## History:
Received  : 06 Juni 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted : 23 Juni 2023 Published : 30 Juni 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 415-423 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3332

## PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM HAL PENGINGKARAN AKTA
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1,2 Corresponding Author: ezaradereina@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban notaris dalam hal terjadi pembatalan akta  apabila  notaris  menggugat  pelaksanaan  sebuah  akta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif,  yang  memandang  hukum  sebagai  kumpulan  aturan  dan  hukum  normatif.  Fokus penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dan  menggambarkan  hukum,  aturan,  teori  hukum,  dan prosedur  penegakan  hukum  yang  relevan  terkait  dengan  masalah  ini.  Seorang  notaris  harus memperhatikan  perbuatannya  dalam  menjalankan  tugasnya.  Karena  perlunya  kehati-hatian  yang sangat tinggi dalam menjalankan profesi Notaris, jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati akan timbul masalah. Salah satunya bisa berupa tindakan pengingkaran akta. Pengingkaran akta ini dapat terjadi karena adanya kesalahan pada saat pembuatan akta oleh para pihak atau Notaris apabila akta tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  pada  saat dibuat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab jika mereka menolak akta.
Kata Kunci : Notaris, Pertanggung Jawaban Notaris, Pengingkaran Akta

## Abstract
The purpose of this  research is to establish a notary's duties in the case of a deed cancellation if the notary  contests  the  execution  of  the  deed.  This  research  employs  a  normative  juridical  approach, which  views  law  as  a  body  of  normative  rules  and  laws.  The  focus  of  this  study  is  analytical descriptive, and it describes the relevant laws, rules, legal theories, and law enforcement procedures in relation to these issues. A notary must be mindful of his actions when doing his duties. Due to the need  for  extreme  caution  when  performing  the  Notary  profession,  if not  done  with  extreme  care,  a problem will develop. One of these can be the act of denying the deed. Refusal of this deed may be the result of a mistake made during the deed's creation by the parties or the Notary if the deed did not adhere to the regulations set out in the Notary Office Law at the time it was made. The findings of this study suggest that the notary is accountable if they reject the deed . Keywords : Notary, Responsibility Of The Notary, Denial Of Deed.

## PENDAHULUAN
Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris di golongkan menjadi 2 macam, yaitu:
1. Kewenangan  notaris  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  tentang  Jabatan Notaris, dan
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Pengingkaran Akta
2. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang lainnya.
Profesi notaris menyediakan hukum bagi masyarakat. Semua kegiatan yang memasok segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dianggap sebagai layanan hukum.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  mengatur  4  (empat) hal, antara lain sebagai berikut:
1. Pengangkatannya,
2. Perpindahan,
3. Pemberhentian,
4. Perpanjangan msa jabatan notaris.
Dalam  memulai  tugasnya,  Notaris  harus  berhati-hati  untuk  mengikuti semua  aturan  yang  berlaku  dan  protokol  profesional.  Jika  ada  sesuatu  yang  tidak sesuai  dengan  undang-undang  dan  standar  Etika  Profesi  yang  berlaku,  Notaris harus siap mempertanggung jawabkan apa yang dijalaninnya.
Pasal  17  Undang-Undang  Kenotariatan  Nomor  30  Tahun  2004 Jo Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris,  khusus  dengan larangan  menjadi  Notaris,  mengatur  tentang  bagaimana  Notaris  melakukan  atau menjalankan tanggung jawab dan jabatannya. Notaris dapat dikenakan akibat yang dituangkan  dalam  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Jo Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apabila melanggar larangan yang telah ditetapkan (Sari et al., 2018)
Tanggung  jawab  utama  notaris  adalah  Bertindak  secara  otentik.  dalam pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab,  notaris  memiliki  kewajiban  dan  hak. Dewan  pengawas  dan  dewan  kehormatan  mengawasi  kegiatan  notaris  karena pengawasan  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  notaris  menjaga  martabatnya dalam  menjalankan  tanggung  jawab  notaris  dan  tidak  melanggar  aturan  umum. Dewan  pengawas  memiliki  wewenang  untuk  memantau  bagaimana  kode  etik dipatuhi..
Dengan  demikian  notaris  harus  diawasi  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.  karena  masyarakat  membutuhkan  fungsi  notaris.  Akibatnya,  Ikatan Notaris  Indonesia  (INI)  mengadakan  Dewan  Kehormatan  dan  Dewan  Pengawas yang  berperan  untuk  menyelidiki,  mengarahkan  notaris  yang  menyeleweng  dari kode etik, pedoman, dan peraturan yang ada, dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik internal.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1870  KUH  Perdata  yang  berbunyi,  “Suatu akta  untuk  memberikan  diantara  para  pihak  beserta  ahli  warisnya  atau  orang- orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang  dimuat  didalamnya”,  dibuatlah  suatu  akta  otentik  dihadapan  Notaris  atau yang  dibuat  oleh  Notaris  memberikan  bukti  yang  mengikat  dan  sempurna terhadap  pihak  (dan  penerusnya)  atau  orang  yang  mendapatkan  hak  dari  pihak tersebut.  Kekuasaan  yang  melekat  pada  suatu  akta  otentik  adalah  sempurna (Volledig  Bewijskracht)  dan  juga  mengikat  (Bindende  Bewijskracht),  artinya  jika suatu akta otentik diajukan alat bukti dan memenuhi syarat formil dan  materil, ia
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Pengingkaran Akta
juga  dibubuhkan  suatu  alat  bukti  yang  sempurna  dan  mengikat  (Volledig  en Bindende  Berwijjkracht),  menjadikan  kebenaran  isi  dan  pernyataan  yang dikandungnya.
Notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  sambil membuat  akta  otentik  karena  kekuasaannya  dalam  hal  ini.  Tugas  profesi  Notaris yang berkaitan dengan akta tersebut termasuk dalam tugas Notaris sebagai pejabat umum.  Tugas  notaris  sebagai  pejabat  umum  juga  mencakup  yang  terkait  dengan profesi notaris dan aktanya, seperti: Pertama, tanggung jawab perdata notaris atas akta  yang  dibuatnya.  Dalam  hal  ini  pertanggungjawaban  dalam  perumusan perbuatan  melawan  hukum  adalah  terhadap  kenyataan  materiil  perbuatan  itu. Perbuatan  yang  melanggar  hukum  disini  dapat  bersifat  aktif  maupun  pasif.  Aktif dalam  arti  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain.  Sedangkan  pasif, dalam  artian  tidak  mengambil  tindakan  pada  saat  diperlukan  sehingga menyebabkan  pihak  lain kalah.  Dalam  hal  ini kesalahan,  kerugian,  dan  perbuatan melawan  hukum  semuanya  merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Kedua, pertanggungjawaban pidana notaris atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini  yang  dimaksud  dengan  “pidana”  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan Notaris  dalam  bertindak  dalam  kedudukannya  sebagai  Pejabat  umum  yang berwenang untuk mengeluarkan akta, bukan terhadap orang sebagai warga negara secara  umum.  Ketiga,  pertanggungjawaban  administrasi  notaris  atas  akta  yang dibuatnya. Menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang sanksi administratif, terdapat 5 (lima)  jenis  sanksi  administratif  yang  dapat  dikenakan  kepada  Notaris  yang melanggar  undang-undang.  Sanksi  tersebut  meliputi;  a.  teguran  lisan;  b.  teguran tertulis;  c.  pemberhentian  sementara;  d.  pemberhentian  dengan  hormat;  dan  e. pemberhentian dengan tidak hormat. (Ayuningtyas, 2020)
Penulis  ingin  menjawab  pertanyaan  bagaimana  notaris  memperoleh pertanggungjawaban  jika  notaris  melakikan  pengingkaran  akta  sebagaimana kutipan tersebut di atas.

## METODE PENELITIAN
Teknik  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis  normatif,  menggunakan  hukum  primer  dalam  arti  meneliti  hukum  dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas (Benuf & Azhar, 2020). Selain itu, ada studi tentang dokumen hukum sekunder yang berasal dari sumber pustaka, seperti buku, artikel, dan wawancara. (Irvan, 2022)

## HASIL dan PEMBAHASAN
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  mengikuti  Peraturan  yang  telah ditetapkan  sesuai  dengan  Peraturan  PerUndang-Undangan  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.  Aturan  hukum  Jabatan  Notaris  di  Indonesia,  dari  pertama  kali  banyak mengalami  perubahan  dan  bermacam-macam.  Kemudian  digabungkan  dari
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Pengingkaran Akta
undang-undang lain yang sudah ada menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris, seperti dalam hal pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian Notaris. Kesatuan  hukum  dalam  pengaturan  notaris  di  Indonesia  dan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris  telah  ada  dengan ditetapkannya  Undang-undang  tersebut.  Notaris  adalah  suatu  peraturan perundang-undangan  tertulis  yang  digunakan  untuk  menilai  kewenangan  notaris dalam melaksanakan tugasnya. (Cahyanti et al., 2018)
Notaris  dilarang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi notaris harus  dipatuhi oleh notaris dalam  menjalankan  tugasnya.  Etika  profesi  menurut  Liliana  Tedjosaputro  adalah penerapan  prinsip-prinsip  moral  umum  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  lebih relevan  lagi.  Etika  profesi  memperhatikan  masalah-masalah  ideal  dan  praktek- praktek  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  kewajiban  dan  keistimewaan  yang  terkait dengan  suatu  profesi,  yang  merupakan  ungkapan  upaya  untuk  menjelaskan keadaan yang tidak jelas dan masih samar. (MUHRI et al., 2019)
Kode Etik Notaris mendefinisikan kewajiban sebagai sikap, tingkah laku, atau tindakan  Anggota  perkumpulan  atau  orang  lain  yang  bertindak  sebagai  notaris harus  atau  harus  dilakukan  dalam  rangka  menjunjung  tinggi  martabat  jabatan Notaris  dan  mempertahankan  kedudukan  Notaris.  citra  dan  kewenangan  lembaga kenotariatan (Suharto, 2019). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN Perubahan yang menyebutkan bahwa Notaris wajib:
a. Melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  hukum  dengan bertindak secara dapat dipercaya, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak;
b. Membuat  akta  dalam  bentuk  Berita  Acara  Akta  dan  menyimpannya  sebagai bagian dari Protokol Notaris.;
c. Melampirkan surat dan dokumen serta sidik jari orang yang namanya tercantum dalam Minuta Akta;
d. Penerbitan akta besar, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan catatan akta;
e. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  ini,  kecuali yang menolak dengan alasan yang cukup;
f. Menjaga  kerahasiaan  segala  sesuatu  tentang  akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  untuk  pembuatan  akta  di  bawah  sumpah/sumpah jabatan kecuali dipersyaratkan lain oleh undang-undang;
g. Pencatatan jumlah risalah akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku, dan penjilidan akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan ke dalam satu buku paling banyak 50 (lima puluh) akta jika tidak dapat muat dalam satu buku;
h. Menyusun  daftar  akta  protes  yang  diajukan  sebagai  tanggapan  atas  non- pembayaran atau non-penerimaan surat berharga;
i. Membuat  daftar  akta  yang  berhubungan  dengan  wasiat  setiap  bulan  dengan urutan yang sama dengan pembuatan akta tersebut;
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Pengingkaran Akta
j. Mengirimkan  daftar  akta  tersebut  pada  huruf  I  atau  daftar  nihil  yang  berkaitan dengan  wasiat  kepada  pusat  daftar  wasiat  pada  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak minggu pertama setiap bulan sesudahnya;
k. Mencatat tanggal pengiriman daftar wasiat di;
l. Membacakan  Akta  di  hadapan  para  penghadap  dengan  hadirnya  sekurang- kurangnya  2  (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk pembuatan surat wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada waktu yang sama oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris;
m. Mempunyai  stempel  atau  stempel  lambang  negara  Republik  Indonesia,  dan  di ruang sekitarnya, nama, jabatan, dan tempat tinggal yang bersangkutan;
n. Menerima magang calon Notaris.
Adapun  dalam  rangka  etika  profesi  dan  jabatan  Notaris,  maka  terwujudnya suatu  Kode  Etik  Notaris  merupakan  bagian  penting,  mengingat  arti  pentingnya kodekode etik profesi dibuat tertulis, yang menurut E.Sumaryono dikemukakannya beberapa alasan, yakni: (Qamar, 2019)
a. Sebagai sarana penting kontrol sosial, norma moral
b. Kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan pemerintah atau publik melalui banyak agen atau penegak hukum,
c. Pengembangan kehendak yang lebih tinggi sangat bergantung pada etika. Kode etik  ini  umumnya  menentukan  bagaimana  bertindak  dengan  cara  yang  sesuai secara moral dan mengikuti prosedur yang tepat.
Arti  penting  dari  standar  atau  norma  dalam  menjalankan  tanggung  jawab, wewenang,  dan  kewajibannya  harus  ditentukan  oleh  notaris  sebagai  jabatan profesional  yang  menawarkan  layanan  kepada  masyarakat  umum.  Mengingat pentingnya  kedudukan  dan  fungsi  notaris  dalam  masyarakat,  maka  diharapkan agar  dirinya  dapat  berperilaku  dengan  penuh  hormat,  kesopanan,  dan  kesopanan. Di  era  kemajuan  hukum,  tugas  notaris  adalah  mengintegrasikan  dirinya  ke  dalam profesi  hukum  dan  penegakan  hukum  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Selain diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1), ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan  Notaris  dituangkan  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Persyaratan dan  tata  cara  pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhentian  Notaris  diatur  lebih lanjut  dalam  Bab  III  Pasal  3-8  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.01.HT.03.01  Tahun  2006  (Hendra,  2012).  Selain  itu, Pasal 2 UUJN memungkinkan pemberhentian Notaris yang ditangani oleh Menteri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pejabat yang dimaksud.
Seorang  notaris  harus  memperhatikan  perbuatannya  dalam  menjalankan tugasnya.  Dikarenakan  perlunya  kehati-hatian  yang  ekstrim  dalam  menjalankan profesi  Notaris.  Jika  tidak  dilakukan  dengan  sangat  hati-hati,  masalah  akan
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Pengingkaran Akta
berkembang.  Salah  satunya  bisa  berupa  tindakan  ingkar  akta.  Akta  ini  dapat dibatalkan  karena  kesalahan  yang  dilakukan  pada  saat  pembuatan,  baik  oleh  para pihak  maupun  Notaris,  jika  akta  tersebut  dibuat  tidak  sesuai  dengan  standar Undang-Undang Jabatan Notaris.
Sehingga  dalam  menjalankan  profesinya,  Notaris  harus  memiliki  Dewan Pengawas  agar  tidak  terjadinya  menyalahgunakan  wewenangan  yang  didapat. Pengawasan notaris dianggap sebagai berikut jika pemikiran teoritis dipertimbangkan:
Ini adalah metode untuk mengawasi, memantau, dan mengevaluasi tindakan notaris dalam menjalankan kekuasaannya.
Pihak berwenang yang berada di bawah pengawasan adalah:
1. Pembuatan akta otentik merupakan langkah penting untuk menetapkan kepemilikan dan pengalihan harta.
2. Ada tambahan sumber keahlian tentang masalah yang dihadapi. Sumber-sumber ini mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada individu atau organisasi lain yang memenuhi syarat. (HS, 2018)
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris, serta  landasan  hukum  pengawasan  tersebut,  bersumber  baik  dari  peraturan perundang-undangan  pada  masa  reformasi  maupun  yang  dibentuk  pada  zaman Belanda.  Empat  ketentuan,  mulai  dari  Pasal  69  sampai  dengan  Pasal  80  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris  mengatur tentang pengawasan notaris.
Jika Notaris mengingkari Akta, sanksi atau hukuman akan dijatuhkan kepada Notaris  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  konsekuensi administratif. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Terhadap  Notaris  memuat sanksi  administratif  tersebut  dalam  Pasal  1  Angka  1  Permenkumham  tersebut. Sanksi Administratif adalah Sanksi yang dikenakan oleh pejabat yang diakui kepada Notaris  yang  melanggar  ketentuan  hukum  atau  melakukan  kewajiban  yang bertentangan  dengan  hukum.  Konsep  sanksi  administratif  memiliki  empat komponen, yaitu sebagai berikut:
a. Hukuman;
b. Pejabat;
c. Subjek yang terkena sanksi; dan
d. Pelanggaran.
Sanksi  pada  umumnya  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  macam,  yang meliputi:
1. Sanksi Perdata;
2. Sanksi Pidana; dan
3. Sanksi Administrasi.
Notaris  memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  akta  lainnya sebagai bagian dari tugasnya sebagai otoritas publik. Pembatasan yang berlaku bagi
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Pengingkaran Akta
notaris juga harus dihindari oleh notaris. Ada batasan pada notaris sebagai berikut: a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
b. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  asumsi,  beberapa  notaris  melanggar  peraturan  perundang- undangan yang berbeda, seperti menjabat sebagai kepala desa secara bersamaan dan menggunakan kekuasaan jabatannya di luar wilayah tanggung jawabnya.
Notaris  yang  melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Jika  Notaris  mengingkari  Akta  dan  dinyatakan  bersalah,  ia  harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja. Untuk  menegaskan  sifat  akta  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  kesalahan  hukum notaris  berkaitan  dengan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  satu  pihak  atau  lebih, meskipun dibuat secara sepihak. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  yang  mengubah  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  Jika  Notaris  melanggar  Pasal  38,  39,  atau  40  atau  sebaliknya melanggar hukum, maka legalitas akta tersebut batal dan dianggap hanya sebagai akta  yang  membubuhkan  tanda  tangannya.  Akta  tersebut  dapat  menjadi  dasar gugatan  pihak  yang  dirugikan  bahwa  ia  berhak  atas  bunga,  restitusi,  dan keringanan lain dari Notaris. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum Notaris termasuk  di  antara  akibat  tersebut.  Oleh  karena  itu,  denda  perdata  ditetapkan. Notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  untuk  membayar  kerugian  materiil dan immateriil para pihak yang dirugikan dalam suatu sengketa hukum. Kerugian material  didefinisikan  sebagai  kerugian  finansial  yang  dapat  diukur,  sedangkan kerugian  immaterial  adalah  kerugian  yang  tidak  dapat  diukur,  seperti  kerugian terhadap reputasi seseorang atau kematian. Keadaan kerugian telah terpenuhi jika instrumen yang mengikat secara hukum dicabut atau ternyata tidak sah. Pasal 1365 KUHPerdata harus dipatuhi untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum,  dan  beban  pembuktian  beralih  ke  penggugat  untuk  menetapkan  adanya perbuatan melawan hukum.

## SIMPULAN
Yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  seorang  Notaris  ialah  bawah  Notaris  harus melaksanakan pembuatan akta secara benar dan baik, tidak melewati batasan, dan harus  jalan  sesuai  dengan  etika  profesi  yang  ada.  Serta  dalam  menjalankan tugasnya Notaris harus bertindak sesuai pada Etika Profesi Jabatan Notaris. Dalam
Ezara Dereina Januarfitri 1 , Budi Santoso 2, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Pengingkaran Akta
menjalankan profesi Notaris harus memperhatikan apa yang dilakukannya. Karena dalam  menjalankan  profesi  Notaris  harus  dilakukan  secara  teliti  dan  hati-hati. Pertanggung  jawaban  yang  diberikan  untuk  Notaris  apabila  Notaris  melanggar atau  membuat  suatu  pengikaran  Akta  membuat  kerugian  maka  Notaris  dapat mempertanggung  jawabkan  secara  Perdata  dengan  disertakan  pembuktiannya. Sanksi bagi notaris yang melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yaitu  dapat  dikenakan sanksi  berupa:  1)  Peringatan  tertulis;  2)  Pemberhentian  sementara;  3) Pemberhentian dengan hormat; atau 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas,  P.  (2020).  Sanksi  terhadap  notaris  dalam  melanggar  kode  etik.
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 9 (2), 95 – 104.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Cahyanti,  N.,  Raharjo,  B.,  &  Wahyuningsih,  S.  E.  (2018).  Sanksi  Terhadap  Notaris Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Jurnal Akta , 5 (1), 288 – 294. Irvan,  Z.  (2022). IMPLEMENTASI  FUNGSI  LEGISLASI  DPRD  KABUPATEN SUMBAWA  BARAT  DALAM  PEMBENTUKAN  PERATURAN  DAERAH (PERDA) . Universitas_Muhammadiyah_Mataram. MUHRI, M. L. K., Umar, M. H., & Miftah, A. A. (2019). PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM UPAYA MENDUKUNG KINERJA BANK SYARI ‟ AH MANDIRI KOTA JAMBI . UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
Qamar,  N.  (2019). Etika  dan  Moral  Profesi  Hukum:(Ethos  and  Mores  Profession  of  Law) . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris di Bidang Cyber  Notary  Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris . Udayana University.
Suharto,  E.  S.  (2019). Dasar  kewenangan  dan  tanggung  jawab  notaris  dalam  pendaftaran fidusia secara elektronik (online) . UNS (Sebelas Maret University).