How to cite: Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, Ismail (2022) Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia, Syntax Idea, 04 (06),
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i6.1897 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 6, Juni 2022

## FUNGSI BUDGETARY DAN REGULATORY PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI INDONESIA
Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, Ismail
Universitas Jayabaya, Jakarta 1,2 , Universitas Bung Karno, Jakarta 3
Email: ditisrama@gmail.com, linasinaulan@gmail.com, ubkismail@gmail.com

## Abstrak
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  merupakan  salah  satu  instrumen pendapatan  negara  di  luar  penerimaan  perpajakan,  dan  hibah  yang  merupakan penyumbang  penerimaan  terbesar  kedua  setelah  penerimaan  perpajakan  dalam APBN. Sama halnya dengan penerimaan perpajakan, konstitusionalitas PNBP juga diatur  dalam  Pasal  23A  UUD  NRI  Tahun  1945.  Selanjutnya  politik  hukum  dari konstitusionalitas  PNBP  tersebut  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2018 tentang PNBP. Secara prinsip PNBP memiliki dua fungsi, yakni fungsi budgetary dan fungsi regulatory . Kedua fungsi PNBP tersebut merupakan ruh atau jiwa dari PNBP, artinya kedua fungsi tersebut harus dipastikan benar-benar berjalan dan saling bersinergi, tanpa hal  tersebut maka eksistensi PNBP dalam mendukung kegiatan  negara/  pemerintahan  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  rakyat  akan menjadi  tidak  signifikakan  dan  tidak  strategis.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis-normatif,  dengan  metode  tersebut  penulis  mencoba memaparkan bagaimana implementasi dari fungsi budgetary dan fungsi regulatory PNBP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan negara/ pemerintahan di Indonesia.
Kata Kunci : PNBP; fungsi budgetary ; fungsi regulatory ; non-tax revenue .

## Abstract
Non-Tax Revenue (PNBP) is one of the instruments of state revenue excluding tax revenues,  and  grants  are  the  second  largest  contributor  to  revenue  after  tax revenues in the APBN. Similar to tax revenues, the constitutionality of PNBP is also regulated  in  Article  23A  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia. Furthermore, the legal politics of the constitutionality of PNBP is described in Law Number 9 of 2018 concerning PNBP. In principle, PNBP has two functions, namely the budgetary function and the regulatory function. The two functions of PNBP are the spirit or soul of PNBP, meaning that both functions must be ensured that they really work and synergize with each other, without  this, the existence of  PNBP in
supporting state/government activities in order to achieve people's welfare will be insignificant and not strategic. The method used in this study is juridical-normative, with  this  method  the  author  tries  to  explain  how  the  implementation  of  the budgetary  function  and  the  regulatory  function  of  PNBP  in  supporting  the implementation of state/government activities in Indonesia.
Keywords: PNBP function; budgetary function; regulatory function; non-tax revenue.

## Pendahuluan
Dalam  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  tertuang  dalam  alinea  keempat Pembukaan  UUD  1945,  pemerintah  menyelenggarakan  kegiatan  dan  menjalankan fungsi  pemerintahan  di  berbagai  bidang (Fitriana,  2018) .  Bidang  keuangan  menjadi salah satu bidang yang penting dan strategis dalam upaya mendukung keberlangsungan penyelenggaraan urusan negara/pemerintahan dalam segala aspek urusan (Junaedi et al., 2020) . Sebagai  negara  hukum  yang  berkedaulatan  rakyat,  menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan  konstitusi (Ridwan, 2011) . Maka sistem pengelolaan keuangan  negara  harus  mengikuti  kaidah-kaidah  pokok  yang  diatur  dalam  UUD  NRI Tahun  1945,  yang  dalam  Pasal  23A  disebutkan  bahwa  pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang.  Pelaksanaan tugas  dan  fungsi  pemerintah  dalam  pelayanan,  pengaturan,  perlindungan  masyarakat, kepastian  hukum,  dan  pengelolaan  kekayaan  negara,  termasuk  pemanfaatan  sumber daya  alam,  dapat  menciptakan  suatu  bentuk  penerimaan  negara  yang  disebut  PNBP (Kurniasih, 2016) .
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018,  didefinisikan  bahwa  PNBP adalah  pungutan  yang  dibayar  oleh  orang  pribadi  atau  badan  dengan  memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas jasa atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang  diperoleh  negara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  penerimaan pemerintah  pusat  selain  pajak  dan  penerimaan  hibah  dan  dikelola  dalam  mekanisme anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Penerimaan  negara  dipungut  dari  sumber- sumber  penerimaan  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang,  yaitu  penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah (Kurniasih, 2016) .
PNBP  pada  prinsipnya  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  fungsi budgetary dan  fungsi regulatory (Biswan  &  Kusumo,  2021) .  Sebagai  fungsi budgetary ,  PNBP  merupakan penopang  sumber  penerimaan  negara.  PNBP  memberikan  sumbangsih  penerimaan negara  terbesar  kedua  setelah  penerimaan  pajak (Rusdi,  2021) .  Dalam  sepuluh  tahun terakhir  (2012-2021),  kontribusi  PNBP  terhadap  APBN  berkisar  26,9%  dari  total penerimaan  negara.  Bahkan  pada  tahun  2018,  realisasi  PNBP  meningkat  signifikan mencapai Rp. 407 triliun atau naik 147,77% dari jumlah yang ditargetkan dan tumbuh 30,86% dari nilai realisasi PNBP tahun 2017.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  analisis  bagaimana implementasi dari fungsi budgetary dan fungsi regulatory dari PNBP dalam mendukung menyelenggaraan kegiatan negara/  pemerintahan. Manfaat dari penelitian adalah untuk
memaparkan bagaimana implementasi dari fungsi regulatory dan budgetary dari PNBP dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan negara/ pemerintahan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Dilakukan  adalah  melalui  studi  kepustakaan  yang  mengkaji  data  sekunder,  berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi  UUD NRI  Tahun  1945,  peraturan  perundang-undangan  terkait  PNBP  dan  keuangan  negara. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  kajian  hasil  penelitian,  seminar dan/atau lokakarya, buku, jurnal ilmiah terkait PNBP dan keuangan negara.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Fungsi Budgetary PNBP
PNBP  sebagai  fungsi budgetary ,  merupakan  salah  satu  pilar  penerimaan negara  yang  memiliki  kontribusi  cukup  besar  dalam  membantu  anggaran  negara melalui  optimalisasi  penerimaan  negara (Biswan  &  Kusumo,  2021) .  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, disebutkan bahwa PNBP adalah pendapatan yang  menjadi  hak  pemerintah  pusat  di  luar  penerimaan  perpajakan  dan  hibah,  dan pengelolaannya  dilakukan  melalui  mekanisme  APBN.  Dalam  postur  APBN, penerimaan  negara  dibagi  menjadi  3  kelompok,  yaitu:  Penerimaan  Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri (seperti PPh migas, Pajak Nonmigas, Bea dan Cukai) dan pajak perdagangan internasional (Silalahi et al., 2015) . Sedangkan PNBP secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan Badan Layanan  Umum  (BLU).  Dilihat  dari  perkembangannya  (berdasarkan  LKPP  data Kementerian Keuangan), dalam 10 tahun terakhir (2012-2021), PNBP menyumbang sekitar  26,9%  dari  seluruh  penerimaan  dalam  APBN.  Realisasi  proporsi  ini  cukup fluktuatif  mengikuti  PNBP  yang  bergerak  cukup  dinamis  sebagaimana  diagram  di bawah ini:
Gambar 1
Realisasi Pendapatan Negara dalam 10 Tahun terakhir (2012-2021)
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan
Dari data realisasi penerimaan negara 10 tahun terakhir di atas, dapat terlihat bahwa PNBP telah menyumbang sekitar 26,9% dari total pendapatan negara, artinya fungsi PNBP dari sisi fungsi budgetary cukup signifikan dalam menyumbang pundi- pundi  pendapatan  negara  yang  dikelola  dengan  mekanisme  APBN.  Dari  realisasi penerimaan  PNBP  tersebut,  kontribusi  terbesar  bersumber  dari  penerimaan pemanfaatan SDA yaitu sebesar 44,4% sebagaimana diagram di bawah ini.
Gambar 2
Realisasi Penerimaan PNBP dalam kurun 10 tahun (2012-2021)

## Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan
Dalam  upaya  menjalankan  fungsi budgetary ,  Pemerintah  Pusat  melakukan kegiatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  untuk  menggali  potensi  PNBP  sehingga tercapai  optimalisasi  PNBP.  Optimalisasi  PNBP  dilakukan  dengan  memperhatikan karakteristik masing-masing jenis PNBP dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesinambungan  fiskal  serta  pengelolaan  sektor  pemerintahan  yang  bertanggung jawab.  Misalnya,  kebijakan  pengelolaan  PNBP  untuk  jenis  yang  berasal  dari perizinan dan pemanfaatan sumber daya alam berbeda dengan layanan pengelolaan PNBP kepada masyarakat (Kurniasih, 2016) .
Teori  Penerimaan  Dominal  merupakan  teori  yang  digunakan  dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Teori  tersebut  menyatakan  bahwa  seluruh  kekayaan yang  ada  disuatu  negara  pada  hakekatnya  merupakan  sumber  penerimaan  negara, termasuk kewenangan serta kekuasaan tertentu dalam hal menghasilkan penerimaan negara.  Teori  inilah  yang  mendasari  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan kekayaan yang menjadi milik negara merupakan sumber penerimaan negara. Selain hal  itu,  negara  juga  mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan  ijin  kepada kelompok  tertentu  untuk  dapat  melakukan  kegiatan  tertentu  dalam  hal  pengelolaan kekayaan tersebut.
Penerimaan negara dianggarkan sesuai dengan prioritas nasional pemerintah dan  program  atau  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masing-masing  kementerian negara/lembaga. Peran PNBP dalam APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun (Atmaja  &  Akhmadi,  2017) .  Peningkatan  peran  ini  tidak  hanya  berdasarkan  angka
statistik,  tetapi  dapat  dilihat  dari  peran  PNBP  yang  dapat  mendorong terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  semakin  berkualitas.  UU  PNBP mempunyai  peran  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dan  memberikan  landasan hukum  yang  kuat,  adil,  tegas,  dan  jelas  dalam  pengelolaan  PNBP  sebagai  sumber penerimaan  negara.  Untuk  menyukseskan  penyelenggaraan  Negara  dan pembangunan  nasional  yang  berkeadilan  sosial,  diperlukan  dana  yang  semakin banyak, terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri, termasuk PNBP.
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan  negara,  maka  pengelolaan  PNBP  perlu  dilakukan  secara profesional,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Keuangan  Negara,  yang  meliputi  (1)  Asas  Tahunan, bahwa anggaran yang dibuat setiap tahun oleh Pemerintah harus disetujui oleh DPR. (2) Asas Universalitas, adanya batasan untuk tidak mencampukan antara penerimaan negara  dengan  pengeluaran  negara.  (3)  Asas  Kesatuan,  bahwa  semua  pengeluaran harus  dimasukkan  dalam  anggaran.  (4)  Asas  Spesialitas,  menghendaki  agar  jenis pengeluaran  dimasukkan  dalam  pos  anggaran  tertentu/terpisah.  (5)  Asas Profesionalisme,  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  ditangani  oleh  sumber  daya yang  professional.  (6)  Asas  Proporsionalitas,  alokasi  anggaran  dilakukan  dengan proporsional  sesuai  fungsi  kementerian/Lembaga  dan  skala  prioritas  serta  tujuan yang  hendak  dicapai.  (7)  Asas  transparansi,  bahwa  adanya  transparansi  dari  mulai tahap  pembahasan,  penetapan,  dan  penghitungan  anggaran,  sampai  pada  hasil pengawasan lembaga pemeriksa  independent. (8)  Asas pemeriksaan keuangan oleh lembaga  pemeriksa  yang  bebas  dan  mandiri,  memberikan  kewenangan  yang  lebih besar kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara obyektif dan mandiri.

## B. Fungsi Regulatory PNBP
Fungsi regulatory PNBP  dalam  mendukung  kebijakan  pemerintah  adalah dengan adanya regulasi terkait penetapan tarif layanan publik serta penggunaan dana yang  bersumber  dari  PNBP (Kurniasih,  2016) .  Filosofi  dari  mendukung  kebijakan pemerintah  tersebut  adalah  adanya  kepastian  hukum,  peningkatan  jumlah  dan kualitas  layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  artinya  dengan  adanya penetapan  tarif  atas  jenis  PNBP,  maka  setiap  layanan  publik,  baik  layanan  yang diberikan  oleh  Lembaga  Kementerian,  layanan  dalam  rangka  pemanfaatan  sumber daya  alam,  pengelolaan  kekayaan  negara  dipisahkan,  dan  jenis  PNBP  lainnya menjadi pasti dan tranparan dalam hal pengenaan biaya pada tiap jenis layanan yang diberikan  oleh  penyelenggara  layanan,  sehingga  masyarakat  sebagai  penerima layanan  merasa  nyaman  dan  terlayani  dengan  baik.  Dengan  begitu  maka  tingkat kepercayaan  terhadap  pemerintah  bisa  terus  meningkat  dan  kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
Definisi  PNBP  sebagai  pungutan  yang  dibayarkan  oleh  orang  pribadi  atau badan  dengan  memperoleh  manfaat  langsung  atau  tidak  langsung  atas  jasa  atau pemanfaatan  sumber  daya  dan  hak  yang  diperoleh  negara,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  tersebut,  maka  berdasarkan  definisi  tersebut  setidaknya  ada empat  karakteristik  dalam  PNBP,  yaitu  retribusi,  manfaat,  jasa,  dan  pemanfaatan sumber daya.
Ciri  pertama  yang  terkandung  dalam  PNBP  adalah  retribusi.  Sebagai pungutan  negara,  PNBP  hanya  dapat  dibebankan  kepada  masyarakat  melalui undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  kepentingan  negara  diatur  dengan undang-undang”.  Kata  pungutan  secara  gramatikal  dapat  dipahami  bahwa  sumber keuangan negara tidak  hanya melalui  pajak tetapi  juga sumber lain yaitu  pungutan lain yang harus diatur dengan undang-undang. Penekanan pada pungutan lain harus diatur  dengan  undang-undang  sejalan  dengan  prinsip  perpajakan  bahwa  pajak dipungut  berdasarkan  undang-undang (Karma,  Resen,  2018) .  Hal  ini  dimaksudkan untuk  menghindari  kesewenang-wenangan  negara  dalam  mengenakan  pungutan kepada  rakyatnya.  Oleh  karena  itu,  jenis  dan  tarif  untuk  jenis-jenis  PNBP  yang dipungut dari masyarakat harus diatur dalam suatu peraturan, agar ada dasar hukum pungutannya.  Selain  itu,  dengan  dasar  hukum  ini  masyarakat  dapat  mengetahui besarnya  tarif  yang  harus  dibayar  untuk  suatu  pelayanan  tertentu.  Penerapan  tarif PNBP sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018.
Karakteristik  yang  kedua  dalam  definisi  PNBP  adalah  manfaat  pada prinsipnya  PNBP  yang  dibayarkan  oleh  masyarakat  akan  dikembalikan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  peningkatan  kualitas  layanan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.  Wajib  Bayar  (perorangan  maupun  badan)  hanya  membayar  jika  yang bersangkutan  memerlukan  layanan  atau  pemanfaatan  sumber  daya  tertentu.  Dalam PNBP  terdapat  juga  karakteristik  lain  yaitu  penerapan  pola earmarking ,  yaitu penggunaan anggaran yang sumber penerimaan maupun pengeluarannya ditentukan secara  spesifik (Kurniasih,  2016) .  Dalam  konsep  ini,  pendapatan  tertentu  menjadi sumber  pendanaan  dalam  membiayai  layanan  publik  tertentu,  sehingga  terdapat kepastian dan keberlangsungan pendanaan atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Menurut (Edwinarta, 2020) PNBP yang berasal dari layanan pembuatan paspor  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Kementerian Hukum  dan  HAM  akan  dialokasikan  kembali  dalam  bentuk  layanan  kepada masyarakat.  Dengan  demikian,  layanan  pembuatan  paspor  dapat  dilakukan  secara efektif dan transparan, melalui penyediaan sistem Online serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan.
Karakteristik  ketiga  dalam  definisi  PNBP  adalah  layanan.  Layanan  adalah layanan  publik  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  masyarakat  tanpa  membedakan suku,  ras,  agama  maupun  golongan (Agustina,  2019) .  Dalam  Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  menyatakan  bahwa  pelayanan publik  merupakan  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  demi  memenuhi  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  jasa,  barang,  dan  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  PNBP  hadir  untuk mendukung  pelaksanaan  layanan  yang  diberikan  negara  kepada  masyarakat  agar semakin  meningkat  kualitasnya,  yang  dibuktikan  dengan  peningkatan  efisiensi  dan efektivitas suatu layanan (Ma’ruf, 2018) .
Karekteristik definisi PNBP yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya. Dalam  konteks  negara,  pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  mengelola sumber  daya  yang  dipunyai  oleh  bangsa  Indonesia.  Sumber  daya  ini  bisa  meliputi sumber  daya  finansial  maupun  non-finansial.  Salah  satu  contoh  sumber  daya finansial  adalah  penanaman  modal  negara.  Modal  negara  yang  telah  diberikan kepada  badan  usaha  harus  bisa  dioptimalkan  pemanfaatannya  untuk  mendukung pembangunan nasional (Machmud, 2015) . Adapun contoh sumber data non-finansial adalah sumber daya alam. Sebagai Negara yang menganut kedaulatan rakyat, maka rakyatlah sebagai pemilik dari seluruh sumber daya dan seluruh kekayaan alam yang ada  di  Negara  Indonesia,  kekayaan  tersebut  untuk  selanjutnya  dijadikan  sebagai kekuatan  sekaligus  ketahanan  bagi  Negara.  Selanjutnya  atas  pengelolaan  kekayaan tersebut  rakyat  membikan  madat  kepada  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  untuk mengelola sebaik-baiknya sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Dalam menjalankan fungsi regulatory , PNBP berperan dalam melaksanakan dan  mendukung  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dan  pembangunan  masa  depan.  Bentuk  pelaksanaan  fungsi  PNBP  erat kaitannya  dengan  regulasi  terkait  tarif  dan  penggunaan  dana  yang  bersumber  dari PNBP.  Tujuan  dan  kebijakan  tersebut  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum, meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  mendukung pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Fenomena selain yang tersebut di atas, adalah maraknya terjadi pungutan liar yang  menjadi  pendorong  hadirnya  PNBP  sebagai  bentuk  pungutan  yang  dilakukan oleh  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam memberikan  perlindungan  serta  kepastian  hukum  kepada  masyarakat.  Berdasarkan Laporan Pencapaian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Januari-Maret 2019, sebagai gambaran dapat kita lihat studi kasus terkait PNBP vs pungutan liar berdasarkan Laporan Pencapaian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  (Satgas  Saber  Pungli)  Januari-Maret  2019,  dalam  periode  28  Oktober  2016 sampai dengan 31 Maret 2019, terdapat 36.880 laporan pengaduan dari masyarakat. Dari  pengaduan  tersebut,  telah  dilaksanakan  15.283  kegiatan  Operasi  Tangkap Tangan  (OTT)  dengan  jumlah  tersangka  sebanyak  25.500  orang.  Jumlah  barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia diperoleh Rp322,37 miliar.
Lebih  jauh,  BPK  RI  menyampaikan  hasil  temuannya  pada  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  pada  tahun  2016,  bahwa  terdapat  temuan  berupa pungutan  PNBP  belum  memiliki  dasar  hukum  atau  melebihi  tarif  PNBP  yang berlaku,  dan  digunakan  langsung  sebagai  belanja  pada  9  (sembilan)  kementerian/ Lembaga  (K/L)  dengan  nilai  temuan  sebesar  Rp59  miliar.  Kategori  temuan  hasil pemeriksaan  ini  berulang  setiap  tahun.  Pada  tahun  2019  temuan  sejenis  terdapat pada  7  (tujuh)  K/L  dengan  nilai  temuan  sebesar  36,5  miliar.  Hal  ini  menjadi  salah satu perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk mengatasinya.
Tabel 1 Pungutan PNBP tanpa Dasar Hukum
(Temuan BPK-RI pada LKPP Tahun 2016-2019) Tahun  Jumlah K/L  Nilai Temuan 2016 9 Rp 59,00 Miliar 2017 9 Rp 99,89 Miliar 2018 6 Rp 28,82 Miliar 2019 7 Rp 36,5 Miliar Sumber: PNBP, 2020
Apakah  perbedaan  antara  pungutan  PNBP  dengan  pungutan  liar?  Baik pungutan  PNBP  maupun  pungutan  liar  merupakan  pungutan  kepada  PNBP  yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas. Hal  mendasar yang membedakan keduanya adalah aspek legalitas. Menurut (Nst et al., 2020) Pungutan PNBP  dilakukan  sesuai  kewenangan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai  jenis dan tarif PNBP, sedangkan pungutan liar  dilakukan tanpa  atau  tidak  sesuai  dengan  dasar  hukum,  baik  dari  sisi  pengaturan  maupun besaran pungutannya.
Timbulnya  pungutan  liar  umumnya  diakibatkan  oleh  penyalahgunaan wewenang dari oknum  di  lingkungan  Instansi  Pengelola PNBP, untuk kepentingan pribadi  atau  pihak-pihak  tertentu.  Penyalahgunaan  wewenang  tersebut  antara  lain terkait  dengan  kewenangan  dalam  melakukan  penghitungan  dan  penetapan  PNBP terutang,  kewenangan  untuk  menyetujui  atau  menolak  permohonan  dari  Wajib Bayar PNBP, atau kewenangan untuk memproses suatu pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Bentuk pungutan liar dapat berupa pungutan tambahan dari  tarif  PNBP  yang  diatur  sesuai  peraturan  perundang-undangan,  atau  bahkan pungutan  tanpa  didasari  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  kasus  pungutan liar  memberikan  citra  negatif  atas  layanan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Stigma negatif  bahwa  layanan  pemerintah  lamban  dan  butuh  “Uang  Pelicin”  untuk mempercepat  proses  layanan  merupakan  sesuatu  yang  berusaha  dihapus  oleh pemerintah, melalui program reformasi birokrasi sejak tahun 2010.
Pemerintah  telah  berupaya  secara  serius  untuk  mengatasi  pungutan  liar. Beberapa kebijakan konkret yang berkaitan dengan pengelolaan PNBP telah diambil
dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  pungutan  liar,  antara  lain (Patricia, 2020) :
1. Menerapkan  transparansi  layanan,  memberikan  informasi  dan  edukasi  terkait prosedur  dan  besaran  tarif  layanan  kepada  para  pengguna  layanan,  baik  secara Online maupun offline , melainkan media cetak maupun elektronik.
2. Mendorong  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pemberian  layanan  publik, dan  mengurangi  layanan  dalam  bentuk  tatap  muka  langsung  dalam  rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan.
3. Melakukan  penyederhanaan  prosedur  dan  mengurangi  rantai  birokrasi  dalam pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain melalui sistem pelayanan satu pintu.  Hal  ini  antara  lain  ditunjukkan  melalui  penggunaan Indonesia  National Single Window (INSW) untuk pengurusan ekspor impor dan penggunaan Online Single Submission (OSS) untuk pengurusan perizinan berusaha.
4. Menyediakan  fasilitas  pembayaran  secara  non-tunai  atau  elektronik  melalui Sistem  Informasi  PNBP Online (SIMPONI)  –  Modul  Penerimaan  Negara Generasi 3 (MPN G-3), baik secara langsung maupun terhubung melalui sistem informasi pada masing-masing Instansi Pengelola PNBP.
5. Menyediakan fasilitas  layanan pelanggan, baik  secara luring  ( offline ) pada area pelayanan maupun secara daring ( Online ) pada laman Instansi Pemerintah.
6. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  aparatur  sipil  negara,  terutama terkait  pembangunan  karakter  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  langsung dalam penyediaan layanan masyarakat.
7. Meningkatkan  monitoring  dan  pengawasan  PNBP,  baik  oleh  satuan  kerja Instansi  Pengelola  PNBP,  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah,  Kementerian Keuangan  selaku  pengelola  fiskal,  penegak  hukum,  maupun  tim/  satgas antarkementerian/lembaga seperti Satgas Saber Pungli.
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemeriksa dan penegak hukum dalam rangka  pelaksanaan  pencegahan  dan  penindakan  atas  tindakan  pelanggaran hukum, termasuk pungutan liar.

## Kesimpulan
Implementasi  dari  fungsi budgetary dan regulatory PNBP  dapat  terlihat  dari peran strategis PNBP dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Dari fungsi budgetary , PNBP merupakan instrument yang menghasilkan pundi-pundi penerimaan negara dalam APBN,  kontribusi  PNBP  dalam  penerimaan  negara  adalah  terbesar  kedua  setelah penerimaan  perpajakan.  Artinya  peran  dan  eksistensi  PNBP  dalam  mendukung penyelenggaraan  kegiatan  negara/  pemerintah  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata. Pemerintah  terus  melakukan  intensifikasi  dan  ektensifikasi  dalam  rangka  penggalian potensi  PNBP,  upaya  ini  merupakan  komitmen  serius  dari  pemerintah  untuk pengelolaan PNBP yang lebih baik, sehingga seluruh potensi yang berasal dari seluruh sumber daya yang ada di negara dapat tergali dan menghasilkan manfaat ekonomis bagi rakyat  selaku  pemilik  kedaulatan  atas  seluruh  sumber  daya  yang  ada  di  negara.
Selanjutnya  dengan  fungsi regulatory, PNBP  merupakan  instrument  yang  dapat mengarahkan  dan  mendukung  kebijakan  pemerintah  dalam  berbagai  sektor  sebagai upaya mewujudkan ketahanan dan kesinambungan fiskal.

## Bibliografi
Agustina,  E.  (2019).  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Berkualitas  Bagi  Masyarakat. Jurnal Literasi Hukum , 3 (2), 10. Google Scholar
Atmaja, W. K., & Akhmadi, R. S. (2017). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (3), 197–208. Google Scholar
Biswan,  A.  T.,  &  Kusumo,  D.  P.  P.  (2021).  Penajaman  Peran  Penganggaran  Sektor Publik  Sebagai  Alat  Perencanaan  Dan  Pengendalian. JAS  (Jurnal  Akuntansi Syariah) , 5 (1), 58–77. Google Scholar
Edwinarta,  C.  D.  (2020).  Implementation  of  the  Eazy  Passport  Office  of  Immigration Class I TPI Tanjung Perak at the University of Muhammadiyah Gresik. Journal of Politics and Policy , 3 (1), 41–60. Google Scholar
Fitriana,  M.  K.  (2018).  Peranan  Politik  Hukum  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’S Goal). Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (2). Google Scholar
Junaedi, I., Abdillah, D., & Yasin, V. (2020). Analisis Perancangan Dan Pembangunan Aplikasi  Business  Intelligence  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Kementerian Keuangan RI. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research , 4 (3), 88–101. Google Scholar
Karma, Resen, M. G. S. (2018). Konsep, Konsepsi, Dan Miskonsepsi Makna Pungutan,
Pungutan  Yang  Sah,  Dan  Pungutan  Liar  Yang  Terjadi  Di  Desa  Pakraman . Google Scholar
Kurniasih,  D.  A.  (2016).  Pembaharuan  pengelolaan  penerimaan  negara  bukan  pajak.
Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 5 (2),  213–228. Google Scholar
Ma’ruf,  A.  (2018).  Transparansi  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  Pada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Menuju  Good  Police  Governance. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 7 (1). Google Scholar
Machmud,  S.  (2015).  Kajian  Pemanfaatan  Dana  Corporate  Social  Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ekonomi,
Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal) , 9 (1). Google Scholar
Nst, M. Z., Bahmid, B., & Siregar, E. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018  Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. JURNAL PIONIR , 6 (1). Google Scholar
Patricia,  W.  (2020).  Analisis  Pengelolaan  Piutang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 11 (1), 1–10. Google Scholar
Ridlwan,  Z.  (2011).  Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2). Google Scholar
Rusdi,  D.  R.  (2021).  Peranan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dalam  Pendapatan  dan Belanja  Negara. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 5 (1). Google Scholar
Silalahi,  S.,  Al  Musadieq,  M.,  &  Nurtadjono,  G.  E.  (2015).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan PerpajakanTerhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan  Penerimaan  Pajak  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya  Malang).
Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 1 (1). Google Scholar

## Copyright holder:
Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, Ismail (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: