## Volume: 4 Issue: 2 November 2015

## EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
-------------------------------------------------------------------------
Prog ram  Studi Magister Kenotariatan                     Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya                                     Kota Palembang
REPERTORIUM Volume 4 Issue 2 Halaman 1 - 104 Palembang November 2015 ISSN: 2086-809X

## R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prog ram  Studi Magister Kenotariatan                     Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya                                     Kota Palembang
REPERTORIUM Volume 4 Issue 2 Halaman 1 - 104 Palembang November 2015 ISSN: 2086-809X

## R

## DEWAN REDAKSI

## R EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
ISSN: 2086-809X
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang
Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universiats Sriwijaya
Keputusan Dekan FH Universitas Sriwijaya Nomor:  001/SK-FH/2009 Tanggal: 11 Januari 2010

## Pembina:
Prof.  Amzulian  Rifai,  S.H.,  LLM.,  Ph.D. (Dekan FH Universitas Sriwijaya).
Penanggung Jawab Umum:
Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Ketua  P.S. M.Kn FH Universitas Sriwijaya).

## Ketua Penyunting:
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Sekretaris Penyunting: Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

## Penyunting Ahli:
Prof. Dr. Joni  Emirzon,  S.H., M.Hum. (Koordinator/FH Universitas Sriwijaya). Prof.  Dr.  Sri  Rezeki  Hartono, S.H.(Mitra Bestari/FH Universitas Diponegoro).
Prof. Dr. Veronica Komalawati,  S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Padjadjaran). Prof. Dr.  Sugito,  S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Gadjah Mada).
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Sumatera Utara).
Penyunting Pelaksana: Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Notaris H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.,
Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Notaris Herman Andriansyah, S.H., Sp.N.
Administrasi dan Sirkulasi: Tri Cahya Putri, S.Kom.
Widi Widodo
Redaksi/Tata Usaha:
Kampus FH Unsri Palembang, Telp./Fax. 0711-352034,
e-mail : repertorium_mkn_fhunsri_@yahoo.co.id , Mobile : 0819.333.99726 . website : http.www.notariat.fh.unsri.ac.id
R EPERTORIUM Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  , diterbitkan  oleh  Program  Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan Oktober, sebagai  media  komunikasi  dan  pengembangan  ilmu.  Redaksi  menerima  naskah  artikel  laporan penelitian  dan  artikel  konseptual  yang  harus  relevan  dengan  visi  dan  misi  redaksi  serta  mengacu  kepada Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan yang telah ditentukan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

## PENGANTAR REDAKSI
Puji  dan  syukur  kepada  Allah  SWT,  Tuhan  yang  Maha  Kuasa,  karena  berkat  ridho-Nya jualah  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  Volume  :  1,  Nomor  :  2,  Mei- September  2011  ini  telah  dapat  diterbitkan  sesuai  dengan  harapan  segenap civitas akademica Program  Studi  Masgister Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya, Pengurus  Ikatan  Mahasiswa  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Suamtera Selatan.
Penamaan berkala,  kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi  isi,  keberkalaan  dan  kewajiban  pasca  terbit  telah  diupayakan  sesuai  dengan Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  Kementerian  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  dan  dinyatakan  berlaku sejak  2  Oktober  2009  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009.
Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium Volume Perdana  Nomor  2  ini,  diklasifikasikan  dan  dikelompokkan  berdasarkan  topik  dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya  serta  ilmu  dan  praktik  hukum  bisnis  pada  umumnya.  Artikel  Topik  Utama menampilkan  artikel-artikel  hasil  konversi  Tesis  mahasiswa  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Selanjutnya,  Artikel  Topik  Lepas  menyajikan  Artikel-Artikel  hasil  penelitian  dan  artikel konseptual  karya  Tenaga  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  dan  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya,  yaitu  :  Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan yang ditulis oleh Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk  Mencapai  Kepastian  Hukum  Penanaman  Modal,  yang  ditulis  oleh  Mada  Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.
Kemudian,  khusus  Artikel  Ringkasan/Konversi  Disertasi  memuat  artikel  karya,    Dr. Firman  Muntaqo,  S.H.,  M.Hum.,  Tenaga  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya dan  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya    yang berjudul : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.
Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  volume  kedua  ini  diakhiri  oleh  artikel khusus berbahasa Inggris ( English Corner ), yaitu : The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh Meria Utama, S.H., LL.M.
Akhirnya, Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Volume kedua ini. Tidak lupa pula, Redaksi mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman guna meningkatkan kualitas Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” ini untuk volume berikutnya. Selamat membac

## DAFTAR ISI
DEWAN REDAKSI ...................................................................................................................... ….ii PENGANTAR REDAKSI ................................................................................................................ iii DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iv
1. Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukuim Perdata Adi Putra Pratama , Muhammad Syaifuddin, Amrullah Arpan, Elmadiantini 1 2. Kewenangan Peradilan Mengadili Terhadap Sengketa Akta Pejabat  Pembuat Akta Tanah Dan Balik Nama Pada Sertipikat Berdasarkan Hibah Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum Deasy Willyza , Muhammad Syaifuddin, Amrullah Arpan, Herman Adriansyah 11 3. Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hak (Sph) Atas Tanah Sebagai Bukti Awal Proses Pendaftaran Tanah Suhardi 27 4. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mitha Miranda Sari , Muhammad Syaifuddin, Saut P.Panjaitan, Herman Adriansyah 50
5. Analisis Terhadap Pengertian Orang Lain Pemangku Jabatan Notaris Dalam Ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Kode Etik Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Notaris Dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (A) Undang-Undang Jabatan Notaris Ferika Pramitha Mulyani , M. Sayfuddin, Amrullah Arpan 68
6. Penerapan Sanksi Administratif Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah (Mpw) Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang Jabatan Notaris M. Hafiz Tafdhil 77 7. Persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Untuk  Pengambilan  Fotokopi  Minuta  Akta  Dan Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Proses Peradilan. Nanda Ika Puspita 91 PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN 103

## AKIBAT HUKUM WASIAT YANG BERISI PENUNJUKAN AHLI WARIS DAN HIBAH WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUIM PERDATA 1
Oleh :
ADI PUTRA PRATAMA 2 , MUHAMMAD SYAIFUDDIN , AMRULLAH ARPAN ,

## ELMADIANTINI
Abstract :  Thesis  entitled  as  a  “ RESULT  OF  LAW  THAT  WILL  CONTAIN  THE APPOINTMENT  AND  GRAND  TESTAMENTARY  HEIR  ACCORDING  TO  THE BOOK  OF  THE  CIVIL  LAW ”.  Discuss  issues  of  legal  issues  that  result  of  law  that will contain the appointment and grant testamentary  heir according to the book of the civil law; in heritance right to the heirs by statutory (ab intestato) and testament which contains appointment heirs (erfstelling) according to the laws of civil law. Theoretical basis used in this study is the theory of the rule of law, rights theory and theory of legal protection. This type of research uses type of normative legal research using regulatory approach and conceptual approach. Materials research in this thesis the primary law, secondary  and  tertiary,  which  is  processed  at  the  level  of  technical  level,  the  level  of teleological and systematic level of internal. Material analysis carried out by method of interpretation of law contruction. Based method of deductive logic to think that we can conclude  about  testamentary  appointment  and  grant  testamentary  heirs  and  logical qonsecuences according to the book of civil law by looking article 954 and 957 of the book.  However,  due  to  legal  provisions  regarding  the  appointment  of  a  will  that contains  a  grant  heirs  and  testament  in  the  book  of  the  law  of  civil  law.  The  next concept  of  the  ideal  law  which  must  be  applied  by  a  public  official  or  for  a  notary clarity and legal certainly. On the rights of  heirs either by statute (ab intestato) or by the law of will and grants means that in the future there is no problem or dispute after heiress dies.
KeyWords :  Heiress,  Wealth,  Heir,  Grant  Will  ,  Will  Containt  The  Appointment (erfstelling), Grant Testamentary (legaat)
1 Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” , yang  ditulis  oleh Adi  Putra  Pratama,  S.H dengan  Pembimbing  Utama Dr.  Muhammad Syaifuddin,  S.H.,  M.Hum ,  Pembimbing  Pendamping H.  Amrullah  Arpan,  S.H.,  S.U dan Pembimbing  Tamu Hj.  Elmadiantini,  S.H.,  Sp.N. ,  pada  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2 Penulis  adalah  mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya, Palembang.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  ahli  waris  dijamin dengan  adanya legitieme  portie (bagian mutlak).  Pihak  yang  berhak  atas legitieme portie (LP) di sebut legitimaris.  Legitimaris  adalah  ahli waris  yang  menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dalam  garis lurus,  baik  ke  atas  maupun  ke  bawah dari pewaris. LP baru dapat dituntut jika bagian  mutlak  itu  berkurang  sebagai akibat  adanya  tindakan  dari  pewaris sebelum  meninggal  dunia. 3 Ahli  waris dapat  menuntut  haknya  atas  dasar  LP, apabila  hak-haknya  itu  telah  dikurangi atau  dilanggar  oleh  pewaris  melalui tindakannya  selagi  hidup.  Tindakannya ini  dalam  bentuk  surat  wasiat  yang isinya  menghilangkan  atau  mengurangi hak  dari  ahli  waris  atas  harta  warisan yang akan diterimanya.
Dalam  pengertiannya  hukum waris  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  peralihan  harta  kekayaan  yang ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal dunia  serta  akibatnya  bagi  para  ahli warisnya.  Pewarisan  itu  timbul  karena adanya  kematian  yang  terjadi  pada anggota  keluarga,  misalnya  ayah,  ibu, istri, suami, anak atau saudara. 4
Peristiwa kematian pewaris yang menjadi
penyebab  timbulnya  peralihan  harta kekayaan pewaris kepada ahli waris dan objek  dari  pewarisannya  adalah  harta
3 Effendi  Perangin.  2008. Hukum Waris .  Jakarta.  PT  Raja  Grafindo  Persada. hlm. 77. 4 Ibid . hlm. 3.
yang  telah  ditinggalkan  oleh  pewaris. Jika  dirumuskan,  maka  pewarisan merupakan  peristiwa  hukum  yang mengatur  tentang  beralihnya  warisan dari peristiwa karena kematian  pewaris kepada  ahli  waris  yang  mewaris  atau seseorang  yang  ditunjuk  menjadi  ahli waris dengan wasiat.
Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Akan tetapi yang dikhawatirkan  adalah  pelaksanaan  hak kebebasan  itu  yang  akan  membawa kerugian kepada pihak yang berkepentingan,  terutama  ahli  waris pemilik  harta  dikemudian  hari.  Dan guna  mencegah  akibat  yang  merugikan itu,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  menetapkan  kelompok  ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas harta  kekayaan  yang  tidak  dapat ditiadakan  oleh  pewaris  yang  disebut “legitieme portie ”. Artinya, bagian dari harta kekayaan yang tidak bisa dialihkan  hak  miliknya  oleh  pewaris dengan  menggunakan  sarana  hukum hibah  ataupun  dengan  surat  wasiat. 5
Wasiat  ( testament) berdasarkan isinya,  wasiat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu: 6
1) Wasiat  yang  berisi  penunjukan ahli waris ( Erfstelling
5 Anisitus Amanat. 2000. Membagi Warisan  Berdasarakan  Pasal-Pasal  Hukum Perdata  BW .  Jakarta.  PT  Raja  Grafindo Persada. hlm. 51.
6 Effendi  Perangin. Op.  Cit .  hlm.
78.
2) Hibah Wasiat atau Legaat Masyarakat di Indonesia khususnya,  yang tunduk  dengan hukum waris  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata sampai sekarang, masih banyak  yang  awam  dalam  hal  aturan membuat surat wasiat sehingga terjadilah  sengketa  atau  permasalahan setelah pewaris meninggal dunia.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah  yang  telah  diuraikan  terlebih dahulu,  maka permasalahan  yang dikaji dalam penelitian tesis ini, adalah :
1. Apakah akibat hukum wasiat yang berisi  penunjukan  ahli  waris ( erfstelling )  dan  hibah  wasiat ( legaat )  menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana hak atas harta warisan ahli  waris  berdasarkan  undang- undang  ( ab  intestato )  dan  wasiat yang berisi  penunjukan  ahli waris ( erfstelling ) menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata?

## B. Kerangka Konseptual
1. Pewaris
Pewaris  adalah  orang yang  meninggal  dunia  baik  itu laki-laki  ataupun  perempuan yang telah meninggalkan sejumlah harta peninggalan ataupun  harta  kekayaan  yang dimilikinya yang akan diturunkan atau diberikan kepada  segenap  ahli  waris  nya. 7
7 Mohd.  Idris  Ramulyo.  1993.
Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  hukum Kewarisan  Perdata  Barat (BW).  Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 21.
Didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung  karena  kematian”. Pada dasarnya proses beralihnya pewarisan, terjadi karena kematian oleh karena itu pewarisan  baru  akan  terjadi  jika terpenuhi 3 syarat, yaitu: 8
a. Ada  seseorang  yang  meninggal dunia.
b.  Ada  orang  yang  masih  hidup sebagai ahli waris yang akan .. menerima  warisan  pada saat pewaris meninggal dunia.
c.    Ada  sejumlah  harta  kekayaan yang di tinggalkan pewaris.
….
2. Harta Kekayaan
Objek  dari  pewarisan adalah  harta  kekayaan  yang ditinggalkan  oleh  almarhum. Adapun kekayaan yang dimaksud  adalah  sejumlah  harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia baik  dalam  bentuk  harta  benda sampai  dengan  hutang-piutang. 9
Pasal 833 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata didalamnya  diatur  tentang  harta benda peninggalan.

## 3. Ahli Waris
Ahli  waris  adalah  orang- orang  yang  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  bagian  dari harta  peninggalan  dan  harta kekayaan  orang  yang  telah meninggal  dunia.  Ada  dua kelompok  orang  yang  layak
8 Sudarsono.  1990. Hukum  Waris dan Sistem Bilateral . Jakarta. Rinika Cipta. hlm. 11.
9 Anisitus Amanat. Op . Cit . hlm. 9.
untuk disebut sebagai ahli waris. 10 Kelompok yang pertama adalah  orang  yang  oleh  hukum atau Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata telah ditentukan sebagai ahli waris (diatur didalam  Pasal  832,  822,  852a,
853,  854,  858  jo.  Pasal  861 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata)  dan  kelompok  yang kedua  ahli  waris  berdasarkan perbuatan  hukum  yaitu  dengan menggunakan  surat  wasiat  atau hibah. … 4. Wasiat Wasiat  adalah  suatu  akta yang berisi pernyataan seseorang  tentang  apa  yang dikehendakinya  serta  olehnya dapat dicabut kembali  dan pelaksanaanya  dapat  di  lakukan setelah  ia  meninggal  dunia. 11 Pada  Pasal  875  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata didalamya  diatur  tentang  surat wasiat. …………….
5. Hibah Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana penghibah  diwaktu  hidupnya dengan  cuma-cuma  dan  dengan tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan sesuatu benda
guna  keperluan  penerima  hibah yang  menerima  penyerahan  itu.
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diatara orang-
10 Mohd.  Idris  Ramulyo. Op . Cit . hlm. 21
11 Effendi  Perangin. Op.  Cit .  hlm.
78.
orang  yang  masih  hidup. 12 Pada Pasal  1666  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata didalamnya diatur tentang hibah. 6. Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris ( erfstelling ) adalah  suatu  wasiat dengan mana pewaris mewasiatkan,  kepada  seorang atau  lebih,  memberikan  harta kekayaan yang akan ditinggalkannya  apabila  pewaris meninggal dunia baik seluruhnya  maupun  sebagian seperti  misalnya,  setengahnya, sepertiganya.  Penerima  wasiat erfstelling ini mempunyai kedudukan  hukum  yang  sama dengan  ahli  waris ab  intestato yang mewaris dilihat dari golongan  berapakah  ahli  waris yang  ada.  Seperti  yang  termuat didalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 7. Hibah Wasiat
Hibah  wasiat  atau legaat adalah  suatu  penetapan  wasiat yang  khusus,  dengan  mana  si yang mewariskan kepada seorang  atau  lebih  memberikan barang-barang tertentu dari harta peninggalannya seperti misalnya segala  bentuk  barang-barangnya yang  bergerak  ataupun  tidak bergerak  atau  memberikan  hak
12 Mohd  Idris  Ramulyo. Op.  Cit . hlm. 56.
pakai  hasil  atas  seluruh  atau sebagian  harta  peninggalannya dan jumlah yang diberikan tidak boleh  melebihi  1/3  (sepertiga) dari keseluruhan harta peninggalan pewaris. 13 Pada Pasal 957 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  di dalamnya  diatur  tentang  hibah wasiat.
8. Notaris
Menurut  Kamus  Besar
Bahasa Indonesia 14 , Notaris mempunyai  arti  orang  yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan  penunjukan  dalam hal ini  adalah  Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian,  surat  wasiat,  akta,
dan sebagainya.
Dalam  Pasal  1  angka  (1) Undang-Undang  No  30  tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat  yang  berwenang  untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang ini.

## 9. Akta Otentik
Yang  dimaksud  dengan akta  otentik  adalah  suatu  akta yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang dibuat  oleh  dan  atau  dihadapan
13 Ibid . hlm. 60.
14 Tim  Penyususn  Kamus  Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa.
1990. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 618.
pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu,  ditempat dimana  akta  dibuat.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## C. Metode Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan merupakan tipe penelitian hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti  dari  bahan-bahan  hukum, seperti  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,  hukum  positif,  aturan-aturan hukum,  dan  kaedah-kaedah  hukum. 15 Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan  dengan  cara  mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, dianalisis dengan mempergunakan penafsiran hukum secara  teleologis  dan  fungsional  yang kemudian ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

## D. Temuan Dan Hasil
1. Akibat  Hukum  Wasiat  Yang
Berisi  Penunjukan  Ahli  Waris ( Erfstelling ) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Wasiat  ( testament )  berdasarkan isinya  dapat  berupa  wasiat  yang  berisi penunjukan  ahli  waris  ( erfstelling ).
Wasiat  ini  maksudnya  adalah  wasiat dimana orang yang mewasiatkan memberikan  seluruh  atau  sebagian  dari harta  kekayaannya  kepada  seorang  atau lebih  yang  bukan  ahli  waris  nya  pada
15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri
Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif    Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm 13.
saat  pewaris meninggal  dunia. 16 Seperti yang  termuat  dalam  Pasal  954  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang berbunyi:  “Wasiat  pengangkatan  waris adalah  suatu  wasiat,  dengan  mana  si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun  sebagian  seperti  misalnya, setengahnya, sepertiganya”.
Orang  yang  ditunjuk  dalam wasiat erfstelling
dinamakan
testamentaire  erfgenaam ,  yaitu  ahli waris  menurut  wasiat  yang  mana kedudukannya  sama  hal  nya  dengan seorang  ahli  waris  menurut  undang- undang  atau  ahli  waris ab  intestato , orang  tersebut  akan  memperoleh  segala hak  dan  kewajiban  dari  pewaris  yang telah  meninggal  dunia  ( onderalgemene titel ). 17 Singkatnya  wasiat erfstelling adalah  seseorang  yang  ditunjuk  oleh pewaris  untuk  menerima  seluruh  harta atau  sebagian  tertentu  dari  warisan misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya  (Pasal  954  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata). 18 . Orang  yang menerima atau mendapat wasiat erfstelling ini  mempunyai  kedudukan yang  sama  sebagai  ahli  waris ab intestato yang  mana  orang  ini  tidak hanya  mendapat  hak-hak  atas  harta peninggalan  pewaris,  akan  tetapi  orang
16 Titik  Triwulan  Tutik.  2010.
Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Nasional . Jakarta. Kencana. hlm. 270.
17 . Mohd.  Idris  Ramulyo. Op . Cit . hlm. 52.
18 <http://mkn- unsri.blogspot.com/2010/10/02/macam- macam-bentuk-wasiat-html> diakses pada 1 April 2014.
itu juga mempunyai kewajiban- kewajiban  misalnya  sampai  dengan membayar hutang-hutang pewaris. Wasiat yang termasuk dalam kategori erfstelling, apabila harta yang diberikan pewaris kepada penerima wasiat tersebut tidak pasti jumlah atau jenisnya.  Wasiat  jenis erfstelling ini merupakan wasiat yang berisi pemberian  harta  peninggalan  yang  bisa berjumlah  setengah,  sepertiga  dan seterusnya  dari  harta  peninggalan  yang mana ahli waris dengan wasiat
erfstelling ini akan mengikuti kedudukan  atau  tempat  bersama  ahli waris  dari  golongan  berapa  yang mewaris. Definisi erfstelling ini terdapat di  dalam  rumusan  Pasal  954  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang mengatakan bahwa wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana pewaris yang mewasiatkan  kepada  seorang  atau  lebih memberikan  harta  kekayaan  yang  akan ditinggalkannya apabila pewaris meninggal  dunia,  baik  seluruhnya maupun  sebagian  seperti  misalnya setengahnya atau sepertiganya. 19 Dalam wasiat erfstelling terkadang  pewaris  hanya  menunjuk seorang  sebagai  ahli  waris  atau  satu- satunya ahli waris, ini artinya mengandung  maksud  bahwa  pewaris secara  diam-diam  mencabut  hak  ahli waris ab  intestato akan  tetapi  hak legitieme  portie tidak  bisa  di  cabut berdasarkan wasiat. Namun hak
legitieme  portie itu  menjadi  ikut tercabut  bila  pewaris ab  intestato tidak mengajukan  tuntutan  ke  Pengadilan Negeri. Dalam hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata,  seorang  ahli  waris hanya  berhak  menerima  bagian  dalam
19 Mohd.  Idris  Ramulyo. Op . Cit . hlm. 54.
harta warisan apabila ahli waris tersebut meminta dan menuntutnya. 20
Jadi disini penulis berpendapat,  setiap  ahli  waris ab intestato khususnya baru dapat
menikmati keuntungan dari harta peninggalan  pewaris  apabila  ahli  waris tersebut  mengakui  dan  menggunakan haknya untuk menuntut harta
peninggalan  dari  pewaris  akan  tetapi jika tidak maka harta pewaris tidak akan jatuh dan beralih kepadanya. Kemudian bisa  saja  apabila  harta  peninggalan pewaris tidak ada  yang mengakui maka akan  jatuh  kepada  ahli  waris  dengan wasiat  jika  pewaris  membuat  wasiat. Namun,  apabila  tidak  ada  seorang  pun yang mengakui maka harta peninggalan tersebut  akan  diserahkan  di  Balai  Harta Peninggalan.
2. Akibat  Hukum  Hibah  Wasiat ( legaat )  Menurut  Kitab  Undang-

## Undang Hukum Perdata
Hibah  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yaitu, “Sesuatu persetujuan  dengan  mana  si  penghibah di  waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima penyerahan itu.”
Selama harta yang telah diterima dari  hibah  tersebut  nilainya  tidak melanggar  hak  mutlak  ahli  waris ab intestato , penerima hibah tidak berkewajiban  untuk  mengembalikan harta  tersebut  kepada  ahli  waris ab .. intestato . .. Dengan kata
lain,
penerima  hibah  wajib  mengembalikan seluruh  harta  yang  telah  diterimanya dari  hibah  apabila  melanggar  hak
legitieme  portie dari ahli  waris ab intestato . 21
Selain  terdapat  hibah  didalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata maka  terdapat  juga  hibah  wasiat  atau legaat yang ada didalam pada Pasal 957 di  jelaskan  bahwa:  “Hibah  wasiat adalah  suatu  penetapan  khusus,  dengan mana  si  yang  mewariskan  kepada seorang atau lebih memberikan beberapa  barang-barangnya  dari  suatu jenis  tertentu,  seperti  misalnya,  segala barang-barangnya  yang  bergerak  atau tak  bergerak,  atau  memberikan  hak pakai  hasil  atas  seluruh  atau  sebagian harta peninggalannya”.
Orang  yang  menerima  suatu legaat ,  dinamakan legaataris ,  orang yang menerima legaat ini bukanlah ahli waris.  Karena  orang  tersebut  tidak menggantikan  pewaris  yang  meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-
kewajiban (terutama membayar hutang- hutang). Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau
pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya  dari  sekalian  ahli  waris. Pelaksanaannya  baru  dapat  dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hibah wasiat ini harus lebih dahulu diselesaikan atau dikeluarkan bagiannya agar  tidak  mengganggu  jumlah  harta peninggalan  yang  akan  diterima  oleh para  ahli  waris  nantinya  dan  jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah  harta  peninggalan, 22 Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa: 23
a. Satu atau beberapa benda tertentu
21 Anistus  Amanat. Op . Cit .  hlm.
53.
22 Titik  Triwulan  Tutik. Op.  Cit . hlm. 270.
23 Ibid .
b. Seluruh  benda  dari  satu  macam atau  jenis,  misalnya  seluruh benda yang bergerak c. Hak “ vurchtgebruik ” atas sebagian atau seluruh warisan
d. Sesuatu  hak  lain  terhadap  harta warisan  ( boedel ),  misalnya  hak untuk memberi satu atau
beberapa tertentu dari boedel . 24
Pengertian legaat atau  hibah wasiat  ada  didalam  rumusan  pasal  957 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, dikatakan  bahwa  hibah  wasiat  adalah suatu  penetapan  yang  khusus,  dengan mana  pewaris  memberikan  wasiat kepada  seorang  atau  lebih  memberikan beberapa barang atau harta kekayaannya dari  jenis  tertentu,  seperti  misalnya memberikan  barang  bergerak  atau semua  barang  tidak  bergerak  atau memberikan  hak  pakai  hasil  atau seluruh atau sebagian harta
peninggalannya.
E. Penutup 1.
Kesimpulan
a) Akibat  hukum  wasiat  yang berisi  penunjukan  ahli  waris
( erfstelling) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah  seseorang  yang bukan  ahli  waris  diangkat menjadi  ahli  waris  dengan menggunakan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dan didalam wasiat ini pewaris juga dapat  mewasiatkan  yang  isinya memberikan seluruh atau sebagian dari harta 24 R.  Subekti,  1984. Pokok-Pokok
Hukum  Perdata .  Jakarta.  Intermasa.  hlm. 107.
peninggalannya (seperti setengah, sepertiga dan seterusnya)  kepada  penerima wasiat.  Dengan  syarat  tidak menggangu bagian mutlak ( legitieme  portie )  dari  ahli waris ab  intestato .  Dalam wasiat  ini,  penerima  wasiat erfstelling
mempunyai
kedudukan  yang  sama  dengan ahli  waris  menurut  undang- undang  atau  ahli  waris ab intestato yang  mewaris  dan akan  memperoleh  segala  hak dan  kewajiban  dari  pewaris yang  telah  meninggal  dunia,
baik menerima harta peninggalan  sampai  dengan membayar hutang-hutang pewaris.  Akibat  hukum  hibah wasiat atau legaat adalah seseorang  yang  bukan  ahli waris  berhak  menerima  harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya wasiat yang  berisi  hibah  yang  dibuat oleh  pewaris,  disini  penerima hibah  wasiat  ( legaat )  hanya berhak  melakukan  penuntutan penyerahan benda atau pelaksanaan  hak  yang  telah diberikan  kepadanya  setelah pewaris meninggal dunia. Hibah  wasiat  ini  baru  dapat dilaksanakan dengan syarat jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan  pewaris.  Penerima legaat tidak  menggantikan  hak dan  kewajiban  pewaris  seperti sekalian ahli waris yang mewaris.
b) Hak  atas  harta  warisan  ahli waris berdasarkan undang- undang  ( ab  intestato )  menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  adalah  jika  pewaris meninggal  dunia maka  yang berhak  atas  harta  peninggalan pewaris  adalah  para  ahli  waris berdasarkan undang-undang atau ab intestato yang mewaris.
Mengenai porsi pembagian harta warisan bagi ahli waris ab intestato telah  di  atur  dalam undang-undang mulai dari golongan  satu  sampai  dengan golongan empat. Hak atas harta warisan  ahli  waris  berdasarkan wasiat  yang  berisi  penunjukan ahli  waris atau erfstelling adalah ahli waris yang diangkat dengan  menggunakan  wasiat erfstelling ini memiliki kedudukan  hukum  yang  sama seperti  ahli  waris ab  intestato yang  mewaris  dan  memiliki porsi pembagian harta peninggalan yang akan diterimanya dengan memperhatikan  dan  mengikuti dari  golongan  berapakah  ahli waris ab intestato yang mewaris
tersebut yang ada.
2. Saran
a) Demi  tercapainya  kepastian  dan ketertiban  hukum  khususnya
dalam  hal  wasiat,  maka  notaris harus benar-benar memperhatikan terhadap keinginan dan kemampuan hukum  dari  pewaris  didalam menyampaikan kehendak
terakhirnya  yang  akan  dibuat
dalam akta wasiat karena Notaris  memiliki  kewenangan untuk  memberikan  saran  dan masukan  hukum  yang  jelas kepada  penghadap  bagaimana kekuatan  dan  kerugian  dari pembuatan  wasiat  penunjukan sebagai  ahli  waris  dan  hibah wasiat.
b) Notaris harus menyelidiki secara teliti  dan  seksama  identitas pewaris  serta  tingkah  laku penghadap  selama  menghadap notaris.  Agar  dapat  mengetahui kebenaran  tentang  harta  yang akan diwasiatkan oleh pewasiat adalah benar-benar milik pewasiat dan bukan milik orang lain.  Dan  ada  baiknya  sebelum menandatangani  akta  wasiat penunjukan ahli waris ( erfstelling) ataupun hibah wasiat  ( legaat) telah  diketahui oleh  para  ahli  waris  yang lainnya.  Untuk  menghindari terjadinya  permasalahan  atau sengketa  antara  ahli  waris dikemudian hari setelah pewaris meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijke Wetboek) di terjemahkan oleh R. Subekti dan R.  Tjitrosudibio.  1992.  Jakarta.
PT Pradnya Paramita.
Undang-Undang  No  30  tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.

## BUKU-BUKU
Anisitus Amanat. 2000. Membagi
Warisan  Berdasarakan  Pasal- Pasal  Hukum  Perdata  BW . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Effendi  Perangin.  2008. Hukum  Waris . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Mohd.  Idris  Ramulyo.  1993. Beberapa Masalah  Pelaksanaan  hukum Kewarisan Perdata Barat (BW).
Jakarta. Sinar Grafika. R.  Subekti,  1984. Pokok-Pokok  Hukum Perdata . Jakarta. Intermasa. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Sudarsono.  1990. Hukum  Waris  dan
Sistem  Bilateral .  Jakarta.  Rinika
Cipta. Titik  Triwulan  Tutik.  2010. Hukum
Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Nasional . Jakarta. Kencana.

## KAMUS
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
1990. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta. Balai
Pustaka.

## INTERNET
<http://mkn- unsri.blogspot.com/2010/10/02/ macam-macam-bentuk-wasiat- html>.
KEWENANGAN PERADILAN MENGADILI TERHADAP SENGKETA AKTA PEJABAT  PEMBUAT AKTA TANAH DAN BALIK NAMA PADA SERTIPIKAT BERDASARKAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM 25
Oleh : DEASY WILLYZA 26 , MUHAMMAD SYAIFUDDIN , AMRULLAH ARPAN ,

## HERMAN ADRIANSYAH
Abstract :  The  Background  of  the  writing  is  the  result  of  Palembang  District  Court No.62/PDT.G/2010/PN PLG juncto High Court verdict Palembang
101/PDT/2011/PT.PLG Number, Object lawsuit is Grant Deed No. 623/2009 dated July 30, 2009 which made before a Land Deed Official TA, SH. The decision of the judges in a lawsuit in state court can not be accepted and the decision of the judge also rejected the appeal in its entirety , a lawsuit can not be accepted because of the competence of courts  to  sue  the  Land  Deed  Officer  and  Head  of  the  Land  Office  should  at  the  State Administrative Court is not in Judicial Affairs , while the Grant Deed to cancel Judicial Affairs  is  the  authority  for  Deed  Land  Deed  Official  beschikking  not  the  result  of  a decision , but based on the wishes of the parties ( Partij acte ) contractual and to cancel the  certificate  that  has  been  turned  over  the  name  of  the  authority  of  the  State Administrative Court . Legal sanctions for Land Deed Official TA , SH which has made the  Deed  of  Grant  No.  623/2009  dated  July  30,  2009  which  can  be  legally  flawed administrative  sanctions  and  dismissal  with  no  respect  from  his  post  by  the  National Land Agency of the Republic of  Indonesia  , after a court ruling have permanent  legal force . While the legal sanctions for the Head of the Land Office had registered under the name of the Certificate of Property No. 910/24 downstream Village by the Deed of Grant No. 623/2009 which is a legal disability for severe disciplinary offense which is the  Head  of  the  Land  Office  for  Civil  Servants,  the  sanction  under  Article  7  figure  4 Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning Civil Service Discipline, demotion level may be lower for 3 (three) years, in order to decrease the transfer of lower level positions,  exemption  from  office,  dismissal  with  respect  not  by  his  own  request  as Employee Civil, and dismissal with no respect as a civil servant.
Keywords :  the  Judicial  Authority  of  judging,  registration  of  transfer  of  rights  of Evidence,  Sanctions  Law  Land  Deed  Officer  and  Head  of  the  Land  Office
25 Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “Kewenangan Peradilan Mengadili Terhadap Sengketa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Balik Nama Pada  Sertipikat Berdasarkan Hibah Hak Atas  Tanah  Yang  Cacat  Hukum”,  yang  ditulis  oleh DEASY  WILLYZA dengan  pembimbing Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, H. Amrullah Arpan, S.H., S.U, dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H , pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
26 Penulis adalah Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Hak atas tanah dapat diperoleh melalui peralihan hak atas tanah, salah satunya dengan cara hibah. Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Pemindahan adalah  perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih
hidup. 27 Setiap perjanjian yang bermaksud  memindahkan  hak  atas tanah,  memberikan  sesuatu  hak baru  atas  tanah,  menggadaikan tanah  atau  meminjam  uang  dengan hak  atas  tanah  sebagai  tanggungan harus  dibuktikan dengan suatu akta yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT). 28
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, adalah  merupakan  "pejabat  umum" yang diberikan kewenangan membuat  "akta  otentik  "  untuk perbuatan hukum tertentu mengenai  hak  atas  tanah  dan  Hak Milik  atas  Satuan  Rumah  Susun yang terletak di wilayah kerjanya 29 .
27 Eman    Suparman.  2011. Hukum Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat dan BW . Bandung : Refika Aditama. Hlm 81.
28 A.P. Parlindungan. 2009.
Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia .    Bandung: Mandar Maju.   hlm 170.
29 Berdasarkan  Pasal  1  angka  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Setelah diterbitkannya akta oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah maka  pemegang  hak  atas  tanah harus segera mendaftarkan tanahnya  ke  Kantor  Pertanahan setempat guna dilakukan pendaftaran balik nama pada sertipikat. Setelah  urusan  balik  nama selesai maka segera Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan sertifikat dan pemegang  sertifikat  yang  baru tersebut akan dicatat sebagai pemegang  hak  yang  baru  serta  sah menurut  hukum.  Apabila  dalam rentang  waktu  kurang  lebih  satu bulan  terhitung  sejak  dicatatnya pemegang  hak  atas  tanah  yang baru,  tidak  ada  masalah  atau hambatan-hambatan  maka  benar- benar  proses  pensertifikatan  tanah itu telah selesai.
Walaupun telah terdapat berbagai ketentuan perundang- undangan  yang  telah  mengatur tentang kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah, permasalahan hukum  yang  berkaitan  dengan kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah sering terjadi. Pada umumnya  sengketa  yang  terjadi dalam penerbitan sertifikat
dikarenakan  adanya  hal-hal  yang digolongkan  sebagai  data  yang tidak  benar  oleh  pihak  tertentu sehingga  diajukan  gugatan  atas dasar  cacat  hukum. Dalam  hal  akta itu  dibuat  oleh  dan  dihadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  maka yang  akan  dipersoalkan  adalah adanya  kecacatan  yuridis  yang mengakibatkan
terjadinya ketidakabsahan pada sertifikat yang dibuat  oleh  Badan  Pertanahan Nasional, mengingat diterbitkannya
Nomor  24  Tahun  1997.  Tentang  Pendaftaran Tanah.
sertifikat diawali dengan pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Cacat  yuridis  dapat  mungkin terjadi karena faktor sengaja ataupun  tidak  sengaja.  Dalam  hal
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  telah mengetahui adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan fakta tetapi masih  juga  dilanjutkan  pembuatan aktanya,  maka  yang  demikian  ini dikatakan  sengaja.  Tetapi  jika karena  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah kurang  hati-hati atau kurang teliti  pada  saat  membaca  atau memeriksa dokumen-dokumen
yang  diajukan  oleh  pemohon  akta sehingga  ketika  akta  selesai  dibuat terlihat  adanya  ketidaktepatan  itu, maka  masih  dapat  dikatakan  tidak sengaja.  Hal  ini  memang  berkaitan erat dengan kemampuan dan kecakapan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah itu sendiri dalam menterjemahkan  peristiwa  hukum yang dihadapinya. Tesis  ini  dilatarbelakangi  oleh isi  putusan  Pengadilan  Negeri Palembang Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG  tanggal  10 Mei  2010  dan  Putusan  Pengadilan Tinggi Palembang No.101/PDT/2011/PT.PLG  tanggal 29 September 2011, duduk perkaranya sebagai berikut :
a. JS,  selanjutnya  disebut  sebagai Penggugat;
b. ZH,  selanjutnya  disebut  sebagai Tergugat I;
c. Notaris  /  PPAT    TA,  SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
d. Notaris  /  PPAT    AS,  SH,
selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;
e. Notaris  /  PPAT    SHN,  SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; f. PT. Bank M, Cabang Palembang,  selanjutnya  disebut sebagai Tergugat V;
g. Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Palembang,  selanjutnya  disebut sebagai Tergugat VI;
Dengan  Isu  hukumnya  sebagai berikut : JS mewakili 13 (tigabelas) ahli  waris  dari  Almarhum  H.  SHN yang meninggal pada tanggal
18  Desember  2002,  pada  masa hidupnya  H.  SHN  memiliki  istri  2 (dua) orang, Istri Pertama Almarhumah  Hj.  Kh  meninggal pada tahun 1993 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, dari Istri kedua Nyonya Mu (masih hidup)  memperoleh  5  (lima)  orang anak.  JS  beserta    ahli  waris meminta  bantuan  kepada  ZH  yang juga  ahli  waris  dari  Almarhum H.  SHN  dengan  surat  kuasa dibawah  tangan  untuk  mengurus, menjual, menandatangani Akta Jual Beli  ruko,  tanah,  bedeng,  tempat tinggal  orang  tua  ahli  waris tersebut,  obyek  kuasa  ini  adalah tanah  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 910/Kelurahan 24 Ilir  atas nama H. SHN  Atas  dasar  surat  kuasa tersebut    ZH    menghadap  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah    TA,  S.H.
untuk dibuatkan Akta Hibah. Meskipun  tanpa  kehadiran  dan tandatangan  seluruh  ahli  waris  (14 orang),  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah      TA  membuat  Akta  Hibah Nomor  623/2009  tanggal  30  Juli 2009  atas  nama  ZH,    surat  kuasa dibawah  tangannya  adalah  untuk melakukan pengurusan dalam bentuk  mengurus,  menjual  dan menandatangani jual beli tanah dan bangunan  Sertipikat  Hak  Milik
Nomor  910/Kelurahan  24  Ilir  akan tetapi  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah TA,  SH  membuat  Akta  Hibah Nomor  623/2009  tanggal  30  Juli 2009, ZH bertindak selaku pemberi hibah  dan  selaku  juga  penerima hibah, kemudian ZH menjual tanah dan  bangunan  tersebut  kepada  AS, SH  dengan  Akta  Jual  Beli  yang dibuat  dihadapan  Notaris/Pejabat
Pembuat  Akta  Tanah    HM,  SH dengan  jual  beli  ini  maka  AS,  SH menjadi pemilik tanah dan bangunan  tersebut  (sudah  dibalik nama ke atas nama AS, SH). Perbuatan  ZH  baru  diketahui ahli  waris  H.SHN  ketika  petugas Bank  M  memeriksa  dilapangan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 910/Kelurahan 24 Ilir tanggal  24  Desember  1997,  atas dasar  itu  ahli  waris  menggugat  ZH dan lainnya seperti disebut diatas. Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor 62/Pdt.G/2010/PN.PLG menyatakan bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan    perbuatan  Tergugat  I (ZH) dalam pembuatan Akta Hibah Nomor  623/2009,  penggugat  hanya menyebutkan sebagai dasarnya bahwa ahli waris tidak menandatangani,  dengan  demikian menurut Pengadilan Negeri gugatan menjadi  kabur  atau  tidak  jelas ( obscuur  libel) karena  itu  harus dinyatakan  tidak  dapat  diterima, atas putusan ini penggugat mengajukan  banding  Pengadilan Tinggi  dalam  putusan  Nomor 101/PDT/2001/PT.PLG membatalkan  putusan  Pengadilan Negeri  yaitu  menolak  gugatan pembanding (ZH) untuk seluruhnya. Tanah  itu  dijaminkan  AS pada Bank M dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT)  Nomor  888/2010,  dari kasus  ini  yang  dipersengketakan sebenarnya  adalah  Akta  Hibah Nomor  623/2009  tertanggal  30  Juli 2009  karena  yang  dipermasalahkan itu  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat
Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat  publik  yang  kemudian menjadi  dasar  hukum  bagi  Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan balik nama pada sertipikat  (dimana  Kepala  Kantor Pertanahan  itu  juga  pejabat  Tata Usaha Negara), maka timbul permasalahan penggugat tidak menjelaskan  mengapa  akta  hibah tersebut    cacat  hukum,  yang  mana akta  hibah  tersebut  menjadi  dasar untuk  pendaftaran  balik  nama  di Kantor Pertanahan, kemudian ketidakjelasan  lembaga  pengadilan untuk  membatalkan  akta  hibah  dan balik  nama  pada  sertipikat    yang mana gugatannya yaitu di Pengadilan  Negeri  serta  kesalahan penggugat menggugat Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dan  Kepala Kantor  Pertanahan  di  Pengadilan Negeri. Mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor  :  62/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal  1  Mei  2010  dan  Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 101/PDT/2011/PT.PLG tertanggal  29  September  2011, maka  penulis  berpendapat  bahwa tidak dapat diterima dan ditolaknya gugatan Penggugat disebabkan karena gugatan Penggugat melanggar  yurisdiksi  (kompetensi) absolut  pengadilan.  Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan badan pengadilan dalam  memeriksa  jenis  perkara tertentu  secara  mutlak  tidak  dapat diperiksa  oleh  badan  pengadilan lain sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan  yang  berlaku. Penulis berpendapat bahwa gugatan penggugat  tidak  dapat  diterima karena  sengketa  yang  disebabkan oleh  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 910/Kelurahan  24  Ilir    tanggal  24 Desember  Tahun  1997  termasuk Balik  Nama  pada  Sertipikat  yang didaftarkan di dalamnya merupakan kewenangan  Peradilan  Tata  Usaha
Negara.  Hal  ini  disebabkan  karena sertipikat  termasuk  balik  nama  di dalamnya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan
Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1 ayat  3  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1986 :
“Keputusan Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah
kekuatan pembuktian  pengalihan  hak  atas tanah  berdasarkan  akta  hibah  dan balik namanya cacat hukum?
2. Peradilan manakah yang berwenang  mengadili  sengketa penerbitan  sertipikat  hak  atas tanah dan balik nama berdasarkan
Akta Hibah yang cacat hukum?
3. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  yang  membuat  akta  hibah yang cacat hukum, maupun sanksi hukum  terhadap  Kepala  Kantor Pertanahan  yang  mendaftarkan balik  nama  berdasarkan  Akta Hibah yang cacat hukum?

## B. Kerangka Konseptual
Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :
1. Kewenangan Mengadili Kewenangan mengadili dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam kewenangan, yaitu 30 : a. Kewenangan   mutlak   atau
absolute   competentie
(Kompetensi      Absolut)
Kewenangan mutlak adalah wewenang  badan  pengadilan dalam  memeriksa  jenis  perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat  diperiksa  oleh  badan pengadilan  lain,  baik  dalam lingkungan pengadilan yang sama  (pengadilan  negeri  dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang  lain  (pengadilan  negeri dengan pengadilan agama). b.  Kewenangan      relatif      atau relative competentie (Kompetensi             Relatif) Kewenangan relatif, yaitu mengatur  tentang  pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan  yang  serupa  atau sejenis untuk memiliki kewenangan menerima,
30 Muhammad   Nur   Rasaid.  1996.
Hukum   Acara   Perdata .    Bukit   Tinggi :   Sinar Grafika.   Hlm   34.
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 2. Sengketa Sengketa  dalam  kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik  berarti  adanya  oposisi atau  pertentangan  antara  orang- orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Pengertian  sengketa  pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1 tahun  1999  tentang  Tata  Cara Penanganan Sengketa Pertanahan,  selanjutnya  disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu : “Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas  tanah,  termasuk  peralihan dan  penerbitan  tanda  bukti haknya serta pihak yang berkepentingan  yang  merasa mempunyai  hubungan  hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.” 3.  Akta Otentik Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata ”Suatu  akta  otentik  ialah  suatu akta  yang  dibuat  dalam  bentuk yang ditentukan undang- undang oleh  atau  dihadapan  pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."
4. Akta Pejabat (ambtelijke acte)
Adalah akta yang dibuat oleh
Pejabat dalam prakteknya disebut Akta Relaas atau Berita Acara yang berisi berupa uraian Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilihat dan disaksikan Pejabat Pembuat Akta Tanah sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 31 .
5. Akta Para Pihak (partij acte)
Adalah akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,  yang  berisi  uraian  atau keterangan, pernyataan para pihak  yang  diberikan  atau  yang diceritakan  di  hadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah. Para pihak berkeinginan  agar  uraian  atau keterangannya  dituangkan  ke dalam bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 32 . 6.  Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah Susun. 33 7.  Kepala Kantor Pertanahan Pemimpin yang bertugas memimpin  Badan  Pertanahan Nasional  dalam  menjalankan
31 Amzulian  Rifai,  Happy  Warsito,  dan Herman  Adriansyah.  2011-2012. Reading  Material  : Teori  Dan  Praktek  Profesi  PPAT  (Pejabat  Pembuat Akta  Tanah) ,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.  Hlm  80
32 Ibid . Hlm  81
33 A.P. Parlindungan. Op. Cit . hlm 177
tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. 8.  Balik Nama adalah  permohonan  pendaftaran perubahan nama pemegang suatu  hak    karena  peralihan  hak atas  tanah,  dari  nama  pemegang hak  yang  lama  beralih  menjadi nama  pemegang  hak  yang  baru yang diajukan oleh yang berkepentingan. Pendaftaran balik  nama  tersebut  kemudian dicatat  dalam  buku  tanah  dan sertipikat yang  bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan  dibubuhi  tanda  tangan Kepala  Kantor  Pertanahan  atau pejabat  yang  ditunjuk  dan  Cap Dinas Kantor Pertanahan. Dalam daftar-daftar  lainnya  nama  yang lama  dicoret  dan  diganti  dengan nama  yang  baru  dari  pemegang haknya.

## 9.  Cacat Hukum
Cacat  hukum   dapat  diartikan suatu  perjanjian,  kebijakan  atau prosedur  yang  tidak  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku, sehingga  dikatakan  cacat  secara hukum.

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang mengambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai kewenangan mengadili sengketa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Balik Nama Pada Sertipikat
yang berkaitan dengan Hibah atas Tanah.
D. Temuan Dan Analisa
1. Kekuatan Pembuktian Pengalihan  Hak  Atas  Tanah Yang  Akta  Hibah  Dan  Balik
Namanya Cacat Hukum
Pada umumnya pembuktian diperlukan jika terjadinya sengketa di pengadilan atau dimuka hakim. Yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. 1.1. Kekuatan Pembuktian Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Hibah
Yang Cacat Hukum
Dalam  Akta Hibah Nomor 623/2009 tertanggal 30 Juli 2009,  yang  menjadi dasar gugatan Penggugat JS di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2010/PN.PLG adalah mengandung cacat hukum karena : 1. Cacat Hukum menurut Pembuktian Formal: Yang menghadap hanya ZH
sebagai pemegang Surat Kuasa Waris dibawah tangan,
sedangkan para ahli waris tidak pernah menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah TA, SH. 2. Cacat Hukum menurut Pembuktian Materil : a. Dasar dari pembuatan akta hibah adalah  Surat  Kuasa  Waris  yang dibuat dibawah tangan tertanggal 07 November 2007.
b. Dalam Surat Kuasa Waris tanggal  7  November  2007  tidak ada ketentuan untuk memberikan kuasa untuk melakukan hibah. c. ZH  selaku  pemberi  Hibah  dan dia juga sebagai penerima hibah
d. Ahli  waris  hanya  memberikan kuasa  untuk  mengurus,  menjual dan  menandatangani  akta  jual beli  bukan  sebagai  kuasa  untuk hibah.
e. Nyonya  Mu  adalah  istri  kedua
Almarhum  Tuan  HSN  yang masih hidup, namun Nyonya Mu tidak dimasukkan didalam
golongan ahli waris.
3. Cacat  Hukum  karena  tidak memenuhi Syarat Subyektif Perjanjian : Tidak  terpenuhinya  unsur sepakat  dalam  hal  ini  cacat kehendak (wilsgebreke) ,  artinya dalam  proses  pembuatan  Akta hibah  terdapat  keadaan  yang tidak normal, dalam arti mengandung unsur-unsur kekeliruan/kesesatan (dwaling) , kekerasan / paksaan (berdreiging, dwang) , dan penipuan (bedrog) dalam  proses terjadinya kesepakatan yang dilakukan    oleh  satu  atau  lebih pihak  yang  membuat  perjanjian sebagaimana  yang  diatur  dalam
pasal  1322  sampai  dengan  1328 Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata. 34 Akta  Hibah  Nomor 623/2009 tertanggal 30 Juli 2009 dibuat  berdasarkan  Surat  Kuasa Waris  tertanggal      7  November 2007  yang  isinya  sama  sekali tidak  memberikan  kewenangan kepada  penerima  kuasa  untuk melakukan hibah. Cacat kehendak  yang dimaksud adalah bahwa  proses  hibah  tersebut tidak  dilakukan  sebagaimana mestinya, yaitu penghibah bukanlah pewaris yang sesungguhnya  yaitu  H.  SHN yang telah meninggal dunia,  ZH yang  selaku  penerima  surat kuasa  untuk  mengurus,  menjual dan  menandatangani  akta  jual beli atas objek gugatan.
Dengan demikian, akta hibah nomor 623/2009 tertanggal 30 Juli 2009, secara yuridis mengandung cacat hukum atau tidak sah, maka akta hibah tersebut dapat dibatalkan atau dengan kata lain dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim di Pengadilan Negeri, karena tidak mengandung unsur yuridis sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang- undang Hukum Perdata.
1.2. Kekuatan  Pembuktian  Balik Nama Pada Sertipikat Berdasarkan Akta Hibah Yang Cacat Hukum Sebagaimana  pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
34 Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak .  Bandung :  CV. Mandar Maju. hlm. 117.
Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa sebelum melaksanakan proses balik nama,  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  wajib  terlebih  dahulu melakukan  pemeriksaan  pada Kantor  Pertanahan  mengenai kesesuaian  sertipikat  hak  atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar  yang  ada  di  kantor
Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli. Kegunaan pengecekan tersebut  adalah  untuk  mencegah lahirnya  akta  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  yang  cacat  hukum dan untuk menyesuaikan sertipikat  dengan  buku  tanah. Sertipikat merupakan alat pembuktian  yang  kuat,  yang terdiri  atas  salinan  buku  tanah, yang  mana  buku  tanah  tersebut memuat  data  yuridis  dan  data fisik mengenai tanah yang bersangkutan,  yaitu  mengenai status  tanah,  nama  pemegang hak,  dan  hak-hak  lain  yang membebaninya.
Ketidakcermatan Kantor
Pertanahan  dalam  menerbitkan sertipikat yang berasal dari hibah yang  cacat  hukum  seringkali terjadi  karena  tidak  meneliti apakah  hibah    tersebut  sah  atau tidak  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Sehingga kekuatan pembuktian  dari  balik  nama sebagaimana di  dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 910/Kelurahan  24  Ilir  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang, adalah sebagai berikut : 1. Cacat Hukum Berdasarkan
Kekuatan Pembuktian Formil a. Balik  Nama  yang  pertama  dari Almarhum  HSN  kepada  seluruh ahli  waris  15  (limabelas)  orang, berdasarkan  Surat  Keterangan Waris,  tertanggal  07  November 2007.
b. Balik Nama yang kedua dari ahli waris    15  (limabelas)  orang kepada  ZH  berdasarkan  Akta Hibah Nomor 623/2009 tertanggal  30  Juli  2009,  yang merupakan  akta  hibah  yang cacat hukum. 2. Cacat Hukum Berdasarkan
Kekuatan Pembuktian Materil a. Surat Keterangan Waris dibawah tangan, tertanggal                   07 November  2007,  yang  mana  isi dari  Surat  Kuasa  Waris  tersebut untuk  mengurus,  menjual  dan menandatangani  akta  jual  beli bukan  untuk  balik  nama  juga bukan untuk hibah.
b. Balik Nama yang kedua dari ahli waris    15  (limabelas)  orang kepada  ZH,  tidak  dilakukan pengecekan lagi, dan pada tanggal  yang  sama  pada  balik nama yang pertama yaitu tanggal 05-08-2009 (lima Agustus duaribu sembilan),  ZH terdaftar dan  tercatat  dalam  sertipikat,
yang mana alas hak dari peralihan  tersebut  adalah  Akta Hibah  Nomor  623/2009  yang dibuat di hadapan
Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  TA.
c. Nyonya  Mu  adalah  istri  kedua Almarhum  Tuan  HSN,  namun Nyonya  Mu  tidak  dimasukkan didalam  golongan  ahli  waris, sedangkan  Nyonya  Mu  masih hidup dan ia berhak mendapatkan pembagian peninggalan  harta  waris  dari Almarhum suaminya. Balik nama atau peralihan hak seperti inilah yang menimbulkan sengketa dan merugikan banyak pihak. Kepala Kantor Pertanahan harus bertanggungjawab atas ketidaktelitian pekerjaannya, karena : 1. Surat  Keterangan  Waris  yang menjadi  alas  hak  untuk  balik nama  pada  sertipikat  adalah
keinginan  ahli  waris  untuk mengurus, menjualkan dan menandatangani  Akta  Jual  Beli tanah dan bangunan atas
sertipikat  tersebut  bukan  untuk balik  nama  pada  sertipikat    di kantor pertanahan.
2. Balik nama pada sertipikat  yang kedua  dari  limabelas  ahli  waris kepada  ZH  tidak  dilakukan pengecekan  lagi,  apakah  tanah tersebut  aman  ataukah  tidak untuk  dibalik  nama,  apakah bermasalah ataukah tidak terhadap  seluruh  ahli  waris dikemudian hari. 3. Balik  Nama  dari  seluruh  ahli waris  kepada  ZH,  dengan  alas hak Akta Hibah Nomor
623/2009  yang  dibuat  oleh
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah TA,  yang  mana  alas  hak  akta hibah  tersebut  adalah  surat keterangan  waris  yang  sama yaitu  tertanggal    07  November 2009  yang  mana  isi  surat keterangan  waris  tersebut  tidak mencantumkan  keinginan  untuk hibah,  namun  untuk  menjual, mengurus  dan  menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang.
2. Peradilan  Yang  Berwenang
Mengadili Sengketa Penerbitan  Sertipikat  Hak Atas Tanah Dan  Balik Nama Berdasarkan Akta Hibah Yang Cacat Hukum Mencermati  isi  putusan Pengadilan  Negeri  Palembang Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal  1  Februari  2011  dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 101/PDT/2011/PT.PLG tertanggal  29  September  2011, maka penulis berpendapat bahwa tidak dapat diterima dan ditolaknya  gugatan  Penggugat disebabkan karena gugatan Penggugat melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut pengadilan. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan  badan  pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu  secara  mutlak  tidak dapat  diperiksa  oleh  badan pengadilan  lain  sesuai  dengan
ketentuan  perundang-undangan yang berlaku. Penulis berpendapat  bahwa  gugatan penggugat  tidak dapat  diterima karena sengketa yang disebabkan oleh Sertipikat Hak Milik Nomor   910 /  Kelurahan 24  Ilir    tanggal  24  Desember Tahun  1997  termasuk  Balik Nama  Pada  Sertipikat  yang didaftarkan di dalamnya merupakan kewenangan Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Hal  ini  disebabkan  karena sertipikat  termasuk  balik  nama di dalamnya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan yang  merupakan  Pejabat  Tata Usaha Negara. Selain itu penulis berpendapat,  seharusnya  yang menjadi  objek  perkara  adalah Sertipikat  Hak  Milik  Nomor
910 / Kelurahan 24 Ilir  tanggal 24  Desember  Tahun  1997 termasuk  Balik  Nama  pada sertipikat  yang  didaftarkan  di dalamnya  dan    Akta  Hibah Nomor  623/2009  yang  dibuat oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  yang  tidak  didasarkan pada  kesepakatan  ahli  waris dengan  Sertipikat  Hak  Milik Nomor  910/Kelurahan  24  Ilir, yang  mana  pembuatan  akta hibah  tersebut  tidak  berdasar,
karena ahli waris hanya memberikan  kuasa  kepada  ZH untuk  mengurus,  menjual  dan menandatangani Akta Jual Beli tanah  bangunan  dari  Sertipikat Hak Milik Nomor
910/Kelurahan  24  Ilir,  namun oleh  ZH surat kuasa ahli waris tersebut dibuat sebagai alas hak untuk akta hibah nomor 623/2009  tertanggal  30  Juli 2009  yang  dibuat  dihadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah TA. Sedangkan untuk membatalkan atas ketidakabsahan atas balik nama pada sertifikat hak milik nomor
910/kelurahan  24  ilir,  dapat digugat    pada  peradilan  tata usaha  negara  karena  balik nama tersebut  merupakan hasil keputusan sepihak (beschiking) dari  Kepala  Kantor  Pertanahan yang  merupakan  Pejabat  Tata Usaha Negara.
Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  yang  membuat  akta hibah  nomor  623/2009  dan
Kepala Kantor Pertanahan dengan mendaftarkan balik nama  pada  Sertipikat  Hak Milik  Nomor  910/Kelurahan 24 Ilir, penggugat dapat menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah diangkat oleh Pemerintah dan sebagai pejabat umum atau pejabat publik yang masuk dalam struktural organisasi  pemerintah  dengan masalah pertanahan. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan  merupakan  Pejabat Tata Usaha Negara yang membidangi masalah pertanahan.
Sehingga  peradilan  yang berkompetensi atau yang mempunyai wewenang mengadili apabila terjadi sengketa antara Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dengan Pihak  yang  dirugikan  atas perbuatan Pejabat Pembuat Akta  Tanah  dan  akta-aktanya. Permasalahan ini timbul karena Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah diangkat  oleh  Pemerintah  dan sebagai  pejabat  umum  atau pejabat  publik  yang  masuk dalam struktural organisasi pemerintah  dengan  masalah pertanahan. Jadi dapat dikatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Pejabat Tata  Usaha Negara, maka dapat disimpulkan  bahwa  apabila terjadi  sengketa  antara  para pihak  yang  termasuk  dalam akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  maka Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah bukan  merupakan  Pejabat  Tata Usaha  Negara  dan  masuk dalam  wewenang  peradilan perdata karena sebelumnya telah terdapat kesepakatan antara  para  pihak  dihadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah tersebut.  Namun  apabila  yang mengajukan  gugatan  adalah pihak ketiga yang tidak termasuk  dalam  akta  yang dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat Akta Tanah dan merasa dirugikan  oleh  akta  Pejabat
Pembuat  Akta  Tanah    tersebut
maka pihak ketiga tersebut atau pihak  yang  dirugikan  atas dibuatnya  akta  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  maka dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah  Yang  Membuat  Akta Hibah  Yang  Cacat  Hukum Dan Sanksi Hukum Terhadap  Kepala Kantor Pertanahan Yang Mendaftarkan  Balik  Nama Pada  Sertipikat  Berdasarkan Akta  Hibah  Yang  Cacat Hukum Menurut Philipus M. Hadjon,  sanksi  merupakan  alat kekuasaan yang bersifat hukum publik  yang  digunakan  oleh penguasa sebagai reaksi terhadap  ketidakpatuhan  pada norma  hukum  administrasi.
Dengan  demikian  unsur-unsur sanksi, yaitu 35 :
a. Sebagai alat kekuasaan.
b. Bersifat hukum publik.
c. Digunakan oleh
penguasa.
d. Sebagai  reaksi  terhadap
ketidakpatuhan. Terhadap  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  yang  mendapatkan sanksi hukum atas kesalahannya maka yang berwenang  untuk  memberikan sanksi  adalah  Kepala  Kantor
35 Habib  Adjie.  2009. Sanksi  Perdata dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat  Publik .  Bandung  :  Refika  Aditama. Hlm 89.
Pertanahan, sedangkan pemberian  sanksi  di  dalam organisasi  keanggotaan  Ikatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah adalah Majelis Kehormatan Wilayah dan Majelis Kehormatan  Pusat  merupakan alat  perlengkapan  organisasi yang  berwenang  melakukan pemeriksaan  atas  pelanggaran Kode  Etik  dan  menjatuhkan sanksi  kepada  pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan  bagi  Kepala Kantor  Pertanahan  atas  sanksi yang diberikan kepadanya merupakan wewenang dari Tim Audit Internal Badan Pertanahan  Nasional  dan  juga oleh  Badan  Inspektorat  untuk memberikan sanksi administratif  sesuai  perundang- undangan yang berlaku. Sanksi hukum bagi Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah TA,  SH,  yang  telah  membuat
Akta  Hibah  yang  cacat  hukum adalah  termasuk  pelanggaran berat  yang  secara  sengaja memberikan  keterangan  yang tidak  benar  didalam  Akta Hibah Nomor 623/2009 Tertanggal  30  Juli  2009  yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan sehingga merugikan banyak pihak, sehingga dapat dikenakan sanksi  pemberhentian  dengan tidak  hormat  dari  jabatannya oleh  Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  Republik    Indonesia, setelah  ada putusan pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum tetap. Namun kesemuanya berpulang lagi kepada kebijaksanaan Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan sanksi hukum
bagi Kepala Kantor Pertanahan yang  telah  mendaftarkan  balik nama  pada  Sertipikat  Hak Milik  Nomor  910/Kelurahan 24 Ilir berdasarkan Akta Hibah Nomor  623/2009  yang  cacat hukum merupakan pelanggaran disiplin  berat  bagi  Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan  Pegawai  Negeri Sipil,  sanksinya  menurut  Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri  Sipil,  dapat  berupa penurunan  pangkat  setingkat lebih  rendah  selama  3  (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian  dengan  hormat tidak  atas  permintaan  sendiri sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## E. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  diuraikan  diatas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  dan saran-saran sebagai berikut :
1. Kesimpulan 1.1. Kekuatan pembuktian pengalihan  hak  atas  tanah  yang akta  hibah  dan  balik  nama  pada sertipikatnya cacat hukum adalah  dapat  dibatalkan,  untuk Akta  Hibah  Nomor  623/2009 dapat dimintakan pembatalannya kepada  Hakim  di  Pengadilan Negeri,  sedangkan  Balik  Nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor  910/Kelurahan  24  Ilir dapat dimintakan pembatalannya kepada  Hakim  di  Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  akibat  tidak terpenuhinya  syarat  formil  dan materiil  akta  otentik  dan  syarat subyektif sahnya suatu perjanjian, serta tidak terpenuhinya    syarat  formil  dan materil  untuk  balik  nama  pada sertipikat. 1.2. Peradilan yang berwenang mengadili  sengketa  yang  timbul akibat Balik Nama pada sertipikat hak atas tanah berdasarkan  Akta  Hibah  yang cacat hukum, merupakan kewenangan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  karena  Sertipikat dan Balik Nama adalah Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  bersifat  konkrit,  individual dan final, sedangkan membatalkan  Akta  Hibah  yang cacat  hukum  dapat  dibatalkan di
Pengadilan  Negeri  karena  Akta Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah adalah  akta  otentik  yang  dibuat atas  kehendak  para  pihak (partij acte) yang bersifat kontraktual.
1.3. Sanksi  hukum  bagi  Pejabat
Pembuat  Akta  Tanah  TA,  SH yang telah membuat Akta Hibah
Nomor  623/2009  Tertanggal  30
Juli  2009  yang  cacat  hukum adalah  merupakan  perbuatan pelanggaran  berat  yang  secara sengaja  memberikan  keterangan yang  tidak  benar  didalam  Akta Hibah Nomor 623/2009 Tertanggal  30  Juli  2009  yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan sehingga merugikan banyak pihak, sanksinya berupa pemberhentian dengan tidak hormat  dari  jabatannya  oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Republik    Indonesia, setelah  ada  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum tetap.  Sedangkan  sanksi  hukum bagi  Kepala  Kantor  Pertanahan yang  telah  mendaftarkan  balik nama  pada  Sertipikat  Hak  Milik Nomor  910/Kelurahan  24  Ilir berdasarkan  Akta  Hibah  Nomor 623/2009  yang  cacat  hukum merupakan  pelanggaran  disiplin berat bagi Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan Pegawai  Negeri  Sipil,  sanksinya menurut  Pasal    7  angka  4
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil,  dapat berupa penurunan pangkat setingkat  lebih  rendah  selama  3 (tiga)  tahun,  pemindahan  dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian  dengan  hormat tidak  atas  permintaan  sendiri sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat  sebagai  Pegawai  Negeri
Sipil.

## 2. Saran
2.1. Akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  adalah  akta  otentik  yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, agar Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah dalam  membuat  akta  harus sesuai  dengan  Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang  berlaku  agar  Akta  Otentik tersebut  tidak  menjadi  kekuatan Akta  dibawah  Tangan,  bahkan terancam  dibatalkan,  dan  bagi Kepala Kantor Pertanahan dalam menjalankan  tugas  yang  baik harus  sesuai  dengan  undang- undang,  peraturan  yang  berlaku dan  sesuai  dengan  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik yaitu  asas  yang  menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan  dan  aturan  hukum, agar tindakan mendaftarkan
balik nama tanpa mengecek alas hak  yang  menjadi  dasar  balik nama pada sertipikat tidak
terulang lagi.
2.2. Agar  kuasa  hukum  maupun masyarakat  apabila  menghadapi kasus yang serupa seperti
didalam  kasus  ini  hendaknya mempelajari  dahulu  kompetensi absolut  dan  kompetensi  relatif dari  pokok  materi  gugatannya,
agar tidak  salah mengugat  yang
mengakibatkan  gugatan  tidak diterima maupun gugatan ditolak. 2.3. Dalam  menjalankan  tugasnya yang sangat mulia Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan agar mematuhi  aturan  hukum  yang berlaku  karena  konsekuensi  dari pekerjaannya  tersebut  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  maupun Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat dikenakan sanksi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Eman  Suparman. 2011. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW . Bandung : Refika Aditama. A.P. Parlindungan. 2009. Pendaftaran Tanah Di Indonesia .  Bandung: Mandar Maju.
Muhammad   Nur   Rasaid.  1996. Hukum Acara   Perdata .    Bukit   Tinggi :   Sinar   Grafika. Amzulian  Rifai,  Happy  Warsito,  dan Herman  Adriansyah.  2011-2012. Reading  Material  : Teori  Dan  Praktek  Profesi  PPAT  (Pejabat  Pembuat Akta  Tanah) ,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
A.P. Parlindungan. Op. Cit . hlm 177 Muhammad  Syaifuddin.  2012. Hukum Kontrak .  Bandung :  CV. Mandar Maju.
Habib  Adjie.  2009. Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik . Bandung : Refika Aditama.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997.  Tentang Pendaftaran Tanah.

## “KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HAK (SPH) ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI AWAL PROSES PENDAFTARAN TANAH”
Oleh :

## Suhardi
Abstract : This thesis examines the legal standing of acknowledgement letter of right to land  as  a  right  base  to  process  a  land  registration  that  it  has  purpose  to  review  and analyze  the  aspect  of  legal  standing  of  acknowledgement  letter  of  right  to  land  in  a system of valid agrarian law, rather related to the publishing authority, arrangement of society,  function  in  process  of  land  registration,  analysis  of  legal  power  of  the acknowledgement  letter  of  right to  land  in  land  dispute and powerof  authentication  in formal  and  material.  By  using  a  normative  legal  research  can  be  put  forward  that  it meets with the legal standing of the acknowledgement letter of right to land that one of right  of  bases  in  process  of  land  registration  (certification)  and  legal  power  of authentication of the acknowledgement letter of right to land in land dispute represents an  under-hand  proof  and  therefore  in  land  dispute  must  be  seen  the  other  proof  as witness,  admission,  suspicion  and  oath,  sp  that  in  material,  the  obtained  truth  is  not only  formal  legal  truth.  On  the  basis,  this  research  recommends,  related  to  the  legal standing and the power of authentication of the acknowledgement letter of right to land that the National of Agency (BPN) keeps on making the massive certification in order to it  can  be  stepped  up  becoming  certificate  of  right  to  landand  in  settlement  of  land dispute  to  give  prority  in  way  and  mechanism  to  engage  in  deliberation  by  relying  on mechanism of formal legal settlement.
Keywords : Acknowledgement  letter  of  right  to  land,  Under-hand  Documents,
Certificate of Proprietary Right

## A. Pendahuluan
Surat Pengakuan Hak ( SPH ), atau disebut dengan nama lain di berbagai  daerah  di  Indonesia,  pada kenyataannya masih ada dan berlangsung dalam lalu lintas hukum pertanahan. Pengakuan terhadap  SPH  menjadikan  SPH sebagai  salah  satu  dasar  untuk menjadi  alas  hak  kepemilikan  atas tanah. 36 Pemberian  dan  penerbitan SPH dalam praktik pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  1953  tentang  Penguasaan Tanah-Tanah Negara, yang memberikan kewenangan penguasaan  atas  tanah  Negara kepada Kementerian Dalam Negeri. Atas  dasar  hal  tersebut,  maka terhadap  tanah-tanah  yang  dikuasai oleh Negara dapat diberikan penetapan  peruntukannya  kepada masyarakat. Dalam praktik penerbitan SPH, hal tersebut dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa cq. Kepala Desa. 37
Demikian pula terhadap tanah-tanah adat, dimana masyarakat yang memulai membuka  tanah  untuk  diusahakan dikuasai,  yang  kemudian  ditandai dengan  penerbitan  surat  atas  tanah dalam bentuk apapun. 38 Demikian pula dengan kepemilikan Leter C di Pulau Jawa,
36 Aslan  Noor, Konsep  Hak  Milik  Atas  Tanah Bagi  Bangsa  Indonesia, Bandung,  Mandar Maju, 2006, hlm 61-70
37 Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, 12 November 2013
38 Aslan Noor, Op.Cit, hlm 65-66
dimana masyarakat secara tradisional hanya mengakui kepemilikan  dan  hak  atas  tanah secara  turun-temurun  dan  yang secara nyata dikuasai oleh seseorang, tanpa perlu mempertanyakan keabsahan legalitas  surat  atau  sertifikat  hak atas  tanah  tersebut.  Dalam  praktik Pemerintahan  Desa  membuat  Leter C, berupa tanda bukti yang berisikan catatan pada Kantor Desa /  Kelurahan,  yang  dijadikan  dasar untuk  penarikan  pajak.  Pencatatan dalam Later C sangat tidak lengkap terkait  dengan  luas  dan  batas-batas tanah. Atas dasar pembayaran pajak yang  dilakukan  keluarlah  Girik sebagai  tanda  bukti  pembayaran pajak  atas  tanah. 39 Yang  dapat dikonversi  menjadi  hak  milik  atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri  Pertanian  dan  Agraria (PMPA)  Nomor  2  Tahun  1962  dan Surat  Keputusan  Menteri  Dalam
Negeri  (SKMDN)  Nomor  :  SK.
26/DDA/1970 tentang
Penyelenggaraan  Konversi  Hak-
Hak Atas Tanah Indonesia. 40
Dengan  adanya  Undang- Undang Pokok Agraria yang ditindak  lanjuti  dengan  adanya Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah 39 Efendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum), Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1994, hlm 181
40 Konversi  adalah  perubahan  hak  atas  tanah menurut peraturan hukum sebelum berlakunya UUPA,  disesuaikan  dengan  hak-hak  atas  tanah menurut UUPA
Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  tidak  mampu lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk  kepada  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Perdata  ataupun hak  adat.  Mengingat  hukum  adat setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut  merupakan hak  adat.  Mengingat  pentingnya pendaftaran  hak  milik  atas  tanah adat  sebagai  bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal  23,  Pasal  32,  dan  Pasal  38 Undang-Undang  Pokok  Agraria, maka  diberikan  suatu  kewajiban untuk  mendaftarkan  tanah  adat khususnya hak milik Adat. 41 Pasal 19 UUPA mengharuskan  pemerintah  untuk mengadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan masih minimnya  pengetahuan,  kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Mereka menganggap  tanah  milik  adat dengan  kepemilikan  berupa  girik, dan Kutipan Leter C yang berada di Kelurahan  atau  Desa  merupakan bukti  kepemilikan  yang  sah.  Juga masih  terjadinya  peralihan  hak seperti  jual  beli,  hibah,  kewarisan ataupun  akta-akta  yang  belum didaftarkan  sudah  terjadi  peralihan hak  yang  dasar  perolehannya  dari girik  dan  masih  terjadinya  mutasi girik  yang  didasarkan  oleh  akta- akta,  tanpa  didaftarkan  di  Kantor Pertanahan. 42
41 Efendi Perangin, Op.Cit,
42 Aslan Noor, Op.Cit
Berdasarkan  Surat  Direktur Jenderal  Pajak,  tanggal  27  Maret
1993,  Nomor  :  SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk  D/Kekitir/Keterangan
Objek  Pajak  (KP.PBB  II),  saat  ini dibeberapa  wilayah  Jakarta  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  sudah  ditiadakannya mutasi  girik,  hal  ini  disebabkan karena banyaknya timbul permasalahan yang ada di masyarakat  karena  dengan  bukti kepemilikan berupa girik menimbulkan  tumpang  tindih  dan kerancuan atau ketidakpastian mengenai  obyek  tanahnya. 43 Maka peran  serta  buku  kutipan  Letter  C sangat  dominan  untuk  menjadi acuan  atau  dasar  alat  bukti  yang dianggap  masyarakat  sebagai  alat bukti  kepemilikan  tanah. 44 Sebagai contoh,  dalam  hal  seorang  warga yang  akan  mengurus  sertifikat, padahal surat tanahnya baru berupa girik,  maka  yang  dilakukan  Kepala Desa atau Kelurahan adalah dengan berpedoman  pada  keadaan  fisik tanah, penguasaan, dan bukti pembayaran  pajak.  Seorang  Kepala Desa atau Kelurahan akan mencocokkan  girik  tersebut  pada Kutipan  Letter  C  pada  Kelurahan. Sedangkan  pengajuan  hak  atas tanah  untuk  yang  pertama  kali adalah  harus  ada  Riwayat  Tanah (yang  dikutip  dari  Letter  C)  serta Surat  Keterangan  Tidak  Dalam Sengketa  yang  diketahui  oleh Kepala Desa atau Kelurahan.
43 Ibid 44 Ibid
Dengan  dipenuhinya  dokumen  alat bukti  tersebut  seorang  warga  dapat mengajukan permohonan atas kepemilikan  tanah  tersebut  untuk memperoleh  hak  atas  tanah  pada
Badan  Pertanahan  yang  disebut
Sertifikat. 45 Pembahasan mengenai pengakuan  hak  milik  atas  tanah disertai  dengan  sertifikat  tanah sangatlah  penting  setidak-tidaknya karena : 46
1. Sertifikat hak atas tanah memberikan  kepastian  hukum atas  kepemilikan  tanah  bagi pihak  yang  namanya  tercantum dalam sertifikat. Karena penerbitan sertifikat dapat mencegah  sengketa  tanah.  Dan kepemilikan sertifikat akan memberikan  perasaan  tenang dan  tentram  karena  dilindungi dari  tindakan  sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun.
2. Dengan  kepemilikan  sertifikat hak  atas  tanah,  pemilik  tanah dapat melakukan perbuatan
hukum  apa  saja  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  undang- undang,  ketertiban  umum  dan kesusilaan.  Selain  itu,  sertifikat tanah  memiliki  nilai  ekonomis seperti disewakan, jaminan hutang, atau sebagai saham.
45 Ibid,  Demikian  pula  wawancara  dengan Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Muara  Enim,  12 November 2013
46 Pasal 19 UUPA, Dimana dengan ketentuan pendaftaran hak atas tanah maka akan diperoleh alat bukti hukum yang kuat menurut sistem UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Pasal 1 Jo Pasal 3)
3. Pemberian  sertifikat  hak  atas tanah dimaksudkan untuk mencegah pemilikan tanah dengan  luas  berlebihan  yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
Pengakuan  hak  milik  atas tanah  yang  dituangkan  ke  dalam bentuk  sertifikat  merupakan  tanda bukti  hak  atas  tanah  berdasarkan Pasal  19  ayat  (2)  UUPA  dan  Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 47 dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Sertifikat tanah membuktikan bahwa  pemegang  hak  mempunyai suatu  hak  atas  bidang  tanah tertentu. Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan  didalamnya terdapat  gambar  situasi  dan  surat ukur  serta  memuat  data  fisik  dan data  yuridis  sesuai  dengan  data yang  ada  dalam  surat  ukur  dan buku tanah hak  yang bersangkutan. Data  fisik 48 mencakup  keterangan mengenai  letak,  batas,  dan  luas tanah. Data  yuridis 49 mencakup keterangan  mengenai  status  hukum bidang  tanah,  pemegang  haknya dan  hak  pihak  lain  serta  beban- beban  lain  yang  membebaninya. Data  fisik  dan  data  yuridis  dalam Buku Tanah diuraikan dalam
47 Pasal  31  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  menentukan  bahwa Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  diterbitkan  untuk pemegang  hak  yang  bersangkutan,  sesuai dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  telah didaftar dalam buku tanah
48 Peraturan  Menteri  Agraria  /  Kepal  Badan Pertanahan (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
49 Ibid
bentuk  daftar,  sedangkan  data  fisik dalam  Surat  Ukur  disajikan  dalam peta  dan  uraian .  Untuk  sertifikat
tanah yang belum dilengkapi dengan Surat Ukur disebut sertifikat sementara. Fungsi gambar situasi  pada  sertifikat  sementara terbatas pada penunjukan objek hak yang  didaftar,  bukan  bukti  data fisik.  Sedangkan  buku  Letter  C sebagai  satu  poin  penting  dalam persyaratan  pengurusan  sertifikat jika  yang  dimiliki  sebagai  bukti awal kepemilikan hak atas tanah itu hanya  berupa  girik,  ketitir,  atau petuk. 50 Hingga Tahun 2011, menurut Badan Pertanahan Nasional,  jumlah  bidang-bidang tanah  di  wilayah  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia  saat  tidak kurang dari 80 juta bidang. Apabila mempertimbangkan  pokok-pokok tujuan  dari  UUPA,  jelas  bahwa semestinya terhadap 80 juta bidang tanah tersebut, telah dapat diberikan kepastian  hukumnya  bagi  para
pemilik bidang tanah yang bersangkutan.  Namun,  kenyataan yang  ada  tidaklah  demikian,  sebab
pencapaian  dari  pendaftaran  tanah yang  dilakukan  hingga  saat  baru berkisar  30  juta  sertifikat  bidang tanah. 51
Dengan  demikian  masih jauh  lebih  banyak  bidang-bidang tanah di wilayah Indonesia ini yang
50 Aslan Noor, Op.Cit, hlm 69
51 Badan Pertanahan Nasional, Jaminan UUPA Bagi  Keberhasilan  Pendayagunaan  Tanah , (Jakarta,  Biro  Hukum  dan  Humas  BPN, 2010), hal. 4.
belum  memiliki  kepastian  hukum, termasuk  persoalan  mengenai  SPH yang  terjadi  di  masyarakat,  ini menunjukkan bahwa betapa besarnya  beban  yang  ditanggung oleh  UUPA  untuk  mengentaskan ketidakpastian  hukum  mengenai hak-hak  atas  tanah  bagi  para pemilik tanah di Indonesia. 52
Berdasarkan  hal  tersebut, maka  keberadaan  SPH  kiranya perlu  dilihat  secara  jernih  sebagai suatu  alas  hak  dalam  pendaftaran tanah,  disamping  tentunya  untuk melihat  kekuatan  pembuktiannya dalam sengketa pertanahan.
Berdasarkan  atas  latar belakang yang telah penulis uraikan diatas,  ada  beberapa  permasalahan yang  akan  penulis  bahas  dalam penulisan tesis ini, yaitu : 1. Bagaimana  kedudukan  hukum SPH  atas  tanah  sebagai  bukti awal  dalam  proses  pendaftaran tanah ?
2. Bagaimana kekuatan hukum SPH atas tanah dalam pembuktian sengketa pertanahan ?

## B. Kerangka Konseptual
1. SPH  Sebagai  Alas  Hak  Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah
Pokok-pokok  pikiran  yang
tercantum  di  dalam  Pasal  33 menekankan  bahwa  bumi,  air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  adalah karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa
52 Aslan Noor, Op.Cit
kepada seluruh rakyat Indonesia, merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh Negara dan ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  Indonesia.  Berdasarkan pasal  tersebut  di  atas,  maka
Negara  dianggap  bukan  sebagai pemilik tanah dalam suatu wilayah Negara, tetapi kewenangan Negara untuk menguasai tanah tersebut semata-mata kepentingan masyarakat banyak. Negara mengatur  dan  menata  hubungan antara warga dan tanah, termasuk hubungan hukumnya.
Untuk  memberikan  suatu bentuk jaminan kepastian hukum atas  kepemilikan  tanah  bagi seseorang, maka perlu dilakukan pendaftaran hak atas tanah, yang diatur  dalam  Pasal  19  Undang- Undang  Pokok  Agraria.  Oleh karena  itu,  untuk  pelaksanaan pendaftaran  tanah  sebagaimana maksud  Pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA),  maka  pada  awalnya
Pemerintah mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961  tersebut membuka  sejarah  baru  dalam hukum  agraria.  Sebab,  untuk pertama kali Indonesia
mempunyai  suatu  lembaga  yang
secara  khusus  mengatur  tentang pelaksanaan  pendaftaran  tanah, terutama pendaftaran tanah yang berasal  dari  hak  adat. 53 Namun lebih  kurang  36  tahun  setelah berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961, ternyata upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian  hukum  atas  tanah belum optimal, sehingga pemerintah  merasa  perlu  untuk menyempurnakan dan menggantikan dengan suatu peraturan baru melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  yang  berlaku  tanggal  8 Oktober 1997 tentang Pendaftaran  Tanah.  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 merupakan realisasi Pemerintah  dalam  melakukan penyederhanaan pola pendaftaran tanah di Indonesia. 54
Tujuan  pembentukan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 adalah :
a. Untuk  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan kepada  pemegang  hak  atas suatu  bidang  tanah,  satuan rumah  susun  dan  hak-hak  lain yang  terdaftar  agar  mudah dapat  membuktikan  dirinya sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi kepada pihak yang
53 A.P.  Parlindungan. Komentar  Atas  Undang- Undang  Pokok  Agraria .  Bandung,  Mandar Maju, 2002, hlm. 218
54 Ibid, hlm 225.
berkepentingan  agar  mudah dapat  memperoleh  data  yang diperlukan  dalam  mengadakan perbuatan hukum.
c. Untuk menyelenggarakan catur tertib pertanahan.
Pemberian  hak  atas  tanah seperti dimaksud dapat dilakukan  melalui  pengakuan hak  maupun  penegasan  hak,
terutama  untuk  bekas  hak  milik adat.
M.  Yamin  Lubis  dan  Abd.
Rahman  Lubis 55 menyatakan bahwa pengakuan dan penegasan hak tersebut merupakan  bagian  dari  kegiatan konversi  hak  atas  tanah  atau pembuktian  hak  lama,  namun hanya  untuk  bekas  Hak  Milik Adat,  sedangkan  untuk  bekas Hak-Hak  Barat  setelah  tanggal 24  September  1980  (sesuai Keputusan  Presiden  Nomor  32 Tahun  1979),  tidak  dapat  lagi dilaksanakan  konversi  atasnya, kendati masih ditemukan adanya bukti-bukti  lama  dan  hanya dapat dilakukan melalui pemberian hak  atas tanah. Pihak yang  menguasai  tanah  tersebut diharuskan mengajukan permohonan  baru  ke  Kantor
Pertanahan  untuk  memproses haknya kembali.
Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  diatur  bahwa  dalam  hal tidak  atau  tidak  lagi  tersedia secara lengkap alat-alat 55 Ibid
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan  hak  dapat  dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan  fisik  bidang  tanah yang  bersangkutan  selama  20 (dua  puluh)  tahun  atau  lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : 56
a. Penguasaan tersebut dilakukan  dengan  itikad  baik dan  secara  terbuka  oleh  yang bersangkutan  sebagai  yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. Penguasaan tersebut baik
sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  26 tidak  dipermasalahkan  oleh masyarakat  hukum  adat  atau desa/kelurahan yang bersangkutan  ataupun  pihak lainnya. Dalam  penjelasan  ayat  ini disebutkan  bahwa  ketentuan  ini memberi  jalan  keluar  apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan  bukti  kepemilikan sebagaimana  dimaksud  ayat  (1), baik  yang  berupa  bukti  tertulis maupun  bentuk  lain  yang  dapat dipercaya.
Terhadap hal demikian  pembukuan  hak  dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti  kepemilikan,  akan  tetapi berdasarkan  bukti  penguasaan
56 Ibid
fisik  yang  telah  dilakukan  oleh pemohon dan pendahulunya.
Khusus terhadap penegasan  hak,  jika  dicermati bahwa  Peraturan  Pemerintah
Nomor  24  Tahun  1997  tidak menyebutkan  tentang  adanya penegasan  hak  tersebut  sebagai bagian  dari  konversi  hak  atas tanah.  Namun  dalam  praktek selama  ini,  terdapat  kegiatan penegasan  hak  atas  tanah  dalam hal : 57
a. Terdapat bukti-bukti hak lama namun hak lama tersebut  dipegang  oleh  orang lain atau bukan lagi atas nama orang  yang  tercantum  dalam surat-surat tersebut, dalam hal ini  sudah  beralih  kepada orang lain.
b. Terdapat bukti-bukti hak lama,  namun  ada  kekurangan dari  segi  riwayat  penguasaan tanahnya. Terhadap proses penegasan  hak  atas  tanah  ini, selain harus dilakukan pengukuran, juga dilakukan penelitian  data  yuridis  dan  data fisik  oleh  Panitia  A  (bukan  lagi oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan)
dan  diterbitkan  surat  keputusan penegasan haknya.
Selain itu ada juga penetapan  hak  yang  terlebih dahulu  harus  dibuktikan  adanya hubungan  hukum  antara  orang dengan tanahnya yang merupakan  bukti  penguasaan
57 Ibid, hlm. 228
atas tanahnya (hak keperdataan), baik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maupun pernyataan  yang  dibuat  sendiri oleh  orang  yang  menguasai tanah tersebut apabila sejak awal dialah yang pertama mengerjakan tanah tersebut, seperti SKT atas tanah, SPH atas
tanah, dan sebagainya.
Seseorang  dapat  dikatakan mempunyai  hak  atas  tanah  atau mendapatkan penetapan hak atas tanah maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya dasar penguasaan seseorang dalam menguasai, menggunakan dan memanfaatkan  tanah,  yang  tidak ditentang  oleh  pihak  manapun dan dapat diterima menjadi bukti awal untuk pengajuan hak kepemilikannya. 58 Dalam hal adanya persyaratan  bahwa  pemberian  / penetapan  hak  atas  tanah  harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya dasar penguasaan yang menunjukkan adanya hubungan  hukum  dengan  tanah tersebut.  Setelah  ada  dasar penguasaan dimaksud maka selanjutnya dapat saja diformalkan hak tersebut dengan penetapan  Pemerintah.  Apabila hubungan hukum tersebut ditunjukkan  dengan  bukti-bukti tertulis  yang  pernah  dikeluarkan oleh  pejabat  yang  berwenang pada daerah yang sudah
58 M. Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis , Op.Cit
bersentuhan dengan administrasi dan yurisdiksi hukum pertanahan seperti pada masyarakat di daerah Swapraja / Kotapraja  maupun  bukti-bukti tidak tertulis pada daerah-daerah yang  realitas  sosial  budayanya tunduk  pada  ketentuan  Hukum
Adat setempat dan status tanahnya  maish  ditemukan  Hak Ulayat  dan  Hak  Milik  Adat, dalam hal ini dilakukan pendaftaran  tanahnya  dengan proses konversi dan pengakuan/penegasan hak. Namun untuk daerah- daerah yang tidak pernah dilakukan administrasi pertanahan dan juga pada daerah-daerah yang status hukum  tanahnya  tidak  diakui lagi  sebagai  tanah  adat  atau dapat  dikatakan  status  tanah  di daerah tersebut merupakan tanah yang  dikuasai  langsung  oleh Negara, maka kegiatan administrasi dalam rangka pelaksanaan  pendaftaran  tanah dilakukan dengan cara penetapan  Pemerintah  melalui pemberian / penetapan hak. Sekalipun di daerah tersebut belum bersentuhan dengan  kegiatan  administrasi pertanahan di masa lalu sehingga tidak  ditemukan  bukti-bukti  hak lama sebagaimana yang
ditentukan secara limitatif dalam
Penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  dan  Pasal  60  ayat (1)  Peraturan  Menteri  Negara
Agraria  /  Kepala  BPN  Nomor  3 Tahun  1997,  namun  dalam penetapan  /  pemberian  hak  atas tanah  Negara  tersebut,  bukti penguasaan  atas  tanah  tetap mendapatkan tempat dalam rangka  memformalkan  haknya, sebab  penguasaan  atas  tanah (hak  keperdataan)  merupakan hal  penting dalam mengatur lalu lintas hukum di bidang pertanahan. 59
Penguasaan  tersebut  dapat juga  sebagai  permulaan  adanya hak,  bahkan  ada  yang  menyebut penguasaan tanah sudah merupakan  suatu  “hak”.  Kata “penguasaan” menunjukkan adanya  suatu  hubungan  hukum antara tanah dengan yang mempunyainya. 60 Artinya  ada sesuatu hal yang mengikat antara orang  dengan  tanah  tersebut, ikatan tersebut ditunjukkan dengan  suatu  tanda  /  bukti bahwa  tanah  tersebut  telah dikuasainya. Tanda/bukti tersebut bisa berbentuk penguasaan  fisik  maupun  bisa berbentuk  pemilikan  surat-surat tertulis (bukti yuridis). 61
Bukti  penguasaan  tanah dalam  bentuk  pemilikan  surat- surat  tertulis  tersebut  dapat  saja dalam  bentuk  keputusan  dari pejabat di masa laluyang berwenang memberikan hak
59 Ibid
60 Badan  Pertanahan  Nasional. Hak-Hak  Atas Tanah  Dalam  Hukum  Tanah  Nasional , Jakarta, 2002, hlm. 8
61 Ibid
penguasaan  kepada  subyek  hak untuk menguasai tanah dimaksud  dan  dapat  juga  dalam bentuk akta otentik yang diterbitkan  oleh  pejabat  umum yang menunjukkan tanah tersebut diperolehnya akibat adanya perbuatan hukum berupa perjanjian pemindahan/ peralihan  hak.  Bila  dikatakan perolehan  hak  atas  tanah,  maka tersirat adanya perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  subyek  hak atas obyek tanahnya. 62
Menurut  Boedi  Harsono, hubungan penguasaan dapat dipergunakan  dalam  arti  yuridis maupun fisik. 63 Penguasaan dalam  arti  yuridis  maksudnya hubungan  tersebut  ditunjukkan dengan adanya penguasaan tanahnya secara hukum. Apabila telah  ada  bukti  penguasaan tanahnya secara hukum (biasanya  dalam  bentuk  surat- surat  tertulis),  maka  hubungan tanah  dengan  obyek  tanahnya sendiri  telah  dilandasi  dengan suatu hak. Sedangkan penguasaan  tanah  dalam  arti 62 Bandingkan pengertian perolehan tanah hak atas tanah sebagaimana yang dikembangkan  oleh  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan atau
Bangunan  yakni  perbuatan  atau  peristiwa hukum  yang  mengakibatkan  diperolehnya hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan  oleh orang  pribadi  atau  badan,  seperti  jual  beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, hibah wasiat, pewarisan,  dan  lain-lain,  yang  pemindahan haknya  dilakukan  dengan  pembuatan  akta menurut cara yang diatur undang-undang.
63 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia , Jakarta : Penerbit Djambatan, 1994, hlm. 19
fisik menunjukkan adanya
hubungan  langsung  antara  tanah dengan  yang  empunya  tanah tersebut, misalnya didiami dengan mendirikan rumah tinggal  atau  ditanami  dengan tanaman  produktif  untuk  tanah pertanian.
Penguasaan  tanah  dapat merupakan  permulaan  adanya atau  diberikannya  hak  atas tanah,  dengan  perkataan  lain penguasaan  tanah  secara  fisik merupakan  salah  satu  faktor utama  dalam  rangka  pemberian hak  atas  tanahnya.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  24  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dijelaskan bahwa sekalipun  tidak  ada  alat  bukti penguasaan secara yuridis, namun  apabila  dalam  kenyataan bidang  tanah  tersebut  telah dikuasai secara fisik, maka dapat dilegitimasi / diformalkan haknya melalui penetapan/pemberian haknya kepada yang bersangkutan. 64 Terhadap penguasaan tanah  yang  dibuktikan  dengan alat  bukti  secara  tertulis  dapat disebut  juga  alas  hak.  Alas  hak diartikan sebagai bukti
penguasaan  atas  tanah  secara yuridis  dapat  berupa  alat-alat buktiyang menetapkan atau menerangkan  adanya  hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai  tanah,  dapat  juga
64 Ibid
berupa  riwayat  pemilikan  tanah yang  pernah  diterbitkan  oleh pejabat  Pemerintah  sebelumnya maupun  bukti  pengakuan  dari pejabat  yang  berwenang.  Alas hak  secara  yuridis  ini  biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan  suatu  surat  keputusan, surat keterangan, surat pernyataan,  surat  pengakuan, akta  otentik  maupun  surat  di bawah tangan dan lain-lain. 65 Berdasarkan ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  dan  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, alas hak  tersebut  diberi  istilah  data yuridis, yakni keterangan mengenai  status  hukum  bidang tanah,  pemegang  haknya,  dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Dengan uraian yang dikemukakan, menjadi jelas keberadaan  hukum  SPH  atas tanah  yang  dalam  praktik  dan aturan  hukum  yang  berlaku dapat  dijadikan  alas  hak  untuk memperoleh hak atas tanah. 2. SPH  Atas  Tanah  Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Pertanahan Dalam kenyataan di masyarakat banyak terjadi sengketa  pertanahan,  baik  antar sesama anggota masyarakat maupun antar anggota masyarakat  dengan  perusahaan- perusahaan  besar.  Hal  tersebut
65 Ibid
tidak jarang menimbulkan dampak  persoalan  yang  multi- dimensional.  Namun  demikian,
secara  hokum  keberadaan  SPH atas  tanah  tetap  menjadi  hal penting dalam pembuktian penyelesaian sengketa pertanahan dimaksud.
Kondisi  di  atas  tampak juga  berlaku  pula  untuk  bukti permulaan  penguasaan  hak  atas tanah,  seperti  kikitir,  girik,  atau leter C. dalam hal girik misalnya, sebelum lahirnya
UUPA, girik masih diakui sebagai  tanda  bukti  hak  atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan  PP  No.  10  Tahun  1961 sebagaimana telah dirubah dengan  PP  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya  sertifikat  hak  atas  tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan  hak  atas  tanah. Sekalipun demikian, selain sertifikat hak atas tanah, nampaknya  tanda  hak  lain-pun masih  ada  yang  berlaku,  yakni Girik  atau  kikitir.  Umumnya masyarakat  masih  berkeyakinan bahwa girik adalah sebagai tanda bukti  hak  atas  tanah,  tidak mempermasalahkan apakah girik itu  produk  sebelum  tahun  1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya. Girik yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi/ verponding , sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan  hak  atas  tanah,
tetapi setelah berlakunya UUPA, girik  bukan  lagi  sebagai  bukti hak  atas  tanah,  namun  hanya berupa  surat  keterangan  objek atas  tanah,  dan  terakhir  dengan adanya  UU  No.  12  Tahun  1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  yang  dikenal sebagai girik adalah DKOP/KP.PBB 4.1. Apabila  ditelusuri  lebih
jauh  sebelum  lahirnya  UUPA, secara  yuridis  formal,  girik benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari  1960  yang  menyatakan bahwa  surat  petuk/girik  (bukti penerimaan  PBB)  bukan  tanda bukti  hak  atas  tanah,  kecuali sebagai keterangan objek tanah / bangunan  dan  sebagai  bukti pajak atas tanah / bangunan. 66 Menurut AP. Parlindungan 67 terlalu  banyak masalah  yang  ditimbulkan  dari penilaian  terhadap  tanah  adat seperti  girik,  letter  c,  petuk, grant sultan dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat. Pengadilan  direpotkan  dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi. Tanah-tanah  adat  seharusnya sudah  dikonversi  dan  tunduk pada  ketentuan  UUPA,  karena
66 Binatar  Sinaga. Keberadaan  Girik  Sebagai Surat  Tanah ,  dimuat  dalam  Harian  Umum
KOMPAS, 24 September 1992.
67 A.P. Parlindungan, Op.Cit
pemerintah  tidak  mungkin  lagi mengeluarkan  bukti-bukti  hak atas  tanah  yang  tunduk  pada sistem hukum yang lama.
Sehingga dengan demikian girik, letter  C,  dan  tanah-tanah  hak adat  lainnya  tidak  dapat  lagi dijadikan bukti kepemilikan. Walaupun sistem pendaftaran tanah menganut
sistem  stelsel  negatif,  dalam  arti sertifikat  hak  atas  tanah  bukan merupakan  bukti  hak  atas  tanah yang  mutlak,  karena  pihak manapun  yang  merasa  berhak atas tanah tersebut dapat mengajukan  keberatan,  tetapi lembaga peradilan dalam pengambilan keputusan seharusnya tidak mempertimbangkan  keberadaan girik  semata,  tetapi  juga  bukti lainnya yang menunjukkan adanya kepemilikan atau hubungan  hukum  secara  perdata antara tanah  yang disengketakan dengan orang atau badan hukum. 68 Keberadaan girik harus dilakukan uji materil. Permasalahannya sekarang,
instansi  yang  berwenang  atau yang  dapat  menunjukkan  letak dan  batas  tanah  yang  dimaksud dalam girik sudah tidak ada lagi.
Pembuktian hak lama berdasarkan  Pasal  24  dan  25  PP No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  disebutkan bahwa  pembuktian  hak  lama yang  berasal  dari  konversi  hak
68 Ibid
lama  dibuktikan  dengan  alat bukti  tertulis  dan  keterangan
saksi dan/atau pernyataan pemohon  yang  kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh  Panitia  Ajudikasi  untuk pendaftaran sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran  sporadis.  Penilaian tersebut didapat atas dasar pengumpulan dan penelitian data yuridis  mengenai  bidang  tanah bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi  dalam  Pendaftaran Tanah  secara  sistematik  atau oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan dalam  pendaftaran  tanah  secara sporadik.  Atas  dasar  alat  bukti dan berita acara pengesahan, hak atas  tanah  yang  data  fisik  dan data  yuridisnya  sudah  lengkap dan tidak ada sengketa, dilakukan  pembukuan  dalam buku  tanah  dan  diterbitkan sertifikat  hak  atas  tanah.  Data Yuridis adalah keterangan
mengenai  status  hukum  bidang tanah  dan  satuan  rumah  susun yang didaftar, pemegang haknya dan  hak  pihak  lain  serta  beban- beban  lain  yang  membebaninya (Pasal  1  angka  (7)  PP  No.  24 Tahun  1997.  Sedangkan  data fisik adalah keterangan mengenai  letak,  batas  dan  luas bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun  yang  didaftar,  termasuk keterangan  mengenai  adanya bangunan  atau  bagian  bangunan
di atasnya (Pasal 1 angka (6) PP No. 24 Tahun 1997). 69
Berdasarkan  penjelasan  di atas, seharusnya pembuktian kepemilikan  hak  atas  tanah dengan  dasar  bukti  girik  saja tidak  cukup,  tetapi  juga  harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan  secara  berturut- turut  atau  terus-menerus  selama 20  (dua  puluh)  tahun  atau  lebih. Dengan catatan bahwa
penguasaan  tersebut  dilakukan atas dasar itikad baik  dan secara terbuka  oleh  yang  bersangkutan sebagai  yang  berhak  atas  tanah, serta  diperkuat  oleh  kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat  hukum  adat  atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 70
Dengan  demikian  pihak manapun yang mengklaim memiliki  suatu  hak  atas  tanah harus dapat membuktikan haknya atau membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan antara tanah dengan pihak yang bersangkutan,
apabila  belum  ada  sertifikat  hak atas  tanah,  maka  girik  atau apapun  namanya  hanya  dapat digunakan sebagai bukti permulaan  adanya  hubungan hukum  tersebut  yang  kemudian
69 Binatar Sinaga, Op.Cit
70 Ibid
diperkuat dengan data fisik yang dapat menjelaskan atau menggambarkan  letak,  batas, luas bidang dan bukti penguasaan  atas  tanah  secara berturut-turut  selama  20  (dua
puluh)  tahun,  apabila  tidak  ada terdapat  data  yuridis  maupun data fisik atas tanah tersebut. 71
Kondisi  demikian  penting untuk dipahami dalam hubungannya dengan pembuktian  SPH  atas  tanah dalam sengketa pertanahan, karena  dapat  menyangkut  tidak saja aspek yuridisnya / berkaitan dengan aspek administrasi hukum  pemerintahan  maupun aspek  nilai  kekuatan  hukum pembuktian  secara  formal)  dan dapat  pula  menyangkut  aspek materilnya  (berkaitan  dengan penguasaan  atas  tanah  secara terus-menerus).

## C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pendekatan  dalam  rencana penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  penelitian  hukum  normatif,
dengan  penekanan  dari  norma- norma  hukum  dengan  mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan  pustaka,  serta  sumber  bahan hukum yang ada. 72 Dalam pengkajian ilmu hukum  normatif,  langkah  atau kegiatan melakukan analisis
71 Ibid
72 Johnny  Ibrahim.  2005. Teori  dan  Metode Penelitian Nomorrmatif . Malang :
Bayumedia Publishing, hal. 241.
mempunyai  sifat  yang  spesifik  dan kekhususannya  yang dilihat apakah syarat  normatif  dari  hukum  itu sudah  terpenuhi  atau  belum  sesuai dengan  ketentuan  dan  bangunan hukum itu sendiri.

## 2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  dalam  ilmu  hukum, yaitu : a. Pendekatan Perundang- undangan Suatu penelitian hukum normatif  wajib  menggunakan pendekatan perundang- undangan, karena akan diteliti berbagai aturan hukum formal  yang  menjadi  fokus utama  dan  menjadi  sentral suatu  penelitian.  Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan  hukum  yang terkait dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah serta Peraturan-Peraturan lainnya. b. Pendekatan Analitis Penelitian menggunakan pendekatan  hukum  analitis terhadap  bahan  hukum  agar dapat mengetahui makna yang  terkandung  di  dalam
peraturan perundang- undangan  serta  menganalisis istilah  yang  digunakan  dalam peraturan perundang- undangan  secara  konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya  dalam  praktek dan putusan-putusan hukum. 73 Pendekatan ini digunakan  untuk  mengkaji istilah dan makna yang terkandung di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  serta semua  peraturan  pelaksana yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga mencegah terjadinya perbedaan interpretasi ataupun salah dalam menafsirkan permasalahan hukum  yang  akan  dikaji dalam penelitian ini.
3. Jenis  dan  Sumber  Bahan- Bahan Penelitian
Jenis  dan  sumber  bahan- bahan  hukum  yang  digunakan dalam  tesis  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer Bahan  Hukum  Primer  adalah bahan-bahan yang isinya mengikat  karena  dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya  telah  diatur  dan bersifat mengikat atau fakultatif,  seperti  peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, peraturan
73 Ibid. hlm. 267
pemerintah,  dan  peraturan- peraturan  pelaksana,  dalam penulisan terdiri dari : 1. Norma  dasar  atau  Kaidah dasar  yaitu  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria; 3. Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997, Tentang Pendaftaran Tanah; 4. Peraturan Perundang- undangan terkait lainnya. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya memberikan penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  seperti  buku- buku  teks  ilmiah  yang  ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, hasil-hasil penelitian,  dan  ketentuan  lain yang  memiliki  keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian. 74

## c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah bahan hukum penunjang yang memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder seperti Koran,  Majalah  atau  Jurnal, Internet, Kamus Hukum,
74 Soerjono  Soekanto.  2008. Pengantar
Penelitian Hukum . Jakarta : UI-Press. hal. 52.
Kamus  Bahasa  Indonesia  dan sumber-sumber hukum lainnya  yang  terkait.  Juga dapat  berupa  jurnal  ilmu hukum,  laporan  penelitian ilmu  hukum,  artikel  ilmiah hukum  dan  bahan  seminar,
dan  sebagainya  yang  ada relevansi dengan tema penelitian ini. 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian Metode  Penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini akan diteliti bahan hukum sekunder,  yang  diperoleh  dari studi kepustakaan ( Library Research ), dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa buku-buku, literatur-literatur,  dan  peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  penulisan penelitian ini untuk mendapatkan  bahan-bahan  yang bersifat  teoritis  ilmiah  sebagai petunjuk  dalam  menguraikan pendalaman pembahasan terhadap masalah yang dihadapi. 5. Analisis Bahan-Bahan Penelitian  dan  Pengambilan Kesimpulan Didalam penyusunan penelitian ini, bahan-bahan hukum  diperoleh  akan  diolah,
dianalisa, dan disimpulkan dengan  menggunakan  metode induktif  dan  metode  deduktif. Metode adalah suatu tipe
pemikiran  yang  dipergunakan dalam  penelitian  atau  sebagai suatu  teknik  yang  umum  bagi ilmu pengetahuan untuk melaksanakan suatu prosedur. 75 Metode  induktif  adalah suatu cara untuk menarik kesimpulan  dari  hal-hal  khusus ke  hal  yang  umum,  sedangkan metode  deduktif  adalah  cara menarik  kesimpulan  dari  hal-hal umum yang ke hal yang khusus. 76
Metode  pendekatan  secara kualitatif bermanfaat untuk melakukan  analisis  data  secara menyeluruh  penguraian  hasil penelitian  pustaka  (bahan-bahan hukum)  dan  merupakan  suatu kesatuan yang dihubungkan secara  sistematis  sehingga  akan dapat  diperolehnya  jawaban-
jawaban atas permasalahan hukum  yang  menjadi  objek kajian penulisan penelitian ini.

## D. Temuan dan Analitis
Pemilikan  tanah  merupakan hak  asasi  dari  setiap  warga  Negara Indonesia  yang  diatur  dalam  UUD 1945,  khususnya  Pasal  28H  yang menyebutkan  bahwa  setiap  orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang  oleh  siapapun.  Negara menjamin  hak  warga  negaranya untuk  memiliki  suatu  hak  milik pribadi termasuk tanah. Penjaminan
75 Soerjono Soekanto. Op Cit. Hal. 5
76 Ibid . Hal. 5
ini  lahir  atas  dasar  hak  menguasai Negara  yang  dianut  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria.  Dalam  pasal tersebut ditentukan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  pada  tingkatan  tertinggi dikuasai oleh Negara.
Hak  menguasai  Negara  ini memberi wewenang kepada Negara yang  diantaranya  adalah  untuk mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan  dan  pemeliharaan  bumi, air  dan  ruang  angkasa  tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang angkasa;  dan  menentukan  serta mengatur
hubungan-hubungan hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa. 77 Sebagai konsekuensi
pengakuan  Negara  terhadap  hak atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  orang atau  badan  hukum,  maka  Negara berkewajiban  memberikan  jaminan kepastian  hukum  terhadap  hak  atas tanah  tersebut,  sehingga  setiap orang  atau  badan  hukum  yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan  haknya.  Untuk memberikan perlindungan dan jaminan  kepastian  hukum  tersebut, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran 77 Lihat  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Pasal  2 ayat (2)
tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan  hukum  akan  hak  atas tanah.  Produk  akhir  pendaftaran tanah  adalah  sertifikat  hak  atas tanah.  Sertifikat  hak  atas  tanah memiliki fungsi utama, yaitu sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat, tidak  mutlak.  Pendaftaran  tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian  hukum  bagi  pemilik  hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
Sertifikat  berfungsi  sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  di dalambukti  pemilikan.  Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai  orang  yang  menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum  mengenai  lokasi  dari  tanah, batas  serta  luas  suatu  bidang  tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian  hukum  tersebut  dapat diberikan perlindungan hukum
kepada orang yang tercantum namanya  dalam  sertifikat  terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain. 78
Perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  setiap  pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi  terhadap  pendaftaran tanah  yang  melahirkan  sertifikat. Untuk  itu  setiap  orang  atau  badan hukum wajib menghormati hak atas
78 Adrian  Sutedi. Kekuatan  Hukum  Berlakunya Sertifikat  Sebagai  Tanda  Bukti  Hak  Atas Tanah . Jakarta, Bina Cipta, 2006, hlm. 23
tanah  tersebut.  Sebagai  suatu  hak yang  dilindungi  oleh  konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah  milik  orang  atau  badan hukum  lain,  wajib  dilakukan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  pada dasarnya  tidak  boleh  dilakukan secara sewenang-wenang 79 .
Secara  hukum,  tanah-tanah belum  bersertifikat  itu  tidak  dapat dikatakan  sebagai  hak  milik  dari orang  yang  menguasainya.  Tanah tersebut  akan  menjadi  hak  milik jika  telah  memiliki  sertifikat  hak milik  (atau  sertifikat  hak  guna bangunan  untuk  tanah  dengan  hak guna bangunan/SHM/HGB).
Orang yang menguasai tanah  belum  bersertifikat  tersebut hanya menguasai tanahnya. Dokumen-dokumen  pada  orang yang menguasai tanah itu merupakan  dokumen  sebagai  bukti kepemilikan. Untuk meningkatkan
statusnya  dari  penguasaan  menjadi kepemilikan,  jalan  harus  ditempuh adalah  sertifikasi,  yaitu  dengan mengajukan permohonan hak milik atas  tanah  ke  Kantor  Pertanahan setempat.  Dengan  dikeluarkannya sertifikat  hak  milik  atas  tanah, tanah  tersebut  telah  sah  menjadi milik  si  pemegang  hak,  bukan  lagi hak menguasai.
Dalam  memeriksa  tanah belum  bersertifikat  tersebut  adalah benar  dikuasai  oleh  pihak  yang mengklaimnya.  Hal  pertama  perlu
79 Ibid
diperiksa  adalah  Surat  Pengakuan
Hak  (SPH)  yang  dikeluarkan  oleh Kantor Kepala Desa/Lurah. Beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda untuk  SPH semacam  ini. Misalnya, Surat  Pernyataan  Hak  atau  Surat Kepemilikan  Hak  atas  Tanah. Apapun  penamaannya,  pastikan dokumen  tersebut  memiliki  unsur- unsur berikut ini : 80
1. Pernyataan  dari  pihak  yang menguasai  tanah,  bahwa  tanah tersebut berada dalam kekuasaannya dan tidak bertentangan  dengan  hak  pihak lain atas tanah tersebut. 2. Pernyataan  mengenai  riwayat tanah tersebut atau proses peralihannya secara historis.
3. Pernyataan luas tanah dan menyebutkan para pemilik tanah yang  berbatasan  dengantanah tersebut.
4. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa.
5. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak sedang dijaminkan.
6. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak  sedang  dalam  peralihan hak.
7. Peta  dan  gambar  tanah  tersebut beserta luasnya dan batas- batasnya sebagai lampiran.
8. Tanda tangan para pemilik tanah yang  berbatasan  dengan  tanah tersebut sebagai saksi.
9. Tanda tangan Lurah/Kepala
Desa  dan  Camat  sebagai  pihak yang mengetahui.
80 Dadang Sukandar. Legalakses.com.
Dalam  kenyataan  yang  ada, tidak  jarang  alas  hak  berupa  SPH
Atas Tanah ini menimbulkan masalah  di  kemudian  hari.  Salah satunya  adalah  munculnya  dua pihak yang mengaku sebagai pemilik  atas  tanah  yang  telah didaftarkan  tersebut.  Bahkan  tidak jarang  terjadi  dalam  proyek  yang dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan, 1  (satu)  bidang  tanah  dikuasai  oleh dua  orang  yang  berbeda  dengan alas  hak  yang  berbeda  tetapi ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Kepala  Desa  yang  sama sehingga proses penerbitan menjadi terhambat.  Dari  uraian  di  atas terlihat  bahwa  SPH  Atas  Tanah sebagai  alas  hak  dalam  penerbitan sertifikat  khususnya  sertifikat  hak milik  tidak  lepas  dari  berbagai masalah.
Pendaftaran tanah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan  kepastian  hak  kepada pemilik  tanah.  Terbitnya  sertifikat merupakan  pemberi  rasa  aman kepada  pemilik  tanah  akan  haknya pada tanah tersebut. 81 Dalam rangka
memberikan kepastian hukum kepada  para  pemegang  hak  atas tanah maka sertifikat tanah berfungsi  sebagai  pembuktian  yang kuat.  Sertifikat  tanah  merupakan tanda  bukti  yang  berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai  data  fisik  dan  data yuridis  yang  termuat  di  dalamnya sepanjang  data  tersebut  sesuai dengan data yang terdapat di dalam
81 Ibid
surat  ukur  dan  buku  tanah  yang bersangkutan. 82
Salah  satu  masalah  yang berkaitan  erat  dengan  kepastian hukum  dalam  pendaftaran  tanah adalah masalah pembuktian. Dalam pendaftaran  tanah  dikenal  2  (dua) pendaftaran hak yaitu : 83
1. Hak atas tanah baru. Pembuktian hak  atas  tanah  baru  dilakukan dengan :
a. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; b. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh pemegang  hak  milik  kepada penerima hak yang bersangkutan  untuk  hak  guna bangunan  dan  hak  pakai  atas tanah hak milik;
c. Hak  pengelolaan  dibuktikan dengan  penetapan  pemberian hak oleh pejabat yang berwenang;
d. Tanah wakaf yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
e. Hak  milik  atas  satuan  rumah susun yang dibuktikan dengan akta pemisahan; f. Pemberian  Hak  Tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian Hak Tanggungan.
82 Ibid
83 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Hak- Hak  Atas  Tanah .  Jakarta,  Kencana  Prenada
Media Group, 2008, hlm. 33-78
2. Pembuktian hak lama berdasarkan  Pasal  24  PP  No.  24 Tahun 1997 yaitu :
a. Untuk  keperluan  pendaftaran tanah,  hak  atas  tanah  yang berasal  dari  konversi  hak-hak lama  dibuktikan  dengan  alat bukti  mengenai  adanya  hak tersebut berupa alat bukti tertulis,  keterangan  sanksi  dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya  dianggap  cukup untuk  mendaftar  hak,  pemegang hak dan pihak lain yang membebaninya.
b. Dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi tersedia  secara  lengkap  alat pembuktian  maka  pembuktian dapat dilakukan berdasarkan penataannya  penguasaan  fisik tanah  yang  bersangkutan  selama 20  tahun  atau  lebih  secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya.
Dalam  pandangan  Florianus SP.  Sangun 84 ,  pendaftaran  tanah untuk  pertama kali dapat  dilakukan dengan  cara  sistematik  (memasang tanda-tanda  batas,  berada  di  lokasi, menunjukkan  batas  kepada  panitia ajudikasi,  menunjukkan  bukti  atau penguasaan  tanah,  dan  memenuhi persyaratan lain) serta secara sporadis (dilakukan dengan permohonan perseorangan atau massal).
84 Florianus SP. Sangun, Op.Cit, hlm. 23-25
Berdasarkan  uraian  yang dikemukakan,  maka  SPH  Atas
Tanah dapat dijadikan alas hak bagi pendaftaran tanah, dengan persyaratan : a. Diterbitkan oleh pejabat
Pemerintah yang berwenang;
b. Jelas batas-batasnya;
c. Jelas asal-usulnya;
d. Tidak  ada  sengketa  (baik  secara formal maupun material). Meskipun telah mendapatkan  pengakuan  dalam UUPA,  sertifikat  hak  atas  tanah belum menjamin kepastian pemilikannya karena dalam peraturan  perundang-undangan memberi  peluang  kepada  pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat  menggugat  pihak  yang namanya tercantum dalam sertifikat  secara  keperdataan, baik  ke  peradilan  umum  atau menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Adanya  gugatan  ke  pengadilan umum  atau  Pengadilan  Tata Usaha Negara, dikarenakan sertifikat  mempunyai  dua  sisi, yaitu  sisi  keperdataan  dan  sisi yang merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan  ( beschiking )  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  sebagai  pejabat  tata usaha Negara. 85
85 Rosmadi  Murod. Administrasi  Pertanahan Pelaksanaannya  Dalam  Praktik .  Bandung, Mandar  Maju,  1977,  hlm.  46.  Adrian  Sutedi, Sertifikat  Hak  Atas  Tanah .  Jakarta,  Sinar Grafika, 2012, hlm. 33
Sesuai  dengan  maksud dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya mengenai usaha-usaha meletakkan  dasar-dasar  dalam rangka  mengadakan  kepastian hukum  atas  tanah  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  19,  23,  32 dan  38  yang  menghendaki  agar pemerintah menyelenggarakan
Pendaftaran Tanah  yang bersifat “ rechts  kadaster ”  dengan  asas bahwa penguasaan saja terhadap suatu bidang tanah belum merupakan jaminan bahwa orang tersebut berhak atas
tanahnya ( nemo plus yuris ).
Dari  hal-hal  tersebut  di atas, maka bukan suatu hal yang mustahil,  terbuka  kemungkinan timbulnya perselisihan/ persengketaan  hak  baik  materiil maupun secara formal. 86 Beberapa ketentuan peraturan  yang  dapat  digunakan sebagai  landasan  operasional dari fungsi
penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu
antara lain Peraturan Pemerintah
No.  10  Tahun  1961  (LN.  Tahun 1961  No.  28)  Pasal  29  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 (Pasal 12 dan
14) serta Surat Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  No.  72 Tahun  1981  jo  No.  133  Tahun 1978. Di samping terdapat beberapa petunjuk teknis
86 Rosmadi  Murod. Penyelesaian  Sengketa Hukum  Atas  Tanah .  Bandung,  Alumni,  1991, hlm. 15
mengenai  penanganan  sengketa antara lain beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria  tanggal  4  Juli  1968  No. DDA8/4/7/1968 ditegaskan kembali  melalui  Surat  Edaran tanggal  14  Oktober  1981  No. Btu.10/271/10/81 mengenai penanganan perkara di pengadilan  dan  Surat  Edaran tanggal  21  Maret  1974  No. BA.3/219/3/74 mengenai kebijaksanaan  terhadap  proses penelitian, permohonan dan gugatan terhadap surat keputusan pemberian hak.
Dari hal-hal tersebut di atas,
maka penyelesaian sengketa hukum yang  merupakan  sebagian  dari tugas-tugas  yang harus dipikul  oleh BPN, bukan hanya sekedar kewajiban melainkan sudah merupakan  kebutuhan  teknis  bagi aparatnya yang memerlukan penanganan secara sungguh- sungguh melalui cara-cara, prosedur dan pola yang konsisten.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
1. Kedudukan  hukum  SPH  Atas Tanah  dapat  merupakan  salah satu  yang  dijadikan  alas  hak dalam  proses  pendaftaran  tanah (sertifikasi).
2. Kekuatan  hukum  pembuktian SPH Atas Tanah dalam sengketa pertanahan merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan (onderhands).  Oleh  karenanya, dalam sengketa pertanahan harus juga  dilihat  alat  bukti  lainnya
seperti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Sehingga secara material, kebenaran  yang  diperoleh  tidak hanya  kebenaran  hukum  secara formal sesuatu.

## 2. Saran-Saran
1. Agar supaya diadakan sertifikasi massal  oleh  BPN  secara  terus- menerus  supaya  SPH  Atas Tanah dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak atas tanah. 2. Agar dalam penyelesaian sengketa pertanahan lebih mengutamakan jalan dan mekanisme musyawarah, dengan mengandalkan mekanisme penyelesaian hukum secara
formal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pertanahan  Nasional  (anonim).
2002. Hak-Hak  Atas  Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional . Jakarta, Biro Hukum dan Humas. Badan  Pertanahan  Nasional  (anonim). 2010. Jaminan  UUPA  Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , Jakarta,  Biro  Hukum  dan Humas.
Effendi,  Bachtiar.  1993. Pendaftaran Tanah  Di  Indonesia  Dan Peraturan  Pelaksanaannya . Bandung, Alumni.
Harsono,  Budi.  1994. Hukum  Agraria
Indonesia .  Jakarta,  Penerbit
Djambatan. Ibrahim,  Johnny.  2005. Teori  dan Metode  Penelitian  Hukum Normatif , Malang, Bayumedia Publishing. Lubis,  M.  Yamin  dan  Lubis,  Abd. Rahman. 2010. Hukum Pendaftaran  Tanah  (Edisi Revisi) .  Bandung,  Mandar Maju. Murod,  Rusmadi.  1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung, Alumni. Murod,  Rusmadi.  1977. Administrasi
Pertanahan  Pelaksanaannya
Dalam  Praktik .  Bandung, Mandar Maju. Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan.  2008. Hak-Hak Atas Tanah . Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Nasution,  Lutfi.  I.  2002. Menuju Keadilan  Agraria  70  Tahun Gunawan  Wiradi .  Bandung,
Alumni.
Nata  Menggala,  Hasan  Basri,  dan
Sartijo.  2005. Pembatalan dan  Kebatalan  Hak  Atas Tanah . Yogyakarta, Tuju
Jogya Pustaka. Parlindungan,  A.P.  1994. Pendaftaran Tanah di Indonesia . Bandung, Mandar Maju.
Parlindungan,  A.P.  2002. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria .  Bandung,  Mandar
Maju.
Pudjosewojo,  Kusumadi.  1971. Asas- Asas Hukum Adat. Bandung , Alumni.
Sangsun,  Florianus.  SP.  2007. Tata Cara  Mengurus  Sertifikat Tanah . Jakarta, Visi Media.
Soekanto,  Soerjono.  2008. Pengantar
Penelitian  Hukum .  Jakarta,
UI.Press.
Subekti, R. 1991. Hukum Pembuktian . Jakarta, P.T. Pradnya Paramita. Sutadi, Adrian. 2006. Kekuatan Hukum  Sertifikat  Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah . Jakarta, Bina Cipta. Sutadi,  Adrian.  2012. Sertifikat  Hak Atas  Tanah .  Jakarta,  Sinar Grafika. Suwardjono, Maria. SW. 1996. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi . Jakarta, Penerbit  Buku  KOMPAS.

## KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK SUB KONTRAKTOR PADA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 87
Oleh:
MITHA MIRANDA SARI 88 , MUHAMMAD SYAIFUDDIN, SAUT

## P.PANJAITAN, HERMAN ADRIANSYAH
Abstract : "Legal Status and Responsibilities of Sub Contractors Party on the Agreement Procurement of Government Goods / Services" analyze legal problems /issues namely, the  Law  considerations  of  the  main  contractors  and  sub-contractors  to  make  sub contract  procurement  of  goods  /  services  of  the  government,  the  legal  relationship between  sub-contractors  and  main  contractors  with  the  government,  the  legal responsibilities  of  the  sub-contractors  in  getting  the  default  by  the  sub-contractor,  the sub  contractor  procurement  of  government  goods  /  services  is  not  made  as  notarized ,there  are  differences  in  the  regulation  of  sub-contract  in  Article  87  paragraph  (3)  of Presidential  Regulation  No.  70  of  2012  prohibited  while  Article  24  paragraph  (1)  of Law  The Act No. 18 year 1999 on Construction Services allow for the sub contract. The theory  framework  in  this  study  consisted  of  Grand  Theory:  Theory  of  Equitable  Legal Certainty,  legal  liability  theory.  Middle  Range  Theory:  Theory  of  Public  Contracts Characteristically  (Publiekrechtelijk  overeenkomst),  the  theory  as  a  Notary  Public Officials.  Applied  Theory:  Principles  consensual,  the  freedom  to  make  contracts, strength  of  binding  contracts,  goodwill,  balance,  habits,  indemnities,  timeliness,  force majeure, dispute resolution, the principle of the goods / services of the government. The Research  methods  using  type  hermeneutic  research  paradigm.  The  research  approach using  Normative  Approach,  Statue  approach,  legal  Philosophy  approach,  conceptual approach,  legal  Historical  approach,  Sociolegal  approach..  The  technique  of  taking conclusions with Deductive method so that it is concluded that the legal considerations around  contractors  and  sub  contractors  to  make  sub  contract  In  Clause  of  Article  8 paragraph  (1)  in  agreement  with  the  main  contractor  the  goods  /  services  of  the government, and special expertise for achievement, and the non-legal considerations is cost efficiency. Judgements are binding relationship and The Legal Responsibilities  to the main contractor and sub-contractors only, not to the government. It is suggested the agreement the sub-contract made as notarized by a notary public official authorized to guarantee  legal  certainty  and  fairness  to  the  parties,  so  as  not  to  violate  Article  87 paragraph  (3)  Presidential  Regulation  No.  70  Year  2012  on  Procurement  of Government  Goods/Services  that  the  Deed  made  is  the  Partnership  Act  Consortium
87 Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, yang ditulis oleh MITHA MIRANDA SARI , dengan pembimbing Dr. Muhammad Syaifuddin,SH.,M.Hum, Dr. Saut P.Panjaitan.SH.,M.Hum dan Herman Adriansyah,S.H., Sp.N., M.H , pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
88 Penulis adalah Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.
Agreement  for  Joint  Operation  (KSO)  is  set  out  in  Chapter  III  Instruction  to Participants  Procurement  (IKPP)  in  the  Annex  to  Regulation  Agency  Chief Procurement  Policy/government  Services  No.  6  of  2012  on  the  Technical  Guidelines Presidential  Regulation  No.  70  Year  2012  on  Procurement  of  Government Goods/Services.
Keywords:  Legal  Status  ,  Legal  Responsibilities,Sub  Contract,  Procurement  of Government Goods / Services
A. Pendahuluan
3. Latar Belakang
Sejarah Lahirnya Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang  secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.  Metode dalam jual beli pengadaan barang jasa adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia). Apabila dalam proses tawar menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang/jasa menyerahkan barang/jasa kepada pihak pengguna
dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang telah disepakati kepada pihak penyedia barang/jasa 89 .
Pengadaan Barang/Jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), sehingga masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa 90 . Pengadaan Barang/Jasa pemerintah melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak Pembeli atau Pengguna dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan jasa, Pembeli atau Pengguna Barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa, pihak pengguna dalam pelaksanaan pengadaan
89 Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Pengadaan barang & jasa dan berbagai permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.
90 Soekarno Malongsoeso.1986. Syarat-Umum Untuk pelaksanaan Bangunan yang di lelangkan . Jakarta:Cv. Rajawali.hlm.61.
adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu, dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, pengguna barang/jasa merupakan suatu lembaga/organisasi antara lain : Instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota), Badan Usaha (BUMN,BUMD). Sedangkan pihak Penyedia barang/Jasa pemerintah antara lain Perusahaan Kontraktor (PT, CV, Firma) 91
Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  sebagai perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang dinilai sudah tidak memadai lagi.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dilatarbelakangi oleh Tujuan Negara dan Cita-Cita tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Good Governance and Clean Government adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal
91 Djumialdji. 1996. Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam dan Proyek dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rhineka Cipta.
dan informal 92 . Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, Maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan dengan tindakan dan peraturan yang baik, dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan social antara Masyarakat dan para pihak terkait ( stakeholders) secara adil/Fairness, transparan, professional, dan akuntabel.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dibuat dalam Kontrak Baku ( Standard Contract ). “Kedudukan” satu pihak yang “lebih dominan” untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klausul baku, kontrak baku ( standard contract) itu bersifat “take it or leave it”), dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak 93 .
Berdasarkan hasil random sampling Pra Penelitian, Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah diambil sample dari beberapa Responden ( Informan) Perusahaan
92 Adrian Sutedi. Op.Cit. hlm.11.
93 Muhammad Syaifuddin.
2012. Hukum Kontrak ,Memahami Kontrak dalam Persepektif Filsafat, Teori, Dogmatik,dan Praktik Hukum(Seri Pengayaan Hukum Perikatan) Bandung : CV. Mandar Maju hlm.216.
Kontraktor dengan Instansi/Dinas terkait Provinsi  Sumatera Selatan, sebagai Kontraktor Utama (Main kontraktor), responden dari Perusahaan kontraktor tersebut dalam kontrak selaku perusahaan kontraktor biasanya juga bertanggung jawab terhadap pengadaan material yang akan digunakan,  selain itu  perusahaan harus menyediakan tenaga-tenaga kerja untuk melaksankan proyek tersebut.
Perusahaan kontraktor dalam menjalankan tugasnya juga harus menyediakan peralatan- peralatan sendiri yang diperlukan untuk menangani proyek yang dibebankan kepadanya, oleh karena itu, dalam menjalankan pekerjaannya perusahaan kontraktor biasanya membagi pekerjaannya dengan perusahaan kontraktor lain yang mempunyai keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak dikuasai oleh kontraktor utama. Perusahaan yang menjalankan pekerjaan kontraktor dari kontraktor lainnya biasa disebut sub kontraktor . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi tidak mengenal istilah Pekerjaan Utama. UU Jasa Konstruksi hanya mengenal “penyedia jasa dan subpenyedia jasa” diatur dalam pasal 24 UU Jasa Konstruksi. Pasal ini menyebutkan bahwa  penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan
subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak.
Pada Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012  yang tercantum pada pasal 87 ayat 3 berbunyi “ Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis” , pasal tersebut mengatur bahwa pengalihan untuk Sub Kontrak kepada Sub Kontraktor dilarang untuk pekerjaan utama kecuali sebagian pekerjaan utama kepada sub kontraktor penyedia barang/jasa spesialis, tetapi dalam peraturan presiden tersebut tidak diatur secara jelas yang dimaksud “Pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama”.
Akan tetapi Pada Kenyataan Praktik ( Das Sein ) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak sejalan dengan Hukum dan Aturan yang berlaku ( Das Sollen ), beberapa Main Kontraktor melakukan Sub Kontrak kepada Pihak Sub Kontraktor, ketika Main Kontrak telah dibuat dan ditandatangani antara Pihak
Pengguna Barang Jasa yaitu Instansi/Dinas Pemerintah Provinsi dan Penyedia Barang/Jasa yaitu Perusahaan Kontraktor  sebagai Main Kontraktor.
Begitu juga Fakta yang terjadi beberapa isi klausul pasal- pasal pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami perubahan pada Tanggal 1 Agustus 2012 dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,  pada pasal 86 ayat (4) hanya kontrak yang bernilai Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang hanya dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Hukum Kontrak , Sehingga untuk Kontrak dibawah nilai tersebut tidak menggunakan ahli Hukum Kontrak, tetapi hanya pejabat Pengguna Barang/ jasa dalam hal ini PA/KPA/PPK.
Ketidak Adilan ( UnFairness ) persamaan kedudukan para pihak dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah tertuang dalam Main Kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada klausul pasal 20 main kontrak/surat perjanjian antara responden Perusahaan Main Kontraktor Palembang dan Instansi/Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya menyatakan sanksi untuk pihak
kedua yaitu perusahaan pemborong/kontraktor sebagai penyedia barang/jasa jika terjadi wanprestasi sedangkan untuk pihak pertama sebagai pengguna barang/jasa jika wanprestasi tidak akan dikenakan sanksi, secara jelas pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pasal 118 angka 7 mengenai sanksi mengatur juga sanksi untuk pengguna jasa, tidak hanya penyedia jasa,
Kesetaraan yang dimaksud terejawantahkan dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa asas yang melandasi pengaturan jasa konstruksi adalah antara lain asas keadilan dan keseimbangan, selain itu dalam pasal 3b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dinyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan jasa konstruksi adalah “untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan perundang- undangan yang berlaku”, pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pasal 118 angka 7 mengenai sanksi mengatur juga sanksi untuk pengguna jasa, tidak hanya penyedia jasa,
Dari fakta hukum tersebut sub kontrak lebih melindungi kepentingan pihak pembuat kontrak dalam hal ini main kontraktor dibandingkan dengan
sub kontraktor dalam sub kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, karena secara tidak langsung main kontraktor merasa bertindak selaku mewakili pemerintah sebagai pihak pemberi kerja ( bouwheer ) pengguna barang/jasa terhadap sub kontraktor, dan Sub Kontrak tersebut juga biasanya dibuat dalam Kontrak Baku ( Standard Contract ), yang tidak dibuat di hadapan Notaris yang berwenang. Hal tersebut terjadi karena adanya pembiaran  “disengaja ataupun tidak disengaja” dari pihak Pemerintah Provinsi sebagai pengguna barang/ jasa pemerintah terhadap main kontraktor yang telah melakukan sub kontrak kepada sub kontraktor terhadap pemberlakuan dan penafsiran aturan pada pasal 87 ayat 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tentang pelarangan sub kontrak.
Kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan Hukum perdata yang berlandaskan peraturan-peraturan dalam Hukum Administrasi Negara, bagi Masyarakat Awam masih banyak yang melakukan penandatangan kontrak tanpa mengetahui konsekuensi bahwa tanda tangan kontrak termasuk dalam wilayah hukum. Kesalahan pada pembuatan kontrak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta Kurangnya Pemahaman atas pengertian klausul pasal-pasal dalam Kontrak dapat menimbulkan tuntutan yang
berakibat Kontrak dapat dibatalkan atau Batal demi Hukum 94 . 4. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah
adalah sebagai berikut :
1. Apakah  pertimbangan  Hukum pihak  Main  Kontraktor  dan  Sub Kontraktor membuat Sub Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah ?
2. Bagaimana  Hubungan  Hukum antara  Sub  Kontraktor  dan  Main Kontraktor dengan Pemerintah ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum  Sub  Kontraktor  tentang terjadinya  wanprestasi  oleh  Sub Kontraktor ? 4. Mengapa Sub Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dibuat di hadapan Notaris, padahal Notaris mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2004  untuk menjamin  kepastian  hukum  dan keadilan  bagi  para  pihak  (main kontraktor dan sub kontraktor) ?
5. Mengapa terdapat perbedaan
pengaturan  tentang  Sub  Kontrak dalam Perjanjian Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah  pada Pasal  87  ayat  (3)  Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012 dilarang,  sedangkan  Pasal  24 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  1999  Tentang  Jasa
94 H.Salim HS..2006. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata. Jakarta : Rajawali press, hlm.145.
Konstruksi memperbolehkan adanya  Sub  Kontrak  oleh  Sub Penyedia dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?

## B. Kerangka teori
1. Grand Theory
a. Teori Kepastian Hukum yang

## Berkeadilan
kepastian hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang jasa, dan Keadilan yang seharusnya akan diwujudkan dalam Praktek Pelaksanaan main kontrak/sub kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, oleh karena itu kepastian hukum yang diciptakan haruslah baik, agar dapat terciptanya keadilan antara para pihak yang membuat kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
b. Teori Tanggung Jawab Hukum
Tanggung Jawab Hukum berdasarkan kesalahan (liability based on fault) adalah tanggung jawab hukum yang dipakai untuk sub kontraktor tentang terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sub kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah  antara main kontraktor dan sub kontraktor.
2. Middle Range Theory a. Teori Kontrak Bersifat Kepublikan (Publiekrechtelijk Overeenkomst)
Kontrak bersifat kepublikan timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih, yang satu atau kedua pihak tersebut adalah badan hukum publik yang berwenang
membuat kontrak di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang b. Teori Notaris sebagai Pejabat
Publik Dalam Wet op het Notarisambt yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: de ambtenaar”, Notaris tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Wet op het Notarisambt yang lama (diundangkan Juli 1842,Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar 3.  Applied Theory
a. Asas Hukum Kontrak dari sisi
Konstruksi Hukum Kontrak b.Asas Konsensualitas c. Asas Kebebasan Membuat Kontrak
d. Asas Kekuatan Mengikat
Kontrak e. Asas Keseimbangan
f. Asas Itikad Baik

## C. Metode Penelitian
Tife Penelitian ini menggunakan “paradigma hermeneutik” 95 , istilah
95 Selain paradigma hermeneutik yang dianut oleh legal hermeneutist, dalam ilmu hukum juga terdapat paradigm positivistic yang dianut oleh para legal positivist dan paradigm empirik yang dianut oleh para social constructivist. Cermati, Soetandyo, Wignyosoebroto.2003. dikutip dari Tesis Mahani. 2009.” Penjualan Obyek Hak Tanggungan di Bawah Tangan dalam Rangka Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BUMN/BUMD Di Kota Palembang “ Tesis , tidak Diterbitkan.Palembang:Program studi
hermeneutik muncul pertama kali pada karya seorang teolog Jerman bernama Johann Konrad Danhauer (1603-1666) berjudul Hermeneutica sacra, sive methodus Eksponendarums Sacrarum Litterarum, yang tujuannya ialah memperoleh kebenaran dengan cara menafsirkan teks berdasarkan konteks yang sedang berlangsung, secara sintetik dengan memadukan pendapat yang berlawanan secara dialektik 96
Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi apakah sub kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah masih dalam kontrak publik ataukah termasuk dalam kontrak privat/perdata yang sesuai dengan kewenangan Notaris dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004.

## D. Temuan Dan Analisis
1. Pertimbangan  Hukum Pihak Main Konraktor Dan Sub Kontraktor Membuat Sub Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dilakukan dengan berbagai macam metode antara lain : Metode Pelelangan Umum. Pelelangan Terbatas, Pelelangan
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.hlm.51.
96 Mudjia Rahardjo. 2006.” Hermeneutika:Para Tokoh dan Gagasannya ”.Jurnal Pendidikan Penabur, No.05 Tahun IV/Desember : 63
Sederhana, Penunjukkan Langsung, Kontes atau Sayembara, adapun metode
Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut  : 1) Pengumuman dan atau undangan prakualifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; 2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi  dimulai  sejak tanggal pengumuman sampai  dengan  1  (satu)  hari kerja  sebelum  batas  akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; 3) Pembuktian Kualifikasi
4) Penetapan  Hasil  Kualifikasi yang lulus tahap awal meliputi Izin Usaha,SPT/PPh  atau  PPN sekurang-kurangnya  3  (tiga) bulan terakhir dll; 5) Pengumuman hasil kualifikasi peserta yang lulus pada tahap awal; 6) Sanggahan Kualifikasi dilakukan  selama  5  (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pemenang kualifikasi; 7) Undangan  kepada  peserta yang  lulus  pada  tahap  awal disampaikan  1  (satu)  hari kerja setelah selesainya masa
sanggahan; 8) Pengambilan Dokumen Pemilihan penyedia barang/jasa; 9) Pemberian Penjelasan ( Aanwijzing ) dilaksanakan
paling  cepat  3  (tiga)  hari sejak tanggal undangan pelelangan; 10) Pemasukkan Dokumen Penawaran  dimulai  1  (satu) hari  kerja  setelah  pemberian penjelasan ( Aanwijzing ); 11) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran terdiri dari sistem sampul  I  yang  berisi  data administrasi  dan  teknis  dan sistem  sampul  II  yang  berisi data  harga  penawaran  yang akan  dibuka  setelah  lulus dalam sistem sampul I 12) Evaluasi Dokumen Penawaran 13) Pembuatan  Berita  Acara Hasil  Pelelangan  memuat seluruh  hasil  evaluasi,  hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan,  sampai  dengan penetapan urutan pemenangnya  berupa  daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran  terendah,  BAHP bersifat rahasia sampai dengan  saat  penandatangan kontrak; 14) Penetapan Pemenang selambat-lambatnya  5  (lima) hari  kerja  untuk  penetapan oleh  pengguna  barang/jasa dan  14  (empat  belas)  hari kerja  untuk  penetapan  oleh Menteri/Gubernur/Bupati/W alikota  dan  Direktur  Utama
BUMN/BUMD; 15) Pengumuman Pemenang diberitahukan oleh Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa kepada para peserta  selambat-lambatnya 2  (dua)  hari  kerja  setelah diterimanya  surat  penetapan penyedia  barang/jasa  dari pejabat yang berwenang; 16) Sanggahan  terhadap  hasil pengumuman selama 5 (lima)  hari  kerja  setelah pengumuman  pemenang  dan masa  sanggahan  banding selama  5  (lima)  hari  kerja setelah  menerima  jawaban sanggahan; 17) Surat  Penunjukan  Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan  paling  lambat  6 hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang  pelelangan,  atau paling  lambat  2  (dua)  hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala  Daerah 97 , Surat  Penunjukan  Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan syarat bagi Pihak Penyedia Barang/Jasa mendapatkan  Bank  Garansi dari pihak Bank yang ditunjuk oleh pihak Pengguna Barang/Jasa, dengan  Persyaratan  Pihak Penyedia  Barang/Jasa  harus
97 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 60 Ayat (1) Huruf k.
menyerahkan Jaminan Anggunan  senilai  5%  dari Nilai Proyek yang dimenangkan  kepada  Pihak Bank yang ditunjuk. 18) Kontrak Ditandatangani oleh  para  Pihak  setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi dari  Bank  yang  ditunjuk kepada Pihak Pengguna Barang/Jasa  paling  lambat 14  (empat  belas)  hari  kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ 98 , setelah kontrak ditandatangani  kedua  belah pihak, maka paling lambat  7 hari  kerja  Pihak  Pengguna Barang/Jasa
akan menyerahkan  Surat  Perintah Mulai  Kerja  (SPMK)  diikuti Berita  Acara  Serah  Terima Lapangan, setelah Uang Muka tahap awal diserahkan kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa  melalui  Bank yang Ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa. Setelah Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pengguna barang/jasa yaitu  PPK/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak penyedia barang/jasa yaitu Direktur dalam Perusahaan Main Kontraktor tersebut dan diketahui oleh Pejabat Pengguna Anggaran yang
98 Ibid. Pasal 86 ayat (3)
berwenang dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, maka biasanya tanggal efektif kontrak terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak.
Seringkali setelah main kontrak antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa ditandatangani, minimal 1 Bulan setelah Main Kontrak menandatangani main kontrak, pihak main kontraktor selaku penyedia barang jasa membuat sub kontrak kepada pihak sub kontraktor untuk disubkan pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari main kontrak tersebut 99 . Yang dimaksud dengan sub kontraktor adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh pihak kontraktor utama untuk melaksankan kewajiban-kewajiban tertentu yang terbit dari kontrak konstruksi antara pihak kontraktor utama dengan yang memborongkan pekerjaan yang mana dilakukan oleh sub kontraktor untuk dan atas nama pihak kontraktor utama 100
Sub kontrak yang dilakukan antara pihak main kontraktor dan sub kontraktor dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan hukum antara lain, Klausul Pasal 8 ayat (1) pada perjanjian main kontraktor dengan pihak pengguna barang/jasa yang memberikan kesempatan bekerjasama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah setempat antara lain supplier
99 Wawancara dengan Bpk.Tommy selaku Direktur salah satu PT main kontraktor yang pernah melakukan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumsel, tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan 3 Novembet 2012
100 Munir Fuady. 1998. Kontrak pemborongan Mega Proyek, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.hlm.21 .
material atau jasa lainnya, dan hal tersebut diketahui oleh pihak pengguna barang/jasa yaitu PPK/KPA walaupun tidak secara tertulis, karena tidak ada aturan khusus dalam main kontrak tersebut yang menjelasakan kategori perusahaan mana yang termasuk dalam perusahaan ekonomi lemah yang diperbolehkan, sehingga sering sub kontraktor tersebut dianggap yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah sebagai alasan pembenaran, selain itu yang menjadi pertimbangan hukum pihak main kontraktor melakukan sub kontrak karena produk fabrikasi khusus atau keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh pihak main kontraktor untuk  menghasilkan kualitas yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan dalam main kontrak, sehingga memerlukan sub kontraktor untuk pencapaian prestasi dalam hal ruang lingkup yang diperjanjikan.
2. Hubungan  Hukum  Antara  Sub Kontraktor Dan Main Kontraktor Dengan Pemerintah
Asas kekuatan mengikat atau disebut juga asas pacta sunt servanda. Asas kekuatan mengikat dapat disimpulkan  pada pasal 1338 KUHPerdata dan 1340 KUHperdata yang menyebutkan bahwa “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”
Hubungan hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa terjadi antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa. Hanya Kedua pihak inilah yang secara hukum saling terikat pada kontrak. Dengan adanya sub kontrak, sub kontraktor tidak
berhubungan langsung dengan pengguna barang/jasa melainkan dengan main kontraktor, sekalipun syarat dan ketentuan yang terdapat dalam kontrak utama (main contract) harus diberlakukan pada sub kontrak, karena dari sisi Hukum perikatan, antara kontrak pokok/utama dengan sub kontrak terpisah 101
3. Tanggung  Jawab  Hukum  Sub Kontraktor Tentang Terjadinya Wanprestasi Oleh Sub Kontraktor Teori Tanggung Jawab Hukum
mengartikan bahwa Tanggung Jawab adalah suatu Kondisi yang mewajibkan seseorang harus menanggung sesuatu jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, orang tersebut boleh disalahkan, diperkarakan, dituntut dan sebagainya 102
Menurt Shidarta Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum dapat dibedakan, yaitu :
1.Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( liability based on fault)
2.Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab ( Presumption of liability)
3.Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggug jawab ( Presumption of nonliability)
4.Prinsip tanggung jawab mutlak ( Strict liability)
101 Y.Sogar Simamora.2012 .Hukum Kontrak.Kontrak Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Surabaya : Laksbang Justitia Surabaya dan Kantor Hukum “WINS & Partners”. Hlm.257.
102 Peter Salim dan yenny Salim.Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. hlm 1538
5.Prinsip tanggug jawab dengan
pembatasan ( limitation of liability).
Prinsip Privity sebagaimana Nampak dari Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata “Persetujuan-Persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga…..” , hal tersebut membawa implikasi bahwa pengguna barang/jasa tidak dapat secara langsung menuntut kepada sub kontraktor apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan sub kontraktor, sekalipun terjadinya sub kontrak itu atas persetujuan pengguna barang/jasa, demikian juga berlaku sebaliknya bahwa pihak sub kontraktor tidak dapat secara langsung menuntut pihak pengguna barang/jasa (pemerintah) melainkan pihak main kontraktor sebagai pihak dalam sub kontrak tersebut.
Oleh karena itu tanggung jawab Sub kontraktor apabila terjadi wanprestasi  hanya kepada main kontraktor dalam sub kontrak, tetapi tidak kepada pihak pengguna barang/jasa dalam hal ini PPK/KPA (pemerintah), sedangkan pihak main kontraktor  bertanggung jawab penuh terhadap pengguna barang/jasa (pemerintah) jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan dalam main kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut.
4. Alasan-Alasan Sub Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Tidak  Dibuat  Di Hadapan Notaris
Pada Pasal 50 Jo Pasal 86 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Main Kontrak
Perjanjian pengadaan barang/jasa dibuat dan ditandatangani oleh PPK/KPA yang berwenang sebagai Pejabat Pemerintah/Negara (pejabat publik), dan tidak mengatur Main kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dibuat oleh dan dihadapan Notaris.
Kesengajaan pihak main kontraktor dan sub kontraktor tidak membuat sub kontrak dihadapan Notaris karena aturan dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelarangan Sub Kontrak tersebut tidak jelas dan masih dalam wilayah “grey zone” (zona abu- abu), begitupun terhadap pihak PPK dan KPA, walaupun mereka tahu melakukan sub kontrak PPK tidak mau memberikan persetujuan tertulis dan tidak juga melarang melakukan sub kontrak alasan yang PPK katakan yang penting “proyek” ini diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan BESTEK nya dan mereka melimpahkan tanggung jawab penuh terhadap main kontraktor selaku pihak main kontraktor walau mereka mengetahui sub kontraktor tersebut” 103
Dilarangnya  sub kontrak sebagaimana tercantum Pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 87 ayat 3 berbunyi “ Penyedia Barang/Jasa dilarang
103 Wawancara dengan Bpk.Wani selaku Direktur salah satu PT main kontraktor yang pernah melakukan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumsel, tanggal  21 februari 2013.
mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”, pasal tersebut mengatur bahwa pengalihan untuk Sub Kontrak kepada Sub Kontraktor dilarang untuk pekerjaan utama, tetapi Dibolehkan untuk sebagian pekerjaan utama kepada sub kontraktor penyedia barang/jasa spesialis, tetapi dalam peraturan presiden tersebut tidak diatur secara jelas yang dimaksud “Pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama”.
5. Perbedaan  Pengaturan  Hukum
Tentang  Sub  Kontrak  Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi tidak mengenal istilah Pekerjaan Utama. UU Jasa Konstruksi hanya mengenal “penyedia jasa dan subpenyedia jasa” diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Jasa Konstruksi. Pasal ini menyebutkan bahwa  “ Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi” .
Penjelasan Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya. Bagian Pekerjaan yang
akan dilaksanakan sub penyedia jasa harus mendapat persetujuan pengguna jasa. Pengikutsertaan subpenyedia jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan penyedia jasa
Pada Peraturan presiden No. 70 Tahun 2012  yang tercantum pada pasal 87 ayat (3) berbunyi “ Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis” ,
Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang pengadaan Barang/Jasa maka mengandung pengertian bahwa  : a. Penyedia Barang/Jasa
disebut Main Kontraktor;
b. Main  Kontraktor  Dilarang mengalihkan Pekerjaan
Utama  berdasarkan  Main Kontrak;
c. Main  Kontraktor  Dilarang melakukan Sub Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan utama;
d. Diperbolehkan  Sub  Kontrak untuk  sebagian  pekerjaan
utama kepada penyedia barang/jasa  (sub  kontraktor)
spesialis.
e. Sub Kontrak sebagian
pekerjaan  utama  kepada  sub kontraktor harus melalui persetujuan pengguna barang/jasa (PPK)
f. Sub  Kontrak  untuk  sebagian pekerjaan utama bagi Penyedia jasa Golongan Ekonomi Lemah.
Matrik Perbedaan Pengaturan Sub Kontrak antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Materi Pengatu ran UU No.18/1999 PerPres No.70/2012 1.Pengat uran Sub Kontrak Memperbole hkan Sub Kontrak dan Tidak ada Batasan Sub Kontraktor Untuk Keahlian Khusus Melarang Sub Kontrak Untuk Pekerjaan Utama yang dibatasi dengan Sebagian Pekerjaan Utama untuk Sub Kontraktor Yang mempunyai Keahlian Spesialis 2.Spesifi kasi Sub Kontrak Sub Penyedia Jasa  yang mempunyai Keahlian Khusus saja Sub Kontrak bagi Penyedia Jasa Spesialis dan Golongan Ekonomi Lemah 3.Proses Sub Sub Kontrak dapat Sub Kontrak tidak dapat Kontrak dilakukan kapan saja walau Tidak Diatur didalam Main Kontrak awal karena Tidak ada
batasan
pekerjaan Utama dan
Khusus
dilakukan/dil arang apabila Tidak Diatur dalam Main Kontrak awal antara Penyedia dan Pengguna Barang/Jasa 4.Tanggu ng Jawab Moril Penggun a barang/J asa Bertanggun g Jawab secara Moril karena berdasarkan Izin Pengguna Barang/Jasa tentang kedudukan Sub Kontrak Tidak Bertanggung Jawab secara Moril terhadap Sub Kontrak yang tidak diatur pada Main Kontrak awal
E. Penutup 1. Kesimpulan
1. Pertimbangan Hukum pihak
Main Kontraktor dan Sub Kontraktor membuat Sub Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  adalah  karena  Pada Klausul  Pasal  8  ayat  (1)  pada perjanjian main kontraktor dengan pihak pengguna barang/jasa  pemerintah  yang memberikan kesempatan
bekerjasama  dengan  pengusaha
golongan  ekonomi  lemah,  yang juga menjadi pertimbangan hukum  pihak  main  kontraktor melakukan  sub  kontrak  karena produk  fabrikasi  khusus  atau keahlian  khusus  yang  tidak dimiliki oleh pihak main kontraktor  untuk    menghasilkan kualitas yang baik sesuai dengan yang  diperjanjikan  dalam  main kontrak, Pertimbangan Non Hukum  pihak  main  kontraktor melakukan  sub  kontrak  kepada sub  kontraktor  adalah  efisiensi biaya  yang  lebih  rendah  dengan melakukan sub kontrak. 2. Hubungan
Hukum ( rechtsverhouding) antara  Sub Kontraktor dan Main Kontraktor dengan Pemerintah adalah Hubungan  Hukum  Kontraktual antara  Main  Kontraktor  sebagai pihak  penyedia  barang/jasa    dan Sub Kontraktor yang dituangkan dalam  perjanjian  sub  kontrak tidak mengikat ( verbinden) terhadap pihak pengguna barang/jasa  Pemerintah  yakni PPK/KPA, tetapi hubungan hukum ( rechtsverhouding) hanya mengikat ( verbinden) bagi  main  kontraktor  dan  sub kontraktor saja.
3. Tanggung  Jawab  Hukum  Sub Kontraktor  tentang  terjadinya wanprestasi oleh Sub Kontraktor adalah    hanya  kepada  main kontraktor  dalam  sub  kontrak,
tetapi tidak kepada pihak pengguna  barang/jasa  dalam  hal ini PPK/KPA (pemerintah), sedangkan pihak main kontraktor    bertanggaung  jawab penuh terhadap pengguna barang/jasa  (pemerintah)  jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan dalam main kontrak  pengadaan  barang/jasa pemerintah 4. Sub Kontrak Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  tidak dibuat  di  hadapan  Notaris  yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris untuk menjamin kepastian  hukum  dan  keadilan bagi  para  pihak,  karena  belum jelasnya aturan mengenai larangan  dalam  sub  kontrak yang diatur  dalam Pasal  87 ayat (3)  Perpres  Nomor  70  Tahun 2012 tentang Pengadaan
barang/jasa.  Dan  Pasal  50  Jo
Pasal  86  Perpres  Nomor  70 Tahun  2012  hanya  mengatur
Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa dibuat  oleh  dan  dihadapan PPK/KPA dan bukan Notaris.
5. Perbedaan pengaturan sub kontrak pada perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah  adalah  bahwa  Pada Pasal  87  ayat  (3)  Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012
bahwa  Sub  Kontrak  Dilarang untuk  seluruh  pekerjaan  utama tetapi diperbolehkan untuk
sebagian  pekerjaan  utama,  bagi sub kontraktor  yang mempunyai keahlian khusus/spesialis
maupun  sub  kontraktor  yang
masuk  dalam  kategori  usaha ekonomi  lemah  atau  Usaha
Kecil yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil,  dan,  Menengah  yang mendapat  persetujuan  terlebih dahulu dari PPK/KPA sedangkan  pada  Pasal  24  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi  bahwa  sub  kontrak diperbolehkan  hanya  sepanjang adanya  tuntutan  pekerjaan  yang memerlukan  keahlian  khusus dan  harus  mendapat  persetujuan pengguna barang/jasa.
2. Saran
1. Agar  Para  Pihak  sub  kontraktor maupun  main  kontraktor  tidak menyalahi dan melanggar aturan mengenai  sub  kontrak  pada
Pasal  87  ayat  (3)  Nomor  70 Tahun  2013,  maka  seharusnya dari  Tahap  awal  akan  diadakan nya Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan secara jelas dan tegas apakah  proyek  tersebut  dapat dilakukan sub kontrak atau tidak dan  jenis  pekerjaan  apa  saja yang  dapat  disub  kontrakkan yang juga diatur secara jelas dan terperinci  sampai  dengan  Tahap dibuatnya kesepakatan main Kontrak/Perjanjian antara Pengguna barang/jasa Pemerintah dan penyedia barang/jasa pemerintah 2. Sub kontraktor dan Main Kontrak  dibuat  harus  terlebih
dahulu  mendapat  persetujuan tertulis  dari  PPK/KPA  sebagai pihak pengguna barang/jasa pemerintah  dalam  perjanjian utama/main kontrak agar mempunyai  Hubungan  Hukum ( rechtsverhouding dan Tanggung  Jawab  Hukum  yang Jelas antara Para Pihak. 3. Harus  ada  Lembaga  Independen yang  menilai  kelayakan  setiap Perusahaan yang mengikuti Lelang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  dari  Tahap  awal sampai dengan Tahap Penentuan Pemenang  Lelang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak  hanya  pihak  pemerintah yang  menilai,  hal  ini  untuk menghindari praktek penyalahgunaan kewenangan ( Deteournement  De  Pouvoir) yang  dimiliki  oleh  Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa. 4. Jalan  keluar  bagi  para  pihak yang  ingin  mengadakan  sub kontrak tetapi tidak diperbolehkan  atau  tidak  diatur secara  tegas  oleh  PPK/KPA dalam Tahap awal Proyek pengadaan barang/jasa pemerintah  adalah  dengan  Akta Konsorsium Perjanjian Kemitraan untuk Kerjasama Operasi  (KSO)  yang  diatur dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta  Pengadaan  (IKPP)  pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor 6  Tahun  2012  tentang  Petunjuk
Teknis Peraturan Presiden Nomor  70  Tahun  2012  tentang Perubahan  kedua  atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  tahun  2010 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Perjanjian/Akta Konsorsium  para  pihak  harus dibuat dihadapan Notaris sebagai  Pejabat  Publik  yang berwenang, dan dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam hal
ini  panitia  maupun  PPK/KPA
yang mensosialisasikan hal tersebut  kepada  para  peserta lelang  mulai  dari  tahap  awal
lelang  pengadaan  barang/jasa pemerintah akan dilaksanakan. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  harus  segera  di Amandemen  karena  sudah  tidak sesuai  lagi dengan  kondisi Pengadaan  Barang/Jasa  saat  ini, Peraturan  Presiden  Nomor  70
Tahun  2012  tentang  perubahan kedua  atas  Peraturan  Presiden
Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada kenyataannya tidak banyak berbeda,  harus  dirubah  karena beberapa Pasal-Pasal yang diatur didalamnya yang lebih mementingkan kepentingan Pemerintah  dan  bertentangan dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  yang berpondasi pada Good Governance dan Clean Government ,
Daftar Pustaka

## A. Buku
Djumialdji. 1996. Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam dan Proyek dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rhineka Cipta.
H,Salim,HS. 2005. Hukum
Kontrak Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Fuady, Munir 1998. Kontrak pemborongan Mega Proyek, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
Mudjia Rahardjo. 2006. “Hermeneutik : Para

## Tokoh dan Gagasannya”
Jurnal Pendidikan Penabur No.05 Tahun IV/Desember
Malongsoeso, Soekarno. 1986. Syarat Umum
Untuk Bangunan Yang Dilelangkan. Jakarta:Rhi neka Cipta.
Syaifuddin, Muhammad. 2012.
Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum(Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung :
CV Mandar Maju. Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan barang & Jasa dan
berbagai permasalahannya. Jakarta : Sinar Grafika
Yohanes, Sogar Simamora. 2009.
Hukum Perjanjian & Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

## B. Peraturan
Perundang- Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pengganti Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003

## ANALISIS TERHADAP PENGERTIAN ORANG LAIN
PEMANGKU JABATAN NOTARIS DALAM KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) KODE ETIK NOTARIS KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PASAL 16 AYAT (1) HURUF (a) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS 104
Oleh :
FERIKA PRAMITHA MULYANI 105 , M. SAYFUDDIN, AMRULLAH ARPAN
Abstract : A law must contain a clear and complete formulation to avoid various interpretations. In relation to Article 3 Paragraph (3) of the Code of conduct of the Notary with Article 82 No. 30 of 2004 concerning the Notary as amended by Act No. 2 of 2014, states that the Notary shall take shelter in an organization that Indonesian  Notaries  Association  (I.N.I).  The  Code  of  Conduct  is  a  moral  code. The Legal issues in this thesis, namely the provisions of the Code of conduct of the  Notary  mentions  the  word  of another  person who  hold  and  run  up  the position  of  public  Notary.  This  means  that another  person besides  the  public Notary who can hold the position of Public Notary. Whoever the another person , what criteria of another person and what sanctions that may be imposed on such another  person when  making  a  mistake  and  violate  the  Code  of  Conduct  and Law of Public Notary, and how when the same material is set out in the Code of Conduct as a norm of conduct and UUJN as legal norms, then what kind of the norm, whether included in the ethical norms, legal norms or both that norms of ethics and legal norms. This type of research of this thesis is a normative legal research,  which  forms  the  legal  research  conducted  by  examining  the  law material  of  secondary data by the method of approach to philosophy, law and conceptual approaches, and techniques concluding with the deductive method. Based  on  the  research  results  can  be  concluded another  person referred  to  in the Code of Conduct is the Substitute of Public Notary and Interim Public Notary also applies to it all the provisions applicable to the Notary. Another person can also be checked and sentenced for the violations and mistakes he was done. Keywords : the Public Notary, Another Person, the Code of conduct
104 Artikel ini merupakan ringkasan Tesis yang berjudul :  Analisis Terhadap Pengertian Orang  Lain Pemangku  Jabatan  Notaris  Dalam  Ketentuan  Pasal  3  Ayat  (3)  Kode  Etik  Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Notaris dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris.  Ditulis  oleh  Ferika  Pramitha  Mulyani,  SH.  Pembimbing  I  :  Dr.  M.  Syaifuddin,  SH., M.Hum.,  Pembimbing  II  :  H.  Amrullah  Arpan  SH.,  SU.,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.
105 Penulis  adalah  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Universitas  Sriwijaya  Palembang Angkatan 2012.
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Isu  hukum  yang  Penulis  angkat dalam  penelitian  tesis  tersebut  yaitu mengkaji ketentuan dalam Kode Etik Notaris dimana terdapat frasa Notaris dan orang  lain yang  memangku  dan menjalankan Jabatan Notaris, sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 3  Ayat  (3)  Kode  Etik  Notaris  yang mengatur mengenai kewajiban Notaris.  Notaris  sebagai  Pejabat Umum  yang  diangkat  dan  disumpah oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia,  pada praktiknya  dilakukan  Oleh  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  Untuk  dapat  menjabat sebagai  Notaris,  seseorang  harus melalui  tahapan  jenjang  pendidikan, dimulai  dari  Strata  1  yaitu  Sarjana Hukum,  dilanjutkan  dengan  jenjang Pendidikan  Strata  2,  saat  ini  disebut Magister  Kenotariatan,  kemudian mendaftarkan  diri  sebagai  Anggota Ikatan  Notaris  Indonesia  Luar  Biasa, mengikuti Tes Kode Etik dan terakhir mengikuti pelatihan dan ujian Sistem Administrasi Badan Hukum. 106
106 Ferika  Pramitha  Mulyani,  2014,
Analisis  Terhadap  Pengertian  Orang  Lain Pemangku  Jabatan  Notaris  Dalam  Ketentuan Pasal  3  Ayat  (3)  Kode  Etik  Notaris  Kaitannya dengan  Kewajiban  Notaris  Dalam  Pasal  16 Ayat  (1)  Huruf  (a)  Undang-Undang  Jabatan Notaris (Tesis  Magister  Kenotariatan Universitas  Sriwijaya,  Palembang,  2014) hlm. 4
Sehubungan  dengan  apa  yang Penulis  teliti  dalam  penelitian  tesis tersebut,  terkait  pemikiran  tentang perbedaan  antara  norma  hukum dengan  norma  etik,  dimana  Penulis melihat  adanya  unsur  kesamaan  isi antara  ketentuan  dalam  Pasal  3  Ayat (3)  Kode  Etik  dengan  ketentuan dalam  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  (a) UUJN.  Bila  materi  yang  sama  diatur dalam  Kode  Etik  sebagai  norma  etik dan  UUJN  sebagai  norma  hukum, lalu  bagaimana  jenis  norma  tersebut, apakah  termasuk  dalam  norma  etik, norma  hukum  atau  kedua-duanya yaitu  norma  etik  dan  norma  hukum, oleh  karena  itu  perlu  ada  kejelasan antar  norma  tersebut.  Karena  untuk menentukan kekuatan mengikat norma  tersebut  dan  pengaturan  serta kewajiban yang harus diikuti terhadap norma tersebut. 107 Berdasarkan  uraian  isu  hukum  yang Penulis temukan sebagaimana tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  tesis  dengan kajian  “ ANALISIS  TERHADAP PENGERTIAN ORANG LAIN PEMANGKU JABATAN NOTARIS DALAM KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) KODE ETIK NOTARIS KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PASAL  16  AYAT  (1)  HURUF  (a) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.
107 Ibid. hlm. 7
2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan permasalahan, yaitu
:
1) Bagaimana  keterkaitan  Kode  Etik Notaris  dengan  Undang-Undang
Nomor  30  tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris    sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2014 ? 2) Bagaimana tafsir pengertian orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris dalam Ketentuan Pasal  3 Ayat  (3)
Kode Etik Notaris ?
3) Bagaimana  lingkup orang  lain
sebagai  subjek  pelanggaran  Kode Etik  Notaris  dapat  diperiksa  atau disidangkan oleh Dewan Kehormatan Notaris ? B. Kerangka Konseptual
1. Notaris
Pasal  1  angka  1  UUJN, disebutkan  Notaris  sebagai  pejabat umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Artinya Notaris  memliki  tugas  sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang  untuk  membuat  akta autentik  serta  kewenangan  lainnya yang  diatur  oleh  UUJN. 108 Notaris merupakan  profesi  hukum.  Notaris merupakan  profesi  mulia  ( nobile officium ),  dikarenakan  sangat  erat hubungannya  dengan  kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat
108 Abdul  Ghofur  Anshori.  2009. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif Hukum  dan  Etika .  Yogyakarta  :  UII  Press. hlm. 14.
menjadi  alas  hukum  atas  status harta  benda,  hak  dan  kewajiban seseorang.  Kekeliruan  atas  akta
Notaris dapat menyebabkan tercabutnya  hak  seseorang  atau terbebaninnya  seseorang  atas  suatu kewajiban. 109

## 2. Pengawasan Notaris
Pengawasan  terhadap  Notaris diharapkan agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat selalu  dan  lebih  meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan jasa Notaris. Fungsi preventif  dilakukan  oleh  Negara sebagai  pemberi  wewenang  yang dilimpahkan pada instansi pemerintah disebut Majelis Pengawas  Notaris.  Fungsi  represif dilakukan  oleh  organisasi  profesi jabatan Notaris dengan acuan kepada  Undang-Undang  jabatan Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris disebut Dewan Kehormatan Notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 66 A disebut Majelis Kehormatan Notaris. 110

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  yang dilakukan  dengan  cara  meneiliti bahan hukum pustaka data 109 Ibid. hlm. 25. 110 Wiratni Ahmadi. Kode Etik Notaris .Wacana  Paramita.  hlm.  29.  Notaris dan  Staf  Pengajar  Luar  Biasa  pada  Fakultas Hukum  dan  Program  Pasca  Sarjana Universitas  Padajaran.  Disampaikan  pada pembekalan  Ujian  Kode  Etik  Ikatan  Notaris Indonesia.
sekunder. 111 Meliputi penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  kaidah- kaidah hukum, doktrin serta Perundang-Undangan yang berkaitan dengan frasa “ orang lain ” dalam  Kode  Etik  Notaris  dan Kewajiban  Notaris  sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Kode
Etik dan Pasal 16 Ayat (1) huruf  (a)
Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang bersifat umum  menjadi  kesimpulan  yang bersifat khusus.

## D. Temuan dan Analisa
1. Keterkaitan  Kode  Etik  Notaris Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana  Diubah  Dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014 Keterkaitan  Kode  Etik
Notaris  dengan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014, memiliki  2  (dua)  perspektif (sudut pandang), yaitu :
(1) Kedudukan  kode  etik  sebagai norma  etik  bukan  norma hukum, sehingga pelanggaran
terhadap  norma  etik  juga secara  tidak  langsung  dapat 111 Soejono Soekanto. 1985. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 14.
dikatakan sebagai pelanggaran  norma  hukum dengan dasar melanggar Pasal
82 UUJN.
(2) Pelanggaran  terhadap  Kode
Etik  Notaris tidak serta merta menjadikan pelanggaran tersebut  sebagai  pelanggaran norma hukum, namun pelanggaran  tersebut  tetap dikatakan sebagai pelanggaran norma etik. 2. Orang  Lain Pemangku  Jabatan
Notaris Dalam Ketentuan  Pasal 3 Ayat (3) Kode Etik Notaris Pengertian orang lain berdasarkan  hasil  penelitian  tesis tersebut yaitu sama dengan Notaris  Pengganti  dan  Pejabat
Sementara  Notaris,  merupakan karyawan  Notaris  yang  telah berpengalaman mendampingi Notaris dalam praktek, dan memiliki  kriteria  berpendidi-kan cukup  (Sarjana  Hukum),  amanah, jujur,  dapat  dipercaya,  bertaqwa, dan telah bekerja selama 2  (dua)  tahun  di  Kantor  Notaris yang akan digantikkannya.
Pejabat  Sementara  Notaris  , Pasal  1  Angka  (2)  UUJN,  yaitu  : seorang  yang  untuk  sementara menjabat  sebagai  Notaris  untuk menjalankan  jabatan  Notaris  yang meninggal  dunia,  diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
Sedangkan Notaris Pengganti, Pasal  1  Angka  (3)  UUJN,  yaitu  :
seorang  yang  untuk  sementara diangkat  sebagai  Notaris  untuk menggantikan Notaris yang sedang  cuti,  sakit,  atau  untuk sementara berhalangan menjalankan  jabatannya  sebagai Notaris. 112
Adapun Kriteria orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yaitu :
1. Warga Negara Indonesia (Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;);
2. Sarjana Hukum;
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Sehat Jasmani, rohani/jiwa;
5. berumur minimal 27 (duapuluh tujuh) tahun;;
6. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal;
7. Telah bekerja selama 2 (dua) tahun pada Kantor Notaris yang akan digantikkanya.
3. Lingkup Orang  Lain Sebagai Subjek Pelanggaran Kode Etik Yang  Dapat  Diperiksa  atau Disidangkan Oleh Majelis Kehormatan Notaris Dikatakan lingkup pelanggaran  terhadap  Kode  Etik
Notaris  dan  UUJN  yang  dapat dilakukan  oleh orang  lain yang
112 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang  Nomor  30  Tahun  2004
Tentang Jabatan Notaris
memangku dan menjalankan jabatan  Notaris,  hal  tersebut melanggar  ketentuan  Pasal  16 Ayat (1) UUJN yaitu :
1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi;
2. Akta tidak dibacakan oleh Notaris,  tidak ditandatangani di hadapan
Notaris. 3. Notaris membuat akta
diluar wilayah jabatannya. Dalam menjalankan jabatannya, Pertanggung jawaban Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris dapat diminta sepanjang mereka masing berwenang dalam melaksanakan  tugas  jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan  dalam  menjalankan tugas  jabatan  sebagai  Notaris dan  sanksi-sanksi  yang  dapat dikenakan  terhadap  Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris,  Notaris  Pengganti  dan Pejabat Sementara Notaris masih berwenang untuk melaksanakan  tugas  jabatan sebagai Notaris. Sanksi sebagai bentuk
Pertanggung  Jawaban  Notaris,
dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga) aspek tanggung gugat, yaitu :
1. Aspek Tanggung Gugat Keperdataan Sanksi keperdataan adalah  sanksi  yang  diijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena  wan  prestasi,  atau
perbuatan  melanggar  hukum onrechtmatige  daad ,  sanksi  ini berupa penggantian biaya ganti rugi  dan  bunga  merupakan akibat  yang  akan  diterima Notaris  dari  gugatan  para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan. 113 2. Aspek Tanggung Gugat Administratif Dalam  UUJN  di  atur bahwa  ketika  Notaris  dalam menjalankan tugas dan jabatannya  terbukti  melakukan pelanggaran, Notaris dapat dikenai  atau  dijatuhi  sanksi berupa  sanksi  perdata  dan sanksi administrasi. Penjatuhan sanksi- sanksi  administratif  dilakukan hanya  apabila  Notaris  terbukti telah melanggar ketentuan pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN. sanksi administratif  sebagaimana  di atur  dalam  UUJN  tersebut, dapat  dikatakan      terdiri  dari  5 (lima) jenis sanksi, yaitu :
1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pemberhentian sementara;
4) Pemberhentian dengan
hormat; 5) Pemberhentian tidak hormat.
3. Aspek Tanggung Gugat Pidana 113 Ibid. hlm.194
Ruang lingkup tugas pelaksanaan  jabatan  Notaris dalam membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak atas suatu  tindakan  hukum  tertentu yang  berada  dalam  tatanan hukum perdata. Pada
praktiknya  dapat  dikatakan, Notaris  membuat  akta  atas permintaan  dari  para  pihak yang  menghadap,  tanpa  ada permintaan,  Notaris  tidak  akan membuat  akta  apapun,  dan Notaris  membuat  akta  yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan  penghadap  yang dinyatakan,  diterangkan  atau diperlihatkan  kepada  Notaris. Setelah  memperoleh  seluruh kelengkapan  dokumen  berikut keterangan  yang  diperlukan dalam  suatu  akta,  Lebih  lanjut Habib Adjie, menyatakan, Notaris  mengkonstantir  secara lahiriah,  formal  dan  materiil dalam  bentuk  akta  Notaris dengan  tetap  berpijak  pada aturan  hukum,  tata  cara  atau prosedur  pembuatan  akta  dan aturan  hukum  yang  berkaitan dengan  tindakan  hukum  yang bersangkutan  yang  dituangkan ke dalam akta. 114
Sanksi yang dapat dikenakan  dalam  Kode  Etik
Notaris  hanya  berupa  sanksi moral.  Terkait  dengan  judul penelitian  tesis  tersebut  yang fokus penelitian terhadap 114 Philpus  M.  Hadjon.  Dalam  Habib Adjie. 2013. Sanksi Perdata dan Administrasif Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik . Surabaya : Refika Aditama. hlm.207
orang  lain yang  memangku dan menjalankan jabatan Notaris,  yang  dalam  hal  ini adalah  Notaris  Pengganti  dan Pejabat Sementara Notaris, sanksi  moral  seperti  itu  juga dapat dikenakan. Namun, sanksi moral kenyataannya saat ini  belum  ada  pengaturan secara rinci mengenai pelanggaran  kode  etik  yang mungkin  akan  dilakukan  oleh orang  lain tersebut  selain
Notaris.
E. Penutup
1. Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  permasalahan,  dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut : 1) Keterkaitan  Kode  Etik  Notaris dengan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014, memiliki  2  (dua)  perspektif (sudut pandang), yaitu :
a. Kedudukan kode etik sebagai  norma  etik  bukan norma hukum, sehingga pelanggaran  terhadap  norma etik juga secara tidak langsung  dapat  dikatakan sebagai  pelanggaran  norma hukum dengan dasar melanggar Pasal 82 UUJN. b. Pelanggaran  terhadap  Kode Etik  Notaris  tidak  serta merta
menjadikan
pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran  norma  hukum, namun  pelanggaran  tersebut tetap dikatakan sebagai pelanggaran norma etik. 2) Tafsir  pengertian orang  lain yang memangku dan menjalankan  jabatan  Notaris dalam  ketentuan  Kode  Etik Notaris adalah Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, dengan kriteria sebagaimana diatur dalam  Pasal  33  UUJN,  yaitu  : Bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa; Setia kepada Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945;  Sarjana hukum;  Sehat  Jasmani  yang dibuktikan dengan surat keterangan  sehat  dari  dokter rumah  sakit  pemetintah  atau rumah  sakit  swasta;  Sehat rohani/jiwa  yang  dibuktikan dengan  surat  keterangan  sehat dari  psikiater  rumah  sakit pemerintah atau swasta;
Berumur  paling  sedikit  27 (duapuluh  tujuh)  tahun;  Tidak pernah  terlibat  dalam  tindakan kriminal yang dinyatakan dengan  surat  keterangan  dari Kepolisian  Negara  Republik Indonesia;  dan  Telah  bekerja selama  2  (dua)  tahun  pada Kantor  Notaris  yang  akan digantikannya.
3) Lingkup orang  lain sebagai subjek  pelanggaran  Kode  Etik Notaris dapat diperiksa/disidangkan oleh Majelis  Kehormatan  Notaris yaitu  hanya  sebatas  pada  apa Notaris  Pengganti  dan  Pejabat Sementara Notaris lakukan
pada  saat  menjabat  sebagai Notaris.  Terhadap  pelanggaran yang  dapat  dilakukan  yaitu sama dengan pelanggaran yang dapat  dilakukan  oleh  Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN.
2. Saran
1) Dibuat Peraturan Menteri sebagaimana telah diamanatkan dalam  ketentuan  Pasal  82  Ayat (5) UUJN. 2) Memberikan  penjelasan  lebih rinci (detail) terkait penggunaan  frasa orang  lain dalam  Kode  Etik  Notaris, sehingga  tidak  terjadi  multi tafsir,  dan  memperjelas  sanksi- sanksi  yang  dapat  dikenakan kepada  Notaris  Pengganti  dan Pejabat  Sementara  Notaris  bila melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. 3) Didalam anggaran dasar Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, mempertegas keberadaan  Pasal  82  UUJN, merupakan  dasar  pembentukan dan eksistensi Kode Etik
Notaris,  bukan  sebagai  norma
hukum melainkan norma etik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adjie.  Habib.  2013.Cetakan  Ketiga. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris  Sebagai  Pejabat Publik . Bandung : PT. Refika Aditama. Ahmadi.  Wiranti.  (Notaris  dan  Staf Pengajar  Luar  Biasa  pada Fakultas Hukum dan Program  Pasca  Sarjana Universitas Padjajaran). Ghofur. Abdul Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta : UUI Press. Soekanto.  Soejono.  1985. Penelitian
Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

## B. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan
Notaris. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. C. LAIN-LAIN
Kode  Etik  Notaris  yang  disahka  di
Bandung  pada  tanggal  28
Januari 2005.
Pramitha.  Ferika  Mulyani.  2014.
Analisis  Terhadap  Orang
Lain Pemangku Jabatan Notaris  Dalam  Ketentuan Pasal  3  Ayat  (3)  Kode  Etik Notaris  Kaitannya  Dengan Pasal  16  Ayat  (1)  Huruf  (a) Undang-Undang Jabatan Notaris . (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang)

## PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA NOTARIS

## OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW)

## MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

## TENTANG JABATAN NOTARIS
Oleh :

## M. HAFIZ TAFDHIL
ABSTRACT: Notary is running his occupation there is conducted collision because the collision of Notary can be fallen by sanction.  One of sanction to Notary is fallout of administrative sanction.  Administrative sanction fallout to notary represent duty notary supervisor ceremony.  One of them is the Regional Supervisor Ceremony (MPW), sanction fallout to notary so that the notary don’t act improperly and remain to obey order.  Regional Supervisor Ceremony (MPW0 becoming problem here is how sanction fallout to notary conducting collision of pursuant to number law 2 years 2014 about notary.  To reply this problem is hence conducted by a research conducted by Yuridis normative.
Process  administrative  sanction  fallout,  what  is  the  form  of  sanction  and exhortation  written,  and  also  the  layoff  is  regional  duty  Regional  Supervisor Cerremony  (MPW).  On  the  basis  of  above  conclusion,  suggested  that  by  of  clear order existence about sanction fallout to notary conducting collision.
Keyword : Notary, Regional Supervisor Ceremony (MPW), Sanction

## A.Pendahuluan
1. Latar Belakang Kebutuhan terhadap bidang  kenotariatan  pada  masa sekarang  ini  sangatlah  penting, ketika masyarakat akan melakukan  perjanjian-perjanjian ataupun perbuatan hukum seperti  jual  beli,  sewa  menyewa dan sebagainya. Mereka membutuhkan figur Notaris yang  keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dipercaya, dan tanda  tangannya  serta  segelnya (capnya)  memberikan  jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak  memihak  serta  menjadi penasehat hukum yang tidak ada
cacatnya ( onkreukbaar atau unimpeachable ). 143 Dengan  adanya  Notaris di setiap daerah, pemerintah dan masyarakat khususnya, mempunyai harapan kepada Notaris supaya jasa yang diberikan  oleh  Notaris  benar- benar  berkualitas  serta  dapat diandalkan dalam perkembangan hukum nasional. Dalam menjalankan tugas  dan  jabatanya  Notaris tunduk dan patuh kepada peraturan  dan  Undang  Undang yang  berlaku  yaitu  Undang  – undang  Nomor  2  tahun  2014 (selanjutnya  di  sebut  UUJN 2014) yang mengandung berbagai macam terobosan positif  bagi  kenotariatan  di Indonesia  dibandingkan  dengan Undang Undang sebelumnya. Berbagai  hal  berkaitan dengan peningkatan kualitas profesionalisme Notaris Indonesia  ditekankan,  misalnya tentang pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian  Notaris,  wadah tunggal  Notaris,  pembinaan  dan pengawasan  Notaris.    Tanpa keempat  elemen  ini  akan  sulit untuk berbicara kualitas 144 Seiring dengan penjelasan UUJN 2014 diterangkan  pentingnya  profesi
143 Than  Thong  Kie.    2007. Studi  Notariat  dan Serba-Serbi Praktek Notaris.  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, hlm.1449.
144 Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia. 2008. Jadi Diri Notaris Indonesia.  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka  Utama,hlm.120.
Notaris,  yakni  terkait  dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang–undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan  hukum.    Selain otentik  yang  dibuat  dihadapan Notaris, diharuskan oleh peraturan  perundang–undangan, tetapi  juga  karena  dikehendaki oleh  pihak  yang  berkepentingan untuk  memastikan  hak  dan kewajiban  para  pihak  demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan  hukum  bagi  pihak yang  berkepentingan  sekaligus masyarakat keseluruhan. 145
Fungsi  Notaris  sebagai
Pejabat Umum, merupakan pelaksanaaan dari ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  1868 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa : “Suatu akta otentik adalah  suatu  akta  yang  dibuat dalam  bentuk  ditentukan  oleh undang-undang  dibuat  oleh  atau dihadapan pejabat
umum  yang  berwenang untuk  itu,  ditempat  dimana  akta itu dibuat”
2. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas  maka,  permasalahan  yang diteliti dalam tesis ini adalah:
145 Abdul  Ghopur  Ansori.    2009.    Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika.  UI  Press.    Yogyakarta:Universitas Indonesia,hlm.15.
1. Bagaimanakah penerapan penjatuhan sanksi administratif  kepada  Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) menurut Undang Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris ? 2. Bagaiman  upaya  hukum  bagi Notaris  yang  dijatuhi  sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW)? 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Dari permasalahan- permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah: 1. Untuk  menganalisis  tentang penerapan sanksi administratif  kepada  Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah  (MPW)  menurut Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2014  tentang  jabatan
Notaris.
2. Untuk  menganalisis  tentang upaya  hukum  bagi  Notaris yang dijatuhi sanksi administratif  oleh  Majelis Pengawas Wilayah (MPW). b. Manfaat Penelitian Beranjak dari tujuan penelitian  sebagaimana  tersebut di  atas  maka  penelitian  ini  akan memberikan  manfaat/kontribusi sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan hukum
kenotariatan, khususnya pengertian tentang sanksi administratif  terhadap  Notaris, penjatuhan sanksi administratif kepada  Notaris  oleh  Majelis Pengawas  Wilayah  (MPW) menurut  UUJN  2014,  serta upaya  hukum  bagi  Notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wialayah (MPW). 2. Manfaat Praktis a. Majelis Pengawas Wilayah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam mengawasi  Notaris  dengan demikian dalam menjalankan  jabatan  dan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. b. Notaris Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi bahan yang bermanfaat bagi Notaris  untuk  mengkoreksi diri  atas  kesalahan  atau kekurangan  yang  dilakukan sebagai pejabat umum untuk lebih berhati-hati, teliti, cermat,  serta  bertanggung jawab  dalam  membuat  akta Notaris.
4. Kerangka Teori
Dalam  penulisan  penelitian ini  digunakan  4  teori  yang menunjang  pembahasan  tentang
penerapan  sanksi  administratif kepada Notaris oleh MPW yaitu:
a. Teori Sanksi Menurut Philipus M.
Hadjon 146 sanksi merupakan alat kekuasaan  yang  bersifat  hukum publik  yang  digunakan  oleh penguasa sebagai reaksi terhadap  ketidakpatuhan  pada norma hukum administrasi. Dengan  demikian  unsur-unsur sanksi, yaitu:
i. Sebagai alat kekuasaan.
ii. Bersifat hukum publik.
iii. Digunakan oleh penguasa iv. sebagai  reaksi  terhadap ketidak patuhan.
Sanksi-sanksi merupakan bagian  penutup  yang  penting dalam  hukum 147 dan  tiap  aturan hukum yang berlaku di Indonesia.  Pembebanan  sanksi
di Indonesia tidak hanya terdapat  dalam  bentuk  undang- undang.  tetap bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri  ataupun  bentuk  lain dibawah undang-undang.
b. Teori Jabatan Jabatan  yaitu  tugas  atau
pekerjaan  dalam  pemerintahan 146 Philipus  H.  Hadjon.    1996.    Penegakan
Hukum Administrasi dalam Kaitannya
dengan  Ketentuan  Pasal  20  ayat  (3)  dan  (4) tahun  1982  tentang  ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.
Surabaya:    fakultas  Hukum  Universitas
Airlangga,  No.1  Tahun  XI,  Januari-Februari 1996.hlm.1.
147 Philipus  M.  Hadjon,  dkk.    2012. Pengantar Administrasi  Indonesia ( introduction  To  The Indonesia Administrative Law). Yogyakarta:Gadjah Mada
Uiversitas,hlm.245.
atau  organisasi. 148 Sedangkan menurut E.Utrecht 149 bahwa:
“Jabatan  (ambt)  ialah  suatu
lingkungan pekerjaan tetap ( kring van vaste werkzaamheden )  yang  diadakan dan dilakukan guna kepentingan
Negara  (kepentingan  umum).”
Selanjutnya  dikemukakan  pula bahwa  yang  dimaksud  dengan “lingkungan  pekerjaan  tetap” ialah:
“  suatu  lingkungan  pekerjaan yang  sebanyak-banyaknya  dapat dinyatakan  dengan  tepat-teliti ( zoveel  mogelijk  nauwkeurig omsschreven )  dan  yang  bersifat “ duurzam ”  (tidak  dapat  diubah begitu saja). 150
c. Teori Pengawasan
Dalam  setiap  organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin  adanya  keselarasan antara penyelenggara tugas pemerintahan  di  lapangan  dan pimpinan pemerintahan (pengambil kebijakan) dan untuk menjamin kelancaran,
penyelenggaraan  pemerintahan
148 E.  Utrecht  menggunakan  istilah  wewenang dengan kompetensi.ibid.hlm.159.
149 E.  Utrecht.    1963.    Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia.    Jakarta:Penerbit  dan Balai Buku Ichtiar,hlm.213.
150 E.  Utrecht.    1963.    Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia.    Jakarta:Penerbit  dan Balai Buku Ichtiar,hlm.213.
secara berdaya guna dan berhasil guna 151 . Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau  kegiatan  untuk  mengetahui dan  menilai  kenyataan  yang sebenarnya  tentang  pelaksanaan tugas  atau  kegiatan  apakah sesuai  dengan  yang  semestinya atau tidak. 152 Pengawasan  adalah  salah satu  fungsi  dasar  manajemen disebut “ Controlling ” yang mempunyai  2  (dua)  makna, yaitu pengawasan dan
pengendalian.
Pengawasan  dalam  hal  ini adalah  pengawasan  dalam  arti sempit,  yaitu  segala  usaha  atau kegiatan  untuk  mengetahui  dan menilai kenyataan yang sebenarnya  tentang  pelaksanaan tugas  atau  pekerjaan,  apakah sesuai  dengan  semestinya  atau tidak,  sedangkan  pengendalian pengertiannya  lebih forcefull dari  pada  pengawasan,  yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan  untuk  menjamin  dan mengarahkan  agar  pelaksanaan tugas  atau  pekerjaan  berjalan sesuai dengan yang semestinya. 153 d. Teori Penegakan Hukum
Administrasi
151 Viktor  M.  Situmorang  dan  Cormentyna Sitangga.    1993.    Hukum  Adminmistrasi Pemerintahan  di  Daerah.    Jakarta:  Sinar Grafika,hlm.233.
152 Ibid.hlm.63.
153 Sujamto.   2007.   Aspek-Aspek  Pengawasan di Indonesia.  Jakarta: Sinar Grafika,hlm.53.
Sebagai teori pendukung adalah  Teori  Penegakan  Hukum Administrasi,  menurut  pendapat Soerjono Soekanto, secara konsepsional, Inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai  rangkaian  penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 154 5. Gagasan Istilah
a. Sanksi Administratif konseptual
Menurut  Habib  Adjie, Sanksi adnimistratif Notaris yaitu  sanksi  terhadap  Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan  tugas  jabatan  kerja Notaris  yang  harus  dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri, 155 yang  berupa  teguran lisan, teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian  dengan  hormat, Pemberhentian tidak hormat. Operasional Sanksi administratif adalah konsekuensi administratif yang di terima oleh Notaris, dari
154 Soerjono Soekanto.  2002. Faktor-faktor yang memperngaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,hlm.3.
155 Habib Adjie Sanksi. Op.Cit .hlm.92.
MPW  berdasarkan  rekomendasi MPD yang berkaitan pelanggaran  dalam  menjalankan tugas  dan  jabatanya  sebagai seorang Notaris.. b. Majelis Pengawas Wilayah Konseptual Majelis Pengawas Wilayah adalah satu-satunya  yang berwenang untuk melakukan pengawasan,  pemeriksaan  dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi, tugas  Majelis  Pengawas  Wilayah diatur dalam Pasal 67 UUJN 2014, Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik
Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10 Tahun  2004,  dan  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.39-PW.07.10  Tahun 2004. Operasional Majelis Pengawas Wilayah  adalah  perpanjangan tangan pemerintah yaitu Depkumham  yang  mempunyai tugas  dan  wewenang  dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, yang di bentuk dengan  komposisi  perwakilan pemerintah  (dalam  hal  ini  Dep Hukum  &  HAM),  Notaris  dan akademisi  yang  ruang  lingkup kerjanya adalah provinsi.
6. Metode Penelitian
a. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan tipe normatif,  yaitu  penelitian  yang mengacu  kepada  norma-norma hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Ronald Dworkin, yang menyebutkan  metode  penelitian hukum normatif sebagai penelitian  doktrinal  ( doctrinal research ),  yaitu  suatu  penelitian yang  menganalisa,  baik  hukum sebagai law  is  it  written  in  the book , maupun hukum sebagai law as  it  is  deceded  by  use  judge through judicial process . 156
Kemudian  penelitian  ini akan bertumpu pada data sekunder,  yaitu  bahan  pustaka yang  merupakan  data  dasar  di dalam  penelitian,  terdiri  dari surat-surat  pribadi,  buku-buku harian, buku-buku, sampel dengan dokumen-dokumen resmi  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah. 157 Dokumen  resmi terdiri dari Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun 2004 Tentang tata cara pengangkatan anggota,
156 Viktor  M.  Situmorang  dan  Cormentyna Sitanggang.    2013.    Hukum  Administrasi Penelitian  Hukum  Dan  Hasil  Penulisan Penelitian Pada  Makalah Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,hlm.1.1.
157 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.  1995. Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan Singkat .  Jakarta: CV. Rajawali,hlm.28.
pemberhentian anggota, susunan organisasi,  tata  kerja,  dan  tata cara pemeriksaan majelis pengawas  notaris,  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.39-PW.07.10.  Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. b. Pendekatan Penelitian Dalam  Penelitian  ini  digunakan dua metode pendekatan penelitian  dalam  ilmu  hukum yaitu: a. Pendekatan perundang- undangan ( Statue approach ) Pendekatan  yang  dilakukan dengan mengidentifikasi, serta  membahas  peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan  yang  dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 2  tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. b. Pendekatan Konseptual ( Conseptual approach ) Pendekatan konseptual adalah menelaah konsep-konsep yang  digunakan  berkaitan sanksi  administratif  Notaris, oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). c. Bahan Hukum Penelitian
1. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  Primer yang  digunakan  didalam penelitian ini adalah Peraturan perundang- undangan berkaitan dengan permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris, Putusan-Putusan Menteri, Peraturan Pemerintah Surat Edaran, dll. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu  bahan-bahan  yang erat hubungannya dengan  Bahan  hukum primer dan dapat membantu  menganalisa bahan  hukum  primer. Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku yang  membahas  tentang sanksi administratif Notaris  dan  peraturan- peraturan  lainnya  yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini dan selanjutnya  menganalisa masalah-masalah yang dihadapi untuk menghimpun data sekunder.  Pengumpulan studi pustaka pada penelitian ini menggunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. 158 c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum untuk memberikan penjelasan  dan  petunjuk terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,  dan  lain- lain. d. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan kemudian diidentifikasi  guna  menganalisa permasalahan yang dibahas, serta  menggunakan  penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur  yang  berkaitan dengan permasalahan.
e. Teknik  Analisis  Bahan
Penelitian Analisis  terhadap  data yang  dikumpulkan  dan  bahan- bahan  hukum  yaitu  Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2014 dan  peraturan-peraturan  Menteri dan penelitian kepustakaan. f. Teknik Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dalam  penelitian  ini  menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan
158 Soemitro dan Roni Hanitijo.  1992.
Metodelogi Penelitian Hukum .  Bandung: Ghalia Indonesia,hlm.34.
kesimpulan  yang  ditarik  dari sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang sudah dibuktikan benar dan
kesimpulan  itu  ditujukan  untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

## B.Temuan dan Analisis
1. Penerapan Penjatuhan Sanksi
Administratif Kepada Notaris Penting bagi Notaris bertanggung jawab dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya, seperti  menurut  Hans  Kelsen  dalam bukunya membagi pertanggungjawaban  menjadi  empat macam yaitu: a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. b. Pertanggungjawaban kolektif berarti  bahwa  seorang  individu bertanggungjawab  atas  suatu pelanggaran  yang  dilakukan oleh orang lain.
c. Pertanggungjawaban berdasarkan  kesalahan  yang
berarti  bahwa  seorang  individu bertanggungjawab atas
pelanggaran  yang  dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan  tujuan  menimbulkan kerugian.
d. Pertanggungjawaban  mutlak  yang berarti  bahwa  seorang  individu bertanggungjawab atas pelanggaran  yang  dilakukannya karena  tidak  sengaja  dan  tidak diperkirakan. 131 Sedangkan menurut Fockema  Andreae,  frase  bertanggung jawab diartikan sebagai terikat, sehingga tanggung jawab aansprakelijk dalam pengertian hukum berarti keterikatan, 132 kaitannya dengan istilah
pertanggungjawaban, Undang Undang Jabatan  Notaris  menggunakan  istilah tanggung  jawab.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 4 ayat  (2)  UUJN,  disamping  itu  juga dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal UUJN  menentukan  bahwa,  Notaris, Notaris  Pengganti,  Notaris  Pengganti
Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol  Notaris.  Hal  senada  juga dapat  ditemukan  di  dalam  ketentuan Pasal  4  ayat  (2),  yang  selengkapnya dirumuskan:  “Bahwa  saya  akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan  menjalankan  kewajiban  saya sesuai  dengan  kode  etik  profesi,
131 Hans  Kelsen,  2006.  Terjemahan Raisul  Mutaqien.  Hlm.  140.  Teori  Hukum  Murni. Nuansa dan Nusamedia. Bandung 132 Lihat Fockema Andreae, 1983. Kamus istilah hukum
kehormatan,  martabat  dan  tanggung jawab saya sebagai Notaris”. 133
Tanggung jawab Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  harus memperhatikan  dan  tunduk  pada Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 perubahan  atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan  Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi Notaris yang berwenang. Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka
1  UUJN  terdapat  dalam  Pasal  15 UUJN. 134
1) Notaris  berwenang  membuat  Akta
Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,  dan  ketetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan akta, memberikan grosse ,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh Undang-Undang.
2) Notaris berwenang pula:
a) Mengesahkan  tanda  tangan  dan menetapkan  kepastian  tanggal
133 Saifurrachman  dan  Habib  Adjie. Op.Cit., hlm. 15 134 Liliana  Tedjosaputro,  2003.  Etika Profesi dan Profesi Hukum. Hlm. 93. Aneka Ilmu. Semarang
surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c) Membuat  kopi  dari  asli  surat- surat  di  bawah  tangan  berupa salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan; d) Melakukan pengesahan
kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e) Memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan  dengan  pembuatan akta;
a. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau b. Membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai kewenangan  lain  yang  diatur  dalam Peraturan  Perundang-undangan.Dari Pasal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  kewenangan  Notaris  selain untuk  membuat  Akta  otentik  juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legaliseren) 135
surat-surat/akta-akta  yang  dibuat  di
135 Waarmerking, yaitu  membukukan surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar dalambuku khusus, sedangkan Legalisasi adalah mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar  dalam  buku  khusus,  (bedakan  antara legalisasi dengan  pengesahan  kecocokan fotocopi dengan surat aslinya)
bawah  tangan  serta  memberikan nasehat/penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang terutama  yang  berkaitan  dengan  isi dari  akta  yang  dibuat  para  pihak  di hadapan Notaris.
2.Wewenang Majelis
Pengawas Wilayah  (MPW)  Dalam  Penjatuhan Sanksi Administrasi Majelis Pengawas Wilayah selanjutnya  disebut  (MPW)  adalah salah  satu  lembaga  yang  berwenang melakukan  pengawasan,  pemeriksaan dan  pemberian  Sanksi  Notaris.    Kata lembaga  dalam  praktek  memiliki banyak  makna  atau  maksud  sebagai padanan kata, lembaga juga dimaksudkan mempunyai  makna kata yang  sama  dengan installation dalam bahasa  inggris. 136 lembaga  dalam terminologi  hukum  bisa  diartikan sebagal  paranata  atau  organisasi, 137 dalam  pengertian  organisasi  yang dihubungkan dengan tujuannya, kemudian  dapat  dibedakan  antara lembaga  pengawas  yaitu  lembaga yang bertujuan pembentukannya berkaitan  dengan  kepentingan  orang banyak/umum,  dan  lembaga  privat yang  dibentuk  untuk  tujuan  untuk kepentingan kalangan terbatas saja.
Kelembagaan MPW adalah merupakan lembaga pengawasan lanjutan dari lembaga Majelis
Pengawas  Daerah  (MPD).    MPW
136 Hadi Podo Jose.  2005. Kamus Inggris – Indonesia. Jakarta : Gramedia Utama,hal.308.
137 Kamus Hukum.  2008.  Citra Umbara,Bandung, 2008, hal 106
sebagai  badan  yang  berkedudukan  di ibu  kota  Provinsi  sangat  diharapkan memberi  kontribusi  atas  tercapainya suatu kepastian hukum maupun perlindungan  hukum  serta  penjatuhan Sanksi administratif terhadap Notaris.
Oleh  karena  itu  MPW  sebagai institusi  perlu  melengkapi  struktur organisasi dalam menunjang aktifitasnya. Kewenangan  dan  kewajiban
MPW  secara  eksternal,  yaitu  yang berkenaan  atau  berhubungan  sebagai berikut:
- Menyelenggarakan  sidang  untuk memeriksa laporan dan mengambil keputusan atas laporan dan masyarakat yang disampaikan melalui MPW; - Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan; - Memberikan cuti izin lebih
dari  6  (enam)  bulan  sampai dengan satu tahun; - Memeriksa  dan  memutus atas  keputusan  Majelis  Pengawas
Daerah (MPD)  yang memberikan, Sanksi  berupa  teguran  lisan  dan teguran tertulis;
- Mengusulkan pemberian Sanksi  terhadap  Notaris  kepada Majelis Pengawas Pusat selanjutnya disebut (MPP) berupa: pemberhentian  sementara  serta pemberhentian dengan tidak hormat; - Membuat  berita  acara  atas setiap keputusan pengaturan
sanksi.
Kewenangan  dan  kewajiban MPW  yang  bersifat  Internal,  yaitu yang  berkenaan  atau  berhubungan sebagai berikut:
- Penerimaan  laporan  masyarakat yang  ditindak  lanjuti  dengan penyelenggaraan  sidang  untuk memeriksa  adanya  pelanggaran administratif  atau  pelanggaran jabatan Notaris.
- Memberikan  kewenangan terhadap  Majelis  Pemeriksa  Pusat dan  Wilayah  untuk  memutuskan sanksi administratif. Adapun Struktur Organisasi dari MPW ini dijabarkan dalam pasal 72 UUJN 2014  dalarn  bentuk  adanya Ketua  dan  Wakil  Ketua  yang dipilih  dari  dan  oleh  anggota MPW  dibantu  oleh  seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk  dalam  rapat  MPW.
Dalam  pelaksanaannya  MPW akan memegang jabatannya selama  3  (tiga)  tahun  dan  dapat diangkat kembali.
C.Penutup 1.  Kesimpulan
1. Penerapan Penjatuhan sanksi administratif  kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW)  menurut  Undang  Undang Nomor  2  Tahun  2014  (UUJN 2014), merupakan bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap  UUJN  2014,  peraturan- peraturan yang ada dalam
kaitannya  dengan  profesi  Notaris dan  sekaligus  menjadi  dasar petunjuk pelaksanaan dan petutunjuk  teknis  bagi  Notaris  di Indonesia dalam menjalankan tugas  dan  jabatanya.  Regulasi mengenai penjatuhan Sanksi Notaris di Indonesia yang berbentuk  teguran  dan  Sanksi teguran tertulis adalah kewenangan  MPW.    Sanksi  ini memiliki mekanisme harus dengan rekomendasi Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  setelah diadakan  pemeriksaan  terhadap pelapor, terlapor dan pihak ketiga. Setelah MPD mendapatkan kesimpulan terhadap pemeriksaannya barulah direkomendasikan  kepada  MPW untuk diberikan sanksi administratif, maka dari itu Penjatuhan  Sanksi  administratif oleh  MPW  merupakan  bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses pengawasan terhadap Notaris  yang  di  lakukan  oleh Negara.
2. Upaya  hukum  bagi  Notaris  yang terkena  sanksi  administratif  oleh MPW adalah, Notaris dapat mengajukan banding kepada instansi  Majelis  Pengawas  yang lebih tinggi jika putusan pengawas tetap  tidak  memuaskan  Notaris yang bersangkutan.
Dalam  tataran  yang  ideal, bahwa  seharusnya  semua  jenjang Majelis  Pengawas  mempunyai
wewenang  untuk  menjatuhkan sanksi,  hanya  saja  dibagi  secara berjenjang berdasarkan wewenang pengawasan dan beratnya pelanggaran yang Notaris lakukan.    Tingkatan  Pengawasan dibuat  bertingkat  sesuai  dengan cakupan  daerah  dan  wilayah pengawasan, sedangkan penjatuhan  Sanksi  di  sesuaikan juga  dengan    jenis  pelanggaran yang  dilakuakn  dengan  tujuan menjaga kredibilitas dan integritas Notaris  di  Masyarakat.    Semua bentuk  Sanksi  tersebut  dapat diajukan keberatan kepada instansi  yang  menjatuhkan  sanksi tersebut  dan  jika  tidak  puas  dapat mengajukan banding kepada instansi  yang  lebih  tinggi  yakni Majelis Pengawas Wilayah (MPW)  dan  terus  MPP,  jika semua prosedur ini sudah dipenuhi  tetap  tidak  memuaskan Notaris  yang  bersangkutan,  maka Notaris dapat mengajukan tuntutanya  terhadap  MPP  kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN) untuk menggugat putusan MPP tersebut.

## 2. Saran
1. Sebaiknya  penerapan  penjatuhan
Sanksi Administratif kepada Notaris  oleh  MPW  diberikan kewenangan yang lebih besar dari sekadar  peringatan  tertulis  agar menimbulkan efek jera bagi notaris yang melakukan
pelanggaran  dan  menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat  yang menggunakan jasanya.
2. Hendaknya  perlu  di  buat  aturan secara  jelas  dan  terinci  tentang tata  beracara  Majelis  Pengawas Notaris, batasan jenis pelanggaran dan  sanksi  apa  yang  di  berikan kepada  Notaris  yang  melakukan pelanggaran  agar  dalam  aplikasi UUJN tersebut tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. 3. Hendaknya  perlu  di  muat  juga  di dalam  UUJN  atau  aturan  di bawahnya  mengenai  mekanisme
banding  secara  jelas  dan  terinci bagi  Notaris  yang  dijatuhi  Sanksi administratif untuk menjamin
kepastian dan kesetaraan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie.  Habib.  2011. Majelis  Pengawas Notaris  Sebagai  Pejabat  Tata Usaha Negara. PT. Refika Aditama. Bandung. Adjie. Habib. 20013. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pubilk. PT. Refika Aditama. Bandung. Adjie.  Habib. 2009.  Sekilas  Dunia Notaris & PPAT Indonaia. CV.Mandar Maju. Bandung. Ansori.  Abdul  Ghofur.  2009,  L embaga Kenotariatan  Indonesia  Perspektif Hukum dan Etika. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Hadjon.  Philipus M. 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta
Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusat.
2008, Jati  Diri  Notaris  Indonesia.
PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Jose.  Hadi  podo,  2005, Kamus  Inggris- Indonesia, Gramedia Utama Kamus
Hukum, 2008 Citra Umbara,
Bandung.
Kansa.  C.ST.  dan  Cristine,  2002, Pokok- Pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Kementerian  Hukum  dan.  Hak  Asasi Manusia,  Arsip  Kantor  Wilayah Sumatera  Selatan  per  Keadaan bulan Maret 2011.
Kchar,  S.H.  A,  1983. Notaris  Dalam Praktek Hukum. Alumni. Bandung. Latolung Paulus effendi, 1983,
Perbandingan  Hukum  Administratif  dan Sistem  Peradilan  Administrasi, Citra Aditya, Bandung.

## PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS UNTUK
PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PROSES PERADILAN
Oleh :

## NANDA IKA PUSPITA
Abstrak: Berdasarkan  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta  dan  pemanggilan  Notaris.  Sehubungan  dengan  kewenangan  tersebut  yang  jadi permasalahan  adalah  bagaimana  bentuk  pengaturan  persetujuan  pengambilan  fotokopi Minuta  Akta  dan  pemanggilan  Notaris  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  untuk menghadirkan  Notaris  pada  proses  peradilan  dan  bagaimana  tindak  lanjut  proses peradilan  dalam  hal  Majelis  Kehormatan  Notaris  menolak  memberikan  persetujuan pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  dan  pemanggilan  Notaris  dalam  rangka  proses peradilan.  Penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  historis  dan  pendekatan kasus.
Penelitian  menunjukkan  bahwa,  pertama  jika  penyidik  ingin  melakukan pemeriksaan  terhadap  Notaris  sesuai  dengan  prosedur  yang  diamanatkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentu saja tidak dapat dilakukan karena  Majelis  Kehormatan  Notaris  belum  terbentuk.  Selama  peraturan  pelaksanaan Majelis  Kehormatan  Notaris  belum  terbentuk,  penyidik  hanya  akan  mendasarkan prosedur  pemeriksaan  pada  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Kedua,  Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan Persetujuan karena Notaris tidak menyaksikan,  melihat  dan  mendengar  atau  mengalami  sendiri  pembuatan  akta  yang dijadikan  dasar  dugaan  tindak  pidana.  Proses  peradilan  tetap  berlanjut  hanya  saja penolakan  tersebut  tidak  serta  merta  dikatakan  bahwa  Notaris  tidak  mau  bekerjasama tetapi  melainkan  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  menyimpan  dan  merahasiakan minuta akta.
Untuk  saat  ini  selama  Majelis  Kehormatan  Notaris  belum  terbentuk,  penyidik dapat  langsung  memanggil  Notaris.  Dalam  hal  Majelis  Kehormatan  Notaris  menolak memberikan  Persetujuan  karena,  Notaris  tidak  ada  dasar  dugaan  tindak  pidana.  Proses peradilan  tetap  berlanjut.  Pemerintah  harus  segera  mengeluarkan  Peraturan  Pelaksana mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. Notaris  dapat melindungi dirinya yang  terpenting  harus  terdapat  dalam  jiwa  Notaris  itu  sendiri  yaitu  Jujur,  Bekerja dengan ilmu yang kita miliki, dan Bekerja dengan baik.
Kata  Kunci  :  Majelis  Kehormatan  Notaris,  Persetujuan  Pemanggilan  Notaris,  Peradilan.
A. Pendahuluan
1. Latar belakang
Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan
pengawasan  atas  Notaris  di  tingkat kabupaten  atau  kota.  Kewenangan tersebut kemudian hapus dengan adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 49/PUU-X/2012  yang  dalam  amar
putusannya memutus menghapus  frasa  “dengan  persetujuan Majelis  Pengawas  Daerah”  yang terkandung  dalam  Pasal  66  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena bertentangan  dengan  Konstitusi  Negara Indonesia. Setelah diundangkannya
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang- Undang  Jabatan  Notaris,  hilangnya wewenang  Majelis  Pengawas  Daerah namun  muncul  lembaga  baru  yaitu Majelis  Kehormatan  Notaris,  didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A sebagaimana Perubahan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang
Jabatan Notaris. Peran penting lembaga baru  ini  adalah  “menggantikan”  peran yang  telah  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas  Daerah  dalam  memberikan persetujuan dalam proses peradilan.
Kehadiran  lembaga  baru  yang bernama  Majelis  Kehormatan  Notaris dapat  dilihat  di  dalam  ketentuan  Pasal 66  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2014  tentang  perubahan  atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan,  Untuk  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum, atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis Kehormatan Notaris berwenang Mengambil  fotokopi  Minuta  Akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pelaksanaan  dari  Pasal  66  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2014  tentunya  memerlukan  peraturan pelaksanaan  lebih  lanjut  dan  sampai saat  ini  belum  ada  Peraturan  Menteri
yang  mengatur  pengambilan  Fotokopi Minuta  Akta  dan  Pemanggilan  Notaris. Sehingga  sangat  sulit  bagi  Majelis Kehormatan  Notaris  (MKN)  untuk menjalankan tugasnya kelak yang diatur berdasarkan  Peraturan  Menteri.  Hal  ini diperlukan  agar  ada  kepastian  Hukum, dan  tidak  tumpang  tindih  dalam pelaksanaannya. 138

## 2. Permasalahan
 Bagaimana  bentuk  persetujuan pengambilan  fotokopi  Minuta Akta  dan  pemanggilan  Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk menghadirkan Notaris pada proses peradilan?
 Bagaimana  tindak  lanjut  proses peradilan  dalam  hal  Majelis Kehormatan  Notaris  menolak memberikan
persetujuan
pengambilan  fotokopi  Minuta Akta  dan  pemanggilan  Notaris dalam rangka proses peradilan?
3. Tujuan  dan Manfaat Penelitian
 Tujuan
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah:
a. Untuk mengetahui bentuk persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menghadirkan  Notaris  pada proses Peradilan. b. Untuk mengetahui tindak  lanjut  proses  peradilan dalam  hal  Majelis  Kehormatan
138 Syafran  Sofyan.  2013.  “ Catatan Perubahan  UU  Jabatan  Notaris  Nomor  30  tahun 2004 (Peraturan Menteri Sangat Mendesak)”. http://mediaNotaris.com/catatan_peruba han
uu_jabatan_Notaris_nomor_tahun_berita352.html. diakses pada tanggal 12 Januari 2014.
Notaris  menolak  memberikan persetujuan.
 Manfaat
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:
a. Secara Teoritik Memberikan masukan pemikiran dalam rangka meningkatkan  perkembangan Ilmu  Kenotariatan,  khususnya kewenangan Majelis Kehormatan  Notaris  Pasal  66 ayat  (1)  setelah  berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris, supaya dapat mengefektifkan fungsi pengawasan yang diembannya. b. Secara Praktis
1. Menambah Ilmu dan mengembangkan Ilmu Hukum  secara  umum  dan penerapan ketentuan Perundang-Undangan tentang Hukum Kenotariatan, khususnya dalam  hal  yang  berkaitan dengan pemeriksaan Notaris. 2. Sebagai  bahan  informasi
dan bahan kajian bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam menerapkan kewenangan  yang  diberikan Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  serta  instansi  terkait sehubungan dengan kewenangan tersebut.
4. Kerangka Konseptual  Teori Kewenangan
Kewenangan merupakan suatu  tindakan  Hukum  yang diatur  dan  diberikan  kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan Perndang-Undangan yang  berlaku  yang  mengatur jabatan yang bersangkutan. 139 Wewenang melakukan pengawasan  dan  pemeriksaan terhadap  Notaris  adalah  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia mempunyai  tugas  membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan  pemerintah  di  bidang Hukum  dan  hak  asasi  manusia. Dengan  demikian  kewenangan pengawasan  terhadap  Notaris ada  pada  pemerintah,  sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. 140 Ada  2  (dua)  cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi.
 Teori Kepastian Hukum
Kepastian Hukum sendiri, secara historis merupakan  tema  yang  muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan
139 Habib  Adjie. Hukum  Notaris  Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.. Hlm. 77
140 Habib  Adjie. Sanksi  Perdata  & Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik . Hlm. 131.
dinyatakan  oleh Montesquieu , bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan maka tugas penciptaan Undang- Undang itu di tangan pembentuk Undang-Undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi Undang-Undang saja. 141 Adapun  pendapat  para pakar  ilmu  Hukum  terhadap kepastian Hukum, yaitu menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa tanpa kepastian  Hukum  orang  tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul  keresahan.  Tetapi  terlalu menitikberatkan kepada kepastian  Hukum,  terlalu  ketat menaati peraturan, Hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan  rasa  tidak  adil. Majelis pengawas Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun  2004  di  lakukan  oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)  tapi,  setelah  keluar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris berubah menjadi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam  memeriksa  dan  adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan  oleh  Notaris  harus memperhatikan peraturan Hukum  yang  menjadi  dasar kewenangan  Notaris,  sehingga keputusan yang
diambil
141 Muhammad  Erwin  dan  Amrullah  Arfan. 2008. Filsafat  Hukum  Mencari  Hakikat  Hukum. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm.99.
memberi kepastian Hukum dalam  penerapan  Hukum  bagi pihak-pihak yang berkepentingan  terutama  bagi Notaris serta pihak yang dirugikan.
 Teori Pengawasan
Pengertian mengenai Pengawasan  dapat  dilihat  dari berbagai macam sumber, diantaranya,  yaitu  Menurut  P. Nicolai  Menurut  P  Nicolai,
pengawasan  merupakan  langkah preventif  untuk  memaksakan kepatuhan. 142 Pasal 1 angka 1 peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10  Tahun  2004, menegaskan  yang  di  maksud dengan pengawasan adalah kegiatan  yang  bersifat  preventif dan  kuratif  termasuk  kegiatan pembinaan  yang  dilakukan  oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Pengawasan yang dilakukan  oleh  majelis  tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan
Notaris  agar  sesuai  dengan ketentuan  UUJN.  Tapi  juga Kode  Etik  Notaris  dan  tindak tunduk  atau  perilaku  kehidupan
Notaris  yang  dapat  mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan majelis pengawas (pasal  67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas.
142 Ridwan HR. 2002. Hukum Administrasi Negara .  Jakarta:  Rajawali Press. Hlm. 311.
 Teori Jabatan Jabatan dalam arti sebagai Ambt merupakan fungsi, tugas,  wilayah  kerja  pemerintah pada  umumnya  atau  badan perlengkapan  pada  khususnya. Istilah  atau  sebutan  jabatan merupakan  suatu  istilah  yang  di pergunakan  sebagai  fungsi  atau tugas  ataupun  wilayah  kerja dalam pemerintah.
Menurut E.Utrecht bahwa : “Jabatan  (ambt)  ialah suatu lingkungan pekerjaan  tetap  ( kring van vaste werkzaamheden ) yang diadakan  dan  dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum).” 143 Jabatan merupakan subjek  Hukum  (person),  yakni pendukung  hak  dan  kewajiban (suatu personifikasi). Oleh Hukum  Tata  Negara  kekuasaan tidak  diberikan  kepada  pejabat (orang),  tetapi  diberikan  kepada jabatan  (lingkungan  pekerjaan). Sebagai  subjek  Hukum  yaitu badan  Hukum,  maka  jabatan  itu dapat  menjamin  kontinuitet  hak dan  kewajiban.  Pejabat  (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangankan jabatan terus-menerus (continue). 144 5. Metode Penelitian Hukum
Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif, yang menganalisis suatu keberlakuan Hukum  yang  dilakukan  dengan meneliti bahan-bahan Hukum,
143 Habib  Adjie. Sanksi  Perdata  & Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik . Op.Cit . Hlm. 17.
144 Ibid. Hlm.17.
seperti penelitian terhadap asas-asas Hukum,  Hukum  positif,  aturan
Hukum, dan kaedah-kaedah Hukum. 145
Penelitian  hukum  ini  dilakukan dengan mencari konsep-konsep, teori-teori,  serta  pendapat-pendapat yang relevan dengan pokok permasalahan  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Statute  Approach)  dan  pendekatan konseptual  (Conceptual Approach). Penelitian  ini  menggunakan  bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, serta  ketentuan  perundang-undang yang  terkait  lainnya,  dan  bahan hukum  sekunder  yang  diperoleh melalui  studi  kepustakaan.  Setelah itu  diolah  dan  dianalisis  dengan kualitatif  sebagai  suatu  penjelasan yang  logis  dan  sistematis  dengan menunjukkan cara berpikir deduktif- induktif yang bertujuan menghasilkan temuan-temuan hukum  baru  yang  menjadi  dasar untuk  mengambil  kesimpulan  dan saran. 146

## B. Temuan dan Analisis
1. Persetujuan dari Majelis
Kehormatan  Notaris  untuk Menghadirkan  Notaris  pada Proses Peradilan.
145 H.P.  Panggabean.  2012. Hukum Pembuktian, teori Praktik  dan Yurisprudensi Indonesia . Bandung: cet. 1 alumni. Hlm.18. 146 Muhammad Syaifuddin, 2009,
Menggagas  Hukum  Humanistis-Komersial  (Upaya Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Kurang  dan
Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Swasta  Bahan  Hukum  Perseroan  Terbatas),  Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 60.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  yang  merupakan perubahan  dari  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Jabatan  Notaris  pada  tanggal  15 Januari  2014,  Pasal  66  ayat  (1)
Undang-Undang Jabatan Notaris dimasukkannya  kembali  sebuah institusi  baru  yaitu  Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang  berwenang  memberikan izin terhadap pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris Bunyi perubahan  Pasal  66  Undang- Undang Jabatan Notaris menjadi Untuk Kepentingan Proses Peradilan, Penyidik,penuntut Umum,  Atau  Hakim  Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan
Notaris  Berwenang  mengambil fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau surat-surat  yang dilekatkan pada Minuta  Akta  atau  Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris  dan  memanggil  Notaris untuk  hadir  dalam  pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya  atau  Protokol  Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris. Namun, terdapat beberapa  Pasal  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris  yang memerlukan peraturan pelaksana,  yaitu  Pasal  66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris yang secara tegas menyebutkan  bahwa  ketentuan
lebih  lanjut  mengenai  tugas  dan fungsi,  syarat  dan  tata  cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi dan tata pengangkatan dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Mengingat peraturan Menteri yang merupakan petunjuk pelaksanaan Pasal 66A tentang  tugas  dan  fungsi,  syarat dan  tata  cara  pengangkatan  dan pemberhentian, struktur Organisasi  dan  tata  kerja  dan anggaran  Majelis  Kehormatan
Notaris  belum  di  bentuk,    maka kita  dapat  melihat  wewenang dan  tugas  yang  hampir  sama dengan Majelis Kehormatan Notaris yaitu Majelis Kehormatan  Dokter  yang  terdiri dari  Majelis  Kehormatan  Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  (MKDK). Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran  etika  kedokteran tanpa melanggar Norma Hukum, maka  ia  akan  dipanggil  dan disidang oleh Majelis Kehormatan  Etik  Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia untuk dimintai pertanggung  jawaban  etik  dan disiplin profesinya. Etika Berbeda  dengan  Hukum,  di dalam praktek kedokteran
terdapat  aspek  etik  dan  aspek hukum  yang  sangat  luas,  yang sering  tumpang-tindih.  Bahkan
di  dalam  praktek  kedokteran,
aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya  norma  etik  yang telah  diangkat  menjadi  norma hukum,  atau  sebaliknya  norma hukum  yang  mengandung  nilai- nilai  etika. 147 Dengan  demikian
pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum. Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh Keterangan,  baik  lisan  maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak  terkait  (pengadu, teradu,  pihak  lain  yang  terkait) dan para ahli di bidangnya  yang dibutuhkan. Putusan  Majelis Kehormatan  Etik  Kedokteran tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk  permintaan  keterangan ahli. Sedangkan Majelis Kehomatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  adalah  Lembaga  yang yang berwenang untuk menentukan  ada  dan  tidaknya kesalahan  yang  dilakukan  oleh dokter  dalam  penerapan  disiplin ilmu kedokteran dan
147 Humaryanto, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran,  dalam  Penanganan  Pelanggaran  Etika Kedokteran . http://Tugas  Majelis  Kehormatan  Etik Kedokteran  dan  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia -  hukumonline.com.htm . Tanggal 30 Oktober 2015.
menetapkan sanksi. Tugas Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan  kasus  pelanggaran disiplin  dokter  yang  diajukan menyusun pedoman dan tatacara penanganan  kasus  pelanggaran disiplin dokter. Dalam hal Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia  dalam sidangnya  menemukan  adanya pelanggaran etika, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan meneruskan kasus tersebut kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Belum terbentuknya aturan menteri tersebut menimbulkan kebingungan prosedur  apabila  ada  Notaris yang  tersangkut  kasus  pidana, dan akan dilakukan pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan  untuk  dilakukan pemeriksaan  terhadapnya,  baik bagi  penyidik  maupun  bagi
Notaris yang bersangkutan. Sehingga,  Belum  terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris sebagai  lembaga  baru  yang berwenang memberikan izin pemeriksaan Notaris dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris. Jika penyidik ingin melakukan pemeriksaan terhadap  Notaris  sesuai  dengan prosedur yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris,  tentu  saja  tidak  bisa dilakukan karena Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga  yang  berwenang  dalam hal  ini  pun  masih  belum terbentuk. Berdasarkan hal tersebut,  maka  selama  petunjuk pelaksanaan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, penyidik hanya akan mendasarkan prosedur pemeriksaan pada ketentuan
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tentang  prosedur  pemanggilan dan  penyitaan  barang  bukti sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 112 ayat 2 Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Jika  memang  ada Notaris  yang  perlu  dimintai keterangan  dalam  penyidikan,
penyidik akan langsung memberikan  surat  pemanggilan kepada Notaris yang bersangkutan,  tanpa  perlu  izin dari lembaga manapun. 148
2. Tindak  Lanjut  Proses  Peradilan dalam  Hal  Majelis  Kehormatan Notaris  Menolak  Memberikan Persetujuan  Pengambilan  Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
Apabila  Majelis  Kehormatan Notaris  memberikan  persetujuan, maka  penyidik  akan  melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan
148 Johno Supriyanto. 2015. “Peran Majelis Pengawas  Wilayah  Notaris  dalam  Melaksanakan Pengawasan  dan  Pembinaan  Kepada  Notaris”. Makalah disajikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Jabatan Notaris seminar diselenggarakan di
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI Kantor  Wilayah  Sumatra  Selatan.  Palembang,  13 Agustus 2015.
sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  oleh  penyidik.  Namun apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan persetujuan pemeriksaan  atau  menolak,  maka pihak  Majelis  Kehormatan  Notaris harus memberikan klarifikasi dengan  alasan  yang  sesuai  dengan Hukum  dan  ketentuan  peraturan
Perundang-Undangan. Disinilah
nantinya  diprediksi  akan  terjadi  adu argumentasi  antara penyidik dengan Majelis Kehormatan Notaris, karena masing-masing akan membela kepentingannya.  Untuk  mengatasi hal  ini  diharapkan  masing-masing pihak  untuk  saling  memahami  dan mengerti tugas dan kewajiban masing-masing pihak demi terselenggaranya  proses  penyidikan ini  secara  profesional,  jujur,  tidak memihak dan tidak arogansi. 149 Sebelum melanjutkan penyelidikan, penyidik akan mengirimkan suatu permintaan persetujuan  pemeriksaan  kepada Majelis Kehormatan Notaris. Selanjutnya  Majelis  Kehormatan Notaris akan melakukan rapat terlebih  dahulu  dan  memanggil Notaris  tersebut  untuk  didengar keterangannya sebelum
memutuskan  apakah  permintaan dari  pihak  kepolisian  tersebut  dapat disetujui  atau  tidak. 150 Dalam  hal
149 Zulkarnain  Adinegara.  “Mekanisme Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana” http://www.notariesdigest.com/notariesdigest . tanggal 22 Agustus 2015,
150 Herman Andriansyah. 2015. “Kewajiban Notaris  dalam  Menjaga  Kerahasiaan  Akta  dalam Kaitannya  dengan  Hak  Ingkar  Notaris”.  Makalah disajikan  dalam  Sosialisasi  Undang-Undang  Jabatan
Majelis Kehormatan Notaris menolak  memberikan  Persetujuan maka proses peradilan tetap berlanjut  hanya  saja  penolakan tersebut  tidak  serta  merta  dikatakan bahwa Notaris tidak mau bekerjasama tetapi melainkan Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan merahasiakan minuta  akta.  Disisi  lain  ketiadaan persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris  dapat  dipandang  oleh  pihak penyidik  sebagai  tindakan  tidak kooperatif dalam proses peradilan.
Notaris  bisa  saja  menolak memberikan  minuta  aktanya  dalam proses  peradilan.  Namun  penolakan ini  tidak  serta  merta  dikatakan bahwa Notaris tidak mau bekerjasama  dan  membantu  proses peradilan,  melainkan  Notaris  hanya melaksanakan  Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang  Jabatan  Notaris huruf  b,  yang  menentukan  bahwa Notaris  wajib  menyimpan  minuta akta yang berdasarkan Pasal 1 angka 13  Undang-Undang  Jabatan  Notaris Nomor  2  tahun  2014  merupakan arsip  Negara.  Dalam  hal  Majelis
Kehormatan Notaris belum terbentuk  pada  dasarnya  Notaris mempunyai cara lain sebagai bentuk perlindungan Hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang- Undang  yang  lain,  yaitu  pada
jabatan  Notaris  telah  ada  melekat yaitu  kewajiban  ingkar.  Bahwa
Notaris  seminar  diselenggarakan  di  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Kantor  Wilayah Sumatra Selatan. Palembang, 13 Agustus 2015.
Notaris  mempunyai  Kewajiban/hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris,  tapi  untuk  kepentingan kepentingan  para  pihak  yang  telah mempercayakan kepada Notaris.
Menurut  Habib  Adjie 151 Jika Notaris  di  panggil  oleh  Penyidik, maka  Notaris  berkewajiban  untuk menjelaskan  terlebih  dahulu  kepada penyidik, bahwa berdasarkan Undang-Undang  Jabatan  Notaris, Notaris  berkewajiban  ingkar,  dan kemudian  Notaris  membuat  surat pernyataan  yang  isinya  bahwa Notaris  menggunakan  Kewajiban Ingkar dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik. Perlindungan terhadap  Notaris  terdapat  pada dirinya  sendiri  yaitu  Kewajiban Ingkar  yang  tetap  melekat  pada  diri Notaris  sampai  kapanpun.  Selain Kewajiban  Ingkar  Notaris  dapat melindungi  dirinya  yang  terpenting harus  terdapat  dalam  jiwa  Notaris itu  sendiri  yaitu  Jujur,  Bekerja dengan  ilmu  yang  kita  miliki,  dan Bekerja dengan baik .

## C. Penutup
 Kesimpulan 1. Dalam Proses Peradilan Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim dapat memanggil dan mengambil fotokopi minuta akta dengan izin dari Majelis Kehormatan
151 Habib  Adjie.  Bedah  Buku  “Penafsiran Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris”. Tanggal 19 Mei 2015. Pukul 14.15. Hotel Fave
Notaris.  Dalam  hal  Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk,  Pemanggilan  Notaris dapat melihat norma yang ada di Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia yaitu dalam  bentuk  tertulis.  Selama petunjuk pelaksanaan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk,  penyidik  hanya  akan mendasarkan prosedur pemeriksaan pada ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Dalam  hal  Majelis  Kehormatan Notaris  menolak  memberikan
Persetujuan karena, Notaris tidak  menyaksikan,  melihat  dan mendengar atau mengalami sendiri  pembuatan  akta  yang dijadikan  dasar  dugaan  tindak pidana. Sehingga Proses peradilan  tetap  berlanjut,  hanya saja jika terjadi penolakan
tersebut tidak serta merta dikatakan  bahwa  Notaris  tidak mau bekerjasama tetapi melainkan  Notaris  mempunyai kewajiban  untuk  menyimpan dan  merahasiakan  minuta  akta. Dengan  demikian  tidak  ada kesan  arogan,  tidak  kooperatif, dan adanya konfirmasi penilaian terhadap pemanggilan tersebut.
 Saran
1. Belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris tidak menghilangkan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan  akta  yang  dibuat Notaris. Dengan demikian, Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai  tugas  dan  fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran  Majelis  Kehormatan Notaris.  Hal  ini  dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian  Hukum  wewenang memberikan persetujuan.
2. Perlu  kerjasama  yang  baik antara  Penegak  Hukum  dan Notaris dengan tetap melindungi kepentingan  para  penghadap, dan menjaga kehormatan jabatan Notaris.  Notaris  perlu  bekerja dengan  Jujur,  Bekerja  dengan ilmu  yang  kita  milik,  dan Bekerja dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
 BUKU
Ajie  Habib.  2009. Hukum  Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris . Cetakan 2. Bandung: PT. Refika Aditama. ___________.  2013. Sanksi  Perdata  &
Administrasi  Terhadap  Notaris Sebagai Pejabat Publik .. Bandung: PT.Refika Aditama. ___________.2015. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004 .  Bandung: PT. Refika Aditama.
Erwin,  Muhammad  dan  Amrullah
Arfan.  2008. Filsafat  hukum mencari hakikat hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya . Pengantar Hukum Pajak  Ed.  Revisi  8 .  Jakarta:
Rajawali Pers.
HR Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara .  Jakarta: Rajawali Press.
Panggabean H.P. 2012. Hukum Pembuktian,  teori  praktik  dan yurisprudensi  Indonesia .  Cetakan
Pertama. Bandung: Alumni. Syaifuddin, Muhammad. 2009. Menggagas  Hukum  Humanistis-
Komersial  (Upaya  Perlindungan
Hukum  Hak  Masyarakat  Kurang dan Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan  Rumah  sakit  Swasta Bahan Hukum Perseroan Terbatas) ,  Malang.  Bayumedia
Publishing.  PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Staatblad  Tahun  1847  Nomor  23 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 4432.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dengan
Putusannya  No.49/PUU-X/2012 tanggal  23  Maret  2013,  telah mengabulkan  permohonan  Uji Materiil ( judicial review) terhadap  Pasal  66  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun  2004  tentang  Jabatan
Notaris.
 MAKALAH Herman Andriansyah. 2015. “Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya  dengan  Hak  Ingkar Notaris”. Makalah disajikan dalam Sosialisasi Undang- Undang  Jabatan  Notaris  seminar diselenggarakan  di  Kementrian
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia RI  Kantor  Wilayah  Sumatra Selatan.  Palembang,  13  Agustus 2015.
Johno Supriyanto. 2015. “Peran Majelis
Pengawas Wilayah Notaris dalam Melaksanakan  Pengawasan  dan Pembinaan  Kepada  Notaris”. Makalah disajikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Jabatan Notaris seminar diselenggarakan  di  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
RI  Kantor  Wilayah  Sumatra Selatan.  Palembang,  13  Agustus 2015.

##  INTERNET
Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id
Syafran  Sofyan. Catatan  Perubahan
UU  Jabatan  Notaris  Nomor  30 tahun  2004  (Peraturan  Menteri
Sangat Mendesak), http://medianotaris.com/catatan_perubah
an _uu_jabatan_notaris_nomor_tah un_berita352.html. diakses
tanggal  12  Januari  2014.  Pukul
10.00 WIB. Zulkarnain Adinegara Mekanisme Penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana , http://notariesdigest.com . diakses
tanggal  15  januari  2015.  Pukul 10.00 WIB.
Humaryanto, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, dalam Penanganan Pelanggaran  Etika  Kedokteran . http://Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  -  hukumonline.com.htm . Tanggal 30 Oktober 2015.

## PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, yang diterbitkan oleh Program Studi  Magis-  ter  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  bekerja  sama dengan  Pengurus  Wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia  Sumatera  Selatan,  menerima sumbangan artikel ilmiah untuk dimuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1.    Artikel  harus  orisinal,  tidak  mengandung  unsur-unsur  plagiasi,  dan  kaya  akan gagasan berdasarkan temuan-temuan yang dianalisis pada lapisan filsafat hukum, teori  hukum  dan  dogmatik  hukum,  yang  bermuara  pada  kepentingan  praktik hukum di bidang kenotariatan pada khususnya dan hukum bisnis pada umumnya.
2.  Artikel belum pernah diterbitkan dalam media lain.
3.  Lebih  dianjurkan  kepada  penyumbang  artikel  untuk  membaca  Jurnal  Ilmiah Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  minimal  2  terbitan  terakhir  dan  wajib membaca Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan pada Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”.
4.  Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan standar kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
5.    Artikel  diketik  dengan MS  Words ,  huruf Times  New  Roman , font 12,  spasi rangkap di atas kertas kwarto (A4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman.
6.  Setiap artikel harus disertai abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia (masing- masing  maksimal  200  kata)  dan  kata  kunci  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  Inggris (masing-masing maksimal 5 kata).
7.  Artikel dapat merupakan artikel konseptual maupun artikel hasil penelitian hukum di  bidang kenotariatan pada khususnya atau hukum bisnis pada umumnya.
8.  Artikel konseptual ditulis dengan sistematika, sebagai berikut:
a.   Judul (maksimal 20 kata dalam Bahasa Indonesia dan 15 kata dalam Bahasa Inggris).
b.      Nama  Penulis  (ditulis  tanpa  gelar  akademik).  Penulis  artikel  harap mencantumkan  bio  data  singkat  termasuk  status  pekerjaan/jabatan  atau  asal instansi serta alamat e-mail, untuk memudahkan korespondesi dengan ilmuwan lainnya, dan dicantumkan sebagaimana lampiran pada naskah artikel.
c.      Abstrak  (berisi  uraian  singkat  latar  belakang  masalah,  metode  kajian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
d.   Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
e.      Pendahuluan  (berisi  uraian  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  dan kerangka pemikiran hukum).
f.    Pembahasan  (langsung  dibuat  subjudul  dan  sub-sub  judul  sesuai  dengan rumusan masalah yang dibahas).
g.  Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
h.  Daftar Pustaka.
9. Artikel hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
a.  Judul (sama dengan ketentuan pada judul artikel konseptual).
b.  Nama Peneliti (sama dengan ketentuan pada penulis artikel konseptual).
c.      Abstrak  (berisi  uraian  singkat  latar  belakang  masalah,  metode  penelitian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
d.  Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
e.  Pendahuluan (berisi uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah).
f.      Kerangka  Teori  dan  Konseptual  (menguraikan  secara  singkat  teori-teori hukum dan konsep- konsep hukum yang digunakan dalam penelitian).
g.      Metode  Penelitian  (berisi  kalimat  singkat  metode  penelitian  hukum  yang digunakan dalam   penelitian).
h.  Temuan  dan  Analisis  (langsung  dibuat  subjudul  dan  sub-subjudul  sesuai dengan rumusan   masalah yang dibahas).
i.   Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.
j.   Daftar Pustaka.
10. Uraian artikel ditulis secara sistematis dan tersusun menurut huruf dan/atau nomor. Hindari uraian artikel dengan susunan kalimat yang mengalir.
11. Penulisan judul artikel,  judul bagian, subjudul  dan sub-subjudul  dengan ketentuan, sebagai berikut:
a.    Judul  artikel  ditulis  dengan  huruf  besar  semua,  tebal,  di  bagian  atas  tengah artikel.
b. Judul bagian Pendahuluan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Temuan  dan  Analisis,  Penutup  (yang  terdiri  dari  Kesimpulan  dan  Saran  atau Rekomendasi)  dan  Daftar  Pustaka  ditulis  dengan  huruf  besar  untuk  huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri.
c. Subjudul ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri. d. Sub-sub judul ditulis dengan huruf  besar  untuk  huruf  pertama  saja  sedangkan  huruf  berikutnya  kecil,  tebal, rata tepi kiri.
12. Penulisan kutipan menggunakan footnote (catatan kaki) dengan tata cara penulisan sebagai   berikut:
a.      Buku,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  tahun  terbit  (diikuti  titik),  judul buku  (cetak  miring,  diikuti  titik),  tempat  terbit  (diikuti  titik  dua),  penerbit (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
b.    Disertasi,  Tesis,  Skripsi,  dan  Hasil  Penelitian  lainnya,  dimulai  nama  penulis (diikuti  titik),  tahun  (diikuti  titik),  judul  disertasi,  tesis,  skripsi,  dan  hasil penelitian  lainnya  (diberikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  tulisan  disertasi,  tesis, skripsi,  atau  hasil  penelitian  lainnya  (dicetak  miring,  diikuti  titik),  nama perguruan  tinggi  (diikuti  titik),  tempat  perguruan  tinggi  (diikuti  titik),  dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
c.    Makalah,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  tahun  (diikuti  titik),  judul makalah (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan makalah (dicetak miring, diikuti  titik),  nama  forum/semi-  nar  (diikuti  titik),  tempat,  tanggal/bulan (diikuti titik), dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
d.   Artikel  suatu Jurnal,  dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti  titik), judul  artikel  (berikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  nama  jurnal  (cetak  miring, diikuti  titik)  volume,  nomor,  bulan  (diikuti  titik),  halaman  (disingkat  hlm.) yang dikutip.
e.    Artikel  bersumber  dari  internet,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  judul tulisan (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan artikel (cetak miring, diikuti titik)), alamat website (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.
f.      Berita  ( news )  yang  penulisnya  tidak  diketahui  yang  bersumber  dari  internet, dimulai  sebutan  anomim  (diikuti  titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik, diikuti  titik),  tulisan  berita  (cetak  miring,  diikuti  titik),  alamat website (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.
g.  Artikel bersumber dari surat khabar, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti  titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik,  diikuti titik),  tulisan  artikel
(cetak  miring,  diikuti  titik),  tulisan  artikel  (cetak  miring,  diikuti  titik),  nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal/bulan/tahun (diikuti titik), halaman  (disingkat  hlm.)  yang  dikutip.  h.  Berita  yang  penulisnya  tidak diketahui  yang  bersumber  dari  surat  khabar,  dimulai  sebutan  anonim  (diikuti titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  tulisan  berita  (cetak miring, diikuti titik), nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
13. Daftar pustaka hendaknya dirujuk dari edisi terbaru, yang disusun secara alphabetis dengan tata cara penulisan seperti angka 11 di atas, tetapi nama penulis dibalik yang diantarai oleh tanda koma, serta tidak menggunakan halaman yang dikutip.
14.  Artikel  dalam  bentuk hard  copy ( print  out )  rangkap  2,  dan soft  copy ( compaq  disc ) dapat  diserahkan  langsung  atau  dikirim  ke  alamat  redaksi/tata  usaha  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, dengan dilampiri biodata secukupnya. Pengiriman artikel  dalam  bentuk file juga  dapat  dilakukan  melalui e-mail ke  alamat: repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id
15.  Semua  naskah  artikel  akan  ditelaah  oleh  penyunting  ahli/mitra  bestari  ( reviewers )  dan penyunting  pelaksana  yang  ditujuk  oleh  Ketua  Penyunting  sesuai  dengan  kompetensi keilmuan  hukumnya  masing-masing.  Penulis  artikel  diberikan  kesempatan  untuk melakukan  perbaikan  (revisi)  naskah  artikel  berdasarkan  saran/rekomendasi  dari penyunting  ahli/mitra  bestari  ( reviewers )  dan  penyunting  pelaksana.  Kepastian pemuatan  atau  penolakan  naskah  artikel  akan  diberitahukan  kepada  penulis  naskah artikel.
16.  Naskah  artikel  yang  telah  memenuhi  ketentuan  dapat  dikirimkan  ke  alamat: Redaksi/Tata  Usaha  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”,  Kampus Notariat  FH  Unsri  Palembang,  Jalan  Srijaya  Negara,  Bukit  Besar,  Palembang,  Telp. 0711-352034,  Faks.  0711-350125, e-mail : repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id , Contact Person : Saut P. Panjaitan (HP. 081933399726) dan Antonius Suhadi AR (HP. 081532505732).