Volume 1 Issue 02
July 2019
JALREV 1 (2) 2019 ISSN Print  : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik

## “Political Law Of Political Education By Political Parties”
Putri Handayani Nurdin 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Email: putrihndynrdn@gmail.com
Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Pendidikan  politik;  Partai politik; Tanggung jawab; Sanksi.
Cara  mengutip  (APA  Citation Style):
Nurdin, Putri Handayani. (2019). “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh  Partai  Politik”.  Jambura Law  Review,  JALREV  1  (2): 144 - 166
Kehadiran  partai  politik  di  alam  demokrasi  banyak  menghadirkan  mosi tidak percaya oleh masyarakat luas. Tidak salah, bila ada yang menilai hal ini  dampak  dari  sistem  politik  Indonesia  yang  memiliki  kecenderungan memposisikan  partai  politik  sebagai  aktor  utama  dalam  berdemokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi substantif. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Ada  dua  isu  penting  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  kajian  ini yakni  Pertama,  bagaimana  model  pendidikan  politik  yang  ideal  dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, bagaimana sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Selama ini, partai politik lalai  dalam  menjalankan  kewajibannya,  partai  politik  tidak  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat,  namun  hanya  kepada  anggota kader  partai  politik  saja.  Oleh  karenanya,  dalam  kajian  ini  dirumuskan beberapa  hal,  yakni:  Pertama,  perlu  adanya  penguatan  dalam merumuskan  model  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  dan  perlu adanya  penguatan  terhadap  pemberlakuan  sanksi  yang  tegas  untuk menekan  kepatuhan  seluruh  partai  politik  dalam  menjalankan kewajibannya  untuk  memberikan  pendidikan  politik  sehingga  mampu mewujudkan  demokrasi  substantif;  Kedua,  perlunya  evaluasi  dana  partai politik  melalui  pelibatan  inspektorat  dan  BPK  yang  tidak  hanya disampaikan  kembali  pada  partai  politik  akan  tetapi  menjadi  informasi publik  secara  terbuka.  Penulisan  ini  bersifat  preskriptif  menggunakan bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Metode  pendekatan  yang  digunakan yakni pendekatan normatif.
Article Info

## Abstract
Keywords:
Political Education; Political Party; Obligations; Sanction.
How to cite (APA Citation
Style):
Nurdin, Putri Handayani. (2019).  “ Political  Law  Of Political  Education  by  Political Parties  ”.  Jambura  Law  Review, JALREV 1 (2): 144 - 166 The presence of political parties in the realm of democracy presents much no- confidence motion by the wider community. It is not wrong if anyone judges this is  the  impact  of  the  Indonesian  political  system  which  has  a  tendency  to position  political  parties  as  the  main  actors  in  a  democracy.  Political participation  is  an  important  aspect  of  a  substantive  democratic  state.  The community  needs  a  mature  understanding  of  the  importance  of  political participation  through  political  education.  There  are  two  important  issues which  formulate  the  problem  in  this  study:  First,  how  is  the  ideal  model  of political  education  in  realizing  political  participation.  Second,  how  are sanctions against political parties that do not carry out political education. So far,  political  parties  have  been  negligent  in  carrying  out  their  obligations, political parties have not provided political education to the public, but only to members of political party cadres. Therefore, in this study several things were formulated,  namely:  First,  there  needs  to  be  strengthening  in  formulating  a model of political education to the community and the need to strengthen the enforcement of strict sanctions to reduce compliance of all political parties in carrying  out  their  obligations  to  provide  political  education  substantive; Second, the need for evaluating political party funds through the involvement of inspectors and BPK that are not only conveyed back to political parties but are public  information  openly.  This  writing  is  prescriptive  using  primary  and secondary  legal  materials.  The  approach  method  used  is  the  normative approach.
© 2019–Nurdin, P.,H. Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  kesatuan  berasaskan  demokrasi.  Hal  ini  tertuang  dalam Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa setiap  orang  berhak  untuk  berserikat  dan  berkumpul  serta  mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 1 Partai  politik  mempunyai tanggung jawab secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk  mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia,  menjaga  dan  memelihara keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  mengembangkan  kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila  sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 dengan menjunjung tinggi  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanggung Jawab yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik sebagai sarana partisipasi  politik  merupakan  aspek  penting  dalam  sebuah  tatanan  negara demokrasi,  sekaligus  merupakan  ciri  khas  adanya  modernisasi  politik.  Terdapat kaitan  erat  antara  partisipasi  politik  dengan  negara  demokrasi,  partisipasi  politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Salah satu contoh konkritnya adalah dalam suatu Pemilu misalnya masyarakat dalam Pemilu  dapat  dipandang  sebagai  suatu  sistem  kontrol  masyarakat  terhadap  suatu pemerintahan.  Dalam  pengelolaan  dan  dalam  penentuan  kebijakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  masyarakat  harus  bisa  ikut  dalam  mempersiapkan,  menata  dan mempertahankan  pertumbuhan  bangsa.  Hasil  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  semata-mata  berasal  dari  keinginan  masyarakat.  Bentuk  keinginan
1 Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik.
2 Selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945.
masyarakat berasal dari seberapa sering masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya.  Oleh  karenanya  masyarakat  memerlukan  pemahaman  yang  matang mengenai  pentingnya  sebuah  partisipasi  politik  melalui  pendidikan  politik.  Hal  ini diamanatkan oleh Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yang berbunyi:
“partai  politik  berfungsi  sebagai  sarana:  pendidikan  politik  bagi  anggota dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  Negara  Indonesia  yang  sadar akan  hak  dan  kewajibannya  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara”.
Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena  pada  hakekatnya  partai  politik  mendapatkan  bantuan  keuangan  dari APBN/APBD  untuk  diprioritaskan  dalam  melaksanakan  pendidikan  politik,  hal  ini diatur pula dalam Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  yang berbunyi:
“Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara/Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”.
Kemudian  penjabaran  mengenai  pendidikan  politik  oleh  partai  politik  diuraikan dalam Pasal 34 ayat (3) poin b, yang berbunyi:
“Pendidikan  politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3a)  berkaitan dengan kegiatan:
a. pendalaman  mengenai  empat  pilar  berbangsa  dan  bernegara  yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”
Setiap  partai  politik  mempunyai  kepentingan,tujuan,  keinginan,  dan  bekerja  sama untuk  mempengaruhi  kebijakan  Pemerintah  untuk  keinginan  yang  sesuai  apa  yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang terang-terang bertujuan untuk  memperoleh  jabatan  publik  melalui  pemilihan  umum.  Salah  satunya  dalam kegiatan peserta Pemilu menyakinkan para pemilih untuk menawarkan apa saja visi misi  dan  progam  yang  akan  dijalankan  dalam  politik.  Pada  prakteknya  dalam kampanye  terbuka  hanya  bermodalkan  memberi  hiburan  yang  berakibat  kurang
terdidiknya warga negara dalam hal politik untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi  politik  maka  tidak  heran  gejala  yang  hidup  di  masyarakat  sekarang  ini adalah  pesatnya  praktek  Money  Politic  (Politik  Uang)  yang  semakin  lama  semakin membodohi masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa uang sangat diperlukan dalam sebuah proses politik. Inilah  kenapa  faktor  uang  tidak  akan  pernah  bisa  dilepaskan  dari  sebuah  proses politik.  Kemudian  persoalan  politik  yang  berkembang  di  masyarakat  yakni rendahnya  partisipasi  masyarakat  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  Golongan  Putih (Golput).  Salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  yang  sangat  penting  dilakukan  oleh warga  negara  adalah keikutsertaan  dalam pemilihan  umum.  Di  Indonesia,  golongan putih (Golput) telah menjadi fenomena politik yang menarik pada tahun 1970an. Hal ini terjadi karena golongan putih tidak saja diartikan sebagai para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 3 . Kemudian gejala yang berkembang lima tahun terakhir adalah maraknya konflik vertikal antar pemangku kepentingan, hal inilah yang sangat meresahkan  masyarakat  dan  mengakibatkan  kurangnya  partisipasi  politik masyarakat.
Sepak-terjang  partai  politik  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi  akan  menjadi  baik.  Begitu  pula  sebaliknya. 4 Dalam  alam  demokrasi kontemporer, dapat dipahami pendidikan politik itu sebagai hak fundamental warga negara.  Ketika  hak  fundamental  itu  tidak  dipenuhi  maka  perlu  suatu  instrumen sanksi hukum sebagai upaya represif dalam menertibkan peran partai politik dalam rangka  memenuhi  hak  fundamental  warga  negara  dalam  menerima  pendidikan politik  yang  secara  berjenjang  dan  berkelanjutan.  Selama  ini  sanksi  tersebut diasumsikan  hanya  akan  diberikan  masyarakat  pada  saat  pemilihan  umum  saja, namun hal itu dapat dikategorikan sanksi sosial masyarakat saja. Maka perlu adanya sebuah  sanksi  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  partai  politik  yang  tidak  hanya
3 Marijan, Kacung. (2006). “Demokratisasi Di Daerah”. Surabaya: Pustaka Eureka. hal. 119.
4 Manan,  Munafrizal.  (2012).  “Partai  Politik  dan  Demokrasi  Indonesia  Menyongsong  Pemilihan Umum 2014”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 4, 2012: 505.
bersifat administratif berkenaan dengan otoritasi Pemerintah namun sanksi tersebut dapat  bersentuhan  langsung  dengan  warga  negara  sebagai  pemegang  kedaulatan rakyat.

## 2.    Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  setidaknya  muncul  dua  isu  penting  berkaitan dengan  pengaturan  kewajiban  pendidikan  politik  oleh  partai  politik  dalam mewujudkan partisipasi politik. Pertama, model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan  partisipasi  politik.  Kedua,  sanksi  terhadap  partai  politik  yang  tidak melakukan pendidikan politik.

## 3.   Metode
Penulisan ini merupakan penulisan normatif 5 atau menitikberatkan pada penulisan kepustakaan. Sebagai konsekuensi dari penulisan normatif, maka penulisan ini akan menggunakan beberapa pendekatan penulisan, yaitu :

## a. Statute approach
Pendekatan  ini  digunakan  untuk  melihat  bagaimana  konstruksi  hukum pengaturan  kewajiban  pendidikan  politik  oleh  partai  politik  dalam mewujudkan  partisipasi  politik  dari  Konstitusi  Indonesia  atau  UUD  NRI Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

## b. Conseptual Approach
Pendekatan  konseptual  ini  sebagai  konsekuensi  logis  bahan  dari  pokok permasalahan  dalam penulisan ini yaitu  Pertama, model pendidikan politik yang  ideal  dalam  mewujudkan  partisipasi  politik.  Kedua,  sanksi  terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik.
c. Comparative Approach
5 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985).  “Penulisan Hukum Normatif Suatu  Tinjauan Singkat”, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada.  hal.  14.  Keduanya  menjelaskan,  bahwa  penulisan  hukum normatif  mencakup  penulisan  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinnkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah.
Pendekatan  komparatif  dengan  melihat  pengaturan  dan  praktik  berbagai negara  yang  memiliki  kesamaan  karakter  sistem  politik  dengan  Indonesia yakni Korea Selatan.

## 4.    Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik
Pada  umumnya,  para  ilmuwan  politik  biasa  menggambarkan  adanya  4  (empat) fungsi  partai  politik.  Keempat  fungsi  partai  politik  itu  menurut  Miriam  Budiardjo, meliputi  sarana:  (i)  sarana  komunikasi  politik,  (ii)  sosialisasi  politik,  (iii)  sarana rekuitmen,  dan  (iv)  pengatur  konflik. 6 Partai  politik  berperan  penting  dalam melakukan  sosialisasi  politik.  Sosialisai  politik  merupakan  proses  pembentukan sikap  dan  orientasi  politik.  Nilai-nilai  politik  yang  disosialisasikan  adalah  yang berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  metode  penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik. 7 Pilihan partai politik berupa ide, visi dan kebijakan  strategis  yang  menjadi  pilihan  partai  politik  dimasyarakatkan  kepada konstituen  untuk  mendapatkan  feedback  berupa  dukungan  dari  masyarakat  luas. Terkait  dengan  sosialisasi  politik  ini,  partai  juga  berperan  sangat  penting  dalam rangka  pendidikan  politik.  Partailah  yang  menjadi  struktur  antara  intermediate structure  yang  harus  memainkan  peran  dalam  membumikan  cita-cita  kenegaraan dalam  kesadaran  kolektif  masyarakat  warga  negara. 8 Rusadi  Kantraprawira memandang  pendidikan  politik  sebagai  salah  satu  fungsi  struktur  politik  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  politik  rakyat  dan  agar  mereka  dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. 9
Berdasarkan penjelasan diatas, pendidikan politik merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh partai politik dalam bentuk sosialisasi politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik yang memuat hak-hak politik pada setiap warga  negara  dan  dapat  pula  meningkatkan  partisipasi  politik  warga  negara. Masyarakat  memerlukan  pemahaman  yang  matang  mengenai  pentingnya  sebuah partisipasi  politik  melalui  pendidikan  politik.  Pendidikan  politik  disini  didapatkan
6 Ibid.
7 Cholisin & Nasiwan, Op.Cit., hal. 113.
8 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hal. 60.
9 Ibid, hal. 12.
oleh masyarakat dari partai politik, hal ini diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dinyatakan pada pasal 11 ayat (1) huruf a:
“Partai  politik  berfungsi  sebagai  sarana:  pendidikan  politik  bagi  anggota dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  Negara  Indonesia  yang  sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena  pada  hakekatnya  partai  politik  mendapatkan  bantuan  keuangan  dari APBN/APBD  untuk  diprioritaskan  dalam  melaksanakan  pendidikan  politik,  hal  ini tertuang  pada  Pasal  34  ayat  (3a)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Di  Gorontalo,  dari  dua  belas  partai  politik  yang  ikut  sebagai  peserta  pemilihan legislatif  di  tahun  2014  hanya  sepuluh  partai  politik  yang  berhasil  memiliki keterwakilan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango,  yaitu PPP,  PKS,  PDIP,  Demokrat,  Gerindra,  PBB,  PKPI,  HANURA,  Golkar,  dan  PAN. Sementara partai politik yang kurang beruntung memiliki keterwakilan adalah PKB dan  Nasdem.  Dari  sepuluh  partai  politik  yang  memiliki  keterwakilan  di  DPRD Kabupaten  Bone  Bolango,  yang  menjalankan  kewajibannya  dalam  melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik hanya dua partai politik, yaitu PBB dan PKS. Sementara delapan partai politik lainnya mengaku belum melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. 10
Model  kegiatan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  di  Kabupaten  Bone  Bolango yang dijalankan oleh dua partai politik tersebut antara lain dijalankan per-triwulan dan  dimuat  pada  kegiatan  workshop  berupa  pemahaman  nilai-nilai  demokrasi  yang melibatkan  secara  langsung  masyarakat  Kabupaten  Bone  Bolango  oleh  PBB, kemudian kegiatan yang dikemas melalui dakwah atau disebut “Jaring Asmara” oleh PKS. 11
10 Putri  Handayani  Nurdin.  (2016).  “Implementasi  Kewajiban  Partai  Politik  dalam  Melaksanakan Pendidikan  Politik  Kepada  Masyarakat  di  Kabupaten  Bone  Bolango”.  Skripsi:  Fakultas  Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. hal. 6.
11 Ibid.
Sementara  untuk  delapan  partai  politik  lainnya  mengaku  belum  melaksanakan kegiatan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  yang  dikarenakan  oleh  kurangnya biaya bantuan yang diterima. Namun dari delapan partai politik yang diwawancarai, ada  beberapa  kader  partai  politik  yang  melaksanakan  pendidikan  politik  kepada masyarakat  Kabupaten  Bone  Bolango  tapi  tidak  dikemas  dalam  suatu  bentuk kegiatan  pendidikan  politik  yang  berjenjang  dan  berkelanjutan.  Pendidikan  politik yang  diberikan  hanya  termuat  pada  saat  kampanye  yang  bertujuan  untuk  menarik hati rakyat demi kepentingan politiknya, bukan dikemas pada suatu bentuk kegiatan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  yang  diamanatkan  oleh  aturan  yang dirumuskan. 12
Inilah  mengapa  gejala  yang  timbul  di  masyarakat  semakin  tahun  semakin  tinggi, dengan  banyaknya  gejala  yang  hidup  di  masyarakat  itu  artinya  masih  sangat rendahnya  pendidikan  politik  yang  didapatkan  oleh  masyarakat.  Bersama  dengan negara, partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Hal  ini  tidak  akan  pernah  teratasi  jika  model  pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik  hanya  mementingkan  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  partainya. Keadaan  demikian  menimbulkan  kehidupan  politik  yang  jauh  dari  mendukung terwujudnya  kesejahteraan  bangsa.  Sikap  serta  perilaku  ini  menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik.
Kurang  terdidiknya  warga  negara  secara  politik,  menyebabkan  masyarakat cenderung pasif. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan  proses-proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  erat  dengan kehidupan  masyarakat.  Padahal  sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik dari warga negara.
Partisipasi  politik  ini,  hanya  dapat  dimungkinkan  jika  warga  negara  cukup  terdidik secara politik.
Dengan  kondisi  partai  politik  yang  sehat  dan  efektif,  maka  memungkinkan  untuk dapat  melaksanakan  rekrutmen  pemimpin  atau  proses  pengkaderan,  pendidikan politik  dan  kontrol  sosial  yang  sehat.  Pendidikan  politik  apabila  dilaksanakan  oleh partai  politik  secara  maksimal  dan  pada  esensi  yang  sebenarnya  maka  akan memberikan  dampak  yang  sangat  baik  bagi  masyarakat,  nantinya  masyarakat  akan mampu  menjadi  warga  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  serta  yang  paling penting dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu masyarakat menjadi sadar dalam memberikan pilihan kepada partai politik atau calon yang benar dan tulus dalam hal mensejahterakan masyarakat.
Akan tetapi, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat sekarang  ini  hanya  menggunakan  metode  satu  arah  saja,  yakni  masyarakat  hanya menerima tanpa ada tanggapan balik dari masyarakat. Hal  inilah yang menyebabkan pendidikan  yang  dilakukan  kurang  efektif.  Ketidakefektifan  pendidikan  yang dilakukan juga karena metode komunikasi yang  kurang tepat. Pola komunikasi satu arah  yang  dilakukan  tidak  memberi  pengaruh  terhadap  kecerdasan  masyarakat, karena  dalam  hal  ini  tidak  terjadi  proses  dialog    antara  komunikator  dengan penerima pesan.
Kemudian  pendidikan  politik  yang  dilakukan  untuk  masyarakat  hanya  melibatkan beberapa  masyarakat  saja,  bukan  kepada  keseluruhan  masyarakat  yang  berada disuatu  wilayah,  hal  ini  berbeda  dengan  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh partai politik kepada kader partai, pendidikan politik yang dilakukan sudah menjadi program  dari  partai  politik  itu  sendiri,  yang  dilakukan  secara  berjenjang  dan berkelanjutan berupa pelatihan atau pendidikan politik kepada kader. Sehingga tidak ada  keseimbangan  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  dalam  melakukan  pendidikan politik kepada masyarakat dan kepada kader partai.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  mendefinisikan  bahwa  pendidikan politik  adalah  proses  pembelajaran  dan  pemahaman  tentang  hak,  kewajiban,  dan tanggung  jawab  setiap  warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:
(1) Partai  politik  melakukan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  sesuai dengan  ruang  lingkup  tanggungjawabnya  dengan  memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
a. Meningkatkan  kesadaran  hak  dan  kewajiban  masyarakat  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Meningkatkan  partisipasi  politik  dan  inisiatif  masyarakat  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Pendidikan  politik  sebagaimanadimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
Hal ini dikuatkan oleh diterbitkannya PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas  PP  No.  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik,  Pada Pasal  9  Ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  bantuan  keuangan  parpol  diprioritaskan  untuk melaksanakan  pendidikan  politik  bagi  anggota  parpol  dan  masyarakat.  Mengingat besaran  bantuan  keuangan  kepada  partai  politik  mengalami  peningkatan  jumlah yang  besar,  ketentuan  pada  Pasal  5  menyebutkan  besaran  nilai  bantuan  keuangan kepada partai politik sebagai berikut:
(1) Besaran  nilai  bantuan  keuangan  kepada  Partai  Politik  tingkat  Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
(2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang  mendapatkan  kursi  di  DPRD  provinsi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (3)  sebesar  Rp1.200,00  (seribu  dua  ratus  rupiah) per suara sah.
(3) Besaran  nilai  bantuan  keuangan  kepada  Partai  Politik  tingkat kabupaten/kota  yang  mendapatkan  kursi  di  DPRD  kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  sebesar  Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
Berdasarkan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan  muatan  dalam  PP  No.  1  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas  PP  No.  5 Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  tersebut  seharusnya
menjadi pedoman bagi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.
Penulis  melihat  ada  beberapa  permasalahan  mengapa  pendidikan  politik  tidak dijalankan sepenuhnya oleh partai politik, diantaranya ketentuan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut belum mengakomodir bagaimana  seharusnya  partai  politik  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam memberikan  pendidikan  politik  khususnya  kepada  masyarakat.  Sehingganya terdapat  beberapa  perbedaan  terhadap  model  pendidikan  politik  yang  dijalankan oleh setiap partai politik. Oleh karena model pendidikan politik belum diatur secara rigid  maka  Penulis  menawarkan  model  dalam  memberikan  pendidikan  politik kepada masyarakat.
Model yang  ditawarkan akan tetap mengacu  pada muatan Pasal Pasal 34 ayat  (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Akan tetapi model ataupun cara penyaluran  kegiatan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  melahirkan  suatu mekanisme  yang  sama  untuk  dijalankan  oleh  seluruh  partai  politik.  Ada  beberapa muatan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  memberikan  pendidikan  politik  kepada masyarakat, diantaranya:

## 1) Komunikasi Politik
Komunikasi  politik  adalah  komunikasi  yang  melibatkan  pesan-pesan  politik dan  aktor-aktor  politik,  atau  berkaitan  dengan  kekuasaan,  pemerintahan,  dan kebijaksanaan  pemerintah. 13 Setiap  partai  politik  yang  didirikan  memiliki  citranya sendiri.  Dengan  membanjirnya  informasi  yang  diterima  oleh  konsumen  politik, masing-masing  partai  politik  perlu  memikirkan  strategi  yang  dapat  menentukan kemenangan.  Ketika  semua  partai  politik  melakukan  hal  yang  sama  yaitu
13 Firmanzah.  (2011).  “Mengelola  Partai  Politik  Komonikasi  dan  Positioning  Ideologi  Politik  di  Era Demokrasi”. Jakarta: Yayasan Buku Obor Indonesia. hal. 347.
membeberkan rancangan program kerja mereka maka partai politik membutuhkan image untuk membedakan satu partai politik dengan partai politik lainnya. 14
Komunikasi  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam  mengimpelmentasikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat.  Terlebih  masyarakat  Indonesia  memiliki tingkat  pemahaman  yang  berbeda.  Sehingga  perlu  ada  rumusan  bagaimana pendidikan  politik  ini  dapat  diterima  dengan  mudah  oleh  masyarakat  melalui komunikasi politik yang sesuai.
Partai politik perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakteristik masyarakat yang nantinya akan disuguhkan materi muatan pendidikan politik, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Jika masyarakat yang sudah pada tatanan kehidupan yang memiliki  tingkat  pemahaman  yang  sudah  mampu  memahami  dunia  politik  maka untuk  melaksanakan  kegiatan  berupa  seminar  ataupun  dialog  bersama  masyarakat bisa  saja  dilaksanakan,  akan  tetapi  jika  menemukan  karakteristik  masyarakat  yang masih  memiliki  pemahaman  yang  sedikit  rendah  terhadap  dunia  politik,  perlu  ada pendekatan  yang  lebih  persuasif  dalam  memberikan  muatan  pendidikan  politik. Dengan  begitu,  seluruh  elemen  masyarakat  akan  mendapatkan  ataupun  menerima pendidikan  politik  dengan  pemahaman  yang  sama  walaupun  menggunakan  cara yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

## Bagan: I

## 2) Materi dan Metode Pendidikan Politik
Materi  pendidikan  politik  yang  dikemukakan  oleh  Firmanzah  dibagi  berdasarkan sasaran yang dituju. Sasaran pendidikan politik ada dua kelompok yakni masyarakat dan kader partai politik. Pertama, materi pendidikan politik yang untuk masyarakat adalah  mengenai  posisi,  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara
14 Putra, Dedi Kurnia Syah. (2015). “Komunikasi CSR Politik”. Jakarta: Prenadamedia Group. hal. 42.

## PENYESUAIAN
PARTAI POLITIK
PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
FEEDBACK
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi negara dan konstelasi politik terkini.  Kedua,  materi  pendidikan  politik  yang  ditujukan  kepada  kader  lebih berorientasi  pada  pemantapan  dan  pengembangan  program  partai,  peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk berfikir futuristik. 15
Senada  dengan  materi  pendidikan  politik,  metode  pendidikan  politik  juga membedakan  antara  pemberian  pendidikan  politik  kepada  pengurus  dan  kader partai  politik  dengan  masyarakat.  Metode  pendidikan  politik  oleh  partai  politik kepada pengurus dan kadernya diberikan secara langsung (tatap muka) dan sifatnya doktrial.  Sedangkan  pendidkan  politik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  bisa dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (perantara) yang biasanya  melalui  media  masa  yang  bisa  digunakan  partai  sebagai  sarana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 16
15 Firmanzah. Op. Cit. hal. 80.
5.   Sanksi Terhadap Partai Politik yang tidak Melakukan Pendidikan Politik Partai  politik  sejatinya  memiliki  kewajiban  untuk  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  peraturan  perundang-undangan dibawahnya  serta  tidak  menganut,  mengembangkan  dan  menyebarkan  ajaran komunisme,  marxisme,  leninisme  serta  melakukan  kegiatan  yang  membahayakan keutuhan  dan  keselamatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 17 Apabila  partai politik  tidak  menjalankan  kewajiban-kewajiban  yuridisnya,  maka  terdapat  sanksi dan yang paling berat adalah dengan dibubarkan.
Pemberian  sanksi  oleh  negara  harus  dipandang  sebagai  bentuk  tanggungjawab negara  dalam  mengawasi  partai  politik  sebagai  upaya  menjaga  eksistensi  partai politik  itu  sendiri  agar  berjalan  sesuai  dengan  koridor  yang  telah  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Namun  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  negara  dalam mengawasi  tindakan  partai  politik, pemberdayaan  masyarakat secara  langsung  merupakan  instrumen  pengawasan  yang  lebih  mendorong partisipasi  politik  masyarakat.  Instrumen  sanksi  merupakan  upaya  preventif  dan represif dalam rangka  pengawasan  partai  politik.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat karena  tanpa  adanya  sanksi  terdapat  kemungkinan  partai  politik  keluar  dari  jalur yang telah ditetapkan. Apabila hal tersebut terjadi dikhawatirkan kredibilitas partai politik kepada masyarakat semakin terancam sehingga partai politik tidak dipercaya lagi dalam menjalankan fungsinya. 18
Dalam  kaitan  antara  penerapan  sanksi  dan  kewajiban  partai  politik  yang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  47  dan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor2  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang intinya mengatur tentang:
a. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 13  huruf  h,  yakni  “membuat  pembukuuan,  memelihara  daftar penyumbang  dan  jumlah  sumbangan  yang  diterima,  serta  terbuka
17 Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2008,  Pasal 40 ayat (1) dan (5)
18 Allan    FGW    dan    Harry    S.  (2013).  “Pemberian  Legal    Standing  kepada    Perseorangan    atau Kelompok  Masyarakat  dalam Usul Pembubaran Partai Politik”. Jurnal Hukum Ius  Quia  Iustum, Nomor. 4, 2013: 524
kepada  masyarakat”,  dikenai  sanksi  administratif berupa  teguran  oleh pemerintah.
b. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 13  huruf  i,  yakni  “menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  yang  bersumber  dari  dana bantuan  Anggaran  Pendapatan  Belanjara  Negara  dan  Pendapatan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan”,  dikenai  sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
Atas  dasar  ketentuan  tersebut  penerapan  sanksi  terhadap  partai  politik yang  tidak menjalankan  kewajibannya  yakni  salah  satunya  melaksanakan  pendidikan  politik kepada  masyarakat  tidak  memiliki  efek  jera.  Sehingganya  perlu  adanya  model pemberlakuan  sanksi  yang  bertujuan  untuk  bagaimana  partai  politik  benar-benar akan  melaksnakan  kewajibannya  dalam  memberikan  pendidikan  politik  kepada masyarakat.
Pemberlakuan  sanksi  yang  dimaksud  bisa  ditempuh  melalui  pemberlakuan  sanksi administratif berupa teguran dari Pemerintah kepada partai politik, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pemberlakuan sanksi berupa penghentian penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD apabila partai politik tersebut masih saja tidak melaksanakan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  secara  berjenjang  dan berkelanjutan.  Jika  kemudian  partai  politik  masih  saja  melakukan  hal  yang  sama yakni  tidak  mengimplementasikan  kewajiban  partai  politik  dalam  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat,  langkah  selanjutnya  yang  dapat  ditempuh yakni  pembekuan  terhadap  partai  politik  yang  terbitkan  oleh  lembaga  pemerintah yang berwenang yakni Kementerian Hukum dan HAM. Hingga pada sanksi terberat yakni  pembubaran  partai  politik,  jika  dinilai  masih  saja  tidak  memperdulikan kewajibannya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.
Akan tetapi saat ini kewenangan dalam melakukan pembubaran partai politik berada di  lembaga  peradilan  yakni  Mahkamah  Konstitusi.  Dasar  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  dalam pembubaran  partai  politik  tertuang  dalam Pasal  24C  (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi
dapat  membubarkan  suatu  partai  politik  melalui  putusan  yang  bersifat  final  dan mengikat.
Adapun alasan-alasan membubarkan suatu partai politik telah tertuang dalam Pasal 68 (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana partai politik tersebut terbukti memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada  Pasal  40  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Partai  Politik  yang  menyatakan bahwa  partai  politik  dilarang  melakukan  kegiatan  yang   bertentangan  dengan  UUD NRI  Tahun  1945dan  peraturan  perundang-undangan.  Lebih  ekstrim  lagi,  partai politik yang menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan paham  komunisme, marxisme,  dan  leninisme  berdasarkan  Pasal  40  ayat  (5)  undang-undang  partai politik  sudah  pasti  harus  dibubarkan  karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan ideologi bangsa Indonesia.
Akan tetapi, permasalahan selanjutnya muncul ketika pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi hanya bisa dimohonkan oleh Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri  yang ditugaskan. Hal itu terlihat dalam Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo.Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
Adanya wacana pembubaran partai politik yang tidak hanya berasal dari Pemerintah tapi juga dari masyarakat memberikan nuansa baru dalam dimensi ketatanegaraan di Indonesia. Partai politik dipandang sebagai salah satu badan hukum publik yang memiliki  kewajiban  dalam  mencapai  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sehingga  untuk  menjaga  serta  mengawasi  stabilitas  jalannya  roda  pemerintahan yang  turut  dijalankan  oleh  partai  politik  maka  rakyat  perlu  ikut  andil  dalam mewujudkan  ketertiban  negara.  Ada  beberapa  implikasi  jika  usulan  pembubaran partai politik tetap berada di tangan Pemerintah, diantaranya yaitu :
1. Terdapat  ketidakpercayaan  publik terhadap  Pemerintah yang  sedang  berkuasa untuk mengusulkan pembubaran partai politik pengusung apabila telah dengan
nyata melanggar ketentuan yang telah diatur undang-undang. Hal ini terbukti di era  Pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  dimana  banyak  pengurus partai politik Demokrat yang terjerat dalam tindak pidana.
2. Tidak  adanya  pranata  pertanggungjawaban  serta  mekanisme  pengawasan secara  utuh  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  rakyat  terhadap  partai  politik,  yang dengan  jelas  partai  politik  memiliki  sumber  dana  yang  bersumber  dari APBN/APBD yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat,  karena  yang  ada  adalah  kelangsungan  hubungan  Pemerintah dengan  partai  politik.  Akibatnya  partai  politik  tidak  memiliki  ketakutan  pada kedaulatan  rakyat,  partai  politik  dapat  memanfaatkan  kekuasaannya  untuk mendapatkan  sesuatu  dengan  cara  melanggar  konstitusi  tanpa  dicampuri  oleh rakyat.
Atas  dasar  itulah  perlunya  perubahan  terhadap  muatan  Pasal  68  ayat  (1)  No.  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni dengan memberikan legal standing kepada  rakyat  untuk  dapat  mengusulkan  pembubaran  partai  politik  di  Mahkamah Konstitusi. Kekhawatiran untuk tidak adanya ketertiban negara merupakan langkah pesimistis, terlebih jika dalam hal pegusulan pembubaran partai politik hanya pada Pemerintah, maka hanya menguntungakan satu pihak saja yakni partai politik yang memiliki  hubungan  erat  dengan  Pemerintah.  Menurut  Mahfud  MD,  bahkan  banyak produk  hukum  yang  lebih  banyak  diwarnai  oleh  kepentingan-kepentingan  politik pemegang kekuasaan dominan. 19
Partai bukan saja menjadi agen demokrasi, namun juga agen perubahan negara. Mau tidak  mau  dan  suka  tidak  suka  dipundak  partai  politiklah  sebagian  urusan kenegaraan diserahkan pada partai politik melalui otoritas yang diberikan oleh UUD NRI  Tahun  1945  pasca  amandemen.  Besarnya  peran  partai  politik  di  level kenegaraan ini, jika tidak diiringi oleh kualitas dan integritas politis yang memadai, maka  akan  berimbas  pada  buruknya  kualitas  hasil  seleksi  pejabat  politik. 20 Lebih lanjut  Amartya  Sen  menjabarkan  demokrasi  menuntut  adanya  kesempatan
19 Mahfud MD. (2012). “Politik Hukum di Indonesia”. Jakarta: PT. RajaGrafindo. hal. 9.
20 Riwanto, Agus. Op. Cit., hal. 324.
(opportunity)  kepada  semua  pihak.  Termasuk  didalamnya  adalah  adanya kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik. 21
Kebebasan membentuk  partai  politik  juga  mendapatkan  jaminan  dalam  Konstitusi Korea Selatan. 22 Namun  demikian,  Konstitusi  Korea  Selatan  juga  mengharuskan partai  politik  memiliki  tujuan,  organisasi  dan  aktivitas  yang  demokratis  serta memiliki  sarana  organisasi  untuk  pembentukan  kehendak  rakyat. 23 Jika  tujuan atau  aktivitas  partai  politik  bertentangan  dengan  tatanan  dasar  demokrasi, pemerintah  dapat  mengajukan  pembubaran  partai  politik  kepada  Mahkamah Konstitusi. 24
Constitutional  Court  Act  Korea  Selatan  mengatur  proses  pembubaran  partai  politik dalam  section  3  Article  55  sampai  60.  Pemerintah  mengajukan  permohonan pembubaran  partai  politik  kepada  MK  berdasarkan  pertimbangan  Dewan  Negara (State  Council). 25 Permohonan  tertulis  paling  tidak  harus  berisi  dua  hal,  yaitu identitas  partai  politik  yang  dimohonkan  pembubarannya  dan  alasan  permohonan pembubaran. 26 Pada  saat  menerima  permohonan  pembubaran  partai  politik, Presiden  MK  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  parlemen  (National  Assembly) dan Komisi Pemilihan Umum Nasional (National Election Commission). 27
Di Indonesia, tuntutan bagi partisipasi publik di dalam proses-proses politik setelah demokrasi  perwakilan  yang  dibangun  pasca  runtuhnya  Pemerintahan  Orde  Baru dianggap tidak mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial. Setelah terpilih, para wakil rakyat berjalan dengan agendanya sendiri-sendiri. Implikasinya, terdapat disconnect electroral antara para pemilih dan yang dipilih. Realitas demikian mengundang adanya gagasan bagi keterlibatan publik di dalam keputusan-keputusan
21 Sen,  Amartya.  (2011).  “Development  as  Freedom”,  Dikutip  dari  Kacung  Marijan  “Sistem  Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru”. Jakarta: Prenada Media Group. hal. 11.
22 Korea Selatan, Constitution of South Korea, Pasal 8 ayat (1)
23 Ibid., Pasal 8 ayat (2)
24 Ibid.
25 Ibid. Pasal 55.
26 Ibid. Pasal 56.
27 Ibid. Pasal 58 ayat (1).
penting. 28 Maka rakyat perlu untuk mengawasi  tugas dan fungsi partai politik, juga ikut  andil  dalam  pengusulan  pembubaran  partai  politik  agar  partai  politik bertanggung jawab langsung pada rakyat.
Namun  pengaturan  pembubaran  partai  politik  oleh  masyarakat  di  Mahkamah Konstitusi  perlu  ada  indikator  yang  jelas,  hal  ini  untuk    mencegah  tidak  terjadinya pengusulan  pembubaran  partai  politik  dengan  jumlah  yang  sangat  banyak  di Mahkamah  Konstitusi  dan  mencegah  terjadinya  pengusulan  pembubaran  partai politik yang berasal dari lawan politik. Adapun pembatasan yang dimaksud adalah:
1. Pemohon  merupakan  salah  satu  dari  subjek  Pemohon  yakni  Pemerintah  atau Perorangan (Rakyat);
2. Partai  politik  yang  dimohonkan  untuk  dibubarkan  harus  sudah  terbukti melakukan tindak pidana korupsi;
3. Tindak  pidana  korupsi  yang  dimaksud  yakni  merugikan  keuangan  negara dengan jumlah minimal Rp.1.000.000.000.
Partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi harus telah melalui proses audit BPK-RI  yang  menyatakan  bahwa  ada  aliran  dana  korupsi  ke  partai  politik  yang bersangkutan.

## 6. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi  simpulan  dalam  tulisan  ini  adalah sebagai  berikut  terdapat  beberapa  perbedaan  terhadap  model  pendidikan  politik yang  dijalankan  oleh  setiap  partai  politik.  Oleh  karena  model  pendidikan  politik belum diatur secara jelas maka perlu adanya model dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tetap mengacu pada muatan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik.  Akan  tetapi  model  ataupun  cara penyaluran  kegiatan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  perlu  ada  suatu mekanisme  yang  sama  untuk  dijalankan  oleh  seluruh  partai  politik,  hingga  pada terakhir  perlu  ada  penguatan  sanksi  yang  tegas  untuk  diberlakukan  kepada  partai
politik  yang  tidak  melaksanakan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat.  Ada beberapa  muatan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  memberikan  pendidikan  politik kepada masyarakat yakni komunikasi politik, materi dan metode pendidikan politik, dan  pemberlakuan  sanksi.Apabila  partai  politik  tidak  menjalankan  kewajiban- kewajiban  yuridisnya,  maka  terdapat  sanksi  dan  yang  paling  berat  adalah  dengan dibubarkan.  Pemberian  sanksi  oleh  negara  harus  dipandang  sebagai  bentuk tanggungjawab  negara  dalam  mengawasi  partai  politik  sebagai  upaya  menjaga eksistensi  partai  politik  itu  sendiri  agar  berjalan  sesuai  dengan  koridor  yang  telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun tidak hanya menjadi tanggung  jawab  negara  dalam  mengawasi  tindakan  partai  politik,  pemberdayaan masyarakat  secara  langsung  merupakan  instrumen  pengawasan  yang  lebih mendorong  partisipasi  politik  masyarakat.  Instrumen  sanksi  merupakan  upaya preventif  dan  represif  dalam  rangka  pengawasan  partai  politik.  Hal  ini  sangat penting mengingat karena tanpa adanya sanksi terdapat kemungkinan partai politik keluar  dari  jalur  yang  telah  ditetapkan.  Apabila  hal  tersebut  terjadi  dikhawatirkan kredibilitas  partai  politik  kepada  masyarakat  semakin  terancam  sehingga  partai politik  tidak  dipercaya  lagi  dalam  menjalankan  fungsinya.  Adanya  wacana pembubaran  partai  politik yang  tidak hanya  berasal  dari  Pemerintah  tapi juga  dari masyarakat  memberikan  nuansa  baru  dalam  dimensi  ketatanegaraan  di  Indonesia. Partai  politik  dipandang  sebagai  salah  satu  badan  hukum  publik  yang  memiliki kewajiban  dalam  mencapai  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sehingga untuk  menjaga  serta  mengawasi  stabilitas  jalannya  roda  pemerintahan  yang  turut dijalankan  oleh  partai  politik  maka  rakyat  perlu  ikut  andil  dalam  mewujudkan ketertiban negara.
Menarik kesimpulan tersebut maka penulis memberi beberapa saran yaitu terhadap pemerintah  perlu  adanya  penguatan  dalam  merumuskan  model  pendidikan  politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas  untuk  menekan  kepatuhan  seluruh  partai  politik  dalam  menjalankan kewajibannya  untuk  memberikan  pendidikan  politik  tidak  hanya  kepada  kader partai  politik  melainkan  kepada  masyarakat.  Selain  itu  perlu  disadari  bahwa pendidikan  politik  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  merupakan  tanggung
jawab  seluruh  pihak,  tidak  hanya  partai  politik.  Namun  juga  pemerintah  ikut  serta untuk  dapat  menata  kesadaran  berpolitik  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan tujuan agar seluruh warga negara dapat mengetahui serta memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Perlu  adanya  asas  keterbukaan  dimana  adanya  transparansi  anggaran,  sehingga masyarakat  juga  dapat  melakukan  upaya  pengawasan  terhadap  jalannya  roda pemerintahan,  hal  ini  juga  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam menjalankan  satu  bentuk  kontrol  sosial  baik  itu  ditujukan  kepada  pemerintah maupun kepada partai politik. Perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka, mengingat dana partai politik yang diterima melalui APBN sangat besar.
Perlu dilakukannya revisi Pasal 68 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam hal  perluasan  legal  standing  pemohon  terhadap  pengusulan  pembubaran  partai politik  oleh  masyarakat  di  Mahkamah  Konstitusi.  Sehingga  tergambar  dengan  jelas adanya pertanggungjawaban yang jelas oleh partai politik kepada masyarakat. Perlu disadari  bahwa  dengan  adanya  perluasan  legal  standing  kepada  masyarakat merupakan  wujud  dari  peningkatan  pengawasan,  bukan  semata-mata  dijadikan sebagai alat untuk menyerang serta menjatuhkan lawan politiknya.
Perlu  adanya  indikator  yang  jelas  dalam  perkara  pembubaran  partai  politik  di Mahkamah  Konstitusi,  hal  ini  mencegah  untuk  tidak  terjadinya  pengusulan pembubaran  partai  politik  dengan  jumlah  yang  sangat  banyak  di  Mahkamah Konstitusi  dan  mencegah  terjadinya  pengusulan  pembubaran  partai  politik  yang berasal dari lawan politik.

## Referensi
Asshiddiqie,  Jimly.  (2015).  “Paradigma  Baru  Pembangunan  Daerah”.  Makalah disampaikan  dalam  forum  yang  diselenggarakan  oleh  Pemda  Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
Charda,  Ujang  S.    (2015).  “Karakteristik  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”. Jurnal Wawasan Hukum, 32 (1): 1-21.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hidayah,  Khoirul.  (2015).  “Optimalisasi  Pengawasan  Ketenagakerjaan  di  Kota Malang”. De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, 7(2): 101-115.
ILO  (Tanpa  Tahun).  Pengawasan  Ketenagakerjaan:  Apa  dan  Bagaimana;  Panduan
Untuk Pengusaha. Pg. 9, diakses dari
http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_189505/lang-- en/index.htm diakses tanggal 7 Agustus 2018, Pukul 08.00 WITA.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas- ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru
Maulidiah,  Sri.  (2017).  “Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  Sebagai  Wujud  Reformasi Birokrasi di Daerah”. Jurnal Wedana, III(1): 233-242.
Pramudiana, Ika Devy. (2013). “Kebijakan Pengawasan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) (Studi  Diskriptif  Unit  Pelayanan,  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (UPTP3TKO)  di  Kabupaten  Madiun)”.  Jurnal  Jejaring  Administrasi Publik,  V(1): 241-257.
Subarsono,  AG.    (2011).  “Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi”. Cetakan VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharno.  (2013).  “Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis Kebijakan”. Yogyakarta: Ombak.
Susilo, Gatot. (2015). “Sistem Informasi Pengawasan Perusahaan Pada Dinas Tenaga Kerja,  Sosial  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Magelang”.  Transformasi  Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek, 11(1): 8-13.
Hartono, Didi. (2014). “Pengaruh Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  Pegawai  Dinas Pendidikan  Kota  Banjarbaru”.  Jurnal  Kindai,  10(2):  142- 155.
Tome, Abdul Hamid (2017). “Buku Ajar Ilmu Perundang-undangan”. Yogyakarta: CV. Komojoyo Press.

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permanaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.