## SISTEM KAPITALISME NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA
Itok Dwi Kurniawan 1) , Sri Lahir 2)
1) Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id
2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta
Email: srilahir@gmail.com
Abstrak: Sistem  ekonomi  terus  mengalami  perkembangan.  Salah  satunya  ada  bentuk  baru sistem  ekonomi  adalah  sistem  kapitalisme  negara.  Sistem  kapitalisme  negara  tidak  seperti sistem  kapitalisme  pada  umumnya.  Aktor  utama  sistem  ini  adalah  negara  yang  didukung oleh perusahaan minyak negara, perusahaan negara, perusahaan swasta unggulan negara, dan dana kekayaan negara. Peluang sistem kapitalisme dijalankan di Indonesia sangatlah terbuka melalui  sistem  kerja  sama  antara  negara  dan  swasta  dalam  pembangunan  ekonomi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  penerapan  sistem  kapitalisme  negara  yang  ada  di Indonesia.  Metode  dalam  makalah  ini  menggunakan  metode  study  literature,  dengan memaparkan  teori  yang  berhubungan  dengan  judul,  yang  diperoleh  dari  jurnal,  buku dokumentasi,  dan  internet.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  teoritis  dan konstitusi, sistem kapitalisme negara bisa diterapkan di Indonesia dengan menafsirkan secara operasional  asas  kekeluargaan  dan  penguasaan  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi masyarakat  umum  oleh  negara.  Namun,  dalam  praktiknya,  sebagaimana  dijelaskan  bahwa pendukung  kapitalisme  negara  terdiri  dari  4  faktor  yaitu  perusahaan  minyak,  perusahaan negara,  perusahaan  swasta  unggulan  negara,  dan  dana  kekayaan  negara;  untuk  Indonesia masih mengalami kesulitan menerapkannya.

## Kata Kunci: kapitalisme negara, sistem ekonomi Indonesia
Abstract: Economic  systems  have  continuously  been  developing.  One  of  them  is  the  new form of economic system, namely: state capitalism. State capitalism is unlike the capitalist system in general. The principal actor of this system is state, which is backed up by owned oil  companies,  state-owned  enterprises,  private  companies  favored  by  the  state,  and sovereign  wealth  funds.  The  state  capitalism  has  a  very  great  opportunity  to  be  run  in Indonesia  through  cooperation  between  the  state  and  private  parties  in  the  economic development. This study aims to see the application of state capitalism system in Indonesia. The  method  in  this  paper  uses  the  method  of  study  literature,  by  describing  the  theory related to the title, obtained from journals, documentation books, and internet. The results of the  study  show  that  theoretically  and  constitutionally,  the  state  capitalism  system  can  be applied in Indonesia by interactively interpreting the principle of kinship and the controlling of  production  branches  that  are  important  to  the  general  public  by  the  state.  However,  in practice, as explained that the supporters of state capitalism consists of four factors, namely oil companies, state enterprises, state-owned private companies, and state wealth funds; for Indonesia is still having difficulty applying it.

## Keywords: state capitalism, Indonesia economic system

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)

## PENDAHULUAN
Salah  satu  penyebab  runtuhnya  Uni  Soviet  adalah  sistem  perekonomian  komunisme berubah  menjadi  sistem  perekonomian  pasar.  Perubahan  struktural  dalam  sistem perekonomian  Uni  Soviet  dimotori  oleh  Mikail  Gorbachev.  Keruntuhan  komunisme  di negara-negara  Eropa  Timur  dan  Soviet  merupakan  sebuah  tikaman  langsung  ke  jantung terhadap pandangan bahwa pemerintah dapat mengusahakan kesejahteraan nasional melalui mengelola  perekonomian  secara  langsung  dan  aktif.  Ketika  Uni  Soviet  runtuh  pada  awal dekade 1990-an, jutaan orang banyak yang beralih dari pasar gelap ke pasar bebas.
Seraya  melanjutkan  kemenangan  sistem  perekonomian  pasar,  banyak  pemerintah melakukan  privatisasi  terhadap  asset-aset  milik  negara,  seperti  di  Inggris,  Brazil,  dan Argentina. Sebagai dukungan terhadap kemenangan perekonomian pasar, Presiden Amerika Serikat,  Ronal  Reagan,  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  era  pemerintahan  yang  gemuk sudah  berakhir.  Pemerintahan  Inggris  di  bawah  Margaret  Thatcher  menggelar  kebijakan privatisasi bagi perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak menguntungkan, terutama di bidang energi dan pembangkitan daya mineral, transportasi, serta telekomunikasi. Sejak saat itu pula, perekonomian di dunia beralih menjadi perekonomian pasar serta lebih mengglobal dan  mengintegrasikan  dirinya  melalui  pasar-pasar  perdagangan,  seperti  NAFTA,  AFTA, GATT/WTO, dan ASEAN + 3.
Perekonomian pasar benar-benar membuat pertumbuhan ekonomi dunia naik dan ada fakta  menarik  juga:  perdagangan  membawa  kesejahteraan  dan  mengentaskan  kemiskinan, terutama di negara berkembang. Satu studi komprehensif yang paling sering dikutip tentang dampak  perdagangan  dilakukan  oleh  Jeffrey  Sach  dan  Andrew  Warner  yang  mengkaji kebijakan-kebijakan  perdagangan  di  117  negara  antara  1970-1989.  Dengan  mengontrol beberapa faktor, studi tersebut mengungkapkan adanya hubungan signifikan secara statistik antara  perdagangan  bebas  dan  pertumbuhan  yang  tidak  berhasil  ditemukan  oleh  kedua penulis  ini;  contohnya  antara  pendidikan  dan  pertumbuhan.  Pertumbuhan  di  negara  yang menerapkan  perdagangan  bebas  tercatat  tiga  sampai  enam  kali  lebih  tinggi  daripada  di negara proteksionis.  Negara berkembang  yang terbuka mencatat angka rerata pertumbuhan tahunan 4, 49 persen dalam dua dasawarsa terakhir, sedangkan negara berkembang tertutup hanya 0, 69 persen. Negara industri  yang terbuka mempunyai  angka pertumbuhan tahun 2, 29 persen, sedangkan yang tertutup hanya 0, 74 persen (Wu dan Lin dalam Soesastro, 2004). Namun,  korelasi  antara  sistem  perdagangan  bebas  dan  sistem  usaha  swasta  (baca: kapital  swasta)  berhasil  menumbuhkembangkan  kekayaan  swasta,  investasi  swasta,  dan perusahaan  swasta  perlahan-lahan  meredup.  Pada  tahun  2000,  sebuah  laporan  yang  dirilis oleh Institute for Policy Studies tertulis fakta-fakta: bahwa 51 di antara 100 mesin terbesar ekonomi  adalah  perusahaan,  sedangkan  49  adalah  negara  (Klein,  1999:  xxiii).  General Motors  telah  menjadi  lebih  besar  jika  dibandingkan  Denmark,  Mitsubishi  lebih  besar  jika dibandingkan  Indonesia,  dan  Sony  lebih  besar  jika  dibandingkan  Pakistan  (Anderson  dan Cavanagh dalam B. Herry Priyono, 2000). Situasi ini berbalik 180 derajat. Pada antara tahun 2004  –  2008,  117  perusahaan  milik  negara  dan  milik  publik  dari  Brazil,  Rusia,  India,  dan China  muncul  pertama  kali  dalam  daftar  perusahaan  terbesar  dunia  Forbes  Global  2000, yang diukur berdasarkan penjualan, laba, aset, dan nilai pasar (Bremmer, 2011: 13).

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
Pertumbuhan  pesat  perusahaan  negara  juga  diikuti  krisis  keuangan  2007/2008  di Amerika Serikat, jantungnya kapitalisme dunia. Mau tidak mau, pemerintah AS menyuntik penyertaan  modalnya  untuk  perusahaan-perusahaan  swasta  besarnya,  seperti  Ford  dan General  Motors.  Sejak  saat  itu,  terjadilah  apa  yang  disebut  new  economic  hybrid  atau percampuran  antara  pasar  dan  negara.  Dalam  bahasa  yang  lain,  kita  sedang  menuju bangkitnya  sistem  perekonomian  baru  yaitu  sistem  kapitalisme  negara.  Artikel  ini  akan membahas  persoalan-persoalan  sebagai  berikut:  pendukung  berlakunya  sistem  kapitalisme Negara dan bagaimana peluang berlangsungnya sistem kapitalisme negara di Indonesia

## KAJIAN TEORI

## A. Sistem Kapitalisme
Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik  privat  atas  alat-alat  produksi  dan  distribusi  yang  pemanfaatannya  untuk  mencapai laba  dalam  kondisi  yang  sangat  kompetitif.  Ada  empat  penyangga  berlakunya  sistem ekonomi  kapitalisme  yaitu  sebagai  berikut:  pertama,  kegiatan  ekonomi  dalam  sisten kapitalisme  digerakkan  dan  dikoordinasi  oleh  pasar  bebas  dengan  instrumen  harga sebagai penanda (sinyal). Jika harga dianggap melebihi biaya produksi dan margin laba, hal tersebut merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke pasar menambah persediaan  (supply)  barang/jasa  sehingga  dapat  menurunkan  harga;  demikian  juga sebaliknya.  Kedua,  setiap  individu  memiliki  kebebasan  untuk  mempunyai  hak kepemilikan  (property  rights)  sebagai  dasar  melakukan  transaksi.  Tanpa  adanya  hak kepemilikan,  individu  tidak  akan  pernah  bisa  mengeksekusi  kegiatan  ekonomi.  Oleh karena  itu,  salah  satu  fungsi  terpenting  dari  kapitalisme  adalah  menawarkan  dan melindungi  hak  kepemilikan  swasta.  Ketiga,  kegiatan  ekonomi  dipisahkan  oleh  tiga pemilik faktor produksi  yakni pemodal, tenaga kerja, dan pemilik lahan.  Pemilik modal memperoleh  pendapatan  dari  laba,  tenaga  kerja  dari  upah,  dan  pemilik  lahan  dari  sewa. Keempat, tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar. Pelaku ekonomi yang melihat peluang profit bisa langsung pasar. Demikian pula pelaku ekonomi yang gagal (rugi) dapat langsung keluar tanpa ada regulasi yang menghambatnya (Ahmad Erani Yustika, 2012: 220).

## B. Sistem Kapitalisme Negara
Sesuai  dengan  namanya,  pelaku  utama  kapitalisme  negara  adalah  pemerintah, bukan  investor.  Pemerintah  memutuskan  industri-industri  apa,  dan  bahkan  perusahaan- perusahaan  apa,  yang  perlu  dikembangkan.  Kebijakan  ekonomi  pemerintah  mengarah untuk  melaksanakan  keputusan  yang  mendukung  penggunaan-penggunaan  berbagai  alat kebijakan  untuk  mendukung  industri-industri  atau  perusahaan-perusahaan  “pemenang” yang  telah  dipilih.  Sistem  ekonomi  ini  tetap  menganut  mahzab  kapitalisme  karena pemerintah  tetap  mengakui  dan  menegakkan  hak-hak  kepemilikan  atas  properti  dan kontrak,  pasar  mengarahkan  harga  barang  dan  jasa  yang  diproduksi,  dan  upah  tenaga

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
kerja  yang  dipekerjakan,  dan  beberapa  kegiatan  usaha  berskala  kecil  tetap  berada  di tangan sektor swasta.
Berdasarkan  penelusuran  pustaka  setidaknya  ada  tiga  cara  terkait  penggunaan istilah  kapitalisme  negara.  Pertama,  kapitalisme  negara  berguna  untuk  menerangkan sistem  saat  pemerintah  mengizinkan  perusahaan-perusahaan  milik  swasta  memonopoli sebuah sektor industri secara keseluruhan. Kedua, kapitalisme negara dapat menerangkan cara-cara  ketika  pemerintah  secara  resmi  mengambil  alih  kendali  atas  perekonomian pasar  selama  masa  perang.  Banyak  perusahaan  terkemuka  Jerman,  Prancis,  dan  Inggris tetap di tangan swasta saat Perang Dunia  II meletus. Akan tetapi, begitu konflik terjadi, pemerintah  memaksakan  masuk  mengambil  kebijakan  perencanaan  ekonomi  terpusat secara  menyeluruh.  Ketiga,  kapitalisme  negara  menerangkan  kebijakan  yang  dilakukan oleh  para  pejabat  publik  pada  saat  terjadi  sistem  politik  demokrasi  pasar  bebas  supaya industri-industri tertentu tetap berada di tangan publik (Baumol. Dkk, 2010: 111). Contoh paling  popular  adalah  kebijakan  privatisasi  di  Inggris  yang  secara  serentak menswastanisasi banyak perusahaan negara, seperti British Airways, British Gas, British Steel,  British  Telecom,  dan  British  Petroleum.  Namun,  kebijakan  privatisasi  itu  sama sekali  tidak  menyentuh  National  Health  Service  Inggris  yang  tetap  menjadi  perusahaan terbesar di Eropa dengan lebih dari 15 juta nama dalam daftar gajinya.

## C. Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem  perekonomian  Indonesia  tidaklah  menganut  sistem  kapitalisme  maupun sosialisme.  Sistem  perekonomian  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  menjadi  perdebatan yang menarik. Dalam sejarah Indonesia, republik ini sudah ada 2 orde yang begitu jelas merumuskan sistem ekonominya yaitu Orde Lama dan Orde Baru.
1. Orde Lama
Pada masa Orde Lama, sistem perekonomian Indonesia menganut sebuah sistem yang  disebut  Sosialisme  Indonesia.  Sosialisme  Indonesia  memiliki  pengertian  suatu ajaran  dan  gerakan  tata  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila. Masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  sebagai  perwujudan  sosialisme Indonesia  bersendikan  pokok  keadilan,  kerakyatan,  dan  kesejahteraan.  Sosialisme Indonesia juga bertujuan mengakhiri dan melenyapkan segala penderitaan rakyat lahir- batin,  serta  memberikan  nikmat  rohaniah  dan  badaniah  dengan  menciptakan  tata masyarakat  dalam  wadah  negara  Indonesia.  Ciri  pokok  sosialisme  Indonesia  adalah perpaduan  antara  unsure  sosialisme  yaitu  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan,  serta kepribadian Indonesia yaitu kekeluargaan dan gotong-royong.
Pokok-pokok  pemikiran  ekonomi  sosialisme  Indonesia  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Segala produksi, baik yang diusahakan oleh negara maupun swasta harus ditujukan terhadap  kepentingan  rakyat,  terutama  kebutuhan  pokok,  hidup,  agar  setiap  warga negara dapat hidup layak sebagai manusia merdeka.
b. Seluruh  kegiatan  distribusi  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  barang-barang keperluan hidup sehari-hari dapat sampai cepat merata, dan murah di tangan rakyat.

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
c. Segala  kegiatan  pertanian  dan  industri  dibawa  ke  tingkat  ekspor  Indonesia meningkat menjadi ekspor barang-barang jadi.
d. Segala  kegiatan  impor  ditujukan  terhadap  barang-barang  yang  dapat  menambah produksi barang dalam negeri.
e. Negara  harus  segera  memulai  dengan  membangun  industri,  khusus  industri  dasar. Oleh  karena,  tanpa  adanya  industri  dasar,  semboyan  untuk  mencukupi  keperluan sendiri merupakan semboyan yang tidak mungkin dilaksanakan.
2. Orde Baru
Orde  Baru  memiliki  dokumen  pembangunan  yang  jauh  lebih  sistematis  dan terperinci  dibandingkan  Orde  Lama.  Dokumen  pembangunan  Orde  Baru  disebut Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN). Setiap lima tahun diadakan penyesuaian terhadap GBHN agar sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, esensi  sistem  ekonomi  pada  masa  Orde  Baru  hakikatnya  tersurat  dalam  GBHN. GBHN  bukan  semata  konsep  pembangunan  ekonomi,  melainkan  konsep pembangunan semua bidang kehidupan. Meskipun begitu, sepanjang pemerintah Orde Baru, bidang ekonomi merupakan prioritas utama pembangunan.
Demokrasi  ekonomi  dijadikan  penuntun  dalam  pedoman  penentuan  kebijakan- kebijakan  ekonomi.  Demokrasi  ekonomi  dirumuskan  dengan  lebih  jelas,  serasi,  serta seimbang  antardaerah  dalam  satu  kesatuan  perekonomian  nasional,  dengan mendayagunakan  potensi  dan  peran  serta  daerah  secara  oprimal  dalam  rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi harus dihindarkan hal-hal berikut:
a. Sistem free fight liberalism.
b. Sistem etatisme.
c. Persaingan  tidak  sehat  serta  pemusatan  kekuasaan  ekonomi  di  suatu  kelompok dalam  berbagai  bentuk  monopoli  (pembeli  tunggal)  yang  merugikan  masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan social.

## D. Eksperimen Sistem Kapitalisme Negara di Berbagai Negara
1. Kapitalisme Negara di Jazirah Arab
Di  Arab  Saudi,  kapitalisme  negara  skala  besar  merupakan  suatu  yang  secara alami  berkesesuaian  dengan  pemerintahan  yang  berkuasa.  Keluarga  Kerajaan  Arab Saudi merupakan penguasa utama. Kekuatan utama kapitalisme negara di Arab Saudi adalah  cadangan  minyak  yang  melimpah.  Pendapatan  minyak  berkontribusi  sekitar satu  per  tiga  PDB  total  negara  tersebut.  Perusahaan  minyak  terbesar  di  Arab  Saudi sekaligus  dunia,  Aramco,  dikuasai  oleh  negara.  Meskipun  Aramco  dikuasai  negara, tetapi  anggaran  dan  operasi  Aramco  diawasi  oleh  Kementerian  Perminyakan  dan Sumber Daya Mineral. Salah satu kelebihan Aramco adalah negara, terutama keluarga kerajaan,  tidak  terlalu  ikut  campur  dalam  urusan  bisnis  Aramco.  Keluarga  kerajaan mengizinkan  Aramco  menyusun  strategi  komersial  perusahaan  dan  mengendalikan operasi-operasinya.

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
Selain  Arab  Saudi,  negara  di  Timur  Tengah  yang  menjalankan  sistem kapitalisme  negara  adalah  Uni  Emirat  Arab  (UAE).  Perbedaan  utama  antara  Arab Saudi dan UAE dalam pelaksanaan sistem kapitalisme negara adalah tidak bergantung kepada minyak. UEA, terutama Dubai, telah bereksperimen dalam skala besar dengan investasi  asing  dan  pasar  terbuka,  meskipun  perkembangan  masih  digerakkan  dan diarahkan  oleh  negara.  Eksperimen  kapitalisme  negara  ini  terhenti  pada  tahun  2009 karena krisis keuangan global.
Perkembangan  kapitalisme  negara  di  UEA  berpindah  ke  investasi  dana-dana  di luar  negeri,  yang  dilakukan  oleh  lembaga  dana  kekayaan  negara,  seperti  Abu  Dhabi Invesment  Council,  International  Petroleum  Invesment  Company.  Lembaga  dana kekayaan  negara  yang  dikelola  secara  tidak  transparan  ini,  kemudian  diketahui membeli  sebagian  besar  saham-saham  lembaga  keuangan  dunia,  seperti  Citigroup, HSBC, dan Sony. Di UAE, meskipun berkembang industri keuangannya, tetapi tidak memiliki  perusahaan  swasta  unggulan  negara.  Semua  perusahaan  swasta  terhubung erat  dengan  para  emirat  yang  mengedepankan  bisnis  keluarga.  Perusahaan  swasta negara  di  UEA  menjadi  pundi-pundi  kekayaan  para  emirat,  bukan  untuk  menaikkan posisi tawar negara tersebut di politik dunia.
2. Kapitalisme Negara di Asia Tenggara
Di  Asia  Tenggara,  ada  beberapa  negara  yang  mempraktikkan  unsur-unsur kapitalisme  negara.  Pertama,  Indonesia  pada  saat  dipimpin  oleh  Presiden  Soeharto selama  32  tahun  yang  menghasilkan  puluhan  perusahaan  negara.  Presiden  Soeharto menyetujui setiap pembentukan bank-bank, perusahaan listrik, perusahaan utilitas, dan perusahaan  telekomunikasi,  serta  tidak  kalah  pentingnya  adalah  suatu  jaringan kompleks  perusahaan-perusahaan  swasta  yang  saling  terhubung  secara  politik  di bidang  perkayuan,  perminyakan,  gas,  pertambangan,  tekstil,  rokok,  dan  pertanian. Selain  itu,  konglomerat  Indonesia  banyak  yang  mengandalkan  kedekatan  pribadi dengan  pejabat  politik  yang  berkuasa  untuk  menghalangi  reformasi  pasar  yang  akan membebani mereka dengan persaingan murni.
Kedua,  Vietnam  yang  secara  resmi  masih  ingin  beraliran  komunis.  Namun, Vietnam meluncurkan sebuah program  reformasi  ekonomi  yang disebut doi  moi atau renovasi  untuk  menggerakkan  sistem  perekonomian  terpimpin  ke  sistem  kapitalisme negara.  Sasaran  sistem  doi  moi  adalah  memperkuat  kekuasaan  politik  negara  dengan memberdayakan  sektor  swasta  untuk  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  di  beberapa sektor sambil mempertahankan pengendalian yang ketat atas lainnya.
Ketiga,  Malaysia  yang  selama  40  tahun  telah  menggunakan  kapitalisme  negara untuk  melayani  kepentingan  politik  pemerintah  negara  tersebut.  Aktor  utama  sistem kapitalisme  negara  di  Malaysia  adalah  perusahaan  minyak  dan  gas  nasional  mereka, Petronas.  Perusahaan  nasional  ini  berinvestasi  lebih  di  30  negara.  Petronas  juga memegang peranan penting ketika menyelamatkan perusahaan negara Malaysia  yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat terjadi krisis keuangan global 2008/2009.

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)

## RUANG LINGKUP DAN METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini ingin mengetahui keberlakuan sistem kapitalisme negara jika  diterapkan  di  negara  Indonesia.  Sistem  kapitalisme  negara  merupakan  varian  sistem kapitalisme  yang  memprioritaskan  negara  sebagai  aktor  utama  dalam  kegiatan perekonomian.  Hal  ini  menarik  diteliti  karena  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  memberikan  tempat  yang  seimbang  kepada  negara  dan swasta  sebagai  pemain  dalam  perekonomian  Indonesia.  Situasi  yang  seimbang  ini memungkinkan  adanya  kerja  sama  antara  negara  dan  swasta  dalam  menjalankan perekonomian.
Metode dalam makalah ini menggunakan metode study literature, dengan memaparkan teori  yang  berhubungan  dengan  judul,  yang  diperoleh  dari  jurnal,  buku  dokumentasi,  dan internet.

## PEMBAHASAN

## A. Pendukung Berlakunya Sistem Kapitalisme Negara
Untuk  mengelola  kapitalisme  negara,  pemimpin-pemimpin  politik  menggunakan bermacam-macam  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  kepanjangan  tangan.  Negara  tidak selalu  menjalankan  kendali  sehari-harinya,  tetapi  ia  memiliki  pengaruh  yang  cukup langsung terhadap alat-alat itu. Lembaga-lembaga tersebut adalah perusahaan minyak dan gas, badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha swasta  yang diunggulkan oleh pemerintah, dan lembaga dana kekayaan negara.
1. Perusahaan minyak dan gas nasional
Perusahaan  negara-negara  di  seluruh  dunia,  terutama  mereka  yang  mengimpor minyak  dan  gas,  telah  mulai  menginvestasikan  dana  yang  cukup  besar  dalam mengembangkan sumber-sumber energi pengganti energi hidrokarbon. Namun, karena berbagai  alasan,  minyak  dan  gas  masih  akan  menggerakkan  perekonomian  dunia untuk sekian tahun lagi. Banyak pakar industri mengharapkan produksi minyak dunia memuncak sebelum tahun 2030. mereka juga memiliki taksiran bahwa antara 1,2 dan 1,3  triliun  barel  cadangan  yang  entah  terbukti  atau  berpeluang  terbukti  akan  tetap ditemukan, dua pertiganya ada di Timur Tengah (Friedmann, 2011: 40).
Pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  di  negara  China  dan  India  menyebabkan konsumsi  akan  minyak  naik  secara  astronomis.  Para  pakar  memperkirakan  bahwa penduduk di dunia menggunakan hampir 86 juta barel per hari (Friedman, 2011: 50). Pihak  yang  paling  diuntungkan  dari  lonjakan  konsumsi  minyak  dunia  adalah perusahaan-perusahaan  multinasional  Barat,  seperti ExxonMobil , Royal  Dutch Shell , dan British  Petroleum .  Meskipun  demikian,  kenyataannya  yang  menguasai  tiga perempat  cadangan  minyak  mentah  di  dunia  adalah  perusahaan-perusahaan  minyak nasional, seperti Saudi Aramco , Gazprom di Rusia, Abu Dhabi National Oil Company , Kuwait Petroleum Corporation , CNPC di China, NIOC di Iran, Petronas di Malaysia, dan Petrobras di Brazil.
Raksasa-raksasa  minyak  milik  negara  ini  merupakan  perusahaan-perusahaan energi  paling  besar  apabila  diukur  menurut  cadangan  yang  dikuasainya.  Sebaliknya,

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
perusahaan-perusahaan  multinasional  secara  bersama-sama  hanya  menghasilkan  10 persen  minyak  dan  gas  dunia.  Perusahaan-perusahaan  multinasional  tersebut  juga menguasai kira-kira tiga persen cadangannya. Perusahaan multinasional terbesar yaitu ExxonMobil hanya menduduki peringkat ke-15 di dunia. Adapun 14 perusahaan energi milik negara paling besar memegang kendali atas dua puluh kali lebih banyak minyak dan gas dibandingkan delapan perusahaan multinasional terbesar (Bremmer, 2010: 60 – 61).
Ada  perbedaan-perbedaan  mencolok  antara  perusahaan  minyak  nasional  dan multinasional. Perusahaan minyak nasional sebagian besar merupakan hasil kebijakan nasionalisasi  terhadap  sisa-sisa  industri  minyak  yang  pernah  dikembangkan  oleh perusahaan-perusahaan multinasional beberapa dasarwarsa silam, sedangkan yang lain adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan setelah zaman penjajahan berlalu. Tidak semua  perusahaan  itu  dimiliki  oleh  negara  secara  penuh.  Sebagian  mempunyai kemampuan  teknik  jauh  lebih  tinggi  daripada  yang  lain.  Kemandirian  mereka  dalam operasional sangat bervariasi, tetapi tidak satu pun kebal sepenuhnya terhadap campur tangan politik.
Sebagai  contoh  PDVSA  di  Venezuela  yang  sangat  direcoki  oleh  negara  dalam pengelolaannya. PDVSA menyumbang satu pertiga PDB negara tersebut dan memiliki karyawan terbanyak. Pada tahun 2002, hampir setengah karyawan PDVSA melakukan aksi mogok untuk menolak keputusan Hugo Chaves untuk mengangkat dewan direksi perusahaan  yang  akan  memberinya  kendali  lebih  besar  terhadap  operasi-operasi perusahaan  itu.  Chaves  menanggapi  aksi  mogok  itu  dengan  memecat  sekitar  18  ribu pekerjanya, termasuk beberapa insinyurnya yang paling berbakat dan berpengalaman. Pada  tahun  2006  dan  2007,  pemerintahan  Chaves  berhasil  memperoleh  kendali terbesar  atas  ladang-ladang  yang  sebelumnya  mengelolanya  dengan  cara  patungan bersama pihak asing. Kawasan ladang-ladang itu berada di daerah yang disebut Sabuk Orinoco  dan  merebut  asset-aset  dari  beberapa  perusahaan  minyak  internasional. Saham  rata-rata  PDVSA  dalam  industri  minyak  Venezuela  melonjak  80  persen. Meskipun  nilai  sahamnya  melonjak,  ambisi  politik  Chaves  yang  begitu  besar membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Chaves  mengenakan  pajak  royalti  yang sedemikian  tingginya  terhadap  PDVSA  untuk  mendanai  pengeluaran-pengeluaran politiknya.  Pada  tahun  2006-2007,  tagihan  PDVSA  naik  menjadi  16  persen  ketika pendapatannya  turun  sebanyak  tiga  persen.  Pemerintah  juga  menuntut  PDVSA membiayai  program-program  populistik  Chaves,  seperti  peningkatan  infrastruktur listrik,  pembangunan  perkotaan,  serta  pembiayaan  untuk  membeli  dan  membagikan makanan kepada masyarakat miskin (Bremmer, 2011: 65).
Meskipun demikian, ada juga perusahaan minyak nasional yang relatif kebal dari tekanan  politik.  Mereka  memiliki  banyak  manajer-manajer  yang  profesional, pengalaman, dan otonomi operasional untuk bersaing secara sehat dengan perusahaan multinasional. Contohnya Petrobras di Brasil, Petronas di Malaysia, dan Sonatrach di Aljazair.  Kebebasan  yang  diperoleh  ketiga  bisa-bisa  PDVSA  akan  iri.  Kebebasan  itu memperbolehkan manajemen membuat  sebagian  besar keputusan strategisnya sendiri

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
dan  menginvestasikan  kembali  bagian  dengan  persentase  yang  sehat  dari  laba  yang diperoleh. Seperti  yang terjadi  di  Sonatrach, sejak didirikan pada tahun 1963 sebagai hasil  nasionalisasi  asset-aset  perusahaan  minyak  yang  sebagian  besar  milik  Prancis. Mereka  memulai  bisnisnya  bermodel  kerja  sama  dengan  perusahaan  minyak  asing yang  beroperasi  di  negara  tersebut.  Pada  tahun  2006,  undang-ndang  Aljazair menetapkan  bahwa  Sonatrach  harus  memiliki  sedikitnya  51  persen  saham  di  sektor hulu,  jaringan  pipa,  dan  proyek-proyek  penyulingan,  tetapi  pemerintah  cenderung membiarkan manajer-manajer perusahaan mengembangkan bisnis untuk mendapatkan uang  sendiri  tidak  hanya  melalui  kenaikan  pajak  dan  royalti  dari  operator-operator asing.
2. Badan-badan usaha milik negara
Badan-badan  usaha  milik  negara  merambah  ke  luar  sektor  energi.  Perusahaan- perusahaan  ini  tidak  semata-mata  dapat  disebut  sisa  peninggalan  komunisme  atau bahkan  demokrasi  sosial  Eropa  pascaperang.  Setiap  satuan  ekonomi  besar  di  dunia memiliki  setidaknya  badan  usaha  milik  negara.  Perusahaan-perusahaan  negara  yang mendominasi  industri-industri  secara  keseluruhan  berfungsi  untuk  meningkatkan kekuasaan politik.
Banyak  negara  di  dunia  menggunakan  perusahaan  negara  sebagai  sarana  untuk mengamankan  sumber  daya  alamnya  agar  tidak  jatuh  kepada  korporasi  atau  negara asing. Perusahaan negara memiliki keunggulan kompetitif yang tidak sedikit. Mereka memiliki  dukungan  langsung  dari  pejabat-pejabat  di  pemerintah,  yang  dapat menawarkan insentif-insentif politik dan keuangan yang menarik terhadap perusahaan asing  yang  akan  mereka  dekati.  Mereka  dapat  bekerja  sama  dengan  perusahaan nasional  lainnya,  khususnya  di  negara-negara  yang  membatasi  keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional di bidang sumber daya alam.
Selain  itu,  perusahaan  negara  masih  mempunyai  keunggulan  lain.  Mereka mampu  berinvestasi  dalam  kemitraan  skala  besar  dengan  rezim-rezim  represif  yang tidak  dapat  didekati  oleh  perusahaan-perusahaan  multinasional.  Perusahaan  negara dapat  melakukan  hal  tersebut  karena  mereka  dapat  membatasi  liputan  pers  yang memublikasikan reputasi perusahaan negara dan/atau rezim yang diajak bekerja sama.
Pendirian  perusahaan  negara  ditujukan  agar  sasaran  dan  kepentingan  politik dapat  terpenuhi  anggarannya.  Perusahaan  negara  juga  dapat  mengamankan  akses jangka panjang ke pasokan sumber daya yang berlimpah. Tujuan pendirian perusahaan negara  bukan  untuk  perolehan  laba,  melainkan  terpenuhinya  ambisi-ambisi  politik negara  tersebut.  Ambisi  itu  bisa  seperti  mengamankan  dan  mengeksploitasi  sumber daya  alam  yang  tidak  berani  dilakukan  oleh  perusahaan  swasta  multinasional  karena pertimbangan biaya-biaya yang cukup besar.
3. Badan-badan usaha swasta yang diunggulkan pemerintah Perusahaan  swasta  unggulan  pemerintah  pada  dasarnya  tetap  perusahaan  yang dimiliki oleh swasta; meskipun pemerintah juga turut serta andil dalam porsi minoritas besar.  Perusahaan  jenis  ini  mengandakan  dukungan  pemerintah  secara  agresif  untuk meraih  posisi  pengendali  dalam  perekonomian  dalam  negeri  dan  di  pasar-pasar

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
ekspornya.  Keuntungan  perusahaan  swasta  unggulan  pemerintah  adalah  sering mendapat  perlakuan  istimewa  dalam  lelang-lelang  pekerjaan  yang  penyelenggaranya negara.  Selain  itu,  mereka  akan  mendapat  fasilitas  pinjaman  lunak  dari  bank  negara, cuti pajak, dan paling penting adalah monopoli.
Banyak perusahaan multinasional yang berkantor di New York bahkan London, dan  kita  mengiranya  itu  benar-benar  perusahaan  nasional  tanpa  embel-embel  negara. Akan  tetapi,  perkiraan  kita  salah  karena  mereka  mendapatkan  dukungan  besar  dari pemerintah; meskipun hanya berupa saham minoritas besar atau golden share . Dengan berkantor di mancanegara, mereka akan berebut kontrak-kontrak kerja  yang mungkin juga bisa mendapatkannya dengan bantuan diplomasi asal negara tersebut.
4. Lembaga dana kekayaan negara
Dana  kekayaan  negara  merupakan  kelebihan  dana  tunai  di  bawah  pengelolaan negara yang dapat diinvestasikan secara strategis. Pemerintah dapat menggunakan laba yang  dihasilkan  untuk  kepentingan-kepentingan  politik.  Mereka  juga  dapat menggunakan  dana  itu  sendiri  untuk  membeli  saham-saham  di  perusahaan  dan lembaga-lembaga  yang  memiliki  nilai  strategis,  terutama  di  luar  negeri.  Dana  seperti ini  antara  lain  diadakan  oleh  pemerintah-pemerintah  yang  tidak  mempraktikkan kapitalisme  negara.  Maka  sekali  lagi,  bukan  alat  menjadi  masalah  melainkan  cara penggunaannya.
Dana kekayaan negara bersumber dari tiga hal. Pertama, devisa yang didapatkan dari  ekspor  sumber  daya  alam,  terutama  minyak  dan  gas  alam,  yang  merupakan sumber  utama  pendapatan  negara  Rusia,  Arab  di  Teluk  Persia,  dan  beberapa  negara Afrika  Utara.  Kedua,  dana  tunai  ekstra  yang  tersisa  dari  negara  perdagangan  positif. Sebagai  contoh,  Cina  menghimpun  dana  kekayaan  negara  dengan  devisa  yang didapatkan  melalui  ekspor  besar-besaran  barang-barang  manufaktur  ke  Amerika Serikat,  Eropa,  dan  Jepang.  Uang  untuk  dana  itu  juga  bisa  berasal  dari  laba  yang dihasilkan oleh badan-badan usaha milik negara, dana dari privatisasi, dari uang lebih ketika  pengeluaran  pemerintah  lebih  kecil  dibandingkan  pajak  yang  masuk,  atau melalui  transfer  dari  rancangan  dana  pension  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah. Ketiga,  dana  kekayaan  negara  yang  kadang-kadang  didukung  melalui  transfer langsung dan sekaligus dari anggaran pemerintah atau cadangan devisa.
Dana-dana  ini  umumnya  meliputi  sejumlah  aset  keuangan  dalam  portofolio dengan  tingkat  risiko  yang  bermacam-macam:  devisa,  saham,  surat  berharga pemerintah  dan  korporasi,  logam  mulia,  real  estate,  dan  aset-aset  lain.  Dana  itu dipergunakan  untuk  membeli  saham  di  perusahaan  (terkadang  kepemilikannya mayoritas)  dalam  dan  luar  negeri,  termasuk hedge  funds dan leveraged  buyouts , perusahaan  yang  khusus  menyediakan  pinjaman  untuk  membiayai  pembelian  saham. Yang  membuat  dana-dana  itu  berbeda  dan  menghadirkan  tantangan  bagi  pasar  bebas adalah  bahwa  yang  mengelola  investasi-investasi  dana  itu  tidak  bertanggung  jawab kepada  para  pemegang  saham.  Lembaga  dana  kekayaan  negara  memiliki  satu pemegang saham yaitu pemerintah pusat.

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)

## B. Peluang Berlangsungnya Sistem Kapitalisme Negara di Indonesia
Jika  kita  melihat  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  kapitalisme  negara  didukung  oleh negara dengan pemanfaatan kekayaan alam dan dana-dana lebih dihasilkan karena boom minyak  atau  surplus  ekspor.  Apakah  sistem  kapitalisme  negara  memiliki  peluang diterapkan  di  Indonesia?  Apabila  melihat  dari  sistem  ekonomi  yang  pernah  berjalan  di Indonesia yaitu sistem sosialisme negara dan sistem GBHN, penulis melihat ada peluang menerapkan sistem kapitalisme negara.
Hal  ini  dilandasi,  pertama,  sistem  sosialisme  pada  hakikatnya  adalah  kapitalisme negara. Hal  ini dikemukakan oleh Wilhelm Liebknechct  dan  Ludwig von Mises. Dalam sebuah  pamfletnya,  von  Mises  menjelaskan  bahwa  label  kapitalisme  negara  merupakan label  usang  yang  hanya  merupakan  pengganti  dan  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah dasar sosialisme itu sendiri.
Kedua, adalah konstitusi ekonomi bangsa Indonesia yang tercantum dengan jelas di Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini setelah diamendemen berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  Undang- Undang.
Jika  kita  mencermati  Pasal  33  Ayat  (1)  UUD  1945  terlihat  bahwa  sistem perekonomian Indonesia menganut asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas  bersama  (kolektif)  yang  bermakna  dalam  konteks  sekarang  yaitu  persaudaraan, humanisme,  dan  kemanusiaan.  Artinya,  ekonomi  tidak  dipandang  sebagai  wujud  sistem persaingan  liberal  ala  Barat,  tetapi  ada  nuansa  moral  dan  kebersamaannya,  sebagai refleksi  dari  tanggung  jawab  sosial.  Bentuk  yang  ideal  terlihat  seperti  wujud  sistem ekonomi  pasar  sosial  ( the  social  market  economy ),  yang  cukup  berkembang  di  negara- negara Eropa Barat dan Skandinavia.
Rahardjo  dan  Herdianto  dalam  Munawar  Ismail  (2015:  42  –  43)  menyatakan  asas kekeluargaan  adalah  keinsafan,  kesadaran,  dan  tekad  untuk  mengerjakan  segala  sesuatu oleh  semua  dan  untuk  semua  di  bawah  pimpinan  seseorang  kepala  dan  di  bawah pemilikan  para  anggotanya.  Jika  kita  menafsirkan  pengertian  tersebut,  kita  tidak  bisa serta-merta  menyatakan  bahwa  asas  kekeluargaan  merupakan  titik  tengah  antara  sistem perencanaan  sentralistik  dan  sistem  koordinasi  melalui  pasar.  Di  satu  sisi,  mekanisme pasar  memang  mampu  mengoordinasi  ekonomi  secara  efisien,  namun  mekanisme  harga ini  cenderung  meningkatkan  konsentrasi  pendapatan  dan  pemilikan  asset  di  satu kelompok  masyarakat  tertentu.  Namun,  asas  kekeluargaan  di  sini  memberikan  syarat

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
bahwa  mekanisme  harga  harus  berjalan  dengan  prasyarat  efisiensi,  keuntungan,  dan keadilan.  Makna  keadilan  di  sini  adalah  memberikan  jaminan  transaksi  yang  bebas kecurangan, diskriminasi, dan kerusakan, baik di bidang ekonomi, lingkungan, dan nilai- nilai masyarakat.
Ketiga, dalam perekonomian Indonesia peranan negara masih sangat penting. Peran negara  difokuskan  untuk  membentuk  kerangka  kelembagaan  yang  dapat  mengatur kegiatan ekonomi, hak kepemilikan, penegakan, dan eksekusi hukum yang menghasilkan biaya transaksi. Dengan demikian, peran negara bisa dibagi dalam empat klasifikasi yaitu stabilisasi  makro ekonomi, mengoreksi  kegagalan pasar, meredistribusi  pendapatan, dan mengarahkan  proses  penyatuan  ekonomi.  Di  Indonesia,  peran  negara  di  perekonomian masih  ditambah  dengan  bisnis.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki banyak perusahaan negara.
Berdasarkan  ketiga  landasan  dan  alat-alat  pendukung  berlangsungnya  kapitalisme negara. Negara Indonesia setidaknya memiliki dua di antara empat hal  yaitu perusahaan minyak dan perusahaan negara.
Perusahaan  minyak  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  Pertamina.  Di  Indonesia, Minyak  dan  Gas  Bumi  sebagai  sumber  daya  alam  strategis  tak  terbarukan  yang terkandung  di  dalam  Wilayah  Hukum  Pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan nasional  yang  dikuasai  oleh  negara  (Syeirazi,  2009:  100).  Penguasaan  oleh  negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Setelah Badan Pengatur  Migas  dihapus  keberadaannya  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan digantikan SKK Migas, otomatis Pertamina memegang posisi kuasa pertambangan. Akan tetapi,  pengelolaan  perminyakan  yang  relatif  tidak  benar  di  masa  lalu  menyebabkan Pertamina tidak bisa tumbuh menjadi perusahaan minyak kelas dunia. Pertamina menjadi subjek  politik  dan  tidak  menjadi  subjek  bisnis  sehingga  hanya  menjadi  sapi  perahan perahan para pemimpin politik.
Kedua,  perusahaan  negara.  Sebagai  kelompok,  perusahaan-perusahaan  negara merupakan  konglomerasi  bisnis  paling  raksasa,  dengan  penguasaan  modal  domestik terbesar  dalam  sistem  ekonomi  Indonesia.  Dengan  jumlah  lebih  dari  200  perusahaan, kegiatannya  dari  yang  paling  sederhana  sampai  paling  rumit.  Sebagian  besar  usaha mereka  terpusat  pada  pelayanan  publik  (penerbangan,  peralatan,  konstruksi), pertambangan  (minyak,  gas,  timah),  keuangan  dan  perbankan  serta  industri  manufaktur dasar.  Dilihat  dari  ukuran  dan  pengaruhnya,  praktik  perusahaan  negara  lebih  mengarah kepada istilah “negara dalam negara” (Nugroho dan Wrahatnala, 2000: 100).
Meskipun  demikian,  kita  juga  perlu  membuka  mata  bahwa  perusahaan  yang mendapatkan  untung  besar  di  Indonesia  (menurut  Forbes  2014)  sebagian  besar  BUMN yaitu  BRI,  Pertamina,  Bank  Mandiri,  Bank  BNI,  PT  Semen  Indonesia,  PT  Perusahaan Gas  Negara,  dan  PT  Telkom.  Untuk  membuat  BUMN  menjadi  efisien  harus  dilakukan restrukturisasi dan privatisasi.
Bagaimana dengan badan usaha swasta yang diunggulkan pemerintah dan lembaga dana  kekayaan  negara  (souverenity  fund)?  Badan  usaha  swasta  yang  menjadi  unggulan negara  merupakan  perusahaan  negara  yang  dibina  oleh  pemerintah.  Dibina,  artinya

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
pemerintah  memajukan  dan  menciptakan  mereka  menghadapi  pembatasan-pembatasan legal  dan  politik.  Perusahaan  swasta  ini  rata-rata  memiliki  hubungan  yang  baik  dengan pemerintah.  Pada  zaman  dahulu,  di  Indonesia  banyak  sekali  perusahaan  keuangan, khususnya  perbankan,  memiliki  hubungan  baik  dengan  pemerintah.  Bank-bank  tersebut memiliki  kebebasan  untuk  mendirikan  cabang  dan  menyalurkan  kredit  di  perusahaan yang  masih  memiliki  afiliasi  dengan  bank  tersebut.  Perusahaan  swasta  ini  biasanya mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah  untuk  berebut  proyek-proyek  besar.  Dukungan pemerintah  ini  bisa  berupa  suntikan  modal  dan  lisensi  untuk  berkembang  dan  bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. Di Indonesia, perusahaan  yang seperti ini jumlahnya banyak  sekali.  Hubungan  yang  akrab  antara  para  konglomerat  dan  pemerintah  sudah terjadi sejak zaman dahulu, terutama zaman Orde Baru. Banyak sekali perusahaan swasta yang  mendapatkan  keistimewaan  dari  pemerintah.  Namun,  perusahaan  swasta  banyak yang  menyalahgunakan  berbagai  fasilitas  sehingga  mendorong  perusahaan  tersebut  ke jurang kebangkrutan dan juga menyebabkan Indonesia terjerembab dalam krisis ekonomi pada tahun 1997/1998.
Sekarang  ini,  dalam  rangka  perbaikan  perekonomian.  Pemerintah  ingin memberlakukan  prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  adil  bagi  semua  pihak,  tak terkecuali  perusahaan  swasta.  Dalam  rangka  menciptakan  sistem  persaingan  yang  sehat dan  adil,  pemerintah  memberlakukan  prinsip corporate  governance bagi  setiap perusahaan,  baik  swasta  maupun  negara.  Situasi  yang  seperti  ini  menyulitkan berkembangnya  perusahaan  swasta  meskipun  akan  berdampak  baik,  yaitu  terciptanya persaingan  yang  sehat.  Hal  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah memilih  perusahaan  swasta  yang  akan  diunggulkan.  Pemerintah  bisa  menggunakan kriteria:  perusahaan  tersebut  memiliki corporate  governance yang  baik  dan  perusahaan swasta  tersebut  bereputasi  baik  di  luar  negeri.  Setidaknya  ini  yang  harus  dilakukan pemerintah  jika  ingin  memiliki  perusahaan  swasta  unggulan.  Di  China,  Lenovo  dan Huawei (telekomumikasi) dan AVIC (penerbangan) sudah menjadi perusahaan raksasa di negara  tersebut.  Di  Korea  Selatan,  ada  Samsung  dan  Hyundai.  Bagaimana  dengan Indonesia? Ada XL Axiata, Indofood (Indomie), dan Gajah Tunggal (ban), yang disebut dua terakhir bisa mewakili Indonesia di luar negeri.
Dana  kekayaan  negara  di  Indonesia  tampaknya  masih  jauh  panggang  dari  api. Meskipun sekarang usaha panggang itu telah berjalan, salah satunya adalah pengurangan subsidi  BBM  yang  selama  ini  memberatkan  APBN.  Api  pengurangan  subsidi  kepada pembentukan  lembaga  dana  kekayaan  negara  dalam  kondisi  harga  minyak  yang  rendah tidak bisa berkobar.  Salah satu  penyokong lembaga dana kekayaan negara adalah dana minyak  dan  ekspor  komoditas.  Negara  Indonesia  pernah  menjadi  negara  kaya  minyak yang  kemudian  mengalami  boom  minyak,  namun  tidak  bisa  memanfaatkannya.  Dana minyak itu akhirnya menguap percuma. Harga komoditas di pasaran dunia pun cenderung berubah-ubah.  Hal  ini  pastinya  tidak  menguntungkan  negara  Indonesia  yang  komoditas ekspornya  masih  produk  primer,  belum  produk  olahan.  Jika  Indonesia  mampu memberikan  nilai  tambah,  bukan  tidak  mungkin  komoditas  tersebut  mampu  menjadi penyumbang terbesar komposisi lembaga dana kekayaan negara.

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
Kesimpulan tumbuhnya faktor lain sebagai pendukung kapitalisme negara juga bisa bermula  dari  dua  faktor  tersebut  yaitu  perusahaan  minyak  dan  perusahaan  negara. Perusahaan minyak yang profit tentunya dapat berkontribusi besar terhadap PDB bangsa, bahkan bisa memulai pembentukan oil fund yang bisa diinvestasikan sebagaimana negara penganut kapitalisme negara menyebarkan dana kekayaan negara. BUMN yang profit dan lama-kelamaan tidak lagi menjadi industri strategis bisa diprivatisasi dengan kepemilikan minoritas pemerintah.

## C. Sistem  Ekonomi  Kapitalisme  Negara  sebagai  Alternatif  Sistem  Ekonomi Kerakyatan
Sistem  ekonomi  kapitalisme  negara  bisa  diterapkan  sebagai  alternatif  sistem ekonomi kerakyatan. Perbedaan pokoknya ada dalam titik tekan sistemnya, yaitu negara sebagai komponen utama sistem kapitalisme negara dan rakyat sebagai komponen utama sistem ekonomi kerakyatan. Namun, tujuan utamanya sama adalah kesejahteraan rakyat. Selain  itu,  sistem  ekonomi  kerakyatan  merupakan  sistem  ekonomi  yang  sering dipersamakan  dengan  sistem  ekonomi  Pancasila,  artinya  sistem  ekonomi  kerakyatan  ini merupakan cita-cita negara Indonesia.
Karena itu, agar sistem  ekonomi kapitalisme negara dapat  berjalan seiring dengan sistem  ekonomi  kerakyatan  harus  ada  perubahan  watak  sistem  ekonomi  tersebut. Perubahan watak itu meliputi setidaknya dua prasyarat. Prasyarat pertama, watak sistem kapitalisme  negara  haruslah  demokratis.  Sifat  demokratis  ini  bersendikan  nilai kerakyatan.  Kebijakan  ekonomi  harus  ditujukan demi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. Sistem  kapitalisme  pada  dasarnya  mencerminkan  sifat  demokratis  karena  dalam  sistem kapitalisme  memungkinkan  seorang/badan  usaha  berbisnis  secara    bebas.  Setiap  orang memiliki kebebasan untuk berusaha/berbisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan/memperkaya  diri.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  cita-cita  sistem  ekonomi kerakyatan yang berprinsipkan pada demokrasi ekonomi: usaha dari rakyat, untuk rakyat, dan  oleh  rakyat.  Sistem  kapitalisme  negara  bisa  berjalan  dengan  baik  dalam  rumpun demokrasi  ekonomi  jika  menempatkan  negara  sebagai  wasit  yang  adil.  Sistem  ekonomi kapitalisme  tanpa  negara  yang  ada  ciri-ciri  buruknya  semata,  seperti  modal  yang  besar berkuasa,  yang  berani  bersaing  harus  punya  modal,  yang  bisa  memengaruhi hukum/regulasi  bisnis  adalah  orang-orang  yang  memiliki  modal.  Selain  itu,  silakan minggir  saja.  Negara  bisa  menengahi  hal  tersebut  dengan  duduk  bersama  dengan membuat peraturan yang adil atau menjadi wasit yang adil. Negara bisa menjadi pemandu kegiatan  bisnis.  Seluruh  kegiatan  bisnis  meskipun  berjalan  dalam  sistem  ekonomi kapitalisme  yang  pro-pasar,  negara  dapat  menjadi  sarana  koreksi  apabila  terjadi kegagalan pasar. Pada umumnya, kegagalan pasar itu dalam hal  penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan.
Kedua,  prasyarat  ini  melanjutkan  prasyarat  pertama:  negara  harus  sesegera mungkin  menentukan  usaha  yang  hanya  boleh  dikelola  negara,  dikelola  negara  dan swasta  secara  bersamaan,  dan  dikelola  swasta  saja.  Yang  dikelola  swasta  ini  harus dipikirkan  besar  kecilnya  usaha  tersebut  agar  tidak  bertabrakan  dengan  prinsip

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
kerakyatan.  Negara  Indonesia  sudah  mengaturnya  dalam  Pasal  33  Ayat  (2)  Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut masihlah bersifat umum, perlu pengaturan yang lebih khusus. Untuk  usaha  kecil,  misalnya  UKM  dan  UMKM,  dapat  dibuatkan  aturan  yang  sedikit protektif,  artinya  negara,  melalui  lembaga  di  bawahnya,  seperti  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perindustrian  di  tingkat provinsi/kabupaten bisa membuat aturan yang lebih spesifik. Spesifik di sini, tidak hanya jenis peraturannya, Peraturan Kepala BPKPM, Perdaprov, Pergub, dan Perda, tetapi juga tingkat permodalannya dan usaha tersebut hanya boleh dikelola oleh UKM/UMKM.

## SIMPULAN
Secara  teoritis  dan  konstitusi,  sistem  kapitalisme  negara  bisa  diterapkan  di  Indonesia dengan  menafsirkan  secara  operasional  asas  kekeluargaan  dan  penguasaan  cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  masyarakat  umum  oleh  negara.  Namun,  dalam  praktiknya, sebagaimana  dijelaskan  bahwa  pendukung  kapitalisme  negara  terdiri  dari  4  faktor  yaitu perusahaan  minyak,  perusahaan  negara,  perusahaan  swasta  unggulan  negara,  dan  dana kekayaan  negara;  untuk  Indonesia  masih  mengalami  kesulitan  menerapkannya.  Meskipun diembel-embeli  negara,  perusahaan  minyak  dan  perusahan  negara  haruslah  mendapat keuntungan  sebesar-besarnya.  Baru-baru  ini  saja,  pemerintah  menyadari  bahwa  BUMN harus  mulai  melupakan  ambisi  politik  dan  berubah  menjadi  ambisi  bisnis  yaitu  mencetak laba  sebesar-besarnya.  Situasi  penciptaan  BUMN  yang profit  oriented baru  diciptakan pemerintah setelah berlakunya UU BUMN pada tahun 2003.

## SARAN
Perlu segera diamendemen UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan  UU  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  agar  kekayaan  negara  tidak  jatuh  ke negara asing. Oleh karena itu, perusahaan negara  yang berkaitan dengan  minyak dan SDA haruslah dinomorsatukan agar bisa menjadi pemain utama bahkan operator kebijakan, tidak sekadar menjadi penonton. Selain itu, harus pula ada pengawasan bahwa kinerja perusahaan tersebut  tidak  menyimpang  dari good  governance dan  sebisa  mungkin  lepas  dari  campur tangan pemerintah dalam keputusan-keputusan bisnisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Erani  Yustika.  2014. Ekonomi  Kelembagaan:  Paradigma,  Teori,  dan  Kebijakan . Jakarta: Erlangga
B.  Herry  Priyono.  2000. Neoliberalisme  dan  Kebebasan .  Surakarta:  Perpustakaan  Insan Cendekia Wisma Mahasiswa.
Ian Bremmer. 2011. Akhir Pasar Bebas . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama M.  Kholid  Syeirazi.  2009. Di  Bawah  Bendera  Asing:  Liberalisasi  Industri  Migas  di Indonesia . Jakarta: LP3ES Munawar Ismail, et al. 2015. Sistem Ekonomi Indonesia . Jakarta: Erlangga

## Itok Dwi Kurniawan dan Sri Lahir / Edunomika Vol. 01 No. 02 (Agustus 2017)
Naomi Klein. 1999. No Logo . Jakarta: PT Dian Rakyat Riant  Nugroho  dan  Randy  R.  Wrahatnolo.  2008. Manajemen  Privatisasi  BUMN .  Jakarta: Elex Media Komputindo Soesastro,  Hadi.  2004. Penanaman  Modal  dan  Alih  Teknologi . 75  Tahun  Suhadi Mangkusuwondo: Tantangan Ekonomi Indonesia . Jakarta: Penerbitan CSIS
Thomas L. Friedmann. 2011. Hot, Flat, and Crowded . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama William Baumol, et al. 2010. Good Capitalism, Bad Capitalism . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Ciputra University