## Analisis Penerapan Psak 71 Terhadap Pencadangan Piutang Pada Perbankan
Arik Susbiyani 1 , Carmanita Aisyah Pandanwangi 2 , Elok Fitriya 3 - Universitas Muhammadiyah Jember

## ABSTRACT
This study aims to determine the analysis of PSAK 71 on the provision of receivables at banks in Indonesia. The data in this study used qualitative methods in the form of secondary data and information on financial statements of banking companies registered in Indonesia. The sample in this study was selected with the criteria of being a banking company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) based on the number of assets in 2019. The sample in this study was six 6 banking companies.  Based  on  the  results  of  the  analysis  and  discussion,  it  shows  that companies  in  the  banking  sub-sector  are  ready  to  apply  PSAK  71  (2017).  In addition, the results of this study explain that the application of PSAK 71 has an impact on capital in each company.
Keywords: Application of PSAK 71, Allowance for Receivables, Banking

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Lembaga Keuangan sangat penting untuk berkembangnya perekonomian suatu negara, dan dana merupakan hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan perekonomian. Lembaga keuangan memiliki  peran  yang  strategis  sebagai  penyediaan  pembiayaan  dalam  perkembangan  ekonomi, salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Bank (Bank) (Fifit Syaiful Putri, 2013). Menurut Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambahkan  kedalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  (untuk  selanjutnya  disebut  UUP),  yang dimaksud bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Posisi bank dalam sistem perekonomian adalah sebagai institusi perantara keuangan (financial intermediary) . Mekanisme kerja bank sebagai financial intermediary adalah menghimpun dana dari masyarakat (pihak surplus dana) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada maasyarakat (pihak defisit dana) dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan produktif serta menyediakan pelayanan jasa lalu  lintas  pembayaran  dan  hal-hal  lain  yag  berkaitan  dengan  transaksi  keuangan.  Dengan  kata

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 9 NO 1
JANUARI 2023
jrak@plb.ac.id
lain, perantara keuangan adalah sumber modal eksternal perusahaan melaui pemanfaatan fasilitas kredit produktif.
Persaiangan  perbankan  pada  saat  ini  semakin  ketat,  bank  dituntut  secara  proaktif menyediakan produk-produk kreidt yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dengan desain produk yang inovatif, kompetitif, respontif terhadap kebutuhan nasabah dan menguntungkan (Hakim, 2018). Risiko yang dihadapi bank terkait kredit adalah risiko kredit yang mengakibatkan  timbulnya  kredit  bermasalah.  Kredit  bermasalah  merupakan  kredit  yang pengembaliannya terlambat dari jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali (Mulyaningrum et al., 2016).
Bank memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan kriteria untuk bukti objektif yang ditetapkan oleh bank melalui pembentukan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang diregulasi  oleh  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yakni  PSAK  71.  Cadangan  Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) adalah salah satu akun pada Laporan Keuangan Bank Umum yang paling banyak  mendapat  perhatian.  Akun  ini  beserta  pengungkapannya  memberi  informasi  berkenaan dengan  keberlanjutan  usaha  suatu  Bank  (Witjaksono,  2018).  Dalam  konteks  perbankan,  CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (impairment losses) aset seperti kredit dan surat berharga. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit, terdapat kerugian penurunan nilai yang disebabkan debitur tidak bisa membayar pinjaman.
Perilaku  industri  perbankan  dalam  pembentukan  CKPN  kerap  menjadi  perbincangan banyak  di  kalangan  terkait  dengan  krisis  keuangan  global  2008.  Perilaku  ini  dituding  telah menciptakan ketidakstabilan sistem perbankan/keuangan. Ini karena dalam kondisi ekonomi yang baik (boom) ,  pembentukan  CKPN  cenderung  rendah  sehingga  mendorong  penyaluran  kredit menjadi  berlebihan  dan  menyebabkan  ekonomi  tumbuh  terlalu  cepat.  Sebaliknya  tinggi  ketika ekonomi  memburuk (brust) ,  sehingga  menyebabkan  seretnya  penyaluran  kredit (credit  crunch) dan akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam rapatnya pada tanggal 26 Juli 2017 telah  merumuskan  penerapan  PSAK  71  tentang  Instrumen  Keuangan  menggantukan  PSAK  55 efektif 1 Januari 2020. Dampak penerapan PSAK 71 terhadap perlakuan akuntansi kredit adalah dalam hal aspek pengukuran dan penyajian. Lebih lanjut diungkapkan bahwa penyebab dampak tersebut  berasal  dari  perbedaan  metodologi/pendekatan  dalam  hal  penentuan  informasi  kualitas kredit, dimana PSAK 55 menggunakan pendekatan Loss Incurred Method (LIM) sedangkan PSAK 71  menggunakan  pendekatan Expected  Credit  Loss (ECL)  (Witjaksono,  2017).  PSAK  71 mengharuskan perbankan memiliki Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar dibanding  sebelumnya.  Hal  ini  karena  mandat  PSAK  71  mewajibkan  perusahaan  untuk menyediakan  pencadangan  sejak  awa  periode  kredit.  Dengan  demikian,  para  bankir  harus mempertimbangkan  faktor  masa  depan  seperti  masa  jatuh  tempo  kredit.  Beberapa  penelitian dengan menggunakan data perusahaan di Indonesia telah mengulas pencadangan piutang. Selain itu, dengan adanya perubahan standar akuntansi keuangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui  dampaknya  terhadap  modal  perusahaan  sub  sektor  perbankan.  Hasil  penelitian  ini diharapkan memiliki kontribusi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi badan penyusun standar dalam mengevaluasi atas implementasi penerapan PSAK. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh perusahaan sub sektor perbankan dalam meningkatkan kesiapan penerapan PSAK 71.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  ada  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  perlakuan  akuntansi  dalam  pencadangan  piutang  pada  perusahaan  sub sektor  perbankan.  Serta  penelitian  ini  juga  untuk  mengetahui  apakah  perlakuan  akuntansi pencadangan piutang yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 71.

## LANDASAN TEORI

## Bank
Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Nomor 2 Tentag Perbankan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Sedangkan  pengertian  perbankan  menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  yang  dimaksud  dengan  perbankan adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha, serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan.  Konsumen  jasa  perbankan  dikenal  dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur (Ekawati, 2018; Sasmitha & Harto, 2019)

## Kredit
Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 (2000:12) menyatakan kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok  kredit  yang  merupakan  porsi  tagihan  bank  yang  bersangkutan.  Pada  saat  bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur,, bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  sebesar  plafon  kredit  yang  diperjanjikan  atau  yang  dapat ditarik  sesuai  jadwal  penarikan/penggunaan  kredit  yang  disepakati  dengan  debitur  untuk penerusan  atau  kredit  kelolaan.  Sedangkan  menurut  UU  Perbankan  No.  10  Tahun  1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,  berdasarkan  perjanjian  pinjam-meminjam  antara  pihak  bank  dengan  pihak  lain,  peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga. Ada dua hal  utama  yang  menjadi  fungsi  utama  perbankan.  Pertama,  penyimpanan  dari  dana  masyarakat yang  surplus.  Dana  simpanan  masyarakat  itu  ditempatkann  dalam  bentuk  giro,  tabungan  dan deposito.  Kedua,  bank  sebagai  lembaga  penyaluran  dana  yang  diberikan  ke  masyarakat. Penyalurann dana tersebut disebut dengan kredit. (Sabaruddin Siagian, 2021; Sasmitha & Harto, 2021)

## Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh  kembali.  Sedangkan  Cadangan  Kerugian  Penurunan  Nilai (Imoairment  Loss) adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat sehingga menjadi nilai  yang dapat diperoleh kembali dari  aset  (Febriati,  2013).  Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  No.  14/15/PBI/2012  Cadangan Kerugian Penurunan  Nilai (CKPN)  adalah penyisihan  yang dibentuk  apabila nilai  tercatat awal aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Cadangan ini dibentuk oleh
bank berdasarkan evaluasi penempatan dana sebagai wujud prinsio kehati-hatian bank. Menurut Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Indonesia  (PAPI)  pada  tahun  2008,  CKPN  merupakan  suatu cadangan  yang  wajib  dibentuk  apabila  ditemukan  objektif  mengenai  penurunan  nilai  atas  aset keuangan  sebagai  dari  peristiwa  yang  merugikan  serta  mengenai  penurunan  nilai  atas  aset keuangan sebagai dari perisitiwa yang merugikan serta berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Dalam konteks perbankan, CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi  risiko  kerugian  penurunan  nilai (impairment  losses) aset  sepertu  kredit  dan  surat berharga. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit, terdapat risiko kerugian penurunan nilai yang disebabkan debitur tidak bisa membayar pinjaman. (Ikatan Bankir Indonesia, 2019)

## Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan
Dalam  mekanisme  perlakuan  pencadangan  piutang  sesuai  PSAK  71  telah  memberikan suatu panduan mengenai pengakuan dan pengukuran intrumen keuangan. PSAK 71 menggunakan suatu  standar  yang  mengarah  pada  IFRS (Finanncial  Reporting  Standard) 9  yang  selanjutnya menggantikan  PSAK  55.  Pada  dasarnya  PSAK  71  ini  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada tahun  2017.  Hanya  saja  pelaksanaanya  baru  dilakukan  pada  tahun  2020.  PSAK  71  tidak  hanya membahas mengenai klarifikasi aset keuangan tetapi juga membahas mengenai pencadangan dari penurunan piutang, pinjaman atau kredit. Standar baru yang telah ditetapkan ini secara  mendasar telah  mengubah  metode  untuk  melakukan  perhitungan  dan  penyediaan  cadangan  atas  suatu kerugian yang diakibatkan oleg utang yang tidak tertagih.
Dalam  PSAK  71,  nantinya  CKPN  dihitung  menggunakan  metode expected  loss bersifat forward-looking .  Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  metode expected  loss mewajibkan bank  untuk  memperkirakan  estimasi  risiko  instrumen  keuangan  sejak  pengakuan  awal menggunkan  informasi forward-looking seerti  proyeksi  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal peraturan.
Berdasarkan  standar  akuntansi  baru  ini,  artinya,  korporasi  harus  menyediakan  cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang  berstatus  lancar (performing) ,  ragu-ragu (underperforming) ,  maupun  macet (non- performing) .  Untuk  kredit  lancar,  misalnya,  korporasi  harus  menyediakan  CKPN  berdasarkan ekspetasi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang.
Perbankan  pun  harus  menyediakan  CKPN  lebih  besar  atas  kredit  macet  lebih  besar dibanding sebelumnya. Kewajiban untuk mengikuti PSAK baru ini bisa berakibat pada penurunan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) dan juga laba perbankan.

## Kualitas Audit
Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk menjalankan tugasnya dengan baik, yang mana  untuk  melaksanakan  suatu  audit,  seorang  auditor  bisa  menemukan  kesalahan  klien  serta melaporkannya. Menurut (DeAngelo, 1981) pada penelitian (Herawati & Selfia, 2019) Kualitas audit ialah kemungkinana atau “ joint probability ” bahwa auditor nantinya akan menemukan serta melakukan pelaporan pelanggaran yang terdapat pada sistem akuntansi kliennya. Pada penelitian yang dilaksanakan (Hidayah et al., 2021; Harto & Juwitasari, 2019; Hardika, 2018) terdapat dua hal yang dijadikan indikator dalam peneltian guna melakukan pengukuran terhadap kualitas audit yaitu kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan kualitas laporan hasil pemeriksaan.

## PEMBAHASAN
Penerapan  PSAK  71  mulai  diterapkan  pada  tahun  2020.  Revolusi  pihak  perbankan  di Indonesia terkait kebijakan regulasi PSAK 71, mereka telah menyediakan penambahan terhadap CKPN. BRI pada kebijakan tersebut diperkirakan akan membutuhkan CKPN senilai Rp. 10 triliun, hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indoneswia Tbk (BBRI) Bapak Haru Koesmahargyo.  Pergerakan  kredit  dari  tahun  2019-2020  BRI  dapat  kita  perhatikan  pada  tabel berikut ini.
Tabel 1 Perhitungan Kenaikan CKPN No (Tahun) Saldo CKPN Presentase 1. (2019) Rp.34.926.050 (sebelum PSAK 71) 53% 2. (2020) Rp. 53.512.792 (sesudah PSAK 71) Rp. 18.586.742 (dampak PSAK 71)
Pencadangan  piutang  yang  disajikan  pada  laporan  keuangan  BRI  pada  tanggal  31 Desember  2019  senilai  Rp.  34.926.050.  Sedangkan  pada  tahun  2020  pihak  BRI  telah menggunakan  kebijakan  PSAK  71  menyebabkan  kenaikan  pada  penyedian  CKPN  yang  tersaji dalam  laporan  keuangan  tahun  2020  dengan  penambahan  sebesar  18.586.742  pada  penyajian laporan keuangan yang disajikan 31 Desember 2020, dapat kita lihat dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi mengalami kenaikan pada tahun 2020 pencadangan piutang menjadi senilai 53.512.792. Dari penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BRI dalam presentase adalah sebesar 53%.
Elmamber Sinaga sebagai SVP ( Strategy and Performance Managament ) Bank Mandiri juga menyampaikan jika pihak perseroan telah melakukan mitiogasi terhadap resiko-resiko yang nantinya terjadi atas implementasi PSAK 71 ini. Ia juga menyampaikan telah melakukan perkiraan dimana sebanyak 150 bps CAR akan tergerus. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena saat ini  CAR  yang  dimiliki  diatas  21%.  Singkatnya  apabila  berkurang  sekitar  150  bps  maka  akan berpengaruh sekitar 19,5% dan masih berada ditas kebijakan pihak OJK.
Terkait  implementasi  PSAK  71  ini  Elmamber  menambahkan  tentunya  akan  terjadi penambahan  aatas  pencadangan.  Dan  setelah  impelementasi  PSAK  71  dilakukan  pihak  Bank Mandiri  diperkirakan  akan  melakukan  penambahan  CKPN  sekitar  kurang  lebih  Rp.  12  triliun dengan perbandingan menurunnya CAR sekitar 125 bps. Berikut penyediaan CKPN oleh Bank Mandiri:
Tabel 2 Perhitungan Kenaikan CKPN No (Tahun) Saldo CKPN Presentase 1. (2019) Rp. 29.988.393 (sebelum PSAK 71) 68% 2. (2020) Rp. 50.480.970 (sesudah PSAK 71)

## Rp. 20.492.577 (dampak PSAK 71)
Pencadangan  piutang  yang  disajikan  pada  laporan  keuangan  BMRI  pada  tanggal  31 Desember  2019  senilai  Rp.  29.988.393.  Sedangkan  pada  tahun  2020  pihak  BMRI  telah menggunakan  kebijakan  PSAK  71  menyebabkan  kenaikan  pada  penyedian  CKPN  yang  tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan penambahan sebesar Rp. 20.492.577 pada penyajian laporan keuangan yang disajikan 31 Desember 2020, pada table 4.2 memasuki akhir tahun pihak Bank BMRI disertai dengan bukti yang obyektif, CKPN yang terealisasikan menjadi sebesar Rp. 50.480.970. Dari penjelasan tersebut  memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada
| 95
Bank  Mandiri  atau  BMRI  dalam  presentase  adalah  sebesar  68%.  68%  didapatkan  dari  Rp. 20.492.577 sebagai nominal kenaikan CKPN dibagi Rp. 29.988.393 yang merupakan CKPN tahun 2019 kemudian dikali 100%.
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk telah melakukan tindakan terkait kenaikan biaya operasional  untuk  menutupi  jumlah  pos  anggaran  tahun  2019.  Agus  Noorsanto  selaku  Direktur Utama BRI Agro menyampaikan tahun ini sebagian besar biaya telah dipersiapkan guna kebutuhan untuk  meningkatkan  biaya  tenaga  kerja  dan  investasi.  Selain  itu,  dalam  rangka  implementasi PSAK 71 pihak perseroan telah menyiapkan CKPN lebih besar agar dimasa mendatang perbankan siap menghadapi krisis (forward looking). Pihak perseroan juga akan berusaha menjaga kestabilan rasio  biaya  operasional  terhadap  pendapatan  operasional  di  level  80%  dengan  meningkatkan prodiktivitas kredit dan asset treasury. Berikut tabel CKPN oleh Bank BRI Agro:
Tabel 3 Perhitungan Kenaikan CKPN No (Tahun) Saldo CKPN Presentase 1. (2019) Rp. 833.719.988 (sebelum PSAK 71) 39% 2. (2020) Rp. 1.158.625.710 (sesudah PSAK 71) Rp. 324.905.722 (dampak PSAK 71)
Pencadangan  piutang  dalam  laporan  keuangan  yang  terjadi  tanggal  31  Desember  2019 senilai Rp. 833.719.988. Ketika tahun 2020 tepat ketika implementasi PSAK 71 dengan kebijakan dimana pencadangan piutang dilakukan dengan metode expected loss, hal ini mengakibatkan pihak Bank  BRI  Agro  menyediakan  penambahan  CKPN  lebih  besar  dengan  kenaikan  sebesar  Rp. 324.905.722.  Maka  laporan  keuangan  yang  terjadi  pada  pecadangan  piutang  tahun  2020  awal mengalami  kenaikan  menjadi  senilai  Rp.  1.158.625.710.  Kenaikan  pencadangan  piutang  ini menunujukan presentase sebesar 39%.
(Sitanggang,  2020)  memaparkan  Hera  F  Haryn  selaku EPV  Secretariat  and  Corporate Communication BCA bahwa PT Bank Central Asia Tbk tahun 2020 akan melakukan penambahan cadangan  piutang  sekitar  kurang  lebih  5-6  triliun.  Berikut  tabel  pencadangan  piutang  PT  Bank Central Asia Tbk :
Tabel 4 Perhitungan Kenaikan CKPN No (Tahun) Saldo CKPN Presentase 1. (2019) Rp. 14.905.584 (sebelum PSAK 71) 73% 2. (2020) Rp. 20.433.665 (sesudah PSAK 71) Rp. 5.528.081 (dampak PSAK 71)
Pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan Bank BCA pada tanggal 31 Desember  2019  senilai  Rp.  14.905.584.  Sedangkan  pada  tahun  2020  pihak  BCA  telah menggunakan  kebijakan  PSAK  71  menyebabkan  kenaikan  pada  penyedian  CKPN  yang  tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan penambahan sebesar Rp. 5.528.081 pada penyajian laporan keuangan  yang  disajikan 31 Desember 2020. Dari penjabaran analisis tabel  4.11 diatas dapat kita lihat dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2020  pencadangan  piutang  menjadi  senilai  Rp. 20.433.665. Dari penjelasan tersebut  memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BCA dalam presentase adalah sebesar 73%.
Direktur  Utama  Bank  BJB  Yuddy  Renaldy  memaparkan  saat  ini  Bank  BJB  telah mempunyai CKPN mencapai 92%. Yuddy juga menjelaskan terkait implementasi PSAK 71 pada tahun  2020  pihak  bank  BJB  sudah  melakukan  pertimbangan  setiap  bulannya  melakukan pencadangan piutang lebih kurang Rp 80 miliar. Bank BJB mengembangkan bisnisnya pada sector produktif  terutama  di  Jawa  Barat  dan  Banten  untuk  menjaga  kualitas  kreditnya  agar  tidak menggerus CKPN. Berikut tabel CKPN PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
Tabel 5 Perhitungan Kenaikan CKPN No (Tahun) Saldo CKPN Presentase 1. (2019) Rp. 836.402 (sebelum PSAK 71) 59% 2. (2020) Rp. 2.029.219 (sesudah PSAK 71) Rp. 1.192.817 (dampak PSAK 71)
Pencadangan  piutang  yang  disajikan  pada  laporan  keuangan  Bank  BJB  pada  tanggal  31 Desember 2019 senilai Rp. 836.402. Sedangkan pada tahun 2020 pihak BJB telah menggunakan kebijakan  PSAK  71  menyebabkan  kenaikan  pada  penyedian  CKPN  yang  tersaji  dalam  laporan keuangan  tahun  2020  dengan  penambahan  sebesar  Rp.  1.192.817  pada  penyajian  laporan keuangan yang disajikan 31 Desember 2020. Dari penjabaran analisis tabel 4.14 diatas dapat kita lihat  dampak  implementasi  PSAK  71  terhadap  cadangan  kerugian  penurunan  nilai  yang  terjadi mengalami kenaikan pada tahun 2020 pencadangan piutang menjadi senilai Rp. 2.029.219. Dari penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BJB dalam presentase adalah sebesar 59%.
Implementasi PSAK 71 terhadap CKPN pada Bank BWS sangat berpengaruh namun hal ini  telah  dipersipkan  secara  matang  dari  jauh  hari  sebelum  terlaksana.  Direktur  Kepatuhan  PT Bank  Woori  Saudara  1906  Tbk,  I  Made  Mudiastra  memaparkan  pihaknya  ketika  implementasi kebijakan ini terlaksana akan mencapai Rp. 2 miliar untuk proses pemenuhan seluruh kebijakan PSAK  71.  Sedangkan  untuk  CKPN  BWS  mengklaim  telah  melakukan  penyediaan  tambahan sedikitnya  40  miliar.  Hal  ini  dijelaskan  juga  tidak  membebani  dikarenakan  CAR  tidak  terlalu tergerus. Berikut disajikan pencadangan piutang oleh Bank BWS:
Tabel 6 Perhitungan Kenaikan CKPN No (Tahun) Saldo CKPN Presentase 1. (2019) Rp. 244.743 (sebelum PSAK 71) 42% 2. (2020) Rp. 347.918 (sesudah PSAK 71) Rp. 103.175 (dampak PSAK 71)
Dari tabel diatas diketahui jika pencadangan piutang yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 244.743. Kemudian setelah implemestasi PSAK 71 terhadap CKPN pada tahun 2020 terjadi penambahan sebesar Rp. 103.175.  Tabel 4.17 diatas menjelaskan terlaksananya kebijakan PSAK  71  ini  mengakibatkan  pada  tahun  2020  CKPN  mengalami  kenaikan  menjadi  senilai  Rp. 347.918. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Bank BWS mengalami presentase kenaikan CKPN mencapai 42%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Implementasi  PSAK  71  terhadap  perbankan  pada  CKPN PT  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan BRI pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 34.926.050. Sedangkan pada tahun 2020 pihak BRI telah
menggunakan kebijakan PSAK 71 penyediaan CKPN yang tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020  dengan  penambahan  sebesar  18.586.742,  maka  pencadangan  piutang  menjadi  senilai 53.512.792. Dari penjelasan tersebut  memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BRI dalam presentase adalah sebesar 53%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Mandiri Tbk menunjukkan penyediaan cadangan pitang pada tahun 2019 senilai Rp. 29.988.393 dan setelah implementasi PSAK 71 terhadap CKPN pada tahun 2020 mengalami penambahan  sebesar  Rp.  20.492.577  sehingga  CKPN  Bank  Mnadiri  tahun  2020  mencapai  Rp. 50.480.970.  Kenaikan  penyediaan  cadangan  pitang  tersebut  mengalami  peningkatan  presentase sebesar 68%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menunjukkan pencadangan piutang dalam laporan keuangan yang terjasi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 833.719.988. Lalu setelah implementasi PSAK 71 Bank BRI Agro menyediakan penambahan CKPN lebih besar dengan kenaikan sebesar Rp. 324.905.722. sehingga diperoleh  cadangan  piutang  tahun  2020  awal  menjadi  senilai  Rp.  1.158.625.710.  Kenaikan pencadangan piutang ini menunujukan presentase sebesar 39%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan  pada  CKPN  PT  Bank  Central  Asia  Tbk  menunjukkan  pencadangan  piutang  yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk sebelum penerapan PSAK 71 pada tahun 2019 yaitu senilai Rp. 14.905.584 dan setelah implementasi PSAK 71 terhadap CKPN terjadi penambahan cadangan  piutang  sebesar  Rp.  5.528.081.  Maka  penyediaan  CKPN  pada  tahun  2020  saat implementasi  PSAK  71  menjadi  senilai  Rp.  20.433.665.  Penambahan  tersebut  menunjukkan peningkatan presentase sebesar 73%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten  Tbk  menunjukkan  tahun  2019  Bank  BJB memiliki  cadangan  piutang  senilai  Rp.  836.402.  kemudian  pada  tahun  2020  saat  implementasi PSAK 71 terhadap CKPN terlaksana terjadi penambahan cadangan piutang senilai Rp. 1.192.817. Penambahan ini mengakibatkan terjadinya CKPN yang meningkat menjadi Rp. 2.029.219. Hal ini menunujukkan  presentase  peningkatan  CKPN  yang  terjadi  dari  tahun  2019-2020  sebesar  70%. Implementasi  PSAK  71  terhadap  perbankan  pada  CKPN  PT  Bank  Woori  Saudara  Tbk menunjukkan  pencadangan  piutang  yang  terjadi  pada  tahun  2019  adalah  sebesar  Rp.  244.743. Kemudian setelah implemestasi PSAK 71 terhadap CKPN pada tahun 2020 terjadi penambahan sebesar  Rp.  103.175.  Terlaksananya  kebijakan  PSAK  71  ini  mengakibatkan  pada  tahun  2020 CKPN  mengalami  kenaikan  menjadi  senilai  Rp. 347.918.  Peningkatan  ini  menunjukkan  bahwa Bank BWS mengalami presentase kenaikan CKPN mencapai 42%.

## Saran
Hasil dari kesimpulan dalam penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran- saran yaitu keterbatasan penelitian ini adalah peneliti menyadari bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas subyek penelitiannya, agar data lebih banyak dan menggunakan metode penelitian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
DeAngelo, L. (1981). Auditor Independence, “Low Balling”, and Disclosure Regulation. Journal of Accounting and Economics , 113–127.
Ekaputri Ciptani Febriati. (2013). Analisis Penerapan Psak 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 1 (Juni),
207–217.
Ekawati,  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Yang  Dirugikan  Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. UNES Law Review , 1 (2), 157–171. https://doi.org/10.31933/law.v1i2.24 Fifit  Syaiful  Putri.  (2013).  Pengaruh  Risiko  Kredit  Dan  Tingkat  Kecukupan  Modal  Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Skripsi , c , 2–6.
Hakim, L. dan O. E. T. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit. Jurnal Keadilan Progresif , 9 (2).
Hardika,  A.  L.  (2018).  Pengaruh  Skeptisisme  Profesional,  Pengalaman  dan  Tanggung  Jawab Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis), 4(2) , 71-84.
Harto, B.,  & Juwitasari, S. (2019).  Implementasi  Independensi  dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2019. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 5(1) , 50-60.
Herawati, T., & Selfia, S. S. (2019). Tinjauan Indikator Kualitas Audit. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi) , 2 , 121–126.
Hidayah, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Auditor , Independensi Auditor , Due Professional Care Dan Tekanan Anggaran  Waktu  Terhadap  Kualitas  Audit  (  Studi  Empiris  pada  BPK  RI  Perwakilan Provinsi Riau  )  Pengaruh Kompetensi Auditor , Independensi Auditor , Due Professional Care .
Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. Ikatan Bankir Indonesia , 31 . Mulyaningrum,  M.,  Topowijono,  T.,  &  ZA,  Z.  (2016).  Analisis  Manajemen  Risiko  Perbankan Dalam  Meminimalisir  Kredit  Bermasalah  Di  Bidang  Kredit  Modal  Kerja  (Studi  pada  PT Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Jombang). Jurnal  Administrasi  Bisnis  S1 Universitas Brawijaya , 32 (1), 121–127.
Sabaruddin Siagian. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Kredit Di Industri Perbankan. Jurnal AKRAB JUARA , 6 , 6.
Sasmitha,  J.  L.,  &  Harto,  B.  (2019).  Memprediksi  Besaran  Angsuran  KPR  pada  Bank Konvensional  berdasarkan  Perhitungan  Angsuran  KPR  dari  Bank  Syariah. JRAK  (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 5(1) , 1-10.
Sasmitha,  J.  L.,  &  Harto,  B.  (2021).  Analisa  Perhitungan  Suku  Bunga  Pinjaman  Harian  Pada
Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest. ATRABIS:JurnalAdministrasiBisnis, 7(2) , 132-139. Sitanggang, L. M. . (2020). PSAK 71 Diterapkan, Biaya Kredit Bank Dipastikan Turun Tahun Ini . Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 Intrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi
Perbankan Terkait Kredit. Jurnal Online Insan Akuntan , 2 (1), 35–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.3368520
Witjaksono, A. (2018). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan  Basel  pada  Bank  Umum. Jurnal  Online  Insan  Akuntan , 3 (Desember),  111–120. https://doi.org/10.5281/zenodo.3368478.