-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## DISKRESI HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PATI)

## Amalia Eka Rizkiana, Yunanto
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : amaliaekriz@yahoo.co.id

## Abstract
The Plaintiff is not permitted to change or add to the principal of the lawsuit clearly stipulated in the legislation, but in the Civil Case Number: 04 / Pdt.G / 2016 / PN.Pti in Pati District Court even though the Defendant  in  writing has  refused to  change and add the  principal  of the claim  regarding child custody but in its ruling the Panel of Judges accepted the amendment as well as the addition of the principal lawsuit regarding child custody. The method in this study is an empirical juridical approach method  with  descriptive  analytical  research  specifications.  Based  on  the  results  of  research  and discussion  it  can  be  seen  that  the  Panel  of  Judges  in  taking  discretionary  steps  in  their  legal considerations argues that child custody is a case that follows from the principal case of divorce by observing parties who wish their marriage to break up due to divorce and mutual care for children from the marriages of the marriages. parties and for the sake of and see the principle in the justice system in the State of Indonesia is simple, fast and inexpensive so that the Panel of Judges in their legal considerations take steps to accept the changes and additions to the principal lawsuit on child custody so that in its decision can provide legal certainty, justice and benefit for litigants.

## Keywords: divorce case; changes to lawsuit;  judge discretion

## Abstrak
Tidak  diperbolehkannya  Penggugat  mengubah  atau  menambah  pokok  gugatan  sudah  diatur  jelas dalam  perundang-undangan,  namun  dalam  Perkara  Perdata  Nomor:  04/Pdt.G/2016/PN.Pti  di Pengadilan Negeri Pati meskipun Pihak Tergugat secara tertulis telah menolak atas perubahan dan penambahan  pokok  gugatan  mengenai  hak  asuh  anak  akan  tetapi  dalam  amar  putusannya  Majelis Hakim  menerima  perubahan  serta  penambahan  pokok  gugatan  mengenai  hak  asuh  anak.  Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif  analitis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  diketahui  bahwa  Majelis Hakim dalam mengambil langkah diskresi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa hak asuh  anak  adalah  perkara  yang  mengikuti  dari  perkara  pokoknya  yaitu  perceraian  dengan memperhatikan  para  pihak  yang  berkeinginan  perkawinannya  putus  karena  perceraian  serta  saling ingin mengasuh anak dari hasil perkawinan para pihak dan demi dan memandang asas dalam sistem peradilan  di  Negara  Indonesia  adalah  sederhana,  cepat  dan  biaya  murah  sehingga  Majelis  Hakim dalam  pertimbangan  hukumnya  mengambil  langkah  diskresi  dan  menerima  perubahan  serta penambahan pokok gugatan mengenai hak asuh anak sehingga dalam putusannya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

## Kata kunci : perkara perceraian; perubahan gugatan; diskresi hakim
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) ditegaskan  bahwa  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Selain  itu  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk melanjutkan keturunan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan, maka dari itu orang tua harus memelihara dan merawat anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek  agama  dan  sosial.  Aspek  agama  menetapkan  tentang  keabsahan  perkawinan,  sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA)  bagi  mereka  yang  melangsungkan  Perkawinan  secara  Agama  Islam  dan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (DINDUKCAPIL)  bagi  mereka  yang  melangsungkan Perkawinan menurut Agama selain Agama Islam
Perkawinan  merupakan  perbuatan  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi  juga  lebih  dari  itu  bahwa  perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  dan  perbuatan keagamaan.  Negara  mempunyai  kepentingan  pula  untuk  turut  mencampuri  urusan  masalah perkawinan  dengan  membentuk  dan  melaksanakan  perundang-undangan  tentang  perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.
Tidak ada seorang pun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikarunai anak. Namun demikian, biasanya ada sebab-sebab  tertentu  yang  mengakibatkan  perkawinan  tidak  dapat  lagi  diteruskan  sehingga terpaksa  harus  terjadi  perceraian  antara  suami  istri  (Muchtar,  2004).  Sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Memilih  bercerai,  berarti  harus  berhadapan  dengan  pengadilan,  sebab  proses  perceraian yang  sah  menurut  hukum  hanya  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  saja.  Guna  melakukan perceraian salah satu pihak dari suami dan istri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim.
Terjadinya  perceraian  maka  akan  berakibat  bahwa  kekuasaan  orang  tua  berakhir  dan berubah  menjadi  hak  asuh.  Oleh  karena  itu  jika  perkawinan  diputus  oleh  Hakim  maka  perlu diputuskan tentang hak asuh terhadap anak-anak khususnya anak-anak yang masih dibawah umur. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45 telah diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.
Independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum  yang demokratis.  Prinsip  demikian  diperlukan  untuk  melindungi  Kekuasaan  Kehakiman  dari intervensi,  bujukan,  rayuan,  paksaan  maupun  pengaruh  lembaga,  teman  sejawat,  atasan  atau pihak-pihak lain, sehingga Hakim dalam memutus perkara benar-benar berdasar pada keadilan hukum,  rasa  keadilan  dan  hati  nurani.  Kekuasaan  Kehakiman  harus  dijalankan  dengan  tanpa tekanan atau intimidasi dari elemen-elemen pemerintahan lainnya. Dengan demikian reformasi di bidang  Kekuasaan  Kehakiman  menjadi  semacam  keniscayaan  karena  dinamika  hukum  yang senantiasa  berkembang  dan  kian  kompleks  menuntut  kekuasaan  yang  ada  di  dalamnya  untuk senantiasa diperbarui dan ditingkatkan akspetabilitasnya.
Hak asuh anak bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tetapi yang pasti tidak mudah bagi salah  satu  pihak  yang  tidak  memenangkan  putusan  perkara  dalam  hak  pengasuhan  anak  jika keinginannya  itu  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada.  Majelis  Hakim  bebas  untuk menetapkan  ayah  atau  ibu  yang  berhak  memelihara  anak  tersebut,  tergantung  dari  siapa  yang dirasa cakap atau yang terbaik untuk kepentingan anak-anak tersebut. Di Pengadilan Negeri Pati misalnya  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  perceraian  mengambil  Diskresi  dengan mengabulkan  perubahan  pokok  gugatan  yaitu  menambah  posita  baru  dan  petitum  tambahan mengenai  hak  asuh  anak  dari  pihak  penggugat  yang  bertentangan  dengan  Pasal  127  Rv ( Reglement Op De Rechtsvordering ) yang berbunyi:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
“Penggugat  berhak  untuk  mengubah  atau  mengurangi  tuntutannya  sampai  saat  perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”
Mengingat  Diskresi  Hakim  dalam  mengabulkan  perubahan  pokok  gugatan  dalam  suatu Perkara  menunjukan  independensi  Kekuasaan  Kehakiman  yang  harus  menjadi  perhatian  lebih karena akan menentukan laju alir proses peradilan dalam mencapai kepastian hukum sehingga hal ini sangat menarik untuk dijadikan penelitian hukum.
Dalam  menjawab  problematika  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  teori  yang  menjadi titik  tolak  atau  landasan  berpikir  dalam  memecahkan  permasalahan.  Teori  berfungsi  untuk menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematik. Berangkat  dari  kebutuhan  tersebut,  teori  yang  dianggap  paling  tepat  untuk  memahami  dan menjelaskan  realitas  sosial  (hukum  yang  sedang  dikaji)  dalam  penelitian  mengenai  diskresi Hakim dalam perkara perceraian dan hak asuh anak (studi di Pengadilan Negeri Pati) adalah Teori Dasar Hukum Triadism Law Theory dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum  harus  memuat  3  (tiga)  nilai  dasar  yaitu:  nilai  keadilan  (aspek  filosofis),  nilai  kepastian (aspek  yuridis),  dan  nilai  kemanfaatan  (aspek  sosiologis).  Setiap  peraturan  hukum  harus  dapat dikembalikan keabsahannya pada 3 (tiga ) nilai dasar tersebut (Radbruch, 2013).
Mengingat  Diskresi  Hakim  dalam  mengabulkan  perubahan  pokok  gugatan  dalam  suatu Perkara  menunjukan  independensi  Kekuasaan  Kehakiman  yang  harus  menjadi  perhatian  lebih karena akan menentukan laju alir proses peradilan dalam mencapai kepastian hukum sehingga hal ini  sangat  menarik  untuk  dijadikan  penelitian  hukum  dan  menimbulkan  pertanyaan  terkait:  1) Bagaimanakah pelaksanaan Diskresi Hakim menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?; 2) Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil Diskresi dalam memutus suatu Perkara?

## B. Metode Penelitian
Dalam jurnal ini, Penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  metode  pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Soemitro, 1990a). Pendekatan yuridis empiris  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perkawinan  dan  kehakiman  dan  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  kualitatif  tentang pelaksanaan diskresi kehakiman.
2. Spesifikasi Penelitian
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  analitis.  Sesuai dengan  namanya  maka  penelitian  deskriptif  analitis  adalah  suatu  bentuk  penelitian  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  karakteristik  dari  objek  yang  diteliti  kemudian  dikaitkan dengan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  yang  diteliti (Soekanto, 1990).
3. Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu
:
a.  Data  Primer,  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  yaitu  data  secara  langsung diperoleh  dari  informan  dan  nara  sumber  sebagai  subjek  penelitian,  yaitu  Hakim  di Pengadilan Negeri Pati.
b. Data Sekunder, yaitu penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mencari, mempelajari dan  mengumpulkan  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  obyek  penelitian  dengan melakukan  studi  dokumen  terhadap  buku-buku  literatur,  perundang-undangan,  dan dokumen  yang meliputi  :  bahan-bahan hukum,  baik  bahan hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1990b).
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  pengumpulan  data  penelitian,  Penulis  menggunakan  dua  teknik pengumpulan data yaitu, wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan kajian dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.
5. Metode Analisis Data
Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dinyatakan oleh responden/informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Diskresi Hakim Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Di  Indonesia,  kekuasaan  kehakiman,  sejak  awal  kemerdekaan  juga  diniatkan  sebagai cabang  kekuasaan  yang  terpisah  dari  lembaga-lembaga  politik  seperti  MPR/DPR  dan Presiden. Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggarannya  negara  Repubik  Indonesia,  kekuasaan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945.
Dalam UUD 1945, pengaturan kekuasaan kehakiman ditempatkan pada Bab IX berjudul Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu  Pasal  24  ayat  (1)  mengatur  bahwa  “ Kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badang kehakiman menurut Undang- undang ”, selanjutnya, Pasal  24 ayat  (2) mengatur bahwa “ Susunan  dan  kekuasaan  badan- badankehakiman  itu  diatur  dengan  Undang-undang .” Sementara itu, pengaturan mengenai rekrutmen  dan  pemberhentian  Hakim  diatur  dalam  Pasal  25  yang  menyebutkan  bahwa “ Syarat-syarat  untuk  menjadi  dan  untuk  diperhentikan  sebagai  hakim  ditetapkan  dengan Undang-undang .”
Lebih  lanjut  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  kembali  ditegaskan  dalam Undang  Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang    Kekuasaan  Kehakiman  maupun  dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirobah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang. No. 14 Tahun 1985 tentang  Mahkamah  Agung  junto  Undang-undang.  No.  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-undang. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  Kehakiman  menegaskan  bahwa Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara  hukum Republik Indonesia. Penegasan kedudukan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 3 Tahun 2009 bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
Hakim adalah profesi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Hakim mempunyai kewenangan memutus perkara yang disidangkan di peradilan berdasarkan kebijaksanaanya.  Makna  lebih  jauh,  Hakim  tidak  sebatas  pada  itu  saja,  Hakim    memiliki makna filosofi jauh lebih mulia dari sekedar pemutus perkara dalam peradilan. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu putusan yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya dalam bentuk putusan hukum, tentu yang diharapkan oleh para pencari keadilan bahwa Pengadilan dapat  memberikan putusan  yang sesuai  dengan tiga nilai  dasar penopang  hukum  oleh  Gustav  Radbruch,    disebut  sebagai Idee  des  rechts (penopang  cita hukum)  yang  mencakup  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.,  namun  seringkali
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan  berhadapan,  bertentangan,  ketegangan  satu  sama  lain.  Dalam  hal  terjadi pertentangan  demikian,  yang  mestinya  diutamakan  adalah  keadilan,  hal  ini  karena  pada hakikatnya hukum adalah untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum.
Sebagai  penegak  hukum,  hakim  mempunyai  tugas  pokok  di  bidang  yudisial,  yaitu menerima,  memeriksa,  memutuskan,  dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya  (Mertokusumo,  2003).  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Hakim  merupakan pelaksana inti yang secara fungsional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman  terletak  dalam  bidang  yudikatif  dengan  kebebasan  yang  diatur  dalam  Undang- undang.
Menegakkan  hukum  harus  menguraikan  makna  dan  tujuan  hukum  itu  sendiri,  bukan hanya  menerapkan  aturan  perundang-undangan  yang  tertulis  sehingga  Hakim  bukan  hanya sebagai  corong  Undang-undang,  namun  Hakim  wajib  menghadirkan  tujuan  hukum  yaitu keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Hakim  wajib  memutus  perkara  dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya (Haryadi & Suteki, 2017).
Sejalan  dengan  tugas  pokok  tersebut,  maka  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya  tidak  ada  atau  kurang  jelas.  Hal  ini  berarti  pengadilan  wajib  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (Busthami, 2017).
Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  tidak menutup kemungkinan Hakim akan dihadapkan pada perkara yang apabila didasarkan pada normatif  Hukum mengalami  kebuntuan  legalitas  formal ,  sehingga untuk  menembus kebuntuan  legalitas  formal  itu dibutuhkan  diskresi  Hakim  dalam  hal-hal  tertentu  yang memang  tidak  bisa  dihindari  dan  sangat  sulit  sifatnya  dalam  menentukan  dan  menetapkan putusan sebuah perkara di Pengadilan.
Pengaturan  Diskresi  Hakim  sebagai  pengemban  fungsi  Yudikatif  dapat  ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  9,  yang  mengartikan  bahwa  diskresi  adalah keputusan dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dalam hal peraturan perUndang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi  pemerintahan .  Mengenai  pejabat  pemerintahan sebagaimana  yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (9) diatur dalam Pasal 1 angka 3  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.
Diskersi  Hakim  merupakan  perwujudan  dari    Kekuasaan  Kehakim  yang  merdeka, Hakim  adalah  Pejabat  Negara  sebagai  Penyelenggara  Negara  dibidang  Yudikatif  yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum, Hakim mempunyai kewenangan memutus  perkara  yang  disidangkan  di  peradilan  berdasarkan  kebijaksanaanya,  maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil  keputusan  dari  Badan  atau  pejabat  pemerintahan  menurut  pendapatnya  sendiri sebagai  pelengkap  dari  asas  legalitas  manakala  hukum  yang  berlaku  tidak  mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas.  Roscoe  Pound,  salah  seorang  penganut Sociological  Jurisprudence memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa  hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan  keinginan  atau  intuisi  seseorang  yang  di  dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu (Mertokusumo, 1988).
Hakim  diberikan  kekuasaan  yang  merdeka  dalam  memutuskan  suatu  perkara  tanpa adanya intervensi dari kekuasaan Negara yang lainnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin oleh konstitusi sebagai Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat  pencari keadilan sangat  diharapkan hakim wajib memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika. Diskresi Hakim merupakan perwujudan nyata dari  Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka  berdasarkan  Undang-undang,  sehingga  langkah diskresi hakim yang diambil dalam memutus suatu perkara dapat memberikan nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).
2. Mencermati Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perceraian Dan Hak Asuh Anak Dalam Mengambil Diskresi
Terjadinya  perceraian  maka  akan  berakibat  bahwa  kekuasaan  orang  tua  berakhir  dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu jika perkawinan diputus oleh Hakim maka perlu diputuskan tentang hak asuh terhadap anak-anak khususnya anak-anak yang masih dibawah umur. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45 telah diatur mengenai hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak,  kewajiban  ini  berlaku  terus  meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.
Hak asuh anak bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tetapi yang pasti tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan  yang ada. Majelis Hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang dirasa cakap atau yang terbaik untuk kepentingan anak-anak tersebut.
Dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu ketika Hakim dihadapkan pada perkara yang apabila  didasarkan  pada  normatif  Hukum mengalami  kebuntuan  legalitas  formal ,  sehingga untuk  menembus  kebuntuan  legalitas  formal  itu dibutuhkan  diskresi  Hakim  dalam  hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dihindari dan sangat sulit sifatnya dalam menentukan dan menetapkan putusan sebuah perkara di Pengadilan.
Dalam suatu perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Pati, Hakim dalam memutuskan  suatu  perkara  perceraian  dalam  pertimbangan  hukumnya  mengambil  Diskresi dengan mengabulkan perubahan pokok gugatan Penggugat, yaitu ditambahkannya posita baru dan petitum tambahan mengenai hak asuh anak yang mana peubahan dan penambahan pokok gugatan  bertentangan  dengan  Pasal  127  Rv  ( Reglement  Op  De  Rechtsvordering )  yang berbunyi “Penggugat  berhak  untuk  mengubah  atau  mengurangi  tuntutannya  sampai  saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”
Terkait  Perubahan  Posita  dan  Petitum  yang  dilakukan  oleh  Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Tergugat Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  yang  ditanggapi  oleh  Tergugat  Konvensi/Penggugat Rekonvensi  dengan  menyerahkan  hukumnya  kepada  Majelis  Hakim  atas  perubahan  Posita dan Petitum tersebut meskipun dalam Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya secara tegas menolak Perubahan Gugatan tersebut yang menurut Tergugat Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  bukan  merupakan  sebuah  revisi  mengenai  pembetulan penulisan  melainkan  merupakan  gugatan  baru  karena  telah  menambah  Posita  dan  Petitum Gugatan mengenai hak asuh anak dan tetap mengakui gugatan semula yang tidak menyertakan mengenai hak asuh anak.
Pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR ( Herziene Indonesich Reglement )  RBg  maupun  ( Rechtsreglement  Buitengewesten )  melainkan  diatur  dalam  Pasal 127  Rv  ( Reglement  Op  De  Rechtsvordering )  yang  berbunyi:  “Penggugat  berhak  untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”. Berdasarkan ketentuan dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  penggugat  memiliki  hak  untuk  mengajukan  perubahan  gugatan, namun  hanya  yang  bersifat  mengurangi  atau  tidak  menambah  dasar  daripada  tuntutan  dan peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  tuntutan.  Penambahan  Posita  dan  Petitum  Gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan bunyi Pasal 127
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Rv  ( Reglement  Op De Rechtsvordering )  dan seharusnya Majelis  Hakim menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
Kekuasaan  Kehakiman  yang  merdeka  dalam menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan tidak menutup kemungkinan Hakim akan dihadapkan pada perkara  yang  apabila  didasarkan  pada  normatif  Hukum mengalami  kebuntuan  legalitas formal , sehingga untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu dibutuhkan Diskresi Hakim dalam  hal-hal  tertentu  yang  memang  tidak  bisa  dihindari  dan  sangat  sulit  sifatnya  dalam menentukan dan menetapkan putusan sebuah perkara di Pengadilan.
Diskresi  Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  di  Pengadilan  merupakan  salah  satu wujud  penerapan  hukum  progresif  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat  dan  tidak hanya mempertimbangkan hukum sebagai suatu keharusan, benar atau salah menurut pasal- pasal  dalam  Undang-undang,  ataupun  dogma  dan  asas  hukum,  sehingga  Hakim  dalam memutus  suatu  perkara  tidak  hanya  mengindentikan  hukum  dengan  Undang-undang  yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tanpa memperdulikan keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pemikiran hukum progresif dalam hubungan dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim Agung, Bismar Seregar, dengan menyatakan “ Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu.  Hukum  hanya  sarana  sedangkan  tujuannya  adalah  keadilan,  mengapa  tujuan dikorbankan  karena  sarana (Darmodihardjo  &  Sidharta,  1995).  Dengan  demikian  hakim dalam  menerapkan  hukum  progresif  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  sebagai  keadilan substantif  harus  berani  untuk  mengesampingkan  substansi  hukum  yang  dinilai  buruk  dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat.
Penerapan Hukum Progresif sebagaimana diuraikan diatas juga diterapkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Pti dalam pertimbangan hukumnya dalam mengambil  Diskresi  Hakim  dalam  menolak  eksepsi  atas  penambahan  Posita  dan  Petitum Gugatan sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang berbunyi :
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  memandang  asas  dalam  sistem  peradilan dinegara Indonesia adalah sederhana, cepat dan biaya murah sehingga Majelis Hakim tidak bisa hanya berlandaskan formalitas terhadap semua hal, dalam perkara A quo Majelis Hakim memandang  permasalahan  hak  asuh  anak  merupakan  permasalahan  yang  mengikuti  dari permasalahan  pokoknya  yaitu  perceraian  sehingga  Majelis  Hakim  memandang  bahwa perubahan  tersebut  dapat  diterima  daripada  pada  akhirnya  nanti  akan  diajukan  gugatan baru  dan  dalam  gugatan  Rekovensi  permasalahan  hak  asuh  anak  ini  juga  dimintakan,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
sehingga  diskresi  Majelis  Hakim  dalam  hal  menerima  perubahan  Gugatan  Penggugat konvensi/Tergugat  Rekonvensi  sesuai  dengan  sistem  peradilan  yaitu  sederhana,  cepat  dan biaya murah ;
Pengaturan  Diskresi  Hakim  sebagai  pengemban  fungsi  Yudikatif  dapat  ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  9,  yang  mengartikan  bahwa  diskresi  adalah keputusan dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dalam hal peraturan perUndang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi  pemerintahan .  Mengenai  pejabat  pemerintahan sebagaimana  yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (9) diatur dalam Pasal 1 angka 3  yang menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.
Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Diskresi dengan mengenyampingkan Pasal 127 Rv adalah bentuk dari integritas Hakim dalam menggali dan melihat hukum sebagai sarana  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  memberikan  kepastian  hukum  untuk menerima  atau  menolak  eksespsi  atas  perubahan  gugatan  tersebut  dengan  terlebih  dahulu memperhatikan  secara  utuh  dan  menyeluruh  keinginan  para  pihak  yang  berperkara  dalam persidangan.
Mencermati  Diskresi  Majelis  Hakim  dalam  hal  menerima  perubahan  Gugatan Penggugat  Konvensional/Tergugat  Rekonvensi  didasarkan  pada  Sistem  Peradilan  Yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Murah, hal tersebut sebagaimana yang dimuat dalam Bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ”.
Keadilan Menurut Gustav Radbruch dibedakan dalam beberapa arti:
1)  Keadilan  sebagai  keutamaan  atau  kebajikan  ( Gerechtigkeit  als  Tugend ),  yaitu  keadilan sebagai  sifat  atau  kualitas  pribadi  (misalnya  bagi  seorang  hakim).  Di  sini  ada  keadilan subjektif, dan keadilan sebagai sifat atau kualitas hubungan antar manusia (misalnya harga yang adil). Keadilan subjektif adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Sementara keadilan  subjektif  adalah  sekunder.  Apa  itu  keadilan  objektif,  kurang  begitu jelas.Barangkali dalam pandangan Radbruch, keadilan objektif itu adalah keadilan dalam hubungan antar manusia.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
2. Keadilan menurut  ukuran hukum  positif dan keadilan menurut cita hukum  ( Rechtsidee ), atau hukum positif dan cita hukum adalah sumber keadilan.
3.  Inti dari keadilan adalah kesamaan  ( Gleichheit ). Di sini Radbruch mengikuti  pandangan Aristoteles tentang keadilan, yaitu keadilan komutatif (misalnya antara prestasi dan kontra prestasi) dan keadilan distributif (di bidang privat dan publik. Privat: gaji dibayar sesuai prestasi kerja, publik: jabatan berdasarkan kualifikasi), (Rhiti, 2011).
Berdasarkan  segala  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas,  Diskresi  Hakim  dalam Pertimbangan hukumnya untuk menerima Perubahan Gugatan dimana telah ditambahkannya Posita  Gugatan  dan  Petitium  Gugatan  meski  perubahan  Gugatan  tersebut  secara  Formal bertentangan dengan Pasal  127 Rv, menurut Penulis Diskresi  Hakim tersebut  sudah sangat tepat  dan  keberanian  Majelis  Hakim  dalam  mengambil  langkah  Diskresi  Hakim  bukan didasarkan pada ketidak adilan terhadap salah satu pihak yang berperkara melainkan Undang- undang  memberikan  ruang  yang  seluas-luasnya  kepada  Majelis  Hakim  dalam  memberikan putusan dengan menggali hukum untuk mewujudkan keadilan yang bermanfaat dan memiliki kepastian hukum. Dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati dapat terlihat implementasi kekuasaan kehakiman  yang merdeka demi mewujudkan produk hukum berupa putusan pengadilan yang mengedepankan keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

## D. Simpulan
Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggaraan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim bukanlah wadah Undang-undang yang hanya menerapkan Undang-undang apa adanya tanpa melihat adil ataukah tidak jika aturan tersebut diterapkan pada suatu perkara. Hakim dan  Hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Kewenangan Hakim menerapkan diskresi dalam mengabulkan perubahan gugatan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati merupakan suatu kewenangan yang dilakukan Hakim yang meyimpang dari  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-undang  dengan  mengacu  pada  asas  sistem  peradilan Negara Indonesia adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Kebijakan Hakim dalam mengambil Diskresi  Hakim  dalam  perkara  perceraian  dan  hak  asuh  anak  Nomor  4/Pdt.G/2016/PN.Pti  di Pengadilan  Negeri  Pati  yang  mengacu  pada  asas  sistem  peradilan  Negara  Indonesia  adalah sederhana, cepat dan biaya ringan mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  Gustav  Radbruch,  pencetus  tiga  nilai  dasar  hukum  bahwa hukum  yang  baik  adalah  ketika  hukum  tersebut  memuat  nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan kegunaan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum meliputi: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku-buku :
Darmodihardjo,  Dardji  &  Sidharta.  (1995). Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
Muchtar, K. (2004). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Jakarta: Bulan Bintang.
Mertokusumo, S. (1988). Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty.
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Radbruch,  G.  (2013). Teori  Dasar  Hukum/Triadism  Law  Theory .  Bandar  Lampung:  Indepth Publishing.
Rhiti,  H.  (2011). Filsafat  Hukum  (dari  Klasik  ke  Postmodernisme) .  Yogyakarta:  Penerbit Universitas Atma Jaya.
Soemitro, R.H. (1990). Metode Penelitian Hukumdan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

## 2. Artikel Jurnal :
Busthami,  D.  (2017).  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Di  Indonesia. Masalah  -  Masalah  Hukum ,  Jilid  46  (No.4,  Oktober),  pp.336-342.  Retrieved  from: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671.
Haryadi, L., & Suteki. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar  Sriyanto  Dari  Perspektif  Pancasila  Dan  Kode  Etik  Profesi  Hakim. Jurnal  Law
Reform , Vol.13,(No.2), pp. 177. Retrieved from:
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform.

## 3. Undang-undang dan Peraturan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang.  No.  14  Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang. No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang. No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 1 angka 9.
.