## INTERNALISASI PRINSIP DAN NILAI-NILAI KEARIFAN DI DALAM LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERADILAN YANG BERSIH
DAN BERINTEGERITAS
Suri Oktavian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik surioktavia_170901@umg.ac.id
Dodi Jaya Wardana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
dodijayawardana@umg.ac.id
Ifahdah Pratama Hapsari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik ifa.zegeeg@gmail.com

## Abstrak
Penyertaan prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam upaya menggali makna keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serta perdebatan secara serius  sejak  zaman  dulu,  dikarenakan  memiliki  cakupan  makna  yang  sangat  luas, mulai dari yang bersifat, religius, etik, filosofis, hukum, sampai pada makna keadilan sosial. Kegiatan penguatan prinsip dan nilai-nilai kearifan dalam lembaga peradilan sangat  mempengaruhi  terhadap  efektifitas  suatu  sistem  hukum.  Nilai-nilai  kearifan selalu  menjadi  roh  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  maupun  dalam  keputusan hukum dengan tujuan menghadirkan keadilan untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat  atau  pihak  yang  sedang  dihadapkan  dalam  permasalahan  hukum. Kegiatan  hukum  selalu  identik  dengan  perburuan  atau  pencarian  suatu  keadilan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Sepanjang pengamatan terhadap sistem hukum lembaga peradilan di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas  dan  berhenti  dengan  upaya  memperbaiki  serta  meningkatkan  kualitas  sistem hukum  lembaga  peradilan  yang  digunakannya.  Oleh  karena  itu,  perombakan, pembaruan  atau  reform,  serta  penguatan  prinsip  dan  nilai  kearifan  dapat  kita  lihat terjadi secara terus menerus dari waktu ke waktu di berbagai negara, baik dari sisi lembaga  peradilannya  maupun  orang-orang  yang  bekerja  dan  terlibat  didalam lembaga  peradilan.  Upaya  internalisasi  prinsip  dan  nilai-nilai  kearifan  sebagai kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  lembaga  peradilan  agar  selalu  terjaga  dari jeratan  godaan  untuk  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  mengakibatkan tidak dapat menghadirkan keadilan hukum. Penguatan prinsip serta nilai-nilai kearifan

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
didalam  lembaga  difungsikan  untuk  mewujudkan  lemabaga  peradilan  yang independen,  merdeka,  bersih  dan  berintegeritas  sebagai  ruang  harapan  untuk mengahdirkan keadilan bagi masyarakat.

## Kata Kunci : Internalisasi; Nilia-nilai Kearifan; Lembaga Peradilan

## Abstract
The inclusion of the principles and values  possessed by the judiciary in an effort to explore the meaning of justice has been the subject of serious discussion and debate since  ancient  times,  because  it  has  a  very  broad  scope  of  meaning,  ranging  from religious,  ethical,  philosophical,  legal,  to  religious.  on  the  meaning  of  social  justice. Activities  to strengthen  the principles  and values  of wisdom  in  the  judiciary greatly affect the effectiveness of a legal system. The values of wisdom are always the spirit in every policy making and in legal decisions with the aim of presenting justice so that the community or parties who are faced with legal problems can feel the benefits. Legal activities are always synonymous with hunting or seeking justice, especially through the  judiciary.  Throughout  the observation of  the legal  system of  the judiciary  in  the world,  almost  no  country  has  been  completely  satisfied  and  stopped  with  efforts  to improve  and  improve  the  quality  of  the  legal  system  of  the  judiciary  that  it  uses. Therefore, reform, renewal or reform, as well as strengthening the principles and values of wisdom can be seen occurring continuously from time to time in various countries, both from the side of the judiciary and the people who work and are involved in the judiciary. Efforts to internalize the principles and values  of wisdom as an activity to improve the quality of the judiciary so that it is always protected from the temptation to  commit  acts  against  the  law  that  result  in not  being  able  to provide  legal justice. Strengthening the principles and values of wisdom within the institution is functioned to  create  an  independent,  independent,  clean  and  integrity  judicial  institution  as  a space of hope to bring justice to the community.

## Keywords: Internalisation; Wisdom values; Judiciary

## 1.PENDAHULUaN
Hampir  seluruh  dunia  telah  menerima  konsep  negara  hukum,  bahkan  dalam kenyataannya  dukungan  terhadap  negara  hukum  adalah  ukuran  yang  sudah mendunia  atas  legitimasi  kekuasaan.  Karakteristik  utama  konsep  negara  hukum adalah  adanya  seperangkat  prinsip  hukum  yang  harus  dihormati,  termasuk  oleh pembentuk undang-undang sebagai pembentuk hukum. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun hukum sebagai usaha membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Namun,  terkadang  hukum  positif  tidak  sepenuhnya  menjamin  rasa  keadilan,  dan sebaliknya  rasa  keadilan  seringkali  tidak  memiliki  kepastian  hukum,  sehingga komprominya  adalah  bagaimana  agar  hukum  positif  yang  ada  selalu  merupakan cerminan  dari  rasa  keadilan  itu.  Oeh  karenanya  dibutuhkan  semangat  tulus  serta murni dalam usaha mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan, serta kesetaraan hak dan  kewajiban  sebagai  manusia  dalam  keberagaman  di  Indonesia  maka  peranan prinsip  dan  nilai  yang  dimiliki  oleh  lembaga  peradilan  harus  senantiasa  dikuatkan dan  diejawantahkan  oleh  lembaga  peradilan  dalam  usaha  untuk  menciptakan keadilan hukum yang sebenar-benarnya.  Keadilan dalam konsep ini adalah hal yang paling  mendasar  bagi  bekerjanya  suatu  sistem  hukum  dengan  tujuan  lebih  besar yakni mewujudkan keadilan sosial.
Sistem  atau  penyelenggaraan  hukum  di  Indonesia  dewasa  ini  terlihat  bahwa, antara  satu  subsistem  dengan  subsistem  penegak  hukum  yang  lain  tidak  saling sinergi  dalam  menegakkan  keadilan,  faktor  yang  paling  mendasar  dapat  diketahui bahwa  posisi  dan  kedudukan  lembaga  hukum  dalam  menegkan  keadilan  dalam konteks  menjalankan  fungsi  yudikatif  berbeda  antara  satu  subsistem  dengan susbsistem yang lain. Fungsi penyidikan dan penuntutan berada dibawah kekuasaan eksekutif,  sementara  fungsi  mengadili  dan  memutus  berada  di  bawah  kekuasaan Mahkamah  Agung.  Sehingga  berimplikasi  pada  penegakan  hukum  itu  sendiri, sehingga dalam tataran praktis apabila penegakan hukum itu bersinggungan dengan kepentingan  masing-masing  institusi, maka  yang  terjadi  adalah  kepentingan  untuk melindungi institusi lebih penting ketimbang kepentingan untuk menegakkan hukum demi kepentingan publik. Dalam contoh kasus yang pernah terjadi “cicak vs buaya” yang  terjadi  antara  polisi  dengan  KPK  maupun  kejaksaan  dalam  hal  penegakan hukum korupsi.
Hal yang paling sering disoroti dan menjadi fokus dalam kajian ini adalah kinerja pengadilan  atau  sistem  peradilan  kita  yang  jauh  dari  memuaskan  yang  berunjung kepada rasa ketidakyamanan bagi para pencari keadilan. Perkembangan hukum yang memberikan  peluang  besar  terhadap  berperannya  faktor  prosedur,  atau  formalitas, atau tatacara dalam proses hukum, maka intensifitas perburuan terhadap keadilan harus juga dapat menjadi alasan utama dalam upaya menguatkan prinsip dan nilai- nilai  baik  dalam  lembaga  peradilan  di  Indonesia.  Tidak  bermaksud  membenarkan asumsi  negatif,  Namun  Indonesia  dewasa  ini  berada  di  tengah-tengah  krisis  dan keterpurukan  hukum.  Kerusakan  dan  kemerosotan  dalam  perburuan  keadilan melalui  hukum  modern  disebabkan  “permainan”  dan  kecurangan  prosedur  yang semakin marak dipertontonkan oleh oknum-oknum pelaku dunia hukum, utamanya suprastruktur penegak hukum lembaga peradilan.
Persepsi  penegak  hukum  maupun  masyarakat  selama  ini  terhadap  proses penegakan hukum di Pengadilan adalah terkait atau berhubungan dengan menang- kalah,  sehingga  pengadilan  yang  sesungguhnya  memiliki  peran  mendamaikan melalui  penjatuhan  putusan  yang  adil  sulit  untuk  diwujudkan.  Keadilan  dan kedamaian adalah dua  hal yang saling berkaitan, bahkan boleh dikatakan ukuran keadilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  bagaimana  ekspresi  dan  respon masyarakat  terhadap  penjatuhan  vonis  kedilan  tersebut,  sebab  keadilan  dalam konteks  penegakan  hukum  selama  ini  adalah  atas  dasar  tafsiran  dan  persepsi penegak hukum itu sendiri, baik dalam konteks penegakan hukum pubik (tuntutan keadilan  secara  umum  dalam  konteks  hubungan  masyarakat  dengan  pemerintah) maupun penegakan hukum secara perdata (antara orang perseorangan dengan orang perseorangan  yang  lain  dalam  hubungan  privat).  Sehingga  menjadi  pertanyaan apakah  prinsip  dan  nilai-nilai  lembaga  peradilan  sudah  dijalankan  dengan  baik dalam  menjatuhkan  putusan  demi  menegakkan  hukum  dan  keadilan  untuk memberikan  kedamaian  serta  kepuasan  lahir-batin  bagi  masyarakat  pencari keadilan?.

## 2.METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  penulis  menggunakan  metode  Penelitian  Normatif  yang meneliti  hukum  dari  perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  norma hukum.  Bahan  hukum  dalam  penelitian  hukum  normatif  dapat  berupa  bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa  buku-buku  dan  artikel  hukum.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan ( The Statute Approach ). Peneliti mengumpulkan  data, kemudian  mereduksi data-data yang tidak penting dan pada akhirnya  menganalisis  data  yang  dianggap  bersesuaian  dengan  topik  penelitian. Analisis terhadap bahan-bahan  hukum tersebut dilakukan dengan cara  deskriptif, analisis, dan argumentatif. (I Made Pasek Diantha, 2017)

## 3.PEMBAHASAN a. Paradigma Konsep Kekuasaan Lembaga Peradilan Indonesia
Merujuk pada Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar UUD NRI 1945,  menjelaskan  bahwa  lembaga  peradilan  merupakan  alat  negara  yang mengemban  tugas  dan  fungsi  kekuasaan  kehakiman  sebagai  penyelenggara  negara merupakan  salah  satu  badan  penyelenggara  negara,  di  samping  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  (MPR  RI),  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI), Presiden Republik Indonesia. Kewenangan  kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh lembaga peradilan merupakan suatu mandat kekuasaan negara  yang  diatur  dalam  konstitusi  negara  Indonesia.  Mandat  kekuasaan  negara tersebut diharapkan sepenuhnya dapat diwujudkan dalam suatu keputusan hukum untuk tujuan menciptakan stabilitas ketertiban dan keamanan negara dalam bentuk menghadirkan  supermasi  keadilan  hukum.  Sistem  hukum  nasional  menerapkan penyelesaian  hukum  dalam  perkara  yang  individual  konkret  hanya  ada  pada  satu tangan  yaitu  pada  kekuasaan  kehakiman.  Hal  demikian  berlaku  tidak  saja  untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara  sesama  warga  negara,  tetapi  juga  berlaku  untuk  perkara-perkara  yang menyangkut  sengketa  antara  warga  negara  dan  pemerintah.  (Sunaryati  Hartono, 1982)
Kekuasaan  kehakiman  tertinggi  dijalankan  oleh  Mahkamah  Agung  bersama- sama  badan-badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  yaitu  lingkungan  Peradilan Umum,  Peradilan  Agama  sebagaimana  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI  1945 menyatakan  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
Indonesia  mengatur  kekuasaan  kehakiman  dalam  berbagai  Undang-Undang sesuai  dengan  lingkungan  peradilan  masing-masing.  Berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  jo.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup  ‘merdeka’,  yaitu  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena  tugas  hakim  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.
b. Prinsip dan Nilai-Nilai Utama Lembaga Peradilan
Di dalam Dictionary of Sosciology and Related Scienes dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, ( The believed capacity of any object to statisfy a human desire ). Jadi nilai itu pada  hakikatnya  adalah  sifat  atau  kualitas  yang  melekat  pada  suatu  objek,  bukan objek  itu  sendiri.  Suatu  itu  mengandung  nilai  artinya  ada  sifat  atau  kualitas  yang melekat pada suatu hal itu. (Kaelan, 2014 ) Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai adalah hakikat sesuatu yang baik dan pantas dilakukan oleh manusia menyangkut keyakinan, kepercayaan, norma, dan perilaku.
Nilai  -  Nilai  Utama  Badan  Peradilan  menjadi  dasar  perilaku  seluruh  warga Badan  Peradilan  dalam  upaya  mencapai  visi  penegakan  dan  keadilan  hukum. Pelaksanaan  dari  nilai-nilai  ini  pada  akhirnya  akan  membentuk  Budaya  Badan Peradilan. Mengutip dari sumber situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nilai- nilai yang dimaksud adalah:
1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945).
2. Kemandirian  Institusional:  Badan  Peradilan  adalah  lembaga  mandiri  dan  harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Kemandirian  Fungsional:  Setiap  hakim  wajib  menjaga  kemandirian  dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman).  Artinya,  seorang  hakim  dalam  memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas  dari  pengaruh,  tekanan,  atau  ancaman,  baik  langsung  ataupun  tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
4. Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat  menjadi  teladan  bagi  Masyarakatnya.  Perilaku  Hakim  yang  Jujur  dan  Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas  Putusan  yang  kemudian  dibuatnya.  Integritas  dan  Kejujuran  harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.
5. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim bersama dengan aparatur Peradilan harus mampu melaksanakan  tugasnya  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  dengan  profesional dan  penuh  Tanggung  Jawab.  Hal  ini  antara  lain  diwujudkan  dengan memperlakukan  pihak-pihak  yang  berperkara  secara  profesional,  membuat putusan  yang  didasari  dengan  dasar  alasan  yang  memadai,  serta  usaha  untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual.
6. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman)  Badan  Peradilan  harus  tanggap  atas  kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat  mencapai  Peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Selain  itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
7. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman)  Salah  satu  upaya Badan  Peradilan  untuk  menjamin  adanya  perlakuan  sama  di  hadapan  Hukum, perlindungan  Hukum,  serta  kepastian  Hukum  yang  adil,  adalah  dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi.
8. Ketidak berpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan  yang  mempertimbangkan  Pendapat/  Kepentingan  para  pihak  terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak- pihak yang berperkara.
9. Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 4  ayat  (1)  dan  Pasal  52  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman) Setiap  Warga  Negara,  khususnya  Pencari  Keadilan,  berhak  mendapat  perlakuan yang  sama  dari  Badan  Peradilan  untuk  mendapat  Pengakuan,  Jaminan, Perlindungan,  dan  Kepastian  Hukum  yang  Adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan Hukum.
c. Aktualisasi  Prinsip  dan  Nilai-Nilai  Lembaga  Peradilan  untuk  Menciptakan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Prinsip  dan  nilai-nilai  kebajikan  sering  diartikan  sebagai  suatu  sikap  dan karakter  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  hukum.  Nilai-nilai  kebajikan  yang menumbuhkan sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang  bertindak  dan  berharap  ketidakadilan  adalah  ketidakadilan.  Oleh  karena  itu keadilan yang diusahakan oleh lembaga peradilan mensyaratkan bahwa penjatuhan
putusan  bukanlah  tujuan  dari  hukum,  hukum  tidak  hendak  menuju  kepastian kepentingan, jika hukum hendak menuju kepastian terhadap putusan atau mencapai kepentingan kelompok berarti lembaga peradilan tidak bernuansa keadilan. Keadilan dalam perspektif nilai dan prinsip yang dianut oleh lembaga peradilan adalah bersama keadilan, dan beserta moral pelaku hukum, karena hukum terkait dengan perilaku penegak  hukum  itu  sendiri  untuk  berlaku  adil,  sebab  perilaku  adil  tersebut  lebih mendekat kepada nilai ketakwaan. (Fokkey Fuad Wasitaatmadja, 2015)
Berbeda halnya dengan teori hukum yang kita pahami saat ini bahwa, hukum diadakan  sebagai  upaya  untuk  meraih  sebuah  keadilan,  dalam  konteks  ini  maka, terdapat  jarak  atara  hukum  dan  keadilan.  Ketika  manusia  menggerakkan  hukum, esensi  hukum  tidak  berisi  keadilan,  karena  keadilan  itu  sendiri  baru  dicapai  atau dituju  oleh  hukum,  oleh  sebab  itu  ruang  kosong  tersebut  haruslah  diisi  dengan penguatan prinsip dan nilai-nilai yang bijak dalam proses upaya menghasilkan suatu putusan  hukum.  Sehingga  logis  bila  dikatakan  bahwa  untuk  menciptakan  suatu keadilan  dalam  putusan  hukum,  maka  proses  penegakan  hukum  serta  aparatur penegak hukum tidak boleh jauh dari nilai-nilai dari prinsip kebijaksanaan lembaga peradilan itu sendiri.
Ukuran  keadilan  dala  praktek  penegakan  hukum  sebagaimana  di  singgung  di atas  sebenarnya  menjangkau  wilayah  yang  ideal  atau  berada  dalam  wilayah  cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk  dalam  tataran  filosofis  yang  perlu  perenungan  secara  mendalam  sampai hakikat  yang  paling  dalam,  bahkan Hans  Kelsen  menekankan  pada  filsafat  hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. (W. Friedmann, 1990) Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan  di  luar  dunia.  Hal  tersebut  dapat  diperoleh  dengan  kebijaksanaan. (Maryanto, 2003)
Selanjutnya, secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang  tidak  patuh  terhadap  hukum  ( unlawful,  lawless )  dan  orang  yang  tidak  fair ( unfair ), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum ( lawabiding ) dan  fair.  Karena  tindakan  memenuhi/mematuhi  hukum  adalah  adil,  maka  semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan  pembuatan  hukum  adalah  untuk  mencapai  kemajuan  kebahagiaan masyarakat.  Sehingga  dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana  dapat  dimaknai  bahwa semua  tindakan  yang  cenderung  untuk  memproduksi  dan  mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. (Inge Dwisvimiar, 2011)
Merefleksikan  maksud  dari  terbentuknya  lembaga  peradilan  adalah  untuk memberikan keadilan dalam konteks mencari kebenaran dari suatu persoalan yang beragam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ia tidak terlepas dari asumsi-asumsi  yang  berdimensi  subjektivitas,  egosentris,  primordialisme,  dan  lain sebagainya.  Sehingga  untuk  menetapkan  suatu  hukum  (putusan  pengadilan)  bagi masyarakat pencari keadilan, perlu adanya penguatan jaring keamanan bagi lembaga peradilan  berupa  prinsip  dan  nilai-nilai  supaya  lembaga  peradilan  beserta  pelaku hukum yang ada didalamnya tetap fukus pada tujuan awalnya yakni menghadirkan keadilan  hukum,  bukan  malah  sebaliknya  menjadi  oknum  yang  menghancurkan hukum  itu  sendiri.  Meminjam  istilah  M.  Friedman  perlu  suatu  sistem  hukum, perangkat  hukum,  dan  budaya  hukum  yang  bersinergi  secara  positif  agar  citra putusan  pengadilan  sebagai  cermin  rasa  keadilan  terwujud  di  dalam  suatu  negara hukum. Tanpa itu, khususnya budaya hukum ( recht culture ) yang terefleksi melalui perilaku sehari-hari masyarakat dan aparat  hukum yang tercipta  dari prinsip serta nilai-nilai  yang  baik,  maka  hukum  (putusan  pengadilan)  menjadi  hak  setiap  warga negara atas keadilan berbangsa dan bernegara.
4. PENUTUP
Prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagai alat negara negara memainkan peran penting yang sangat fundamental terhadap proses-proses penggalian  hukum  dalam  lembaga  peradilan  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban setiap warga negara, sehingga putusan setiap lembaga peradilan mencerminkan rasa keadilan  bagi  rakyat  Indonesia.  Dalam  gagasan  mengenai  teori  penegakan  hukum modern, lembaga peradilan ditempatkan sebagai suatu subjek dari bagian kekuasaan yang  bertujuan  untuk  menjembatani  dan  melindungi  terhadap  kepentingan  setiap warganegara secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.
Di  Indonesia  pada  saat  ini  peran  lembaga  peradilan  sangat  penting  dalam menentukan  nasib  suatu  warganegara.  Lembaga  peradilan  bertindak  sebagai eksekutor dalam proses pengambilan keputusan vonis hukum yang melibatkan antar warga  negara  sebagai  bagian  dari  hukum  privat  ataupun  warganegara  dengan institusi-institusi kenegaraan sebagai bagian dari hukum publik ataupun Tata Usaha Negara.  Dengan  kata  lain,  Lembaga  peradilan  adalah  media  harapan  masyarakat untuk  memperoleh  keadilan  hukum.  Oleh  sebab  itu,  lembaga  peradilan  harus senantiasa  berpegang  teguh  terhadap  prinsip  dan  nilai  yang  diembannya  sehingga fokus untuk memperjuangkan penegakan hukum secara adil serta sebagai cerminan lembaga  yang  memiliki  prilaku  taat  hukum  yang  baik  terhadap  masyarakat  luas. Upaya  membentuk  budaya  hukum  dengan  cara  melakukan  penguatan  dan penanaman  nilai-nilai  yang  baik  terhadap  lembaga  peradilan  harus  juga  menjadi gerakan dan usaha yang serius demi mewujudkan lembaga peradilan hukum yang bersih  tanpa  KKN  serta  memiliki  integeritas  baik  secara  kelembagaan  maupun perseorangan (pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga peradilan). Sehingga fungsi lembaga  negara  dapat  berjalan  secara  maksimal  untuk  memberikan  jamianan kepastian hukum dari usaha  mencari keadilan setiap warganegara Indonesia. Atas dasar  tersebut  sehingga  upaya  untuk  memberikan  manfaat  dari  bagian  visi  besar memajukan  Negara  Kesatuan  Indonesia  dapat  tercapai  dan  dirasakan  sepenuhnya oleh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Fokkey Fuad Wasitaatmadja. 2015. Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
I Made Pasek Diantha. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group. Inge  Dwisvimiar.  2011. Keadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat  Ilmu  Hukum. Jurnal dinamika Hukum, vol; 1, No. 3.
Kaelan. 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Lawrence M.Friedman. 1975. The Legal System : A Social Science Perspective, Rusell Sage Foundation. New York. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1 A, diakses melalui https://pa-boyolali.go.id/new/hubungi-kami/arsip-berita/499-nilai- nilai-utama-badan-peradilan, pada 26 September 2022 Pukul 16.48 WIB.
Maryanto. 2003. Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum ”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 No. 1.
Sunaryati  Hartono.  1982. Hukum  ekonomi  pembangunan  Indonesia. Jakarta: Binacipta.
W. Friedmann. 1990. Teori dan Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Rajawali Press.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009