## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.916

## Implementasi Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Herma Yanti 1 , Maryati 2 , Andika Yusriansyah 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi Correspondence email: hermayanti67@gmail.com, maryati@unbari.ac.id, andhikayusriansyah@gmail.com
Abstrak. Pembinaan  terhadap  narapidana  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  proses  penting  dalam  membentuk kepribadian  sekaligus  memberikan  bekal  keterampilan  agar  tujuan  pembinaan  yang  ditetapkan  dapat  diwujudkan.  Untuk  itu kegiatan  pembinaan  tersebut  perlu  dilakukan  secara  optimal  sesuai  pola  pembinaan  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri Kehakiman  Nomor  M.02-PK.04.10  Tahun  1990,  yang  meliputi  pembinaan  kepribadian  maupun  pembinaan  keterampilan. Mengingat sangat banyaknya  jumlah  narapidana  yang ditampung pada Lembaag Kelas IIA Jambi,  maka penelitian ini  bertujuan untuk  membahas  tentang  bagaimana  implementasi  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  keterampilan  terhadap  narapidana tersebut serta faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi pelaksanaannya. Karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan socio  legal  research .  Untuk  mendapatkan  data  lapangan  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  beberapa  responden  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  yang  dianggap  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa implementasi pembinaan tersebut belum optimal dilakukan. Selain faktor utama jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas Lembaga  Pemasyarakatan  sehingga  berpengaruh  pada  ketersediaan  fasilitas  pembinaan,  juga  dipengaruhi  faktor  sumber  daya petugas, dan tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya yang dilibatkan dalam memberikan materi-materi pada beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan.
Kata kunci : Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan
Abstract. Guidance of prisoners in Correctional Institutions is an important process in shaping personality as well as providing skills so that the stated coaching goals can be realized. For this reason, these coaching activities need to be carried out optimally according to the pattern of coaching as stipulated in the Decree of the Minister of Justice Number M.02-PK.04.10 of 1990, which includes personality development and  skills development. Considering the large number of prisoners  who are accommodated in the  Jambi  Class  IIA  Institute,  this  study  aims  to  discuss  how  the  implementation  of  personality  development  and  skills development for these prisoners and other factors that also influence its implementation. Therefore, this study uses a socio legal research approach. To obtain field data, it was conducted through interviews with several correctional officers respondents who were considered relevant to the problem being  studied. From the results of the study, it is known that the implementation of the guidance has not been optimally carried out. In addition to the main factor, the number of prisoners that far exceeds the capacity of the Correctional Institution so that it affects the availability of coaching facilities, it is also influenced by the staff's resource factor, and  no less  important  is  the  quality  of the  resources  involved  in providing materials  for  some  of the  coaching activities carried out.

## Keywords: Guidance, Prisoners, Correctional Institution

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  negara  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi masyarakat sesuai amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kesejahteraan yang dicita-citakan tersebut tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan bidang ekonomi, melainkan meliputi berbagai aspek kehidupan baik mental maupun spiritual bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali warga negara yang telah berstatus sebagai  narapidana  akibat  berbagai  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  diberi  tanggung jawab untuk melakukan proses pembinaan melalui Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  sebagai  institusi  pemerintah  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi manusia  memiliki  tugas  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana.  Melalui  pembinaan  tersebut,  Lapas  berperan penting  dalam  mewujudkan  tujuan  pembinaan.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  menegaskan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka membentuk  warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari  kesalahan, memperbaiki diri dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Di  samping  bertujuan  untuk  mengembalikan  warga  binaan  menjadi  warga  yang  baik,  sistem  pemasyarakatan juga  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga  binaan
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga

## Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 1 .
Guna menindaklanjuti  ketentuan  undang-undang di atas, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  menentukan  bahwa  pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai aspek kegiatan meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai.
Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lapas diharapkan dapat mencapai tujuan  resosialisasi  dan  rehabilitasi  pelaku  tindak  pidana/narapidana,  sehingga  dapat  menekan  kejahatan  dan  pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) 2 .
Sebagai  pedoman  dalam  pembinaan  tersebut  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.02- PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana,  yang  terdiri  dari  berbagai  aspek  meliputi  pembinaan kepribadian  dan  pembinaan  keterampilan.  Pembinaan  kepribadian  meliputi  lima  bidang  yaitu  pembinaan  kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan  kemampuan intelektual, pembinaan  kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kepribadian meliputi empat bidang  yaitu  keterampilan  usaha  mandiri,  keterampilan  untuk  mendukung  usaha  industri  kecil,  keterampilan  sesuai bakat dan minat masing-masing serta keterampilan guna mendukung usaha industri dengan teknologi.
Berbagai  aspek  tersebut  perlu  diimplementasikan  secara  optimal  agar  tujuan  pembinaan  yang  telah  ditetapkan dapat terwujud. Namun pada Lapas Klas II A Jambi dengan jumlah narapidana yang sangat banyak yaitu 1.256 orang sedangkan daya tampungnya hanya 417 orang, tentunya akan sulit dilaksanakan secara optimal. Mengingat pembinaan tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dilakukan,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang bagaimanakah implementasi pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODE
Sesuai  dengan  masalah  penelitian,  dalam  penelitian  ini  lebih  ditekankan  pada  data  primer  di  lapangan,  maka tipe penelitian ini lebih bersifat yuridis empiris dengan pendekatan Socio-Legal Research. Dalam hal ini yaitu melihat implementasi ketentuan hukum terkait dengan pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan,  dan  lebih  khususnya  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
Sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan beberapa responden petugas  Lapas  Kelas  IIA  Jambi  yang  dianggap  memahami  pelaksanaan  pembinaan  narapidana.  Sedangkan  sumber data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan narapidana, berbagai buku  literatur  berupa  jurnal,  dan  juga  Tesis.  Data-data  penelitian  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara,  serta studi  dokumen.  Data-data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk  uraian-uraian dengan  metode  deskriptif  analitis  dengan  mengacu  peraturan  perundang-undangan  yang  dikemukakan  sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang fakta  yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembinaan  dalam  upaya  mengembalikan  narapidana  menjadi  manusia  yang  baik  menjadi  sangat  penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau  spiritual  saja, melainkan  keduanya  harus berjalan dengan  seimbang, ini merupakan  hal-hal  pokok  yang  menunjang  warga  binaan  mudah  dalam  menjalani  kehidupannya  setelah  selesai menjalani  masa  pidana 3 .  Oleh  karena  itu  pembinaan  perlu  dilakukan  dalam  berbagai  aspek  sebagaimana  ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, yang mencakup  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  keterampilan.  Pembinaan  kepribadian  diarahkan  pada  pembinaan mental  dan  watak  agar  warga  binaan  menjadi  manusia  seutuhnya,  bertaqwa  dan  bertanggung  jawab  kepada  diri sendiri,  keluarga  dan  masyarakat.  Sedangkan  pembinaan  keterampilan  diarahkan  pada  pembinaan  bakat  dan
1 Adi  Sujatno, Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  Membangun  Manusia  Mandiri ,  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, halaman 21
2 Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 98
3 Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Rangka  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia ,  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol.1,  No.6,  hal.  1, diakses pada 5/4/2021, Pukul 16.18 WIB.
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung  jawab.  Keduanya  perlu  diimplementasikan  dengan  seimbang,  agar  tujuan  yang  ditetapkan  bisa diwujudkan.

## Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  terhadap  Warga  Binaan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Jambi
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Lapas  Klas  IIA  Jambi  sampai  tanggal  18  April  2022  menampung sebanyak 1.256 orang narapidana, sementara kapasitas Lapas hanya 417 orang. Dalam hal ini implementasi kegiatan pembinaan  kepribadian  pada  masing-masing  bidang  sebagaimana  ditentukan  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang telah dilakukan Lapas Klas II A Jambi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pembinaan kesadaran beragama
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan Narapidana,  pembinaan  ini  diarahkan  untuk  meneguhkan  iman  narapidana  agar  dapat  menyadari  kesalahan- kesalahan  yang  dilakukan  serta  akibat  dari  kesalahan  tersebut.  Untuk  mengimplementasikannya,  Lapas  Klas  IIA Jambi  melaksanakan  program  siraman  rohani  sesuai  dengan  agama  yang  dianut  warga  binaan.  adapun  jumlah penganut agama pada Lapas berdasarkan data yaitu, yang agama yang dianut yaitu Islam (1.201 orang), Budha (17 orang), Katolik ( 4 orang) dan Protestan (34 orang).
Mengingat  narapidana  yang  beragama  Islam  jumlahnya  paling  banyak,  kegiataan  keagamaan  dilaksanakan setiap  hari  dari  hari  Senin  sampai  Sabtu  melalui  berbagai  kegiatan,  diantaranya  yaitu  melakukan  kegiatan  kajian keagamaan yang diadakan setiap hari Senin sampai Kamis dengan penceramah yang dipilih pihak Lapas Klas II A Jambi  dari  warga  binaan  yang  memiliki  pengetahuan  agama.  Karena  keterbatasan  Mesjid,  kegiatan  ini  dilakukan secara  keliling  ke  blok-  blok  warga  binaan  secara  bergiliran  yang  dijadwalkan  hingga  jam  10.30  setiap  harinya. Berikutnya ada juga ada kegiatan yang dilakukan di dalam masjid yaitu belajar mengaji Iqro dan Alquran, dengan guru  mengaji  yang  juga  dipilih  pihak  Lapas  dari  warga  binaan  yang  memiliki  kemampuan  mengaji  Alquran, dilaksanakan  di  bawah  pengawasan  petugas  Lapas.  Kegiatan  ini  dilakukan  secara  bergantian  untuk  2  blok  dalam sehari.
Pada setiap hari Jumat dari pagi diisi dengan kegiatan amaliyah Jumat melalui acara yasinan, tahlil serta doa bersama,  kemudian  pelaksanaan  Shalat  Jumat  berjamaah.  Kemudian  hari  sabtu  selain  juga  diisi  dengan  kegiatan kajian  keagamaan  atau  taklim  pagi,  juga  kegiatan  peminatan  dengan  belajar  tilawah  Quran  dan  Adzan  dan  juga sholat.
Selain  kegiatan-kegiatan  yang  telah  terprogram  tersebut,  pembinaan  keagamaan  ini  juga  dilakukan  dengan pelaksanaan kewajiban sholat setiap harinya, melalui pelaksanaan shalat zuhur dan sholat  ashar secara berjamaah bagi  semua  warga  binaan  di  dalam  masjid  Lapas,  sedangkan  untuk  sholat  subuh,  maghrib  dan  Isya  dilaksanakan berjamaah pada blok masing-masing dengan dipantau oleh petugas melalui ketua blok masing-masing. Selain itu, untuk  menanamkan  kesadaran  dan  meneguhkan  iman  warga  binaan  pada  setiap  bulan  Ramadhan,  diadakan kegiatan pesantren kilat dengan memberikan  kegiatan pembekalan seperti mengaji, belajar muadzin, mengadakan sholat  tarawih  berjamaah  secara  bergiliran  pada  setiap  blok-blok  hunian  warga  binaan.  pelaksanaan  kegiatan tersebut dengan didampingi oleh petugas di bawah pengawasan pejabat Lapas.
Untuk narapidana yang beragama Budha dilaksanakan kegiatan ibadah (meditasi) setiap hari di Vihara yang tersedia  dalam  Lapas  Kelas  II  Jambi.  Selain  itu  pada  hari  Jumat  diadakan  kegiatan  kebaktian  dari  pukul  09.00 WIB-11.00 WIB pagi dengan mengundang pihak dari luar Lapas melalui kerjasama dengan Kementerian Agama. Kebaktian  ini  juga  diadakan  pada  hari-hari  besar  agama  Budha.  Begitu  juga  untuk  narapidana  yang  beragama Kristen,  kegiatan  kerohanian  dilaksanakan  setiap  hari  Minggu,  Senin  dan  Kamis  dengan  pelaksanaan  kegiatan ibadah, sharing dan pendalaman Alkitab dengan mendatangkan pihak dari luar Lapas.
Melalui  program  kerohanian  yang  dilakukan  tersebut  diharapkan  narapidana  dapat  menjalankan  kewajiban beragama dengan penuh kesadaran agar memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya, Namun mengingat jumlah  narapidana  yang  sangat  banyak  dan  melebihi  kapasitas  Lapas  terutama  yang  beragama  Islam,  beberapa kegiatan keagamaan harus dilakukan secara bergiliran pada masing-masing blok. Begitu juga dengan penceramah agama yang lebih mengandalkan penceramah dari warga binaan itu sendiri, tentunya dengan berbagai keterbatasan menjadi  kurang berkompeten.  Sedangkan untuk penceramah agama yang berasal dari luar Lapas, biasanya  hanya pada hari-hari tertentu seperti pada pelaksanaan hari-hari besar keagamaan. Hal ini tentunya menyebabkan bahwa pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama belum dapat dilakukan secara optimal.
2. Pembinaan berbangsa dan bernegara
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan Narapidana,  pembinaan  ini  diperlukan  untuk  menanamkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  diri  narapidana, menanamkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk berbakti terhadap bangsa dan negara.
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga

## Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Adapun  implementasi  kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  warga  binaan  Lapas  Kelas  II  A  Jambi  yaitu melaksanakan pelatihan kepramukaan bagi narapidana dengan kriteria tertentu, yaitu menjalani hukuman di bawah 5 (lima) tahun dan berumur paling tinggi 40 tahun. Kegiatan ini tidak diwajibkan tetapi diikuti berdasarkan minat narapidana  sendiri,  karena  itu  pesertanya  hanya  berkisar  25  orang  warga  binaan.  Kegiatan  latihan  kepramukaan dilakukan setiap hari Jumat dan semua pesertanya juga menggunakan atribut lengkap kepramukaan seperti halnya pelaksanaan pendidikan kepramukaan pada umumnya. Kegiatan tersebut dilakukan di bawah pengawasan petugas dan Pejabat Lapas Klas  IIA Jambi. Namun  sejak adanya Pandemi Covid 19, kegiatan kepramukaan ini  tidak lagi dilaksanakan.
Selain  itu,  Kegiatan  lainnya  terkait  dengan  pembinaan  ini  biasanya  juga  dilaksanakan  melalui  kegiatan- kegiatan  yang  diadakan  pada  peringatan  hari-hari  besar  kenegaraan  seperti  peringatan  hari  kemerdekaan  setiap tanggal  17  Agustus  dan  juga  peringatan  hari  Lembaga  Pemasyarakatan,  seperti  mengikuti  pelaksanaan  upacara maupun rangkaian kegiatan yang diadakan di dalamnya.
Dari  berbagai  kegiatan  tersebut,  kegiatan  pembinaan  melalui  latihan  kepramukaan  merupakan  bentuk kegiatan  yang  lebih  konkrit  dalam  menanamkan  kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  bangsa  dan negara  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila.  Namun  sangat  disayangkan  peserta  kegiatan  ini  hanya  diikuti  oleh sebagian kecil saja, dan semenjak Pandemi Covid 19 kegiatan pelatihan tersebut juga tidak lagi dilaksanakan.
Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa implementasi kegiatan dalam bidang ini juga terlihat belum optimal,  karena  kegiatan  konkrit  yang  terkait  dengan  bidang  ini  terlihat  masih  minim  dan  tidak  berkelanjutan. Seperti  dalam  pelaksanaan  kegiatan  kepramukaan,  selain  pesertanya  sangat  sedikit,  kegiatan  ini  juga  tidak dilaksanakan  secara  berkelanjutan.  Program  ini  sebenarnya  dapat  menjadi  salah  satu  program  yang  perlu diandalkan  dan  perlu  memberikan  dorongan  bagi  narapidana  untuk  mengikuti  kegiatan  tersebut  karena  akan dampak positifnya  akan lebih terlihat untuk  mewujudkan  kesadaran  akan  hak dan tanggung jawab sebagai  warga negara, kedisiplinan, sikap-sikap bela negara dan sebagainya.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman  Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 pembinaan ini dilakukan untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  pengetahuan  narapidana  baik  melalui  pendidikan  formal  maupun  informal guna menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan yang diberikan dalam masa pembinaan.
Implementasinya  pada  narapidana  Lapas  Klas  IIA  Jambi  yaitu  pengadaan  perpustakaan  keliling  yang diadakan  setiap  hari  Senin-Jumat,  melalui  kerjasama  dengan  Dinas  Perpustakaan  Kota  Jambi,  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  membaca  bagi  narapidana  yang  berminat.  Kegiatan  ini  terutama  ditujukan  bagi  narapidana yang belum dapat memenuhi pendidikan formal. Dalam hal ini narapidana juga boleh meminjam buku-buku yang diperlukan  untuk  dibawa  ke  dalam  kamar  narapidana.  Selain  itu,  sarana  lainnya  yang  disediakan  dalam mengimplementasikan  pembinaan  kecerdasan  warga  binaan  yaitu  melalui  penyediaan  sarana  untuk  mendapatkan berbagai informasi baik melalui menyediakan Televisi di masing-masing blok tahanan yang berjumlah 9 blok, serta media koran Jambi Tribun.
Implementasi  lainnya,  yaitu  terhadap  narapidana  yang  berminat  juga  diadakan  kegiatan  belajar  melalui kursus  Bahasa  Inggris,  untuk  ini  pengajarnya  dipilih  pihak  Lapas  dari  warga  binaan  yang  memiliki  kemampuan berbahasa  Inggris.  Dan  juga  ada  kegiatan  belajar  Bahasa  Arab  yang  diajarkan  juga  oleh  warga  binaan  yang memiliki kemampuan Bahasa Arab. Dalam hal ini Lapas Klas II A Jambi memfasilitasi dengan menyediakan ruang belajar  yang  memadai  bagi  peserta.  Kegiatan  tersebut  diadakan  hari  Senin  dan  Jumat  pada  pukul  08.00  WIB sampai 11.00 WIB.
Peseta  yang  mengikuti  kegiatan  belajar  tersebut,  diharuskan  mengisi  absensi  kehadiran.  Setelah  selesai mengikuti kegiatan diberikan surat keterangan, dan surat keterangan tersebut kemudian dijadikan salah satu syarat dalam pengurusan keperluan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan juga untuk pengurusan mengikuti program integrasi diri dengan masyarakat.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  implementasi  pembinaan  dalam  mewujudkan  kemampuan  intelektual terhadap  narapidana  Lapas  Kelas  IIA  Jambi  yang  dilaksanakan  yaitu  melalui  pendidikan  non  formal  dengan menyediakan  fasilitas  belajar  dan  sarana  untuk  memperoleh  informasi  serta  melalui  pemberian  dorongan  bagi narapidana  untuk  mengikuti  berbagai  kegiatan  belajar  dengan  menjadikan  surat  keterangan  mengikuti  kegiatan untuk  syarat  pengurusan  mendapatkan  hak-hak  sebagai  warga  binaan.  Kegiatan  ini  pun  dilihat  dari  kuantitas kegiatan yang dilakukan juga terlihat masih minim, begitu juga sumber daya yang memberikan materi pendidikan, lagi-lagi  juga  hanya  mengandalkan  dari  kemampuan  yang  ada  dari  narapidana  yang  ada  di  dalam  Lapas.  Hal  ini tentunya juga menunjukkan masih kurang optimalnya tugas pembinaan yang dilakukan.
4. Pembinaan Kesadaran Hukum
Pembinaan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, dilakukan agar  warga  binaan  memiliki  kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  sebagai  anggota  masyarakat,  taat  dan  patuh
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
terhadap  berbagai  aturan  hukum  guna  terwujudnya  tujuan  hukum  itu  sendiri,  yang  diberikan  melalui  kegiatan penyuluhan hukum.
Kegiatan penyuluhan  hukum ini telah diimplementasikan terhadap warga binaan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas  II  A  Jambi  yang  diberikan  oleh  berbagai  institusi  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar  institusi. Dari  dalam,  penyuluhan  hukum  ini  biasanya  diberikan  oleh  Divisi  Pelayanan  Hukum  Kanwil  Kemenkumham Jambi, sedangkan institusi lainnya yaitu dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dan  juga  dari  BKKBN  Provinsi  Jambi.  Adapun  materi-materi  yang  biasa  diberikan  yaitu  terkait  dengan  masalah narkoba,  HIV/AIDS  dan  berbagai  masalah  kriminal  lainnya.  Materi-materi  yang  disampaikan  dapat  dikatakan persoalan  penting  yang  perlu  disampaikan  terhadap  warga  binaan,  mengingat  masalah-masalah  tersebut  sangat rentan  terjadi  di  Lapas,  sehingga  perlu  dicegah  melalui  penanaman  kesadaran  hukum  dari  warga  binaan  tentang dampak-dampak negatifnya.
Kegiatan  ini  biasanya  rutin  dilakukan  setiap  tahunnya  sebanyak  4  hingga  5  kali  dalam  setahun.  Untuk pelaksanaannya, warga binaan narapidana dikumpulkan di aula pertemuan yang ada pada Lapas Kelas II A Jambi. Namun  dari  informasi  yang  diperoleh  diketahui  bahwa  mengingat  kapasitas  aula  yang  terbatas,  dalam pelaksanaannya  tidak  bisa  diikuti  semua  narapidana,  untuk  itu  ditunjuk  perwakilan  dari  masing-masing  blok, biasanya  1  blok  diwakili  30  orang  warga  binaan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  implementasi  pembinaan  untuk mewujudkan kesadaran hukum warga binaan belum optimal dilakukan.
5. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat
Pembinaan ini pada prinsipnya bertujuan mempersiapkan warga binaan agar setelah selesai menjalani masa pembinaan  dapat  dengan  mudah  diterima  kembali  oleh  masyarakat.  Untuk  itu  terhadap  warga  binaan  perlu ditanamkan sifat-sifat positif baik sikap individual melalui kegiatan ibadah maupun sikap sosial melalui kegiatan- kegiatan sosial seperti kegiatan gotong royong.
Untuk  hal  ini,  implementasinya  pada  Lapas  Kelas  IIA  Jambi  sangat  terkait  dengan  program  lainnya, terutama  dengan  program  keagamaan  seperti  pelaksanaan  shalat  berjamaah  yang  dilaksanakan  setiap  hari,  akan mendorong warga binaan menjadi rajin beribadah dan menjadi terbiasa menjalankannya hingga kembali ke tengah- tengan  masyarakat.  Kebiasaan  tersebut  merupakan  salah  satu  faktor  warga  binaan  dapat  diterima  dengan  mudah diterima ketika nantinya berbaur kembali dengan masyarakat luar.
Di bidang sosial, implementasinya yaitu dengan mewajibkan semua warga binaan ikut serta dalam kegiatan gotong  royong  yang  diadakan  setiap  hari  Jumat  pagi  di  bawah  koordinir  langsung  oleh  petugas  Lapas  yang bertugas.  Kemudian  untuk  warga  binaan  tindak  pidana  umum  yang  telah  memenuhi  persyaratan  seperti berkelakuan  baik,  asal  usul  keluarganya  jelas  diperbolehkan  ikut  melaksanakan  kegiatan  gotong  royong membersihkan parit yang di luar pagar Lapas. Melalui kegiatan-kegiatan sosial baik di dalam maupun di luar Lapas yang telah dijalankan, akan membuat warga binaan terbiasa berinteraksi kembali di tengah masyarakat.
Implementasi  lainnya  yaitu  bagi  warga  binaan  yang  telah  memenuhi  persyaratan  dan  adanya  usulan  dari Wali  Pemasyarakatan,  dijadikan  sebagai  Tamping  atau  tahanan  pendamping  narapidana.  Tamping  ini  dipercaya dan  dipekerjakan  di  dalam  Lapas,  ada  yang  di  bagian  administrasi  dan  ada  juga  yang  di  bagian  keamanan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah warga binaan  yang sudah menjadi  Tamping pada Lapas Kelas  IIA Jambi juga cukup banyak, sekitar 50 orang warga binaan.
Sebelum  adanya  pandemi  Covid,  pada  Lapas  Kelas  IIA  Jambi  juga  sudah  menerapkan  program  asimilasi untuk membaurkan warga binaan dengan masyarakat luar dengan memberikan kesempatan untuk bekerja di tempat asal sebelum menjadi narapidana. Namun sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2021 program ini tidak lagi diterapkan, selain  karena  juga  ketentuan  terkait  yang  menjadi  penghambatnya.  Pada  tahun  2022  ini  rencananya  baru  akan diterapkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari berbagai program yang dilakukan dalam bidang ini menunjukkan bahwa pembinaan integrasi diri bagi narapidana  kelas  IIA  Jambi  dapat  dikatakan  telah  diimplementasikan  dengan  baik,  meskipun  ada  salah  satu  satu program (asimilasi) yang terkendala dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan  uraian  diatas  menggambarkan  bahwa  implementasi  dari  berbagai  program  pembinaan kepribadian  sebagaimana  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990 tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana  pada  Lapas  Kelas  II  Jambi  telah  diwujudkan  melalui  berbagai  program- program  kegiatan  pada  masing-masing  masing-masing  bidang  yang  ditentukan,  meskipun  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal  karena  adanya  berbagai  keterbatasan  pada  Lapas.  Dari  berbagai  bidang  tersebut, implementasi kegiatan dalam rangka pembinaan kesadaran beragama terlihat lebih menonjol dibandingkan bidang- bidang lainnya. Hal ini perlu diapresiasi karena pembinaan kesadaran beragama dapat dikatakan sebagai dasar atau pondasi dalam mewujudkan kepribadian warga binaan agar dapat kembali menjadi manusia yang baik untuk dapat kembali diterima dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan pembinaan bidang-bidang lainnya seharusnya perlu lebih ditingkatkan.
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga

## Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

## Implementasi Pembinaan Keterampilan pada Warga Binaan Kelas IIA Jambi
Implementasi pembinaan keterampilan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana  menjadi  bagian  penting  untuk membekali  warga  binaan  untuk  kehidupan  setelah  masa  pembinaan.  Adapun  implementasi  dalam  pembinaan keterampilan ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pembinaan Keterampilan untuk Mendukung Usaha Mandiri.
Mengacu  pada  ketentuannya,  pembinaan  ini  berkaitan  dengan  keterampilan  terkait  dengan  bidang  usaha rumah  tangga.  Beberapa  kegiatan  yang  terkait  dengan  implementasinya  terhadap  warga  binaan  narapidana  Kelas IIA Jambi berdasarkan informasi yang diperoleh yaitu pembibitan ikan lele dan tanaman hidroponik. Untuk itu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi telah disediakan beberapa kolam untuk media pembibitan ikan lele dan media untuk tanaman hidroponik untuk kegiatan pembinaan. Keterampilan lainnya yang terkait dengan bidang ini yaitu  pengembangan  jamur  tiram,  keterampilan  menjahit,  keterampilan  pangkas  rambut  dan  juga  usaha  laundry. Untuk pelatih berbagai kegiatan keterampilan ini bekerja sama dengan pihak luar, yaitu balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi.
2. Pembinaan Keterampilan Untuk Mendukung Usaha-Usaha Industri Kecil.
Pembinaan  keterampilan  ini  berdasarkan  ketentuan  pada  prinsipnya  merupakan  pembinaan  yang  berkaitan pengolahan bahan mentah pertanian dan bahan alam menjadi setengah jadi dan jadi. Adapun implementasinya pada Lapas  Kelas  II  A  Jambi  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  yaitu  kegiatan  pelatihan  pertukangan  kayu/mebel, keterampilan membuat roti. Selain itu baru-baru ini Lapas Klas II A Jambi juga bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi untuk memberikan keterampilan instalasi  AC dan pengelasan dengan mendatangkan instruktur dari luar. Dari pembinaan keterampilan yang diberikan tersebut diharapkan juga dapat membekali warga binaan dengan berbagai keahlian sesuai dengan bakat dan minat warga binaan.
3. Pembinaan Keterampilan yang dikembangkan Sesuai dengan Bakat
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembinaan ini di implementasi terhadap warga binaan yang memiliki bakat seni dan olahraga  untuk diasah kemampuannya melalui  kegiatan latihan. Untuk bakat  seni, pelatihnya  juga dengan  memberdayakan  warga  binaan  yang  pandai  memainkan  alat  musik.  Waktu  latihan  juga  sudah  terjadwal setiap  harinya,  dan  dilaksanakan  di  bawah  pengawasan  petugas  Lapas.  Warga  binaan  yang  mempunyai  bakat inipun  biasanya  juga  diberdayakan  untuk  mengisi  acara-acara  tertentu  yang  diadakan  di  dalam  Lapas.  Dengan demikian  bakat  yang  dimiliki  tersebut  juga  dapat  disalurkan  melalui  berbagai  kegiatan,  seperti  pada  peringatan hari-hari tertentu di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun pelaksanaan pembinaan ini menjadi kendala karena banyaknya  fasilitas  pembinaan  yang  rusak/tidak  layak.  Hal  ini  tentu  mempengaruhi  dalam  kegiatan  pembinaan secara optimal.
4. Keterampilan  untuk  Mendukung  Usaha-Usaha  Industri  atau  Kegiatan  Pertanian  (Perkebunan)  dengan Menggunakan Teknologi Madya atau Teknologi Tinggi.
Terkait  dengan  keterampilan  pada  bidang  ini,  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  belum  ada implementasinya  terhadap  warga  binaan  Lapas  Kelas  IIA  Jambi.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  adanya keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada Lapas.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  berarti  dari  4  (empat)  program  keterampilan  yang  telah  ditentukan  baru  ada  3 (tiga)  program  keterampilan  yang  telah  ada  implementasinya.  Dari  tiga  program  tersebut,  yang  paling  menonjol terlihat  yaitu  pembinaan  keterampilan  untuk  mendukung  usaha  mandiri,  hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  jenis keterampilan  yang  diadakan.  Dari  berbagai  kegiatan  pelatihan  yang  sudah  diperoleh  tersebut,  berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa untuk saat ini sudah ada warga binaan yang dipekerjakan di dalam Lapas terkait dengan  keterampilan  yang  dimiliki  tersebut,  diantaranya  untuk  pangkas  rambut  sebanyak  4  orang,  menjahit  3 orang, pertukangan 2 orang, usaha jamur tiram 2 orang dan usaha laundry sebanyak 3 orang warga binaan. Berbagai  keterampilan  tersebut  tentunya  akan  menjadi  bekal  bagi  warga  binaan  untuk  dapat  hidup berdampingan  dengan  masyarakat  dan  juga  agar  tidak  lagi  mengulangi  kesalahan  ketika  kembali  ke  tengah masyarakat.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Belum  optimalnya  implementasi  pembinaan  yang  dilakukan  terhadap  warga  binaan  Lapas  Kelas  IIA  Jambi tidak  terlepas  dari  beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya.  Karena  itu  hal  ini  juga  perlu  mendapatkan  sorotan  dan perhatian agar ada tindak lanjutnya dari Pemerintah. Banyaknya jumlah warga binaan yang menempati Lapas Kelas II A  Jambi  menjadi  faktor  utama  belum  optimalnya  implementasi  berbagai  kegiatan  pembinaan  yang  diadakan.  Selain
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga

## Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
itu,  berdasarkan  implementasi  pembinaan  yang  telah  diuraikan  tergambar  juga  adanya  beberapa  faktor  yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, yaitu :
1. Faktor Sarana Prasarana Kegiatan Pembinaan
Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia, sarana merupakan  segala sesuatu  yang dapat dipakai sebagai alat dalam  mencapai  tujuan,  sedangkan  prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang  terselenggaranya suatu proses 4 . Dalam hal ini, tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai menjadi bagian penting dalam proses memulihkan kepribadian warga binaan melalui berbagai kegiatan pembinaan secara optimal.
Di  bidang  pembinaan  kepribadian,  untuk  pembinaan  kesadaran  beragama  diperlukan  adanya  tempat beribadah sesuai  agama narapidana. Dalam  hal ini pada Lapas Kelas  IIA Jambi telah  tersedia tempat ibadah bagi semua warga binaan baik masjid, gereja maupun vihara. Namun mengingat jumlah narapidana yang sangat banyak terutama  beragama  Islam,  yaitu  sebanyak  1,201  orang  dari  jumlah  1.256  orang  jumlah  narapidana,  sementara berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  kapasitas  masjid  Lapas  hanya  untuk  sekitar  500  orang.  Sehingga  untuk melakukan  pembinaan  kerohanian  yang  dilaksanakan  di  Masjid  Lapas,  harus  dilakukan  secara  bergiliran.  Dalam seminggu setiap narapidana mungkin hanya bisa mengikuti 1-2 kali saja kegiatan pengajian, belajar shalat, belajar mengaji  dan  lainnya.  Begitu  juga  sarana  yang  diperlukan  dalam  pembinaan  kesadaran  hukum  narapidana. Keterbatasan  daya  tampung  aula  yang  ada  pada  Lapas  tidak  mampu  menampung  seluruh  narapidana  untuk mengikuti  kegiatan  penyuluhan,  tetapi  hanya  diikuti  oleh  sebagian  sebagai  perwakilan  dari  masing-masing  blok yang ada pada Lapas. Di bidang pembinaan kemampuan intelektual, keterbatasan sarana prasarana ini juga diakui pihak  Lapas  dengan  belum  tersedianya  beberapa  sarana  pendukung  untuk  pelaksanaan  kegiatan  kepramukaan  di dalam  Lapas.  Demikian  juga  dengan  kondisi  perpustakaan  dan  ruang  untuk  tempat  kesenian,  akibat  sering terjadinya banjir sehingga barang-barang dan peralatan banyak yang rusak.
Kemudian di bidang pembinaan keterampilan, juga masih banyak kekurangan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengoptimalkan pembinaan, seperti untuk pembinaan bakat dan  minat di bidang seni dan olahraga,  peralatan-peralatan  banyak  yang  sudah  rusak  dan  tidak  layak.  Begitu  juga  peralatan  untuk  kegiatan pertukangan, sebagiannya sudah tidak layak seperti mesin dompeng, travo dynamo las, gerinda untuk memotong.
Selain  sarana yang sudah tidak layak tersebut, juga ada sarana  yang diperlukan  tapi belum tersedia, seperti beberapa  alat  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  seperti  tabung  oksigen  dan  tabung  karbit  yang  diperlukan  untuk keterampilan pertukangan/pengelasan.
2. Faktor Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Pembinaan
Berhasilnya  proses  pembinaan  narapidana  banyak  tergantung  kepada  petugas  pemasyarakatan,  karena petugas  secara  langsung  yang  akan  berhadapan  dengan  para  narapidana,  oleh  sebab  itu  petugas  mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. 5 Hal  ini  karena  tugas  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  telah  melanggar  hukum  bukanlah tugas  yang  mudah.  Untuk  itu  Petugas  di  dalam  membina  narapidana  harus  mempunyai  kemampuan  dalam bertugas. Kemampuan petugas itu salah satunya bisa dilihat dari jumlah petugas pembinaan yang ada pada Lapas Kelas II A Jambi. Oleh karena jumlah narapidana yang ditampung pada Lapas ini sangatlah banyak, tentunya untuk ini  juga  perlu  diimbangi  dengan  jumlah  petugas  pembinaan,  karena  petugas  tersebut  yang  akan  langsung berhadapan  dengan  narapidana.  Sementara  jumlah  petugas  pembinaan  pada  Lapas  Kelas  IIA  Jambi  berdasarkan informasi  yang  didapat  yaitu  untuk  petugas  pembinaan  kepribadian  jumlahnya  5  (lima)  orang,  dalam  hal  ini  dari lima  bidang  pembinaan  kepribadian  didampingi  oleh  1  orang  petugas.  Kemudian  untuk  pembinaan  kemandirian sebanyak  7  (tujuh)  orang  petugas.  Dalam  hal  ini  setiap  kegiatan  pembinaan,  juga  didampingi  1  orang  petugas. Tingkat pendidikan yang dimiliki latar belakang adalah SLTA, dan ada 1 orang yang berpendidikan D3.
Berdasarkan  itu,  terlihat  bahwa  jumlah  petugas  pembinaan  masih  kurang  utamanya  untuk  melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian. Hal ini juga diakui oleh responden petugas Lapas yang menyatakan idealnya satu bidang itu didampingi oleh 2 (dua) orang petugas, jadi diperlukan adanya 10 (sepuluh) orang petugas pembinaan kepribadian.  Adapun  tugas  dari  petugas  ini  yaitu  mengkoordinir  jalannya  kegiatan  pembinaan.  Tentunya  dengan jumlah  tersebut  akan  berpengaruh  juga  dalam  mengkoordinir  dan  juga  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan pembinaan.
Selain  sumber  daya  petugas  lembaga  pemasyarakatan,  tidak  kalah  pentingnya  adalah  sumber  daya  yang memberikan  materi  dalam  kegiatan  pembinaan.  Dari  uraian  sebelumnya  telah  terlihat  bahwa  untuk  berbagai kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan, pematerinya ternyata adalah juga dari warga binaan sendiri yang
4 Lihat dalam Herma Yanti, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Setelah Adanya Reposisi dan Refungsionalisasi DPRD , Tesis, Program pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2005, hal. 41.
5 Doris  Rahmat,  Santoso  Budi,  Widya  Daniswara, Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Pembinaan  Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 3, No.2, September 2021 hal 10
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga

## Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
dianggap  mempunyai  kemampuan.  Hal  ini  tentunya  akan  berpengaruh  juga  terhadap  kualitas  materi  yang diberikan.  Idealnya  agar  tujuan  pembinaan  tercapai,  maka  pemateri  haruslah  diambilkan  dari  orang-orang  yang betul-betul berkompeten di bidangnya, dengan mendatangkan pengajar dari luar Lapas.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa :
1. Implementasi  pembinaan  kepribadian  terhadap  narapidana  pada  Lapas  Kelas  II  A  Jambi  dapat  dikatakan  bahwa dari  lima  bidang  pembinaan  kepribadian  yang  ditentukan,  pada  umumnya  belum  dilaksanakan  secara  optimal, yaitu:
a. Pada pembinaan kesadaran beragama khususnya bagi narapidana yang beragama Islam yang jumlahnya hampir mencapai  96  %  (1.201  orang  dari  1256  orang),  pelaksanaan  kegiatan  keagamaan  harus  dilakukan  secara bergiliran,  sehingga  jumlah/waktu  untuk  mengikuti  pembinaan  menjadi  kurang.  Selain  itu  yang  dijadikan pemateri  dalam  kegiatan  keagamaan  juga  dipilih  pihak  Lapas  dari  narapidana  yang  dianggap  memiliki kemampuan, artinya belum menyediakan orang yang handal di bidang agama.
b. Pada  pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  yang  utamanya  dilakukan  melalui  latihan  kepramukaan, namun hanya diikuti sebagian kecil warga binaan dan juga tidak berkelanjutan semenjak adanya Pandemi Covid 19.
c. Pada  pembinaan  kecerdasan  intelektual,  saat  ini  hanya  dilakukan  dalam  bentuk  pendidikan  non  formal  sesuai dengan bakat narapidana, antara lain melalui pengadaan perpustakaan keliling untuk kegiatan belajar membaca, kegiatan kursus Bahasa Inggris di dalam Lapas dengan pengajar yang juga dipilih dari warga binaan yang ada pada  Lapas.  Hal  ini  menunjukkan  masih  minimnya  kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan,  begitu  juga  peserta yang mengikuti kegiatan karena hanya berdasarkan bakat dan minat saja.
d. Pada pembinaan kesadaran hukum yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum oleh instansi terkait, dengan jumlah  narapidana  yang  demikian  banyak  menyebabkan  pemberian  materi  penyuluhan  hukum  tidak  dapat dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh warga binaan, tetapi hanya oleh sebagian perwakilan dari masing- masing blok warga binaan.
e. Pada  pembinaan  integrasi  diri  dengan  masyarakat,  implementasinya  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  baik, meskipun ada satu program asimilasi dalam upaya membaurkan warga binaan dengan masyarakat di luar Lapas yang menjadi terkendala akibat adanya ketentuan terkait yang mengaturnya.
2. Implementasi pembinaan keterampilan terhadap narapidana pada Lapas Kelas IIA Jambi menunjukkan bahwa dari 4  (empat)  bidang  keterampilan  yang  ditentukan,  baru  ada  3  (tiga)  bidang  yang  telah  diimplementasikan.  Dari  3 (tiga) bidang tersebut juga masih ada keterbatasan sarana prasarana penunjang keterampilan, sehingga pembinaan ini juga belum optimal.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi pembinaan bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi diantaranya adalah :
a. Terbatasnya  kapasitas  sarana  prasarana  pendukung  pada  Lapas,  banyaknya  jumlah  narapidana  berakibat  pada fasilitas  yang  tersedia  tidak  dapat  menampung  semua  narapidana  dalam  kegiatan  pembinaan,  terutama  sekali dalam  pembinaan  kesadaran  beragama  yang  menjadi  tiang  utama  dalam  mewujudkan  tujuan  pembinaan. Keterbatasan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya fasilitas pembinaan yang sudah rusak/tidak layak untuk kegiatan  pembinaan  pengembangan  bakat  seperti  alat-alat  kesenian  dan  olahraga,  serta  belum  tersedianya beberapa  sarana  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  keterampilan,  seperti  alat  untuk  mendukung  kegiatan pertukangan dan pengelasan.
b. Terbatasnya sumber daya petugas pada Lapas, utamanya dari segi kuantitas karena jumlah petugas pembinaan kepribadian yang disediakan hanya 5 orang dan 7 orang untuk pembinaan keterampilan. Dalam hal ini 1 petugas mendampingi  1  bidang  kegiatan/keterampilan,  sementara  idealnya  adalah  setiap  bidang  tersebut  didampingi oleh  2  orang  petugas  pendamping.  Selain  itu  dilihat  dari  segi  kualitas  petugas  berdasarkan  latar  belakang pendidikan  yang  umumnya  adalah  SLTA,  juga  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kurang  optimalnya  pelaksanaan  tugas  mengkoordinir  jalannya  kegiatan  pembinaan.  Selain  itu  tidak  kalah pentingnya  adalah  terbatasnya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dijadikan  sebagai  Pemateri  dalam  kegiatan pembinaan,  terutama di bidang pembinaan  kesadaran beragama dan pembinaan kecerdasan intelektual,  karena umumnya hanya mengandalkan dari kemampuan pengajar yang ada dalam diri warga binaan yang ada di dalam Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Adi  Sujatno, Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  Membangun  Manusia  Mandiri ,  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004
Herma  Yanti  et  al.,  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  dan  Keterampilan  terhadap  Narapidana  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2013

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013

## Tesis
Herma  Yanti,  Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jambi  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah Setelah Adanya Reposisi dan Refungsionalisasi DPRD, Tesis Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2005.

## Jurnal
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id,  Erina  Suhestia  Ningtyas,  Abd.  Yuli  Andi  Gani,  Sukanto, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam rangka Pengembangan Sumber  Daya  Manusia ,  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol.1,  No.6,  hal.  1,  diakses  pada  5/4/2021,  Pukul 16.18 WIB
https://ejournal.widyamataram.ac.id,  Doris  Rahmat,  Santoso  Budi,  Widya  Daniswara, Fungsi  Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 3, No.2, September 2021 hal 10, diakses pada 19 April 2022, pukul 00.10 WIB