IDJ , Volume 4, Issue 1 (2023), pp. 76-94 doi: 10.19184/idj.v4i1.39439 © University of Jember, 2023 Published online May 2023

## Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

## Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## Ridho Jusmadi
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## Firda Puspita Sari
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  sektor  penyumbang  devisa  negara,  sehingga  keikutsertaan  pariwisata dalam  menyelamatkan  ekonomi  negara  sangat  dibutuhkan.  Proses  pengembangan  pariwisata tidak  terlepas  dari  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  potensi  yang  ada. Konsumen  yang  berkunjung  di  pariwisata  tersebut  disebut  wisatawan.  Semakin  banyaknya wisatawan  yang  berkunjung  di  kawasan  wisata  religi  yang  mengakibatkan  merambahnya destinasi wisata religi di berbagai daerah Indonesia itu sendiri. Tetapi, dikarenakan banyaknya antusias wisatawan yang mengakibatkan berbagai permasalahan terjadi di dalam pengelolaan pariwisata itu sendiri, khususnya di kawasan wisata religi. Banyaknya permintaan perlindungan hukum  terhadap  pengelolaan  wisata  dikarenakan  adanya  wisatawan  yang  dirugikan  dalam berkunjung.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  agar kerugian  yang  dialami  tidak  selalu  dibebankan  kepada  wisatawan.  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  menurut  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Metode penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, bahan hukum  berupa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  penelitian  dikumpulkan  dengan  studi kepustakaan dan Teknik analisis normatif kualitatif.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wisata Religi, Wisatawan

## Abstract
Tourism is a sector that contributes to the country's foreign exchange, so that tourism participation in saving the country's economy is very much needed. The process of tourism development cannot be separated from the ability of  local  governments  to  manage  the  existing  potential.  Consumers  who  visit  tourism  are  called  tourists.  The increasing number of tourists visiting religious tourism areas has resulted in the expansion of religious tourism destinations  in  various  regions  of  Indonesia  itself.  However,  due  to  the  large  number  of  enthusiastic  tourists, various problems occur in the management of tourism itself, especially in the religious tourism area. The number of requests for legal protection for tourism management is due to tourists who are harmed in visiting. For this reason, it is necessary to have legal protection for tourists so that the losses experienced are not always borne by tourists. The purpose of the study was to determine the legal protection of tourists according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The research method is normative juridical research, legal materials in the form of primary and secondary legal materials, the research is collected by literature study and qualitative normative analysis techniques.
Keywords: Legal Protection, Religious Tourism, Tourists

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  tujuan  wisata  terbaik  dunia,  sebab  memiliki potensi  wisata  yang  mampu  menarik  perhatian  para  wisatawan  untuk  melakukan perjalanan wisata. Adapun yang menjadi daya tarik berwisata di Indonesia yaitu karena keindahan  alamnya,  memiliki  catatan  sejarah  kebudayaan,  situs  sejarah  keagamaan, memiliki  desa  adat,  serta  didukung  dengan  cuaca  tropis  dan  keramahan  masyarakat. Potensi wisata bangsa Indonesia merupakan modal pembangunan pariwisata yang harus dijaga,  dikembangkan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berdasarkan amanat UUD, maka sejak tahun 1978 pemerintah berupaya mengembangkan kepariwisataan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978, yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa,  memperluas  lapangan  kerja  dan  memperkenalkan  kebudayaan.  Pada  1990, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, namun ketentuan tersebut tidak mampu menjawab segala tuntutan pariwisata sehingga pada 2009 pemerintah merevisi aturan tersebut dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Salah satu landasan sosial lahirnya UU Pariwisata adalah untuk menjamin kebebasan setiap orang dalam melakukan perjalananan wisata sebab berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. 1
Oleh  karena  itu,  Negara  memiliki  peran  penting  untuk  mewujudkan  keinginan masyarakat dalam berwisata, serta menjamin dan melindungi hak wisatawan khususnya wisatawan  muslim  yaitu  berhak  atas  kenyamanan  dan  keamanan  dalam  melakukan perjalanan  wisata1  .  Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  strategis  yang  harus dikembangkan  dan  dipelihara  sehingga  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu dapat juga meningkatkan pendapatan  daerah  untuk  membangun  kualitas  hidup  masyarakat.  Pariwisata  dapat memicu  permintaan  produksi  barang  dan  jasa  dari  aktivitas  pengunjung.  Pemerintah daerah  memiliki  peran  dalam  pembentukan  dan  perkembangan  wisata  karena  dapat menjadi  sumber  pendapatan  utama  dan  mengangkat  keterbelakangan  masyarakat. Adanya  asuransi/jaminan  perlindungan  hukum  bagi  wisatawan  tersebut  mampu memberikan  jaminan  keselamatan.  Sehingga  apabila  ada  pengunjung  yang  mengalami kecrugian akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU Kepariwisataan. 2
Pada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan  (Selanjutnya  disebut  UU  Kepariwisataan)  wisata  diartikan  sebagai kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan mengunjungi  tempat  tertentu  untuk  tujuan  rekreasi,  pengembangan  pribadi  atau mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang  dikunjungi  dalam  jangka  waktu sementara.  Pengembangan  pariwisata  di  Indonesia  sebenarnya  sangat  potensial  yang
1 Abdulsyani, Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan Pariwisata (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
2 Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003).
terkait  dengan  daya  tarik  wisata  berbasis  budaya.  Terkait  dengan  hal  itu  salah  satu sistem  yang  dikehendaki  oleh  Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas)  dibidang pariwisata  adalah  pembangunan  pariwisata  yang  berbasis  komunitas  budaya  karena disadari  bahwa  memang  keanekaragaman  budaya  bangsa  Indonesia  merupakan kekayaan  yang  tidak  ternilai  harganya  dan  jumlahnya  sangat  melimpah  dari  Sabang sampai Merauke. 3
Wisata  berbasis  budaya  adalah  salah  satu  jenis  kegiatan  pariwisata  yang menggunakan  kebudayaan  sebagai  objeknya.  Peluang  dan  Tantangan  Pengembangan Kepariwisataan di Indonesia. seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Objek-objek tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk turis, dengan maksud agar menjadi lebih menarik. Dalam hal inilah seringkali terdapat kesenjangan selera antara kalangan  seni  dan  kalangan  industri  pariwisata.  Kompromi-kompromi  sering  harus diambil.  Kalangan  seni  mengatakan  bahwa  pengemasan  khusus  objek-objek  tersebut untuk  turis  akan  menghilangkan  keaslian  dari  suatu  budaya,  sedangkan  kalangan pariwisata mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah salah asalkan tidak menghilangkan substansi atau inti dari suatu karya seni.
Pariwisata  budaya  sebagai  salah  satu  produk  pariwisata  merupakan  jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret maupun intangibel atau abstrak,  juga  yang  bersifat  living  culture  (budaya  yang  masih  berlanjut)  dan  cultural heritage (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan  .  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim terbesar  di  dunia.  Jumlah  penduduk  Muslim  sekitar  207.176.162  (BPS,2010).  Besarnya jumlah penduduk muslim, tidak menjamin bahwa wisatawan muslim dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berwisata baik jasmani maupun rohani, karena masih banyak  destinasi  wisata  yang  memiliki  potensi  besar  namun  belum  didukung  oleh ekosistem wisata yang memadai. Apalagi menyediakan kebutuhan wisata muslim yang berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan makanan halal, fasilitas ibadah, pelayanan pada bulan Ramadhan, ketersediaan air di kamar kecil, tidak ada aktifitas non-halal, serta pelayanan dan fasilitas rekreasional dengan privasi. Apalagi menyediakan kebutuhan wisata muslim yang berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan makanan halal, fasilitas ibadah, pelayanan pada bulan Ramadhan, ketersediaan air di kamar kecil, tidak ada aktifitas non-halal, serta pelayanan dan fasilitas rekreasional dengan privasi.
Saat  ini,  konsep  halal  sudah  menjadi  gaya  hidup  bagi  sebagian  besar  penduduk Indonesia,  namun  wisata  halal  kurang  berkembang.  Malaysia  dengan  sebagian  besar penduduknya  juga  beragama  muslim,  tetapi  mampu  mengembangkan  industri pariwisata  halal  sehingga  wisatawan  yang  berkunjung  mengalami  peningkatan  dari tahun  ketahun.  Sedangkan  negara  minoritas  muslim  seperti  Jepang  terus  mendorong industri wisata halal sehingga memberikan jaminan bagi konsumen muslim. Bila sector
3 Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002).
religi tourism ini dikelola secara maksimal, maka akan mampu menjadi salah satu daya pikat  wisatawan  muslim  mancanegara,  sehingga  dapat  menambah  pendapatan  bagi suatu  daerah.  Pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat  merupakan  sebuah pendekatan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (suistainable development paradigm).
Pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi  dan  dinamika  masyarakat  guna  mengimbangi  peran  pelaku  usaha  pariwisata berskala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal  semata.  Perlindungan  hukum  wisatawan  yang  berkunjung  ke  tempat  wisata berisiko  tinggi  di  bali  perlu  diletakkan  dalam  konteks  kerjasama  masyarakat  secara global. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung di dalamnya konsep pemberdayaan  masyarakat.  Upaya  pemberdayaan  masyarakat  pada  hakekatnya  selalu dihubungkan dengan karakteristik seseorang sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri,  latar  belakang  dan  pemberdayaan  masyarakat,  yang  terpenting  adalah  dimulai dengan bagaimana menciptakan kondisi suasana atau iklim yang meningkatkan potensi masyarakat  untuk  berkembang.  Kecenderungan  perkembangan  kepariwisataan  dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.
Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi negara- negara di dunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan lebih, sehingga kegiatan wisata dianggap merupakan bagian dari kebutuhan dasar mereka. Perubahan paradigma ini sebenarnya merupakan peluang bagi pemerintah Indonesia umumnya dan peluang bagi pemerintah daerah khususnya untuk menggali potensi wisata yang ada agar dapat  menjadi  daya  tarik  bagi  wisatawan  baik  mancanegara  maupun  wisatawan nusantara  untuk  datang  berkunjung  ke  daerah  tujuan  wisata  yang  ada. 4 Sedangkan wisata religi merupakan salah satu wisata yang cukup berkembang dan diminati oleh masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kultur  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas beragama  Islam.  Wisata  religi  diartikan  sebagai  kunjungan  atau  ziarah  seseorang maupun kelompok yang dianggap penting dan juga terkait dengan keagamaan. Seperti contohnya saja di Pulau Madura sendiri. Di Kabupaten Bangkalan sendiri ada berbagai wisata  religi  seperti  di  bukit  Geger.  Selain  menyediakan  akomodasi  didalam  wisata tersebut,  perlindungan  sangat  diperlukan  untuk  wisatawan  disetiap  destinasi pariwisata.  Mengingat  kegiatan  pariwisata  berfokus  kepada  pengamanan  terhadap keselamatan  wisatawan  itu  sendiri.  Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  yang berlaku. Apabila suatu daerah tujuan wisata tidak dapat memberikan rasa aman, tidak tertib  dan  tidak  dapat  memberikan  keselamatan  dan  pelayanan  yang  memadai  bagi wisatawan,  maka  daerah  itu  akan  dijauhi  oleh  wisatawan  dan  akhirnya  akan  sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata didaerah tersebut. Untuk menghasilkan daya Tarik  di  wisata  religi  di  Kabupaten  Bangkalan  dibutuhkan  pendekatan  baik  dari Undang-Undang dan regulasi serta penegakan hukum.
4 Bagir et al Manan, Hukum Kepariwisataan & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal) , cet ke 1  (Surakarta: Halaman Moeka Publising).
Perlindungan wisatawan dikawasan wisata religi dalam sistem bisnis pariwisata pun  juga  harus  ditegakkan,  mengingat  semakin  meningkatnya  inovasi  dan pengembangan  dalam  wisata  religi  di  daerah  tersebut11  .  Pengembangan  wisata  religi masih  memiliki  banyak  kelemahan.  Salah  satunya  adalah  belum  adanya  landasan yuridhis  yang  menjadi  acuan  atau  standar  halal  tourism  bagi  pelaku  usaha  dan wisatawan. Negara belum mempunyai pijakan yuridhis dalam pengembangan industri halal  tourism  yang  dapat  menjamin  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  para wisatawan muslim. Sementara halal tourism telah menjadi trend dan alternatif wisata baru dikalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim kelas menengah ( middle class moslem ), hal tersebut dibuktikan dengan menjamurnya komponen usaha yang berlabel pariwisata  syariah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  merumuskan,  menyusun, menyesuaikan serta mengawasi implementasi terhadap aturan yang berlaku.
Undang-Undang  Kepariwisataan  merupakan  landasan  yuridis  dalam pengembangan wisata. Pada prinsipnya aturan tersebut menjunjung tinggi norma agama dan konsep hidup dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama  manusia  dan  terhadap  lingkungannya.  Walaupun  demikian,  materi  muatan Undang-Undang  Kepariwisataan  tidak  mengatur  bagaimana  pengolahan  dan pengembangan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah sehingga aturan tersebut belum  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  wisatawan  muslim  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  konstitusi  dan  UUPK  .  Di  negara  maju  seperti  Jepang,  penyebab utama  lahirnya  UUPK  adalah  menampung  akibat  negatif  industrialisasi  yang berkembang  secara  cepat  dan  menunjukkan  kompleksitas  yang  tinggi,  yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk. 5
Berbagai upaya pemerintah dalam melindungi wisatawan termasuk dari produk haram  yaitu  dengan  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  yang  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun aturan tersebut belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi  konsumen,  sebab  pemerintah  telah  melakukan  perpanjangan  wajib  halal  yang berarti  bahwa  produk  non  halal  masih  dapat  ditemukan  di  pasaran.  Malaysia  yang penduduknya  mayoritas  muslim,  mampu  menjadi  pusat  halal  terkemuka  global.  Ini merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  Malaysia  dalam  mengembangkan  objek wisata  Muslim13  .  Besarnya  manfaat  dari  wisata  religi,  maka  negara  berperan  sebagai akselerator  dengan  berupaya  untuk  mengembangkan  potensi  wisata  halal  dengan melakukan percepatan pembangunan infrastuktur, akses pariwisata serta pembangunan sumber  daya  manusia  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  mensejahterakan rakyat.  Memajukan  pariwisata  Indonesia  diperlukan  upaya  untuk  membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan, komprehesif dan terintegrasi. Kekuatan Indonesia saat  ini  adalah  bahwa  Indonesia  dengan  penduduk  mayoritas  muslim.  namun
5 Marsono Fahmi Prihantoro, Dkk, Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial Budaya (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press) 7.
tantangannya adalah sejauhmana infrastruktur destinasi wisata dan sarana akomodasi mampu  mengikuti  perkembangan  tren  permintaan  wisata  muslim.  Oleh  karena  itu, pemerintah perlu melakukan percepatan baik dari segi regulasi, maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kunjungan bagi para  wisatawan  luar.  Salah  satu  kendala  negara  dalam  percepatan  pembangunan infrastruktur ataupun peningkatan fasilitas infrastruktur yang rusak yaitu terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena itu, pemerintah harus  mengalokasikan  lebih  besar  anggaran  untuk  percepatan  pembangunan infrastruktur  dibanding  alokasi  bidang  lainnya,  karena  pembangunan  infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian. Kata “pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan  supaya  lebih  baik,  lebih  maju  serta  bertanggungjawab  atas  pekerjaan tertentu.  Kata  “pengelolaan”  dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang  berarti  pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas,  dan  nilai  sosial  yang  memungkinkan  wisatawan  menikmati    Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO)
Pengelolaan  pariwisata  tidak  terbatas  pada  kawasan,  obyek,  dan  daya  tarik wisatanya  saja,  tetapi  juga  para  wisatawan  dan  berbagai  unsur  penunjangnya.  Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena  itu  untuk  ketepatan  manajemen,  pemanfaatan  berbagai  sumber  daya  sebagai unsur  penunjang  pariwisata  perlu  dilakukan  dengan  cermat  dan  rinci.  Pengelolaan pariwisata  sudah  seharusnya  mengacu  pada  prinsip-prinsip  pengelolaan  yang menekankan  nilai-nilai  kelestarian  lingkungan  alam,  komunitas,  dan  nilai  sosial  yang memungkinkan  wisatawan  menikmati  kegiatan  wisatanya  serta  bermanfaat  bagi kesejahteraan komunitas lokal. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan datang tergantung  dari  adanya  rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  yang  sekaligus menjadi  pondasi  dan  pedoman  bagi  setiap  pemangku  kepentingan  dunia kepariwisataan. 6
Dunia pariwisata tidak sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi  harus  dikelola  dan  dikembangkan  berdasarkan  rencana  induk  pengembangan keparisiwisataan.  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memiliki  peran  dan  tugas  yang cukup  besar  dalam  pembangunan  kepariwisataan.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua  Undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu perundang- undangan  baik  yang  berkaitan  dengan  naskah  akademik  maupun  yang  mengatur
6 I Putu Gelgel, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya (Refika Aditama, 2009).
mengenai  naskah  akademik  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  atas  literatur- literatur,  hasil  penelitian,  makalah-makalah  dalam  seminar,  jurnal,  artikel-artikel  dan bahan-bahan  bacaan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  serta  bahan hukum tersier berupa kamur dan ensiklopedia hukum.
Dalam  penelitian  dikumpulkan  dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan dilakukan  dengan  cara  mempelajari,  membaca  dan  memahami  buku-buku,  peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dianalisis secara  normatif  kualitatif  yaitu  menjabarkan  dan  menafsirkan  data  berdasarkan  asas- asas,  normanorma,  teori/doktrin  ilmu  hukum  khususnya  hukum  perdata.  Proses penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  fakta  hukum  yang  berkembang  dalam masyarakat,  serta  memberikan  gagasan  pemikiran  akan  adanya  upaya  pengembangan wisata  religi  berbasis  kearifan  lokal,  sehingga  akan  mendukung  ekonomi  masyarakat setempat dan juga adanya peraturan mengenai perlindungan hukum dikawasan wisata religi tersebut. Sedangkan artikel atau jurnal dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menambah khazanah keilmuwan di bidang hukum perdata kepariwisataan dan menjadi solusi rekomendasi bagi pemerintah untuk mengembangkan wisata religi.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Pengelolaan Wisata Religi
Perlindungan  wisatawan  dikawasan  wisata  religi  dalam  sistem  bisnis  pariwisata  pun juga  harus  ditegakkan,  mengingat  semakin  meningkatnya  inovasi  dan  pengembangan dalam  wisata  religi  di  daerah  tersebut  .  Pengembangan  wisata  religi  masih  memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah belum adanya landasan yuridhis yang menjadi acuan  atau  standar  halal  tourism  bagi  pelaku  usaha  dan  wisatawan.  Negara  belum mempunyai  pijakan  yuridhis  dalam  pengembangan  industri  halal  tourism  yang  dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para wisatawan muslim. Sementara halal  tourism  telah  menjadi  trend  dan  alternatif  wisata  baru  dikalangan  masyarakat khususnya  masyarakat  muslim  kelas  menengah  (middle  class  moslem),  hal  tersebut dibuktikan  dengan  menjamurnya  komponen  usaha  yang  berlabel  pariwisata  syariah. Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  merumuskan,  menyusun,  menyesuaikan  serta mengawasi implementasi terhadap aturan yang berlaku.
Undang-Undang  Kepariwisataan  merupakan  landasan  yuridis  dalam pengembangan wisata. Pada prinsipnya aturan tersebut menjunjung tinggi norma agama dan konsep hidup dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama  manusia  dan  terhadap  lingkungannya.  Walaupun  demikian,  materi  muatan Undang-Undang  Kepariwisataan  tidak  mengatur  bagaimana  pengolahan  dan pengembangan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah sehingga aturan tersebut belum  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  wisatawan  muslim  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  konstitusi  dan  UUPK  .  Di  negara  maju  seperti  Jepang,  penyebab utama  lahirnya  UUPK  adalah  menampung  akibat  negatif  industrialisasi  yang
berkembang  secara  cepat  dan  menunjukkan  kompleksitas  yang  tinggi,  yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk. 7
Berbagai upaya pemerintah dalam melindungi wisatawan termasuk dari produk haram  yaitu  dengan  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  yang  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun aturan tersebut belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi  konsumen,  sebab  pemerintah  telah  melakukan  perpanjangan  wajib  halal  yang berarti  bahwa  produk  non  halal  masih  dapat  ditemukan  di  pasaran.  Malaysia  yang penduduknya  mayoritas  muslim,  mampu  menjadi  pusat  halal  terkemuka  global.  Ini merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  Malaysia  dalam  mengembangkan  objek wisata  Muslim13  .  Besarnya  manfaat  dari  wisata  religi,  maka  negara  berperan  sebagai akselerator  dengan  berupaya  untuk  mengembangkan  potensi  wisata  halal  dengan melakukan percepatan pembangunan infrastuktur, akses pariwisata serta pembangunan sumber  daya  manusia  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  mensejahterakan rakyat.  Memajukan  pariwisata  Indonesia  diperlukan  upaya  untuk  membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan, komprehesif dan terintegrasi. Kekuatan Indonesia saat  ini  adalah  bahwa  Indonesia  dengan  penduduk  mayoritas  muslim.  namun tantangannya adalah sejauhmana infrastruktur destinasi wisata dan sarana akomodasi mampu mengikuti perkembangan tren permintaan wisata muslim.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan percepatan baik dari segi regulasi, maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kunjungan bagi para wisatawan luar. Salah satu kendala negara dalam percepatan pembangunan  infrastruktur  ataupun  peningkatan  fasilitas  infrastruktur  yang  rusak yaitu  terbatasnya  kemampuan  pembiayaan  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah. Karena itu, pemerintah harus mengalokasikan lebih besar anggaran untuk percepatan pembangunan  infrastruktur  dibanding  alokasi  bidang  lainnya,  karena  pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian. Kata “pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan  tertentu.  Kata  “pengelolaan”  dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang berarti  pula  pengaturan  atau  pengurusan.  Pengelolaan  pariwisata  sudah  seharusnya mengacu  pada  prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  menekankan  nilai-nilai  kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO).
Pengelolaan  pariwisata  tidak  terbatas  pada  kawasan,  obyek,  dan  daya  tarik wisatanya  saja,  tetapi  juga  para  wisatawan  dan  berbagai  unsur  penunjangnya.  Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena  itu  untuk  ketepatan  manajemen,  pemanfaatan  berbagai  sumber  daya  sebagai unsur  penunjang  pariwisata  perlu  dilakukan  dengan  cermat  dan  rinci.  Pengelolaan pariwisata  sudah  seharusnya  mengacu  pada  prinsip-prinsip  pengelolaan  yang
7 Ibid .
menekankan  nilai-nilai  kelestarian  lingkungan  alam,  komunitas,  dan  nilai  sosial  yang memungkinkan  wisatawan  menikmati  kegiatan  wisatanya  serta  bermanfaat  bagi kesejahteraan komunitas lokal. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan datang tergantung  dari  adanya  rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  yang  sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan.
Dunia pariwisata tidak sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi  harus  dikelola  dan  dikembangkan  berdasarkan  rencana  induk  pengembangan keparisiwisataan.  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memiliki  peran  dan  tugas  yang cukup  besar  dalam  pembangunan  kepariwisataan.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua  Undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu perundang- undangan  baik  yang  berkaitan  dengan  naskah  akademik  maupun  yang  mengatur mengenai  naskah  akademik  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  atas  literatur- literatur,  hasil  penelitian,  makalah-makalah  dalam  seminar,  jurnal,  artikel-artikel  dan bahan-bahan  bacaan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  serta  bahan hukum tersier berupa kamur dan ensiklopedia hukum.

## B. Efektivitas UU Kepariwisataan didalam Pengelolaan Wisata Religi
Pariwisata  selalu  mejadi  sektor  yang  dikembangkan  pemerintah.  DPR  RI  telah menetapkan  UU  Kepariwisataan  yang  menggantikan  UU  No.9  Tahun  199025.  Secara regulatif,  undang-undang  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  usaha  kecil  dan menengah agar dapat membantu terciptanya Sustainable Tourism Industry . Undang-undang sebelumnya dianggap tidak mampu untuk menjawab tantangan dan harapan kedepan bagi pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  yang  paling  bawah,  karena  itu  yang  akan melakukan  kontak  langsung  dengan  para  wisatawan  asing.  Untuk  itulah  UU Kepariwisataan  ini  ditetapkan,  sehingga  para  pengelola,  pemandu  wisata  dan  pelaku wisata  kecil  dapat  dibina  dan  dikembangkan  pengelolaan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Konteks pembangunan wisata religi telah dituntut pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sudah begitu sering dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Konferensi  dunia  tentang  adanya  kepariwisataan  berkelanjutan  pada  tahun  1995 merumuskan  secara  elaboratif  Piagam  Pariwisata  Berkelanjutan  yang  isinya  yaitu mengenai  adanya  pembangunan  wisata  religi  yang  harus  berdasarkan  kriteria berkelanjutan yang antara lain dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak  secara  ekonomi,  adil  secara  etika  dan  social  bagi  masyarakat  setempat.  Wisata religi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai salah satu kebiasaan umat beragama di Indonesia.
Sejak  dulu  pemerintah  Indonesia  telah  menyadari  karakter  khas  dan  sifat multidimensi  dari  kegiatan  kepariwisataan.  Dan  karena  itu  kebijakan  kepariwisataan
ditempatkan sebagai sub-kebijakan tersendiri, yaitu kebijakan kepariwisataan, namun dibawah bidang yang berbeda-beda tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan disuatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan sadar wisata  yang  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan.  Wisatawan  pada  umumnya tidak  memiliki  kepentingan  jangka  Panjang  kestabilan  kehidupan  sosial,  budaya pelestarian  lingkungan  hidup  didestinasi  pariwisata  karena  mereka  bukan  pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada  kualitas  psikologis  dan  historis  yang  sangat  erat  dengan  destinasi  pariwisata. Wisata  religi  harus  berkontribusi  bagi  pembangunan  berkelanjutan  dan  diintegrasi dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
Pemerintah,  Lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat  reaktif  untuk mengintegrasikan  perencanaan  pariwisata  ke  dalam  pembangunan  berkelanjutan. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan emperkuat bantuan terhadap  proyek-proyek  pariwisata  yang  berkontribusi  bagi  perbaikan  kualitas lingkungan.  Pemerintah  harus  memberikan  dukungan  dan  partisipasi  dalam menciptakan jaringan untuk penelitian, diseminasi, informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata religi dan teknologi pengembangan wisata religi tersebut. Undang- undang  Kepariwisataan  mengatur  hak  dan  kewajiban  wisatawan  dan  pengelolaan wisata.  Wisatawan  berhak  untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat  mengenai  daya Tarik wisata. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standart. Perlindungan hukum dan  keamanan.  Pelayanan  kesehatan.  Perlindungan  hak  pribadi.  Dan  perlindungan asuransi  untuk  kegiatan  pariwisata  yang  berisiko  tinggi.  Selain  itu  wisatawan  yang memiliki keterlambatan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Kewajiban dari wisatawan meliputi menjaga dan menghormati  norma  agama,  adat  dan  budaya  serta  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  setempat.  Memelihara  dan  melestarikan  lingkungan.  Turut  serta  menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
Pengelola pariwisata sendiri mempunyai hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam  berusaha  dibidang  pariwisata.  Mendapatkan  perlindungan  hokum  dalam berusaha,  dan  mendapatkan  fasilitas  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan,  kewajibannya  meliputi  menjaga  dan  menghormati  norma  yang berlaku,  memberikan  pelayanan  dan  kenyamanan  .  Secara  kita  tarik  contohnya  saja wisata religi di Kabupaten Bangkalan Pulau madura yang di diami oleh suku Madura yang  merupakan  salah  satu  etnis  suku  dengan  populasi  besar  di  Indonesia.  Kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar dibagian selatan dan bagian utara. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Apabila di telusuri secara mendalam jejak sejarah lahirnya madura sendiri sungguh  sangat  menarik.  Bukan  saja  mengandung  legenda  yang  unik,  sakral  dan romantik tetapi juga sarat cerita kepahlawanan.
Demikian pula peninggalan-peninggalan sejarah yang tersisa, merupakan sisi lain khas  dan  mengelitik,  yang  pada  umumnya  peninggalan-peninggalan  itu  hingga  kini
dikeramatkan dan banyak peziarah yang berkunjung.Dilihat dari sejarah pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi, sekarang menjadi bukit-bukiit dan beberapa daratan yang ketika air laut  surut  dataran  tersebut  terlihat,  sedangkan  apabila  laut  pasang  dataran  tersebut tidak  tampak.  Puncak-puncak  yang  terlihat  tersebut  diantaranya  sekarang  disebut dengan Gunung Geger yang terletak di Kabupaten Bangkalan.
Gunung Geger (orang Madura menyebutnya gunung padahal sebenarnya bukit) atau  yang  dikenal  dengan  istilah  bhuju’  Geger  terletak  sekitar  30  KM  daru  Kota Bangkalan dan berada 150 sampai 200 M dari atas ketinggian permukaan laut. Tempat ini memiliki luas sekitar 44 hektar dan merupakan kawasan hutan kayu mahoni dibawah perlindungan negara. Udara disekitar gunung juga masih sangat asri. Untuk bisa sampai ke  puncak  gunung  para  pengunjung  terdapat  makam  (orang  Madura  menyebutnya Bhuju’ karena dikeramatkan) Dewi Ratna Roro Gung (Putri Koneng) Ibu dari Raden Segoro yang merupakan cikal bakal lahirnya pulau Madura. Banyak pengunjung yang berziarah  ke  bhuju’  Geger  baik  lokal  ataupun  dari  luar  daerah.  Kekayaan  alam  yang berlimpah  dan  keindahan  yang  dimiliki  serta  kearifan  lokal  ini  harus  dijaga  dan dilestarikan.
Kepariwisataan menurut UU Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang menucul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan pemerintah dan masyarakat setempat. Sedangkan daerah tujuan pariwisata atau yang bisa disebut daerah destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu  atau  lebih  wilayah  administratif  yang  didalamnya  terdapat  daya  tarik  wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi  terwujudnya  kepariwisataan.  Proses  pengembangan  pariwisata  tidak terlepas  dari  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  potensi  yang  ada,  serta  peran masyarakat  dalam  iklim  keterbukaan  dan  demokratisasi.  Penerapan  otonomi  daerah yang  mengakibatkian  pengembangan  industri  pariwisata  yang  meliputi  pembiayaan, perizinan,  dan  perencanaan  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk menyelenggarakannya.
Adanya  perlindungan  terhadap  potensi  wisata  yang  ada  harus  dapat dipertahankan, karena objek wisata merupakan ciri khas suatu negara, pengembangan faktor  penunjang  dalam  mengembangkan  industri  pariwisata  Indonesia  juga  harus diperhatikan  dan  dijaga  eksistensinya,  sehingga  dalam  percaturan  industri kepariwisataan  dapat  bersaing.  Kepariwisataaan  berfungsi  memenuhi  kebutuhan jasmani,  rohani,  dan  inlektual  setiap  wisatawan  dengan  rekreasi  dan  perjalanan  serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesajahteraan rakyat. Sedangkan tujuan  daripada  kepariwisataan  adalah  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan dan sumberdaya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.
Adanya  peran  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  dan  mengelola  urusan kepariwisataan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Hak  daripada wisatawan  menurut  UU  Kepariwisataan  menjelaskan  bahwasanya  wisatawan  berhak mempeloreh  informasi  yang  akurat  mengenai  daya  tarik  wisata,  adanya  pelayanan kepariwisataan  sesuai  dengan  standar,  adanya  perlindungan  hukum  dan  keamanan, adanya  pelayanan  kesehatan,  adanya  perlindungan  hak  pribadi,  dan  adanya perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Maka dari itu hal lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  adanya  perlindungan  terhadap wisatawan/konsumen pariwisata.
Perkembangan pariwisata suatu negara tentu saja tidak dapat terlepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke negara tersebut, maka guna meningkatkan dari jumlah tersebut, adanya jaminan bagi keamanan serta keselamatan wisatawan sangatlah diperlukan. Andai kata suatu negara yang menjadi tujuan wisata gagal dalam membuat wisatawan merasa aman dan menyediakan pelayanan yang baik, hal tersebut tentu saja akan  memberikan  dampak  buruk  perkembangan  pariwisata  di  negara  tersebut.  Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Kepariwisataan sendiri hanya menekankan  pada  perlindungan  terhadap  objek  wisata  itu  sendiri  Sementara  itu pelanggaran terhadap hak-hak wisatawan hanya dikenakan sanksi administrasif, mulai dari  teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha  dan  pembekuan  semntara  kegiatan usaha wisata tersebut.

## C. Urgensi Pengaturan Perlindungan Wisatawan di Kawasan Wisata Religi
Perlindungan  terhadap  wisatawan  secara  normative  dapat  dikatakan  masih  relatif rendah dan hukum yang berlaku tidak mempunyai kekuatan hukum yang melindungi wisatawan.  Sampai  saatu  ini  para  wisatawan  cenderung  hanya  menjadi  objek  oleh pelaku  bisnis  pariwisata  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Hal  ini  menjadi  perhatian penting, bahwa sangat diperlukan sebuah peraturan yang tidak hanya sebatas tentang kepariwisataan, tetapi juga perlindungan terhadap para wisatawan dari segala hal baik menyangkut aspek perjalanan, penginapan, objek-onjek tujuan wisata dan pengaturan hak  dan  kewajiban  wisatawan.  Selain  itu  untuk  menghindari  ketidakpastian  hukum, sifat  ego  sektoral  baik  ditingkat  pemerintahan  maupun  terwujudnya  sinkronisasi peraturan  perundang-undangan.  Secara  eksplisit  hak  wisatawan  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  diatur  dalam  ketentuan  pasal  20  hiuruf  c  Undang-undang Kepariwisataan.  Selain  dalam  Undang-undang  Kepariwisataan  maka  perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai konsumen diatur dalam pasal 4 Undang- undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  selanjutnya  disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen. 8
Diantaranya  hak-hak  konsumen  dimaksud  adalah  hak  katas  kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa  pada  pasal  4 huruf  a.  selain  itu  adalah  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,perlindungan  dan  upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  scara  patut  pada  pasal  4  huruf  e.
8 Violetta Simatupang, Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia (PT. Alumni Band, 2009).
Permasalahan yang krusial yang ditemukan dalam bangsa Indonesia sekarang ini adalah timbulnya  degradasi  budaya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. 9 Banyak  perilaku kehidupan bangsa Indonesia yang dapat menggambarkan hal tersebut. Contoh degradasi hukum  yang  sangat  mudah  dilihat  yaitu  banyaknya  perbuatan-perbuatan  yang merugikan masyarakat yang tidak terselesaikan yang seperti pada perlindungan hukum dan keamanan Dinas Pariwisata yang berkaitan dengan hak konsumen pengguna jasa pariwisata.  Misalnya  permasalahan  pariwisata  yang  kurangnya  perhatian  terhadap perlindungan  hukum  dan  keamanan.  Hal  ini  bukan  berarti  belum  adanya  aturan Undang-undang,  dan  lemahnya  struktur  hukum.  Tetapi  lebih  disebabkan  masih lemahnya  budaya  hukum.  yang  dalam  hal  ini  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat. Kesadaran  hukum  masyarakat  Indonesia  kian  hari  tidak  menjadi  lebih  baik  tetapi menjadi semakin menurun. 10
Selain  kebudayaan  hukum  masyarakat  Indonesia  yang  perlu  ditingkatkan  juga sangat penting dilaksanakan peningkatan keteladanan perilaku aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) dalam menegakkan hukum, dan juga meningkatkan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hukum. Selain itu perlu dukungan sarana dan prasarana  hukum,  pendidikan,  serta  pengawasan  yang  efektif  dan  efisien.  Penegakan hukum dalam hal pengelolaan pariwisata serta perlindungan hukum dan keamanan di lokasi pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak degradasi mutu pariwisata. Penegakan  hukum  administrasi  mempunyai  fungsi  sebagai  instrumen  pengendalian, pencegahan,  dan  penanggulangan  dari  tindak  kejahatan  atau  yang  dapat  merugikan pengguna jasa pariwisata.
Penegakan  hukum  melalui  mekanisme  perdata  dapat  memungkinkan  untuk pengajuan gugatan penggantian kerugian atas terjadinya perbuatan yang mengganggu keamanan pengguna jasa pariwisata yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan  hukum.  Berpokok  pangkal  pada  hak  dan  kewajiban  wisatawan,  dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seorang wisatawan dapat dikatakan  sebagai  konsumen  dibidang  pariwisata.  Sebagai  konsumen,  wisatawan mempunyai  hak-hak  yang  diatur  dalam  pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Undang-Undang  Kepariwisataan  dan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen dapat dijadikan rujukam untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan terhadap wisatawan harus dipertahankan,  sebab  tanpa  hal  itu  wisatawan  cenderung  tidak  akan  memilih  negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan kepariwisataan didalam negeri. Maka dari itu adanya perlindungan hukum  dikawasan  wisata  religi  disini  bukan  hanya  untuk  kepentingan  daripada wisatawan  itu  sendiri  tetapi  juga  untuk  kepentingan  daripada  pengelola  dalam mengelola pariwisata tersebut agar tidak ada orang-orang yang merasa dirugikan. 11
9 Wardiyanta, Metodologi Penelitian Pariwisata (Yogyakarta: ANDI, 2006).
10 Dewa  Gde  Rudy  &  I  Dewa  Ayu  Dwi  Mayasari,  “Prinsip-prinsip  Kepariwisataan  dan  Hak  Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan” (2019) 13:2 KERTHA WICAKSANA.
11 Made Metu Dhana, Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan (Paramita Surabaya, 2012).
Wisatawan adalah subjek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata. Wisatawanlah  yang  menentukan  maju  mundurnya  atau  suksesnya  tidak  dunia pariwisata. Untuk mensukseskan bidang kepariwisataan sangat diperlukan upaya atau langkah-langkah yang mengarah pada perlindungan hak-hak wisatawan. Dalam kontrak perlindungan  terhadap  wisatawan,  maka  hindari  dan  upayakan  yang  sifatnya pencegahan  terhadap  kemungkinan  adanya  gangguan  terhadap  wisatawan.  Adanya gangguan-gangguan terhadap wisatawan dapat menyebabkan wisatawan merasa tidak aman  dan  bahkan  terancam  baik  jiwanya  maupun  harta  benda  yang  dimilikinya. Wisatawan  dalam  hal  ini  perlu  dilindungi  dari  berbagai  macam  gangguan  yang  ada. Gangguan terhadap wisatawan bisa disebabkan karena adanya kerugian. Gangguan itu bisa terjadi saat ditempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat wisata, restoran, atau ditempat-tempat hiburan.
Selain itu gangguan bisa juga disebabkan karena adanya kegiatan dari masyarakat sekitar  yang  membuat  wisatawan  mengalami  kerugian.  Proses  pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada dan ini juga di dukung oleh pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada serta  peran  serta  masyarakat  dalam  iklim  keterbukaan  dan  demokratisasi  dan  juga menyadari  seberapa  penting  pariwisata  dalam  mempengaruhi  perkembangan  sebuah daerah,  daerah  dari  daerah  yang  miskin  menjadi  daerah  yang  maju  dan  berkembang. Pemberian kewenangan kepala pemerintah daerah yang maju dan berkembang. Daerah merupakan wujud pelaksanaan dari otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip otonomi secara luas, nyata dan bertanggug jawab.
Hal  ini  berarti  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan undang- undang.  Penyelenggara  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang, kewajiban  dan  tanggungjawabnya  serta  atas  kuasa  peraturan  perundang-undangan tingkat  daerah  atau  menetapkan  kebijakan  daerah  yang  dirumuskan  dalam  peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Peraturan perundang- undangan  tingkat  daerah  diartikan  sebagai  peraturan  perundangundangan  yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah atau salah satu  unsur  pemerintah  daerah  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundangan daerah.  Materi  muatan  perda  adalah  seluruh  materi  materi  muatan  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  penampung  dan mempertimbangkan ciri khas atau kondisi khusus daerah serta merupakan penjabaran lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Berdasarkan penjelasan tersebut, berkaitan dengan kepariwisataan, pada dasarnya daerah diberikan kewenangan untuk mengurusnya sendiri. Merujuk pada semangat otonomi daerah yang digariskan  Undangundang  No.  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah,  pada dasarnya dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan, pemerintah
daerah  dapat  membentuk  suatu  regulasi  berupa  Peraturan  daerah  yang  secara  umum mengatur mengenai perlindungan konsumen, khususnya wisatawan. 12
Peraturan daerah ini dapat dibentuk, sepanjang tidak bertentangan dengan asas peraturan  perundang-undangan.  Menyentuk  sektor  pariwisata,  Undang-undang kepariwisataaan  mengamanatkan  bahwa  kepariwisataan  merupakan  bagian  integral dari  pengembangunan  nasional  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terencana,  terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai  agama,  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat,  kelestarian  dan  mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka  langkah  strategis  selanjutnya  adalah  menjabarkan  dalam  serangkaian  kebijakan yang  tentunya  berikhtiar  untuk  mendorong,  memperkuat,  dan  menegakkan  konsep pengembangan  pariwisata  secara  berkelanjutan.  Dalam  tata  kelola  penyelenggaraan kepariwistawaan  hendaknya  mengacu  pada  konsep  pembangunan  pariwisata berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Kepariwisataan. 13 Pembangunan  dan  pengembangan  pariwista  haruslah  didasarkan  pada  kearifan local  dan  special  local  sense  yang  merefleksikan  keunikan  peninggalan  budaya  dan keunikan lingkungan. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi  basis  pengembangan  Kawasan  pariwisata.  Pengembangan  atraksi  wisata tambahan  yang  mengakar  pada  khasanah  budaya  local.  Memberikan  dukungan  dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memeberikan manfaat  positif  tetapi  sebaliknya  mengendalikan  dan  atau  menhentikan  aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas social  walaupun  disisi  lain  mampu  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Setiap masyarakat  mempunyai  hak  prioritas  menjadi  pekerja/buruh,  konsinyasi,  dan pengelolaan dalam bidang usaha pariwisata.
Dalam  konteks  pengelola  ini,  setiap  masyarakat  diberikan  hak  untuk mengusahakan  sumber  daya  yang  dimilikinya  dalam  bidang  usaha  pariwisata. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal, tetapi memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih dalam menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya. Dengan demikian setelah  melihat  secara  kasat  mata  yang  dilakukan  oleh  peneliti  maka  undang-undang kepariwisataan  ini  merupakan  menjadi  patokan  dasar  atau  patokan  umum  yang tentunya  diperkuat  dengan  peraturan-peraturan  di  bawah  peraturan  ini,  maksudnya adalah Undang-undang kepariwisataan ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat semata-mata  diterapkan  begitu  saja  karena  bersifat  umum  yang  tentunya  berbicara tentang asas-asas atau pemikiran-pemikiran dasar terkait dengan kepariwisataan. Maka dari itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri harus dikeluarkan sebagai peraturan khusus. jika Undang-undang ini merupakan Undang-Undang umum, maka  akan  menjadi  patokan  di  dalam  merumuskan  Peraturan  Daerah,  Peraturan
12 Ibid .
13 Wahab, supra note 2.
Pemerintah,  maupun  Peraturan  Menteri  di  mana  di  setiap  konsiderannya  pasti  akan menjadi  patokan  atau  pengingat  dalam  merumuskan  Undang-Undang  di  bawahnya yakni Undang-Undang kepariwisataan. Selanjutnya, bahwasanya implementasi undang- undang  Kepariwisataan  tidak  semata-mata  langsung  diterapkan  mutlak  begitu  saja tetapi tentunya ada peraturan hukum penunjang lainnya atau Undang-Undang khusus yang  melengkapi  guna  meningkatkan  keamanan  pengguna  jasa  pariwisata  Undang- Undang kepariwisataan dalam implementasinya mempunyai hakikat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan wisata yang tidak terlepas dengan asas-asas pemerintahan yang baik. 14
Aparat  penegak  hukum  tidak  menyampaikan  Undang-Undang  Pariwisata  ini jarang  disosialisasikan  kepada  masyarakat  dan  disposisinya  yaitu  terjadi  peralihan kewenangan sehingga menjadi tidak pasti dalam menanggulangi segala hal yang terkait dengan kepariwisataan. Peran masyarakat dalam upaya Implementasi Pasal 20 Huruf C Undang-Undang  Kepariwisataan  menyatakan  bahwa  “Setiap  wisatawan  berhak memperoleh  perlindungan  hukum  dan  keamanan”  sangat  mempengaruhi  dalam penerapan  Undang-Undang  tersebut,  karena  semakin  tinggi  peran  dan  kesadaran masyarakat  pengelola  wisata  akan  pelaksanakan  Undang-Undang  Kepariwisataan semakin  memudahkan  Pemerintah  dalam  menerapkan  dan  menegakkan  Undang- Undang tersebut guna memenuhi hak asasi masyarakat atas pengguna jasa pariwisata.
Selain  itu  sanksi  tegas  bagi  pengelola  wisata  yang  lalai  terhadap  keamanan pengguna jasa wisata bersama Pemerintah harus menanggung biaya ganti rugi atas yang timbul  nantinya  apabila  terjadi  korban  dari  kurangnya  keamanan  terhadap  pengguna jasa  pariwisata.  Masalah  penegakan  hukum  bukan  hanya  mengenai  tidak  patuhnya masyarakat terhadap Undang-Undang yang telah di tetapkan Pemerintah. Namun, dapat saja bermula dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak sesuai, kemudian peraturan yang ditetapkan Pemerintah yang tidak mencakup nilai-nilai yang ideal dalam formula yang tepat, dan setiap pengusaha hanya mengikuti keinginannya masingmasing tanpa menjaga kenyamanan dan keamanan dalam berwisata.
Sumbangsih  gagasan  berfikir  dari  penulis  disini  yaitu  dikarenakan  melihat  dari masih  banyaknya  wisata  religi  yang  belum  dikelola  berdasarkan  Undang-Undang Kepariwisataan. Dan dalam pengelolaannya pun belum terdapat perlindungan hukum yang maksimal. dan daripada itu pengelolaan dari Pemerintah Daerah pun juga sangat kurang, sehingga wisata religi tersebut hampir terbengkalai tidak terurus dengan baik. Permasalahan pun datang jikalau ada wisatawan yang mengalami kerugian maka dalam pertanggungjawaban pun bingung dikarenakan untuk wisata tersebut pun belum ada pengelolanya  dan  dari  pemerintah  daerah  pun  seperti  tidak  ingin  ikutcamput  dalam pertanggungjawaban  tersebut.  Maka  dari  itu  urgenitas  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah daerah atau dinas kepariwisataan setempat sangat diperlukan agar dalam
14 Simatupang, supra note 8.
pengelolaan  serta  perlindungan  hukum  dikawasan  wisata  religi  bisa  di  awasi  dan berjalan sebaik mungkin serta sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataan.

## III. PENUTUP
Pemerintah  Daerah  masih  bersifat  pragmatis  dalam  usaha  menggali  pendapatan  asli daerah dalam bidang kepariwisataan, yaitu dengan berusaha mendapatkan keuntungan sebesarnya  melalui  pembentukan  perusahaan  daerah  maupun  dengan  penarikan retribusi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa negara telah mengembangkan  pariwisata  dengan  konsep  halal  tourism  tetapi  belum  optimal  dan komprehensif  karena  belum  adanya  regulasi,  keterbatasan  fasilitas  dan  aksebilitas wisata.  Oleh  karena  itu,  negara  pemegang  kekuasaan  harus  mampu  berperan  sebagai regulator,  fasilitator,  akselerator  dalam  pengembangan  halal  tourism.  Pertama,  Peran negara  sebagai  regulator  yaitu  mengembangkan  sistem  pariwisata  dengan  menyusun pengaturan  hukum  kepariwisataan  syariah  sebagai  landasan  yuridis  bagi  pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, dalam melindungi wisatawan muslim berdasarkan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum dan keseimbangan.
Melalui instrumen hukum yang responsif dan progresif diharapkan setiap produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan halal tourism akan menjadi pijakan dalam pengembangan pariwisata dengan konsep religi tourism. Kedua, Peran negara sebagai akselerator yaitu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana, transportasi wisata berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, Peran negara sebagai fasilitator, yaitu  menyediakan  fasilitas,  produk  dan  jasa  dengan  konsep  religi  tourism  demi menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. Potensi dan peluang sektor pariwisata  religi  tentunya  harus  dibarengi  dengan  pembangunan  instrument  hukum yang  memadai  dan  mengatur  secara  jelas  dan  komprehensif,  terutama  pada  aspek perlindungan  hukum  wisatawan  yang  menyangkut  pemenuhan  hak  dan  kepentingan wisatawan,  seperti  adanya  jaminan  ketentuan  mengenai  standarisasi  fasilitas  serta perlindungan hukum dalam pengembangan wisata religi tersebut.
Semestinya  Pemerintah  daerah  ataupun  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  setempat sudah  mempunyai  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengelolaan  pariwisata tersebut. Agar adanya kerugian-kerugian dari wisatawan yang berkunjung bisa teratasi sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ada.  Tetapi  jikalau  dalam  pengelolaan  tersebut belum  diimbangi  dengan  peraturan  yang  jelas  maka  dalam  pengelolaan  pariwisata tersebut akan mengalami ketimpangan dalam pertanggung jawaban kepada wisatawan. Meskipun belum terdapat peraturan yang jelas dan komprehensif dalam menjalankan kegaitan pariwisata religi tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada wisatawan terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang bisa dijadikan alternative pijakan dalam konteks pemanfaatan produk dan  jasa  pariwisata  religi  oleh  wisatawan,  diantaranya  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UndangUndang Kepariwisataan.
Maka  perlindungan  hukum  wisatawan  menjadi  demikian  penting  untuk diperhatikan  Seorang  wisatawan  yang  berkunjung  dan  berada  di  suatu  negara  tujuan wisata  sangat  mungkin  mengalami  kejadian  atau  peristiwa  yang  membahayakan
keselamatan  dan  keamanan  harta  benda  maupun  jiwanya.  Tindakan  pencurian, perampokan,  penipuan,  dan  perlakuan  tidak  adil  lainnya  bisa  saja  dialami  oleh wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisatanya. Apabila seorang wisatawan mengalami  kejadian-kejadian  tersebut,  maka  seorang  wisatawan  akan  merasa hakhaknya  tidak  terlindungi.  Hal  ini  tentunya  mengganggu  kenyamanan  perjalanan wisata. Atas kejadian yang dialami tersebut, setiap wisatawan berhak untuk meminta dan  mendapat  perlindungan  dari  suatu  negara  yang  mereka  kunjungi.  Perlindungan tersebut  mempunyai  arti  perlindungan  atas  ke-nyamanan  dan  keselamatan  baik  jiwa, harta, maupun martabatnya. Mengenai hak serta perlindungan hukum dan keamanan wisatawan  dalam  Pasal  20  Undangundang  tentang  Kepariwisataan  diatur  sebagai berikut:  Setiap  wisatawan  berhak  memperoleh:  informasi  yang  akurat  mengenai  daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlin-dungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
Dalam  ketentuan  pasal  20  Undang-Undang  Kepariwisataan  tersebut  di  atas, bahwa  wisatawan  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  dan keamanan,  perlindungan  hak  pribadi  dan  perlindungan  asuransi  untuk  kegiatan pariwisata  yang  berisiko  tinggi.  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban menyediakan  informasi  kepariwisataan,  perlindungan  hukum,  serta  keamanan  dan keselamatan  kepada  wisatawan.  Upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan keamanan  wisatawan  melibatkan  tidak  saja  pemerintah,  tetapi  juga  pengusaha pariwisata.  Keterlibatan  pengusaha  pariwisata  untuk  ikut  bertanggungjawab melindungi  wisatawan  adalah  logis  mengingat  yang  bersangkutan  ikut  menikmati keuntungan  atas  hadirnya  wisatawan.  Maju  mundurnya  kegiatan  usaha/bisnis pariwisata  yang  dijalankan  sangat  tergantung  kepada  tingkat  kunjungan  wisatawan. Dengan  adanya  penyelenggaraan  tersebut  dapat  meminimalisir  pengelola  pariwisata yang tidak patuh terhadap Undangundang, sehingga daya tampung dan daya dukung pariwisata menjadi lebih maksimal dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen pariwisata di Kabupaten Malang hendaknya dapat menjabarkan ketentuan  tersebut  dalam  Peraturan  Daerah  serta  melaksanakan  ketentuan  tersebut secara  konsekuen  dalam  rangka  penegakan  hukum  di  bidang  pariwisata.  Selain  itu, untuk para konsumen/ wisatawan harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan wisata dengan  cara  mematuhi  instruksi/peraturan  dari  pemandu  agar  terhindar  dari  hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## III. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulsyani, Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan Pariwisata (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
Dhana,  Made  Metu, Perlindungan  Hukum  dan  Keamanan  Terhadap  Wisatawan (Paramita Surabaya).
Gelgel, I Putu, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya (Refika Aditama, 2009).
Manan,  Bagir  et  al, Hukum  Kepariwisataan  &  Negara  Kesejahteraan  (Antara  Kebijakan  dan Pluralisme Lokal) , cet ke i ed (Surakarta: Halaman Moeka Publising). Prihantoro,  Dkk,  Marsono  Fahmi, Dampak  Pariwisata  Religi  Kawasan  Masjid  Sunan  Kudus, Terhadap  Ekonomi,  Lingkungan,  dan  Sosial  Budaya (Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada University Press).
Simatupang, Violetta, Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia (PT. Alumni Band, 2009). Suwantoro, Gamal, Dasar-dasar Pariwisata (Yogyakarta: ANDI OFFSET). Wahab, Salah, Manajemen Kepariwisataan (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003). Wardiyanta, Metodologi Penelitian Pariwisata (Yogyakarta: ANDI, 2006).

## Jurnal:
Rudy, Dewa Gede & I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Prinsip-prinsip Kepariwisataan dan Hak  Prioritas  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Pariwisata  berdasarkan  Undang- Undang Kepariwisataan” (2019) 13:2 KERTHA WICAKSANA.