## UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUAN
PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012

## TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## Ardian Wahyu Eko Hastomo
Kejaksaan Jogjakarta E-mail: ardian.wahyu@gmail.com

## Abstract :
The  goals  of  this  research  are  to  study  and  analyze  the  theatment  or  handling  to  the  child  as  criminal offender subject to  7 (seven) years or more imprisonment whether it can be diverted or not, and to study and analyze how to formulate the diversion to the child as criminal offender who is punishable 7 (seven) years or more imprisonment.
The  result  of  the  research  indicate  that  based  on  article  7  Paragraph  (2)  of  Act  Number  11  0f  2012 concerning  Juvenile  Criminal  Justice  System,  diversion  must  be  applied  in  a  crime  punishable  below  7 (seven)  years  imprisonment  and  not  a  repetition  of  crime.  Then  in  article  3  of  the  supreme  court regulation number 4 0f 2014 concerning Guideline on implementation of Diversion in Juvenle criminal justice  system,  the  juvenile  jugde  is  obliged  to  pursue  diversion  in  the  event  the  child  is  charged  to commit  a  crime  punishable  below  7  (seven)  years  imprisonment  and  also  subject  to  7  (seven)  years  or more  imprisonment  in  a  form  of  subsidiary,  alternative,  cumulative,  and  combined  indictment,  besides, there  is  no  explicit  prohibition  which  forbids  the  effort  towards  diversion.  Thus,  the  child  as  criminal actor who is subject to 7 (seven) years or more imprisonment needs to be accommodated and regulated explicitly  in  Juvenile  Criminal  Justice  System  Act  or  its  implementing  regulation  as  well  as  the requirements which must be fulfilled for the enforcement of diversion effort.
Keywords: restorative justice, diversion, child conflicting with law

## Abstrak :
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mempelajari  dan  menganalisa  tindak  lanjut  atau  penanganan terhadap  anak  tersebut  sebagai  pelaku  kejahatan  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih apakah  dapat  dialihkan  atau  tidak,  dan  untuk  mempelajari  dan  menganalisa  bagaimana  merumuskan pengalihan  perhatian  kepada  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  yang  dihukum  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih penjara.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pengalihan  harus  dilakukan  dalam  tindak  pidana  yang dapat dikenai hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan kejahatan. Kemudian  pada  pasal  3  peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  4  0f  2014  tentang  Pedoman  Penerapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penyeimbang, jugde anak-anak diwajibkan untuk melakukan pengalihan dalam hal anak tersebut dikenakan tindak pidana yang dapat dihukum di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan juga dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk anak perusahaan, alternatif, kumulatif,  dan  dakwaan  gabungan,  selain  itu,  tidak  ada  larangan  eksplisit  yang  melarang  upaya pengalihan perhatian. Dengan demikian, anak sebagai pelaku kejahatan yang dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih harus diakomodasi dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Remaja atau peraturan pelaksanaannya serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk penegakan pengalihan upaya.
Kata kunci: Restorative justice, Diversi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukam

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  No. 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  “keadilan restoratif  adalah  menyelesaikan  perkara pidana  dengan  melibatkan  pelaku  korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula, dan bukan pembalasan.”
Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :
1) Sistem Peradilan
Anak wajib
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi ;
a. Penyidikan, dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b. Persidangan  anak  yang  dilakukan  oleh pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum;
c. Pembinaan, pembimbingan,
pengawasan,  dan/atau  pendampingan selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau tindakan  dan  setelah  menjalani  pidana atau tindakan.
3) Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sebagaimana  yang  dimaksud    pada  ayat (2)  huruf  a  dan  b  wajib  diupayakan diversi.
Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradialan  Pidana  Anak  dikatakan bahwa “Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana  yang  dilakukan  a.  Diancam  dengan pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan b.  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Melihat  dasar  hal  tersebut  maka kewajiban  diversi  akan  dilakukan  apabila pasal  yang  diancamkan  dibawah  7  (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, namun penerapan kasus ini masih menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda pada  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak yang menyangkut ketentuan pasal 7  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Seperti  pada  penetapan  Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No 205 /Pen.Pid. Sus. Anak/2014/PN.Klk, dimana seorang Terdakwa yang didakwa melanggar pasal 81 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dimana ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tetap  melaksanakan  diversi  pada  tahap pengadilan. Kemudian kasus No.
BP/2/A.1/III/2012  RESKRIMUM  Polresta Banjarmasin,
dimana dalam tahap
Penyidikan  dimana  pelaku  diancam  dengan pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHPidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun tetap dilakukan  diversi  oleh  penyelidik.  Oleh karena  dalam  pasal  ini  menunjukan  bahwa sifat  kewajiban  hanya  dibawah  7    (tujuh) tahun  atau  dengan  kata  lain  bersifat imperatif,  namun  untuk  ancaman  pidana  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  kaidah  hukum tersebut bersifat fakultative atau dengan kata lain pilihan untuk dilakukan atau tidak.
Ketentuan  diversi  dalam  Pasal  7  ayat (2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak penting untuk ditelaah, dalam konteks wujud dari kepastian hukum dan perlindungan anak itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  maka  penulis tertarik  untuk  menulis  tentang  “UPAYA DIVERSI  TERHADAP  ANAK  PELAKU
TINDAK  PIDANA  YANG  DIANCAM PIDANA  PENJARA  7  TAHUN  ATAU LEBIH (TINJAUN PADA PASAL 7 AYAT (2)  UNDANG-UNDANG  NO.  11  TAHUN 2012  TENTANG  SISTEM  PERADILAN PIDANA ANAK).”

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  dari  latar  belakang  yang telah  di  uraikan  di  atas  maka  dapat  di kemukakan rumusan permasalahan :
1. Apakah  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  yang  diancam  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  dapat  dilakukan diversi ?
2. Bagaimana  memformulasikan  tentang diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  yang  diancam  pidana  penjara  7 (tujuh) tahun atau lebih?
Apakah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan  Kawasan  Hutan  di  Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Kehutanan sah  untuk  dijadikan  dasar  Persetujuan Substansi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah ?
Apakah  substansi  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  :  529/Menhut-II/2012 tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  di Provinsi  Kalimantan  Tengah  bertentangan dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 ?

## PEMBAHASAN
Diversi  Terhadap    Anak  Pelaku  Tindak Pidana  yang  Diancam  Pidana  Penjara7 (Tujuh) Tahun Atau Lebih
A. Dasar  Perlunya  Diversi  Terhadap Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Yang Diancam  Pidana  Penjar  7  (Tujuh) Tahun Atau Lebih.
Ketika anak melakukan suatu kenakalan atau suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau tidak pidana maka  anak  harus  sesegera  mungkin  untuk disadarkan  atas  kesalahan  atas  hal  tersebut. Dengan  diberikan  kesadaran  tersebut  maka diharapkan  kepada  anak  tersebut  tidak
berbuat lagi atau paling tidak dijauhkan pada lingkungan  yang  dapat  membentuk  mereka menjadi  semakin  terpuruk  atas  pelanggaran kenakalan  yang  merujuk  kepada  kenakalan yang mereka lakukan.
Soedjono  Dirjosisworo  mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu :
a. Perbuatan  yang  dilakukan  orang  dewasa merupakan  tindak  pidana  (kejahatan), akan  tetapi  jika  dilakukan  oleh  anak- anak belum dewasa dinamakan delinquensy seperti pencurian,
perampokan, dan pembunuhan.
b. Perbuatan  anak  yang  menyeleweng  dari norma  kelompok  yang  menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
c. Anak-anak yang hidupnya
membutuhkan bantuan dan
perlindungan, seperti anak-anak terlantar,  yatim  piatu,  dan  sebagainya, yang  jika  dibiarkan  berkeliaran  dapat berkembang menjadi orang-orang jahat. 1
Juvenile  delinquency atau  kenakalan remaja/anak, apabila melihat pendapat diatas cukup  luas  dan  tidak  dibatasi  faktor eksternal  (jenis  perbuatan,  serta  akibatnya) namun  melihat  secara  internal  diri  pelaku terutama usia atau keadaan yang menunjukkan  keadaan  belum  dewasa,  dan kondisi kejiwaan yang masih labil.
1 Soedjono Dirdjosisworo, “Penanggulangan Kejahatan”, Bandung, Alumni 1983 Hal.150
Dalam  penjelasan  umum  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  alinea  tujuh disebutkan  bahwa  substansi  yang  paling mendasar  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  pengaturan  secara  tegas  mengenai
Keadilan
Restoratif dan Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dan  diharapkan  anak  dapat  kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.
Uraian  tersebut  diatas  menunjukkan bahwa diversi merupakan alternatif penyelesaian  perkara  bagi  anak  pelaku tindak  pidana  yang  tujuan  utamanya  adalah perlindungan bagi anak dengan menempatkan  posisi  anak  pelaku  tindak pidana secara proporsional dalam penangananya.  Dalam  sebuah  perkara  anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau  lebih  belum  tentu  pemidanaan  melalui putusan  hakim  (pidana  badan)  merupakan solusi  yang  proporsional  dan  sesuai  bagi anak  pelaku  tindak  pidana  dan  bagi  korban. Sebagai  contoh  misalnya  dalam  perkara pencurian sepeda motor dalam keadaan yang memberatkan  yang  dilakukan  oleh  anak diancam  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun, namun  korban  membuka  peluang  dilakukan perdamaian  karena  barang  yang  dicuri ditemukan  dalam  kondisi  utuh  sehingga
secara  materiil  korban  tidak  mengalami kerugian dan memandang perbuatan tersebut merupakan  bentuk  dari  kenakalan  remaja saja.

## B. Upaya  Diversi  Bagi  Anak  Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Konsep  diversi  adalah  konsep  untuk mengalihkan  suatu  kasus  dari  proses  formal kepada  proses  informal.  Adapun  untuk melihat  kriteria  dilakukannya  upaya  diversi bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilihat dalam peraturan- perundangan,  serta  surat  edaran  Mahkamah Agung dan contoh kasus yang menunjukkan adanya upaya diversi sebagai berikut : 1. Diversi Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Diversi secara tegas disebut dalam Pasal  5  ayat  (3) bahwa  dalam  sistem peradilan  pidana  anak wajib  diupayakan diversi. Pasal 8 ayat Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak juga  telah  mengatur  bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan, dan pekerja  sosial  profesional  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
Ketentuan  diversi  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diatur  dalam Pasal  7  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)    yang berbunyi sebagai berikut :
(1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan :
a. diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Diversi
Dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi  Dan  Penanganan  Anak  Yang Belum  Berumur  12  (Dua  Belas) Tahun.
Mengenai  tujuan  dilakukannya  upaya diversi  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun  sebagai berikut :
Diversi bertujuan :
a. mencapai perdamaian  antara  korban dan Anak;
b. menyelesaikan  perkara  Anak  diluar proses peradilan;
c. menghindarkan  Anak  dari  perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;dan e. menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada Anak.
Sedangkan  dalam  Pasal  3  diatur mengenai  kewajiban  dilakukannya  upaya diversi  pada  setiap  tingkatan  pemeriksaan perkara Anak sebagai berikut :
(1) Setiap  Penyidikan,  Penuntutan,  dan Hakim  dalam  memeriksa  Anak   wajib mengupayakan diversi;
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan :
a. diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor
65 Tahun 2015
Tentang Pedoman
Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan  Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dari  Pasal  1  sampai  dengan  Pasal  66  tidak terdapat larangan yang secara tegas terhadap upaya  diversi  yang  dilakukan  kepada  anak pelaku tindak pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Diversi  Dalam  Peraturan Mahkamah
Agung    Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.
Kewajiban Diversi sebagaimana disebutkan dalam BAB II Pasal 2, mengenai Kewajiban Diversi adalah sebagai berikut : “Diversi  diberlakukan  terhadap  anak  yang telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  yang diduga melakukan tindak pidana”
Adapun ruang lingkup Diversi terhadap  anak  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2014  Tentang  Pelaksanaan  Diversi  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diatur  dalam Pasal 3 sebagai berikut :
“Hakim  Anak  wajib  mengupayakan  Diversi dalam  hal  anak  didakwa  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas, alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi (gabungan)”
Dalam  ketentuan  Pasal  3  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  ini  membuka  peluang  upaya  diversi terhadap  tindak  pidana  yang  diancam  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  apabila  penuntut umum  dalam  dakwaannya  dalam  bentuk
surat  dakwaan  subsidiaritas,  alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
4. Contoh  Kasus  Tindak  Pidana  Anak Dengan  Ancaman  Pidana  Penjara7 (Tujuh)  Tahun  Atau  Lebih  Yang Dilakukan Upaya Diversi.
Dalam  praktek  ditemukan  beberapa kasus yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun  atau  lebih  dilakukan  upaya  diversi sebagai alternatif penyelesaiannya, serta ada perkara  yang  dianacam  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  tidak  dilakukan upaya diversi.
Contoh  kasus  yang  pertama  adalah perkara adalah an.Tersangka/Terdakwa
KEVIN YAHYA
PRATAMA Bin APRIANUS  (16  tahun)  dan  Tersangka/Ter- dakwa  MUHAMMAD  NAHDI  Als  DIDIT Bin  JANI  (16  Tahun)  yang  telah  disangka melakukan  perbuatan  pidana  persetubuhan terhadap  anak  dibawah  umur  yaitu  korban an. Febby Tesalonika (15 Tahun).
Hakim  Pengadilan  Negeri  Kuala kapuas  terhadap  kasus  ini  melakukan  upaya diversi  sebagai  alternatif  penyelesaiannya dan diwujudkan dengan keluarnya penetapan  Nomor  205/Pen.Pid.Sus.Anak/ 2014/PN.Klk  tanggal  8  September  2014, dimana dalam pertibangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang  bahwa  para  terdakwa  anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  dakwaan  alternatif  dimana  dalam dakwaan  kesatu  melanggar  Pasal  81  Ayat
(1) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  jo.  Pasal  55 Ayat  (1)  ke-1  KUHP  atau  Dakwaan  Kedua melanggar  Pasal  290  Ayat  (3)  Jo.Pasal  55 Ayat (1) ke-1 KUHP”
“Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  3 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Hakim Anak  wajib  mengupayakan  Diversi  dalam hal  anak  didakwa  melakukan  tindak  pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas, alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi (gabungan), sehingga berdasarkan hal tersebut  mengingat  ancaman  pidana  yang didakwakan  kepada  para  terdakwa  adalah diatas  7  (tujuh)  tahun,  sehingga  terhadap para terdakwa anak tersebut wajib dilakukan diversi;”
Pihak Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas sebelumnya  pada  tanggal  25  Agustus  2014 juga  melakukan  upaya  Diversi  meskipun ancaman  pidana  maksimalnya  adalah  15 (lima  belas)  tahun,  namun  tidak  tercapai kata  sepakat  sehingga  perkara  ditingkatkan ke tahap penuntutan.
Contoh  kasus  yang  lainnya  adalah upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak pelaku  tindak  pidana  pencurian  dalam
keadaan  yang  memberatkan  yang  dilakukan ditingkat  penyidikan  oleh  Polres  Lamandau terhadap  tersangka  an.MASRUHIM  Als Dimas (17 Tahun) yang disangka melakukan tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan yang  memberatkan  bersama-sama  dengan tersangka  RUDIANTO  Als  RIAN  (dewasa) sebagaimana  tercantum  dalam  Berita  Acara Diversi  yang  dibuat  oleh  penyidik  Polres Lamandau  pada  tanggal  04  Maret  2015 namun  pihak  korban  HERMANSAH  tetap meminta  perkara  dilanjutkan  dan  tidak terjadi  kesepakan  terhadap  upaya  diversi tersebut  sehingga  perkara  tetap  dilanjutkan. Bahwa  setelah  dalam  hal  ini  setelah menerima  pelimpahan  dari  pihak  kepolisian pada tanggal 16 Maret 2015, jaksa penuntut umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Nanga  Bulik kemudian  melimpahkan  perkara  tersebut  ke Pengadilan  Negeri  Pangkalanbun  pada tanggal17  Maret  2015  tanpa  melakukan upaya diversi terhadap terdakwa anak.
Contoh yang ketiga adalah perkara an. MUHAMMAD RISKI Als IKI Bin SURIANSYAH  (15  tahun)  yang  disangka melakukan  tindak  pidana  pencurian  dalam keadaan  yang  memberatkan  (Pasal  363 KUHP  dengan  ancaman  pidana  7  tahun)
berdasarkan Laporan Polisi : LP/939/XII/2014/KALSEL/RESTA BJM,
Tanggal  27  Desember  2014,  yang  tertuang dalam  Berita  Acara  Kesepakatan  Diversi tanggal  22  Januari  Tahun  2015  dan  para pihak  (pelaku  dan  korban)  sepakat  tidak
meneruskan penyidikan pidana, dan berhasil dengan keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri banjarmasin No.04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BJM yang mengabulkan  permohonan  penyidik  dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan  kesepakatan  diversi,  dan penyidik menerbitkan SP3.
C. Kriteria  Dilakukannya  Upaya  Diversi Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Yang  Diancam  Pidana  Penjara  7 (tujuh) tahun atau lebih.
Dari urain tersebut diatas menunjukkan  terbukanya  peluang  diversi bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh) tahun  atau  lebih.  Adapun  upaya  diversi tersebut dapat dilakukan apabila :
1. Pada  tingkat  penyidikan  mengacu  pada Pasal  7  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  upaya diversi  tidak  wajib  dilakukan  dan bersifat  subjektif  dari  penyidik  yang menangani  perkara  apakah  terhadap perkara  aquo  akan  dilakukan  upaya diversi atau tidak;
2. Pada  tingkat  penuntutan  mengacu  pada Pasal  7  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  upaya diversi  tidak  wajib  dilakukan  dan bersifat  subjektif  dari  penuntut  umum
yang menangani perkara apakah terhadap  perkara  aquo  akan  dilakukan upaya diversi atau tidak;
3. Pada  tingkat  pemeriksaan  dipersidang
Hakim  Anak  terikat  dengan  ketentuan ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yang  membuka  peluang  upaya diversi  terhadap  tindak  pidana  yang diancam  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih apabila penuntut umum dalam dakwaannya dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan);
Upaya  diversi  tidak    hanya  melihat keadaan  dari  anak  pelaku  tindak  pidana, namun  perlu  diperhatikan  keadaan  atau kondisi  dari  korban  tindak  pidana.  Oleh karena  itu  perlu  diakomodir  keinginan  dari korban  yang  sejak  awal  tidak  ingin  perkara aquo  ditindaklanjuti  kepersidangan    dan telah  sepakat  dengan  pelaku  sejak  karena tidak  terjadi  kerugian  secara  materiil  pada diri  korban  ataupun  kerugian  telah  diganti oleh  pelaku  namun  tetap  menginginkan kepastian  hukum  dengan  dikeluarkannya Penetapan  Diversi  oleh  Ketua  Pengadilan. Hal  ini  juga  akan  membatasi  subjektifitas penyidik  maupun  penuntut  umum  terhadap dilakukan  atau  tidaknya  upaya  diversi terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  yang
diancam pidana penjara 7  (tujuh) tahun atau lebih serta meminimalisir sifat transaksional dalam penanganan perkara.
Formulasi Tentang Upaya Diversi Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Yang  Diacam  Pidana  Penjara  7  (Tujuh) Tahun Atau Lebih
A. Upaya Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
Anak  yang  bermasalah  dengan  hukum pada  setiap  proses  peradilan,  baik  ketika berurusan  dengan  polisi,  jaksa  maupun ketika  dalam  persidangan  pengadilan,  pada dasarnya  memiliki  hak  untuk  terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara  anak  secara  adil  yang  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  mereka  dan  pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara  bersama-sama  mencari  penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. 2
Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang  –  Undang  Perlindungan  Anak menyebutkan bahwa :
a. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  59  meliputi  anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
2 Kosena Aide, op.cit., hlm. 234.
korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
b. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  dilaksanakan melalui  Perlakuan  atas  anak  secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan hak-hak  anak;  Penyediaan  petugas pendamping  khusus  anak  sejak  dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus  terhadap  perkembangan  anak yang berhadapan dengan hukum;
Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang  tua  atau  keluarga;  Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak, seorang  anak  yang  melakukan  suatu  tindak pidana  disebut  anak  nakal.  Undang-Undang terdahulu  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  anak. (Selanjutnya  disingkat  dengan  Undang  – Undang  Pengadilan  Anak)  dalam  pasal  1 angka  1  dan  angka  2  menyatakan  secara jelas  status  dan  kedudukan anak  nakal  yang menyebutkan  bahwa  Pasal  1  angka  1 Undang  –  Undang  Pengadilan  Anak  Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun,
tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan anak.yang  melakukan  tindak  pidana;  atau Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan perundang  undangan  maupun  menurut peraturan  hukum  lain  hidup  dan  berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Terkait  upaya  perlindungan  hukum bagi  anak  khususnya  yang  bermasalah dengan  hukum,  dalam  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  diatur  bahwa  pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan negeri  wajib  diupayakan  Diversi  (pasal  7 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak).
B. Kebijakan  Formulasi  Dilakukannya Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak  Pidana  Yang  Diacam  Pidana Penjara 7 (Tujuh) Tahun Atau Lebih.
Konsep diversi dalam kebijakan formulasi  sistem  hukum  pidana  materiil anak  yang  menentukan  terbatas  bagi  pelaku anak  yang  berumur  di  bawah  8  (delapan) tahun,  oleh  pihak  kepolisian  pada  tahap penyidikan  diserahkan  kembali  kepada orang  tua/wali  atau  orang  tua  asuhnya ataupun kepada Departemen Sosial. Sedangkan  bagi  pelaku  anak  yang  telah
berumur  8  (delapan)  tahun  atau  lebih,  tidak ada  ketentuan  diversi  baginya.  Dalam kebijakan  formulasi  hukum  pidana  formal anak  tidak  ada  ketentuan  yang  secara  tegas mengatur  tentang  diversi,  namun  terdapat beberapa  ketentuan  yang  bisa  dijadikan peluang  bagi  penyidik,  penuntut  umum  dan hakim  anak,  untuk  dapat  melakukan  diversi terhadap  kasus  anak.  Dalam  kebijakan formulasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan anak  terdapat  beberapa  kesamaan  dengan program  diversi  antara  lain:  pelaksanaan pidana bersyarat; pelaksanaan pidana denda; dan  pelaksanaan  sanksi  tindakan  kepada anak nakal.
Di  Australia  terdapat  Undang-undang Tindak  Pidana  Anak  ( The  Young  Offenders Act,  1997 ),  dimana  dalam  Undang-undang tersebut  memberikan  kewenangan  kepada penegak  hukum  (polisi)  untuk  melakukan diversi  terhadap  pelaku  anak.  Kemudian  di Jepang  sistem  peradilan  pidana  anak  di Jepang menganut asas Prioritas Perlindungan  ( Hogo  Yuusen  Shugi ),  Asas Penyerahan  Semua  Perkara  ( zenkensoochi- shugi ) dan Asas Diversi. 3
Amerika Serikat hukum acara pengadilan  anak  di  Amerika  Serikat  (AS) menunjukkan  keanekaragaman  dari  satu yuridiksi  ke  yuridiksi  lain  di  negara-negara bagian  AS.  Perkara  anak  yang  masuk  ke pengadilan anak didasarkan atas berita acara dari  polisi,  penuntut  umum  dan  diperiksa
3 Ibid.
oleh  hakim  baik  secara  formal  maupun informal.  Kasus-kasus  “ status  offence ” kebanyakan diproses secara informal, sedangkan  kasus  yang  ditangani  lewat prosedur formal kebanyakan kejahatan berat atau  pelaku  berusia  lebih  tua  atau  jika  telah terekam dalam “ juvenile crime record ”. 4
Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan)  bagi  anak  tertuang  dalam  The Beijing  Rules  dan The  Tokyo  Rules tentang United  Standard  Minimum  Rules  for  Non- custodial Measures . Ketentuan sanksi terhadap  anak  dalam  The  Beijing  Rules, terdapat  dalam  Rules  18  tentang  “Berbagai tindakan penempatan anak ( various disposition neasures )” yaitu :
a. Perintah  pengasuhan,  pembimbingan, dan pengawasan;
b. Probation;
c. Perintah pelayanan masyarakat;
d. Sanksi denda, kompensasi, dan restitusi;
e. Perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lainnya;
f. Perintah  untuk  berperan  serta  dalam kelompok konseling atau tindakan serupa;
g. Perintah pembimbingan masyarakat, hidup  di  tengah  masyarakat,  atau tindakan pendidikan lain;
h. Perintah lain yang relevan. 5
5 Ferli Hidayat. op.cit.
Sanksi  terhadap  anak  berdasarkan  The Tokyo  Rules,  dimana  dalam  Rules  8.2 mengatur  tentang  pejabat  pembinaan  dapat saja  menerapkan  berbagai  jenis  sanksi  yang berupa :
a. Sanksi verbal dalam bentuk nasihat yang baik,  teguran  keras,  dan  peringatan keras;
b. Pembebasan bersyarat;
c. Pidana yang berhubungan dengan status;
d. Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian;
e. Perampasan dan perintah pengambilalihan;
f. Pembayaran  ganti  rugi  korban  atau kompensasi lain;
g. Pidana bersayarat;
h. Pengawasan;
i. Perintah kerja social;
j. Pengiriman pada pusat kehadiran;
k. Penahanan rumah; atau
l. Kombinasi  dari  tindakan  –  tindakan  di atas. 6
Dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia,  Kepolisian  merupakan  pintu gerbang  utama  atau  pertama  dari  sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang  anak  yang  bermasalah  dengan hukum.  Sesuai  dengan  yang  diatur  dalam Undang-undang sistem  peradilan  pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik  wajib  mengupayakan  diversi.
6 Ibid.
Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh) hari  setelah  penyidikan  dimulai.  Proses diversi  dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  setelah  dimulainya  diversi. Selanjutnya,  dalam  hal  proses  diversi berhasil  mencapai  kesepakatan,  Penyidik menyampaikan  berita  acara  diversi  beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri  untuk  dibuat  penetapan.  Serta  dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan  penyidikan  dan  melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan  berita  acara  diversi  dan laporan penelitian kemasyarakatan (pasal 29 ayat  1,  2,  &  3  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak). Sebagaimana prinsip Welfare
Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile  Delinquency dan sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Jaksa  sebagai Penuntut  Umum  secara  jelas  mempunyai hak  melakukan  diversi,  dimana  Penuntut Umum  wajib  mengupayakan  diversi  paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari.  Jika  proses  diversi  berhasil  mencapai kesepakatan,
Penuntut Umum menyampaikan  berita  acara  diversi  beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan
negeri  untuk  dibuat  penetapan.  Dalam  hal diversi  gagal,  Penuntut  Umum  wajib menyampaikan  berita  acara  diversi  dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan  (pasal  42  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak).
Ketentuan  Diversi  dalam  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana telah  diuraikan  dalam  BAB  II  penulisan hukum  ini  yaitu  pada  Pasal  7  Ayat  (1)  dan Ayat  (2)  dimana  upaya  diversi  wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan,  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di pengadilan dalam hal tindak pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sama halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan  Anak Yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas). Dalam kedua Peraturan perundang- undangan  tersebut  tidak  terdapat  larangan secara  tegas  mengenai  tidak  bolehnya dilakukan  upaya  Diversi  terhadap  Anak pelaku  tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih).
Demikian  halnya  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan
Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Pasal  3  dimana  dikatakan  bahwa Hakim  Anak  wajib  mengupayakan  Diversi dalam  hal  anak  didakwa  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas, alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi (gabungan),  ketentuan  ini  memberikan ruang  diupayakannya  diversi  bagi  anak pelaku  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Kemudian dengan menyimak ketentuan dalam kebijakan formulasi penuntutan  terhadap  anak  dalam  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentag Pengadilan  Anak  dan  Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak terdapat  ketentuan  yang  mengatur  tentang kewenangan  kejaksaan  untuk  melakukan diversi dalam perkara anak nakal. Kejaksaan mempunyai kewenangan pemghentian penuntutan,  sebatas  dengan  alasan-alasan apabila tidak cukup bukti-buktinya, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana,  dan  perkara  dihentikan  karena perkara tersebut ditutup demi hukum.
Kewenangan  diversi  pada  tingkat penuntutan  baru  diatur  kemudian  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur
dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)    yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,
dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan  negeri  wajib  diupayakan diversi;
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan :
c. diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
d. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Kemudian berdasarkan ketentuan- ketentuan  tentang  penjatuhan  sanksi  oleh hakim  anak  dalam  Undang-undang  No.  3 Tahun 1997, tampak tidak ada peluang bagi hakim  untuk  melakukan  tindakan  diversi terhadap  Anak  Nakal.  Dilain  pihak  apabila melihat  beberapa  ketentuan  dalam  Undang- undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman,  yang  berkaitan dengan tugas-tugas hakim sebagai berikut:
1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1));
2. Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup  dalam  masyarakat,  sehingga putusan  hakim  dan  hakim  konstitusi sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat  (Pasal  5  ayat  (1)  dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1));
3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan jahat  dari  terdakwa,  sehingga  putusan yang  dijatuhkan  sesuai  dan  adil  dengan kesalahan  yang  dilakukannya  (Pasal  8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2)).
Dengan mencermati beberapa ketentuan  dalam  Undang-undang  No.  48 Tahun  2009,  memang  tidak  ada  ketentuan yang  mengatur  pemberian  kewenangan hakim  untuk  melakukan  diversi  dalam perkara  anak.  Namun  demikian  apabila melihat  ketentuan  “Kekuasaan  Kehakiman adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia”,  dan  “Hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nili  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”, maka  sebenarnya  konsep  diversi  untuk perlindungan anak tidak bertentangan dengan  maksud  penyelenggaraan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  hakim  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-
nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat.
Kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan anak dalam hubungannya  dengan  konsep  diversi,  antara lain sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  pidana  bersyarat  sama dengan  salah  satu  bentuk  program diversi;
2. Pelaksanaan pidana denda, sama dengan pembayaran denda dalam konsep diversi;
3. Pelaksanaan  sanksi  tindakan  kepada anak  nakal,  sama  dengan  pelaksanaan program  diversi,  karena  sanksi  tindakan tersebut  berupa  pembinaan  oleh  orang tua,  mengikuti  pendidikan,  pembinaan dan  latihan  kerja  ataupun  diserahkan pada Departemen Sosial/Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
Kemudian  terdapat  konsep  diversi dalam  suatu  kebijakan  formulasi  yang  tidak langsung  mengatur  sistem  peradilan  pidana anak  seperti:  Undang-undang  Kesejahteraan Anak;  Undang-undang  HAM;  Undang- undang  Perlindungan  Anak.  Ketentuan  ini mengatur  tentang  hak-hak  anak,  mengatur perlakuan terhadap anak, sehingga ketentuan-ketentuan  ini  berlaku  pula  bagi anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Oleh karena  itu  perundang-undangan  tersebut menjadi  perhatian  dan  pedoman  bagi penegak  hukum  anak.  Dalam  Undang Undang  No.  4  Tahun  1979  Tentang
Kesejahteraan  Anak  konsep  diversi  senada dengan  kehendak  UU  Kesejahteraan  anak, dengan  adanya  ketentuan-ketentuan  sebagai berikut:
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam keluarganya  maupun  di  dalam  asuhan khusus  untuk  tumbuh  kembang  dengan wajar;
b. Orang tua yang pertama-tama bertangggung  jawab  atas  terwujudnya kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani, jasmani maupun sosial;
c. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi  pelayanan  dan  asuhan  yang bertujuan  menolongnya  guna  mengatasi hambatan  yang  terjadi  dalam  masa pertumbuhan  dan  perkembangannya. Pelayanan  dan  asuhan  juga  diberikan kepada  anak  yang  telah  dinyatakan bersalah  melakukan  pelanggaran  hukum berdasarkan keputusan hakim;
d. Usaha  kesejahteraan  anak  terdiri  atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan,  dan  rehabilitasi  dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan anak dan hak anak-anak diatur dalam  Pasal  52  sampai  dengan  Pasal  66. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang- undang  No.  39  Tahun  1999  ini  tampak bahwa  perlakuan  terhadap  anak  yang
melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:
a. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan  dari  orang  tuanya,  kecuali jika  ada  alasan  dan  aturan  hukum  yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan terbaik bagi anak;
b. Hak  anak  untuk  tetap  bertemu  langsung dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap dengan  orang  tuanya  tetap  dijamin  oleh Undang-undang.
c. Berhak  untuk  tidak  dijadikan  sasaran penganiayaan penyiksaan, atau Penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
d. Hukuman  mati  atau  hukuman  seumur hidup  tidak  dapat  dijatuhkan  untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
e. Penangkapan,  penahanan  atau  pidana penjara  anak  hanya  boleh  dilakukan sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
f. Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasan- nya  berhak  mendapatkan  perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembang- an  pribadi  sesuai  dengan  usianya  dan harus  dipisahkan  dari  orang  dewasa, kecuali demi kepentingannya.
Prinsip-prinsip tersebut tampak selaras dengan  tujuan  dan  bentuk  program  diversi, seperti:
a. anak tidak dipisahkan dengan orang tua;
b. penangkapan,  penahanan  atau  pidana penjara  anak  hanya  boleh  dilakukan sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
Kemudian  dalam  Pasal  64  dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  ini tampak sesuai dengan tujuan konsep diversi, karena terdapat kesamaan tujuan diversi dan tujuan  perlindungan  khusus  yang  diberikan kepada  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  berupa:  perlakuan  atas  anak  secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan harkat  anak;  penjatuhan  sanksi  yang  tepat untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak; pemberian  jaminan  untuk  mempertahankan hubungan  dengan  orang  tua  atau  keluarga; dan  perlindungan  dari  pemberitaan  identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
Ketentuan  Diversi  dalam  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana telah  diuraikan  dalam  BAB  II  penulisan hukum  ini  yaitu  pada  Pasal  7  Ayat  (1)  dan Ayat  (2)  dimana  upaya  diversi  wajib diupayakan pada setiap tingkatan peneriksaan,  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di pengadilan dalam hal tindak pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sama halnya dengan ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan  Anak Yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas). Dalam kedua Peraturan perundang- undangan  tersebut  tidak  terdapat  larangan secara  tegas  mengenai  tidak  bolehnya dilakukan  upaya  Diversi  terhadap  Anak pelaku  tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih).
Demikian  halnya  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Pasal  3  dimana  membuka  peluang diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  apabila  didakwa dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas, alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi (gabungan).
Sebagaimana  telah  dibahas  dalam BAB II, adanya perkara-perkara pidana anak yang  diancam  dengan  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  dilakukan  upaya diversi  baik  berhasil  (adanya  penetapan Ketua  Pengadilan)  maupun  tidak  berhasil, ataupun dalam satu kasus yang sama namun terjadi  perbedaan  penanganan  ditingkatan pemeriksaan yang berbeda (ditingkat penyidikan  dilakukan  upaya  diversi  namun di  tingkat  penuntutan  dan  pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan upaya diversi) menunjukkan  perbedaan  pandangan  antara
aparat penegak hukum (baik secara individu maupun  instansional).  Hal  ini  mengakibat- kan  ketidakpastian  hukum  dalam  penangan- an Anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan  pidana  penjara  lebih  dari  7  (tujuh) tahun  dilakukan  upaya  diversi  pada  setiap tingkatan penanganan perkara.
Kebijakan  formulasi  diversi  bagi  anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  perlu  diakomodir dalam  undang-undang  sistem  peradilan pidana  anak  ataupun  dituangkan  didalam peraturan  pelaksananya  dengan  disertai syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sehingga ada  kesatuan  pandangan  dan  tindak  dalam penanganan perkara anak.
Dalam  hal  ini  penulis  mencoba memformulasikan  upaya  diversi  bagi  anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh)  tahun  atau  lebih,  syarat-syarat  dapat dilakukannya  upaya  diversi  harus  memuat kepentingan  kedua  belah  fihak  (pelaku  dan korban)  seperti halnya berikut:
(1) Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan  negeri  yang  diancam  pidana 7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dapat diupayakan diversi;
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan :
a. diancam  dengan  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih  yang merupakan  kejahatan  terhadap  harta
benda,  atau  badan  sepanjang  tidak mengakibatkan luka berat atau kematian; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Dalam konsep formulasi diversi tersebut memungkinkan dilakukannya upaya diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh) tahun  atau  lebih  sepanjang  masuk  dalam kriteria  larangan.  Misalnya  delik  pencurian dalam  keadaan  yang  meberatkan  dalam Pasal 363 KUHP, kemudian delik kekerasan terhadap orang atau barang Pasal 170 KUHP dan lain-lain.
Mengenai  kekerasan  terhadap  orang formulasi konsep diversi tersebut membatasi sepanjang  tidak  mengakibatkan  luka  berat atau  kematian  yang  didasarkan  pada    hasil visum et repertum dokter.

## PENUTUP
Bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  7 Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada ayat  (2)  Diversi  wajib  dilaksanakan  pada suatu tindak pidana yang dilakukan “diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh)  tahun;  dan  bukan  merupakan pengulangan tindak pidana, kemudian dalam ketentuan  pasal  3  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak,    hakim  anak  wajib
mengupayakan  diversi  dalam  hal  anak didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula  dengan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif,  kumulatif,  maupun  kombinasi (gabungan),  selain  itu  tidak terdapat larangan  yang  secara  tegas  melarang diupayakannya  diversi.  Oleh  karena  itu maka  anak  pelaku  tindak  pidana  yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilakukan diversi.
Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang bersifat subjektif dari aparat penegak hukum maka ketentuan diversi bagi anak  pelaku  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau lebih  perlu  diakomodir  dan  diatur  secara tegas dalam Undang-undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  ataupun  peraturan pelaksananya  berikut  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  agar  dapat  dilakukan  upaya diversi.
Ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  pasal    7  dan ketentuan pelaksananya
Peraturan
Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua  Belas)  Tahun  tentang  upaya  diversi khususnya  anak  yang  diancam  hukuman
lebih  dari  7  (tujuh)  tahun  harus  diperjelas dengan  batasan  yang  dikongkritkan  bentuk peraturan  sejenis  atau  peraturan-peraturan pelaksana lainya.
Formulasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana setidaknya harus dapat mencakup tindak pidana/delik dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dikarenakan faktor pemberatan,
padahal perbuatan tersebut seringkali masuk dalam  kategori    kenakalan  remaja.  Adapun yang  dimaksud  delik  tersebut  antara  lain kejahatan  terhadap  harta  benda,  atau  badan sepanjang  tidak  mengakibatkan  luka  berat atau kematian.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqy,  Jimly . 2005. Model-Model
Pengujian
Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konsatitusi Press. -----------------,  2006.  Pengantar  Ilmu  Tata Negara Jilid II, Jakarta
:Konstitus Perss.
Bambang Sutiyoso.2009. Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press. Djindang,  Moh,  Saleh  &  E.  Utrecht.1983. Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Jakarta :Sinar
Harapan.
Delfgaaw, Bernard.  1987. Filsafat Abad  20 , Yogyakarta  :  PT.  Tiara  Wacana Yogya.
Didit Hariadi Estiko,Suhartono, 2002. Mahkamah  Konstitusi  Lembaga Baru Pengawal Konstitusi . Jakarta: CV.Agarino Abadi. Gaffar,  Janedri  M.  Gaffar.2012. Politik Hukum Pemilu, Jakarta : Konstitusi Press. Gde  Febri  Purnama  Putra,  2009 .  Meretas
Perdamaian dalam Konflik
Pilkada  langsung .  Yogyakarta:
Gava Media
Hatta,  Mohammad.  2008. Demokrasi  Kita, Pikiran-Pikiran tentang
Demokrasi dan Kedaulatan
Rakyat , Bandung : Sega Arsy.
Huda  Ni’matul.  2009. Hukum  Tata  Negara Indonesia . Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada.
Hudan, Miftakhul. 2011. Pola Pelanggaran Pilkada  dan  Perluasan  Keadilan Subtantif, Jakarta : Majalah Konstitusi. Indonesia, MK. 2004. Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitus Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern  dan  Terpecaya .  Jakarta:
Mahkamah Konstitusi
Jimly  Asshiddiqie,  2007, Pokok-Pokok Huum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Reformasi ,  Jakarta:PT.
Bhuana Ilmu komputer
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Labolo  Muhadam.  2007. Memahami  Ilmu Pemerintahan .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Luthfi,  Mustafa.  2010. Hukum  Sengketa Pemilukada
di Indonesia .Jogjakarta;UII Press
Mueller, Dennis C. Mueller. 1996. Constitutional Democracy, England :Oxford University Press, 1996. Manuar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah  Konstitusi  Republik
Indonesia. Konsorsium Pers
Jakarta.
Muttaqien,  Raisul,  2008,  Terjemahan Law and Society in Transition: Toward  Responsive,  Bandung  :
Law Nusamedia.
Nurdin  Hadi,  2007, Wewenang  Mahkamah
Konstitusi, Pelaksanaan Wewenang  Mahkmah  Konstitusi dalam  Menyelesaian  Sengketa
Hasil  Pemilu ,  Jakarta:  Prestsi Pusataka
Rasjidi,  Lili  &  B.  Arief  Sidharta,  1989. Filsafat  Hukum  dan  Mazhab Repleksinya,  Remadja,  Bandung : Remadja Karya.
Rozali  Abdullah  ,  2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sachmid,  J.J.  Von.  1980.  Ahli-Ahli  Pikir
Besar tentang Negara dan Hukum, Jakarta :PT. Pembangunan.
Saleh,  Roeslan.1983. Mengadili  Sebagai
Pegulatan  Kemanusiaan ,  Jakarta
:Aksara Baru.
Salman,  R.  Otje.  1986.  Ikhtisar  Filsafat
Hukum, Bandung : Armico.
Santoso,  Opo    &  Didik  Supriyanto.  2004.
Mengawasi  Pemilu  Mengawal
Demokrasi , Jakarta :Rajagrafindo
Persada.
Sidharta,  B.  Arief.  1999. Refleksi  tentang struktur  ilmu  hukum:  sebuah penelitian
tentang fundasi
kefilsafatan  dan  sifat  keilmuan
ilmu  hukum  sebagai  landasan pengembangan ilmu hukum nasional  Indonesia ,  Bandung  : Mandar Maju.
Saldi  Isra,  2006. Reformasi  HukumTata Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Padang: Andalas University
Press. Siswanto Sunarno , 2008. Hukum Pemerintahan  Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1990. Penelitian  Hukum  Normatif  dan
Tinjauan singkat , Jakarta: Rajawali Press.
Siahaan,  Maruar  Siahaan.2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
: Kontitusi Pers.
Topo  Santoso,  2008, Analisis  dan  Evaluasi Hukum  Tentang  Peran  Lembaga
Peradilan Dalam Sengketa Pilkada ,  Jakarta:  Badan  Hukum nasional  Departemen  Hukum
Dan Hak asasi Manusia RI.
Unger,  Roberto.  1976. Law  in  Modern Society .  New  York  :  The  Free Press.