## KEKUATAN PEMBUKTIAN NOTULA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG MENGGUNAKAN TELEKONFRESI
Heryzohn Sianturi, Yovi Setiawan Heryzohnsianturi@yahoo.com

## Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

## ABSTRAK
Dengan  berkembangnya  teknologi  komunikasi  serta  informatika  saat  ini,  banyak aspek kehidupan manusia yang terpengaruh. Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan tugas seorang  notaris.  Notaris  berwenang  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dalam  bidang hukum kepada orang banyak dan seiring perkembangan zaman maka seorang notaris juga harus mampu mengimbangi pelayanannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dalam bentuk sarana media massa berbasis elektronik terkait dengan fungsi dan jabatannya sebagai  seorang notaris.  Tanggapan yang baik  atas keberadaan perkembangan teknologi  komunikasi  dan  informatika  yang  bertransformasi  sangat  besar  sekarang semestinya diberikan oleh para pelaku usaha. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang notaris  wajib  untuk  memberikan  pelayanan  yang  sigap,  segera  dan  tidak  rumit  menjadi sebuah terobosan sistem digital. Media elektronik merupakan cara untuk menggabungkan kehendak  dan  tujuan  pihak-pihak  yang  tidak  bertemu  secara  langsung.  Kondisi  itu  boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom  Cloud  Meeting  (ZCM).  Kesemua  cara  tersebut  merupakan  sarana  telekomunikasi jarak  jauh  yang  menggunakan  sistem  pengolahan  kesimpulan  yang  memiliki  keakuratan memori pendataan yang sangat efektif dan efisien untuk dilakukan.
Kata kunci : Notaris, Penanggung Jawaban, Teknoogi Digital, Media Elektronik, Perseroan Terbatas

## ABSTRACT
With the development of communication and information technology today, many aspects  of  human  life  are  affected.  This  also  affects  the  performance  of  the  duties  of  a notary. Notaries are authorized to provide public services in the field of law to many people and  along  with  the  times,  a  notary  must  also  be  able  to  balance  his  services  with  the development of communication and information technology in the form of electronic-based mass media facilities related to his function and position as a notary. A good response to the existence of the development of communication and information technology which is transforming very large now should be given by business actors. In carrying out his function as  a  notary,  he  is  obliged  to  provide  prompt,  immediate  and  uncomplicated  services  to become a digital system breakthrough. Electronic media is a way to combine the will and goals  of  both  parties  who  cannot  meet  face  to  face.  This  can  be  done  in  various  ways, namely by teleconferencing media, video conferences or Zoom Cloud Meetings (ZCM). All of  these  methods  are  long-distance  telecommunications  facilities  that  use  a  conclusion processing system that has a very effective and efficient data collection memory accuracy.
Keywords: Notary, Liability, Digital Technology, Electronic Media, Limited Liability Company

## PENDAHULUAN
Pada  kenyataannya  endemi  corona  yang  merebak  pada  jagat  raya  ini  sangat berdampak  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  tidak  terkecuali  di  Indonesia. Seluruh aspek kehidupan masyarakat sangat terganggu dengan adanya wabah virus corona termasuk  dalam  penerapan  fungsi  seorang  notaris.  Dimana  sekarang  dengan  adanya pembatasan dari Pemerintah yang menganjurkan untuk melaksanakan seluruh aktivitas dari kediaman  masing-masing  maka  di  lapangan  seorang  notaris  tidak  boleh  bertemu  secara langsung dengan para pihak.
Notaris adalah Pejabat publik yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik dan memiliki kekuasaan lainnya. Seluruh produk hukum yang dibuat oleh notaris secara langsung data dijadikan alat bukti yang sah dengan segala akibatnya. 1 Sebagai  imbas  dari  adanya  wabah  virus  corona  yang  mewajibkan  adanya Social Distancing , Public Distancing dan Physical Distancing maka tidak dapat disangkal lagi jika
1 Kohar. A, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung, 1983, hal 64.
perkembangan teknologi digital adalah salah satu sarana yang sangat memudahkan dalam berbagai aspek terkait dengan tugas jabatan seorang notaris. Selain itu, masyarakat bersedia atau  tidak  bersedia  memang  perlu  menyesuaikan  dengan  perubahan  zaman  yang  dimulai dengan Revolusi Industri 4.0 yang merubah segala aspek kehidupan dan paradigma berpikir dari suatu teknologi digital.
Perubahan interaksi seluruh aspek kehidupan masyarakat merupakan bagian penting dari  transformasi  digital  termasuk  didalamnya Cyber  Notary yang  harus  dijalankan  oleh seorang pejabat publik (notaries) dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan  beberapa  cara,  yaitu  konferensi  video,  telekonfrensi  atau  seluruh  media  yang kemudian terhubung dengan jaringan internet.
Perkembangan  teknologi  digital  ini  juga  nyatanya  sangat  berdampak  besar  pada perkembangan  peraturan  di  Indonesia.  Situasi    ini  sangat  jelas  tampak  dalam  Undang- Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan peluang besar bagi direksi dan pemegang  saham  untuk  melaksanakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dengan menggunakan  telekonfrensi  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  77  Ayat  (1)  Undang- Undang Perseroan Terbatas. Yang membuka kemungkinan bagi para peserta Rapat Umum Pemegang  Saham  untuk  dapat  ikut  serta  secara  langsung  dalam  rapat  melalui  media telekonfrensi. 2
Dalam  mengambil  sebuah  keputusan  atau  kebijakan  dalam  suatu  perseroan  maka salah satu bagian yang paling penting adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap Rapat Umum Pemegang Saham maka dibuat suatu notula. Suatu Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak sah jika tidak dilampirkan notula rapatnya. Hal ini mengakibatkan seluruh hasil yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu tidak berlaku. 3 Semua yang diputuskan dalam Rapat  Umum Pemegang Saham wajib dimasukkan dalam suatu produk hukum yang sah (otentik) yang dibuat oleh seorang notaris. Biasanya akta tersebut dibuat dengan judul “Notula Rapat Umum Pemegang Saham”. 4
Prakteknya seorang notaris wajib datang dalam rapat dan notula tersebut dibuat oleh notaris tersebut. Dengan kata lain notaris akan datang, menyaksikan, melihat dan mendengar
2 Mantii Rai, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang , Keni Media, Jakarta, 2002, hal. 51
3 Harahap Yahya, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 341.
4 Mertokusumo S, Arti Penemuan Hukum Notaris , Renvoii, Tanggal 03-05-2014.
semua  hasil  keputusan  dalam  rapat  sehingga  akta  notula  rapat  yang  dibuat  masuk  dalam kategori relaas akta.
Media telekonfrensi sejatinya sangat membantu dalam suatu rapat jika para peserta Rapat Umum Pemegang Saham tidak ada di suatu lokasi yang sama. Namun hal ini menjadi polemik  dikarenakan  seharusnya  notula  rapat  seharusnya  dibuat  langsung  oleh  seorang notaris.  Namun  jelas  dalam  UUJN  disebutkan  notaris  diharuskan  berhadapan  secara langsung dengan orang-orang yang nama-namanya tercantum dalam akta, sementara itu jika Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dilakukan  dengan  telekonfrensi  maka  notaris  tidak berhadapan secara langsung dengan para peserta rapat.
Berlandaskan detail latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  tentang  “ KEKUATAN  PEMBUKTIAN  NOTULA  RAPAT  UMUM PEMEGANG
SAHAM

## YANG DILAKUKAN
MENGGUNAKAN TELEKONFRENSI ”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu :
1. Bagaimana  prosedur  pembuatan  Akta  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang dilakukan melalui telekonfrensi?
2. Bagaimanakah kedudukan Notula Rapat  Umum  Pemegang Saham  yang  dilakukan menggunakan telekonfrensi yang dilakukan diluar wilayah jabatan notaris?
3. Bagaimana  hubungan  penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  secara telekonfrensi dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta?

## METODE PENELITIAN
Untuk  memperoleh  bahan  yang  digunakan  untuk  menyusun  dan  membahas permasalahan  ini  peneliti  menggunakan  Metode  Yuridis  Normatif  yaitu  dilaksanakan dengan  mengkaji  materi  literatur  dikaji  dengan  melakukan  pencarian  terhadap  peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dikaji.  Dalam metode  yuridis  normatif,  dibutuhkan  data  sekunder  ( secondary  data ).  Data  ini  memiliki cakupan  cukup  luas,  antara  lain  surat-surat,  buku-buku,  sampai  pada  dokumen-dokumen
resmi milik pemerintah. 5 Dengan demikian, data yang digunakan adalah data yang didapat melalui  sumber  kepustakaan.  Data  sekunder  dimaksud  termasuk  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  khususnya  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait,  literatur-literatur  hukum,  jurnal  dan  tulisan-tulisan  yang  membahas  teori  tentang kenotariatan, prinsip kehati-hatian, kamus, ensiklopedia, web-site dan sebagainya.

## PEMBAHASAN

## 1. Prosedur  Pembuatan  Akta  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Yang  Dilakukan Melalui Telekonfrensi
Kemajuan  sarana  komunikasi  dan  informatika  yang  luar  biasa  pada  saat  ini memudahkan  para  pelaku  usaha  termasuk  para  pemegang  saham  dalam  mobilisasi kegiatannya.  Untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  dalam  suatu  perseroan  para pemegang saham  tidak perlu langsung hadir di perusahaan cukup melalui telekonfrensi.
Sudah menjadi hal yang lumrah saat para pelaku bisnis melakukan kegiatan melalui telekonfrensi. Sekarang sudah banyak tersaji program yang mudah diakses dengan internet untuk mempermudah kegiatan telekonfrensi sehingga kegiatan tatap muka secara langsung dapat diminimalisir. Pemegang Saham, Direksi dan Notaris wajib hadir dalam rapat. Namun dalam  prakteknya  kegiatan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  menggunakan  telekonfrensi wajib memuat beberapa ketentuan, yaitu:
1. Harus dapat mendegar dan bertatap muka secara langsung
Dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham menggunakan telekonfrensi, para  anggota  rapat  wajib  bertatap  muka  dan  saling  mendengar  secara  langsung sehingga  para  peserta  rapat  dapat  saling  berpartisipasi  dalam  rapat.  Dalam  Rapat Umum  Pemegang  Saham  menggunakan  telekonfrensi  ketentuan  jumlah  peserta kuorum  harus  disesuaikan  dengan  jumlah  peserta  kuorum  yang  dilakukan  secara tatap muka langsung. Jika tidak memenuhi kuorum maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipandang tidak legal. 6
2. Salah  satu  peserta  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  wajib  berada  di  kedudukan
5 Kadir Abdul Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, 2004, hal 120.
6 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik , Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 43

## perusahaan
Rapat  yang  dilakukan  menggunakan  telekonfrensi  dianggap  sah  jika  salah  satu peserta Rapat melakukan rapat di domisili perusahaan. Jika semua para peserta rapat melakukan  telekonfrensi  dari  tempat  yang  berbeda  maka  Rapat  Umum  Pemegang Saham dipandang tidak legal.
3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ditandatangai oleh ketua rapat
Rapat  yang menggunakan telekonfrensi  sepatutnya dibuat sebuah notula rapat  dan notula rapat tersebut juga wajib ditanda tangani oleh ketua rapat. Dalam hukum acara perdata,  notula  rapat  yang  menggunakan  telekonfrensi  dapat  dijadikan  bukti  yang legal.  Jadi  notula  rapat  yang  menggunakan  telekonfrensi  memiliki  kekuatan pembuktian yang sama dengan rapat yang dilakukan dengan tatap muka langsung. 7 Rapat yang menggunakan telekonfrensi harus dihadiri oleh notaris secara langsung mulai awal rapat sampai selesai guna menulis apapun yang terjadi selama rapat berlangsung. Rapat  tersebut  dilakukan  melalui  layar  monitor.  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  melalui telekonfrensi  dianggap  legal  jika  direksi,  pemegang  saham  dan  notaris  wajib  berada  di  1 (satu) ruangan telekonfrensi. Tempat dan tanggal rapat dianggap legal jika  memanfaatkan lokasi dan waktu pelaksanaan telekonfrensi dan tercantum dalam Akta Notula Rapat yang akan dibuat oleh notaris  dimana yang tercantum  dalam notula tersebut  adalah keputusan- keputusan yang didengar langsung oleh notaris. 8
Akta notula rapat dapat dikategorikan kedalam Akta Relaas dan sepenuhnya menjadi tanggungan  notaris  sepenuhnya.  Akta  notula  rapat  wajib  dibacakan  oleh  Notaris  kepada anggota  rapat  kemudian  Notaris  langsung  menandatangani  Akta  notula  rapat  tersebut. Karena notaris yang secara langsung melihat, mendengarkan seluruh hasil keputusan rapat selama  rapat  berlangsung  dan  dalam  Akta  Notula  Rapat  Umum  Pemgang  Saham  wajib dijelaskan  bahwa  rapat  tersebut  dilakukan  dimana,  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  rapat, dilakukan melalui media teleconferensi dan seluruh hasil keputusan rapat. Jika ada peserta rapat yang meninggalkan rapat sebelum rapat selesai maka Notaris wajib menuangkannya dalam  Akta  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  beserta  alasannya.  Walaupun  para peserta  rapat  melakukan  rapat  melalui  media  telekonfrensi,  para  anggota  rapat  wajib
7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77.
8 Ahmadimiru, Cyber Notary Ditinjau Dari Undang-Undang Jabata Notaris , Makasar, 2011, Hal 56.
menandatangani  daftar  hadir  Rapat  Umum  Pemegang  Saham.  Daftar  hadir  juga  wajib dilekatkan di Akta notula rapat yang dibuat oleh notaris.

## 2. Kedudukan  Notula  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Yang  Dilakukan Menggunakan Telekonfrensi Yang Dilakukan Diluar Wilayah Jabatan Notaris
. Perseroan Terbatas termasuk dalam suatu badan hukum dimana bentuk subjek hukumnya abstrak. Suatu perseroan muncul karena adanya proses pendirian yang dijalankan minimal 2 (dua) pendiri dan memiliki batas waktu pendirian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta memiliki maksud dan tujuan. Dalam mewujudkan itu semua maka para persero wajib melakukan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para pesero. Badan hukum  adalah  lembaga  yang  dibuat  dengan  akta  dan  dianggap  sebagai  pemilik  hak  dan kewajiban (subjek hukum). Subjek hukum terdiri dari  orang dan badan hukum. Dikatakan subjek hukum karena memilik hak dan kewajiban. 9
Perseroan  merupakan  bagian  dari  badan  hukum  mandiri  yang  berbeda  dengan bentuk usaha lainnya. Hal ini ditandai dengan beberapa ciri 10 , yaitu Perseroan merupakan perserikatan modal. Artinya aset dan utang perseroan berbeda dengan aset dan utang para pemegang saham dan para pesero. Harta perseroan diperoleh dari aktiva yang disetorkan, piutang dari pihak lain serta kekayaan yang didapat dari usaha perseroan tersebut (termasuk benda  bergerak  dan  benda  tidak  bergerak).  Pemegang  Saham,  Direksi  dan  Komisaris memiliki  fungsinya  masing-masing.  Perubahan  Direksi  dan  Komisari  sama  sekali  tidak mempengaruhi  perseroan.  Perseroan  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  berdiri  sendiri. Maka  dari  itu  suatu  perseroan  dapat  melakukan  tindakan  hukum  dengan  pihak  lain  yang diwakili oleh para Direksi. Hal ini tertulis jelas dalam anggaran dasar dalam Akta Pendirian. Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tanggung jawabnya masing-masing, yaitu Pengurus  (Direksi)  berkewajiban  atas  tugas  pengurusan  perseroan  saja,  Pengawas (Komisaris)  berkewajiban  dalam  mengawasi  perseroan  saja  dan  Pemegang  Saham berkewajiban  atas  nilai  saham  yang  telah  diserahkan  sehingga  jika  terjadi  kerugian  pada perseroan maka hanya sebatas nilai saham tersebutlah Pemegang Saham bertanggungjawab.
9 Ridwan, Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata , Bandung, 2006, hal 23.
10 Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , Bandung, 1999, hal 75.
Kegiatan Perseroan wajib sebanding dengan maksud tujuan perseroan dan dilarang bentrok dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Notaris adalah bagian esensial pada terbentuknya perseroan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam terbentuknya suatu Perseroan Terbatas maka wajib dimuat kedalam suatu akta notaris. Notaris memiliki kewajiban penuh atas akta yang dibuat karena akta tersebut merupakan suatu bentuk bukti tertulis yang sah dan bersifat otentik bagi para pihak. Namun tidak semua perbuatan hukum yag terjadi dalam sebuah perseroan harus dituangkan dalam akta notaris. Yang harus dituangkan pada suatu akta notaris, yaitu :
1. Akta Pendirian
Suatu  akta  pendirian  dibuat  dihadapan  notaris  serta  menggunakan  Bahasa Indonesia  yang  baik  dan  benar  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang Perseroan Terbatas. Pada suatu Akta Pendirian biasanya tercantum beberapa hal sebagai berikut, yaitu data pribadi lengkap para pendiri perseroan, nama, domisili serta  alamat  lengkap  perseroan,  data  pribadi  lengkap  para  Direksi  dan  Komisaris, data  pribadi  lengkap  pemegang  saham  termasuk  didalamnya  jumlah  serta  nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor.
Suatu perseroan belum dianggap sah jika akta pendirian hanya ditanda tangani oleh para pendiri dan pesero. Status badan hukum dianggap sah jika pengesahan akta pendirian telah didapat berupa Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  Jika  status  telah  didapat  berupa  pengesahan  dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka segala sesuatu yang tertuang pada akta pendirian tersebut sudah menjadi hukum yang berlaku dan tindakan hukum antara para pemegang saham  dan para pesero sudah menjadi legal  dalam anggaran dasar tersebut.
Ada atau tidaknya suatu akta notaris sangat berpengaruh dalam suatu pendirian Perseroan Terbatas. Karena hal ini dapat memberi kepastian hukum dan merupakan benteng untuk menghindari jika terjadi sengketa ke depannya pada suatu perseroan terbatas. Akta notaris adalah sesuatu yang sudah dapat dijadikan pembuktian yang paling kuat dan sah jika terjadi konflik antar organ dalam suatu perseroan atau dengan pihak lainnya.
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar
Sama  halnya  dengan  akta  pendirian  maka  jika  suatu  perseroan  terbatas berencana untuk merubah segala sesuatu yang tertuang dalam akta pendirian maka harus menerima pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan itu mencakup nama serta domisili, maksud tujuan perseroan, batas  waktu  perseroan,  besaran  modal  dasar,  perubahan  modal  ditempatkan  dan disetor, serta perubahan status perseroan (dari terbuka ke tertutup atau kebalikannya).
3. Akta Merger, Pengambilalihan atau Pemisahan
Dalam membuat Akta merger, pengambilalihan dan pemisahan perseroan tetap harus dibuat dihadapan Notaris dan wajib menerima persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Segala kegiatan dapat merubah isi dari anggaran dasar wajib dilakukan dengan cara melakukan  Rapat.  Dalam  hal  ini,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  merupakan  pemegang kewenangan  tertinggi  yang  tidak  dapat  diserahkan  kepada  direksi  atau  komisaris  dan biasanya  menjadi  tempat  memberikan  aspirasi  untuk  jalannya  operasional  perseroan  oleh pemegang saham. Biasanya keputusan dari rapat dibuat dengan bentuk notula yang dibuat dibawah  tangan  kemudian  diubah  oleh  Notaris  menjadi  sebuah  akta  otentik. 11 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka Notaris wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
Seiring  berkembangnya  teknologi  digital  maka  hal  tersebut  juga  membawa perubahan dalam tugas dan tanggung jawab seorang notaris.  Sebagai  pejabat  publik yang diberikan  kewenangan  dalam  pembuatan  akta  yang  awalnya  dalam  membuat  akta  notaris wajib  bertatap  muka  dengan  klien  sedikit  bergeser  menjadi Cyber  Notary yang menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 7 Angka 1 menyebutkan :
“Akta  autentik  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”
Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf m disebutkan notaris wajib datang langsung secara fisik dan menandatangani akta didepan para pihak dan saksi. Dalam hal  rapat  Perseroan maka bunyi  dari Notula Rapat  Umum  Pemegang Saham  yaitu memuat informasi penjelasan dari notaris yang mendengar serta menyaksikan rapat tersebut
11 Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum Bagi Notaris , Renvoii, Tanggal 03-05-2004, hal 48.
yang  dilakukan  di  hari,  tanggal,  waktu  dan  lokasi  yang  diterangkan  dalam  notula  rapat tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Pasal  18  ayat  2  Jo  Pasal  17  huruf  a disebutkan bahwa :
“Notaris  mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi dari tempat kedudukannya.”
“Notaris dilarang :
a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.”
Jelas disebutkan bahwa notaris tidak boleh menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1868  dikatakan  suatu  akta disebut otentik  jika :
1. Bentuknya  dibuat  berdasarkan  undang-undang  artinya  bentuk  akta  notaris  sudah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Yang Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa artinya notaris adalah pejabat publik yang berhak untuk membuat produk hukum (akta), hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Yang  membuat  akta  tersebut  adalah  pejabat  publik  ditempat  dimana  dia  memiliki kewenangan  untuk  membuatnya  artinya  notaris  berwenang  didalam  wilayah kewenangannya, tidak boleh menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya, hal itu diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Jo Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan  demikian  maka  apabila  seorang  Notaris  tidak  berada  dalam  wilayah jabatannya dalam membuat akta notula rapat maka akta tersebut tidak dapat disebut otentik karena  tidak  memenuhi  syarat  yang  disebutkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Jika  suatu  rapat  menggunakan  telekonfrensi  dan  tidak  berada  di  wilayah  jabatan notaris maka dianggap tidak sah, hal ini sama halnya dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris pasal 18. 12 Notula rapat Umum Pemegang Saham tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  hukum  seperti  akta  dibawah  tangan  karena  hanya ditanda tangani oleh para peserta rapat dengan media telekonfrensi. Proses pembuatan akta
12 Lumbantobing GHS, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, 1983, hal. 52.
notula  rapat  yang  dilakukan  menggunakan  telekonfrensi  sangat  penting  karena  dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  sendiri  tidak  ada  dijelaskan  secara  rinci  mengenai mekanisme dan proses pembuatannya.

## 3. Hubungan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonfrensi Dengan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Sebuah Akta
Sebagaimana  diuraikan  di  awal  bahwa  notaris  mempunyai  peran  penting  dalam berdirinya suatu perseroan terbatas. Peran notaris sangat penting, hal tersebut terlihat dari proses pembuatan akta pendirian perseroan hingga sampai pembubaran perseroan termasuk juga  didalamnya  dalam  hal  permohonan  pengesahan  ke  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. 13
Dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham memegang kewenangan paling tinggi dan kewenangan tersebut sama sekali tidak dimiliki olh para pesero lainnya. Setiap  melaksanakan  rapat  maka  segala  keputusan  dan  kebijakan  yang  sudah  disepakati dalam rapat  wajib dituangkan dalam suatu  notulen oleh seorang notaris  atau disebut juga Akta Notula Rapat Umum Pemegang Saham karena dia yang menyaksikan langsung pada saat rapat tersebut berlangsung.
Pada umumnya akta berfungsi sebagai salah satu syarat terjadinya perbuatan hukum dan  dijadikan  alat  bukti  yang  legal. 14 Jika  suatu  perbuatan  hukum  dilakukan  serta  merta begitu  saja  tanpa  adanya  suatu  akta  maka  tidak  ada  yang  dapat  membuktikan  bahwa perbuatan  hukum  tersebut  memang  terjadi.  Hal  ini  yang  membuat  sejak  awal  ditanda tanganinya suatu  akta maka sejak akta ditanda tangani dan jika dihari depan terjadi suatu konflik maka dapat dijadikan sebagai alat bukti.
Dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris jelas disebutkan seorang notaris  memiliki hak  istimewa  selaku  satu-satunya  pejabat  publik  yang  berwenang  dalam  membuat  suatu akta.  Akta  notulen  rapat  juga  termasuk  dalam  kewenangan  seorang  notaris.  Walaupun notaris  diberikan  kewxenangan  untuk  membuat  suatu  akta  bukan  berarti  notaries  boleh membuat  akta  dengan  sembarangan,  notaris  dilarang  membuat  akta  diluar  wilayah jabatannya.  Hal  ini  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris.  Dalam
13 Amanat Anisitus, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Penerapanya , Raja Grafindo Persada, 1996, hal 173.
14 Samudera, Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata , Bandung, 1992, hal. 45.
membuat suatu akta, notaris wajib memastikan bahwa dia mengerti serta paham atas isi akta yang dibuatnya dan akta yang dibuat oleh notaris harus sama dengan keinginan kedua belah pihak  sehingga  kedua  belah  pihak  dapat  memutuskan  menerima  atau  menolak  isi  akta tersebut setelah dibacakan oleh notaris. Apabila para pihak menyetujui maka akta tersebut harus langsung ditanda tangani dihadapan Notaris.
Oleh sebab itu notula rapat yang dibuat dihadapan notaris otomatis menjadi otentik walaupun  para  pemegang  saham  yang  ikut  dalam  rapat  tidak  menandatanganinya.  Ini diberikan  pengecualian  jika  para  pemegang  saham  tidak  dapat  ikut  secara  langsung  dan dapat memberikan alasan yang jelas dan alasan tersebut juga wajib dicantumkan dalam akta notula rapat.
Sebuah  akta partij diharuskan  untuk  membubuhkan  tanda  tangan  para  pihak,  ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 15 Dibolehkan hanya membubuhkan cap ibu jari jika para pihak memiliki alasan tidak dapat menandatangani misalnya buta huruf atau memiliki cacat tangan.
Maka dari ini akta notula rapat  termasuk dalam  akta relaas yaitu para pihak tidak diharuskan untuk  menandatangani  berita acara tersebut.  Tetapi notaris wajib menjelaskan alasan para peserta rapat tidak ikut menandatangani di dalam akta notula rapat. 16
Notaris berwenang menilik notula Rapat Umum Pemegang Saham apakah susunan acara  penyelenggaraan  rapat  tersebut  sudah  sama  dengan  undang-undang  perseroan  yang berlaku. Jika prosedur pelaksanaan rapat tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka  notaris  berhak  menolak  untuk  membuat  akta  notula  rapat  tersebut.  Notaris  hanya bertanggung  jawab  atas  adanya  notula  rapat  tersebut  dan  yang  memohon  membuat  akta notula rapat tersebut tetapi hasil dari keputusan rapat tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari penghadap tersebut. 17
Seorang  notaris  wajib  menjamin  kepastian,  ketertiban  serta  perlindungan  hukum untuk pihak-pihak yang tergabung dari perseroan terbatas tersebut. Apapun yang tertuang dalam akta notula rapat tersebut yang dibuat dihadapan notaris harus dapat diterima karena notula rapat tersebut merupakan alat bukti yang terkuat. Jika terjadi sengketa di pengadilan, seorang  notaris  harus  mampu  memberikan  petanggungjawaban  atas  apa  yang  telah dibuatnya. Hal ini sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ayat 16 yang
15 Ibid , hal. 52.
16 Ibid , Hal 53.
17 Ibid , Hal 54.
menyatakan jika seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak dalam menjalankan jabatannya.
Setiap  rapat  wajib  dibuatkan  Akta  notula  rapat  yang  disetujui  dan  ditanda  tangani oleh semua peserta rapat. Jika akta notula rapat tersebut dibuat dihadapan notaris maka dapat diberi  pengecualian  jika  penandatanganannya  oleh  semua  anggota  rapat  tetapi  dengan ketentuan  notaris  wajib  mencantumkan  alasan  peserta  tidak  menandatangani  akta  notula rapat tersebut didalam berita acaranya. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat  akta  bertanggung  jawab  penuh  atas  seluruh  isi  akta  notula  rapat  tersebut  yang dibuatnya demi berlangsungnya kegiatan perseroan tersebut dengan catatan tanpa berpihak pada siapapun. Pertanggung jawaban notaris dalam jabatannya adalah seumur hidup sampai dengan  notaris  tersebut  meninggal  dunia.  Jadi  notaris  bertanggungjawab  penuh  atas  akta yang dibuatnya sampai dia meninggal dunia.

## KESIMPULAN
1. Dalam  akta  notula  rapat,  notaris  wajib  hadir  langsung  di  tempat  rapat  tersebut berlangsung  secara  telekonfrensi.  Walaupun  para  anggota  rapat  dan  notaris  tidak berhadapan langsung namun tetap dianggap hadir karena menggunakan layar monitor. Notaris wajib mengikuti rapat mulai dari awal hingga selesai dan membuat akta notula rapat, membacakan serta menandatangani akta tersebut. Yang mana akta itu dituangkan secara  rinci  waktu,  tempat  dan  tanggal  pelaksanaan  rapat,  isi  keputusan  rapat  serta segala sesuatu yang terjadi selama rapat berlangsung.
2. Jika suatu rapat dilakukan menggunakan telekonfrensi dan tidak berada dalam wilayah jabatan notaris yang ditunjuk untuk membuat akta tersebut maka akta tersebut dianggap tidak  sah,  hal  ini  sama  halnya  dengan  melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 18. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut memiliki kapasitas layaknya seperti akta dibawah tangan karena hanya ditanda tangani oleh para peserta rapat dengan media telekonfrensi.
3. Pada akta notula rapat, notaris berkewajiban penuh pada kebenaran yang tertuang akta tersebut.  Karena  notaris  wajib  member  jaminan  kepastian  hukum,  ketertiban  dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham atau kepada pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
A. Kohar, 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum , Alumni, Bandung.
Abdul Ghofur Anshori, 2010, Perspektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta.
Ahmadimiru,  2011, Cyber  Notary  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Indonesia  dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Makassar.
Anisitus Amanat, 1996, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Budi Agus Riswandi, 2008, Hukum dan Internet di Indonesia , UII Press, Yogyakarta.
Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Edmon Makarim, 2007, Pengantar Hukum Telematika , Raja Grafindo, Jakarta.
Edmon Makarim, 2013, Notaris dan Transaksi Elektronik, Raja Grafindo Persada, Jakarta. G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta.
Muhammad  Abdul  Kadir,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Muhammad  Abdul  Kadir,  1999, Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
R. Subekti, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Riduan, 2006, Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata , Alumni, Badung.
Teguh Samudera, 1992, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata , Alumni, Bandung.
Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta.
II. INTERNET
www.telkom.com/videoconferencing-ISDN-IP.html

## III. JURNAL
Citra Widi Widiyawati, Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferens , Jurnal Repertorium Vol 3 No. 2.