## Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau
Ledy Diana a , Adi Tiara Putri b
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ledy.diana@lecturer.unri.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: aditiaraputri@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 17-05-2021
Revised     : 30-05-2021 Accepted : 30-05-2021 Published  : 31-05-2021

## Keywords:
Cultural Herritage Protection Law Every region in Indonesia has a cultural heritage which is  the hallmark of the area. Siak Regency also has a cultural  heritage  which is its own characteristic,  this  is  in  accordance  with  the  city  branding  of  Siak Regency,  namely  Siak  The  Truly  Malay.  Cultural  heritage  needs  to  be protected. This research focuses on the protection of cultural heritage in Siak  Regency,  Riau  Province.  The  research  method  used  is  empirical legal  research  method.  Regulations  related  to  cultural  heritage  are contained  in  various  laws  and  regulations  in  force  in  Indonesia.  The Regional  Government  of  Siak  Regency  provides  protection  for  the cultural  heritage  in  Siak  Regency  following  the  applicable  regulations, such as by recording, preserving and promoting cultural heritage in Siak Regency. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 17-05-2021
Direvisi      : 30-05-2021 Disetujui : 30-05-2021
Diterbitkan : 31-05-2021 Kata Kunci: Warisan Budaya Perlindungan Hukum Setiap daerah di Indonesia mempunyai warisan budaya yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Kabupaten Siak juga mempunyai warisan budaya  yang  merupakan  ciri  khas  tersendiri,  hal  ini  sesuai  dengan city branding dari  Kabupaten  Siak  yaitu Siak  The  Truly  Malay .  Warisan budaya  perlu  untuk  dilindungi.  Penelitian  ini  fokus  pada  perlindungan warisan  budaya  di  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau.  Metode  penelitian yang  digunakan  metode  penelitian  hokum  empiris.  Pengaturan  terkait dengan  warisan  budaya  sudah  terdapat  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Siak  memberikan  perlindungan  terhadap  warisan  budaya yang ada di Kabupaten Siak mengikuti pada aturan yang berlaku, seperti dengan  kegiatan  pencatatan,  pelestarian  dan  promosi  dari  warisan budaya yang ada di Kabupaten Siak.

## PENDAHULUAN
Menurut United  Nations  Educational,  Cultural,  Scientific  Organization (UNESCO), dalam Draft  Medium  Term  Plan 1990-1995,  mengartikan  warisan  budaya  sebagai  penanda
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
budaya sebagai suatu keseluruhan, baik dalam bentuk karya seni maupun simbol-simbol, yang merupakan  materi  yang  terkandung  di  dalam  kebudayaan  yang  dialihkan  oleh  generasi manusia  pada  masa  lalu  kepada  generasi  berikutnya,  merupakan  unsur  utama  yang memperkaya  dan  menunjukan  ikatan  identitas  suatu  generasi  dengan  generasi  sebelumnya, merupakan  pusaka  bagi  seluruh  umat  manusia 1 .  Secara  sederhana  berdasarkan  Pasal  1 UNESCO World  Cultural  Protection  Convention 1972  juga  dapat  diartikan  yang  dimaksud dengan  warisan  budaya  diantaranya  peninggalan  sejarah  atau  arkeologi  dan  kesenian tradisional yang merupakan peninggalan masa lalu berupa benda yang tidak berwujud seperti keahlian, keterampilan, tarian dan musik tradisional. 2
Warisan  budaya  di  Indonesia  sangat  beraneka  ragam.  Hal  ini  mengingat  masyarakat Indonesia  yang  majemuk.  Contoh  warisan  budaya  di  Indonesia  wayang  kulit  dari  Jawa, angklung dari Sunda 3 . Hal ini perlu dilindungi. Perlindungan Negara terhadap warisan budaya sangat  diperlukan  untuk  mengurangi  pengakuan  Negara  lain  terhadap  budaya  Indonesia. Salah  satunya  kasus  yang  pernah  terjadi  yaitu  munculnya  tari  pendet  asal  Bali  dalam  iklan Enigmatic Malaysia di Discovery Channel 4 .
Dalam perspektif Hukum Internasional, pengaturan terkait warisan budaya telah coba diakomodir  oleh United  Nations  Educational,  Cultural,  Scientific  Organization (UNESCO). Dimana UNESCO mengeluarkan perjanjian internasional terkait dengan warisan budaya dan telah  diberlakukan  juga  di  Indonesia  yaitu  2003  UNESCO Convention  for  Safeguarding  of Intangible  Cultural  Heritage yang  diberlakukan  di  Indonesia  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural  Heritage (Konvensi  untuk  Perlindungan  Warisan  Budaya  Tak  Benda)  dan  2005 UNESCO Convention  on  the  Protection  and  Promotion  of  the  Diversity  of  Cultural Expression yang  diberlakukan  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  on  the  Protection  and  Promotion  of  the  Diversity  of  Cultural Expression (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).
1 Ida  Bagus  Wyasa  Putra, Landasan  Teoritik  Pengaturan  Pelestarian  Warisan  Budaya  :  Bali  Sebagai  Suatu Model , (Denpasar: Udayana University Press, 2017), 65.
2 Asril  Sitompul, Perlindungan  Terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Kekayaan  Budaya  Warisan  dan Warisan Alam . (Bandung : Booksterrace & Library, 2014), 128.
3 Iswi  Hariyani,  dkk, Buku  Pintar  HAKI  dan  Warisan  Budaya ,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 2018), 379.
4 (https://www.viva.co.id/berita/nasional/85435-penari-pendet-dalam-iklan-malaysia-protes
Warisan  budaya  mencakup  budaya  berupa  benda  dan  tak  benda.  Warisan  budaya benda  misalnya  seperti  candi-candi,  keris,  gerabah,  keramik,  suatu  kawasan  dan  lainnya 5 . Sedangkan  warisan  budaya  tak  benda  diwujudkan  dalam  bentuk  tradisi  dan  ekspresi  lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;  seni  pertunjukkan;  adat  istiadat masyarakat,  ritus,  dan  perayaan-perayaan;  pengetahuan  dan  kebiasaan  perilaku  mengenai alam dan semesta; serta kemahiran kerajinan tradisional 6 .
Dalam tulisan ini, mencoba mengkaji perlindungan warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Kabupaten Siak mengaungkan slogan Siak the Truly Malay yang merupakan pusat kebudayaan Melayu. Di samping itu slogan dari Siak the Truly  Malay telah  terdaftar  sebagai  hak  cipta 7 dengan  nomor  pencatatan  01906  dan  merek dengan  nomor  pendaftaran  IDM00628457  di  Dirjen  Kekayaan  Intelektual 8 .  Jika  dikaitkan dengan  Kabupaten  Siak  yang  merupakan  bahasan  dalam  tulisan  ini,  maka  contoh  warisan budaya  yang  terdapat  di  Kabupaten  Siak  yaitu  seperti  Kesultanan  Siak  Sri  Indrapura,  syair Siak Sri Indrapura, ghatib beghanyut , tari zapin Siak dan masih banyak lainnya 9 .
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  atau penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  mengadakan  identifikasi  hukum  dan  bagaimana  efektifitas  hukum  itu  berlaku dalam masyarakat.  Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian langsung pada lokasi  atau  tempat  yang  diteliti  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  secara  jelas  dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti 10 .
5 http: //www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan-Budaya-Tak-Benda
6 http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia
7 https://pdki- indonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/bnZRSWtvZm9yVHovL2pYclNoZVFmQT09?q=siak+the+truly+mala y&type=1
8 Ibid .
9 Dais  Dharmawan  Paluseri,  dkk, Penetapan  Warisan  Budaya  Tak    Benda  Indonesia  Tahun  2018 ,  (Jakarta: Direktorat  Warisan  dan  Diplomasi  Budaya  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  Kementeriian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2018), 59-75.
10 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2006), 133-162.

## WARISAN BUDAYA DALAM ATURAN HUKUM
Konsep  warisan  budaya  terdiri  atas  warisan  budaya  berwujud  ( tangible  heritages ), warisan  budaya  tidak  berwujud  ( intangible  heritages ),  benda  budaya  ( cultural  property ), warisan  budaya  yang  masih  berfungsi  ( living  heritage )  dan  warisan  budaya  yang  tidak berfungsi  ( no-living  heritage ). 11 Dalam  tulisan  ini  membahas  pengaturan  warisan  budaya dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan warisan budaya yaitu 12 :
1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengaturan  terkait  dengan  warisan  budaya  dalam  konstitusi  Negara  terdapat  dalam Pasal  32.  Dalam  Pasal  32  menyebutkan  bahwa  Negara  memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai  kekayaan budaya nasional. Berpijak pada Pasal  32 ini, bisa dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia memberikan jaminan akan kebudayaan nasional yang merupakan warisan budaya Indonesia.
2. Dalam Undang-Undang
Berdasarkan amanat dari Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengaturan  terkait  dengan  pemajuan  kebudayaan  masih  ada  kaitannya  dengan  warisan budaya. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya  Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  melalui  Perlindungan,  Pengembangan, Pemanfaatan  dan  Pembinaan  Kebudayaan.  Pemajuan  Kebudayaan  dilaksanakan  berdasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan, Strategi  Kebudayaan berupa  adalah dokumen dengan arah Pemajuan  Kebudayaan  yang  berlandaskan  pada  potensi,  situasi,  dan  kondisi  Kebudayaan Indonesia  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional,  serta  Rencana  Induk  Pemajuan  Kebudayaan yakni  pedoman  bagi  Pemerintah  Pusat  dalam  melaksanakan  Pemajuan  Kebudayaan. Kaitannya  antara  warisan  budaya  dan  pemajuan  kebudayaan  dapat  dilihat  dari  tujuan  dari pemajuan kebudayaan yaitu untuk: 13
a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
11 Ida Bagus Wyasa Putra, Op. Cit , 65-73.
12 Ledy Diana dan Adi TiaraPutri, “Melestarikan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau”, Proceeding 2nd National Conference on Law Studies & Call for Paper , (2021): 1273-1278.
13 Pasal  4  Undang-Undang  NegaraRepublik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2017,  tentang  Pemajuan  Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 .
b. Memperkaya keberagaman budaya;
c. Memperteguh jati diri bangsa;
d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
f. Meningkatkan citra bangsa;
g. Mewujudkan masyarakat madani;
h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
j. Mempengaruhi  arah  perkembangan  peradaban  dunia,  sehingga  kebudayaaan menjadi haluan pembangunan nasional.
Aturan  hukum  lain  yang  mengatur  terkait  dengan  warisan  budaya  yaitu  Undang  – Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Dalam  aturan  ini,  mengatur  terkait  hak yang  terkandung  dalam  warisan  budaya  yaitu  terkait  dengan  ekspresi  budaya  tradisional. Ekspresi  budaya  tradisional  diatur  dalam  Bab  V  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014. Pada  bagian  kesatu  dipaparkan  tentang  ekspresi  budaya  tradisional  dan  Hak  Cipta  yang penciptanya  tidak  diketahui.  Hak  Cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh Negara.  Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga  dan  memelihara  ekspresi  budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh Negara, harus memperhatikan niai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
Warisan  budaya  dalam  bentuk  benda  diatur  salah  satunya  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya . Menurut  aturan  hukum  ini,  cagar  budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,  struktur  cagar  budaya,  situs  cagar  budaya,  dan  kawasan  cagar  budaya  di  darat dan/atau di  air  yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai  penting sejarah, ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama  dan/  atau  kebudayaan  melalui  proses  penetapan.  Dan yang  mempunyai  kewenangan  untuk  penyelenggaraan  pengaturan  perbuatan  hukum  yang berkenaan dengan cagar budaya.Dalam aturan hukum ini, juga menyebutkan yang dimaksud dengan pelestarian, yaitu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

## 3. Dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  warisan  budaya  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Peraturan ini ada berdasarkan
Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya.Upaya  pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan bukan cagar budaya  dilakukan  oleh  museum  sebagai  lembaga  permanen  yang  tidak  mencari  keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan.
4. Dalam Peraturan Presiden
Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Pengesahan Convention  for  The Safeguarding  of  The  Intangible  Cultural  Heritage (Konvensi  untuk  Perlindungan  Warisan Budaya  Takbenda)  merupakan  aturan  yang  berkaitan  dengan  warisan  budaya.  Peraturan Presiden ini merupakan aturan hukum  untuk  memberlakukan Perjanjian  Internasional terkait dengan  perlindungan  warisan  budaya  takbenda.  Dalam  Perjanjian  Internasional  ini mendefinisikan  warisan  budaya  tidak  berwujud  sebagai  praktik-praktik,  ekspresi-ekspresi serta pengetahuan dan keahlian yang diakui oleh komunitas/masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus secara individu sebagai bagian dari warisan budaya. Tujuan utama yang ingin dicapai  oleh  Konvensi  ini  adalah  kelestarian  budaya  sebagai  warisan  bersama.  Konvensi  ini tidak  menggunakan  istilah  “ protection ”  melainkan  “ safeguarding ”  sebagai  istilah perlindungan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), yang dimaksud “ safeguarding ” ialah upaya atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian warisan budaya tak benda. Pasal 19 ayat (2)  juga  mempertegas  bahwa  tujuan  dibentuknya  perjanjian  ini  ialah  untuk  kepentingan kemanusiaan secara umum.  Jadi,  kebebasan versi perjanjian ini bukanlah  untuk  kepentingan industrial, tetapi sebaliknya, untuk kepentingan pemanusiaan seluruh umat manusia 14 .
Peraturan  Presiden  lain  yang  berkaitan  dengan  warisan  budaya  yaitu  Peraturan Presiden  Nomor  78  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Protection  and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman  Ekspresi  Budaya.  Peraturan  Presiden  ini  merupakan  aturan  hukum  untuk memberlakukan Perjanjian Internasional terkait dengan proteksi dan promosi keanekaragaman  ekspresi  budaya.  Keanekaragaman  budaya  adalah  kekuatan  pendorong pembangunan,  tidak  hanya  dalam  hal  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  sebagai  sarana menjalani kehidupan intelektual,  emosional,  moral  dan spiritual  yang lebih  memuaskan. Hal ini  terlihat  dari  tujuh  konvensi  budaya,  yang  memberikan  dasar  kokoh  untuk  promosi keanekaragaman  budaya.  Dengan  demikian  keanekaragaman  budaya  merupakan  aset  yang
14 Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti, “Sistem Perlindungan Sumber Daya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum 29 No.2 (2017).
diperlukan  dalam  rangka  untuk  pengurangan  kemiskinan  dan  pencapaian  pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression 2005, berdasarkan pasal 1 memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya;
2) Untuk menciptakan kondisi budaya untuk berkembang dan berinteraksi secara bebas dengan cara yang saling menguntungkan;
3) Mendorong  dialog  antar  budaya  dengan  maksud  untuk  menjamin  pertukaran budaya  yang  lebih  luas  dan  seimbang    di  dunia  dalam  mendukung penghormatan antarbudaya dan budaya damai;
4) Untuk  mendorong interculturality ,  untuk  mengembangkan  interaksi  budaya dalam semangat membangun jembatan antara masyarakat;
5) Untuk mempromosikan dan memberi penghormatan terhadap keanekaragaman ekspresi  budaya  dan  meningkatkan  kesadaran  nilainya  pada  tingkat  lokal, nasional dan internasional;
6) Untuk  menegaskan  kembali  pentingnya  hubungan  antara  budaya  dan pembangunan untuk  semua negara, terutama bagi negara-negara berkembang, dan  untuk  mendukung  tindakan  yang  dilakukan  secara  nasional  dan internasional untuk menjamin pengakuan dari nilai sebenarnya dari link ini;
7) Untuk memberikan pengakuan kepada sifat khas kegiatan budaya, barang, dan jasa sebagai kendaraan identitas, nilai dan makna;
8) Untuk menegaskan kembali hak-hak berdaulat Negara untuk mempertahankan, mengadopsi,  dan  menerapkan  kebijakan  dan  langkah-langkah  yang  mereka anggap  tepat  untuk  perlindungan  dan  promosi  keanekaragaman  ekspresi budaya di wilayah mereka;
9) Untuk  memperkuat  kerjasama  internasional  dan  solidaritas  dalam  semangat kemitraan  dengan  pandangan,  khususnya,  untuk  meningkatkan  kapasitas negara-negara berkembang untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya.
5. Dalam Peraturan Daerah
Ketentuan terkait pelestarian budaya bukan hanya diatur dalam peraturan perundang- undangan  yang  dikemukan  sebelumnya,  tapi  juga  ada  diatur  dalam  Peraturan  Daerah. Pembentukan peraturan daerah tetap harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, hal ini
bertujuan  untuk  mewujudkan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam  bahasan  ini,  fokus  membahas  Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Riau terutama di Kabupaten Siak yang berkaitan dengan warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Pelestarian  Cagar Budaya.  Cagar  budaya  merupakan  kekayaan  budaya  daerah  yang  penting  artinya  bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  sehingga  perlu  dilestarikan  dalam  rangka memajukan  kebudayaan  daerah  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat.  Keberadaan  cagar  budaya  di  wilayah  Provinsi  Riau,  merupakan  kekayaan  kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat daerah Riau.  Pengaturan  terkait  dengan  cagar  budaya  untuk  Kabupaten  Siak  juga  diatur  di  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  7  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Pemugaran Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu. Peraturan Daerah ini terdiri dari delapan puluh Pasal. Peraturan ini mengatur terkait pelestarian  kebudayaan  Melayu.  Pelestarian  kebudayaan  Melayu  Riau  adalah  aktivitas kebudayaan  yang  meliputi  :  perlindungan,  pewarisan,  dan  pengembangan,  pemanfaatan 15 . Perlindungan kebudayaan Melayu Riau diwujudkan dengan 16 :
1. Mencatat seluruh unsur-unsur kebudayaan;
2. Menghimpun seluruh unsur-unsur kebudayaan;
3. Mengolah seluruh unsur-unsur kebudayaan;
4. Menata informasi kebudayaan;
5. Membuat pemetaan kebudayaan;
6. Pendaftaran hak kekayaan intelektual;
7. Legalitas aspek kebudayaan.
15 Pasal 8
16 Pasal 9
Untuk  pewarisan  kebudayan  Melayu  Riau  dilakukan  melalui  lingkungan  keluarga, masyarakat,  sekolah,  lembaga  pemerintah,  perkumpulan,  institusi  resmi  dan  media  massa yanga hal tersebut diwujudkan dengan 17 :
1. Pendidikan tentang kebudayaan Melayu Riau baik formal maupun non formal;
2. Pembudayaan kebudayaan Melayu Riau;
3. Sosialisasi kebudayaan Melayu Riau;
4. Pelatihan tentang kebudayan Melayu Riau.
Pengembangan kebudayaan Melayu Riau diwujudkan dengan 18 :
1. Kajian dan penelitian kebudayaan Melayu Riau;
2. Diskusi,  seminar,  lokakarya,  symposium,  festival  rakyat,  pergelaran  rakyat  dan pertemuan ilmiah;
3. Eksperimen dan penciptaan model baru;
4. Pembentukan asosiasi kebudayaan Melayu Riau.
Pemanfaatan kebudayaan Melayu Riau diwujudkan dengan 19 :
1. Sebagai materi bahan ajar mulai dari usia dini sampai Perguruan Tinggi dari berbagai aspek mata pelajaran dalam kurikulum;
2. Sebagaia bahan kajian ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni;
3. Sebagai bahan pengembangan pariwisata berbasis Melayu Riau;
4. Sebagai bahan pagelaran budaya dan permainan tradisional rakyat;
5. Sebagai bahan penyebarluasan komunikasi, informasi dan teknologi.
Salah  satu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  yang  mengatur  terkait  warisan  budaya  di Siak  terutama  Budaya  Melayu  Kabupaten  Siak  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk  Pelestarian  Budaya  Melayu  Kabupaten  Siak. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk  Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak menyatakan juga bahwa  yang dimaksud dengan pelestarian yaitu  upaya  perlindungan,  pengembangan  dan  pemanfaatan  kebudayaan  Melayu  Siak  secara dinamis.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  budaya  Melayu  Siak  yaitu  produk  budaya  yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik  sebagai ide, gagasan, nilai,  norma, aturan maupun sebagai  suatu  aktivitas  serta  tindakan  berpola  dari  manusia  dalam  masyarakat  serta  sebagai
17 Pasal 10
18 Pasal 11
19 Pasal 12
benda  hasil  karya  masyarakat  Melayu  Siak  yang  secara  historis  hidup  dan  berkembang  di wilayah Kabupaten Siak.

## 6. Dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Masyarakat. Pelestarian dan pengembangan adat  istiadat  dan nilai  sosial  budaya masyarakat  yang dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri  individu  dan  masyarakat  dalam  mendukung  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  mendukung  pengembangan  budaya  nasional  dalam mencapai  peningkatan  kualitas  ketahanan  nasional  dan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Dalam  peraturan  ini,  pelestarian  dan  pengembangan  adat  istiadat  dan  nilai  sosial budaya masyarakat dilakukan dengan konsep, program dasar, dan strategi pelaksanaan 20 .
Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Dalam  peraturan  ini  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  melaksanakan  pelestarian kebudayaan  daerah.  Kegiatan  pelestarian  kebudayaan  dilakukan  melalui  perlindungan, pengembangan  dan  pemanfaatan.  Pelestarian  kebudayaan  meliputi  aspek-aspek  kesenian, kepurbakalaan,  kesejarahan,  permuseuman,  kebahasaan,  kesusastraan,  tradisi,  kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  106  Tahun  2013  tentang Warisan  Budaya  Tak  Benda  Indonesia.  Menurut  peraturan  menteri  ini  bahwa  dalam  rangka pelestarian  warisan  budaya  tak  benda,  Pemerintah  berkewajiban  melakukan  pencatatan  dan penetapan  warisan  budaya  tak  benda  yang  ada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kategori  warisan  budaya  tak  benda  di  Indonesia  yaitu  tradisi  dan  ekspresi  lisan; seni  pertunjukan;  adat-istiadat  masyarakat,  ritus,  dan  perayaan-perayaan;  pengetahuan  dan kebiasaan  perilaku  mengenai  alam  dan  semesta;  keterampilan  dan  kemahiran  tradisional. Penetapan warisan budaya tak benda Indonesia bertujuan untuk melestarikan warisan budaya tak  benda  Indonesia;  meningkatkan  harkat  dan  martabat  bangsa;  memperkuat  karakter, identitas,  dan  kepribadian  bangsa;  mempromosikan  warisan  budaya  tak  benda  Indonesia kepada  masyarakat  luas;  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  berkewajiban  menjamin  pelestarian  warisan  budaya  tak  benda  Indonesia  melalui
20 Ledy Diana, Op.Cit .
program  peningkatan kesadaran Pelestarian. Pemerintah dan Pemerintah  Daerah mempunyai rencana aksi dalam melestarikan warisan budaya tak benda Indonesia 21 .
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  10  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Dalam aturan hukum ini, menyebutkan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat  pendukung  kebudayaan  yang  penyebaran  dan  pewarisannya  berlangsung  secara turun  temurun.  Adapun  objek  pelestarian  tradisi  meliputi  upacara  tradisional  yaitu  peristiwa sacral  yang  berkaitan  dengan  kekuatan  di  luar  kemampuan  manusia  (gaib)  dengan  peristiwa alam  dan  daur  hidup;  cerita  rakyat  yaitu  cerita  yang  disebarluaskan  dan  diwariskan  secara lisan  dan  digolongkan  menjadi  tiga  kelompok  besar  yaitu  mite,  legenda  dan  dongeng; permainan rakyat  yaitu suatu  kegiatan reaktif  yang memiliki aturan khusus  yang merupakan cerminan  karakter  budaya  serta  berfungsi  sebagai  pemelihara  hubungan  sosial;  ungkapan tradisional  yaitu  kalimat-kalimat  kiasan,  simbol-simbol  yang  dipahami  maknanya  oleh  para pemakainya  secara  lisan  dimana  terkandung  nilai-nilai  kehidupan  dan  pandangan  hidup masyarakat;  pengobatan  tradisional  yaitu  tata  cara  penyembuhan  penyakit  yang  dilakukan secara  tradisional  dan  diwariskan  secara  turun  temurun  dengan  menggunakan  peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan  yang diperoleh dari lingkungan  alam  dan penggunaan mantra;    makanan  dan  minuman  tradisional  yaitu  jenis  makan  dan  minuman  yang  berbahan baku  alami  dan  proses  pembuatannya  masih  menggunakan  alat-alat  sederhana  serta merupakan  suatu  hasil  karya  budaya  masyarakat  lokal  tertentu;  arsitektur  tradisional  yaitu suatu bangunan  yang bentuk,  struktur, fungsi,  ragam  bias, dan cara membuatnya diwariskan dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya  serta  dapat  dimanfaatkan  sebagai  tempat  untuk melaksanakan  aktivitas  kehidupan;  pakaian  tradisional  yaitu  busana  yang  berfungsi  untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas  atau  identitas  bagi  masyarakat  pendukungnya;  kain  tradisional  yaitu  kain  yang  bahan bakunya  masih  mengandalkan  sumber  alam  dan  proses  pembuatannya  masih  menggunakan alat-alat  sederhana  serta  merupakan  suatu  hasil  karya  budaya  masyarakat  lokal  tertentu; peralatan  hidup  yaitu  segala  sesuatu  yang  digunakan  untuk  mempermudah  pemenuhan kebutuhan  hidup  manusia;  senjata  tradisional  yaitu  alat  yang  digunakan  untuk mempertahankan diri dari serangan/ ancaman dari serangan/ ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan  identitas  yang  cara  pembuatannya,  bentuknya  dan  penggunaannya  diwariskan
21 Ibid.
secara  turun-temurun;  dan  atau/;  organisasi  sosial  tradisional  yaitu  perkumpulan  sosial  yang dibentuk  oleh  masyarakat  tradisional,  yang  memiliki  seperangkat  sistem  yang  mengikat keanggotaannya 22 .

## UPAYA  PEMERINTAH  DAERAH  DALAM  PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam perlindungan warisan budaya di Kabuapten Siak Provinsi Riau yaitu :

## 1. Pencatatan Warisan Budaya
Dari  penjelasan  dari  aturan-aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  warisan  budaya, bahwa  salah  kewajiban  yang  melekat  pada  Negara  yaitu  dengan  melakukan  inventarisasi terkait  dengan  warisan  budaya.  Setelah  Indonesia  mengesahkan Convention  for  the Safeguarding  of  Intangible  Cultural  Herritage tahun  2003,  maka  Indonesia  wajib  untuk melakukan  pencatatan  karya  budaya  dari  seluruh  Indonesia  yang  merupakan  wujud  dari perlindungan  hukum  oleh  Negara.  Maka  Direktorat  Warisan  dan  Diplomasi  Budaya melakukan  penetapan  waisan  budaya  tak  benda  (WBTB)  Indonesia.  Penetapan  warisan budaya  tak  benda  Indonesia  adalah  pemberian  status  budaya  tak  benda  menjadi  warisan budaya tak benda  Indonesia oleh Menteri berdasarkan rekomendasi  tim  ahli warisan budaya tak benda Indonesia 23.
Kegiatan  penetapan  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  perlindungan  dan  pelestarian budaya tak benda yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  setiap  orang  dan  masyarakat  hukum  adat 24 .  Kegiatan penetapan warisan budaya tak benda bertujuan menjamin dan melindungi warisan budaya tak benda  yang  merupakan  milik  berbagai  komuniti,  kelompok,  dan  perseorangan  yang bersangkutan; meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat karakter, identitas dan  kepribadian  bangsa;  meningkatkan  apresiasi  dan  kebanggaan  masyarakat  Indonesia terhadap keunikan dan kekayaan ragam budaya Indonesia; meningkatkan kesadaran dan peran aktif  masyarakat  dan  pemangku  kebijakan  terhadap  pentingnya  warisan  budaya  tak  benda;
22 Ibid.
23 Dais Dharmawan Paluseri, Op. Cit .
24 Ibid.
serta  saling  menghargai  terhadap  warisan  budaya  bangsa;  mempromosikan  warisan  budaya tak benda Indonesia kepada masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan 25 .
Tahapan pelaksanaan kegiatan penetapan warisan budaya tak benda yaitu 26 :
1. Pertemuan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Tak Benda;
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  awal  seluruh  kegiatan  penetapan  untuk mensosialisasikan  pentingnya  pelestarian  warisan  budaya  tak  benda  kepada  semua masyarakat,  baik  pemangku  kepentingan  ( stakeholder ),  komunitas,  swasta,  maupun masyarakat umum. Tujuan lain adalah agar terjalin komunikasi serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait.
2. Rapat Penilaian Warisan Budaya Tak Benda;
Rapat  penilaian  dilakukan  sebanyak  tiga  kali.  Rapat  –rapat  ini  membahas  dan memeriksa usulan karya budaya yang telah masuk ke Sekretariat WBTB oleh tim ahli dan  narasumber  warisan  budaya  tak  benda.  Tim  ahli  warisan  budaya  tak  benda Indonesia  adalah  ahli-ahli  di  bidang  kebudayaan  yang  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh Menteri melalui Surat Keputusan Menteri untuk melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi penetapan warisan budaya tak benda Indonesia.
3. Verifikasi Data Warisan Budaya Tak Benda;
Data  kekayaan  budaya  yang  telah  didaftarkan  akan  diverifikasi  dan  dilakukan penilaian oleh tim ahli. Dalam melakukan verifikasi, tim ahli membawa berkas-berkas kelengkapan data yang dimiliki oleh tim kesektariatan pusat. Tim ahli kemudian turun ke  daerah  masing-masing  karya  budaya  itu  berasal  untuk  memverifikasi  data-data usulan  karya  budaya  yang  ada.  Bila  ada  data-data  yang  kurang  atau  tidak  sesuai dengan  kenyataan  yang  ada,  maka  tim  ahli  berhak  untuk  melengkapi  atau  menunda proses penetapan.
4. Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
Sidang  penetapan  adalah  tahap  akhir  penilaian  karya  budaya  yang  telah  melalui serangkaian tahapan persyaratan penetapan warisan budaya tak benda. Melalui sidang penetapan  ini  seluruh  usulan  karya  budaya  akan  ditentukan  statusnya  apakah ditetapkan  sebagai  warisan  budaya  tak  benda  Indonesia  atau  ditangguhkan.  Sidang
25 Ibid.
26 Ibid.
dihadiri  oleh  Kepala  Dinas  atau  para  perwakilan  dari  seluruh  Provinsi  yang  telah mengajukan usulan warisan budaya tak benda Indonesia.
5. Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Tak Benda.
Karya  budaya  yang  telah  ditetapkan  sebagai  warisan  budaya  tak  benda  Indonesia kemudian  disahkan  oleh  Menteri  melalui  SK  Penetapan  Warisan  Budaya  Tak  Benda Indonesia  yang  dicantumkan  Sertifikat  Warisan  Budaya  Tak  Benda  Indonesia. Sertifikat  penetapan  kemudian  diserahkan  kepada  Provinsi  melalui  Gubernur  atau yang  mewakilinya  dalam  Kegiatan  Apresiasi  Penetapan  Warisan  Budaya  Tak  Benda Indonesia.
. Provinsi Riau juga ikut serta kegiatan pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Riau dalam rangkaian kegiatan penetapan warisan budaya tak benda adalah kekurangan  maestro  atau  pakar  dalam  menguasai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  warisan budaya serta masalah pendanaan. Maestro atau pakar yang menguasai permasalahan warisan budaya  diperlukan  untuk  tahapan  rapat  penilaian 27 .  Menurut  data  yang  didapat  dari  Bapak Yoserizal  Zen  selaku  Kepala  Dinas  Kebudayaan  Provinsi  Riau  bahwa  warisan  budaya  tak benda dari Provinsi Riau yang lolos pada sidang pertama pada tahun 2020 yaitu :
1. Gambus Selodang Siak;
2. Tari Inai;
3. Lampu Colok;
4. Togak Tonggol;
5. Tari Olang-Olang Siak;
6. Balam Ponganjuw;
7. Atau Kopa;
8. Atib Koambai;
9. Nolam;
10. Budaya Mandi Shafar Rupat Utara;
11. Rarak;
12. Dodi Anak Siak;
13. Gondang Borogong;
14. Tari Poang;
27 Wawancara dengan Bapak Yoserizal Zen, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
15. Tanjak Siak;
16. Bubur Asyuro;
17. Gawai Gedang Talang Mamak;
18. Upah-Upah Rokan Hulu;
19. Asidah;
20. Nyanyi Panjang Tuanku Malin Dewa;
21. Nyanyo Panjang Bujang Tianang;
22. Nyanyi Panjang Lanang Bisai;
23. Zapin Pecah Duabelas;
24. Ma’awuo Danau.
Pencatatan  selanjutnya  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaann.  Dalam  aturan  ini,  daerah  diharuskan  melakukan kegiatan  pendataan  yang  dituangkan  dalam  Pokok-Pokok  Pikiran  Kebudayaan  Daerah (PPKD).  Pendataaan  ini  bukan  hanya  berkaitan  dengan  warisan  budaya  tak  benda  saja  tapi juga  warisan  budaya  benda.  Pemerintah  Kabupaten  Siak  melalui  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  menerbitkan  Pokok  Pikiran  Kebudayaan  Daerah  Kabupaten  Siak  yang  berisi terkait  dengan  data  objek  pemajuan  kebudayaan,  data  sumber  manusia  kebudayaan,  data sarana dan prasarana kebudayaan 28 .

## 2. Pelestarian  Dan Mempromosikan Warisan Budaya
Upaya  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  terkait  dengan  warisan  budaya  di Kabupaten Siak Provinsi Riau yaitu pelestarian dan mempromosikan warisan budaya.  Bentuk pelestarian  dan  promosi  dari  warisan  budaya  di  Kabupaten  Siak  yaitu  dengan  adanya city branding Kabuapten Siak yaitu Siak The Truly Malay. City branding ini merupakan logo dan tagline Kabupaten Siak dibidang kepariwisataan yang telah dicatatkan dengan pencatatan hak cipta  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dengan  nomor  pencatatan  01906  dan didaftarkan  sebagai  merek  dengan  dengan  nomor  pendaftaran  IDM000628457 29 .  City branding  merupakan  proses  atau  usaha  untuk  membentuk  merek  dari  suatu  kota  untuk mempermudah pemilik kota memperkenalkan dan mengkomunikasikan kotanya kepada target
28 Wawancara  dengan  Bapak  Endi  Mirzal,  Kepala  Bidang  Kebudayaan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Siak.
29 http://www.dgip.go.id/
pasar 30 City branding ini merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Siak dalam peningkatan daya tarik pariwisata 31 Adapun ruang lingkup dari pelestarian budaya Melayu Siak meliputi 32 : a. Pelestarian sikap mental dan perilaku;
Untuk  pelestarian  nilai,  sikap  mental  dan  perilaku,  sekolah  wajib  melaksanakan kurikulum muatan lokal budaya Melayu Siak 33 . Penerapan pengajaran budaya Melayu sudah dimulai  sejak  tahun  2006,  hal  ini  juga  diperkuat  dengan  Peraturan  Bupati  Siak  Nomor  63 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pembelajaran  Muatan  Lokal  Budaya  Melayu  Siak 34 . Peraturan Bupati ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Reancana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.
b. Pelestarian sejarah Melayu Siak;
Upaya  penyelamatan  sejarah  Melayu  Siak  dilakukan  dengan  pencatatan, penyelamatan  bukti,  benda,  fakta,  naskah,  sumber  sejarah,  penelitian,  pendokumentasian, penulisan buku sejarah, dan penguatan fungsi museum 35. Kegiatan pelestarian sejarah Melayu Siak juga melibatkan peran serta masyarakat 36 .
Sejarah  mengenai  Siak  dapat  ditemukan  salah  satunya  pada  Istana  Asserayah  Al Hasyimiah  (Istana  Siak).  Istana  Siak  merupakan  bukti  sejarah  kebesaran  kerajaan  Melayu Islam  yang  terbesar  di  Riau.  Masa  kejayaan  Kerajaan  Siak  berawal  dari  abad  ke-16  sampai pada  abad  ke-20  dan  silsilah  Sultan-Sultan  Kerajaan  Siak  Sri  Indrapura  dimulai  pada  tahun 1723 Masehi dengan 12 Sultan yang pernah bertahta. 37
c. Pelestarian adat Melayu Siak;
Pemerintah  Daerah  wajib  melestarikan  adat  Melayu  Siak  yang  dilakukan  melalui kegiatan  perlindungan,  pengembangan  dan  pemanfaatan.  Kegiatan  perlindungan  meliputi penyelamatan,  pengamanan,  dan  pemeliharaan  nilai-nilai  adat  dan  sistem  tata  perilaku  dan kearifan  yang  dimiliki.  Kegiatan  pengembangan  meliputi  kegiatan  penelitian,  pendidikan,
30 Faisal Arif Rahman, dkk, “ Aspek Hukum Regional Branding dalam Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2001 tentang  Merek  dan  Undang  –Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  Studi  Kasus  Jogja  Istimewa sebagai Brand Daerah Istimewa Yogjakarta”, Jurnal Penelitian Hukum 2 No. 3 (2015): 178-207.
31 Sylvina  Rusadi  dan  Made  Devi  Wedayanti,  “Strategi  City  Branding  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Siak  dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata,” Jurnal Wedana 5 No. 2 (2019) : 16-21.
32 Ledy Diana, Op.Cit: 1278-1281 .
33 Ibid .
34 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/muatan-lokal-budaya-melayu-eksis-di-siak/
35 Ledy Diana, Op.Cit: 1278-1281 dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.
36 https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/05/04/komunitas-pecinta-sejarah-ini-selamatkan- dokumen-peninggalan-kesultanan-siak.
37 Pemerintah  Kabupaten  Siak  Dinas  Pariwisata, Booklet  Pariwisata  Siak  Edisi  2020 ,  (Siak  :  Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, 2020), 1.
pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya manusia dan adaptasi adat  Melayu  Siak.  Kegiatan  pemanfaatan  meliputi  kegiatan  untuk  menumbuhkan  sikap  rasa memiliki,  identitas,  simbol,  magnet  kepariwisataan,  sumber  pendapatan,  sikap  toleransi,  dan kepengetahuan 38 .
Mengenai pelestarian sejarah Melayu Siak, salah satunya dilakukan dengan membuat kegiatan tahunan yang sekaligus untuk merayakan ulang tahun Kabupaten Siak, yaitu Festival Siak  Bermadah.  Festival  ini  diadakan  di  Taman  Tengku  Mahratu  yang  bersebelah  dengan Gedung Mahratu yang dekat dari Istana Siak. Festival ini biasanya dilaksanakan sekitar bulan September  setiap  tahun.  Jenis  lomba  yang  biasa  dipertandingkan  yaitu  zapin,  istiadat mengarak  pengantin,  berbalas  pantun,  senandung  menidurkan  anak,  joget  jambak,  lawak, nasyid,  pemilihan  bujang  dan  dara,  langgam  Melayu,  tari  kreasi 39 .  Ini  merupakan  kegiatan pelestarian  dan  promosi  warisan  budaya  di  Siak.  Kegiatanj  festival  ini  juga  untuk mewujudkan dari city branding Kabupaten Siak yaitu Siak The Truly Malay 40 .
Tokoh  adat  di  Kabupaten  Siak  sangat  mendukung  sekali  dalam  pelestarian  budaya Melayu,  hal  ini  dikemukakan  oleh  Ketua  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Kabupaten  Siak yaitu  Bapak  H.  Wan    Said.  Hal-hal  yang  telah  dilakukan  dengan  pembinaan  generasi  muda Siak untuk mempelajari budaya Melayu Siak 41 .
d. Pelestarian cagar budaya;
Pemerintah  Daerah  berkewajiban  melakukan  perlindungan,  pengembangan,  dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  membiayai  pelaksanaan  kajian,  pemugaran, pemetaan, pengamanan, revitalisasi dan pemeliharaan cagar budaya. Pemerintah Daerah atau lembaga  yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi  penelitian, pengkajian sebagai  usaha  dalam  menemukan,  mengumpulkan  benda  cagar  budaya,  kawasan  penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Siak. Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban  mendorong  dan  menetapkan  daerah  kawasan  cagar  budaya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan
38 Ledy Diana, Op.Cit: 1278-1281.
39 https://siakkab.go.id/festival-siak-bermadah/
40 Adi TiaraPutri, dkk, “ Logo dan Tagline “Siak Thr Truly Malay” Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam Hukum Kepariwisataan”, Journal of Private and Economic Law 1, No. 1 (2021) : 47-62.
41 Wawancara dengan Ketua LAM Kabupaten Siak, Bapak H. Wan Said.
pemanfaatan  kawasan  cagar  budaya  untuk  kepentingan  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata 42 .
Pelestarian  cagar  budaya  di  Kabupaten  Siak  juga  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemugaran Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak. Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan kawasan cagar budaya  yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  164/M/2018  tentang  Penetapan  Kawasan  Cagar  Budaya  Pusat Pemerintahan  Kesultanan  Siak  Sri  Indrapura  sebagai  Kawasan  Cagar  Budaya  Peringkat Nasional.  Pada  tahun  2017,  Istana  Siak  masuk  ke  dalam  salah  satu  Cagar  Budaya  Nasional yang  terpilih  sebagai  saah  satu  Situs  Sejarah  Terpopuler  kedua  dalam  Anugerah  Pesona Indonesia  (API)  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Pariwisata  Republik  Indonesia. 43
Dengan  adanya  istana  Siak  dan  kawasan  sekitarnya  menjadi  promosi  Kabupaten  Siak  pada wisata sejarah dan budaya 44 yang juga salah satu bentuk pelestarian warisan budaya.
e. Pelestarian pakaian dan bahasa Melayu;
Pemerintah  Daerah  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  perlindungan, pembinaan,  dan  pengembangan  bahasa  dan  pakaian  Melayu.  Pelaksanaan  wewenang  dan tanggung  jawab  dilaksanakan  oleh  SKPD  yang  membidangi  urusan  pendidikan,  dan kebudayaan, serta SKPD yang membidangi urusan pariswisata. Bupati dapat membentuk dan atau/  menetapkan  lembaga  yang  berfungsi  untuk  membantu  Pemerintah  Daerah  dalam pengembangan,  pembinaan,  dan  perlindungan  bahasa  dan  pakaian  Melayu.  Keanggotaan lembaga  tersebut  dapat  terdiri  dari  unsur  Pemerintah  Daerah,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat dan  akademisi.  Ketentuan  mengenai  berbahasa  dan  berpakaian  Melayu  juga  diatur  di  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu.
f. Pelestarian produk budaya;
Untuk  melestarikan  produk  budaya  Melayu  perlu  dilakukan  inventarisasi, dokumentasi,  dan  reproduksi.  Pemerintah  Daerah  mendorong  masyarakat  untuk  mengenal kembali  produk  budaya  Melayu  Siak.  Dalam  melestarikan  produk  budaya  Melayu  perlu dilakukan  pembelajaran  kepada  peserta  didik  selaku  generasi  penerus.  Salah  satu  cara  yang
42 Ledy Diana, Op.Cit: 1278-1281.
43 Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, Op.Cit .
44 Abdul  Harits  Ritonga,  dkk,  “Pemanfaatan  Kawasan  Cagar  Budaya    Kesultanan  Siak  Sri  Indrapura  sebagai Objek Wisaat (2016-2019), Kronologi 2 No. 4 (2020) : 118- 129.
dilakukan  Pemerintahan  Daerah  untuk  pelestarian  produk  budaya  dengan  melaksanakan festival  Siak  Bermadah 45 .  Hasil  produk  budaya  lokal  juga  bisa  dilidungi  dalam  rezim  hak kekayaan intelektual apalagi jika mempunyai nilai ekonomi di dalamnya 46 .
g. Pelestarian kesenian;
Pelestarian kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya seni  Melayu  Siak  baik  kesenian  tradisi  maupun  modern.  Pengembangan  kesenian  Melayu Siak  dilakukan  melalui  upaya  peningkatan  kreativitas  dan  produktivitas  para  seniman  untuk berkarya,  penelitian,  dan  apresiasi  karya  seni.  Untuk  apresiasi  karya  seni  dilakukan  melalui kegiatan pergelaran, pameran, parade, festival,  lomba, penciptaan pasar  seni,  dan pemberian penghargaan  pada  seniman,  budayawan,    dan  masyarakat  yang  berprestasi  dan  punya kepedulian  yang  tinggi  untuk  mengembangkan  kesenian  Melayu  Siak.  Pemerintah  Daerah mengupayakan kesenian Melayu Siak sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal.  Pemerintah  Daerah  atau  pihak  yang  berwenang  wajib  melindungi  karya  seni  yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta 47 .
h. Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi;
Pelestarian  sistem  pengetahun  dan  teknologi  dilakukan  melalui  kegiatan penyelamatan,  pengamanan,  penelitian,  pemeliharaan,  dan  pemanfaatan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Untuk  menyelamatkan  produk  pengetahuan  dan  teknologi masyarakat  Melayu  Siak  perlu  dilaksanakan  inventarisasi,  dokumentasi,  dan  revitalisasi. Pemerintah Daearah wajib memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan  intelektualnya.  Pemerintah  Daerah  dan  lembaga  berwenang  memelihara,  merawat, dan  membuat  replika  produk  teknologi  tradisional  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan. Masyarakat  dapat  membantu  membuat  miniatur  produk  teknologi  tradisional.  Pemerintah Daerah  dan  masyarakat  memanfaatkan  hasil  kajian,  penelitian,  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna 48 .
i. Pelestarian makanan dan minuman tradisional.
Pemerintah  Daerah  megusahakan  dan  mendorong  masyarakat  untuk  memiliki  kebun tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian
45 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/
46 Putri  Kusuma  Sanjiwani,  “Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Indistri  Pariwisata  :  Studi  Kasus  Perlindungan Hukum Pemanfaatan  Local Genius dalam Produk Pengusaha  Lokal”, Jurnal  Ilmiah  Hospitaly  Management 7, No. 1 (2016) : 13-18.
47 Ledy Diana, Op.Cit: 1278-1281.
48 Ibid .
untuk  ketersedian  makanan  dan  minuman  tradisional  Siak.  Pengelolaan  kebun  tanaman berkhasiat  dapat  bekerjasama  dengan  perguruan  tinggi  dan  masyarakat.  Perlindungan makanan  dan  minuman  tradisional  Siak  dilakukan  melalui  kegiatan  budidaya,  penelitian, inventarisasi,  dan  pendaftaran  hak  kekayaan  intelektualnya.  Makanan  dan  minuman tradisional  Siak  yang  memiliki  khasiat  sebagai  obat-obat  herbal  diproduksi  dan  bersertifikat halal  serta  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kesehatan  masyarakat.  Pemerintah  Daerah memfasilitasi  pemanfaatan  dan  pemasaran  makanan  dan  minuman  tradisional  melalui kegiatan  wisata,  pameran,  festival,  lomba  dan  penyediaan,  pasar.  Pemerintah  Daerah memberikan  penghargaan  kepada  individu  atau  kelompok  masyarakat  yang  berjasa menemukan,  melestarikan  dan/  atau  mengembangkan  makanan  dan  minuman  tradisional Siak.  Pemerintah  Daerah  Siak  mengusahakan  dan  menetapkan  makanan  dan  minuman tradisional  tertentu  sebagai  identitas  Siak.  Contoh  makanan  dan  minuman  dari  Siak  yaitu Asam  Pedas  Ikan Tapah, Kue Kasidah, Pindang  Ikan Juaro, Bolu  Kemojo, Kerabu Tenggek Burung, Roti Jalo, Sambal Bilis, Sambal Belacan 49

## KESIMPULAN
Pengaturan  warisan  budaya  di  Indonesia  terdapat  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan.  Untuk  warisan  budaya  di  Kabupaten  Siak  juga  ada  di  atur  dalam Peraturan  Daerah  yang  ada  di  Provinsi  Riau  terutama  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Siak. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang  ada  di  Kabupaten  Siak  mengikuti  pada  aturan  yang  berlaku,  seperti  dengan  kegiatan pencatatan, pelestarian dan promosi dari warisan budaya yang ada di Kabupaten Siak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada, 2006).
Arif,  Faisal  Rahman,  dkk,  “  Aspek  Hukum  Regional  Branding  dalam  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  dan  Undang  –Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  Studi  Kasus  Jogja  Istimewa  sebagai  Brand  Daerah  Istimewa Yogjakarta”, Jurnal Penelitian Hukum 2 No. 3 (2015): 178-207.
49 Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, Op. Cit , 47-48.
Bagus,  Ida  Wyasa  Putra, Landasan  Teoritik  Pengaturan  Pelestarian  Warisan  Budaya  :  Bali Sebagai Suatu Model , (Denpasar: Udayana University Press, 2017).
Dharmawan,  Dais  Paluseri,  dkk, Penetapan  Warisan  Budaya  Tak    Benda  Indonesia  Tahun 2018 ,  (Jakarta:  Direktorat  Warisan  dan  Diplomasi  Budaya  Direktorat  Jenderal Kebudayaan Kementeriian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
Diana, Ledy dan Tiara, Adi Putri, “Melestarikan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau”, Proceeding 2nd National Conference on Law Studies & Call for Paper , (2021): 1273-1278.
Hariyani,  Iswi,  dkk, Buku  Pintar  HAKI  dan  Warisan  Budaya ,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2018).
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/muatan-lokal-budaya-melayu-eksis-di-siak/ https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/
http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/bnZRSWtvZm9yVHovL2pYclNoZVFm QT09?q=siak+the+truly+malay&type=1 http://www.dgip.go.id/
http://www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan- Budaya-Tak-Benda
https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/05/04/komunitas-pecinta- sejarah-ini-selamatkan-dokumen-peninggalan-kesultanan-siak.
https://siakkab.go.id/festival-siak-bermadah/
https://www.viva.co.id/berita/nasional/85435-penari-pendet-dalam-iklan-malaysia-protes Pemerintah  Kabupaten  Siak  Dinas  Pariwisata, Booklet  Pariwisata  Siak  Edisi  2020 ,  (Siak  : Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, 2020).
Risang,  Miranda  Ayu,  Ratna,  Rika  Permata,  Laina  Rafianti,  “Sistem  Perlindungan  Sumber Daya  Tak  Benda  di  Palembang,  Sumatera  Selatan  Indonesia”, Jurnal  Mimbar  Hukum 29 No.2 (2017).
Ritonga,  Abdul  Harits  dkk,  “Pemanfaatan  Kawasan  Cagar  Budaya    Kesultanan  Siak  Sri Indrapura sebagai Objek Wisaat (2016-2019), Kronologi 2 No. 4 (2020) : 118- 129.
Rusadi,  Sylvina  dan  Devi,  Made  Wedayanti,  “Strategi  City  Branding  oleh  Pemerintah Kabupaten  Siak  dalam  Peningkatan  Daya  Tarik  Pariwisata,” Jurnal  Wedana 5  No.  2 (2019) : 16-21.
Sanjiwani, Putri Kusuma “Hak Kekayaan Intelektual dalam Indistri Pariwisata : Studi Kasus Perlindungan  Hukum  Pemanfaatan  Local  Genius  dalam  Produk  Pengusaha  Lokal”, Jurnal Ilmiah Hospitaly Management 7, No. 1 (2016) : 13-18.
Sitompul,  Asril, Perlindungan  Terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Kekayaan  Budaya Warisan dan Warisan Alam . (Bandung : Booksterrace & Library, 2014).
TiaraPutri,  Adi  dkk,  “  Logo  dan  Tagline  “Siak  Thr  Truly  Malay”  Kabupaten  Siak  Provinsi Riau  dalam  Hukum  Kepariwisataan”, Journal  of  Private  and  Economic  Law 1,  No.  1 (2021) : 47-62.