Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanit : Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17

## Toto Haryanto
Dosen Program Studi Ilmu Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang haryantozaini@yahoo.co.id

## Abstrac
Political Construction of Women's Leadership (Study of the Role of Qadhi Malik Adli During the Reign of the 17th Century) Sultanahs, especially Sultanah Shafiyyah al-Din were able to govern the  kingdom  without  significant  opposition  from  religious  and  religious  scholars,  at  least  until the death of Shaykh 'Abd al-Ra'uf Syncili in 1693. He did not see a forbidden woman occupying the highest office and instead emphasized the moral attributes of the ruler over other features. It is very important that the queens play a major role in negotiating the rules of women in Islam and  succeed  in  gaining  sustained  support  from  the  religious  elite.  They  do  this  by basing  their authority on God's will and legitimizing their power based on the ways in which they live God's law.  were  the  deciding  factors  for  the  emergence  and  survival  of  the  queen in  the  Kingdom  of Aceh  at  that  time.  The  religious  dimension  seems  to  play  a  greater  role  and  determinant.  This can be proven from the fact that for the people of Aceh, this controversy is not merely a political issue,  but  more  importantly  how  the  issue  touches  on  religious  territory.  Only  with  religious support, especially those who came from al-Raniri, were the first women to ascend the throne, and also only with the power of religion, namely the fatwa, women's rule ended in this kingdom. Religious  approval  (support)  also  plays  a  vital  role  in  the  long  history  of  the  queen's government, and the main figure in this case is al-Sinkili. His status as the holder of the highest religious authority in the kingdom was highly respected, so that his moderate views and support for women's rule did not face serious challenges.
Key Words: Construction, Politics, Leadership, Women, Qadhi Malikul Adil, Ratu

## Abstrak
Kontruksi  Politik  Atas  Kepemimpinan  Wanita  (Studi  Peran  Qadhi  Malik  Adli  Pada  Masa Pemerintahan  Ratu  Abad  Ke  17) Para  Sultanah,  khususnya  Sultanah  Shafiyyah  al-Din  mampu memerintah  kerajaan  tanpa  oposisi  berarti  dari  agamawan    dan    ulama,  setidaknya  sampai wafatnya  Syekh  „Abd  al-Ra‟uf  Sinkili  tahun  1693.  Beliau  tidak  melihat  seorang  perempuan terlarang  menduduki  jabatan  tertinggi  dan  justru  menekankan  atribut  moral  penguasa  daripada fitur  lainnya.    Hal  ini  sangat  penting  bahwa  para  ratu  memainkan  peranan  utama  dalam menegosiasikan  aturan  perempuan  dalam  Islam  dan  berhasil  mendapatkan  dukungan berkelanjutan dari para elit agamawan. Ini mereka lakukan dengan mendasarkan otoritas mereka pada  kehendak  Tuhan  dan  melegitimasi  kekuasaan  mereka  berdasarkan  cara-cara  di  mana mereka  menjalankan  hukum  Tuhan.  merupakan  faktor-faktor  penentu  muncul  dan  bertahannya kekuasaan ratu di Kerajaan Aceh ketika itu. Dimensi agama kelihatannya memainkan peran yang lebih  besar  dan  determinan.  Ini  dapat  dibuktikan  dari  kenyataan  bahwa  bagi  masyarakat  Aceh,
kontroversi  ini  bukan  merupakan  isu  politik  semata,  akan  tetapi  yang  lebih  penting  bagaimana persoalan  yang  menyentuh  wilayah  agama.  Hanya  dengan  dukungan  agama,  khususnya  yang datang dari al-Raniri, perempuan pertama naik takhta, dan juga hanya dengan kekuatan agama, yaitu fatwa, kekuasaan perempuan berakhir di kerajaan ini. Persetujuan (dukungan) agama juga berperan  sangat  vital  dibalik  sejarah  pemerintahan  ratu  yang  panjang,  dan  tokoh  yang  utama dalam  hal  ini  adalah  al-Sinkili.  Statusnya  sebagai  pemegang  otoritas  agama  yang  tertinggi  di kerajaan  sangat  dihormati,  sehingga  pandangannya  yang  moderat  dan  dukungannya  terhadap pemerintahan perempuan tidak mendapat tantangan yang serius.
Kata Kunci : Kontruksi, Politik, Kepemimpinan, Wanita, Qadhi Malik Adli, Ratu

## Latar Belakang
Lembaran  sejarah  umat  Islam  Indonesia  menunjukkan  pasang  surut  dalam  perjuangan politiknya.  Pada  masa  kerajaan-kerajaan  Nusantara  (Haslim,  1988,  p.  67),  agama  dan  politik Islam  tampak  terjalin  lebih  erat.  Para  Ulama  berperan  penting  di  dalam  kerajan  diantaranya memberikan justifikasi kekuasaan kepada penguasa melalui legitimasi doktrin agama.Tome Pires juga  menulis  betapa  peran  penting  para  ulama  ( mullah) dari  negeri-negeri  Arab,  Persia  dan Bengal  yang ikut memberikan kontribusi tidak hanya dalam dakwah Islam tetapi juga berperan dalam masuk Islamnya Iskandar Syah Raja Malaka.
Islam  tidak  sekedar  menjadi  Agama  ritual  ibadah  semata,  tapi  juga  sebagai  kekuatan penyatu bagi keberagaman masyarakat yang kemudian menjadi bangsa Indonesia. Menurut Azra, hal inilah yang menjadikan Islam di Indonesia memiliki watak yang khas dan membedakannya dengan  peradaban  Islam  di  wilayah-wilayah  lain  di  dunia.  Sifat  khas  ini  meliputi  semua  aspek kehidupan, dari spritual, intelektual, sampai budaya material.
Ulama-ulama  terkenal  yang  muncul  pada  periode  ini  seperti  ,  Al-Raniri  (wafat  1608), Abdurrauf  al-Singkili  (1615-1693),  Yusuf  al-Maqassari  (1627-1699)  mereka  semua  merupakan alumnus  dari  Makkah.  Ketika  kembali  ke  Nusantara  mereka  tetap  menjalin  koneksitas  dalam jaringan komunitas Jawi (ashab al-Jawiyyin) dengan guru-guru mereka di Makkah. Mereka pula yang bertanggung-jawab atas diseminasi pemikiran Islam yang berkembang di Makkah masa itu, neo-sufisme,  ke  Nusantara.  Menurut Jajat  poin  penting  yang  dapat  dicatat  dari  fakta  ini adalah ulama-ulama tersebut menjadikan kerajaan sebagai tempat untuk melancarkan misi pembaharuan mereka. Al-Raniri dan Al-Singkili berkarier di kerajaan Aceh, adapun al-Maqassari membangun kariernya di kerajaan Banten , Jawa Barat (Azhra, 2004, p. 156).
Pengaruh  Islam  atas  dunia  melayu  nusantara,  terlebih  lagi  atas  perjalan  sejarah  politik  di Aceh  mulai  dari  fase  pertama  abad  ke  8  M  sampai  saat  ini  sangat  signifikan  dan  tidak  bisa dipisahkan. Bahkan menurut Andaya,  Islam lah yang telah memberikan berbagai keistimewaan dan keunggulan kepada Aceh dari para pesaing dalam kontestasi pengaruh di dunia melayu.
Naik  dan  turunya  hegemoni  kekuasaan  yang  mendiami  Aceh  selalu  menyertakan  peran ulama sebagai pihak yang paling repsentatif dalam mendiskusikan hukum Islam. Ito dalam The World  of  the  Adat  Aceh juga  menegaskan  peran  ulama  sebagai  penasihat  (advisor)  dan  sangat berpengaruh  bagi  kehidupan  sosial  dan  spiritual  masyarakat  Aceh.  Dalam  kerajan  Aceh Darussalam sendiri di kenal jabatan Syaikh al-Islam atau Kadi Malik al-Adil . Dimasa kekuasaan Iskandar  Muda  dikenal  nama  besar  Syaikh  Shams  al-Din  al-Sumatrani  (w.1630),  setelah  itu muncul nama besar berikutnya Syaikh Nur al-Din al-Raniri yang menduduki jabatan Kadi Malik al-Adil  mulai  dari  masa  kekuasaan  Iskandar  Thani  sampai  masa  awal  kepemimpinan  ratu Shafiyat al-Din Taj Alam. Berikutnya digantikan Syaikh Abd al-Rau‟f al-Singkili sebagai Kadi Malik al-Adil sampai beliau wafat dan menjadi awal berakhirnya pula masa kepemimpinan ratu di Aceh (hadi, 2004, p. 113).
Permasalahanny dalam penelitian ini adalah Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita (Studi  Peran  Qadhi  Malik  Adli  Pada  Masa  Pemerintahan  Ratu  Abad  Ke  17  ?  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pemikiran  warisan  tradisi  intelektual  muslim  Indonesia, khususnya  Peran  Qadhi  Malik  Adli  Pada  Masa  Pemerintahan  Ratu  Abad  Ke  17.  Dengan demikian  penelitian  diharapkan akan  bermamfaat  dalam  menambah  khasanah  studi  sejarah  dan pemikiran  intelektual  sekaligus  memberikan  kontribusi  bagi  pelestarian  tradisi  keilmuan  di Indonesia.
Beberapa  penelitian  yang  telah  ditelusuri,  belum  ditemukan  bahasan  yang  sama  seperti pokok bahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan  baik  dalam  bentuk  jurnal  maupun  disertasi  yang  hampir  mendekati  dengan  pokok bahasan pada penelitian ini. Dalam proses pembacaan awal terhadap beberapa literatur terdahulu peneliti  mendapatkan  beragam  studi  terkait  aspek-aspek  tertentu  yang  memiliki  relevansi  dan menjadi  referensi  sangat  berharga  bagi  penelitian  ini.  Secara  garis  besar  studi-studi  tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Muhsin  Alhaddar, “Unsur  Politik  dalam  Dunia  Penafsiran  Al-Qur‟an  “Kasus-Kasus Penafsiran Sahabat dan Aliran Teologi Islam” Oleh :  Muhsin Alhaddar  dalam Jurnal Rausyan
Fikr, Vol. 10, No. 2 Juli – Desember 2014.  Dalam artikel jurnal ini penulis menjelaskan tentang kondisi  perpolitikan  dizaman  sahabat  Rasulullah  SAW  dan  bagaimana  kondisi  tersebut memberikan pengaruh kepada penafsiran seorang mufassir ( ulama penafsir al-Qur‟an ) sehingga munculnya  aliran-aliran  teologi.  Begitu  pula  sebaliknya,  para  tokoh-tokoh  aliran  teologi menjadikan  al-Qur‟an  sebagai  doktrin  untuk  melegalkan  tindakan  politiknya  dengan  cara menginterpretasi  ayat-ayat  al-Qur‟an  sesuai  dengan  pemahaman  kelompoknya.  Penulis menekankan bahwa penafsiran tidak bisa lepas dari lingkungan setempat. Sedikit atau banyak hal ini  sangat mempengaruhi  sebuah  penafsiran  al-Qur‟an.  Sesuai  dengan  gagasan  Khaled  Abou  el Fadl  yang  menggunakan  hermenutik  untuk  mengungkap  bagaimana  seseorang  bisa  mewakili suara  tuhan,  tanpa  harus  menjadi  tuhan.  Penulis  menyimpulkan  jika  semua  penafsir  menyadari bahwa apa yang menjadi penafsiran mereka akan sangat berpengaruh pada lingkungan, niscaya mereka  akan  lebih  berhati-hati  dalam  menafsirkan  al-Qur‟an.    Dalam  tulisan  ini  yang  menjadi subyek penelitian adalah zaman sahabat Nabi SAW dan penafsiran yang berkembang pada masa itu akibat munculnya aliran-aliran teologi.
Ibnu  Hamad  dari  Departemen  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas  Indonesia  dengan  judul KONSTRUKSI  REALITAS  POLITIK  DALAM  MEDIA MASSA  (Studi  Pesan  Politik  Dalam  Media  Cetak  Pada  Masa  Pemilu  1999) dalam  jurnal MAKARA,  SOSIAL  HUMANIORA,  VOL.  8,  NO.  1,  APRIL  2004.  Ibnu  Hamad  dalam tulisannya  ini  menjelaskan  bagaimana  media  massa  mempengaruhi  realitas  politik  dengan berbagai  pemberitaan  yang  bertujuan  memberikan  dampak  pencitraan  terhadap  partai-partai politik yang ikut dalam perhelatan PEMILU di tahun 1999. Dalam tulisannya ini Ibnu Hammad tidak  menyinggung  penggunaan  teks-teks  dalam  kitab  suci  dalam  menciptakan  realitas  politik yang diinginkan oleh peserta PEMILU dalam hal ini partai-partai politik.
Gati  Gayatri, Kotruksi  Realitas  Kepemimpinan  Presiden  Soeharto  dalam  Berita  Surat Kabar, Analisis Kritis terhadap Makna Pesan Politis yang Disampaikan dengan Menggunakan Konsep  Ajaran  Kepemimpinan  Jawa. Disertasi  ini  ditulis  untuk  menjawab  masalah  teks  dan makna  teks.  Untuk  menjawab  masalah  tersebut  dalam  penelitian  ini  digunakan  perspektif kontruktivisme (Peter L.Berger & Thomas Luckmann, 1966) yang dititikberatkan pada produksi makna  oleh  pelaku  sosial  pada  tahap-tahap  eksternalisasi  dan  obeyektivikasi.  Teks  yang dianalisis  adalah  berita  surat  kabar,  dan  surat  kabar  yang  diteliti  dipilih  secara  pusposive berdasarkan  usia  dan  kredibilitasnya  sebagai  media  berita.  Berita  yang  dianalisis  mencakup
seluruh berita yang menunjukkan adanya pernyataan atau pesan pesan  politik Presiden Soeharto yang  disajikan  dalam  tiga  surat  kabar  (Kompas,  Suara  Pembaharuan,  Kedaulatan  Rakyat)  itu selama era kepemimpinan Presiden Soeharto , sejak 27 maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998.
Berdasarkan pemaparan kajian pustaka ini, penulis menemukan belum ada penelitian yang memang fokus memotret bangunan kontruksi politik diatas realitas teks di dunia melayu. Apalagi yang  secara  khusus  menjelasakan  bagaimana  hegemoni  kekuasaan  dibangun  dengan mengkonstruksi kebijakan-kebijakan politik dengan berpijak pada teks-teks agama seperti kitab Tafsir dan kitab Fiqih.  Bagaimana kekuasaan kemudian dengan sangat rapi merancang formula, menginternalisasi  pemahaman  ditengah-tengah  masyarakat  dan  mengontrol  serta  mengevaluasi pemahaman itu sehingga sesuai dengan kepentingan politik penguasa saat itu.

## Kerangka Teori
Kebolehan wanita dalam memimpin menjadi topik pembahasan hukum Islam yang hangat dan debatable . Merujuk larangan atau kebolehan wanita menjadi pemimpin dilihat berdasarkan penafsiran  al-Qur‟an  dan  penjelasan  hukumnya  dalam  hadis  Nabi.  Akan  selalu  memunculkan respon  pro  dan  kontra.  Akan  kita  temukan  dalam  banyak  karya  para  peneliti  yang  secara  rinci membicarakan masalah ini (Umar, Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perpektif al- Qur‟an (Jakarta: Paramadina , 2001); Zaitunah Subhan, Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam  2002,  p.  331).  Superioritas  kaum  laki-laki  atas  kaum  perempuan  dalam  masalah  aturan agama  seperti,  perempuan  dilarang  untuk  menjadi  imam  dalam  pelaksanaan  shalat  berjama‟ah selama  masih  ada  laki-laki.  Dibawa  kedalam  ranah  sosial  sehingga  kaum  perempuan  tidak diperkenankan  menjadi  pemimpin  umat,  selama  masih  ada  laki-laki.  Permasalahan  inipun menjadi  perdebatan  yang  sengit  manakala  Kerajaan  Aceh  Darussalam    harus  beralih  tampuk kekuasaan dari pundak para sultan ke dalam genggaman tangan para sultanah.
Fakta  historis  kemudian  membuktikan  bahwa  Kerajaan  Aceh  Darussalam  tetap  mampu bertahan  walaupun  tampuk  kekuasaan  tertinggi  ada  digenggaman  para  ratu  yang  memimpin secara berurutan mulai dari tahun 1641 sampai dengan tahun 1699. Pola kepemimpinan seorang ratu berbeda dengan seorang raja, menurut Sher Banu A.L. Khan. Aceh dibawah kepemimpinan perempuan  sangat  berbeda  dari  model  kepemimpinan  kaum  laki-laki  pendahulunya  yang menonjolkan  pola  kepemimpinan  yang  dibuat  karismatik  dan  absolut  berdasarkan  kehebatan raja. Akan tetapi para sultanah memerintah dalam hak mereka sendiri, otoritas mereka dihormati
dan  diterima  oleh  elit  laki-laki.  Pendekatan  yang  dipilih  adalah  pendekatan    kolaboratif berdasarkan  pembagian  kekuasaan,  sepintas  memang  seolah-olah  membatasi  kekuasaan kerajaan, tetapi menurut Sher Banu justru gaya itu lebih cocok untuk memfasilitasi perdamaian, perdagangan  dan  diplomasi  di  era  perdagangan  dan  itu  adalah  alasan  utama  yang  membantu kerajaan  Aceh  Darussalam  tetap  mandiri  secara  ekonomi  pada  abad  ketujuh  belas.    Selama  59 tahun Aceh dipimpin oleh kaum wanita, dengan segala pro dan kontra yang mengiringinya.
Melihat kondisi politik kerajaan Aceh Dar as-Salam di abad ke 16 sampai 17, saat dimana lahirnya karya monumental Syehk „Abd Al-Ra‟ûf b. „Alî Al-Jâwî Al-Fansurî Al- Sinkilî dalam bidang Tafsir yaitu Tarjumân al-Mustafîd dan karya beliau dalam bidang hukum yaitu Mir‟at at- Thullab.  Pengangkatan  Syehk  „Abd  Al-Ra‟ûf  b.  „Alî  Al-Jâwî  Al-Fansurî  Al-  Sinkilî  menjadi Qâdhi  (Hakim  Agung)  dimasa  itu  oleh  penguasa  yang  memerintah  tentu  ada  pertimbangan- pertimbangan  khusus,    termasuk  diantaranya  tentu  saja  pertimbangan  politis.  Fasilitas  yang diberikan  oleh  pihak  penguasa  dalam  hal  ini  kerajaan  untuk  ikut  menyebar  luaskan  pemikiran- pemikiran  sang  ulama  dalam  bentuk  mencetak  buku-buku  karya  beliau  yang  sangat  banyak, rasanya  tidak  mungkin  menutup  mata  dari  alasan-alasan  politis.  Bahkan  dapat  diterima  alasan ratu  Shafiyatuddin  ketika  meminta  secara  khusus  kepada  Al-Sinkilî  untuk  menulis  kitab  tafsir dan kitab hukum dalam bahasa Melayu  .  Permintaan sang ratu kemudian direspon dengan baik oleh Al-Sinkilî, untuk kemudian beliau memilih sumber utama rujukan dalam penafsirannya dari berbagai kitab seperti tafsir Baydhâwi, Jalâlyn, dan Khâzin yang bermazhab syafi‟I yang untuk kesekian  kalinya  tentu  juga  memuat  alasan-alasan  politis.  Juga  memilih  mazhab  Syafi‟i  dalam rujukan kitab hukumnya. Karena mazhab ini cukup moderat untuk masalah-masalah hukum.

## Metode Penelitian
Penelitian  dalam  ini  menggunkan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  model  penelitian pustaka ( library reserch ) dengan menelaah secara teliti berbagai  literatur-literatur yang relevan. Pendekatan  penelitian  dengan  menggunakan  konsep  keilmuan,  yaitu:  sosiologis.  Sedangkan sumber  data  adalah  primer  dan  skunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian adalah teknik heuristik, verifikasi, intervretasi, dan historisografi.

## Hasil dan Diskusi

## A. Fenomena Pemerintahan Perempuan (Ratu) Di Aceh Pada Abad Ke-17
Abad  ke-17  merupakan  masa  keemasan  Kerajaan  Aceh  Dar  al-Salam.  Puncaknya dipercayai  dicapai  pada  masa  pemerintahan  Iskandar  Muda  (memerintah  1607-1636).  Dalam ingatan  masyarakat  Aceh,  sultan  yang  agung  inilah  yang  dianggap  telah  berjasa  membawa kerajaan ini ke puncak kejayaannya dalam segala bidang. Aceh pada saat itu merupakan sebuah kerajaan  Islam  yang  bercirikan  ke-Aceh-an.  Namun,  kepercayaan  ini  ditolak  oleh  Christian Snouck Hurgronje yang menegaskan bahwa kejayaan Aceh pada masa ini hanya mitos. Iskandar Muda sesungguhnya bukan sultan yang agung, melainkan hanya seorang raja kecil. Di samping itu, peran Islam  yang dianggap besar di  kerajaan ini, terutama pada abad ke-17, juga dinafikan oleh  orientalis  asal  Belanda  ini.  Kajian  terkini  terhadap  subjek  ini  menunjukkan  hal  yang sebaliknya.  Aceh  sesungguhnya  mencapai  puncak  kejayaannya  pada  abad  ke-17  dan  Iskandar Muda  adalah  penguasa  yang  besar  (Lombard.,  1986,  pp.  34-35).  Pada  masa  ini  juga  , sebagaimana  pada  abad-abad  sebelumnya  ,  Islam  memainkan  peran  yang  penting  dalam kehidupan kerajaan (Hadi, 2004, p. 261).
Tidak dapat disangkal bahwa berbagai sumber menggiring kita kepada kesimpulan bahwa Aceh, sebagai sebuah kerajaan Islam, sesungguhnya mencapai puncak kejayaanya pada abad ke- 17.  Kerajayaan  ini  tentu  bukan  hasil  dari  kepemimpinan  para  penguasa  Aceh  kurun  tersebut semata,  terutama  Iskandar  Muda.  Ia  merupakan  sebuah  klimaks  dari  mata  rantai  yang  panjang dari pembangunan kerajaan ini semenjak berdirinya secara resmi di akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 dengan menamakan diri sebagai “Kerajaan Aceh Dar al-Salam”. Adalah benar bahwa hasil kajian sejarah menunjukkan bahwa Iskandar Muda adalah seorang penguasa Aceh terbesar, namun  ia  sesungguhnya  bukan  pembangun  landasan  kerajaan  ini.  „Ali  Mughayat  Shah  (wafat 1530),  yang  dikenal  sebagai  “the  real  founder  of  the  empire  of  Aceh”  dan  “ the  first  Sultan  of Greater  Acheh ,”  (Winstedt,  1932,  pp.  34-36)    juga  bukan  merupkan  seorang  pembangun sesungguhnya kerajaan ini.
Kedua  penguasa  ini  sangat  berperan  dalam  mata  rantai  pembangunan  kerajaan.  „Ali Mughayat  Shah  merupakan  pendiri  kerajaan.  Ia  secara  gemilang  telah  melakukan  perluasan wilayah dengan menaklukan beberapa kerajaan terpenting di sekitarnya, yaitu Daya (1520), Pidie (1521), dan Pasai (1524). Dengan demikian, sultan ini telah memberikan jalan yang lebih terbuka bagi  pembangunan  kerajaan  ini  secara  lebih  baik  ke  depan.  Peran  Sultan  Iskandar  Muda  juga
tidak  bisa  dipandang  remeh.  Dengan  kekuasaan  dan  kebesaran  penguasa  ini.  Kerajaan  Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, agama, ekonomi, budaya,  dan  bahkan  militer.  Namun,  seperti  yang  ditekankan  di  atas,  penguasa  ini  bukanlah pembangun pertama berbagai tradisi kerajaan.
Peran  luar  biasa  penguasa  ini  terlihat  pada  kemampuannya  dalam  meningkatkan  mata rantai pembangunan tersebut, sehingga mencapai puncaknya  yang tertinggi.  Meskipun Iskandar Muda  adalah  penguasa  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kodifikasi  sebagian  besar  aturan  dan tradisi  kerajaan  yang  terdapat  dalam  kitab  Adat  Aceh,  namun  ia  sesungguhnya  bukan  penemu dan  pembangun  pertama  tradisi  tersebut.  Bukti-bukti  sejarah  menunjukkan  bahwa  berbagai aturan  dan  tradisi  tersebut  telah  dipraktikan  sebelumnya,  dan  bahkan  telah  ada  pada  masa pemerintahan „Ala al-Din Ri‟ayat Shah “al-Qahhar” (memerintah 1537-1571).
Kajian  mendalam  mengenai  pemerintahan  al-Qahhar  menunjukkan  bahwa  ia  adalah pembangunan  sesungguhnya  Kerajaan  Aceh  Dar  al-Salam.  Hal  ini  didukung  oleh  berbagai sumber luar dan tempatan. Mengenai sultan ini, Bustan al-Salatin menegaskan:
Ia-lah  yang  meng‟adatkan  segala isti‟adat  Kerajaan  Acheh  Daru‟s  Salam  dan  menyuroh utusan  kepada  Sultan  Rum,  ka-negeri  Istanbul,  karena  menegohkan  ugama  Islam.  Maka di-kirim Sultan Rum daripada jenis utus dan pandai yang tahu menuang bedil. Maka pada zaman  itu-lah  di-tuang  orang  meriam  yang  besar2.  Dan  ia-lah  yang  pertama2  berbuat kota di-negeri Acheh Daru‟s-Salam , dan ia-lah yang pertama2 ghazi dengan segala kafir, hingga  sendiri-nya  berangkat  menyerang  Melaka.  Dan  adalah  ia  keras  pada  segala barang hukumnya dan amat haibat segala kelakuannya. Dari kerana itulah di-sebut orang akan dia Marhum Kahar (al-Raniri, 1966, pp. 67-83) .
Apa  yang  ingin  ditegaskan  di  sini  adalah  klimaks  kejayaan  Kerajaan  Aceh  yang diwujudkan  pada  abad  ke-17,  khususnya  pada  masa  pemerintahan  Iskandar  Muda,  merupakan hasil  dari  evolusi  dan  proses  yang  panjang  yang  dilalui  kerajaan  ini  dalam  sejarahnya.  Oleh karena  itu,  dalam  mengkaji  prestasi    yang  diperlihatkan  oleh  Aceh  abad  ke-17,  perhatian  juga diberikan pada masa-masa sebelumnya. Hanya dengan demikian pemahaman perjalanan sejarah kerajaan ini dapat dimaknai secara utuh.
Kejayaan  yang  dicapai  oleh  kerajaan  meliputi  berbagai  dimensi,  termasuk  politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keagamaan. Dalam bidang politik, Aceh pada abad ini mampu mewujudkan  kemajuan  yang  signifikan.  Semenjak  abad  ke-16,  Kerajaan  Aceh  telah  mampu muncul  sebagai  kekuatan  politik  di  kawasan  barat  nusantara.  Ini  diperlihatkan  oleh kemampuannya dalam melakukan kontrol politik yang sering dilakukan melalui kekuatan militer
terhadap  wilyah  pesisir  barat  dan  timur  Pulau  Sumatera.  Aliansi  kerajaan-kerajaan  Islam    juga telah mampu  diinisiasi oleh Aceh dengan beberapa kerajaan-kerajaan Islam di kawasan tersebut, termasuk Demak dan Jepara, dalam rangka mengusir Portugis di Melaka.
Meskipun  terjadi  pasang  surut  dalam  hal  ini,  bentuk  aliansi  ini  juga  sering  dilakukan dengan  kerajaan-kerajaan  di  semenanjung  Melayu.  Pada  abad  ini  juga  hubungan  diplomatik dengan  berbagai  kekuatan  Islam  di  luar  kawasan  nusantara  dilakukan  secara  lebih  intensif, terutama  dengan  Kerajaan  Turki  Usmani  (Reid,  1965,  p.  286).  Sesunggunya,  semua  hubungan diplomatik  ini  juga  berimplikasi  ekonomi  dan  agama.  Kekuatan  politik  Aceh  ini  mencapai puncaknya  pada  abad  ke-17,  ketika  sebagian  besar  wilayah  semenanjung  Malaya  secara  politis tunduk di bawah komando Kerajaan Aceh.
Hegemoni politik ini sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan militer yang tinggi. Meskipun  secara  militer  Aceh  tidak  pernah  berhasil  mengusir  Portugis  dari  Melaka,  namun kekuatan  angakatan  bersenjatanya  yang  juga  mendapat  dukungan  senjata,  teknik  dan  personel Turki sangat disegani di kawasan ini. Hal ini dilihat sebagai ancaman tidak hanya oleh Portugis di  Melaka,  akan  tetapi  juga  oleh  kerajaan-kerajaan  yang  ada  di  semenanjung  Melayu.  Respek yang  tinggi  ditunjukkan  oleh  Portugis  terhadap  kemampuan  militer  Aceh,  yang  tidak  hanya mendominasi  kawasan  barat  nusantara,  akan  tetapi  juga  muncul  sebagai  saingan  mereka  yang tangguh di Lautan Hindia (C.R.Boxer, 1965).
Kekuatan militer dan ambisi Aceh  yang  kuat untuk mengusir Portugis dari Melaka inilah yang sering membuat kerajaan-kerajaan di kawasan ini menjadi khawatir. Hal ini pada gilirannya sering mengganggu aliansi di antara mereka. Di antara sekian banyak contoh dapat disebutkan di sini  bahwa  pada  tahun  1547  dan  selanjutnya  tahun  1568  Johor,  secara  tak  diduga,  muncul  di Melaka  dalam  upaya  membantu  Portugis  mempertahankan  diri  dari  serangan  Aceh.  Hal  yang serupa juga sering ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lain yaitu Perak dan Pahang.
Sulit memercayai sebuah kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan ini, yang telah menganggap bangsa  Portugis  sebagai  musuh  bersama  secara  mengejutkan  muncul  di  Melaka  dalam  rangka membantu  kekuatan  yang  dipercayai  sebagai  musuh  terbesar  umat  Islam  ini  untuk  melawan Aceh.  Namun,  inilah  fakta  historis  yang  ironis,  sebuah  fenomena  yang  disinyalir  oleh R.O.Winstedt  sebagai  wujud  “ketakutan  mereka  terhadap  kekuatan  Islam  (Aceh)  yang  baru muncul (R.O.Winstedt, 1961, p. 22).”
Kemampuan  militer  ini  mencapai  puncaknya  pada  masa  Iskandar  Muda.  Kekuatan bersenjata  yang  tangguh  dibangun  secara  lebih  profesional  pada  masa  pemerintahannya.  Denys Lombard  menegaskan  bahwa  kekuatan  militer  Iskandar  Muda  ketika  itu  terdiri  dari  angkatan laut,  angkatan  darat,  pasukan  berkuda,  pasukan  gajah,  dan  divisi  meriam.  Dengan  kekuatan militer  ini,  ia  melakukan  penaklukan  terhadap  beberapa  kerajaan  sekitara,  seperti  Aru  (1613), Pahang  (1617),  dan  Johor  (1619).  Meskipun  berakhir  dengan  kegagalan,  Iskandar  Muda mengerahkan  segala  kekuatan  militernya  untuk  menghancurkan  Portugis  di  Melaka  pada  tahun 1629
Pertumbuhan ekonomi yang kuat juga menjadi ciri yang menonjol Kerajaan Aceh abad ke- 17.  Perdagangan  yang  dilakukan  dengan  banyak  pedagang,  baik  lokal  maupun  internasional, menjadikan  Banda  Aceh  sebuah  kota  kosmopolitan  yang  sangat  menguntungkan  dari  segi ekonomi.  Sebagaimana  ciri  dari  semua  kerajaan  Islam  di  kawasan  Asia  Tenggara,”Islam”  dan “dagang”  berjalan  secara  bersamaan.  Aceh  juga  muncul  dan  berkembang  sebagai  sebuah kerajaan  Islam  pantai  yang  berbasis  dagang.  Hal  ini  didukung  oleh  kemampuannya menghasilkan  beberapa  hasil  bumi,  seperti  lada.  Kontrol  terhadap  beberapa  kawasan  Sumatera dan semenanjung Melayu juga berimplikasi ekonomi. Hubungan dagang dengan kawasan di luar nusantara, terutama ke wilayah India dan Arab,  yang telah berjalan semenjak abad ke-16, terus meningkat. Tentu, ini semua merupakan sumber pemasukan yang utama bagi kerajaan, terutama pada masa Iskandar Muda, ketika sentralisasi mencapai puncaknya (Ito, 1984, p. 17).
Sebuah  kerajaan  yang  kuat,  aman,  dan  makmur  pada  gilirannya  akan  berperan  secara signifikan dalam melahirkan kemajuan kebudayaan dan peradaban. Dalam hal ini,  Aceh sangat diwarnai  oleh  pandangan  udunia  keislaman.  Dengan  kata  lain,  budaya  dan  peradaban  yang berkembang pada saat itu sangat ditentukan oleh pandangan dunia ( worldview ) masyarakat dan kerajaan yang Islami. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai tradisi kerajaan, perayaan, karya-karya sastra, seni, dan karya-karya intelektual. Namun, perlu ditambahkan juga bahwa unsur-unsur ke- Aceh-an juga masih terlihat, meskipun ia merupakan subordinate dari unsur-unsur keislaman.
Tradisi  ritual  dan  seremonial  kerajaan  dan  keagamaan  tidak  terlihat  lagi  pembeda  yang jelas  antara  elemen  yang  murni  kerajaan  atau  kenegaraan  dan  keagamaan.  Artinya,  tradisi kerajaan menyatu dengan tradisi keagamaan. Hal ini dapat dicermati, umpamanya, dalam prosesi kerajaan  ketika  sultan  turun  ke  masjid    untuk  melakukan  salat  Juma‟at,  perayaan  dan  prosesi pada hari raya „Id al-Fitri dan „Id al-Adha, prosesi penyambutan bulan Ramadhan dan lainnya.
Hanya dalam ritual agama yang inti saja, seperti „ibadah salat, unsur-unsur tradisi kerajaan tidak mengambil  peran.  Namun,  dalam  hal  ini  kegiatan  sebelum  pelaksanaan  salat,  misalnya,  adalah sangat berbentuk seremonial kenegaraan.
Menurut  Annabel  Teh  Gallop,  satu-satunya  fitur  pujian  yang  paling  mencolok  di  surat Iskandar  Muda  tahun  1615  kepada  James  seorang  Inggris  adalah  tidak  adanya  formula  atau referensi  khusus  Islam. Sebagai  gantinya  ada  jejak  indeks  yang  dapat  dikenali.  Gelar-gelar tampaknya memiliki lebih banyak kesamaan dengan orang-orang sezamannya di Ayutthaya dan Rakhine daripada yang ditemukan dalam korespondensi Melayu nanti. Apa  yang secara khusus mengatur  pujian-pujian  ini  selain  dari  yang  ada  dalam  huruf-huruf  Melayu  kerajaan  berikutnya adalah penekanan kepemilikan barang-barang material ( bahkan ketika ini mungkin memiliki nilai simbolis atau ritual ) dan kesuksesan duniawi, dari pada atribut moral. Teh Gallop berpendapat : The lack of overtly Islamic or otherwise spiritual or moral elements should be seen as a deliberate  omission;  the  focus  on  material  goods  and  wordly  success  reflecting  both  a relationship  which  was  fundamentaly  materialistic  in  nature,  and  the  subject  matter  of the letter, namely a request for trading rights.
Kurangnya  unsur-unsur  Islam  atau  spiritual  atau  moral  yang  jelas  harus  dilihat  sebagai penghilangan yang disengaja; fokus pada barang-barang material dan kesuksesan kata-kata yang mencerminkan  hubungan  yang  pada  dasarnya  bersifat  materialistis  dan  subjek  gelar  itu,  yaitu permintaan  untuk  hak  perdagangan.  Meskipun  demikian, ia menyimpulkan  “kesetiaan terhadap kedaulatan  agama  adalah  jelas  dalam  judul  yang  terletak  di  bagian  paling  atas  surat  itu,  dalam huruf  kecil  tapi  tak  bisa  dibantah  di  sana.”  Sangat  disayangkan  bahwa  tidak ada  satupun  surat melayu  asli  Iskandar  Muda  kepada  kekuatan  muslim  melayu  lain  untuk  memungkinkan perbandingan  antara  surat-suratnya  dengan  kekuatan  muslim  dan  kekuatan  non  muslim. Mungkin  alasan  mengapa  Iskandar  Muda  menggunakan  lebih  sedikit  referensi  Islam  adalah karena  gagasan  perang  suci  yang  menandai  hubungan  antara  sultan-sultan  Aceh  di  abad  ke  16 dengan Portugis telah mengambil giliran yang lebih komersial.
Tidak seperti Portugis, Inggris dan belanda berlayar ke timur untuk mencari perdagangan bukan konversi. Alasan lain untuk kurangnya referensi Islam adalah perpaduan Islam yang lebih mistis  dan  sinkretik  yang  disukai  di  Aceh  semasa  kekuasaan  Iskandar  Muda.  Menurut  Teh Gallop,  Iskandar  Tsani  mempertahankan  penekanan  pada  deskripsi  diri  dalam  pujian  yang dimulai  Iskandar  muda,  tetapi  benar-benar  berbeda;  penekanannya  pada  kebajikan  yang  sesuai untuk seorang raja yang menjadi bayangan Tuhan di bumi.
Teh  Gallop  tidak  menyarankan  mengapa  lebih  banyak  pencitraan  Islami  diproyeksikan. Saya membayangkan bahwa gaya Iskandar Thani mirip dengan bapak mertuannya dan keduanya mengadopsi lebih  India, konsep kerajaan nusantara. Iskandar Tsani menggunakan gelar Khalifah untuk  mempresentasikan  dirinya  sebagai  Penguasa  Muslim,  sementara  pada  waktu  yang  sama mengklaim hak untuk menjadi wakil dari politik muslim di wilayah, tetapi mempertahankan ide Iskandar Muda tentang raja semesta , chakravartin, seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini.
Penguasa  perempuan  di  Aceh  mengadopsi  gelar  pendahulunya  tanpa  mengganti  gender. Julukan  laki-laki  berdaulat Sultan  al-Muazzam  wa  al-khaqan  al-Mukarram “ the  Great  Sultan and  Illustrious  King ”,  diterapkan  pada  mereka  juga. Bustan  as-Salatin dan Adat  Aceh memanggil ratu Shafiyyah al-Din dan para pendahulunya denan Paduka Sri Sultan ( His Majesty, the Auspicious Sultan ). Memang, satu-satunya julukan orang Aceh yang unik adalah Berdaulat , Diberikan kepada semua ratu Aceh, sementara semua raja Aceh, bergelar Johan Berdaulat.
Dalam  surat  Iskandar  Tsani  dia  digembar-gemborkan  sebagai Sultan  al-Muazzam  wa  al- khaqan al-Mukarram , dan nama aslinya dan gelarnya mengikuti julukan penguasa Muslim, Zill Allah fi al-„alam (Shadow of Allah on Earth) dan Khalifah Allah. Patut dicatat bahwa Sultanah juga menyandang gelar Zilla fi al-„alam dan khalifah Allah , untuk mengilustrasikan bahwa peran dan  kewajibannya  sebagai  bayangan  Allah  atau  representasi  Allah  di  atas  bumi  sama  dengan para  pendahulunya  yang  laki-laki.  Bagaimanapun  juga  dengan  gelar  yang  dipilihnya, Taj  al- „Alam  Shafiyyah  al-Din  Syah atau Shafiyyah  al-Din  Syah. ( Taj  „Alam berarti  “  Mahkota  Alam atau Crown  of  the  World )  dan al-Din merepresentasikan  dirinya  menjadi  pelaksana  hukum Allah,  untuk  membedakan  dirinya  dari  para  pendahulunya.  Sementara  mendasarkan kekuasaannya  pada  statusnya  sebagai  mahkota  atau  kedaulatan  dunia,  dia  menempatkan kekuasaannya  dengan  kuat  di  atas  fondasi  bahwa  ia  dipilih  Allah  untuk  menjadi  representasi Allah dalam menjalankan hukum-hukumNya.
Dasar dari pemerintahannya dan penekanannya pada peran dan tugasnya sebagai pemimpin muslim  adalah  perbedaan  utama  gelar/julukan  mencerminkan  dasar  legitimasi  dan  kekuasaan yang  berbeda  antara  Sultanah  Shafiyyah  al-Din  dan  para  pendahulunya,  mencerminkan  dasar legitimasi  dan  kekuasaan  yang  berbeda.  Ada  26  buah  atribut  yang  berbeda  di  dalam  surat Iskandar Tsani. Lima yang tidak diulang berkaitan dengan deskripsi kekayaan materi raja, seperti ( cemerlang cahayanya ), ( mas kurati ), ( gilang-gemilang ), ( suassa ). Penghilangan lainnya adalah deskripsi penguasa sebagai bertabur dan dihiasi dengan permata dan batu mulia. Berbeda dengan
sang  suami  yang  lebih  mengedepankan  materi,  hampir  semua  formulasi  baru  sultan  bersifat religius  atau  moral.  Perbedaan  yang  menarik  adalah  meskipun  Safiatuddin  mengadopsi  gelar khalifah,  itu  bukan  konsep  yang  lebih  egois  dan  narsistik  dari  bayangan  Tuhan  di  bumi. Mengikuti konsepsi pra-Islam tentang raja sebagai semi ilahi, tetapi khalifah sebagai wakil atau wakil Allah di bumi untuk melaksanakan hukum-hukum Allah

## B. Pandangan Para Ulama tentang Kepemimpinan wanita
Perlu  diketahui  juga  bahwa  sifat  kepemimpinan  pada  masa  sekarang  adalah  kolektif kolegial, yaitu melibatkan banyak orang dalam satu pemerintahan. Sehingga seorang perempuan yang  menjadi  pemimpin,  misalnya,  tidak  harus  mengurus  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pemerintahan  karena  hal  ini  akan  terasa  sangat  berat.  Ia  bisa  secara  bersama-sama  bekerja dengan orang yang terlibat di dalamnya untuk mengurus kepentingan rakyat.
Kesimpulannya  adalah,  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  peluang  yang  sama  untuk melakukan  kebaikan  (amal  salih)  karena  keduanya  bertanggung  jawab  untuk  memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Hanya saja, keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik  (menjadi  pemimpin,  misalnya)  terlebih  dahulu  harus  memperhatikan  dan  melaksanakan kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya,  misalnya  mengatur  urusan  rumah  tangga,  karena bagaimanapun  juga  wanita  dibebani  kewajiban  untuk  memelihara  harta  suaminya  yang  juga mencakup urusan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak (meskipun hal ini merupakan kewajiban  suami-istri).  Hal-hal  di  atas  perlu  diperhatikan  agar  tidak  terjadi  kekacauan  dalam rumah tangga yang merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah peradaban madani.
Perlu  juga  dipahami  amal  salih  bukan  hanya  ada  dalam  ranah  publik  (baca:  menjadi pemimpin).  Amal  salih  harus  dipahami  sebagai  amalan  yang  sesuai  (pantas)  untuk  dilakukan oleh individu berdasarkan peran dan posisi yang terdapat pada dirinya. Jika peran tersebut telah dilakukan, bolehlah seseorang melakukan pekerjaan lain dengan tetap memperhatikan aturan dan norma agama Islam.
Raja  terbesar  Aceh  adalah  Sultan  Iskandar  Muda  (berkuasa  1607-1636),  pada  masa kekuasaannya  Aceh  berhasil  menjadi  pusat  perdagangan  internasional  ,  kekuatan  politik  yang disegani, dan peradaban Islam terkemuka.  Sejak berdiri pada abad ke-16, Aceh harus mengadapi Portugis di Malaka dalam bidang ekonoomi dan politik. Keduanya terlibat perebutan hegemoni dalam  jaringan  perdagangan  sepanjang  Samudera  Hindia,  juga  dalam  monopoli  pembelian barang-barang  tropis  dari  kerajaan-kerajaan  Melayu  di  sekitar  Selat  Malaka.  Demi  perjuangan
merebut  hegemoni  kekuasaan,  Sultan  Iskandar  Muda  mulai  membuat  kebijakan  ekspansionis dengan  dukungan  kekuatan  militer  yang  besar.  Sultan  juga  membangun  sentralisasi  daerah penghasil  lada  di  Sumatera  sekaligus  mengontrol  semua  transaksi  perdagangannya,  termasuk juga  menerapkan  perjanjian  sepihak  terhadap  para  pedagang  asing  di  Kerajaan  Aceh  (Well, 1969,  p.  56).  Kontrol  ketat  juga  diterapkan  untuk  memperkuat  kekuasaan  politiknya  yang sentralistik,  terkait  persoalan-persoalan  internal  negara  sampai  pada  tingkat  di  mana  Iskandar Muda menjadikan Aceh sebagai salah satu negara Absolut  terkemuka di Asia Tenggara (Wells, 1969, p. 14).
Kritikan para sarjana  atas visi Iskandar Muda,  dalam membangun hegemoni kekuasaanya Sultan  Iskandar  Muda  tidak  kuat  membangun  sistem  sosial  politik,  yang  pada  kemudian  hari rentan  memunculkan  konflik  internal  dalam  mempertahankan  supremasi  kerajaan.    Hal  itu berhubunan dengan “penyebaran (sistem) feodal” dalam kekuasaan politik di Aceh.
Kebijakan  Iskandar  Muda  untuk  memberikan  negeri-negeri  taklukan  kepada  uleebalang yang  saling  bermusuhan,  yang  dia  rekrut  untuk  kepentingan  serangannya  yang  gagal  terhadap Portugis  di  Malaka  pada  tahun  1629  (Hurgronje,  1906  ,  pp.  32-33).  juga  keputusannya  untuk mengganti  elite-elite  dagang  yang  kuat  (orang  kaya)  di  Kerajaan  Aceh.  Di  masa  pemerintahan setelahnya,  kekuasaan  uleebalang  ini  menjadi  warisan  turun-temurun.  Selanjtunya,  uleebalang muncul sebagai panglima perang dan kepala teritorial dari tanah-tanah kerajaan  yang diberikan secara  permanen  (Ito  dan  Reid,  1985,  pp,  201-202).  Uleebalang  secara  perlahan-lahan  menjadi pemilik  kekuasaan  yang  riil  di  daerah  pertanian  di  pedalaman  Aceh,  yang  membuat  mereka muncul sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam panorama politik Aceh. Ini terjadi pada saat bersamaan ketika Aceh di bawah kekuasaan raja perempuan.
Sementara itu orang kaya, yang pernah dibantai oleh Iskandar Muda, muncul kembali dan memiliki kedudukan kuat dalam politik Aceh. Selama pemerintahan Safiyatuddin Taj Alam syah (1641-1675),  dilaporkan  bahwa  orang  kaya  membentuk  organisasi  kuat  yang  menentukan keputusan-keputusan politik kerajaan. Kekuasaan politik orang kaya bahkan menjadi lebih kuat selama  pemerintahan  tiga  raja  perempuan  setelah  mangkatnya  ratu  Shafiyatuddin  pada  tahun 1675.  Para  orang  kaya  memiliki  kuasa  untuk  mengangkat  dan  memahkotai  para  ratu  . Mendudukkan mereka di singgasana kekuasaan tapi tanpa memiliki kontrol dalam urusan-urusan negara.  Dengan  demikian,  orang  kaya  inilah  yang  sebenarnya  menguasai  kerajaan  baik  dalam ranah  politik  maupun  ekonomi.  Dalam  situasi  tersebut,  uleebalang  pedalaman  datang  guna
mendapatkan  kembali  pengaruh  kekuasaan  politik  mereka  di  Kerajaan  Aceh.  Meningkatnya ketergantungan  kapital  pada  produk-produk  pertanian,  ketika  perdagangan  mulai  berkurang, menjadi kondisi yang menguntungkan bagi munculnya uleebalang dalam politik Aceh vis a vis orang kaya. Karenanya, Aceh mengalami instabilitas politik dan kemunduran perdagangan , dan kemudian  kedudukan  kerajaan  sebagai  kekuatan  politik  terkemukan  di  bagian  barat  Nusantara mulai runtuh.
Pasca wafatnya Sultan Iskandar Thani, suami dari Shafiyatuddin Taj Alam terjadi polemik tampuk  kekuasaan.  Seharusnya  yang  menggantikan  Sultan  Iskandar  Thani  adalah  puteranya. Namun  kenyataan  tidak  dapat  ditolak,  bahwa  Sultan  belum  diberi  anak  keturunan  dari pernikahannya  dengan  Shafiyatuddin.  Masing-masing  pihak  yang  berkepentingan  berusaha memanfaatkan  momen  ini  untuk  memperkuat  pengaruhnya.  Begitu  pula  yang  terjadi  dengan kelompok  elit  yang  disebut  dengan  Orang  Kaya.  Awalnya,  mereka  ikut  mendukung  naiknya wanita  kepuncak  kekuasaan  dengan  harapan  kedepannya  nanti  kepentingan  mereka  bisa diakomodir  oleh  penguasa.  Salah  satu  alasan  dukungan  diberikan  kepada  penguasa  yang  naik dari  kaum  wanita  adalah  alasan  menjaga alur  ekonomi  dan  perdagangan  tetap  aman  dan  masih dibawah  kontrol  kelompok  Orang  Kaya.  Bisa  jadi  persepsi  tentang  kepemimpinan  wanita  akan sedikit “lunak” dibanding jika kekuasaan dibawah kepemimpinan kaum laki-laki. Mereka pernah merasakan  hal  tersebut  terjadi  ketika  masa  pemerintahan  Sultan  Iskandar  Muda.  Ayah  dari Shafiyatuddin Taj Alam.
Harapan  dan  persepsi  yang  dibangun  diawal  pemerintah  Shafiyatuddin  Taj  Alam, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Sultanah baru ini, tidak berbeda dengan pendahulunya dalam  ketegasan  dan  prinsip  dalam  memegang  keadilan.  Merasa  bahwa  kepentingan  ekonomi mereka terancam oleh kekuasaan, timbullah rasa kecewa yang mendalam. Kekecewaan ini bisa jadi kemudian menyulut sikap penentangan dari kelompok elit Orang Kaya terhadap kekuasaan Sultanah.  Kemudian  ikut  membesarkan  isu  larangan  kepemimpinan  wanita  ditengah-tengah umat. Sengaja isu ini dihembuskan kembali untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan memakzulkan kepemimpinan Sultanah Shafiyatuddin Taj Alam. Atau paling tidak menimbulkan kekacauan dan hiruk-pikuk politik , sehingga pihak penguasa tidak bisa tenang dalam mengurus Kerajaan.  Dan  ketika  Kerajaan  lemah,  mereka  dapat  mengatur  kebijakan-kebijakan  yang berpihak atas kepentingan kelompok Orang Kaya ini.
Menurut  Jajat  Burhanuddin,  mengutip  tulisan  Matheson  dan  Milner,  keberadaan  kota Makkah  dalam  pandangan  politik  di  nusantara  abad  ke  17,  memang  lebih  menonjol  sebagai sumber  legitimasi  politik,  dan  tidak  terbatas  sebagai  tempat  untuk  ritual  ibadah  haji  atau menuntut  ilmu  agama  (thalab  al-‟ilm).  Perjalanan  (rihlah)  ke  Makkah,  dapat  dimaknai  dalam domain  politik  kerajaan  dan  diarahkan  untuk  meningkatkan  kekuatan  politik  (Burhanuddin, 2012, p. 23).
Pengacauan yang dilakukan kaum “wujudiyah “ pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin ,  telah  menjurus  ke  arah  satu  usaha  pemberontakan,  sehingga  terpaksalah  Ratu  mengambil tindakan keras yang tidak kenal ampun terhadap mereka atas nasehat Syekh Nuruddin Ar Raniry dan Syekh Abdurrauf syiah kuala yang kemudian menggantikan Nuruddin sebagai Kadli Malikul Adil/  Mufti  Besar  Kerajaan,  karena  Syekh  Nuruddin  meninggalkan  Aceh  dalam  tahun  1067  H (1657 M).
Diantara  tindakan-tindakan  yang  diambil  Ratu,  dilarangnya  berkembang  paham “wujudiyah”  dalam  Kerajaan  Aceh  Darussalam,  dan  segala  buku/kitab  yang  mengenai “wujudiyah”  itu  dinyatakan  terlarang  membaca  dan  menyimpannya,  baik  karangan  Syekh Hamzah  Fansuri  ataupun  karangan  Syekh  Syamsuddin  Sumatrany,  demikian  pula  karangan- karangan para ulama pengikut keduanya.
Akibat  dari  adanya  pelarangan  ini,  maka  terjadilah  pemusnahan  dan  pembakaran  umum terhadap  kitab-kitab  karangan  kedua  ulama  tersebut,  hal  mana  telah  mencemarkan  nama  Ratu dalam  dunia  ilmu  pengetahuan,  sekalipun  alasan  beliau  dapat  diterima  akal  yang  berlandaskan demi untuk keselamatan negara, lebih-lebih kemudiannya setelah terjadi sabotasi oleh golongan “wujudiyah” dengan membakar Istana Darud-dunia, Mesjid Baiturrahman dan Balai Mahkamah Rakyat  di  masa  pemerintahan  Ratu  Nurul  Alam  Naqiatuddin  Syah,  yang  akan  diriwayatkan sejarah  hidupnya.  Yang  sangat  memarahkan  Ratu,  yaitu  kampanye  kaum  “wujudiyah”  yang memafatwakan bahwa menurut hukum Islam kaum wanita tidak boleh menjadi raja; fatwa mana langsung ditujukan untuk menjatuhkan Ratu.
Kampanye  kaum  “wujudiyah”  ini  hampir-hampir  menggoncangkan  kedudukan  Ratu Safiatuddin,  kalau  tidak  dengan  segera  Syekh    Nuruddin  Ar-Raniry  mengeluarkan  fatwa  yang menyatakan bahwa wanita dalam Islam sama derajat dengan kaum pria dan berhak menjadi raja; fatwa  mana  kemudian  dikuatkan  oleh  Syekh  Abdurrauf  dengan  mengadakan  dakwah  meluas kepada rakyat.
Dengan  melihat  kepada  peristiwa-peristiwa  yang  dilukiskan  di  atas  jelaslah,  bahwa berkecamuknya pertentangan antara aliran Hamzah Fansury dengan aliran Nuruddin Ar-Raniry, pada hakikatnya dikendalikan nafsu politik yang ingin berkuasa, yang dalam kenyataannya tidak segan-segan  membangun  berbagai  tharikat  yang  bertopengkan  tasawuf  untuk  mencapai keinginan politiknya.

## Kesimpulan
Kesalehan Sultanah Aceh, kedermawanan, kehati-hatian dan perlindungan terhadap Islam memastikan bahwa mereka adalah penguasa muslim yang baik. Tantangan yang mereka hadapi adalah bernegosiasi antara menjalankan otoritas mereka dalam dominasi pemerintahan laki-laki dan mengasumsikan peran publik sebagai penguasa tanpa melampaui batasannya. Walaupun ratu tidak  terlihat  asing,  mereka  tidak  mengusik  wilayah    yang  akan  dianggap  khusus  laki-laki, seperti  ruang  utama  Masjid,  begitu  juga  ritual  religius  yang  biasanya  diurus  oleh  para  Imam. Batas-batas  ruang  dan  fungsional  dihormati.  Hal  ini  mereka  lakukan  dengan  berkolaborasi dengan ulama laki-laki dan membiarkan mereka menjalankan otoritas kegamaan dan  yurisdiksi tanpa gangguan, selama kata akhir ada pada penguasa.
Karakter  dan  penekanan  pengajaran  Islam  di  Aceh  sangat  tergantung  pada  kehendak penguasa.  Posisi  Islam  dan  bagaimana  itu  dinegosiasikan  dan  direkonsiliasikan  dengan  hukum adat  yang  ada  harus  dipahami  dalam  konteks  situasi  politik,  dan  sikap  penguasa  sendiri.  Tidak seperti  pendahulu  laki-laki,  para  ratu  tidak  mendukung  faksi  agama  tertentu  atau  orientasi tertentu,  dalam arti ini mereka mengambil politik dari agama.
Namun,  dalam  praktek  tradisi  pemerintahan,  mereka  ditempa  oleh  nilai-nilai  moral  dan agama.  Arak-arakan,    drama  politik  dan  penekanan  pada  kekayaan  materi  dan  kekuatan  tidak terlalu  penting  bagi  para  penguasa  wanita  ini  daripada  kesalehan  dan  keserakahan.  Iskandar Muda dan Iskandar Tsani sangat sadar akan kesan diri mereka dan ingin dipersepsikan sebagai raja dari segala raja oleh penguasa lain. Sedikit mencederai ego atau kehormatan pribadi mereka akan  mengundang  kemarahan  mereka  dan  tanggapan  kasar,  terlepas  dari  apakah  ini  berpotensi merusak kerajaan.
Sebaliknya,  Sultanah  Shafiyyah  al-Din  menekankan  perannya  menjunjung  tinggi  aturan Tuhan  dan  terlihat  adil,  pengampun  dan  murah  hati.  Eksekusi  hukum  dan  keadilan  keduanya lebih manusiawi dan lebih Islami di bawah ratu wanita ini. Meskipun pandangan Islam ratu tidak
sama  dengan  kelompok  ortodoks  atau  kaum  sufi  tidak  diketahui,  mereka  adalah  pendukung agama, dan pengadilan mereka menjadi pusat studi dan pembelajaran Islam yang paling penting di  wilayah  ini  di  bawah  penguasa  perempuan  Islam  lebih  dipublikasikan  tetapi  kurang dipolitisasi. Kajian tentang pemerintahan wanita muslim di Bhopal menunjukkan bahwa mereka terlalu  saleh,  menggunakan  islam  sebagai  kekuatan  moral  dan  modal  sosial  sebagai  dasar  dari aturan  dan  legitimasi  mereka.  Pemerintahan  mereka  sukses  dikarenakan  integritas  pribadi,  sisi kemanusian dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya, dan komitmen mereka yang berdedikasi untuk pemerintahan yang baik ( good governance ).

## Daftar Pustaka
A. Sumber Buku
al-Din  al-Raniri,  Nur.  (1966). Bustanu‟s  Salatin,  Bab  II,  Fasal  13,  disusun  oleh  T.Iskandar . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
Andaya,  Leonard  Y  Andaya.  (2001). Aceh‟s Contribution to Standards of Malayness. Achipel: 61.
Azyumardi,  Azhu.  (2004). “Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad XVII&XVIII Akar PembaruanIslam Indonesia” . Prenada Media Jakarta.
Hadi,Amirul.  (2004). Islam  and  State  in  Sumatra;  a  Study  of  SeventeentHlm-century  Aceh .Leiden: Brill.
Ismail,  Nurjannah.  (2003). Perempuan  dalam  Pasungan:  Bias  Laki-laki  dalam  Penafsiran . Yogyakarta: Lkis.
Lombard,  Denys.  (1986). Kerajaan  Aceh  Jaman  Iskandar  Muda (1607-1636).  alih  bahasa Winarsih Arifin. Jakarta: Balai Pustaka.
Ito,  Takeshi.  (1984). The  World  of  the  Adat  Aceh:  a  historical  Study  of  the  Sultanate  of  Aceh. Unpubleished Ph.D dissertation: Australian National University.
Jajat, Burhanuddin. (2017). Islam dalam Arus Sejarah Indonesia . 2017. Jakarta: Bulan Bintang.
R.Boxer,  C.  (1965). Asian  Potentates  and  European  Artillery  in  the  16th-18th  Centuries. JMBRAS: 38, 2.
Reid, Anthony. (1969). Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia . JSEAH 10, 3.
Snouck  Hurgronje,  C.  (1906) The  Achehnese, vol.  1  trans.  By.  A.W.S.  O‟Sullivan.  Leiden:  E.J Brill.
Subhan,  Zaitunah.  (1999). Tafsir  Kebencian:  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  al-Qur‟an . Yogyakarta; LkiS.
-------(2002). Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam: Agenda Sosio-kultural dan Politik Peran Perempuan . Jakarta: el-Kahfi
Umar,  Nasaruddin.  (2001). Argumen  Kesetaraan  Gender:  Perpektif  al-Qur‟an .  Jakarta: Paramadina.
Wells,  Kathirithamby.  (1969). Between  Monopoly  And  Free  Trade  :  The  English  East  India Company, 1600-1757. Princeton University Press: Princeton and Oxford.
Yusoff  Haslim,  Muhammad.  (1988). Pensejarahan  Melayu  Nusantara .  Kuala  Lumpur:  Teks Publishing Sdn.

## B. Jurnal
Abu  „Abd  Allah  Muhammad  b.  Ismail  al-Bukhari.  (1908). Kitab  al-Jami‟  al-Sahih,  ed.by  M. Ludolf  Krehl, 4 Vols . Leiden: E.J.Brill. vol. 3.
Alhaddar, Muhsin. (2014) dalam Jurnal Rausyan Fikr , Vol. 10, No. 2 Juli-Desember.
Battuta, Rihlah. (1894). Arabic text with translation by C. Defremy and B. R. Sanguentti. Vol.4. Paris: L‟Imprimerie Nationale.
Beaulieu,  Augustin  de.  (1764). The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies,” in John Harris, ed., Navigatum atque Iltinerantium Bibliotheca, or A Complete Collection of Voyages, Vol.1. London.
Berge. L. (2015). Karman dalam Konstruksi Realitas Sosial sebagai Gerakan Pemikiran. Sudah Telaah  Teoritis  terhadap  Konstruksi  Realitas  Peter.  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Komunikasi dan Informatika  Volume 5 No. 3 Maret.
Brooke,  J.  (1848). Narrative  of  Events  ini  Borneo  and  Celebes  down  to  the  Occupation  of Labuan : From the Journals of J.Brooke...by Captain Rodney Mundy, vol.1. London: John Murray.
Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman. (2016). Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17 ”. Jurnal al-Tahrir, vol. 16. No.2 November.
Damanhuri.  (1428  H/2007  M). “Naskah  Mir-at  al-Thullab  karya  AbdurRa‟uf  Singkel  dan Hadist-hadist Kandungannya: Suatu Kajian Awal. Indo-Islamika, vol.4 no.1. F. Lach, Donald. (1965). Asia in the Making of Europe. vol. 1, bk.1. Chicago and London: The University of Chicago Press.
F.H. Van  Langen, K. (1888). De inrichting van het Atjehsche staatbestuur under het Sultanaat. BKI:  5,3.  Hlm    390-410.  C.  Snouck  Hurgronje.  (1906). The  Achehnese, trans.by  A.W.S O‟Sullivan, vol 1. Leiden: E.J. Brill.
Fathurrahman,  Oman.  (2003). Reinforcing  Neo-Sufism  in  the  Malay-Indonesian  World: Syattariyyah Order in West Sumatra”, Sudia Islamika . Vol. X. No. 3.
G.  Riddell,  Peter.  (1998).  “ Literal  Translantion,  Sacred  Scripture  an  Kitab  Malay” .  Studia Islamika, vol. IX, no. 1.