## Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi

## Alvian Dwiangga Wijaya, Teddy Prima Anggriawan
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294 alviandwianggawijaya@gmail.com

## Abstrak
Disabilitas sering diartikan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang  atau  keadaan  tidak  mampu  melakukan  hal-hal  dengan  cara  yang  biasa.  Penyandang  disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebelum berlakunya UU No.19/2011 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997).  Terbentuknya  UU  No.4/1997  masih  dianggap  belum  menjawab  berbagai  persoalan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas dan rinci bagaimana pemenuhan hak anak yang mengalami cacat jiwa dan fisik dalam memperoleh rehabilitasi berdasarkan tinjauan yuridis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan secara non doktriner yang memandang hukum sebagai dasarnya. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  sudah  sepantasnya  pemerintah  untuk  lebih  memperhatikan  atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang  disabilitas  supaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada.
Kata kunci: Kesetaraan, Perlindungan Hukum, Rehabilitasi

## Abstract
According to the Big Indonesian Dictionary, people mean people who suffer (suffer) something. Meanwhile, disability means a condition (such as illness or injury) that damages or limits a person's mental and physical abilities; or being unable to do things the normal way. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people. Prior to the enactment of Law No.19/2011, Indonesia already had Law No. 4/1997 on Persons with Disabilities (Law No.4 / 1997). The establishment of Law No.4 / 1997 is still considered to have not answered various issues of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, so Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities was born (Law No.8 / 2016). The purpose of this research is to find out more clearly and in detail how to fulfill the rights of children with mental  and  physical  disabilities  in  obtaining  rehabilitation  based  on  a  juridical  review.  The  method  used  is normative juridical with a non-doctrinal approach that views law as the basis. The results of this study are in accordance with applicable laws in Indonesia, in this case it is appropriate for the government to pay more attention  to  or  improve  existing  programs  specifically  for  persons  with  disabilities  so  that  their  lives  are guaranteed in accordance with existing laws.
Keywords: Legal Protection, Equality, Rehabilitation.

## A. Pendahuluan
Penyandang disabilitas masuk kedalam kelompok yang bisa dikatakan rentan karena sering kali  kelompok  ini  mendapat  perlakuan  diskriminasi  okeh  sekitar. Penyandang  disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas dan sudah  seharusnya  sebagai  masyarakat  Indonesia  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap penyandang disabilitas. Sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi “Setiap orang berha k atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum” pernyataan i ni menunjukkan bahwa asas ini berlaku juga pada penyandang disabilitas, tidak ada perbedaan sesuai dengan asas persamaan dihadapan hokum yang berlaku di Indonesia. 1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  penyandang  diartikan  dengan  orang  yang  menyandang  (menderita)  sesuatu  . Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan  mental  dan  fisik  seseorang;  atau  keadaan  tidak  mampu  melakukan  hal-hal dengan cara yang biasa 2 .
Data  difabel  menurut  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  tahun  2018  menunjukkan  dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas sedang  sebanyak  1.150.173  jiwa,  sedangkan  penyandang  disabilitas  berat  309.784  jiwa. Kelompok  usia  7-18  tahun  berjumlah  55.708.205  jiwa  terbagi  atas  penyandang  disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19-59tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas penyandang disabilitas  sedang  berjumlah  15.834.339  jiwa,  sedangkan  penyandang  disabilitas  berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian  penyandang  disabilitas  sedang  sebanyak  12.073.572  jiwa  sedangkan  penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa. 3 Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu sekali  adanya  dukungan  program  dan  kegiatan  yang  mengacu  pada  hak  bagi  penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Pada konteks ini berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan   hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu  upaya  penghormatan,  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  tersebut  yakni  kepada penyandang  disabilitas . Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pengaturan  mengenai  Hak  Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia,
1 Purnomosidi Arie, “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” Jurnal Refleksi Hukum 1, 2017, hlm 1 -4.
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed April 20, 2021, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis.
3 “Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id,” accessed April 29 , 202 1 , https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapabanyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simakdata-ini.
meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang  Maha  Esa,  maupun  hubungan  manusia  dengan  manusia. 4 Selain  HAM  tentu  saja konteks ini berhubungan dengan hak anak pada umumnya. Berdasarkan Konvensasi Hak- Hak  anak yang  disetujui oleh  Majelis  Umum  PBB)  pada  tanggal  20  November  1989  dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan juga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang  perlindungan  anak  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5 Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu,  dan  memiliki  kebutuhan-kebutuhan  khusus. Oleh  karena itu  pula anak  memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.
Mengenai  hak  anak  di  Indonesia  juga  terdapat  hukum  yang  berlaku  bagi  penyandang disabilitas.  Sebelum  berlakunya  UU  No.19/2011  tersebut,  Indonesia  sudah  memiliki UndangUndang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  (UU  No.4/1997). Terbentuknya  UU  No.4/1997  masih  dianggap  belum  menjawab  berbagai  persoalan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU No.4/1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas,  belum  mampu  mewujudkan  implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan, serta ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang  tidak  maksimal.  Melihat  hal  tersebut  dan  untuk  menjamin  komitmen  akan  prinsip- prinsip  dalam  CRPD  maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). UU No.8/2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang  disabilitas  Indonesia  yang  masih  hidup  dalam  kondisi  rentan,  terbelakang, dan/atau  miskin  disebabkan  masih  adanya  pembatasan,  hambatan,  kesulitan,  dan pengurangan  atau  penghilangan  hak  penyandang  disabilitas. 6 Sehingga  dari  penjabaran
4 Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta,” Jurnal HAM 10, no. 3, 2019, hlm 166.
5 Rini Fitriani, “Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak -Hak Anak”, Jurnal Hukum, Vol 11, no 2, 2016, hlm 251.
6 RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” Masalah -Masalah Hukum 48, no. 2, 2019, hlm.219.
diatasm  penulis  tertarik  mengangkat  topik  bahasan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui lebih jelas dan rinci bagaimana pemenuhan hak anak yang mengalami cacat jiwa dan fisik dalam memperoleh rehabilitasi berdasarkan tinjauan yuridis.

## B. Telaah Konsep
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin  dan  mewujudkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  anak  adalah  melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap  pasal-pasal  tertentu  maka  diundangkan  Undang-Undang  nomor  35  Tahun  2014 tentang  perubahana    atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. 7 Konvensi  hak  Anak  secara  khusus  mengatur  segala  sesuatu  tentang  hak  anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai beriaku pada tanggai 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan  Bangsa-Bangsa    tertanggal  20  Nopember  1989  dan  sesuai  dengan  ketentuan konvensi PasaI 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan  sekaligus  sebagai  pihak  yang  menerima  perlindungan  khusus.  Indonesia  pada tahun 1990 telah meratifikasi 8 Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49  ayat  (2),  maka  Konvensi  hak    Anak  dinyatakan  berlaku  di  Indonesia  sejak  tanggaI  5 Oktober  1990.  Sebagai  konsekuensinya  "seharusnya"  Pemerintah  Indonesia  berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. 9 Pasal 1 angka 1  UU  No.8/2016  menyebutkan  bahwa  penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup bebasdari stigma , privasi, keadilan dan
7 Rini Fitriani, “Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak -Hak Anak”, Jurnal Hukum, Vol 11, no 2, 2016, hlm 251.
8 Ibid, hlm. 256.
9 Rini Fitriani, “Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum, Vol 11, no 2, 2016, hlm 252.
perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan,  keolahragaan,  kebudayaan  dan  pariwisata,  kesejahteraan  sosial. 10 Aksesibilitas, pelayanan public, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi konsesi, pendataan, hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat,  berekspresi  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi  berpindah  tempat  dan  kewarganegaraan  dan  bebas  dari  tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. 11
Lahirnya  UU  NO.8/2016  merupakan  angin  segar  bagi  penyandang  disabilitas  yang mengubah  paradigma  terhadap  seluruh  kaum  penyandang  disabilitas  yang awalnya  masuk dalam  objek  kebijakan  yang  hanya  fokus  terhadap  kesejahteraan,  kesehatan  dan  program santunan  namun  berdasarkan  asas  persamaan  hak  maka  dilaksanakanlah  upaya penghormatan,  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  serta  pemberdayaan  penyandang disabilitas. Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam UU No.8/2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah  daerah  untuk  berusaha  mewujudkannya.  Di  antaranya  yaitu  akomodasi  yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan  rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit  layanan  disabilitas . 12 Sejak  terbentuknya  UU  No.  8/2016  hingga  saat  ini  baru  ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi  Penyandang  disabilitas. Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2019  Tentang Perencanaan,  Penyelenggaraan,  Dan  Evaluasi  terhadap  Penghormatan,  Pelindungan,  Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas. Konsekuensi yang kemudian  muncul  sebagai  dampak  dari  ketiadaan  aturan  pelaksana  atas  UU  Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas tidak dapat  ditegakkannya  aturan  riil  yang  terkandung  di  dalam  pasal-demi-pasal  UU  yang dimaksud,  dan  lahirnya  celah  hukum  yang  dapat  memicu  para  oknum  untuk  membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016. 13
10 RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” Masalah -Masalah Hukum 48, no. 2, 2019, hlm.219.
11 Fajri Nursyamsi et al., 2015, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, h.14.
12 RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” Masalah -Masalah Hukum 48, no. 2, 2019,hlm.219.
13 Ibid.

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara non doktriner yang memandang hukum sebagai dasarnya. Maka dari itu tidak hanya mengkaji dari aspek normatif tetapi berdasarkan hukum sebagaimana dalam realitasnya .
Metode  pendekatan  yang  digunakan  pendekatan  yuridis  normatif  atau  pendekatan perundang-undangan.  (dalam  pembahasan  ini  menggunakn  pendekatan  undang-undang penyandang  disabilitas  sebagai  dasar,  serta  peraturan  lain  yang  terkait  seperti  Peraturan Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  bagi Penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang  Disabilitas;  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas). Sedangkan  sebagai spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yuridis analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta yang didukung dengan data primer, dan dianalisis secara yuridis normatif.

## D. Pembahasan
Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia hingga 2011, ada sekitar sepuluh istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari publik Indonesia maupun dokumen legal di tingkat nasional maupun lokal. Selama dasawarsa  terakhir  ini,  Indonesia  telah  mengalami  kemajuan  yang  dapat  dikatakan  sudah stabil dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata.  Tingkat  kemiskinan  masih  bisa  terbilang  sangat  tinggi  dan  banyak  di  wilayah Indonesia dan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang termarjinalisasi maupun rentan, termasuk para penyandang disabiltias, masih terjadi. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir  secara  sosial  dan  menghadapi  diskriminasi  dalam  akses  atas  kesehatan  dan layananlayanan lainnya, pendidkan dan pekerjaan.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik,  SAKERNAS  2011,  jumlah  keseluruhan  penduduk Indonesia adalah: 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang. Sejalan dengan penghitungan WHO, diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas.
Menurut  data  PUSDATIN  dari  Kementerian  Sosial,  pada  2010,  jumlah  penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabiltais  penglihatan),  3,010,830  (penyandang  disabilitas  fisik),  2,547,626  (penyandang disabilitas  pendengaran),  1,389,614  (penyandang  disabiltias  mental)  dan  1,158,012 (penyandang  disabilitas  kronis).Sementara  menurut  data  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  pada  2010  jumlah  penyandang  disabilitas  adalah:  7,126,409  orang. 14 Survei Penduduk  Antar  Sensus  atau  Supas  BPS  pada  2015  menunjukkan  jumlah  penyandang disabilitas  Indonesia  sebanyak  21,5  juta  jiwa.  Angka  ini  terus  bertambah  setiap  tahunnya. Data  tersebut  jauh  lebih  menggambarkan  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Indonesia dibandingkan survei tiga tahun sebelumnya, yakni pada 2012.  Selanjutnya berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38  juta  jiwa.  Dan  tahun  lalu  yaitu  2020,  berdasarkan  data  pada  sistem  informasi penyandang  disabilitas  pada  Maret  2020  sebanyak  197.582  jiwa  merupakan  penyandang disabilitas.
Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  menyebutkan  bahwa  hak  anak  bagi  penyandang disabilitas  maupun  tidak,  sudah  jelas  bahwa  tidak  ada  perbedaan  hak  antara  disabilitas maupun  non  disabilitas  sebagaimana  telah  disebutkan  pada  telaah  konsep.  Sesuai  dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini sudah sepantasnya pemerintah untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang disabilitas supaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada. Sesuai dengan UU No 8 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik  ,intelektual,mental,atau  sensorik  sehingga  mengalami  kesulitan  untuk  berpartisipasi secara  penuh  seperti  pada  umumnya.  Selain  menurut  UU  No  8  2016  hal  ini  juga  dapat dikaitkan  dengan  peraturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  bagi  Penyandang  disabilitas,  pada  peraturan  ini menjelaskan  tentang  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2019  Tentang Perencanaan,  Penyelenggaraan,  Dan  Evaluasi  terhadap  Penghormatan,  Pelindungan,  Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas.
14 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf, accessed June 16, 2021.
Berdasarkan apa yang telah pemerintah berikan dan lakukan untuk penyandang disabilitas saya rasa sudah cukup baik dalam mengkoordinasi hal tersebut. Selain itu juga kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik tidak seharusnya melakukan tindakan diskriminasi dan sudah sepantasnya  jika  kita  melakukan  perhatian  khusus  ketika  bertemu  dengan  penyandang disabilitas  tersebut  melihat  kondisi  yang  kurang  meyakinkan  karena  masih  ada  beberapa orang  yang  menganggap  aneh  bagi  penyandang  disabilitas  tersebut.  Selain  itu  juga berdasarkan HAM penyandang disabilitas juga ikut andil dalam hukum tersebut sebagaimana mestinya jadi sudah sangat jelas bahwa disabilitas maupun non disabilitas setara dihadapan hukum. Yang membedakan disini adalah adanya konteks dalam hal akomodasi khusus dalam arti  kebutuhan  seperti  apa  yang  diperlukan  namun  tidak  merubah  kedudukan  yang  sama dihadapan hukum.

## E. Penutup
Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi  Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tertanggal  25  Agustus  1990.  Sesuai  dengan ketentuan  konvensi  Pasal  49  ayat  (2),  maka  Konvensi  hak    Anak  dinyatakan  berlaku  di Indonesia sejak tanggaI 5 Oktober 1990. Lahirnya UU NO.8/2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas  yang  awalnya  masuk  dalam  objek  kebijakan  yang  hanya  fokus  terhadap kesejahteraan,  kesehatan  dan  program  santunan  namun  berdasarkan  asas  persamaan  hak maka  dilaksanakanlah  upaya  penghormatan,  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Konsekuensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016.
Sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  sudah  sepantasnya pemerintah untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang disabilitas supaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajri Nursyamsi et al., 2015, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, P. 14.
Hilmi  Ardani  Nasution;  Marwandianto,  “Memilih  Dan  Dipilih,  Hak  Politik  Penyandang Disabilitas  Dalam  Kontestasi  Pemilihan  Umum:  Studi  Daerah  Istimewah Yogyakarta,” Jurnal HAM 10, no. 3, 2019. Pp. 166.
Ilo.org, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf. diakses June 16, 2021.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.“Hasil Pencarian - KBBI Daring,”April 20, 2021https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis.
Purno mosidi Arie, “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia”. Jurnal Refleksi Hukum 1, 2017. Pp.  1-4.
Rini  Fitriani,  “Pernanan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi Hak- Hak Anak”. Jurnal Hukum Vol 11, no 2, 2016, Pp. 251.
RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” Masalah - Masalah Hukum 48, no. 2, 2019. Pp. 219.
Tempo.Co.Id, “Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia ” . Available on website: https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapabanyak-penyandang-disabilitas-di- indonesia-simakdata-ini. diakses April 29, 2021.