## KEBIJAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH KAJIAN IMPLEMENTATIF

## Ni Luh Putu Ening Permini
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Email : enynkperminie@gmail.com
Abstrak - Pada kehidupan manusia tidak lepas dari masalah sosial. Baik masalah sosial di daerah pedesaan dan juga di perkotaan. Akan tetapi, masalah sosial yang muncul kebanyakan di perkotaan daripada daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, manajemen perkotaan telah men- erapkan sebagai salah satu proses manajemen untuk membuat sistem kota yang ideal seperti yang diharapkan. Fokus manajemen perkotaan erat kaitannya dengan kebutuhan aspek fisik, aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pola manajemennya sangat terkait dengan tingkat kompleksitas masalah yang ada di perkotaan serta terkait dengan sejumlah faktor dan tantangan, seperti pen- duduk, tingkat tinggi dalam urbanisasi, kemiskinan yang meningkat / minimalnya kesempatan kerja, peningkatan ketidaksetaraan sosial / kesenjangan ekonomi, menurunnya kualitas lingkun- gan di daerah perkotaan, dan kemampuan keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan dan dana untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur perkotaan. Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua kegiatan, menemukan) dan menemukan solusi untuk masalah sosial (Bessant, et al 2009: 3). Dalam hal ini, kebijakan sosial terpadu dalam kegiatan ilmiah akademik seperti penelitian yang digunakan untuk menemukan masalah sosial seperti kemiskinan, penelitian tersebut nantinya akan digunakan untuk merumuskan kebijakan. Tetapi kadang-kadang, pemerintah menunjukkan sebaliknya. Terobosan tersebut dibuat dengan sara- na untuk mengantisipasi sejumlah tindakan potensial yang setiap saat menjadi ancaman. Hal tersebut masuk dalam beberapa tahap, seperti gerakan kesadaran akan persatuan di antara mer- eka, membuat organisasi, memperketat aturan mereka, semua yang digunakan untuk melawan intervensi petugas. Ada dua faktor yang mempengaruhi keberadaan PKL di kota Denpasar. As- pek pertama termasuk masalah melalui regulasi, sarana dan prasarana, serta manajemen sumber daya manusia. Sedangkan aspek lain adalah faktor sosial budaya dan ekonomi.
Kata kunci : masalah sosial, kebijakan sosial, regulasi , perkotaan , pedagang kaki lima
Abstract - Human being cannot separate by a social problem. There is social problem on rural and urban area. But, more problems arise in urban than rural area. Base of it, the Urban Management have implementing as a management process to make an ideal city system as like as something was expected. The focus of urban management is closely connecting with the needs of the physical aspects, social and economic aspect of communities. The pattern of its management is highly related to the level of complexity of urban problems which related to a number of factors and challenges, such as population, high level on urbanization, Poverty increasing/minimally of employment opportunities, increasing of social inequality/economic inequality, declining of environmental quality in urban area, and ability human resources lim- itation, institutionally and fundrising for develop and to maintain the urban infrastructure. So- cial policy basically is a combination of two activities, discovering) and finding a solution for social problem (Bessant, et al 2009:3). In this case, integrated social policies in the academic scientific activities such as research using to find social issue such as poverty, that research will using to policy formulating. But sometime, government showed opposite. That was a break- through made with the means to anticipated a number of potential act which any time become to threaten. It includes several stages, as like as movement, awareness of unity among them, make an organization, tightened them line, all of that using to fight against an intervention of the officer. There are two Factors that influence to the existence of street vendors in the city of Denpasar. First aspects including problem through regulation, facilities and infrastructure, also human resources management. Another aspects is socio-cultural and economical factors.
Keywords : social problem, social policy, regulation, urban, vendors

## LATAR BELAKANG
Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dilak- sanakan dengan pembangunan yang ber- integrasi yang berlandaskan kemampuan nasional. Hal itu dilakukan dengan me- manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus dapat memper- hatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadi- an bangsa dan nilai luhur yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, berkeadilan, sejahtera, maju mandiri, serta kukuh terhadap kekuatan moral dan etika. Dengan demikian, mem- bangun kesejahteraan rakyat dan ketahan- an budaya merupakan agenda yang penting dan strategis yang seharusnya diikuti oleh penetapan kebijakan yang efektif. Sebagai perbandingan dengan berbagai negara di belahan dunia ini, maka Indonesia merupa- kan salah satu negara yang unggul dalam menetapkan suatu kebijakan ketataneg- araan yang relatif tidak tertandingi baik ditinjau dari segi penetapannya maupun dari segi masa berlakunya serta tenggang waktu dalam proses perubahannya, seperti berbagai dokumen peraturan dan kebijakan baik yang skala nasional maupun daerah. Namun dalam hal operasionalisasinya ma- sih belum maksimal. Kesejahteraan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari ci- ta-cita kemerdekaan dan muara dari agen- da pembangunan ekonomi. Seperti yang tertuang Pasal 33 UUD 1945 yang mer- upakan pasal mengenai perekonomian dan bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Edi Swasono dan Sri (2011), dengan menempatkan Pas- al 33 UUD 1945 dan kesejahteraan sosial itu berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kes- ejahteraan sosial. Namun demikian, baik pada masa Orde Baru maupun era refor- masi saat ini pembangunan sosial baru se- batas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Penanganan masalah sosial masih be- lum menyentuh persoalan mendasar, program-program jaminan sosial ma- sih bersifat parsial dan karitatif serta be- lum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun dibantu baru se-
batas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasi- han tanpa konsep dan visi serta misi yang jelas. Kalau ditelusuri lebih jauh, bahkan kini terdapat kecenderungan pemerintah kurang mengurusi permasalahan sosial. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, termasuk menarik pajak yang sebesar-besarnya. Sedangkan tanggung jawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada mas- yarakat. Sehubungan dengan itu, bergulirn- ya otonomi daerah juga bukannya semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat ke- las bawah. Pemberian wewenang yang leb- ih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerah belum diikuti dengan penguatan piranti kebijakan dan strategi pembangunan sosial. Bahkan terdapat ironi di beberapa daerah dimana institusi-institusi kesejahteraan sosial yang sudah mapan, bukan dikembangkan me- lainkan dibumihanguskan begitu saja. Demikian juga tidak sedikit pemer- intah daerah yang hanya mau menerima penguatan dan peralihan wewenang dalam pengelolaan dan peningkatan sumber-sum- ber Pendapatan Asli Daerah (PAD), se- dangkan peralihan tugas dan peran menan- gani Permasalahan Sosial Asli Daerah (PSAD) (Edi Suharto:56), inginnya diser- ahkan kepada masyarakat, lembaga-lem- baga sosial dan kegamaan. Di Indonesia permasalahan sosial ditemukan baik di tingkat pedesaan maupun di perkotaan, tetapi lebih banyak peluang masalah-mas- alah sosial tersebut muncul di perkotaan. Olehnya itu, urban management (pengelo- laan perkotaan) dilaksanakan sebagai suatu proses manajemen dari keadaan kondisi sistem kota saat ini menuju sistem kota yang dikehendaki berdasarkan pada kondi- si ideal yang diharapkan. Fokus manaje- men perkotaan sangat berhubungan den- gan kebutuhan aspek fisik, sosial maupun ekonomi masyarakat. Pola pengelolaannya sangat terkait dengan tingkat kompleksi- tas permasalahan perkotaan yang terkait pada sejumlah faktor dan tantangan, sep- erti jumlah penduduk, tingginya arus ur- banisasi, meningkatnya kemiskinan/kes- empatan kerja di perkotaan, meningkatnya
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
ketimpangan sosial/kesenjangan ekonomi, merosotnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan, dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan mau- pun menggalang dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan. Seperti halnya di Kota Denpasar dalam hal menangani atau menyelesaikan mas- alah-masalah sosial, sebagai contoh penan- ganan Pedagang Kaki Lima (PKL), peng- gusuran, petugas kebersihan dan lain-lain sebagainya, kesemuanya ini sering menim- bulkan masalah dalam menyelesaikannya. Aktivitas menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru. Banyaknya contoh di masyarakat yang relevan dijad- ikan justifikasi atau dasar bahwa imple- mentasi kebijakan sosial dan  faktor-faktor yang ada berpengaruh satu sama lain. Maka dari itu, dalam menghadapi era globalisasi maka visi, misi dan strategi kebijakan pub- lik dan pembangunan sosial di Indonesia perlu direvitalisasi dan bukan dideligitima- si, olehnya itu dalam tulisan ini, difokus- kan mengkaji tentang “Kebijakan Sosial di Kota  Denpasar” yang merupakan salah kota besar di Indonesia yang sudah tentu memiliki banyak permasalahan yang ber- kaitan dengan berbagai aspek di bidang so- sial.

## KERANGKA TEORITIS
Analisis Kebijakan Kebijaksanaan menurut James E.An- derson (Solichin, 2008: 2), adalah se- bagai perilaku dari sejumlah aktor (peja- bat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam sustu bidang kegiatan tertentu, pemahaman ini terkait dengan Carl Friedrich (Budi, 2012: 16), yang menyatakan bahwa kebijaksanaan se- bagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerin- tah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan ke- sempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Hal ini sebe- narnya menyangkut suatu dimensi yang sangat luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelom- pok maupun oleh individu yang ada dalam suatu komunitas dalam masyarakat.
Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis (2009) menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya men- cakup hal-hal seperti: bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dica- pai, proposal tertentu yang mencermink- an keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih, kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, serta program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sum- berdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan dan juga keluaran yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, se- bagai produk dari kegiatan tertentu. Terkait dengan itu, Maka secara spesifik kebijakan publik menurut Robert Eyestone (Budi: 15), merupakan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”, hal ini sama halnya dengan Thomas R. Dye (Budi, 2012: 15), mengatakan bahwa Ke- bijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Jika pengertian tersebut dilihat dalam konteks publik, maka analisa kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebija- kan, keputusan atau cara-cara lainnya, yang terbaik untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu (Nagel, 2010). Rumusan ini mem- berikan gambaran bahwa analisa kebijakan adalah metode atau disiplin untuk meng- kaji, menemukan mengenali, merumuskan permasalahan yang dihadapi, kemudian mengembangkan, menilai serta memilih kebijakan alternatif, guna memecahkan permasalahan atau tujuan yang diinginkan. Demikian juga, menurut E.S.Quide (Riant: 83), bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang ti- dak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah justru bahkan memunculkan masalah baru. De- mikian juga Carl W. Patton dan David S. Savicky (Riant, 2012: 84), menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analisa kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas: waktu, informasi, bahkan pengetahuan. Kegiatan analisis kebijakan merupakan suatu keha-
rusan bagi perumusan kebijakan, namun ti- dak terlalu ditekankan pada implementasi kebijakan dan lingkungan kebijakan, pada implementasi kebijakan dan lingkungan kebijakan biasanya dilakukan evaluasi. Namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari analisis kebija- kan yang lebih bersifat berkenaan den- gan prosedur dan manfaat dari kebijakan. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn (2010), bahwa hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberikan landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, antara lain: a.  Analisis Kebijakan Prospektif Identik dengan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diim- plementasikan. Analisis ini cenderung mencirikan cara beroperasi para ekonom, analisis sistem, dan peneliti operasi. Selain itu, analisis ini seringkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemeca- han masalah yang diunggulkan dan upa- ya-upaya pemerintah untuk memecahkan. b.  Analisis Kebijakan Retrospektif Analisis ini sesuai dengan deskripsi penelitian kebijakan, juga dijelaskan se- bagai transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan dan mencakup berb- agai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis, yang terdiri dari: kelompok analis yang berorientasi pada disiplin, kelompok analis yang berorienta- si pada masalah dan kelompok analis yang berorientasi pada aplikasi.
c.  Analisis Kebijakan yang Terintegrasi Analisis ini merupakan bentuk kom- binasi analisis antara gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian trans- formasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk meng- kaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Dengan kata lain analis dapat terlibat dalam tranformasi komponen-komponen informasi kebijakan searah dengan per- putaran jarum jam berulangkali sebelum akhirnya pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan. Analisis ini
mempunyai semua kelebihan yang dimili- ki oleh semua metodologi analisis retros- pektif dan prospektif, tetapi tidak satupun dari kelemahan mereka. Analisis yang terintegarsi melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus sepanjang waktu, tidak demikian halnya dengan analisis prospketif dan retrospektif yang lebih sedikit menyediakan informasi dalam berbagai hal kehidupan sosial.

## Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial adalah salah satu ben- tuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang ber- sifat publik, yakni mengatasi masalah so- sial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. (Bessant, Watts, Dalton dan Smith 2009:14). Kebijakan sosial merupakan kebijakan yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan yang di dalamnya men- yangkut berbagai aspek baik aspek sosial, politik, maupun aspek ekonomi. Faktor ekonomi dan politik merupakan bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu merupakan kondisi untuk mencapai kesejahteraan manusia dalam memenuhi kebutuhan baik yang bersifat material maupun non-material. Dalam arti spesifik atau sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manu- sia. Sebagai suatu proses, kebijakan sosial menunjuk pada tahapan perumusan kebija- kan dalam kaitannya dengan variable-vari- abel sosial politik dan teknik metodologi. Kebijakan sosial merupakan suatu tahapan untuk membuat sebuah rencana tindak yang dimulai dari pengidentifika- sian kebutuhan, penetapan tindakan alter- natif, penyeleksian strategi-strategi kebija- kan. Selain itu merupakan hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial, yaitu mencakup segala bentuk pera- turan perundang-undangan atau proposal program yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Kebijakan sosial sebagai suatu kinerja, ke- bijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil pengimplementa- sian produk kebijakan sosial atau penca-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
Ni Luh Putu Ening Permini
paian tujuan suatu rencana pembangunan. Kegiatan analisis ini untuk melihat dampak atau pengaruh yang terjadi pada mas- yarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebagai akibat dari diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan. Se- cara khusus biasanya diistilahkan dengan analisis kebijakan sosial (Quide, 2012).

## Model Analisis Kebijakan Sosial
Implementasi kebijakan sosial dapat diukur melalui tiga model analisis yai- tu: Prospektif, Retrospektif dan Integratif (Dunn, 2009). Selain itu, kebijakan sosial dilihat sebagai suatu kinerja sebagai dasar atau unit analisisnya, mengenai kerangka analisisnya, secara rinci dapat dilihat pada skema berikut ini.
Kerangka Analisis Kebijakan Sosial
Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Den- pasar.
Dari kesekian regulasi yang terkait dengan keberadaan PKL, belum ada satu- pun yang terfokus membicarakan tentang PKL secara tersendiri. Olehnya itu, regu- lasi mengenai PKL perlu diadakan secara khusus dan tersendiri, termasuk di dalam- nya syarat PKL yang harus dan tidak per- lu membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Denpasar, demikian pula mengenai sanksi-sanksi serta hal-hal spesifik lain- nya tentang PKL tersebut. Penataan PKL merupakan bagian dari sistem pengaturan sebagaimana juga penertiban, yang diga- riskan dalam Peraturan Daerah Kota Den- pasar No. 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh pihak pemerintah kota sebaiknya menindaklanjuti keputusan yang ada da- lam menetapkan wilayah yang boleh dan tidak boleh ditempati dalam berdagang atau berusaha oleh para PKL. Demikian halnya berdasarkan Pera- turan Daerah Kota Denpasar No. 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, dila- rang berjualan di jalan trotoar, bantaran sungai, jalur hijau, taman kota dan tem- pat umum. Dalam regulasi tersebut, sam- pai saat ini belum berjalan secara efektif, disebabkan berbagai faktor, diantaranya: terdiri dari dua: aspek eksternal terdiri dari masalah yang berkaitan dengan faktor reg- ulasi, dan fasilitas pendukung atau Infra- struktur; serta sumber daya manusia dan manajemennya, dan aspek eksternal terdiri dari faktor sosial budaya, faktor ekonomi. Dalam proses penertiban langkah-langkah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Pra- ja kota Denpasar melalui : Surat Peringatan (SP); kemudian pendekatan secara persua- sif dan langkah paling akhir adalah penert- iban paksa. Secara operasional di tingkat keca- matan setidaknya menurut pengakuan mereka adalah secara garis besar hanya melakukan langkah-langkah sebagai beri- kut: - Memberikan pengarahan secara langsung kepada PKL tentang masalah kebersihan.
- Dalam pembinaan PKL senantiasa dilakukan koordinasi persoalan ini dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat Ke- camatan.
FOKUS PARAMETER PENELITIAN & RA- SIONALISASI NILAI-

## NILAI POLITIK
PEMBAHASAN Analisis Kebijakan Sosial di Kota Den- pasar Kebijakan sosial yang dikaji adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kota Den- pasar tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dengan segala kemajuan dan peruba- han yang telah terjadi. Adapun yang men- jadi dasar hukum dalam pengaturan PKL di Kota Denpasar antara lain : Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar , Peraturan Daer- ah Kota Denpasar No. 2 Tahun 2015 ten- tang Pedagang Kaki Lima, dilarang berjua- lan di jalan trotoar, bantaran sungai, jalur hijau, taman kota dan tempat umum, Pera- turan Daerah Kota Denpasar No.1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Ped- agang Kaki Lima, serta Peraturan Daerah
- Kewenangan yang diberikan Keca- matan kepada tingkat kelurahan hanya sebatas memberikan pengaturan.
-  Hasil kerja yang dicapai dalam hal pembinaan PKL hanya sebatas dapat membangun kesadaran pada pelaku usaha PKL untuk membongkar tempat usahanya apabila lokasi yang mereka tempati diperuntukkan untuk kepentin- gan umum
Melihat kenyataan dalam kondisi tersebut dan ditopang oleh sumber daya manusia dengan tingkat pendidikannya yang kurang memadai, otomatis, potensi terjadinya resistensi terhadap kebijakan pemerintah besar peluangnya akan terja- di karena mereka berpikir untuk berusaha mempertahankan kepentingan hidup. Re- sistensi merupakan langkah perlawanan yang dilakukan olehrakyat atau masyarakat dalam rangka mempertahankan diri mer- eka dari kebijakan yang dianggap tidak mengakomodir kepentingannya. Resistensi oleh Alisjahbana (2009) digambarkan se- bagai bentuk perlawanan yang ditempuh oleh pedagang kaki lima dengan melaku- kan 2 (dua) tipologi gerakan, yaitu: - Resistensi secara terang-terangan. Gerakan ini sangat identik dengan kon- frontasi, dengan melakukan cara-cara seperti berbenturan secara fisik den- gan petugas, melakukan intimidasi, demonstrasi,dll.
-  Resistensi tersembunyi, yakni  Resis- tensi yang dilakukan dalam bentuk siasat untuk menghindari konfronta- si langsung dengan aparat pemerintah kota. Mereka memilih mengalah dan menghindar. Namun perlawanan ini mencoba mempertahankan kepentin- gannya lewat main “kucing-kucingan”. Setelah ditertibkan, maka mereka akan mencari lokasi lain dan atau kembali lagi ke tempat semula, atau biasanya lebih memilih meminta bantuan advo- kasi dari pihak-pihak pendamping sep- erti mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menurut perspektif masyarakat mo- mentum penertiban atau dalam baha- sa risetnya dikenal dengan penggusuran pedagang kaki lima selalu menghadapkan kepentingan antar pedagang kaki lima den- gan Pemkot Denpasar yang kadang juga
mewakili kepentingan badan-badan usaha swasta dan negara. Ironisnya, kepentingan pedagang kaki lima senantias terkalahkan ketika berhadapan dengan kepentingan pemerintah kota dan pemodal. Kenyata- annya, bahwa memang ada pengakuan se- cara legal terhadap eksistensi PKL Kota Denpasar, yang ditandai dengan berbagai peraturan yang disahkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan PKL. Adanya wadah/ko- munitas PKL dibuat sebagai sarana untuk mengantisipasi sejumlah perlakuan yang sewaktu-waktu datang mengancam mere- ka.

## KESIMPULAN
Adapun hal-hal yang dapat disimpul- kan antara lain: a. Munculnya pusat-pusat PKL pada tempat-tempat yang dilarang, mer- upakan gambaran kekurangmampuan atau kekurangtegasan pemerintah kota dalam menyediakan sumber-sumber ekonomi warganya, termasuk mengatur dan menata PKL
b.  Sebenarnya masyarakat formallah yang memberikan ruang kepada para PKL sejak berabad-abad lamanya, karena mereka menganggap bahwa perdagan- gan informal (PKL) dianggap sebagai ciri dari budaya dan tata kebiasaan diperkotaan.
c. Langkah-langkah proses penertiban yang dilakukan adalah: memberikan surat peringatan, melakukan pendeka- tan secara persuasif, dan terakhir melakukan penertiban secara paksa terhadap pedagang kaki lima.
d.  Faktor-faktor yang berpengaruh terha- dap eksistensi PKL di Kota Denpasar yaitu, dua aspek antara lain: aspek in- ternal terdiri dari faktor regulasi, fasili- tas pendukung atau infrastruktur; serta sumber daya manusia dan manajemen- nya. Sementara aspek eksternal terdiri dari dua faktor yaitu faktor sosial bu- daya dan faktor ekonomi.
SARAN a.  Sebaiknya regulasi maupun kebijakan tentang keberadaan para PKL di Kota Denpasar sangat mendesak untuk dit- injau kembali, seiring dengan adanya perubahan tentang kemajuan kota.
b.  Sebaiknya pihak pemerintah Kota Den- pasar tetap akan menyeimbangkan se-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
cara proporsional antara kepentingan PKL dengan kepentingan pembangu- nan sektor formal, Ada pemerintah kota berperan menyalurkan aspirasi para PKL, kebijakan lokalisasi di se- jumlah zona, penyebaran PKL, dan se- bagainya.
c.  Seharusnya Pemerintah kota lebih ban- yak melakukan kegiatan preventif dari- pada represif seperti penertiban (peng- gusuran).
REFERENSI Anderson, James E., Publik Policy Mak- ing, New York, Holt Rinehartand Winston, 2n dec, 2009
Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, Talking Policy: How Social Policy in Made , Crows Nest: Allen and Unwin, 2011 Dunn, William N., Pengantar Analisis Ke- bijakan Publik , Yogyakarta, Gadjah mada University Press, 2012
Mustopadidjaya, AR., Analisa Kebijakan Administrasi Negara dan Adminis- trasi pembangunan , Ujung Pandang, Temu Persadi, 2015
Nugroho D., Riant., Kebijakan Publik (For- mulasi, Implementasi, dan Evalua- si), Jakarta, Gramedia, 2014 Seidman, Ann, dkk., Penyusunan Rancan- gan Undang-Undang dalam Peruba- han Masyarakat Yang Demokratis,
Jakarta, ELIPS, 2010
Suharto, Edi., Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial , Bandung, Al- fabeta, 2008 _______, Membangun Masyarakat; Mem- berdayakan Rakyat: Kajian Strate- gis Pembangunan Kesejahteraan So- sial dan Pekerjaan Sosial , Bandung: Refika Aditama, 2008. Solichin, Abdul Wahab, Analisis Kebija- kan : Formulasi Kebijakan Imple- mentasi Kebijakan Negara) , Jakarta,
Bumi Aksara, 2010
Wibawa, Samodra., Kebijakan Publik (Proses dan Analisis). , Jakarta, In- termedia, 2008.
_______, Evaluasi Kebijakan Publik , Ja- karta,Rajagrafindi Persada, 2008
Winarno, Budi., Teori dan Proses Kebi- jakan Publik , Yogyakarta, Media Pressindo, 2009 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3
Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar
Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, dilarang berjualan di jalan tro- toar, bantaran sungai, jalur hijau, ta- man kota dan tempat umum Peraturan Daerah Kota Denpasar No.1 Ta- hun 2015 tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Ta- hun 2015 tentang Penataan dan Pem- berdayaan Pedagang Kaki Lima Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar