## Legalitas
Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
* Iman Hidayat dan M. Chairul Idrah Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Telp / Faks: 0741-667084
* Corrspondence email : Iman.hidayat@unbari.ac.id
Abstract. This  research  discusses  customary  sanctions  against  perpetrators  of  criminal  acts  of  adultery  in  Tangkit  Village, Sungai  Gelam  District,  Muaro  Jambi  Regency.  The  formulation  of  the  problem  of  this  research  is  how  the  existence  of customary sanctions in the criminal act of adultery through customary law in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency, what are the obstacles faced in resolving the criminal act of adultery through customary law in Tangkit Village, Sungai  Gelam  Subdistrict,  Muaro  Jambi  Regency  and  what  efforts  are  made  to  overcome  the  obstacles  to  the  criminal  act  of adultery  through  customary  law  in  Tangkit  Village,  Sungai  Gelam  Subdistrict,  Muaro  Jambi  Regency.  To  analyse  these problems,  the  approach  used  in  research  on  customary  sanctions  against  perpetrators  of  adultery  in  Tangkit  Village,  Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency as one of the sources of law is empirical, namely an approach to the problem studied by looking  at  the  provisions  contained  in  the  applicable  laws  and  regulations  and  then  whether  the  regulations  are  applied properly  or  not  in  the  implementation  of  law  enforcement.  To  examine  the  three  existing  problems,  the  theory  of  criminal sanctions is used. The results of this study indicate that the form of settlement of adultery cases in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency is carried out in a way, namely: expulsion from the village / village but previously a village wash  was  held  first,  namely  giving  one  buffalo,  100  bushels  of  rice,  50  coconuts  and  selemak  semanis.  Then  the  perpetrator apologised for his actions and signed the peace agreement on a stamp duty of RP. 6,000.00 (Surat Setih) in 8 (eight) copies to be forwarded to the Regent, local police, sub-district head, village head, customary chief, relatives and the person concerned. The customary decision must be implemented by the perpetrator with a maximum grace period of 3 months to implement it. When the sanctions have been imposed by the customary institution for adultery, but the perpetrator is unable to fulfil them, the customary institution  obliges  the  extended  family  of  each  party  to  participate  in  the  customary  settlement.  Problems  encountered  in  the settlement of adultery cases in Tangkit Village, Sungai Gelam Sub-District, Muaro Jambi Regency, namely: There is a difference of  opinion  between  the  enforcement  of  customary  punishment  between  the  youth  and  the  tengganai  elders  and  adultery  cases that are resolved by national criminal law, the legal process takes a long time and is expensive, causing a lot of suffering to the perpetrator. Efforts to overcome the problems that occurred included a personal approach from the youth and tengganai elders to continue to apply customary criminal law as the original law of the Indonesian people, by means of all parties deliberating in a  traditional  meeting  to  weigh  the  advantages  and  disadvantages  of  national  criminal  law  and  customary  criminal  law  and finally in a traditional meeting decided to use customary criminal law in resolving this adultery case because the legal process was not long and the costs were also affordable and the approach of the customary institution of Tangkit Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. to the community to provide socialisation and education on the basis of Jambi Customary Law, namely  Induk  Undan  Nan  Lima,  Pucuk  undang  nan  eight  and  Anak  undang  nan  twelve  so  that  people  know  that  customary criminal law still exists, applies, and has permanent legal force. The suggestion is that the Muaro Jambi Regency Government should  provide  and  require  every  community  to  attend  religious  activities  such  as  recitation  and  regular  lectures  so  that  the piety and faith of the community is strengthened rather than lust alone in order to avoid deviant behaviour and the customary institutions of Muaro Jambi Regency should be able to provide socialisation and counseling on the basis of Jambi Customary Law, namely Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan eight and Anak undang nan twelve that customary criminal law can resolve adultery cases quickly, the legal process is not long, and the costs are affordable.
Keywords : Customary Sanctions, Adultery Offenders, Muaro Jambi
Abstrak. Penelitian  ini  membahas  tentang  sanksi  adat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana keberadaan sanksi adat dalam tindak pidana  perzinaan  melalui  hukum  adat  di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi,  apa  saja  kendala yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  perzinaan  melalui  hukum  adat  di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menganalisis permasalahan tersebut pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tentang sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ini sebagai salah satu sumber hukumnya adalah bersifat empiris yaitu suatu pendekatan masalah yang  diteliti  dengan  mencermati  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan kemudian apakah peraturan itu diterapkan dengan baik atau tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum. Untuk mengkaji ketiga permasalahan  yang  ada  digunakan  teori  sanksi  pidana.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bentuk  penyelesaian  terhadap  kasus perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  dilakukan  dengan  cara  yaitu  :  pengusiran  dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
tersebut di atas materai RP. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati,  Kepolisian setempat, Camat,  Kepala  Desa,  Ketua  Adat,  Sanak  famili  dan  yang  bersangkutan.  Keputusan  adat    harus  dilaksanakan  kepada  pelaku dengan  diberikan  tenggang  waktu  paling  lama  3  bulan  untuk  melaksanakannya.Terhadap  sanksi-sanksi  hukuman  yang  telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada  keluarga  besar  masing-masing  pihak  turut  serta  menyelesaikan  adat.  Permasalahan  yang  ditemui  dalam  penyelesaian terhadap  kasus  perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  yaitu  :  terjadinya  adanya perbedaan  pendapat  antara  pemberlakuan  pidana  adat  antara  pemuda-pemuda  dengan  tua-tua  tengganai  dan  kasus-kasus perzinaan  yang  diselesaikan  dengan  hukum  pidana  nasional  proses  hukumnya  menghabiskan  waktu  yang  lama  dan  biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku. Upaya mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain dengan cara  diadakan  pendekatan  secara  pribadi  dari  pihak  pemuda-pemuda  dengan  tua-tua  tengganai  untuk  tetap  memberlakukan hukum  pidana  adat  sebagai    hukum  asli  bangsa  Indonesia,  dengan  cara    semua  pihak  bermusyawarah  dalam  rapat  adat  untuk menimbang  kelebihan  dan  kekurangan  hukum  pidana  nasional  dan  hukum  pidana  adat  dan  akhirnya  dalam  rapat  adat memutuskan untuk memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan ini karena proses hukumnya tidak lama dan  biayanya  juga  terjangkau  dan  pendekatan  lembaga  adat  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi kepada  masyarakat    untuk  memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan  dasar  Hukum  Adat  Jambi  yaitu  Induk  Undan  Nan  Lima, Pucuk  undang  nan  delapan  dan  Anak  undang  nan  dua  belas  agar  masyarakat  tahu  bahwa  hukum  pidana  adat  masih  eksis, berlaku,  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Sarannya  yaitu  seharusnya  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi memberikan dan mewajibkan setiap masyarakatnya  ikut hadir dalam kegiatan keagamaan seperti  pengajian dan ceramah rutin agar ketakwaan dan keimanan masyarakat diperkuat dari pada hawa nafsu semata agar terhindar dari perilaku menyimpang dan seharusnya pihak lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas bahwa dengan hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus perzinaan dengan cepat, proses hukumnya tidak lama,dan biaya terjangkau.
Kata Kunci : Sanksi Adat, Pelaku Perzinaan, Muaro Jambi

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  demikian  bunyi  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  tentang  Bentuk  dan Kedaulatan,  Pasal  1  berbunyi  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik  dimana kedaulatannya  berada  ditangan  rakyat,  serta  semua  aspek  diatur  oleh  hukum  yang  berlaku,  sedangkan  ayat  (3) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001.
Di seluruh dunia dewasa ini setiap negara mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri yang diperlukan di dalam lingkungan  batas-batas  wilayahnya  dan  tidak  ada  sesuatu  bangsa  yang  tidak  mempunyai  tata  hukum  nasionalnya sendiri.
Dari berbagai tata hukum nasional itu tidak semuanya menunjukkan bentuknya yang khusus secara tersendiri. Diantara  tata  hukum  negara-negara  yang  ada  di  dunia  ini  ada  yang  mengikuti  bentuk  hukum  dari  bangsa  lain, sehingga dari sekian banyak jumlah tata hukum nasional yang ada di dunia, dapat diadakan pengelompokkan tentang bentuk-bentuknya.
Diantara bentuk-bentuk hukum itu, ada suatu bentuk hukum  yang  dikenal dengan nama “hukum adat”,  yang merupakan hukum masyarakat yang timbul langsung dari kesadaran rakyat sebagai pancaran nilai-nilai dasar budaya rakyat Indonesia  yang hidup mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang Indonesia, baik yang diucapkan secara sadar atau tidak.
Adat  merupakan  pencerminan  kepribadian  bangsa  serta  negara  dan  salah  satu  penjelmaan  dari  jiwa  bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Suatu hukum kebiasaan dan adat istiadat dilaksanakan secara turun temurun oleh  masyarakat  hingga  menjadi  hukum  kodifisi  yang  mengatur  peri  kehidupan  masyarakat  terhadap  masyarakat lainnya, bila dilanggar ada sanksinya (akibat hukuman terhadap peraturan tersebut).
Hukum adat adalah hukum  yang tidak tertulis, tidak diundang-undangkan oleh penguasa, tetapi ia  hidup dan berkembang  dalam  masyarakat  sebagai  keyakinan  yang  ditimbulkan  oleh  masyarakat  dan  dipakai  oleh  masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan nilai-nilai hukum yang berlaku.
Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang- Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati ketentuan- ketentuan  masyarakat  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” . Menurut  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yaitu  kewenangan  desa  adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat  yang berlaku di desa adat dalam wilayah  yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
e. Penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  desa  adat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
f. Pemeliharaan  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  desa  adat  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  di desa adat; dan
g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.
Di  dalam  KUHP,  tindak  pidana  perzinaan  termasuk  di  dalam  Bab  XII  yaitu  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan  yang  diatur  dalam  Pasal  284  KUHP.  Adapun  teks  lengkap  Pasal  284  tentang  tindak  pidana  perzinaan adalah sebagai berikut :
(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
1.a.  Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;
b.  Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
2.a.  Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami; b.  Perempuan  yang  tidak  bersuami  yang  turut  melakukan  perbuatan  itu,  sedang  diketahuinya,  bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Penuntutan  hanya  dilakukan  atas  pengaduan  suami/isteri  yang  tercemar,  dan  jika  pada  suami/isteri  itu berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
(3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.”
Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian,  kerukunan,  yang  didasari  pada  rasa  keadilan  dan  mufakat  yang  melekat  pada  masyarakat  setempat.  Di dalam  menyelesaikan  perkara,  para  lembaga  adat,  tua  tengganai,  nenek  mamak,  alim  ulama,  cerdik  pandai  atau pemuka  masyarakat  bebas  untuk  mengemukakan  pendapat  guna  untuk  mencari  kata  sepakat  dalam  menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Perzinaan menurut hukum adat disetiap desa merupakan suatu kesalahan besar, tetapi dalam penyelesaiannya dapat  dilakukan  dengan  hukum  yang  ringan  dan  sangat  sederhana  sekali  bila  dibandingkan  dengan  penyelesaian menurut hukum pidana. Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing yang didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.
Kabupaten  Muaro  Jambi  merupakan  salah  satu  dari  kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Jambi,  yang  kaya  akan peninggalan-peninggalan  adat  serta  adat  istiadat  yang  sampai  saat  ini  masih  terpelihara  dalam  tatanan  masyarakat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun masyarakat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  memiliki  tatanan  dan  nilai adat istiadat  yang  tinggi,  namun  tidak  menutup kemungkinan  di  dalam  kegiatan  kehidupan  sehari-hari  terkadang  masih  ditemui  adanya  perselisihan  atau  konflik yang  terjadi  antar  warga  masyarakat.  Seperti  yang  penulis  dapatkan  dalam  penelitian  di  Kabupaten  Muaro  Jambi, telah  terjadi  adanya  tindak  pidana  perzinaan  memicu  perhatian  seluruh  masyarakat  di  Kabupaten  Muaro  Jambi hingga melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk menyelesaikannya.
Pelaku  perzinaan  dapat  diganjar  dengan  hukuman  sembilan  bulan  dan  dilihat  faktor-faktor  dari  segi  motif rencana maupun faktor-faktor lain yang harus diproses berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan si korban maupun saksi dan tanda-tanda lain yang dapat mendukung dan memperkuat peristiwa tersebut.
Pada  dasarnya  kasus-kasus  hukum  pidana  adat  yang  sifatnya  ringan  dapat  diselesaikan  melalui  permohonan maaf  dari  pelaku  kepada  korbannya  sedangkan  kasus-kasus  hukum  pidana  adat  yang  sifatnya  berat  diselesaikan dengan cara mengasingkan/mengusir pelaku dari desa tersebut.
Berdasarkan  penelitian  pendahuluan  penulis  di  Lembaga  Adat  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam Kabupaten Muaro Jambi, 3 tahun terakhir ini terdapat 3 kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yaitu tahun 2020 ada 1 kasus, tahun 2021 ada 1 kasus dan tahun 2022 ada 1 kasus.
Menurut  penelitian  penulis  bahwa  terdapat  3  kasus  yang  dilaporkan  ke  lembaga  adat  dan  menurut  beberapa pihak  kemungkinan  besar  masih  terdapat  peristiwa  yang  belum  dilaporkan,  hal  ini  tentu  merisaukan  masyarakat mengingat bahwa  masyarakat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah  masyarakat agamis yang mendasarkan seluruh tindakan berdasarkan adat “bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  penulis  merasa  tertarik  untuk  mengangkat  masalah  ini  dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan ilmiah berupa skripsi dengan memilih judul “ Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”.
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

## Rumusan Masalah
Yang menjadi permasalahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana  keberadaan  sanksi  adat  dalam  tindak  pidana  perzinaan  melalui  hukum  adat  di  Desa  Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Apa  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tindak  pidana  perzinaan  melalui  hukum  adat  di  Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

## PEMBAHASAN
1. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Melalui Hukum Adat Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Hukum  adat  Indonesia  tidak  mengenal  perbedaan  antara  hukum  pidana  dan  hukum  perdata  terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat.  Oleh  karena  itu,  orang  yang  melanggar  adat  harus  diberikan  reaksi  adat  dengan  maksud  memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat.Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material.
Ganti kerugian immaterial berwujud pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial berwujud mengadakan selamatan dengan menyembelih binatang untuk menghilangkan  noda  masyarakat  akibat  pelanggaran  adat.Ganti  kerugian  material  berwujud  pembayaran  uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan.
Reaksi adat tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada si pelanggar adat. Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  pemulihan  keseimbangan  masyarakat  yang  telah  digoncangkan  merupakan tanggungjawab pelanggar adat baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.
Reaksi  adat  yang  merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pelanggar  tersebut  dapat  disesuaikan  dan diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada zaman modern seperti sekarang ini.
Penyelesaian  secara  damai  ini  dipandang  perlu  untuk  menghilangkan  rasa  dendam  satu  sama  lain,  di samping untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain. Perdamaian adat adalah yang memutuskan atau menyelesaikan  sesuatu    perkara  kesalahan  adat.  Hukum  adat  tidak  mengenal  instansi  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan penjara.Perdamaian tersebut diselesaikan oleh lembaga adat dengan tidak membedakan asal usul seseorang, agama, jenis kelamin, maupun sukunya.
Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :
Banyak  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  diselesaikan  secara  non  penal  (hukum adat).Mengingat penyelesaian secara adat oleh lembaga adat ini adalah untuk mencari kebenaran berbeda dengan penyelesaian  secara  pidana  yang  lebih  banyak  bersifat  mencari  kesalahan  seseorang.Penyelesaian  yang  berlaku dikalangan  masyarakat  yang  berupa  penyelesaian  perkara  tidak  dimuka  hakim  pengadilan  negeri  adalah penyelesaian yang bersifat perdamaian.
Perdamaian di atas sudah merupakan adat kebiasaan bagi bangsa Indonesia kalau terjadi perselisihan satu sama  lain  atau  antara  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok  yang  lain.  Biasanya  yang  dibicarakan  pada perdamaian  adat  itu  antara  lain  adalah  persyaratan  yang  bagaimana  yang  seharusnya  dipenuhi  oleh  pihak  yang merugikan  untuk  berdamai  dengan  pihak  yang  dirugikan,  misalnya  berapa  besar  biaya/denda  adat  yang  harus dibayar  dan  dipenuhi,  berapa  banyaknya  biaya  obat,  biaya  penguburan,  biaya  upacara  adat  yang  diperlukan, berapa besar biaya ganti rugi yang diminta dan selanjutnya dibuatlah persetujuan secara tertulis bermaterai yang ditandatangani  kedua  belah  pihak  dan  para  saksi  tua-tua  adat  dan  adakalanyajuga  disaksikan  oleh  para  pejabat pemerintah.
Dengan  demikian  lembaga  adat  atas  dasar  perdamaian  sebagaimana  dikehendaki  oleh  undang-undang harus dilaksanakan dimuka pengadilan negeri atau pengadilan lainnya .
Lembaga  ini  kadangkala  tidak  saja  berlaku  di  masyarakat  awam  di  desa-desa  tetapi  juga  berlaku  di kalangan  masyarakat  yang  sudah  maju  di  kota-kota.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  asas  kekeluargaan  dan kerukunan di dalam pergaulan hidup masih tetap merupakan kepribadian bangsa yang lebih suka hidup rukun dan damai dari pada perkara di muka pengadilan yang dapat berakibat perselisihan berkepanjangan.
Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor  kecamatan,  keputusan  atau  penyelesaian  diambil  atas  dasar  musyawarah  dan  mufakat  secara  bulat  oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk dan masyarakatnya. Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga  adat  yang  bermusyawarah  di  balai  adat,  balai  desa  atau  juga  di  kantor  kecamatan,  keputusan  atau
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
penyelesaian  diambil  atas  dasar  musyawarah  dan  mufakat  secara  bulat  oleh  fungsionaris  adat  yang  mengetahui betul keadaan penduduk warga masyarakatnya.
Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :
Apabila  dalam  masyarakat  melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum  adat  maka  lembaga  adat  akan  bersidang dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa dengan cara menerapkan prosedur adat istiadat dan hukum adat  yang  berlaku  dalam  wilayah  kekuasaan  fungsionaris  adat  tersebut  sesuai  dengan  jenjang  dan  tugas wewenangnya masing-masing.Biasanya putusan lembaga adat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat,  sehingga  memenuhi  rasa  keadilan  warganya  secara  umum.  Dengan  demikian  keadilan  dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tercapai.
Selanjutnya, menurut Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :
Dalam perdamaian adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata, yang penting pelanggaran- pelanggaran  yang  terjadi  terhadap  adat  dan  menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  masyarakat  harus  segera dipulihkan.Tempat  bersidang  biasanya  di  balai  desa,  balai  adat  atau  di  rumah  kepala  desa  dan  biasanya persidangan  itu  dihadiri  oleh  kepala  desa,  cerdik  pandai  desa,  orang  yang  berpengaruh  di  desa,  pegawai syarak (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat.
Lazimnya  waktu  bersidang  tidak  tertentu  tergantung  keadaan  dan  keperluan,  adakalanya  dilakukan dengan cara bertahap, misalnya pada tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua tengganai dari kedua belah pihak  yang berselisih saja. Dalam tahap pertama ini merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara, kemudian bersidang lagi untuk tahap kedua  yang  merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dan seluruh kerabat selingkungan masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa.
Biasanya  dilaksanakan  dengan  mengadakan  upacara  adat  lengkap  beserta  pembacaan  hasil  keputusan rapat  dengan  mewajibkan  kepada  yang  bersalah  untuk  membayar  biaya  atau  denda-denda  adat  tertentu  serta kewajiban  pemenuhan  adat  seperti  mengadakan  selamatan,  membersihkan  kembali  nama  baik  kerabat, membersihkan desa, meminta maaf kepada pihak tertentu dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan lembaga adat maka seperti halnya Pengadilan Negeri  juga  dikenal  adanya  tingkatan-tingkatan  dalam  berperkara.  Dengan  demikian,  semua  jenjang penyelesaian  perkara  adat  ini  harus  dilalui  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara,  dari  tingkat  yang  paling  rendah sampai  tingkat  yang  paling  tinggi  sesuai  dengan  kewenangan  memutuskan  suatu  perkara  apabila  ketentuan  ini dilanggar maka pihak yang berperkara dapat dikenakan sanksi.
Dalam  rangka  mendapatkan  pimpinan  adat  yang  diinginkan,  diadakan  pemilihan  yang  diatur  dengan syarat-syarat  tertentu.Untuk  sekedar  kejelasan  tentang  sebuah  pimpinan  dalam  masyarakat  hukum  adat  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tengganai
Tengganai adalah saudara laki-laki  dari suami isteri dan dalam hal ini terbagi dua yaitu :
- Tengganai dalam atau perbuseso : yaitu saudara laki-laki dari pihak isteri.
- Tegganai luar atau perbuali : yaitu Saudara laki-laki dari pihak suami. Tengganai berhak dan berkewajiban menyusun yang silang menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh segala hal yang terjadi dalam suatu keluarga yang dipimpinnya.
2. Tuo Tengganai
Tuo  Tengganai  adalah  orang  tua-tua  dari  sekumpulan  tengganai-tengganai  dari  mata  keluraga  atau  kalbu dalam kampung/dusun/desa /kelurahan.
3. Nenek Mamak
Nenek mamak adalah gabungan dari tuo-tuo tengganai dalam suatu wilayah  dengan kata lain bahwa nenek mamak adalah gabungan tuo-tuo tengganai yang terdapat dalam suatu kampung/dusun/ kelurahan. Khusus di Kabupaten Daerah Tingkat II Muaro Jambi terutama di wilayah pantai mereka ini disebut “Datuk”. Dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat semua keputusannya selalu dilandasi oleh musyawarah untuk mufakat.
Di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi,  perdamaian  adatnya  terdiri  dari tiga tingkatan yang biasanya disebut seko tigo takak atau lumbago tigo jinjing, yang terdiri dari : 1. Kerapatan tenganai
Kerapatan  tengganai  ini  merupakan  lembaga  adat  yang  terendah  sekali  dan  berada  ditiap-tiap  RT, jika  ada  silang  sengketa  yang  berhubungan  dengan  orang  yang  berdomisili  pada  suatu  RT  tertentu,  maka perkara  itu  harus  diselesaikan  pada  kerapatan  tengganai  yang  ada  di  RT  tersebut.  Biasanya  kerapatan tengganai ini menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat yang bersifat ringan (sumbang kecil).
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Orang  yang  mengajukan  perkara  pada  kerapatan  tengganai  harus  mengemukakan  gugatannya  baik secara  tertulis  maupun  secara  lisan  kepada  salah  seorang  tengganai  yang  menjadi  anggota  dari  kerapatan tengganai  itu,  di  samping  gugatan  orang  tersebut  harus  pula  membayar  uang  siding  perkara  yang  disebut sirih sekapur pinang selayang  yang besarnya tergantung dari perkara yang disidangkan dan undangan yang hadir.
Kerapatan tengganai ini dilengkapi pula oleh anggota lainnya  yang diangkat  menurut  mufakat dari tengganai-tengganai tadi untuk  menjadi anggota kerapatan tengganai  yaitu orang tua  yang  menguasai adat, cerdik pandai (orang muda yang berpengetahuan dan menguasai adat serta pegawai syarak/guru agama).
Apabila  kerapatan  tengganai  telah  memberikan  putusan  maka  pihak-pihak  berperkara  harus menyatakan dalam  masa 3 hari menerima atau tidak.Jika ada yang menolak keputusan kerapatan tengganai maka mereka harus melakukan banding pada kerapatan nenek mamak.
Manakala  orang  yang  telah  mendapat  putusan  perkara  pada  kerapatan  tengganai  tidak mengacuhkannya (baik menolak atau menerima) maka terhadap yang bersangkutan dikenakan salah satu dari dua hukuman, yaitu :
1. Keluar  dari  wajah  nan  duo,  artinya  yang  bersangkutan  tidak  boleh  lagi  diurus  oleh  siapapun  dalam masalah adat dan syarak.
2. Dibuang jauh digantung tinggi, artinya dikucilkan dari pergaulan masyarakat atau diusir.
2. Kerapatan nenek mamak
Kerapatan  nenek  mamak  ini  adalah  sebuah  lembaga  adat  yang  berada  pada  RW,  kerapatan  nenek  mamak merupakan  sebuah  peradilan  adat  tingkat  II  atau  merupakan  tingkat  banding  dari  keputusan  kerapatan tengganai.  Jumlah  dari  anggota  kerapatan  nenek  mamak  adalah  sebanyak  jumlah  RT  yang  ada  dalam  RW ditambah dengan orang tua, cerdik pandai dan pegawai syarak.
Orang  yang  diangkat  oleh  musyawarah  tersebut  menjadi  nenek  mamak  sebanyak  seorang  setiap  RT,  yang menjadi ketua dari kerapatan nenek mamak adalah nenek mamak yang tertua.
3. Kerapatan desa/kelurahan
Seko  tigo  takah  lumbago  tigo  jinjingyang  tertinggi  adalah  kerapatan  desa/kelurahan.  Kerapatan desa/kelurahan  ini  mengadili  perkara  yang  telah  diputuskan  kerapatan  nenek  mamak  tetapi  tidak  dapat diterima  oleh  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak.  Berdasarkan  penelitian  penulis  biasanya  kerapatan desa/kelurahan  ini  memutuskan  perkara-perkara  yang  besar  (sumbang  besar)  misalnya  perkara  perzinaan, penghinaan, perkosaan, pembunuhan, sengketa tanah/tanpa batas dan lain-lain.
Dalam  memutuskan  perkara  kerapatan  desa/kelurahan  ini  hanya  mempedomani  hukum  adat  yang berlaku  dan  tidak  ada  lagi  diadakan  perdamaian  untuk  penyelesaian  perkara  itu.  Keputusan  adat  itu  pada umumnya dapat dibagi atas 2 bentuk hukuman yaitu :
1. Hukuman pokok terdiri atas :
a. Hewan korban
b. Beras
c. Kelapa
d. Selemak semanis
2. Hukuman  tambahan  biasanya  berupa  penggantian  barang-barang  yang  rusak  oleh  karena  pelanggaran adat atau sejumlah uang.
Menurut Bapak Abu Darda, bahwa :
Jika  lembaga-lembaga  adat  telah  memutuskan  suatu  perkara  maka  kepada  pihak  yang  salah  diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakannya, jika waktu yang ditentukan telah lewat tetapi belum juga dilaksanakan,  maka  kepada  yang  bersangkutan  dikenakan  hukuman  denda  2  kali  lipat  dari  hukuman  yang terdahulu. Hasil perdamaian adat itu dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (surat setih) dalam rangkap 8 (delapan)  yang  ditembuskan  kepada  Bupati,  DPRD,  Kepolisian,  Kejaksaan,  Camat,  Kepala  Desa,  Sanak Famili dan yang bersangkutan.
Dilihat dari tujuannya, maka perdamaian adat di atas dapat dikatakan hampir sama dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan ketertiban masyarakat.
Dalam  masyarakat  hukum  adat  Desa  Tangkit  bahkan  terdapat  ketentuan  khusus  pula  tentang  tata pergaulan antara bujang dan gadis maupun antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin antara lain :
1. Tebus Talak, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang berbuat serong dengan istri orang  lain  baik  sama-sama  setuju  maupun  perkosaan.  Jika  suka  sama  suka  sanksinya  dibebankan  kepada kedua belah pihak, dan laki-laki dan perempuan itu dikawinkan. Jika diperkosa, sanksi dibebankan kepada si laki-laki saja. Adapun sanksinya adalah memberi ganti rugi kepada si perempuan.
2. Gawal yaitu sanksi berupa kawin secara adat oleh pemuka adat dan membayar biaya cuci kampung apabila
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
ditemukan oleh waris perempuan (saudara laki-lakiya atau pamannya), keadaan dimana seorang bujang dan gadis melakukan pergaulan bebas.
3. Tehiruk  gempar,  sama  saja  dengan  gawal,  tetapi  yang  menemukan  bukan  dari  keluarga  perempuan, melainkan orag lain yang tidak ada dengan hubungan si perempuan.
Menurut Bapak Iswadi bahwa :
“Di dusun kami biasanya diselesaikan secara pidana adat karena masyarakat lebih senang memakai hukum bangsa sendiri dari pada hukum bangsa lain”.
Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :
Jika mempergunakan hukum pidana nasional banyak penderitaan yang diterima pelaku makanya kami lebih senang mempergunakan hukum bangsa Indonesia asli (hukum adat) karena berakhir dengan perdamaian.
Dari  kedua  kasus  perzinaan  dalam    keluarga  di  atas,  umumnya  terjadi  karena  kurangnya  iman  kedua pelaku. Menurut Abu Darda, ada beberapa faktor orang melakukan perzinaan yaitu : 1. Mau Sama Mau
Faktor  mau  sama  mau  antara  pria  dan  wanita  melakukan  hubungan  di  luar  nikah  atau  zina  tidak selalu  bermula  dari  adanya  cinta.  Dalam  faktor  ini  sepasang  manusia  yang  berlainan  jenis  hanya  sebatas karena  mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau  melakukan zina karena tertarik dengan kegagahannya, keayuannya atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berupa hubungan seks saja, tanpa dilandasi cinta yang tulus.
2. Penyaluran tuntunan biologis dan adanya kesempatan
Faktor  lain  yang  mendorong  terjadinya  perzinaan  ini  adalah  untuk  penyaluran  kebutuhan  biologis dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Hal ini sering terjadi dikarenakan ada tuntunan dalam dirinya untuk  berhubungan  dengan  lawan  jenisnya,  jika  tuntutan  ini  tidak  dapat  diatasi  dengan  meredam keinginannya,  maka  yang  terjadi  yang  bersangkutan  melakukan  penyaluran  dengan  melakukan  hubungan dengan orang lain.
3. Mencari Kepuasan
Faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah, dalam faktor ini dapat umumnya berlatar belakang  dari  kehidupan  rumah  tangga  bermasalah.  Terutama  ada  hambatan  dalam  melakukan  hubungan suami  isteri.  Hambatan  seperti  dikeluhkan  oleh  suami  karena  si  isteri  kurang  dapat  melayani  dengan  baik, antara suami  dan  istri tinggal  berjauhan  akibat  pekerjaan,  atau  salah  satunya  sedang  sakit  sehingga  kurang dapat  memenuhi  kewajibannya.  Dengan  adanya  hambatan  tersebut,  biasanya  suami  tidak  tahan  menderita, dan  mencari  kepuasan  pada  orang  lain.  Sebaliknya  bisa  saja  terjadi  bahwa  istri  juga  begitu  sehingga melakukannya kepada anak kandung atau anak tirinya.
4. Hawa Nafsu atau Kurangya Iman
Hawa  Nafsu  adalah  sebuah  perasaan  atau  kekuatan  emosional  yang  besar  dalam  diri  seorang  manusia berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hal ini dapat disebabkan oleh seringnya menonton  atau  melihat  video  porno  sehingga  membuat  hawa  nafsunya  berlebihan  dan  ingin  melakukan hubungan seksual sehingga iman yang ada di dalam diri seseorang terabaikan.
Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :
Semua  faktor  perzinaan  terjadi  karena  pada  umumnya  pihak  yang  memaksa  adalah  laki-laki  masih  jarang dijumpai  perempuan  yang  memaksa  laki-laki  untuk  melakukan  hubungan  itu,  karena  dilihat  dari  tenaganya, perempuan itu tidak kuat, sehingga kalau dilawan laki-laki mudah dilumpuhkan. Lagi pula apabila laki-laki tidak berminat atau tidak ada nafsu, tidak dapat dipaksa untuk melakukan hubungan badan.
Sedangkan menurut Bapak Abu Darda bahwa :
Kasus  perzinaan  sebagian  diselesaikan  secara  pidana  adat  dikarenakan  adanya  keinginan  masyarakat  untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan biasanya kedua pelakunya dikawinkan atau memberikan hukuman yang terberat yaitu diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung.
Jika yang  melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya  mereka dikawinkan dengan sanksi adat cuci kampung yaitu memberi 1 ekor kambing, 20 gantang beras, kelapa 20 buah dan selamak semanis, tetapi jika yang  berzina  itu  sudah  berkeluarga  maka  mereka  diharuskan  cerai  dan  sanksi  adatnya  1  kerbau,  100  gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka saksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah.
Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa : Sanksi/hukuman zina yang dijatuhkan sesuai dengan seloko adat yaitu tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelam tegak berduo bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin atau menempuh nan bersama mengingkat nan  berado.  Selanjutnya  jika  lembaga-lembaga  adat  telah  memutuskan  suatu  perkara  maka  kepada  pihak  yang salah  diberikan  tenggang  waktu  3  bulan  untuk  melaksanakan  keputusan  maka  kepada  yang  bersangkuan dikenakan  hukuman  denda  2  kali  lipat  dari  hukuman  terdahulu.  Hasil  keputusan  adat  itu  dibuat  diatas  kertas
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
bermaterai  Rp.6.000,-  (Surat  setih)  dalam  rangka  8  (delapan)  yang  ditembuskan  Bupati,    Kepolisian  setempat, Camat, Kepala Desa, Sanak famili dan yang bersangkutan.
Selanjutnya Bapak Hadi Suwarni mengatakan lagi bahwa :
Jika  telah  diputuskan  oleh  lembaga  adat  para  pihak  tidak  mematuhinya,  maka  terhadap  para  pihak  yang berperkara  dikenakan  dua  sanksi  hukuman.  Keluar  dari  wajah  nan  duo  artinya  yang  bersangkutan  tidak  boleh dibantu  oleh  siapapun  baik  dalam  masalah  adat  maupun  agama,  dibuang  jauh  digantung  tinggi  artinya dikucilkan/diasingkan  (diusir  dari  pergaulan  masyarakat).  Karena  keputusan  hanya  mempedomani  dari  hukum- hukum adat saja maka lembaga adat ini mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan buayo ke darat dimakan harimau, bertelur busuk dan dikutuk Al- Qur’an 30 juz. 1
Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku  tidak  sanggup  memenuhinya  maka  lembaga  adat  mewajibkan  kepada  keluarga  besar  masing-masing pihak turut serta membantu menyelesaikannya.
2. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Melalui Hukum Adat di Desa Tangkit
Pada  penyelesaian  kasus  perzinaan  yang  dilakukan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam Kabupaten  Muaro  Jambi  ditemui  kendala  atau  permasalahan.  Berdasarkan  penelitian  penulis  permasalahannya yaitu :
Berdasarkan  penelitian  penulis  kasus  perzinaan  ini  menimbulkan  perbedaan  pendapat  antara  pemuda- pemuda  dengan  tua-tua  tengganai    di  dalam  rapat  adat  /  musyawarah  dalam  memutuskan  sanksi  untuk  kasus perzinaan  ini.  Pemuda-pemuda  menginginkan  kasus  ini  diberi  sanksi  berat  yaitu  hukum  pidana  nasional sedangkan tua-tua tengganai menginginkan menyelesaikan dengan hukum pidana adat. Setelah bermusyawarah akhirnya  ditemukanlah  titik temu  dan  keputusan  bahwa  harus  memilih  salah  satu  sanksi/hukuman  untuk  kasus ini karena sesuai asas hukum nebis in idem yang memiliki pengertian bahwa suatu kasus tidak boleh diberikan dua hukuman.
Hal  kedua  yang  menjadi  permasalahan  yang  ditemui  penulis  yaitu  kasus-kasus  perzinaan  yang diselesaikan  dengan  hukum  pidana  nasional,  proses  hukumnya  menghabiskan  waktu  yang  lama  dan  biayanya mahal  sehingga  memberikan  banyak  penderitaan  kepada  pelaku.  Pada  dasarnya  semua  tindak  pidana  (delik) wajib  diselesaikan  oleh  penegak  hukum  mulai  dari  polisi,  kejaksaan,  pengadilan sampai  pemasyarakatan.  Cara aparat  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara tindak pidana  didapat  dari  beberapa  hal  antara  lain tertangkap  tangan,  laporan  masyarakat,  pengetahuan  sendiri  aparat  penegak  hukum,  dan  adanya  pengaduan. Dalam perzinaan sebagai delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu  kasus  seperti  dalam  delik  biasa,  dan  dalam  delik  aduan  korban  dapat  mencabut  laporannya  jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.
Berdasarkan  pada  tahapan  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana  zina sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada beberapa tahapan yaitu :
a.   Menerima laporan
b.   Penyitaan buku nikah
c.   Dipanggil sebagai saksi
d.   Gelar perkara (penetapan tersangka)
e.   Mediasi
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  maka  dapat  dilihat  bahwa  proses  hukum  tersebut  memakan  waktu yang  lama  dan  biaya  mahal,  sehingga  pihak  Bupati,  Polisi,  Camat,  Lurah,  Kepala  Desa,  Ketua  Adat,  pemuda- pemuda, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar lebih memilih menyelesaikan kasus perzinaan ini dengan hukum pidana adat. Dengan penyelesaian secara hukum pidana adat menjadi cepat dan biayanya juga ringan.

## 3. Upaya Mengatasi Kendala-kendala
Berdasarkan  penelitian  penulis  kasus  perzinaan  ini  menimbulkan  perbedaan  pendapat  antara  pemuda- pemuda  dengan  tua-tua  tengganai    di  dalam  rapat  adat  /  musyawarah  dalam  memutuskan  sanksi  untuk  kasus perzinaan ini. Upaya mengatasinya dengan cara diadakannya pendekatan secara pribadi dari pihak generasi tua
1 Wawancara  dengan  Bapak  Hadi  Suwarni, Ketua  Lembaga  Adat  Melayu  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam Kabupaten Muaro Jambi , tanggal 16 Nopember 2022.
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
ke  generasi  muda  untuk  tetap  memberlakukan  hukum  pidana  adat  sebagai  hukum  asli  bangsa  Indonesia dikarenakan efisien, tidak lama, dan prosesnya lebih cepat.
Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :
Penyelesaian  kasus  perzinaan  dengan  mengumpulkan  semua  pihak  di  balai  desa  yaitu  Bupati,  Polisi,  Camat, Lurah,  Kepala  Desa,  Ketua  Adat,  pemuda-pemuda,  tua-tua  tengganai,  pelaku,  sanak  famili,  dan  masyarakat sekitar  yang  menjadi  saksi.  Masing-masing  dimintai  keterangan  sebagaimana  tentang  perkara  yang  terjadi. Begitu juga dengan saksi-saksi yang terkait kasus itu. Setelah ditetapkan keputusan sanksi untuk kasus ini yaitu dengan  pengusiran  dari  desa/kampung  tetapi  sebelumnya  diadakan  cuci  kampung  terlebih  dahulu  yaitu pemberian  satu  ekor  kerbau,  100  gantang  beras,  kelapa  50  buah  dan  selemak  semanis.  Kemudian  pelaku meminta  maaf  atas  perbuatannya  dan  menandatangani  perjanjian  damai  tersebut  di  atas  materai  Rp.  6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati,  Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua  Adat,  Sanak  famili  dan  yang  bersangkutan.  Keputusan  adat    harus  dilaksanakan  kepada  pelaku  dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  yang  telah  penulis  kemukakan  pada  bab-bab  terdahulu,  dapatlah  ditarik  ke  dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Bentuk  penyelesaian  terhadap  kasus  perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro Jambi dilakukan dengan cara yaitu :
Pengusiran  dari  desa/kampung  tetapi  sebelumnya  diadakan  cuci  kampung  terlebih  dahulu  yaitu  pemberian  satu ekor  kerbau,  100  gantang  beras,  kelapa  50  buah  dan  selemak  semanis.  Kemudian  pelaku  meminta  maaf  atas perbuatannya  dan  menandatangani  perjanjian  damai  tersebut  di  atas  materai  RP.  6.000,00  (Surat  setih)  dalam rangkap  8  (delapan)  yang  ditembuskan  Bupati,    Kepolisian  setempat,  Camat,  Kepala  Desa,  Ketua  Adat,  Sanak famili  dan  yang  bersangkutan.  Keputusan  adat    harus  dilaksanakan  kepada  pelaku  dengan  diberikan  tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya.Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta menyelesaikan adat.
2. Permasalahan  yang  ditemui  dalam  penyelesaian  terhadap  kasus  perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yaitu :
a. Terjadinya adanya perbedaan pendapat antara pemberlakuan pidana adat antara pemuda-pemuda dengan tua- tua tengganai.
b. Kasus-kasus  perzinaan  yang  diselesaikan  dengan  hukum  pidana  nasional  proses  hukumnya  menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku.
3. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :
a. Dengan cara diadakan pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai  hukum asli bangsa Indonesia.
b. Dengan  cara    semua  pihak  bermusyawarah  dalam  rapat  adat  untuk  menimbang  kelebihan  dan  kekurangan hukum  pidana  nasional  dan  hukum  pidana  adat  dan  akhirnya  dalam  rapat  adat  memutuskan  untuk  memakai hukum  pidana  adat  dalam  menyelesaikan  kasus  perzinaan  ini  karena  proses  hukumnya  tidak  lama  dan biayanya juga terjangkau.
c. Pendekatan  lembaga  adat  Desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  kepada masyarakat  untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas agar masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat masih eksis, berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Saran
1. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi  memberikan dan  mewajibkan setiap  masyarakatnya ikut hadir dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan ceramah rutin agar ketakwaan dan keimanan masyarakat diperkuat dari pada hawa nafsu semata agar terhindar dari perilaku menyimpang.
2. Seharusnya  pihak  lembaga  adat  Kabupaten  Muaro  Jambi  dapat  memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan  dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan  delapan dan Anak undang nan dua belas bahwa  dengan  hukum  pidana  adat  dapat  menyelesaikan  kasus  perzinaan  dengan  cepat,  proses  hukumnya  tidak lama,dan biaya terjangkau.
Iman  Hidayat  dan  M.  Chairul  Idrah. Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  Desa  Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

## DAFTAR  PUSTAKA A. Buku
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan ,  Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti, 2001. _______________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya, Bandung, 2002. Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia), Pustaka Setia, Bandung, 2007.
Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , Bandung: Refika Aditama, 2018. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat  Indonesia .  Mandar  Maju, Bandung, 2003. _______________, Hukum Pidana Adat, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
I Made Widyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana , Fikahati Aneska, Jakarta, 2013. Iman Hidayat, Diktat Hukum Adat Indonesia, Universitas Batanghari, Jambi. 2003. Mardjono  Reksodiputro, Hak  Azazi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku Ketiga ,  Pusat  Pelayanan  Kedaulatan  dan  Pengadilan    Hukum    (d/h.  Lembaga  Kriminologi)  Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. P.A.F.  Lamintang,  Theo  Lamintang, Delik  Delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar  Norma  Kesusilaan  dan  Norma Kepatutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Edisi Kedua.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga,  Balai  Pustaka, Jakarta, 2007.
Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis) , Sinar Baru, Bandung. Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2004.
Soepomo. R, Bab-bab Tentang Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 2007. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
_______________, Meninjau  Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu  Pengantar  Untuk  Mempelajari  Hukum  Adat , Rajawali, Jakarta, 1981.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1999, Cet. Kedua. Tim  Revisi  Fakultas  Hukum  Universitas  Batanghari, Pedoman  Penulisan  Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Batanghari Jambi , 2016.
Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2002.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)