## APLIKASI HUKUM PIDANA BERKENDARA UNTUK MENGETAHUI SANKSI YANG DITERIMA PELANGGAR BERBASIS ANDROID

## Mochammad Jafar Tri Febriansyah
Program Studi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang, Jalan Raya Karanglo km 2 Malang, Indonesia mochammadjafartrifebriansyah46@gmail.com

## ABSTRAK
Berkendara  Merupakan  aktivitas  sehari-hari  bagi  semua  orang.  Namun  dalam  berkendara  masih  banyak yang  belum  tahu  aturan  dan  juga  hukum  pidana  berkendara  yang  baik  dan  benar.  Apabila  melanggar kebanyakan  pelanggar  melakukkan  pembayaran/penilangan  ditempat  dari  pada  harus  menunggu  lama  di persidangan.  Terlebih  lagi  banyak  yang  melakukkan  aksi  suap  menyuap  dengan  alasan  tidak  mau  direpotkan oleh  hal-hal  seperti  pelanggaran  berlalulintas.  Untuk  meningkatkan  keingin  tahuan  pelanggar  tentang  hukum pidana berkendara, maka dibuat lah aplikasi hukum pidana berkendara untuk mengetahui sanksi yang diterima pelanggar berbasis android.
Sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  pelanggar  harus  sesuai  dengan  apa  yang  dilakukannya,  karena pelanggar  belum  tentu  melakukannya  secara  sengaja  ada  juga  yang  melakukannya  tanpa  sengaja,  sehingga sanksi  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  undang-undang  berkendara,  agar  tidak  terjadinya  kesalahan  dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar.
Aplikasi ini dirancang sebagai aplikasi Informasi bagi para pengguna jalan dan pengendara berbasis andoid menggunakan Android Studio yang didalamnya terdapat menu hukum pidana berkendara,  Sanksi yang diterima ,  Cari  hukum.  Terdapat  juga  menu  petunjuk  dan  juga  menu  tentang.  Dengan  aplikasi  ini  diharapkan mempermudah  para  pelanggar  agar  mengetahui  sanksi  yang  diterima  dan  apa  saja  hukum  pidana  berkendara yang benar. Dalam proses implementasinya, aplikasi  hukum pidana berkendara untuk  mengetahui sanksi  yang diterima pelanggar berbasis android ini dapat digunakan kedalam sistem operasi Android antara versi 3.0 hingga versi 5.0 (Lolipop).
Kata kunci : Berkendara, Sanksi pidana,Hukum Pidana , Android.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  merupakan  sebuah  terobosan  baru yang  dapat  membantu  manusia  dalam  melakukkan pekerjaan  sehari-hari.Teknologi  dalam  dunia  saat  ini sangat  berkembang  pesat.  Perkembangan  teknologi saat  ini  seirama  dengan  perkembangan  zaman  yang semakin modern membuat  teknologi menjadi semakin berkembang.
Seiring dengan perkembangan teknologi didunia yang  sangat  melesat  tinggi,  kesibukan  manusia didunia juga semakin tinggi. Termasuk manusia yang memiliki  pekerjaan  untuk  mencari  nafkah  dalam memenuhi  kehidupan  sehari-hari.  Ada  kalanya mereka  bekerja  ditempat  yang  jauh  dari  rumah mereka  dan  harus  menggunakan  kendaraan  untuk menuju tempat mereka mencari bekerja.
Berkendara  menggunakan  kendaraan  pribadi ataupun menggunkan kendaraan kantor harus menaati peraturan yang ada, dan jangan lupa untuk membawa kelengkapan  kendaraan  yang  dibawa,  baik  itu  dari kelengkapan  kendaraan  mobil  maupun  motor,  SIM, STNK, dan kelengkapan pengendara itu sendiri.
Hukum  pidana  termasuk  pada  ranah  hukum publik.  Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur hubungan  antar  subjek  hukum  dalam  hal  perbuatan  - perbuatan  yang  diharuskan  dan  dilarang  oleh
peraturan  perundang  -  undangan  dan  berakibat diterapkannya  sanksi  berupa  denda  bagi  para pelanggarnya. Seperti melakukkan pelanggaran berlalulintas  juga  termasuk  kedalam  hukum  pidana dimana  pelanggarnya  akan  diberikan  sanksi  denda ataupun  hukuman  kurungan  penjara  sesuai  dengan udang-undang yang dilanggar. (Putra, 2011)
Sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  pelanggar harus  sesuai  dengan  apa  yang  dilakukannya,  karena pelanggar  belum  tentu  melakukannya  secara  sengaja ada juga yang melakukannya tanpa sengaja, sehingga sanksi  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  undang- undang  berkendara,  agar  tidak  terjadinya  kesalahan dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar.
Pelanggar  harus  dapat  menerima  sanksi  yang diterima  karena  apapun  sanksi  dan  denda  yang diterima  oleh  pelanggar,  itu  diakibatkan  oleh kesalahan  dari  pelanggar  itu  sendiri,  karena  sudah jelas  dalam  undang-undang  bahwa  pelanggar  harus mau menanggung sanksi dan denda yang diakibatkan oleh  kesalahannya  sendiri,  sehingga  tidak  terjadi salah pengartian dalam hal sanksi yang diterima oleh pelanggar.
Sistem operasi Android sebagai salah satu sistem operasi  untuk  smartphone  telah  menyebabkan perubahan  besar  pada  kebiasaan mobile-user .
Kebiasaan mobileuser berubah  dari  penggunaan perangkat mobile yang  biasa  hanya  digunakan  untuk keperluan  telepon  dan  pesan  singkat  menuju  ke penggunaan  yang  menunjang  kegiatan  sehari-hari, baik untuk keperluan pekerjaan maupun hiburan.
Dari  Pemaparan  diatas,  penulis  bermaksud untuk  membuat  sebuah  aplikasi  hukum-hukum berkendara  lengkap  dengan  pasal-pasalnya  dan  juga sanksi  yang  diterima  oleh  pengendara  apabila melakukan pelanggaran untuk masyarakat yang sudah dapat  mengendarai  kendaraan  bermotor  maupun mobil.  Penulis  menyusun  dalam  sebuah  tugas  akhir yang  berjudul  “APLIKASI  HUKUM  PIDANA BERKENDARA  UNTUK  MENGETAHUI  SANKSI YANG  DITERIMA  PELANGGAR  BERBASIS ANDROID”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut penelitian yang dilakukan Marala pada tahun  2015,  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  pada  Pasal  310  dapat  disimpulkan bahwa apabila kelalaian pengemudi itu mengakibatkan  orang  lain  terluka  atau  meninggal dunia  ancaman  pidananya  sudah  tertera  sangat  jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  telah diterapkan  sampai  dengan  sekarang  tapi  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  tingkat  kecelakaan  masih  tetap terjadi.  Dengan  banyaknya  kasus  kecelakaan  di  jalan raya  setidaknya  itu  bisa  menggambarkan  cerminan masyarakat  betapa  minimnya  kesadaran  hukum  bagi pengendara  kendaraan  bermotor.  Karena  masih banyak  orang-orang  mengemudi  tidak  tertib  dan  taat pada  rambu-rambu  lalu  lintas.  Meningkatnya  jumlah korban  dalam  suatu  kecelakaan  merupakan  suatu  hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa  sangat  berharganya  nyawa  seseorang  yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.(Marala, 2015).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Wesli  pada tahun  2015,  Pola  berpikir  tertentu  yang  dianut seseorang  akan  mempengarui  sikapnya  dan  lazimnya membentuk  perilaku  tertentu  yang  menjadi  pola perilaku apabila berlangsung secara berkesinambungan (Soekanto,1982). Menurut undang-undang  lalu  lintas  UU  No.  22  Tahun  2009, Pengemudi  adalah  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  telah  memiliki surat izin mengemudi. Setiap orang yang menggunakan  jalan  wajib  berperilaku  tertib  dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan  angkutan  jalan,  atau  yang  dapat  menimbulkan kerusakan  jalan.  Mematuhi  ketentuan  tentang  kelas jalan,  rambu-rambu  dan  marka  jalan,  alat  pemberi isyarat  lalu  lintas,  waktu  kerja  dan  waktu  istirahat, gerakan  lalu  lintas,  berhenti  dan  parkir,  persyaratan teknis  dan  layak  jalan  kendaraan  bermotor, penggunaan  kendaraan  bermotor,  peringatan  dengan
bunyi  dan  sinar,  kecepatan  maksimum/  minimum, tata cara pengangkut orang, tata cara penggandengan dan  penempelan  kendaraan  lain.  Menurut  Lulie (2005)  perilaku  berkendara  didefinisikan  sebagai tingkah laku pemilik atau pengguna kendaraan dalam mengemudi dan merawat kendaraannya. Menurut UU No.  22  Tahun  2009,  kendaraan  bermotor  adalah kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan  teknik yang berada pada kendaraan tersebut.(Wesli, 2015).
Menurut  penelitian Megawati dkk  pada  tahun 2015, Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat  secara  umum,  dimana  dalam  prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Menurut  sistematika  pada KUHP,  tindak  pidana  dibagi  atas  kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (ovetredingen). Khusus mengenai  pelanggaran,  dalam  hal  ini  merupakan perbuatan  yang  sifat  melawan,  sehingga  yang membedakan  secara  prinsip  antara  kejahatan  dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya.  Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap  pelanggaran  lalu  lintas.  Pelanggaran  lalu lintas terjadi karena ketidakdisiplinan serta kecerobohan pengendara yang tidak mematuhi aturan safety  riding sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (selanjutnya  disebut  UU LLAJ). Safety  riding merupakan  cara-cara  ataupun pedoman bagi pengendara kendaraan bermotor dalam hal ini adalah sepeda  motor  yang aman dan  nyaman, baik  yang  terkait  dengan  kelengkapan  kendaraan hingga  kesiapan  pengendara  saat  berlalu  lintas. (Megawati dkk, 2009).

## 2.1   Hukum Pidana
Hukum  pidana  termasuk  pada  ranah  hukum publik.  Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur hubungan  antar  subjek  hukum  dalam  hal  perbuatan  - perbuatan  yang  diharuskan  dan  dilarang  oleh peraturan  perundang  -  undangan  dan  berakibat diterapkannya  sanksi  berupa  pemidanaan  dan/atau denda  bagi  para  pelanggarnya.  Dalam  hukum  pidana dikenal  2  jenis  perbuatan  yaitu  kejahatan  dan pelanggaran.
1. Kejahatan  ialah  perbuatan  yang  tidak  hanya bertentangan  dengan  peraturan  perundang  - undangan  tetapi  juga  bertentangan  dengan  nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan,  contohnya  mencuri,  membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.
2. Sedangkan  pelanggaran  ialah  perbuatan  yang hanya  dilarang  oleh  peraturan  perundangan namun  tidak  memberikan  efek  yang  tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak
menggunakan
sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),  yang  merupakan  peninggalan  dari  zaman penjajahan  Belanda,  sebelumnya  bernama Wetboek van  Straafrecht  (WvS) .  KUHP  merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana  asas-asas  umum  termuat  dan  menjadi  dasar bagi  semua  ketentuan  pidana  yang  diatur  di  luar KUHP.(Putra, 2011)
2.2   Android
Android studio adalah IDE (Integrated Development Environment) resmi untuk pengembangan  aplikasi  Android  dan  bersifat  open source  atau  gratis.  Peluncuran  Android  Studio  ini diumumkan  oleh  Google  pada  16  mei  2013  pada event  Google  I/O  Conference  untuk  tahun  2013. Sejak  saat  itu,  Android  Studio  mengantikan  Eclipse sebagai  IDE  resmi  untuk  mengembangkan  aplikasi Android.  Android  studio  sendiri  dikembangkan berdasarkan IntelliJ IDEA yang mirip dengan Eclipse disertai  dengan  ADT  plugin  (Android  Development Tools). Android studio memiliki fitur :
a. Projek berbasis pada Gradle Build
b. Refactory dan pembenahan bug yang cepat
c. Tools baru yang bernama “Lint” dikalim dapat memonitor kecepatan, kegunaan, serta kompetibelitas aplikasi dengan cepat.
d. Mendukung Proguard And App-signing untuk keamanan.
e. Memiliki GUI aplikasi android lebih mudah.(Juansyah,2015).

## 2.3   Metode Rule Based System
Metode  Rule base system adalah salah  satu dari metode  sistem  pakar  yang  sangat  baik  dalam menetukan beberapa rule yang sudah disediakan oleh sistem agar dapat menetukan pilihan yang tepat.

## 2.4   MYSQL
MySQL  merupakan  database  yang  awalnya hanya  berjalan  pada  sistem  Unix  dan  Linux.  Seiring berjalannya  waktu  dan  banyaknya  peminat  yang menggunakan  database  ini,  MySQL  merilis  versi yang  dapat  diinstal  pada  hampir  semua  platform, termasuk  Windows.    Lisensi  dari  MySQL  adalah freeware. Kita dapat mendownload dan menggunakannya tanpa harus membayarnya. Meskipun kita menjual produk menyertakan software MySQL,  kita  tidak  melanggar  hak  cipta  ( Sovia,  R. and Febio, J., 2016 ).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Ruba’i  pada tahun  2015,  Kesadaran  hukum  adalah  kesadaran  diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk  tunduk  pada  hukum  yang  berlaku.  Dengan berjalannya  kesadaran  hukum  di  masyarakat  maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan  pada  warga  yang  benar-benar  terbukti melanggar  hukum.  Umumnya  kesadaran  hukum dikaitkan  dengan  ketaatan  hukum  atau  efektivitas hukum  dengan  perkataan  lain,  kesadaran  hukum menyangkut  masalah  apakah  ketentuan  hukum tertentu  bener-bener  berfungsi  atau  tidak  dalam masyarakat  Kemudian  dari  uraian  diatas  dapat disimpulkan kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator  dari  kesadaran  hukum  dipenuhi,  maka derajat  kesadaran  hukumnya  tinggi,  begitu  pula sebaliknya.  Tingginya  kesadaran  hukum  warga masyarakat  mengakibatkan  para  warga  masyarakat mentaati  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku, begitu  pula  sebaliknya,  apabila  kesadaran  hukumnya rendah, maka derajat ketaatan hukum juga rendah.(Ruba’i, 2015).

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Deskripsi Sistem
Untuk  membuat  sebuah  sistem  diperlukan sebuah  ketelitian  dalam  mendeksripsikan  fungsi- fungsi dari semua button yang ada untuk menentukan apa yang diinginkan oleh user dan juga dapat dengan mudah dipahami oleh user. implementasi Rule Based System sebagai berikut:

## IF( Pelanggaran Satu AND
Pelanggaran Dua){ THEN Pasal 1 dan 2 } IF( Pelanggaran Dua AND Pelanggaran Tiga AND Pelanggaran empat){
THEN
Pasal 2,3,dan 4 }

## 3.2 Blok Diagram Sistem
Blok  diagram  sistem  yang  akan  dibuat  adalah sistem  yang  akan  digunakan  untuk  memberikan informasi  hukum  pidana  berkendara  dan  sanksinya bagi pelanggar.
Gambar 1 Block Diagram Sistem
Dalam  blok  diagram  tersebut  menunjukkan interaksi  antara  user  atau  pengguna  dengan  aplikasi yang  terpasang  pada  perangkat  smartphone.  Dapat dijelaskan bahwa user memilih untuk mencari hukum dan  sanksinya  sehingga  inputannya  adalah  berbagai pelanggaran  yang  sudah  ada  pada  sistem  dan  juga memiliki pasal-pasal dan hukum yang berlaku.

## 3.3 Flowchart Aplikasi

## Gambar 2 Flowchart Sistem
Flowchart  pada  gambar  3  ini  pada  saat  aplikasi dibuka  akan  masuk  ke  tampilan  menu  awal  aplikasi. Pada halaman menu akan ditampilkan 3 pilihan menu yaitu, menu pelanggaran, cari hukum , dan info  app . Jika pengguna  memilih menu pelanggaran maka akan tampil  pelanggaran-pelanggaran  berkendara  secara keseluruhan  dan  juga  terdapat  didalamnya  beberapa pilihan  pelanggaran  dan  apabila  di  klik  maka  akan
masuk  kedalam  hukum  dan  sanksinya  sesuai  dengan pelanggaran  yang  dipilih.  Jika  pengguna  memilih menu  cari  hukum,  maka  akan  tampil  hukum  dan sanksinya  yang  bersangkutan  dengan  data  inputan yang  dicari  oleh  user.  Jika  pengguna  memilih  info app  maka  akan  tampil  penjelasan  tentang  pembuat aplikasi dan juga tentang aplikasinya.

## 3.4 Struktur Menu
Tampilan  dari  pada  struktur  menu  aplikasi hukum  pidana  berkendara  untuk  mengetahui  sanksi yang  diterima  pelanggar  berbasis  android  adalah sebagai berikut :

## Gambar 3 Struktur Menu

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Halaman Menu

## Gambar 4 Tampilan Menu Awal

## 4.2 Tampilan Menu Pelanggaran

## 4.3 Tampilan Menu Cari Hukum Dan Sanksi

## Gambar 6 Tampilan Cari hukum dan sanksi

## 4.4 Tampilan Pilihan Kendaraan Mobil

## Gambar 7 Tampilan Layout Mobil

## 4.5 Tampilan Hasil Mobil Hukum Dan Pasal
4.6 Tampilan Pilih Kendaraan Motor

## Gambar 9 Tampilan Layout Motor

## 4.7 Tampilan Hasil Motor Hukum Dan Pasal

## Gambar 10 Tampilan Hasil Motor

## 4.8 Menu Informasi Aplikasi

## Gambar 11 Tampilan Menu Informasi APP

## 4.9
Pengujian Kasus Metode Rule Based System Table 1. pengujian metode rule based system Kasus Pelanggaran Pasal Ket Kasus 1 Tidak menggunakan helm Pasal 57 Pasal 291 Pasal 281 SUKSES Tidak membawa SIM Kasus 2 Tidak menggunakan sabuk pengaman Pasal 298 Pasal 283 Pasal 289 SUKSES Tidak memasang isyarat bahaya Menggunakan handphone Kasus 3 Tidak mematuhi petugas kepolisian Pasal 288 Pasal 282 SUKSES Tidak membawa STNK Kasus 4 Balapan dijalan Pasal 297 SUKSES
Berdasarkan  hasil  pengujian  metode  rule  based system, aplikasi ini sudah dapat berjalan dengan baik dan benar  berdasarkan  hukum  dan  sanksi  yang  dicari  oleh user,berdasarkan  pilihan  checkbox  yang  terdapat  pada aplikasi.

## 4.10 Pengujian Fungsi Button Dan Tampilan

## Table 2 Pengujian User dengan menggunakan
Handphone Pengujian Jenis Handphone Asus Oppo LG Sam sung P L P L P L P L Fungsi Button Pelanggaran         Hukum Dan pasal        
Info app         Mobil         Motor         Cari hukum        
Tampilan
Layoutnpelanggaran         Layout Hukum Dan Pasal  ×  ×  ×  × Layout Info APP  ×  ×  ×  × Layout Jenis Pelanggaran         Layout Hasil         Ket : P = Potrait., L = Landscape.
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  user  didapatkan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan,  dan  juga  aplikasi  dapat  dijalankan  pada  4 handphone yang sudah dicoba dengan benar. Tetapi pada tampilan  layout  ada  beberapa  layout  yang  tidak  dapat menampilkan  dalam  bentuk  landscape  karna  dari  awal pembuatan  programmer  mengukur  tata  letak  dari  buuton dan  gambar  secara  manual  dikarenakan  apabila menggunakan  scrolview  tidak  dapat  menggunakan  lebih dari satu Relative layout atau linier layout.

## 4.11 Pengujian Aplikasi Pada User

## Tabel 3 Pengujian Aplikasi Pada User
No Pertanyaan Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju 1 Apakah mudah dipahami oleh user ? 7 3 0 2 Apakah tampilan menarik bagi user ? 2 7 1 3 Apakah implementasi hukum dan pasal sudah sudah sesuai dengan kejadian nyata? 2 8 0
4 Apakah aplikasi sudah berjalan dengan baik dan benar ? 2 8 0 5 Apakah semua button berfungsi dengan baik dan benar ? 6 4 0
Berdasarkan hasil percobaan terhadap user menggunakan  kuisioner  bahwa  aplikasi  dapat  berjalan dengan baik dan berdasarkan persentase untuk jawabanya 60% user memilih setuju, 38% user memilih sangat setuju dan  2%  user  memilih  tidak  setuju.  Persentase  diambil Berdasarkan nilai terbanyak untuk setiap pertanyaannya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1   Kesimpulan Dari hasil pengujian aplikasi didapatkan bahwa :
1. Dari  Pengujian Operating  System Android, aplikasi  hukum  pidana  berkendara  dapat dijalankan pada OS minimal Android JellyBean 4.3  dan  dapat  dijalankan  di  semua  OS  Android diatas Android JellyBean
2. Dari  Pengujian Display  Smartphone ,  aplikasi hukum pidana berkendara dapat dijalankan pada display minimal  layar  4.7 inch dan  dapat dijalankan  di  layar  4.7 inch hingga  6.0 inch . Pada  layar  4.0 inch, tampilan  aplikasi  sedikit tertumpuk dikarenakan tampilan aplikasi membutuhkan  layar  yang  sedikit  lebih  besar, sedangkan pada layar 7.0 inch, tampilan aplikasi menjadi  terlalu  kecil  dikarenakan  layar  yang terlalu besar.
3. Dari pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan Handphone Oppo  A37  dengan display layar  sebesar  5.5 inch ,  aplikasi  hukum pidana  berkendara  untuk  mengetahui  sanksi yang  diterima  pelanggar  berbasis  android  dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
4. Berdasarkan  hasil  pengujian  ini  didapatkan  bahwa aplikasi  berjalan  dengan  baik  dan  benar  tanpa  ada kesalahan, dan juga aplikasi dapat dijalankan pada 4 handphone yang sudah dicoba dengan benar. Tetapi pada tampilan layout ada beberapa layout yang tidak dapat  menampilkan  dalam  bentuk landscape karna dari  awal  pembuatan  programmer  mengukur  tata
letak  dari  buuton  dan  gambar  secara  manual dikarenakan  apabila  menggunakan scrolview tidak dapat  menggunakan  lebih  dari  satu  Relative layout atau linier layout .
5. Berdasarkan  hasil  percobaan  terhadap  user menggunakan  kuisioner  bahwa  aplikasi  dapat berjalan  dengan  baik  dan  berdasarkan  persentase untuk  jawabanya  60%  user  memilih  setuju,  40% user  memilih  sangat  setuju  dan  0%  user  memilih tidak  setuju.  Persentase  diambil  Berdasarkan  nilai terbanyak untuk setiap pertanyaannya.

## 5.2   Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  setalah melakukan beberapa pengujian yaitu :
1. Pada  tampilan  dibuat  agar  dapat  responsive terhadap layar smartphone yang digunakan, agar tampilan  tidak  berubah  saat  di  install  pada smartphone yang memiliki layar lebih besar.
2. Pada pengembangan selanjutnya aplikasi dibuatkan  fungsi  uncheck  pada  pemilihan pelanggaran yang ada,agar tidak terjadi kesalahan  pada  saat  user  melakukkan  uncheck pelanggaran.
3. Pada pengembangan aplikasi selanjutnya dibuatkan menggunakan maps untuk mengetahui lokasi kantor polisi terdekat untuk.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Amrizal ,  Y.  and  Kurniati,  R.,  2016.  Game Aritmatika  Berbasis  Android. INOVTEK-Seri Informatika , 1 (2), pp.100-104.
[2] Juansyah,  2015.  “Pembangunan  Aplikasi  Child Tracker  Berbasis  Assisted-Global  Positioning System (A-GPS)  Dengan  Platform  Android”, Teknik  Informatika,  Universitas  Komputer Indonesia.
[3] Marala,  2015,  “Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya”.
[4] Megawati  dkk,  “Efektifitas  Penerapan  Pidana Denda  Dalam  Pelanggaran Safety  Riding Ditinjau  Dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum”, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
[5] Putra Martin Chandra., 2011, “Hukum Pidana”,( http://martinchandraputra.blogspot.co.id/2014/0 1/hukum-pidana.html )    (Diakses  Tanggal  27 September 2015).
[6] Ratna ,2014,”Pengertian PHP dan MYSQL”,Ilmu Komputer.
[7] Ruba’i,  2015,  “Kesadaran  Hukum  Masyarakat Dalam  Berlalu  Lintas  Di  Kepulauan  Meranti”, Fakultas  Hukum  Volume  II  Nomor  2  Oktober 2015.
[8] Wesli, 2015, “Pengaruh
Pengetahuan
Berkendara  Terhadap  Perilaku  Pengendara
Sepeda Motor Menggunakan Structural Equation Model(SEM)”
[9] WIBISONO, Arif Fajar. PENYULUHAN PENTINGNYA  KESADARANDIRI  DALAM BERLALULINTAS
SESUAI ATURAN
HUKUM  YANG  BERLAKU  DI  DUSUN
DELES. Asian  Journal  of  Innovation  and Entrepreneurship , 2014, 3.01: 1-5.