## KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

## Unti Ludigdo 

## Abstract
History has already written that higher educations have become part of the problem of corruption.  A  number  of  colleges  and  academicians  are  dragged  into  a  circle  of corruption. To track actors who are involved in corruption is usually the leader, rector, dean, and structural official. These leaders are part of the commitment-making official (Pejabat Pembuat Komitmen). As a leader who has power is very vulnerable to abuse. Abuse  of  power  is  the  entrance  to  a  corrupt  behavior  in  college.  In  order  to  corrupt behavior not to spread and massively decentralized, it is necessary in strengthening of the institution and commitment of a leader not to tolerate. A number of ways have been done  in  reducing  corrupt  behavior,  such  as  making  a  good  planning,  use  of  online systems in the auction of goods and services, the good leadership. In addition, higher education leaders also need to socialize the spirit of anti-corruption thoroughly to all academicians.
Keywords: corruption, power, and higher education.

## Abstrak
Sejarah  sudah  menuliskan  bahwa  perguruan  tinggi  sudah  menjadi  bagian  dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan sivitas akademikanya terseret dalam lingkaran  korupsi.  Bila  dicermati  aktor  yang  sedang  terlilit  korupsi  biasanya  adalah pimpinan,  rektor,  dekan,  dan  pejabat  struktural.  Pimpinan  ini  adalah  bagian  dari pejabat  pembuat  komitmen  (PPK).  Sebagai  pimpinan  yang  memiliki  kuasa  sangat rawan  untuk  disalahgunakan.  Penyalahgunaan  kekuasaan  merupakan  pintu  masuk terjadi  perilaku  koruptif  di  perguruan  tinggi.  Agar  perilaku  koruptif  tidak  menyebar dan  terdesentralisasi  secara  massif,  maka  diperlukan  penguatan  kelembagaan  dan komitmen seorang pimpinan untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara sudah dilakukan dalam  mengurangi  perilaku  korupsi,  misalnya  membuat  perencanaan  yang  baik, penggunakan  sistem  online  dalam  lelang  barang  dan  jasa,  ketaulatan  seorang pimpinan. Sebagai tambahan, pemimpin perguruan tinggi juga perlu mensosialisasikan semangat anti-korupsi secara menyeluruh kepada semua sivitas akademika.
Kata kunci: korupsi, kekuasaan, dan perguruan tinggi .
 Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

## PENGANTAR
Jangan sampai ada korupsi di perguruan tinggi, karena lembaga ini mengajarkan masalah moral yang baik.
M. Nasir , Antara News, 1 April 2016
Makalah  ini  diawali  dengan  himbauan  moral  dari  Mentri  Riset, Teknologi  dan Perguruan  Tinggi  (Menristek  Dikti),  yang  seharusnya  menjadi  perhatian  serius  bagi pejabat  dan  segenap  jajarannya  untuk  tidak  melakukan  korupsi.  Sebab,  universitas mengajarkan moral dan kejujuran bagi generasi muda dan calon pemimpin masa depan. Selain itu, tugas perguruan tinggi lainnya adalah mengajarkan kebenaran tentang hal-hal yang  serius  dan  penting  [Shil;1993,1]  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Dengan  menyadari  pentingnya  moralitas,  kejujran,  dan  kebenaran,  maka    perguruan tinggi  harus steril dari  perilaku  koruptif.    Inilah  dasar  normatif  yang  perlu  di lembagakan dan diperkuat oleh perguruan tinggi.
Namun  demikian,  untuk  membebaskan  perguruan  tinggi  dari  perilaku  korupsi tentu  bukanlah  persoalam  mudah.  Fakta  menunjukkan  terjadinya  kontras  antara normatif  dengan  realitas.  Rilis  MCW,  menyebutkan  bahkan  sejumlah  pimpinan  dan pejabat  pada  perguruan  tinggi  di  Kota  Malang  terlibat  dalam  tindak  pidana  korupsi. Setidaknya  terdapat  tiga  universitas  yang  tersangkut  kasus  korupsi  di  Kota  Malang [mcw-malang.org.diakses,2/11/2017].  Tentu  tidak  hanya  di  Kota  Malang,  tetapi  salah satu universitas negeri di Surabaya juga tersandung kasus korupsi. Dari kasus tersebut, maka  tulisan  ini  bertujuan  membedah  persoalan  korupsi  di  perguruan  tinggi. Ada  pun teori yang ingin digunakan adalah kekuasaan. Mengapa kekuasaan? Karena aktor yang melakukan korupsi selalu melibatkan pejabat perguruan tinggi ataupun pejabat pembuat komitmen (PPK).

## MAKNA KORUPSI
Dalam  kajian  literatur,  korupsi  memiliki  banyak  makna.  Karya  klasik  yang ditulis Syeh Hussein Alatas dalam bukunya: Sosiologi Korupsi memiliki banyak makna. Salah satunya, korupsi  dimaknai  sebagai  seseorang pejabat  menerima pemberian  yang disodorkan  oleh  seseorang  maupun  pihak  swasta  dengan  maksud  mempengaruhinya agar  memberikan  perhatian  istimewa  pada  kepentingan-kepentingan  si  pemberi
Unti Ludigdo , Korupsi di Perguruan Tinggi
[Alatas;1983,10].  Inti  dari  definisi  adalah  korupsi  adalah  pemberian  sesuatu  kepada pejabat agar pejabat tersebut memberikan perhatian. Definisi, sangat longgar. Miskupun dalam memahami korupsi sudah menyebutkan aktornya,  yakni pejabat dengan swasta. Tujuannya agar mendapatkan keistimewaan dari pejabat bersangkutan.
Definisi lain, korupsi dimaknai pembayaran illegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai dengan absennya pertumbuhan [Indriati;2014,4]. Definisi ini  jauh  lebih  singkat  dan  jelas  bila  dibandingkan  definisi  Alatas.  Kata  kunci  dari korupsi  adanya  sogokan  kepada  pejabat  sehingga  tidak  ada  pertumbuhan  ekonomi. Artinya,  sogokan  itu  hanya  memperkaya  pejabat,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi terhambat.  Inilah salah satu  implikasi  korupsi.  Ketika para pejabat  sibuk memperkaya diri, maka secara otomatis pembangunan ekonomi akan terganggu. Meskipun demikian, para pejabat tidak mau tahu. Baginya adalah kekuasaan adalah sarana memperkaya diri. Nalar inilah yang dipercaya peneliti senior CSIS, J Kristiadi yang mendefinisi korupsi sebagai  tindakan  penyalahgunaan  kewenangan  atau  jabatan  publik  demi  kepentingan atau keuntungan pribadi [Kristiadi; 2009,444].
Penyalahgunaan  kekuasaan  merupakan  pintu  masuk  terjadinya  korupsi. Penjelasan  ini  bisa  disimak  dari  ciri-ciri    korupsi. Pertama ,  suatu  pengkhianatan terhadap  kepercayaan. Kedua ,  dengan  sengaja  melalaikan  kepentingan  umum  untuk kepentingan khusus. Ketiga , dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang  yang  berkuasa  atau  dibawahnya  menganggapnya  tidak  perlu. Keempat , melibatkan  lebih  dari  satu  pihak. Kelima ,  ada  kewajiban  dan  kepentingan  bersama, dalam bentuk uang atau yang lainnya. Keenam , terpusat kegiatan korupsi pada mereka yang  menghendaki  keputusan  yang  pasti  dan  mereka  yang  dapat  mempengaruhinya. Ketujuh , adanya fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Terakhir ,  ada usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum [Alatas;1987, viii].
Delapan  poin  dari  ciri-ciri  korupsi  selalu  memperlihatkan  penyalahgunaan kekuasaan. Dilakukan lebih dari satu orang. Memperkaya diri dan orang lain. Korupsi yang  dilakukan  perlu  aturan  dalam  kerangka  melegalkan  perbuatannya.  Dengan kekuasaan  itu,  selalu  ada  godaan  dan  peluang  untuk  dimanfaatkan  dalam  kerangka melakukan  korupsi.  Dengan  kata  lain,  korupsi  adalah  penggunaan  kekuasaan    untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestise seseorang atau untuk  memberikan

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
keuntungan bagi sekelompok orang  atau kelas sosial tertentu yang bertentangan dengan hukum [Schoorl;1980,175].

## KORUPSI DAN KEKUASAAN
Kekuasaan  selalu  berkaitan  dengan  korupsi.  Itulah  pesan  kuat  dari  sejumlah definisi di atas. Dengan kekuasaan, pemimpin memiliki pengaruh, dan kekuatan dalam memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dalam politik disebut dengan kekuasaan berdimensi  tunggal.  Maksudnya,  pemimpin  selalu  ditempatkan  sebagai  pemilik kekuasaan sedangkan masyarakat berada dalam posisi yang tidak berkuasa. Penjelasan ini tergambar dalam definisi kekuasaan siapa yang paling banyak mendapatkan sesuatu [Burke;  2003,113].  Yang  paling  banyak  mendapatkam  manfaat  dari  operasionalisasi kekuasaan adalah pemimpin.
Dengan  kekuasaan,  pemimpin  bisa  mendapatkan  keuntungan  politik,  ekonomi, dan  status  sosial,  baik  di  lembaga  formal  maupun  dalam  masyarakat.  Dengan  logika seperti  ini,  sejumlah  pemimpin  mengejar  keuntungan  yang  melekat  pada  jabatannya dalam kerangka memperkaya diri, keluarga, teman, dan rekannya. Inilah yang menjadi dasar  lahirnya  korupsi  institusi.  Korupsi institusi  diartikan  sebagai  tindakan  seseorang yang  memegang  jabatan  atau  karena  kapasitasnya  sebagai  pejabat  untuk  mendapatkan keuntungan  [Kristiadi;  2009,446].  Pemanfaatan  jabatan  demi  memperoleh  keuntungan pribadi  sangat  biasa  dilakukan  oleh  pemimpin  politik  maupun  maupun  pemimpin  di perguruan tinggi. Pemimpin di perguruan tinggi, terdiri dari rektor, dekan, dan pejabat struktural lainnya.
Pemimpin perguruan tinggi adalah pemimpin yang memiliki kuasa besar dalam pengadaan  barang/jasa  maupun  penerimaan  jalur  mandiri.  Sebagai  ilustrasi,  dalam pengadaan  barang/jasa  posisi  rektor,  dekan,  dan  pejabat  struktural  lainnya  adalah penanggungjawab atau biasa disebut pejabat pembuat komitmen (PPK). Dengan jabatan ini,  pimpinan  perguruan  tinggi  dan  dekan  memiliki  kuasa  dalam  menggiring  proyek tertentu  dalam  kerangka  memenangkan  pihak  tertentu.  Dalam  usaha  membantu  dan memenangkan itulah seringkali terjalin unsur kolusi. Kolusi adalah salah satu perbuatan yang  melawan  hukum.  Tapi  apa  mau  dikata,  demi  mendapatkan  uang  imbalan,  tips, prosentase  praktik  kolusi  dilakukan  dengan  menutup  mata  atau  pura-pura  tidak  tahu bahwa keputusannya melanggar.
Unti Ludigdo , Korupsi di Perguruan Tinggi
Nafsu  dibalik  kekuasaan  adalah  meraup  keuntungan.  Ketika  nafsu  menumpuk harta  lebih  dominan  dalam  mengoperasional  kekuasaan,  maka  yang  akan dipertontonkan  adalah  perilaku  koruptif.  Penjelasan  ini  diperkuat  laporan Pikiran Rakyat  ( 1/11/2016),  tren  korupsi  di  perguruan  tinggi  semakin  meningkat,  bukannya menurun. Laporan ini merupakan pukulan bagi perguruan tinggi yang selama ini dinilai sebagai benteng penjaga moral, kejujuran, dan kebenaran. Hal ini menjelaskan dua hal penting. Pertama ,    korupsi  bersumber  dari  kekuasaan  besar,  namun  minus  amanah [Rozuli,  Haboddin dan Purnomo;2016,46]. Rektor, dekan, dan pejabat struktur adalah pemimpin dengan kekuasaan besar. Kekuasaan besar ini menjadi tidak terkendali karena pemimpinnya  kurang  amanah.  Jabatan  hanya  dimaknai  sebagai  milik  dan  tempat memperoleh keuntungan semata.
Kedua ,  kurangnya  pengawasan.  Kekuasaan  yang  besar  itu  rawan disalahgunakan.  Karena  itu  pepatah  lama  menyebutkan  kekuasaan  cenderung  korup. Korupsi  bisa  hadir  karena  kurang  pengawasan  dari  media  massa,  menteri  pendidikan, dan mahasiswa. Mengawasi pemimpin penting dalam kerangka menciptakan perguruan tinggi  yang  bebas  koruptif.  Menciptakan  perguruan  tinggi  bebas  koruptif,  sudah  tentu bukan  perkara  mudah  dan  gampang.  Meskipun  demikian,  pengawasan  sangat diperlukan dalam tatakelola perguruan tinggi.

## POTRET KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI
Korupsi  bukan  lagi  milik  politisi,  kepala  daerah,  birokrasi,  dan  pihak  swasta, tetapi korupsi juga bersemai dan tumbuh dalam perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa  korupsi  terjadi  disemua  lembaga  dan  profesi.  Inilah  yang  sedang  terjadi. Perguruan  tinggi    merupakan  bagian  dari  korupsi  itu  sendiri.  Laporan Kompas (29/4/2012)  menyebutkan  Angelina  Sondakh  tersangkut  korupsi  di  tujuh  universitas. Sedangkan,  Koran Sindo ,  (11/12/2014)  menyebutkan  sebanyak  10  profesor  dan  200 doktor terjebak korupsi.
Dua  liputan  media  tersebut  memiliki  kesamaan  yakni  keterlibatan  perguruan tinggi dalam korupsi. Kompas , menyoroti keterlibatan politisi senang dalam korupsi di perguruan tinggi. Politisi senayan menggiring dan mengawal proyek keperguruan tinggi dengan imbalan fee . Sedangkan, Sindo lebih menyoroti terjeratnya sejumlah doktor dan
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
profesor  dalam  korupsi.  Keterlibatan  para  doktor  dan  profesor  dalam  korupsi,  paralel dengan ulasan Sindo (11/12/2014):
Dalam  konteks  universitas  misalnya  seringkali  muncul  keinginan  dari  para pimpinan  agar  kampus  semakin  bergengsi  dengan  membuat  fasilitas-fasilitas mahal  semacam  lembaga  studi,  rumah  sakit  akademik,  atau  laboratorium. Dihadapkan  pada  anggaran  yang  terbatas,  keinginan  itu  akhirnya  memicu sekelompok  orang  menghalalkan  segala  cara  demi  mewujudkan  itu.  Beberapa cara  yang  biasanya  dilakukan  para  profesor  atau  guru  besar  yakni  bersedia membayar siapapun agar mampu mewujudkan keinginan itu.
Ambisi  dan  gensi  agar  universitas  memiliki  fasilitas  mewah  dan  megah pemimpin  mau  melakukan  tindakan  yang  tidak  terpuji.  Menyogok,  menyuap  dan berkolusi  demi  mendapatkan  kucuran  dana  dalam  rangka  mewujudkan  keinginan dilakukan  secara  sadar.  Sejalan  dengan  penjelasan  di  atas,  tulisan  Etti  juga  berusaha mengungkap  sejumlah  modus  korupsi  diperguruan  tinggi.  Paling  tidak  ada  enam  cara korupsi di perguruan tinggi, yakni:
a. Kickback dalam kontrak suplai konstruksi;
b. Menahan  atau  memperlambat  persetujuan  dan  tandatangan  yang  diperlukan untuk memeras suap (hadiah, jasa, dan pembayaran segera);
c. Mengarahkan agar pembangunan dan pengadaan barang dikerjakan oleh dirinya sendiri, keluarga, dan temannya;
d. Mengharuskan  pembayaran  untuk  pelayanan-pelayanan  yang  seharusnya diberikan gratis;
e. Beban biaya yang illegal ;
f. Pembelokan pemakaian uang sumbangan masayakat [Indriati, 2014, 28-29].
Enam modus korupsi di perguruan tinggi masih bisa ditambahkan, yakni korupsi dalam  pengadaan  barang  dan  penerimaan  mahasiswa  jalur  mandiri  [Wawancara  SS, 27/10/2017].  Jadi,  bila  ditotal  ada  delapan  pintu  masuk  korupsi  di  perguruan  tinggi. Banyaknya  modus  korupsi  ini  menunjukkan  bahwa  perguruan  tinggi  adalah  lahan basah.  Sebuah  ironi  yang  sedang  dirayakan  karena  perguruan  tinggi  dengan  Tri Dharmanya  justru  menjadi  salah  satu  institusi  yang  menyalahgunakan  uang  rakyat. Perguruan  tinggi  yang  seharusnya  menghasilkan  para agent  of  change dan  mengabdi demi  kepentingan  rakyat  justru  menjadi  lahan  basah  bagi  suburnya  tindak  korupsi
Unti Ludigdo , Korupsi di Perguruan Tinggi
[mcw-malang.org.  diakses,  2/11/2017].  Akibatnya  adalah  roh  perguruan  tinggi  akan tercoreng di mata publik.

## MEMPERKUAT KELEMBAGAAN
Ada  tiga  hal  yang  perlu  diperkuat  dalam  mengurangi  perilaku  korupsi  di perguruan tinggi. Ketiga hal ita adalah komitmen pimpinan, memperbaiki perencanaan, dan  membangun e-procurement di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Kepemimpinan, perencanaan  dan e-procurement merupakan  bagian  penting  yang  sejatinya  diperkuat dalam kerangka membangun perguruan tinggi yang tangguh dan kokoh.

##  Komitmen pimpinan
Pemimpin  adalah  penunjuk  arah  dan  pembawa  obor  perubahan  dalam  lingkup perguruan  tinggi.  Karena  itu,  keberadaan  dan  arahannya  sangat  diperlukan  dalam menggerakkan  roda  organisasi.  Pemimpin  harus  bersih  dan  berintegritas.  Pemimpin harus  memiliki  prinsip: satunya  kata  dengan  perbuatan .  Dengan  demikian,  maka pemimpin  perguruan  tinggi  bisa  dijadikan  garda  depan  dalam  pemberantasan  korupsi. Hanya pemimpin yang bersih, yang bisa dijadikan panutan bagi kolega dan stafnya agar menjauh dari perilaku korupsi. Dengan kata lain, komitmen moral dan politik seorang rektor,  dekan,  dan  pejabat  struktural  lainnya  merupakan  fondasi  dari  keberhasilan membangun semangat anti-korupsi.
Pada  tataran  implementasi  dari  komitmen  pimpinan  dalam  memperkuat perguruan  tinggi  anti-korupsi  diwujudkan  dalam. Pertama ,  memastikan  bahwa  semua pemangku  kepentingan  perguruan  tinggi  yang  bersih.  Kebersihan  pemangku kepentingan  nampak  dari  komitmen  para  rektor  dan  sejumlah  dekan  untuk  tidak menerima  uang  sepeserpun  dari  pihak  rekanannya.  Dengan  kata  lain,  kerjakan  sesuai dengan  spesifikasi  dan  kontraknya,  kami  tidak  butuh  uang  sepeserpun  [ Wawancara pejabat  FIA,Filkom,MIPA,  FTP,  Oktober  2017].  Inilah  kemitmen  kelembagaan  anti- korupsi.  Para  dekan  ini  bukan  saja  merepresentasikan  institusi,  tetapi  juga  bagian penting  dari  PPK.  Kalau  pemimpinnya  berkomitmen  anti-suap  sudah  otomatis  semua jajarannya akan hati-hati dan tidak memiliki keberanian untuk melawan pimpinannya.
Kedua ,  tanggungjawab  utama  seorang  pemimpin  perguruan  tinggi  adalah mengangkat harkat dan martabat universitas yang dipimpinnnya. Ia harus bisa menjadi sandaran  moral  bagi  [Rinakit;2013,3]  segenap  sivitas  akademika.  Dalam  kajian  ilmu
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
pemerintahan,  pertanggungawajaban  seorang  pemimpin  bisa  dilakukan  melalui pertanggungjawaban  politik.  Model  ini  biasa  dilakukan  pimpinan  perguruan  setiap tahunnya. Pertanggungjawaban finansial, maksudnya semua penggunaan dana dikelola dengan  baik  dan  dipertangungjawabkan  sesuai  dengan  penggunaannya.  Ketiga, pertanggungjawaban  hukum,  maksudnya  semua  kegiatan  perguruan  tinggi  harus mengacu pada aturan yang berlaku.
Ketiga ,  penyempurnaan  tatakelola  baik  dalam  kerangkan  mewujudkan universitas  yang  bersih,  akuntabel  dan  transparan  [Haboddin  dan  Rozuli,  2017;13]. Bersih,  akuntabel,  dan  transparan  merupakan  sebuah  tuntutan  yang  sejatinya dilaksanakan  dalam  mengelola  perguruan  tinggi.  Dalam  mengelola  perguruan  tinggi modern  nilai  bersih,  akuntabel,  dan  transparan  harus  diimplementasi,  baik  dalam pengadaan  barang/jasa,  rekrutmen  dan  promosi  jabatan,  dan  penerimaan  jalur mahasiswa mandiri.
Keempat , perlu melakukan kerjasama dengan penegak hukum [ wawancara AA, 30/10/2017].  Kerjasama  ini  merupakan  bagian  dari  komitmen  pimpinan  perguruan tinggi  dalam  meminimalisir  perilaku  korupsi.  Kepolisian  dan  kejaksaan  adalah  dua lembaga  penegak  hukum  yang  diharapkan  bisa  menjadi  mitra  perguruan  tinggi  dalam mensosialosasikan  nilai-nilai  anti-korupsi.  Melalui  kerjasama  ini,  pihak  perguruan tinggi  berharap  agar  lembaga  penegak  hukum  tersebut  bisa  memberikan  kontribusi dalam membangun tata-kelola yang baik.

##  Memperbaiki Perencanaan
Perencanaan harus baik.  Dengan perencanaan  yang baik  akan berdampak pada pengurangan korupsi di tingkat universitas maupun fakultas. Berulang kali pejabat FTP mengatakan  ‘ perlunya  perencanaan  yang  baik ’  [ wawancara ,  10/10/2017].  Sebab, dengan  perencanaan  peluang  korupsi  bisa  dikurangi.  Penjelasan  ini,  bisa  dipahami karena  peluang  korupsi  bisa  dimulai  dari  perencanaan.  Dalam  bahasa  sederhana: korupsi  dimulai  dari  pikiran.  Maksudnya,  niat  korupsi  sudah  dimulai  sejak  masa perencanaan  dan  penganggaran.  Karena  itu  benar  apa  yang  dikatakan  Peter  Berger [1985,  212]: hanya  seorang  yang  memahami  aturan  permainan  berada  dalam  posisi untuk menipu .
Pendapat  Berger  harus  diwaspadai  oleh  pimpinan  perguruan  tinggi.  Jangan sampai terjadi konflik kepentingan ketika merencanakan proyek. Disinilah kemampuan
Unti Ludigdo , Korupsi di Perguruan Tinggi
dan  pengetahuan  teknis  seorang  rektor,  dekan,  dan  pejabat  struktural  lainnya,  diuji. Apalagi,  seorang  pemimpin  adalah  PPK  yang  menjadi  titik-sentral  ketauladanan  bagi orang-orang  disekitarnya.  Jadi,  kemampuan  teknis  dan  membaca  anggaran  dalam perencanaan sangat diperlukan agar peluang terjadi korupsi bisa diantisipasi.
 Membangun e - procurement
Cara  lain  dalam  memperkuat  perguruan  tinggi  dari  perilaku  korupsi  dengan mengerapkan e-procurement atau  pemanfaatan  teknologi  informatika.  Pemanfaatan e- procurement dalam  di  perguruan  tinggi  merupakan  terobosan  dalam  tatakelola pengadaan  barang  dan  jasa.  Pilihan  perguruan  tinggi  menerapkan e-procurement ada tiga. Pertama ,  lebih  mudah  dalam  mengakses  informasi.  Ketika  pokja  pengadaan barang membutuhkan barang, maka pengumuman lebih cepat tersebar melalui teknologi informatika. Keterbukaan dan kemudaan akses sangat diharapkan bagi penyedia. Selain itu, nilai-nilai keadilan dalam akses informasi juga bisa terjaga.
Kedua ,  sepanjang  barang  tersedia  dan  menyebar  kesejumlah  pabrik  dan  agen, maka  bisa  mencegah  terjadinya  monopoli  penyedia.  Mencegah  monopoli  penyedia diyakini  bisa  dilakukan  melalui e-procurement. Karenanya  harga  dan  persaingan  akan semakin  kompetitif.  Dengan  banyak  pemain  penyedia  yang  terlibat  kempetisi  harga penawaran  semakin  keras  dan  tentu  menguntungkan  pihak  perguruan  tinggi.  Sebab, yang  akan  terpilih  sebagai  pemenang  adalah  penawaran  yang  murah  dengan  kualitas barang yang bagus sesuai dengan standar epesifikasi.
Ketiga ,  penggunakan e-procurement akan  lebih  transparan.  Dalam  pengadaan barang/jasa  nilai  transparansi  diperlukan  bagi  kedua  belah-pihak.  Penyedia  maupun pemesan  barang  dan  jasa  tidak  akan  melakukan  kolusi  karena  semua  pensyaratan  dan prosedur  lelang  terbuka.  Tugas  pimpinan  perguruan  tinggi  adalah  memastikan  bahwa proses  lelang  sudah online .  Selain  itu,  dalam  sistem online sangat  sulit  untuk  diatur siapa pemenangnya [wawancara pokja, 3/10/2017]. Dengan mekanisme transparan ini, maka korupsi bisa dihindari dan diperkecil di perguruan tinggi.

## MEMBANGUN SEMANGAT ANTI-KORUPSI
Memperkuat kelembagaan merupakan upaya dalam membangun semangat anti- korupsi. Dalam salah satu analisis menyebutkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia  telah  mulai  memperlihatkan  komitmen  yang  tinggi  terhadap  pendidikan

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
antikorupsi.  Kampus  dan  departemen  pendidikan  [Sofia  dan  Herdiansyah,  2009;930] harus menjadi aktor terdepan dalam membangun pendidikan anti-korupsi melalui:
a. membangun pribadi anti-korupsi harus dilakukan secara terus menerus;
b. melembagakan anti-korupsi melalui matakuliah;
c. memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai anti-korupsi;
d. mendorong  terjadinya  desimenasi  wacana  bahwa  korupsi  sebagai  musuh bersama yang harus di lawan;
e. menciptakan character  building kewarganegaraan  yang  memiliki  dedikasi  dan sensitivitas terhadap pencegahan korupsi demi terwujudnya good governance ;
f. memiliki kesadaran hukum dan mendorong terjadinya law enforement yang adil, transparan, dan akuntabel [Helmanita dan Kamil,2011;14].
Poin-poin  di  atas  merupakan  satu  kesatuan  yang  perlu  diterapkan  secara bersamaan dalam tatakelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus steril dari perilaku koruptif.  Menginjeksi  semangat  anti-korupsi  melalui  media  perkuliahan,  penyebaran wacana  melalui  publikasi,  membangun  figuritas  anti-korupsi,  hingga  penegakan kesadaran  hukum  merupakan  rangkaian  dari  upaya  pelembagaan  anti-korupsi. Perguruan  tinggi  sejatinya  kembali  pada  rohnya  sebagai  benteng  kejujuran,  moralitas, dan peniup kebenaran.
Peran ini memang sulit. Tapi perguruan tinggi harus membebaskan dirinya dari lingkaran  korupsi.  Perguruan  tinggi  mengembalikan  jati  dirinya  sebagai  institusi pengembang  Tri  Darma.  Selain  itu,  perguruan  tinggi  harus  membangun  kepercayan publik  sebagai  lembaga  anti-korupsi  dan  tidak  mentoleransinya.  Di  atas  semua  itu, perguruan  tinggi  dituntut  untuk  melakukan  reformasi  secara  internal  dengan mengadopsi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

## MENARIK KESIMPULAN
Problema terbesar perguruan tinggi yang dialami beberapa tahun terakhir adalah terjeratnya  sejumlah  mimpinnya  dalam  persoalan  korupsi.  Keterlibatan  sejumlah pimpinan perguruan tinggi dalam kasus korupsi membenarkan bahwa kekuasaan sangat terkait dengan korupsi. Pimpinan perguruan tinggi, rektor, dekan, dan pejabat strtuktural memiliki  kuasa  besar  dalam  pengadaan  barang/jasa  dan  penerimaan  mahasiswa  jalur mandiri.  Dengan  kekuasaan  yang  besar  terbuka  kemungkinan  untuk  disalahgunakan
Unti Ludigdo , Korupsi di Perguruan Tinggi
dalam kerangka mendapat keuntungan pribadi. Keuntungan ekonomi menjadi salah satu mengapa melakukan korupsi.
Dengan terjeratnya perguruan tinggi  dalam lingkaran, maka benteng kejujuran, kebenaran dan moralitas menjadi roboh.  Implikasinya adalah publik antipati dan tidak percaya  kepada  perguruan  tinggi.  Tugas  pokok  pimpinan  perguruan  tinggi  adalah mengembalikan  roh  luhur  perguruan  tinggi.  Caranya  adalah  dengan  mensosialisasikan semangat  anti-korupsi  kepada semua sivitas akademika. Selain itu, membenahi  proses lelang dengan menggunakan sistem online, perencanaan  yang tepat dan bisa menutup terjadi  ruang  korupsi.  Semua  ini  hanya  bisa  dilakukan  melalui  pemimpin  yang  kuat, bersih, amanah dan akuntabel***.
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, Syeh Hussein. 1987. Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi. Jakarta, LP3ES
Alatas, Syeh Hussein.1983. Sosiologi Korupsi Jakarta, LP3ES
Berger, Peter L.1985. Humanisme Sosiologi . Jakarta, Inti Sarana Aksara
Burke, Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial . Jakarta: YOI
Haboddin,  Muhtar  dan  Akhmad  Imron  Rozuli.  2017.  ‘Birokrasi,  Korupsi,  dan Kekuasaan’ Jurnal Transformative, Vol.3. No.1 Maret
Helmanita,  Karlina  dan  Sukron  Kamil,  2011. Pendidikan  Antikourupsi  di  Perguruan Tinggi. Jakarta, CSRC.
Indriati, Etty. 2014. Pola dan Akar Korupsi , Jakarta: Gramedia.
Kristiadi,  J.  ‘Demokrasi  dan  Korupsi  politik’  dalam  Wijayanto  dan  Ridwan  Zachrie
(ed). 2009. Korupsi Mengkorupsi Indonesia . Jakarta, Gramedia
Rinakit, Sukardi. 2013. Memompa Ban Kempis . Jakarta, Kompas
Rozuli,  Akmad  Imron,  Muhtar  Haboddin,  dan  Joko  Purnomo,  2016. Memahami Kompleksitas Korupsi . Malang, FISIP Press.
Schoorl, JW. 1980. Modernisasi . Jakarta, Gramedia
Shils. Edward . 1993. Etika Akademis . Jakarta, YOI.
Sofia,  Asriana  Issa  dan  Haris  Herdiansyah  ‘Dapatkan  Pendidikan  Mencetak  individu Anti-Korupsi’  dalam  Wijayanto  dan  Ridwan  Zachrie  (ed).  2009. Korupsi Mengkorupsi Indonesia . Jakarta, Gramedia
Wawancara dengan Anggota Pokja pengadaan barang, tanggal 3 Oktober 2017 Wawancara dengan Ketua Unit Pengadaan barang, tanggal 30 Oktober 2017. Wawancara dengan pejabat Filkom, FIA, MIPA dan FTP, bulan Oktober 2017. Wawancara dengan pejabat FTP, 30 Oktober 2017
Wawancara dengan Syamsiar Syamsuddin pada tanggal, 27 Oktober 2017.