## Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam
Fredy Gandhi Midia
Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia E-mail : fredygandimidhia@gmail.com

## Abstract
Human rights are rights inherent in every individual human being, and it is also  a  human  obligation  to  protect  and  respect  them.  In  the  course  of  the Indonesian nation, there are certainly many cases of human rights violations, both by fellow members of the general public and by those with power and authority like the government. This paper is the result of research using the literature study method, with primary data sources in the form of books and documents  related  to  human  rights  violations  and  their  resolution,  then  the data  obtained  are  analyzed  qualitatively  by  applying  deductive  thinking. From a search of data sources, it is known that in every era of leadership in Indonesia, especially during the New Order era, there have been many cases of  human  rights  violations,  and  until  now  there  have  been  many  cases  of violations  that  have  not  been  disclosed  and/or  followed  up.  This  is  very detrimental  to  the  victim.  Human  rights  violations  can  be  minimized,  and cases  of  past  human  rights  violations  can  be  resolved,  either  by  applying similar punishments or through reconciliation.
Keywords : Pelanggaran,  Kasus  HAM  Masa  Lampau,  Penyelesaian  Kasus Dalam Islam .

## Abstrak
Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  melekat  pada  setiap  individu  manusia, dan merupakan kewajiban manusia pula untuk menjaga dan menghormatinya.  Dalam    perjalanan  bangsa  indonesia,  dipastikan  terdapat banyak sekali kasus pelanggaran ham, baik oleh sesama masyarakat umum maupun oleh mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti pemerintah. Tulisan  ini  adalah  hasil  penelitian  dengan  metode  studi  pustaka,  dengan sumber data primer berupa buku dan dokumen terkait pelanggaran ham dan penyelesaiannya, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan  menerapkan  cara  berpikir  deduktif.  Dari  penulusuran  terhadap sumber  data,  diketahui  bahwa  pada  setiap  era  kepemimpinan  di  indonesia, khususnya  zaman  orde  baru,  telah  banyak  terjadi  kasus  pelangaran  HAM, dan  hingga  saat  ini  banyak  sekali  kasus  pelanggaran  yang  tidak  diungkap dan/atau  ditindak  lanjuti.  Hal  tersebut  sangat  merugikan  korban. Pelanggaran  HAM  sejatinya  dapat  diminimalisir,  dan  kasus-kasus
Volume 18  Nomor 1, Halaman 176-192 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
Pelanggaran  HAM  masa  lampau  dapat  diselesaikan,  baik  dengan  cara menerapkan hukuman serupa maupun dengan cara rekonsiliasi .
Kata kunci : Violations, Past Human Rights Cases, Case Resolution in Islam.

## Pendahuluan
Menurut  Oemar  Seno  Aji,  HAM  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia sebagai  insane  ciptaan  Allah  SWT,  sepeti  hak  hidup,  keselamatan,  kebebasan  dan kesamaaan sifatnya tidak boleh dilangar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy are. 1 Menurut  Kuncoro,  HAM  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia  menurut  kodratnya dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hakekatnya.  Dan  menurut  G.J.Wollhof  HAM  adalah sejumlah hak yang berakat pada tabi‟at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak Asasi  Manusia (HAM) adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  Pemerintah  dan  setiap  orang,  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia  (Pasal  1  angka  1  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). 2
Manusia  dan  HAM  adalah  dua  kata  yang  sulit  untuk  dipisahkan. 3 Sejak kelahirannya  di  bumii  manusia  lahir  dengan  membawa  hak-hak  kodrat  yang  melekat integral  dalam  hidupnya.  Pada  dasarnya  manusia  adalah  makhluk  bebas.  Sebagaimana pendapat  Jean  Jaquas  Rousseau  bahwa  manusia  akan  semakin  berkembang  potensinya dan  merasakan  nilainilai  kemanusiaan  dalam  suasana  kebebasan  alamiah.  Kebebasan
1 Dicky Febrian Ceswara, dkk, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila”, Lex Scientia Law Revew , vol. 2, no. 2 (2018), pp. 227–40.
2 Zahratul  Ain  Taufik,  “Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  Ham  Berat  Melalui  Pola  Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006,” Jurnal Ius V, No. 2 (Agustus 2017): 202–18.
3 Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis” 1, No. 1 (2000): 1.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-16| Published : 2021-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
merupakan  tuntutan  manusia  sebagai  makhluk  individu.  Di  sisi  lain  manusia  adalah makhluk  soaial.  Manusia  tidak  dapat  hidup  sendiri,  dia  selalu  hidup  di  tengah-tengah sosialitasnya,  baik  itu  kelompok  kecil  masyarakat,  suku,  bangsa  atau  negara.  Dalam kedudukan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  inilah  masalah  HAM  menjadi  sangat kompleks.  Banyak  benturan  manusia  yang  satu  dengan  manusia  yang  lain,  kelompok yang  satu  dengan  kelompok  yang  lain.  Hak  dan  kebebasan  secara  alamiah  dimiliki setiap  manusia.  Dalam  hidup  berkelompok  hak  ini  diambil  atau  didelegasikan  kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama.
HAM  lahir  sejak  manusia  sadar  akan  hak  yang  dimilikinya  dan  kedudukannya sebagai  subjek hukum. 4 Akan tetapi  HAM baru  mendapat  perhatian penyelidikan ilmu pengetahuan,  sejak  HAM  mulai  berkembang  dan  mulai  diperjuangkan  terhadap serangan  atau  bahaya,  yang  timbul  dari  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  bentukan masyarakat  yang  dinamakan  negara  (state).  Sejarah  asal  mula  Hak  Asasi  manusia berawal  dari  Eropa  Barat  yaitu  inggris.tonggak  pertama  kewenangan  hak  asasi  ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya (Magna Charta). Dalam Magna Charta dijelaskan raja tidak lagi betindak sewenang-wenang dan harus mendapat persetujuan para bangsawan. Perkembangan  berikutnya  revolusi  amerika,  dan  revolusi  perancis.  Dua  revolusi  pada abad ke XVIII ini besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan hak asasi manusia tersebut.
Pancasila  sebagai  sumber  nilai  dan  moral  yang  digali  dari  jati  diri  bangsa Indonesia  sendiri  menghendaki  terwujudnya  nilai  ketuhanan,  kemanusian,  persatuan, musyawarah  mufakat,  dan  keadilan.  Selain  itu,  nilai  yang  terkandung  dalam  lima  sila Pancasila,  memiliki  fungsi  konstruktif  dan  regulatif.  Fungsi  konstruktif  mengandung arti bahwa Pancasilalah yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupahan tata hukum yang benar. Pancasila di sini merupakan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu  tata  hukum  kehilangan  arti  dan  makna  sebagai  hukum.  Pancasila  juga  memiliki fungsi  regulatif  yang  menentukan  apakah  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia merupakan  hukum  yang  adil  atau  tidak.  Bila  mengacu  kepada  fungsi  konstruktif  dan regulatif  dari  Pancasila,  maka  menjadi  catatan  kita  bersama  bahwa  setiap  proses perumusan  perundang-undangan  (termasuk  di  dalamnya  UU  tentang  HAM),  para
4 Banbang Heri SUpriyanto,  “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , vol. 2, no. 3 (2014), pp. 152–68.
perumus  harus  selalu  menjadikan  nilai-nilai  universal  dan  bahkan  nilai  lokal  yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya
Sistem  nilai  universal  dari  Pancasila  yang  melandasi  HAM  adalah  (a)  nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan. Nilai religius (ketuhanan) yang diamanatkan dalam sila pertama, dapat  dikatakan  merupakan  suatu  keunikan  dalam  penyelenggaraan  Negara  RI dibandingkan  dengan  Negara-negara  Barat  misalnya,  yang  tentunya  berangkat  dari kondisi  masyarakat  Indonesia  sendiri.  Ide  tentang  HAM  bagi  bangsa  Indonesia  adalah HAM  yang  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  ketuhanan.  Karena  HAM  bersumber dari  nilai-nilai  ketuhanan  sehingga  HAM  yang  dikembangkan  tidak  menyalahi  aturan yang ditetapkan Tuhan. Manusia dengan menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  maka  pada  dasarnya  manusia  itu,  termasuk  manusia  yang menyelenggarakan  kekuasaan  tidak  akan  berarti  apapun  dalam  kehidupannya  tanpa kekuasaanNya, sebab di depan Tuhan semua manusia sama.
Harkristuti Harkrisnowo, merinci kerangka pikiran utama yang dapat ditarik dari sila  pertama  Pancasila  dalam  kaitannya  dengan  HAM  (termasuk  kaitannya  dengan hukum)  adalah  negara  berkewajiban  untuk  menjamin  hak  dan  kebebasan  dasar  pada setiap  individu  untuk  beragama  secara  bebas,  ketentuan  perundang-undangan  harus selalu  mengacu  pada  nilai-nilai  keTuhanan  yang  universal,  dan  semua  individu  dalam Negara  memiliki  hak  yang  asasi  untuk  memilih  dan  menjalankan  ibadahnya  sesuai dengan apa  yang ia percaya, dan tiada apapun  yang dapat memaksanya untuk memilih dan menjalankan ibadahnya tersebut.
Derivasi  dari asas  di  atas  telah secara tegas dirumuskan dalam pasal  2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia  mengakui  dan  menjunjung  tinggi  hak  dan  kebebasan  dasar  manusia  sebagai hak  yang  secara  kodrati  melekat  pada  dan  tak  terpisahkan  dari  manusia,  yang  harus dilindungi,  dihormati,  dan  ditegakkan  demi  peningkatan  martabat  kemanusiaan, kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kecerdasan  serta  keadilan”.  Pemahaman  nilai  ini  di tingkat praksis juga Nampak belum bulat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tingkat dan bentuk konflik  yang terjadi di beberapa daerah  yang masih dilandasi oleh hal-hal yang primordial.
Kemanusaiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila mengandung nilai  kemanusiaan,  yaitu  pengakuan  terhadap  adanya  martabat  manusia  dengan  segala hal  asasinya  yang  harus  dihormati  oleh  siapapun,  dan  perlakuan  yang  adil  terhadap sesama manusia. Pengertian manusia beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan iman, sehingga nyatalah bedanya dengan makhluk lain.
Nilai-nilai  kemanusiaan  ini  merupakan  sumber  nilai  bagi  HAM.  Tanpa  nilai kemanusiaan,  HAM  akan  mengakibatkan  manusia  ke  luar  dari  jatidirinya  sebagai manusia.  Untuk  itu,  kemanusiaan  yang  menjadi  ciri  khas  bangsa  Indonesia  adalah berkeadilan  dan  berkeadaban.  Karena  itu  perwujudan  HAM  harus  meningkatkan keadilan dan peradaban manusia. Sila kedua Pancasila inilah  yang melandasi sejumlah hak  dan  kebebasan  mendasar  bagi  seluruh  individu  yang  berada  dalam  wilayah Indonesia.
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  adalah  setiap  perbuatan  seseoarang  atau kelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi  dan  atau mencabut  Hak  Asasi. 5 Manusia  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh Undang-undang,  dan  tidak  mendapatkan  atau  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh penyelesaian hukum  yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). 6
Reformasi  yang  terjadi  menyebabkan  banyak  sekali  mengungkap  tragedi pelanggaran HAM  yang  pernah ada di  masa rezim orde baru, di  saat    yang bersamaan pula, pada masa peralihan rezim tersebut, juga banyak terjadi kasus kasus pelanggaran HAM,  demikian  pula  halnya  setelah  reformasi  memasuki  masa  yang  mulai  kondusif, pelanggaran HAM masih tetap terjadi. Tetapi yang perlu disoroti dari seluruh peristiwa pelanggaran ham tersebut adalah bagaimana negara mengatasi dan menyelesaikan kasus ham  yang  pernah  terjadi,  terlebih  lagi  kasus-kasus  ham  lama  yang  pernah  terjadi  pada rezim orde baru maupun pada fase awal dari rezim reformasi.
5 Yustina Trihoni Nalesti Dewi, “Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Penelitian Politik 14, No. 2 (Desember 2017): 209–26.
6 Lisa  Liza  Hadiz,  Dkk, Kumpulan  Ringkasan  Eksekutif    Laporan  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Di  Timor  Timur,  Maluku,  Tanjung  Priyok  Dan  Papua ,  1st  Ed.,  Dokumen  Kunci  4  (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003).Jakarta: Komnas Perlindungan Wanita. 2003. Hal.9.

## Pembahasan

## Perkembangan Pemikiran Tentang HAM
Tahun  1789  munculnya  revolusi  perancis  yang  bertujuan  untuk  membebasakan warga negara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang penguasa tunggal negara(absolute  monarchie)  di  perancis  pada  waktu  itu  (Raja  Louis  XVI)  istilah  yang dipakai pada waktu itu “Droit De I‟Homme” yang artinya hak manusia didalam bahasa inggris  disebut “Human  Rights” atau ”Mensen  Rechten” dalam  bahasa  belanda  dalam bahasa  indonesia  Hak-hak  kemanusiaan  atau  dikenal  dengan  istilah  “Hak-hak  Asasi Manusia”.  Dalam  UU  Nomor  39  Tahun  1999 Pasal  1  angka  1  ditegaskan  bahwa  Hak Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah  Nya,  yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. Sebagai warga Negara  yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa  membeda-bedakan  status,  golongan,  keturunan,  jabatan,  dan  lain  sbagainya. Sejarah  dan  perkembangan  mengenai  HAM  sudah  ada  dari  dahulu,  dimulai  dari pemikiran-pemikiran tentang HAM pasca Perang Dunia II yang dibagi ke dalam empat generasi,  yaitu  generasi  pertama  berpendapat  bahwa  pemikiran  HAM  hanya  berpusat pada bidang hukum  dan  politik. Fokus pemikiran HAM  generasi  pertama pada bidang hukum  dan  politik  disebabkan  oleh  dampak  dan  situasi  perang  dunia  II,  totaliterisme dan  adanya  keinginan  Negara-negara  yang  baru  merdeka  untuk  menciptakan  sesuatu tertib hukum yang baru.
Generasi  kedua  pemikiran  HAM  tidak  saja  menuntut  hak  yuridis  melainkan  juga hak-hak  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya.  Jadi  pemikiran  HAM  generasi  kedua menunjukan  perluasan  pengertian  konsep  dan  cakupan  hak  asasi  manusia.  Pada  masa generasi  kedua,  hak  yuridis  kurang  mendapat  penekanan  sehingga  terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
Generasi  ketiga  sebagai  reaksi  pemikiran  HAM  generasi  kedua.  Generasi  ketiga menjanjikan  adanya  kesatuan  antara  hak  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan  hukum dalam  suatu  keranjang  yang  disebut  dengan  hak-hak  melaksanakan  pembangunan. Dalam  pelaksanaannya  hasil  pemikiran  HAM  generasi  ketiga  juga  mengalami ketidakseimbangan  dimana  terjadi  penekanan  terhadap  hak  ekonomi  dalam  arti
pembangunan  ekonomi  menjadi  prioritas  utama,  sedangkan  hak  lainnya  terabaikan sehingga  menimbulkan  banyak  korban,  karena  banyak  hak-hak  rakyat  lainnya  yang dilanggar.
Generasi  keempat  yang  mengkritik  peranan  negara  yang  sangat  dominan  dalam proses  pembangunan  yang  terfokus  pada  pembangunan  ekonomi  dan  menimbulkan dampak negative seperti  diabaikannya  aspek  kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu  program pembangunan  yang  dijalankan  tidak  berdasarkan  kebutuhan  rakyat  secara  keseluruhan melainkan  memenuhi  kebutuhan  sekelompok  elit.  Pemikiran  HAM  generasi  keempat dipelopori  oleh  Negara-negara  di  kawasan  Asia  yang  pada  tahun  1983  melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Governmen.
Dari  pemikiran-pemikiran  tersebut,  nantinya  akan  menghasilkan  hal-hal  penting mengenai  perkembangan  HAM  di  dunia.  Hal-hal  tersebut  yaitu  Magna  Charta,  pada umumnya  para  pakar  di  Eropa  berpendapat  bahwa  lahirnya  HAM  di  kawasan  Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang  tadinya  memiliki  kekuasaan  absolute  (raja  yang  menciptakan  hukum,  tetapi  ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.
Declaration of Independence of The United States , perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham  Rousseau  dan  Montesquuieu.  Mulailah  dipertegas  bahwa  manusia  adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.
Declaration  des  Droits  de  Il  „Homme  et  du  Ctoyen, selanjutnya,  pada  tahun  1789 lahirlah The  French  Declaration (Deklarasi  Perancis),  dimana  ketentuan  tentang  hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak  boleh  ada  penangkapan  tanpa  alasan  yang  sah.  Dalam  kaitan  itu  berlaku  prinsip presumption  of  innocent, artinya  orang-orang  yang  ditangkap,  kemudian  ditahan  dan dituduh,  berhak  dinyatakan  tidak  bersalah,  sampai  ada  keputusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan  ia  bersalah.  Pelanggaran  berat  hak  asasi manusia  dalam  lingkup  hukum  internasional  merupakan  kejahatan  internasional, kejahatan  yang  dianggap  sebagai  musuh  bersama  umat  manusia  ( hostis  humanis
generis ),  karena  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  internasional  secara keseluruhan. 7
Atlantik  Charter muncul  setelah  perang  dunia  ke  II  oleh  F.D.  Roosevelt.  Pada Atlantic  Charter  terdapat  empat  hak  kebebasan  utama  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap orang  tanpa  terkecuali,  yang  disebut The  Four  Freedom, yaitu  hak  untuk  memiliki kebebasan  berbicara  dan  menyatakan  pendapat,  hak  untuk  memiliki  kebebasan memeluk  agama  dan  beribadah  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang  diperlukannya,  hak untuk  memiliki  kebebasan  dari  kemiskinan,  yang  dapat  diartikan  bahwa  setiap  bangsa berhak  untuk  berusaha  mencapai  tingkat  kehidupan  yang  damai  dan  sejahtera  bagi penduduknya,  hak  untuk  memiliki  kebebasan  dari  ketakutan,  yang  meliputi  usaha, pengurangan  persenjataan,  sehingga  tidak  satupun  bangsa  berada  dalam  posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.
Universal  Declaration  of  Human  Rights, merupakan  deklarasi  yang  diumumkan oleh  PBB,  mengenai  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia.  Deklarasi  ini terdiri  dari  30  pasal  yang  mengatur  mengenai  hak-hak  tersebut.  Sementara  itu,  untuk perkembangan HAM di Indonesia dapat digolongkan menjadi pemikiran HAM periode sebelum  kemerdekaan  yang  paling  menonjol  pada  Indische  Partij  adalah  hak  untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
The  founding  fathers setelah  melakukan  perenungan  yang  dalam  dan  panjang akhirnya  menyepakati,  menetapkan  serta  mengesahkan  Pancasila  sebagai  pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi Negara pada 18 Agustus 1945. Perlindungan hak asasi manusia  harus  ditegakkan  melalui  sarana  hukum,  baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional.  Tegasnya,  negara  harus  menjamin  perlindungan  atas  hak  asasi  manusia melalui  legislasi  nasional  dengan  aspek  kepastian  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Hal tersebut  merupakan  tanggungjawab  negara  atas  hak  asasi  manusia,  salah  satunya melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. 8 .
Analisis Pelanggaran HAM
7 Lina  Hastuti,  “Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Upaya  Pertama  Dan  Terakhir  Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional,” Jurnal Dinamika Hukum 12, No. 3 (September 2012): 396.
8 Bagus  Hermanto,  “Rekonstruksi  Penguatan  Eksistensi  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia  Berlandaskan  Pancasila  Dan  Statuta  Roma  Terhadap  Pengaturan  Undang-Undang  Pengadilan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, No. 1 (March 2019): 89.
Ada banyak pelanggaran HAM  yang terjadi dilingkungan sekitar yang mungkin itu  dianggap  sepele  oleh  masyarakat  pada  umumnya.  Pelanggaran  merupakan  suatu perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  seseorang.  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang  dibawa  sejak  lahir  dan  dapat  dianggap  anugrah mutlak dari Tuhan YME.
Pembentukan  Komnas  HAM  pada  awalnya  sangatlah  sederhana  dan  terkesan terbatas, namun patut diakui bahwa Komnas HAM juga terus mengikuti perkembangan dalam  pengaturannya.  Meskipun  demikian,  beberapa  pengaturan  atas  Komnas  HAM sendiri masih berbanding terbalik dengan realita penegakan hukum HAM di Indonesia, karena  terdapat  beberapa  kasus  krusial  mengenai  HAM  yang  diduga  justru  diciptakan oleh  negara.  Maka  seiring  berjalannya  waktu,  dapat  terlihat  adanya  tumpang-tindih kehendak antara Komnas HAM dan Pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia  di  Indonesia.  Peran  Komnas  HAM  di  Indonesia  pun  mendapatkan  berbagai tantangan tersendiri untuk menuntaskan kasus HAM. 9
Tanggung  jawab  negara  merupakan  suatu  prinsip  fundamental  dalam  hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. 10
Pelanggaran  HAM  dapat  berupa  fisik  maupun  batin,  secara  kekerasan  maupun  berupa lisan (ancaman, makian dan lainnya). Dalam kehidupan masyarakat yang sangat modern pelanggaran HAM ada yang berupa kekerasan tetapi lebih cenderung pada kejiwaan.
a. Kekerasan Pada Anak
Kekerasan atau pemukulan terhadap anak memang diperbolehkan dalam syari‟at  islam  jika  di  nasehati  sampai  berkali-kali  tetap  saja  melakukan kesalahan  yang  sama.  Tetapi  itu  dengan  tujuan  untuk  mendidik  bukan melampiaskan  nafsu  amarahnya  kepada  anak.  Dalam  masyarakat  saat disayangkan bahwa masih saja ditemui kekerasan terhadap anak secara fisik karena  orang  tuanya  yang  kurang  sabar,  seorang  anak  akan  tumbuh  dan berkembang  untuk  membentuk  karakter  jati  dirinya.  Jika  seorang  anak dibesarkan  dalam  lingkungan  yang  kasar  anak  akan  cenderung  menjadikan sikap kasar dan keras sebagai bagian dari dirinya. orang tua yang baik akan
9 Rosita  Miladmahesi,  “Tantangan  Reformulasi  Pada  Peran  Komnas  Ham  Dalam  Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” Jurnal Peradilan Indonesia 17, No. 1 (July 2019): 1.
10 Muhammad Jailani, “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak- Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia,” Syiar Hukum Fh.Unisba Xiii, No. 1 (March 2011):
83.
mengajarkan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  moral  atau  norma-norma kepada anak bukan hanya menggunakan kekerasan untuk mendidik.
b. Pertengkaran Dalam Masyarakat
Seperti adanya salah faham  yang disebabkan gosip  yang berkembang di lingkungan  masyarakat  sekitar.  Sopan  santun  dan  hushuzon  sangat dibutuhkan  saat  berkomunikasi  dalam  masyarakat.  Setelah  gosip  menyebar pasti  akan  sampai  pada  orang  yang  menjadi  buah  bibir,  pembawa  gosib  ini lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu.
c. Main Hakim Sendiri
Adanya  main  hakim  sendiri  yang  sering  terjadi  di  lingkungan  sekitar, seperti pencurian ayam yang tertangkap mereka akan dipukuli sampai babak- belur.  Setiap  daerah  atau  desa  memiliki  hukum  tidak  tertulisnya  masing- masing seharusnya mereka mengadilinya di forum desa jika itu pelanggaran ringan  dan  jika  itu  merupakan  pelanggaran  berat  seperti  maling  motor  dan sebagainya  jika  tertangkap  lebih  baik  di  serahkan  kepada  yang  berwajib (polisi) dan aparatur negara.
d. Sopan Santun
Lisan adalah senjata kecil yang tak terlihat tetapi ketajamannya melebihi benda  yang  nyata.  Tingkat  kelembutan  setiap  orang  itu  berbeda  dan  itu menyebabkan  perlu  adanya  tenggang  rasa  untuk  memberikan  rasa  nyaman kepada orang lain yang diajak berkomunikasi karena semua orang memiliki Hak  untuk  merasakan  kenyamanan  dan  aman.  Yang  sering  terjadi  di lingkungan masyarakat saat ini adalah pergeseran norma-norma masyarakat seperti  saat  berbicara  dengan  orang  yang  lebih  tua  sama  dengan  berbicara dengan  teman  sebayanya.  Negara  Indonesia  terkenal  sebagai  Negara  Sopan Santun dan itu perlu dipertahankan karena merupakan ciri khas.
e. Perlakuan tidak Menyenangkan
Adanya  pengintimidasian  terhadap  pelanggaran  norma  yang  ada  dalam masyarakat  sekitar,  seperti  adanya  pengucilan  seorang  gadis  yang  hamil diluar  nikah,  membuli,  dan  mengolok-olok.  Sebenarnya  hukuman  moral akan lebih membekas dalam ingatan seseorang daripada hanya tindak hukum pidana  saja.  Terjadinya  penyimpangan  sosial  ini  akan  menjadi  penyebab
munculnya  perilaku  tidak  menyenangkan  dari  masyarakat  sekitar. Sebenarnya  jika  semua  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  tidak mungkin terjadi hal semacam itu dan membuat resah masyarakat.
f. Terjadinya Pembedaan Golongan
Seperti  golongan  kaya  dan  golongan  miskin,  mereka  enggan  berbaur. Golongan  kaya  memangkas  hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  biasa. Sebagai contoh adanya arisan ibu-ibu yang hanya boleh dihadiri oleh sesama PNS  atau  suaminya  aparatur  Negara.  Sebenarnya  semua  berhak  untuk  ikut masuk menjadi member didalamnya tetapi adanya pelebelan yang dilekatkan oleh mereka membuat tidak adannya persatuan sesama ibu-ibu dilingkungan masyarakat sekitar.

## Solusi Permasalahan Dan Penyelesaian Kasus  HAM Menurut Islam
Perilaku  upaya  penegakan  HAM  yang  tercipta  di  lingkungan  masyarakat  tentu jika  dilaksanakan  dengan  perlahan  namun  pasti  akan  menimbulkan  rasa  yang  aman, damai  dan  tenteram  sehingga  tidak  akan  timbul  perbuatan  yang  menyimpang  dari kebenaran.  Saling  membantu  alias  saling  tolong-menolong  juga  sangat  dibutuhkan  di sini  jika  ada  tetangga  sekitar  yang  sedang  dalam  merasakan  kesusahan  atau  bahkan sedang  terkena  bencana  kita  bisa  membantu  untuk  menghiburnya  dan  mengurangi beban  mereka  dengan  bantuan  yang  kita  miliki,  di  mata  mereka  bantuan  kita  memang tidak seberapa akan tetapi sangat berharga dan kebersamaan di sini bisa terjalin dengan sangat erat. Susah bersama, senang pun bersama. 11
Untuk  mewujudkan  lingkungan  msyarakat  yang  aman  dan  tenteram  bisa  juga dengan  menyelenggarakan  program  siskamling  dan  bisa  mengadakan  kegiatan membersihkan jalan beramai-ramai di lingkungan masyarakat tersebut. Semakin eratnya terjalinnya  kebersamaan,  maka  nantinya  secara  otomatis  akan  terjalin  persatuan  yang kokoh.  Karena  ingat,  kekuatan  tidak  akan  pernah  bisa  timbul  jika  hanya  dari  1  orang pribadi  saja,  akan  tetapi  dengan  semangat  bersatu,  kita  bisa  membantu  yang  lain, menopang kesusahan orang lain dan silaturahmi yang terjalin akan lebih terasa.
Setiap  orang  juga  harus  menghormati  satu  sama  lain,  tidak  hanya  kepada  yang lebih  tua,  akan  tetapi  juga  kepada  yang  lebih  muda  maupun  sesama  karena  kita  tahu
11 Sahid  Hadi,  “Merumuskan  Peran  Dominus  Litis  Pada  Komnas  Ham  Dalam  Mekanisme Penegakan Hukum Ham Di Indonesia,” Jurnal Teroong 7, No. 1 (July 2019): 87.
bahwa seseorang sudah dibekali HAM dan kita wajib menghormati dan menghargainya karena hak tersebut memang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1) Membuat tata tertib yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Sesuai  dengan  norma-norma  dan  dapat  menjadi  pedoman  semua  lapisan masyarakat yang ada dilingkungan.
2) Memberikan contoh yang baik kepada warga di sekitar.
Contoh  sangat  diperlukan  sebagai  cokal  bakal  perubahan  prilaku  menuju yang  lebih  baik  lagi  dan  terutama  untuk  membimbing  para  generasi  muda sebagai generasi penerus bangsa.
3) Melakukan kewajiban yang semestinya yang telah ada di masyarakat.
4) Tidak membedakan-bedakan masyarakat berdasar golongan dan sebagainya. Semua  memiliki  Hak  yang  sama  dimata  hukum  maupun  masyarakat dilingkungan sekitar
5) Membantu tetangga jika mereka tengah berada dalam kondisi kesusahan.
6) Berusaha untuk tidak menyinggung perasaan tetangga. Terutama orang yang memiliki hati sangat lembut dan peka, sebaiknya lebih ekstra berhati-hati menghadapinya saat berkomunikasi dengannya.
7) Menghargai berbagai bentuk pendapat dari orang lain. Menolak pendapat harus menggunakan bahasa yang halus agar tidak melukai perasaan.
8) Berkomunikasi antar sesama dengan sopan dan santun.
9) Tidak mengganggu ketertiban umum.
10) Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat sesama.
Tidak melakukan fitnah dan menggosip  sesukanya, semua itu memiliki hak untuk dihormati dan memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan.
11) Turut  membantu  terselenggaranya  masyarakat  yang  aman,  damai  dan Tenteram.
12) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
13) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
14) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
15) Melakukan kegiatan yang bermanfaat.
16) Menghindari  segala  bentuk  tindakan  yang  berhubungan  dengan  tindak kekerasan.
17) Menjauhkan sifat yang suka main hakim sendiri.
Pelanggaran  HAM  berat  merupakan  suatu  kejahatan  yang  harus  mengandung adanya  perbuatan  yang  melanggar  (act  of  commission),  ada  unsur  kesengajaan  serta harus mengandung sikap membiarkan suatu perbuatan  yang semestinya harus dicegah, yang  secara  sistematis  dan  menimbulkan  akibat  yang  meluas  dan  rasa  takut  yang  luar biasa.  Menurut  sejumlah  instrumen  hukum  hak  asasi  manusia  internasional,  setiap pelanggaran  terhadap  ketentuan  instrumen-  instrumen  itu  mengakibatkan  adanya kewajiban  pelanggar  untuk  memberikan  reparasi  selayaknya  kepada  korban.  Sampai sekarang  belum  ada  definisi  konkrit  yang  disepakati  secara  umum  mengenai pelanggaran  HAM  berat.  Kelihatannya  kata  „berat‟  menerangkan  kata  „pelanggaran‟ yaitu menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan. 12
Pembunuhan  massal  1965-1966  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan  (crimes  against  humanity)  sebagai  salah  satu  dari  empat  kejahatan internasional  yang  paling  dikutuk  Selain  itu,  pelanggaran  HAM  berat  lainnya  terus berlangsung  dibawah  rezim  soeharto  diantaranya  adalah  Penembakan  Misterius (19821983),  Tragedi  Tanjungpriok  (1984),  Tragedi  Talangsari  (Lampung,  1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1976-2005), Tragedi Peristiwa Dili (Santa Cruz) (1991),  DOM  Papua  (1969-2001),  Pembunuhan  Marsinah  (1993),  Penyerbuan  di Haurkoneng (1993), Tragedi 27 Juli (1996), Penghilangan paksa dan penculikan aktivis pro demokrasi (1997-1998), dan dalam masa transisi politik setelah kejatuhan Soeharto masih  diselimuti  dengan  pelanggaran  HAM  berat  lainnya  seperti  kasus  Tragedi TrisaktiSemanggi  I  dan  II  (TSS)  (1998-1999)8,  Tragedi  Mei  (1998)9,  Pembumi- hangusan  Timor-Timur  pasca  jajak  pendapat  (1999)10,  Kasus  Abepura  (2000)11,  dan Kasus Wasior-Wamena (2001-2003). 13
Kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang  pernah  terjadi  tersebut  sampai  saat  ini belum  ada  yang  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Bahkan  rezim  demi  rezim  di  era reformasi  ini  belum  mampu  menyelesaikan  tumpukan  kasus  pelanggaran  HAM  masa
12 Erika,  “Praktik  Impunity  Dalam  Kasus  Pelanggaran  Ham  Berat  (Tinjauan  Terhadap  Kasus Pembantaian Rawagede 1947),” Esam 1, No. 1 (2001): 5.
13 Syamsuddin  Radjab,  “Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  Ham  Berat  Di  Era Pemerintahan Jokowi-Jk,” Jurnal Politik Profetik 2, No. 6 (2018): 152–53.
lampau tersebut. Bila melihat kepada kondisi tersebut maka sejatinya dibutuhkan suatu formulasi  penyelesaian  yang  dapat  memutus  rantai  pengabaian  terhadap  kasus-kasus tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian kasus pelanggaran masa lampau tersebut sangat bergantung pada political will dari rezim yang berkuasa.
Islam  mengajarkan kepada pemeluknya  yang jadi  pemimpin untuk  berlaku adil dan  amanah.  Adil,  dalam  artian  mau  dan  mampu  bertindak  tanpa  menghilangkan  hak- hak  setiap  rakyatnya,  berbuat  sesuai  kaidah  hukum  yang  adil,  dan  mau  membuat kebijakan  yang  benar  dan  maslahat  bagi  rakyatnya.  Amanah,  dalam  artian  mau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang memberi kemaslahatan, serta menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyatnya.
Perilaku adil dan amanah ini pun menjadi suatu hal yang wajib dipedomani oleh pemerintah  dalam  menyelesaikan  berbagai  macam  pelanggaran  ham  yang  terjadi,  baik yang  terjadi  di  masa  lampau  maupun  yang  terjadi  saat  ini.  Salah  satu  bentuk  konkrit yang  bisa  dilaksanakan  oleh  pemerintah  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa tersebut  adalah  menjalankan  apa  yang  diajarkan  oleh  Allah  SWT  di  dalam  al-qur‟an berkenaan dengan hukum qishas.
Al-qurn‟an menyatakan secara jelas dan teranga bahwa dalam hal pelanggaran- pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  maka  idealnya  diberlakukan  hukuman  yang serupa  atau  setimpal  dengan  bentuk  pelanggaran  itu  sendiri,  atau  hukuman  qishas. Artinya  apabila  kemudian  terbukti  bahwa  ada  pihak-pihak  yang  menjadi  pelaku,  baik sebagai  pelaku  maupun  yang  menjadi  otak  dari  tindakan  tersebut,  maka  bagi  pelaku diterapkan  hukuman  yang  serupa  dengan  yang  dilakukannya,  bila  pelaku menghilangkan mata maka mata pula  yang menjadi  tebusannya, dan bila nyawa /  jiwa yang dihilangkan maka pelaku juga harus mendapatkan hukuman yang serupa.
Hukuman  qishas  merupakan  bentuk  hukuman  yang  sulit  untuk  diterapkan  di indonesia, karena ada anggapan hukuman qishas itu juga bertentangan dengan konsepsi HAM  konvensional.  Karena  itu  solusi  lain  yang  harus  dicapai  oleh  pemerintha  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  ham,  khususnya  masa  lampau,  adalah  dengan  cara memfasilitasi  para  korban,  baik  korban  lansung  maupun  keluarganya,  dengan  para pelaku pelanggaran HAM dan mengupayakan rekonsilisai.
Rekonsiliasi  ini  sesuai  dengan  akhir  ayat  hukum  tentang  qishas  yang menyatakan  bahwa  “ sesungguhnya  memaafkan  itu  adalah  baik ”.  Artinya  pemerintah
harus mau mengambil peran signifikan agar kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lampau  menemui  titik  akhirnya,  sehingga  kasus-kasus  ham  yang  bertumpuk  itu  bisa diselesaikan dan memberikan rasa tentram dihati rakyat, baik masyarakat yang menjadi korban secara langsung, maupun kepada masyarat secara umum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  pelanggaran  HAM  sejatinya  dapat  diminimalisir,  dan  kasus-kasus  Pelanggaran HAM  masa  lampau  dapat  diselesaikan.  metode    yang  mungkin  diterapkan  untuk menghindari dan menghentikan terjadinya kasus pelanggaran HAM antara lain : dnngan membuat  tata  tertib  dan  peraturan  yang  benar-benar  berkedalian  dane  mengedepankan penghormatan  kepada  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu,  selain  itu mewujudkan  keadilan  yang  benara  berkeadilan,  serta  menumbuhkan  jiwa  saling mengasihi dan toleransi kepada sesama. Jika hal-hal ini dilakukan maka tahapan untuk bisa  mewujudkan  pemenuhan,  penghormatan,  dan  penghargaan  kepada  HAM  seitap individu  merupakan hal yang sangat mungkin terwujud. Sedangkan untuk kasus HAM masa  lampau  pemerintah  harus  memiliki  komitmen  yang  kuat  guna  melaksanakan pengadilan  bagi  para  pelaku  pelanggar  HAM  di  masa  lalu,  kemudian  menerapkan hukuman  yang  setimpal,  atau  bila  tidak  memungkinkan  maka  pemerintah  harus  mau memfasilitasi dan melakukan rekonsiliasi kepada pihak-pihak korban pelanggaran HAM di masa lalu.

## Daftar Pustaka
Ain  Taufik,  Zahratul.  “Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  Ham  Berat  Melalui  Pola Rekonsiliasi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tahun  2006.” Jurnal  Ius V, No. 2 (Agustus 2017): 202–18.
Banbang  Heri  Supriyanto,  “Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (Ham)
Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , Vol. 2, No. 3 (2014), Pp. 152–68.
Erika.  “Praktik  Impunity  Dalam  Kasus  Pelanggaran  Ham  Berat  (Tinjauan  Terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947).” E;Sam 1, No. 1 (2001): 5.
Dicky  Febrian  Ceswara,  Dkk,  “Implementasi  Nilai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sila Pancasila”, Lex Scientia Law Revew , Vol. 2, No. 2 (2018), Pp. 227–40.
Hadi, Sahid. “Merumuskan Peran Dominus Litis Pada Komnas Ham Dalam Mekanisme Penegakan  Hukum  Ham  Di  Indonesia.” Jurnal  Teroong 7,  No.  1  (July  2019):
87.
Hadiz,  Dkk,  Liza. Kumpulan  Ringkasan  Eksekutif    Laporan  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Di  Timor  Timur,  Maluku,  Tanjung  Priyok  Dan  Papua .  1st  Ed.
Dokumen Kunci 4. Jakarta: Komnas Perempuan, 2003.
Hastuti,  Lina.  “Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Upaya  Pertama  Dan  Terakhir Dalam  Penyelesaian  Pelanggaran  Berat  Hak  Asasi  Manusia  Di  Tingkat Nasional.” Jurnal Dinamika Hukum 12, No. 3 (September 2012): 396.
Hermanto, Bagus. “Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila  Dan  Statuta  Roma  Terhadap  Pengaturan Undang-Undang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 16, No. 1 (March 2019): 89.
Jailani,  Muhammad.  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Memberikan  Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia.” Syiar Hukum Fh.Unisba Xiii, No. 1 (March 2011): 83.
Miladmahesi,  Rosita.  “Tantangan  Reformulasi  Pada  Peran  Komnas  HAM  Dalam Penegakan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia.” Jurnal  Peradilan Indonesia 17, No. 1 (July 2019): 1.
Nalesti  Dewi,  Yustina  Trihoni.  “Penguatan  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Penelitian Politik 14, No. 2 (Desember 2017): 209–26.
Radjab,  Syamsuddin.  “Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  Ham  Berat  Di  Era Pemerintahan Jokowi-Jk.” Jurnal Politik Profetik 2, No. 6 (2018): 152–53.
Rahayu Wilujeng, Sri. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis” 1, No. 1 (2000): 1.