## ANALISA KRONOLOGIS PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN DONGGALA DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK DAN GEOSPASIAL
Yuwono 1 , Yanto Budisusanto 2 , Zahratu Firdaus 3
1,2,3 Departemen Teknik Geomatika, FTSLK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia e-mail: 1 yuwono@geodesi.its.ac.id

## Abstrak
Sejak  implementasi  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  berdasarkan  UU  No.  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti UU No. 32 Tahun 2004 dan yang paling terbaru UU No. 23 Tahun 2014,  batas  antar  daerah  menjadi  perhatian  yang  sangat  penting.  Dalam  era  otonomi  daerah,  banyak  sekali perkembangan  daerah  baik  desa,  kabupaten/kota  maupun  provinsi  yang  mengadakan  pemekaran.  Pemekaran mengakibatkan adanya perebutan lahan atau sengketa lahan. Satu diantaranya yaitu batas wilayah antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara. Konflik batas daerah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara ini muncul  sebagai  akibat  dari  adanya  kebijakan  penataan  batas  daerah  berdasarkan  Kepmendagri  No.  52  Tahun  1991 terutama  setelah  pemasangan  Tugu  /  Patok  Batas  pada  kawasan  perbatasan  antara  Kabupaten  Donggala  dengan Kabupaten  Mamuju  Utara  yang  kurang  melibatkan  masyarakat  setempat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisa  permasalahan  batas  wilayah  yang  terjadi  pada  Kabupaten  Donggala  dan  Kabupaten  Mamuju  Utara berdasarkan  data  historis  kedua  Kabupaten  tersebut  serta  mengimplementasikan  Permendagri  No.  76  Tahun  2012 tentang Penegasan Batas Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kartometrik serta kajian literatur terkait berbagai aspek menggunakan perangkat lunak SIG. Hasil analisa diketahui bahwa daerah yang diklaim atau Desa Ngovi lebih memilih untuk berada pada Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, namun jika dilihat dari  segi  hukum  yang  berlaku,  daerah  klaim  tersebut  tetap  berada  pada  wilayah  Kabupaten  Mamuju  Utara  Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah yang diperebutkan sebesar 4696.469 ha, dimana wilayah tersebut terdapat penduduk dan bangunan pemerintah.
Kata Kunci : Batas Wilayah, Data Historis, Peta Alternatif.

## Abstract
Since the implementation of broad regional autonomy, real and responsible based on Law no. 22 of 1999 on Regional Government which was then replaced by Law no. 32 of 2004 and the  most recent Law no. 23 Year 2014, boundaries between  regions  become  a  very  important  concern.  In  the  era  of  regional  autonomy,  there  are  a  lot  of  regional developments in the villages, districts / municipalities and provinces that have split up. Due to the existence of the division is  adaya  seizure  of  land  or  land  disputes.  One  of  them  is  the  boundary  between  Donggala  and  North  Mamuju.  The boundary conflicts of Donggala and North Mamuju districts have emerged as a result of regional border policy policy based  on  Kepmendagri  no.  52  Year  1991,  especially  after  the  installation  of  Tugu  /  Patok  Batas  in  the  border  area between Donggala District and North Mamuju Regency which less involving the local community. The purpose of this study is to analyze the boundary problems that occurred in Donggala and North Mamuju regencies based on historical data of the two districts and the implementation of Permendagri no. 76 Year 2012 on Regional Boundary Affirmation. The  method  used  in  this  research  is  cartometric  method  and  literature  study  related  to  various  aspects  using  GIS software. The result of analysis is known that claimed area or Ngovi Village prefer to be in Donggala Regency Central Sulawesi Province, but if viewed from law  aspect, area of claim remain in region  of Regency of North Mamuju West Sulawesi Province. The total area of the contested area is 4696,469 ha, of which there are residents and government buildings.
Keywords : Borders, Historical Data, Alternative Map.

## PENDAHULUAN
Sejak  implementasi  otonomi  daerah  yang  luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti UU No. 32 Tahun 2004 dan yang paling terbaru UU No. 23 Tahun 2014, batas antar daerah  menjadi  perhatian  yang  sangat  penting. Dalam  era  otonomi  daerah,  banyak  sekali perkembangan daerah baik desa, kabupaten/kota maupun  provinsi  yang  mengadakan  pemekaran. Hal  ini  mengakibatkan  timbulnya  potensi  konflik antar  daerah  bahkan  juga  menimbulkan  dampak politis di daerah perbatasan. Dalam pelaksanaannya,  banyak  pemerintah  daerah mengalami  kesulitan  menata  batas  wilayah (Joyosumarto 2013).
Aspek  wilayah  menjadi  hal  yang  sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan  sejauh  mana  kewenangan  daerah tersebut  dapat  dilaksanakan.  Pasca  penerapan otonomi  daerah,  permasalahan  yang  sering muncul baik antar daerah otonom maupun dalam satu  daerah  otonom  adalah  permasalahan  batas wilayah.  Satu  diantaranya  yaitu  batas  wilayah antara  Kabupaten  Donggala  dan  Kabupaten Mamuju Utara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kronologis  permasalahan  sengketa  Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan  data  historis  yang  ada.  Analisa tersebut  nantinya  akan  digunakan  sebagai  acuan dalam  pembuatan  peta  alternatif  batas  wilayah Kabupaten  Donggala  dan  Kabupaten  Mamuju Utara yang dijadikan perbandingan oleh peta batas sebelumnya.  Penarikan  garis  batas  berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  76  Tahun 2012  tentang  Pedoman Penegasan  Batas Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode  kartometrik  dan  kajian  literatur  terkait permasalahan kedua Kabupaten tersebut.
Metode  Kartometrik  adalah  penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan  posisi  titik,  jarak  serta luas  cakupan  wilayah  dengan  menggunakan  peta
dasar  dan  peta-peta  lain  sebagai  pelengkap (Kementerian Dalam Negeri 2012).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Donggala,  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dengan koordinat 0 o 40’ 42” LU - 2 o 30’20” LS serta 119 o 45’ 9” -121 o 45’ 24” BT dan Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat dengan koordinat 0 0 40’ 10” - 1 0 50’ 12” LS dan 119 0 25’ 26” - 119 0 50’ 20” BT .
Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber : mappery 2009)

## Data dan Peralatan
a. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi berikut:
1. Peta  RBI  digital  batas  wilayah  Kabupaten Donggala  dan  Kabupaten  Mamuju  Utara skala 1:50000 tahun 2016
2. Citra satelit resolusi tinggi SPOT-7 (Satellite Pour  l'Observtion  de  la  Terre – 7)      tahun 2014/2015 dengan skala 1:25000
3. Data  garis  batas  menurut  Permendagri  No. 76 tahun 2012
4. Data  historis  seperti  data  pembentukkan
Kabupaten Donggala dan Kabupaten
Mamuju  Utara,  data  administrasi,  data toponimi, dan data geografis.
b. Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perangkat Lunak (Sofware) yaitu:
1. Windows 10
2. Perangkat lunak pengolah kata dan angka
3. Perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geografis)

## Tahap Pengolahan Data
Adapun  diagram  alir  yang  menjelaskan  proses analisa garis batas wilayah dari penelitian ini dapat dejelaskan pada Gambar 2 seperti di bawah ini.
Citra Spot –   yang telah terkoreksi daerah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara Interpretasi Titik Koordinat pada Kepmendagri No. 52 Tahun 1991 Peta RBI Digital • Shp Batas • Shp Jalan • Shp Sungai Titik Koordinat batas wilayah pada Kepmendagri No. 52 Tahun 1991 Overlay Seluruh Data Analisa Hasil Titik Koordinat Sesuai Peta Batas abupaten Donggala dengan Kabupaten Mamuju Utara Penentuan Titik Kartometrik dan Garis Batas Penyajian Data Tidak Ya Dokumen Penelusuran Garis Batas Daerah Dokumen Permendagri No. 76 Tahun 2012
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul selanjutnya dari Gambar 2 di atas dapat dijelaskan proses pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Overlay Data Data  yang  telah  terkumpul  di  tampalkan atau  di  overlay  untuk  menyamakan tampilan  antara  citra  dengan  peta  RBI.
Overlay  yaitu  menampalkan  suatu  peta digital  pada  peta  digital  yang  lain  beserta atribut-atributnya  dan  menghasilkan  peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut
2. Analisa Garis Batas Wilayah
Dari  hasil  overlay  tersebut,  selanjutnya dilakukan  analisa  garis  batas  wilayah
Kabupaten  Donggala  dan  Kabupaten Mamuju  Utara  (Permendagri  76/2012) dengan data historis yang ada pada kedua Kabupaten tersebut.
3. Penentuan Titik Kartometrik dan Penarikan Garis Batas
Pada tahap penetuan titik kartometrik dan penarikan  garis  batas  didasarkan  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  76 tahun  2012  tentang  penegasan  batas daerah.
4. Penyajian Data Hasil  akhir  berupa  peta  alternatif  garis batas  antara  Kabupaten  Donggala  dan Kabupaten  Mamuju  Utara  menurut  data historis  serta  perbandingan  dengan  peta alternatif garis batas menurut Permendagri No. 76 Tahun 2012.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peta Alternatif menurut Permendagri No 76/2012 Proses  pembuatan  peta  alternatif  menurut Permendagri  No.  76/2012  dihasilkan  dari pengumpulan data pendukung utama seperti peta RBI,  citra  spot-7,  serta  data  Permendagri  No.  76 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Permendagri No. 141 Tahun 2017. Pada penelitian ini  peta  alternatif  dibagi  menjadi  4  lembar  peta berindeks.  Gambar  3  menunjukkan  hasil  dari analisa sesuai peraturan yang ada saat ini.
Gambar 3. Garis Batas Wilayah menurut Hukum
Pada  peta  alternatif  ini  diketahui  bahwa Desa Ngovi terletak pada Kabupaten Mamuju Utara Provinsi  Sulawesi  Barat,  dilihat  dari  hasil  analisa sesuai  Permendagri  No.  76  Tahun  2012  dan  data koordinat  Kepmendagri  No.  52  Tahun  1991  yang menyatakan Desa Ngovi masuk kewilayah Kabupaten Mamuju Utara. Pada Permendagri No. 76 Tahun  2012  tentang  penegasan  batas  daerah dijelaskan  bahwa  kaidah-kaidah  penarikan  garis batas  secara  kartometrik  dilihat  dari  batas  alam (sungai, pegunungan, dan danau) dan batas buatan (jalan). Berikut sampel penarikan garis batas,
• Penarikan Garis Batas secara
Kartometrik pada Batas Alam
Gambar 4. Sampel Penarikan Garis Batas Alam • Penarikan Garis Batas secara Kartometrik pada Batas Buatan
Gambar 5. Sampel Penarikan Garis Batas Buatan
Gambar 4 menunjukkan garis merah adalah garis batas dari Kepmendagri sedangkan garis kuning
adalah  garis  batas  yang  diperbaiki  atau  ditarik menggunakan metode kartometrik sesuai Permendagri 76/2012. Sumber data penarikan garis tersebut  yaitu  Citra  Spot-7  dan  peta  RBI  digital. Lokasi  penarikan  garis  batas  alam  sesuai Permendagri  76/2012  ada  pada  beberapa  tempat yaitu,  Desa  Martasari,  Desa  Kasoloang,  Desa Randomayang, Desa Martajaya, dan Desa Sarjo.
Penarikan garis batas yang ditunjukkan pada gambar  5  adalah  garis  batas  buatan  (jalan)  yang diberi warna kuning, sedangkan warna merah adalah garis  batas  Kepemendagri.  Penarikan  garis  buatan pada penelitian ini menggunakan sumber data Citra Spot-7.  Adapun  lokasi-lokasi  garis  batas  buatan yaitu, Desa Bambalamotu, Desa Plewali, Desa Sarjo, Desa Malino, dan Desa Tikke.

## Peta Alternatif menurut Data Historis Donggala
Peta  alternatif  menurut  data  historis  Kabupaten Donggala  dibuat  dengan  data  dasar  berupa beberapa  aspek  pendukung  penyelesaian  batas wilayah serta data garis batas wilayah Desa Ngovi menurut  Kabupaten  Donggala.  Adapun  hasil analisa dari aspek-aspek pendukung penyelesaian batas wilayah yaitu,
• Aspek Hukum
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 52 Tahun 1991 tentang penegasan  garis  batas  wilayah  antara Provinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi daerah tingkat I Sulawesi Tengah.
• Aspek Administrasi
Penduduk  Desa  Ngovi  sebagian  besar memiliki  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  di wilayah  Kabupaten  Donggala  Provinsi Sulawesi Tegah.
• Aspek Toponimi Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  131 Tahun  2017  tentang  Kode  dan  Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dalam  lampirannya  menjelaskan  bahwa wilayah  Desa  Ngovi  masuk  ke  wilayah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten
Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
• Aspek Geografis Jarak atau jalur akses Desa Ngovi ke kantor
administrasi pemerintah Kabupaten
Donggala  kurang  lebih  79  km.  Sedangkan jarak  dari  Kabupaten  Mamuju  Utara kurang  lebih  30  km  dari  kantor administrasi pemerintahan.
Dari  keempat  aspek  diatas,  dapat disimpulkan bahwa secara data historis Desa Ngovi terletak pada wilayah Kabupaten Donggala, sesuai dengan  data  pendukung  garis  batas  menurut masyarakat Kabupaten Donggala pada gambar 6.
Gambar 6, Garis Batas Desa Ngovi

## Hasil Titik Kartometrik
Setelah  ditentukan  garis  batas  wilayahnya, selanjutnya  penempatan  titik  kartometrik  yang tersebar  pada  garis  batas  wilayah  Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara.
Penomoran  titik  kartometrik  dan  informasi koordinat  setiap  titik  kartometrik  pada  penelitian ini dapat dilihat pada table 1.
Sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  45  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk penomoran titik kartometrik adalah sebagai berkut:
Keterangan:
Tabel 1. Koordinat Titik Kartometrik
NO TITIK KARTOMETRIK
KOORDINAT X (m) Y (m) 1 TK76.01.11.2001- 02.11.2007-001 785041.264 9906091.759 2 TK76.01.11.2001- 02.11.2007-002 785837.689 9898625.748 3 TK76.01.11.2001- 02.11.2007-003 786429.141 9897332.586 4 TK76.01.11.2001- 01.1006-004 784392.869 9895363.463 5 TK76.01.11.2001- 01.1006-005 788469.785 9875887.753 6 TK76.01.01.2003- 02.1002-006 787288.105 9871534.139 7 TK76.01.02.1002- 09.2004-007 783408.946 9861422.739 8 TK76.01.02.1002- 09.2004-02.1001- 008 779862.080 9862054.213 9 TK76.01.09.2004- 02.1001-009 774475.719 9856398.379 10 TK76.01.09.2004- TK72.03.04.2004- 010 779682.738 9856001.485 11 TK76.01.09.2004- 08.2001-011 779377.661 9854804.880 12 TK76.01.09.2004- 08.2001-012 769705.178 9851666.709 13 TK76.01.09.2004- 08.2001-013 770396.462 9850444.650 14 TK76.01.09.2004- 08.2001-014 774004.318 9845443.654 15 TK76.01.08.2001- 03.1001-015 800039.307 9839447.866

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil dari analisa garis batas Kepmendagri No. 52  Tahun  1991  menurut  Permendagri  No.  76 Tahun  2012  dan  data  historis,  terdapat beberapa koreksi garis batas diantaranya pada wilayah Desa Martasari, Desa Kasoloang, Desa Randomayang,  Desa  Martajaya,  Desa  Sarjo,
1) Desa dalam satu kecamatan :
TK11.01.01.2001-01.2002-001
2) Desa/kelurahan berbeda kecamatan:
TK11.01.01.2001-02.1005-001
Desa Bambalamotu, Desa Plewali, Desa Malino, dan Desa Tikke.
2. Dihasilkan  analisa  dari  beberapa  aspek permasalahan batas wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara bahwa daerah sengketa atau Desa Ngovi berada pada Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, namun jika dilihat dari segi hukum yang berlaku, daerah  tersebut  tetap  berada  pada  wilayah Kabupaten  Mamuju  Utara  Provinsi  Sulawesi Barat sesuai Kepmendagri No. 52 Tahun 1991.
Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai  sengketa  batas  wilayah,  sebaiknya menggunakan  data  acuan  dengan  akurasi  tinggi, baik citra satelit (resolusi spasial sekitar 0.4 hingga 4  m)    maupun  peta  dasar,  sehingga  didapatkan batas  wilayah  yang  lebih  akurat  sesuai  dengan kondisi  asli  dilapangan.  Permendagri  No.  141 Tahun 2017 menyatakan skala minimal untuk peta batas wilayah Kabupaten yaitu 1:100000.

## DAFTAR PUSTAKA
Joyosumarto,  S.  (2013). Sengketa  Batas  Daerah  pada Era Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta:
Program  Pascasarjana  S3  Teknik  Geomatika Fakultas Teknik UGM. (http://www.wilayahperbatasan.com/sengket a-batas-daerah-pada-era-otonomi-daerah-di- indonesia/) . Kementerian Dalam Negeri a. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.76 Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Penegasan  Batas Daerah. , Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri. (2016). Lampiran Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia No.45  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa , Jakarta.

## LAMPIRAN