## PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
oleh: Mezhi Nur Aslia Ai Marliah 

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut kita semua dituntut untuk mematuhinya agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah dan dapat melibatkan pejabat. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, penulisan bersifat deskritif analitis. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
A . PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi, semakin meningkatnya kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi, 1) tindak pidana korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai dengan kelas bawah, serta dapat melibatkan para pejabat. Pejabat tidak saja terbatas wewenang dan kekuasaannya tetapi saling membutuhkan dan harus adanya kerjasama. Adakalanya keteraturan dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaan yang diatur oleh hukum itu terganggu apabila ada pejabat yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya. Dalam hal demikian maka terjadi pelanggaran atau
penyalahgunaan
kekuasaan. 2) Toleransi dan sikap acuh tak acuh mempermudah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan . 3) Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam jabatan yang dimilikinya dapat disebut dengan tindak pidana jabatan, pejabat pemerintah maupun pejabat swasta yang
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1) A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.
1
2) Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 41
3) Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Op.Cit , hlm 42.
menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus, 4) kekuasaan yang dimiliki karena jabatan dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. 5)
Pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan di tanah air karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Tindak pidana korupsi terlihat begitu besar dan diluar kontrol pemerintah. Memberantas tindak pidana korupsi adalah tugas berat namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan . 6) Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dengan dibuatnya Undang-Undang tersebut, dimana salah satu materinya adalah sanksi yang tegas dan berat yang tujuannya antara lain membuat masyarakat takut untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, sedangkan bagi pelaku jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut masyarakat dituntut untuk mematuhinya agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua dapat mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah. Tindak pidana korupsi juga tidak mengenal profesi.
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan Perkembangan hidup manusia yang selalu berubah, maka demikian juga dengan kejahatan yang mengalami perkembangan dengan berbagai macam tindak pidana. Maka, pengetahuan hukum sangat diperlukan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali terhadap pejabat-pejabat Negara baik ditingkat kota maupun ditingkat daerah dengan demikian keberadaan hukum pidana ditengah-tengah masyarakat harus ditaati dan dipatuhi. Hukum menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan . 7) Pada pokoknya semua hukum mengatur tingkah- tingkah dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat, sedangkan masyarakat
4) Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya), Alumni, Bandung, 2007, hlm 2.
5) Ibid, hlm 3.
6) Ibid , hlm 4.
7) Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.
itu terdiri dari manusia. Maka kepentingan masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum. 8) Spesifikasi hukum yang membahas jika terjadinya perbuatan yang timbul di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan Negara, adalah hukum pidana. Simons membuat suatu rumusan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara, atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan penuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. 9)
Menurut bentuknya, hukum dibedakan antara hukum tertulis yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai Undang-Undang dan hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan). 10) Untuk dapat mengenal hukum harus mengenal ciri-ciri hukum yaitu : 11)
1. Adanya perintah dan / atau larangan
2. Perintah dan / atau larangan itu harus patuh dan ditaati setiap orang.
Negara menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjatukan dan menjalankan sanksi. Penjatuhan sanksi dalam tindak pidana memiliki perbedaan antara perbuatan pidana satu dengan perbuatan pidana yang lainnya, dalam kejahatan berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat, yakni diantaranya tindak pidana korupsi.
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberi direksi untuk menghukum berat para pelaku tindak pidana korupsi, bahkan secara kasuistis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut hukuman mati, bilamana perbuatannya memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang meluas, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan digolongkan menjadi kejahatan luar biasa. Dalam hal kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi dapat kita jumpai beberapa bentuk pelanggaran yang salah satunya dilakukan oleh pejabat-pejabat baik ditingkat kota maupun daerah, seorang pejabat seharusnya memberikan contoh
8) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm 2. 9) S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni A.HEM- PETEHAEM, Jakarta, 1982, hlm 15.
10) C. S. T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta,1989. hlm 72.
11) Ibid, hlm 39
yang baik kepada masyarakat demi kemajuan Negara, akan tetapi seorang pejabat yang memiliki wewenang menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana salah satunya tindak pidana korupsi demi memenuhi kepentingan pribadinya maupun golongannya.
Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terhadap kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Perekonomian Negara yang dimaksud adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 12) Oleh sebab itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, selain pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa yakni diantaranya telah dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi harus sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, dengan demikian dapat menekan sekecil-kecilnya tindak pidana korupsi yang disebabkan atas penyalahgunaan wewenang dalam jabatan di Indonesia.
Dalam hal perkembangan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang memiliki jabatan melekat dengan kekuasaan, untuk itu diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi tindak pidana korupsi dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat untuk saling bahu membahu serta perlu dilakukan pendekatan untuk perubahan dengan cara kriminologi, sosiologi, dan yuridis formal. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan hukum pidana yang mana dalam hal ini ada keterpaduan antara politik kriminal dengan upaya penanggungalan tindak pidana melalui sarana penal maupun non-penal.
Jumlah tindak pidana korupsi yang tidak sedikit, maka diperlukannya upaya perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang ada di masyarakat khususnya di dalam suatu ruang lingkup masyarakat, agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan kepentingan. Huntington mengemukakan pendapat yakni korupsi adalah perilaku menyimpang dari public official atau para pegawai dari norma- norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 13) Upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi seluruh masyarkat, berdasarkan Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa masyarakat berperan serta untuk upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerjasama antara aparat pemerintah dan lembaga masyarakat yang bergerak untuk
12) A. Djoko Sumaryanto, Op.Cit, hlm 10.
13) Chaerudin, (et.al), Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 2.
berpartisipasi agar kerjasama tersebut tepat sasaran, menyeluruh, terencana dan berkesinambungan.
B . PEMBAHASAN
Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, akan diberikan kepada setiap orang yang melawan hukum atau melanggar aturan baik sanksi pidana, sosial, maupun sanksi administrasi secara umum sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah Pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan.
Pelaku tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri dan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistemik, terorganisir serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan memiliki peranan penting dalam tatanan suatu mayarakat. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih. Sistem pemidanaan secara umum berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus, mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi, sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya memiiki kekhususan apabila dibandingkan dengan hukum pidana umum. Pidana pokok yang ada dalam hukum pidana dijatuhkan secara bersamaan dan dapat dibedakan dalam penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan fakultatif. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus. Pada tindak pidana korupsi maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum dalam KUHP 15 tahun. Dalam KUHP tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhkan pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Dadang Iskandar dan Abdul Manaf terkait atas kasus dugaan tidak pidana korupsi fakta hukum menunjukan bahwa Dadang dan Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan hakim terhadap Dadang Iskandar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta putusan hakim terhadap Abdul Manaf selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa Selain itu penerapan sanksi pidana penjara, pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan sanksi pidana denda dirasa kurang efektif menjerat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak sesuai dengan upaya pemerintah dalam pengembalian keuangan Negara dan juga upaya pemiskinan para koruptor sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila dari melihat tujuan pemidaan yaitu untuk memberikan efek jera terhadap
pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan penerapan sanksi yang lebih berat. Berat dan ringannya sanksi yang diberikan hanya dapat dijalani oleh pihak yang menjalani sanksi tersebut. Penerapan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dapat membuat efek jera dengan syarat sanksi yang diberikan terhadap pelaku benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak sepenuhnya dilakukan karena masih ada perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Secara subtansial Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang- undangan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dan secara struktur juga memiliki banyak instansi yang seharusnya dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi. Indonesia yang termasuk didalamnya penegak hukum telah berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk perundang-undangan baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dari kedua Undang-Undang ini tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tanpa adanya upaya untuk merubah persepsi dan perilaku mengenai tindak pidana korupsi maka upaya apapun tidak dapat mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi, pemerintah atau penegak hukum dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial kontrolnya untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Tindak pidana korupsi dapat ditegakkan melalui upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh penegak hukum ada 2 (dua) pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu :
1. Upaya preventif, penggunaan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tindakan preventif lain yang cukup strategis dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain:
a . Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan.
b . Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel.
c . Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.
d . Memperkuat komitmen anti korupsi, (termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan secara edukatif) terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha dan aparatur pemerintahan/negara.
e . Reformasi Birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh Dadang Iskandar dan Abdul Manap dapat juga dilakukan dengan pendekatan preventif yang disalurkan melalui ketentuan- ketentuan hukum tata usaha Negara, hukum tata usaha Negara akan berfungsi mengatur dan mengarahkan mekanisme tata usaha Negara agar dapat mengurangi dan mencegah berbagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.
2. Upaya represif, pendekatan ini disalurkan melalui bekerjanya ketentuan- ketentuan hukum pidana. Penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaanya dilakukan secaa efektif demi tercapainya tujuan dari teori pemidanaan.
C . PENUTUP
Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, akan diberikan kepada setiap orang yang melawan hukum atau melanggar aturan baik sanksi pidana, sosial, maupun sanksi administrasi secara umum sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pemidanaan secara umum berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi, sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya memiiki kekhususan apabila dibandingkan dengan hukum pidana umum, sebagai berikut : Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana pokok secara serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi selain itu penerapan sanksi pidana penjara, pidana tambahan yaitu penerapan sanksi pidana denda dirasa kurang efektif menjerat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial kontrolnya untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan hukum yaitu : Upaya preventif, dan Upaya represif. Dalam penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi, seharusnya hukuman yang diberikan lebih memberatkan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan sehingga nantinya akan memberikan efek jera dan dalam pelaksanaan penerapan sanksi. Pemerintah atau penegak hukum harus melakukan sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara nasional kepada seluruh lapisan masyarakat, karena diperlukannya dukungan masyarakat luas dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2009. Chaerudin, (et.al), Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008. C.S. T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta,1989 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya), Alumni, Bandung, 2007. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000
S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni A.HEM-PETEHAEM, Jakarta, 1982. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Eresco, Bandung, 1986.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.