Vol. 3, No. 1,  Maret 2022 e-ISSN 2723-0120 p-ISSN 2828-3511
ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG PADA PT INDIKA TIRTA MANDIRI

## Nita Mustika
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia *e-mail nita@stpi-pajak.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal  22  Atas  Impor  Barang  pada  PT.  Indika  Tirta  Mandiri,  apakah  sudah  sesuai  dengan  undang undang pajak yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data penelitian ini  didapatkan  dengan  cara  pengamatan  langsung  (observasi)  wawancara  pada  perusahaan  yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis dan di proses lebih lanjut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  perhitungan  dan  penyetoran    Pajak  Penghasilan  (Pph  )Pasal  22  di  PT  Indika Tirta  Mandiri  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pajak  yang  berlaku  dan    PT.  Indika  Tirta Mandiri telah menjalankan akuntansi sesuai dengan PSAK.
Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Impor

## Abstract
This study aims to determine how the accounting application of Income Tax (PPH) Article 22 on the Import of Goods  at  PT.  Indika  Tirta  Mandiri,  is  it  in  accordance  with  the  applicable  tax  laws.  This  research  is  a descriptive qualitative research, the research data obtained by direct observation (observation) interviews at the company that became the object of research, then analyzed and further processed. From the results of the study it can be concluded that the calculation and deposit of Article 22 Income Tax (Pph) at PT Indika Tirta Mandiri is  in  accordance  with  the  applicable  Tax  Law  and  PT.  Indika  Tirta  Mandiri  has  carried  out  accounting  in accordance with PSAK.
Keywords: Income Tax Article 22, Import

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  sedang  gencar-gencarnya  melakukan pembangunan  nasional  di  berbagai  sektor.  Pembangunan  Nasional  bertujuan  untuk meningkatkan kemakmuran dan  kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentu saja perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Isnaeni, 2017).
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan rakyat baik materiil maupun  spiritual.  Salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau Negara  dalam  pembangunan  yaitu  menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari  pajak.  Pajak merupakan  sumber  pendapatan  yang  paling  besar  dibandingkan  dengan  sumber pendapatan yang lainnya (Nasir, 2019).
Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara (budgetair) telah menunjukkan peran penting dalam pembangunan nasional Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN ) pada tahun 2020 di proyeksikan sebesar 2.540,4 Triliyun , kontribusi
dari  sektor  penerimaan  pajak  sebesar  1.865,7  Triliyun.  Artinya  87,  9  APBN  di  topang  dari penerimaan pajak.
Salah  satu  kegiatan  yang  dikenakan  pajak  adalah  kegiatan  Impor  atas  barang  kena pajak. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu  negara ke negara lain secara legal. Menurut ( Marolop Tanjung, 2011:379) impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Secara  umum  kegiatan  impor adalah  tindakan  memasukan  barang  atau  komoditas  dari  negara  lain  ke  dalam  negeri. Tujuan pengenaan pajak pada kegiatan impor untuk membebani importir atas penyerahan barang  atau  komoditas  tersebut  serta  untuk  melindungi  produsen  dalam  negeri  (Pratiwi, 2021).
Pajak yang dipungut pemerintah atas kegiatan impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22.  Tarif  PPh  pasal  22  Impor  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 34/PMK.010/2017  adalah  2,5%  dari  nilai  impor  untuk  perusahaan  yang  memiliki  Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki  API,  dan  yang  tidak  dikuasai  sebesar  7,5%  dari  harga  jual  (lelang).  Registrasi Importir  merupakan  salah  satu  program  kerja  reformasi  di  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  (DJBC)  dan  merupakan  bagian  dari  upaya  penyempurnaan  pelayanan  dan pengawasan di bidang kepabeanan.Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003 (Abd Azis & Budiarso, 2016).
Hasil  penelitian  terdahulu  (Dewi  Wulandari, 2018)  “Analisis  Akuntansi  Pajak Penghasilan Pasal 22  atas impor Barang menunjukan hasil bahwa perhitungan penyetoran , dan  pelaporan  telah  sesuai  dengan    peraturan  yang  berlaku.  Peneliti  menggunakan  dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 16/PMK.010/2016. Sedangkan hasil  penelitian  terdahulu oleh  Mattheus  Reza  Sondakh  (  2013  )  “  Evaluasi  Penghitungan dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22  atas  Impor  Barang”  menunjukan  hasil  bahwa dalam  penghitungan  pajak  PPh  Pasal  22  atau  impor  barang  makan  harus  diperhitungkan besaranya    tarif  bea  masuk  yang  akan  dikenakan  pada  setia  barang  berdasarkan  jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ermawati & others, 2017).
Dilansir dari DDTC News, Kasubdit Komunikasi dans Publikasi DJBC Deni Surjantoro, mengatakan  pelayanan  kepabeanan  secara  otomatis  tidak  dapat  diberikan  kepada  pelaku usaha yang belum patuh secara administrasi pajak.
Akuntansi  adalah  urutan  proses  kegiatan  pencatatan,  penggolongan,  peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi  keuangan yang terjadi dalam perusahan
atau  organisasi  serta  penafisiran  terhadap  hasilnya”. Akuntansi  adalah  proses mengidentifikasi,  mengukur,  dan  menyampaikan    informasi  ekonomi  bagi  para penggunanya dalam mempertimbangkan alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.
Akuntansi adalah  seni pencatatan , pengklasifikasian, dan pengikhstisaran transaksi dan  peristiwa  keuangan  dengan  cara  tertentu  dan  dalam  ukuran  moneter,  termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Dari definisi akuntansi diatas , dapat kita simpulkan bahwa akuntansi memiliki 3 (tiga) aktifitas , yaitu: Identifikasi (Identifying) yaitu mengidentidikasi segala  transaksi  yang  terjadi  untuk  membedakan  apakah  transaksi  tersebut  merupakan transaksi ekonomi atau bukan (Khotijah, 2019).
Pencatatan (Recording) Yaitu  melukan  pencatatan  segala  transaksi  ekonomi  secara kronologis  dan  sistematis  menggunakan  asumsi  dasar  satuan  uang.  Pengomunikasian Informasi (Communicating) Artinya  pembuatan  laporan  dari  hasil  pencatatan  transaksi ekonomi  lalu  didistribusikan  kepada  para  pemakai  informasi  akuntansi  baik  internal maupun eksternal (FADHILAH & others, 2015).
Akuntansi  pajak  dibutuhkan  karena  adanya  suatu  prinsip  dasar  yang  diatur  dalam undang-undang  perpajakan,  yang  dipengaruhi  oleh    fungsi  perpajakan  terkait  dengan implementasi  kebijakan  pemerintah.  Dalam  perpajakan  menggunakan  istilah pembukuan/pencatatan , bukan akuntansi sebagaimana dalam akuntansi komersial. Dengan merajuk  pada  penjelasan  Pasal  13  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan,  kewajiban pembukuan    harus  diselenggarakan  dengan  cara  atau  sistem  yang  lazim  dipakai  di Indonesia , yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali Peraturan perundang-undangan lain.
Akuntansi pajak adalah  akuntansi yang berkaitan dengan penghitungan perpajakan dan  mengacu  pada  peraturan    dan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  beserta aturan  pelaksanaannya”. Perusahan  dianggap  sebagai  kesatuan  ekonomi  yang  terpisah dengan pihak-yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Pemasaran adalah hal penting bagi perusahaan untuk menunjang kelangsungan perusahaan tersebut (Al Farisi et  al.,  2021).  Prinsip  kesinambungan  mengandung  arti  bahwa  suatu  entitas  ekonomi diasumsikan  akan  terus  menerus  menerus  melanjutkan  usahanya  dan  tidak  akan dibubarkan.  Transaksi  pertukaran  harus  dinyatakan  dengan  nilai  uang.  Transaksi  antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran , oleh penjual akan disebut harga jual dan oleh pembeli akan disebut harga perolehan (Cost).
Prinsip  konsistensi  mengandung  arti  bahwa  penggunaan  metode  dalam  pembukuan tidak  diperbolehkan  berubah-ubah.  Artinya,  apabila  wajib  pajak    telah memilih  salah  satu
metode pembukuan maupun dalam penghitungannya, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten.
Konservatif
Prinsip  konservatif  mengandung  arti  kemungkinan  rugi  (belum  direalisasi,  masih merupakan  tafsiran)  sudah  diakui  sebagai  kerugian,  dengan  cara  membentuk  penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui.

## Fungsi Akuntansi Pajak
Djoko Mulyono (2016:5) mengemukakan “Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data  kuantitatif  yang  akan  digunakan  untuk  menyajikan  laporan  keuangan    memuat perhitungan  perpajakan”.  Laporan  ini  kelak  akan    digunakan  dalam  pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut:
Relevan, Dapat dimengerti, Daya uji, Netral, Tepat waktu, Daya banding, Lengkap

## Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor
Menurut Joko Mulyono dan Baruni (2009:26) Wajib pajak yang melakukan impor barang,  pada  saat  akan  mendapatkan  barangnya  akan  dibebani  PPh  Pasal  22  atas  Impor yang bisa dipungut langsung oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau dibayarkan sendiri oleh  Wajib  Pajak.  PPh  Pasal  22  tersebut  oleh  Wajib  Pajak  akan  diperlakukam    sebagai piutang pajak dan akan di perlakukan sebagai kredit pajak untuk menghitung besarnya PPh terutang di akhir tahun yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

## Pajak
Definisi Pajak yang dikemukakan para ahli dalam buku Waluyo (2010:2)  :
Prof.Dr.Rochmat  Soemitro,S.H.  dalam  bukunya  Dasar-Dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan  )dengan  tidak  dapat  mendapatkan  jasa  timbal  balik (kontraprestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.
Pengertian  pajak  menurut  Dr.Seoparman  Soehamidjaja  dari  disertasinya  yang  berjudul “Pajak  Berdasarkan  Asas  Gotong  Royong”  menyatakan  pajak  adalah  iuran  wajib  ber upa uang atau  barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Pengertian  pajak  adalah  prestasi    kepada  pemerintah  yang  terutang  melalui  norma- norma  umum  dan  yang  dapat  dipaksakannya,  tanpa  adanya  kontraprestasi  yang  dapat
ditunjuk  dalam  hal  yang  individual,  dimaksudkan  untuk  membiayai  pengeluaran pemerintah (Nahumuri, 2019).
Pengertian pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  Negara  yang menyelenggarakan pemerintahan (Ismail et al., 2014).
Dari  pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri  -ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta  aturan  pelaksanannya  bersifat  dapat  dipaksakan,  Dalam  pembayaran  pajak  dapat ditunjukan  adanya  kontrapestasi  individual  oleh  pemerintah,  Pajak  dipungut  Negara  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,  Pajak  dapat  pula  mempunyai  tujuan  selain budgetair ,  yaitu mengatur (Rizal & Hidayah, 2018).

## Fungsi Pajak
Fungsi  pajak,  yaitu  fungsi budgetair (sumber  keuangan  negara)  dan  fungsi reguralend (mengatur).
Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak  mempunyai  fungsi budgetair ,artinya    pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran , baik rutin maupun pembangunan. Sebagai  sumber  keuangan  negara  ,  pemerintah  berupaya  memasukkan  uang  sebanyak- banyaknya  untuk  kas  negara.  Upaya  tersebut  ditempuh  dengan  cara  ekstensifikasi  dan intensifikasi  pemungutan pajak melalui penyempurnaan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPn),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan sebagainya (PRATIDINA & others, 2009).
Fungsi Reguralend (Pengatur)
Pajak  mempunyai  fungsi  pengatur,  artinya  pajak  sebagai  alat  untuk    mengatur  atau melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi  serta  mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini contoh penerapan pajak sebagai pengatur:
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang  tergolong  mewah.  Semakin  mewah  suatu  barang  ,  tarif  pajaknya  semakin  tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal . Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi  barang mewah (mengurangi gaya hidup
mewah). Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan , dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
Terdapat  berbagai  jenis  pajak  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu pengelompokkan  menurut  golongan,  penggolongan  menurut  sifat  dan  menurut  lembaga pemungutnya.
Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
Pajak  Langsung,  pajak  yang  harus  dipikul  atau  ditanggung  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  dan tidak  dapat  dilimpahkan  atau  dibebankan  kepada  orang  lain  atau  pihak  lain.  Pajak  harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh:  Pajak  Penghasilan  (PPh),  PPh  dibayar  atau  ditanggung  oleh  pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
Pajak  Tidak  Langsung,  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan ,peristiwa  atau  perbuatan  yang  menyebabkan  terutangnya  pajak,  misalnya  terjadi penyerahan barang atau jasa (Nurdiansyah et al., 2021).
Contoh:  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  PPN  terjadi  karena  terdapat  pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang,  tetapi  dapat  dibebankan  kepada  konsumen  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
Menurut Sifat
Menurut  sifatnya,  pajak  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua:  Pajak  subjektif,  pajak  yang pengenaannya  memperthatikan  keadaan  Wajib  Pajak  atau  pengenaan  pajak  yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh:  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Dalam  PPh  terdapat  Subjek  Pajak  (Wajib  Pajak) orang  pribadi.  Pengenaan  PPh  untuk  orang  pribadi  tersebut  memperhatikan  keadaan pribadi  Wajib  Pajak  (status  perkawinan,  banyaknya  anak,  dan  tanggungan  lainnya). Keadaan  Wajib  Pajak  tersebut  selanjutnya  digunakan  untuk  menentukan  besarnya penghasilan tidak kena pajak.
Pajak  Objektif,  pajak  yang  pengenaannya  memperhatikan  objeknya,  abjek  berupa  benda, keadaan,  perbuatan  ,  maupun  peristiwa  yang  mengakibatkan  timbulnya  kewajiban membayar  pajak,  tanpa  memperhatikan  keadaan  pribadi  Subjek  Pajak  (Wajib  Pajak)  dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM),  serta  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Menurut  Lembaga  Pemungut  Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua:
1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumunya.
Contoh: PPh, PPN dan PPnBM
2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah abik tingkat I (pajak provinsi )  maupun  pada  daerah  tingkat  II  (pajak  kabupaten/kota)  dan  digunakan  untuk membiayai  rumahtangga  masing-masing.  Pajak  daerah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Bea Balik Nama, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel dan lain sebagainya (Pangesti, 2020).
PT Indika Tirta Mandiri berdiri pada Tahun 2013 yang bergerak di bidang Food Service Water Specialist dimana PT Indika Tirta Mandiri merupakan distributor resmi produk water filter Everpure  yang  berada  di  USA.  PT  Indika  Tirta  Mandiri  melakukan  kegiatan  impor barang  untuk  memperoleh  produknya.  Seiring  dengan  semakin  berkembangnya perusahaan, pada awal tahun 2020 PT Indika Tirta Mandiri melakukan upaya-upaya untuk membawa  perusahaan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah perbaikan  dari  sisi  administrasi  dan  perpajakan.  Berdasarkan  fenomena  yang  telah  di uraikan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di  PT  Indika  Tirta  Mandiri mengenai  PPh  Pasal  22.  Penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul  “  Analisis  Akunt ansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Impor Barang pada PT Indika Tirta Mandiri.

## METODE
Obyek  penelitian  dilakukan  di  PT  Indika  Tirta  Mandiri  selaku  perusahaan  yang melakukan kegiatan impor barang. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan terhitung dari bulan April sampai dengan Juli 2020.
Dasar  Penelitian  ini  adalah  kualitatif  untuk  dapat  memahami  makna  dibalik  data yang tampak serta untuk memastikan kebenaran suatu data. Menurut Sugiyono (2017:9)
“Metode  penelitian  kualitatif  adala h  meneliti    pada  kondisi  obyek  yang  alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen),  dimana metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna daripada generalisasi.”
Tipe penelitian  yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah desain Kualitatif Deskriptif. Data diperoleh dengan cara observasi (pengamatan) langsung, wawancara pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis dan di proses lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Perhitungan  Nilai Impor PPh Pasal 22 Impor di PT Indika Tirta Mandiri
Nilai  Impor  adalah    nilai  berupa  uang  digunakan  sebagai  dasar  penghitungan  Bea Masuk,  yaitu Cost,Insurance  and  Freight (CIF)  ditambah  dengan  Bea  Masuk  dan  pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang  Impor.  Cost  merupakan  harga  faktur, Insurance merupakan  biaya  asuransi  antar- daerah  pabean, freight merupakan  biaya  angkut  (pengapalan)  antar-daerah  pabean.  (Siti Resmi, 2017:284). Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean.
Berikut  ini  adalah  rekapitulasi  perhitungan  nilai  impor  PT  Indika  Tirta  Mandiri  selama periode tahun 2019
1. Januari
Tabel 1

## Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Januari 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) Nilai Impor (USD) Pentair LLC 25.255,52  14.253  359.966.926,56 5%   17.999.000 377.965.926,56 Total Nilai Impor Bulan Januari  2019 377.965.926,56
Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan  hasil  analisa  rekapitulasi  penghitungan  nilai  impor  atas  transaksi  impor yang  terjadi  bulan  Januari  telah  sesuai    dimana  nilai  impor  di  dapat  dari  nilai  pabean  +  bea masuk  (barang  yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (RP 25.255,52 x Rp 14.253) + Rp 17.999.000 =Rp 377.965.926,56

## 2. Februari

## Tabel 2

## Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Februari 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) NIlai Impor (USD) (Rp) Pentair LLC 28.833,49  14.086  406.148.540,14  5% 20.308.000 426.456.540,14 Total Nilai Impor Bulan Februari  2019 426.456.540,14
Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan  Februari  telah  sesuai    dimana  nilai  impor  di  dapat  dari  nilai  pabean  +  bea  masuk (barang  yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (28.833,49 x Rp 14.086) + Rp 20.308.000 =Rp 426.456.540,14
Tabel 3
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Maret 2019
Supplier CIF KUR S Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) Nilai Impor (USD) Pentair LLC 2.161,0 7 14.08 2 30.432.187,7 4 5% 1.522.000 31.954.187,7 4 Pentair LLC 4.300,7 7 14.26 61.328.980,2  5% 3.100.000 64.428.980,0 2 Pentair Water 19.267, 5 14.26 274.754.550 5% 13.738.000 288 .492.550 Total Nilai Impor Bulan Maret  2019 384.875717,7 6

## Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan Maret telah sesuai  dimana nilai impor di dapat dari nilai pabean + bea masuk (barang yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK  No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (2.161 x Rp 14.082) + Rp 1.522.000 =Rp 288.500.00,-
Begitupun  transaksi  berikutnya  di  bulan  Maret  PT  Indika  Tirta  Mandiri  membeli barang  dari  Pentair  LLC  dan  Pentair  Water  masing-masing  dengan  nilai  impor  Rp 64.428.980,02 dan Rp 288 .492.550.

## Tabel 4
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan April 2019
Supplier CIF KUR S Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) NIlai Impor (USD) Pentair Water 13.47 4 14.19 1 191.209.53 4 5% 9.560.000 200.770.000 Central Ozone 4.144 14.19 1 58.807.504 5% 2.940.000 61.748.000 Total Nilai Impor Bulan April 2019 262.518.000

## Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan April telah sesuai  dimana nilai impor di dapat dari nilai pabean + bea masuk (barang yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK  No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (13.474 x Rp 14.191) + Rp 9.560.00
=Rp 200.770.000 (Di bulatkan)
Begitu juga dengan penghitungan transaksi selanjutnya di bulan April pembelian barang dari Central Ozone Agency dengan nilai impor  sebesar Rp 61.784.000

## Tabel 5

## Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Mei 2019
Supplier CIF KUR S Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) Nilai Impor (USD) (Rp)
Central Ozone 14.360,9 4 14.33 205.782.270,2 5% 10.290.000 216.083.13 0 Pentair LLC 40.370,4 8 14.467  578.508.978,4 5% 28.926.000 607.435.00 0 Pentair LLC 38.420.0 4 14.467 555.822.718,6 8 5% 27.792.000 583.615.00 0 Total Nilai Impor Bulan Mei 2019 384.855.00 0
Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan  Mei  telah  sesuai    dimana  nilai  impor  di  dapat  dari  nilai  pabean  +  bea  masuk  (barang yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK  No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (14.360,94  x Rp  14.330) + Rp 10.290.000 =Rp 216.083.130
Begitu  juga  dengan  penghitungan  transaksi  selanjutnya  di  bulan  Mei  pembelian  barang  dari Pentair Water Solution LLC masing-masing  dengan nilai impor  sebesar Rp 607.435.000 dan Rp 583.615.000.

## Tabel 6
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Juni 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) Nilai Impor (USD) Pentair Water 16.186,8 14.253 230.710.460,4 5% 11.536.000 242.246.500 Total Nilai Impor Bulan Juni 2019 242.246.500
Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan  Juni  telah  sesuai    dimana  nilai  impor  di  dapat  dari  nilai  pabean  +  bea  masuk  (barang yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK  No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (16.186,8 x Rp 14.253) + Rp 11.536.000
=Rp 242.246.500

## 7. Juli
Tabel 7
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Juli 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) NIlai Impor (USD) Pentair LLC 41.657,24  14.15 589.449.946 5% 29.473.000 618.922.946 Pentair LLC 34.537,25  13.955  481.967.323,75  5% 24.100.000  506.067.323,75 Total Nilai Impor Bulan Juli 2019 1.124.990.269,73

## Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan  Juli  telah  sesuai    dimana  nilai  impor  di  dapat  dari  nilai  pabean  +  bea  masuk  (barang yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK  No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (41.657,24 x Rp 14.150) + Rp 29.473.000 =Rp 618.922.946
Begitupun transaksi selanjutnya di bulan Juli PT Indika Tirta Mandiri membeli barang dari Pentair Water Solution dengan nilai impor Rp 506.067.323,75 dan dikenakan bea masuk senilai RP 24.100.000
8.Agustus
Tabel 8
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Agustus 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) NIlai Impor (USD) (Rp) Pentair LLC 3.460,94  14.253  49.328.777,82  5% 2.467.000 51.795.777,82
Total Nilai Impor Bulan Agustus 2019

## Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan Agustus telah sesuai  dimana nilai impor di dapat dari nilai pabean + bea masuk (barang yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK  No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= 3.460,94 x Rp 14.253) + Rp 2.467.000 = Rp 51.795.777,82
Tabel 9
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Oktober 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) NIlai Impor (USD) (Rp) (Rp) Pentair LLC 5.553,35 14.154   78.602.115,9 5% 3.930.000 82.532.115,9 Central Ozone 5.824,98 14.178  82.586.566,44 5% 4.130.000 86.716.566,44 Total Nilai Impor Bulan Oktober 2019 169.248.682,34
Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan Oktober telah sesuai  dimana nilai impor di dapat dari nilai pabean + bea masuk (barang yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK  No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (5.553,35 x Rp 14.154) + Rp 3.930.000 =Rp 82.532.115,9
Begitu  juga  dengan  transaksi  selanjutnya  di  bulan  Oktober  pembelian  barang  dari Central Ozone Agency dengan nilai nilai impor ebesar Rp 86.716.566,44

## Tabel 10
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Nopember 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif Bea Masuk NIlai Impor
(USD) BM (Rp) Pentair LLC 45.268,58  14.061  636.521.503,38  5% 31.827.000 668.348.503,38 Pentair Water 16.432,5 14.017  230.334.352,5 5% Rp 11.517.000 241.851.352,5 Central Ozone 5.255,15 14.07 73.939.960,5 5% Rp 3.697.000 77.636.960,5 Total Nilai Impor Bulan Nopember 2019 169.248.682,34
Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan  Nopember  telah  sesuai    dimana  nilai  impor  di  dapat  dari  nilai  pabean  +  bea  masuk (barang  yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (5.553,35 x Rp 14.154) + Rp 3.930.000 =Rp 82.532.115,9
Begitu juga dengan transaksi selanjutnya pada bulan Nopember pembelian barang dari Centarl Ozone Agency dengan  nilai impor sebesar Rp 86.716.566,44
Tabel 11
Rekapitulasi Perhitungan Nilai Impor pada bulan Desember 2019
Supplier CIF KURS Nilai Pabean Tarif BM Bea Masuk (Rp) NIlai Impor (USD) Pentair LLC 50.972,35  14.082  717.792,632,7  5% 35.890.000 753.682.632,7 Total Nilai Impor Bulan Juli 2019 753.682.632,7
Sumber : Pengolahan Data
Berdasarkan hasil analisa  penghitungan nilai impor atas transaksi impor yang terjadi bulan  Desember  telah  sesuai    dimana  nilai  impor  di  dapat  dari  nilai  pabean  +  bea  masuk (barang  yang  diimpor  dikenakan  tarif    bea  masuk  5%  sesuai  dengan  PMK No.6/PMK.010/2017) dengan cara penghitungan  seperti berikut :
Nilai Impor = (CIF X Kurs) + Bea Masuk
= (50.972,35 x Rp 14.082) + Rp 35.890.000

## =Rp 753.682.632,7

## PENUTUP
PT  Indika  Tirta  Mandiri  adalah  perusahaan  pengolahan  air    yang  menangani  desain, rekayasa  dan  pemeliharaan  berbagai Point  Of  Entry dan Point  Of  Use aplikasi.  PT  Indika Tirta  Mandiri  memiliki  banyak    pelanggan  di  Indonesia  dan  daftar  ini  terus  bertambah setiap saat. Saat ini  perusahaan sudah menyuplai  water treatment untuk hotel,  restaurant dan  cafe  hampir  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  PT  Indika  Tirta  Mandiri  melakukan kegiatan  impor  untuk  mendapatkan  produk  yang  akan  di  jual.  Adapun  kesimpulan  yang dapat  penulis  simpulkan  dari  rumusan  masalah,  yaitu  Pengakuan,  Penghitungan, Penyetoran  dan    Pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh  )Pasal  22  di  PT  Indika  Tirta  Mandiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku.
Pada tahun 2019 PT Indika Tirta Mandiri belum menjalankan pembukuan dengan benar dan  transparan.  Pencatatan  jurnal  atas  transaksi  tahun-tahun  sebelumnya  baru  di  lakukan pada  tahun  2020  .  Adapun  peneliti  mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  Laporan Keuangan  sehingga  tidak  dapat  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  penyajian  akuntansi  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Impor Barang.
Dari pembahasan masalah dan kesimpulan, penulis  bermaksud  untuk  mengajukan saran yaitu sebaiknya PT  Indika Tirta Mandiri menggunakan sistem aplikasi  yang lebih sistematis dan terintegrasi  sehingga pencatatan transaksi  keuangan dan informasi keuangan perusahaan bisa menjadi lebih cepat dan efisien

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Azis, A. R., & Budiarso, N. (2016). Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1).
Al Farisi, M. S., Ajriyansyah, A., Purwanto, A., & others. (2021). Pelatihan Pemasaran Syariah Berbasis  Digital  bagi  Pelaku  UMKM  di  Kelurahan  MekarsariCileungsi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM) , 1 (1), 1 – 5.
ERMAWATI, I. N. A., & others. (2017). JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS PERSPEKTIF FIQH  MUAMALAH  DAN  PERATURAN  MENTERI  PERDAGANGAN  No.  51/M- DAG/PER/7/2015  TENTANG  LARANGAN  IMPOR  PAKAIAN  BEKAS  (Studi  Kasus  Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) .
FADHILAH, I. S., & others. (2015). PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KUALITAS SISTEM INFORMASI  DAN  KUALITAS  INFORMASI  TERHADAP  KEPUASAN  PENGGUNA SISTEM  INFORMASI  AKUNTANSI  Studi  pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN) di Bandung . Fakultas Ekonomi Unpas.
Ismail,  S., Pangemanan, S.  S.,  &  Sabijono, H.  (2014). Analisis  Perhitungan, Penyetoran  dan Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Pada  CV.  Delta  Dharma. Jurnal  EMBA:  Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (2).
Isnaeni,  D. (2017). Kebijakan  Landreform  Sebagai  Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan) , 1 (2), 83 – 97.
Khotijah, S. (2019). KESIAPAN UMKM DALAM IMPLEMENTASI  SAK EMKM (Studi  Kasus UD Turbo Sakti Manding Daya) . Universitas Wiraraja.
Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 4 (1), 1 – 12.
Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  setelah  satu dekadeotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 30 – 45.
Nurdiansyah,  R.,  Al  Farisi,  M.  S.,  Susetyo,  A.  B.,  Kusbiantoro,  S.,  &  others.  (2021). PELAKSANAAN AKAD BAIBITSAMAN AJIL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS BMT SIDOGIRI). Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance , 4 (2), 327 – 334.
Pangesti, N. A. (2020). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA  KENDARAAN  BERMOTOR  (BBN-KB), DAN  PAJAK  AIR  PERMUKAAN  (PAP) TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)  PROVINSI  JAWA  TENGAH . Universitas Pancasakti Tegal.
PRATIDINA,  B.,  &  others.  (2009). PENERIMAAN  PAJAK  PENJUALAN  ATAS  BARANG MEWAH  (PPnBM)  SEBAGAI  UPAYA  MENINGKATKAN  APBN .  UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Pratiwi, A. S. (2021). Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai: Perbandingan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  116/PMK.  10/2017  Dengan Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015. Journal  of  Law,  Administration,  and  Social Science , 1 (1), 47 – 60.
Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis  Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  di  SAMSAT  Aceh  Timur  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis , 9 (1),
84 – 91.