## UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA PERDESAAN (KUPEDES) PADA BANK BRI UNIT KETAHUN DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN
Oleh Ana Tasia Pase 1

## Abstrak
Perjanjian  kredit  bank  dan  nasabah  mengikat  hak  dan  kewajiban.  Oleh Sebab  itu,  diperlukan  keseimbangan  kedudukan  kedua  belah  pihak  yang mencerminkan  keadilan  baik  pada  isi  perjanjian  dan  pelaksanaannya. Kenyataannya  seringkali  ditemukannya  ketidakseimbangan  kedudukan  kedua belah pihak yang melahirkan ketidakadilan baik pada isi maupun pelaksanaannya terutama pada pelaksanaan eksekusi jaminan. Dalam menganalisis permasalahan pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  sehingga menghasilkan  hasil  penelitian  yang  menunjukan  bahwa  upaya  hukum  yang dilakukan  pihak  bank  terhadap  debitur  yang  melakukan  wanprestasi  lebih kepada  upaya  musyawarah  dan  non  litigasi.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan telah menerapkan asas keseimbangan dan mencerminkan keadilan.
Kata Kunci: Upaya Hukum, Perjanjian Kredit,Asas Keseimbangan

## Abstract
Bank and customer credit agreements bind rights and obligations. Therefore, it is necessary to balance the position of both parties which reflects fairness both in the contents  of  the  agreement  and  its  implementation.  In  fact,  it  is  often  found  an imbalance  in  the  position  of  both  parties  that  gives  birth  to  injustice  both  in content  and  implementation,  especially  in  the  implementation  of  guarantee execution. In analyzing the problems in this study, researchers used a descriptive analysis  method  so  that  the  results  of  the  study  showed  that  the  legal  remedies undertaken  by  the  bank  against  debtors  who  defaulted  more  on  deliberation  and non-litigation  efforts.  The  implementation  of  guarantee  execution  has implemented the principle of balance and reflects justice.
Keywords: Legal Remedies,Credit Agreements, Balance Principle
1 Dosen Fakultas Hukum Unived Bengkulu

## a. Latar Belakang
Bank  lahir  dari  kebutuhan masyarakat, dimana bank digunakan sebagai sarana penyimpanan dana dari masyarakat baik individu maupun kelompok yang
menginginkan  dana  lebih  milik mereka  tersimpan  dengan  aman. Selain  itu  bank  juga  berfungsi sebagai  penyalur  dana  bagi pihak  yang  membutuhkan.  Oleh karena  itu  bank  disebut  sebagai lembaga intermediary yaitu lembaga yang menjembatani
antara pihak yang membutuhkan
dana  dan  pihak  yang  kelebihan dana.
Bentuk  perjanjian  kredit perbankan pada umumnya
adalah berbentuk perjanjian standar. Dalam perjanjian standar  syarat-syarat  ditentukan sepihak oleh pihak bank, dimana debitur  tidak  memiliki  posisi tawar  ( bargaining  position ). 2
2 H.P.Pangabean, Praktik  Standard Contract (Perjanjian Baku dalam perjanjian
Perjanjian standar ( standard contract )  adalah  perjanjian  yang hampir seluruh klausula-
klausulanya distandarisasi (distandarkan)  oleh  pembuatnya dan  kemudian  disodorkan  ke pihak  lain.  Pihak  yang  disodori perjanjian  standar  tersebut  pada dasarnya tidak mempunyai peluang  untuk  merundingkan atau meminta perubahan  isinya. 3
Dengan  kata  lain,  perjanjian standar ditetapkan secara sepihak, kemudian dicetak dalam bentuk formulir, diperbanyak dan digunakan berulang-ulang  untuk  perjanjian sejenis.
Perjanjian baku juga diterapkan  dalam  isi  perjanjian kredit usaha perdesaaan (KUPEDES)  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (Persero),
TBK (selanjutnya  disebut  Bank  BRI Unit Ketahun), yang pada umumnya  isi  perjanjian  lebih
Kredit  Perbankan), PT  Alumni,  Bandung, 2012, hlm.15.
3 Sidartha, Hukum Perlindungan Konsumen  Indonesia ,  Grasindo,  Jakarta, 2000, hlm.119.
pada pemenuhan kewajiban
nasabah, sedangkan dalam pengaturan hak-hak nasabah lebih  minim  dijelaskan  serta dicantumkan  dalam  perjanjian kredit  tersebut.  Salah  satu  isi perjanjian  yang  memberatkan nasabah adalah klausula eksekusi  sebagai  upaya  hukum yang dilakukan oleh bank
terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi perjanjian. Eksekusi kadang dipandang  sebagai  suatu  hal yang memberatkan nasabah,
dimana  dalam  pelaksanaannya eksekusi seringkali tidak
seimbang, dimana nasabah seringkali  berada    pada  pihak yang  dirugikan.  Akan  tetapi eksekusi  juga  merupakan  suatu dilema  bagi  bank,  dimana  jika bank  tidak  melakukan  eksekusi maka bank akan  masuk kedalam golongan  bank  tidak  sehat  dan dana  kelangsungan  bank  serta dana nasabah penabung terancam.  Oleh  sebab  itu  bank
sebagai  lembaga penyimpan dan penyalur  dana  harus  melakukan
langkah pengamanan bagi kelangsungan  bank  dan  nasabah penabung di bank tersebut.
Langkah pengamanan dalam  pelaksanaan  perjanjian kredit  terhadap  nasabah  yang wanprestasi yang dianggap dapat berdampak pada kesehatan bank, dapat  dilakukan  dengan  upaya preventif  dan  represif.    Upaya yang sering dilakukan oleh pihak bank sering berakhir pada eksekusi.  Pelaksanaan  eksekusi dalam  kredit  perbankan  yang sering menggambarkan ketidakadilan  serta  pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang  menjadi  dasar  penulis untuk  melakukan  penelitian  di PT  Bank  BRI  (Persero)  TBK Unit  Ketahun,  dimana  lokasi Ketahun  merupakan  kecamatan terpencil dari kabupaten
Argamakmur  Bengkulu  Utara,
dengan penduduk rata-rata bekerja sebagai petani dan kurang  memahami  hukum,  serta bergantung  kepada  bank  untuk mendanai usaha  mereka  dengan menggunakan jasa kredit perbankan  salah  satunya  adalah
kredit usaha perdesaan (KUPEDES)  BRI.  Hal  inilah yang  menjadi  alasan  utama peneliti untuk mengkaji
bagaimana  bentuk  perjanjian kredit  perdesaan  pada Bank BRI Unit  Ketahun  serta  apakah  ada pola  keadilan  dan  perlindungan konsumen  dalam  proses  upaya hukum    yang  dilakukan  oleh bank  terhadap  nasabah  yang melakukan wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes)  Pada Bank Bri  Unit  Ketahun  ditinjau  dari asas  keadilan  yang  disusun dalam sebuah jurnal yang berjudul” Upaya  Hukum  Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan” 1. Rumusan Masalah Rumusan  masalah  yang
diangkat  dalam  jurnal  ini
adalah: bagaimana upaya
hukum  yang  dilakukan  oleh
bank  terhadap  nasabah  yang melakukan wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Perdesaan  (KUPEDES)  pada Bank  BRI  Unit  Ketahun ditinjaun dari Asas
Keseimbangan?
B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan dalam penelitian  ini  berdasarkan sifatnya  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan hukum empiris. Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan pendekatan holistik,  yaitu  pendekatan  yang memerlukan  berbagai  informasi guna  dianalisis,  sehingga  dapat dipahami  aspek  tertentu  dari sikap manusia. 4 Lokasi penelitian di Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan
pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  studi  dokumentasi serta  wawancara  mendalam  dan dianalisis  menggunakan  metode kualitatif sehingga seluruh
4 Sirman Dahwal, Pelaksanaan Perkawinan  Beda  Agama  (Studi  Berbagai Kasus  Di  Indonesia  Priode  Tahun  1986- 2010) ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Bengkoelen Justice,Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum vol.2.No.2.2012,hlm.464-465.
proses pendekatan kualitatif
tersebut mengahasilkan data deskriptif  analisis,  yaitu  data yang  telah  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau lisan  serta  juga  tingkah  laku yang  nyata,  yang  diteliti  dan dipelajari  sebagai  sesuatu  yang utuh selanjutnya hasil dari penelitian  dideskripsikan  untuk menjawab  permasalahan  yang diangkat,  dan  disusun  menjadi karya  ilmiah  dalam  bentuk jurnal.
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan  (KUPEDES)  Pada Bank BRI Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Asas keseimbangan merupakan  bagian  terpenting dalam  menciptakan  keadilan
dalam  suatu  perjanjian.  Daya kerja asas keseimbangan yang
optimal akan
menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak,
memberikan hukum yang ideal  bagi  para  pihak  dan memberikan  keadilan  dalam perjanjian kredit bank.
Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah proses terjadinya  perjanjian  yang melibatkan  pihak-pihak  yang berkedudukan tidak seimbang. 5 Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono merujuk pada alasan pembenaran  bagi  keberadaan kontrak  dan  cukup  sebagai alasan  menggugat  keabsahan perjanjian, dan sekaligus menjadi  syarat  bagi  landasan kekuatan berlakunya perjanjian. 6 Asas keseimbangan merupakan
prinsip  yang  tidak  bernama, kesusilaan  yang  baik  ( de
5 Herlien  Budiono Ajaran  Umum Hukum  Perjanjian  Dan  Penerapannya  Di Bidang  Kenotariatan ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.319.
6 Ibid ,hlm.322.
goede  zeden) dan  kontruksi itikad  baik  ( goede  trouw constructie), kewajaran  dan kepatutan  ( redelijkheid  en billijkheid). 7 Asas keseimbangan juga  sangat  diperlukan  dalam proses  perjanjian  kredit  dan pelaksanaan upaa hukum yang akan diambil dan dijalankan oleh pihak kreditur
dalam  hal  ini  bank  kepada pihak  debitur  dalam  hal  ini nasabah yang telah melakukan wanprestasi. Upaya hukum yang dilakukan oleh bank dalam penyelesaian kredit  bermasalah  melalui  2 (dua) cara yaitu : a. Jalur  litigasi Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara
hukum.
b. Jalur non litigasi penyelesaian kredit melalui  jalur  non  litigasi 7 Ibid.
adalah  salah  satu  upaya penyelamatan
kredit melalui  jalur  non  hukum dimana  dilakukan  upaya- upaya penyelamatan diantaranya adalah dengan dilakukannya restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR  tanggal 12 November 1998. Upaya restrukturisasi yang dilakukan agar dapat menyelesaikan  kewajiban nasabah adalah:
1) Penjadwalan  Kembali ( rescheduling)
2) Persyaratan kembali ( reconditioning)
3) Penataan
kembali
( restructuring) Dua cara yang ditempuh  oleh  pihak  bank tersebut  adalah  suatu  bentuk dari penyelesaian kredit bermasalah yang timbul akibat  adanya  pelanggaran kewajiban    debitur  dan  tidak
terpenuhnya hak kreditur dalam  perjanjian.  Perjanjian yang  dilakukan  oleh  Bank BRI  dan  nasabah  dengan jumlah pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah) sampai dengan
Rp.100.000.000,- (seratus
juta  rupiah)  diikatkan  dalam perjanjian  di  bawah  tangan. Sedangkan  pinjaman  yang berjumlah  Rp.100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  keatas melalui legalisasi notaris.
Untuk semua perjanjian Bank
BRI mewajibkan nasabah memberikan  agunan  kepada pihak  bank.  Agunan  dengan jumlah pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp.200.000.000,-  (dua  ratus juta  rupiah)  diikatkan  dengan hak tanggungan. 8 Suatu perjanjian memuat  kewajiban  dan  hak masing-masing pihak. Perjanjian kredit sebagaimana
8 M. Yusip Safi’i, Mantri ( Marketing Pemasaran)  Bank  BRI  Unit  Ketahun, wawancara  dilakukan  pada  tanggal  25  April 2016.
menurut  Tan  Kamello  yang dikutip Lukman Santoso adalah suatu proses perjanjian untuk mendapatkan peminjaman uang yang didahului dengan mengadakan permufakatan dan diakhiri dengan penyerahan. 9 Suatu perjanjian mengharuskan adanya prestasi  yang  dilakukan  oleh debitur yaitu pemenuhan kewajiban pembayaran debitur kepada pihak kreditur. Apabila prestasi tersebut tidak  terlaksana  maka  debitur dapat dikatakan telah
melakukan wanprestasi. Adapun  bentuk-bentuk  dari wanprestasi yaitu: 10
1) Tidak  memenuhi  prestasi sama sekali;
Sehubungan dengan dengan  debitur  yang  tidak memenuhi prestasinya maka  dikatakan  debitur
9 Lukman  Santoso  AZ, Op,Cit, hlm.61.
10 R.  Setiawan, Pokok-Pokok  Hukum Perjanjian ,Putra Abadin, Jakarta,1999,
hlm.18
tidak  memenuhi  prestasi sama sekali.
2) Memenuhi  prestasi  tetapi tidak tepat waktunya;
Apabila  prestasi  debitur masih  dapat  diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap
memenuhi  prestasi  tetapi tidak tepat waktunya.
3) Memenuhi  prestasi  tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur  yang  memenuhi
prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur  dikatakan  tidak memenuhi  prestasi  sama sekali. Sementara kapan wanprestasi ditentukan kejadiannya,  diatur  dalam Pasal 1238 KUHPerdata: “ Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah,  atau  dengan
akta  sejenis  itu,  atau berdasarkan  kekuatan dari  perikatan  sendiri, yaitu  bila  perikatan  ini
mengakibatkan  debitur harus  dianggap  Ialai dengan  lewatnya  waktu yang ditentukan .”
Bentuk wanprestasi serta  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dalam  perjanjian kredit  KUPEDES  Bank  BRI Unit  Ketahun  tertuang  dalam surat pengakuan hutang KUPEDES  Bank  BRI  Unit Ketahun yang telah disepakati masing-masing  pihak  yang dituangkan  dalam  pasal  8 ayat  4  yang  menyangkut pernyataan  debitur  sebagai berikut: 11
“ Bilamana  pinjaman tidak dibayar lunas pada  waktu  yang  telah ditetapkan,  maka  bank berhak  untuk  menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara  dibawah  tangan maupun  dimuka  umum, untuk  dan  atas  nama
11 Surat  Pengakuan  Hutang  Kredit KUPEDES  Bank  BRI  unit  Ketahun  Nomor: B.326/5582/1/2016
permintaan  bank  dan atas  kerelaan  sendiri tanpa  paksaan  yang berhutang  dengan  ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengoson gkan  rumah/bangunan
sebagaimana tersebut
dalam  pasal  4  Surat pengakuan hutang ini.”
Pernyataan  pada  surat pengakuan  hutang  pasal  8 ayat  4  tersebut  di  atas  adalah penjelasan mengenai tindakan wanprestasi  yang  dilakukan oleh  nasabah  serta  tindakan pihak  bank  atas  wanprestasi tersebut. Pasal 8 ayat 4 di atas menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah  tersebut  dapat dilakukan  dibawah  tangan maupun  dimuka  umum  atau melalui prosedur yang semestinya, sebagaimana ketentuan penyelesaian terhadap  kredit  bermasalah
yang  telah  ditentukan  oleh
Peraturan  Bank  BRI  Unit
Ketahun sebagai berikut: 12 a. Penyelesaian Kredit bermasalah secara damai: 1) Pemberian fasilitas keringanan bunga 2) Penjualan agunan dibawah tangan b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum Penyelesaian ini dilakukan dengan kriteria: 1) Tidak dapat diharapkan penyelesaian secara damai 2) Debitur tidak
memiliki  itikad  baik ( on will )
3) Debitur  tidak  mampu lagi mengangsur kreditnya 4) Sisa kredit memenuhi batas minimal penyerahan ke
saluran hukum
12 PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (PERSERO)  TBK ,  Pembinaan  Nasabah Dan Pengelolaan Kredit Bermasalah , Sentra
Pendidikan, Jakarta, 2015,hlm.17.
5) Agunan  telah  diikat dengan sempurna 6) Telah dilakukan langkah-langkah managemen  terhadap debitur. Pada praktek dilapangan,  pihak  bank  lebih menerapkan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara  damai  atau  non  litigasi sebagai  upaya  penyelesaian kredit bermasalah yang
diakibatkan  dari  wanprestasi nasabah.  Upaya-upaya  damai atau non hukum yang dilakukan oleh bank adalah: 13 1) Mantri beserta Kepala Unit melakukan kunjungan
kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dengan  melihat  kondisi
usaha nasabah.
2) Memberikan peringatan kepada nasabah yang
melakukan wanprestasi.
3) Melakukan pemanggilan
kepada nasabah yang
melakukan wanprestasi 13 Syaffran  Tanizar,  Kepala  Unit
Bank  BRI  Unit  Ketahun,  wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.
sebagai upaya bank mendengarkan alasan nasabah  yang  melakukan wanprestasi  dan  mencari solusi terhadap permasalahan kredit nasabah. 4) Bila nasabah masih memiliki keinginan membayar  dan  meminta keringanan dalam pembayaran  maka  dengan melihat kondisi kemampuan dan kelayakan bank akan melakukan restrukturisasi kredit nasabah.
5) Apabila  semua  tahap  telah terlaksana, akan tetapi nasabah  masih  melakukan wanprestasi  maka  pihak bank  melakukan  upaya eksekusi  terhadap  jaminan yang  menjadi  agunan  di bank.
Upaya  yang  dilakukan oleh  Bank  BRI  Unit  Ketahun lebih kepada jalur
musyawarah  dan  penekanan terhadap nasabah dengan mendesak nasabah untuk
membayar kewajibannya. Selain  melakukan  tindakan berupa  penekanan  terhadap debitur,  pihak  bank  yaitu mantri juga melakukan
kunjungan kepada pihak debitur untuk mengetahui
penyebab terjadinya wanprestasi selanjutnya memberikan  surat  panggilan kepada debitur untuk mencari jalan  penyelesaian  bersama sehubungan dengan tunggakan  atau  wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. 14 Tindakan pemanggilan dan musyawarah dilakukan selama nasabah masih bersifat  aktif  dan  memiliki keinginan membayar. Apabila nasabah  sudah  tidak  dapat diajak  bermusyawarah  dan tidak  bisa  ditekan  dan  di desak,  maka  bank  melakukan upaya  mencari  pembeli  yang
14 Warsito,  Debitur  KUPEDES  Bank BRI  Unit  Ketahun,  wawancara  dilakukan pada tanggal 26 April 2016.
ingin membeli agunana
nasabah. 15
Upaya-upaya hukum yang  dilakukan  oleh  Bank BRI  Unit  Ketahun  lebih menekankan pada upaya damai  atau  non  litigasi.  Hal tersebut  juga  terlihat  pada tabel 3. 16 yang memuat daftar debitur  yang  telah  dilakukan eksekusi  dari  bulan  Januari sampai  dengan  Maret  2016, dimana eksekusi yang dilakukan  dari  jumlah  7 (tujuh)  orang  debitur  yang dilakukan eksekusi, tidak melalui jalur litigasi/ pengadilan. 17 Upaya  hukum yang diambil oleh pihak Bank BRI  Unit  Ketahun  lebih kepada upaya non litigasi dan musyawarah. Akan tetapi apabila  upaya  musyawarah tidak mencapai titik 15 M.  Yusip  Safi’i,  Mantri  ( Marketing  Pemasaran)  Bank  BRI  Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.
16 Tabel  3.  Daftar  debitur  yang  telah dieksekusi  dari  bulan  januari  2016    sampai dengan  maret  2016  terlampir  pada  halaman 74.
17 Syaffran  Tanizar,  Kepala  Unit Bank  BRI  Unit  Ketahun,  wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.
kesepakatan  dan  jalan  temu, maka  upaya  yang  dilakukan adalah  dengan  melakukan eksekusi jaminan. Eksekusi yang dilakukan  oleh  pihak  bank sebagaimana  telah  ditentukan menurut pasal 1238 KUHPerdata  bahwa  eksekusi dilakukan apabila: “ Debitur dinyatakan Ialai dengan surat
perintah,  atau  dengan akta  sejenis  itu,  atau berdasarkan  kekuatan dari  perikatan  sendiri, yaitu  bila  perikatan  ini mengakibatkan  debitur harus  dianggap  Ialai dengan  lewatnya  waktu yang ditentukan”.
Pelaksanaan eksekusi sebagaimana disebutkan pada pasal  diatas  merupakan  suatu bentuk  dari  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  debitur  atas
suatu hal yang telah diperjanjikan.  Eksekusi  yang dilakukan  sebagaimana  yang
termuat  dalam  pasal  1238
KUHPerdata juga harus melalui  tahap-tahap  somasi atau peringatan sebelum dilakukannya eksekusi jaminan  yang  menjadi  objek dalam perjanjian.
Pelaksanaan  eksekusi  yang dilakukan  oleh  Bank  BRI Unit  Ketahun  jika  dilihat dalam klausula perjanjian dan dikaji  menurut  teori  keadilan tidaklah menggambarkan keadilan kepada pihak
debitur. Akan tetapi dari hasil penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti  bahwa  pada pelaksanaan eksekusi jaminan,  Bank  BRI  Unit Ketahun  melakukan beberapa upaya diantaranya:
c. jalur  litigasi Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum.
d. Non litigasi
penyelesaian kredit melalui  jalur  non  litigasi
adalah  salah  satu  upaya
penyelamatan kredit melalui  jalur  non  hukum dimana  dilakukan  upaya- upaya penyelamatan diantaranya adalah dengan dilakukannya restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR  tanggal 12 November 1998. Upaya restrukturisasi yang dilakukan agar dapat menyelesaikan  kewajiban
nasabah adalah:
4) Penjadwalan  Kembali
( rescheduling)
5) Persyaratan kembali ( reconditioning)
6) Penataan
kembali ( restructuring) Dua cara yang ditempuh  oleh  pihak  bank tersebut  adalah  suatu  bentuk dari penyelesaian kredit bermasalah yang timbul
akibat  adanya  wanprestasi yang  dilakukan  nasabah  dan
sebelum  dilakukannya  upaya eksekusi sebagai upaya akhir. dalam  pasal  8  ayat  4  yang menyangkut pernyataan debitur sebagai berikut: 18
“ Bilamana  pinjaman tidak dibayar lunas pada  waktu  yang  telah ditetapkan,  maka  bank berhak  untuk  menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara  dibawah  tangan maupun  dimuka  umum, untuk  dan  atas  nama permintaan  bank  dan atas  kerelaan  sendiri tanpa  paksaan  yang berhutang  dengan  ini menyatakan dengan sesungguhnya akan
menyerahkan/mengoson gkan  rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam  pasal  4  Surat pengakuan hutang ini.”
18 Surat  Pengakuan  Hutang  Kredit KUPEDES  Bank  BRI  unit  Ketahun  Nomor: B.326/5582/1/2016
Pernyataan  pada  surat pengakuan  hutang  pasal  8 ayat  4  tersebut  diatas  adalah penjelasan mengenai tindakan wanprestasi  yang  dilakukan oleh  nasabah  serta  tindakan pihak  bank  atas  wanprestasi
tersebut. Pasal 8 ayat 4 diatas menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah  tersebut  dapat dilakukan  dibawah  tangan maupun  dimuka  umum  atau melalui prosedur yang semestinya, sebagaimana ketentuan penyelesaian terhadap  kredit  bermasalah yang  telah  ditentukan  oleh
Peraturan  Bank  BRI  Unit
Ketahun sebagai berikut: 19
c. Penyelesaian
Kredit
bermasalah secara damai: 3) Pemberian fasilitas
keringanan bunga
4) Penjualan agunan
dibawah tangan
19 PT.  Bank  Rakyat  Indonesia
(PERSERO)  TBK ,  Pembinaan  Nasabah Dan Pengelolaan Kredit Bermasalah , Sentra Pendidikan, Jakarta, 2015,hlm.17.
d. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum Penyelesaian ini dilakukan dengan kriteria: 7) Tidak dapat diharapkan penyelesaian secara damai 8) Debitur tidak memiliki  itikad  baik ( on will )
9) Debitur  tidak  mampu lagi mengangsur kreditnya 10) Sisa kredit memenuhi batas minimal penyerahan ke saluran hukum 11) Agunan  telah  diikat dengan sempurna
12) Telah
dilakukan
langkah-langkah managemen  terhadap debitur. Pada praktek dilapangan,  pihak  bank  lebih menerapkan penyelesaian kredit bermasalah dengan
cara  damai  atau  non  litigasi sebagai  upaya  penyelesaian
kredit bermasalah yang diakibatkan  dari  wanprestasi nasabah.  Upaya-upaya  damai atau non hukum yang dilakukan oleh bank adalah: 20 6) Mantri beserta Kepala Unit melakukan kunjungan
kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dengan  melihat  kondisi
usaha nasabah.
7) Memberikan peringatan kepada nasabah yang
melakukan wanprestasi.
8) Melakukan pemanggilan
kepada nasabah yang melakukan wanprestasi sebagai upaya bank mendengarkan alasan nasabah  yang  melakukan wanprestasi  dan  mencari solusi terhadap permasalahan kredit nasabah. 9) Bila nasabah masih memiliki keinginan membayar  dan  meminta keringanan dalam pembayaran  maka  dengan
20 Syaffran  Tanizar,  Kepala  Unit
Bank  BRI  Unit  Ketahun,  wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.
melihat kondisi kemampuan dan kelayakan bank akan melakukan restrukturisasi kredit nasabah. 10) Apabila  semua  tahap telah terlaksana, akan tetapi nasabah masih melakukan wanprestasi maka pihak bank melakukan  upaya  eksekusi terhadap jaminan yang menjadi agunan di bank.
Bank BRI Unit Ketahun dalam  menghadapi  nasabah yang  melakukan  wanprestasi dan melakukan upaya eksekusi lebih banyak melakukan  upaya  pendekatan dan  asas  musyawarah  serta lebih  mengedepankan  itikad baik  nasabah  dibandingkan melaksanakan  eksekusi  dan tindakan  lainnya  yang  telah disepakati  dalam  perjanjian kredit. 21 Hal  ini  dilakukan oleh  pihak  bank  dengan alasan bahwa pendekatan secara  kekeluargaan lebih
21 Syaffran  Tanizar,  Kepala  Unit Bank  BRI  Unit  Ketahun,  wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.
optimal  dalam  penyelesaian kredit dibanding dengan
upaya eksekusi langsung
yang  dilakukan  oleh  pihak bank.  Hal  ini  juga  didukung oleh  hasil  wawancara  penulis dengan beberapa debitur kredit  KUPEDES  pada  Bank BRI Unit Ketahun diantaranya  bernama  Zaenab dengan  rekening  pinjaman 5582-01-006-5191-07 serta Icuk Sugianto dengan
pekerjaan sebagai petani yang beralamatkan di Ketahun.
Kedua  debitur  ini  termasuk kedalam  daftar  debitur  macet dimana  pada  debitur  Zaenab, jumlah  tunggakan  berjumlah Rp.5.452.000,- dan tunggakan debitur Icuk Sugianto berjumlah Rp.2.980.000,-.  Berdasarkan hasil wawancara dan
dokumen yang dimiliki peneliti, bahwa dalam penyelesaian  tunggakan  dan kredit  para  debitur,  kedua debitur tersebut menandatangani surat perjanjian yang memuat
pernyataan debitur untuk bersedia menyelesaikan sejumlah tunggakan dan dibuat  secara  sadar  bahwa kedua debitur bersedia agunan  mereka  di  eksekusi pihak  bank  apabila  kedua debitur  tersebut  tidak  dapat menyelesaikan tunggakan.
Sampai pada tanggal 22 Oktober  2015,  Icuk  tidak dapat memenuhi janjinya sesuai dengan surat
pernyataan yang telah di buat.
Secara teori pihak bank dapat melaksanakan  apa  yang  telah tertuang pada surat pernyataan  yang  dibuat  dan ditandatangani  debitur.  Akan tetapi  pihak  bank  masih memberikan kesempatan untuk  Icuk  menjual  objek jaminannya  sendiri  dan  tidak memasang papan yang bertuliskan  objek  jaminan  ini di  sita  oleh  bank  pada  objek jaminan  milik  Icuk.  Hal  ini membuat Icuk berkesempatan menjual jaminan dengan harga  yang  semestinya  dan tidak  di  tekan  bank  sampai
pada  bulan  Febuari  2016, objek  yang  menjadi  jaminan terjual  dengan  harga  yang semestinya  dan  Icuk  dapat melunasi  bank  dan  masih memiliki sisa uang dari
penjualan objek tersebut. 22 Pernyataan Icuk tersebut  juga  dibenarkan  oleh debitur lainnya yang bernama Bambang dan Zaenab,  dimana  mereka  juga diberikan  kesempatan  untuk menjual jaminan tersebut
sendiri  dan  tidak  pernah objek jaminan tersebut diletakkan atau dipasang papan  yang  bertuliskan  objek jaminan  ini  di  sita  oleh bank. 23 Objek  jaminan  yang dijual  oleh  debitur  tidak berlaku seluruhnya pada kasus nasabah yang tergolong macet dan kurang  lancar. Hal ini terjadi pada kasus penjualan  objek  jaminan  oleh pihak bank atas agunan
22 Ibid.
23 Zaenab,  debitur  Bank  BRI  Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 26 April 2016.
debitur
yang bernama Marzukui  yang  merupakan nasabah  Bank  BRI  Unit
Ketahun  dengan  nomor  Surat Pengakuan Hutang
(selanjutnya  disebut  SPH):
5582-01-00-10-. Marzuki yang
berprofesi  sebagai  pedagang merupakan  salah  satu  debitur KUPEDES  pada  Bank  BRI Unit Ketahun, Marzuki dalam pelaksaan
kreditnya mengalami  kemunduran  dan tidak dapat membayar kewajibannya sebagaimana mestinya. Menurut pengakuan  Marzuki,  pihak bank memberikan kelonggaran waktu untuk Marzuki menyelesaikan
tunggakan  pinjamannya  serta memberikan kesempatan kepada Marzuki untuk
menjual objek jaminan
sendiri  tanpa  campur  tangan pihak  bank.  Akan  tetapi sampai  batas  waktu  yang ditentukan  sebagaimana  data yang  didapat  penulis  bahwa debitur  tersebut  tidak  dapat
memenuhi janjinya serta menyerahkan  kepada  pihak bank  untuk  menjual  jaminan tersebut. Proses eksekusi jaminan  pada  objek  jaminan berdasarkan pengakuan Marzuki,  pihak  bank  tidak melakukan pemasangan plank pada objek jaminan, selain itu pihak bank juga terus memberikan kesempatan kepada Marzuki untuk
mengupayakan pelunasan tunggakan pinjaman akan
tetapi  Marzuki  tidak  dapat mencari pembeli dan menyelesaikan pinjaman dengan  cara  lain.  Marzuki juga pernah ditawarkan untuk melakukan restrukturisasi pinjama sebagai upaya
penyelamatan  kredit,  akan tetapi  Marzuki  tidak  memilih opsi restrukturisasi yang ditawarkan  oleh  pihak  Bank
BRI  Unit  Ketahun.  Penjualan agunan  yang  dilakukan  oleh pihak  bank  juga  berdasarkan
harga pasar dan tidak
merugikan pihak debitur. 24 Berdasarkan hasil penelitian  dilapangan  yang dilakukan peneliti yang bersumber  dari  wawancara langsung yang dilakukan peneliti  kepada  tiga  orang debitur  KUPEDES  Bank  Bri Unit Ketahun,bahwa eksekusi yang  dilakukan  oleh  pihak Bank  BRI  Unit  Ketahun merupakan suatu upaya hukum  akhir  yang  dilakukan pihak  bank  kepada  nasabah yang melakukan wanprestasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan oleh  penulis,  upaya  hukum yang  dilakukan  oleh  bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi perjanjian Kredit Usaha
Perdesaan  (KUPEDES)  pada Bank BRI Unit Ketahun telah sesuai dengan mekanisme dan telah  sesuai  dengan  asas keseimbangan,  dimana  upaya hukum  yang dilakukan dalam
24 Marzuki,  debitur  Bank  BRI  Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mei 2016.
hal  ini  berupa  eksekusi  yang akan  dilakukan  oleh  pihak bank  sesuai  isi  perjanjian dengan mekanisme yang telah disepakati  dan  dibuat  dengan mengedepankan asas keseimbangan,  keadilan  dan asas kemanfaatan hal tersebut berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan
peneliti  kepada  tiga  orang debitur  KUPEDES  Bank  Bri Unit  Ketahun.  Pada  praktek dilapangan,  eksekusi  yang dilakukan  oleh  pihak  Bank
BRI  Unit  Ketahun  telah menggambarkan asas keseimbangan yang bersumber dari pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat dan kekeluargaan yang mencerminkan  suatu  bentuk dari  perlakuan  yang  adil untuk  masing-masing  pihak. Asas keseimbangan juga
termuat dalam pancasila
mencantumkan keadilan
sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, dimana makna
keadilan  sosial  bagi  seluruh
rakyat  Indonesia  ini  adalah memberikan  keadilan  bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan posisi masing-masing pihak dan bertujuan  untuk  menciptakan kemakmuran.
Pelaksanaan eksekusi pada Bank BRI Unit  Ketahun juga menggambarkan
keadilan sebagai fairness . Asas  hak  serta  asas  manfaat adalah  dua  hal  yang  tidak dapat dipisahkan dalam konsep keadilan sebagai fairnes menurut  Aristoteles, dimana  adanya  solusi  dan upaya lain selain yang diperjanjikan dan lebih mengedepankan rasa keadilan yang sesungguhnya.
Pelaksanaan eksekusi jaminan  jika  dilihat  menurut Teori  keadilan  menurut  Rawl memperioritaskan  kebebasan sebesar-besarnya  serta  aspek kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “kesetaraan  kedudukan  dan hak”,  bukan  dalam  arti
“kesamaan  hasil”  yang  dapat
diperoleh semua orang. Kebebasan yang sebesar- besar nya inilah yang
diterapkan  oleh  Bank  BRI Unit  Ketahun,  dimana  pihak bank  memberikan  kebebasan kepada  nasabah  yang  masih memiliki  itikad  baik  untuk mencari solusi atas permasalahannya dan menjual jaminan nya sendiri. berdasarkan hal tersebut keadilan dalam praktek eksekusi  dilapangan  sebagai bentuk  upaya  hukum  yang dilakukan Bank BRI terhadap nasabah yang melakukan  wanprestasi  pada Bank BRI Unit Ketahun telah memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi sebagaimana yang diungkapkan  oleh    Rawl dimana  teori  keadilan  yang mengedepankan  kesetaraan,
dimana  Rawl  menghendaki setiap orang mempunyai
kedudukan  yang  sama,  serta memperoleh  perlakuan  yang sama  pula  dihadapan  hukum.
Prinsip-prinsip keadilan adalah  jaminan  perlindungan terhadap kebebasan yang setara. 25
Pelaksanaan upaya hukum  berupa  eksekusi  pada Bank  BRI  Unit  Ketahun tidaklah  menerapkan  isi  dari perjanjian kredit yang
terkesan tidak seimbang.
Banyak  proses  yang  harus dilalui dan dengan
pertimbangan-pertimbangan yang matang.  Selain itu pelaksanaan  eksekusi  pada
Bank BRI Unit Ketahun lebih mengedepankan
asas
keseimbangan kedudukan kedua  belah  pihak  dimana penerapan asas keseimbangan tersebut menimbulkan keadilan  dan  solusi  yang menguntungkan  bagi  pihak- pihak  di  dalamnya.  Akan terpenuhinya hak serta
kewajiban sebagimana mestinya.  Hal  inilah  yang tergambar dari hasil
penelitian yang peneliti
25 Jhon  Rawls, Teori  Keadilan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
lakukan  pada  Bank  BRI  Unit Ketahun, dimana dalam praktek  pelaksanaan  eksekusi jaminan lebih mengedepankan  musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan serta memberikan  kebebasan  bagi debitur untuk menjual jaminannya.  Eksekusi  yang dilakukan dilapangan mengenyampingkan  isi  dari perjanjian    yang  memuat  tata cara  pelaksanaan  eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dilapangan lebih mencerminkan asas keseimbangan  dan  keadilan bagi kedua belah pihak. D. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian  dan  uraian-uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya dapat ditarik  kesimpulan bahwa upaya  hukum  yang  dilakukan oleh  Bank  BRI  Unit  Ketahun dalam  menghadapi  nasabah
wanprestasi  melalui  2  (dua) cara yaitu: Penyelesaian secara litigasi adalah
penyelesaian  dengan  melalui jalur  hukum  yaitu  pengadilan dan mekanisme secara hukum dan penyelesaian kredit melalui  jalur  non  litigasi adalah salah satu upaya penyelamatan  kredit  melalui jalur  non  hukum  dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan diantaranya adalah  dengan  dilakukannya 3R yang meliputi :
penjadwalan kembali ( rescheduling), persyaratan kembali  ( reconditioning) dan penataan kembali
( restructuring). Pada  praktek dilapangan, dalam menghadapi nasabah wanprestasi  upaya  hukum yang  ditempuh  lebih  kepada jalur  non  litigasi  dan  lebih mengedepankan pada
musyawarah  mufakat  serta pendekatan kekeluargaan sebagai wujud dari keseimbangan
hubungan bank dan nasabah.
Saran
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan
tersebut, dalam rangka mengefektifkan asas keseimbangan dalam perjanjian  kredit  antara  bank dan nasabah serta menciptakan  suatu  keadilan dalam perjanjian kredit KUPEDES dan penerapannya,  maka  peneliti menyampaikan sarannya sebagai berikut: 1) Upaya hukum yang dilakukan dilapangan oleh pihak Bank BRI merupakan suatu cerminan keseimbangan yang  menciptakan  suatu keadilan. Hendaknya upaya ini terus ditingkatkan dan diberlakukan secara merata pada setiap cabang dan unit-unit Bank BRI. 2) Pencantuman klausula baku pada perjanjian hendaknya  lebih  memuat isi  yang  menggambarkan keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak antara kreditur dan debitur
sehingga antara perjanjian dan pelaksanaannya sama-sama mencerminkan keseimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak ,  PT  Raja  Grafindo Persada, 2011 Herlien  Budiono Ajaran  Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 H.P.Pangabean, Praktik  Standard Contract  (Perjanjian  Baku dalam perjanjian Kredit Perbankan), PT Alumni, Bandung, 201.
Jhon Rawls, Teori Keadilan , Pustaka
Pelajar, Yogyakarta,
2011. Lukman  Santoso  AZ, Hak  Dan Kewajiban Hukum Nasabah  Bank ,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK ,  Hand  Out Analisa  Kredit  Mikro ,  Sentra Pendidikan, Jakarta, 2015
R.  Setiawan, Pokok-Pokok  Hukum Perjanjian ,Putra Abadin, Jakarta,1999
Sidartha, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, 2000,
hlm.119.

## Karya Ilmiah Lainnya
Nur Sulistyo Budi Ambarini, Regulasi Kredit Mikro Dalam Meningkatkan Peran Perempuan  Nelayan  Sebagai Pelaku  Usaha  Mikro  Dan Kecil  Yang  Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan . Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice,Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum vol.2.No.2.2012. Sirman Dahwal, Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi  Berbagai  Kasus  Di Indonesia Priode Tahun 1986-2010) , Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice,Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum vol.2.No.2.2012,hlm.464- 465.

## PERUNDANG-UNDANG

## KUHPERDATA
Undang-  Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-undang  No  08  Tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 23/12/ BPP tanggal 28 Februari 1991 Surat  Keputusan  Direktur  Bank Indonesia Nomir 31/KEP/DIR/tanggal 12 November 1998

## INTERNET
http://www.bri.co.id/articles/9,  diakses  pada tanggal  23  September  2019  pukul 14.20 WIB