## Dinamika Media Massa dalam Politik Turki dan Peranannya terhadap Konstruksi Wacana Keislaman Turki Kontemporer

## Ahmad Fahrur Rozi, Nurwahidin, Mohammad Izdiyan
Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia e-mail : ahmad.fahrur@ui.ac.id

## Abstract
This article discusses Türkiye's relationship with the mass media and the role of the press  in  Islamic  discourse.  This  article  departs  from  the  press  freedom  crisis  in Türkiye  and  the  increasing  Islamic  discourse  in  contemporary  Turkish  national media.  The  author  uses  the  normative  function  theory  of  the  press  and  media theory and discourse construction as analytical tools. This article finds that from the perspective of the normative function of the press, the media in Turkey tends to be dominated by an authoritarian system. However, there are a few that adopt a system of social responsibility. Meanwhile, in the context of the media's role in Islamic  discourse  in  Turkey  from  the  perspective  of  media  and  discourse construction,  the  Turkish  media  signing  process  tends  to  be  dominated  by  the juxtaposition  of  Islamic  language  and  national  aspects.  In  framing,  the  media raises the discourse of Türkiye's existence in the Islamic world. The image resulting from  the  signing  and  framing  process  is  oriented  towards  national  interest  and Islam or Turkish Muslim campaigns on the local and global stage.
Keywords: :  discourse  constructions,  Islamic  discourse,  mass  media,  normative function theory of the press, Türkiye.

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang relasi Turki dengan media massa serta peranan pers terhadap  wacana  keislaman.  Tulisan  ini  berangkat  dari  krisis  kebebasan  pers  di Turki  dan  meningkatnya  wacana  keislaman  di  media-media  nasional  Turki kontemporer.  Penulis  menggunakan  teori  fungsi  normatif  pers  dan  teori  media dan kontruksi wacana sebagai pisau analisis.  Artikel ini menemukan bahwa dari sudut pandang teori  fungsi normatif pers, media di Turki cenderung didominasi
oleh sistem otoritarian, meskipun ada sedikit yang mengadopsi sistem tanggung jawab sosial. Sedangkan dalam konteks peran media terhadap wacana keislaman di  Turki dari  sudut pandang  media  dan  kontruksi  wacana, proses signing media Turki cenderung didominasi oleh penyandingan bahasa Islam dan aspek nasional. Dalam  proses framing, media  memunculkan  wacana  eksistensi  Turki  di  Dunia Islam. Citra yang dihasilkan dari proses signing dan framing tersebut berorientasi kepada national  interest dan  kampanye  Islam  atau Muslim Turk di  kancah  lokal dan global.
Kata kunci: konstruksi wacana, media massa, teori fungsi normatif pers, Turkiye, wacana keislaman.

## Pendahuluan
Media massa dan jurnalisme di Turki sering kali dipandang bebas ekspresi karena menjadi  bagian  dari  sistem  pemerintahan  yang  sekuler.  Masih  sedikit  riset  yang mengungkap  bahwa  negara  sangat  berperan  dalam  aktivitas  media  massa  di  Turki. Keikutsertaan  negara  terhadap  gerak  media  massa  di  Turki  sudah  dimulai  sejak  era Ottoman. Pada periode tanzimat Kesultanan Utsmaniah mengeluarkan undang-undang yang  mengatur  percetakan  yang  dikenal  dengan  Basmahane  Nizamnamesi  (Darling, 2002).  Peraturan  tersebut  terus  berlanjut  sampai  masa  pemerintahan  Turki  modern dengan  dinamika  yang  lebih  kompleks.  Mengacu  kepada  laporan  RSF  (Reporters Without Borders), Turki menempati urutan 153 tahun 2021 dan 149 tahun 2022 terkait intervensi negara terhadap media massa, dimana sekitar 90% media nasional berada di bawah kontrol pemerintah. RSF juga menyebutkan bahwa pemerintah melakukan aksi diskriminatif  terhadap  media-media  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  posisi  rezim (RSF, 2023).  Dirluba Catalbas dalam karyanya “Freedom of Press and Broadcasting in Turkey” menuturkan media Turki memiliki usaha dan upaya yang panjang dalam sejarah demokratisasi pers Turki (Arat, 2013, p. 19).
Memasuki abad ke-21, media Turki mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Kelas elit ekonomi di Turki aktif mengguasai media nasional, berbanding terbalik dengan masa-masa  awal  Turki  dimana  media  berada  di  bawah  kekuasaan  para  jurnalis  dan negara. Media besar nasional Turki seperti Hurriyet dan Milliyet muncul menjadi media dengan produksi kabar berita yang tinggi. Pada fase ini sebagain besar media Turki telah terprivatisasi  oleh  penguasa  elit  ekonomi  Turki,  seperti  Aydin  Dogan  dan  Dinc  Bilgin. Paham ekonomi liberal dalam masa ini mulai mendominasi aktivitas media Turki yang terus  berlanjut  hingga  era  sekarang.  Para  pemegang  modal  memiliki  kontrol  besar terhadap  media-media  nasional  Turki,  dan  sejalan  dengan  itu,  mereka  juga  memiliki
hubungan  kuat  dengan  rezim  yang  sedang  berkuasa  di  Turki,  yakni  dalam  konteks kekinian ialah dengan AKP di bawah pimpinan Erdogan (Susan Corke, Freedom House, 2014).
Di sisi lain arus konten atau berita yang mengangkat isu keislaman mulai memiliki ruang yang cukup aktif di beberapa media nasional Turki. Hurriyetnews, TRT World, dan Daily  Sabah  aktif  dalam  mengangkat  seputar  informasi  keislaman.  Keberadan  pers dengan  haluan  Islamis  dalam  sejarah  Turki  modern  nampak  bertentangan  dengan gerakan  Turki  sekuler  Kemalis.  Akan  tetapi,  memasuki  tahun  1990-an  seiring menguatnya  isu  global  HAM  dan  kebebasan,  pemerintah  Turki  kembali meremodernisasi  pemerintahan  yang  sedikit  lebih  demokratis  yang  berdampak terhadap  ruang  eksistensi  pers  dan  media  Islam  di  era  Turki  kontemporer  (Dursun, 2006).  Dalam  kasus  ini  tentunya  menarik  untuk  diteliti  terkait  bagaimana  Turki  yang dikenal dengan  negara  sekuler  mulai  aktif  membangun  narasi  agama  di media-media nasional  mereka,  terlebih  Turki  di  era  kepimpinan  panjang  Erdogan  yang  dikenal cenderung lebih Islamis dibandingkan dengan tokoh-tokoh pemimpin Turki sebelumnya. Artikel ini akan membahas lebih lanjut bagaimana posisi pemerintahan Turki terhadap media  massa  serta  bagaimana  kontruksi  media  terhadap  peran  wacana  Islam  dan muslim di media-media Turki.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengacu  kepada  beberapa  penelitian  terkait. Penelitian-penelitian akademis tentang Turki secara umum didominasi oleh isu politik, agama dan sekularisme. Sedikit ditemukan penelitian akademis yang berfokus kepada media massa di Turki. Dari Indonesia, penulis hanya menemukan dua buah penelitian tentang  media  massa  Turki  yang  keduanya  lebih  menitikberatkan  objek  penelitian terhadap  Erdogan  dan  partainya  AKP,  yaitu  Afdal  (2017)  dan  Burdah  (2016).  Ada sejumlah  artikel  lain  yang  membahas  tentang  media  massa  di  Turki  dengan menitikberatkan pada kontrol politik dan pemerintah, seperti ditulis  Finkel, (2000) serta Kaya & Çakmur (2010). Sejumlah penulis membahas tentang bagaimana keadaan politik Turki  kontemporer  dan  pengaruhnya  terhadap  keberadaan  pers,  dimana  pers  Turki berada  di  bawah  kontrol  politik  dan  pemerintah,  antara  lain  (Corke,  2014),  (Akgül  & Kırlıdoğ, 2015), (Yanatama, 2016). Sementara itu, Dursun membahas bagaimana strategi media dan pers Islam Turki berjuang di bawah kekangan sistem sekuler Kemalis Turki hingga Turki modern paska 1990an (Dursun, 2006).
Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal fokus dan perspektif, yaitu bagaimana relasi negara dengan media di Turki melalui sudut pandang teori normative pers serta bagaimana  peran  media  nasional  Turki  terhadap  isu  wacana  keislaman  di  hadapan masyarakat  lokal  dan  masyarakat  global  melalui  sudut  pandang  teori  media  dan konstruksi realitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh sejumlah  individu  atau  sekolompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  dan kemanusiaan  (humaniora).  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya penting,  seperti  mengajukan  pertanyaan  dan  prosedur,  proses  pengumpulan  data, analisis data secara induktif, dan interpretasi makna (Creswell, 2016, p. 4). Selanjutnya tipe  penelitian  kualitatif  dalam  penelitian  ini  ialah  tipe  konten  analisis.  Analisis  ini merupakan tipe analisis yang mencoba menganalisis data unobtrusive. Data unobtrusive sendiri  merupakan  data  non  reaktif  yang  secara  umum  bersumber  dari  dokumen. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer berupa konten dan berita yang dimuat dalam media-media online nasional Turki  yakni  dari  media  Hurriyetnews,  Daily  Sabah,  dan  TRT  World.  Sedangkan  data sekunder  yakni  data  pendukung  penelitian  bersumber  dari  data-data  otoritatif,  baik berupa data dokumentasi berupa buku, artikel jurnal, artikel media, dan yang lainnya.

## Fungsi Normatif Pers
Negara dan media di era modern tidak bisa dipisahkan, media dapat berperan menjadi  “tangan  kanan”  atau  “oposisi”  bagi  suatu  negara.  Relasi  negara  dan  media memiliki  hubungan  yang  sangat  vital.  Secara  umum  negara-negara  di  dunia  memiliki kendali  atas  media-media  di  negara  tersebut.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  fungsi media sebagai agen konstruksi opini negara terhadap masyarakat, baik masyarakat lokal negara tersebut maupun masyarakat global. Teori fungsi normatif pers penulis gunakan untuk memotret bagaimana posisi negara terhadap eksistensi pers di Turki. Dalam teori normatif  pers  terdapat  empat  teori  besar  yang  menjadi  pijakan  teoritis  yang dikemukakan oleh Fried S. Siebert, Thedore Peterson, dan Wilbur Schramm, yaitu teori pers otoritarian, pers libertarian, pers tanggung jawab sosial, dan pers komunis-Soviet. Keempat teori tersebut (Siebert et al., 1986, p. 56).
Pertama,  teori  Pers  Otoritarian.  Pers  otoritarian  ialah  teori  yang  menjadikan lembaga pers sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan pemerintah atau negara. Hal yang  demikian  dikarenakan  dalam  hal  ini  negara  berhak  mengontol  secara  otoriter perkembangan  dan  peredaran  informasi  lembaga  pers.  Lembaga  pers  tidak  boleh bertentangan dengan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah melainkan sebagai jembatan  penyalur  informasi  mengenai  kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Kedua,  Pers Libertarian,  yakni  aliran  pers  yang  beranggapan  bahwa  manusia  merupakan  individu merdeka yang berhak untuk menemukan dan menyuarakan kebenaran di muka publik untuk membantu kepentingan sosial (Siebert et al., 1986). Dalam teori ini negara tidak lagi  bersifat  absolut  sebagai  sumber  tujuan  dari  adanya  pers,  melainkan  masyarakat
dengan  bebas  dapat  mencari,  menganalisis,  serta  menyuarakan  informasi  bijak  dan benar di hadapan publik suatu negara.
Selanjutnya  ketiga,  Pers  Tanggung  Jawab  Sosial,  yakni  wacana  atau  informasi yang  disampaikan  oleh  lembaga  pers  harus  memberikan  fakta-fakta  nyata  dan  benar yang  dapat  membangun  kesejahteraan  masyarakat  melalui  wadah  kesatuan  negara (Siebert  et  al.,  1986).  Lembaga  pers  meskipun  ia  bersifat  independen  dan  berhak menyuarakan  pendapat  gagasannya  di  hadapan  publik,  mereka  tetap  harus  dapat mempertanggungjawabkan gagasannya itu. Terakhir, Pers Komunis-Soviet, memandang bahwa lembaga pers tidak hanya sebagai lembaga penyalur informasi, melainkan ikut serta dalam membangun, menyusun dan menjaga ideologi negara. Teori ini mempunyai prinsip  pers  harus  berfungsi  menjadi  collective  propagandist,  collective  agiator, collective  organizer  (Siebert  et  al.,  1986).  Singkatnya  dalam  sistem  ini  pers  menjadi bagian integral negara.

## Media Massa dan Konstruksi Realitas
Media  memiliki  peran  signifikan  dalam  menyampaikan  informasi  di  hadapan publik,  dalam  artian  bahwa  mereka  tidak  bergerak  dalam  ruang  hampa  dan  di  luar kendali. Media tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi saja, melainkan media dapat  menjadi  agen  perubahan  tentang  opini  tertentu  yang  berkembang  di  tengah- tengah masyarakat. Dalam perspektif mencipta makna (generating of meaning) media massa  sebagai  alat  komunikasi  bekerja  tidak  hanya  sebatas  memberikan  atau mengirimkan  suatu  informasi  semata,  tetapi  lebih  esensial  adalah  kehendak menanamkan makna tertentu dalam pikiran penerima (Hamad, 2010, p. 15).
Di era kontemporer kemunculan new media membuat arus informasi semakin mudah  untuk  ditransmisikan  kepada  audiens.  Menurut  McQuail,  media  massa  di  era new  media  memiliki  sifat  atau  karakteristik  yang  mampu  menjangkau  massa  dalam jumlah besar dan luas (universality in reach), bersifat publik, dan mampu memberikan popularitas  kepada  siapa  saja  yang  muncul  di  media  massa  (McQuail,  2011,  p.  138). Dalam  perspektif  politik,  media  massa  telah  menjadi  elemen  penting  dalam  proses demokratisasi  karena  menyediakan  arena  dan  saluran  bagi  debat  publik,  menjadikan calon  pemimpin  politik  dikenal  luas  masyarakat  dan  juga  berperan  menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat (Marissan, 2014, p. 480).
Mengacu  kepada  teori  media  dan  kontruksi  realitas  disebutkan  bahwa  setiap upaya  mendeskripsikan  konseptualisasi  sebuah  peristiwa,  keadaan,  atau  benda merupakan  suatu  usaha  mengkonstruksi  realitas  (Hamad,  2004,  p.  11).  Media  massa
menyusun  realitas  dari  berbagai  peristiwa  yang  terjadi  hingga  menjadi  cerita  atau wacana yang bermakna. Dengan demikian, seluruh isi media merupakan realitas yang telah  dikonstruksikan  dalam  bentuk  yang  bermakna  (Badara,  2014,  p.  8).  Teori  ini melihat bagaimana dan apa motif di balik wacana yang dimuat dalam suatu surat kabar baik  cetak  ataupun  elektronik.  Teori  ini  menekankan  pada  aspek  bahasa  verbal  atau nonverbal  yang  dimuat  dalam  sebuah  pemberitaan  tertentu.  Menurut  Ibnu  Hamad, dalam  teori  ini  terdapat  tiga  unsur  penting  proses  konstruksi  wacana,  yaitu  proses signing (symbol), yakni penyampaian symbol baik verbal atau nonverbal; proses framing, yakni pemilah-milihan fakta tertentu; dan terakhir proses citra wacana, yakni efek utama atau dominan apa yang muncul dari proses konstruk wacana tersebut (Hamad, 2006, p. 260).
Dalam padangan Sujiman, ada tindakan yang biasa dilakukan oleh pekerja media tatkala  melakukan  konstruksi  realitas  dalam  upaya  membentuk  “citra”.  Pertama, pemilihan simbol (fungsi bahasa), kedua, pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi framing), dan ketiga, kesediaan memberi tempat (agenda setting) (Badara, 2014, p. 10). Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori ini dalam menganalisis terkait konstruksi wacana  yang  dimunculkan  dalam  pemberitaan  atau  konten  tentang  isu  wacana keislaman  yang  dipublikasikan  oleh  media-media  nasional  Turki  di  hadapan  publik global.

## Tinjauan Historis Dinamika Turki dan Media Massa
Anatolia merupakan salah satu daerah peradaban kuno di bagian barat benua Asia yang kini lebih dikenal dengan negara Turki. Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Asia  Kecil.  Dalam  tatanan  dunia  modern  Anatolia  telah  beralih  menjadi  negara  Turki. Negara  Turki  wilayahnya  terbentang  dari  semenanjung  Anatolia  di  Asia  Barat  Laut hingga  daerah  Balkan  di  Eropa  Tenggara.  Sejarah  Turki  sendiri  menghadirkan  sejarah peradaban  Panjang  dan  secara  historis  bangsa  Turki  berbeda  dengan  bangsa  Arab. Bangsa  yang  mula-mula  menetap  di  daerah  Asia  Kecil  berkembang  kemudian mendirikan  Dinasti  Seljuk,  berlanjut  ke  Kaisaran  Ottoman,  hingga  berubah  menjadi Republik Sekuler Turki (Siregar, 2020, p. 9).
Dalam  perkembangannya,  sistem  pemerintahan  kenegaraan  Turki  terus mengalami perubahan dan  perkembangan.  Sistem  monarki  khalifah digunakan  ketika masa  Dinasti  Seljuk  dan  Dinastri  Ustmaniyah,  kemudian  berubah  menjadi  republik- sekuler  di  era  Republik  Turki  paska  pengggulingan  Khalifah  pada  tahun  1923.  Di  era Republik  Turki  modern,  Turki  memainkan  peranan  penting  dalam  dunia  politik internasional.  Di  satu  sisi  Turki  modern  banyak  mengadopsi  model  kebijakan  Barat,
namun di sisi lain Turki juga aktif menjalin komunikasi dan keterlibatan dengan negara- negara  Timur  Tengah.  Sehingga,  meskipun  Turki  dikenal  dengan  negara  sekuler  yang western oriented, ia juga dikenal sebagai negara kuat di kawasan Timur Tengah (Akram, 2010). Melalui sistem sekuler, Turki menghadirkan wajah baru sistem pemerintahan di kawasan Timur Tengah, termasuk sistem hubungan negara dengan lembaga pers.
Media pers di Turki memiliki hubungan yang begitu dinamis dengan negara, hal yang demikian tidak terlepas dari pemerintah yang selalu berusaha mengontrol media, di  sisi  lain  media-media  Turki  juga  berjuang  menjadi  media  yang  merdeka.  Sejarah dinamika pers di Turki dapat dilihat dari kacamata historis dalam beberapa fase (Arat, 2013,  p.  21).  Fase  pertama,  yakni  masa  awal  yang  lebih  dikenal  dengan  masa  pers Ottoman. Kelembagaan pers Turki masuk ke dalam salah aturan hukum reformasi Turki Utsmani  yang  dikenal  dengan  istilah  tanzimat  (Zayyadi,  2014).    Surat  kabar  pertama Turki  terpublikasikan  di  muka  publik,  yakni  pada  pertengahan  abad  19  di  bawah pembiayaan istana kesultanan. Pada tahun 1876 konstitusi Utsmani menyatakan “press memiliki kebebasan yang telah dia tur oleh hukum,” namun kebebasan tersebut tidak panjang, dimana kemudian seluruh publikasi menjadi objek sensor yang ketat di bawah kepemimpinan  Sultan  Abdul  Hamid  (1879-1908).  Pada  masa  selanjutnya,  yaitu  era Perang Dunia Pertama, media Turki terus mengalami persekusi dan tidak memiliki ruang kebebasan murni oleh negara (sultan). Fase ini terus berlanjut hingga jatuhnya sultan di bawah kudeta pemimpin militer, Mustafa Kemal (Arat, 2013, p. 23).
Fase  kedua,  periode  tahun  1920-1950,  adalah  masa  politik  sekuler  absolut Mustafa Kemal Attaturk. Awalnya, Attaturk membagi dua media nasional, yaitu Istanbul papers dan Anatolian papers. Istanbul papers merupakan media golongan loyal sultan, sedangkan  Anatolian  merupakan  kelompok  propaganda  yang  baru  dibentuk  oleh Attaturk  dengan  salah  satu  tujuannya  memperjuangkan  kemerdekaan  Turki  dari kekuasaan sultan. Pada 23 April 1920 kelompok sosialis-reformis Turki melakukan sidang di  Ankara,  dan  memasukkan  Anatolian  papers  di  bawah  kontrol  poilitik  Ankara,  yang kemudian  melakukan  sensor  terhadap  pemberitaan  Istanbul.  Tahun  1924  Attaturk mendapatkan  kemenangan  atas  sultan  dan  membentuk  partai  republic  (Comhuriyet Halk Partisi, CHP).  Pada fase ini, pers Turki berada di bawah kekuasaan rezim sekuler Kemalis.  Anatolian  Papers  menjadi  media  utama  pemerintah  dan  masuk  ke  dalam kekuasan elit pemerintah. Periode 1920 hingga pasca-Perang Dunia Kedua, media Turki secara massif memberitakan pola hidup sekuler berorientasi Barat (western oriented), sesuai dengan semangat juang revolusioner-sekuler Kemalis (Attaturk).
Setelah  Perang  Dunia  kedua,  Turki  ditekan  oleh  aliansi  Barat  agar  dapat mengimplementasikan sistem pluralis dan liberal. Tahun 1945 American Freedom Press mengunjungi Turki dan mengahasilkan beberapa kesepakatan. Selanjutnya, tahun 1946
jurnalis  Turki  membentuk  badan  asosiasi  jurnalis  untuk  dapat  menekan  kebijakan otoritarian  lembaga  pers.  Pada  tahun  1948,  CHP  memberikan  perhatian  untuk mengubah  system  antidemokratik,  namun  sebelum  draft  amandemen  tersebut didiskusikan di Parlemen, pemilihan pada 14 Mei 1950 telah memenangkan kekuatan Partai Demokrat Turki, yang baru terbentuk pada tahun 1946 (Arat, 2013, p. 24).
Fase  ketiga,  periode  1950-1980,  yakni  masa  sistem  multipartai.  Masa  ini merupakan  masa  baru  dalam  kancah  politik  Turki,  yakni  dengan  masuknya  paham liberal-pluralis,  sehingga  Kemalis  absolut  mulai  mengalami  kemunduran  dan  partai berhaluan sosialis mulai diterima di tengah masyarakat, seperti partai Demokrat Turki. Pada  masa  awal  periode  tahun  1950-an  media  mulai  menemukan  ruang  kebebasan publik, akan tetapi masa ini tersebut tidak berlangsung lama. Partai Demokrat kemudian bertindak  intoleran,  serta  mengklaim  media  berpotensi  merusak  atau  mengacaukan ideologi (paham Kemalis). Selanjutnya pada masa 1950-an media Turki oleh para aktivis secara kritis disebut sebagai pers anak angkat “foster - child press” (besleme basin) yang bermakna dihegemoni oleh pemerintah Turki, sehingga hal ini memunculkan kritik dari jurnalis dan aktivis (Arat, 2013, p. 26).
Memasuki tahun 1960-an pers Turki mengalami beberapa kemajuan dalam hal kebebasan  dan  penyiaran.  Pertama,  Pers  Honor  Council  (Basin  Seref  Divani)  telah terbentuk  yang  secara  independent  bertanggung  jawab  atas  otoritas  pers  Turki. Selanjutnya  undang-undang  pers  juga  terbentuk  pada  1  Mei  1964  yang  kemudian lahirlah  Radio Turki  dan  Television  Broadcasting  Corporation  (TRT),  namun tetap  saja TRT mengalami pembatasan gerak politik dan ekonomi oleh tekanan rezim pemerintah, yang kemudian menggiring TRT media menjadi media berhaluan kiri. Pada tahun-tahun selanjutnya media Turki mengalami polarisasi haluan politik, yakni media dengan haluan politik sayap kiri dan sayap kanan, begitu juga militer mulai masuk, melakukan intervensi terhadap eksistensi media (Arat, 2013, p. 27). Situasi tersebut terus berkembang hingga media Turki memasuki babak baru, yakni periode 1980.
Fase keempat, periode pasca 1980. Periode ini merupakan kelanjutan dari masa multipartai Turki. Intervensi negara terhadap media massa terus terjadi dan menguat, meskipun  partai-partai  haluan  otoriter  tidak  lagi  eksis.  Dalam  pembukaan  konstitusi Turki  1982  menyatakan  bahwa  tidak  ada  perlindungan  yang  akan  diberikan  kepada pemikiran dan opini yang kontra terhadap Nasionalisme Turki. Tahun 1983 pemerintah menjadikan TRT media sebagai juru bicara (mouthpiece) pemerintah, dengan demikian TRT berada di bawah kontrol langsung pemerintah. Pemerintah hanya mengizinkan TRT meliput wacana-wacana nasionalis pemerintah Turki. Memasuki tahun 1990-an politik Turki  mengalami  perkembangan,  dimana  kontrol  elit  ekonomi  mulai  aktif  dalam percaturan politik Turki sehingga bermunculanlah media-media Turki yang dimiliki para
elit ekonomi itu. Paham ekonomi-liberal Turki di antaranya berdampak pada liberalisasi media massa. Melalui haluan liberal, media Turki mulai menampilkan isu-isu sensitive yang  bahkan  kontroversial  bagi  sejarah  Turki,  misalnya  wacana  Kurdistan,  Islam fundamental, dan juga sekularisme (Arat, 2013, p. 33).
Tabel 1. Kepemilikan Kelompok Elit Ekonomi Turki Terhadap Media
Grup Kepemilikan Surat Kabar TV Kepentingan Bisnis Lainnya Dogan Group Hurriyet, Radikal, Posta CNN Turk, Kanal D Energy, retail, industry, tourism Dogus Group - NTV, Star Finance,  automotive, construction, energy, retail Ethem Sancak Aksam SkyTurk 360 Pharmaceuticals Kalyon Group Sabah, Takvim ATV Construction Star Media Group Star Kanal 24 Energy  (50%  owned by  the  State  Oil Company of Azerbaijan) Feza Media Group Zaman, Today’s Zaman - - Ciner Group Habertuk Show  TV,  Habertuk TV Energy, Mining, construction, tourism Demiroren Group Milliyet, Vatan - Energy, mining industry, construction, tourism Ihlas Hodling Turkiye TGRT Haber Construction, industry, tourism, mining Albayrak Group Yeni Safak TVNET Construction, industry, logistics, energy, services Koza Ipek Holding Bugun Kanalturk Mining Sumber : (Corke, 2014, p. 6).

## Relasi Turki dan Pers dalam Perspektif Teori Normatif Pers
Ditinjau  dari  sudut  pandang  teori  normatif  pers,  sistem  pers  Turki mengimplementasikan dua sistem teori pers.
Pertama,  sistem  pers  otoritarian .  Sistem  ini  cenderung  mendominasi  dalam sejarah  pers  Turki.  Meskipun  Turki  dikenal  dengan  negara  sekuler,  akan  tetapi  Turki cenderung otoriter dalam mengatur aktivitas pers atau media massa. Indeks kebebasan pers Turki menempati peringkat 149 dari 180 negara (RSF, 2023) Turki menempati posisi tersebut tidak terlepas dari data jurnalis yang dipenjarakan atau bahkan terbunuh, yang dari  indikasinya,  disimpulkan  bahwa  hal  itu  terjadi  akibat  posisi  mereka  yang  kontra terhadap rezim pemerintah. Menurut CPJ (Committee to Protect Journalists) pada tahun 2022 Turki memenjarakan 40 jurnalis dan ini termasuk yang paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Menurut laporan Freedom Press in Turkey, pemerintah bersikap otoritarian terhadap media yang diyakini akan mengancam stabilitas nasional, di  antaranya  kelompok separatis  pro-Kurdi,  aktivis  ergenekon  (pro-kudeta  Turki), dan yang lainnya (Pierini & Mayr, 2013). Selain itu lembaga pers Turki juga dimiliki oleh pihak pihak swasta konglomerat pro-pemerintah (Media in Turkey, 2022).
Sikap  otoritarian  pers  sedang  berkembang  di  Turki,  hal  ini  dapat  dibutkikan dengan 90% media nasional berada di bawah kontrol pemerintah dan elite ekonom. Di antaranya,  media  lokal  Fox  TV,  Halk  TV,  Hurriyetdailynews  serta  media  website internasional seperti BBC Turkish, VOA Turkish dan Deutsche Welle Turkish (RSF, 2023) Bentuk  sikap  otoritarian  Turki  dalam  politik  modern  Turki  disebabkan  oleh  beberapa faktor, yakni konteks orientasi politik yang dalam hal ini Partai AKP di bawah Erdogan sebagai penguasa, selanjutnya penjagaan terhadap kelompok-kelompok separatis Turki, serta orientasi ekonomi liberal Turki.
Rendahnya  tingkat  kebebasan  di  Turki  membuat  negara  itu  sulit  untuk  masuk menjadi anggota resmi Uni Eropa. Uni Eropa menyoroti beberapa aspek signifikan yang belum  terselesaikan  dalam  dinamika  pemerintah  Turki,  yang  salah  satunya  ialah rendahnya  kebebasan  pers  di  Turki.  Permasalahan  kebebasan  pers  tersebut  berupa tuntutan  hukum,  penahanan,  dan  hukuman  pengadilan  yang  menargetkan  wartawan dan  pekerja  media  di  Turki,  yang  membuat  Turki  menjadi  negara  dengan  penjara terbesar  bagi  wartawan,  terlebih  dalam  kurun  waktu  satu  dekade  terakhir.  Dari  28 negara  anggota  Uni  Eropa  dan  negara  kandidat  Uni  Eropa  Turki  selalu  termasuk menempati  peringkat  bawah  dalam  kasus  kebebasan  pers  (Ikhsan,  2019,  p.  587). Pembatasan situs atau bahkan pemblokiran terhadap situs-situs Turki menjadikan Turki menjadi negara yang menempati posisi buncit di antara 28 negara anggota dan calon
anggota  Uni  Eropa  selama  periode  2014-2018  (Ikhsan,  2019,  p.  590).  Fakta  tersebut menunjukkan sikap otoritarian negara terhadap kebebasan pers di Turki.
Faktor intervensi elit militer juga merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat kebebasan Turki. Kalangan militer mempunyai sejarah panjang dalam dinamika Republik Turki  modern,  dominasi  militer  dalam  urusan  politik  Turki  tidak  pernah  selesai, meskipun  di  era  kepemimpinan  Erdogan  asas  demokratik  menuntut  sipil  dapat mengontrol  militer  dan  sebaliknya  militer  tidak  bisa  terus  mengintervensi  kebijakan publik.  Akan  tetapi  langkah  tersebut  tidak  sepenuhnya  berhasil,  yang  terjadi  adalah hubungan  sipil- militer  “kompromistis”  yakni  dimana  meskipun  Turki  kontemporer mengedepankan  asas  demokratik  dan  berusaha  mejadikan  sipil  mengontrol  militer, namun  dalam  kenyataannya  strategi  tersebut  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik. Banyak  kasus  dimana  kalangan  militer  memaksa  kalangan  sipil  berkompromi  dengan kehendak milliter, sehingga secara tidak langsung membuat militer masih cukup leluasa dalam mengintervensi segala macam kebijakan publik Turki. Hal ini pula dilatarbelakangi oleh  tingkat  popularitas  militer  yang  sangat  tinggi  bagi  masyarakat  Turki  (Sumantri, 2012, p. 245).
Sikap  otoriter  tersebut  sebagai  bentuk  penjagaan  atas  ancaman-acaman  yang dapat  ditimbulkan  oleh  pers  tersebut.  Dengan  mengacu  kepada  fakta  tersebut, pemerintah  Turki  bersikap  otoriter  terhadap  media  pers  yang  dianggap  dapat mengganggu  stabilitas  negara.  Pers  otoriterisme  menjadi  suatu  bentuk  perangkat penekanan  dan  ketertundukan  kepada  pemerintah.  Di  dalam  teori  ini  sensor  dan hukuman dari pedoman yang telah ditetapkan berlaku untuk hal-hal yang sifatnya politis atau segala sesuatu yang memiliki ideologi yang jelas (Didit, 2013, p. 195). Jika mengacu kepada sejarah pers Turki, periodesasi pers Turki baik secara eksplisit maupun implisit memiliki  peran  ideologisasi  dalam  agenda  pers.  Periode  awal  Turki  terjadi  upaya pemeliharaan ideologi Utsmani sedangkan periode kedua terjadi penghapusan ideologi Ustmani  dan  digantikan  dengan  ideologi  Kemalist-sekuler.  Selanjutnya  periode  ketiga pemeliharaan  ideologi  Kemalist  di  bawah  tekanan  ideologi  sosialis.  Pada  periode terakhir muncul kecenderungan terhadap ideologi ekonomi-liberal (Arat, 2013). Dengan demikian,  secara  tidak  langsung  pemerintah  Turki  menggiring  pers  sesuai  dengan ideologi rezim pemerintah yang sedang berkuasa.
Kedua,  sistem  pers  tanggung  jawab  sosial .  Tidak  seratus  persen  sistem  pers Turki di bawah otoritas Negara yang merepresentasikan sistem pers otoritarian, dalam beberapa kasus Turki juga memberikan kebebasan terhadap beberapa lembaga pers. Di antaranya, Fox TV, Halk TV, Influencer You Tube millennial sering menyalurkan informasi nonbias pemerintah. Mereka tetap eksis karena menerima pengakuan dari masyarakat sipil,  karena  yang  mereka  sampaikan  sesuai  dengan  koridor  fakta  nyata  dan  ragam
informasi yang “baik”. Hal ini sesuai dengan sistem “pers tanggung jawab sosial,” bahwa dalam sistem ini masyarakat secara tidak langsung ikut serta mengontrol informasi yang disampaikan lembaga pers. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan.
Fungsi pers tidak hanya mengontrol dengan tingkat tinggi (otoritarian) ataupun menghibur,  memberikan  informasi,  dan  mencari  untung  (libertarian),  melainkan  juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi (Didit, 2013, p. 197). Sejatinya pemerintah Turki sendiri menyatakan dalam UU negara pasal 28 tentang pers bahwa “press is free and shall not be censored”, akan tetapi dalam kenyataannya menurut salah satu  aktivis  demokratis  Turki,  Merve  Tahiroglu,  prinsip  freedom  sedang  mengalami ancaman,  terlebih  memasuki  tahun- tahun  politik  ke  depannya  (Yanardağoğlu,  2021). Sehingga dalam kasus ini mengindisikan bahwa sistem pers di Turki tidak sepenuhnya mengaplikasikan sistem otoriter dimana dalam persentase yang kecil yakni kurang lebih 20% juga mempraktikkan sistem pers tanggung jawab sosial.
Turki  dikenal  dengan  negara  sekuler,  dimana  agama  menempati  sektor  privat dan dipisahkan dari urusan pemerintah. Akan tetapi pada era kontemporer agama mulai bergerak  aktif  di  tengah  percaturan  politik  pemerintahan.  Samuel  Huntington menjelaskan  bahwa  meskipun  negara-negara  berdaulat  memiliki  supremasi  formal tertinggi  terhadap  identitas  rakyat,  akan  tetapi  sejatinya  identitas  peradaban  luhur masyarakat tidak bisa dipisahkan daripada agama. Politik negara dan agama tidak bisa dikatakan  terpisah  dengan  klaim  negara  sekuler,  terlebih  pada  era  kontemporer  ini agama  bisa  menjadi  identitas  kuat  dalam  percaturan  politik  internasional  (Jackson  & Sorensen, 2021, p. 495). Pada awalnya rezim sekuler absolut Turki hampir tidak sama sekali meliput pemberitaan mengenai agama, kecuali khutbah Jumat yang hanya melalui TRT Channel. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya pemimpin baru di Turki, rezim pemerintah mulai aktif dalam mengangkat isu keislaman dalam media nasional Turki.  Hal  ini  nampak  dari  mulai  aktifnya  media  nasional  yang  mengangkat  dan merespon  isu  keislaman,  baik  yang bersifat  lokal  maupun  internasional. Yakni  media- media  seperti  Hurriyet  Daily  News,  Daily  Sabah,  TRT  World  dan  Yeni  Safak.  Hikmet Kocamaner menyebutkan bahwa telah terjadi transformasi isu keislaman di media Turki, dari  yang  awalnya  terkekang  dalam  monopoli  sekuler  absolut  menuju  rezim  Islam- konservatif pemerintah AKP (Dahle, 2017).
Berikut  ini  tabel  analisis  singkat  penulis  terkait  konstruksi  media  sebagai konstruksi wacana di beberapa yakni peran media nasional Turki tentang isu keislaman.
Tabel 2.  Analisis Konstruksi Wacana Media Turki tentang Isu Keislaman
Media Signing Framing Citra
Hurriyetnews Islam, Turkiye, Erdogan, Counter Western Islam Local Culture National interest “Islam Turk” “Muslim Turk” TRT World Islam, Turkiye, President, Istanbul Counter Western Islam Local Culture National interest “Islam Turk” “Muslim Turk” Daily Sabah Muslim Turki, Islam, Turki Counter Western Islam Local Culture National interest “Islam Turk” “Muslim Turk”
Sumber: (Sabah, 2023; TRT World, 2023; Turkish News, 2023)
Ditinjau  dari  teori  komunikasi  sebagai  konstruksi  wacana  terkait  peran  media Turki terhadap isu keislaman, dari sudut pandang proses signing (simbol) media Turki sering  mengaitkan  Islam  dan  Turki.  Simbol  verbal  nasional  seperti  “Islam”,  “Turki”, “Turkish  Leader”  dan  “Erdogan”  sering  disandingkan  dalam  mengangkat  isu -isu keislaman. Dalam sebuah tajuk berita Daily Sabah tertulis judul berita “Erdogan Receives Representative  of  Turkish  Muslim  Communities  in  US”  (Daily  Sabah).  Dalam  isu penyerangan  Israel  ke  Palestina,  Turki  dengan  berani  mengecam  dan  mengutuk perbuatan  tersebut  dan  menampakkan  bahwa  Turki  memiliki  tanggung  jawab  atas ketertiban Al Aqsa dan rakyat Palestina. Judul judul berita yang tampil di media nasional Turki  di  antaranya,  “Al  Aqsa  Mosque  is  Tukiye’s  Red  Line,  President  Erdogan”  (TRT World).  “Attacks  on  Al  Aqsa  Mosque  Tukiye’s  Red  Line,  Erdogan  Says” (Hurriyetdailynews).
Dalam  sebuah  postingan  akun  resmi  media  sosial  X  Presiden  Erdogan @RTErdogan sempat memposting kata “sultan” ketika memberikan selamat kepada tim putri voli Turki yang menjadi juara di kejuaraan eropa. Dalam postingan tersebut tertulis “2023  CEV  avrupa  sam piyonu  olarak  hepimize  buyuk  bir  gugur  yasatan  A  Milli  Kadin Voleyvol Takimimizi, Filenin Sultanlari’ni canigonulden tebrik ediyorum” artinya “Saya dengan sepenuh hati mengucapkan selamat kepada Tim Nasional Bola Voli Putri kita, Para Sultan Net, yang telah mengharumkan nama kita semua sebagai juara Eropa CEV 2023.”  Sepintas  kata  sultan  tersebut  mengandung  makna  “pemenang”  akan  tetapi dalam  makna  yang  lebih  jauh  sultan  secara  sosio-politik  terikat  dengan  sejarah pemerintah  Islam  Turki  Ustmani  yang  sempat  menjadi  kiblat  dunia  pada  abad pertengahan.
Selanjutnya dalam proses  framing,  berita  yang  dipilih  lebih  cenderung  kepada pemberitaan citra Turki di Dunia Islam, dimana berita-berita yang sering muncul ialah seputar sikap kritis pemerintahan Turki terhadap isu-isu Islam global, islamophobia, dan isu  Palestina.  Sedangkan  dalam  aspek  citra  atau  penonjolan  realitas  di  balik  wacana, pemberitaan-pemberitaan  tersebut  lebih  kepada  kepentingan  nasional  untuk
menunjukkan  sikap  Islam  Turki  di  kancah  global,  sehingga  memunculkan  citra  bahwa Turki yang sebelumnya dipandang negara sekuler absolut kini menjadi negara yang kuat dengan  budaya  Islamnya.  Lebih  dari  itu, dilakukan  juga  penguatan  isu  dan  kampanye “Islam  Turk”  atau  “Muslim  Turk”  bagi  masyarakat  Turki  dan  juga  masyarakat  global, serta wacana Neo-Ottoman di bawah pimpinan presiden Erdogan (Gunter, 2021, p. 620).

## Simpulan
Pers dan Turki memiliki sejarah relasi yang sangat panjang. Pers di Turki pada awalnya telah ada sejak zaman Turki Utsmani tepatnya pada pertengan abad 19. Pada periode  Utsmani  pers  masuk  dalam  wilayah  hukum  sultan  pasca-tanzimat  (reformasi hukum  Turki  Utsmani).  Periode  selanjutnya  pers  memasuki  rezim  sekuler-absolut Kemalist, di bawah kontrol rezim Mustafa Kemal. Pascarezim sekuler absolut, media dan pers berada di bawah rezim multipartai Turki, hingga selanjutnya pascatahun 1980-an, elit ekonom Turki memiliki kuasa atas pers dan media di Turki yang bekerjasama dengan pemerintah. Melalui rekam sejarah dengan mengacu kepada teori fungsi normatif pers, sistem  pers  di  Turki  mengimplementasikan  dua  bentuk  sistem  pers.  Yakni,  pertama sistem otoritarian dan kedua sistem tanggung jawab sosial. Sistem otoritarian mengacu kepada  kuasa  pemerintah  dan  elit  ekonom  terhadap  aktivitas  media,  80%  media nasional Turki berada di bawah kontrol pemerintah dan elit ekonom. Realita tersebut berdampak  kepada  tindakan  diskriminatif  pemerintah  terhadap  aktivitas  media  yang tidak  sesuai  dengan  haluan  negara.  Selanjutnya,  sistem  pers  tanggung  jawab  sosial memainkan sekitar kurang lebih 20% dari sistem media di Turki. Meskipun sistem pers Turki  didominasi  oleh  sistem  otoritarian,  akan  tetapi  terdapat  sisi  ruang  pers  yang mengaktualisasikan sistem pers tanggung jawab sosial.
Adapun dalam konteks peranan media Turki terhadap wacana keislaman, pada era Turki kontemporer spirit Islami mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa- masa sebelumnya dimana Turki dikenal sebagai negara sekuler absolut. Media nasional seperti  Hurriyetnews,  Daily  Sabah  dan  TRT  World  aktif  mengangkat  seputar  wacana keislaman.  Ditinjau  dari  sudut  pandang  teori  komunikasi  sebagai  konstruksi  wacana, signing pemberitaan Islam media Turki selalu menyandingkan simbol verbal “islam” dan nasionalisme Turki seper ti “Turkiye”, “Islam Turkiye”, “Turkish Leader” dan “Erdogan”. Selanjutnya dalam proses framing, berita yang dipilih lebih cenderung kepada citra Turki di Dunia Islam. Sedangkan dari proses citra makna Turki hendak menunjukkan dampak national interest dan lebih dari itu ialah kampanye wacana “Islam Turk” atau “Muslim Turk” baik di kancah lokal dan juga global .

## Daftar Pustaka
Afdal, L. Q. (2017). Kebijakan Pemblokiran Media Massa oleh Recep Tayyib Erdogan di Turki [Skripsi thesis]. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Akgül, M., & Kırlıdoğ, M. (2015). Internet censorship in Turkey. Internet Policy Review,
[online] 4(2). Dalam: https://policyreview.info/articles/analysis/internet- censorship-turkey [Diakses 18 April 2024].
Akram, S. (2010). Turkey and the Middle East. Strategic Studies, [online] 30(1/2), 239 – 252. Dalam: https://www.jstor.org/stable/e48501581 [Diakses 10 April 2024].
Arat, Z. F. K. (2013). Human Rights in Turkey. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
Badara,  A.  (2014).  Analisi  Wacana:  Teori,  Metode,  dan  Penerapannya  pada  Wacana Media (Ed. 3). Jakarta: Kencana.
Burdah, I. (2016). Jati Diri Turki. Republika, [online].
Dalam:
https://republika.co.id/amp/oawu4711/jati-diri-turki [Diakses 10 April 2024].
Corke, S., et. al. (2014). Democracy and Crisis: Corruption, Media, and Power in Turkey. [online] Freedom House. Dalam: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-
02/SR_Corruption_Media_Power_Turkey_PDF.pdf [Diakses 15 April 2024].
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Ed. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dahle, S. (2017, January 19). Transformation of Islamic television in Turkey from the era of  secularist  state  monopoly  to  family-focused  programming  under  the conservative-Muslim  AKP  government.  [online]  Project  on  Middle  East  Political Science. Dalam: https://pomeps.org/transformation-of-islamic-television-in- turkey-from-the-era-of-secularist-state-monopoly-to-family-focused- programming-under-the-conservative-muslim-akp-government  [Diakses  12  April 2024].
Daily Sabah. (2021, September 20). Erdogan receives representative of Turkish Muslim Communities in us. [online] Dalam: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-receives-
representatives-of-turkish-muslim-communities-in-us [Diakses 5 Juni 2024].
Darling,  L.  T.  (2002).  Another  Look  at  Periodization  in  Ottoman  History.  The  Turkish Studies Association Journal, [online] 26(2), 19 – 28. Dalam:
https://www.jstor.org/stable/43383654 [Diakses 15 Juni 2024].
Didit,  A.  T.  (2013).  The  Four  Press  Media  Theories:  Authoritarianism  Media  Theory, Libertarianism  Media  Theory,  Social  Responsibility Media  Theory,  and  Totaliarian Media  Theory.  Ragam:  Jurnal  Pengembangan  Humaniora,  [online]  13(3).  Dalam: https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/483  [Diakses  10  Juni 2024].
Dursun, Ç. (2006). The Struggle Goes On: The Discursive Strategies of the Islamist Press in  Turkey.  Journal  of  Contemporary  European  Studies,  [online]  14(2),  161 – 182. https://doi.org/10.1080/14782800600892218 [Diakses 6 Juni 2024].
Finkel, A. (2000). Who Guards the Turkish Press? A Perspective on Press Corruption in
Turkey. Journal of International Affairs, [online] 54(1), 147 – 166. https://www.jstor.org/stable/i24357355 [Diakses 16 Juni 2024].
Gunter, M. M. (2021). TURKEY-Religion, Identity and Power: Turkey and the Balkans in the  Twenty-First  Century.  In  The  Middle  East  Journal,  [online]  75  (4),  619 – 620. Middle East Institute. https://www.proquest.com/docview/2635271939/abstract/D71BD410C7E64813P
Q/1 [Diakses 12 Juni 2024].
Hamad,  I.  (2004).  Konstruksi  realitas politik  dalam  media  massa:  Sebuah  studi  critical discourse analysis terhadap berita-berita politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hamad,  I.  (2006).  Komunikasi  sebagai  Wacana.  Mediator:  Jurnal  Komunikasi,  [online] 7(2), Article 2. https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1282 [Diakses 3 Mei 2024].
Hamad, I. (2010). Komunikasi Sebagai Wacana (Ed. 1). Jakarta: La Tofi Enterprise.
Hurriyet Daily News. (2023, Maret 1). Attacks on Al Aqsa Mosque is our red line, Erdogan says.  [online]  Dalam:  https://www.hurriyetdailynews.com/trampling-on-al-aqsa- mosque-is-our-red-line-erdogan-182156 [Diakses 14 Januari 2024].
Ikhsan,  Y.  Q.  B.,  dan  Utomo,  Tri  Cahya.  (2019).  Hambatan  Aksesi  Turki  ke  Uni  Eropa.
Journal of International Relations, 5(3), 587-591.
https://doi.org/10.14710/jirud.v5i3.24165 [Diakses 6 Juni 2024].
Jackson,  R.,  &  Sorensen,  G.  (2021).  Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional  (Ed.  3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kaya, R., & Çakmur, B. (2010). Politics and the Mass Media in Turkey. Turkish Studies,
[online] 11(4), 521 – 537. https://doi.org/10.1080/14683849.2010.540112 [Diakses 5 Juni 2024].
Marissan.  (2014).  Teori  Komunikasi  Individu  Hingga  Massa.  Jakarta:  Kharisma  Putra Utama.
McQuail,  D.  (2011).  McQuail’s  Mass  Communication  Theory  (Ed.  6).  London:  Sage Publications.
Pierini, M., & Mayr, M. (2013). Press Freedom in Turkey. [online] Carnegie Endowment for International Peace. Dalam: https://www.jstor.org/stable/resrep12973 [Diakses 10 Mei 2024].
RSF:  Reporters  Without  Borders.  (2023,  Februari  14).  Türkiye.  [online]  Dalam: https://rsf.org/en/country-t%C3%BCrkiye [Diakses 10 Januari 2024].
Siebert, Paterson, T., & Schramm, W. (1986). Empat Teori Pers. Jakarta: PT Intermasa.
Siregar, T. M. (2020). Turki Utsmani Hingga Republik Turki. Bogor: Guepedia.
Sumantri, T. S. P. (2012). Demokratisasi Turki: Hubungan Sipil Militer Tahun 2003-2011 (Ed. 1). Jakarta: UI-Press.
Tahiroglu,  Merve.  (2022).  Media  in  Turkey:  Why  It  Matters  and  Challenges  Ahead. [online]  Project  on  Middle  East  Democracy.  Dalam  https://mideastdc.org/wp- content/uploads/2022/06/2022_05_02_TurkeyMedia_Snapshot.pdf  [Diakses  3 Januari 2024].
TRT World. (2023, April 14). Al Aqsa Mosque is Turkiye's 'red line': President Erdogan. [online] TRT World.  Dalam: https://www.trtworld.com/turkey/al-aqsa-mosque-is- t%C3%BCrkiye-s-red-line-president-erdogan-66815 [Diakses 20 Januari 2024].
Yanardağoğlu, E. (Ed.). (2021). Politics, Media and Citizenship in Modern Turkey. Dalam: The  Transformation of the  Media  System  in  Turkey:  Citizenship,  Communication, and Convergence (pp. 59 – 90). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83102-8_3 [Diakses 20 Juni 2024].
Yanatama, S. (2016). Media Captura and Advertising in Turkey: The Impact of The State on News. [online] Reuters Institute. Dalam: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/media-capture-and-
advertising-turkey-impact-state-news [Diakses 13 Mei 2024].
Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis). Al Mazahib, [online] 2(1). 147-174. Dalam: https://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1402/1222 [Diakses 20 June2024].