JEQ U
Vol. 6, No. 1, Apr 2016
p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314

## TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH, INFLASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
Indra Suhendra 1 , Bayu Hadi Wicaksono 2
1 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa e-mail: indras_23@yahoo.com
2 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa e-mail: bayuhw@gmail.com

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  is  to  determine  the  influence  of  education  level,  wages,  inflation,  and economic growth to unemployment rate in Indonesia during the Period of 2010 to 2012. Panel data regression analysis model is conducted as the research model. The research results shows that during 2010 to 2012,  educations  level in bachelor degree  (TPS1), wages, inflation and economic  growth  have  significant  effect  to  unemployment  rate,  whereas  education  level  in senior high school (TPSMA) has not significant influence to unemployment rate. Simultaneously the independent variables have significant influence to the dependent variable. The coefficient of determination (R2) shows 0.722353, meaning that the variasion of dependent variable can be explained by the variasion of independent variables as many as 72.2353 percent .
Keywords: Level of Education, Wages, Inflation, Economic Growth, Unemployment

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh tingkat pendidikan, upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2010 sampai  2012.  Regresi  panel  data  digunakan  sebagai  model  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2010  sampai  2012,  tingkat  pendidikan  sarjana  (TPS1), upah,  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pendidikan SMA (TPSMA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap  tingkat  pengangguran.  Secara  simultan,  variabel-  variabel  independent  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependent.  Koefisien  determinasi  (R2) menunjukkan  angka  0.722353,  yang  berarti  bahwa  variasi  dari  variable  dependent  dapat dijelaskan oleh variasi variable-variabel independent sebesar 72.2353 persen.
Kata kunci: Tingkat pendidikan, Upah, Inflatsi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran

## 1. PENDAHULUAN
Suatu negara dalam perekonomian tentu menginginkan kemajuan atau perkembangan yang  cukup  signifikan,  maju  atau  mundurnya  suatu  Negara  dapat  dilihat  dari perekonomiannya.  Menurut  Meierdan  Rouch  dalam  Arsyad  (2000:3)  kebijakan- kebijakan  pembangunan  ditujukan  terutama  sekali  pada  maksimisasi  pertumbuhan GNP melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi.
Pembangunan  dikatakan  berhasil  apabila  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dalam arti  luas.  Pengaruh  kualitas  penduduk  yang  memadai  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang berkualitas rendah akan menjadi beban dalam pembangunan  (Todaro,  2000:18).  Tujuan  utama  pembangunan  ekonomi  adalah menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyediaan  lapangan  kerja  dalam  rangka kesejahteraan masyarakat secara umum. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang  menyebabkan  pendapatan  perkapita  penduduk  suatu  masyarakat  meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2003:61).
Dalam  hal  penyediaan  lapangan  pekerjaan,  Indonesia  dihadapkan  pada  kenyataan bahwa lapangan kerja yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah angkatan  kerja  yang  tercipta.  Hal  tersebut  menyebabkan  terjadinya  pengangguran. Yang  menjadi  masalah  serius,  di  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia.  Menurut  Arsyad (Dalam  Subandi,  2011:14),  beberapa  masalah  ketenagakerjaaan  yang  dapat berdampak  pada  pengangguran  diantaranya,  adalah:  pertama,  penawaran  tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi  dalam pasar tenaga kerja, meski permintaannya ada  ( mismatch). Kedua, permasalahan upah tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran. Ketiga, adanya  inflasi  yang  mendorong  perusahaan  melakukan  efisiensi  dengan  mendorong penguranga ntenaga kerja. Keempat, keterbatasan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam  menciptakan  kesempatan  kerja,  sehingga  adanya  pertambahan  tenaga  kerja baru, tidak dapat diserap oleh pertambahan lapangan pekerjaan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  beberapa  indikator  ekonomi  yang  diduga  memiliki pengaruh  terhadap  pengangguran  adalah:  tingkat  pendidikan,  upah,  inflasi,  dan pertumbuhan  ekonomi.  Di  seluruh  daerah  di  Indonesia  pada  saat  ini  memiliki permasalahan  yang  serius  dalam  hal  ketenagakerjaan.  Sebagai  negara  berkembang yang mempunyai jumlah industri yang cukup memadai diseluruh daerah di Indonesia, namun di daerah–daerah Indonesia masih banyak memiliki jumlah pengangguran yang masih tinggi juga.
Tingkat Pendidikan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengangguran, pendidikan  merupakan  salah  satu  modal  dasar  manusia  yang  harus  dipenuhi  untuk mencapai  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Semakin  tingginya  tamatan pendidikan  seseorang  maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan  kerja  ( the  working capacity)  atau  produktivitas  seseorang  dalam  bekerja.  Pendidikan  yang  diselesaikan oleh  seseorang  merupakan  persyaratan  teknis  yang  sangat  berpengaruh  terhadap pencapaian  kesempatan  kerja  sehingga  dapat  mengurangi  pengangguran.  Adapun tingkat pendidikan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah jumlah dari penduduk yang  menamatkan  pendidikan  terakhir  SLTA  dan  penduduk  yang  menamatkan pendidikan universitas. Diasumsikan penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir TPSMA tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehinggga tidak dapat  berkompetisi  dipasar  tenaga  kerja,  akibatnya  pengangguran  meningkat.
Sedangkan,  penduduk  yang  menamatkan  pendidikan  terakhir  sarjana  mempunyai keterampilan  dan  pengetahuan  yang  tinggi,  sehingga  dapat  berkompetisi  dipasar tenaga  kerja.  Akibatnya  lebih  mudah  diserap  sebagai  tenaga  kerja  dibandingkan dengan  penduduk  yang  memiliki  pendidikan  yang  rendah.  Pendidikan  mencerminkan tingkat kepandaian (kualitas) atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk suatu negara.  Pendidikan  berdampak  positif  bagi  pembangunan,  Semakin  tinggi  pendidikan penduduk,  kontribusi  dalam  kegiatan  perekonomian  juga  semakin  tinggi  ditunjukan oleh  besaran  TPAK  yang  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  pendidikan  (BPS, 2008:4).  Semakin tingginya tamatan  pendidikan seseorang maka semakin tinggi  pula kemampuan kerja ( the working capacity) atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan  formal  merupakan  persyaratan  teknis  yang  dipersyaratkan  pemberi  kerja untuk  mengisi  lowongan  kerja  sehingga  pendidikan  menjadi  faktor  penting  bagi masyarakat agar dapat bekerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Variabel yang kedua yaitu Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga  kerja  yang  berupa  jumlah  uang  yang  dibayarkan  kepadanya  (Mankiw,  2000). Penetapan  tingkat  upah  yang  dilakukan  pemerintah,  serikat  pekerja,  dan  kalangan pengusaha pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran.  Jika  semakin  tinggi  besaran  upah  yang  ditetapkan  maka  hal  tersebut akan  berakibat  pada  penurunan  jumlah  orang  yang  bekerja  pada  negara  tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang akan terjadi (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).
Variabel ketiga  yang  mempengaruhi pengangguran adalah  inflasi,  Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. tingkat  inflasi  adalah  presentasi  kenaikan  harga-harga  barang  dalam  periode  waktu tertentu  (Putong,  2009:256)  Inflasi  merupakan  faktor  penyebab  dari  naiknya  harga biaya produksi. Kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong terjadinya penurunan terhadap penggunaan faktor produksi (termasuk tenaga kerja).
Variabel  lainnya  yang  mempengaruhi  tingkat  pengangguran  ialah  pertumbuhan ekonomi.  Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Secara umum meningkatnya pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja dengan asumsi apabila pertumbuhan ekonomi terus meningkat di suatu wilayah, berarti output dari seluruh kegiatan ekonomi tersebut menjadi meningkat. Meningkatnya output hasil dari  kegiatan  perekonomian  akan  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  terhadap jumlah  pengangguran  tenaga  kerja  yang  diminta,  sehingga  dapat  mengurangi pengangguran  (Riza  Adytia  Surya  (2010),  Isti  Qomariyah  (2013),  Roby  Cahyadi Kurniawan (2013).

## 1 TINJAUAN LITERATUR

## 1.1 Pengangguran
Pengangguran  adalah  seseorang  yang  ingin  bekerja  tapi  belum  mendapatkan pekerjaan  dan  tidak  berperan  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  (Mankiw, 2006:131).  Menurut  teori  Keynes  yang  menyatakan  bahwa  pengangguran  yang terjadidi  masyarakat  disebabkan  adanya  kekurangan  permintaan  umum  terhadap barang dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja.
Artinya,  dalam  keadaan  perekonomian  yang  tidak  berkembang,  permintaan  akan barang  dan  jasa  dalam  masyarakat  menurun  yang  mengakibatkan  produksi perusahaan juga menurun dan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang menimbulkan pengangguran.  Selanjutnya,  dengan  turunnya  produksi  seharusnya  diikuti  dengan turunnya  tingkat  upah,  tetapi  karena  tingkat  upah  yang  tidak  fleksibel  menyebabkan peningkatan  pengangguran,  inilah  penyebab  pengangguran  karena  defisiensi permintaan agregat.
Pada  mulanya  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mendefinisikan  pengangguran  terbuka sebagai  penduduk  berusia  15  tahun  keatas  yang  dalam  kondisi  tidak  bekerja  dan sedang mencari  pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan  dapat dilakukan oleh mereka yang  sama  sekali  belum  pernah  bekerja  atau  mereka  yang  pernah  bekerja  karena suatu hal berhenti atau diberhentikan.
Tingkat pengangguran adalah persentase orang–orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai  pekerjaan  (Mankiw,  2006:159).  Menurut  Afrida  (2003:135).  Sedangkan Menurut  Sukirno  (2010:14),  pengangguran  adalah  keadaan  tanpa  pekerjaan  yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya.
Tenaga  kerja  adalah  seluruh  penduduk  dalam  usia  kerja  berusia  15  tahun  atau  lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan  kriteria  penduduk  berusia  10  tahun  ke  atas  sebagai  kelompok  tenaga kerja. (Kusumawardani, 2012:15). Namun tidak semua penduduk yang mampu bekerja ini  benar-benar  mau  bekerja.  Mereka  yang  mau  bekerja  dinamakan  angkatan  kerja. Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja disebut bukan angkatan kerja, yaitu mencakup  mereka yang  bersekolah, mengurus  rumah tangga,  penerima  pendapatan, dan lain-lain.

## 1.2 Tingkat Pendidikan
Sumber  daya  manusia  merupakan  modal  dasar  dari  kekayaan  suatu  bangsa.  Modal fisik  dan  sumber  daya  alam  hanyalah  faktor  produksi  yang  pada  dasarnya  bersifat positif,  jika  suatu  Negara  tidak  segera  mengembangkan  keahlian  dan  pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan  pengelolaan  ekonomi  nasional,  maka  untuk  selanjutnya  Negara  tersebut  tidak akan dapat mengembangkan apapun (Todaro, 2000:384).
Harbison dan Myers menyebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan  proses  untuk  meningkatkan  pengetahuan  manusia,  keahlian  dan keterampilan,  serta  kemampuan  orang-orang  dalam  suatu  masyarakat  (Rachbini, 200:123).  Dalam  hal  tersebut  dapat  diartikan  pendidikan  merupakan  salah  satu  hal yang wajib didapat oleh masyarakat.
Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Tingkat  pendidikan  adalah  tahap  pendidikan  yang  berkelanjutan,  yang  ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan  cara  menyajikan  bahan  pengajaran.  Tingkat  pendidikan  sekolah  terdiri  dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

## 1.3 Upah
Menurut Sukirno, (2005:366) upah merupakan pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja  dari  hasil  melakukan  suatu  kegiatan  ekonomi  atau  untuk  menghasilkan  barang dan jasa. Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karenajumlah upah  atau  balas  jasa  yang  diberikan  perusahaan  kepada  karyawannya  akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya perusahaan. Pemberian upah atau  balas  jasa  ini  dimaksud  untuk  menjaga  keberadaan  karyawan  di  perusahaan, menjaga  semangat  kerja  karyawan  dan  tetap  menjaga  kelangsungan  hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat.
Upah  adalah  pendapatan  yang  diterima  tenaga  kerja  dalam  bentuk  uang,  yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan- tunjangan yang diterima secara rutin misalnya tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya  (THR),  tunjangan  bersifat  tahunan,  kwartalan,  tunjangan-  tunjangan  lain  yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008).
John  Maynard  Keynes  menjelaskan  para  pekerja  memiliki  semacam  serikat  tenaga kerja  (Labor  union)  yang  akan  berusaha  memperjuangkan  kepentingan  buruh  dari penurunan  tingkat  upah.  Kalaupun  tingkat  upah  diturunkan  (tetapi  kemungkinan  ini dinilai  kecil  sekali),  tingkat  pendapatan  masyarakat  tersebut  dapat  menyebabkan jumlah  permintaan  akan  turun.  Turunnya  pendapatan  sebagai  anggota  masyarakat akan  menyebabkan  turunnya  daya  beli  masyarakat,  yang  pada  gilirannya  akan menyebabkan  konsumsi  secara  keseluruhan  berkurang.  Berkurangnya  daya  beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga (Mulyadi, 2003:9).
Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Upah dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit  khusus  dipakai  untuk  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  orang  lain  dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh).

## 1.4 Inflasi
Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya  antara  program  sistem  pengadaan  komoditi  dengan  tingkat  pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. (Putong, 2009: 256) Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga  untuk  meningkat  secara  umum  dan  terus  menerus  sepanjang  waktu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas (ataumengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.
Sukirno (2002:89) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan  harga-harga  yang  berlaku  dalam  sesuatu  perekonomian.  Hubungan  Inflasi dengan  Pengangguran  dapat  dilihat  dari  pendapat  Phillip,  yang  mengenalkan  kurva Phillips. Kurva Phillips adalah kurva yang menjelaskan suatu hubungan terbalik antara tingkat  pengangguran  dan  kenaikan  upah  nominal,  Semakin  tinggi  tingkat pengangguran,  maka  semakin  rendah tingkat inflasi upah. Dengan kata lain terdapat trade  off  antara  inflasi  upah  dan  pengangguran.  Kurva  Phillips  menunjukan  bahwa tingkat inflasi upah menurun seiring dengan kenaikan tingkat pengangguran (Fischer, 2004:150).
Kurva  Phillips  berimplikasi  bahwa  upah  dan  harga  menyesuaikan  diri  secara  lambat terhadap permintaan agregat (Alghofari, 2010:6). Kurva Phillips dengan cepat dengan cepat  menjadi  pondasi  dari  analisa  kebijakan  makroekonomi.  Kurva  Phillips menyarankan  bahwa  kebijakan  dapat  memilih  kombinasi  yang  berbeda-beda  antara inflasi dengan tingkat pengangguran (Fischer, 2004).
Tingkat  inflasi  mempunyai  hubungan  positif  atau  negatif  terhadap  jumlah pengangguran.  Apabila  tingkat  inflasi  yang  dihitung  adalah  inflasi  yang  terjadi  pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada  peningkatan  pada  tingkat  bunga  (pinjaman).  Oleh  karena  itu,  dengan  tingkat bunga  yang  tinggi  akan  mengurangi  investasi  untuk  mengembangkan  sektor-sektor yang  produktif.  Hal  ini  akan  berpengaruh  pada  jumlah  pengangguran  yang  tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002).

## 1.5 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  diartikan  sebagai  kenaikan  GDP  tanpa  memandang  bahwa kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari  pertumbuhan  penduduk  dan  tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, dalam Fatmi R.N  2010),  mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  kenaikan  jangka  panjang dalam  kemampuan  suatu  negara  untuk  menyediakan  semakin  banyak  jenis  barang- barang  ekonomi  kepada  penduduknya,  kemampuan  ini  tumbuh  sesuai  dengan kemajuan  teknologi,  danpenyesuaian  kelembagaan  dan  ideologis  yang  diperlukannya (Jhingan, 2004:57).
Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  kenaikan  output  perkapita  dalam  jangka  panjang. Tekanannya  adalah  pada  tiga  aspek,  yaitu  proses,  output  perkapita  dan  jangka panjang.  Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  suatu  “proses”,  bukan  gambaran  sesaat (Sukirno, 2006:320).
Pertumbuhan  Ekonomi  merupakan  suatu  keadaan  sistem  perekonomian  yang  ada  di Negara, suatu Negara bisa mengukur baik tidaknya perekonomian bisa diukur melalui pertumbuhan  ekonomi  jika  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  Negara  kecil  maka pemerintah  harus  melakukan  kebijakan  ekonomi  guna  menaikan  angka  petumbuhan ekonomi di negaranya, dan jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka pemerintah harus mempertahankan  bahkan  menaikannya  lebih  tinggi  pertumbuhan  dan  pembangunan ekonominya.
Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih  umum  istilah  pertumbuhan  ekonomi  besarnya  digunakan  menyatakan perkembangan  ekonomi  di  Negara-negara  maju,  sedangkan  pembangunan  ekonomi untuk menyatakan perkembangan di Negara sedang berkembang (Arsyad, 2010).
Arthur Okun (1929-1979) adalah salah seorang pembuat kebijakan palingkreatif pada era sehabis perang. Ia membuat konsep output potensial danmenunjukkan hubungan antara  output  dan  pengangguran.  Pengangguran  biasanya  bergerak  bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran yang  luar  biasa  ini  berbarengan  dengan  hubungan  numerikal  yang  sekarang  dikenal dengan nama Hukum Okun.Hubungan antara tingkat GDP yang berpengaruh terhadap tingkat  pengangguran  didasarkan  pada  hukum  Okun  ( Okun’s  Law)  yang  menguji hubungan  antara  tingkat  pengangguran  dengan  tingkat  GDP  suatu  Negara.  Hukum Okun  menyatakan  bahwa  untuk  setiap  penurunan  2  persen  GDP  yang  berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun  menyediakan  hubungan  yang  sangat  penting  antara  pasar  output  dan  pasar tenaga  kerja.  Pada  siklus  bisnis,  pengangguran  bergerak  bersamaan  dengan  output. Agar  pengangguran  tidak  meningkat  maka  GDP  harus  ditingkatkan  setinggi-tingginya (Samuelson, 2004: 365).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tinggi/rendahnya  tingkat  pengangguran  suatu  negara dapat  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  GDP  dalam  negara  tersebut  atau  untuk  skala yang  lebih  kecil  lingkupnya  disebut  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  yang berarti  peningkatan  pendapatan  daerah.  Dapat  di  simpulkan  bahwa  Hukum  Okun ( Okun’s law) menjelaskan hubungan yang negatif antara pengangguran dengan PDRB. Bahwa  setiap  peningkatan  pengangguran  cenderung  dikaitkan  dengan  menurunnya pertumbuhan ekonomi, sehingga, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, maka jumlah pengangguran akan cenderung meningkat, Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka masalah pengangguran dapat berkurang.
Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Nikensari  (2001)  meneliti  tentang  dampak  stuktur  dari  pertumbuhan  ekonomi sektor industri dan perdagangan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu sektor industri, perdagangan dan ketenaga kerjaan. Metode  yang  digunakan  analisis  Diskriptif  dan  analisis  kuantitatif  dengan menggunakan model analisa Computabel General Equilibrium (CGE) dan kalkulasi hukum Okun. Hal-hal yang akan dicari dalam analisa simulasi ini adalah proyeksi struktur  dan  besarnya  penyerapan  tenaga  kerja  tahun  2003-2007,  yang diakibatkan oleh pertumbuhan sektor industri dan perdagangan serta sektor-sektor lain,  dengan  mengacu  pada  prakiraan  tingkat  ratio  antara inventory  investment terhadap gross output tahun yang bersangkutan.
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  seiring  dengan  laju  pertumbuhan PDB, maka kebutuhan tenaga kerja pertanian, tenaga kerja produksi, tenaga kerja operasional  serta  tenaga  kerja  profesional  juga  meningkat.  Persentase peningkatan  tenaga  kerja  operasional  dan  profesional  yang  biasanya  diisi  oleh lulusan siswa setingkat akademi dan universitas lima tahun ke depan (dari tahun 2003-2007)  cenderung  meningkat.  Hukum  Okun  yang  menganalisa  hubungan
terbalik antara laju pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran dapat dibuktikan dengan  data  di  Indonesia.  Dari  prakiraan  laju  pertumbuhan  PDB  yang  semakin meningkat  dalam  lima  tahun  ke  depan  oleh  peneliti,  dengan  asumsi  tingkat pertumbuhan  angkatan  kerja  nol  persen,  diperoleh  tingkat  pengangguran  yang semakin menurun dari tahun ke tahun lima tahun ke depan.
2. Nando  (2005)  meneliti  tentang  pengaruh  inflasi  terhadap  tingkat  pengangguran. Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  inflasi  dan  pengangguran. Model yang digunakan koefisien korelasi momen-hasil kali person atau singkatnya disebut  dengan  koefisien  korelasi.  Studi  ini  seluruhnya  memanfaatkan  data statistik yang diperoleh  dari  BPS  periode 1987  hingga  1996. Dalam penelitian  ini mencoba mengamati pengaruh antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia pada masa sebelum dan setalah krisis. Adanya hubungan inflasi dengan pengangguran  yaitu  kurva  Phillips  dimana  adanya  hubungan  terbalik  ( trade-off) antara inflasi dengan tingkat pengangguran.
Apabila  inflasi  tinggi,  maka  tingkat  pengangguran  rendah.  Demikian  pula sebaliknya, apabila inflasi rendah, maka tingkat pengangguran tinggi. Berdasarkan hasil  penelitian  hubungan  antara  inflasi  dengan  tingkat  pengangguran  dari pengujian  statistik  Z-hitung  lebih  besar  dari  Z-tabel  maka  H 0 diterima.  Artinya, tidak terdapat hubungan antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran. Dengan demikian,  pada  masa  sebelum  dan  pada  masa  krisisekonomi  laju  inflasi  tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia.
3. Fatmi Ratna (2010) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di  Indonesia,  (faktor-faktor  tersebut  adalah  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi). Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  metode Ordinary Least Square (OLS) dilakukan dengan menggunakan 21 data pada tahun 1988-2008.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hanya  variabel  pertumbuhan  ekonomi saja  yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengangguran  dengan probabilitas 0,0000, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran dengan probabilitas 0,2586.

## 1.6 Pengembangan Hipotesis

## 1.6.1 Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran
Variabel tingkat pendidikan jugamerupakan variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran.  Melalui  pendidikan  yang  diselesaikan  seseorang  diharapkan  dapat melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  Berdasarkan  pembinaan  sumber daya manusia adalah usaha memperbesar kemampuan produksi seseorang, baik dalam pekerjaan  atau  kegiatan  lain  yang  dapat  mempermudah  orang  tersebut  ditempatkan dalam pekerjaan. Usaha pembinaan sumber daya manusia telah disetujui sebagai salah satu  usahapenciptaan  kesempatan  kerja  yang  dapat  mengurangi  pengangguran  (Yos Merizal, 2008).
Pendidikan  tersebut  termasuk  kedalam  salah  satu  investasi  pada  bidang  sumberdaya manusia,  yang  mana  investasi  tersebut  dinamakan  dengan Human  Capital  (modal manusia).  Invetasi  pendidikan  merupakan  kegiatan  yang  dapat  dinilai  ketersediaan manusia,  dimana  nilai  ketersediaan  manusia  setelah  mengikuti  pendidikan  dengan
berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai  berupa  peningkatan  penghasilan  individu,  peningkatan  produktivitas  kerja,  dan peningkatan  manfaat  sosial  ( social  benefit)  individu  dibandingkan  dengan  sebelum meramalkan pendidikan. (Idris, 2007:69)
Dengan  tingginya  tingkat  pendidikan  diharapkan  dapat  meningkatkan  peluang  untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pembagian dari penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA terhadap  lulusan  diploma  yang  dinotasikan  TPSMA  dan  penduduk  yang  menamatkan pendidikan  sarjana  dibagi  dengan  penduduk  lulusan  Diploma  yang  dinotasikan  TPS1. Diasumsikan  penduduk  yang  menamatkan  pendidikan  terakhir  SLTA  dibagi  dengan Diploma  (TPSMA)  tidak  mempunyai  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  tinggi, sehinggga  tidak  dapat  berkompetisi  di  pasar  tenaga  kerja,  akibatnya  pengangguran meningkat.  Sedangkan,  penduduk  yang  menamatkan  pendidikan  terakhir  sarjana dibagi  dengan  tamatan  pendidikan  diploma  (TPS1)  mempunyai  keterampilan  dan pengetahuan  yang  tinggi,  sehinggga  dapat  berkompetisi  di  pasar  tenaga  kerja. Akibatnya  lebih  mudah  diserap  sebagai  tenaga  kerja  dibandingkan  dengan  penduduk yang  memiliki  pendidikan  yang  rendah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  variabel tingkat  pendidikan  yang  digunakan  meliputi  lulusan  SLTA  dibagi  dengan  lulusan  D3 (TPSMA)  dan  lulusan  S1  dibagi  dengan  lulusan  D3  (TPS1).  TPSMA  dan  TPS1  diduga berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran (TPT).

## 1.6.2 Hubungan Upah terhadap Pengangguran
Hubungan  upah  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  dijelaskan  oleh Kaufman  dan  Hotckiss  (1999).  Tenaga  kerja  yang  menetapkan  tingkat  upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak menerima upah tersebut dan tidak  menerima  pekerjaan  yang  ditawarkan,  dengan  akibatnya  menyebabkan pengangguran. Jika upah  yang ditetapkan pada suatu daerah  lebih rendah  dan pada tingkat  upah  minimalnya,  maka  akan  berakibat  pada  meningkatnya  jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya  peningkatan  pengangguran.  Mulyadi  (2003:9)  Keynes  menjelaskan  para pekerja  memiliki  semacam  serikat  tenaga  kerja  ( Labor  union)  yang  akan  berusaha memperjuangkan  kepentingan  buruh  dari  penurunan  tingkat  upah.  Kalaupun  tingkat upah  diturunkan  (tetapi  kemungkinan  ini  dinilai  kecil  sekali),  tingkat  pendapatan masyarakat  tersebut  dapat  menyebabkan  jumlah  permintaan  akan  turun.  Turunnya pendapatan  sebagai  anggota  masyarakat  akan  menyebabkan  turunnya  daya  beli masyarakat,  yang  pada  gilirannya  akan  menyebabkan  konsumsi  secara  keseluruhan berkurang.

## 1.6.3 Hubungan Inflasi terhadap Pengangguran
Hubungan inflasi terhadap pengangguran apabila tingkat pengangguran rendah, maka inflasi  akan  tinggi.  Makin  rendah  tingkat  pengangguran,  makin  tinggi  tingkat  inflasi. Sebaliknya  apabila  terdapat  masalah  pengangguran  yang  serius,  tingkat  harga-harga adalah relatif stabil. Berarti tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak (Sukirno,2000:309).
Pada  tahun  1958,  AW  Phillips,  seorang  Profesor  di  London  School  of  Economics menulis artikel berdasarkan studi lapangan tentang adanya hubungan antara kenaikan tingkat upah dan pengangguran di Inggris pada tahun 1861-1957. Dari hasil studi ini maka  diperoleh  hubungan  negatif  antara  presentase  kenaikan  upah  dengan pengangguran.Kurva  Phillips  juga  digunakan  untuk  menggambarkan  hubunganantara tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Ini berarti sifat perkaitan antara inflasi  harga  dan  tingkat  pengangguran  tidak  berbedadengan  sifat  hubungan  antara inflasi, upah dan tingkat pengangguran seperti yang diterangkan di atas. Pada waktu pengangguran  tinggi,  kenaikan  harga-harga  relatif  lambat,  akan  tetapi  makin  rendah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi yang berlaku.

## 1.6.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran
Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran  dapat  dijelaskan  dengan hukum Okun ( Okun’s law), diambil dari nama Arthur Okun, ekonom yang pertama kali mempelajarinya  (Demburg,  1985:53).  Yang  menyatakan  adanya  pengaruh  empiris antara  pengangguran  dengan  output  dalam  siklus  bisnis.  Hasil  studi  empirisnya menunjukan bahwa penambahan 1 (satu) point pengangguran akan mengurangi GDP ( Gross Domestic Product) sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yangnegatif antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  pengangguran  dan  juga  sebaliknya pengangguran  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Penurunan  pengangguran memperlihatkan ketidak merataan.
Pengangguran  Berhubungan  juga  dengan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan, ketersediaan  lapangan  kerja  berhubungan  dengan  investasi,  sedangkan  investasi didapat  dari  akumulasi  tabungan,  tabungan  adalah  sisa  dari  pendapatan  yang  tidak dikonsumsi.  Semakin  tinggi  pendapatan  nasional,  maka  semakin  besarlah  harapan untuk  pembukaan  kapasitas  produksi  baru  yang  tentu  saja  akan  menyerap  tenaga kerja baru.

## 2 METODE
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Tingkat  pendidikan  rasio  SMA  dan universitas,  upah  minimum,  inflasi,  pertumbuhan ekonomi  dan Pengangguran. Dalam penelitian  ini,  daerah  yang  dijadikan  objek  penelitian  adalah  seluruh  Provinsi  di Indonesia periode tahun 2010-2012.
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis OLS ( Ordinary Least Square) dengan  pengertian  suatu  metode  ekonometrik  dimana  terdapat  variabel  independen yang  merupakan  variabel  penjelas  dan  variabel  dependen  yaitu  variabel  yang dijelaskan  dalam  suatu  persamaan  linier.  Dalam  OLS  hanya  terdapat  satu  variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabel  bebas  yang  digunakan  hanya  satu  disebut  dengan  regresi  linier  sederhana, sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linier majemuk atau regresi linier berganda.
Sedangkan  model  ekonometrik  atau  model  yang  dapat  ditaksir  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:
𝑃 𝛽0 𝛽1 𝑇𝑃𝑆𝑀𝐴 𝑡 𝛽2 𝑇𝑃𝑆1 𝑡 𝛽3 𝑈𝑃 𝑡 𝛽4 𝐼𝑁𝐹 𝑡 𝛽5 𝑃𝐸 𝑡 𝑒𝑡 [1]
dimana:  P  adalah  Pengangguran  pada  tahun  t,  TPSMA  adalah  Jumlah  Lulusan  SMA tahun t, TPS1 adalah Jumlah Lulusan S1 tahun t, UP adalah Upah Minimum pada tahun t, INF adalah Inflasi pada tahun t, PE adalah Pertumbuhan Ekonomi pada tahun t.

## 3 HASIL DAN ANALISIS
Berdasarkan hasil regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
𝑃 1,819535 0,051066 𝑇𝑃𝑆𝑀𝐴 0,552183 𝑇𝑃𝑆1 0,271144 𝑈𝑃 0,066107 𝐼𝑁𝐹 0,079568 𝑃𝐸 [2] 𝑆𝐸 0,048016 0,093376 0,118797 0,010592 0,016668

## 𝑅² 0,72235368
Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Rasio  SMA  (TPSMA)  Terhadap  Pengangguran  Tingkat pendidikan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  pendidikan  rasio  SMA yang  merupakan  penduduk  yang  menamatkan  pendidikan  SLTA  dibagi  dengan penduduk  lulusan  Diploma  yang  dinotasikan  TPSMA.  Diasumsikan  penduduk  yang menamatkan  pendidikan  terakhir  SLTA  dibagi  dengan  Diploma  (TPSMA)  tidak mempunyai  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  tinggi,  sehinggga  tidak  dapat berkompetisi  di  pasar  tenaga  kerja,  akibatnya  pengangguran  meningkat.  Menurut Imarotus  dan  Hendry  (2013)  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  maka  akan menentukan  seseorang  untuk  bersaing  di  pasar  tenaga  kerja.  Dengan  rendahnya pendidikan  seseorang  maka  seseorang  tidak  dapat  bersaing  dengan  seseorang  yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari padanya.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  koefisien regresi untuk variabel tingkat pendidikan rasio SMA (TPSMA) menunjukan tanda yang positif  yaitu  sebesar  0,051066.  Hasil  dari  uji  signifikan  secara  parsial  atau  secara individu,  pengaruh  tingkat  pendidikan  rasio  SMA  (TPSMA)  terhadap  tingkat pengangguran  menghasilkan  angka  yang  tidak  signifikan  dimana  nilai  dari  t-hitung lebih kecil dari nilai t -tabel yaitu 1,063519 < 1,661 pada tingkat kepercayaan sebesar 5  persen.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan  rasio  SMA  (TPSMA) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Hasil  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Imarotus  dan  Hendry (2013), dimana hasil temukan menjelaskan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang rendah  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pengangguran.  Hal  ini  berarti  dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan diikuti oleh terjadinya peningkatan  tingkat  pengangguran.  Masih  mengikuti  teori  karena  semakin  tinggi tingkat  pendidikan  mudah  pula  untuk  mendapatkan  pekerjaan,  jika  dibandingkan TPSMA lebih kecil tingkat pendidikannya dari TPS1. Jadi hasilnya tidak signifikan.
3.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Rasio Universitas (TPS1) terhadap
Pengangguran
Tingkat  pendidikan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  pendidikan rasio  universitas  yang  merupakan  penduduk  yang  menamatkan  pendidikan  sarjana dibagi  dengan  penduduk  lulusan  Diploma  yang  dinotasikan  TPS1.  Diasumsikan penduduk  yang  menamatkan  pendidikan  terakhir  sarjana  dibagi  dengan  tamatan pendidikan  diploma  (TPS1)  mempunyai  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  tinggi, sehinggga  dapat  berkompetisi  di  pasar  tenaga  kerja.  Akibatnya  lebih  mudah  untuk masuk  dan  diterima  di  pasar  tenaga  kerja  dan  diserap  sebagai  tenaga  kerja dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah.
Merizal  (2008)  mengungkapkan  pendidikan  tinggi  sebagai  pemasok  tenaga  kerja terdidik  memiliki  arti  penting  dalam  menjawab  lapangan  kerja  yang  membutuhkan tenaga kerja terampil dan terlatih dalam berbagai jenis pekerjaan. Penyediaan tenaga kerja  terdidik  meliputi  jumlah  dan  kualitas  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  lapangan kerja,  baik  untuk  usaha  industri,  perusahaan,  maupun  perkantoran.  Koefisien  regresi untuk  variabel  tingkat  pendidikan  rasio  universitas  (TPS1)  menunjukan  tanda  yang negatif,  yaitu  sebesar  -0,552183.  Hasil  dari  uji  signifikan  secara  parsial  atau  secara individu,  pengaruh  tingkat  pendidikan  rasio  universitas  (TPS1)  terhadap  tingkat pengangguran  menghasilkan  angka  yang  signifikan  dimana  nilai  dari  t  -hitung  lebih besar  dari  nilai  t-tabel  yaitu  -5,913533  <  1,661  pada  tingkat  kepercayaan  sebesar  5 persen.
Nilai  koefisien  sebesar  -5,913533  mempunyai  arti  bahwa  nilai  yang  akan  didapatkan apabila  variabel  tingkat  pendidikan  rasio  universitas  (TPS1)  naik  sebesar  1  persen maka  akan  diikuti  oleh  penurunan  variabel  tingkat  pengangguran  sebesar  -5,913533 persen.  Begitupun  dengan  sebaliknya,  apabila  nilai  variabel  tingkat  pendidikan  rasio universitas  (TPS1)  turun  sebesar  1  persen,  maka  akan  diikuti  oleh  peningkatan  nilai tingkat  pengangguran  sebesar  nilai  yang  sama,  yaitu  -5,913533  persen,  cateris paribus.
Hasil  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Daryono  Soebagiyo, Maulidah  I.H,  dan  Chuzaim  (2005).  Yang  menemukan  bukti  empris  bahwa  tingkat pendidikan tinggi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Hal ini berarti dengan tingkat  pendidikan  tinggi  yang  meningkat  diikuti  oleh  terjadinya  penurunan  tingkat pengangguran. Hasil tersebut sesuai dengan teori Human Capital (Mankiw, 2006:57). Teori  Human  Capital  menyebutkan  dengan  bertambahnya  satu  tahun  tingkat  jenjang pendidikan  yang  diselesaikan  dapat  meningkatkan  kemampuan  kerja  seseorang. Secara teoritis dengan tingkat pendidikan yang  di miliki seseorang maka kesempatan kerja  untuk  mengurangi  pengangguran  bagi  seseorang  yang  memiliki  lulusan pendidikan  lebih  tinggi  lebih  terbuka  dibandingkan  dengan  kelompok  yang berpendidikan lebih rendah.
Dengan  tingginya  tingkat  pendidikan  diharapkan  dapat  meningkatkan  peluang  untuk mendapatkan  pekerjaan.  Berdasarkan  pendidikan  rasio  yang  lebih  tinggi  merupakan pendidikan  rasio  universitas  yang  dinotasikan  dengan  TPS1,  seseorang  mampu bersaing  di  dunia  kerja  yang  lebih  luas,  mereka  mampu  masuk  ke  semua  tingkat jenjang pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi pun lebih memiliki skill yang  lebih,  sehingga  perusahaan  lebih  memilihnya  untuk  dipekerjakan  dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan tinggi.

## 3.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran
Berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  koefisien regresi untuk variabel rata-rata  upah yaitu sebesar 0,271144. Hasil dari uji signifikan secara  parsial  atau  secara  individu,  pengaruh  upah  terhadap  tingkat  pengangguran menghasilkan angka yang signifikan dimana nilai dari t-hitung lebih besar dari nilai t- tabel yaitu 2,282408 > 1,661 pada tingkat kepercayaan sebesar 5 persen. Maka dapat disimpulkan  bahwa  rata-rata  upah  berpengaruh  positifsignifikan  terhadap  tingkat pengangguran.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agustina  Mustika (2010)  dan  Farid  Ahmad  (2012).  Hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  upah signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh nilai koefisien positif yang terjadi antara upah terhadap tingkat pengangguran pada studi kasus 33 Provinsi di Indonesia. Pemerintah  harus  menyelaraskan  antara  kebutuhan  pokok  masyarakat  Indonesia dengan  pendapatan  masyarakat,  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  antara  pendapatan dan pengeluaran. Dengan cara melakukan evaluasi rata-rata upah per provinsi setiap 3 bulan sekali mengikuti kebutuhan dan standar hidup di 33 provinsi di Indonesia.

## 3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran
Berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  koefisien regresi untuk variabel inflasi menunjukan tanda yang positif, yaitu sebesar 0,066107. Hasil  dari  uji  signifikan  secara  parsial  atau  secara  individu,  pengaruh  inflasi  terhadap tingkat  pengangguran  menghasilkan  angka  yang  signifikan  dimana  nilai  dari  t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 6,241278 > 1,661 pada tingkat kepercayaan sebesar 5  persen.  Nilai  koefisien  sebesar  0,066107  mempunyai  arti  bahwa  nilai  yang  akan didapatkan apabila variabel tingkat inflasi naik sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh kenaikan variabel tingkat pengangguran sebesar 0,066107 persen. Begitupun dengan sebaliknya,  apabila  nilai  variabel  tingkat  inflasi  turun  sebesar  1  persen,  maka  akan diikuti  oleh  penurunan  nilai  tingkat  pengangguran  sebesar  nilai  yang  sama,  yaitu 0,066107 persen, cateris paribus.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Agustina  Mustika  (2010)  dan Farid  Ahmad  (2013)  yang  mengatakan  bahwa  inflasi  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran.  Hubungan  positif  ini  terutama  terjadi  pada  wilayah  dengan pertumbuhan  populasi  yang  tinggi.  Hal  ini  karena  pertumbuhan  populasi  yang  tinggi dapat  mengakibatkan  pertumbuhan  yang  tinggi  pula  terhadap  angkatan  kerja, sehingga  jika  lapangan  kerja  tidak  mampu  menyerap  semua  perubahan  tersebut, pengangguran akan meningkat. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang  menyatakan  ada  pengaruh  negatif  antara  tingkat  inflasi  terhadap  tingkat pengangguran pada studi kasus 33 Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2012.
Fenomena pada tahun 2005 dan tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan inflasi yang  diakibatkan  oleh  meningkatnya  BBM  dan  krisis  global.  Ketika  inflasi  meningkat wilayah  tersebut  sedang  mengalami  krisis,  daya  beli  masyarakat  turun  sehingga investor  sulit  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  return  dari  keadaan  tersebut. Investor  tidak  berminat  untuk  menginvestasikan  modalnya  ketika terjadi  peningkatan inflasi. Ketika tidak adanya investasi maka pencari kerja tidak dapat terserap di pasar tenaga  kerja.  Hal  ini  didukung  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kuncoro,
menurut  (Kuncoro,  2013:59)  hubungan  positif  antara  inflasi  dan  pengangguran  di Indonesia terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi selama periode 1997 sampai dengan pertengahan tahun 1999  menyebabkan gangguan di sisi supply yang  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kontraksi  hingga  lebih  dari  13 persen yang pada gilirannya menyebabkan pengangguran meningkat.
Oleh  karena  itu,  hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang menjadi  landasan  teori  dalam  penelitian  ini.  Analisis  A.W.  Phillips  melalui  kurva  yang dikenal  dengan  kurva  Phillips  tidak  sesuai  dengan  kondisi  inflasi  dan  pengangguran pada  studi  kasus  33  Provinsi  tersebut.  Dengan  alasaninilah,  maka  tidaklah  tepat  bila perubahan  jumlah  pengangguran  pada  studi  kasus  33  Provinsi  di  Indonesia dihubungkan dengan teori analisis A.W. Phillips.

## 3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomian terhadap Pengangguran
Berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  koefisien regresi  untuk  variabel  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  sebesar  0,079568.  Hasil  dari  uji signifikan  secara  parsial  atau  secara  individu,  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap tingkat pengangguran menghasilkan angka yang signifikan dimana nilai dari t-hitung lebihbesar dari nilai t-tabel yaitu 4,773621 > 1,661 pada tingkat kepercayaan sebesar 5 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Anggun  Kembarsari  (2010)  Dari  hasil  regresi  ditemukan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  melalui  PDRB  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang  merupakan  turunan  dari  peningkatan  investasi.  Faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah faktor investasi yang ada dalam industri atau sektor ekonomi lainnya.
Dengan  meningkatnya  investasi,  pasti  permintaan  tenaga  kerja  akan  bertambah, sehingga  dengan  adanya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal. Pemerintah harus memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dengan cara memperbesar nilai investasi disetiap provinsi di Indonesia agar bisa menaikan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh penurunan jumlah pengangguran.

## 4 SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  sebelumnya  tentang  penelitian  pengaruh  tingkat inflasi, rata-rata upah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Variabel tingkat pendidikan rasio SMA (TPSMA) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat  pengangguran  studi  kasus  pada  33  Provinsi  di  Indonesia.  Artinya  kenaikan tingkat  pendidikan  TPSMA  tidak  berpengaruh  signifikan  dalam  peningkatan  tingkat pengangguran.
Variabel  tingkat  pendidikan  rasio  Universitas  (TPS1)  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat  pengangguran  studi  kasus  pada  33  Provinsi  di  Indonesia.  Artinya  setiap  ada kenaikan  tingkat  pendidikan  TPS1  sebesar  1  persen,  maka  akan  menurunkan  tingkat pengangguran.
Variabel upah signifikan terhadap tingkat pengangguran studi kasus pada 33 Provinsi di Indonesia. Artinya kenaikan rata-rata upah berpengaruh signifikan dalam penurunan tingkat pengangguran.
Variabel  inflasi  (INF)  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran  studi  kasus  pada  33 Provinsi di Indonesia. Artinya setiap ada kenaikan inflasi sebesar 1 persen, maka akan mengurangi  tingkat  pengangguran.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  awal  yang menyatakan  bahwa  apabila  terjadi  kenaikan  Inflasi  maka  tingkat pengangguran  akan menurun.
Variabel  pertumbuhan  ekonomi  (PE)  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran  studi  kasus  pada  33  Provinsi  di  Indonesia.  Artinya  kenaikan pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan  dalam  penurunan  tingkat pengangguran.

## 4.2 Saran
Dengan mempertimbangkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan hal-hal seperti di bawah ini:
Pemerintah  perlu  menyediakan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  layak  bagi masyarakat sehingga rasio masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah seperti tingkat  pendidikan  rasio  SMA  dapat  melanjutkan  pendidikannya  kembali  kejenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi  sehingga  rasio  masyarakat  yang  memiliki  pendidikan rendah  atau  rasio  SMA  dapat  berkurang  setiap  tahunnya  sehingga  nantinya  memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar tenaga kerja.
Pemerintah  perlu  meningkatkan  pendidikan  dan  kemampuan  masyarakat  sehingga rasio  masyarakat  memiliki  pendidikan  yang  tinggi  seperti  Pendidikan  rasio  universitas agar  dapat  terserap  di  pasar  tenaga  kerja.  Mengingat  33  Provinsi  di  indonesia merupakan  wilayah  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang  cukup  banyak  sehingga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan dan pendidikan yang tinggi.  Agar  mempunyai  daya  saing  dengan  keahlian  dibidangnya  masing  –  masing Pemerintah  dapat  mendukung  dengan  program  beasiswa  perguruan  tinggi  sehingga masyarakat  di  33  Provinsi  di  Indonesia  terpacu  untuk  melanjutkan  pendidikannya kembali ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti beasiswa yang diberikan oleh 33 Provinsi di  Indonesia  kepada  mahasiswa  yang  sedang  melanjutkan  pendidikan  di  jenjang perguruan tinggi.

## 5 REFERENSI
Afrida. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Agustina,  Mustika.  (2010). Analisis  tingkat  pengangguran  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya di Kota Semarang.
Akbar,  Sis  Putro  dan  Achma,  Hendra  Setiawan.  (2013). Analisis  Pengaruh  PDRB, Tingkat  Upah  Minimum  Kota,  Tingkat  Inflasi  dan  BTP  Terhadap  Pengangguran Terbuka di Kota magelang Periode Tahun 1990-2010.
Akbar,  Sis  Putro  dan  Achma,  Hendra  Setiawan.  (2013). Analisis  Pengaruh  PDRB, Tingkat  Upah  Minimum  Kota,  Tingkat  Inflasi  dan  BTP  Terhadap  Pengangguran Terbuka  di  Kota  magelang  Periode  Tahun  1990-2010.  Jurnal  Ekonomi Pembangunan,  Volume  2,  Nomor  3,  Tahun  2013,Halaman  1-1.  Universitas Diponegoro, Semarang.
Anggun, Kembar Sari. (2012). Analisis Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah  Terhadap  Pengangguran  Terdidik  di  Sumatra  Barat.  Jurnal  Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang.
Aris,  Ananta.  (1990). Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Jakarta.
Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi 5. Unit penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.
Daryono,  Soebagyo  dan  Maulidiyah,  Chuzaimah.  (2005). Analisis  Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Beban/ Tanggungan dan Pendidikan Tinggi Terhadap Pengangguran  di  Provinsi  Dati  I  Jawa  Tengah.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan Vol.6 No.1. Surakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi FE UMS.
Gujarati,  D.  (2003). Basic  Econometrics  Fourth  Edition.  McGraw-Hill  Companies,  New York.
Gujarati, D. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika. Erlangga, Jakarta.
Imarotus,  Suaidah  dan  Hendry,  Cahyono.  2013. Pengaruh  Tingkat  Pendidikan Terhadap  Tingkat  Pengangguran  di  Kabupaten  Jombang.  Jurnal  Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unesa.
Isti, Qomariyah. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat  Pengangguran  di  Jawa  Timur.  Jurnal  ekonomi  Jurusan  Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
Jhingan,  M.L.  (2004). Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan.  PT  Rajagrafindo persada, Jakarta
Jhingan,  M.L.  (2010). Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan.  Grafindo  Persada, Jakarta.
Mankiw, N. Gregory. (2000). Teori Makroekonomi, Edisi Ke-empat. Erlangga, Jakarta.
Mankiw,  N.  Gregory.  (2006). Principles  of  Economic.  Pengantar  Ekonomi  Makro. Erlangga, Jakarta.
Mankiw,  N.  Gregory.  (2007). Makroekonomi.  Edisi  Ketiga.  Terjemahan  dari Macroeconomics. Worth Publishers. Liza, F dan Imam Nurmawan, [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.2006. Principles Of Economic Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Salemba, Jakarta.
Mudrajad, Kuncoro. (2013). Indikator Ekonomi. Upp STIM YKPN, Yogyakarta.
Mulyadi. (2003). Ekonomi SDM Dalam Perspektif Pembangunan. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
Ni
Komang,  Sopianti  dan  A.A  Ketut,  Ayuningsasi.  (2012). Pengaruh PertumbuhanEkonomi,  Tingkat  Inflasi  dan  Upah  Minimum  Terhadap  Jumlah Pengangguran di Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana.
Paul.  A.  Samuelson  dan  William  D.  Nordhaus.  (2004). Ilmu  Makroekonomi  Makro. Media Global Edukasi, Jakarta.
Ratna,  Fatmi.  (2010). Pengaruh  Inflasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Pengangguran  di  Indonesia.  Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri  Hidayatullah, Jakarta.
Riza,  Adytia  Surya.  (2010). Analisis  Tingkat  Pengangguran  Di  Kota  Semarang.  Jurnal Ekonometrika  dan  Bisnis,  Universitas  Diponegoro  Semarang.  Serang  dalam Angka. BPS Provinsi Banten 2001-2010, Serang.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
Sukirnio, Sadono. (2008). Makro Ekonomi Pengantar Teori. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sukirno, Sadono. (2003). Pengantar Teori Mikro Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sukirno, Sadono. (2004). Teori Pengantar Makro Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sukirno,  Sadono.  (2010). Makroekonomi  Teori  Pengantar,  Edisi  ketiga.  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.