El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia Taufiq Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: taufiqhidayat.tkn@gmail.com

## Abstrak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  22/PUU-XV/2017  merevisi  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan dengan menyamakan usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi  19  tahun  agar  tercapai  tujuan  perkawinan  tanpa  berakhir  dengan  perceraian. Ketentuan  ini  sejalan  dengan  prinsip  Saad  al-Dzari’ah  yang  mengedepankan  tindakan preventif. Penelitian ini berusaha untuk menelaah bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di  Indonesia  dan  bagaimana  tinjauan  Saad  al-Dzariah  terhadap  batas  usia  perkawinan tersebut.  Secara  metodologis,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif. Penelitian  ini  menghasilkan  dua  temuan.  Pertama,  batas  usia  laki-laki  dan  perempuan  19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan.  Kedua, kekuatan Saad al-Dzari’ah dalam Undang-Undang Perkawinan  Indonesia  dan KHI masih begitu lemah karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat sehingga masih terbuka lebar potensi perkawinan di usia dini.

## Kata kunci: Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Saad al-Dzari’ah

## Pendahuluan
Usia perkawinan adalah variabel yang paling personal karena langsung menyentuh mental, tubuh, terutama seksualitas orang. Sebenarnya, banyak sektor publik yang berkaitan langsung dengan usia perkawinan yaitu, isu tentang laju penduduk (angka kelahiran bayi dan kematian ibu), menaikkan taraf pendidikan, pernikahan dini, hingga upaya mengantisipasi tingkat perceraian. Oleh karena itu, pembahasan tentang usia perkawinan memang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum.  Hal  ini bercita-cita mencapai  tujuan perkawinan dan membantu  penstrukturan masyarakat modern. 1
Menurut Assyaukanie, ribut tentang perkawinan di bawah umur bukanlah sebuah fenomena baru. Sampai kini pun masih ada tradisi yang menjalankan pernikahan semacam itu dengan berbagai macam  alasan,  baik  karena  alasan  adat  maupun  karena  alasan  sosial. 2 Praktik-praktik  seperti  ini memang terjadi pada masyarakat sehingga tidak mengherankan banyak terjadi perkawinan usia dini, bahkan usia anak-anak. 3
Penetapan usia perkawinan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas  dari  adanya  dorongan  dari  badan  legislatif,  organisasi  masyarakat,  dan  juga  masyarakat  itu sendiri, 4 hingga terakhir muncul Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
1 Muhammad  Jihadul  Hayat,  “Historisitas  dan  Tujuan  Aturan  Usia  Minimal  Perkawinan  Dalam  Perundang- Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim,” Journal Equitable, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 50.
2 Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer , Cet. ke. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 113.
3 Factor-faktor yang mendorong wali untuk melakukan akad nikah anak-anak kecil itu, terutama di daerah-daerah pedesaan,  ialah  bahwa  wali-wali  itu,  yang  kadang  merupakan  dua  kakak  beradik,  ingin  mempercepat  hubungan kekeluargaan  antara  mereka  dengan  cara  beriparan,  untuk  kesejahteraan  keluarga,  pribadi  atau  harta  pusaka.  Tetapi kesajteraan yang seperti ini tidak diperhitungkan oleh Syari’at. Lihat Mustafa As-Sibay , Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan. 1977.
4 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Cet. ke. VI, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 76.
Isu batas minimal usia menikah menjadi penting untuk dikaji dengan pertimbangan bahwa, untuk menikah perlunya persiapan secara fisik, mental, intelektual serta keterampilan sebagai calon ibu rumah tangga. Kesiapan fisik dan mental pada seseorang biasanya terkait dengan kedewasaan dan pengalamannya di dalam masyarakat. Secara biologis dan fisik, perempuan dikatakan dewasa ketika masuk akil baligh, yaitu antara 10-12 tahun, atau setelah dirinya mengalami menstruasi. Namun, di usia ini perempuan belum memiliki kematangan mental dan intelektual ataupun keterampilan dalam urusan rumah tangga. 5 Dengan demikian, diperlukan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar mereka dapat mempertimbangkan aspek yang  berkaitan  dengan  kehidupan  berkeluarga,  kesiapan  usia,  kesiapan  fisik,  kesiapan  mental, kesiapan  emosional,  ekonomi,  pendidikan  serta  menentukan  jarak  dan  jumlah  kelahiran.  Program pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran. 6 Namun demikian, Peneliti melihat tidak adanya konsistensi  Peraturan  Perkawinan  di  Indonesia.  Dalam  usaha  menekan  angka  perceraian  akibat perkawinan di usia dini melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, di waktu yang bersamaan pula masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan izin dispensasi nikah. 7
Sadd  al-Dzari’ah  sebagai  usaha  preventif  atau  pencegahan  terhadap  sesuatu  yang  dapat mengakibatkan keburukan atau dengan kata lain menghindari kemafsadatan dengan mengedepankan prinsip mashlahat. 8 Kaidah penetapan hukum ini sejalan dengan maksud dan tujuan adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang adanya batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  akan  menelaah  bagaimana  ketentuan  batas  usia perkawinan  di  Indonesia,  dan  menelaah  bagaimana  tinjauan  Saad  al-Dzariah  terhadap  batas  usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

## Batas usia minimal menikah menurut hukum Islam
Islam tidak memberikan batasan tentang minimal usia seorang laki-laki maupun perempuan untuk menikah, dan yang ada adalah ketentuan kesiapan menikah berdasarkan akil balighnya laki- laki dan awal pertama menstruasinya perempuan. Ketentuan ini nampak menjadi sebuah kelonggaran dan kemudahan untuk menikah. Namun, al-Qur’an surat an-Nur ayat 32, telah memberikan isyarat tentang kelayakan seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.
ُ َللّٱ ُمِهِنأغُي َء ٓاَرَقُف ْاوُنوُكَي نِإ ۡۚأمُكِئٓاَموَإِ أمُكِداَبِع أنِم َينِحِلََٰصلٱَو أمُكنِم َٰ َمَََٰيَ ألۡٱ ْاوُحِكنَأَو ِم

## ٌعِسَٰ َو ُ َللّٱَو  ۗۦِهِل أضَف ن
ٞميِلَع
Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  laki-laki  dan perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui ”. (Q.S An-Nur: 32)
“Kelayakan”  inilah  yang  perlu  dikaji  secara  mendalam  tentang  bagaimana  interpretasinya dalam  menentukan  kelayakan  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Tentu  dalam  konteks  kekinian makna kelayakan tersebut harus mencakupi kesiapan fisik dan mental. Baligh yang diartikan sebagai kesiapan biologis juga harus dimaknai secara lebih luas menjadi kesiapan sosial.
5 Hasbi Indra, Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 36-37.
6 Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak- Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia , Cet. ke. II, (Jakarta: Bkkbn, 2010), hlm. 13.
7 Izza Zahrotun Nafisah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 11, 2021, hlm. 1678.
8 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama), Cet. ke. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 144.
Dalam Islam tidak ditemukan batas minimal usia laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 6:
َ أ أمِهأ َلِۡإ ْآوُعَفأدٱَف اٗدأشُر أمُهأنِنم مُتأسَناَء أنِإَف َحَكَِنلٱ ْاوُغَلَب اَذِإ ٰٓ َتََّح َٰ َمَََٰتَ ألۡٱ ْاوُلَتأبٱَو ن َ أ اًراَدِبَو ا ٗفاَ أسِۡإ ٓاَهوُلُكأأَت  َلََو ۡۖأمُهَلََٰوأم
اٗيرِقَف َن َكَ نَمَو ۡۖ أفِفأعَت أسَي ألَف اٗنيِنَغ َنَكَ نَمَو  ْۡۚاوُ َبَأكَي
َٰ َفََكَو ۡۚأمِهأي َلَع ْاوُدِهأشَأَف أمُهَلََٰوأمَأ أمِهأ َلِۡإ أمُتأعَفَد اَذِإَف ِۚ ِفوُرأعَمألٱِب  ألُكأأَيألَف
اٗبيِسَح ِ َللّٱِب
Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas  kepatutan  dan  (janganlah  kamu)  tergesa-gesa  (membelanjakannya)  sebelum  mereka dewasa ”. (Q.S. An-Nisa: 6)
Secara tekstual, dapat kita lihat bahwa ayat ini menerangkan tentang waktu kepantasan anak yatim  diberi  tanggung  jawab  dalam  mengelola  harta.  Umur  kepantasan  menerima  dan  mengelola harta ini disamakan dengan umur minimal untuk menikah, yakni usia akil baligh. Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan makna dari َ ح َ ت ى َََ إ َ ذ َ با َ ل َ غ او ََ َ  نلا َ ك َ حا ََ adalah telah mengalami mimpi basah atau telah mencapai umur akil baligh yakni sekitar 15 tahun. 9 Dalam tafsir Ibnu Katsir, jumhur ulama mengatakan bahwa usia  baligh  pada  anak  remaja  ketika  mengeluarkan  air  mani,  yaitu  dia  bermimpi  dalam  tidurnya melihat  sesuatu  atau  mengalami  sesuatu  yang  membuatnya  mengeluarkan  air  mani. 10 Al-Maraghi menafsirkan dewasa “rushdan” adalah apabila seseorang memahami secara baik cara menggunakan dan membelanjakan harta, sedangkan “ balighu an-nikah” ialah jika umur telah siap untuk menikah. Orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu, 11 dalam artian bahwa orang yang hendak menikah harus sudah mencapai kedewasaan akal yang terwujud pada tindakannya.
Sedangkan  menurut  ulama  Indonesia,  Quraish  Shihab,  makna  kata  dasar rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata rushdan yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal  dan  jiwa  yang  menjadikannya  mampu  bersikap  dan  bertindak  setepat  mungkin. 12 Kemudian, Buya Hamka, mengatakan bahwa usia baligh itu bukan dilihat dari segi fisiknya tapi lebih kepada sifat  yang  melekat  pada  pemikiran,  usia  baligh  bergantung  kepada  kecerdasan  atau  kedewasaan pikiran.  Karena  ada  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  dewasa  umur  tetapi  belum  dewasa  secara pemikiran.  Oleh  karena  itu,  kecerdasan  dan  kedewasaan  pikiran  menjadi  ukuran  utama  untuk menikah. 13
Kemudian hadist Rasulullah اَنمَبابشلاَرشعمَايَ:ملسَوَهيلعَاللهَىلصَاللهَلوسرَلاقَ:لاقَهنعَاللهَيضرَدوعسمَنبإَنع ََهنإفَخوزتيلافَةءابلاَمكنمَعاطتس
َ)هيلعَقفتم(َءاجوَهلَهنإفَموصلابَهيلعفَعيطتسيَملَنمَوَجرفللَنصحأَوَرصبللَضغأ
“ Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  di  antara  kalian  yang  mampu  menikah,  maka menikahlah.  Karena  menikah  lebih  dapat  menahan  pandangan  dan  lebih  memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menahan syahwatnya (sebagai tameng ),” 14
9 Wahbah az Zuhaili, Tafsir Al-Munir , Jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. ke. I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.
10 Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier , Jilid 2, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 307.
11 Ahmad Mustofa Al Maraghi, Tafsir Al-Maragi , terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, Cet. ke. II, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 338.
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran) , Cet. ke. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 421.
13 Hamka, Tafsir Al-Azhar , Jilid 2 (Juz 4), (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), hlm. 1103.
14 H.R Muslim No. 2577.
Dalam  hadits  ini  Nabi  tidak  menjelaskan  rincian  berapa  umur  minimal  untuk  menikah. Namun,  hadis  ini  menjelaskan  tentang  anjuran  kepada  para  pemuda  untuk  menikah  apabila  telah memungkinkan dirinya bertanggung jawab atas konsekuensi hukum adanya pernikahan.
Sedangkan  dalam  hadis  model  pernikahan  pada  usia  sebelum  baligh  dipraktekkan  oleh Rasulullah SAW, dengan menikahi Aisyah r.a ketika dia masih berusia enam tahun dan menggaulinya ketika berusia sembilan tahun. “Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi  menggaulinya  dalam  usia  sembilan  tahun”. 15 Bagi  ulama  yang  memahami  hadis  ini  secara tekstual  beranggapan bahwa akad bagi  anak yang berusia 6 tahun atau lebih  adalah sah. Sebagian lainnya  memahami  hadis  ini  secara  kontekstual  bahwa  hadis  ini  hanya  sebagai  berita  dan  bukan sebagai  perintah  untuk  dilakukan.  Karena  ada  kemungkinan  di  wilayah  Hijazz  pada  zaman  Nabi, anak-anak  di  bawah  usia  sembilan  tahun  dikatakan  sudah  dewasa.  Dengan  begitu,  hadis  ini  tidak mewakili perintah untuk menikah pada usia enam tahun, seperti dalam pernikahan Nabi Asiyah r.a.
Adapun batas usia minimal pernikahan menurut imam mazhab, Maliki, Syafi’i dan Hanbali menyatakan  tumbuhnya  bulu-bulu  ketiak  merupakan  bukti  baligh  seseorang.  Mereka  juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu  ketiak,  itu  tidak  ada  bedanya  dengan  bulu-bulu  lain  yang  ada  pada  tubuh.  Hanafi menetapkan  batas  maksimal  usia  baligh  bagi  anak  laki-laki  18  tahun  dan  minimalnya  12  tahun, sedangkan usia baligh bagi anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun. 16
Namun,  menurut  Amir  Nuruddin,  yang  dimaksud  dengan  cukup  umur  dalam  perkawinan adalah seseorang telah mempunyai keinginan untuk berumah tangga, secara jelasnya sudah dianggap dewasa untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami sekaligus pemimpin dan isteri dalam rumah tangga. 17
Dengan  demikian,  dalam  Islam  ukuran  minimal  seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk menikah  adalah  mencapai  usia  baligh,  yakni  telah  mengeluarkan  air  mani  bagi  laki-laki  dan  telah mengalami menstruasi bagi perempuan. Namun, ukuran yang baik adalah laki-laki dan perempuan telah memiliki kesiapan mental, fisik, dan kelayakan untuk mengemban tanggung jawab perkawinan.
Menurut peneliti, dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa umur baligh tidak dapat dipastikan pada umur berapa laki-laki dan perempuan sampai berada pada masa itu. Mulainya usia baligh  antara  satu  orang  dengan  orang  lainnya  dapat  dikatakan  berbeda-beda  dan  begitu  relatif dikarenakan  adanya  perbedaan  lingkungan  sosial  budaya  serta  perbedaan  kondisi  kesehatan  dan kecepatan pertumbuhan hormon setiap individu. Baik ayat al-Qur’an maupun hadis tidak memberikan ketetapan  batas  minimal  usia  perkawinan,  dan  itu  memberikan  kesempatan  untuk  diinterpretasi. Masalah kedewasaan pernikahan termasuk dalam masalah ijtihadiyyah, karena masalah perkawinan dalam agama hanya diatur dalam bentuk asas-asasnya.

## Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
Batas  minimal  usia  perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal salah satu atau keduanya belum mencapai umur tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta dispensasi 18 kepada
15 Muslim,  Sahih  Muslim  (Makatabah  Dar  al  Ihya  Al  kutub  Al  Arabiyan),  hlm.  594.  Lihat  Jurnal  Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” Jurnal Mahkamah Vol. 9, no. No. 1, 2015, hlm. 166.
16 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) , terj. Masykur AB, Cet. Ke. XIII, (Jakarta: Lentera, 2015), hlm. 317-318.
17 Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI) , Cet. ke. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.
18 dengan  adanya  dispensasi  nikah  ini  nantinya  mempelai  mendapatkan  pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk  dapat  melaksanakan  perkawinan.  Dispensasi  nikah  itu  lebih  sering  digunakan  bagi  pasangan  usia  dini  untuk
Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 19 Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2), menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh pasal 15 ayat (2)  Kompilasi  Hukum  Islam. 20 Pasal  7  ayat  (2)  tersebut  merupakan  pelentur  ketentuan  batas  usia minimal  perkawinan  pada  pasal  7  ayat  (1).  Menurut  hemat  peneliti,  hal  ini  dilakukan  untuk  tetap mengakomodir pasangan yang ingin menikah di usia muda dan pada kebanyakan kasus merupakan legitimasi yang harus diberikan oleh pengadilan (dispensasi nikah).
Ketentuan yang berlaku lebih dari 4 (empat) dekade itu akhirnya berubah dengan hadirnya ketentuan baru tentang batas minimal usia untuk menikah, yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan/revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Dalam Revisi Undang-Undang itu, batas minimal mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun. Perubahan ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada awal September 2019. Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  Nomor  22/PUU-XV/2017  telah  mengabulkan  Judicial Review  terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tentang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (1).  Pengambilan kebijakan  ini  didasarkan  dengan  fenomena  angka  perceraian  yang  begitu  tinggi  akibat  pernikahan usia  dini,  karena  kematangan  fisik  dan  mental  yang  belum  maksimal  dalam  menjalani  kehidupan rumah tangga.
Pengajuan perkara uji materi pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah diajukan oleh para pemohon pada tanggal 20 april 2017 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 april 2017. Majelis hakim MK menetapkan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa “usia 16 (enam  belas)  tahun”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  NKRI  tahun  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  serta  memerintahkan  kepada  legislatif  untuk  melakukan perubahan  terhadap  Undang-Undang  perkawinan  khususnya  pada  rumusan  batas  minimal  usia perkawinan bagi perempuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 21
Adapun  beberapa  dasar  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  mengabulkan  Judicial Review adalah sebagai berikut:
- Bahwa  pembedaan  usia  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  1/1974 merupakan  wujud  nyata  tidak  tercapainya  persamaan  kedudukan  dalam  hukum  yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki  dan perempuan pada Pasal  7 ayat  (1) UU 1/1974  yang  semata-mata  didasari  oleh  alasan  jenis  kelamin  merupakan  salah  satu  bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
- Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagai yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat  (1)  UU  1/1974  semata-mata  didasarkan  pada  aspek  kesehatan,  namun  perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan pada saat usia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya reproduksi diantaranya kehamilan.
- Bahwa  pada  dasarnya  setiap  orang  berhak  atas  pendidikan,  Pasal  7  ayat  (1)  UU  1/1974 merupakan  diskriminasi  negara  dalam  mendapatkan  hak  atas  pendidikan,  laki-laki
menikah.  mereka  menikah  itu  akibat  dari  perbuatan  yang  sudah  mereka  lakukan  terlebih  dahulu.    Dalam  istilah  yang cukup populer dikenal Married by accident (MBA)
19 Abdul Ghofur Anshori and Yulkarnain Harahap, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia , Cet. ke. I, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 216.
20 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Cet. ke. III, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 61.
21 Cholidah  Hanum,  “Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Anak  Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 33.
mendapatkan  kesempatan  dan  hak  yang  lebih  besar.  Perkawinan  yang  dilakukan  terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. 22
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nahdiyanti  dkk,  terhadap  putusan  perceraian  dan permohonan dispensasi nikah, ditemukan fakta sebagai berikut:
- Sejak  tahun  2005  hingga  tahun  2008  ditemukan  kenaikan  angka  Perkawinan  usia  anak sebanyak  20  kali  lipat  dimana  tahun  2005  terdapat  632  permohonan  dispensasi  nikah, sedangkan  di  tahun  2008  meningkat  menjadi  14.081.  Dari  jumlah  itu,  13.880  diantaranya merupakan disepnsasi nikah di Pebgadilan Agama dan 201 perkara di Pengadilan Umum.
- Rata-rata usia anak dalam permohonan dispensasi nikah adalah 14,5 tahun anak perempuan dan 16,5 tahun anak laki-laki.
- Dari 500.000 putusan cerai  yang dianalisis, sebanyak 24% dari total  putusan cerai  tersebut diketahuhi menikah pada usia anak. 23
Fakta  di  atas  menujukkan  efek  buruk  yang  ditimbulkan  akibat  pernikahan  di  usia  dini. Dispensasi  nikah  dan  perceraian  adalah  dua  hal  yang  saling  berhubungan.  Semakin  tinggi  angka disepenasi nikah, maka semakin tinggi pula angka percerain. Perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah di  usia dini  ini disebabkan karena belum punya kematangan fisik  dan mental,  yang berakibat lemahnya finansial, tidak siap dalam mengurus anak, dan tidak mampu berdapatasi dengan keluarga dan lingkungan sosial yang baru, sehingga dengan mudahnya mereka memutuskan untuk bercerai.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  hukum  positif  di  Pengadilan  Agama  yang  digunakan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sinkronisasi tata tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi. Kemudian, perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai bentuk unifikasi pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dan menjadi hukum positif yang dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. 24
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan usia minimal perkawinan terdapat dalam pasal 15 ayat (1) “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon  mempelai yang telah mencapai  umur yang  ditetapkan dalam Pasal  7 Undang-Undang No. 1 Tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri  sekurang- kurangnya berumur 16 tahun”. Dengan demikian, ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini tergantikan oleh ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah yakni  laki-laki dan perempuan dipersamakan menjadi 19 tahun. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini kembali merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) tentang disepensasi nikah.
3. Peraturan perundang-Undangan lainnya
Pernikahan dibawah umur diidentikkan dengan pernikahan anak karena dilakukan dibawah umur  standar  yang  telah  ditetapkan  Undang-Undang  Perkawinan.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  umur  anak.  Tentunya,  penentuan umur anak ini merupakan umur minimal kecakapan hukum dalam lingkup yang dimaksud undang- undang tersebut.
Kedewasaan dalam persepektif yuridis selalu memuat pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan pihak lain, orang tua atau wali
22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
23 Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur,” Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 152.
24 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 35-36.
dari anak. Oleh karena itu, jika seseorang dianggap dewasa secara hukum berarti ia telah diizinkan untuk bertindak dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum. 25
Dalam undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan Pasal 63 (1) menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin  wajib  memiliki  KTP-el. 27 Undang-Undang  No.  3  Tahun  2003  Tentang  Pengadilan  Anak menyatakan  bahwa  Anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara  Anak  Nakal  telah  mencapai  umur  8 (delapan) tahun tetapi  belum mencapai  umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 28 Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  68  UU  No.  13  tahun  2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Kemudian, dalam ketentuan undang- undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. 29
Tinjauan Sadd al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia Saad  al-Dzari’ah  terdiri  dari  dua  kata,  yakni  saad  dan  dzari’ah.  Saad  artinya  penghalang, hambatan atau sumbatan. 30 Dzari’ah ditinjau dari segi bahasa adalah “jalan menuju sesuatu”, 31 sedang dzari’ah menurut istilah ahli fiqih adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuataan yang diharamkan  atau  dihalalkan.  Ketentuan  hukum  yang  dikenakan  pada  dzari’ah  selalu  mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan hukum yang menjadi sasarannya. Jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh hukum fiqih, maka perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang dilarang itu juga dilarang. 32
Jadi, Saad al-Dzari’ah adalah penghambat atau penghalang atau penyumbat semua jalan yang berpotensi mengakibatkan mafsadat atau kerusakan. Kebalikan dari Saad al-Dzari’ah adalah Fath al- Dzari’ah, yaitu membuka jalan yang menuju kepada kebaikan. 33 Saad al-Dzari’ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menerapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram. 34 KH Abdurrahman Wahid menyebutkan Metode Sadd al-Dzari’ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan tindakan kemafsadatan. 35
Maka, dari uraian di atas bisa dipahami bahwa Sadd al-dzari’ah adalah menetapkan hukum larangan  atas  suatu  perbuatan  tertentu  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  maupun  dilarang  untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang berpotensi berakibat buruk. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan Saad al-Dzari’ah sebagai dalil hukum syara’. Sementara Abu Hanifah dan Asy- syafi’i terkadang menjadikan Saad al-Dzari’ah sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh asy-Syafi’i membolehkan seseorang yang karena uzur (seperti sakit dan
25 Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” Jurnal Mahkamah, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 121.
26 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
28 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengadilan Anak.
29 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
30 Ahmad Sanusi and Sohari, Ushul Fiqh , Cet. ke. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 90.
31 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , Cet. ke. IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 132.
32 Moh. Dahlan, Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur , Cet. ke. I, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 128.
33 Suwarjin, Ushul Fiqh , Cet. ke. I, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.
34 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam  (Bagian  Pertama), Cet.  ke.  I,  (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1997), hlm. 143.
35 Moh, Dahlan, Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur, hlm. 130.
musafir) meninggalkan shalat jum’at dan menggantinya dengan shalat dzuhur, namun hendaknya ia mengerjakan  shalat  dzuhur  tersebut  secara  tersembunyi  dan  diam-diam  agar  tidak  dituduh  orang sengaja meninggalkan shalat jumat. Demikian juga orang yang tidak berpuasa karena uzur, agar tidak makan  di  hadapan  orang  yang  tidak  mengetahui  uzurnya,  sehingga  ia  terhindar  dari  fitnah. Selanjutnya, ulama Syi’ah juga menggunakan Saad al-Dzari’ah. Akan tetapi ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak Saad al-Dzari’ah sebagai dalil syara’ (hujjah). 36
Mengingat terwujudnya unsur kemaslahatan dan hilangnya unsur kemafsadatan merupakan tujuan utama dalam syariat Islam, maka menggunakan metode Sadd al-Dzari'ah merupakan langkah yang  efektif  dan  solutif  sebagai  upaya  preventif/pencegahan  kemafsadatan  yang  akan  ditimbulkan oleh perkawinan di usia dini. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembatasan usia dalam perkawinan peraturan Perundang-Undangan.
Adanya  batasan  dan  perubahan  (kenaikan)  umur  minimal  untuk  menikah  ini  adalah  upaya yang dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan  keluarga dan rumah tangga. 37 Menikah pada usia terlalu muda kurang baik bagi perempuan, hal ini didasarkan karena secara mental dan intelektual belum  siap,  sehingga  akan  mempengaruhi  kualitas  keturunannya.  Selain  itu,  perempuan  yang menikah  terlalu  muda  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  sewaktu melahirkan,  karena  organ  perempuan  yang  terlalu  muda,  belum  siap  untuk  mengandung  dan melahirkan. 38
Dalam  ilmu  Psikologi,  dewasa  adalah  fase  perkembangan  pada  awal  usia  20  tahun  sampai pada usia 30-an tahun. Pada saat itu terjadi pembentukan kepribadian yang mandiri secara ekonomi, pengembangan karir, dan pemilihan pasangan untuk membangun keluarga. 39 Tentu kematangan fisik dan  psikis  berperan  begitu  penting  bagi  pasangan  calon  suami  isteri  sebelum  memutuskan  untuk melangsungkan  perkawinan.  Acap  kali  masalah-masalah  rumah  tangga  muncul  tidak  diduga,  dan merupakan masalah yang harus diselesaikan tanpa masalah.
Dengan demikian, langkah preventif terhadap pernikahan usia dini dapat diterapkan dengan melakukan pembatasan usia perkawinan melalui Perundang-Undangan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan  atau  mafsadat. Jika  suatu  perbuatan  yang  belum  dilakukan  diduga  keras  akan  menimbulkan  kerusakan,  maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.
Dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  dijelaskan  tentang  tujuan adanya pembatasan umur perkawinan:
“Undang-Undang  ini  menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami  isteri  harus  telah  masak  jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah  adanya  perkawinan  antara  calon  suami  isteri  yang  masih  di  bawah  umur.  Di  samping  itu perkawinan mempunyai  hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi” 40
Undang-Undanng No. 16 Tahun 2019 sebagai peraturan yang baru menjelaskan alasan untuk menaikkan  batas  minimal  usia  perkawinan  dengan  menyamakan  usia  perkawinan  laki-laki  dan perempuan  menjadi  19  tahun.  Dalam  hal  ini  batas  umur  minimal  perkawinan  bagi  wanita dipersamakan  dengan  batas  umur  minimal  perkawinan  bagi  pria,  yaitu  19  tahun.  Batas  usia  yang dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat
36 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , Cet. ke. II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 239.
37 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 59.
38 Hasbi Indra, Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 36-37.
39 Amelia Khairunisa and Atik Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019,” JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 780.
40 Penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 huruf d.
dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan menjadikan laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak yang lebih rendah. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan pertumbuhan anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. 41 Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan tidak ditetapkan serta merta tanpa pertimbangan. Dalam Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan alasan- alasan  perlunya  pendewasaan  usia  untuk  menikah.  Alasan-alasan  tersebut  sejalan  dengan  perinsip pedekatan penetapan hukum melalui Sadd al-Dzari’ah.
Berdasarkan  analisa  menggunakan  Saad  al-Dzrai’ah  terhadap  aturan  batas  usia  minimal perkawinan,  setidaknya  ada  3  poin  penting  prinsip  batasan  usia  perkawinan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
a. Prinsip kesiapan jiwa , hal ini berkaitan erat dengan proses pematangan psikologis pasangan suami  isteri.  Mereka  harus  mempersiapkan  mental  menjadi  seorang  suami  dan  isteri  yang mengatur kehidupan rumah tangga, dan lebih dari itu adalah akan menjadi orang tua bagi anak yang lahir nantinya. Selain itu, pasangan suami isteri mampu meredam konflik rumah tangga dan mengatasinya dengan bijak.
b. Prinsip kesiapan raga , dimana calon pasangan suami isteri harus telah matang secara fisik. Dalam  artian,  bahwa  mereka  mampu  mengemban  tanggung  jawab,  suami  menanggung kewajiban  nafkah,  dan  isteri  mengamban  peran  reproduksi.  Kematangan  alat  reproduksi perempuan  menjadi  begitu  penting  karena  menyangkut  dengan  keselamatan  ibu  dan  bayi ketika proses persalinan.
c. Prinsip  kontrol  kependudukan ,  dalam  hal  ini  pemerintah  berupaya  untuk  mengatur kependudukan  melalui  laju  angka  kelahiran.  Selain  itu,  pemerintah  juga  berusaha  untuk meratakan  taraf  pendidikan,  agar  anak-anak  setidaknya  dapat  menyelesaikan  taraf pendidikannya di usia muda sebelum memutuskan untuk menikah.
Pada dasarnya pernikahan boleh dilangsungkan pada usia berapapun dengan ketentuan yang bersangkutan  telah  baligh  (bagi  laki-laki  sudah  mengalami  ihtilam  dan  bagi  perempuan  telah mengalami menstruasi).  Namun, mafsadat yang ditimbulkan melihat dari pernikahan di bawah umur (kurang  dari  19  tahun)  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) mengharuskan adanya pencegahan yang nyata agar pernikahan  di  bawah  umur  bisa  ditekan  seminimal  mungkin,  dengan  mengacu  pada  prinsip:

## “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”
Kendatipun sudah ada Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai regulasi khusus yang mengatur batas  usia  minimal  perkawinan  yang  diharapkan  dapat  mencegah  perkawinan  anak,  akan  tetapi regulasi  tersebut  belum  berjalan  dengan  efektif.  Fenomena  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa mengindahkan  batas  usia  perkawinan  masih  banyak  terjadi  sebagai  realita  hukum  kehidupan masyarakat. 42 Penerapannya  belum  sepenuhnya  ditaati  oleh  masyarakat  karena  konsep  dan  cara pandang budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan sejak zaman dahulu. 43
Lebihi lenajut lagi, seseorang yang akan menikah, tetapi tidak memenuhi syarat umur yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  dapat  meminta  dispensasi  nikah  kepada  pejabat  atau pejabat  lain, sebagaimana Pasal  7 Ayat  (2) UU  No. 1 Tahun 1974. Tidak dijelaskan alasan dalam Pasal 7 ini memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur menjadi mudah. Perlu adanya alasan-alasan yang jelas, misalnya pemberian dispensasi nikah diberikan karena
41 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
42 Andi  Risma,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone,” Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 90.
43 Rini Heryanti, “Implementasi Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 1, 202, hlm. 141.
mempelai  perempuan  sudah  hamil,  hal  ini  diberikan  hanya  karena  perlindungan  hukum  dan kepentingan anak dalam kandungan.
Kendati  sudah  sejalan  dengan  prinsip  Saad  al-Dzari’ah,  yaitu  berupa  tindakan  preventif, namun  batas  usia  nikah  yang  sudah  direvisi  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih begitu lemah karena adanya dispensasi nikah dalam aturan Undang-Undang No. 1  Tahun 1974 pasal  7 ayat (2) yang masih diberlakukan. Mengingat batasan usia nikah yang relatif rendah pada Undang-Undang Perkawinan menimbulkan hal-hal negatif yang bagi pasangan sumai isteri, utamanya adalah keburukan bagi pihak isteri. Bukan persoalan tentang adanya disepensasi nikah, namun tentang tidak adanya ketegasan tentang larangan atau bahkan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.  Akibatnya,  dispensasi  nikah  menjadi  celah  yang  selalu  dimanfaatkan  oleh  mereka  yang hendak menikah di usia di bawah ketetapan Undang-Undang sehingga banyak dari mereka yang tidak siap secara fisik maupun psikis yang akhirnya bercerai.
Kemudian, batasan usia pernikahan juga diatur dalam KHI, yakni pada Pasal 15 Ayat (1) dan ayat (2) Pengaturan usia pernikahan dalam KHI mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Meskipun  pengaturannya  sama  dengan  UU  No.  1  Tahun  l974,  namun dalam KHI ada tambahan  redaksi  yakni,  untuk  kemaslahatan  keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian,  pandangan  metode  Saad  al-Dzari’ah  terhadap  ketentuan  ini  dalam  KHI  masih  juga tergolong sangat lemah.
Ketegasan  dalam  aturan  batas  usia  perkawinan  ini  dapat  dilihat  pada  Negara  Iran  dan Afganistan. Di Iran, aturan usia pernikahan ini berlaku ketat  dan  tidak  berlaku  pengecualian. Kedua mempelai yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, justru akan mendapat hukuman penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Bahkan apabila usia perempuannya di bawah usia 13 tahun, akan dikenakan penjara selama 2 sampai 3 tahun. Di samping harus membayar denda antara 2000 sampai 20.000 riyal tergantung  kasus  yang  dihadapi. 44 Sedangkan  di  Afganistan  ditetapkan  bahwa  kompetensi  untuk menikah adalah ketika sudah mencapai  umur 18 tahun untuk  laki-laki dan 17 tahun untuk wanita. Wanita  yang  belum  mencapai  umur  ini  hanya  dapat  dinikahkan  oleh  ayahnya  atau  qadi  setelah mendapat ijin dari pengadilan. Pada tahun 1978 Majelis Revolusioner menerbitkan keputusan nomor 7,  bahwa  perkawinan  dibawah  18  bagi  laki-laki  dan  16  bagi  perempuan  adalah  terlarang,  dan pelanggar dapat dikenakan penjara 6 bulan sampai 3 tahun. 45

## Kesimpulan
Batas  usia  dimaksud  dalam  undang-Undang,  yakni  usia  laki-laki  dan  perempuan  19  tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kemudian, kekuatan Saad al-Dzari’ah dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan KHI masih begitu lemah. Karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat sehingga masih terbuka lebar potensi pernikahan di usia dini.

## Daftar Pustaka
Anshori, Abdul Ghofur, and Yulkarnain Harahap. Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia . Cet. ke. I. Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.
Assyaukanie,  Luthfi. Politik,  HAM,  Dan  Isu-Isu  Teknologi  Dalam  Fikih  Kontemporer .  Cet.  ke.  I. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh . Cet. ke. II. Jakarta: Amzah, 2011.
44 Agus Hermanto et al., “Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature,” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 29.
45 Elkhairati  Elkhairati,  “Pembatasan  Usia  Perkawinan  (Tinjauan  Undang-Undang  Dan  Maqashid  Asy- Syari’ah),” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 97-98.
Dahlan,  Moh. Paradigma  Ushul  Fiqih  Multikultural  Gus  Dur .  Cet.  ke.  I.  Yogyakarta:  Kaukaba Dipantara, 2013.
Direktorat  Remaja  Dan  Hak-Hak  Reproduksi  Remaja. Pendewasaan  Usia  Perkawinan  Dan Perlindungan  Hak-Hak  Reproduksi  Bagi  Remaja  Indonesia .  Cet.  ke.  II.  Jakarta:  Bkkbn, 2010.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama), . Cet. ke. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Elkhairati, Elkhairati. “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy- Syari’ah).” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 3, No. 1 (2018): 87–106.
Hamka. Tafsir Al-Azhar . Jilid 2 (Juz 4). Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007. Hanum, Cholidah. “Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.”
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2, No. 1 (2019).
Hayat,  Muhammad  Jihadul.  “Historisitas  Dan  Tujuan  Aturan  Usia  Minimal  Perkawinan  Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim.” Journal Equitable Vol. 3 No. 1 (2018).
Hermanto,  Agus,  Habib  Ismail,  Rahmat  Rahmat,  and  Mufid  Arsyad.  “Penerapan  Batas  Usia Pernikahan  Di  Dunia  Islam:  Review  Literature.” At-Tahdzib:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Muamalah Vol. 9, No. 2 (2021): 23–33.
Heryanti,  Rini.  “Implementasi  Batas  Usia  Perkawinan  Dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019.” Jurnal Ius Constituendum Vol. 6, No. 1 (2021): 120–43. Indra, Hasbi. Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul . Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Katsir, Ibnu. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier . Jilid 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, n.d. Khairunisa,  Amelia,  and  Atik  Winanti.  “Batasan  Usia  Dewasa  Dalam  Melaksanakan  Perkawinan Studi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.” JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora Vol. 8, No. 8 (2021): 774–84. Maraghi, Ahmad Mustofa Al. Tafsir Al-Maragi . Terj. Bahrun Abu Bakar, Dkk, Cet. ke. II. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fikih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) . Terj. Masykur AB, Cet. Ke. XIII. Jakarta: Lentera, 2015.
Nafisah, Izza Zahrotun. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang  Batas  Usia  Perkawinan  Untuk  Mencegah  Perkawinan  Anak  Di  Indonesia.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 27, No. 11 (2021): 1666–80. Nahdiyanti,  Nahdiyanti,  Ahyuni  Yunus,  and  Nurul  Qamar.  “Implementasi  Perubahan  Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2, No. 1 (2021): 150–67. Nuruddin, Amir. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI) . Cet. ke. I. Jakarta: Kencana, 2006.
Risma,  Andi.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Berdasarkan  Undang- Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone.” Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 5, No. 1 (2021): 236–48.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Cet. ke. III. Depok: Rajawali Pers, 2017. Sanusi, Ahmad, and Sohari. Ushul Fiqh . Cet. ke. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Mishbah  (Pesan,  Kesan,  Dan  Keserasian  Al-Quran) .  Cet.  ke.  II. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
Shodikin,  Akhmad.  “Pandangan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional  Tentang  Batas  Usia Perkawinan.” Jurnal Mahkamah Vol. 9, no. No. 1 (2015).
Suwarjin. Ushul Fiqh . Cet. ke. I. Yogyakarta: Teras, 2012.
Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih . Cet. ke. IV. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam, (Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Cet. ke. VI. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
Zuhaili, Wahbah az. Tafsir Al-Munir . Jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Cet. ke. I. Jakarta: Gema Insani, 2013.