http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press
ISSN 2615-0913 (E)
Vol. 4 No. 3 (2021)

## Penegakan Hukum terhadap Pekerja Imigran China di Indonesia Selama PPKM dan PSBB
Muhammad Firly Zermiyaz 1 , Triantomo Pambudi 2 , Ihsanutama Arya Prima Dyantara 3 123 Politeknik Imigrasi
1 muhammadfirly18@gmail.com, 2 ptriantomo@gmail.com, 3 dyantaraya8@gmail.com
Keywords: Abstract Law Enforcement, Migrant Workers, Chinese Immigrants The  COVID-19  pandemic  has  greatly  affected  the  Indonesian economy, especially the welfare of Indonesian workers. During this pandemic, there are still violations of the law on immigrant or foreign workers. This study aims to discuss how the conditions that occur during the arrival of Chinese work migrants and how the rules or policies regulate this. The method used in this study is  a  qualitative  approach  with  data  collection  using  literature studies.  Based  on  research  results  from  literature  studies,  the government  claimed  to  have  brought  workers  from  China  into Indonesia.  This  action  is  of  course  very  contrary  to  what  is happening  and  the  government's  efforts  so  far  to  suppress  the number  of  COVID-19.  Even  though  the  unemployment  rate  is increasing due to layoffs such as the number of 1,722,958 people, the government still allows foreign workers from China to enter and seems to prevent local Indonesian workers from working. In fact, in Government Regulation Number 34 of 2021 as the central legal basis, permits for extension of workers and strict selection of workers must still be carried out consistently. In conclusion, the immigration and labor sector in Indonesia still shows clear shortcomings. Kata Kunci: Abstrak Penegakan Hukum, Pekerja Imigran, Imigran Cina Pandemi COVID-19 sangat mempengrauhi ekonomi Indonesia khususnya pada kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Selama masa  pandemic  ini,  masih  ada  pelanggaran  hukum  pekerja imigran atau asing. Penelitian ini bertujuan untuk perlu dibahas bagaimana keadaan yang terjadi selama kedatangan para migran kerja China dan bagaimana aturan atau kebijakan yang mengatur hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  menggunakan studi litertur. Berdasarkan hasil penelitian dari studi literature ini menunjukkan bahwa pemerintah mengaku telah mendatangkan tenaga  kerja  dari  China  masuk  ke  Indonesia.  Tindakan  ini tentunya  sangat  bertentangan  dengan  apa  yang  sedang  terjadi
dan usaha pemerintah selama ini untuk menekan angka COVID- 19. Meskipun semakin banyak angka pengangguran karena PHK seperti  dengan  jumlah  1.722.958  orang,  tetap  saja  pemerintah memiarkan para tenaga kerja asing dari China masuk dan seakan mencegah para pekerja lokal Indonesia untuk bekerja. Padahal, dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  sebagai landasan  hukum  sentral,  izin  perpanjangan  tenaga  kerja  serta seleksi ketat tenaga kerja masih tetap harus dilaksanakan dengan konsisten.  Secara  kesimpulannya,  sektor  imigrasi  dan  tenaga kerja di Indonesia masih menunjukkan kekurangan yang jelas.

## Pendahuluan
Karena mempengaruhi semua orang, bencana dan krisis sering dianggap sebagai penyebabketidaksetaraan  dalam  masyarakat.    Namun,  meskipun  setiap  orang  dapat menderita, distribusi sumber daya yang berbeda antar kelompok sosial membuat beberapa orang lebih mampu mengatasi konsekuensi ini daripada yang lain  (Mas'udi & Winanti, 2020). Krisis COVID-19 dengan cepat mengkonfirmasi bahwa wabah penyakit menular memperkuat  ketidaksetaraan  sosial.    Setelah  fokus  awal  pada  krisis  medis  yang disebabkan oleh penyebaran virus baru, dampak sosial dan ekonomi dari pandemi dengan cepat  menjadi  jelas  di  antara  kelompok  populasi  yang  paling  rentan,  terutama  migran tidak berdokumen.   Pandemi, dan tindakan kesehatan masyarakat  yang terkait, dengan demikian bertindak sebagai lensa pembesar pada risiko dan kerentanan struktural yang sudah ada sebelumnya.
Peneliti  dan  advokat  akademis  yang  sangat  sadar  akan  kondisi  hidup  genting migran yang tidak berdokumen dengan cepat menekankan posisi unik mereka di tengah manajemen  pandemi.    Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  dan  para  sarjana  telah menganjurkan  peningkatan  upaya  untuk  menanggapi  kebutuhan  khusus  kelompok- kelompok ini.  Memang, kondisi kerja dan tempat tinggal para migran tidak berdokumen yang  sudah  ada  sebelumnya  meningkatkan  risiko  mereka  untuk  terinfeksi  virus, sementara  reaksi  sosial  yang  berulang  kali  diamati  terhadap  penyakit  menular  mereka berada pada risiko tambahan yang harus disalahkan atas peran mereka dalam penyebaran virus.    Rekomendasi  kebijakan  untuk  melindungi  migran  tidak  berdokumen  dengan demikian dirumuskan dalam konteks yang berbeda, seperti misalnya oleh bagian Migrant and Ethnic Health dari European Public Health Association dan Platform for International Cooperation  on  Undocumented  Migrant  (PICUM),  termasuk  permintaan  untuk peningkatan akses ke perawatan kesehatan (Rahmawati, 2020).
Indonesia  berada  dalam  usaha  untuk  melawan  pandemi  serta  kemerosotan ekonomi  yang  terpuruk  selama  20  tahun  dengan  transmisi  COVID-19  yang  semakin tinggi. Pemerintah di tahun 2020 melonggarkan PSBB dengan cara membuka beberapa sektor bidang ekonomi (Permatasari, 2021). Tahap-tahap ini diberitahukan oleh Presiden Joko Widodo untuk persiapan new normal . Akan tetapi, dalam waktu itu, pesebaran dari COVID-19  masih  di  luar  kendali  dan  para  pengamat  mengatakan  bahwa  pemerintah terlalu kurang hati-hati untuk fokus kepada pembenahan ekonomi dibandingkan dengan menyelesaikan pandemi. Tujuan dari rencana pemulihan ekonomi dari pemerintah adalah untuk mendorong pemakaian barang dan jasa lokal serta penghentasan kemiskinan serta pengangguran yang makin meninggi secara cepat. Namun, dana yang berfungsi sebagai penunjang  cenderung  lambat  untuk  cair  dan  strategi  pemulihan  berupa  perlindungan sosial tidak disusun untuk mencapai orang-orang yang berada dalam tekanan akibat dari pandemic.
Menurut angka resmi, kasus harian di Indonesia meningkat secara bertahap sejak Maret.  Pemerintah  memperkenalkan  himbauan  kerja  secara  daring  bagi  pns  dalam pertengahan  Maret  (Anjaeni,  2020).  Saat  negara-negara  di  dekat  Indonesia  sedang melaksanakan  penutupan  batas  di  awal  April,  pemerintah  melaksanakan  pembatasan sosial berupa himbauan kerja di ruamh serta PSBB dalam skala besar serta pengumuman larangan perjalanan jalur internasional namun tidak dilakukan oleh negara tersebut.
Banyak  cara-cara  yang  dilakukan  di  negara  Asia  dan  Eropa  Barat  dalam menghadapi gelombang COVID-19 kedua. Indonesia sendiri masih berusaha menghadapi COVID-19  gelombang  pertama  dengan  menekan  jumlah  kasus  yang  terus  naik  lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Sebagai contoh, identifikasi lebih awal  serta  respon  dalam  pemeriksaan  wisatawan  yang  datang,  restriksi  jalan,  dan pemantaua  hubungan  yang  kompleks  pada  awal  Januari  2020  dilakukan  oleh  negara Singapura (BCC, 2021). Walaupun awalnya tahapan-tahapan ini efektif, namun infekis di  bulan  April  mulai  naik  dan  mendesak  Singapura  dalam  membatasi  kontak  sosial, menutup sekolah, dan kantor demi mengurangi jumlah infeksi setiap harinya. Malaysia, Thailand,  dan  Vietnam  juga  membuat  beberapa  tahapan  untuk  membatasi  dan  sudah meratakan grafik kurva serta meminimalisir infeksi  yang baru, walaupun terdapat   ada kemdunduran,  Filipina  dan  Indonesia  masih  terus  berusaha  untuk  menahan  virus demikian.
Keduanya  mengalami  percepatan  dalam  hal  nomor.  Sementara  Indonesia mengalami  percepatan  bertahap,  Filipina  mengalami  lonjakan  pada  Juli  2020,  dan sekarang menyamai kecepatan Indonesia dalam mendeteksi kasus baru. Pengamat lokal mengaitkan  kenaikan  baru-baru  ini  di  Filipina  dengan  keputusan  pemerintah  untuk mengakhiri perintah tinggal di rumah awal terlalu dini dan orang-orang kemudian merasa sulit untuk mempraktikkan jarak sosial kekhawatiran yang juga disuarakan di Indonesia. Indonesia juga menonjol di Asia Tenggara dalam hal jumlah kematian (Dzulfaroh, 2020)
Angka  kematian  tersebut  masih  diperdebatkan  dan  banyak  yang  beranggapan bahwa  angka  kematian  sangat  diremehkan  di  Indonesia.  Namun  demikian,  angka kematian  kasus  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi,  yaitu  3,7%,  dengan  40,5  kematian dilaporkan  per  satu  juta  orang  (UNICEF,  2020).  Keterlambatan  pemeriksaan  dan pengobatan  menjadi  salah  satu  alasan  tingginya  angka  kematian  kasus  di  Indonesia dibandingkan  negara  tetangga.  Menurut  angka  resmi,  kasus  harian  di  Indonesia meningkat secara bertahap sejak Maret. Himbauan untuk kerja di rumah bagi para PNS di  pertengahan  Maret  ditetapkan  oleh  pemerintah  saat  negara-negara  di  sekitaran Indonesia sedang melaksanakan pembatasan, aturan pengetatan dan PSBB dalam skala besar  dan  menyampaikan  larangan  untuk  melakukan  kunjungan  internasional  pada beberapa minggu kedepan. Akan tetapi, negara tidak melaksanakan hal demikian.
Indonesia  adalah  tujuan  dari  seluruh  pekerja  migran,  tetapi  pemerintah  hanya mengizinkan pekerjaan jika mereka dapat mengisi posisi yang membutuhkan kualifikasi, pengalaman  kerja  dan  keahlian  yang  tidak  mudah  ditemukan  di  pasar  tenaga  kerja domestik.  Pekerja  asing  adalah  kontributor  utama  bagi  ekonomi  Indonesia  yang  telah membentuk lebih dari 17 persen dari angkatan kerja dan menciptakan sekitar seperempat dari  bisnis  baru.  Imigran  menyediakan  tenaga  kerja  dan  dorongan  inovatif  yang diperlukan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam  perekonomian,  bekerja  di pekerjaan  sektor  jasa  berketerampilan  rendah  hingga  pekerjaan  berketerampilan  tinggi dalam  perawatan  kesehatan  dan  industri  lainnya.  Pada  tahun  2016  pemerintah mengizinkan 74.183 migran untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggris, manajer senior, dan  profesional  lainnya  meningkat  lebih  dari  7%  dari  tahun  2015  (Jazuli,  2018).  Para migran ini hanya merupakan sebagian kecil dari 8.882.263 kesempatan  di  mana orang asing  memasuki  Indonesia  tahun  itu,  dan  mungkin  telah  terlibat  sampai  batas  tertentu dalam pekerjaan yang dilarang, seperti banyak konsultan internasional dan koresponden asing yang ke Indonesia dengan visa pengunjung dan bekerja pada proyek jangka pendek.
Buruh  migran  yang  diakui  pemerintah  juga  merupakan  penduduk  untuk  tujuan imigrasi, sehingga buruh dan keluarganya memegang kartu kependudukan. Perusahaan milik imigran mempekerjakan jutaan pekerja dan menghasilkan miliaran pendapatan dan pembayaran pajak.  Namun, bisnisnya lebih rentan terhadap resesi COVID-19; Selama fase  awal  wabah  COVID-19,  kepemilikan  bisnis  asing  turun  36  persen,  dibandingkan dengan  penurunan  22  persen  kepemilikan  bisnis  secara  keseluruhan.  Penting  untuk dicatat  bahwa  kerangka  hukum  dan  kebijakan  Indonesia  telah  dirancang  untuk mendorong badan-badan pemerintah untuk memperlakukan penduduk migran ini sama seperti warga negara. Permasalahan tentang migran pekerja menjadi masalah juga karena di  masa  COVID-19  seperti  PSBB  dan  PPKM,  masih  terlihat  para  Migran  China  yang masuk  ke  Indonesia  (Chaterine,  2021).  Terlihat  bahwa  tidak  ada  mekanisme  yang dikelola oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yang mengadili perselisihan perburuhan. Penyalahgunaan hak dan pekerjaan tidak selalu pelanggaran yang dapat dihukum, tetapi pengecualian penting adalah bagaimana ketegasan pemerintah menegakkan aturan.
Tujuan  keseluruhan  dari  aturan  dan  kebijakan  PPKM  dan  PSBB  adalah  untuk membatasi adanya transmisi dari infeksi COVID-19, tetapi hal tersebut juga menghambat mereka para tenaga kerja lokal untuk mendapatkan hak kerja yang dilindungi oleh hukum (Santoso, 2021). Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia kedapatan mengirimkan puluhan TKA China dimana ini menjadi fokus pada pembatasan masuknya warga asing ke negara dan  perselisihan  perburuhan  dan  hak  kerja  lainnya.  Sebagian,  ini  mungkin  karena perselisihan perburuhan sering kali hanya menjadi perhatian pemerintah ketika hubungan kerja telah berakhir. Namun, ada alasan yang baik untuk mengharapkan bahwa layanan pemerintah ini tidak selalu membantu tenaga kerja asing mengklaim hak-hak tenaga kerja dan  pekerjaan  mereka  karena  faktor-faktor  lain,  seperti  keadaan  darurat  negara  dan semakin terpuruknya masyarakat karena sistem PHK dan libur kerja.
Dampak  pandemi  terhadap  pekerja  imigran  sangat  bervariasi.  Pekerja  miskin paling  terpukul,  terutama  imigran  Latin  dalam  pekerjaan  berketerampilan  rendah. Bahkan  sebelum  penyebaran  COVID-19,  banyak  yang  tidak  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  bantuan  publik,  memperoleh  upah  rendah  atau  tidak  memiliki  tunjangan pekerjaan dasar seperti asuransi kesehatan.  Selama krisis, mereka memiliki akses terbatas untuk  mendapatkan  bantuan  akibat  terdampak  COVID-19.  Kemudian  pekerja  asing menghadapi tantangan kesehatan dan keuangan karena adanya COVID-19, mereka juga berharap untuk segera pulih kembali keadaan mereka (Suryani, 2020).
Dalam  meminta  bantuan  pemerintah  untuk  menuntut  hak-hak  tenaga  kerja  dan ketenagakerjaan,  pekerja  harus  menyediakan  baik  kartu  identitas  nasional  atau  kartu tempat  tinggal  sebagai  dokumen  pendukung.  Bahkan  migran  penduduk  yang  bekerja dalam situasi yang tidak teratur, seperti orang asing yang entah bagaimana dipaksa atau ditipu untuk bekerja di Indonesia, dapat mengajukan klaim. Akan tetapi, keadaan tentu berbeda  sehingga  perlu  adanya  penyesuaian  di  dalam  negara  sehingga  kartu  identitas bukan  lagi  syarat  namun  perlu  adanya  pemeriksaan  kesehatan  dan  pengaturan  yang terstruktur. Untuk itu, perlu dibahas bagaimana keadaan yang terjadi selama kedatangan para migran kerja China dan bagaimana aturan atau kebijakan yang mengatur hal tersebut.
Kelompok masyarakat yang rentan termasuk pendatang, mengalami peningkatan angka  kesakitan  dan  kematian  akibat  COVID-19  (Kurniasih,  2020).    Sementara peningkatan  morbiditas  dan  mortalitas  sekunder  akibat  infeksi  SARS-CoV-2  terutama mempengaruhi orang-orang dengan penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya dan usia yang  lebih  tua,  konsekuensi  non-medis  yang  tertunda  muncul  di  antara  kelompok populasi yang rentan.  Migran dan pengungsi menghadapi tantangan khusus sehubungan dengan  krisis  COVID-19  saat  ini  seperti  yang  terkait  dengan  akses  ke  informasi  dan perawatan  medis.    Selanjutnya,  seperti  yang  diamati  sebelumnya,  migran  tidak berdokumen  cenderung  mencari  perawatan  atau  cenderung  menunda  pencarian perawatan kesehatan karena status mereka.  Hal ini dapat dijelaskan oleh kontradiksi akut antara  menganggap  seseorang  sakit  dan  keharusan  untuk  tetap  bekerja  tanpa  adanya mekanisme cuti sakit.
Migran tidak berdokumen tinggal di negara tujuan mereka sebagai pekerja yang dipekerjakan  di  sektor  pekerjaan  informal  dan  berbahaya,  tidak  sesuai  dengan teleworking  yang  dipromosikan  oleh  tindakan  penguncian  dan  dalam  posisi  yang biasanya  menghambat  kapasitas  untuk  mengamati  jarak  sosial  (Hamid,  2019).    Sering aktif dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan, merawat orang tua dan anak-anak di rumah, mereka memberikan kontribusi penting di negara tujuan sambil bergantung pada upah harian yang tidak stabil.  Karena kebutuhan untuk menghidupi diri mereka sendiri, keluarga mereka yang tinggal  bersama mereka dan mungkin kerabat  mereka di  negara asal  mereka  melalui  remitansi,  tidak  adanya  pekerjaan  yang  disamakan  dengan  tidak adanya pendapatan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi berbagai kalangan masyarakat.
Akses mereka ke akomodasi yang stabil dan pasokan makanan berkualitas yang cukup telah terbukti terancam oleh meningkatnya kerawanan pada saat krisis ekonomi. Dalam  konteks  COVID-19,  kondisi  perumahan  mereka  yang  buruk  semakin memengaruhi  peningkatan  risiko  infeksi  karena  kepadatan  penduduk  yang  umum membatasi  kapasitas  untuk  mengisolasi  diri  saat  terinfeksi.    Tidak  adanya  pendapatan membawa  ketakutan  tambahan  akan  tunawisma.    Langkah-langkah  penguncian  juga berdampak  pada  akses  ke  makanan.    Misalnya,  perkiraan  menunjukkan  peningkatan empat kali lipat dalam jumlah orang yang rawan pangan di Inggris sejak awal krisis.  Di Jenewa, para migran telah sangat terpengaruh memaksa pihak berwenang dan organisasi masyarakat untuk mengatur distribusi makanan darurat skala besar.
Mengatasi berbagai tantangan, migran tidak berdokumen telah berhasil tinggal di negara  tujuan  berkat  kapasitas  mereka  untuk  menjalani  hidup  mereka  tanpa  bertemu dengan  lembaga  pemerintah.    Seiring  waktu,  mereka  telah  belajar  untuk  mengatasi kesulitan yang berulang melalui cara mereka sendiri dan dengan demikian lebih memilih menghindari bantuan formal karena takut akan membahayakan kesempatan mereka untuk mendapatkan status hukum.  Memang mereka cenderung menghindari mencari bantuan di luar lingkaran sosial terdekat mereka karena takut akan celaan dan pengusiran.  Dalam konteks COVID-19, pesan resmi yang mendorong mereka untuk mencari bantuan telah diterima  dengan  kecurigaan,  karena  kepercayaan  terbatas  pada  pemerintah  yang  sudah ada  sebelumnya.    Selain  itu,  di  sepanjang  pengecualian  tradisional  mereka  dari mekanisme keamanan sosial, mereka tidak dimasukkan dalam tindakan luar biasa yang diadopsi untuk menanggapi pandemi COVID-19 di AS.  Di Swiss juga, pekerjaan rumah tangga dikeluarkan dari tindakan federal yang ditawarkan kepada penduduk yang bekerja.
Sementara migran tidak berdokumen mencakup individu dengan tingkat sumber daya  dan  kapasitas  yang  berbeda,  penelitian  yang  ada  menunjukkan  bahwa  mereka cenderung  mengumpulkan  kesulitan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  kondisi  kerja mereka dan memiliki akses  terbatas ke berbagai  jenis sekuritas dan sumber daya yang menyertai  status  kependudukan.  Regulasi  status  kependudukan  secara  teoritis  dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap konsekuensi sosial dan kesehatan dari siklus  ekonomi  resesif  dengan  mendorong  lebih  banyak  ketahanan  dan  sumber  daya (Hasram  &  Mu'ah,  2015).    Ditetapkan  dalam  konteks  krisis  COVID-19,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menilai  apakah  migran  tidak  berdokumen  dan  migran  yang  telah memperoleh izin tinggal telah terpengaruh dan telah mengatasi berbagai tantangan krisis
secara berbeda.  Pengetahuan yang lebih baik tentang perbedaan tersebut memungkinkan untuk merancang kebijakan kesehatan dan sosial yang ditargetkan.

## Metode
Penelitian ini meurpakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan  data  utama  yang  didapatkan  dari  berita  sementara  data  sekunder  berupa informasi  pendukung  untuk  menjelaskan  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data  dari penelitian ini menggunakan studi literature yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku dari  internet  dimana  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  sebanyak- banyaknya data yang berkaitan dengan imigran dan tenaga kerja asing khususnya China. Terakhir, penyajian data dilakukan dalam bentuk paragraph.

## Hasil dan Pembahasan
Seperti  di  negara  lain,  dampak  ekonomi  di  Indonesia  sangat  bervariasi  antar sektor.  Sektor  yang  paling  terkena  dampak  pandemi  adalah  sektor  yang  lebih  rentan terhadap  pembatasan  mobilitas,  penurunan  perdagangan  internasional,  dan  gangguan pada  rantai  pasokan.  Selain  itu,  banyak  dari  sektor  ini  cenderung  padat  karya, mempekerjakan  baik  pekerja  sektor  informal  maupun  pekerja  sektor  formal. Pertumbuhan PDB triwulanan untuk tahun 2019 dan 2020, dipilah berdasarkan sektor dan pengeluaran  (Bappenas,  2020).  Yang  paling  terpukul  adalah  transportasi  dan penyimpanan,  akomodasi  dan  restoran  dan,  pada  tingkat  lebih  rendah,  layanan  bisnis, perdagangan grosir dan eceran, dan manufaktur.
Indonesia  sebagai  bagian  dari  negara  berkembang  sering  terdengar  memiliki masalah  mengenai  tenaga  kerja.  Pemutusan  hubungan  kerja  dari  perusahaan  menjadi salah  satu  permaslaahan  tersebut,  dimana  banyak  perusahaan  di  Inodnesia  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  sepihak.  Rendahnya  upah  dan  kesejahteraan  pekerja  pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari politik hukum perburuhan di Indonesia yang masih dianggap berpihak pada pengusaha. Rendahnya upah pekerja di Indonesia selalu menjadi modal utama untuk menarik investor asing dan mencari keuntungan dari menjual produk Indonesia di pasar bebas (Lubis, 2015 ). Pada dasarnya, kondisi pekerja Indonesia yang menyedihkan  adalah  karena  munculnya  agenda  tirani  negara-negara  maju  melalui globalisasi  ekonomi  yang  menggiurkan.  Fakta  ini  membuat  kondisi  tenaga  kerja
Indonesia yang menghadapi problema diantaranya adalah ketimpangan dan kemiskinan yang semakin buruk.
Keadaan ini sudah menciptakan adanya masalah-masalah dalam sektor ekonomi pembangunan  yang  biasanya  menunjukkan  dilemma  ekonomi  dan  politik  mengenai pemanfaatan teori-teori politik sebagai solusi utama seperti menuurnkan pengangguran secara berkala, menghentaskan kemisskinan baik di daerah maupun kota, dan mengurangi gap  sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini  semakin  mendung  dengan  kenyataan  bahwa  negara Indonesia di  era Masyarakat  Ekonomi Asean saat  ini sedang diserbu oleh tenaga kerja asing.  Tenaga  kerja  asing  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa yang bermaksud bekerja di Indonesia menunjukkan bahwa setiap warga negara asing pemegang visa dapat secara mudah  masuk  menjadi  TKA  (TIMUR,  2019).  Dalam  perkembangannya,  kedatangan TKA juga memberikan manfaat bagi negara asal TKA, salah satunya adalah mengurangi pengangguran. Dengan membuat proses yang mudah, birokrasi yang efektif untuk tenaga kerja asing, pemerintah dengan Perpres ini bisa memfokuskan diri kepada invetasi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, lalu Perpres ini menciptakan gejolak dan kontroversi yang ada dalam masyarakat, khususnya di kalangan buruh dari Indonesia. Mereka menganggap peraturan presiden ini untuk melegitimasi masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Mereka menganggap serbuan tenaga kerja asing mengancam kesempatan kerja yang  seharusnya  diperoleh  tenaga  kerja  Indonesia.  Apalagi  dengan  gencarnya pemberitaan tentang invasi Tenaga Kerja Asing dari China.
Meskipun  di  bawah  rezim  yang  tidak  terlalu  berat,  imigrasi  tetap  mengatur pengungsi di luar institusi, bahkan selama pandemi. Seperti yang dicatat Antje Missbach, sementara pengungsi di Indonesia tidak ditahan, bentuk-bentuk penahanan alternatif tidak meniadakan  penahanan  pengungsi.  Pembatasan  Kebebasan  juga  tampak  dalam pemberlakuan  kebijakan  keimigrasian  terhadap  semua  aspek  kehidupan  pengungsi, terutama  pembatasan  kegiatan  mencari  nafkah.    Ironisnya,  karena  kegiatan  ekonomi melambat  selama  pandemi,  pengawasan  pejabat  imigrasi  terhadap  mata  pencaharian pengungsi juga menurun. Dalam periode ketidakamanan ini, pemisahan antara imigrasi penegakan hukum dan upaya Indonesia untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan pengungsi menjadi semakin nyata.  Terlepas dari kenyataan bahwa setengah dari populasi pengungsi  Indonesia  menetap  di  wilayah  Jabodetabek,  salah  satu  daerah  yang  paling terkena  dampak  di  Indonesia,  para  pengungsi  masih  berjuang  untuk  mengakses  tes
COVID-19.  Dalam wawancara baru-baru ini dengan Mozhgan Moaref, seorang advokat hak asasi manusia dan pengungsi, dia mengungkapkan keprihatinan komunitas pengungsi atas ketidakmampuan untuk mengasingkan diri dan membayar secara pribadi untuk tes COVID-19.19  “Kami  selalu  terkunci”  katanya,  meratapi  atas  kondisi  kehidupan  yang terbatas bagi para pengungsi di Indonesia, jauh sebelum pandemi dimulai.
IOM menyatakan keterlibatan mereka dengan otoritas nasional untuk memastikan layanan  COVID-19  tersedia  untuk  warga  negara  asing,  termasuk  pengungsi.  Peraturan nasional  juga  menyatakan  bahwa  biaya  perawatan  kesehatan  terkait  COVID-19  untuk pasien ditanggung oleh pemerintah.  Namun, cakupan hanya berlaku untuk kasus positif sedangkan  kasus  suspek,  yang  kontak  dengan  yang  positif,  harus  menanggung  sendiri biaya tesnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik, tes PCR (polymerase chain reaction)  di  Indonesia  membutuhkan  biaya.    sekitar  satu  hingga  dua  juta  Rupiah  (70 hingga 140 USD),  hampir setengah dari upah minimum  bulanan di  Jakarta. Selain itu, skema bantuan sosial untuk menahan dampak kemerosotan ekonomi membatasi bantuan kepada  orang-orang  yang  terdaftar  dalam  database  kesejahteraan  sosial  nasional,  tidak termasuk pengungsi dan pencari suaka.
Situasi  ini  diperparah  dengan  pemrosesan  status  pengungsi  yang  dibatasi  dan pemukiman  kembali  karena  pandemi.  Statistik  UNHCR  Indonesia  Juni  2020 menunjukkan penurunan yang signifikan (67%) kasus baru yang terdaftar dibandingkan Juni 2019. Penurunan tersebut kemungkinan mengindikasikan proses pendaftaran kasus yang  lebih  lambat  karena  pandemi.    Sementara  korelasi  antara  proses  pendaftaran  dan COVID-19  memerlukan  penjelasan  lebih  lanjut  dari  instansi  terkait,  penundaan pemukiman  kembali  lebih  terlihat.    IOM  dan  UNHCR  mengumumkan  penghentian sementara pemukiman kembali pada Maret 2020. Ditambah dengan pandemi COVID-19, masa tinggal yang berkepanjangan akan membebani komunitas pengungsi di Indonesia.
Selain itu, antara Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  terdapat  ketidakharmonisan.  Hal  ini  terlihat  dalam  ketentuan  Pasal  9 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengesahan Rencana Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA)  merupakan  syarat  untuk  mendapatkan  izin kerja. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang  tidak  hanya  menjadikan  RPTKA  sebagai  satu-satunya  pemasukan  Tenaga  Kerja Asing  ke  Negara  Indonesia.  Namun,  TKA  juga  harus  memiliki  izin  berupa  izin  TKA. Selain  itu,  Pasal  9  Perpres  Nomor  20  Tahun  2018  juga  bertentangan  dengan  Pasal  8
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia dengan syarat memiliki RPTKA dan izin  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  dari  pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja asing.  Ketidakharmonisan  Pasal  9  Perpres  Nomor  20  Tahun  2018  dengan  berbagai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa pembuatan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak melalui kajian akademis yang matang.
Pandemi  COVID-19  sudah  membuat  para  pekerja  berada  dalam  keadaan  yang tidak  pasti.  Analisis  sebelumnya  dari  International  Labour  Organization  (ILO) mengestimasikan sebuah peningkatan signifikan dalam pengangguran flobal antara 5, 3 juta dan 24,7 juta. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja pada 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang di non aktifkan sementara karena pandemic COVID- 19 sebanyak 1.032.960 orang. Sementara itu, jumlah pekerja sektor formal dan informal yang telah diPHK mencapai 689.998 orang. Dengan demikian, jumlah total pekerja sektor formal  dan  informal  yang  terdampak  oleh  COVID-19  adalah  1.722.958  orang (Sudiarawan, Utami, Saputra, & Karunian, 2020)
Jelas  bahwa  politik  hukum  perburuhan  atau  pekerja  saat  ini  masih  memiliki banyak  kelemahan  dalam  hal  pengaturan  tenaga  kerja  asing  yang  pada  akhirnya  akan dapat  menimbulkan  masalah  ketenagakerjaan  dan  masalah  penyediaan  lapangan  kerja bagi penduduk asli Indonesia yang membutuhkan penghidupan dan kelayakan kehidupan ekonomi di negeri ini. Masuknya tenaga kerja asing dari China sebagaimana tersebut di atas  telah  mengakibatkan  peningkatan  pengangguran  dan  ketimpangan  yang  besar  di negara  ini.  Kondisi  pengangguran  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi  meskipun  karena pengangguran mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh perusahaan yang tidak mampu menampung kembali para pekerja lokal Indonesia.
Dalam kasus Indonesia, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengangguran  turun  sebanyak  58.617  orang  (Darman,  2013).  Sehingga  dapat  juga disimpulkan bahwa kegagalan politik hukum perburuhan di Indonesia akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia akibat meningkatnya pengangguran di  Indonesia  sebagai  salah  satu  dampak  dari  membanjirnya  tenaga  kerja  asing  dan pengurangan  pekerja  lokal  di  Indonesia  dengan  jumlah  lapangan  kerja  yang  semakin menipis. Hal ini jelas bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila dan Pasal 27 angka 2 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tentang  hak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia.
Dalam  perkembangannya,  pelaksanaan  politik  hukum  tenaga  kerja  asing  di Indonesia memiliki permasalahan yaitu masalah pembatasan jumlah tenaga kerja asing, batasan waktu penggunaan tenaga kerja asing, dan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing. Tentang masalah jangka waktu. penggunaan tenaga kerja asing, secara jelas diatur dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  228  Tahun  2003 tentang RPTKA yang menyebutkan bahwa batas waktu penggunaan tenaga kerja asing hanya lima tahun tetapi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja asing. Pekerja dan kondisi pasar pekerjaan rumah tangga. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan perjanjian kerja. Hal ini jelas menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  selama  ini tidak memuat batasan yang tegas dan jelas mengenai lama penggunaan tenaga kerja asing.
Meskipun memiliki perbedaan substansi bahasa, namun baik Keputusan Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  228  Tahun  2003  tentang  RPTKA  maupun Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,  memiliki  pengertian  yang  sama  yaitu  batas  waktu.  penggunaan  Tenaga  Kerja Asing  berdasarkan  keputusan  pengguna  Tenaga  Kerja  Asing  atau  pengusaha  yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Kemudian terkait batasan jumlah tenaga kerja asing yang dapat diterima bekerja di Indonesia, tidak diatur dalam politik hukum tenaga kerja asing. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah Tenaga Kerja Asing di pasar kerja di Indonesia menjadi tidak terkendali.
Padahal,  pemerintah  sendiri  sudah  melakukan  banyak  usaha  seperti  membuat kebijakan dan surat edaran khusus untuk tenaga kerja asing selama pandemic COVID-19 ini.  Berdasarkan  pada  Tenaga  Kerja  Asing (TKA)  menurut PP  34  tahun  2021  tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tenaga kerja asing harus diseleksi menurut jabatan atau profesinya sehingga tidak boleh sembarang tenaga kerja seperti tenaga kerja biasa boleh masuk.  Selanjutnya,  pemerintah  juga  mengeluarkan  surat  edaran  yaitu  Surat  Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam  Upaya  Pencegahan  masuknya  Corona  Virus  Disease  2019  (covid-19)  yang menutup izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing. Inti dari ini adalah pemerintah seakan-akan menghimbau untuk memakai tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja asing seperti China.
Meningkatnya  jumlah  TKA  China  yang  masuk  ke  Indonesia  merupakan fenomena  yang  dilematis,  di  satu  sisi  masuknya  TKA  diyakini  akan  meningkatkan investasi  dalam  negeri.  Namun  masuknya  tenaga  kerja  asing  juga  akan  menimbulkan masalah baru dengan semakin sempitnya wilayah kerja bagi tenaga kerja Indonesia serta kemungkinan  penyebaran  COVID-19  yang  dibawa  dari  wilaya  luar.  Lebih  lanjut, permasalahan lain dengan tenaga kerja asing adalah banyaknya tenaga kerja asing yang tidak  terampil  atau  tenaga  kerja  tidak  terampil  (unskilled  labor),  terutama  dari  China (Muridah,  Khasanah,  &  A'yun,  2020).  Maraknya  tenaga  kerja  asing  unskilled  ke Indonesia  dapat  dirujuk  dari  aturan  ketenagakerjaan  yang  mengharuskan  tenaga  kerja mempunyai edukasi dan validasi serta surat, hal demikian melanggar. Akan tetapi, secara tidak langsung pemerintah tidak mengganggal demikian sebagai suatu permasalahan.
Implementasi  kebijakan  hukum  yang  diterapkan  terhadap  tenaga  kerja  asing sebagai filter dalam mewujudkan perlindungan hukum oleh tenaga kerja Indonesia yang bersaing  dengan  tenaga  kerja  asing.  Tujuan  dari  perlindungan  pekerja  adalah  sebagai jaminan  hak-hak  utama  dan  jaminan  kesamaan  peluang  dan  perlakuan  yang  jauh  dari diskriminasi berdasarkan pada alasan apapun untuk tujuan kesejahteraan para pekerja dan keluraganya  dalam  fokus  perkembangan  dunia  usaha.  Dengan  begitu,  pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia sangat penting. Untuk mengembangan kinerja serta kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja, dibutuhkan jaminan kehidupan yang ada dan bisa didapatkan seorang individu yang bisa menciptakan pengembangan kualitas tenaga kerja dengan menguatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang tentunya harus sesuai dengan hak asasi dan martabat dari manusia.
Dalam implementasinya mengenai penerapan kebijakan hukum, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara implisit tidak mengatur secara jelas tenaga  kerja  asing,  sehingga  beberapa  peraturan  tersebut  masih  didelegasikan  dengan peraturan pelaksanaan. pekerja menjadi sangat fleksibel, yang membuatnya mudah untuk mengubah aturan. Salah satunya adalah peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2015, peraturan ini telah mengalami 2 kali perubahan yaitu Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  16  Tahun  2015  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Nomor  35  Tahun  2015.  Salah  satunya  adalah  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015.
Meningkatnya  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia  merupakan  permaslahan  yang muncul dan bedampak secara hukum dari masalah yang diantaranyta adalah peningkatan
pelanggaran kepada bermacam-macma peraturan UU tentang kemigrasian, dimana WNA banyak  yang  sembromo  dalam  memberikan  laporan  untuk  melakukan  tugas  demikian. (Diono,  2016).  seperti  yang  dimaksudkan.  Pasal  71  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  yang  menyatakan  bahwa  orang  asing  memiliki kewajiban  untuk  menyerhakan  profil  asing  beserta  keluarga  dan  memberikan  laporan keterangan tentang profil  dan keluarganya dalam perubahan perubahan yang ada. Dari segi ekonomi, adanya tenaga kerja asing adalah kurangnya potensi dalam hal tersebut.
Saat  pemberi  kerja  memperoleh  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing (RPTKA), langkah selanjutnya adalah izin menggunakan tenaga kerja asing. Perizinan ini diatur dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tenaga asing harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebelumnya,  mempunyai  tingkat  edukasi  yang  sama  dengan  keududukan  yang  akan diambil TKA; kedua, mempunyai sertifikat yang menunjukkan adanya pengalaman kerja berdasarkan pada poisis jabatan yang akan diambil TKA setidaknya dalam waktu 5 tahun; ketiga,  pernyataan  berbentuk  sufrat  harus  memberikan  kemampuannya  kepad  TKI pendami yang dapat ditunjukkan melalui laporan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan; keempat, mempunyai NPWP untuk Tenaga Kerja Asing yang sudah berpengalam dalam kerja lebih dari 6 bulan.
Semakin  transpsaran  dan  terbukanya  batasan-batasan  negara  seperti  masuk keluarnya orang dari wilayah Indonesia menjadi lebih besar pelaungnya yang diakibatkan oleh kemajuan di bidang teknologi seperti informasi, ekonomi, dan transportasi sehingga ini  menjadi  semakin  sulit  dikendalikan.(Estuningtyas,  2018).  Topic  pembicaraan mengenai  liberaliasi  pasar  tenaga  kerja  semakin  banyak  khsuusnya  di  wilayah  Asia Tenggara, dimana ini sulit untuk  menjadi  bervariasi  untuk  menciptakan  aturan tentang pasar  tenaga  kerja.  Alasan  dalam  hal  ini  diakibatkan  oleh  setiap  negara  memiliki regulasinya masing-maisng dan belum ada standar yang dijadikan sebagai keterampilan di  wilayah Asia tenggara. Perundang-undangan tenaga kerja yang mengatur TKA oleh pemerintah Indonesia sudah direvisi sedemikian rupa. Perundang-undangan pelaksanaan peraturan mengenai  pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja dinilai belum efektif. Khususnya  untuk  hal  mengkoordinasikan  yang  harusnya  dilaksanakan  lembaga  yang berkaitan mengenai akibat terhadap kenaikan pelanggaran keimigrasian yang berasal dari tenaga kerja asing.
Untuk  menghadapi  dampak  globalisasi  yang  menyebabkan  semakin  banyaknya tenaga  kerja  asing  yang  masuk  ke  Indonesia,  perlu  diantisipasi  penerapan  peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang benar-benar dilaksanakan dalam penggunaan tenaga  kerja  asing.  telah  dilakukan  undang-undang  penciptaan  yang  menghasilkan kesimpulan  bahwa  pengesahan  undang-undang  penciptaan  lapangan  kerja  berdampak pada pemotongan izin masuk bagi tenaga kerja asing. Selama ini tenaga kerja asing hanya mewajibkan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  (RPTKA).  Kemudian  dalam  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  TKA  dilarang  menduduki  jabatan  sebagai penanggung  jawab  kepegawaian  dan  jabatan  tertentu  yang  rinciannya  diatur  dengan Keputusan  Menteri.  Dalam  aturan  yang  terdapat  dalam  UU  Cipta  Kerja,  pasal  tentang pembatasan jabatan bagi  tenaga kerja asing  di  perusahaan  Indonesia dihapuskan, yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Politik  hukum  merupakan  hukum  yang  akan  atau  sudah  dilakukan  dalam  skala nasional  oleh  Indonesia  yang  mencakup:  pertama,  mengambangan  UU  yang  pada keseluruhannya  menciptakan  dan  memantapkan  materi  hukum  sehingga  berdasarkan pada kebuuthan; kedua, implementasi setiap hukum-hukum yang terteram, seperti fungsi yang ditegaskan oleh pembina atau institusi aparat yang menegakan hukum. Berdasarkan definisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  politik  hukum  meliputi  proses  penciptaan  dan impelementasi UU yang bisa terlihat dari arah dan sifat kemana hukum dapat ditegakkan dan dijaga. Telah dijelaskan di atas bahwa implementasi politik hukum perburuhan asing di Indonesia memiliki permasalahan yaitu masalah batasan jumlah Tenaga Kerja Asing, batasan  waktu  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  dan  pengawasan  penggunaan  Tenaga Kerja Asing. Mengenai durasi lamanya TKA telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 tentang RPTKA yang menyebutkan bahwa batas waktu penggunaan tenaga kerja asing hanya lima tahun tetapi dapat  diperluas  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  tenaga  kerja  asing  dan  keadaan pasar kerja dalam negeri.

## Kesimpulan
Pandemi  COVID-19  dan  tenaga  kerja  memili  keterkaitan  isu  yang  amat mendalam.  Politik  hukum  nasional  di  Indonesia  pada  perjalanan  pertumbuannya  tidak bisa keluar dari pengaruh globalisasi ekonomi yang ada dari liberalisasi politik hukum nasional yang membuat politik hukum nasional sangat berbeda dan kkontariktif terhadap
amanat  Pancasila  dan  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga terjadi dalam ranah politik hukum penyelesaian masalah tenaga kerja  ekspatriat  industri.  Globalisasi  ekonomi  telah  mengakibatkan  lahirnya ketidakberlakuan batasan negara dan transparansiu. Berbagai permasalahan yang ada dari globalisasi ekonomi telah menciptakan variasi macam intrusi kepentingan negara yang zalim  terhadap  negara  Indonesia,  khususnya  di  bidang  Ketenagakerjaan.  Selain  itu, kesehatan  seluruh  warga  negara  Indonesia  juga  ikut  dipertaruhkan  mengingat  bahwa tenaga  kerja  asing  yang  datang  bisa  saja  membawa  infeksi  COVID-19  ke  lingkungan sekitarnya.

## Daftar Pustaka
Anjaeni,  R.  (2020,  Maret  Senin). Ada  wabah  corona,  PNS  diperbolehkan  bekerja  di rumah sampai 31 Maret 2020 . Retrieved from
https://nasional.kontan.co.id/news/ada-wabah-corona-pns-diperbolehkan- bekerja-di-rumah-sampai-31-maret-2020
Bappenas.  (2020). Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020.
BCC. (2021, Mei). Covid di Singapura dan Taiwan dulu sukses ditekan, kini kasusnya melonjak - Apa yang salah? Retrieved from
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57181760
Chaterine. (2021, Agustus). Saat TKA Asal China Kembali Masuk Indonesia di Tengah PPKM . Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/10082301/saat-tka-asal-china- kembali-masuk-indonesia-di-tengah-ppkm?page=all
Darman. (2013). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN: ANALISIS HUKUM OKUN . Journal The Winners , 1-12.
Diono. (2016). ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PENGGUNAAN  TENAGA  KERJA  ASING  MELALUI  TEORI  MASLAHAH Mursalah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah .
Dzulfaroh.  (2020,  Juni). Kematian  akibat  Covid-19  di  Indonesia  Tertinggi  di  Asia Tenggara, Sebagian Besar karena Komorbid . Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/13/100500565/kematian-akibat- covid-19-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara-sebagian?page=all
Estuningtyas.  (2018).  Dampak  Globalisasi  Pada  Politik,  Ekonomi,  Cara  Berfikir  Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya. Al-Munizir .
Hamid. (2019). KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN. Depok. Hasram,  &  Mu'ah.  (2015). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  . Sidoarjo:  Penerbit Zifatama Publisher.
Jazuli. (2018). EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. JIKH , 89-105. Jazuli.  (2018).  EKSISTENSI  TENAGA  KERJA  ASING  DI  INDONESIADALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN. JIKH , 89-95.
Kurniasih.  (2020).  Dampak  Pandemi  Covid  19  Terhadap  Penurunan  Kesejahteraan
Masyarakat Kota. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 .
Lubis, F. S. (2015 ). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 80-89.
Mariana. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN. Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 201 .
Mas'udi, & Winanti. (2020). New Normal . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Muridah,  Khasanah,  &  A'yun.  (2020).  MENELISIK  REGULASI  PENGGUNAAN TENAGA  KERJA  ASING  (TKA)  TERHADAP  EKSISTENSI  PEKERJA LOKAL DI. e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies .
Permatasari,  D.  (2021,  Juli  Sabtu). Kebijakan  COVID-19  dari  PSBB  hingga  PPKM
Empat Level . Retrieved from
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19- dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level
Rahmawati.  (2020).  Sudah  Jatuh  Tertimpa  Tangga:  Malangnya  Nasib  Pekerja  Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. BALAIRUNG .
Santoso, B. (2021, Agustus  Senin). Bisa-bisanya Puluhan  TKA China  Kembali  Masuk Indonesia Saat PPKM, Ini Kata Imigrasi . Retrieved from https://www.suara.com/news/2021/08/09/121546/bisa-bisanya-puluhan-tka- china-kembali-masuk-indonesia-saat-ppkm-ini-kata-imigrasi
Sudiarawan,  Utami,  Saputra,  &  Karunian.  (2020).  Indonesian  Labor  Sector  During Covid-19:Weighing  the  Impact  of  Company  Saving  Policy  and  Workers Protection. Jurnal Magister Hukum Udayana .
Suryani. (2020). COVID-19 & New Normal . Banten: DESANTA MULIAVISITAMA. TIMUR,  I.  K.  (2019,  Juli  Kamis  ). Tenaga  Kerja  Asing  dI  Indonesia  :  Kebijakan  dan Implementas .  Retrieved  from  https://disnakertrans.lomboktimurkab.go.id/baca- berita-170-tenaga-kerja-asing-di-indonesia--kebijakan-dan-implementasi.html UNICEF. (2020). COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia . UNICEF .