INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5788-5799 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik
Melanie Widjaja 1 🖂 , Fahmi 2 , Yeni Triana 3
(1), (2) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,
(3) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: melanie.widjaja@uph.edu 1 🖂

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  tingkat  malpraktik  yang  cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada grafik tingkat malpraktik yang meningkat dari tahun ke tahun. Situasi ini jelas berdampak pada mereka yang mencari keadilan bagi para korban.. Saat ini, sering muncul kasus - kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba  diluar  perkiraan  dokter  serta  tidak  dapat  dihindari  oleh  dokter  dan  adapula  yang  timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Untuk mencegah dan menyelesaikannya, Undang-undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  praktek  kedokteran  dan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang kesehatan sudah jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga  medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji tentang malpraktik di Indonesia yang dilakukan oleh tenaga medis termasuk dalam hal ini dokter.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Dokter, Malpraktik
.
Abstract
Indonesia is a country that has an alarming level of malpractice. This can be seen in the graph of malpractice rates which have increased from year to year. This situation clearly has an impact on those seeking  justice  for  the  victims.  At present,  cases  often  occur  in  health  services  which  result  in  the performance of doctors being doubted and threatening the career continuity of a doctor. This study uses a method that is normative juridical. Medical risk can occur because the risk of medical action appears suddenly beyond the doctor's expectations and cannot be avoided by the doctor and there are those that arise because the medical action is prohibited or limited by law because the medical action  carries  great  risks.  To  prevent  and  resolve  it,  Law  Number  29  of  2004  concerning  medical practice and Law Number 36 of 2009 concerning health clearly regulate legal protection for medical personnel and legal sanctions against medical personnel. This research basically examines malpractice in Indonesia by medical personnel, including in this case doctors.
Keywords: Legal Liability, Hospitals, Doctors, Malpractice.

## PENDAHULUAN
Tindakan  malpraktik  adalah  kesalahan  atau  kelalaian  yang  disengaja  atau  tidak disengaja oleh tenaga medis yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan dan keselamatan  pasien  yang  dirawatnya  (S.  Sibarani,  2017b). Kesehatan  merupakan  bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena dengan Kesehatan tersebut manusia dapat beraktivitas. Jika kualitas hidup manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan didapat. Hubungan dokter dan pasien sudah berjalan sejak masa Hipocrates dan terus berkembang hingga  sekarang.  Perkembangan  terus  bergulir  hingga  terjadi  pergantian  teknologi, perkembangan  ilmiah  serta  sosial.  Perkembangan  ini  sendiri  mengakibatkan  terjadinya perubahan cara pelayanan kesehatan serta tindakan – tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Hal ini merupakan tantangan bagi konsep – konsep dan kewajiban – kewajiban moral para tenaga medis dan masyarakat yang secara nyata berlaku saat ada pasien yang sakit atau mengalami resiko medis atas dilakukannya tindakan medis oleh dokter (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).
Kesehatan merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar manusia,  karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat  yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan  pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.(Mikho Ardinata, 2020) Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia yang tanggung jawab pelaksanaaanya ada pada pemerintah. Pemerintah menyadari rakyat yang
sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil makmur. Oleh  karenanya  pemerintah  berkewajiban  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, membiayai pelayanan kesehatan bersifat public goods  seperti  imunisasi,  pemberantasan  penyakit  menular,  dan  kewajiban  membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut (Wahyu W, 2014).
Kasus hukum malpraktik di Indonesia dalam perkembangannya memiliki grafik yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Kejadian  tersebut  ditandai  dengan  adanya  kesadaran masyarakat  umum  untuk  memperoleh  keadilan  khususnya  bidang  kesehatan.  Tenaga kesehatan  atau  medis  harus  menjadi  seseorang  yang  profesional  dalam  menjalani pekerjaan dan tanggung jawabnya. Karena masih banyak ditemukan di lapangan tenaga medis  yang masih  kurang  profesional  dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat masyarakat sedikit khawatir tentang hal itu. Contoh yang masih banyak ditemui di dalam masyarakat adalah tindakan malpraktik itu sendiri sedang kami bahas dalam kasus ini (Liza Deshaini & Evi Oktarina, 2020).
Dewasa  ini  sering  muncul  kasus-kasus  dalam  pelayanan  kesehatan  yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Kasus yang paling baru adalah kasus operasi sesar yang mengakibatkan kematian pasiennya dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan. Pada kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan, majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memutus bebas namun majelis hakim tingkat kasasi memutus bersalah dokter Ayu. Pada saat peninjauan kembali,  dokter  Ayu  diputus  bebas  oleh  hakim.  Kasus-kasus  tersebut  diajukan  ke pengadilan  karena  terdapat  ketidakpuasan  atas  hasil  dari  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  oleh  dokter  maupun  adanya  indikasi  kesalahan  prosedur  atau  kode  etik kedokteran  (Wahyu  Rizki  Kartika  Ilahi,  2018).  Di  media  sosial  dan  media  massa,  ramai pemberitaan mengenai bayi di Riau yang lahir dengan kondisi kepala putus dan tertinggal di dalam perut, saat melakukan persalinan di Puskesmas Gajah Mada, Tembilahan, Riau. Setelahnya juga muncul narasi yang menyebut jika bayi baru dibawa ke rumah sakit setelah tragedi tersebut terjadi. Sempat membuat heboh, bahkan muncul tuduhan yang menyebut jika bidan di Puskesmas melakukan malpraktik.
Tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis dapat mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan  seorang  pasien  yang  sedang  ditanganinya  (S.  Sibarani,  2017a).  Malpraktik berarti  menjalankan  pekerjaan  yang  buruk  kualitasnya,  tidak  lege  artis,  tidak  tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktik
medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk  mempergunakan  tingkat  keterampilan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang  sama.(Riska  Andi  Fitriono  et  al.,  2016)  Keadaan  demikian  sangat  mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat luas dan tindakan ini juga dapat mempengaruhi kualistas  rumah  sakit  dalam  menanggani  masyarakat  pada  umumnya.  Di  samping  itu malpraktik juga sangat bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (O. Michel & D. Mangkey, 2014), dimana setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis, karena ini merupakan salah satu standar operasional prosedur (SOP) yang harus dan wajib dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani para pasien sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa kajian tentang malpraktik telah mendominasi kajian di bidang kesehatan dalam  satu  dekade  terakhir.  Sebagai  tenaga  kesehatan,  dokter  juga  perlu  mendapat perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan Kesehatan (O. Michel & D. Mangkey, 2014). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pasien layanan medis yang menjadi  korban  malpraktik  (M.  Nurdin,  2015).  Hukum  malpraktik  wajib  mendapat penegakan melalui mediasi penal (R. A. Fitriono et al., 2016). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis (S.Trisnadi, 2016). Perlindungan hukum terhadap pasien korban tindakan malpraktik juga perlu ditinjau dari  sudut  pandang  hukum  Indonesia  (S.  Sibarani,  2017a).  Tanggung  jawab  dokter  atas tindakan malpraktik dalam memberikan pelayanan medis juga dapat dilihat dari perspektif hukum perdata (R. A. Riza, 2018). Tindakan melawan hukum dan malpraktik oleh dokter wajib dipertanggungjawabkan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan .
Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan yang terjadi dalam praktek kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian
hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan- tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data  atau  teks  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku, melainkan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan  dan  pelayanan  medis  kepada  orang-orang  yang  membutuhkannya. Pendidikan  kedokteran  telah  membekali  para  peserta  didiknya  dengan  pengetahuan (knowledge),  keterampilan  (skill),  dan  perilaku  professional  (professional  attitude)  agar mereka menjadi dokterdokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter di mulai dengan kalimat: ”Demi Allah saya bersumpah”.  Kalimat  ini  merupakan  pengakuan  atas  keterbatasan  manusia.  Praktik kedokteran  menuntut  kompetensi  dan  kewenangan  seorang  dokter  dalam  memberikan pelayanan  medis.  Kompetensi  adalah  kemampuan  dokter  yang  didasarkan  pada  ilmu pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  profesional  untuk  melakukan  praktik,  sedangkan kewenangan merupakan  otoritas yang diberikan  oleh  pihak yang  berwewenang kepada seorang  dokter untuk menjalankan praktik.(Vini H. R. Gosal et al., 2022) Ditinjau dari Pasal 10 Kode Etik Kedokteran menyebutkan bahwa setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak  mampu  melakukan  suatu  pemeriksaan  atau  pengobatan,  maka  atas  persetujuan pasien, ia wajib menunjuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.  Dalam  kode  etik  disebutkan  bahwa  profesi  kedokteran  lebih  merupakan panggilan perikemanusiaan dengan mendahulukan keselamatan dan kepentingan pasien dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit (Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2009).
Seperti  diketahui  dokter  sebagai  manusia  biasa  juga  dapat  melakukan  kesalahan. Peristiwa ini disebut juga dengan kesalahan profesi, dan dikenal dengan istilah malpraktik.
Sebenarnya terjadinya malpraktik tersebut yang membuka kemungkinan timbulnya akibat atau kerugian bagi pasien juga dapat terjadi sejak dahulu, hanya saja reaksi yang timbul baru belakangan ini, di Indonesia khususnya baru terlihat sejak tahun 1981-an. Sementara ini,  masyarakat  cenderung  untuk  menghubungkan  kesalahan  dokter  tersebut  dengan pelanggaran  hukum.  Hal  ini  membawa  kekhawatiran  bagi  dokter  dalam  menjalankan profesinya,  kekhawatiran  ini  dapat  dipahami  oleh  karena  antara  lain  menyangkut perlindungan hukum bagi seorang dokter yang melaksanakan profesinya. Masyarakat yang menganggap  bahwa  kesalahan  dalam  menjalankan  profesi  dokter  tersebut  haruslah dikenakan  sanksi  pidana.  Apabila  penuntutan  diajukan  melalui  organisasi  kedokteran, dalam  hal  ini  Ikatan  Dokter  Indonesia,  maka  aparatur  etik  kedokteran  c.q.  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  akan  mempelajari  dan  menilai  sebelum mengambil keputusan terhadap keputusan terhadap perkara yang diajukan. Apabila kasus yang  diajukan  ternyata  menyangkut  aspek  pidana,  maka  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia akan meneruskan kepada instansi penegak hukum yang berwenang menyelesaikannya.  Sebaliknya  apabila  penuntutan  diajukan  melalui  instansi  penegak hukum, yaitu pihak kepolisian maka pihak kepolisian akan segera melakukan penyidikan. Apabila hasil penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti bahwa perkara yang diajukan bukan  merupakan  tindak  pidana,  misalnya  hanya  kesalahan  dokter  tersebut  termasuk dalam  ruang  lingkup  pelanggaran  Kode  Etik  Kedokteran,  maka  penyidik  dengan  surat penetapannya  menghentikan  penyidikannya,  kemudian  diteruskan  kepada  organisasi profesi yang lebih berkompeten untuk menanganinya (Adami Chazawi, 2000).
Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena  tindakan  medis  tersebut  dilarang  atau  dibatasi  oleh  undang – undang  karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Resiko dari tindakan medis yang dilakukan dokter berbeda – beda skala besar kecilnya. Dokter diminta untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien sekalipun resiko yang bersama tindakan medis  tersebut  besar.  Kelalaian  dalam  hukum  pidana  disebut  juga  dengan  kealpaan. Langemeyer “Kealpaan adalah suatu stru ktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin  yang  tertentu,  dan  di  lain  pihak  keadaan  batinnya  itu  sendiri”.  Van  Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :
a. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
b. Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Konsep kelalaian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan
dalam Pasal 359 dan Pasal 3 60 KUHP : Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara  paling lama lima  tahun atau kurungan  paling  lama  satu  tahun”.  Pasal  360  ayat  (1)  KUHP  “Barangsiapa  karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka. Luka berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (2) KUHP “Barangsiapa  karena  kealpaannya menyebabkan  orang  lain  luka -  luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan  pekerjaan  jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.
Kelalaian medis atau dalam bahasa sehari - hari dikenal dengan istilah malpraktik merupakan salah satu kejadian atau fenomena yang akhir - akhir ini muncul dan menjadi sorotan khalayak. Hal ini  dikarenakan  beberapa pasien mengalami resiko medis berupa kematian ataupun cacat dan mengakibatkan banyaknya gugatan yang dilayangkan pasien terhadap  dokter.  Kelalaian  dalam  hukum  medis  sering  disebut  dengan  Negligence. Negligence adalah hal yang manusiawi yang sering dialami oleh manusia karena manusia tidaklah sempurna. Menurut Guwandi (Guwandi, 2009) Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak  acuh  atau  tidak  pedulian.  Tidak  memperhatikan  kepentingan  orang  lain sebagaimana lazimnya di dalam tata-pergaulan hidup masyarakat.
Pengertian kelalaian medis sendiri menurut Hermien Hadiati Koeswadji secara harfiah berarti bad practice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri – ciri khusus. Karena malpraktik berkaitan dengan “how to practice the medical science and technology” , yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktik dan  orang  yang  melaksanakan  praktik,maka  pendapat  Hermien  lebih  cenderung menggunakan  istilah    “maltreatment” (Wahyu  Rizki  Kartika  Ilahi,  2018).  Seorang  dapat dikatakan  telah  berbuat  kelalaian  apabila  sudah  tersirat  suatu  sifat  sembrono  atau sembarangan (heedlessness or carelessness) pada dirinya yang merupakan tindakan yang menyimpang  dari  tolok  ukur  yang  secara  umum  atau  melakukan  suatu  tindakan  yang seharusnya  tidak  dilakukan,  atau  sebaliknya  tidak  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya dilakukan  menurut  ukuran  seseorang  yang  biasa,  wajar  dan  hati-hati  (reasonable  man). Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya  yang  sudah  memperhitungkan  akibat  dari  tindakannya  dan  juga  telah mempertimbangkan  sebaik-baiknya,  namun  ia  lalai  atau  tidak  menyiapkan  upaya pencegahan terhadap suatu resiko yang bisa menimbulkan.
Malpraktik pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh profesi kedokteran melainkan
juga diprofesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik dan wartawan dan lain sebagainya.  Hal  ini  didasari  dengan  adanya  potensi-potensi  untuk  melakukan  hal  yang dapat  merugikan  pihak  lain,  menurut  kamus  hukum  Black  Law  Dictionary  merumuskan malpraktik sebagai Any Professional misconduct, Unreasonable lack of Skill or Fidelity in Professional or judiacry duties, evil or illegal or immoral conduct artinya perbuatan jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan di bawah standar atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek salah atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral (J. Arifko, 2014). Secara etimologi Malpraktik berasal dari kata malpractice artinya cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan standar operasioanl prosedur yang ada.
Definisi  malpraktik  adalah  kelalaian  dari  seorang  dokter  atau  perawat  untuk menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di  lingkungan  yang  sama.  Dari  definisi  tersebut  malpraktik  harus  dibuktikan  apakah tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam  menerapkan  ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim digunakan di wilayah tersebut tidak memenuhi standar profesi. Jika korban (pasien) dari malpraktek memilih melakukan tuntutan  secara  pidana,  maka  tentu  saja  pasien  yang  mengajukan  tuntutan  harus membuktikan  banyak  hal,  termasuk  membuktikan  adanya  kesalahan  dari  pelaku. Sebelumnya medikal malpraktik dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila memenuhi 3 aspek, yaitu (Shidarta & Petrus Lakonawa, 2020) :
a. Syarat sikap batin dokter;
b. Syarat dalam perlakuan medis;
c. Syarat mengenai hal akibat.
Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran yang berlaku selain itu juga adapun sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, sanksi yang dimaksud antara lain, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral, dimana sanksi-sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda atau pembekuan izin akibat kelalaian tersebut dan  pelanggaran  terhadap  norma  dan  moralitas  (M.  I.  Syah,  2019).  Terhadap  sanksi administrasi  umumnya  dikenakan  kepada  pelanggaran  diklasifikasikan  pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis.
Penjatuhan sanksi teguran ini kepada pihak penerima sanksi harus diberitahu jenis
kesalahannya.  Jenis  sanksi  ini  bersifat  ringan  dan  kepada  pihak  yang  ditegur  masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, adapula sanksi dalam pembekuan hingga pencabutan sertifikat, sanksi ini merupakan penghentian dalam jangka waktu sementara dan  selamanya,  apabila  untuk  sementara  sanksi  tersebut  mempunyai  batas  waktu  dan sanksi  tersebut  dianggap  selesai  ketika  penerima  sanksi  sudah  melewati  batas  waktu tersebut dan kembali pada kondisi semula yakni kondisi sebagaimana sebelum menerima sanksi tersebut, sanksi administrasi yang terakhir adalah sanksi denda, besar kecilnya denda akan ditentukan oleh hukum yang mengaturnya karena setiap ketentuan mempunyai dasar hukum  dan  kriteria  masing-masing.  Perbuatan  tenaga  medis  yang  melakukan  tindakan malpraktik ini juga menimbulkan suatu sanksi tidak tertulis yaitu sanksi moral, sanksi moral memang tidak tertulis. Oleh karena itu, pemberian sanksi juga tidak tertulis. Kendati pun tidak  tertulis,  itu  memiliki  kekuatan  yang  dasyat  karena  mempengaruhi  kualitas  tenaga medis di mata masyarakat.
Tenaga medis pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum untuk memberikan jaminan hukum kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan pada umumnya yang  melakukan  profesi  dalam  melakukan  tindakan  medis  atau  melakukan  pelayanan kesehatan,  karena  tenaga  medis  merupakan  komponen  utama  pemberi  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dalam melakukan  pembangunan  kesehatan  yang  sesuai  dengan  tujuan  nasional  sebagaimana sudah  diamanatkan  oleh  konstitusi  (N.  Kijanti,  2009).  Hukum  positif  Indonesia  terdapat beberapa  peraturan  perundang-undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan profesi.
Tindak  pidana  oleh  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  terhadap penerima  pelayanan  kesehatan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84 (Sherel Poluan, 2021):
a. Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang  mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
b. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap  Tenaga  Kesehatan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun;
c. Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KU Pidana Pasal 359 dan Pasal 360.
Bab  XXI.  Menyebabkan  Mati  Atau  Luka-Luka  Karena  Kealpaan.  Pasal  359. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam
dengan  pidana  penjara paling  lama lima tahun atau pidana kurungan  paling lama satu tahun.
Pasal 360 ayat:
1. Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan  atau  pencarian  selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal  361.  Jika  kejahatan  yang  diterangkan  dalam  bab  ini  dilakukan  dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

## SIMPULAN
Malpraktik merupakan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian secara materiil maupun immateriil terhadap pasien. Kemungkinan terjadinya kelalaian seperti kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, faktor kebiasaan  dan  lain-lain  dapat  menimbulkan  terjadinya  kelalaian.  Dalam  hal  dokter  atau tenaga medis lainnya melakukan kesalahan profesi, baik disengaja maupun tidak, mereka dapat dituntut di hadapan hukum dalam bentuk pidana, perdata, atau administrasi. Tenaga medis termasuk dalam hal ini dokter yang bertindak lalai atau melanggar hukum terhadap pasien akan menerima semua hukuman yang ditegaskan sebelumnya. Untuk meminimalisir malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis, perlu agar selalu meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kesehatan bagi masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2000). Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum.
Bayumedia Publishing.
Guwandi. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
J. Arifko. (2014). Kesehatan (Teori dan Aplikasi) di Lengkapi Kesehatan dan Keperawatan.
IN Media.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris. Kencana.
Liza Deshaini, & Evi Oktarina. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI . SOLUSI, 18(3).
M. I. Syah. (2019). Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. Bhuana Ilmu Popular.
M. Nurdin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mikho Ardinata. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF  HAK ASASI MANUSIA. JURNAL HAM, 11(2), 320.
N. Kijanti. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran. Pustaka Yustisia.
O. Michel, & D. Mangkey. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. Lex Et Societatis, 2(8).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
R. A. Fitriono, B. Setyanto, & R. Ginting. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Yustisia, 5(1).
R. A. Riza. (2018). Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1).
Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, & Rehnalemken Ginting. (2016). PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL. Yustisia, 5(1), 88.
S. Sibarani. (2017a). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. Justitia et Pax, 33(1).
S. Sibarani. (2017b). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia . Justitia et Pax, 33(1).
Sherel Poluan. (2021). PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN. Lex Crimen, 10(3).
Shidarta, & Petrus Lakonawa. (2020). Lex Specialis Derogat Legi Generali : Makna Dan Penggunaannya. Www.Business-Law.Binus.Ac.Id.
S.Trisnadi. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Masalah-Masalah Hukum, 45(2).
Vini H. R. Gosal, Aaltje E. Manampiring, & Caecilia Waha. (2022). Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan  Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis . Medical Scope Journal, 4(1), 2.
Wahyu Rizki Kartika Ilahi. (2018). RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA . Jurnal Hukum Volkgeist, 2(2).
Wahyu W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI. Jurnal Mimbar Hukum, 26(1).