## JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA 1
Djarot Dimas Achmad Andaru Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424 djarot.dimas@gmail.com

## Abstract
The dispute over the waters of the exclusive economic zone of the Natuna Sea between Indonesia and China is part of the dispute over the claim of the Natuna Sea area. China claims the North Natuna  Sea  on  the  basis  of  its  nine-dash  line  policy.  Natuna  waters  are  predicted  to  store hydrocarbon natural resources with a capacity of 11 billion barrels. A legal solution that can be a  solution  in  this  area  is  through  the  creation  of  a  Joint  Development  Agreement  or  JDA.  In order to be implemented effectively, Indonesia needs to pay attention to several aspects such as political will, domestic stigma and state understanding regarding the design of the JDA. With the juridical-normative  method  towards  international  regulations  as  well  as  international  policies and  legislation.  This  article  will  provide  recommendations  to  Indonesia  that  the  utilization  of Natuna  Sea  resources  can  be  carried  out  through  the  JDA  with  China  even  though  it  is  in  a dispute status with due regard to maintaining the status quo .
Keywords: Joint Development Agreement ; Hydrocarbon; Exclusive Economic Zone

## Abstrak
Permasalahan sengketa pada perairan zona ekonomi eksklusif Laut Natuna antara Indonesia dan China  merupakan  bagian  dari  sengketa  klaim  wilayah  Laut  Natuna.  China  mengklaim  Laut Natuna Utara atas dasar kebijakan nine-dash line. Perairan Natuna diprediksi menyimpan sumber daya  alam  hidrokarbon  dengan  kapasitas  11  billion  barrel.  Solusi  hukum  yang  dapat  menjadi solusi  di  wilayah  tersebut  adalah  melalui  pembuatan  kerjasama  pengembangan  ( joint development  agreement) atau  JDA.  Agar  terlaksana  secara  efektif  Indonesia  perlu memperhatikan  beberapa  aspek  seperti political  will ,  stigma  domestik  dan  pemahaman  negara terkait  perancangan  JDA.  Dengan  metode  yuridis-normatif,  komparatif  terhadap  peraturan internasional  maupun  kebijakan  internasional  beserta  perundang-undangan.  Artikel  ini  akan memberikan rekomendasi kepada Indonesia bahwa pemanfaatan sumber daya Laut Natuna dapat dilaksanakan  melalui  JDA  dengan  China  walaupun  berada  dalam  status  sengketa  dengan memperhatikan tetap mempertahankan status quo .
Kata Kunci: Joint Development Agreement ; Sengketa Wilayah; Zona Ekonomi Eksklusif
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri penulis pada Program Magister Hukum Universitas Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019 - Juni 2020.
A.    Pendahuluan Joint Development Agreement, merupakan suatu konsep perjanjian internasional  antara  dua  subjek  negara. Perjanjian tersebut memuat skema pembagian  dan  penggunaan  sumber  daya ( resource  sharing) yang  disusun  untuk mewujudkan  suatu  tujuan  bersama.  Konsep Joint  Development  Agreement atau  disebut dengan  istilah  JDA,  dapat  menjadi  solusi penengah terhadap  sengketa wilayah perairan  Laut  Natuna  Utara,  yang  terjadi antara Indonesia dan China (David M. Ong, 1999).  Konsep  JDA  pertama  kali  dikenal dan  dikembangkan  dalam  aspek  perjanjian bisnis properti. Ketika seorang pemilih tanah landlord bekerjasama  dengan  pengusaha developer properti yang memiliki modal dan keahlian untuk membangun rumah.  Seorang tuan  tanah  tersebut  akan  menyediakan  atau memasukkan  tanahnya  kepada  pengembang untuk  dikelola  sebagai  sumber  daya.
Sedangkan pengembang kemudian menggunakan tanah tersebut tanpa membelinya dengan tujuan untuk melakukan pembangunan  perumahan  sesuai  dengan spesialisasi  dan  keahlian  yang  dimilikinya. Karena  sumber  daya  pembagunan  tersebut berasal  dari  dua  pihak  yang  masing-masing melakukan inbreng maka  keuntungan  yang dihasilkan  dari  penjualan  rumah  tersebut kemudian  dibagi  antara  penyedia  lahan  dan pengembang rumah.
Hingga  tahun  1989  beberapa  negara  di dunia  telah  mencoba  menerapkan Joint Development  Agreement dalam  rangka kerjasama  pengelolaan  sumber  daya  lepas pantai.  Salah  satunya  yaitu  Malaysia  dan Thailand  yang  membuat Memorandum  of Understanding mengenai  pencanangan joint development
agreement
terhadap pemanfaatan  bersama  zona  Teluk  Thailand (Alexander  &  Charney,  2014).  Walaupun pada  akhirnya  upaya  tersebut  menemui kegagalan  akibat  para  pihak  sulit  untuk mencapai  konsensus  terhadap  definisi delimitasi  atau  batasan  wilayah  yang disengketakan  oleh  Para  pihak.  (Masahiro Miyoshi,  1999).  Ide  mengenai  penggunaan mekanisme JDA dalam menegelola wilayah
sengketa pertama kali digagas oleh William Onorato  pada  tahun  1968.  Onorato menempatkan JDA sebagai metode alternatif penyelesaian  sengketa  pemanfaatan  sumber daya  alam  di  wilayah  klaim  negara  yang saling  tumpang  tindih/ overlap (Onorato,
1981).  JDA  dipandang  sebagai  suatu pendekatan  yang  dapat  menjadi  alternatif penyelesaian  sengketa  Laut  Natuna  bagian Utara,  namun  hingga  saat  ini  penggunaan metode Joint  Development  Agreement sebagai  alternatif  penyelesaian  konflik masih  menuai  diskusi  Panjang  mengenai efektifitas  penggunaan  metode  tersebut sebagai solusi.
Praktik Joint  Development  Agreement ini kemudian diadopsi dan ditransplantasi ke dalam  lingkup  perjanjian  antar  negara.  Ide penggunaan  mekanisme Joint  Development Agreement dalam  pemanfaatan  hidrokarbon lepas  pantai  dalam  lingkup  internasional pertama kali digagas oleh Hakim International Court of Justice (ICJ) Philip C Jessup  sebagai  suatu  pendekatan  keadilan dan  kesetaraan  bilateral  dalam  penyelesaian suatu  sengketa  wilayah  Internasional.  Pada kasus North  Sea  Continental  Shelf antara Jerman  melawan  Denmark.  Pada  saat  itu putusan  terpisah separate  opinion Hakim Jessup  mendiskusikan  mengenai  topik kemungkinan  dibentuknya  suatu  rezim wilayah yuridiksi gabungan pada zona yang saling  bersinggungan  bagi  kedua  negara untuk  saling  dapat  melakukan  pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam (International Court of Justice, 1969).
Dalam praktiknya penerapan JDA justru menuai banyak kegagalan dalam
mendiversifikasi konflik. Song Xue ,
Associate Professor institute of international studies ,  Universitas  Fudan,  Shanghai mencoba  menjawab  pertanyaan  tersebut dalam  papernya  yang  berjudul Why  Joint Development  Fail:  Implications  for  the South  China  Sea .  Mengemukakan  bahwa penyebab  utama   upaya  kebijakan joint development  agency di  Laut  China  Selatan gagal,  karena  disebabkan  suatu  sebab  yang cukup  sederhana  yaitu  dalam  kondisi konflik, hubungan bilateral antara China dan
negara  yang  berkonflik  tidak  harmonis sehingga  menimbulkan  kesulitan  dalam komunikasi  dan  negosiasi  yang  dibutuhkan untuk  menjalankan  perjanjian  secara  efektif (XUE & Assistant  Professor in the Institute of International Studies  Shanghai, n.d.).
Robert Beckman dan Leonardo Bernard anggota  Center  for  International  Law University of Singapore dalam proyek yang didanai  pemerintah  Singapura  membuat Framework  for  The  Joint  Development  of Hydrocarbon  Resource .  Di  dalam  kerangka tersebut  Beckman  dan  Bernard  mencoba untuk  merumuskan  beberapa  kondisi  yang berfungsi  sebagai  syarat  dari  terciptanya joint  development  agreement di  bidang pemanfaatan  hidrokarbon  secara  efektif. Syarat  syarat  tersebut  antara  lain  adalah harus  adanya  pengakuan  terhadap  sengketa tumpang  tindih  wilayah  oleh  kedua  negara, political  will, opini  politik  nasional  dan beberapa faktor lain (Beckman & Schofield,
2014).
Dalam  menyusun  proyek  karyanya,
Beckman  dan  Bernard  terinspirasi  dan mempelajari  karya  Masahiro  Miyoshi seorang  Profesor  Hukum  Internasional University  of  Durham  Inggris,  untuk kemudian mencoba menarik kesimpulan dan mempelajari  mengapa joint  development agreement cenderung  gagal.  Mashiro Miyoshi dalam karyanya berjudul The Joint Development  of  Offshore  Oil  and  Gas  in Relation  to  Maritime  Boundary, mencoba menghubungkan dan mendeskripsikan mengenai  hubungan  bentuk  wilayah  atau geomorfologi  kelautan  dan  implikasinya terhadap joint  development  agreement . Tulisan tersebut dipublikasikan oleh
International  Boundaries  Research  Unit,
Departemen Geografi, University of Durham Inggris (Masahiro Miyoshi, 1999). Guna  menjawab  pertanyaan  seputar bagaimana  penerapan Joint  Development Agreement dapat  memberikan  dampak positif sekaligus menjadi solusi diversifikasi sengketa  wilayah  Laut  Natuna,  maka  perlu disusun  suatu  acuan  khusus  mengenai  hal- hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia
dalam  merancang  JDA.  Penilaian  aspek nasional  dan  pengadopsian  nilai  nilai bilateral  menjadi  faktor  penting  dalam menghasilkan  suatu  JDA  secara  efektif. Indikator  dan  faktor  penentu  keefektifan suatu  JDA  tidak  dapat  ditentukan  secara umum.  Masing-masing  JDA  memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh kepentingan,  maksud,  tujuan  dan  juga kebiasaan customary negara-negara  yang mengikatkan diri pada kontrak JDA.
Artikel ini akan memberikan perspektif hukum mengenai unsur-unsur apa saja yang perlu  diperhatikan  oleh  suatu  negara  secara umum  dalam  pembuatan  JDA,  selanjutnya secara  khusus  artikel  ini  akan  membahas mengenai  bagaimana  JDA  dapat  menjadi suatu  pilihan  solusi  dalam  menangani sengketa  yang  terjadi  antara  Indonesia  dan China. Pembahasan secara khusus diperlukan  untuk  mempertajam  aspek nasional,  hukum  kebiasaan  dan  kondisi sebab-sebab yang dipersengketakan.

## B.   Metode Penelitian
Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian  ini.  Pendekatan  kualitatif  adalah suatu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan atas suatu peristiwa, baik pengamatan secara langsung empiris  atau  pengamatan  dalam  suatu kondisi  terkontrol.  Pendekatan  kualitatif menggunakan  data  dalam  bentuk  deskriptif yang  disimpulkan  dalam  bentuk  preskriptif melalui  proses  analisis  data.  Landasan  teori dalam  bentuk  metode  penelitian  digunakan sebagai  panduan  dan  acuan  penelitian, Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  atau  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  menggunakan  bahan sumber  hukum  berupa  teks  perundang- undangan,  yurisprudensi  dan  literatur  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peoples, 2010).
Selain  menggunakan  metode  normatif yuridis,  metode  perbandingan  hukum  juga digunakan  dalam  untuk  membandingkan beberapa  JDA  yang  pernah  dilaksanakan  di
berbagai  negara  dalam  mengeksplorasi, mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam  pada  wilayah  sengketa. Comparative law, merupakan  metode  penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan  yang  lebih  dalam  tentang hukum tertentu (Sclessinger, 1959). Sumber hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini secara umum mengacu pada yurisprudensi dan juga literatur hukum yang memuat  dan  menjelaskan  terkait Joint Development  Agreement secara  teoritis  dan konseptual. Literatur teoritis dan konseptual serta  yurisprudensi North  Sea  Continental Shelf  Case  Germany  v  Denmark yang diputus  oleh  ICJ  pada  Tahun  1969.  Dari hasil analisis dan diskusi tersebut kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk preskriptif  dalam  saran  normatif  mengenai apa  yang  harus  diperhatikan  Indonesia dalam  mempersiapkan  dan  membuat  JDA atas  pemanfaatan  sumber  daya  hidrokarbon di  wilayah  laut  yang  masih  dalam  status sengketa, khususnya laut Natuna Utara.

## C.   Hasil dan Pembahasan
Joint Develompent Agreement
menawarkan solusi bagi pengelolaan sumber daya  alam  Hidrokarbon  di  wilayah  Laut Natuna.  Walaupun  perairan  Laut  Natuna dalam  status  sengketa  klaim  antara Indonesia  yang  mengakui  wilayah  tersebut sebagai  bagian  dari  Zona  Ekonomi Eksklusifnya dan China yang mengakui hak atas sumber daya alam area perairan tersebut atas  dasar  klaim  sembilan  garis  putus- putusnya.  JDA  menawarkan  sebuah  solusi bagi  kedua  negara  untuk  tetap  dapat melakukan  pengelolaan  sumber  daya  alam di wilayah tersebut  meskipun  perairan yang bersangkutan berada dalam status sengketa.
JDA  menawarkan  keuntungan  bagi kedua  belah  pihak  terlepas  dari  sengketa yang  ada,  namun  untuk  menuju  terciptanya JDA  antara  Indonesia  dan  China,  terdapat beberapa  syarat  khusus  bagi  dua  negara tersebut  untuk  dapat  menyepakati  sebuah JDA.  Tantangan  utama  terletak  pada political  will kedua  negara  tersebut  untuk mengakui  adanya  sengketa  yang  terjadi,
serta kemauan untuk menjembatani permasalahan tersebut melalui adanya suatu solusi  kerjasama  dalam  bidang  pengelolaan sumber  daya  alam  untuk  kepentingan bersama.
Di  sisi  lain  JDA  memberikan  peluang bagi kedua negara untuk dapat  memperkuat hubungan  bilateral  dan  kesadaran  akan adanya  wilayah  sengketa  tersebut,  sehingga diharapkan JDA akan menghantarkan kedua negara  yang  bersengketa  untuk  dapat menghasilkan suatu kesepakatan damai ( win win  solution ).  Adapun  kunci  utama  untuk menuju ke arah tujuan tersebut kedua negara wajib  memperhatikan  betul  beberapa  aspek berikut:
1.   Sengketa  Wilayah  Zona  Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen
Lahirnya konsep
perpanjangan yurisdiksi  negara  pada  landas  kontinen tersebut  menyusul  deklarasi  Presiden Trumman  yang  berisi  mengenai  klaim Amerika  Serikat  terhadap  area  landas kontinen  atau  dasar  laut  yang  menjadi  satu kesatuan  dengan  wilayah  daratan  Amerika Serikat,  terlepas  bahwa  landas  kontinen tersebut  berada  di  bawah  laut  bebas  atau bersinggungan  dengan  wilayah  negara  lain. Deklarasi  yang  di  deklarasikan  pada  28 September  1946  tersebut  merupakan  hasil upaya  Amerika  Serikat  yang  berusaha menguasai sumber daya alam berupa sumber hidrokarbon  yang  terkandung  di  dalam landas  kontinen  (Lucky,  2015).  Hasil  dari deklarasi  tersebut  kemudian  menciptakan suatu  konsep  hukum  internasional  berupa konsep  zona  ekonomi  eksklusif  dan perpanjangan landas kontinen yang diadopsi oleh Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982.
Sebagai  respon  terhadap  tindakan Amerika Serikat, negara-negara lain di dunia kemudian  turut  berlomba-lomba  untuk berusaha  menguasai  sumber  daya  alam hidrokarbon  yang  terdapat  di  dalam  area landas kontinen lepas pantai mereka, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan ekonomi  dan  keamanan  sumber  daya strategis  negara  berupa  sumber  energi  yang
berasal  dari  minyak  dan  gas.  Namun munculnya  konsep  dan  ketentuan  mengenai hak  perpanjangan  landas  kontinen  bagi negara-negara  pantai  ternyata  justru  banyak menimbulkan sengketa. Keberadaan perpanjangan  area  landas  kontinen  sering kali  bersinggungan  hingga  saling  tumpang tindih  dengan  yurisdiksi  zona  ekonomi eksklusif  milik  negara  lain  (Lucky,  2015), dimana  dalam  zona  ekonomi  eksklusif negara pantai berhak untuk memiliki sumber daya  yang  berada  di  kolom  air  hingga  di bawah dasar laut atau landas kontinen.
Satu  dekade  setelah  munculnya  klaim Amerika  Serikat  tersebut,  meja  lembaga arbitrase  maupun  mahkamah  internasional mulai  dipenuhi  kasus-kasus  sengketa  klaim wilayah  zona  ekonomi  eksklusif  maupun zona  landas  kontinen.  Kasus North  Sea Continental  Shelf antara  Jerman  melawan Denmark dan Belanda salah satunya. Kasus yang  mempertanyakan  mengenai  Batasan zona landas kontinen ketiga negara tersebut, dimana Jerman menginginkan porsi wilayah yang  lebih  luas  karena  merasa  dirugikan dengan  bentuk  wilayah  pantai  yang  cekung pada  Laut  Utara  (International  Court  of Justice, 1969).
2 . Penyelesaian  Sengketa  dan  Prinsip Equidistance
Dalam  kasus  sengketa North  Sea
Continental Shelf prinsip pembagian wilayah secara equidistance atau sama sama jauh  melalui  penarikan  garis  sama  panjang dari garis pangkal ternyata tidak memberikan  solusi  terhadap  permasalahan yang  dihadapi.  Pembagian  hak  wilayah berdasar  prinsip equidistant tidak  semudah membagi  secara  adil  secara  fisik  yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa (Jain, 2015).
Prinsip equidistant justru  sering  tidak mempertimbangkan  pandangan  personal yang  dimiliki  oleh  negara  terhadap  konsep equal atau  adil  terhadap  pembagian equidistant bagi  mereka.  Selain  itu  suatu kesepakatan  yang  kemudian  benar-benar membawa  rasa  keadilan  bagi  setiap  pihak merupakan  suatu  konsep  yang  cenderung
utopis dan sulit untuk benar-benar terwujud tanpa  adanya  suatu  kompromi  salah  satu pihak (Azaria, 2016). Oleh karena itu dalam memutus kasus North Sea Continental Shelf, Hakim Phillip C Jessup kemudian membuat Opini  Terpisah  terkait  saran  mengenai bagaimana  seharusnya  pembagian  wilayah landas kontinen dilakukan di Laut Utara.
Hakim Phillip  C  Jessup, kemudian memberikan  suatu  konsep  dalam  opini terpisahnya,  bahwa  permasalahan  sengketa landas  kontinen  yang  memiliki  latar belakang  motif  ekonomi  dapat  diselesaikan secara  damai  dan  adil  jika  negara-negara yang  menjadi  para  pihak  di  dalamnya membuat  suatu  kesepakatan  pemanfaatan dan  pengembangan  bersama  atau Joint Development sumber daya alam hidrokarbon yang  terkandung  pada  landas  kontinen  laut utara.   Dengan  demikian  kepentingan ekonomi masing-masing pihak yang menjadi alasan  utama  timbulnya  sengketa  dapat terpenuhi (Anderson, 2015).
3. Joint  Development  Agreement sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pertanyaan  umum  yang  kemudian muncul  ketika  JDA  diajukan  sebagai  solusi alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah terkait  bagaimana  fungsi  dan  peranan  JDA dalam penyelesaian sengketa. Secara umum perlu dipahami bersama bahwa secara umum JDA  bukan  sebuah  alat  penyelesaian sengketa  utama  seperti  halnya  upaya arbitrase  atau  pengadilan  internasional. Dalam  hal  ini  JDA  hanya  berperan  sebagai suatu  moda  yang  dapat  digunakan  untuk mempercepat atau menuju kepada penyelesaian sengketa melalui jalur kerjasama pengelolaan sumber daya alam.
Penggunaan JDA sebagai solusi pemecahan sengketa muncul sebagai respon dari  timbulnya  sengketa  tumpang-tindih wilayah  lepas  pantai,  terutama  setelah munculnya  ketentuan  hukum  internasional mengenai  penambahan  landas  kontinen berdasarkan  Artikel  76  UNCLOS  yang menyatakan  bahwa  negara  pantai  berhak untuk  memperpanjang  garis  batas  landas kontinennya  hingga  350  mil  laut  dari  garis
pangkal  melalui  pemberitahuan  kepada Commission on the Limits of the Continental Shelf ,  yang  kemudian  akan  memberikan rekomendasi  mengenai  garis  batas  luar perpanjangan  landas  kontinen  tersebut (United Nations General Assembly, 1994). Dalam  hal  ini  perlu  dipahami  bahwa konsep  JDA  sebagai  alternatif  solusi penyelesaian  sengketa,  bukan  berarti  JDA dapat  menyelesaikan  sengketa  secara langsung.  Ketika  JDA  disepakati  di  atas wilayah  yang  disengketakan,  status  quo wilayah  yang  dipersengketakan  tersebut akan  tetap  ada  dan  melekat,  hanya  saja secara  prakteknya  JDA  memberi  jembatan bagi  para  pihak  untuk  tetap  dapat memperoleh  keuntungan  secara  ekonomis melalui  adanya  kerjasama  eksplorasi  dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di  dalam  wilayah  tersebut  (Desbarats, Todesco, & Royer, 2016).
4.   Latar Belakang Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna
Sengketa  yang  terjadi  antara  Indonesia dan  China  di  wilayah  Laut  Natuna merupakan imbas dari deklarasi China yang mengakui  secara  sepihak  penambahan wilayah  laut  melalui  kebijakan  sembilan garisnya  ( nine  dash  line  policy) yang kembali  dipertegas  di  tahun  2013.  Klaim sepihak  Republik  Rakyat  China  (RRC) tersebut  pertama  kali  dipublikasikan  oleh Republic China (Taiwan) pada 1 November 1947  sebelum  terjadi  pengambilalihan  oleh partai  Komunis  China  yang  mendirikan RRC  di  tahun  1949. Klaim  Republik  China (ROC) (Wang, 2010) pada masa itu meliputi 11  garis  putus-putus  yang  dideskripsikan sebagai  kepulauan  China  Selatan,  namun kemudian  setelah  pengambilalihan  ROC oleh  RRC,  Klaim  11  garis  putus-putus tersebut  diambil  alih  oleh  pemerintahan RRC.  Perdana  Menteri  RRC  Zhou  Enlai kemudian  merevisi  klaim  tersebut  menjadi sembilan garis putus-putus setelah mengurangi  dua  garis  pada  Teluk  Tonkin yang dikuasai oleh Republik Vietnam Utara yang  pada  kala  itu  sebagai  tergabung  di dalam mitra komunis PRC.
Namun  tidak  hanya  PRC  yang mengakui  mengenai  klaim nine  dash  line, hingga  tahun  1999  ROC  perdana  menteri Lee  Teng  Hui  melalui  Menteri  luar negerinya  mengeluarkan  klaim  bahwa seluruh pulau yang ada di kepulauan Spratly dan  Parcel  secara  historis,  geografis  dan hukum  merupakan  bagian  dari  wilayah kedaulatan  ROC.  Namun  klaim  ROC tersebut tidak diikuti oleh suatu aksi konkrit dalam  menunjukkan  kedaulatan  pada wilayah tersebut.
Aksi  konkrit  terhadap  klaim  wilayah Laut  China  Selatan  baru  dilakukan  pertama kali  oleh  PRC  pada  7  Mei  2009,  pada  saat itu  PRC  menyerahkan  peta  wilayah  kepada PBB  termasuk  9  garis  putus-putus  di wilayah  Laut  Cina  Selatan  yang  menandai sebagai  wilayah  yang  mereka  klaim.  Aksi tersebut kemudian menuai protes diplomatik dari negara Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam (MORTON, 2016).
Walaupun secara langsung wilayah Laut Natuna  Indonesia  pada  masa  itu  belum masuk  dalam  wilayah  yang  diklaim  oleh China,  Pemerintah  Indonesia  di  bawah administrasi  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  telah  menyampaikan  protes diplomatik  melalui  surat  yang  disampaikan kepada  komisi  delimitasi  dan  landas kontinental,  surat  tersebut  berisi  pernyataan bahwa klaim China terhadap sembilan garis putus-putus  di  wilayah  Laut  China  Selatan tidak  memiliki  dasar  hukum  internasional. Empat  tahun  kemudian  protes  diplomatik tersebut  ternyata  tidak  menghentikan langkah  negeri  tirai  bambu  tersebut  untuk memulai  okupasi  militer  di  daerah  Laut China Selatan, khususnya kepulauan Spratly,  tidak  hanya  itu,  klaim  Sembilan garis  putus-putus  juga  ikut  diperluas menjadi sepuluh garis putus-putus yang kini bersinggungan  dengan  wilayah  Zona Ekonomi  Eksklusif  Laut  Natuna  milik Indonesia.
Di  sisi  lain  Indonesia  di  bawah administrasi  Presiden  Jokowi  dengan nawacita Poros Maritimnya, sedang menyusun program intensifikasi pengurangan  dan  penindakan illegal,
unregulated dan unreported fishing, (selanjutnya  disebut  IUU  Fishing).  Salah satu  area  yang  menjadi  wilayah  kontrol penguatan  hukum  anti  IUU  Fishing  adalah wilayah Laut Natuna, wilayah zona ekonomi eksklusif  tersebut  merupakan  wilayah  yang paling  sering  dilanggar  oleh  kapal-kapal ikan  asing  yang  melakukan  pengambilan ikan  secara  ilegal,  di  antaranya  termasuk kapal penangkap ikan milik China.
Pemerintah  Indonesia  mengambil  sikap protektif dan defensif terhadap
keberlangsungan  kepentingan  nasional  pada wilayah  zona  ekonomi  eksklusif  Laut Natuna  Utara.  Sikap  kebijakan stances Indonesia  ini  menunjukan political  will pemerintah
untuk menguasai dan mempertahankan  kekuasaan  secara  mutlak pada  wilayah  ZEE  yang  bersinggungan tersebut.  Sikap  Indonesia  tersebut  tidak sejalan  dan  cenderung  bertabrakan  dengan sikap political will China yang mengakuisisi area  di  dalam  sepuluh  garis  putus-putusnya sebagai  zona  perairan  historis  milik  China. Oleh karena itu China berhak memanfaatkan wilayah  tersebut,  tidak  hanya  sebagai wilayah  penangkapan  ikan  namun  sebagai wilayah eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon (Supriyanto, 2016). 5.    Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam Penerapan Joint Development Agreement
Sejarah  mencatat  bahwa  sejak  pertama kali  konsep Joint  Development  Agreement atau  JDA digagas  oleh  William  Onorato, yang  kemudian  menjadi  inspirasi  dan diadopsi  oleh  Hakim Phillip  C  Jessup sebagai  saran  penyelesaian  sengketa. Reputasi  dan  perjalanan  konsep  JDA  tidak selalu  menuai  suatu  catatan  sukses. Seringkali  penerapan  JDA  pada  wilayah sengketa  justru  gagal  dalam  prosesnya karena  disebabkan  oleh  berbagai  macam faktor.
Kegagalan  dalam  penerapan  JDA sebagai  solusi  yang  menjadi  jembatan sengketa  antar  negara  itu  sendiri  pernah dialami  oleh  Indonesia  tatkala  membuat JDA  dengan  Australia  terhadap  wilayah
yang  disebut  Timor  Gap,  yaitu  letak persinggungan  antara  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan zona perpanjangan  landas  kontinen  yang  diklaim oleh Australia. Perjanjian eksplorasi bersama antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada 11 Desember 1989 dan mulai  berlaku  pada  9  Februari  1991 kemudian  berakhir  setelah  Timor  Timur merdeka  di  tahun  2002.  Oleh  karena  itu secara prinsip rebus sic stantibus perjanjian Timor  Gap  antara  Australia  dan  Indonesia otomatis tidak berlaku (Sforza, 1999).
Di  negara  ASEAN  lain  yaitu  Malaysia dan  Thailand juga  pernah menerapkan  JDA terhadap  wilayah  sengketa  landas  kontinen antara  dua  negara  tersebut  yang  terletak  di wilayah  Teluk  Thailand.  MoU  mengenai pengadaan  JDA  telah  ditandatangani  kedua belah  pihak  pada  tahun  1979  namun  15 tahun  kemudian  di  tahun  1994  perjanjian JDA baru benar-benar terlaksana dikarenakan  sulitnya  mencapai  kesepakatan dalam  pembagian  wilayah  pengembangan serta eksplorasi yang cukup luas (D M Ong,
1999).
Upaya  negara-negara  di  dunia  dalam menerapkan  JDA  di  wilayah  sengketa menjadi  suatu  tantangan  tersendiri  karena menyangkut  aspek  permasalahan  yang  luas dari  mulai  faktor  perbedaan  tujuan  politik atau political  will, stigma  masing-masing pihak,  hingga  perbedaan  tingkat  ekonomi dan  penguasaan  teknologi  yang  kemudian menjadi  akar  dari  munculnya  rasa  tidak saling percaya antara para pihak.
Masahiro  Miyoshi  dalam  artikelnya berjudul Joint  Development  of  Offshore Oil and  Gas  in  Relation  to  Maritime  Boundary Delimitation menyoroti permasalahan umum mengapa  JDA  cenderung  gagal,  melalui proses  studi  dan  penelitian  beberapa penerapan  JDA,  Miyoshi  mengemukakan bahwa  penyebab  utama  dari  gagalnya  JDA adalah  kurangnya awareness mengenai kondisi  atau  kepentingan  masing  masing pihak yang bersengketa. Dimana awareness tersebut  akan  berperan  menjadi  kunci kompromi  antara  para  pihak  yang  dapat dituangkan ke dalam sebuah perjanjian JDA.
Penelitian  Miyoshi  tersebut  kemudian diteruskan  oleh  Robert  Beckman  dan Leonardo  Berard  yang  menulis  hasil temuannya  terkait  mengapa  JDA cenderung gagal  pada  artikel  berjudul Framework  for The  Joint  Development  of  Hydrocarbon Resource yang diterbitkan pada tahun 2010.
Dalam  artikel  tersebut  Beckman  dan
Bernard  mengemukakan  mengenai  empat faktor utama penghambat JDA
yaitu minimnya  pengakuan para  pihak  yang bersengketa  terhadap  sengketa  yang  terjadi, kurangnya  keselarasan Political  Will para pihak,  faktor  stigma  sosial  dan  politik  serta faktor  lain  yang  meliputi  faktor  tingkat ekonomi dan penguasaan teknologi. Wacana  JDA  sebagai  solusi  tumpang tindih  klaim  multi  negara  terhadap  wilayah laut  China  Selatan  kemudian  muncul sebagai bentuk respon
terhadap permasalahan sengketa klaim China terhadap  Laut  China  Selatan  yang  menuai protes  internasional  pada  tahun  2013. Mengenai  hal  tersebut  pada  tahun  2019 Song  Xue  dari Institute  of  International Studies, Universitas  Fudan  Shanghai, kemudian  menulis  pendapatnya  dalam sebuah artikel berjudul Why Joint Development  Fail:  Implications  for  the South  China  Sea .  Di  dalam  artikelnya  Xue berpendapat  bahwa  kerjasama  JDA  dengan China  sulit  terjadi  terlepas  sambutan  dari pemerintah  China,  hal  tersebut  dikarenakan adanya  faktor  stigma  negatif  yang  kuat negara-negara  pantai  Laut  China  Selatan terhadap China serta tidak adanya awareness atau pengertian terhadap pengakuan  klaim nine  dash  line China  di Laut China Selatan.
6.   Konsep  Penerapan Joint  Development Agreement di Laut Natuna Utara
Sekilas  mekanisme Joint  Development Agreement menawarkan  solusi  konkrit, sederhana  dan  efektif  yang  langsung menyasar  kepada  inti  permasalahan,  namun tanpa disadari bahwa secara normatif konsep Joint  Development  Agreement didesain sepenuhnya  untuk  pemenuhan  kepentingan dan  tujuan  bisnis  secara  murni. Joint
Development  Agreement memiliki  prinsip equitable sharing, yang  nilai  manfaatnya dihitung secara murni menggunakan ukuran ekonomi.  Sedangkan  negara  sebagai  subjek hukum  dalam  melakukan  okupasi  dalam rangka  kebijakan  ekspansi  negara  tidak hanya  memiliki  motif  tujuan  ekonomi, melainkan  juga  mencakup  kepentingan politik, sosial dan pertahanan negara.
Perlu  dipahami  juga,  walaupun  dapat menggunakan  faktor-faktor  tersebut  sebagai acuan  pokok  tiap-tiap  sengketa  memiliki iklim  dan  sifat  keunikannya  masing-masing yang perlu diperhatikan serta diperhitungkan untuk menjadi poin yang perlu diperhatikan para  pihak  jika  ingin  melakukan  JDA. Faktor-faktor  yang  mendasari  kesuksesan suatu  JDA  tidak  dapat  disamaratakan dengan  mudah  dan  menganggap  bahwa faktor tersebut akan berpengaruh pada setiap JDA  terhadap  wilayah  perairan  yang dipersengketakan.
Dalam  konsep  penerapan  JDA  di  Laut Natuna  Utara  antara  pemerintah  Indonesia dan  China,  kemudian  perlu  diperhatikan beberapa  faktor  berupa  latar  belakang sengketa,  maksud  dari  para  pihak,  tujuan politik  tiap  tiap  negara,  serta  stigma masyarakat  terhadap  pemerintah  China. Dengan  melihat  kondisi  latar  belakang  dan kondisi  sengketa  yang  terjadi  antara Indonesia  dan  China,  Indonesia  masih menerapkan  kebijakan  tegas  terhadap persinggungan klaim ZEE Nasional dan nine dash  line China  di  Laut  Natuna  Utara, dengan demikian  komunikasi antara  Jakarta dan Beijing untuk membahas upaya mediasi atau  kemungkinan  penyelesaian  konflik lainnya termasuk opsi kerjasama JDA cukup sulit untuk terjadi.
Selain  itu  kebijakan  nasional  Indonesia yang  sedang  mengarah  kepada  wacana perwujudan  poros  maritim  dunia  kemudian menyebabkan Indonesia menerapkan kebijakan  ketat  yang  berfokus  kepada mengembangkan  kejayaan  maritim  baik dalam  segi  ekonomi  maritim  melalui pemberantasan illegal,  unreported  and unregulated  fishing dan  pengoptimalan pemanfaatan  sumber  daya  laut,  serta  dalam
segi  pertahanan  dalam  bentuk  penegakan hukum anti penyelundupan orang perbudakan,  pembajakan  dan  pencurian sumber  daya  laut,  yang  akan  diwujudkan melalui  peningkatan  armada  keamanan  laut sesuai Minimum Essential Force .
Sedangkan di sisi lain pemerintah China sedang
gencar-gencarnya
untuk membuktikan  penguasaan  terhadap  klaim nine  dash  line mereka  melalui  pengerahan kekuatan
armada perikanan yang menjangkau  hingga  Laut  Natuna  dan aktivitas  militer  di  sekitar  gugus  kepulauan Spratly dan Mischief di Laut China Selatan. Walaupun  pemerintah  China  hadir  di  Laut China  Selatan dengan  tangan  terbuka untuk menjalin  kerjasama  dengan  negara-negara lain  dalam  hal  keamanan  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam.  Namun  justru  kebijakan tersebut dipandang sebagai cara China untuk memperoleh  pengakuan  hukum  terhadap klaim nine dash line oleh komunitas global. Secara  konsep,  JDA  antara  Indonesia  dan pemerintah  China  pada  zona  wilayah sengketa  Laut  Natuna  bagian  utara  dapat dilakukan  jika  kedua  belah  pihak  dengan memperhatikan dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
7 . Political Will
Perbedaan Political  Will akan  menjadi penghambat  berjalanya joint  development agreement antar  negara,  terlebih  jika perbedaan political  will dipandang  terlalu ekstrim, seperti yang terjadi antara Indonesia dan  China  maka  faktor  tersebut  akan menghambat  lebih  jauh  hingga  masuk  ke dalam  faktor  pengakuan  sengketa  antara para  pihak.  Dalam  skenario  tersebut  maka salah satu pihak wajib untuk membuka jalur diplomasi  dan  pembicaraan  bilateral  guna mengkompromikan  serta  mempertemukan political  will kedua  belah  pihak  sehingga dapat  tercapai  suatu common  sense berupa adanya kepentingan bersama dan munculnya semangat  kerjasama  antar  kedua  belah pihak.
Selain  itu  latar  belakang  terjadinya sengketa  turut  menyumbang  informasi penting  yang  tidak  hanya  wajib  diketahui
namun  harus  dipahami  secara  mendalam oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa. Pemahaman  mengenai  tuntutan  klaim, kepentingan  dan  pandangan  para  pihak menjadi  faktor  penentu  dalam  perumusan norma-norma kerjasama pemanfaatan sumber  daya  yang  terdapat  di  wilayah tersebut.  Selain  informasi  mengenai  latar belakang  konflik,  informasi  mengenai kapasitas ekonomi, industri, dan penguasaan teknologi  para  pihak  juga  penting  untuk diperhatikan.  Ketika  para  pihak  saling memahami kepentingan, tujuan dan kapasitas  satu  sama  lain,  kompromi  akan mudah tercapai.
Dalam  kasus North  Sea  Continental Shelf  Case misalnya  antara  Jerman  dan Denmark. Jerman  memahami bahwa Denmark  sebagai  pemilik  area  pantai berbentuk  menjorok  atau  cembung  ke  arah Laut  Utara  memiliki  hak  bagian  ZEE  lebih banyak  atau  luas  daripada  Jerman  yang memiliki  bentuk  pantai  cekung  pada  Laut Utara, atas dasar prinsip equidistant. hukum internasional. Hal ini menimbulkan Denmark  berhak  dalam  mengklaim  ZEE lebih  luas  daripada  Jerman  di  laut  utara hingga  bersinggungan  dengan  wilayah  ZEE Jerman.  Di  sisi  lain  Jerman  kemudian berdalih  di  hadapan  ICJ  bahwa  Jerman meminta  ICJ  untuk  menilai  pembagian proporsi  zona  landas  kontinen  yang  juga merupakan  bagian  dari  ZEE  kedua  belah pihak menjadi wilayah pengelolaan Bersama atau equitable share dan tidak berdasar pada prinsip equidistance (Guernsey,  2000).
Dalam  hal  ini  Jerman  menyadari  bahwa Denmark  memiliki  kepentingan  untuk menjaga  cadangan  sumber  daya  alam minyaknya namun tidak memiliki keperluan lebih  untuk  mengeksplorasinya,  sedangkan Jerman  memiliki  kebutuhan  dan  teknologi untuk  mengeksplorasinya  namun  tidak memiliki wilayah cadangan minyak tersebut.
Hal  yang  sama  kemudian  juga  disadari oleh  Hakim  Phillip  C.  Jessup,  yang menyadari  bahwa  tujuan  utama  negara- negara yang berkonflik ekonomis memanfaatkan sekaligus memiliki cadangan hidrokarbon  di  dasar  laut  tersebut.
Kebijakan  agresif  pemerintah  China  dalam berupaya mengakuisisi Laut Natuna sebagai bagian  dari  wilayah  perairan  historis mereka. Menuai protes keras dari Indonesia, China  secara  bersikukuh  melakukan  klaim sepuluh  garis  putus-putus (Ten  Dash  Line) berdasarkan alasan perairan historis, walaupun  tanpa  ada  landasan  hukum internasional  yang  jelas  dan  terbukti  telah melanggar United  Nations  Convention  on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang  telah  diratifikasi  oleh  China  sendiri. China  dengan show  of  force kekuatan militernya  tetap  bertahan  dengan  klaim tersebut.
Sedangkan  Indonesia  di  sisi  lain  telah memiliki kepulauan Natuna beserta perairan di sekitarnya yaitu Laut Natuna sejak daerah kepulauan  Riau  termasuk  Natuna,  telah menyerahkan  diri  ke  dalam  Wilayah Republik  Indonesia  di  bawah  Provinsi Kalimantan  Tengah  pada  18  Mei  1956. Hingga tahun 2019, Batasan wilayah landas kontinen  dan  zona  ekonomi  eksklusif Kepulauan dan Laut Natuna telah disepakati dan diakui antara Indonesia dan Malaysia di tahun  1969,  melalui continental  shelf boundaries agreement 1969 yang menyatakan  mengenai  batas  delimitasi landas  kontinen  Indonesia  di  bagian  timur dan  barat  Laut  Natuna.  Sedangkan  untuk mengatur  delimitasi  wilayah  bagian  utara Laut  Natuna  Indonesia  dan  Vietnam  telah menandatangani Indonesia-Vietnam Continental  Shelf  Boundaries  Agreement pada  Tahun  2003  yang  menyimpulkan kesepakatan delimitasi landas batas kontinen yang diakui oleh Indonesia dan Vietnam.
Indonesia  sebagai  negara  yang  telah meratifikasi  UNCLOS  1982  tunduk  secara penuh  terhadap  ketentuan  pembagian wilayah  zona  perairan  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  berdasarkan  bagian  ke  5 artikel 55 hingga artikel 75, serta ketentuan zona  landas  kontinen  yang  diatur  pada bagian  ke-6  artikel  76  hingga  85  UNCLOS 1982. Dengan ini Indonesia secara sah telah menjalankan kewajiban berdasarkan UNCLOS 1982. Dengan demikian Indonesia berhak  untuk  melakukan  eksplorasi  dan
eksploitasi  sumber  daya  alam  yang tersimpan  di  dalam  dasar  laut  ( seabed ) selama dasar laut tersebut berada di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia, dengan memperhatikan faktor kelestarian
lingkungan  dan  keselamatan  navigasi internasional.
Motif  dan  kepentingan  utama  China dalam  penguasaan  wilayah  Laut  Natuna Utara  adalah  selain  mendapatkan  sumber tangkapan ikan bagi nelayan-nelayan namun juga  untuk  merebut  area  cadangan hidrokarbon  berupa  minyak  dan  gas  alam. Karena  bermotif  ekonomi,  maka  sengketa tersebut dianggap akan lebih baik jika dapat diselesaikan  melalui  jalur  diplomasi  dan negosiasi  ekonomi,  sehingga  tercipta  suatu win-win  solution bagi  Indonesia  maupun China.  Salah  satu  cara  untuk  menjamin keuntungan  kedua  belah  pihak  adalah melalui penjajakan kerjasama Joint Development Agreement .
8.    Pengakuan terhadap Sengketa
Faktor  lainnya  dalam  menentukan keberhasilan  suatu Joint  Development Agreement adalah melalui adanya pengakuan  para  pihak  mengenai  kondisi sengketa  klaim  wilayah  yang  saling tumpang  tindih  antar  negara.  Pengakuan menjadi  faktor  penting  karena  merupakan objek  yang  mendasari  terbentuknya Joint Development  Agreement itu  sendiri.  Tanpa adanya  pengakuan  para  pihak  mengenai sengketa  yang  terjadi,  akan  menempatkan Joint  Development  Agreement tersebut menjadi status quo .
Langkah-langkah  yang  dapat  ditempuh suatu  negara  dalam  mendorong  pengakuan terhadap keadaan sengketa itu sendiri  wajib dimulai  dari  pemahaman  bahwa  penerapan mekanisme Joint  Development  Agreement merupakan  suatu  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  dapat  menguntungkan  para pihak. Setelah para pihak memahami dengan benar  tujuan  dari  disepakatinya Joint Development  Agreement, kedua  para  pihak yang  terlibat  tidak  hanya  harus  melakukan kompromi terhadap tuntutan kepentingannya masing-masing.  Namun  juga  perlu  untuk
saling  mengakui  keberadaan political  will serta  posisi  para pihak  dalam  sengketa.  Hal yang  terjadi  di  Laut  Natuna  adalah,  karena klaim pemerintah China mengenai nine dash line tidak memiliki dasar hukum internasional. Maka cukup  sulit bagi negara lain  termasuk  Indonesia  untuk  kemudian mengakui  posisi  klaim  China  berdasarkan suatu norma hukum.
Hingga  saat  ini  klaim nine  dash  line China  sama  sekali  tidak  dianggap  oleh Indonesia,  dan  sebaliknya  Indonesia  secara de jure memiliki yurisdiksi
berupa   ZEE   pada  wilayah  Laut  Natuna bagian  utara  tersebut  Maka  dari  itu  secara otomatis  Indonesia  tidak  akan  pernah secara   hukum  atau de  jure mengakui keberadaan  sengketa  dengan  China  pada Laut  Natuna  bagian  utara,  walaupun  secara de  facto Indonesia  menyadari  bahwa peningkatan aktivitas armada perikanan dan militer  China  di  Laut  China  Selatan merupakan implikasi dari klaim negara tirai bambu  tersebut.  Dalam  kondisi  ini  maka akan  sulit  untuk  memulai  diskusi  formal maupun diplomasi untuk membahas mengenai posisi sengketa antar kedua belah pihak.  Jika  Indonesia  ingin  membuka pembicaraan mengenai JDA dengan pemerintah  China,  maka  secara  tidak langsung Indonesia akan mengakui keberadaan  dari  klaim nine  dash  line pemerintah  China.  Dimana  hal  ini  sulit  dan hampir tidak mungkin untuk terjadi.
9.    Stigma Politik dan Sosial
Faktor yang tidak kalah penting menjadi faktor  yang  harus  diperhatikan  oleh Indonesia  adalah  faktor  stigma  politik  dan sosial  masyarakat  Indonesia.  Walaupun secara ekonomi China turut berperan dalam membangun perekonomian Indonesia, stigma  anti  China  dan  anti  komunis  yang tumbuh  dan  melekat  sejak  akhir  orde  lama, masih dapat dirasakan. Timbulnya beberapa penolakan  dan  kritik  dari  masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang condong  kepada  pemerintah  China  sebagai mitra  pembangunan  di  Indonesia,  terlepas dari  prinsip  non  blok  yang  digunakan
pemerintah  Indonesia  dalam  hubungan Internasional. Stigma negatif terhadap China tersebut  tetap  berada  di  tengah-tengah masyarakat.
Faktor  stigma  politik  dan  sosial  dinilai berpotensi  sangat  mempengaruhi  kestabilan berjalannya Joint  Development  Agreement . Stigma  politik  dan  sosial  mempengaruhi pandangan  umum  berupa  masyarakat, pengusaha  hingga  individu  yang  turut terlibat  sebagai  subjek  yang  menjalankan Joint  Development  Agreement di  garis depan.  Jika  kesepakatan  negara  tersebut tidak didukung dengan kemauan willingness pelaku  dan stakeholder ,  maka joint development  agreement tersebut  akan bersifat  vakum.  Stigma  politik  dan  sosial menjadi  faktor  yang  cukup  berperan  dalam tatanan  ekonomi  pasar  bebas,  ketika  proses ekonomi dipengaruhi oleh stigma masyarakat.
Stigma  sosial  dan  politik  merupakan faktor  yang  cukup  sulit  untuk  dieliminasi, pasalnya  faktor  ini  bersifat  mengakar  ke dalam nilai-nilai bernegara dan bermasyarakat  suatu  bangsa.  Adapun  cara yang  dapat  ditempuh   guna  melaksanakan suatu  JDA  dengan  China  ataupun  negara lain yang diwarnai stigma sosial dan politik negatif  upaya  dalam  meluruskan  stigma politik  dan  sosial  dapat  dilakukan  melalui kampanye positif mengenai win-win solution yang  dapat  dicapai  dengan  pemerintah China  melalui  pembuatan  JDA  dalam pemanfaatan hidrokarbon.
10.   Faktor Lain-Lain
Faktor  lain-lain  berupa  faktor  kapasitas ekonomi  turut  berperan  dalam  menentukan tercapainya equitable  share dan equitable result dalam pelaksanaan JDA. Adanya studi dan pemahaman mengenai kapasitas ekonomi  yang  dimiliki  kedua  belah  pihak, kemudian  dapat  menentukan  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  dalam pelaksanaan  JDA.  Termasuk  menentukan pihak  mana  yang  menyediakan  lahan, finansial,  serta  sumber  daya  manusia  yang diperlukan dalam pelaksanaan JDA. Perumusan  hak  dan  kewajiban  serta  para
pihak  secara fair and equitable menjadi kunci  dalam  kesuksesan  berjalannya  suatu JDA.
Secara  ekonomi  Indonesia  dan  China memiliki  hubungan  ekonomi  yang  begitu erat  melalui  ketergantungan  perdagangan. Beberapa  produk  ekspor  Indonesia  berupa komoditas bahan makanan dan minyak sawit sebagian besar dibeli oleh China, sebaliknya alat-alat  kebutuhan  rumah  tangga  dan beberapa  kebutuhan  pokok  Indonesia mengimpor dari China. Menurut hasil kajian Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan Perdagangan  Kementerian  Perdagangan, setiap  1  persen  depresiasi  pertumbuhan ekonomi  China  akan  berdampak  pada perlambatan  ekonomi  Indonesia  kurang lebih  sebesar  0.23%.  Dalam  skala  ini  dapat dinyatakan bahwa secara ekonomi Indonesia cukup bergantung kepada keberadaan China. Maka dalam pembuatan JDA dengan China, Indonesia perlu memperhatikan dan memperhitungkan kompensasi ketergantungan  ekonomi  tersebut,  jangan sampai  dengan  adanya  JDA  dalam  hal eksplorasi dan eksploitasi sumber hidrokarbon  justru  kemudian  memperbesar rasio  ketergantungan  ekonomi  Indonesia kepada China, yang akan melemahkan posisi tawar Indonesia terhadap China.

## D.    Simpulan dan Saran
Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjawab hal-hal apa  sajakah  yang  perlu  diperhatikan Indonesia  dalam  mempersiapkan  dan membuat Joint  Development  Agreement dengan  China  dalam  rangka  pemanfaatan bersama  sumber  daya  alam  hidrokarbon  di wilayah  sengketa?  Pembahasan  mengenai bagaimana suatu negara seharusnya merancang  atau  mempersiapkan  suatu  JDA merupakan sebuah topik bahasan yang luas. Dalam  hal  ini  tidak  ada  suatu  standar  baku atau  acuan  norma  yang  dapat  digunakan untuk  mengukur  syarat-syarat  JDA  secara hukum.  Melainkan  tiap-tiap  pihak  bebas menentukan  hukum  yang  berlaku  bagi dirinya  sendiri. Hingga  poin  ini  maka  perlu dilakukan kajian mengenai aspek atau faktor
apa  saja  yang  kemudian  harus  diperhatikan oleh  para  pihak,  karena  faktor  tersebut memiliki  peluang  akan  menentukan  atau justru  berupaya  menghambat  keefektifan JDA.
Pertama Indonesia perlu mempersiapkan  penyelarasan political  will dengan  China  melalui  jalur  negosiasi diplomatik  mengenai  sengketa  yang  timbul di wilayah Laut Natuna bagian utara. Kedua penyelarasan political will melalui pengutaraan  kepentingan  dan  maksud harapan  negara  kepada  pihak  China  secara tidak  langsung  memiliki  arti  bahwa Indonesia  kemudian  mengakui  adanya  hak klaim  China  secara  hukum  pada  wilayah perairan  tersebut.  Hal  ini  dapat  menjadi hambatan  besar  bagi  upaya  memulai  JDA baik  dari  sisi  Indonesia  maupun  China. Kedua,  pada  kondisi  dimana  pembahasan mengenai  JDA  sudah  terinisiasi  antara pemerintah  China  dan  Indonesia,  hal-hal yang  perlu  diperhatikan  oleh  Indonesia adalah
memperhatikan serta mempertimbangkan aspek stigma sosial dan politik  serta  adanya  unsur  ketergantungan ekonomi  yang  cukup  besar  bagi  Indonesia kepada China yang perlu dikompensasi agar tidak mempengaruhi berjalannya JDA secara fair  and  equitable (adil  dan  seimbang). Menurut  William  Stormont  dan  Ian Townsend-Gault,  faktor political  will merupakan waktor terpenting dalam menjamin  keberlanjutan  dan  keberhasilan berjalannya JDA.
Dalam  kasus  Indonesia-China political will kedua  negara  tersebut  dapat  dijalankan dengan  kunci  meruntuhkan  stigma  sosial dan politik pemerintah Indonesia dan China, serta  berupaya  sedikit  memberikan  ruang bagi  kerjasama  eksplorasi  dan  eksploitasi bersama  dengan  China.  Terakhir  perlu disadari  bersama  bahwa  JDA  dalam penyelesaian  permasalahan  pemanfaatan sumber  daya  hidrokarbon  di  suatu  wilayah sengketa,  hanya  berperan  sebagai  solusi yang menjembatani tujuan dan kepentingan kedua  belah  pihak  dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya  alam,  dan  bukan  menjadi  suatu  solusi
permanen  dalam  penyelesaian  sengketa. Dengan adanya JDA tidak berarti status quo wilayah  yang  dipersengketakan  tersebut terpecahkan.  Melainkan  tetap  ada  namun JDA  dalam  hal  ini  berfungsi  untuk membantu  mencapai  tujuan  bersama  tanpa menunggu  penyelesaian  terhadap  sengketa yang terjadi.
JDA  hanya  berperan  sebagai  jembatan alternatif  bagi  pemanfaatan  sumber  daya alam  di  wilayah  sengketa  yang  dalam keadaan deadlock .  Junaidu  Bello  Marshall dalam artikelnya berpendapat bahwa kekuatan  JDA  dalam  penyelesaian  sengketa terletak  pada  kemampuan  JDA  dalam meningkatkan  kualitas  hubungan  bilateral atau  multilateral  antar  negara  (Marshall, 2014).  Penguatan  tersebut  diprakarsai  oleh terjalinnya kerjasama yang erat antar negara dalam  mengelola  secara  bersama  dan mencapai  tujuan  bersama  yang  dituangkan dalam  JDA.  Oleh  karena  itu  melalui  JDA diharapkan  para  pihak  yang  bersengketa kemudian  dapat  menemukan  kesepakatan bersama  yang  akan  menjadi  titik  terang percepatan  penyelesaian status  quo wilayah yang  disengketakan.  Walaupun  ide  dan konsep  tersebut  terdengar  utopis  dan  tidak mudah untuk dilaksanakan di dunia nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  L.  M.,  &  Charney,  J.  I.  (2014). Dubai-Sharjah  (1981)  [Report  Number 7-4 (Add. 1)]. In International Maritime Boundaries Online . http://doi.org/10.1163/imbo-book-7_7
Anderson,  D.  H.  (2015).  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea  - maritime  boundary  delimitation  - methodology - territorial sea - exclusive economic  zone  -  continental  shelf beyond  200  nautical  miles  . American Journal  of  International  Law . Washington  :  Cambridge  University Press .
Azaria, D. (2016). The Scope and Content of Sovereign  Rights  in  Relation  to  Non- Living  Resources  in  the  Continental
Shelf and the Exclusive Economic Zone . The  Journal  of  Territorial  and Maritime Studies . Seoul : McFarland & Company .
Beckman, R. C., & Schofield, C. H. (2014). Defining  eez  Claims  from  Islands:  A Potential South China Sea Change . The International  Journal  of  Marine  and Coastal Law . The Netherlands : Brill | Nijhoff . http://doi.org/10.1163/15718085- 12341321 Desbarats,  R.,  Todesco,  J.,  &  Royer,  K. (2016).  Sole  Risk  Provisions  in  Joint Operating Agreements for Unconventional Oil and Gas Development  . Alberta  Law  Review . Alberta Law Review . http://doi.org/10.29173/alr472
Guernsey,  K.  N.  (2000).  The  North  Sea Continental Shelf cases . Ohio Northern University Law Review . Ohio Northern University Law Review .
International  Court  of  Justice.  North  Sea Continental  Shelf  Cases  Judgement 1969 (1969).
Jain,  A.  G.  (2015).  International  Court  of Justice  -  maritime  territorial  dispute  - boundary delimitation - tacit agreement -  equidistance  line -  equitable apportionment  . American  Journal  of International Law . Cambridge University Press .
Lucky,  A.  (2015).  The  Issues  Concerning the  Continental  Shelf:  Reflections  . International Community Law  Review .
The  Netherlands  :  Brill  |  Nijhoff  . http://doi.org/10.1163/18719732-
12341296
Masahiro  Miyoshi.  (1999).  The  Joint Development  of  Offshore  Oil  and  Gas in  Relation  to  Maritime  Boundary Delimitation. Maritime Briefing , 2 (52).
MORTON,  K.  (2016).  China’s  ambition  in the  South  China  Sea:  is  a  legitimate maritime order possible? . International
Affairs .  Wiley  Subscription  Services, Inc . http://doi.org/10.1111/1468- 2346.12658
Ong,  D.  M.  (1999).  Joint  Development  of Common  Offshore  Oil  and  Gas Deposits:  “Mere”  State  Practice  or Customary  International  Law? The American Journal of International Law .
http://doi.org/10.2307/2555344 Ong,  D.  M.  (1999).  The  1979  and  1990 Malaysia—Thailand Joint Development
Agreements:  A  Model  for International Legal Co-operation in Common Offshore  Petroleum  Deposits?  . The International  Journal  of  Marine  and Coastal  Law .  Aspen  Publishers,  Inc  .
http://doi.org/10.1163/15718089920492
384
Onorato, W. T. (1981). Joint development of seabed  hydrocarbon  resources:  an overview  of  precedents  in  the  North Sea. Energy . http://doi.org/10.1016/0360-
5442(81)90041-4
Peoples, L. (2010). Legal Research Methods in  a  Modern  World:  A  Coursebook, Third Edition. By J. Paul Lomio, Henrik S.  Spang-Hanssen,  and  George  D. Wilson.  Copenhagen,  Denmark:  DJØF Publishing,  2011.  Pp  480.  ISBN  978- 87-574-2467-6.  US$55  . International
Journal  of  Legal  Information . http://doi.org/10.1017/S0731126500005 953 Sforza,  J.  M.  (1999).  The  Timor  Gap dispute:  the  validity  of  the  Timor  Gap Treaty, self-determination and
decolonization  . Suffolk  Transnational Law  Review .  Suffolk  University  Law School .
Supriyanto, R. A. (2016). Out of Its Comfort Zone:  Indonesia  and  the  South  China Sea  . Asia  Policy .  Seattle  :  THE NATIONAL  BUREAU  of  ASIAN RESEARCH .
United  Nations  General  Assembly.  (1994). Convention on the Law of the Sea. The International  Journal  of  Marine  and
Coastal Law . http://doi.org/10.1163/15718089720491 594
Wang,  K.-H.  (2010).  The  ROC’s  Maritime Claims  and  Practices  with  Special Reference  to  the  South  China  Sea  . Ocean  Development  &  International Law:  Issues  in  the  South  China  Sea . Taylor & Francis Group . http://doi.org/10.1080/00908320.2010.4 99282 XUE,  S.,  &  Assistant  Professor  in  the
Institute  of  International  Studies Shanghai,  F.  U.  (n.d.).  Why  Joint
Development Agreements Fail:
Implications  for  the  South  China  Sea Dispute . Contemporary Southeast Asia .  Singapore  :  ISEAS  -  Yusof  Ishak Institute  .  http://doi.org/10.1355/cs41- 3d