## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index

## Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan

## I Ketut Widia*, Ni Made Puspasutari Ujianti, dan I Wayan Arthanaya
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Corespondence e-mail: ketut_widia@yahoo.co.id

## Abstrak
Isu kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif industri kepariwisataan menjadi hal yang memprihatinkan dan  menentukan  jumlah  wisatawan  atau  masyarakat  yang  berkunjung  ke  suatu  negara.  Banyak  negara  yang gagal  mempromosikan  potensi  destinasi  pariwisatanya  karena  adanya  isu  kekerasan  terhadap  perempuan. Negara-negara seperti Bangladesh, India Selatan, Negara-negara Afrika, dan lain sebagainya adalah kelompok negara-negara yang gagal menarik wisatawan karena terpengaruh isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dunia pariwisata memang rentan dan sensitive sekali terhadap isu. Bali sebagai tujuan wisata berkelas dunia, bertubi-tubi  diserang  isu.  Berbagai  isu  pernah  menerpa  Bali  antara  lain,  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan, isu terorisme Bom Bali I dan II, isu SARS, isu Flu Burung, dan yang terakhir isu Virus Corona 19 yang mampu menjadikan pariwisata bali stagnan. Wisatawan Cina, Australia, dan dari negara lainnya dilarang masuk  ke  Bali,  sehingga  Bali  secara  regional  menderita  kerugian  kehilangan  devisa  sebesar  kurang  lebih    3 Triliyun  per-bulan.  Permasalahan  yang  ingin  diberdayakan  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah, meningkatkan kemampuan  para pengurus Desa Adat se Kabupaten Jembrana, khususnya pengurus Desa Adat Tuwed  ditingkatkan  pemahaman,  ketrampilan,  dan  kesadaran  hukumnya  untuk  menjadi  seorang  paralegal. Metode yang dipergunakan adalah Focus Group Disscussions dan partisipasi terlibat dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Simpulan yang dirumuskan adalah, pengurus Desa Adat Tuwed sudah memiliki  pengetahuan,  pemahaman,  ketrampilan,  dan  kesadaran  hukum  dalam  rangka  menangani  maalah kekerasan terhadap perempuan.
Kata Kunci: Keker asan Ter hadap Per empuan, KDRT, Desa Tuwed, Par alegal
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## How To Cite:
Widia, I, K., Ujianti, N, M, P., Arthanaya, I, W. (2020). Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan. Community Service Journal (CSJ) , 3 (1), 17-24.

## 1.  PENDAHULUAN
Sebagai lembaga pengayom, Majelis Desa Adat diharapkan dapat memfasilitasi berbagai permasalahan yang  ada  di  Desa  Adat,  termasuk  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan.  Untuk  itu,  Desa  Adat diharapkan  sebagai  ujung  tombak  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi warganya,  selain juga  untuk pelestarian  adat  dan  budaya  Bali  yang  berlandaskan  konsep  Tri  Hita  Karana.  Sebagaimana  diketahui,  Desa
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
Adat juga diharapkan menjadi wadah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. (Subagia, Ketua Majelis Madya Desa Adat Jembrana,2019).
Perempuan dan kekerasan kini seolah makin nyata sebagai satu kesatuan. Tengok saja kasus kekerasan yang  menimpa  Bunga  (bukan  nama  sebenarnya)  menjadi  korban  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  gurunya sendiri di sebuah SD di Kabupaten Badung, Bali. (Bali Post Edisi192 1 Maret 2020 Hal:1). Juga kasus yang menimpa  Baiq  Nuril  di  Lombok,  kasus  Anggelina  yang  tewas  di  tangan  ibu  angkatnya  secara  keji  dan mengenaskan  di  luar  batas  prikemanusiaan.  Selain  kasus  yang  menimpa  Angelina  dan  Baiq  Nuril,  Komnas Perempuan  menyoroti  kekerasan  seksual  di  dunia  cyber.  Pada  akhir  2017  lalu  tercatat  tidak  kurang  dari  65 kasus  yang  dilaporkan  ke  Unit  Pengaduan  untuk  Rujukan  (UPR)  Komnas  Perempuan.  Adapun  yang menyedihkan, sebagian besar dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Mungkin sebagai kekasih atau pacar, mantan pacar, dan suami.
Secara  khusus  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Desa  Adat  Tuwed,  Kecamatan  Melaya, Kabupaten  Jemberana  ternyata  tidak  kalah  jumlah  dan  kualitasnya.  Pada  saat  rencana  pengabdian  kepada masyarakat ini mulai dirancang, atau manakala indentifikasi masalah dilakukan, nampak jumlah prilaku yang mengindikasikan kekerasan terhadap perempuan dalam satu tahun mencapai 5 kasus. Bentuknya yang paling sering  terjadi  adalah,  penelantaran  istri  oleh  suami  sebagai  akibat  suami  tertarik  wanita  lain,  lalu  menikah secara adat dengan perempuan lain.
Namun demikian ada juga satu kasus seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas. Setiap kasus kekerasan yang terjadi di Desa Adat Tuwed ini, hampir pasti sampai masalahnya ke tingkat banjar adat, namun penyelesaiannya tidak maksimal dan berakhir pada penelantaran dan perceraian baik secara adat maupun  secara  hukum  melalui  mekanisme  pengadilan.  Fenomena  inilah  yang  menarik  perhatian  Tim Pengabdian untuk melakukan pengabdian di Desa Adat Tuwed ini dengan tema sentralnya adalah Paralegal.
Setelah  dibandingkan  secara  nasional,  regional,  dan  lokal,  ada  baiknya  fenomena  kekerasan  terhadap perempuan  secara  internasional  juga  diketahui  dan  dipahami  sebagai  di  bawah  ini.  Legal  Resources  Center untuk  Keadilan  Jender  dan  Hak  AsasiManusia  (LRC-KJHAM)  mencatat  sejak  2016-2018  ada  1.021  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dengan  jumlah  korbannya  mencapai  1.886  perempuan.  Ditambah  lagi  1.408 perempuan  menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Atau bisa  dikatakan  dalam  satu hari  terdapat  satu  hingga  dua perempuan menjadi korban kekerasan. Sementara di 2019, hingga Oktober tercatat 79 kasus. Dari jumlah itu 61 perempuan di antaranya menjadi korban kekerasan seksual.
Ironisnya  masih  banyak  perempuan  korban  kekerasan  yang  tidak  mendapatkan  keadilan.  Pada  kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  misalnya,  banyak  perempuan  tidak  melaporkan  tindak  kekerasan suaminya  karena  memiliki  ketergantungan  ekonomi  terhadap  suaminya  atau  lebih  memikirkan  tentang  masa depan  anak-anaknya.  Sementara  untuk  korban  kekerasan  seksual  bahkan  belum  ada  hukum  khusus  yang mengaturnya.  Witi  Muntari,  Kepala  Operasional  LRC-KJHAM  mengungkapkan,  saat  ini  peraturan perlindungan  perempuan  yang  sudah  ada  misalnya,  Undang-Undang  tentang  KDRT,  perdagangan  manusia, atau perlindungan anak. Namun belum ada yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual.
Ada dua permasalahan yang dicarikan jawabannya melalui penelitian ini yaitu:
Masih cukup tinggi adanya kekerasan terhadap perempuan, baik dilakukan secara fisik maupun batinnya di Wilayah Desa Tuwed
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
Dalam hal menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan, pengurus desa adat cenderung pasif dan  menganggap  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  menjadi  hal  privasi  yang  tidak  perlu dilakukan campur tangan; Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kekerasan perempuan masih rendah.

## 2.  METODE
Metode  pengabdian  yang  dipergunakan  dalam  konteks  ini  adalah,  focus  group  discution,  partisipasi terpibat, dan metode ceramah.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demografi Desa Adat Tuwed
Desa  Tuwed  adalah  sebuah  desa  yang  memiliki  luas  wilayah  907,94  Ha/m2  dengan  jumlah  penduduk 4792  jiwa.  Mata  pencarian  penduduk  disini  sangan  beragam,  mulai  dari  PNS,  Polri,  TNI,  Buruh,  Petani, Peternak,  Pegawai  Swasta  dan  lain-lain.  Desa  Tuwed  memiliki  masyarakat  yang  nilai  kebersamaannya  yang sangat  tinggi.  Hal  ini  terbukti  dengan  beberapa  program  desa  yang  diselenggarakan  oleh  desa.  Dimana masyarakat  Tuwed  sangat  antusias  berbartisipasi  dalam  membantu  melaksanakan  program  desa  yang  sering diselenggarakan. Desa ini juga memiliki 4 Banjar Dinas dan 8 Banjar Adat yang sebelumnya di sebut sebagai Banjar Pakraman. Ke 4 Banjar Dinas tersebut adalah Banjar Puseh, Banjar Taman Sari, Banjar Munduk Bayur, dan Banjar Berawan Tangi.

## Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan Paralegal
Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh  pengacara  yaitu,  memberikan  bantuan  hukum  baik  melalui  jalur  pengadilan  maupun  di  luar  jalur pengadilan,  sebatas  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  menjalankan  aktifitas  keparalegalan.  Karena sifatnya  membantu  penanganan  kasus  atau  perkara,  maka  paralegal  sering  juga  disebut  dengan “ asisten hukum ”. Dalam  praktik  sehari-hari,  peran  paralegal  sangat  penting  untuk  menjadi jembatan  bagi  masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami  individu  maupun  kelompok  masyarakat.  Pengertian  paralegal  dari  berbagai  negara  memiliki  definisi yang beragam. Di dalam sejarah, istilah paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika yang dipopulerkan oleh American Bar Association (ABA) sebuah asosiasi pengacara sukarela di Amerika (mungkin di Indonesia semacam LBH). Untuk definisi paralegal di setiap negara tidak sama, seperti:
Di United Kingdom/Inggris Raya, oleh United Kingdom ’ s National Association of Licensed Paralegals (asosiasi  pengesahan  paralegal  Ingrris  Raya),  paralegal  adalah  seseorang  yang  dididik  dan  dilatih  untuk melakukan yang dalam hal ini masalah hukum.
ABA  (American  Bar  Association),Legal  Assistant/Paralegal  adalah  orang  yang  memenuhi  syarat pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang digunakan atas dirinya oleh seorang hakim, kantor hukum, koperasi, badan pemerintah atau badan yang melakukan hukum substantif di delegasi khusus.
National  Federation  of  Paralegal  Association  (  NFPA  )  Amerika  Serikat,  paralegal  adalah  orang  yang kualifikasi  pendidikan,  pelatihan,  atau  pengalaman  kerja  untuk  melakukan  pekerjaan  substantive  tentang konsep-konsep  atau  gambaran  hukum  secara  umum  dan  tidak  secara  khusus  seperti  yang  dilakukan  seorang hakim, pengadilan atau badan pemerintah dapat diotorisasi oleh administratif, undangundang/pengadilan untuk melakukan pekerjaan itu. Seorang paralegal memerlukan pengakuan, penilaian, analisis dan komunikasi yang
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
relevan dengan konsep fakta-fakta hukum.
Paralegal  adalah,  seseorang  yang  merupakan  perwakilan  komunitas/organisasi  yang  diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan termarjinalkan. Paralegal telah berkembang  sejak  tahun  1970,  perannya  sangat  membantu  masyarakat  kecil  yang  membutuhkan  bantuan hukum.  Seseorang  yang  menjadi  paralegal  tidak  mesti  seorang  sajana  hukum  atau  mengenyam  pendidikan hukum di perguruan tinggi, namun ia harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Di dalam pendidikan khusus ini, paralegal diberikan beberapa pengetahuan dasar serta beberapa ketrampilan dasar. Istilah Paralegal ditujukan kepada seseorang  yang bukan advokat namun  memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil  maupun  hukum  acara  dengan  pengawasan  advokat  atau  organisasi  bantuan  hukum  yang  berperan membantu masyarakat pencari keadilan.
Untuk  membantu  advokat  dalam  pekerjaan  persiapan  sehingga  advokat  dapat  menjalankan  perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum. Dalam hal  ini  penulis  sepakat  karena  Lembaga  Bantuan  Hukum  tempat  bernaungnya  para  legal  dapat  memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat  dapat  dijalankan  pekerjaannya  tentang  pesiapan,  investigasi,  memberikan  konsultasi  pada  kliennya terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan  masalah  tersebut  karena  segala  persiapan  terlebih  dahulu  disiapkan  oleh  para  legal  dan  lebih mudah  selanjutnya  ditangani  oleh  advokat  jadi  tugas  para  legal  membantu  dan  mempersiapkan  bahan  bagi kepentingan  pembelaannya  yang  diperjuangkan  oleh advokat,  untuk  itu peranan  para legal sangat  membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat.
Sebelum  adanya  UU  Bantuan  Hukum,  terdapat  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  83 Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara “ cuma-cuma ” yang selanjutnya  disingkat  dengan  PP  83  Tahun  2008.  Di  dalam  Peraturan  tersebut,  memberikan  pengertian mengenai  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  yaitu  jasa  hukum  yang  di  berikan  advokat  tanpa  menerima pembayaran  honorarium  meliputi  pemberian  konsultasi  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi, membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu. Paralegal berada di garis depan dalam  memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia  dan  demokrasi  yang  umumnya  di  negara  Indonesia  merupakan  persoalan  mendasar  terutama  di kalangan  kaum  miskin  dan  yang  tergolong  tidak  mampu.  UU  Bantuan  Hukum  mengatur  pemberian  bantuan hukum  secara  kelembagaan,  bukan  secara  perorangan,  beda  halnya  dengan  seorang  advokat  atau  organisasi advokat dapat melakukan bantuan hukum selain perorangan juga dapat secara kelembagaan.
Dalam ketentuan UU Bantuan Hukum seorang paralegal, dosen atau mahasiswa hukum senada dengan itu Pasal 1 angka (3) UU Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- undang  ini.  Untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  pemberian  bantuan  hukum  dan bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat maupun UU Bantuan Hukum di butuhkan metoda pendekatan perbandingan  hukum  (comparative  law),  oleh  hanya  dengan  metoda  inilah  akan  dapat  diketahui  adanya persamaan dan perbedaan antara pemberi bantuan hukum serta bantuan hukum. Perbandingan Hukum adalah cabang  ilmu  (hukum)  yang  memperbandingkan  sistem-sistem  hukum  yang  berlaku  di  dalam  sesuatu  atau beberapa masyarakat.
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
Adapun yang di maksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan- perbedaan  serta  persamaan-persamaan  dengan  memberi  penjelasannya  dan  meneliti  bagaimana  berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

## Pemahaman Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan konsep baru, namun pemaknaan mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan dan anak nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau  pemerhati  maslah-masalah  perempuan.  Tindak  kekerasan  adalah  melakukan  kontrol,  kekerasan  dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik, dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang  lain  dalam  mengemukakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  perbuatan  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  termasuk  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan  penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang.
Carwoto mengatakan bahwa, ” Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki- laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga disebut juga kekerasan domestik (domestic violence).  Kekerasan  domestik  atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  disebut  kekerasan  keluarga. Sebenarnya  kedua  istilah  tersebut  mengandung  arti  yang  tidak  sama.  Dari  beberapa  pengertian  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  yang  telah  dikutip  di  atas,  nampaknya  pendapat  Kemala  Candrakirana  yang paling luas karena lingkup kekerasan yang dikemukakannya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran,  termasuk  ancaman  yang  menghasilkan  kesengsaraan  dan  penderitaan  dalam  lingkup  rumah tangga. Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur  dalam  peraturan  perundangundangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Deklarasi Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan “ membuat orang pingsan  atau  tidak  berdaya  disamakan  dengan  menggunakan  kekerasan ”. Deklarasi  Penghapusan  Kekerasan terhadap Perempuan, pada Pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan “ kekerasan terhadap perempuan ” yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di  depan  umum  maupun  dalam kehidupan  pribadi.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan yang berakibat timbulmya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam dalam lingkup rumah tangga. Pengertian kekerasan dalam Pasal 1 butir  1  tersebut  di  atas  sudah jelas  menekankan  pada  perempuan  dalam  rumah  tangga.  Pengertian  kekerasan perempuan  dan  anak  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut  paling  tepat  dipakai  sebagai  pisau  analisis  mengingat lingkupnya paling lengkap. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak mestinya terjadinya di dalam  rumah  tangga,  bisa  saja  kejadiannya  di  luar  rumah  tangga.  Yang  terpenting  baik  pelaku  maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.
Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu masalah serius yang dialami oleh banyak  perempuan  di  Indonesia  meskipun  sulit  mendapatkan  angka  yang  pasti  karena “ sensitifnya ” masalah
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
tersebut. Apalagi jika tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, lebih sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Hal ini menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sampai saat ini  merupakan  silent  pandemic  yang  belum  mendapat  cukup  perhatian  dari  institusi  terkait,  baik  kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

## Peran Pengurus Desa Adat Sebagai Paralegal Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Kekerasan
Keberadaan  tokoh  adat  yang  berfungsi  sebagai  paralegal  dalam  memberikan  bantuan  hukum  pada dasarnya sangat dimungkinkan untuk terus didorong mengingat kualifkasi untuk menjadi paralegal tdak terlalu ketat.  Di  samping  itu,  tata  cara  penyelesaian  sengketa  damai  telah  lama  dan  biasa  dipakai  oleh  masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga. Meskipun demikian dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum masih punya kecenderungan untuk mengatur paralegal yang tergabung dalam OBH Terakreditasi saja.
Khusus untuk paralegal yang berasal dari komunitas adat, standarisasi pelayanan bantuan hukum perlu dilakukan  bersamaan  dengan  bimbingan  dan  pelathan  untuk  pembenahan  dan  pembaharuan  administrasi  dan manajemen lembaga adat yang melakukan mediasi (sepert peradilan adat) agar mekanisme koordinasi dengan lembaga  formal  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastan  hukum  ini  dapat  berjalan  lebih  lancar. Pembenahan  administrasi  peradilan  adat  dapat  digunakan  sebagai  sarana  atau  metode  untuk  menata-ulang administrasi  peradilan  yang  agar  lebih  efektf,  efsien,  transparan,  aksesibel,  bertanggungjawab  serta  dapat dijadikan sebagai  pijakan bagi  munculnya  tokoh-tokoh  adat  yang  memiliki  dedikasi, integritas,  serta  prestasi yang baik sehingga mampu melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, tdak memihak dan berkualitas.
Beberapa  hal  teknis  yang  perlu  dilakukan  lembaga  adat  dalam  rangka  membenahi  administrasi  dan manajemennya adalah:

## Pendokumentasian putusan peradilan adat
Pendokumentasian  nilai-nilai  adat  sekaligus  menyelaraskan  dengan  nilai-nilai  HAM  dan  keadilan universal
Regenerasi pemangku peradilan adat
Pendidikan dan pelatihan masyarakat adat yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan adat.
Semakin kuatnya peran lembaga adat yang dijalankan oleh para tokoh adat akan semakin memudahkan mekanisme  koordinasi  antara  peradilan  adat  dengan  aparat  penegak  hukum  formal  seperti  Kepolisian, Kejaksaan  dan  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  dapat  bergayung  sambut  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan lembaga penegak hukum formal.
Selain itu, perlu dikuatkan juga beberapa kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh Paralegal yang di antranya  adalah:  pertama,  kemampuan  memahami  kondisi  wilayah  dan  kelompok-kelompok  kepentingan dalam  masyarakat;  kedua,  kemampuan  melakukan  penguatan  masyarakat  dalam  memperjuangkan  hak  asasi manusia,  dan  hak-hak  lain  yang  dilindungi  oleh  hukum;  dan  ketiga,  keterampilan  mengadvokasi  masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan hak-haknya.
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
Walaupun UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT telah dikeluarkan, namun di beberapa wilayah seperti Bali misalnya, adat setempat bertentangan dengan Pasal 9 UU KDRT, yang menyatakan bahwa orang dilarang “ menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak di dalam ataupun di luar rumah ”.
Perempuan di beberapa kabupaten di Bali menyerahkan seluruh kepemilikannyua kepada suami ketika menikah  dan  kehilangan  segalanya  ketika  bercerai.  Pemerintah  pusat  perlu  memastikan  bahwa,  adanya konsistensi antara peraturan perundangan tingkat nasional dan daerah dalam hal perlindungan perempuan dari kekerasan  dan  penyiksaan.  Masyarakat  setempat  harus  diberdayakan  untuk  menuntut  perlindungan  dan pelayanan yang memadai.
Peran  paralegal  di  Indonesia  dalam  sejarah  kemunculannya  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Gerakan bantuan hukum - yang kemudian mendorong keberadaan paralegal  di  Indonesia  muncul  sejalan  dengan  berkembangnya  program-program  penyadaran  dan pemberdayaan  bagi  masyarakat  miskin  atau  masyarakat  tertinggal  yang  dijalankan  oleh  lembaga-lembaga swadaya masyarakat di berbagai bidang seperti, bidang sosial, keagamaan, dan kebudayaan/ kesenian. Pada era pertengahan tahun 1970-an. LBH dan beberapa kelompok bantuan hukum lainnya mencoba menggunakan isu hukum sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran masyarakat.
Bentuk dan peran paralegal di Indonesia kemudian berkembang seiring dengan strategi Gerakan Bantuan Hukum  Struktural  (BHS)  yang  menjadikan  bantuan  hukum  sebagai  gerakan  politik  untuk  mengubah ketidakadilan  sosial  dimana  paralegal  mendapat  peran  pengorganisasian  di  berbagai  kelompok  miskin  untuk berbagai isu seperti lingkungan, hukum perempuan, pertanahan dan perburuhan. Dengan demikian, Indonesia memiliki  pengalaman  gerakan  paralegal  yang  cukup  panjang,  seiring  dengan  perjalanan  dan  perkembangan bantuan hukum yang ada dan berkembang selama lebih dari dua dekade di negara ini.

## 4.  SIMPULAN
Ada beberapa simpulan yang dapat dirumuskan, antara lain: Terhadap masih tingginya kasus kekerasan terhadap  perempuan  di  Wilayah  Adat  Desa  Tuwed,  maka  solusi  yang  diberikan  adalah  dengan  cara memberikan  edukasi  kepada  pengurus  desa  adat  Desa  Tuwed  terlebih  dulu,  sebelum  kemudian  memberikan edukasi  pembinaan  kepada  masyarakat  baik  secara  perwakilan  maupun  menyeluruh.  Dengan  demikian pengurus  desa  adat  dan juga  memasyarakat  akan  mengetahui lalu  memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai pengurus  maupun  sebagai anggota  masyarakat.  Ke  depan  kekeraan  terhadap  perempuan  dapat  dikurangi  dan bila perlu agar tidak ada sama sekali di Wilayah Desa Adat Tuwed.
Terhadap  permasalahan  yang  ke  dua  yaitu,  fenomena  kekerasan  terhadap  perempuan  masih  tetap dianggap  sebagai  masalah  keluarga  atau  masalah  privat  yang  hanya  boleh  diketahui  dan  diselesaikan  secara kekeluargaan,  maka  dilakukan  upaya  untuk  menjadikan  pengurus  Desa  Adat  Tuwed  sebagai  Paralegal  yang bersertifikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. A. (1984). Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia . Jakarta: Cendana Press Andiani,  D.  N.  N.  (2007). Pengembangan  Ekowisata  yang  Berbasis  Masyarakat  Menuju  Pariwisata  Berkelanjutan  di  Kelurahan Serangan , Bali . Universitas Udayana Anggreni, L. I. G. A. (2005), Kajian Pengembangan Ekowisata Pesisir Y ang Berkelanjutan di Pemuteran Bali . Universitas Udayana
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
Antara , M., & Parining, N. (1999). Keterkaitan antara Pariwisata dengan Pertanian di Bali: Tinjauan Dengan Model Social Accounting Matrix. Paper disampaikan dalam Seminar Pariwisata Berkelanjutan menurut Perspektif Orang Bali , Puslit Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan menurut Perspektif Orang Bali, Puslit Kebudayaan dan Pariwisata Unud
Arida,  N.  S.  (2008). Problematik  Pengembangan  Ekowisata  di  Banjar  Kiadan,  Desa  Pelaga,  Kecamatan  Petang,  Kabupaten  Badung , Provinsi Bali . Universitas Udayana Boo, E. (1990). Ecotourism: The Potentials and Pitfalls . Washington DC: World Wildlife Fund.
Mitchell, B. (2000). Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Buckley, R. (1994). A Framework for Ecotourism’. Annals of Tourism Research 21 (3):661-9.
Butler, R. W. (1980). The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution: implications for the Management of resources. The Canadian Geographer 24(1): 5-16.
Butler,  R.  W.  (1997). Alternative  Tourism:  the  Thin  Edge  of  the  Wedge.  Dalam  V alene  L.  Smith  And  William  R.  Eadington  (eds). Tourism Alternatives: Potentials Problems Development Tourism . Philadelpia: University of Pennsy ’. vania Press. Pp. 31-46. Covarrubias, M. (1973), Island of Bali , Kopf, New York Damanik, J., & Weber, H. F. (2006) Perencanaan Ekowisata – dari teori ke aplikasi . Yogyakarta: Andi Offset Gunawan,  D.  (2001). Aspek  Y uridis  Peranan  Audit  Lingkungan  dalam  Pembangunan  Berkelanjutan ,  dalam  Hukum  dan  Lingkungan Hidup di Indonesia 75 tahun.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta: Erlangga Pide, A. S. M. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang , Jakarta: Prenamedia Grup Salim, E. (1993). Pembangunan Berwawasan Lingkungan . Jakarta: LP3ES Samosir, D. (2013), Hukum Adat Indonesia . CV. Bandung: Nuansa Aulia Silalahi, D.  (1996). Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung Soemantri, K. H. (2018). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Jakarta Yakin. A. (1997). Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan . Jakarta:Akademika Presindo