## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.978
ANALISIS DISTRIBUSI KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM MENGISI JABATAN PUBLIK SETELAH MENJADI TIM SUKSES PILKADA KABUPATEN CIANJUR 2020

## (Studi Kasus Pemuda Pancasila Dan Herman-Mulyana)

## DISTRIBUTION ANALYSIS OF INTEREST GROUPS IN FILLING PUBLIC POSITIONS AFTER BEING A SUCCESS TEAM FOR
CIANJUR REGENCY ELECTIONS 2020
(Case Study About Pemuda Pancasila and Herman-Mulyana)
Dimas Sakti Hersetia Nugraha 1
Kushandajani 2
Teguh Yuwono 3
Universitas Diponegoro 1,2,3
Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

## Alamat email Koresponden: dsakti369@gmail.com

## ABSTRACT
This article or article aims to provide an understanding for every reader to be able to capture the results of research conducted in a nutshell, provide effective understanding regarding the Distribution Analysis of Interest Groups in Filling Public Positions After Becoming a Success Team for the 2020 Cianjur Regency Election.  The  problem  is  focused  on  the  cooperative  relationship  between  the teams.  success  and  political  partners,  political  marketing  is  done.  In  order  to approach  this  problem,  the  theoretical  reference  from  (Firmanzah,  2012)  is political marketing, according to Gabriel A. Almond about interest groups. The data  were  collected  through  descriptive  research  methods  through  field observations,  primary  and  secondary  data  and  interviews,  and  analyzed qualitatively.  This  study  concludes  that  it  is  necessary  to  conduct  research related  to  the  analysis  of  the  distribution  of  interest  groups  in  filling  public positions after becoming a success team for the 2020 Cianjur Regency elections which is  more in-depth on the reciprocal relationship between political figures and political marketing as a success team.
Keywords : Interest Group, Public Position, Success Team.

## ABSTRAK
Artikel  atau  tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada setiap  pembaca  untuk  dapat  menangkap  hasil  penelitian  yang  dilakukan secara  singkat,  memberikan  pemahaman  secara  efektif  terkait  Analisis Distribusi  Kelompok  Kepentingan  Dalam  Mengisi  Jabatan  Publik  Setelah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Menjadi  Tim  Sukses  Pilkada  Kabupaten  Cianjur  2020,  Masalah  difokuskan pada  hubungan  kerjasama  antara  tim  sukses  dan  pasangan  politik, marketing politik yang dilakukan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan  teori  dari  (Firmanzah,  2012) political  marketing ,  Menurut  Gabriel  A. Almond  tentang  kelompok  kepentingan.  Data-data  dikumpulkan  melalui metode penelitian deskriptif melalui kegiatan observasi lapangan, data primer dan  sekunder  dan  wawancara,  dan  dianalisis  secara  kualitatif.    Kajian  ini menyimpulkan  bahwa  perlunya  melakukan  penelitian  terkait  Analisis Distribusi  Kelompok  Kepentingan  Dalam  Mengisi  Jabatan  Publik  Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 yang lebih mendalam terhadap  hubungan  timbal  balik  antara  tokoh  politik  dan  marketing  politik sebagai tim sukses.
Kata Kunci: Kelompok Kepentingan, Jabatan Publik, Tim Sukses .

## PENDAHULUAN
Kelompok  kepentingan  ( interest  group )  seringkali  di  defenisikan sebagai, a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests (Benditt Theodore M 1975). Kelompok  kepentingan  merupakan  salah  satu  kekuatan  penting  dalam konfigurasi  politik  yang  dalam  tahap  tertentu  dapat  mendinamisasikan sistem  politik,  dalam  bentuk  lahirnya  politik  kelompok  kelompok  yang menegaskan  adanya  pluralisme  dan  kompetisi  dalam  masyarakat.  Mereka juga dapat terorganisir dan memiliki tujuan bersama secaya aktif dan dapat berusaha mempengaruhi pemerintah.
Dalam  pelaksanaan  penyampaian  aspirasinya  kepada  pemerintah, biasa  kelompok  kepentingan  melakukan  dua  langkah  (Jordan,  G.  & Malanoey,  W.  2007).  Pertama  mereka  menyampaikan  isu  isu  yang  mudah diterima untuk “diperjual belikan” partai partai politik. Langkah ini biasanya ditempuh  jika  sistem  politik  yang  ada  berjalan  secara  demokratis  dan terbuka,  di  mana  partai-partai  politik  bersaing  secara  sehat  dan  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  partai  politik  lebih  tinggi  ketimbang kelompok  kepentingan,  Dalam  suasana  seperti  ini,  kelompok  kepentingan akan  dapat  maksimal  melakukan  pendekatan  dengan  partai  politik  dan melakukan proses tawar menawar untuk memperjuangkan kepentingannya. Kedua, kelompok kepentingan langsung menyampaikan aspirasi yang sudah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
diartikulasikan  kepada  pemerintah.  Proses  ini  biasanya  didahului  oleh adanya  perdebatan  ataupun  polemik  yang  luas  dalam  masyarakat, khususnya melalui media massa, dengan kata lain tujuan mereka hanyalah untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan sesuai yang diinginkan kelompok mereka.
Kelompok  kepentingan  tidak  hanya  saja  mencakup  tentang  partai politik tetapi Ormas (Organisasi Masyarakat) juga sering kali menjadi bagian dari kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan didalam pemerintahan.  Dalam  perkembangannya  sering  kali  kelompok  kepentingan kali  menjadi  menjembatani  antara  masyarakat  dan  pemerintah  guna  bisa menyerap  aspirasi  atau  tuntutan  dari  masyarakat  yang  tidak  puas  terkait dengan  kebijakan  pemerintah.  Tidak  hanya  menjembatani  perumusan kebijakan  kelompok  kepentingan  juga  kadang  terlibat  dalam  kontentasi pilkada  disatu  daerah  guna  mendapatkan  posisi  strategis  didalam pemerintahan.
Pada  pilkada  2020  di  Cianjur  tak  sedikit  para  kandidiat  yang berkontentasi menggunakan kekuatan mobilisasi kelompok. Kelompok yang dipakai  diantaranya  ormas,  yang  merupaan  kelompok  yang  secara organisatoris  membentuk  suatu  perkumpulan  secara  formal  yang  di  atur bedasarkan  organisasi  tersebut  untuk  mencapai  tujuan  tujuan  yang ditetapkan  dalam  bidang  sosial  budaya.  Kategori  ormas  biasanya  meliputi organisasi ekonomi dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bagi kelompok anggotanya,  organisasi  keagamaan,  dan  organisasi  social  lainnya.  kendati ormas  tidak  melibatkan  dirinya  dalam  proses  politik,  tetapi  ormas  tetap dikategorikan sebagai salah satu kekuatan politik dan merupakan salah satu bagian dari subsistem politik (Jordan, G. & Malanoey, W. 2007).
Pemilihan  kepala  daerah  Cianjur  2020,  berbagai  nama  ormas bermunculan  untuk  mendukung  salah  satu  calon  kepala  daerah,  salah satunya  ormas  Pemuda  Pancasila  yang  berpusat  di  Kecamatan  Cianjur, Kabupaten  Cianjur  Jawa  Barat.  Ormas  tidak  bisa  terlepas  dari  ketokohan sentral  atau  tokoh  informalyang  menjadi  salah  satu  kekuatan  politik  dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
basis masa yang kuat untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Tokoh informal  yang  sekaligus  ketua  dari  Ormas  menciptakan  pengaruh  melalui gerakan  social  seperti  dari  permberdayaan,  keamanan  kesehatan  bahkan sampai bidang pendididkan.
Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Cianjur Ormas Pemuda Pancasila mendukung  penuh  pasangan  Herman  dan  Mulyana,  alasannya  mereka merapat  mendukung  pasangan  tersebut  karena  salah  satu  peserta  pilkada adalag  anggota  juga  di  Ormas  Pemuda  Pancasila,  dan  adanya  hubungan emosional  yang  kental  antara  ormas  dan  pasangan  ini,  bukan  hanya bermodal masa saja, ormas Pemuda Pancaila juga memiliki kekuatan politik yang  bisa  diperhitungkan  seperti,  kekuatan  tokoh  masyarakat  yang  terdiri dari  tokoh  tokoh  adat  dan  budaya.  Tokoh  informal  diharapkan  mempu menjadi  strategi  dalam  mendulang  suata  ketika  pilkada  berlangsung.  Pada akhirnya  pasangan  Herman  dan  Mulyana  ini  pun  memenangkan  Pilkada Kabupaten Cianjur.
Mereka  merupakan  kelompok  terorganisasi  yang  memiliki  tujuan bersama  yang  secara  aktif  yang  nantinya  berusaha  mempengaruhi pemerintahan  kemunculan  kelompok  kepentingan  juga  dipicu  oleh mencuatnya  isu-isu  baru  yang  menjadi  keprihatinan  umum,  baik  pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Bahkan belakangan banyak kelompok kepentingan yang memperjuangkan isu-isu tunggal yang spesifik. Hubungan antara  aktor  politik  dan  kepentingan  bisa  mengambil  beraneka  ragam bentuk.  Dengan  demikian,  kelompok  kepentingan  merupakan  salah  satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan  sistem  politik,  dalam  bentuk  lahirnya  politik  kelompok kelompok  yang  menegaskan  adanya  pluralisme  dan  kompetisi  dalam masyarakat.
Berdasarkan  definisi  tersebut  fungsi  kelompok  kepentingan  terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja Salah satunya adalah adanya pengaruh  kepentingan  terhadap  bagaimana  aktor  politik  bekerja.  Sebagai contoh, pengurus sebuah partai politik dapat menggunakan kekuasaan yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
dimilikinya  untuk  merumuskan  dan  menentukan  siapa  saja  orang  yang dicalonkan  untuk  mengisi  jabatan  politik  dan  ikut  dalam  pemilu  dengan memperhatikan kepentingan dari partai politik tersebut (seperti memenangi pemilu dan kemudian membuat kebijakan ketika menjalankan pemerintahan). Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya.
Penelitian  ini  menggunakan  rivew  penelitian  sebelumnya  sebagai acuan  awal  bagi  peneliti  untuk  melakukan  pembaharuan  didalam  dunia penelitian. Terdapat 3 katagori penelitian terdahulu yaitu tentang “Kelompok Kepentingan  Dalam  System  Politik”  (Maiwan  Mohammad  2016),  ada penelitian  tentang  “Kelompok  Kepentingan  Dan  Relasi  Kuasa  Dalam Pengelolaan Sumber DayaLaut Palaban Ratu”  (Royandi Eva 2018) dan yang terakhir jurnal “Peran YPKP Sebagai KelompokKepentingan (Interest Group) Dalam Memperjuangkan Hak Korban Peristiwa G30S” (Adipta Wisnu 2017). Ketiga  penelitian  terdahulu  ini  secara  umum  lebih  focus  membahas bagaimana kelompok kepentingan mempengaruhi pemerintah dalam proses pembuatan atau pengimplemen dan juga mempengaruhi pemerinthan dalam proses politik, agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui kaki tangan organisasi masyarakat atau kelompok kepentingan.
Berangkat dari pengamatan terhadap fenomena pilkada dan kelompok kepentingan, penulis melihat bahwa ada perjanjian antara pasangan bupati terpilih dan juga ormas pemuda pancasila dalam menentukan jabatan public setelah setelah menjadi tim sukses pada pilkada di Kabpaten Cianjur.

## METODE PENELITIAN
Tiap penelitian memerlukan perencanaan, sehingga dibutuhkan suatu desain  penelitian.  Untuk  itu  dalam  rangka  menganalisis  Analisis  Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi  Tim Sukses  Pilkada  Kabupaten  Cianjur  2020,  penulis  menggunakan  tipe penelitian  deskriptif,  dengan  mengkombinasikan  pendekatan  kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (Indepth Interview) untuk  menggali  data-data  primer.  Penelitian  deskriptif  dapat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain)  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya  (Hadari  Nawari  1998). Penelitian deskriptif ini akan dipadukan dengan pendekatan kualitatif.
Dari  sisi  sumber  datanya,  penelitian  yang  dilakukan  ini  lebih menekankan pada penelitian lapangan ( field study ). Penelitian lapangan ini, meliputi  kegiatan  observasi  lapangan,  wawancara  dengan  responden  biasa dan  responden  kunci  untuk  memperoleh  data  primer.  Sedangkan  studi kepustakaan  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  teori  dan  konsep-konsep yang  diperlukan  sebagai  landasan  dasar  dan  kegiatan  ini  meliputi  studi terdapat data sekunder yang ada. Fokus peneliti pada penelitian ini adalah Analisis  Distribusi  Kelompok  Kepentingan  Dalam  Mengisi  Jabatan  Publik Setelah  Menjadi  Tim  Sukses  Pilkada  Kabupaten  Cianjur  2020,  dimana penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  distribusi  kelompok  kepentingan untuk  menduduki  jabatan  publik  pasca  menjadi  tim  sukses,  dengan memperhatikan  indikator political  marketing dan  kerja  sama  yang  terjalin. Lokus penelitian ini adalah di Kabupaten Cianjur. Penentuan fokus dan lokus penelitian  dilakukan  untuk  mempersempit  ruang  lingkup  penelitian  dan pembahasan agar tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan baik.

## KERANGKA TEORI
(Aspinal  2015)  tentang  Patronase,  asumsi  dasar  kerangka  konsep  ini meletakkan cara berpikir yang menandaskan bahwa hubungan akan terjadi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan  yang  mereka  jalin.  Paling  tidak  mekanisme  itu  seperti  ini: kelompok  patron  memberikan  bantuan  ekonomi  dan  perlindungan  kepada golongan  klien  atau  bawahannya;  dan  sebagai  balasan  atas  pemberian tersebut,  maka  golongan  klien  memberikan  pengabdian  dan  kesetiaannya kepada  sang  patron.  Sejalan  dengan  masalah  tersebut  diatas,  transformasi politik  yang  tengah  berlaku  di  Indonesia  dimana  kepala  daerah  dipilih langsung  oleh  rakyat,  telah  memberikan  dampak  negatifnya  tersendiri  bagi proses demokratisasi. Hal Ini karena pemilihan kepala daerah langsung telah membuka ruang bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam  lagi.  Para  kepala  daerah  terpilih  berusaha  menggunakan kedudukannya  untuk  memainkan  peranan  sebagai  pemilik  sumber  utama. Peranan  ini  bukanlah  satu  hal  yang  sukar  untuk  dilaksanakan  oleh  para kepala daerah, melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak  peluang  untuk  menggunakan  institusi  publik  sebagai  domain kekuasaannya,  serta  mendistribusikan  public  resources  yang  berada  di bawah  kendalinya  sebagai  alat  pertukaran  bagi  tujuan  tertentu  ketika diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemilihan Kepala Daerah
Menurut Robson, salah seorang sarjana politik yang mengembangkan pendekatan  ini,  ilmu  politik  adalah  ilmu  yang  memusatkan  perhatiannya pada  perjuangan  untuk  memperoleh  dan  mempertahankan  kekuasaan, melaksanakan  kekuasaan,  memperngaruhi  pihak  lain  ataupun  menentang pelaksanaan kekuasaan.
“The public is not to see where power lies, how it shapes policy, and for what ends. Rather, people are to hate and fear one another” (Chomsky Noam 1997). Noam Chomsky, seorang filosof ternama dari Massachusetts Institute of  Technology  (MIT),  dalam  penggalan  kutipannya  di  atas  seolah  ingin mengingatkan  bahwa  politik  dan  kebijakan  adalah  dua  hal  yang  tak  dapat dipisahkan,  dimana  ada  kebijakan,  maka  di  situ  terdapat kekuatan  politik,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
kepentingan,  dan  aktor  politik  yang  “bekerja”  dan  membentuk  interseksi, atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral.
Kontestasi  politik  merupakan  serangkaian  kegiatan  dimana  adanya pertarungan yang kuat antara setiap politisi yang mencalonkan diri sebagai pemimpin.  Para  politisi  ini  akan  melakukan  persaingan  antara  satu  politisi dengan  politisi  yang  lain  guna  untuk  merebut  kekuasaan  yang  diinginkan. Dengan berbagai macam usaha dan strategi yang telah dibangun oleh para politisi  ini  menjadi  acuan  untuk  dapat  memenangkan  kontestasi  politik. Selain itu dengan melihat sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh para politisi yang meliputi kekayaan, pendidikan, dan lain sebagainya ini mampu menjadi  alat  untuk  melakukan  pertarungan  dalam  merebutkan  kekuasaan politik. Sumber-sumber kekuasaan juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang dapat menjatuhkan lawan politik baru.
Demikian  halnya  dengan  kontestasi  politik  pada  Pilkada  Kabupaten Cianjur dimana merupakan ajang persaingan antar kandidat kepala daerah untuk  memperoleh    kekuasaan  politiknya.  Dalam  kontestasi  politik  di Kabupaten Cianjur tidak hanya dilakukan oleh para kandidat pasangan calon kepala  daerah  melainkan  pendukungnya  pun  ikut  andil  didalamnya  untuk memperoleh kepentingannya. Tokoh yang terlibat dalam persaingan ini akan melakukan  strateginya  masing-masing  untuk  dapat  menarik  perhatian masyarakat  guna  mendapatkan  suara  pilihan  sehingga  tercapainya  sebuah kekuasaan yang diinginkan.

## Patronase
Teori  patronase  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  adalah  teori patronase  dari  Edward  Aspinall  yang  menjelaskan  hubungan  patronase untuk  memotret  peristiwa  dalam  jangka  pendek  dengan  distribusi keuntungan  antar  pihak  yang  memiliki  kepentingan.  Terdapat  hubungan interaksi dua arah secara lebih personal antara patron dan klien yaitu dimana pihak  patron  adalah  orang  yang  memiliki  peran  tertinggi  dalam  mengambil sebuah  keputusan  untuk  menentukan  sesuatu  dan  dapat  memerintah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
dengan  kekuasaan  yang  dimiliki,  dan  pihak  klien  adalah  orang  yang naungannya berada dibawah kekuasaan dari patron.
Pada  teori  patronase  ini  beriringan  dengan  klientelistik  atau  adanya jaringan yang terbentuk. Selain melibatkan pihak patron dan klien, terdapat peran broker sebagai perantara diantara keduanya. Broker mengambil peran yang  lebih  besar  karena  harus  bekerja  lebih  ekstra  meskipun  pihak  patron memiliki porsi kinerja yang sama besarnya. Pemahaman patronase lebih pada pemberian sesuatu hal yang diberikan dan hal yang diterima. Lebih daripada itu ada maksud lain didalamnya mengenai kepentingan untuk mensukseskan perolehan  kekuasaan  dan  keuntungan.  Klien  hanya  menjadi  penerima  dan mengiyakan  apa  yang  diperintahkan  tetapi  tidak  melakukan  apa  yang sesungguhnya  diperintahkan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  jaringan  yang bersifat  sementara  pada  momen  tertentu.  Patronase  dipahami  secara  luas namun  memiliki  satu  inti  dimana  didalamnya  mencakup  tentang pendistribusian  keuntungan.  Pendistribusian  keuntungan  dimaksudkan sebagai  kegiatan  tukar  menukar  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi dan  politik.  Patronase  yang  juga  beriringan  dengan  klientelistik  ini  melihat apa yang sedang dipertukarkan antara pihak patron, broker, dan klien
Pendistribusian  imbalan  dalam  patronase  dapat  diberikan  dengan berbagai macam bentuk variasi diantaranya yaitu diberikan kepada individu dimana kandidat pada saat melakukan kampanye atau sekedar berkunjung di tempat tinggal pemilih disertai dengan pemberian suatu hal yang meliputi barang konsumsi dan barang pakai maupun uang pesangon. Dengan jumlah masyarakat  yang  sangat  banyak  maka  kandidat  bekerja  sama  dengan  tim suksesnya, dimana tim sukses membantu kandidat untuk mendistribusikan sesuatu kepada individu secara langsung. Imbalan selanjutnya yaitu aktivitas pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  kandidat  kepada  pemilihnya, misalnya  pada  sebuah  kelompok  masyarakat  sedang  mengadakan  kegiatan maka kandidat bersama tim sukses akan datang untuk memberikan bantuan pada  pelaksanaan  kegiatan  yang  kemudian  dimanfaatkan  sebagai kesempatan untuk melakukan kampanye.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Selain  variasi  mengenai  patronase  terdapat  pola  patronase  dimana politisi  membangun  jaringan  dengan  seseorang  maupun  sekelompok  orang untuk  saling  bekerja  sama.  Pola  tersebut  menyangkut  pelaksanaan pendistribusian  yaitu  secara  tertutup  dan  secara  terbuka.  Patronase  yang dilakukan  secara  tertutup  terjadi  pada  saat  pendistribusian  uang  dalam rangka membalikkan suara lawan, sedangkan patronase secara terbuka lebih pada  pemberian  distribusi  berupa  barang  dan  bahan  yang  dibagikan  yaitu biasanya  dalam  bentuk  sembako  dan  souvenir.  Pendistribusian  tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung dan pada saat hari- H pelaksanaan pemilihan.
Patronase memungkinkan adanya timbal balik antara individu/golongan  yang  memiliki  pengaruh  dalam  suksesnya  pemenangan saat  Pilkada,  sehingga  hal  tersebut  mendorong  adanya  kepentingan- kepentingan  seperti  dalam  hal  pengisian  jabatan  publik.  Pengisian  jabatan publik  pasca  pemenangan  pilkada  mempunyai  beberapa  metode  yang dilakukan,  hal  tersebut  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  masing- masing. Diantara kelebihannya adalah pola penunjukan lebih cepat sehingga makin  mempercepat  program  kerja  yang  telah  disusun,  serta  menghemat anggaran untuk proses seleksi pejabat publik. Akan tetapi pola penunjukan seperti  ini  juga  mempunyai  kekurangan  mendasar,  apabila  pejabat  publik yang  ditunjuk  sama  sekali  tidak  paham  bidang  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Hal  ini  diperparah  apabila  dia  tidak  mengetahui  masalah  teknis pelaksanaan  dalam  tataran  umum.  Akibat  yang  ditimbulkan  adalah, merugikan program-program yang telah dirancang sebelumnya, bahkan lebih fatal lagi korupsi terencana yang telah diatur bawahannya (Pratama 2017).

## Ulasan
Pilkada  atau  Pemilihan  kepala  daerah  adalah  bagian  terpenting  dari system  demokrasi  disuatu  daerah,  dengan  diselenggarakanya  pesta demokrasi  diharapkan  melahirkan  pemimpin  pemimpin  baru  yang berkredebilitas  dan  mampu  juga  berjuang  bersama  masyarakat  guna membangun  daerahnya  itu  sendiri.  Kelompok  kepentingan  juga  diartikan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
organisasi  yang  berusaha  mempengaruhi  suatu  kebijakan  publik  dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Kelompok kepentingan  memusatkan  perhatian  pada  upaya  mengartiku  lasikan kepentingan  tertentu  yang  ditujukan  kepada  pemerintah.  Mereka  berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Kelompok ini selalu  berinteraksi  dengan  badan  eksekutif  namun  tetap  memposisikan kedudukannya  sebagai  organisasi  yang  otonom  terhadap  negara.  Ciri  lain organisasi ini punya jaringan luas, tidak hanya di dalam negeri bisa juga di luar negeri. Di lain pihak organisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik
Peserta  Pilkada  memiliki  sikap  politik  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini yaitu  perbuatan  atau  tindakan  yang  diambil  peserta  pilkada  dalam menanggapi  situasi  politik.    Sikap  memiliki  sifat  yang  cenderung  berubah- ubah  sesuai  dengan  berubahnya  keadaan  dan  cenderung  dipengaruhi  oleh berbagai  macam  motif  tergantung  dari  kondisi  atau  peristiwa  yang melatarbelakangi. Serta terdapat Lobbying, Loby dengan peserta Pilkada yang menjadi anggota ormas Pemuda Pancasila, Loby dengan pihak Kandidat.
Kekuatan dan kekuasaan, (Miriam Budiarjo 1998) mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan  politik  dapat  masuk  dalam  pengertian  individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Pengertian yang bersifat individual artinya kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang  yang  memainkan  kekuasaan  dalam  kehidupan  politik.  Aktor- aktor  ini  terdiri  dari  orang-orang  yang  hendak  mempengaruhi  proses pengambilan  keputusan  politik.  Sedangkan  secara  kelembagaan  artinya kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga  dan  memiliki  tujuan  untuk  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan dalam sistem politik.
Political marketing menyangkut cara sebuah institusi politik atau parpol ketika  memformulasikan  produk  politik,  menyusun  program  publikasi kampanye  dan  komunikasi  politik,  strategi  segmentasi  untuk  memenuhi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik  (Firmanzah,  2012).  Menurut  Firmanzah  (Firmanzah,  2012) menjelaskan  bawa political  marketing memiliki  peran  dan  fungsi  sebagai distribusi informasi publik, edukasi politik, kesadaran politik, partisipasi dan keterlibatan politik Marketing politik berperan untuk membiasakan diri bagi partai politik maupun konstituen dalam bersaing dengan sehat dan terbuka. Marketing  politik  diyakini  dapat  meningkatkan  ikatan  rasional  maupun emosional  kontestan  dengan  para  pendukungnya.  Serangkaian  aktivitas marketing  politik  membuat  hubungan  antara  kontestan  dengan  konstituen menjadi lebih intens.

## Kelompok Kepentingan dalam Pilkada
Pesta Demokrasi pada pemilihan kepala daerah tentunya mengundang adanya  kelompok  kepentingan,  kelompok  kepentingan  berbeda-beda  dalam berbagai  hal  misalnya  struktur,  gaya,  sumber  pembiayaan,  serta  basis dukungannya. Meskipun kelompok kepentingan ini diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, serta agama, kelompok kepentingan yang paling  kuat  atau  yang  paling  adalah  kelompok  yang  sehari-hari  dan  karier seoranglah  yang  paling  langsung  dipengaruhi  kebijaksanaan  atau  tindakan pemerintah.  Menurut  (Almond  Gabriel  1965)  kelompok  kepentingan  terbagi beberapa jenis, yaitu:
1. Kelompok  Anomic,  yaitu  kelompok  yang  terbentuk  diantara  unsur- unsur dalam masyarakat secara spontan, dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur. Kelompok ini sering tumpah tindih (overlap)  dengan  bentuk-bentuk  partisipasi  politik  non  konvensional, kelompok anomic lebih memiliki terobosan ke dalam sistem politik yang berhubungan dengan isu-isu tertentu sehingga menciptakan demonstarsi  dan  kerusuhan.  Setelah  aspirasi  mereka  didengar  oleh pemerintah, maka kelompok ini akan bubar dengan sendirinya.
2. Kelompok  Non  Assosiasional,  yang  termasuk  didalam  kategori kelompok ini yaitu kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir.  Keanggotaan  kelompok  nonassosiasional  biasanya

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
berlatar  belakang  atau  identitasnya  yang  sama,  misalnya,  kelompok keluarga, keturunan, etnik, dan pemimpin agama. Contoh kelompok ini Ikatan  Masyarakat  Bugis,  Organisasi  Daerah  dan  Alumni  Pondok Pesantren.
3. Kelompok Institusional, yaitu kelompok formal yang memiliki struktur, visi,  misi,  tugas,  fungsi  serta  artikulasi  kepentingan.  Kelompok  ini merupakan  kelompok  yang  melembaga  secara  formal  serta  rutin melakukan  kegiatan-kegiatan  dan  juga  jaringan  dan  keanggotaan organisasi  yang  kuat.  Contoh  kelompok  ini  adalah  organisasi  NU, Muhammadiyah.
4. Kelompok Assosiasional, yaitu kelompok kepentingan yang terorganisir secara  formal  dengan  keanggotaan  yang  resmi  dan  formal  pula. Keanggotaan  dari  kelompok  ini  berasal  dari  satu  profesi  yang  sama denga tujuan mereka yang spesifik untuk mewakili kepentigankepentingan  anggota  mereka.  Organisasi  Muhammadiyah dan NU yang diidentikkan sebagai kelompok kepentingan institusional memiliki pengaruh sebagai kelompok yang terorganisir dan sistematis yang  mana  kelompok  tersebut  senantiasa  memiliki  tujuan  secara kolektif untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang dijalankan.
Dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  pesta  demokrasi  yaitu  pada  saat pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  tentunya  tidak  terlepas  dari  calon-calon kandidat kepala daerah, pilkada di Kbupaten Cianjur tahun 2020 mempunyai hasil  yaitu  Pasangan  calon  bupati  dan  wakil  bupati  Cianjur,  Herman Suherman-TB  Mulyana  Syahrudin  memperoleh  suara  terbanyak  di perhelatan Pilkada Cianjur 2020. Paslon nomor urut 03 yang diusung Golkar, PPP,  PAN,  PDI-P,  dan  Nasdem  itu  mendulang  600.394  suara  berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten (Taufiqurahman  Firman  2020)  .  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari political marketing ,  marketing  politik  yang  telah  dilakukannya  dalam  pemenangan pasangan  Herman  Suherman-TB  Mulyana  Syahrudin,  yaitu  dengan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
pembentukan  figure  dan  program-program  kampanye  yang  kompleks mecakup  dari  penentuan  produk  politik, promotion , place , price dan segmentasi  pemilih.  Pemilihan  berbagai  strategi  kampanye  yang  dilakukan tim sukses pasangan Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin telah sangat efektif  dalam  proses  pengenalan,  pembentukan  proses  ketersukaan  dan sampai  pada  proses  dipilihnya  Pasangan  Herman  Suherman-TB  Mulyana Syahrudin  di  tempat  pemungutan  suara  (TPS).  Marketing  politik  biasanya juga  bisa  dilakukan  oleh  para  tim  sukses  kemenangan  pasangan  calon pilkada tersebut, tim sukses terdiri dari kelompok partai politik pendukung, organisasi  masyarakat,  kelompok  masyarakat  dan  individu.  Pemuda pancasila adalah salah satu tim sukses pada pemenangan pasangan Herman Suherman-TB  Mulyana  Syahrudin,  kekuatan  dan  kekuasaan  yang  sudah diperoleh  oleh  pemangku  jabatan  akan  menimbulkan  kebijakan-kebijakan, dalam hal tersebut akan ada proses lobbying yang terjadi untuk memperoleh tujuan atau ‘’posisi’’ yang diingkan, lobbying tersebut akan dilakukan untuk memudahkan  kelompok  tersebut  untuk  mendapatkan feedback atas perannya ikut serta dalam mensukseskan pemenangan pilkada tersebut.
Dalam  praktiknya  setidaknya  ada  beberapa  tujuan  dari  kelompok kepentingan.  Pertama,  adalah  kelompok  kepentingan  merepresentasikan konstituen  mereka  dalam  mempengaruhi  agenda  politik.  Di  mana  melalui loby-loby  yang  dilakukan  diharapkan  berdampak  pada  tujuan  yang  ingin mereka  capai.  Kedua,  kelompok  kepentingan  memberikan  peluang  bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Terkadang sejumlah anggota kelompok kepentingan sengaja “meledakkan”  satu  isu  tertentu  ke  media  massa  agar  menjadi  perhatian umum,  sehingga  pemerintah  turut  mengambil  perhatian.  Mekanisme  ini ditempuh  jika  sistem  politik  tidak  berlangsung  secara  terbuka  dan  partai- partai  politik  tidak  bisa  menjalankan  fungsi-fungsinya  secara  maksimal. Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  partai  politik  juga  rendah.  Bagi kelompok kepentingan akan sia-sia saja atau tidak efektif jika menyampaikan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
aspirasinya  melalui  partai  politik.  Karena  itu,  usaha  pendekatan  langsung terhadap pejabat-pejabat pemerintah dirasa lebih efektif dan bermakna.

## Tujuan Kelompok Kepentingan
Dalam  kasus  Pilkada  di  Kabupaten  Cianjur,  peran  kelompok kepentingan sangatlah vital dalam pemenangan basis masa, mereka memiliki basis masa yang kuat untuk digerakan guna memilih pasangan calon yang mereka inginkan. Pilkada sendiri sering dijadikan alat bagi ormas itu sendiri menjadi  bagian  kelompok  kepentingan.  Karena  dari  pilkada  itu  sendiri mereka  mempunyai  panggung  dan  nilai  jual  untuk  merapat  kepada  calon pasangan  kepala  daerah.  Adanya  dukungan  dari  ormas  bisa  memberikan suara tambahan bagi pasangan calon kepala daerah, apalagi ketika ormas itu memiliki basis masa yang kuat, terkadang juga pasangan calon yang meminta ormas  untuk  merapat  kepada  pasangan  tersebut.  Hal  ini  menjadi  lumrah dalam  pilkada,  tergaantung  feedback  apa  yang  diberikan  ketika  berkuasa nanti.
Ketika jagoannya mereka menang, ormas meminta jatah jabatan politis untuk  mereka  duduki  jabatannya,  ini  adalah  bagian  dari  feedback  atas dukungan  mereka  yang  telah  memenangkan  salah  satu  pasangan  didalam pilkada.  BUMD  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  adalah  unit  usaha  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  guna  meningkatkan  pendapat  daerah  dan juga  untuk  memaksimalkan  potensi  yang  ada  didaerahnya.  Jabatan  dari BUMD  sendiri  di  Kabupaten  Cianjur  bersifat  Politis  yang  langsung  bisa ditunjuk oleh Bupati. Dalam pilkada 2020 karena ormas Pemuda Pancasila sudah  memberikan  dukungan  penuh  terhadap  pasangan  Herman  dan Mulyana  melalui  lobby-lobby  politik  sebelum  pasangan  tersebut  dimulai mereka sudah memikirkan apa saja kepentingan mereka dalam pilkada saat ini.  Pada  akhirnya  sebagian  Kader  Ormas  Pemuda  Pancasila  diberikan Jabatan  oleh  Bupati  terpilih  karena  telah  membantu  memenangkan konstentasi Pilkada kemarin. Tujuan yang diinginkan ormas tersebut untuk mendapatkan jabatan akhirnya terpenuhi.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Tak  cukup  sampai  disitu,  pada  sektor-sektor  tertentu  lainnya  Ormas Pemuda  Pancasila  sebagai  kelompok  kepentingan  melakukan  loby-loby melalui  sulan  dengan  birokrat  yaitu  eksekutif  dan  legislative  untuk memperjuangkan  kepentingannya  seperti  dibidang  perdagangan  ataupun subsector lainnya.  Hal  ini  pun  yang  membuat  Pemuda  pancasila memanfaatkan  hubungan  yang  baik  dengan  penguasa  dengan  cara memberikan masukan masukan terkait kebijakan yang bisa menguntungkan kedua  belah  pihak.  Seperti  halnya  dalam  bidang  keamanan  pasar,  pasar kerap kali menjadi tempat umum yang rawan akan kejahatan, banyak sekali kejadia  kejadia  yang  tidak  ingin  diharaokan  kerap  terjadi  disana,  seperti halnya  kecopetan,  kehilangan  kendaraan  bahkan  sampai  perebutan kekuatan pasar.
Dari situlah muncul jasa jasa keamanan untuk mengamankan tempat umum yang berpotensi melahirkan konflik ataupun kekacauan. Dengan banyaknya kader kader didaerah dari tingkatan Desa sampai Kabupaten, ormas Pemuda Pancasila  juga  berhasil  medapatkan  mandate  untuk  menjaga  keamanan keamanan  pasar  di  daerah  Cianjur  Jawa  Barat.  Hal  ini  terlihat  setalah pasangan Herman-Mulyana menang dalam pilkada 2020 lalu, ormas pemuda pancasila  langsung  mengisi  pos  pos  keamanan  di  sektor  pasar  untuk  pada nantinya di setorkan kepada pemda itu sendiri sebagai biaya retribusi.
Dalam  kasus  ini  Pemuda  Pancasila  bisa  dikatakan  selaku  kelompok kepentingan insider karena dipandang memiliki legitimasi dan pengetahuan mendalam  atas  topik  tertentu.  Inilah  yang  membuat  kelompok insider bisa berinteraksi  langsung  dan  memiliki  hubungan  konsultatif  dengan  pembuat kebijakan.  Implikasi  kondisi  di  atas  adalah,  kolaborasi  antar  kelompok kepentingan sangat diperlukan, dimana setiap kelompok kepentingan perlu untuk saling mengkapitalisasi kekuatan masing-masing. Jaringan kebijakan yang  efektif  adalah  jaringan  kebijakan  yang  terdiri  atas  kelompok kepentingan  yang  bersifat  lintas  sektor  dan  heterogen,  sehingga memungkinkan  kolaborasi  horizontal  (antar  kelompok  kepentingan)  untuk memberi  tekanan  dalam  relasi  vertikal  (dengan  pembuat  kebijakan).  Inilah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
yang  memungkinkan  tercapainya  mandat  dari  subsistem  manajemen  dan regulasi,  yaitu  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  mempengaruhi  dan mengawal penerapan kebijakan-kebijakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  jurnal  ini,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  Pilkada  Kabupaten  Cianjur  2020  diikuti  oleh  3  calon  yaitu  paslon nomor  urut  01  dari  jalur  perseorangan,  Mochamad  Toha  -  Ade  Sobari mengumpulkan  37.423  suara,  paslon  nomor  urut  02  yang  diusung Gerindra  dan  Demokrat,  Oting  Zainal  Mutaqien  -  Wawan  Setiawan memperoleh  87.426  suara,  paslon  nomor  urut  03  yang  diusung  Golkar, PPP, PAN, PDI-P, dan Nasdem itu mendulang 600.394 suara, paslon nomor urut  04  yang  diusung  PKS  dan  PKB,  Lepi  Ali  Firmansyah  -  Gilar  Budi Raharja mendapatkan suara sebanyak 328.610. Hasil perhitungan suara pasangan  calon  bupati  dan  wakil  bupati  Cianjur,  Herman  Suherman-TB Mulyana  Syahrudin  memperoleh  suara  terbanyak  di  perhelatan  Pilkada Cianjur 2020.
2. Dalam  Pilkada  sering  muncul  istilah  Patronase  yang  artinya  melahirkan adanya  timbal  balik  antara  individu/kelompok/golongan  yang  merasa bekerja  sama  dan  berpengaruh  dalam  suksesnya  pemenangan  saat Pilkada,  sehingga  hal  tersebut  mendorong  adanya  kepentingan- kepentingan seperti dalam hal pengisian jabatan publik. Pengisian jabatan publik  pasca  pemenangan  pilkada  mempunyai  beberapa  metode  yang dilakukan,  hal  tersebut  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  masing- masing.
3. Kelompok kepentingan Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila mampu berkolaborasi  dengan  pasangan  Herman-Tb  Mulyana  didalam  Pilkada  di Kabupaten Cianjur.
4. Pemuda  Pancasila  selaku  Ormas  yang  berkolaborasi  dengan  pasangan Herman-TB  Mulyana  mendapatkan  jabatan  jabatan  publik  didaerah Karena telah membantu pemenangan didalam Pilkada.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.978

## DAFTAR PUSTAKA
Adipta  Wisnu.  2017.  “PERAN  YPKP  SEBAGAI  KELOMPOK  KEPENTINGAN (INTEREST  GROUP)  DALAM  MEMERJUANGKAN  HAK  HAK  KORBAN PERISTIWA G30S (Studi Kasus Aktivitas YPKP Di Kabupaten Pati).” Vol 8(No 1):113.
Almond Gabriel. 1965. Studi Perbandingan Sistem Politik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Aspinal,  Edward  dan  Mada  Sukmajati.  2015. Politik  Uang  Di  Indonesia: Patronase  Dan  Klientelisme  Pada  Pemilu  Legislatif  2015 .  Yogyakarta: Polgov.
Benditt  Theodore  M.  1975.  ““The  Concept  of  Interest  in  Political  Theory".” Scopus No 3:34.
Chomsky Noam. 1997. “Democracy Lite.” Scopus Index on C(No.3):56–58. Firmanzah.  2012a. Marketing  Politik .  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta.
Firmanzah.  2012b. Marketing  Politk  Antara  Pemahaman  Dan  Realitas  Edisi Revisi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hadari  Nawari.  1998. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Jordan, G. & Malanoey, W. 2007. Democracy and Interest Groups: Embracing Democacy . California: California University Press. Maiwan Mohammad. 2016. “KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP), KEKUASAAN  DAN  KEDUDUKANNYA  DALAM  SISTEM  POLITIK.”  Vol 15(No 1):75.
Miriam Budiarjo. 1998. Partisipasi Dan Partai Politik . Jakarta.
Pratama,  Rekha  Adji.  2017.  “Patronase  Dan  Klientelisme  Pada  Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017.” Vol 5(No. 1):35–36.
Royandi  Eva,  dkk.  2018.  “KELOMPOK  KEPENTINGAN  DAN  RELASI  KUASA DALAM  PENGELOLAAN  SUMBER  DAYA  LAUT  PALABUHANRATU.”  Vol 8(No 2):163–73.
Taufiqurahman Firman. 2020. “Hasil Pleno KPU Untuk Pilkada Cianjur 2020,
Ini Paslon Yang Unggul.” Kompas.Com . Retrieved
(https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/11250591/hasil- pleno-kpu-untuk-pilkada-cianjur-2020-ini-paslon-yang-unggul).