## PERAN NEGARA HUKUM INDONESIA MELINDUNGI RAKYATNYA DALAM MENYAMBUT MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

## Yuswanto
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung e-mail: yuswantounila@yahoo.co.id

## abstract
Indonesia  is  a  sovereign  country.  Sovereign  does  not  only  mean "denotation";  which  is  the  state  has  the  power  of  government  that  is  not subject to other state power. Implementation of the state intended to realize the people's  welfare.  If  it  is  associated  to  the  competition  with  other countries, then, we will know more about the role of the state in protecting its citizens in order to avoid "homo homini lupus" as what Hobbes said. So, this  is  the  challenge  of  the  welfare  state,  wherein  it  should  not  fail. The existence  of  state  failure  cases  in  providing  protection  for  its  citizens, especially  in free  trade has  become  a  scourge  for the people. Those  people who  are  not  able  to  compete  in  free  trade,  in  the  end,  they  will only  be  a spectator  and  do  not  have  any  role  in  AEC  2015.  State  efforts  to  protect people  among  others:  increasing  competitiveness  and  export  volume, then, prioritizing the use of the goods / services in the country. In the regulation, it needs  to  set  rules  on  the  security  measures  of  domestic  products  and supervision over circulation of goods and services, and by applying the Early Warning System to the possibility of a surge in imports.
Keywords: Sovereign,  Welfare  State,  Competitiveness,  ASEAN  Economic Community 2015

## abstrak
Indonesia  adalah  negara  yang  berdaulat.  Kata  berdaulat  di sini  tidak  saja bermakna  denotatif  bahwa  negara  memiliki  kekuasaan  pemerintahan  yang tidak  tunduk  pada  kekuasaan  negara  lain.  Penyelenggaraan negara dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat. Bila  dikaitkan dengan persaingan dengan negara lain, maka dapat ditarik lagi tentang peran negara  dalam  melindungi  warganya  agar  tidak  terjadi  apa  yang  menurut Hobbes sebagai “ homo homini lupus”. Inilah tantangan negara kesejahteraan tersebut, di  mana negara  tidak  boleh  gagal.  Adanya  kasus-kasus  tentang gagalnya  negara  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  warganya,  terutama dalam  perdagangan  bebas  telah  menjadi  momok  bagi  rakyat.  Rakyat  yang tidak  mampu  bersaing  dalam  perdagangan  bebas,  pada  akhirnya  hanya menjadi  penonton  dan  tidak  memainkan  peranan dalam  MEA  2015. Upaya
negara  dalam  melindungi  rakyat  antara  lain  dengan  meningkatkan  daya saing,  meningkatkan  volume  ekspor,  mengutamakan  penggunaan  barang/ jasa  dalam  negeri.  Di  bidang  regulasi,  perlu  ditetapkan  peraturan  tentang tindakan  pengamanan  produk  dalam  negeri dan  pengawasan  terhadap barang  beredar  dan  jasa,  serta  dengan  menerapkan Early  Warning  System terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor.
Kata Kunci: Berdaulat, Negara Kesejahteraan, Daya Saing, MEA 2015

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  berdaulat.  Kata  berdaulat di  sini tidak saja  bermakna  denotatif  bahwa  negara  memiliki  kekuasaan  pemerintahan yang  tidak  tunduk  pada  kekuasaan  negara  lain,  tetapi  terselubung  juga makna  konotatif tentang “giliran” 1 kekuasaan.  Cita-cita  kedaulatan  telah dicapai  melalui  proses  Proklamasi  Kemerdekaan,  sehingga  jelas  sudah demarkasi  politik  hukum  kolonial  menuju  politik  hukum  nasional.  Negara kesejahteraan  (welfare  state)  sebagai  antitesa  dari  konsep  negara  penjaga malam, pasti punya tujuan. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (fulfill), menyediakan (provide), melayani (service) dan melindungi (protect) warga  negaranya.  Kesemua  itu  kemudian  direduksi  dan  diintroduksi  dalam konsep hak asasi manusia (HAM), baik Sipol, maupun Ekosob, berupa hak bebas dari (free from) dan bebas untuk (free to). Hak untuk bebas dari rasa takut/ancaman  dan  bebas  untuk  mendapatkan  kehidupan  layak,  misalnya, dapat dikategorikan ke dalamnya. Bila dikaitkan dengan persaingan dengan negara lain, maka dapat ditarik lagi tentang peran negara dalam melindungi warganya ag ar tidak terjadi apa yang menurut Hobbes sebagai “ homo homini lupus”. Inilah tantangan negara kesejahteraan itu.
Dikaitkan  dengan  konteks perdagangan  bebas,  maka  di  dalamnya setiap negara bersaing dalam pengembangan ekonomi melalui perdagangan. Pelaksanaan  perdagangan  bebas  dilaksanakan  dalam  kawasan  regional tertentu,  termasuk  di  kawasan  negara  ASEAN. Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diterapkan di akhir 2015 perlu dipersiapkan agar Indonesia  dapat  bersaing  di  dalamnya. Konteks  yang  terkandung  dalam MEA  2015  adalah  konteks  pasar  bebas  yang  di  dalamnya  “diharamkan” sekat-sekat yang dapat menghambat perdagangan, atau dalam konteks yang lebih  luas,  tidak  boleh  ada  halangan  (barrier)  di bidang  ekonomi. Dunia menjadi  satu  tanpa  sekat  (borderless). Indonesia  mau  tidak  mau  harus mengambil  porsi  paling  besar  dalam  MEA  2015. Hal  ini  merupakan keniscayaan,  karena  Indonesia  merupakan  negara  demokratis  terbesar  di ASEAN  dengan  240  juta  penduduk. Apalagi,  sejarah  mencatat  bahwa
1 Secara kebahasaan, kata “daulat” dapat diartikan dengan “giliran”, “orde”
Indonesia adalah salah satu dari lima negara pendiri ASEAN di Tahun 1967. Terhitung ada 10 (sepuluh) negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Kamboja yang bergabung di Tahun 2009.
Maksud  didirikannya ASEAN adalah  untuk  menyepakati  kerjasama bidang  ekonomi.  Diawali  dengan  kesepakatan Preferential  Tariff Arrangement (PTA) pada Tahun 1977. Salah satu kesepakatan yang menjadi cikal  bakal  visi  pembentukan ASEAN  Economic  Community (AEC)  2015 atau MEA 2015 adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff – ASEAN  Free  Trade Area (CEPT-AFTA)  pada  Tahun  1992  dengan  target implementasi semula Tahun 2008.
Peran  ASEAN  juga  menjadi  begitu  penting  dan  dunia  begitu berkepentingan  terhadap  negara-negara  di  kawasan  ASEAN. Globalisasi ekonomi  dunia  telah  menggiring  (kalau  tidak  mau  menggunakan  istilah “diseret”)  negara -negara  ASEAN — termasuk  Indonesia — di  dalamnya  ke dalam  area  pasar  bebas  (free  trade  area). Dunia  rimba  perdagangan  yang menuntut  kesiapan  setiap  negara  apabila ia  tidak  mau  menjadi  mangsa negara-negara  maju  (developed  country).  Apabila    dikaitkan  dengan  teori kedaulatan  negara,  menurut  penulis, di  sini telah  terjadi  sesuatu  yang kontradiktif.  Di  satu  sisi  Indonesia — dan  negara-negara  lain — merupakan negara  berdaulat,  namun  di  sisi  lain,  negara-negara  berdaulat  tersebut tidak dapat “melawan” konsensus bernama perdagangan bebas.
Dunia memiliki kepentingan begitu besar terhadap negara di kawasan ASEAN.  Indikasi  akan  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penerapan ASEAN  Free Trade Agreement (AFTA)  disepakati 1992 dan mulai  diterapkan  Tahun 2002. Sejak Januari 2010 ASEAN-6  menghapus seluruh tarif pada kategori “ Inclusion  List ” .  Dengan  demikian,  sejak  2010, tidak  ada  lagi  hambatan perdagangan di negara ASEAN. 2 Pada tahun 2010, 99,11% tariff ASEAN-6 adalah  0%, dan 98,86%  tarif  ASEAN-4  berada  di  kisaran  0-5%. Kerangka kerjasama perdagangan barang, jasa dan investasi telah berjalan sejak 1990- an: CEPT-AFTA 1992; ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS, 1995)  dan ASEAN  Investment  Area (1998). 3 Bahkan,  sentralisme  kawasan ASEAN  kemudian  diperluas  menuju  regionalisme  yang  mencakup  juga peningkatan daya saing ASEAN dengan RRT dan India.
Kondisi  di atas  sejalan  dengan  Visi  ASEAN  2020  (ASEAN  Vision 2020), yaitu:  “ A  stable,  prosperous,  and highly  competitive  region  with equitable  economic  development,  and  reduced  poverty  and  socio-economic disparities .” 4 Target Tahun 2020 tersebut kemudian dipercepat
2 Direktorat  Kerjasama  ASEAN  Kemendag  RI,  “Kesiapan  Indonesia  Memasuki  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  di  2015 ”,  Presentasi  dibawakan  di  Hotel  Aryaduta, Jakarta,  13 Desember 2010.
3 Ibid.
4 ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997.
pencapaiannya di Tahun 2015 yang disetujui pada Forum ASEAN SUMMIT 2007.  Serangkaian  persetujuan  menuju  MEA  2015  juga  dilakukan  di  Bali melalui Bali  Concord  II  2003,  dengan  isu ASEAN  Economic  Community: “ free  flows  of  goods,  services,  investment,  skilled  labor  and  freer  flow  of capital” no later than 2020 . Target yang hendak dicapai mencakup beberapa isu  pokok,  seperti:  pertanian  dan  hutan; kompetisi  perdagangan;
perlindungan konsumen; HKI; energi; transportasi; pariwisata; pengembangan UKM; dan konektifitas negara ASEAN.
Penerapan  MEA  2015  memerlukan  strategi  dan  kesiapan,  sedangkan kondisi  infrastruktur  Indonesia  masih  buruk.  Data-data  yang  berisi; jalan- raya 34.000 km, sebagian besar peninggalan jaman Belanda; jalan tol hanya 1,82%  dari  total  jalan  raya; neraca  listrik  PLN  defisit  10,95 GW;  rasio panjang  jalan  dan  jumlah  pelabuhan  adalah  4.500 km/pelabuhan patut menjadi pertimbangan. Rumusan permasalahan yang menjadi pokok tulisan ini  adalah: 1) Bagaimana  dengan  konsep  pendirian  negara Indonesia  yang bercita-cita  menyejahterakan  warganya disandingkan  dengan  MEA  2015?; dan  2) Apakah globalisasi  yang  telah  memaksa  setiap  negara  untuk memasuki area perdagangan bebas tidak bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan?

## B. Metode Kajian
Metode  yang  dipakai  dalam  kajian  ini  adalah  metode  yang  lazim dipakai dalam penelitian ilmu hukum, yaitu metode penelitian ilmu hukum. Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan  ilmu  hukum  dogmatik  juga  dipakai  untuk  menelusuri  konsep- konsep tentang negara, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat.

## C. Pembahasan 1. Kedaulatan dan Berdaulat
Kata kedaulatan dalam literatur berbahasa Inggris dipadankan dengan kata “ souvereignty ” yang dalam Black's Law Dictionary diberi pengertian: “ The  supreme,  absolute,  and  uncontrollable  power  by  which  any independent  state  is  governed;  supreme  political  authority; paramount  control  of  the  constitution  and  frame  of  government and its administration; the self-sufficient source of political power, from  which  all  specific  political  powers  are  derived;  the international independence of a state, combined with the right and power  of  regulating  its  internal  affairs  without  foreign  dictation;
also  a  political  society,  or  state,  which  is  sovereign  and independent. ” 5
Titik  tekan  pengertian souvereignty adalah  pada  kekuasaan  tertinggi, mutlak,  dan  tidak  dibawah  kendali  (uncontrollable)  yang  dengannya  setiap negara  merdeka  mejalankan pemerintahannya.  Termasuk  dalam  pengertian kedaulatan (souvereignty) — dalam kaitannya dengan hubungan
internasional — adalah bahwa  setiap  negara  berdaulat  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  dalam  negeri  yang  tidak  dapat didikte  oleh  negara lain  (without  foreign  dictation). Dengan  demikian, kedaulatan  merupakan  puncak  kewenangan,  sehingga  tidak  ada  kekuasaan lain  yang  lebih  besar  dan  dapat  mempengaruhi  negara  yang  berdaulat. Berdaulat artinya bebas menentukan pilihan, dalam konteks ini adalah bebas bergabung  dengan  MEA  2015,  AFTA  2010,  atau  dalam  kerjasama internasional  apapun.  Tetapi,  apakah  kita  benar-benar  berhak  memilih, sementara  setiap  negara — termasuk  Indonesia — juga  terikat  tata  pergaulan negara-negara?
Negara  yang  tidak  mampu menjalankan  kedaulatannya  dapat dikategorikan  kegagalan  negara  (state  failure).  Bila  hal  ini  telah  terjadi, maka  indikasinya  adalah  bahwa  ada  kesalahan  serius  pada  negara  tersebut. Tentu  saja  setiap  negara  tidak  dapat  steril  dengan  cara  mengisolasikan  diri dari  tatangan pergaulan  negara-negara  di  dunia. Setiap  negara  memiliki posisi  masing-masing  terhadap  hukum  internasional  dan  segala  aturannya. Gerard  Kreijen  memberikan  ilustrasi  yang  menarik  akan  hal  ini dalam mengantar bukunya:
Since this is a legal study, this section gives a basic account of the State within modern international law and order. This account is to serve  as  a  ‘value  neutral’  treatment  of  the  State,  statehood,  and some  of  the  legal  concepts  and  principles  related  thereto.  It facilitates the  subsequent  discussion – in  section  3 – of  two essentially  different  conceptions  of  the  State  that  one  may  hold according  to  one’s  view  of  international  law  as  an  either predominantly social or predominantly ethical-normative phenomenon. 6
Sebagian besar urusan kenegaraan, dalam kajian hukum telah menjadi norma  etis  yang  diatur  secara  internasional. Setuju atau  tidak,  itulah  yang terjadi.  Bahwa  setiap  negara  berdaulat  ternyata  dipaksa  untuk  melakukan persaingan  bebas.  Jika  dianalogikan,  siap  atau  tidak, sanggup  atau  tidak berenang,  setiap  negara  dipaksa  masuk  ke  lautan  perdagangan  bebas.  Bagi
5 Henry Campbell Black, Black's  Law Dictionary, Third Edition, (Washington D.C.: St. Paul Minn. West Publishing Co. 1933), page.1643.
6 Gerard  Kreijen, State  Failure, Sovereignty  and  Effectiveness: Legal  Lessons  from the Decolonization of Sub-Saharan Africa, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), page. 8
negara  yang  “bisa  berenang”,  maka  selamatlah  ia,  atau  bahkan  mereguk keuntungan,  sedangkan  negara  yan g  “tidak  bisa  berenang”,  ia  akan tenggelam, atau bahkan mati.
Kedaulatan  juga  berdekatan  maknanya  dengan  politik.  Apabila dikaitkan  dengan  politik,  maka  setiap  manusia  adalah “pekerja  politik”. Tidak  seorangpun  yang bukan  “orang  politik”. Merujuk  pada  pendapat Aristoteles,  setiap  manusia  adalah zoon  politicon. Politik di  sini diartikan sebagai sebuah  ilmu  tentang  organisasi  dan  administrasi  negara;  aktivitas- aktivitas  atau  profesi  yang  terlibat  dalam  bidang-bidang  politik. Dalam pengertian  dan  khasanah  keilmuan  kita  tentang  politik,  kata  politik  diserap begitu  saja  dari kata  bahasa  Inggris  “ Politics ”  yang  dalam Black  Law Dictionary diberi pengertian sebagai: 1) Thescience of the organization and administration of the state; and 2) The activity or profession of engaging in political affairs. 7
Politik  diartikan  sebagai  ilmu  tentang  organisasi  negara  dan bagaimana negara  dijalankan. Di  sinilah  berkelindan  antara  hukum  dan politik. Hukum membuat aturan main, sedangkan politik mengisinya dengan orang-orang  dan  alat-alat  yang  akan  bekerja  dalam  negara  itu.  Thommas Hobbes menggambarkan kelindan ini dengan ungkapannya yang gamblang:
“ The  true  and  perspicuous  explication  of  the  Elements  of  Laws, Natural  and  Politic, which  is  my  present  scope, dependentn upon the knowledge of what is human nature, what is a body politic, and what it is we call a law. Concerning which points, as the writings of men from antiquity downward have still increased, so also have the doubts and controversies concerning the same, and seeing that true knowledge begetno doubt, nor controversy, but knowledge; it is  manifest  from  the  present  controversies,  that  they  which  have heretofore  written  thereof,  have  not  well  understood  their  own subject .” 8
Hobbes,  dengan  demikian  mengungkapkan  bahwa  penjelasan  yang benar  dan  mudah  dipahami  mengenai  Unsur  Hukum,  Alam  dan  Politik, terikat  (dependen)  pada  pengetahuan  tentang  sifat  dasar  manusia,  apa  itu lembaga  politik,  dan  apa  yang  kita  sebut  hukum.  Ia  berpendapat  bahwa konsep  masing-masing  orang  dapat  saja  berbeda,  sehingga  keraguan  dan kontroversi  adalah  sebuah  keniscayaan.  Pengetahuan  yang  dipahami  secara benar akan memperanakkan kepastian.
Dari  pernyataan  ini,  jelaslah  bahwa  pemahaman  yang  berbeda mengenai objek yang sama akan  melahirkan keraguan dan kontroversi. Hal
7 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (St. Paul: West a Thomson, 2004), page.1197.
8 Thommas  Hobbes, The Elements  of  Law  Natural and  Politic, (Cambridge,  UK:  Cambridge University Press, 1982), hlm. 3.
ini adalah khas sifat dasar manusia dan pembawaan alamnya. Oleh karena itu penting  untuk  menyamakan  konsep,  walaupun  persepsi  setiap  orang  tentu tidak  dapat  diseragamkan. Persepsi  tentang  apakah  negara  tetap  berdaulat, sedangkan ia  dapat  saja  “dipaksa”  untuk  mengikuti  aturan  internasional layak  dipertanyakan.  Dalam  konteks  MEA  2015,  misalnya,  dapatkah Indonesia  menolaknya?  Apakah  Malaysia  bisa?  Jika  tidak  bisa,  benarkah negara itu berdaulat?
Politik  dalam kajian ini  dipahami  sebagai  cara  bagaimana  negara menyejahterakan  rakyatnya.  Itulah  cita  yang  memang  merupakan  tujuan berdirinya  negara  ini.  Kita  juga  harus  memahami  secara  rinci  dan  presisi (distinct) tentang di mana letak politik dan kedaulatan dalam bernegara. Jadi, bertambah  lagi  kelindannya:  politik,  hukum, kedaulatan .  Jika  kita  “gagal” meletakkannya  dalam  kedudukannya  yang  tepat,  maka  gagal  pula  konsep yang  dibangun. Jadi,  politik  itu  adalah  metode  yang  dipilih dalam  rangka mencapai  tujuan  negara,  sedangkan kedaulatan  merupakan  prasyarat berdirinya  suatu  negara. Hukum  berada  di  tengah  sekaligus  di  luar.  Ia menjadi  semacam  tugu  dan  pagar  yang  dengannya  politik  dan kedaulatan tidak  saling  “berebut lahan ”  meskipun  berada  dalam  wilayah  yang  sama. Tugu  adalah  penanda  arah,  sedangkan  pagar  adalah  batas-batas  yang dengannya seluruh konsep menjadi terkurung.

## 2. Konsepsi tentang Negara
Literatur-literatur  tentang  hukum,  politik, ekonomi,  dan  sosial, pendeknya  seluruh  ilmu  yang  kemudian  kita  kategorikan  sebagai  ilmu sosial 9 ,    dibangun  di atas  filosofi  bahwa  negara  itu  ada.  Kalau  negara  itu tidak diasumsikan sebagai “ada”, maka runtuhlah seluruh bangunan lainnya yang  disandarkan  pada  negara  itu. Kemudian,  yang  ada  hanya  sekelompok manusia  saja:  tanpa  negara,  tak  perlu politik,  sedang  hukum  adalah kebiasaan perilaku mereka yang sama-sama mereka pegang teguh.
Jadi, negara itu harus ada dengan segala persyaratan yuridisnya yang tergambar  dari  falsafah  hidup  negara  tersebut.  Indonesia, memiliki  nilai tersebut  yang  kita  sebut  dengan  Pancasila. Lebih  mudah,  kita  cermati  Sila Kelima Pancasila, “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia ”. Inilah yang  disebut Ekonomi Pancasila. Bahwa  negara  Indonesia  diselenggarakan dalam rangka mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.
Tantangan  negara  kesejahteraan  diuji  dengan  penentuan  pilihan kebijakan, apakah kebijakan yang dipilih akan membawa kesejahteraan bagi rakyat,  atau  sebalikya  justru  menyengsarakan  rakyat.  Memasuki  hutan
9 Dikotomi tentang ilmu sosial dan ilmu alam berangkat dari objek dan  metode  yang dipakai untuk memverifikasi ilmu tersebut. Kebenaran ilmu pasti dianggap mutlak, sedangkan ilmu sosial kebenarannya nisbi.
belantara yang terdapat macan yang siap menerkam tanpa persenjataan yang cukup  sama  saja  dengan  bunuh  diri.  Untuk  itu,  negara  memainkan  peranan penting.  Prasyarat  yang  menjadi  prakondisi  sebelum  memasuki  era perdagangan bebas harus dipersiapkan.
Secara klasik, kalau kita flash back lagi tentang teori terjadinya sebuah negara,  maka  teori  JJ.  Rousseau  tentang  “teori  kontrak  sosial”  barangkali adalah teori yang paling dapat diterima oleh logika manusia modern. Bahwa negara terbentuk dari adanya perjanjian sosial (du Contract Social) di antara warga yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kemudian, perjanjian/kontrak tersebut  menjadi  suatu  sistem  yang ajeg dan  dipercaya  serta  diamalkan sampai  sekarang.  Perjanjian  tersebut  dapat  saja  berisi  tentang  tata cara kehidupan  yang  mereka  anut,  bagaimana  hukum  ditegakkan  untuk  menjaga kedamaian,  dan  bagaimana  sistem  politik  dijalankan  untuk  memilih pemimpin  di antara  mereka. Pemimpin  negara  yang  kita  sebut  pemerintah itulah  yang  dipercaya  rakyat  mencapai  kehidupan  yang  sejahtera. Negara bertugas melindungi warganya.
Bila  dikaitkan  dengan  negara,  maka  konsep  perlindungan  dapat didekati  dengan  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Abdul  Hakim  Garuda Nusantara 10 bahwa  bagaimanapun  juga  hukum  di  Indonesia  harus  mengacu pada  cita-cita  masyarakat  bangsa  yakni  tegaknya  negara  hukum  yang demokratis  dan  berkeadilan  sosial.  Dalam  konteks  negara  hukum,  hal  ini dilakukan  demi  mencapai kesejahteraan  bersama  bagi  seluruh  rakyat  dalam pengertian  yang  sebenarnya,  sebagai  perwujudan  masyarakat  adil  dan makmur. 11
Konsep  negara  seperti  ini  sejalan  dengan  pengertian negara  hukum kesejahteraan,  yang  dalam  berbagai  literatur  disebut  dengan  istilah  yang berbeda-beda,  antara  lain welfare  state atau social  service  state. 12 Satjipto Rahardjo  menyebut  negara  jenis  ini  dengan  istilah  “negara  hukum  yang me mbahagiakan rakyatnya”. 13 Jika dalam negara hukum klasik fungsi negara hanya  sebagai  “penjaga  malam”  ( nachtwakkerstaat),  maka  negara  hukum modern  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya.  Negara hukum  modern  bersifat  aktif,  tidak  dapat  dipisahkan dari  rakyatnya (staatsbemoeienis), mengedepankan penetapan tujuan (doelstelling) daripada penetapan  norma  (normstelling),  mengedepankan  rencana  (plan)  daripada
10 Llihat  Machfud  M.D., Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES), hlm.6.
11 Sri  Redjeki  Hartono, Kapita  Selekta  Hukum  Ekonomi,  (Husni  Syawali,  edt.), (Bandung:
Mandar Maju, 2000), hlm.3.
12 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 133.
13 Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya, (Yogyakarta:  Genta Press, 2008), hlm.100-119.
instruksi  (voorschrift),  mengedepankan  kebijakan  (beleid)  daripada pelaksanaan (uitvoering) atau penerapan (toepassing). 14

## 3. Upaya Perlindungan oleh Negara
Makna  leksikal  dari  kata  “upaya”  adalah usaha;  ikhtiar  (untuk mencapai  suatu  maksud,  memecahkan  persoalan,  mencari  jalan  keluar, dsb). 15 Upaya  merupakan  tindakan  yang  dilaksanakan  dalam  rangka menjalankan tugas dan fungsi. Dalam bidang pemerintahan, tugas pokok dan fungsi ini diberikan secara atributif oleh undang-undang. Upaya pemerintah dimulai dengan memberikan pengertian tentang pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya berarti pengarahan dan administrasi  yang  berwenang  atas  kegiatan  orang-orang  dalam  sebuah negara. 16
Istilah  pemerintah  dapat  diklasifikasikan  dalam  pengertiannya  yang sempit  dan  luas.  Istilah  pemerintah  dalam  arti  luas  meliputi  seluruh kekuasaan negara  yaitu  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif  dan kekuasaan  yudikatif.  Pengertian  pemerintah  dalam  arti  sempit  hanya meliputi  kekuasaan  eksekutif  saja.  Kata  pemerintah  dalam  persepektif hukum  administrasi  negara  sama  dengan  administrasi  negara,  yang  dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan bestuur. 17
Hadjon  menulis  bahwa  kepustakaan  bahasa  Belanda  mengartikan administrasi  dalam  istilah administratief  recht dengan administrare/ besturen yang  mengandung  pengertian  fungsional  dan  institusional/ struktural. Fungsi bestuur berarti keseluruhan organ pemerintah. Lingkungan Bestuur adalah  lingkungan  di  luar  lingkungan regelgeving (pembentukan peraturan) dan rechtspraak (peradilan). 18
Negara  hukum  merupakan  rumusan  bagi  negara  yang  secara  sah menjalankan  administrasi  negara.  Disebut  demikian  karena  konsep  ini merupakan  antitesa  dari  negara  yang  berjalan  atas  dasar  kekuasaan  belaka. Negara  hukum  dimaksudkan  agar  penyelenggaraan  negara  berjalan  dengan perencanaan dan kepastian, bukan atas dasar intuisi sesaat dari penguasanya. Dengan  demikian,  negara  hukum  akan  menjamin  hak-hak  dari  warganya, terlebih ketika mereka berhadapan dengan persaingan bebas.
14 W.  Riawan  Tjandra, Hukum  Administrasi  Negara, (Yogyakarta:  Universitas  Atmajaya Press, 2008), hlm. 4-7.
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online di http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/)
16 Tjandra, W. Riawan. Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm.197.
17 Ibid
18 Phillipus  M.  Hadjon, Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  dalam  Mewujudkan Pemerintahan  yang  Bersih,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm.3
Adanya  kasus-kasus  tentang  gagalnya  negara  dalam  memberikan perlindungan  bagi  warganya,  terutama  dalam perdagangan  bebas  telah menjadi  momok  bagi  rakyat.  Rakyat  yang  tidak  mampu  bersaing  dalam perdagangan  bebas,  pada  akhirnya  hanya  menjadi  penonton  dan  tidak memainkan peranan sebagai pemain yang dapat mereguk keuntungan.
Upaya negara  (baca: pemerintah) dalam  pemahaman  ini  merupakan wujud  pengembanan  fungsi  dan  peran  pemerintah  yang  telah  digariskan dalam  peraturan perundang-undangan  negara.  Pemerintah  dipahami  sebagai organ yang menjalankan pemerintahan negara. Peran dan fungsi pemerintah ini  timbul  dari  adanya  wewenang  yang  melekat  pada  lembaga  pemerintah sebagai  alat  negara.  Wewenang  ini  timbul  karena  secara  atributif  diberi wewenang oleh undang-undang, atau merupakan wewenang delegatif.
Perlindungan warga ini  akan  berkaitan  dengan  peran  negara  dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut: 19
1. negara  melindungi  senap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
2. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan
4. negara beradasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menurut  dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Cita perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia tersebut menurut
Thomas  Aquinas  merupakan  prinsip  keadilan  komulatif,  yaitu  memberi perlindungan  kepada  semua  warga  bangsa. 20 Wujud  peran  pemerintah  ini antara  lain  melalui  diplomasi  dalam  setiap  perjanjian  internasional  yang berkenaan dengan perdagangan bebas, kompetisi terbuka, dsb.
Bila  dikaitkan  dengan  konsep  tanggung  jawab  negara  untuk melindungi rakyatnya, maka hal ini telah diatur secara eksplisit dalam UUD Negara  RI  Tahun  1945  yang  telah  memberikan  pengaturan  yang  sifatnya perlindungan  (protection)  dan  promosi  (promotion)  terhadap  kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, sistem perundang-undangan yang dibangun tidak selalu konsisten,  koheren  dan  berkoresponden  dengan  semangat  yang  ada  dalam UUD NRI Tahun 1945.
Membaca  konstitusi  sebuah  negara  tidak  hanya  berhenti  pada  teks yang  tercantum  dalam  konstitusi  negara  tersebut.  Harus  ada  telaah  yang lebih  mendalam  dalam  membacanya  agar  ditemukan  prinsip-prinsip  yang terkandung  di  dalamnya.  Tugas  “melindungi”  oleh  negara  terhadap rakyatnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Berkaitan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo, mengkonsepsikan
19 Yoan  Nursari  Simanjuntak,  Hak  Desain  Industri  (Sebuah  Realitas  Hukum  dan  Sosial), (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm.214 – 215.
20 Ibid.
bahwa negara  hukum  Indonesia  sebagai  negara  yang  peduli  atau  negara dengan kepedulian. Konsepsi tersebut sangat tepat karena Pasal 34 ayat (2) menegaskan  bahwa  sebagai  jaminan  konstitusional  maka  negara  wajib mengembangkan  kebijakan  kesejahteraan  yang  bersifat  "affirmative  action" bagi kepentingan warga masyarakatnya.
Bentuk  perlindungan  negara  adalah  dengan  membuat  regulasi  yang dapat  memproteksi  warganya.  Namun,  hal  ini tidak  dapat  dilakukan  karena keterikatan  setiap  negara  pada  Konvensi  Internasional,  termasuk  bahwa setiap  negara  tidak  boleh  melakukan hambatan  (barrier)  terhadap perdagangan. Kesiapan  regulasi  juga  perlu  dipertimbangkan  dalam menghadapi  MEA  2015  dan  hal  itu  tidak  boleh keluar  dari  cita-cita perlindungan negara terhadap warga.
Bentuk perlindungan lain adalah kesadaran bahwa Indonesia termasuk ke  dalam  negara  yang  masyarakatnya  memiliki  tingkat  konsumsi  yang tinggi.  Perilaku  konsumtif  inilah  yang  menjadi  penilaian  negara  lain  yang menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar bagi setiap produk perdagangan barang  dan  jasanya.  Regulasi  tentang  penggunaan  produk  dalam  negeri, misalnya,  dapat  dijadikan  pilihan  kebijakan  untuk  “memproteksi”  warga. Hal ini telah dilakukan melalui Inpres No. 6/2009 tentang Program Ekonomi Kreatif.
Dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat akan coba dibangun dengan jalan peningkatan ekonomi. Dalam hal pengendalian barang masuk, Indonesia  juga  dapat  menerapkan  regulasi Pengetatan  pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara anggota MEA 2015.
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  menciptakan  perdagangan yang  sehat  dan  iklim  usaha  yang  kondusif; reformasi  kebijakan  pendukung investasi, pengembangan kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus, dan peningkatan pelayanan perizinan perdagangan bagi dunia usaha. Selain itu, dapat dilakukan juga tindakan pengamanan produk dalam negeri dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, serta dengan menerapkan Early Warning System terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor. Hal ini  dibarengi  juga  dengan  peningkatan  ekspor  yang  akan  memperbesar volume  perdagangan  yang  pada  akhirnya  akan  menguntungkan  neraca perdagangan.  Penetapan UU  Nomor  39  Tahun 2009 tentang  Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK) dapat  juga  dipahami  sebagai  upaya  pemerintah tersebut. Dengan  kesiapan  dan  upaya  negara  ini,  maka  tugas  negara  dalam mencapai kesejahteraan warga akan mudah terwujud.

## D. Penutup
Kajian ini  dimulai  dari  pertanyaan tentang apakah  pelaksanaan  MEA 2015 akan bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan? Negara masih
dapat  terus  melaksanakan  kewajibannya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  tanpa  harus  menghindar  dari  kesepakatan  internasional  yang dituangkan  dalam  MEA  2015. Upaya  negara  dalam  hal  ini  antara  lain dengan  meningkatkan  daya  saing,  meningkatkan  volume  ekspor, mengutamakan  penggunaan  barang/  jasa  dalam  negeri.  Di  bidang  regulasi, perlu  ditetapkan  peraturan  tentang  tindakan  pengamanan  produk  dalam negeri dan  pengawasan  terhadap  barang  beredar  dan  jasa,  serta  dengan menerapkan Early  Warning  System terhadap  kemungkinan  terjadinya lonjakan impor.
Negara  boleh  membuat  kebijakan  yang  memberi  proteksi  kepada warganya dengan tetap memperhatikan asas non-diskriminasi. Proteksi yang dilakukan  oleh  negara  dilakukan  dengan  memberikan  batasan  terhadap  hal- hal apa saja yang dapat dilakukan dalam kerangka MEA dan apa saja yang bersifat  tertutup.  Dengan  demikian,  kedaulatan  negara  tidak  dipertaruhkan hanya demi menjalankan kesepakatan internasional. Kedaulatan negara tetap berjalan  dengan  penuh,  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  pergaulan internasional.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Garner, Bryan  A., 2004, Black’s  Law  Dictionary,  Eight  Edition, St. Paul: West a Thomson.
Kreijen, Gerard; Failure, State, 2004, Sovereignty  and  Effectiveness: Legal Lessons  from  the  Decolonization  of  Sub-Saharan  Africa,  Leiden:
Martinus Nijhoff Publishers.
Black, Henry  Campbell, 1933, Black's  Law  Dictionary,  Third  Edition, Washington D.C.: St. Paul Minn. West Publishing Co.
M.D. Machfud, 2004, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi,
Jakarta: Pustaka LP3ES.
Marbun, S.F., 2003, Peradilan  Administrasi  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
Rahardjo, Satjipto, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press.
Hartono, Sri  Redjeki, 2000, Kapita  Selekta  Hukum  Ekonomi,  (Husni Syawali, edt.), Bandung: Mandar Maju.
Sudaryanto, 2007, Filsafat Politik Pancasila: Refleksi Atas Teks Perumusan

## Pancasila, Yogyakarta: Kepel Press
Hobbes, Thommas, 1982, The  Elements  of  Law  Natural  and  Politic,
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Tjandra,  W.  Riawan,  2009, Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Mendorong Terwujudnya  Pemerintah  yang Bersih  dan  Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Tjandra,  W.  Riawan, 2008, Hukum  Administrasi  Negara,  Yogyakarta:
Universitas Atmajaya Press.
Simanjuntak, Yoan  Nursari,  2005, Hak  Desain  Industri (Sebuah  Realitas Hukum dan Sosial), Surabaya: Srikandi.

## B. Lain-lain
Direktorat  Kerjasama  ASEAN  Kemendag  RI,  “Kesiapan  Indonesia Memasuki  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  di  2015 ”,  Presentasi dibawakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, 13 Desember 2010.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online di http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/) Hadjon,  Phillipus  M., 1994, Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  dalam
Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Bersih,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.