## Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Karo Dalam Penanganan Rumah Relokasi Siosar Tahap I
Impala Octaviani Br Surbakti 1) ; Rudi Kristian P Manurung 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) impalaoctaviani06@gmail.com

## PENDAHULUAN
Bencana  alam  adalah  peritiswa  atau rangkaian  peristiwa  yang mengancam  kehidupan  manusia yang  disebabkan  baik  oleh  faktor  alam,  faktor  nonalam  dan  faktor  tindakan  manusia.Sehingga mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa,  kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak psikologis. Bencana yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Salah satu provinsi yang terkena bencana alam gunung berapi saat ini yaitu provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi dengan ibu kota Kabanjahe yang terletak 77 km dari kota Medan.  Luas  daerah  Kabupaten  Karo  sekitar  2.2127,25  km  persegi  yang  terbentang  didataran  tinggi dengan ketinggian 120 sampai 1600 m diatas permukaan laut.
Aktivitas  vulkanik  Gunung  Sinabung  yang  naik  turun  tersebut,  membuat  warga  yang  tinggal  di kawasan zona bahaya harus mengungsi meninggalkan rumah, lahan dan dengan segala aktivitas harian mereka.  Upaya mobilisasi  pengungsi  tersebut  dilakukan  karena  mengingat  jangkauan  bahaya  langsung akibat  letusan  gunung  api  berupa  aliran  lava,  awan  panas,  dan  jatuhan  material  piroklastik  meluas termasuk  juga  bahaya  sekunder  dari  banjir  lahar  dingin.  Letusan  Sinabung  tahun  2010  menyebabkan terjadinya mobilisasi pengungsi sejumlah 12.000 jiwa, dan kemudian meningkat pada letusan tahun 2013

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023]
Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  mendeskripsikan  bagaimana  Kapasitas  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Karo  Dalam  Penanganan  Rumah  Relokasi  Siosar  Tahap  I, dengan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  menjelaskan  fenomena  secara mendalam  melalui  pengumpulan  data  seperti  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  studi kepustakaan.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  Horton  dengan  indikator  penilaian kapasitas  organisasi  meliputi  sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  teknologi  dan  sumber  daya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen, jejaring kerjasama dan hubungan dengan  pihak  lain.  Melalui  penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  Kapasitas  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Karo  Dalam  Penanganan  Rumah  Relokasi  Siosar  Tahap  I belum maksimal, dilihat dari indikator sumber daya manusia yang belum maksimal dimana latar belakang  pendidikan  pegawai  tidak  sesuai  dengan  penempatan  jabatan,  terkait  infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan dimana pemakaian dan sumber dana yang terbatas yang menyebabkan  pekerjaan  tidak  efektif  dan  efisien,  terkait  kepemimpinan  strategis  kepala pelaksana  kurang  berinteraksi  dengan  pegawai,  terkait  program  dan  manajemen  dimana kurangnya  pengetahuan  menyebabkan  kesalahan  dalam  penulisan  kecamatan  dalam  sertifikat rumah  pada  tahap  I  dan  terkait  hubungan  dengan  pihak  lain  kurang  baik  karena  kurangnya komunikasi dan koordinasi sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  describe  how  the  Karo  Regional  Disaster  Management Agency's Capacity in Handling Siosar Relocation Houses Phase I, with a descriptive method with a qualitative  approach that explains the phenomenon in  depth through data collection such as interviews, observations, documentation, and literature studies. In this study, we used Horton's theory  with  indicators  of  organizational  capacity  assessment,  including  human  resources, infrastructure,  technology  and  financial  resources,  strategic  leadership,  programs  and management,  network  cooperation  and  relationships  with  other  parties.  Through  this  study, researchers  found  that  the  capacity  of  the  Karo  Regional  Disaster  Management  Agency  in handling Siosar Phase I Relocation Houses was  not maximized, judging from the indicators of human resources that were not maximized, where the educational background of employees was not in accordance with position placement, related to infrastructure, technology, and resources. related  to  the  chief  executive's  strategic  leadership  not  interacting  with  employees;  related  to programs  and  management  where  lack  of  knowledge  causes  errors  in  writing  sub-districts  in house certificates in stage I; and related to relationships with other parties that are not good due to a lack of communication and coordination, resulting in a lack of communication.
KEYWORDS
Capacity, Disaster, Refugees
This is an open access article under the CC –BY-SA license
mencapai  jumlah  terbanyak  yaitu  15.691  jiwa  yang  tersebar  di  24  titik  pengungsian  yang  kemudian difokuskan menjadi 16 titik.
Penangung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Dalam hal ini sesuai dengan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu; a)  Perumusan  dan  penetapan  kebijakan  penanggulangan  bencana  dan  penanganan  pengungsi  secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara  terencana,  terpadu  dan  menyeluruh.  Itu  artinya  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggara  penanggulangan  bencana  meliputi  fokus  rekonstruksi  dan rehabilitasi dari pascabencana dari meletusnya gunung Sinabung tersebut serta menempatkan korban di tempat yang aman. Pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung akan direlokasikan ketempat yang sudah di siapkan oleh pemerintah dan jauh dari resiko bencana. Relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna  mempertinggi  faktor  keamanan,  kelayakan,  legalitas  pemanfaatan  dengan  tetap  memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.
Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan relokasi pengungsi Gunung Sinabung yang dikeluarkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi  Korban  Terdampak  Bencana  Erupsi  Gunung  Sinabung  di  Kabupaten  Karo,  Provinsi  Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut terdapat beberapa target utama yang ingin dicapai yaitu:  Pembangunan  area  hunian  tetap  di  area  lokasi;  Pembangunan  sarana  dan  prasarana  di  area relokasi,  yang  terdiri  dari:  a)  Sarana  ibadah;  b)  Sarana  pendidikan;  c)  Sarana  kesehatan;  d)  Sarana pemerintahan; c) Sarana jalan dan transportasi, dan; d) Sarana lain yang diperlukan; Menyediakan lahan pertanian.
Relokasi  tahap  I  erupsi  gunung  Sinabung  dilakukan  sebanyak  370  kk  untuk  warga  desa Sukameriah, Simacem dan Bekerah di kawasan Siosar, rumah tipe 36 senilai Rp. 59,4 juta/unit dimana sumber dana berasal dari BNPB.  Ketiga desa tersebut telah diberi fasilitas jaringan listrik dan air bersih, untuk jaringan listrik desa bekerah sudah terpasang 112 unit (50 unit berkapasitas 900 watt dan 62 unit 450  watt),  untuk  desa  Sukameriah    sudah  terpasang    128  unit  (450  watt)  dan  desa  Simacem  sudah terpasang 130 unit (450 watt) sedangkan untuk jaringan air bersih desa bekerah  112 unit sudah dialiri air bersih, desa Sukameriah dan Desa Simacem 258 sudah dialiri air bersih.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada  salah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten  Karo    yang  bernama  Irvan  maranata  mengatakan  terdapat  kendala    Dalam Pelaksanaan  Program  relokasi  warga  korban  bencana  erupsi  gunung  Sinabung  yang  berfokus  dalam penerbitan sertifikat rumah pada relokasi tahap I belum sepenuhnya baik, hal ini terjadi karena terdapat kendala dalam kapasitas sumber daya manusia di  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo masih belum cukup maksimal khususnya dalam hal kualitas sumber daya manusia, dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai masih belum sesuai dengan penempatan jabatan sehingga kinerja pegawai dalam  organisasi  kurang  maksimal  dan  efektif.  Kemudian  kapasitas  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah Karo dalam hal infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan masih belum baik karena tidak didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  mumpuni,  kurangnya  peralatan  yang standby, memerlukan teknologi yang canggih dan sumber dana BPBD yang berasal dari APBD terbatas menyebabkan  anggaran pemeliharaan peralatan berkurang.
Ketiga, kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo dalam hal kepemimpinan strategis dapat dinilai masih belum baik dilihat dari kurangnya motivasi pemimpin kepada rekan kerjanya serta tidak ada  rencana  untuk  meningkatkan  kapasitas kepemimpinannya  dalam  mengelola  sumber  daya  manusia yang  ada  di  organisasi  tersebut.  Kemudian  kapasitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Karo dalam  hal  program  dan  manajemen  masih  kurang baik  karena  masih  adanya  keterlambatan  penerbitan sertifikat  rumah  masyarakat  relokasi  tahap  I  yang  disebabkan  adanya  kesalahan  dalam  penulisan kecamatan  asal  dari  ketiga  desa    yakni  desa  Bekerah  dan  Simacem  kecamatan  Namanteran  dan  desa Sukameriah Kecamatan Payung. Terakhir kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo dalam hal jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain masih belum baik karena kurangnya komunikasi antar stakeholder lainnya  dalam  hal  penerbitan  sertifikat  rumah  masyarakat  relokasi  tahap  I  Siosar dikarenakan kesalahan dalam penulisan kecamatan asal dari ketiga desa tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kapasitas Organisasi
Milen (2004: 12) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus.
Morgan  (dalam  Milen,  2004)  mengatakan  kapasitas  adalah  sifat  yang  memungkinkan  sebuah organisasi atau sistem untuk bertahan hidup, tumbuh, diversifikasi, dan menjadi lebih kompleks; kapasitas adalah  kemampuan  kolektif,  yaitu  kombinasi  dari  atribut  yang  memungkinkan  sistem  untuk  melakukan, memberi nilai, membangun hubungan, dan untuk memperbaharui diri, atau dengan kata lain merupakan cara dan kemampuan yang memungkinkan sistem: individu, kelompok, organisasi, kelompok organisasi dapat melakukan sesuatu dengan niat dari waktu ke waktu secara efektif.

## Dimensi Kapasitas
Horton (2003:  21) menyatakan  bahwa  kapasitas  organisasi  sebagai  potensi  untuk  menerima  misi dan sasarannya sejauh mana ia memiliki atribut yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting untuk mencapai tujuan. kapasitas organisasi mencakup 5 (lima) aspek yang penting yaitu sumber daya manusia; infrastruktur,  teknologi  dan  sumber  daya  keuangan;  kepemimpinan  strategis;  program  dan  manajemen; dan jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain.
1. Staffing; ( sumber daya manusia ) Meliputi staff members/personel (sumber daya manusia). Sumber daya profesional misalnya, mengacu pada hal-hal seperti prosedur rekrutmen dan jumlah serta keterampilan anggota staf.  Individu memiliki kapasitas berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. kapasitas operasionalnya meliputi tingkat staf, pelatihan staf, prosedur perekrutan dan perekrutan serta sistem penilaian kinerja.
2. Infrasructur, technology, and financial resources ; ( infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan Mengacu pada hal-hal seperti jumlah, jenis, dan kualitas bangunan, kendaraan, dan perlengkapan yang dibutuhkan  untuk  operasi  organisasi.  Dalam  hal  ini  kapasitas  operasionalnya  meliputi  sumber  daya keuangan, akuntansi dan kontrol keuangan, fasilitas dan sistem pemeliharaan, ketersediaan teknologi, perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi. dan keuangan
3. Strategic leadership ; ( kepemimpinan strategis )
Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk menilai dan menafsirkan kebutuhan dan peluang di luar organisasi, untuk menetapkan arahan, untuk mempengaruhi dan menyelaraskan orang lain menuju tujuan bersama, untuk memotivasi anggota dan berkomitmen untuk bertindak, serta membuat anggota bertanggung  jawab  atas  kinerja  mereka.  Kualitas  kepemimpinan  organisasi  memiliki  pengaruh  yang kuat terhadap arahnya, motivasi stafnya, dan kinerjanya secara keseluruhan. Para pemimpin strategis perlu  memastikan  bahwa  sistem  dan  struktur  manajemen  tersedia  bagi  organisasi  untuk  memenuhi tujuan saat ini melalui operasinya sehari-hari.
4. Program and management ; ( program dan manajemen )
Dalam program dan manajemen proses berkaitan langsung dengan produksi dan pengiriman layanan untuk  klien  atau  kelompok  sasaran.  Untuk  alasan  ini,  keputusan  manajemen  program  berdampak langsung  pada  kinerja  organisasi.  Serta,  manajemen  proses  menyangkut  sumber  daya  dan  proses internal  yang  mendukung  suatu  program  dalam  organisasi  tersebut.  Ini  termasuk  pengelolaan keuangan, fasilitas, dan kepegawaian
5. Network and linkages with other organization and groups ; ( jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain )
Jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain menjadi lebih penting karena organisasi semakin beroperasi dalam jaringan hubungan yang kompleks untuk berkembang. organisasi dan stafnya sering terkait erat dengan organisasi dan individu lain. Dalam hal ini kapasitas operasionalnya meliputi menilai mitra potensial, membangun kemitraan yang layak, outsourcing dan negosiasi.

## Penanggulangan Bencana
Menurut  Nurjanah  (2013:11)  penanggulangan  bencana  atau  manajemen  bencana  merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang bertujuan  untuk  mencegah  kehilangan  jiwa,  mengurangi  penderitaan  manusia,  memberi  informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Sehingga pemerintah juga terbantu dalam penanganan sebelum dan saat terjadinya bencana.
Menurut Khambali (2017) secara umum, tujuan dari adanya penanggulangan bencana adalah untuk mencegah dan membatasi jumlah korban, menghilangakan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana, sehingga kerusakan dan kerugian berkurang. Dalam hal ini pemerintah juga  dapat  terbantu  dalam  pembangunan  kembali  kerusakan-keusakan  yang  terjadi  secara  maksimal karena kerusakannya minim. Dengan demikian  fungsi dari fasilitas umum utama seperti transportasi, listrik, telepon akan kembali  digunakan sehingga kehidupan ekonomi dan sosial korban bencana akan berjalan seperti biasa.

## Relokasi
Menurut Ben dan Jigyasu (dalam Relokasi Martanto & Sagala, 2014) menyatakan bahwa relokasi merupakan upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  guna  meningkatkan  faktor  keamanan,  kelayakan,  legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan  di  tempat  tujuan.  Namun  demikian,  relokasi  sangat  membutuhkan  perencanaan  yang  hati-hati, detail dan secara menyeluruh karena menyangkut pada penyiapan sebuah komunitas baru (Kristian, 2020)

## METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Harahap menjelaskan bahwa menurut Moleong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  alamiah.  Dalam  mengumpulkan  informasi  terkait  dengan  Kapasitas  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Karo Dalam Penanganan Rumah Relokasi Siosar Tahap I maka peneliti menggunakan teknik  pengumpulan  data  sebagai  berikut  data  Primeradalah  data-data  yang  diperoleh  langsung  oleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Wawancara, Observasi Data Sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut Studi Dokumentasi, Studi Kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam  peanggulangan bencana meletusnya gunung sinabung adalah melaksanakan program-program relokasi pengungsi ketempat yang jauh dari bencana merupakan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana  dari  meletusnya  gunung  Sinabung  tersebut  serta  menempatkan  korban  di  tempat  yang aman.  Sehingga  penilaian  kapasitas  BPBD    Kabupaten  Karo  dapat  dilihat  dari  bagaimana  organisasi tersebut bekerja dan bertindak dalam memecahkan suatu masalah  dan bagaimana organisasi tersebut mengembangkan kapasitas dirinya.
Oleh karena itu untuk melihat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo dalam dalam penerbitan sertifikat rumah relokasi Siosar tahap I dapat dilihat dari dimensi penilaian kapasitas organisasi menurut  Horton  (2003)  yaitu  dari  sumber  daya  manusia,  infrastruktu,  teknologi  dan  sumber  daya keuangan,kepemimpinan  strategis,  program  dan  manajemen,  serta  jejaring  kerjasama  dan  hubungan dengan pihak lain.

## Sumber Daya  Manusia (Staff Member/ Personel)
Dalam sebuah organisasi tentu memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni, karena sumber daya  manusia  menjadi  tolak  ukur  dalam  instansi  pemerintahan  apakah  program-program  kerja dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Sumber daya manusia dalam Horton (2003)  mengacu pada hal- hal seperti prosedur rekrutmen dan jumlah serta keterampilan anggota staf, tingkatan staff, serta penilaian kinerja.  Pegawai  yang  cepat  tanggap  dan  memahami  pekerjaan  di  bidangnya  masing-masing  juga diharapkan dalam penyelesaian suatu bencana maupun masalah.
Keahlian maupun latar belakang pendidikan  pegawai tentunya berpengaruh pada kinerjanya seperti yang  dikatakan  oleh  Raharjo  (2012)  bahwa  kualitas  SDM  dalam  organisasi  dapat  juga  dilihat  dari pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam organisasi. Berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa pendidikan terakhir pegawai-pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo tidak selaras dengan jabatannya. Dan bahkan sama sekali tidak ada  lulusan yang berkaitan dengan bencana alam. Hal ini tentu berpengaruh pada pekerjaannya, sehingga pegawai BPBD Karo masih harus belajar dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Namun,  walaupun  latar  belakang  pendidikan  pegawai  di  BPBD  tidak  berhubungan  dengan kebencanaan,  BPBD  mengikuti  diklat  tentang  kebencanaan  untuk  memperkuat  kapasitas  pegawai mengenai  kebencanaan,  seperti  yang  dikatakan  Rozalena  dan  Dewi  (dalam    Nugroho,  2019)  bahwa pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang disusun secara terararah untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman,  keahlian,  penambahan  pengetahuan,  serta  perubahan  sikap  individu.  Beberapa  pegawai Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Karo  mendapatkan  pelatihan-pelatihan  maupun  diklat  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  mengenai  kebencanaan,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pegawai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo  mendapatkan pengetahuan penting untuk meningkatkan kualitasnya.
Walaupun latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang di berikan saat pembentukan awal BPBD yakni pada saat bencana erupsi Gnung Sinabung  terjadi, pegawai yang dipilih menjadi bagian dari BPBD dinilai mampu menangani dan mengerjakan tugas-tugas kebencanaan yang memang menjadi tupoksi  BPBD.  Meskipun  dengan  waktu  yang  singkat,  pemerintah  pasti  sudah  mempunyai  perencaan ataupun penilaian sehingga pegawai yang dipilih  beserta tanggung jawab jabatan yang di berikan dapat terlaksana.

## Infrastruktur,  Teknologi  dan  Sumber  Daya  Keuangan    (Infrastructure,  Technology  and  Financial Resources)
Dalam  suatu  organisasi,  agar  dapat  berjalan  dengan  maksimal  tentunya  memerlukan  tempat, ruangan,  alat-alat  dan  teknologi  yang  memadai.  Tanpa  hal  tersebut  tentunya  tidak  akan  bisa  sebuah organisasi  berjalan  dengan  efektif,  sama  halnya  seperti  yang  dikatakan  oleh  Fiszbein  (1997)  yang menyatakan  bahwa  sebagian  besar  aktivitas  sektor  publik  selain  tenaga  kerja  yang  berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan. Tenaga kerja yang berkualitas bisa menjadi tidak efektif ketika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang diperlukan, contohnya jika bekerja di gedung yang rusak dan tanpa akses peralatan yang diperlukan. Hal ini dikatakan juga oleh Hall et al. (2003) yang  menyatakan  bahwa  kapasitas  infrastruktur  dan  proses  dalam  suatu  organisasi  dapat  dilihat berdasarkan bagaimana kemampuan suatu organisasi untuk menerapkan dan mengandalkan infrastruktur yang ada di organisasi tersebut yang terkait dengan struktur internal atau operasi sehari-hari.
Berdasarkan obeservasi peneliti melihat bahwa peralatan yang tersedia di BPBD kurang memadai dan perlunya peralatan yang standby , sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana, BPBD dapat langsung bergerak cepat karena peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia dan tidak membutuhkan ijin peminjaman dari pihak lainnya. Selain itu juga, BPBD tidak mempunyai gudang penyimpanan barang-barang, hal ini menggangu dalam proses pekerjaan BPBD sehingga kurang efektif.  Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana  yang  tersedia  dalam  hal  menambah  maupun  mengganti  fasilitas  yang  kurang  ataupun  rusak, sehingga  berpengaruh  dalam  tersedianya  sarana  dan  prasana  di  kantor.  Karena  Pemerintah  dan pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD itu secara memadai dan anggaran itu disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan  pasca  bencana  yang  terdapat  pada  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2).  Dalam  anggaran  penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, pada Pasal 5 ayat (3) Pemerintah menyediakan pula: a. dana kontinjensi bencana;
b. dana siap pakai; dan
c. dana bantuan sosial berpola hibah.
Kemudian Tentang Pendanaan dan Penggelolaan Bantuan Bencana  terdapat pasal 6 bagian ayat (2) mengatakan bahwa dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat dan ayat (4)  mengatakan  Dana  siap  pakai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  selalu  tersedia  sesuai dengan  kebutuhan  pada  saat  tanggap  darurat.  Ini  artinya  pemerintah  tidak  serta  merta  membatasi keuangan  BPBD,  sehigga  dalam  proses  terjadi  bencana,  BPBD  dapat  langsung  bergerak  ke  sumber bencana dengan dana siap pakai tersebut.

## Kepemimpinan Strategis (Strategic Leadership)
Kepemimpinan  strategis  dalam  sebuah  dapat  organisasi  dilihat  sebagai  kemampuan  pemimpin dalam  menetapkan  arahan  bagi  anggotanya  untuk  memotivasi  dan  berkomitmen  dalam  melakukan pekerjaannya  masing-masing  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Dalam  sebuah  organisasi, kepemimpinan memiliki  peran  yang  kuat  terhadap  arahnya  suatu  organisasi,  motivasi  anggotanya  serta membuat  anggota  bertanggung  jawab  dalam  melakukan  setiap  pekerjaannya.  Suatu  organisasi  dapat dikatakan  berhasil  atau  bahkan  gagal  sebagian  besar  ditentukan  oleh  kepemimpinan.  Tujuan kepemimpinan dari strategis adalah untuk mempersiapkan organisasi menghadapi apa pun yang mungkin terjadi di masa depan.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Karo  dipimpin  oleh  Kepala  Pelaksana mempunyai  tugas  pokok  pemimpin,  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  tugas-tugas  di  bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.  Sebagai  badan  yang  bergerak  dalam  bidang  kebencanaan,  struktur  pegawai  di tetapkan oleh bupati.  Artinya  kepala  pelaksana  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Karo  tidak  bisa sembarangan  memindahkan  ataupun  memecat  pegawai.    Dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang dilakukan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, tetap berdasarkan
peraturan  yang  berlaku,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  menimbulkan  masalah  yang  dapat menghambat kinerja anggota dalam mencapai tujuan organisasi.
Dari  hasil  observasi,  peneliti  menemukan  bahwa  kepala  pelaksana  di  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Karo  kurang  memberikan  motivasi  maupun  arahan  kepada  bawahan sekaligus rekan kerjanya, hal ini diakui oleh pegawainya. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pemimpin  ataupun  disebut  sebagai  kepala  pelaksana  di  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Karo.  Namun,  peningkatan  maupun  penguatan  kapasitas  dalam  organisasi  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo hanya dilakukan oleh semua pegawainya.

## Program dan Manajemen (Program and Process Management)
Manajemen dalam
suatu organisasi dapat dikatakan sebagai proses perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan  pengawasaan  sumber  daya  organisasi, dimana  setiap orangnya  memiliki  tugas,  peran  dan  fungsi  penting  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Tujuan  utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin. Menurut Horton (2003) dalam hal ini, kapasitas operasionalnya meliputi manajemen  proyek,  perencanaan  dan  perumusan  program,  pemantau  dan  evaluasi,  pelaporan  serta komunikasi.
Dalam surat Keputusan Bupati Karo Nomor 361 sudah ditetapkan Nama Penduduk Rumah dan Atau Lahan Pertanian Pada Lahan Relokasi Akibat Dampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung pada tiga  desa yakni Bekerah, simacem dan Sukameriah dari kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Payung dengan jumlah  kepala keluarga yang tertera akan di relokasikan Kesiosar dan akan di terbitkan sertifikat rumahnya sesuai dengan surat keputusan Bupati Karo. Namun, jika dilihat dari tahun masyarakat sudah tinggal dan menetap  direlokasi  siosar,  terhitung  mulai  dari  tahun  2015  hingga  saat  ini.  Masyarakat  relokasi  siosar belum  menerima  sertifikat  kepemilikan  rumah  tersebut.  proses  penerbitan  sertifikat  rumah  tersebut terkesan lama jika dilihat sudah hampir tujuh tahun warga relokasi tahap satu sudah menetap di kawasan relokasi  siosar.  Hasil  observasi  peneliti  menemukan  bahwa  sebenarnya  sertifikat  rumah  tersebut  sudah terbit pada tahun 2017 namun terdapat kesalahan dalam penulisan kecamatan, dimana tertulis kecamatan asal pengungsi padahal sudah warganya sudah di relokasikan ke kecamatan yang baru.
Hal  tersebut  terjadi  dikarena  ketidaktahuan  BPBD  mengenai  perpindahan  kecamatan.  Dan  untuk mengubah tersebut ada peraturan-peraturan tertentu yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemum, BPN, dewan dan harus menunggu kode wilayah dari kementrian dalam negri. Maka dari itu, BPBD pun mengembalikan  sertifikat  tersebut  kepada  BPN  dan  sudah  sudah  ditindaklanjuti  oleh  Badan penanggulangan  Bencana  Daerah  Karo  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  surat  Bupati  Karo Nomor 361/3754/BPBD/XI//2018  pada tanggal 5 November 2018. Menindaklanjuti surat tersebut, Bupati Karo  membuat  peraturan  Daerah  Kabupaten  Karo  Nomor  06  Tahun  2022  Tentang  Penghapusan  Desa Bekerah Dan Desa simacem Kecamatan Naman Teran dan Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Serta Pembentukan Desa Bekerah, Simacem Dan Desa Sukamerah Di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
Setelah  pemerintahan  Kabupaten  Karo  mengeluarkan  peraturan  terbaru  dalam  penghapusan  desa yang terkena dampak erupsi gunung sinabung dua belas tahun silam sekaligus peraturan pembentukan desa  baru  di  kecamatan  Tigapanah,  tahap  selanjutnya  adalah  penerbitan  sertifikat  rumah  untuk masyarakat relokasi Siosar yang sudah tinggal dan menetap selama tujuh tahun lamanya, maka dari itu Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  karo  menyurati  BPN  pada  tanggal  20  Juli  2022  yang  isinya menyatakan:
1. Bahwa sesuai surat Bupati Karo Nomor 361/3754/BPBD/XI//2018 tanggal 5 November 2018 perihal Sertifikat  Rumah  di  Siosar,  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Karo  telah  mengembalikan  sertifikat dimaksud  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Karo  menunggu  Peraturan  Daerah tentang Pembentukan Desa Bekerah,Desa Simacem dan Desa Sukameriah di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo (terlampir);
2. Bahwa  menindaklanjuti  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karo  Nomor  06  Tahun  2022  tentang Penghapusan  Desa  Bekerah  dan  Simacem  Kecamatan  Naman  Teran  dan  Desa  Sukameriah Kecamatan  Payung  serta  Pembentukan  Desa  Bekerah,Desa  Simacem  dan  Desa  Sukameriah  di Kecamatan  Tigapanah  Kabupaten  Karo,  dimohonkan  agar  Kepala  BPN  Kabupaten  Karo  dapat menindaklanjuti  penerbitan  sertifikat  rumah  Siosar  Relokasi  tahap  I  untuk  Desa  Bekerah,  Desa Simacem dan Desa Sukameriah di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;
Dalam hal ini, pemerintah dinilai cukup baik dalam merumuskan kebijakan tersebut, namun jika dilihat secara tahun nya dari 2015 hingga saat ini, masyarakat awam menilai bahwa proses penerbitan sertifikat ini terkesan lambat ditangani.

## Jejaring Kerjasama dan Hubungan Dengan Pihak Lain (Networking and Linkages)
Jejaring  kerja  sama  merupakan  suatu  bentuk  persekutuan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang membentuk satu ikatan kerjasama pada satu bidang tertentu/tujuan tertentu dengan berbagi ide, informasi dan sumber daya dalam melaksanakan program tertentu. Selanjutnya didukung oleh pernyataan Hall et al. (2003)  menyatakan  bahwa  kapasitas  hubungan  dan  jaringan  dalam  organisasi  dilihat  berdasarkan bagaimana kemampuan dari suatu organisasi untuk menciptakan suatu hubungan kerja dengan unit lain, seperti mitra, pemerintah, publik dan swasta. Dalam proses penerbitan surat sertifikat kepemilikan rumah reloaksi siosal, BPBD bekerjasama dengan beberapa pihak, karena BPBD tidak mempunyai kewenangan sepenuhnya  dalam  penerbitan  sertifikat  tersebut  karena  pada  prosesnya  BPBD  bekerjasama  maupun berkoordinasi dengan dinas satu kedinas yang lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam proses bekerjasama maupun berkoordinasi dengan dinas satu kedinas yang lainnya tentunya membutuhkan suatu komunikasi. Komunikasi erat kaitannya dalam kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah,  atau  menjalin  hubungan  baik  dengan  sesamanya.  Peranan  komunikasi  penting  sekali  dalam penerbitan  surat  sertifikat  tersebut.  Dan  dalam  prosesnya  seringkali  terjadi  masalah  tidak  tersampainya informasi  yang  di  butuhkan,  sehingga  terjadi  kesalahan  karena  informasi  tidak  diterima  ataupun  tidak tersampaikan  dengan  baik.  BPBD  bekerjasama  dengan  beberapa  pihak.namun  yang  paling  intens berkomunikasi  dengan  BPN,  karena  yang  berhak  menerbitkan  sertifikat  tersebut  adalah  BPN.  Setelah mengembalikan sertifikat yang salah ke pada BPN, maka tinggal menunggu waktu BPN akan menerbitkan sertifikat  yang  benar  dan  menyerahkannya  kepada  BPBD  yang  kemudian  akan  diserahkan  kepada masyarakat.  Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  menemukan bahwa  dalam  hal  jejaring kerjasama  dan hubungan  dengan pihak  lain  masih  belum  baik  karena  kurangnya  komunikasi  antar  stakeholder  lainnya dalam  hal  penerbitan  sertifikat  rumah  masyarakat relokasi  tahap  I  Siosar  dikarenakan  kesalahan  dalam penulisan  kecamatan asal  dari  ketiga desa   yakni  desa  Bekerah  dan  Simacem  kecamatan  Namanteran dan  desa  Sukameriah  Kecamatan  Payung  dan  terjadi  perubahan  kecamatan  menjadi  desa  Bekerah, Simacem dan Sukameriah menjadi kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan hal ini juga terjadi  kendala dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 pada saat itu.

## Saran
1.  Berkaitan dengan sumber manusia untuk selanjutnya diharapkan adanya peningkatan standar kualitas persyaratan  CPNS  khususnya  dalam  hal  kesesuaian  latar  belakang  pendidikan  dengan  jabatan pegawai agar pekerjaan lebih maksimal dalam organisasi.
2.  Berkaitan  infrastruktur,  teknologi  dan  sumber  daya  keuangan  untuk  selanjutnya  diharapkan  adanya penambahan  dan  pembaruan  fasilitas,  sarana,  prasarana  maupun  keuangan  untuk  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Karo  agar  dapat  memberikan  kenyamanan  bagi  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya.
3.  Berkaitan  kepemimpinan  strategis  untuk  selanjutnya  diharapkan  pemimpin  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Karo  dapat  meningkatkan  kapasitas  kepemimpinannya  serta  memberikan  motivasi kerja  dalam  memimpin  pegawai-pegawai  yang  ada  di  organisasi  sehingga  tercipta  lingkungan  kerja yang harmonis.
4.  Berkaitan  program  dan  manajemen  untuk  selanjutnya  diharapkan  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Karo  dapat  meminimalisir  kesalahan  yang  dapat  menghambat  program-program  maupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga pekerjaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
5.  Berkaitan  denganjejaring  kerjasama  dan  hubungan  dengan  pihak  lain  diharapkan  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Karo  dapat  memelihara  komunikasi  dan  hubungan  dengan  dinas maupun  pihak  lainnya,  karena  pada  dasarnya  tidak  ada  badan  maupun  dinas  yang  dapat  bergerak sendiri tanpa bantuan dari pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Grindle,  M,  S.  (1997).  Getting  good  goverment:  Capacity  building  in  the  public  sector  of  developing countries. Boston: Harvard Institute for International Development
Horton,  D.,  Alexaki,  A.,  Bennett-Lartey,  S.,  Brice,  K.  N.,  Campilan,  D.,  Carden,  F.,  .  .  Watts,  J.  (2003).
Evaluating  capacity  development:  experiences  from  research  and  development  organizations around the world. The Netherlands: nternational Service for National Agricultural Research (ISNAR);
Canada: International Development Research Centre (IDRC), the Netherlands: ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).
Irawan, B. (2006). Kapasitas organisasi dan pelayanan publik. Jakarta Utara: Publica Press Milen, a. (2004). Pegangan dasar pengembangan kapasitas. (diterjemahkan secara bebas). Yogyakarta: Pembaruan.
Nugroho,  Y,  A,  B.  (2019).  Pelatihan  dan  pengembangan  SDM:  teori  dan  aplikasi.  Jakarta:  Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Vangermeersch,  M,  R.  (1998).  Total  capacity  management  optimizing  at  the  operational,  tactical,  and strategic levels. New York: CRC Press
Fiszbein, Ariel. (1997). The emergence of local capacity: lessons from Colombia. Word Development, vol. 25 (7), 1029-1043
Hall, dkk. (2003). The capacity to se rve: A qualitative study of the chalenges facing Canada’s nonprofit and voluntary organizations. ISBN: 1-55401-054-3
Nur  K.  S.  (2015)  Analisis  kinerja  badan  penanggulangan  bencana  daerah  Kabupaten  Karo  dalam upaya  penanggulangan  bencana  erupsi  gunung  sinabung  di  Kabupaten  Karo.  PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1
Retnaningsih, H. (2013). Kesejahteraan Sosial: Letusan Gunung Sinabung dan penanganan bencana di indonesia. Info Singkat, Vol. V, No. 18/II/P3DI.
Rudi Kristian P.M, Februati Trimurni (2020) Relokasi mandiri pemukiman desa gurukinayan akibat kejadian erupsi gunung api sinabung kabupaten karo. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAP), 5(1), 1-21.
Surat  Keputusan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Satuan  Tugas  Percepatan  Relokasi  Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karo  Nomor  01  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Desa Bekerah Dan Desa simacem Kecamatan Naman Teran dan Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Serta Pembentukan Desa Bekerah, Simacem Dan Desa Sukamerah Di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Karo tahun 2021-2026 Munthe,  A.  P.  (2017,  April).  Soal  Komunikasi  Membuat  Penanganan  Bencana  Sinabung  Tak  Kunjung Selesai.  Retrieved  From  https://sorasirulo.com/soal-komunikasi-membuat-penanganan-bencana- sinabung-tak-kunjung-selesai/
Jurnal Asia ( 2014, Oktober) Relokasi Pengungsi Sinabung di Siosar, Pengungsi Dapat Sertifikat Hak Milik. https://www.jurnalasia.com/nasional/relokasi-pengungsi-sinabung-di-siosar-pengungsi-dapat- sertifikat-hak-milik/ www.karokab.go.id
Manajemen  Pemerintahan  Vol  12,  No  1,  2020,pp.51-72  Website:http://ejournal.ipdn.ac.id/JTP,e-ISSN 2686-0163, p-ISSN 085-5192 https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/22TAHUN2008PP.htm