Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48

## Research Article
Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19
Salma Nur Hanifah 1* , Darminto Hartono Paulus 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* Nursalma481@gmail.com

## ABSTRACT
The global Covid-19 outbreak has had various impacts on the condition of the country and society. Health and economic problems are the main factors that need to be addressed quickly. This article aims to examine the role of the government and the Financial Services Authority as the regulator of the financial  sector  in  Indonesia  in  handling  this  epidemic,  especially  in  the  aspect  of  revitalizing  the national  economy.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach  which  uses  secondary  data  with descriptive analytical and qualitative research specifications. Based on the literature review, this article concludes that the Financial Services Authority has issued various regulations in terms of preventing the decline in national economic stability and the role of the government from the legal aspect which has issued policies regarding financial system stability to health regulations to suppress the chain of epidemic transmission.
Keywords: Legal protection; National Economy; Pandemic Covid-19.

## ABSTRAK
Wabah  Covid-19  yang  mendunia  ini  telah  memberi  berbagai  dampak  pada  kondisi  negara  dan masyarakat. Masalah kesehatan dan perekonomian merupakan faktor utama yang perlu diatasi dengan cepat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator  bidang  keuangan  di  Indonesia  dalam  penanganan  wabah  ini  terutama  dalama  aspek membangkitkan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Berdasarkan kajian studi pustaka, artikel ini berkesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah  mengeluarkan  berbagai  peraturan  dalam  hal  tindakan  pencegahan  penurunan  stabilitas perekonomian nasional serta peran pemerintah dari aspek hukum yang telah mengeluarkan kebijakan mengenai  stabilitas  sistem  keuangan  hingga  peraturan  kesehatan guna  menekan  rantai  penularan wabah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perekonomian Nasional; Pandemi Covid-19.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang –
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan  bahwasanya  bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat. Sehingga apabila disimpulkan dari penjelasan diatas maka bank  memiliki  peran  sebagai  perantara  antara pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  dan  antara pihak  yang  membutuhkan  dana atau  biasa disebut sebagai lembaga intermediasi (Suryaputra,  Bandi,  &  Setiawan,  2017). Tidak hanya  sebagai  perantara,  dalam  memberi kemudahan  bagi  masyarakat  perihal  transaksi keuangan, diberikan  pula pelayanan  jasa perbankan supaya dalam bertransaksi keuangan di masyarakat menjadi efisien.
Pada mulanya  perbankan  di  Indonesia dalam  menjalankan  segala  aktivitasnya  dibawah pengawasan  Bank  Indonesia (BI) yang  mana bertindak  sebagai  bank  sentral.  Tujuan  Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank Indonesia yakni  terkait  kestabilan  nilai  Rupiah terhadap  harga – harga  barang  dan  jasa  yang tercermin  dari  perkembangan  laju  inflasi  serta mengenai  kestabilan  nilai  tukar Rupiah  yang terdapat  mata uang  negara  lain. Sehingga pada saat  itu  Bank  Indonesia  dalam  melakukan pengawasan  dan  pengaturan  yang  secara universal  ini  bersifat macroprudential  dan microprudential (Chandra,  2015). Namun,  pada 22  November  2011  disahkan  Undang – Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  mana  dengan  ini  fungsi
pengawasan  perbankan  yang  dilakukan  oleh Bank  Indonesia  beralih  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK). Dalam  hal  pengalihan  ini secara  yuridis  pengawasan macroprudential tetaplah  menjadi  kewenangan  Bank  Indonesia dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  membantu  Bank Indonesia dalam  melakukan  himbauan  moral kepada Perbankan (Pikahuan, 2020).
Pola  perbankan  yang stabil  dan sehat terlihat  dari bagaimana perkembangan  ekonomi didalam  suatu  negara yang  mana sangatlah penting  dalam  hal  mewujudkan  kesejahteraan bangsa dan dibutuhkan pula dalam menciptakan lapangan  perkerjaan bagi masyarakat. Sehingga aktivitas  pola  perbankan  ini  merupakan  peran penting  yang  menjadi  penompang  pola perekonomian  di  Indonesia. Pemerintahpun  ikut serta berperan dalam mempertahankan stabilitas perekonomian (Utomo, & Setiaji, 2012).
Apabila melihat situasi dan kondisi saat ini, hampir  seluruh  negara  di  dunia  termasuk  salah satunya  Indonesia  sedang  mengalami  kondisi pandemi  Covid-19 (Coronavirus  Disease  2019). Covid-19  merupakan  penyakit  menular  yang dapat  menyebabkan  penderitanya  mengalami penyakit  pernapasan  hingga  dapat  berpengaruh pada  fungsi  kesehatan  organ  tubuh  lainnya. Selain  itu,  covid-19  ini juga memberi  dampak salah  satunya  pada  perkembangan  ekonomi dunia  dalam  bidang  industri  jasa  keuangan (Ningsih, & Mahfudz, 2020).
Berdasarkan  Surat  Himbauan  Sekjen Kemenkes  Nomor:  PK.02.01/B.VI/893/2020
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
menyatakan  bahwasanya Covid-19  merupakan wabah  penyakit  yang  menyerang  saluran pernafasan dimana diakibatkan oleh penyebaran virus  melalui  droplet,  sebagaimana  pengertian wabah  berdasarkan  Pasal  1  huruf  a  Undang – Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah Penyakit  Menular  yakni insiden berjangkitnya suatu  penyakit  menular di masyarakat  yang jumlah  penderitanya  meningkat  secara  nyata melebihi  dari  pada kondisi yang  lazim di waktu serta  kawasan tertentu dan  bisa  memunculkan bencana.
Apabila melihat pandemi Covid-19 saat ini yang  hampir  merata  di seluruh  dunia  terbukti sangat  berdampak  terutama  dalam  sektor perekonomian. Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  tersebut, maka  permasalahan  yang dikemukakan  pada artikel ini adalah sebagai berikut: 1. Apa sajakah yang  menjadi  dasar pengaturan dari upaya pencegahan krisis sistem perkonomian Indonesia akibat  dampak  pandemi Covid-19?; 2. Bagaimanakah  kebijakan pemerintah  dalam membangkitkan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19?
Beberapa artikel sebelumnya menunjukkan bahwa  penyebaran  Covid-19  secara  global ternyata  sangat  berpengaruh  pada  ekonomi masyarakat  terutama  sektor  usaha  atau  UMKM (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah).  Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di  Indonesia  dilakukan  dengan  berbagai  cara yakni  diantaranya  kebijakan physical  distancing, kewajiban memakai masker, penelurusan kontak
dari  masyarakat  yang  telah  dinyatakan  positif Covid-19,  hingga  membatasi  segala  kegiatan diluar  rumah.  Adanya  kebijakan  tersebut  di Indonesia  menyebabkan  terjadinya  penurunan produksi  hingga  daya  beli  masyarakat  sehingga menyebabkan  sektor  usaha  yang  mempunyai pinjaman  di  Bank  mengalami  kendala  untuk melunasinya (Bidari, Simangunsong, & Siska, 2020).  Kini  aktivitas  sektor  usaha  ikut  serta dibatasi dari pengurangan jam operasional hingga banyaknya  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja sehingga  usaha  yang  dijalani  mengalami penurunan  pendapatan  hingga  kerugian  dalam jumlah  besar.  Pola  kehidupan  seperti  ini  juga menganjurkan  masyarakat  untuk  melakukan segala  kegiatan  di  rumah  dari  bekerja  hingga sekolahpun  dari  rumah. Artikel  lain  yang  ditulis oleh  Ilhami  dan  Husni  Thamrin  mengatakan bahwa  permasalahan  perbankan  akibat  dampak pandemi Covid-19  dapat  terjadi karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara  yang  mendukung  kebutuhan  dana investasi  bagi  dunia  usaha. Artikel  tersebut terfokus pada pembahasan mengenai perbankan syariah  di  Indonesia  yang  sebenarnya  masih mampu bertahan ditengah masa pandemi hanya saja  untuk  kedepannya  apabila  pandemi  masih seperti  ini  perlu  adanya  penanganan  salah satunya  dengan  melakukan  pembiayaan Financing to Deposit Ratio (FDR) di sektor baru yang berkaitan langsung dengan wabah pandemi covid-19 (Ilhami, & Thamrin, 2021). Financing to Deposit  Ratio adalah  ukuran  likuiditas  yang
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
mengukur  besarnya  dana  ditempatkan  dalam bentuk  pinjaman  yang  berasal  dari  dana  yang telah  dikumpulkan  bank. Pada  tahun  2021  juga terdapat  publikasi  hasil  penelitian  yang  berfokus pada  kebijakan  tanggung  jawab  perusahaan sebagai  investasi  sosial  dalam  pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid-19 (Sudirman, & Disemadi, 2021).
Selain  itu, tantangan  sosial  ekonomi, kesehatan,  dan  perawatan  kesehatan  nasional sebagai  dampak  pandemic  Covid-19  juga  telah dikaji, dengan fokus pada populasi yang termasuk dalam strata sosial ekonomi rendah (Gopalan, & Misra,  2020). Pada  artikel  lainnya juga menunjukkan  bahwa  bank  yang  akan  lebih terkena  dampak  pandemi  jika  dibandingkan dengan  korporasi  serta  lembaga non bank lainnya. Artikel  tersebut  menyebutkan beberapa langkah  kebijakan  seperti  dukungan  likuiditas, bantuan  peminjam,  dan  pelonggaran  moneter mengurangi  dampak  merugikan  bagi  beberapa bank,  namun  tidak  berlaku  untuk  semua  bank. Sebagai  contoh  bila  langkah  bantuan  peminjam bisa saja memperburuk tekanan bagi bank yang beroperasi  di  negara  dengan  ruang  fiskal  yang kecil,  sehingga  kerentanan  ini  perlu  dipantau secara  hati – hati  sebab  pandemi  terus berdampak pada ekonomi dunia (Demirgüç-Kunt, Pedraza, & Ortega, 2020).
Kebaharuan  pada artikel  ini  akan membahas  mengenai  upaya peran pemerintah terutama  Otoritas  Jasa  Keuangan sebagai regulator  bidang  perbankan  Indonesia  dalam
mencegah  terjadinya  krisis  ekonomi  yang  dapat menimpa  masyarakat  Indonesia  ditengah pandemic Covid-19.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu penelitian  hukum  yang  bersandar  pada  bahan pustaka  atau  data  sekunder. Pada metode pendekatan  tersebut  akan  didapatkan  informasi dari bermacam bidang yang berhubungan dengan penelitian  (Marzuki,  2013). Spesifikasi penelitian yang  digunakan  adalah  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode penelitian  yang  digunakan  untuk  melukiskan sesuatu  permasalahan  di  daerah  tertentu  atau pada  saat  tertentu  yang menjalankan deskripsi pada hasil  penelitian  dengan  data  yang selengkap serta sedetail mungkin  (Fajar, & Yulianto, 2017) dan berusaha mengungkap fakta selengkap – lengkapnya dan apa adanya (Suteki, &  Taufani,  2018). Teknik  pengumpulan  data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library  research) yakni dengan  mempelajari sejumlah peraturan, buku serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data dijalankan dengan mengumpulkan data melalui telaah bahan  kepustakaan  ataupun data sekunder  yang mencakup bahan hukum  primer, sekunder serta bahan  hukum  tersier,  baik sejumlah dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar  Pengaturan  Pencegahan  Krisis Sistem  Perekonomian Indonesia  Dampak Pandemi Covid-19
Lembaga pengawasan keuangan perbankan dan non perbankan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 4 Undang – Undang  Nomor 21  Tahun 2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan  dibentuk  dengan  tujuan supaya seluruh aktivitas  pada sektor  jasa  keuangan dapat berjalan secara  teratur,  adil,  transparan, serta akuntabel.  Selain  itu  bertujuan  supaya mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil  serta mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat.
Fungsi  dibentuknya  Otoritas  Jasa Keuangan  tercantum pada  Pasal 5  Undang – Undang  Nomor 21  Tahun 2011  tentang Otoritas Jasa  Keuangan  yang  mana  berfungsi menjalankan sistem pengaturan serta pengawasan  yang  terintegrasi atas  seluruh kegiatan  didalam  sektor  jasa  keuangan. Selain mempunyai wewenang dalam pengaturan serta pengawasan  lembaga  keuangan  yang  mana utamanya  adalah  perbankan  di  Indonesia, Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga independen juga memiliki kewenangan penyidikan  dimana  ini  juga  merupakan  hal  baru (Murdadi,  2012). Kegiatan sektor  jasa  keuangan sebagaimana  yang  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  diantaranya  terdiri  dari  sektor
perbankan,  sektor  pasar  modal,  sektor perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya.
Apabila  dilihat  dari  segi  kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan ada di luar Pemerintah, yang mana ini dimaksud Otoritas Jasa Keuangan tak  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  pemerintah. Hal  tersebut tak  menutup  kemungkinan  apabila ada sejumlah unsur perwakilan Pemerintah sebab pada dasarnya  Otoritas  Jasa  Keuangan ialah sektor  jasa  keuangan  yang  mempunyai  relasi serta berhubungan  yang  kuat  dengan  otoritas lain,  yang  mana  sebagaimana  dimaksud  adalah otoritas fiskal dan moneter. Oleh sebab itu, untuk dapat menimbulkan koordinasi serta harmonisasi kebijakan  yang  baik  maka  Otoritas  Jasa Keuangan  haruslah menjadi bagian  dari  sistem penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang berhubungan secara  baik  dengan  lembaga negara serta pemerintahan  lainnya guna mencapai  tujuan serta  cita–cita  kemerdekaan Indonesia (Maulidiana, 2014).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka mengenai penanganan  pencegahan  krisis perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi covid-19 yang  mana  dilaksanakan  pemerintah dibantu  pula oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan sebagaimana  merupakan  regulator sektor  jasa keuangan di Indonesia.
Berdasarkan Surat Pers (SP 31/DHMS/OJK/IV/2020)  Otoritas  Jasa  Keuangan mengeluarkan aturan terkait penanganan dampak
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
covid-19. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk tindak lanjut kewenangan OJK pada implementasi Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan tersebut diantaranya, yaitu:
1. POJK  Nomor  48/POJK.03/2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Otortias  Jasa Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang
Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK ini sebagaimana tercantum pada Pasal 2  ayat  (2) memberi  pengaturan terkait relaksasi terhadap restrukturisasi  kredit kepada  debitur  akibat  dampak  penyebaran Covid-19  baik  perorangan,  UMKM,  maupun korporasi (Albanjari, & Kurniawan, 2020). Salah  satu  bentuk  bantuan  pemerintah terhadap UMKM antara lain sektor pariwisata, pertanian,  perhotelan,  perdagangan  dan sebagainya. Pada restrukturisasi  kredit, tiap bank  ataupun perusahaan  pembiayaan  akan mencari jalan terbaik untuk debitur  dengan memperhatikan  besarnya  dampak  covid-19 atas usaha  debitur,  kemampuan  membayar debitur, serta kemampuan tiap bank ataupun
perusahaan  pembiayaan. Mengenai  kriteria debitur  yang memperoleh perlakuan  khusus atau restrukturisasi kredit ataupu pembiayaan tercantum pada Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  5, serta pada  Pasal 6  beserta  penejelasan sejumlah pasal  dalam  POJK  ini. Skema restrukturisasi diberikan ke tiap bank menurut kebutuhan  debitur serta kemampuan  bank dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati– hatian.  Penerapan  prinsip  kehati – hatian ini wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  tidak hanya  dalam  pemberian  kredit (Hakim, & Oktaria, 2018). Adapun di POJK  Perubahan atas  POJK  Stimulus  COVID-19 tersebut  ada tambahan  pengaturan guna memastikan implementasi manajemen  risiko serta prinsip kehati-hatian untuk bank saat mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan kebijakan  terkait  dengan  permodalan serta likuditas bank.
2. POJK  Nomor  34/POJK.03/2020  tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Sebagai Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019.
Berdasarkan Pasal  2 ayat  (2) POJK  Nomor 34/POJK.03/2020 bahwa Kebijakan bagi Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR) dan Bank Perkreditan  Rakyat Syariah (BPRS)    sebagai dampak  penyebaran Coronavirus  Disease 2019  ditujukan  untuk  mendorong  kinerja industri BPR dan BPRS agar  tetap
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
mendukung  pertumbuhan  industri  BPR  dan BPRS,  yaitu  melalui  pemberian  kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan  yang  diambil  alih  sebagai  faktor pengurang  modal  inti  dalam  perhitungan kewajiban  penyediaan  modal  minimum, perhitungan  penyediaan  dana  dalam  bentuk penempatan  dana  antar  bank,  dan/atau penyediaan  dana  pendidikan  dan  pelatihan sumber daya manusia.
3. POJK  Nomor  14/POJK.05/2020  Tentang Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
Berdasarkan Pasal  2 POJK Nomor 14/POJK.05/2020  yang  diperoleh  Bisnis, otoritas  mengatur  kebijakan  untuk  berbagai sektor Lembaga  Keuangan  Nonbank  yang selanjutnya  disebut LJKNB  yang  meliputi perusahaan  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa keuangan  lainnya.  Adapun,  lembaga  jasa keuangan  lainnya  tersebut  mencakup perusahaan  pergadaian,  lembaga  penjamin, lembaga  pembiayaan  ekspor  Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan,  badan  penyelenggara  jaminan sosial  (BPJS),  dan  PT  Permodalan  Nasional Madani  (Persero). Otoritas  mengatur  bahwa Kebijakan Countercyclical tersebut  meliputi sejumlah hal dimana tercantum pada Pasal 3 POJK  Nomor  14/POJK.05/2020 yakni  batas
waktu  penyampaian  laporan  berkala, pelaksanaan  penilaian  kemampuan  dan kepatutan,  penetapan  kualitas  aset  berupa pembiayaan  dan  restrukturisasi  pembiayaan, serta perhitungan tingkat solvabilitas asuransi. Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai
Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran

## Coronavirus Disease 2019  bagi  Lembaga
Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  Bagi Lembaga  Jasa  Keuangan  Nonbank.  Dimana kebijakan mengenai restruturisasi kredit dalam kedua  regulasi  tersebut  menimbulkan perbedaan  dalam  pelaksanaan  di  Lembaga Bank  dan  Lembaga  Non  Bank  dikarenakan terdapat  turunan  dalam  POJK  tersebut  yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya  administrasi  yang  ditetapkan  kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi  kredit  terhadap  debitur (Sakinah, & Suherman, 2021).
4. POJK  Nomor  15/POJK.04/2020  Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK  ini  merupakan  salah  satu  tindak  lanjut kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam pelaksanaan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
Penanganan  Pandemi  Covid-19  dan merupakan perubahan dari Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  32/POJK.04/2014. Berdasarkan isi Salinan POJK ini dikeluarkan untuk  meningkatkan  partisipasi  pemegang saham  dalam  rapat  umum  pemegang  saham maka  perlu  dilakukan  peningkatan  efisiensi dan  efektifitas  pelaksanaan  rapat  umum pemegang  saham. Didalam  forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham  mempunyai  hak  suara  perihal pengambilan  keputusan  serta  memperoleh keterangan yang berkaitan tentang perusahaan  sepanjang  berhubungan  dengan mata  acara  rapat  dan  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  Perseroan. Dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  mengenai mekanisme  penyelenggaraan  RUPS  secara elektronik akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  yang  mana  selanjutnya  disebut  e- RUPS  yang  mana  dalam  hal  ini  diharapkan akan  tetap meningkatkan  kepercayaan pemegang saham mengenai keberlangsungan Perusahaan Terbuka.
5. POJK  Nomor  16/POJK.04/2020  Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. POJK  ini  mengatur mengenai  proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat  serta  tepat  dalam  penyelenggaraan RUPS  Perusahaan  Terbuka  melalui telekonferensi,  video  konferensi,  atau  sarana media  elektronik  lainnya.  Hal  ini  diharapkan
RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.  Peraturan  ini  sebelumnya  merupakan solusi dari permasalahan yang mana menjadi perhatian  Pemerintah  yang  tertuang  dalam Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  untuk menghadapi  ancaman  yang  membahayakan perekonomian nasional.
Permasalahan  tersebut  yakni  mengenai ketentuan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas yang telah mengatur penyelenggaraan RUPS
dengan menggunakan media elektronik ternyata tidak dapat  diterapkan  dengan  baik  terhadap Perusahaan  Terbuka  yang  memiliki  jumlah pemegang  saham  besar  serta  sebaran geografis  pemilikan  saham  yang  luas hingga sisi  keputusan  RUPS  tersebut.  Maka  dalam rangka  membantu  penyelesaian  hal  tersebut diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  supaya  RUPS  tetap  dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. POJK  Nomor  17/POJK.04/2020  Tentang Transaksi Material  dan  Perubahan  Kegiatan Usaha.
POJK  ini  merupakan  bentuk penyempurnaan dengan  memperhatikan  ketentuan  yang berlaku  saat  ini  di  pasar  modal,  kebutuhan pasar,  dan  standar  internasional.  Hal  ini dikarenakan  baik  pasar  modal  di  Indonesia maupun  negara lain  telah  mengalami perubahan  dan  perkembangan  serta  yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan  pasar  sehingga  perlu  adanya
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
kepastian
hukum untuk melindungi kepentingan para investor dengan menyesuaikan kondisi saat ini. POJK tersebut guna mendukung amanat pada Pasal 23 ayat (1)  huruf  b  Perppu  No.  1  Tahun  2020 serta merupakan  perubahan  Peraturan  Bapepam dan  LK  Nomor  IX.E.2  tentang  Transaksi Material serta Perubahan  Kegiatan  Usaha Utama.
7. POJK  Nomor  18/POJK.03/2020  Tentang Perintah  Tertulis  Untuk  Penanganan
Permasalahan Bank.
Ruang  lingkup  dalam  langkah – langkah Otortias  Jasa  Keuangan  dalam  menjaga stabilitas  sistem  keuangan  melalui  peraturan ini  sesuai  dengan  Pasal  1  POJK  Nomor 18/POJK.03/2020    berlaku untuk Bank yakni Bank  Umum  Konvensional  (BUK),  Bank Umum  Syariah  (BUS),  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR),  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS), serta kantor  cabang  dari bank  yang bertempat di  luar  negeri. Berdasarkan  Pasal  2  POJK  Nomor 18/POJK.03/2020  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan dalam memberikan perintah tertulis yakni  untuk  melakukan  penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I. Perintah Tertulis diberikan  kepada  Bank  yang  memenuhi kriteria  penilaian  Otoritas  Jasa  Keuangan sesuai yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) POJK  Nomor  18/POJK.03/2020. Dalam menjalankan Perintah Tertulis oleh Bank guna
melaksanakan maupun menerima penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan, dan/atau  integras maka ada  sejumlah penyesuaian pada  tahap penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi. Pada Pasal 9  ayat  (1) untuk BUK ataupun BUS, menurut persetujuan OJK bisa dikecualikan  dari  ketentuan  mengenai kepemilikan  tunggal  pada  perbankan Indonesia,  kepemilikan  saham  bank  umum, dan/atau  batas  waktu  pemenuhan  modal  inti minimum. Sedangkan untuk BPR  ataupun BPRS tercantum pada Pasal 9 ayat (2) yakni jaringan  kantor  tetap  dapat  dipertahankan sesuai  dengan  wilayah  jaringan  kantor  BPR atau BPRS yang telah berdiri.
Secara  Prinsip, lembaga  keuangan memberi stimulus guna mendukung  program pemerintah  yang  bertujuan guna menjaga stabilitas  system  keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni memberi perlakuan khusus pada pembiayaan  yang  terdampak penyebaran  Covid-19. Selain  itu apabila memandang omzet  dan  jenis  usaha  yang mengalami  penurunan dikarenakan  harus memenuhi himbauan  pemerintah  mengenai kepatuhan  terhadap protokol  kesehatan  dengan membatasi kegiatan diluar rumah (Soleha, 2020), kini  masyarakat  terutama  bagi  pemilik  usaha sudah  banyak  berinovasi  untuk  dapat mempertahankan  usahanya  sebagai  sumber ekonomi  utama. Inovasi  tersebut  diantaranya yakni  melakukan  penjualan  melalui e-commerce
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
dari bahan pakaian hingga sayur atau buah segar kini sudah banyak dijual secara online, berinovasi dengan  bahan  sederhana  seperti  kentang  yang divariasi berbagai rasa menjadi minat anak muda untuk menemani kegiatan sekolah hingga bekerja di rumah, selain itu tren pakaian tidurpun sedang ramai  diperdagangkan  masyarakat  untuk menemani  kegiatan  dirumah  saja.  Invoasi  yang lain  yakni  karena  kini  penjualan  secara online lebih  ramai,  maka  pemasaran  produk  dengan memanfaatkan teknologi digital juga giat dipelajari masyarakat  hingga  melakukan  pemasaran hubungan  pelanggan  untuk  menciptakan kepercayaan  konsumen  dan  menumbuhkan loyalitas pelanggan (Hardilawati, 2020).
2. Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi
Masyarakat

## Akibat Dampak Pandemi Covid-19
Ekonomi  masyarakat  menjadi  faktor terbesar  yang  terkena  dampak  dari  Pandemi Covid-19. Hal  tersebut  seperti  usaha  restoran, pasar, sampai para  pemilik  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  ikut  terkena  dampak. Pada saat ini, UMKM menjadi faktor yang paling rentan terkena dampak Covid-19, hal ini berbeda dengan  krisis  ekonomi  1998 serta 2008  yang aman  UMKM bisa menjadi  penompang  ekonomi disebabkan  mayoritas  belum memperoleh akses finansial serta permodalan  sehingga tak berpengaruh  besar (Sibarani, 2020). Selain peraturan  yang  dikeluarkan  Otoritas  Jasa Keuangan,  pemerintah  memiliki tiga undang – undang  guna  mengatur  penanganan  wabah  ini
yakni Undang – Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Kebijakan keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi  Covid-19,  Undang – Undang  Nomor  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular dan  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Aktivitas  ekonomi yang  melemah akan berakibat pada berubahnya Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2020 baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, hingga  sisi  pembiayaan.  Ancaman  terhadap sistem  keuangan  akan  memberi  resiko  pada ketidakstabilannya  ekonomi  sehingga  selain tindakan  antisipasi,  pemerintah  juga  perlu  untuk tindak  cepat  dalam  penanganan  berbagai masalah  ekonomi  masyarakat  yang  terjadi  saati ini.
Undang – Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi  Covid-19 ini  diterbitkan  untuk  memberi perlindungan perihal kehidupan masyarakat yang sangat terdampak pandemi Covid-19 dari segala faktor mulai dari kesehatan, keselamatan, hingga perekonomiannya.  Segala  kebijakan  dalam undang–undang  ini  terutama  pada  bidang keuangan negara telah didasarkan pada penilian serta  menggunakan  penerapan  data  faktual terhadap  ancaman Covid-19 bagi  negara  serta masyarakat. Hadirnya  undang-undang  ini  dinilai tepat, mengingat undang-undang ini dimaksudkan untuk  memberikan  perlindungan  bagi  kehidupan
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak  dan  menyebarnya  Covid-19,  baik  dari aspek  keselamatan  jiwa  karena  ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial  dan  perekonomian  masyarakat.  Seluruh kebijakan  di  dalam undang-undang  ini,  terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara. Kondisi yang sangat luar biasa atau extraordinary mendorong  berbagai  negara  untuk  melakukan langkah-langkah yang juga extraordinary di dalam rangka  menyelamatkan  masyarakat  dan perekonomiannya,  seperti  melakukan  kebijakan ekspansi  fiskal,  kebijakan  moneter  yang  bersifat longgar,  penurunan  suku  bunga  Bank  Sentral, disertai  memompa  likuiditas  atau  langkah quantitative  easing,  serta  melakukan  relaksasi regulasi di sektor keuangan (Firdaus, & Erliyana, 2020). Berbagai  upaya  ini  dilakukan  untuk  bisa menjaga  dan  melindungi  kehidupan  masyarakat dan ekonomi.
Pasal  10  Undang – Undang  Nomor  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular menyebutkan bahwasanya Pemerintah bertanggungjawab dalam  menyelenggarakan upaya penanggulangan wabah yang mana sudah diupayakan  di  Indonesia  dari  dibentuknya bermacam peraturan,  bantuan  sosial, sampai upaya  pembuatan  vaksin  yang sekarang  masih dalam tahap distribusi ke masyarakat. Tetapi, tak hanya  pemerintah  yang  berperan  dalam
penanggulangan wabah penyakit menular, namun peran  masyarakat  juga  diikutsertakan, karena masyarakat  sendiri ialah faktor  utama  yang bisa mencegah penularan.
Pada sisi  lain,  peran  RT serta RW  juga amat penting. Jika ada warga yang  tertular, diwajibkan segera melapor ke tenaga medis agar warganya bisa  secepatnya ditangani dan membantu  mengkoordinasi bantuan  sosial pada warga sekitar yang menjadi tanggung jawabnya. Kesehatan ialah hak seluruh  individu, sebagaimana  tercantum di  Pasal 5  ayat  (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa ‘Setiap orang   mempunyai   hak   yang   sama   dalam memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang kesehatan’.
Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa tiap individu memiliki hak mendapatkan akses terhadap sumber  daya  di bidang  Kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau dan berhak  menentukan  sendiri pelayanan kesehatan.
Dapat ditarik  kesimpulan  bahwasanya, sesungguhnya pasien yang terjangkit virus Covid- 19  tak  dibenarkan  menolak  upaya  pertolongan tenaga  medis guna kepentingan  kesehatannya serta  sejumlah orang  disekitarnya. Apabila  ada individu yang  terbukti  dengan  sengaja menghalangi implementasi penanggulangan wabah tersebut  bisa di ancam  pidana menurut Pasal 14  ayat  (1)  dan (2)  Undang – Undang Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
Menular. Contohnya, yang marak terjadi saat ini ialah pembuatan  surat rapid  test  antigen palsu sebagaimana banyak dipergunakan untuk syarat perjalanan  jauh  mempergunakan  kendaraan umum.
Masyarakat  perlu  diedukasi melalui program pengabdian kepada masyarakat, berupa pernyuluhan,  sosialisasi,  dan  hal-hal  lain  yang mendukung pemahaman masyarakat bahwasanya tindakan tersebut sangatlah berbahaya serta akan  memperpanjang  masa pandemi dan masyarakat hendaknya melaporkannya ke aparat hukum bila mengetahui terdapat penyelenggara  hasil rapid  test palsu  di lingkungannya. Yang terakhir ialah terkait tenaga medis  yang  menjadi  garda  terdepan  dalam penanganan  pandemi Covid-19  perlu  diberikan penghargaan tanda  jasa  oleh  pemerintah.  Hal tersebut disebutkan  secara  tegas di Pasal 9 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah  Penyakit  Menular  yang menyebutkan bahwa ‘Kepada  para  petugas  tertentu  yang menjalankan upaya penanggulangan wabah bisa diberi penghargaan  atas  risiko  yang  ditanggung pada pelaksanaan tugasnya’.
Hal tersebut juga terkait dengan kebijakan lain  yang  dituangkan  pada  Pasal  1  Angka  1 Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan pengertian  mengenai Kekarantinaan  Kesehatan ialah  upaya  mencegah serta menangkal  keluar atau  masuknya  penyakit dan/atau  faktor  risiko kesehatan  masyarakat  yang  berpotensi
memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta  pada Pasal 3  Undang – Undang  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan tercantum  bahwa  tujuan  dari  penyelenggaraan karantina  Kesehatan  antara  lain  melindungi masyarakat  dari  penyakit  dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat  yang  berpotensi memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mencegah serta menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang  kesehatan  masyarakat, serta  memberi pelindungan serta kepastian  hukum untuk masyarakat serta petugas kesehatan.
Apabila dilakukan karantina maka terdapat faktor  yang  dapat  membahayakan  Kesehatan masyarakat  sehingga  menimbulkan  kedaruratan Kesehatan  masyarakat  sebagaimana  tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (Pratiwi, Artha, & Nurlaily, 2020).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada artikel ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi Pandemi Covid- 19 telah mengakibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat  dan  pemerintahan  ikut  terdampak. Hal  tersebut  mulai  dari segi  kesehatan  hingga perekonomian  yang  masih  dalam  proses penanganan  saat  ini  perlu  adanya  kerjasama kedua  belah  pihak  antara  pemerintah  dan masyarakat  dalam  memutus  rantai  tali
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
penyebaran  wabah  tersebut. Berdasarkan  hal tersebut,  telah  dilakukan tindakan  pencegahan hingga  penanganan  terutama  aspek  pemulihan perekonomian  dan  kesehatan  telah  diupayakan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator bidang perbankan  turut mengeluarkan  berbagai peraturan  untuk  mencegah  penurunan  stabilitas sistem perekonomian nasional.
Kondisi  yang  sangat  luar  biasa  atau extraordinary  mendorong  berbagai  negara  untuk melakukan langkah-langkah yang juga extraordinary  di  dalam  rangka menyelamatkan masyarakat  dan  perekonomiannya. Pemerintah Indonesia turut  berupaya  dalam  penagananan wabah  ini  dengan  mengeluarkan  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang – Undang Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk  memberikan  perlindungan  bagi  kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak  dan  menyebarnya  Covid-19,  baik  dari aspek  keselamatan  jiwa  karena  ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Albanjari,  Fathur Rohman.,  &  Kurniawan,  Catur.
(2020). Implementasi Kebijakan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.11/POJK.03/2020  Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF)  Pada Perbankan Syariah.Jurnal  Eksyar; Jurnal Ekonomi  Syariah dan  Bisnis  Islam, Vol.7,(No.1),pp.24-36.https://ejournal. staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/ article/view/475
Bidari,  Asita  Sekar., Simangunsong,  Frans.,  & Siska,  Karmina. (2020). Sektor Perbankan di  Covid-19. Jurnal  Pro  Hukum;  Fakultas Hukum,  Universitas  Gresik, Vol.9,  (No.1), pp.1–9. https://journal.unigres.ac.id/index. php/JurnalProHukum/article/view/1129 Chandra, M. Jeffri Arlindes. (2015). Kewenangan Bank  Indonesia  Dalam  Pengaturan  dan Pengawasan  Perbankan  Setelah  Terbitnya Undang-Undang  No.21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan. Jurnal Hukum Sehasen, Vol.1, (No.1), pp.24- 45.https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/a rticle/view/336
Demirgüç-Kunt, Asli., Pedraza, Alvaro., & Ortega,
Claudia  Ruiz.  (2020).  Banking  Sector Performance  During  the  COVID-19  Crisis. World Bank Policy Research Working Paper 9363, SSRN  Electronic  Journal, August. https://doi.org/10.2139/ssrn.3689789
Firdaus,  Fahmi Ramadhan.,  &  Erliyana,  Anna.
(2020).  Perlindungan  Kebijakan  Diskresi Dalam  Penanganan  COVID-19  Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Pakuan LawReview, Vol.6,(No.2),pp.23-41,
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2128 Gopalan,  Hema S.,  &  Misra,  Anoop. (2020).
COVID-19  pandemic  and  challenges  for socio-economic  issues,  healthcare  and National Health Programs in India. Diabetes
& Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Vol. 14, (No. 5), pp. 757-759. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.041
Hakim,  Lukmanul.,  & Oktaria, Eka Travilta.
(2018).  Prinsip  Kehati-Hatian  Pada Lembaga  Perbankan  Dalam  Pemberian
Kredit. Jurnal Keadilan Progresif,
Vol.9,(No.2),pp.164-176. http://jurnal.ubl.ac. id/index.php/KP/article/view/1070
Hardilawati, Wan  L.  (2020).  Strategi  Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi  Dan  Ekonomika, Vol.10,(No.1),
pp.89–98.https://doi.org/10.37859/jae.v10 i1.1934
Ilhami,  &  Thamrin,  Husni.  (2021).  Analisis
Dampak  Covid  19  Terhadap  Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal  Tabarru’:  Islamic  Banking  and Finance,Vol.4,(No.1),pp.37–45.https://doi. org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068
Maulidiana,  L.  (2014).  Fungsi  Otoritas  Jasa
Keuangan  Sebagai  Lembaga  Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia. Keadilan
Progresif, Vol.5,(No.1),p.18. http://jurnal.ubl. ac.id/index.php/KP/article/view/442
Murdadi,  B.  (2012).  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru
Yang  Memiliki  Kewenangan  Penyidikan.
Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol.8,(No.2),pp.32–46. https://jurnal.unimus. ac.id/index.php/vadded/article/view/716 Ningsih,  Mardhiyatur Rosita.,  &  Mahfudz, Muhammad Syarqim.  (2020).  Dampak Pandemi  Covid-19  Terhadap  Manajemen Industri  Perbankan  Syariah:  Analisis Komparatif. Point; Jurnal  Ekonomi  dan Manajemen,Vol.2,(No.1),pp.1–10. https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576 Pikahuan, Rustam M.  (2020).  Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  terhadap  Perbankan. Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan, Vol.1,(No.1),pp.41–51.https://doi.org/10. 18196/jphk.1103
Pratiwi,  Rela Rizky., Artha,  Demi.,  & Nurlaily,
Hasrina. (2020). Analisa Yuridis Penetapan Covid  19  Sebagai  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  Ditinjau  Dari  Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonesia. Jurnal Hukum Inicio Legis, Vol.1, (No.1), pp.1–14. https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/artic le/download/8827/4915
Sakinah,  Nailia Aandriani.,  &  Suherman.  (2021).
Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank ( Studi Pada KCP  BCA  Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor). Bonum Commune,Vol.4,(No.1),pp.61–74.https:// doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon. v4i1.4452
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 34-48
Sudirman,  Lu.,  &  Disemadi,  Hari Sutra.  (2021).
Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility: Investasi  Sosial  dalam  Pengembangan Masyarakat  selama  Pandemi Covid-
19. Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia, Vol.3,(No.3),pp.281-298. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298
Utomo, Yuni Prihadi., & Setiaji, Bambang.(2012).
Efektivitas Pengaruh Kebijakan Moneter Dalam Kinerja  Sektor  Perbankan. Daya
Saing; Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis,
Vol.13,(No.1),pp.1-14.https://publikasi ilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2846 Sibarani, S. (2020). Inovasi Produk Bagi UMKMdi Tengah  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan Sudut Pandang Hukum dan Demokrasi. Sol Justisio;  Jurnal  Penelitian  Hukum, Vol.2, (No.2),pp.256–263. http://ojs.mputantular. ac.id/index.php/sj/article/view/464
Soleha,  Arin R.  (2020).  Kondisi  UMKM  Masa Pandemi  Covid-19  Pada  Pertumbuhan Ekonomi  Krisis  Serta  Program  Pemulihan Ekonomi  Nasional. Jurnal  Ekombis,
Vol.6,(No.2),pp.165–178. https://doi.org/10.
35308/ekombis.v6i2.2881
Suryaputra,  Filipus A.  G., Bandi.,  & Setiawan, Doddy.  (2017).  Perkembangan  Penelitian Kinerja  Perbankan  Di  Indonesia. Jurnal
Akuntansi Dan Bisnis, Vol.17,(No.2), pp.96– 105.http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i2.240

## BUKU
Fajar,  Mukti.,  & Yulianto, Achmad.  (2017).
Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris.  Cetakan  IV. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. Suteki.,  & Taufani,  Galang. (2018). Metodologi Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori,  dan Praktik. Depok: Rajawali Press.