ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Transformasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Era Digital
Gusti Putu Mutia Wulandari * , Ni Putu Nina Eka Lestari Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
* mutiawulandari.mw@gmail.com

## Abstract
Villages,  as  the smallest administrative entities in Indonesia,  play a significant role  in  the  national  development  process.  BUMDes  is  a  business  entity  that  is  public, owned by the village, and uses funds from the village government for the benefit of the village community. The aim of this research is to determine the transformation process of BUMDes governance from the manual era to the digital era, to determine the role of Good  Corporate  Governance  and  digitalization  in  the  BUMDes  governance transformation  process,  to  explore  the  internal  and  external  factors  that  influence BUMDes  in  the  governance  transformation  process,  and  to  understand  the transformation strategy for BUMDes governance in the digital era. This research uses qualitative methods carried out at BUMDes Kartika Lestari. The data analysis technique used  is  the  interactive  data  analysis  technique  by  Miles  and  Huberman.  The  research results show that the transformation of the governance of BUMDes Kartika Lestari was carried  out  from  2019,  where  there  were  many  experiments  until  an  application  was obtained that was in line with the objectives in managing BUMDes. The implementation of GCG and digitalization in carrying out the transformation of BUMDes governance is carried  out  following  the  5  principles  of  GCG,  namely  Transparency,  Accountability, Responsibility, Fairness and Independence. Internal factors and external factors greatly influence BUMDes. The strategy implemented by BUMDes is adding programs, aligning technology, adding business units, improving human resources, collaborating with third parties.

## Keywords:  BUMDes;  Digital;  Good  Corporate  Governance;  Internal  and  External Factors

## Abstrak
Desa  sebagai  entitas  administrasi  terkecil  di  Indonesia,  memegang  peran signifikan  dalam  proses  pembangunan  nasional.  BUMDes  adalah  badan  usaha  yang memiliki bersifat publik, dimiliki oleh desa, dan menggunakan dana dari pemerintah desa untuk  kepentingan  masyarakat  desa.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui proses  transformasi  tata  kelola  BUMDes  dari  era  manual  menuju  era  digital,  untuk mengetahui  peran Good  Corporate  Governance dan  digitalisasi  dalam  proses transformasi  tata  kelola  BUMDes,  mengeksplorasi  faktor  internal  dan  faktor  eksternal yang  mempengaruhi  BUMDes  dalam  proses  transformasi  tata  kelola,  serta  untuk mengetahui  strategi  transformasi  tata  kelola  BUMDes  pada  era  digital.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  dilakukan  di  BUMDes  Kartika  Lestari.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  data  interaktif  oleh  Miles  dan Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  transformasi  tata  kelola  BUMDes Kartika  Lestari  dilakukan  dari  tahun  2019  dimana  banyak  adanya  percobaan  hingga diperoleh  aplikasi  yang  sesuai  dengan  tujuan  dalam  pengelolaan  BUMDes.  Penerapan GCG dan  digitalisasi  dalam  menjalankan  transformasi tata kelola BUMDes dilakukan
mengikuti 5 prinsip GCG yaitu Transparan, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kewajaran, dan Independensi. Faktor internal dan faktor eksternal sangat mempengaruhi BUMDes. Startegi yang dilakukan BUMDes yaitu menambah program, menyelaraskan teknologi, menambah unit usaha, meningkatkan SDM, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

## Kata  Kunci:  BUMDes;  Digital;  Good  Corporate  Governance;  Faktor  Internal  dan Eksternal

## Pendahuluan
Desa,  sebagai  entitas  administrasi  terkecil  di  Indonesia,  memegang  peran signifikan  dalam  proses  pembangunan  nasional.  Desa  memiliki  potensi  sumber  daya alam, sosial, dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat serius dalam mengembangkan desa, yang tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  UU  ini  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  dan legitimasi  untuk  meningkatkan  pengelolaan  desa  dengan  lebih  baik,  termasuk  melalui pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  yang  bertujuan  untuk mengoptimalkan  potensi  ekonomi  desa.  Pendirian  BUMDes  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  desa  melalui  berbagai  kegiatan ekonomi, seperti manajemen usaha, investasi, dan peningkatan produktivitas berdasarkan aset dan potensi desa. Melalui BUMDes, tujuannya adalah untuk meraih keuntungan atau laba  bersih  yang  akan  digunakan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, BUMDes didirikan dengan sumber daya yang berasal dari desa, dikelola oleh desa, dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat desa (Aprillianto et al., 2022).
BUMDes adalah badan usaha yang memiliki bersifat publik, dimiliki oleh desa, dan  menggunakan  dana  dari  pemerintah  desa  untuk  kepentingan  masyarakat  desa. Pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  memiliki  peran  sentral  dalam  pengelolaan BUMDes, dan mereka berperan dalam proses pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu,  BUMDes  harus  menunjukkan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi  dalam operasinya.  Pemangku  kepentingan  tidak  hanya  mengukur  keberhasilan  BUMDes berdasarkan  laba  semata,  tetapi  juga  menekankan  pentingnya  akuntabilitas  dan transparansi dalam manajemen bisnis dan keuangan. Ini diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya yang mencerminkan pencapaian laba dengan tepat (Aprillianto et al., 2022).
Implementasi  praktik  tata  kelola  dengan  menggunakan  prinsip  transparansi, responsivitas, profesionalitas, rule of law, dan strategy vision berperan terhadap kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Sofyani et al., 2020). Terdapat beberapa faktor yang  dapat  memberikan  dukungan  bagi  pelaksanaan  Tata  Kelola  BUMDes.  Pertama, peran kepemimpinan memiliki peran utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tata  kelola  BUMDes.  Kepala  Desa  yang  peduli  terhadap  usaha-usaha  BUMDes  dan memiliki tekad kuat untuk menjadikannya sebagai pendorong ekonomi Desa merupakan faktor kunci.  Selanjutnya, faktor lingkungan dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan.  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menegaskan  pentingnya mempertimbangkan karakteristik masyarakat Desa, termasuk aspek sosial budaya, tradisi lokal, serta potensi dan kemampuan Desa dalam pendirian BUMDes. Selain itu, faktor kondisi lingkungan fisik, seperti sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia, dan elemen  ekonomi  pendukung,  juga  memiliki  peran  penting.  Terakhir,  kesejahteraan masyarakat  Desa  menjadi  faktor  penting  lainnya  dalam  mendukung  keberhasilan  tata kelola  BUMDes.  Ini  mencakup  hal-hal  seperti  pernikahan  yang  sah,  kemampuan
memenuhi kebutuhan spiritual dan materi dengan layak, ketaatan terhadap prinsip-prinsip moral,  serta  hubungan  yang  harmonis  antara  anggota  keluarga,  masyarakat,  dan lingkungan.  Dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  ini,  pelaksanaan  tata  kelola BUMDes  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efektif,  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan Desa (Joni, 2022).
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) mendorongnya untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam usahanya untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memobilisasi inisiatif  dan  potensi-potensi  sumber  daya  yang  tersedia  di  desa.  Dalam  menjalankan aktivitas  usahanya,  BUMDes  memiliki  tanggung  jawab  untuk  berkontribusi  pada pembangunan, memberikan pelayanan publik yang baik,  dan menjalankan pengelolaan keuangan  secara  transparan,  akuntabel,  serta  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola yang  baik (governance). Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut,  diharapkan BUMDes dapat beroperasi dengan lebih profesional dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya  lokal  yang  khas  dalam  setiap  desa.  Perspektif Good  Corporate  Governance (GCG), yang merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan  tujuan  mencapai  keseimbangan  dalam  pemberian  wewenang  yang  diperlukan oleh  perusahaan  untuk  memastikan  kelangsungannya.  Secara  umum,  Corporate Governance  berkaitan  dengan  mekanisme  dan  sistem  yang  bertujuan  untuk  mengatur hubungan dan memberikan  insentif yang tepat  di antara berbagai  pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan (Hamid & Maulindra, 2019).
Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  kerangka  kerja  yang  mengatur hubungan yang seimbang antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pihak- pihak  terkait  lainnya  dalam  sebuah  perusahaan.  GCG  juga  merupakan  sistem  yang mengawasi  dan  menyeimbangkan  otoritas  terkait  pengendalian  perusahaan,  dengan tujuan  mencegah  potensi  kesalahan  dalam  manajemen  dan  penyalahgunaan  aset perusahaan. Selain itu, GCG melibatkan proses yang transparan dalam menetapkan tujuan perusahaan,  pencapaian  tujuan  tersebut,  dan  pengukuran  kinerja  perusahaan  secara keseluruhan.  GCG  berperan  dalam  memastikan  bahwa  perusahaan  beroperasi  dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi (Rahatjo, 2010). Lima prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparan, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kewajaran, dan Independensi. Dengan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance , diharapkan BUMDes lebih professional serta tetap berpegang teguh pada karakter budaya local dari masing-masing desa (Mareta et al., 2023).
Digitalisasi mengubah cara kerja dalam organisasi menjadi lebih efisien dengan meningkatkan ketersediaan sistem berbagi informasi, sehingga mengubah praktik yang berfokus pada tugas terkait proses kerja. Kemudian, digitalisasi mengubah praktik yang berfokus  pada  hubungan  dengan  memberikan  dukungan  dan  pemberdayaan  kepada karyawan  melalui  akses  sistem  berbagi  informasi  yang  memungkinkan  pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, digitalisasi memengaruhi praktik yang berorientasi perubahan  dengan  mempercepat  dan  meningkatkan  efisiensi  manajemen  perubahan. Terakhir, digitalisasi juga mengubah praktik eksternal dengan meningkatkan komunikasi antara manajer dan lingkungan eksternal  (Supriyanta & Fifaldyovan, 2023). Salah satu penerapannya  adalah  laporan  keuangan  yang  telah  terdigitalisasi  dapat  memberikan kenyamanan kepada pengelola BUMDes dalam mengakses informasi dan data yang telah terorganisir  secara  terstruktur  (Rosari  et  al.,  2022).  Dalam  beberapa  tahun  terakhir, digitalisasi telah memainkan peran penting dalam mengubah cara BUMDes beroperasi. Penggunaan  sistem  informasi  telah  memungkinkan  BUMDes  untuk  meningkatkan pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pemantauan kinerja. Dapat dikatakan, penggunaan
sistem informasi berbasis digital merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan  pengelolaan  BUMDes  serta  akan  membantu  BUMDes  dalam meningkatkan efisiensi kerja mereka.
Kabupaten  Buleleng  telah  memulai  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) sejak tahun 2014, sebagai bagian dari inisiatif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng.  Hingga  tahun  2023,  terdapat  123  Unit BUMDes  yang  berperan  dalam  mengoptimalkan  sumber  daya  dan  potensi  ekonomi desanya.
Tabel 1. Data BUMDes di Kabupaten Buleleng Tahun 2023 No Kecamatan Jumlah BUMDes 1 Tejakula 10 2 Kubutambahan 13 3 Sawan 14 4 Buleleng 12 5 Sukasada 14 6 Banjar 17 7 Seririt 19 8 Busungbiu 13 9 Gerokgak 11 Total 123
Sumber: sid.kemendesa.go.id/bumdes, 2023
Desa Baktiseraga, yang berada pada Kecamatan Buleleng, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama BUMDes Kartika Lestari. Transformasi tata kelola mulai  dilakukan  BUMDes  Kartika  Lestari  tahun  2019.  Berawal  dari  penerapan digitalisasi berbasis web, yang mana web tersebut mencakup sistem keuangan BUMDes, e-billing dan pembayaran sampah, PAM Desa, serta pembayaran kredit pada unit simpan pinjam.  Sejalan  dengan  penerapan  digitalisasi,  BUMDes  Kartika  Lestari  juga menerapkan  prinsip Good  Corporate  Governance dalam  pengelolaannya.  Pemerintah Desa  Baktiseraga,  sebagai  pemangku  kepentingan  utama,  turut  serta  berperan  dalam mendukung proses  transformasi  tata kelola ini.  Proses transformasi tata kelola dari era manual ke era digital tak selalu berjalan lancar, selalu ada factor internal dan eksternal yang mempengaruhi. ada tantangan dan peluang, baik dari internal dan eksternal, yang muncul dalam prosesnya.
Pemahaman tentang transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang  dipengaruhi  oleh  digitalisasi  dan  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG) adalah aspek yang sangat penting dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan. Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  tuntutan  akan  tata  kelola  yang  baik, BUMDes  harus  mengadopsi  pendekatan  yang  lebih  efisien  dan  transparan  dalam operasinya.  Digitalisasi  memberikan  peluang  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan aksesibilitas  informasi,  sementara Good  Corporate  Governance memberikan  kerangka kerja untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran digitalisasi dan Good Corporate Governance dalam  transformasi  BUMDes,  penelitian  ini  berharap  dapat  memberikan  panduan  dan rekomendasi yang berharga bagi pengambil keputusan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan  lainnya  dalam  upaya  memajukan  tata  kelola  BUMDes,  menuju  era  yang lebih modern dan berkelanjutan.

## Metode
Desain penelitian pada penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  berlokasi  di  BUMDes  Kartika  Lestari,  Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng karena BUMDes Kartika Lestari Desa Baktiseraga sedang dalam proses melakukan transformasi tata kelola.  Studi pada BUMDes  Kartika  Lestari  Desa  Baktiseraga  yang  sedang  bertransformasi  dapat memberikan  wawasan  yang  tentang  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi. Adanya kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, serta strategi yang digunakan  dalam  mengadopsi Good  Corporate  Governance dan  digitalisasi.  Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan panduan bagi BUMDes lain yang juga berencana melakukan transformasi serupa.  Penelitian pada BUMDes yang sedang dalam proses transformasi juga memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan dari awal  hingga  implementasinya.  Ini  dapat  membantu  dalam  mengidentifikasi  hambatan, keberhasilan, dan pelajaran yang dapat diambil sepanjang proses transformasi tersebut.
Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode atau  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini    yaitu  metode wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  di  pilih menggunakan  teknik purposive  sampling .    Dimana  informan  yang  di  pilih  merupakan informan yang terkena implikasi terkait fokus penelitian, sehingga informan yang di pilih oleh peneliti sejumlah 4 orang, diantaranya Kepala Desa Baktiseraga, Ketua BUMDes Kartika Lestari, Sekretaris BUMDes Kartika Lestari, dan Bendahara BUMDes Kartika Lestari. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, adalah teknik analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Proses Transformasi Digital BUMDes Kartika Lestari
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  melakukan wawancara  kepada  informan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  penelitian  yang dilakukan  diperoleh  informasi  yang  digunakan  sebagai  bahan  pembahasan  penelitian. Observasi  mengenai  proses  transformasi  digital  BUMDes  Kartika  Lestari  dilakukan dengan  empat  orang  informan  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  Baktiseraga,  Kepala BUMDes,  Sekretaris  BUMDes,  dan  Bendahara  BUMDes.  Informasi  yang  digali mengenai proses transformasi digital BUMDes Kartika Lestari dilakukan dengan bantuan pedoman  wawancara  yang  telah  disusun  agar  informasi  yang  diperoleh  sesuai  dengan harapan.
Informasi  yang  diperoleh  pertama  yaitu  mengenai  awal  mula  dilakukannya digitalisasi  pada  BUMDes  Kartika  Lestari.  Pada  awalnya  proses  transaksi  maupun pengelolaan pada BUMDes Kartika Lestari dilakukan secara manual. Kondisi ini dirasa sangat tidak efektif dalam menjalankan suatu badan usaha. Sering ada kesalahan karena banyaknya data yang tidak tercatat dengan baik. Beberapa kali Kepala Desa Baktiseraga bersama  BUMDes  mencoba  untuk  mencari  teknologi  digital  yang  dapat  diterapkan  di BUMDes  Kartika  Lestari,  tetapi  hasilnya  belum  ada  yang  sesuai  dan  dapat  diadaptasi. Ditengah  keresahan  Kepala  Desa  Baktiseraga  &  BUMDes  Kartika  Lestari  ini,  mereka bertemu  dengan  salah  satu  ahli  teknologi.  Setelah  berdiskusi  panjang,  mereka  merasa konsep  yang  ingin  mereka  bangun  sejalan  dengan  konsep  yang  ditawarkan  oleh  ahli teknologi  ini.  Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Kepala  Desa Baktiseraga yaitu Gusti Putu Armada adalah sebagai berikut:
Saya lupa mulai ditahun berapa, tetapi intinya kita perlu digitalisasi sebagai alat untuk  membantu  manajemen  bumdes  mengelola  badan  usaha  milik  desa  ini. Sebelumnya kita semua (bertransaksi) manual semua. Setelah kami bertemu ahli
informasi teknologi yaitu Pak Pastia, kami ngobrol dan berdiskusi apa bisa dibantu untuk bertransformasi mengarah ke digital (Wawancara, 17 April 2024). Bapak Kepala Desa Baktiseraga mengatakan bahwa proses digitalisasi memang sangat  perlu  dilakukan  pada  BUMDes  Kartika  Lestari  sebagai  alat  bantu  dalam manajemen  BUMDes  Kartika  Lestari  agar  lebih  tertata  dengan  baik.  Informasi  yang diberikan oleh Bendahara BUMDes Kartika Lestari mengatakan bahwa proses digitalisasi diawali pada tahun 2019. Adapun hasil wawancara dengan bendahara BUMDes Kartika Lestari yaitu Komang Ariasa adalah sebagai berikut:
Digital  tahun  2019,  karena  mindahin  data-data  yang  susah  kayak  SP  (simpan pinjam) di startnya kan harus bagus tuh, harus bener berapa tabungan, pinjaman. Kalau itu salah masuk di aplikasi ya sama aja bohong. Jadi nyiapin datanya yang susah.  Bener  gak  dia  punya  tbungan  segini,  jadi harus  crosscheck  ke  lapangan. karena kan kasus-kasus yang dulu kan di buku (kita) sama di buku nasabah beda (Wawancara, 17 April 2024).
Pada proses transformasi yang menjadi kendala yaitu mempersiapkan data seperti data pinjaman, tabungan, dan lainnya yang akan di masukkan pada aplikasi. Proses ini memerlukan waktu yang lama agar benar-benar data yang dimasukkan tidak keliru karena menyangkut keuangan nasabah dan juga BUMDes Kartika Lestari. Kegiatan peng -input - an  juga  dilakukan  dengan  melakukan crosscheck secara  langsung  ke  lapangan  untuk menghindari  perbedaan  data  antara  data  pada  BUMDes  Kartika  Lestari  dan  data  pada buku nasabah. Proses dilakukan dengan ketat dan teliti agar tidak adanya eror yang dapat menyebabkan  kerugian  baik  dari  pihak  BUMDes  Kartika  Lestari  maupun  dari  pihak nasabah.  Berdasarkan  informasi  yang  diberikan  oleh  sekretaris  BUMDes  dikatakan bahwa progress digitalisasi itu banyak. Awalnya proses yang digunakan belum beraturan karena  masih  dilakukan  secara  manual.  Lalu  selanjutnya  dimulai  perlahan  dengan mencoba menggunakan aplikasi sederhana seperti excel pada awalnya. Namun, awalnya belum  sesuai  dengan  yang  diinginkan  sehingga  progress  terus  dilakukan.  Akhirnya bertemu  dengan  sistem  yang  sesuai  dan  dirasa  cocok  diterapkan  karena  dirasa  sangat efektif  dan  efisien  sehingga  aplikasi  tersebut  diterapkan.  Penggunaan  terus  dilakukan karena  dirasa  sudah  sesuai  dengan  keinginan  dan  juga  diiringi  dengan  peningkatan aplikasi secara berkala agar tidak menghadapi kendala di kemudian hari.
Proses  perubahan  dari  manual  ke  digital  memerlukan  beberapa  waktu  untuk penerapannya  dan  pembiasaannya  pada  seluruh  pegawai.  Adapun  hasil  wawancara dengan bendahara BUMDes Kartika Lestari yaitu Komang Ariasa adalah sebagai berikut:
Memang  pakai  yang  web,  Cuma  terus  dikembangin  lagi.  Penambahan  unit usahanya  seperti  ini,  baru  nyambung  terus  jadi  desa  lain  belajar  kesini  tentang aplikasinya.  Karena  kita  yang  paling  pertama  pakai  akunting.  Ada  yang  pakai (digital) untuk simpan pinjam, tapi gak nyambung ke akunting. jadi kalau disini kita udah langsung ke akunting (Wawancara, 17 April 2024).
Proses yang awalnya menggunakan manual seperti contohnya pencatatan air yang dilakukan  dengan  melakukan  pencatatan  ke  rumah-rumah  kemuan  menyalinnya  dan dimakukkan data di kantor. Proses ini memiliki resiko salah catat karena adanya human error. Lalu  dilakukan  migrasi  ke  proses  digital  resiko  adanya  human  error  dapat berkurang. Dengan digitalisasi pada proses mempermudahkan pencatatan, pembayaran, maupun pengecekan karena secara langsung data akan terintegrasi menjadi satu hal ini mengurangi  adanya  eror  karena  kesalahan  pemasukan  data  ataupun  perhitungan  yang dilakukan secara manual. Kemudahan yang dirasakan dengan proses secara digital yaitu semua hal dapat dilihat secara langusng dan transparan. Adapun masukan yang diberikan oleh Kepala Desa Baktisegara yaitu Gusti Putu Armada adalah sebagai berikut:
Kita  ingin  digitalisasi  ini  sebagai  alat  untuk  membantu  manajamen  akuntabel, transparan,  meyakinkan  diri  kita,  meminimlisir  fraud,  kecurangan.  Sehingga dengan teknologi saat ini, yang kita harapkan IT ini membantu atau mensupport badan usaha milik desa ini (Wawancara, 17 April 2024).
Pembayaran  maupun  pencatatan  dapat  dilihat  langsung  melalui android (handphone ). Proses transaksi yang mudah dan dapat secara detail diketahui masyarakat menjadinya  proses  secara  digital  memberikan  banyak  manfaat  dalam  prosesnya. Pemanfaatan  aplikasi  yang  menjadikan  proses  transaksi  dilakukan  secara  digital  terus melakukan pengembangan agar diperoleh aplikasi yang semakin bagus dan sesuai dengan tujuan  penggunaan.  Penggunaan  aplikasi  pada  BUMDes  Kartika  Lestari  sudah terintegrasi menjadi satu dan langsung ke bagian akunting sehingga memudahkan dalam proses pencatatan dan perhitungannya. Sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam  perhitungan  maupun  pencatatan.  Perubahan  yang  dilakukan  dari  proses  manual menjadi  digital  dilakukan  untuk  membantu  manajemen  dalam  proses  transaksi  yang terjadi pada BUMDes Kartika Lestari agar menjadi akun tabel, transparan, meyakinkan diri  kita,  meminimalisir fraud ,  dan  kecurangan.  Sehingga  sistem  secara  digital  dengan aplikasi ini diharapkan mampu membantu dan mendukung BUMDes Kartika Lestari agar menjadi lebih maju dan memiliki kualitas yang baik sebagai badan usaha milik desa.
Perbedaan  yang  dirasakan  dari  manual  menjadi  digital  tentunya  banyak.  Pada proses transaksi secara manual proses yang dilakukan lebih ribet dan memerlukan banyak pencatatan  dan  memerlukan  banyak  tenaga  untuk  proses  pengecekan  langsung kelapangan  lalu  memasukkan  data  dan  mengolahnya.  Proses  secara  manual  cenderung kurang  efektif,  kurang  efisien,  dan  memerlukan  banyak  waktu  serta  banyak  tenaga. Namun, proses secara digital menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Proses secara digital menjadi sangat simple dan mudah dilakukan karena langsung terintegrasi secara keseluruhan  sehingga  masyarakat  maupun  pengelola  BUMDes  Kartika  Lestari  yang melihat  dan  dengan  mudah  melakukan  pencatatan  maupun  pelaporan  dengan  baik  dan simple. Proses digital memberikan banyak kemudahan yang dirasakan oleh pengguna dan membantu proses pengelolaan BUMDes Kartika Lestari dengan baik.
Tujuan pengelolaan BUMDes Kartika Lestari saat menggunakan proses manual dan  dengan  digital  tidak  mengalami  perubahan.  Visi  dan  misi  masih  sama  yaitu membangun  BUMDes  Kartika  Lestari  dengan  baik  dan  menghasilkan  yang  baik  dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa. Salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika BUMDes Kartika Lestari dikelola dengan baik maka hasilnya  akan  baik  serta  dapat  dimanfaatkan  untuk  kemajuan  desa.  Perubahan  yang dilakukan  dari  manual  menjadi  digital  tentunya  memerlukan  adaptasi  baik  dari  segi pemahaman perubahan proses yang digunakan serta pemahaan terahadap aplikasi yang dilakukan. Adaptasi yang dilakukan dikatakan tidak susah, karena proses yang berubah menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  dimana  terjadinya  kemudahan  pada  proses  transaksi sehingga memudahkan proses kinerja. Hal ini membantu pengelolaan BUMDes Kartika Lestari menjadi lebih mudah dan dirasa lebih baik. Sehingga, adaptasi terhadap perubahan dirasakan  tidak  menjadi  penghambat  dalam  perubahan  yang  dilakukan.  Justru  dengan perubahan yang dilakukan memudahkan untuk pengelolaan dan memudahkan pengelola melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  digitalisasi  yang dilakukan pada BUMDes Kartika Lestari dilakukan berawal dari tahun 2019 dan masih digunakan sampai saat ini. Proses digitalisasi yang dilakukan memberikan manfaat yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Pengelolaan BUMDes Kartika Lestari menjadi lebih baik sehingga  manfaat  yang  dirasakan  lebih  baik.  Dengan  pengelolaan  yang  baik  maka manfaat yang dapat digunakan untuk pengembangan desa menjadi lebih banyak. Adanya
adaptasi  terhadap  perubahan  tidak  menjadi  hambatan  karena  proses  yang  dilakukan menjadi  lebih  mudah  dan  simpel.  Sehingga  dikatakan  bahwa  proses  transformasi memberikan  dampak  yang  baik  bagi  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari.  Hasil penelitian Sinurat, et al., (2023) menunjukkan bahwa faktor penghambat Badan Usaha Milik  Desa  di  Kecamatan  Pahae  Jae  Kabupaten  Tapanuli  Utara  adalah  masih  adanya BUMDes  yang  belum  berbadan  hukum,  kurangnya  kompetensi  sumber  daya  manusia pengelola BUMDes, dan masih terdapat BUMDes yang belum memahami persiapannya. laporan keuangan.
2. Penerapan  Good  Corporate  Governance  dan  Digitalisasi  dalam  Menjalankan Transformasi Tata Kelola BUMDes
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  mengenai  penerapan Good Corporate  Governance  (GCG) dan  digitalisasi  dalam  menjalankan  transformasi  tata kelola  BUMDes  dengan  informan  yang  sudah  ditentukan  memberikan  informasi  yang dapat  digunakan  dalam  pembahasan  hasil  penelitian  ini.  Informasi  yang  digali  pada penerapan  GCG  dan  digitalisasi  dalam  menjalankan  transformasi  tata  kelola  BUMDes dilakukan dengan lima prinsip yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan independensi.
a. Transparansi
Hasil  wawancara  yang  diperoleh  berdasarkan  prinsip  yang  pertama  yaitu transparansi yaitu mengenai keterbukaan informasi pengelolaan BUMDes Kartika Lestari dikatakan bahwa informasi tersebut tergantung pada kebutuhan. Adapun jawaban yang diberikan  oleh  Ketua  BUMDes  Kartika  Lestari  yaitu  I  Made  Artawan  adalah  sebagai berikut:
Kalau  AD/ART  nya  itu  kami  bentuk  di  desa.  Kalau  visi  misi,  struktur  semua disampaikan  pada  saat  musdes.  Kalau  ada  terjadi  perubahan  disampaikan  juga. Hal  ini  juga  diketahui  BPD,  Pengawas,  juga  Pak  Mekel  (Wawancara,  17  April 2024).
Informasi  umum  seperti  pengurus  inti  sudah  diumumkan  secara  langsung  dan sudah  terdapat  struktur  organisasinya  pada  kantor  dan  dapat  dilihat  oleh  siapa  saja. Informasi lainnya seperti AD/ART dibentuk di desa dan disampaikan pada musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa. Penasehat dan Pengawas BUMDes mengetahui  semua  informasi  mengenai  BUMDes  Kartika  Lestari  sehingga  informasi transparan  disampaikan  kepada  pihak  terkait  sebagai  pedoman  untuk  pengelolaan BUMDes Kartika Lestari lebih baik. Informasi mengenai modal BUMDes Kartika Lestari yaitu sebagai modal utama dari dana pemerintah desa yang setiap tahun terdapat anggaran untuk  mengembangkan  BUMDes.  Adapun  masukan  dari  Sekretaris  BUMDes  Kartika Lestari yaitu Kadek Dwinda Yudha Pratama adalah sebagai berikut:
Kalau  modal  utama  dari  desa.  Dan  tidak  semua  desa  seperti  ini,  memberikan pemodalan kepada BUMDes. Nominalnya juga variatif. Kalau kita di Baktiseraga tergolong  menengah  tapi  setiap  tahun  pasti  ada  range  80-150jt.  Hibah  lebih banyak CSR, sama modal dari deposito juga. dan kita juga milih orangnya. siapa orangnya, track recordnya. karena kalau deposito kan kita pinjem uangnya (untuk di putar), kalau tiba-tiba ditagih (sebelum jatuh tempo) kan susah juga. kita cek kemampuan mereka juga. masyarakat yang nabung juga, 400-500jt. tapi kita harus siasati juga, kala modal kita banyak tapi gak muter bahaya bisa collaps. karena banyak yang seperti  itu.ada BUMDes yang punya uang 4M ditabungannya tapi SPnya  cuma  jalan  2M  pinjamannya,  deposito  3M.  darimana  bisa  kita  bayar depositonya.  makanya  kita  milih-milih  juga  ketika  diberikan  deposito.  bisa  gak
kita muter uangnya. karena balik lagi, trust meningkat, banyak yang mau naruh uang (Wawancara, 17 April 2024).
Modal  lainnya  yaitu  dari  hibah  pemerintah  yang  persetasenya  sedikit  karena terkadap  dapat  dan  terkadang  juga  tidak.  Untuk  modal  kerja  lainnya  dari  masyarakat berupa  tabungan,  deposito,  bunga  pinjaman  dan  lainnya  sebagai  pendapatan  BUMDes Kartika  Lestari  dan  menjadi  modal  tambahan  dalam  pengelolaan  BUMDes  Kartika Lestari.  Terkait  modal  dan  pengelolaan  dibuatkan  laporan  secara  jelas  dan  terperinci sehingga menjadi tanggungjawab pengelola BUMDes Kartika Lestari untuk melakukan pelaporan tersebut. Pelaporan terhadap pengelolaan BUMDes Kartika Lestari dilakukan setiap bulan dan tahun yang dilaporkan ke desa dan juga kepada dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Buleleng.  Laporan  tahunan  juga disampaikan  kepada  stakeholder  melalui  Musyawarah  Desa  setiap  tahunnya.  Adapun jawaban yang diberikan oleh Kepala Desa Baktiseraga yaitu Gusti Putu Armada adalah sebagai berikut :
Sama seperti perusahaan/entitas ekonomi, setiap tahun mereka (BUMDes) akan mengeluarkan laporan keuangan dari neraca, penjelasan neraca, laporan laba rugi periode setahun. neraca sampai posisi 31 desember kita sampaikan termasuk laba rugi yang muncul. Di situ (laporan) akan dijelaskan. itulah yang akan dibahas di musyawarah  desa  untuk  pertanggung  jawaban  Badan  Usaha  Milik  Desa. Termasuk  alokasi  ketika  dia  (BUMDes)  mendapat  laba,  kemana  akan dialokasikan. Ke PAD berapa, ke subak berapa, ke desa adat berapa, tunjangan karyawan  berapa.  Yang  terlibat  di  musdes  tersebut  ada  Pemdes,  pengawas BUMDes,  BPD,  pengurus,  masyarakat,  para  pihak  yang  ada  di  desa,  termasuk subak. karena kita merasa setiap tahun kita perlu mensupport. misalnya kayak air minum  desa,  tidak  bisa  lepas  bahwa  kita  juga  memanfaatkan  sumber  air  yang turun temurun, kita lakukan kompensasi yang walaupun tidak besar tapi tiap ini (tahun) kita lakukan (Wawancara, 17 April 2024).
Laporan dibuat secara terperinci dan jelas sehingga laporan dapat dibaca dengan baik dan mudah dimengerti. Pelaporan ini merupakan bentuk tanggungjawab pengelola BUMDes  Kartika  Lestari  dalam  melakukan  pengelolaan  terhadap  BUMDes  Kartika Lestari.  Laporan  rutin  dibuat  dan  dilaporankan  kepada  pihak  terkait  secara  lengkap. Pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari  memerlukan  musyawarah  kepada  pihak  terkait seperti  Penasehat  yaitu  Kepala  Desa  Baktiseraga,  perangkat  desa  maupun  Pengawas dalam  hal  pengembangan  maupun  penambahan  unit  usaha.  BUMDes  Kartika  Lestari sebagai badan usaha milik desa tentunya memiliki kewajiban dalam melaporkan segala tidak dan kelola yang dilakukan serta tentunya segala kebijakan yang diambil juga perlu adanya  musyarawah  dengan  pemerintah  desa.  Hal  ini  juga  memiliki  tujuan  untuk mendapatkan masukan maupun modal tambahan jika dirasa unit yang diusulkan disetujui dan  dapat  dijalankan.  Bentuk  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pengelolan  BUMDes dengan pemerintah desa merupakah tanggungjawab yang wajib dilakukan sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUMDes Kartika Lestari.
b. Akuntabilitas
Prinsip GCG selanjutnya yaitu akuntabilitas yang dibahas mengenai regulasi yang dijalankan BUMDes Kartika Lestari apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan. Pengelola  BUMDes  Kartika  Lestari  selalu  melakukan  pembaharuan  terbaru  mengenai pengelolaan  BUMDes  dari  pemerintah.  Pengelolaan  selalu  disesuaikan  dengan  aturan baik  dari  kementerian  desa  dan  didiskusikan  dengan  pendamping  desa.  Pengelolaan seperti ijin,  legalitas, dan pendirian disesuaikan  dengan aturan dan bukti yang dimiliki disimpan  sebagai  pendukung  dalam  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari  yang
dilakukan. Sehingga, pengelolaan BUMDes Kartika Lestari sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu fleksibel mengikuti aturan yang berlaku.
Laporan  tahunan  BUMDes  Kartika  Lestari  disampaikan  sama  seperti  laporan keuangan  perusahaan  dimana  dimuat  secara  terperinci  pencatatan  keuangan  serta penjelasan  pada  laporan  tersebut.  Adapun  jawaban  yang  diberikan  oleh  Bendahara BUMDes Kartika Lestari yaitu Komang Ariasa adalah sebagai berikut:
Kita kirim laporan tiap bulan ke desa. Pertanggung jawaban kita (sampaikan) di Musdes.  Pemda  setiap  bulan  kita  kirim  juga  dulu,  Cuma  sekarang  karena kepengurusannya  gonjang  ganjing  jadi  kita  gak  kirim.  Karena  sering  kirim dibilang belum kirim, filenya hilang. Sekarang kalau diminta baru kita bawain. harusnya memang ada yang membidangi, cuma gak seken (serius) (Wawancara, 17 April 2024).
Isi  laporan  seperti  pendapatan,  jumlah  modal,  untung/rugi  juga  disampaikan secara  jelas  pada  laporan  tahunan  BUMDes  Kartika  Lestari.  Laporan  dibuat  secara transparan, akuntabel, terperinci, dan mundah dipahami sehingga pihak berwenang yang membacanya mampu memahami dengan baik isi laporan. Laporan disampaikan dengan hardcopy dan  juga  disampaikan  pada  musyawarah  desa  sehingga  seluruh  masyarakat mengetahui  laporan  tahunan  dari  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari.  Perbedaan bentuk laporan sebelum dan sesudah menggunakan digitalisasi yaitu dengan digital lebih mudah, pasti, dan terperinci. Segala transaksi sudah terekam secara langsung dari awal sehingga  dalam  penyusunan  laporan  dapat  dengan  mudah  dilakukan.  Kalau  dengan manual, adanya lupa mencatat atau salah menghitung masih dapat terjadi, namun dengan digital  sudah  dilakukan  pencatatan  secara  langsung  dari  awal  sehingga  tidak  ada  data yang  tercecer  dan  dapat  dilaporkan  dengan  baik.  Sehingga,  penggunaan  digital  pada pengelolaan  memberikan  kemudahan  dalam  pembuatan  laporan  tahunan  BUMDes Kartika Lestari yang berdampak pada akuntablitisan BUMDes ini.
Pemberian  pinjaman  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan  melihat  persyaratan yang  diberikan  kepada  peminjam.  Jika  syarat  sudah  terpenuhi  maka  pinjaman  dapat dicairkan. Analisis ini dilakukan sebagai salah satu upaya BUMDes Kartika Lestari agar keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua BUMDes Kartika Lestari yaitu I Made Artawan seperti berikut :
(Jadi peminjam) ada persyaratannya, analisisnya, harus ada jaminan karena harus kita pertanggung jawabkan. Jaminan kita lihat lalu kita analisis. Awal paling bisa kita berikan 50% dari jaminan, setelahnya mungkin selanjutnya bisa tambah. Dan syarat  nasabahnya  harus  dari  baktiseraga,  kita  cek  juga  track  recordnya (Wawancara, 17 April 2024).
Adapun syarat yang diberikan yaitu melihat track record nya dalam pinjaman yang dapat di deteksi oleh pengelola, selanjutnya yaitu jaminan yang sesuai dengan pinjaman. Jika  persyaratan  sudah  terpenuhi,  akan  tetap  dilakukan  diskusi  kepada  pengawas  agar pencairan pinjaman tidak mengalami masalah maupun tidak terjadi kendala dikemudian hari. Namun, jika persyaratan sudah tidak dipenuhi maka pencairan pinjaman tidak dapat dilakukan. Hal ini untuk meminimalisir adanya pinjaman yang macet.
Berdasarkan  informasi  diketahui  bahwa  sampai  saat  ini  pengelolaan  BUMDes Kartika  Lestari  belum  pernah  mengalami  kerugian.  Dimana  artinya  bahwa  dalam pengelolaan yang dilakukan selalu menghasilkan keuntungan yang dapat  dimanfaatkan untuk pengembangan desa. Jikapun terjadi kerugian tentunya dilakukan diskusi dengan pihak  pemerintah  desa  dalam  musyawarah  desa  untuk  mencari  jalan  keluar  dan  juga mendapatkan  masukan  dalam  pengelolaan  selanjutnya  agar  tidak  mengalami  kerugian. Inti dari pengelolaan BUMDes Kartika Lestari yaitu adanya komunikasi yang aktif antara pengelola  BUMDes  dengan  pemerintah  desa  sehingga  adanya  keterbukaan  informasi
yang baik dan dapat mengelola bersama BUMDes Kartika Lestari agar dapat memberikan manfaat bagi kemajuan desa. Pengelolaan apliaksi dalam transaski di BUMDes Kartika Lestari  dilakukan  juga  pengawasan  serta  batasan  untuk  dapat  mengaksesnya.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengurangi  kemungkinan  adanya  kebocoran  data  maupun  adanya permasalah  digital  lainnya.  Perekrutan  pengurus  BUMDes  Kartika  Lestari  juga  perlu diperhatikan  dari  segi  komitmen  dan  juga  SDMnya.  Agar  data  tidak  tersebar  perlu pengawasan  yang  baik  dan  komitmen  dari  semua  orang  terutama  pengurus  serta pemerintah desa.
c. Responsibilitas
Prinsip  selanjutnya  yaitu  mengenai  responsibilitas  pada  pengelolaan  BUMDes Kartika Lestari. Informasi yang diberikan oleh Kepala Desa Baktiseraga yaitu Gusti Putu Armada mengenai legalitas hukum pada BUMDes adalah sebagai berikut:
AD/ART ada. Lebih detail bisa tanya kepada mereka (pengurus BUMDes). Cuma kita  lebih  menekankan  bahwa  ini  elastis,  ini  bisnis.  Jadi  kalau  terlalu  longgar salah, kalau terlalu ketat juga tidak bagus karena berhubungan dengan masyarakat. Jadi semacam elastisitas yang terjaga (Wawancara, 17 April 2024). Informasi pertama mengenai legalitas hukum BUMDes Kartika Lestari. BUMDes Kartika Lestari memiliki AD/ART sebagai pedoman dalam mengelola BUMDes. Dengan pedoman tersebut segala tidakan dapat diawasi dan harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati. Hal ini meminimalisir adanya kesalahan maupun pengelolaan yang kurang tepat. Pengelolaan BUMDes Kartika Lestari sejauh ini sudah dilakukan dengan sangat  baik  dan sesuai  dengan pedoman yang telah dibuat. Belum adanya pelanggaran yang  dilakukan  pada  saat  selama  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari  menunjukkan bahwa  komitmen  pengurus  BUMDes  Kartika  Lestari  sudah  dijalankan  dengan  baik. Peran  BUMDes  Kartika  Lestari  pada  lingkungan  desa  yaitu  adanya  unit  sampah. Informasi  yang  didapat  dari Kepala Desa Baktiseraga  yaitu Gusti Putu Armada  adalah sebagai berikut :
Unit sampah berperan dalam lingkungan. Saya sebagai kepala desa tidak pernah menuntut  unit  sampah  harus  laba.  Selama  (pengeluaran)  itu  masih  normatif, dipakai  untuk  operasional  karyawan,  bensin,  upah.  Dan  (jika)  kemudian  masih belum balance, kita harus support dari desa. Karena kita yakin tata kelola sampah kalau belum bisa menjual produk (hasil pengelolaan sampah) secara maksimal. Itu bukan bisnis yang menggiurkan. Lebih kepada tanggung jawab (lingkungan) yang kita harus bagi kepada BUMDes (Wawancara, 17 April 2024).
Adanya  tata  kelola  sampah  desa  merupakah  salah  satu  upaya  untuk  membantu menjaga lingkungan sekitar desa. Selain bermanfaat untuk kebersihan lingkungan, unit sampah ini juga dapat menjadi penghasilan namun tidak menjadi unggulan karena tujuan utamanya  untuk  menjaga  kebersihan  lingkungan  sekitar  desa.  Peran  sosial  tak  kalah penting  juga  dilakukan  oleh  BUMDes  Kartika  Lestari.  Dana  sosial  selalu  ikut  dalam pembagian  laba  bersih  BUMDes.  Informasi  yang  didapat  dari  Sekretaris  BUMDes Kartika Lestari yaitu Kadek Dwinda Yudha Pratama adalah sebagai berikut :
Kita ada dana sosial di AD/ART, jadi setelah dapat laba bersih ada hitungannya untuk PAD, jasa produksi, dana pendidikan, dana sosial. Dana sosial ini lah yang kita gunakan untuk sosial. Misalnya (saat) ogoh-ogoh, kita nyumbang air minum sekian dus. Misalnya penanaman, kita beli bibit pakai dana itu. Tapi dana sosial ini ada koridornya juga untuk sosial, bukan dikasih pinjam orang-orang yang gak punya uang, gak bisa mengembalikan uang dan mempertanggung jawabkan itu, jadi sosialnya gak kesana. Sosial itu gak melulu harus ngasih uang (Wawancara, 17 April 2024).
BUMDes  Kartika  Lestari  berupaya  memberikan  dampak  social  kepada masyarakat. Dampak sscial yang dimaksud bukan membagikan keuntungan secara cuma- cuma,  tetapi  turut  berperan  dalam  kegiatan  masyarakat.  BUMDes  Kartika  Lestari  juga membantu  masyarakat  Desa Baktiseraga yang membutuhkan pinjaman, dengan syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi,  serta  dana  pinjaman  tersebut  bukan  dari  dana  sosial  yang dimaksud.
d. Independensi
Prinsip  selanjutnya  yaitu  independensi  dalam  pengelolaan  BUMDes  Kartika Lestari.  Adapun  informasi  yang  diberikan  oleh  Bendahara  BUMDes  yaitu  Komang Ariasa adalah sebagai berikut:
Kita  kan  kuatnya  (karena)  dengan  Pemdes  menjadi  satu.  Jadi  keputusan  atau permasalahan apa kita selesaikan di BUMDes dan Pemdes aja. Jadi orang luar itu nggak ada yang bisa masuk. Walaupun ada tekanan dari misalnya siapa, nggak bisa.  Paling  di  Pemdes  misal  ada  keluarganya  (mau  jadi  nasabah).  Kalau  di bumdes kita ada aturan, mau ndak mau harus tetep diikuti, walaupun titipan siapa (Wawancara, 17 April 2024).
BUMDes Kartika Lestari merupakan usaha yang dijalankan pengurus yang sudah mendapatkan  mandat  dari  desa  dan  juga  masyarakat  dan  dapat  menjalankan  usahanya secara  mandiri  dengan  baik.  Namun,  dalam  pengambilan  keputusan  masih  harus melakukan diskusi kepada pemerintah desa maupun dengan pengawas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan keputusan dan dapat didiskusikan dengan baik.  Diskusi  dilakukan  bukan  sebagai  bentuk  tekanan  tetapi  sebagai  bentuk  antisipasi terhadap  yang  buruk  yang  dapat  terjadi.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pengelolaan BUMDes Kartika Lestari dilakukan secara mandiri oleh pengurus dan nasihat didapat dari pengawas serta kepala desa jika diperlukan.
Pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari  dilakukan  oleh  anggota  BUMDes  yang memiliki  watak  yang  berbeda  namun  memiliki  komitmen  sama  untuk  membangun BUMDes Kartika Lestari menjadi lebih maju. Sehingga tidak adanya konflik kepentingan yang terjadi pada proses pengelolaan. Hal tersebut didukung oleh integritas kerja yang dimiliki  pengurus  serta  anggota  BUMDes  Kartika  Lestari  sehingga  mampu mengesampingkan  kepentengan  pribadi  dan  tetap  mendukung  kepentengin  bersama. Kebijakan  dalam  pengelolaan  selalu  didiskusikan  dengan  pemerintah  desa  maupun dengan pengawas. Kebijakan yang diberikan desa tentunya kebijakan yang positif untuk memajukan BUMDes Kartika Lestari menjadi lebih baik. Desa juga memberikan modal dalam  penjalankan  BUMDes  Kartika  Lestari  sehingga  dapat  mengembangkan  usaha menjadi beberapa unit. Tidak adanya tekanan negative dan hanya masukan yang positif untuk memajukan BUMDes Kartika Lestari menjadi lebih baik.
e. Kewajaran
Prinsip  terakhir  yaitu  kewajaran  dalam  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari. Pendistribusian  informasi  mengenai  BUMDes  Kartika  Lestari  dilakukan  melalui  akun media sosial yang dimiliki. Informasi yang diberikan pada media sosial hanya informasi umum dan bukan informasi khusus mengenai keuangan ataupun laporan. Untuk laporan tahunan sebagai informasi pertanggungjawaban diberikan langsung kepada pihak terkait seperti pengawas, pemerintah desa, maupun dinas. Pada pengelolaan BUMDes Kartika Lestari secara rutin dilakukan musyawarah desa untuk mendiskusikan maupun sebagai pelaporan  dalam  kinerja  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari  yang  sudah  dilakukan. Sehingga, dalam musyawarah peserta dapat memberikan pertanyaan maupun masukan. Dan  tentunya  dalam  mengambil  keputusan  melihat  hasil  musyawarah  yang  diperoleh. Informasi yang diberikan oleh Sekretaris BUMDes yaitu Kadek Dwinda Yudha Pratama adalah sebagai berikut:
Kembali  lagi  tergantung  keputusannya.  Kalau  menyangkut  lembaga  secara menyeluruh,  pengawas  dan  penasihat  harus  terlibat.  Karena  BUMDes  ini  milik desa. Tapi ketika tidak menggoyahkan arah BUMDes, gak masalah kita keputusan dari direktur saja. Penasehat dan pengawas cukup tau aja. tidak merubah stagnan perjalanan  BUMDes  seperti  apa.  tapi  kalau  sampai  kita  mau  banting  stir, (misalnya) mau nutup unit air, ya pasti dimarahi. karena ini merubah pola kerja BUMDes (Wawancara, 17 April 2024).
Menangani  kesenjangan  yang  terjadi  dalam  pengalihan  sistem  menjadi  digital tetap diwadahi dua sistem yaitu secara manual dan secara digital. Informasi yang didapat dari Ketua BUMDes yaitu I Made Artawan adalah sebagai berikut :
Tetep  kita  ada  2  sistem  untuk  masyarakat  yang  belum  mampu  kearah  digital. Misalnya untuk penarikan atau penabungan, selain kita gunakan sistem, tetap kita berikan  buku  tabungan  kepada  masayarakat  yang  belum  bisa.  Bagi  yang  sudah bisa (digital), bisa dilihat langsung di androidnya (Wawancara, 17 April 2024). Bagi  masyarakat  yang  masih  terkendala  dapat  tetap  menggunakan  manual  dan dibantu oleh pengurus pada kantor dan tetap diberikan buku sebagai pegangan. Artinya sistem yang berlaku tetap fleksibel sambil mengadaptasi agar seluruh masyarakat dapat tersentuh  pada  digitalisasi  tersebut.  Menurut  Silsabila  &  Rosita  pelaksanaan  prinsip fairness dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan berbagai pihak dapat memberikan masukan yang membangun. Penelitian Suari  &  Punamawati  (2023)  menunjukkan  bahwa  Transparansi,  Akuntabilitas, Responibilitas,  Indepedensi,  dan Fairness berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepercayaan  nasabah  di  BUMDes  Tunjung  Mekar.  Penelitian  Prawiswati  &  Wahyudi (2024) penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUM Desa Wage Kabupaten Sidoarjo  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance. Pada  prinsip  transparency,  penyampaian  informasi  dilakukan  secara  jelas,  dan  akurat. Accountability,  adanya  rincian  tugas  dan  wewenang  yang  jelas,  kompetensi  kerja. Responsibility,  adanya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  memiliki  tanggungjawab  sosial kepada  masyarakat.  Independency,  tidak  adanya  dominasi  dari  pihak  luar  dan  dalam. Fairness, memberikan perlakuan yang adil dan wajar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang terlibat. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut bahwa Good Corporate Governance pada BUM Desa Wage telah dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam penerapannya masih terdapat sedikit kendala.
Hasil  penelitian  Satria  &  Maharani  (2023)  tentang  pelaksanaan  prinsip  GCG kaitannya  dengan  Regulasi  BUMDEs  di  Indonesia  yaitu  prinsip  GCG  dalam  Regulasi Badan Usaha Milik Desa sudah diterapkan secara tersirat dalam setiap pengaturan yang dituangkan  dalam  pasal-pasal  pada  regulasi  BUMDEs  yang  meliputi  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  independen,  dan  kewajaran  atau  kesetaraan.  Penelitian Hirman, et al., (2023) menunjukkan bahwa BUMDes yang menjadi lokasi penelitiannya sudah  menerapkan  prinsip  GBG  (Good  BUMDes  Governance),  seperti  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independen,  maupun fairness akan  tetapi belum  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  kendala  yang  dihadapi  pengurus BUMDes salah satunya laporan keuangan dan laporan kegiatan yang belum ada karena pengurus  sebelumnya  tidak  membuat  laporan  tersebut  sehingga  pengurus  baru  harus memulai dari awal proses pembuatan laporan. Selain itu, visi misi yang belum ada, serta peneraparan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  belum  memadai  dalam  hal menjalankan kegiatan usaha maupun kegiatan BUMDes itu sendiri.

## 3. Faktor  Internal  Dan  Faktor  Eksternal  yang  Mempengaruhi  BUMDes  dalam Proses Transformasi Tata Kelola
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  pada  sesi  wawancara  yang  dilakukan dengan informan mengenai faktor internal dan faktor eksternal pada proses transformasi tata kelola BUMDes Kartika Lestari memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembahasan  hasil  penelitian  ini.  Faktor  internal  terdiri  dari  kekuatan  serta  kelemahan yang  dimiliki  oleh  BUMDes  Kartika  Lestari,  sedangkan  faktor  eksternal  terdiri  dari peluang dan ancaman yang dimiliki BUMDes Kartika Lestari.
a. Faktor Internal
1) Kekuatan
Kekuatan  yang  dimiliki  dalam  pengembangan  pengelolaan  BUMDes  Kartika Lestari untuk bertahan dan berkembangan di era digital yaitu sumber daya manusianya. Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  dapat  mengembangan  pengelolaan  menjadi  lebih baik. Dalam hal ini proses digitalisasi pada pengelolaan BUMDes Kartika Lestari juga didukung oleh SDM yang mumpuni sehingga dapat dikejar penggunaan digitalisasi pada proses pengelolaan BUMDes Kartika Lestari. Selain itu, kekuatan lainnya yaitu berasal dari dukungan pemerintah desa dalam hal modal usaha. Dengan modal yang diberikan sehingga  dapat  dikembangkan  unit  usaha  pada  BUMDes  Kartika  Lestari.  Dengan  unit usaha  yang  banyak  dapat  memberikan  penghasilan  yang  lebih  banyak  lagi.  Dukungan pemerintah desa juga penting dalam  mengambil  segala keputusan karena perlu adanya penasihat  dalam  segala  keputusan  yang  diambil  dalam  pengelolaan  BUMDes  Kartika Lestari. Sehingga dukungan dari pemerintah desa menjadi kekuatan dalam transformasi tata kelola digital BUMDes Kartika Lestari.
2) Kelemahan
Kelemahan  yang  terdapat  pada  dalam  pengembangan  pengelolaan  BUMDes Kartika Lestari untuk bertahan dan berkembangan di era digital yaitu kurangnya kemauan untuk beradaptasi dalam era digital ini. Jika kemauan untuk maju tidak ada, maka menjadi titik  lemah  pada  pengembangan  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  BUMDes  Kartika Lestari. Kelemahan lainnya yaitu bisa datang dari pemodalan yang kurang. Jika BUMDes Kartika  Lestari  ingin  mengembangkan  unit  usaha  tentunya  memerlukan  modal  yang cukup  agar  unit  yang  dirancang  dapat  berjalan  dengan  baik.  Namun  jika  modal  tidak mendukung maka rencana tersebut tidak dapat dilakukan sehingga pengembangan usaha belum dapat direalisasikan. Sehingga dapat usaha, modal dapat menjadi kelemahan dalam pengembangan BUMDes Kartika Lestari.
b. Faktor Eksternal
1) Peluang
Peluang yang terdapat pada dalam pengembangan pengelolaan BUMDes Kartika Lestari  untuk  bertahan  dan  berkembangan  di  era  digital  yaitu  jumlah  penduduk  yang masuk dalam kategori banyak, dimana penduduk dapat menjadi supply dan demand dari produk  dan  program  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  Kartika  Lestari.  Sebaran  penduduk yang merata menjadi pangsa pasar yang baik sehingga tidak terjadi kesenjangan diantara penduduk. Peluang selanjutnya yaitu terjaganya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Dinas dengan Desa Adat, sehingga memudahkan koordinasi kepada semua pihak untuk  pembangunan  program  dan  usaha  kedepannya.  Peluang  lainnya  yaitu  prospek usaha yang menjanjikan. Produk yang ditawarkan BUMDes Kartika Lestari merupakan produk yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat sehingga tentunya merupakan produk  yang  selalu  dicari  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  menjadi  peluang  yang menjanjikan bagi BUMDes Kartika Lestari.

## 2) Tantangan
Tantangan  yang  terdapat  pada  dalam  pengembangan  pengelolaan  BUMDes Kartika Lestari  untuk bertahan dan berkembangan di  era digital yaitu persaingan yang terjadi  antar  toko  yang  ada.  Disekitaran  desa  Baktisegara  terdapat  beberapa  toko  atau swalayan  yang  lumayan  besar  dan  sudah  memiliki  nama  diantara  masyarakat  luas. Sehingga toko atau swalayan tersebut menjadi tantangan bagi perkembangan BUMDes Kartika Lestari. Tantangan lainnya yaitu adanya batas wilayah yang membatasi BUMDes Kartika  Lestari.  BUMDes  yang  merupakan  unit  usaha  sebuah  desa  tentu  memiliki Batasan ruang kerja yaitu wilayah desa. Adanya batas wilayah terkadang mempengaruhi rencana-rencana  program  yang  ingin  dilakukan.  Sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu tantangan dalam perkembangan BUMDes Kartika Lestari yang sedang dilakukan.

## 4. Strategi Transformasi Tata Kelola BUMDes pada Era Digital
Strategi transformasi tata kelola BUMDes Kartika Lestari pada era digital dapat dilakukan  melihat  dari  faktor  internal  serta  eksternal  yang  ada.  Berdasarkan  faktor internal dan eksternal maka dapat dibuat tabel SWOT dalam menentukan strategi yang tepat untuk transformasi tata kelola BUMDes di era digital. Adapun tabel matriks SWOT yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut.
Tabel 4 . Matriks SWOT
Strategi  yang  paling  sesuai  yang  menjaga  konsistensi  manajemen  yang  baik  di internal.  Membangun  pondasi  yang  kuat  dalam  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari merupakan  hal  mutlak  yang  harus  dilakukan  agar  dapat  menjaga  eksistensi  BUMDes Kartika  Lestari  tetap  berjalan  dengan  baik.  Hasil  penelitian  Gunawan, et  al., (2024) menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama  BUMDes  yaitu  keberadaan  sumber  daya manusia mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi khususnya lembaga BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola perusahaan  yang  baik  khususnya  transparansi  dan  akuntabilitas  mempunyai  pengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja BUM Desa.
Pengembangan  aplikasi  yang  digunakan  juga  memberikan  pengaruh  terhadap strategi  yang  dapat  dilakukan.  Melakukan  pengembangan  terhadap  aplikasi  yang digunakan  untuk  lebih  memudahkan  proses  pengelolaan  BUMDes  Kartika  Lestari. Komitmen  dari  pengurus  BUMDes  dan  juga  pemerintah  desa  juga  diperlukan  sebagai strategi  dalam  transformasi  digitalisasi  tata  kelolan  BUMDes  Kartika  Lestari.  Hasil penelitian Asmini, et al., (2023) bahwa era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara pengelolaan perusahaan, termasuk BUMDes. Hasil penelitian Indartuti & Rahmadanik (2023) menunjukkan bahwa berdirinya BUMDes ada yang berhasil adapula yang  gagal  dalam  membantu  perekonomian  desa,  Kegagalan  BUMDes  disebabkan karena adanya planning paralysis (kelumpuhan dalam perencanaa). Keadaan ini terlihat bahwa Desa dalam membuat BUMDes hanyalah didasarkan pada pencapaian target dari program  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  sehingga  tidak  menggali  lebih  dalam kebutuhan  desanya.  Akibatnya,  manajemen  strategi  yang  digunakan  berupa  Strategi Tanpa  Arah (directionless  strategies). Sebaliknya  BUMDes  yang  berhasil  disebabkan karena  strategi  perencanaannya  sudah  siap  (dalam  arti  sudah  bisa  menentukan  core bisnisnya). Dapat disimpulkan bahwa setiap Desa tidak terlalu terburu dalam menentukan dam membangun BUMDes. Secara manajemen strategi, Desa harus mengetahui potensi perkonomiannya yang bisa dikembangkan menjadi BUMDes.  Penelitian Ghofar, et al., (2021)  menunjukkan  bahwa  permasalahan  yang  teridentifikasi  dalam  pengelolaan BUMDes  Cahaya  Lestari,  terutama  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten yang  tercermin  pada  pelaporan  laporan  keuangan,  rencana  bisnis,  perencanaan perpajakan,  keterampilan  bisnis,  semangat  sociopreneurship,  pemasaran  produk,  dan motivasi; semuanya didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan.
Strategi  lainnya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran BUMDes Kartika Lestari Desa Baktiseraga adalah sebagai berikut. Menambah program- program internal maupun eksternal yang dapat menunjang peningkatan laba setiap unit usaha yang ada. Menyelaraskan penggunaan Teknologi Informasi terhadap semua unit usaha sehingga tercapainya tata kelola keuangan dan transparansi BUM Desa. Menambah unit usaha baru sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dalam melayani masyarakat Desa Baktiseraga.  Meningkatkan  SDM  yang  ada  dengan  melakukan  pelatihan  maupun perekrutan pegawai sesuai dengan kebutuhan BUM Desa. Melakukan Kerjasama dengan Pihak  Ketiga  baik  swasta,  perseorangan,  maupun  dinas  guna  meningkatkan pengembangan  BUM  Desa  Kartika  Lestari.  Strategi  merupakan  salah  satu  upaya  yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga konsistensi pengelolaan BUMDes Kartika Lestari. BUMDes  Kartika  Lestari  merupakan  salah  satu  usaha  yang  dijalankan  desa  untuk mendapatkan  penambahan  penghasilan  sebagai  modal  untuk  pengembangan  desa. Sehingga,  pengembangan  BUMDes  Kartika  Lestari  sangat  penting  dilakukan  yang tujuannya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa  Baktiseraga.  Sehingga  strategi  diatas dapat dilakukan dan dikembangan untuk menjaga eksistensi BUMDes Kartika Lestari.
Manajemen Strategi juga memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Pertama, Manajemen Strategi memberikan arah jangka panjang yang akan dikejar oleh organisasi, memberikan  visi  yang  jelas  bagi  seluruh  anggota  organisasi.  Kedua,  ia  membantu organisasi  dalam  beradaptasi  dengan  perubahan  yang  terjadi  di  lingkungan  bisnis, meningkatkan kemampuan berfleksibilitas. Ketiga, Manajemen Strategi membuat suatu organisasi  menjadi  lebih  efektif  dalam  mencapai  tujuan  bisnisnya.  Keempat,  ia mengidentifikasi  keunggulan  komparatif  organisasi  dalam  lingkungan  yang  semakin berisiko.  Kelima,  aktivitas  pembuatan  strategi  akan  meningkatkan  kemampuan perusahaan  untuk  mencegah  munculnya  masalah  di  masa  depan.  Keenam,  melibatkan karyawan  dalam  pembuatan  strategi  akan  lebih  memotivasi  mereka  pada  tahap pelaksanaannya.  Ketujuh,  aktivitas  yang  tumpang  tindih  dalam  organisasi  dapat
dikurangi,  meningkatkan  efisiensi.  Terakhir,  Manajemen  Strategi  dapat  mengurangi resistensi  terhadap perubahan dari karyawan yang telah lama bekerja dalam organisasi dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan strategi  (Rahim &  Radjab,  2017).  Hasil  penelitian  Madiarsa  (20180  menunjukkan  bahwa  pengelolaan administrasi  usaha  khususnya  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  belum  sesuai dengan  standar  akuntansi  yang  berlaku  dan  menyesuaikan  dengan  peraturan  tentang BUM  Desa,  sehingga  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  informasi  keuangan  untuk para pihak.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemaparan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan maka simpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Transformasi tata kelola BUMDes Kartika  Lestari  dilakukan  berawal  dari  tahun  2019  dimana  banyak  adanya  percobaan hingga diperoleh aplikasi yang sesuai dengan tujuan dalam pengelolaan BUMDes Kartika Lestari yang digunakan hingga saat ini. Dilakukan adaptasi dalam penggunaannya guna untuk  membiasakan  penggunaannya.  Penerapan Good  Corporate  Governance dan digitalisasi dalam menjalankan transformasi tata kelola BUMDes dilakukan mengikuti 5 prinsip  GCG  yaitu  Transparan,  Akuntabilitas,  Responsibilitas,  Kewajaran,  dan Independensi.  Prinsip-prinsip  tersebut  sudah  diterapkan  di  BUMDes  Kartika  Lestari, namun  belum  maksimal.  Faktor  internal  terdiri  dari  kekuatan  berupa  sumber  daya manusia yang mumpuni serta dukungan pemerintah desa Baktiseraga, serta kelemahan yaitu  keinginan  untuk  berkembang  masih  kurang.  Faktor  eksternal  terdiri  dari  peluang yaitu jumlah penduduk, sebaran penduduk, terjaganya komunikasi, dan prospek usaha, sedangkan  tantangan  yaitu  adanya  saingan  dari  toko  atau  swalayan  yang  ada  disekitar desa  Baktiseraga.  Startegi  yang  dapat  dilakukan  dalam  proses  transformasi  tata  kelola BUMDes  Kartika  Lestari  di  era  digitalisasi  yaitu  menambah  program,  menyelaraskan teknologi,  menambah  unit  usaha,  meningkatkan  SDM,  melakukan  kerjasama  dengan pihak ketiga. Bagi BUMDes Kartika Lestari Desa Baktiseraga, hasil penelitian ini dapat menjadi  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap  startegi  maupun  kebijakan  yang diambil  dalam  pengembangan  BUMDes  Kartika  Lestari.  Menurut  Wahdanial  (2022) peran  BUMDes  tidak  terlepas  dari  dedikasi  pemerintah  yang  ditunjukkan  dengan pendanaan oleh pemerintah yang diberikan untuk pengembangannya. Melalui BUMDesa, pemerintah berperan sangat signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan desa.  Ini  juga  menawarkan  fasilitas  pendukung  untuk  pengelolaan  BUMDesa  selain suntikan dana dari pemerintah.

## Daftar Pustaka
Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Purnamawati, I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. Jurnal Abdi Panca Marga , 3 (2), 55–60.
Asmini,  A.,  Mahardhani,  A.  J.,  Nur,  M.,  Hendratri,  B.  G.,  &  Fkun,  E.  (2023).  Human Resource Management Innovation To Increase Bumdes Revenue In The Digital Era. Jurnal Ekonomi , 12 (02), 1745-1750.
Ghofar, A., Pangestuti, E., Wulandari, P. P., Subandi, H., & Kusumadewi, A. W. (2021). Strengthening The Governance Of Village-Owned Business Entity (BUMDes) for Sociopreneurship Encouragement. The International Journal of Accounting and Business Society , 29 (3), 212-218.
Gunawan, F. X. C., Ali, H., & Wihadanto, A. (2024). The Influence of Interpersonal and Current Skills on The Performance of Village Owned Businesses in East Sumba Regency Through Good Corporate Governances. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting , 5 (1), 324-343.
Hirman,  A.  A.,  Sukirman,  A.  S.,  Bangun,  A.  F.,  &  Ramadhonah,  I.  S.  M.  (2023). Penerapan  Good  BUMDes  Governance. AKUNSIKA:  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan , 4 (1), 16-21.
Hamid, A. M., & Maulindra, M. S. B. A. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Dalam  Tata  Kelola  BUMDes  Sumber  Jaya  Abadi  Di  Desa  Sumberagung Kecamatan  Modo  Kabupaten  Lamongan. ADILLA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Syari'ah , 2 (2), 1-22.
Indartuti, E., & Rahmadanik, D. (2023). Manajemen Strategi Pengembangan BUMDES bagi  Perekonomian  Desa. Dinamika  Governance:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , 13 (1/April).
Joni,  J.  (2022).  Mengapa  Bumdes  Tidak  Berkembang:  Studi  pada  Desa  Sirnajaya, Kabupaten Garut. E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 13 (3), 388- 401.
Mardiasa, I. M. (2018). Regulasi Dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Buleleng. Widya Amerta Jurnal Manajemen , 5 (1) ,1-15.
Mareta Harviana, R., Agus Yanita, C., & Djasuli, M. (2023). Penerapan Good Goverence Pada Bumdes. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) , 02 (1), 44–48.
Prawirosentono,  S.,  &  Primasari,  D.  (2014). Manajemen  Stratejik  dan  Pengambilan Keputusan  Korporasi  (Strategic  Manajement  &  Corporate  Decision  Making) (Suyadi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Prawiswati, K. T., Wahyudi, K. E. (2024). Good Corporate Governance In Village Owned Enterprises. Jurnal Kebijakan Publik , 15 (2),189-195.
Purnama, H. (2022). Peranan CSR dalam Memediasi Pengaruh Digitalisasi, Keputusan Investasi  dan  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Nilai  Perusahaan  (Studi  Pada Perusahaan Farmasi di BEI Periode 2016-2020). Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis , 13 (1), 13–40.
Raharjo, T. B. (2010). Good Corporate Governance (GCG) dan Pemahamannya di Dunia Bisnis. Permana , 2 (1).
Rangkuti, F. (2016). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis: Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah , 17 (33).
Rosari,  R.,  Cakranegara,  P.  A.,  Pratiwi,  R.,  Kamal,  I.,  &  Sari,  C.  I.  (2022).  Strategi Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Pengelolaan  Keuangan  BUMDES  di Era Digitalisasi. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi , 6 (3), 3040–3049.
Satria,  N.,  Maharani,  A.  E.  P.  (2023).  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dalam Regulasi Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Hukum Kebijakan Publik. 7 (3), 312- 328.
Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan .
Silsabila, N. F., Rosita, I. (2024). Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki  di  Nagari  Taram,  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota. Ekonomis:  Journal  of Economics and Business , 8 (1), 460-469.
Sinurat,  M.,  Siallagan, H.,  Tambunan,  B.  H.,  Sinaga,  F.  M.  (2023).  Description  of  the Development  Of  Village-Owned  Enterprises  In  Pahae  Jae  Sub-District,  North Tapanuli District, North Sumatra Province. Jurnal Mantik , 7 (3), 2111-2123
Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola  yang  Baik  dan  Perannya  terhadap  Kinerja  di  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (2), 325–359.
Suari, D. P. A., Purnamawati, I. G. A. (2023). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance  Terhadap  Kepercayaan  Nasabah  Bumdes  Tunjung  Mekar. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. 14 (03), 838-852.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi  (Mixed Methods) (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
Supriyanta,  &  Fifaldyovan,  M.  I.  (2023).  Digitalisasi  Mentransformasi  Praktik Manajerial. Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional , 6 (1), 23–27.
Wahdanial, N. A., Rachma, N., Hidayat, M., Nurhaeda, Z., Nurul, I., Viana, A., Imunur, R.  A.  (2022).  Strategi  Pengembangan  BUMDesa  yang  Berdaya  Saing  di  Era Digitalisasi  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi. Madani:  Indonesian Journal Of Civil Society . 5 (2), 121-130.
Waruwu,  M.  (2023).  Pendekatan  Penelitian  Pendidikan:  Metode  Penelitian  Kualitatif,
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (1), 2896–2910.
Wheelen, T. L., David  Hunger, J., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (n.d.). Strategic Management  and  Business  Policy  Globalization,  Innovation  and  Sustainability (Fifteenth Edition) . Londong: Pearson
Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 22 (2), 257- 288.