## SELL AND BUY TRANSFER OF MOTORCYCLE WITH ADVANTAGES OF A MUAMALAH FIQH PERSPECTIVE (Case Study In Ingin Jaya Districts Aceh Besar District)
Saifuddin Sa’dan, Azka Amalia Jihad,Deddy Yusuf, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry saifuddin.mag@ar-raniry.ac.id . azka.jihad@ar-raniry.ac.id . deddyyusud21@gmail.com

## ABSTRACT
Buying and selling over motorcycle financing with profits in the District of Ingin Jaya, namely  by  transacting  motorbikes  that  are  still  in  financing  by  obtaining  profits  and this has become a habit for the people of the Ingin Jaya community. for this reason, the sellers and buyers need to know how the practice of buying and selling over motorcycle financing  with  profits  that  are  in  accordance  with  the  perspective  of  the  sale  al-ba‟i and  hiwalah.  In  this  study  the  authors  used  a  descriptive  analysis  research  method based  on  data  obtained  from  interviews  with  Yamaha  Sales  Executive,  Second Motorbike  business  owner  Umar  Matang  and  buyers  from  the  general  public  which included transaction procedures and understanding in the agreement to set prices until the  transfer  was  made.  The  results  show  the  agreement  between  the  seller  and  the buyer is based on a sense of willingness and an element of help on the condition that the leasing company that provides financing know and approves the transfer is made. And  the  buyer  of  the  transferred  motorbike  of  the  Financing  negotiates  the  transfer price with the first owner and later the buyer of the second motorbike will continue the remaining  deposit.  From  the  perspective  of  the  Hiwalah  and  al-ba'i  and  Al-Milk  At- Tamm contracts, the transfer and sale and purchase transactions that occur are very much  in  accordance  with  the  concept  of  Hiwalah,  al-ba'i,  and  complete  ownership requirements (Al-Milk At-Tamm) in fiqh muamalah, and also the profits obtained are considered  legitimate  in  buying  and  selling  because  the  profits  are  obtained  from goods that have clear ownership and are known between the two so that neither party is injured. The transaction has also become a good habit for the people of the District of Ingin Jaya.
Keywords :Buying and selling, Fiqh Muamalah, Transfer of Financing

## A. PENDAHULUAN
Jual  beli  alih  pembiayaan  ini  juga  dinamakan  jual  beli  yang  ditunda pembayarannya sampai batasan waktu yang disepakati dengan perusuhaan leasing. Alih pembiayaan merupakan dimana seseorang membeli suatu barang yang tentunya untuk dimanfaatkan,  kemudian  ia  bersepakat  dengan  penjual  bahwa  dirinya  akan  melunasi pembayarannya dengan cara dicicil dalam jangka waktu yang disepakati 1 . Namun yang menjadi  masalah  ketika  barang  belum  dimiliki  penuh  oleh  pembelipertama,  pembeli pertama  kembali  menjual  kepada  pembeli  kedua/mengalihkan  barangnya  yang  masih dalam pembiayaan ke pihak ketiga dengan alasan tertentu dengan barang  yang masih terikat dengan perusahaan leasing serta mengambil keuntungan dari barang yang masih terhutang dengan perusahaan tersebut.
Hal  ini  telah  terjadi  pada  beberapa  penerima  pembiayaan  motor  di  Kabupaten Aceh Besar. Promosi yang ditawarkan perusahaan leasing konvensionalbegitumenarik dan  mudah  sehingga  mempengaruhikeinginan  masyarakatdan  menyebabkan masyarakat  sekarang  terbiasa  dengan  pembiayaan  sehingga  memicu  masyarakat melakukan  bisnis  dengan  barang  yang  masih  masih  dalam  pembiayaan.  Yang seharusnya perusahaan leasing menawarkan kepada masyarakat pembiayaan yang lebih kepada  arah  kebutuhan  yang  bersifat  jangka  panjang  agar  masyarakat  juga  tidak terbiasa konsumtif dan tidak menimbulkan permasalahan tersebut

## 1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui praktik pengalihan sepeda motor pembiayaan kepada pembeli lain  di  Kecamatan  Ingin  Jaya  Kabupaten  Aceh  Besar,  Untuk  mengetahui  hukum mengambil  keuntungan  dari  transaksi  jual  beli  barang  masih  terproses  pembiayaan dalam perspektif fiqh muamalah.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  ( case  study ).  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis deskriptif  analisis, yaitu  suatu  penelitian yang  menunjukkan  pada  diripemecahan  permasalahan  yang  aktual  dengan  jalan
1 Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, Jual yang dibolehkan dan yang dilarang, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm 23
menyusun,  menganalisis,  dan  menginterpretasikan  seluruh  data  yang  berhubungan dengan  penelitian 2 .  Dalam  penelitian  ini,  penulis  meneliti  tentang  hukum  keabsahan transaksi  jual  beli  alih  pembiayaan  sepeda  motor  dengan  keuntungan  perspektif  Fiqh Mumalah.

## B. KONSEP JUAL BELI DAN HIWALAH DALAM FIQH MUAMALAH 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
Menurut  Wahbah  Az-Zuhaili,  jual  beli  adalah  proses  tukar-menukar  barang dengan barang. Kata bay‟ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda  yang bersebrangan 3
Landasan jual beli dalam Al-Qur‟an, Surat Al-Baqarah ayat 275
اۚ  وٰ وَ رِّزن  وَولَّزوَ وَ  وَ لْ وَ لْن    لَّٱ  لَّموَ وَ وَ
“Dan Allah telah menghalalkan jual  beli dan”(al-Baqarah: 275).
Sedangkan Landasan dari Sunnah antara lain Hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:
وَ    وَ  مِ لَّ  لَّ مِ وََ  لٌَّمِ وَ    مِِمِ وَ  مِموًَوَ   لٍْمِي وَم  لْ وَ   لٌْوَ   لٍْمِي  مًزلْ وَ  طُّ وَ   مًي وَ وَ  دٌ وَ وَ  وَموَ وَ   وَي ِمِ وَ  مِموًَوَ   لٍْمًِ ه  لْ وَ   وٌَ وَ   ووَلالَّسن  مِّلْ وَهوَ ) ىر خ ن  ِ  ر (
“Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan  dari  jerih  payah  tangannya  sendiri.Dan  sesungguhnya  nabi  Daud „alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri”(HR. Bukhari) 4 .

## Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli
Adapun Mayoritas ahli fiqh berpendapat  bahwa jual beli memiliki  empat rukun yaitu :
a. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli).
2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75.
3 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 25
4 Idrus H.Alkaf, Ihtisar HadistShahih Bukhari (Surabaya: Karya Utama), Hlm 150
b. Ada Shighat (lafal ijab dan qabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama ialah:
a. Syarat- syarat orang yang berakad
1. Berakal atau Mumayyiz (bisa membedakan antara benar dan salah).
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
b. Syarat-syarat yang terkait ijab qabul
1. Orang yang mengucapkan telah baligh, berakal dan mummayiz.
2. Pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab.
3. Pernyataan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
c. Syarat-syarat untuk barang yang diperjualbelikan ( Ma‟qud „alaih )
1. Barang yang hendak dijual itu ada.
2. Barang yang hendak dijual itu bernilai atau bermanfaat.
3. Barang  yang  hendak  dijual  memiliki  status  kepemilikan  yang  jelas  atau milik sendiri.
4. Barang yang hendak dijual bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung.
d. Syarat-syarat untuk barang dan harga barang
1. Harga disepakati oleh kedua belah pihak yang harus jelas jumlahnya.
2. Barang  harus  diserahkan  baik  secara  langsung  atau  diserahkan  setelah barang  dibayar  kemudian  dan  waktu  pembayaran  kemudian  (  berhutang) harus jelas. 5

## Bentuk-bentuk Jual Beli
Ulama Hanafiyah membagi jual beli  atas dua bentuk, yaitu :
a. Jual Beli yang Sahih
Suatu  jual  beli  dikatakan  sebagai  jual  beli  yang  sahih  apabila  jual  beli  itu disyari‟atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain,
5 Wahbah Zuhaili, Fiqh IslamWa Adillatuhu …. Hlm. 34
tidak tergantung pada hak khiyar lagi.Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih.
b. Jual Beli yang Batal
Jual  beli  dikatakan  sebagai  jual  beli  yang  batal  apabila  salah  satu  atau  seluruh rukunnya  tidak  terpenuhi.Atau  jual  beli  itu  pada  dasar  dan  sifatnya  tidak disyari‟atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang- barang yang dijual barang yang diharamkan syara‟.

## 2. Pengertian Hiwalah dan Dasar Hukum Hiwalah
Hiwalah menurut ulama hanafiyyah adalah, memindah ( an-Naqlu ) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang ( al-madiin ) kepada tanggungan pihak al-Mutazim (  yang  harus  membayar  utang,  dalam  hal  ini  adalah al- Muhaal‟alaihi ).  Berbeda  dengan al-kafalah yang  artinya  adalah adh-Dhammu (menggabungkan  tanggungan  )  di  dalam  penuntutan  atau  penagihan,  bukan an-naqlu (Memindah). 6
Landasan Hiwalah dalam Al-Qur‟an, surat Al-Baqarah ayat 282
اۚ مِللْ وَ لْنٱمِ   ٌۢدٌبمِت وَ  لْى كوَُلْ لَّ  ب تلْكوَ لْنوَ  اۚ  ِ    تلْ ٱوَف  مً ًوَسطُّي ٍموَجوَ  َٰٓوٰ وَنمِ  ٍٍلْ وَ مِ  ى تُوَ  وَ وَت  وَذمِ  ۟ َٰٓ  ُوَي وَء  وٍَ مِذلَّن   وَهطُّ وَ َٰٓوٰوَ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklahseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. ” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

## Rukun dan Syarat-Syarat Hiwalah
Menurut ulama Syafi‟iyah, rukun hiwalah itu ada empat, sebagai berikut :
a. Muhil , yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang memindahkan utang.
b. Muhtal, yaitu  orang  yang  dihiwalahkan,  yaitu  orang  yang  mempunyai  hutang kepada muhiil .
c. Muhal „alaihi, yaitu orang yang menerima hiwalah.
6 Wahbah Zuhaili, Fiqh IslamWa Adillatuhu ….  Hlm. 85
d. Shighat hiwalah, yaitu ijab dari muhiil dengan kata-katanya; “ aku hiwalah kan utangku yang hak bagi engkau kepada anu” dan qabul dari muhtal dengan kata- katanya. “ aku terima hiwalah engkau. 7
Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan Hambali berpendapat bahwa  perbuatan hiwalah menjadi  sah  apabila  terpenuhi  syarat-syarat  yang  berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri. Syarat yang diperlukan pada pihak pertama ialah :
a. Cakap  melakukan  tindakan  hukum  dalam  bentuk  akad,  yaitu baligh dan berakal. Hiwalah tidak sah jika dilakukan oleh kanak-kanak, meskipun ia sudah mengerti ( mumayyiz ), ataupun dilakukan oleh orang gila.
b. Ada  pernyataan  persetujuan  (ridha).  Jika  pihak  pertama  dipaksa  untuk melakukan hiwalah maka  akad  itu  tidak  sah.  Adanya  persyaratan  ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga  dirinya,  jika  kewajibannya  untuk  membayar  hutang  dialihkan  kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang padanya.
Syarat yang diperlukan pada pihak kedua ialah :
a. Cakap  melakukan  tindakan  hukum,  yaitu baligh dan  berakal,  sebagaimana pihak pertama.
b. Menurut  mazhab  Hanafi,  Maliki,  dan  Syafi‟I  mensyaratkan  ada  persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hawaalah. Persyaratan ini berdasarkan  pertimbangan  bahwa  kebiasaan  orang  dalam  membayar  hutang berbeda-beda,  ada  yang  mudah  dan  ada  yang  sulit  membayarnya,  sedangkan menerima  pelunasan  utang  itu  merupakan  hak  pihak  kedua.  Jika  perbuatan hiwaalah dilakukan  secara  sepihak  saja,  pihak  kedua  dapat  saja  merasa dirugikan,  misalnya,  apabila  ternyata  bahwa  pihak  ketiga  sulit  membayar hutang itu.
Syarat yang diperlukan bagi pihak ketiga ialah :
7 Hendi Suhendi, Fiqh Muammalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 103
a. Cakap  dalam  melakukan  tindakan  hukum  dalam  bentuk  akad,  sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
b. Ulama Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan  persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan  ketiga  mazhab  lainnya  tidak  menyaratkan  hal  itu.  Alasan  ulama Hanafi  ialah  tindakan hiwaalah merupakan  tindakan  hukum  yang  melahirkan pemindahahan  kewajiban  kepada  pihak  ketiga  untuk  membayar  utang  baru dapat  dibebankan  kepadanya,  apabila  ia  sendiri  yang  berutang  kepada  pihak kedua. Atas dasar ini, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad hiwaalah. Ditinjau dari sisi lain, dapat saja timbul persyaratan pembayaran  yang  lebih  berat  dari  pihak  kedua,  dibandingkan  dengan persyaratan pembayaran  yang ditetapkan pihak pertama sebelumnya, sehingga hal  itu  akan  merugikannya.  Adapun  alasan  para  ulama  Maliki,  Syafi‟I  dan hambali  ialah  bahwa  dalam  akad hiwaalah pihak  ketiga  dipandang  sebagai obyek  akad,  dank  arena  itu  persetujuannya  tidak  merupakan  syarat  sahnya hiwaalah. Ditinjau dari sisi lain, akad yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dipandang sebagai tindakan seorang yang berpiutang yang melimpahkan haknya  kepada  wakilnya  untuk  menuntut  pembayaran  utang  terhadap  pihak yang  berhutang.  Dalam  hal  ini,  pihak  kedua  seolah-olah  sebagai  wakil  dari pihak  pertama,  karenanya,  tidak  diperlukan  adanya  persetujuan  dari  pihak ketiga.

## Berakhirnya Akad Hiwalah
Hawaalah berakhir dan dianggap selesai dengan beberapa hal, yaitu
a. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem- Faskh ( membatalkan) akad  hawaalah  sebelum  akad  itu  berlaku  secara  tetap,  dengan  adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada  pihak  pertama.  Demikian  pula  hak  pihak  pertama  kepada  pihak
ketiga. 8 Fasakh menurut  istilah  para  ulama  fiqh  adalah  penghentian  akad sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya diinginkan. 9
b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
c. Pihak  kedua  wafat,  sedangkan  pihak  ketiga  merupakan  ahli  waris  yang mewarisi harta pihak kedua. 10
d. Pihak  kedua  ( muhaal) menghibahkan  atau  menyedekahkan  harta  yang merupakan hutang dalam akad hiwalah itu kepada Muhaal „alaihi .
e. Pihak muhaal membebaskan muhaal „alaihi dari tanggungan membayar hutang.

## Tinjauan  Fiqh  Muamalah  Terhadap  Jual  Beli  Alih  Pembiayaan  Sepeda  Motor Dengan Keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya
Jual  beli  alih  pembiayaan  sepeda  motor  dengan  keuntungan  adalah  pembeli pertama  menjual  sepeda  motor  miliknya  kepada  pembeli  lain  dengan    mendapatkan keuntungan yang mana status sepeda motornya masih terikat hutang/dalam pembiayaan dengan  perusahaan leasing .  Transaksi  ini  berlangsung  didasari  rasa  sukarela  antara kedua  belah  pihak  dan  disertai  transparansi  dari  pembeli  pertama  terhadap  kondisi sepeda motor  yang hendak diperjualbelikan kepada pembeli kedua. Dengan demikian keuntungan  yang  didapatkan  dari  jual  beli  pengalihan  sepeda  motor  ini  dibolehkan, karena objek yang akan dialihkan juga diketahui dan disetujui oleh pihak Leasing yang memiliki  kepemilikan  sempurna  yang  disebut  dalam  Fiqh  Muamalah  ( Al-Milk  At- Tamm ) serta tidak ada pihak yang dirugikan sehingga transaksi ini tidak bertentangan dengan  ajaran  Islam.  Hal  ini  pula  sering  terjadi  karena  kebutuhan  kendaraan  sepeda motor  di  Kecamatan  Ingin  Jaya  sangatlah  tinggi,  akan  tetapi  kemampuan  ekonomi masyarakat  Kecamatan  Ingin  Jaya  umumnya  masih  memiliki  keterbatasan  dan dikategorikan  berpenghasilan  dibawah  rata-rata,  sehingga  pembelian  sepeda  motor ditempuh  dengan  cara  pembiayaan  kepada  perusahaan Leasing yang  mengakibatkan jual  beli  alih  pembiayaan  ini  sering  terjadi.  Pada  hakikatnya,  pengalihan  pembiayaan
8 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah …. Hlm. 226-227
9 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu …., Hlm. 100
10 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah …. Hlm. 227
atau pengalihan hutang itu dibolehkan jika dilakukan atas dasar tolong-menolong.Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong.
Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 2 :
وٰىوَ لْ لَّتن وَ  رِّزمِ لْن   وَهوَ  ۟   َوَ  وَ وَتوَ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (al- Maidah : 02).
Menurut Anwar Iqbal Qureshi, Fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pembiayaan sebab menurut Qureshi system perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pembiayaan. 11
Sedangkan  Ulama  Malikiyyah  berpendapat  lain  yaitu  pengalihan  hutang  yang boleh  dalam  Islam,  tanggungan  hutang  yang  sudah  jatuh  tempo  pembayarannya  dan tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit atau jika salah satu lebih baik  kualitasnya  atau  lebih  jelek.  Karena  jika  tidak  sama,  maka  hal  itu  berarti  telah keluar dari hiwalah dan masuk kedalam kategori al-bai‟ (Jual Beli). 12
Transaksi  jual  beli  alih  pembiayaan  di  Kecamatan  Ingin  Jaya  sesuai  dengan konsep jual beli dan pengalihan hutang serta kepemilikan dalam Fiqh Muammalah dan tidak  ada  unsur  yang  dilarang  dalam  prakteknya,  karena  barang  yang  ditransaksikan merupakan  barang  berstatus  kepemilikan  sempurna  perusahaan Leasing yang  telah disetujuinya  untuk  dialihkan  oleh  pembeli  pertama.  Pembeli  pertama  dan  pembeli kedua  saling  merelakan  sesama  terhadap  transaksi  yang  mereka  sepakati.  Dan mengetahui segala kondisi sepeda motor yang akan diperjualbelikan sehingga tidak ada pihak yang tertipu dan dirugikan.
Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pada tranksaksi  jual beli alih  pembiayaan  diharuskan  adanya  kesukarelaan  dalam  penetapan  negosiasi  harga yang disepakati antara pembeli dan penjual serta transparansi terhadap kondisi sepeda motor  yang  akan  dialihkan  atau  diperjualbelikan  dan  harus  sepengetahuan  pihak
11 Hendi Suhendi, Fiqh Muammalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 300-301
12 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu ……Hlm. 91
perusahaan leasing  selaku pemilik sempurna  ( Al-Milk At-Tamm ),   dengan demikian kegiatan  tersebut  tidak  mengandung  unsur  yang  dilarang  dalam  jual  beli  karena keuntungan yang diperoleh juga atas dasar saling mengetahui dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal tersebut dinilai sesuai dengan akad hiwalah dan akad al-ba‟i serta Al- Milk At-Tamm dalam Fiqh Muamalah.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dari  hasil  analisis  penelitian  ini,  maka  penulis  dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :
1. Praktik  jual  beli  alih  pembiayaan  sepeda  motor  di  Kecamatan  Ingin  Jaya  ialah dengan  cara  bertransaksi  sepeda  motor  yang  masih  dalam  pembiayaan  akad murabahah  dengan  sistem  cicilanuntuk  memperoleh  keuntungan  dengan  cara menetapkan  harga  yang  ditetapkan  kedua  belah  pihak  dengan  bernegosiasi  secara langsungdimana  pihak  penerima  pembiayaan  pertama  menawarkan  harga  jual kepada  pembeli  kedua  dengan  tawaran  pengembalian  DP  ( Down  Payment )  awal dan  mengalihkan  dengan  melanjutkan  sisa  setoran  dari  penerima  pembiayaan pertama. Pada umumnya keuntungan motor pembiayaan itu didapatkan oleh pihak penjual  motor  second,  dan  beberapa  keuntungan  didapatkan  oleh  penerima pembiayaan  pertama  yang  menjual  ke  pengguna/  masyarakat  umum  melalui  agen motor  dengan  syarat  pihak  pertama  menjadi  jaminan  pengalihan  pembiayaan terhadap  pembeli  kedua  yang  melanjutkan  sisa  setoran,  karena  tidak  semua masyarakat Kecamatan Ingin Jaya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan Leasing sehingga  menjadi  suatu  kemudahan  dalam  menempuh pengambilan sepeda motor baru secarapembiayaan. Dan motor  yang dialihkan itu merupakan  motor  yang  sangat  diminati  dan  nilai  jual  yang  tinggi    seperti  merk Yamaha  dan  Honda.  Namun  hal  tersebut  terjadi  karena  masyarakat  Kecamatan Ingin  Jaya  pada  umumnya  hanya  mengetahui  sebatas  hukum  sukarela  dan  tolong
menolong, sehingga transaksi  ini menjadi  kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan  Ingin  Jaya.  Sementara  itu,  Pihak Leasing tidak  mempermasalahkan transaksi  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  itu  terjadi,  walaupun  disertakan keuntungan  antara  keduanya,  asalkan  adanya  laporan  pengalihan  sebagai administrasi ulang ke pihak pemberi pembiayaan.
2. Transaksi  jual  beli  alih  pembiayaan  sepeda  motor  dengan  keuntungan  di Kecamatan  Ingin  Jaya  sesuai  dengan  konsep Fiqh  Muamalah .  Hal  tersebut dikarenakan  transaksi  terjadi  didasari  tolong  menolong,  kerelaan  dan  memenuhi syarat kepemilikan sempurna ( Al-Milk At-Tamm ).. Keuntungan jugadidapatkan dari barang  yang  jelas  kondisi  dan  kepemilikannya  dan  diiringikerelaan  yang  menjadi syarat penting dalam jual beli. Kegiatan jual beli alih pembiayaan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tidak bertentangan dengan akad hiwalah  dan  jual  beli  dalam Fiqh  Muamalah ,  karena  dalam  hiwalah  pengalihan hutang  yang  didasari  unsur  tolong  menolong,  dan  dalam  jual  beli  didasari  unsur kerelaan. Kemudian transaksi ini juga dianggap sah apabila memenuhi persetujuan dan  pengalihan  harus  sepengetahuan  pihak  perusahaan Leasing selaku  pemilik sempurna , sedangkan  jika  pengalihan  tersebut  tidak  sepengetahuan  dan  tidak memenuhi  persetujuan  dari  pihak  perusahaan Leasing maka  transaksi  jual  beli pengalihan  pembiayaan  sepeda  motor  di  Kecamatan  Ingin  Jaya  tidak  sah  dan bertentangan Fiqh Muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Idrus H.Alkaf, Ihtisar HadistShahih Bukhari, Surabaya: Karya Utama.
Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, Jual yang dibolehkan dan yang dilarang. Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-islami wa Adilatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.