Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2020

## PELAKSANAAN  PEMBERIAN  ASIMILASI  BAGI  NARAPIDANA  SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN

## Fauzan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok Jawa Barat, Indonesia Email: fauzankiting@gmail.com

## Abstract
The  guidance  of  prisoners  conducted  under  the  Correctional  system  aims  to  get inmates prepared according to reunite with the community, then they play a role as a  freeman  and  have  a  responsibility  as  members  of  society.  To  make  the  purpose happen, one of the efforts that have been made is assimilation. Out of 331 inmates who  are  serving  a  criminal  period  between  1/2  -  2/3  only  3  people  undergo  the Assimilation  program  in  Class  IIA  State  Penitentiary  of  Padang.  The  research method used in this research is analytical descriptive research specification that is exposing the real data as it is to then performed an analysis of the data based on the relevant situation. In this study, the approach used is the method of normative juridical which is a study that emphasizes or refers to the legal norms contained in legislation  related  to  the  implementation  of  assimilation  for  prisoners.  Also supported  by  an  empirical  juridical  approach,  by  looking  at  how  legislation  is applied  in  practice  in  the  field.  The  data  source  that  the  author  use  is  secondary data  and  primary  data.  The  data  obtained  were  analyzed  qualitatively  and presented  in  an  analytical  descriptive  form.  Based  on  the  results  of  research  and discussion,  it  can  be concluded  that  the  Implementation  of  Prisoners  Assimilation Stage  in  Class  IIA  State  Penitentiary  of  Padang  has  been  implemented  under applicable  procedures,  but  actually  the  implementation  of  it,  constraints  and obstacles  have  been  found  which  experienced  by  warden  and  prisoner  itself,  the lack of socialization of officers to prisoners, Family visiting can not run well due to overcapacity,  there  is  still  unenthusiastic  attitude  from  some  inmates  in  following assimilation  activities,  guarantors  that  are  not  under  the  rules,  the  absence  of family  as  a  guarantor,  out  of  town  guarantor,  the  Justice  Collaborator  (JC) processing difficulties, the lack of budget within the Correctional Institution.
Keywords: Prison; assimilation dan prisoners .

## Abstrak
Pembinaan  narapidana  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan bertujuan  untuk  mempersiapkan  narapidana  agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat dengan  masyarakat  sehingga  berperan  kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  asimilasi.  Dari  331  orang  narapidana yang sedang menjalani masa pidana antara 1/2 - 2/3 hanya 3 orang yang menjalani program  Asimilasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah dengan spesifikasi
penelitian  deskriptis  analitis  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  ini  juga  didukung  oleh  pendekatan  yuridis  empiris.  Adapun  sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  analitis. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Tahap  Asimilasi  di  Lapas  Kelas  IIA Padang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  namun  dalam pelaksanaannya tentu saja akan ditemukan kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas  Lapas  maupun  oleh  narapidana  itu  sendiri  yaitu  kurangnya  sosialisasi petugas  terhadap  warga  binaan,  kunjungan  Keluarga  tidak  dapat  berjalan  dengan baik  karena  Lapas  yang  over  kapasitas,  masih  terdapat  sikap  tidak  antusias  dari beberapa  narapidana  dalam  mengikuti  kegiatan  asimilasi,  penjamin  yang  tidak sesuai  dengan  aturan,  tidak  adanya  keluarga  sebagai  penjamin,  penjamin  yang berada  di  luar  kota,  sulitnya  proses  pengurusan Justice  Collaborator (JC), kekurangan anggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## Kata kunci : Lembaga pemasyarakatan; asimilasi dan narapidana

## Pendahuluan
Tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana  bersifat  jangka  pendek  berupa  resosialisasi pelaku tindak pidana, bersifat menengah berupa pengendalian kejahatan yang di terima , dan  jangka  panjang  berupa  kesejahteraan  sosial.  Maka,  apabila  dilihat  dari  sistem peradilan  pidana  terpadu  ( Integrated  Criminal  Justice  System ),  pelaksanaan  pidana dengan  menerapkan  sistem  pemasyarakatan,  merupakan  salah  satu  sub-sistem  yang saling  berkaitan  dengan  sub-sistem  lainnya.  Oleh  karena  itu,  keberhasilan  pembinaan pelaku tindak pidana bukan dimulai sejak dia masuk kedalam lembaga pemasyarakatan, tetapi  pengalaman sejak diperiksa oleh polisi  mempengaruhi keberhasilan resosialisasi (Rumadan, 2013).
Pembinaan  narapidana  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan yang  bertujuan  untuk  mempersiapkan  narapidana  agar  dapat  berintegrasi  secara  baik dengan masyarakat sehingga berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang merdeka dan bertanggungjawab (Marzuki, 2014). Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan asimilasi.
Dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2016 yang dirubah  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No  3  Tahun  2018    ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya lebih meningkatkan program pembinaan berupa Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB),  Cuti  Bersyarat (CB),  dan  Remisi  bagi  warga  binaan.  Pada  pasal  23  disebutkan  :  a)  Asimilasi  dapat diberikan  kepada  narapidana  setelah  membayar  lunas  denda  dan/atau  uang  pengganti sesuai  dengan  putusan  pengadilan.  b)  Dalam  hal  narapidana  yang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat  membayar  lunas  denda  dan/atau  uang  pengganti, narapidana wajib menjalani pidana kurungan dan/atau penjara pengganti sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  c)  Bagi  narapidana  yang  dipidana  karena
melakukan tindak pida korupsi dapat diberikan asimilasi setelah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti.
Peningkatan  pelayanan  pemberian  Asimilasi  ini  merupakan  langkah  strategis dalam  pencapaian  visi  dan  misi  pemasyarakatan  kedepan.  Berdasarkan  Instruksi Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  :  M.HH-01.OT.03.01  Tahun  2014  tentang Peningkatan  Kegiatan  Kerja  Narapidana  dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemasyarakatan Produktif menyebutkan bahwa hakikat pembinaan narapidana semestinya bukan hanya sekedar  mengisi  waktu  belaka,  tetapi  sebesar-besarnya  untuk  memberikan  bekal  hidup yang cukup bagi mereka ketika kembali dalam kehidupan masyarakat.
Pada  kenyataannya  banyak  narapidana  yang  tidak  memahami  keberadaannya  di Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  apa,  apakah  untuk  menebus  kesalahannya  atau  untuk perbaikan  dirinya  sendiri  dan  apa  saja  hak-hak  yang  diterima  selama  menjalani  masa pidana penjaranya. Persyaratan dan prosedur pemenuhan hak yang dirasakan sangatlah rumit  sehingga  narapidana  merasakan  keengganan  meminta  hak-haknya  dan  pada akhirnya  dapat  menimbulkan  perasaan  yang  terkucilkan  dan  tersingkirkan  dari kehidupan masyarakat luar secara normal (Natsif, 2016).
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang  sebagai  salah  satu  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menjalankan tugas untuk melaksanakan pembinaan bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  Lembaga  Pemasyarakatan yang saat ini juga mengalami kelebihan kapasitas.
Tabel 1 Persentase Overcrowded Lapas Klas II A Padang
No. UPT Pemasyarakatan Kapasitas Hunian  Jumlah penghuni persentase Lapas Klas II A Padang 458 Orang 998 Orang 117% Sumber : Data Registrasi Lapas Klas II A Padang per-Desember 2019
Hal  tersebut  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  program  pembinaan khususnya  program  asimilasi.  Pada  tahun  2019  untuk  terdapat  331  orang  narapidana yang sedang menjalani ½ s.d 2/3 masa pidananya akan tetapi baru 132 narapidana yang sudah  di  usulkan  dan  hanya  3  orang  narapidana  yang  sedang  dan  sudah  menjalankan program asimilasi.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan spesifikasi penelitian  deskriptis  analitis  yaitu  menggambarkan  dan  menguraikan  objek  penelitian sebagaimana  adanya  untuk  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  data  tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Sedangkan  pendekatan  yuridis  empiris  adalah pendekatan dengan cara melihat dan mengamati faktor dan norma hukum yang berlaku
di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bekerjanya  hukum  di dalam masyarakat  (Moleong, 2017).
Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen  ( Library Research )  dan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  di  lapangan  ( Field Research ) melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Kepala Seksi Binadik, Kepala Subseksi Bimaswat dan Petugas Staf Bimaswat.  Data  yang  didapat  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif analitis.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang  untuk mendapatkan  informasi  dan  jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti  dan  mengetahui pelaksanaan pemberian Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  hanya  akan menggambarkan  saja  dari  hasil  penelitian  yang  berhubungan  dengan  pokok permasalahan.  Sedangkan  data  yang  sudah  dianalisis  akan  disajikan  deskriptif  analitis (Prastowo, 2011).

## Hasil dan Pembahasan
A. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
Pemberian asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tidak diberikan begitu saja, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi supaya asimilasi bisa diberikan. Persyaratan asimilasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat.
Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana di Lapas Kelas IIA Padang adalah :
a) Telah  menunjukkan  penyesalan  dan  kesadaran  atas  kesalahan  yang  menjadi sebab penjatuhan pidana.
b) Telah  menunjukkan  perbaikan  sikap,  perkembangan  budi  pekerti  dan  moral ke arah yang baik.
c) Berhasil  mengikuti  program  kegiatan  pembinaan  dengan  rajin  dan bersemangat.
d) Masyarakat  bisa  menerima  kegiatan  pembinaan  narapidana  dan  anak  pidana yang dilaksanakan.
e) Berkelakuan  baik  selama  menjalani  hukuman  pidana  dan  tidak  pernah mendapat  hukuman  disiplin  sekurang-kurangnya  dalam  6  (enam)  bulan terakhir.
f) Telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidananya.
Sementara  persyaratan  substantif  yang  harus  dipenuhi  oleh  anak  negara  di
Lapas Klas IIA Padang adalah :
a) Telah  menunjukkan  penyesalan  dan  kesadaran  atas  kesalahan  yang  menjadi sebab penjatuhan pidana,
b) Telah  menunjukkan  perbaikan  sikap,  perkembangan  budi  pekerti  dan  moral ke arah yang baik,
c) Berhasil  mengikuti  program  kegiatan  pembinaan  dengan  rajin  dan bersemangat,
d) Masyarakat  bisa  menerima  kegiatan  pembinaan  narapidana  dan  anak  pidana yang dilaksanakan,
e) Berkelakuan  baik  selama  menjalani  hukuman  pidana  dan  tidak  pernah mendapat  hukuman  disiplin  sekurang-kurangnya  dalam  6  (enam)  bulan terakhir;
f) Masa  pendidikan  yang  telah  dijalani  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
Keberhasilan  program  Asimilasi  ini  sangat  ditentukan  oleh  kondisi narapidana berdasarkan tindak pidana dan tingkat hukuman yang dijalankan oleh narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Kondisi  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan yang demikian itu mempengaruhi pelaksanaan pembinaan melaui program  Asimilasi  yang  akan  diberikan  Terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  yang  masuk  dalam  kelompok  tindak  pidana  khusus  yang  diatur secara  khusus  tentang  pemberian  remisi  (Samosir,  2016),  Pembebasan  Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) berdasarkan PP No. 99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  PP  No.  32  Tahun  2009  Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  akan memberikan  konsekuensi  yuridis  terhadap  penerapan  program  Asimilasi  yang akan diberikan oleh Lapas Klas IIA Padang (Hukum, P. M., & Nomor, H. A. M. R. I., 2013).
Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, terorisme,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak asasi  manusia  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  hak asimilasi bisa diberikan setelah memenuhi syarat:
1. Berkelakuan Baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan yang diberikan;
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa hukuman.
Selain  harus  memenuhi  syarat  tersebut  diatas,  untuk  Narapidana  yang dipidana kasus terorisme harus juga memenuhi syarat:
1. Selesai  mengikuti  Program  Deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan/atau Lembaga Pemasyarakatan;
2. Menyatakan ikrar
a) Kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis untuk Narapidana warga negara Indonesia;
b) Tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis untuk Narapidana warga negara asing (Hariyanto, 2015).
Adapun Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Padang adalah :
1. Kutipan Putusan Hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan  yang  dibuat  wali  pemasyarakatan  atau  laporan  penelitian kemasyarakatan yang dibuat pembimbing kemasyarakatan atau;
3. Surat  pemberitahuan  kepada  Kejaksaan  Negeri  setempat  tentang  adanya rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
4. Salinan  Register  F  (lampiran  yang  mencantumkan  pelanggaran  tata  tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa  hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan)  dari  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan atau Kepalai Rutan;
5. Salinan daftar pengurangan atau perubahan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan;
6. Surat  pernyataan  dari  pihak  yang  akan  menerima  Narapidana  tentang kesanggupan  menerima  Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan,  seperti pihak  keluarga,  wali,  sekolah,  instansi  pemerintah  atau  swasta  dengan diketahui  oleh  pemerintah  daerah  setempat  serendah-rendahnyai  Lurah  atau Kepala Desa.
7. Bagi  narapidana  atau  anak  pidana  warga  negara  asing  dengan  syarat tambahan sebagai berikut:
a) Surat  jaminan  dari  Kedutaan  Besar/Konsulat  negara  orang  asing  yang tersebut  bahwa  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  tidak  akan melarikan  diri  dan  selalu  menaati  syarat-syarat  selama  menjalani Asimilasi.
b) Surat  keterangan  dari  Kepala  Kantor  Imigrasi  setempat  mengenai  status keimigrasian yang bersangkutan.
B. Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Tahap  Asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Program  pembinaan  narapidana  dalam  tahap  asimilasi  yang  diberikan  oleh Lapas  Kelas  IIA  Padang  kepada  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan dilaksanakan dengan prosedural sebagai berikut :
1. Data  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  akan  mendapatkan usulan Asimilasi diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan;
2. Ketua  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  mengundang  anggota  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  untuk  melakukan  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan guna  melakukan  penilaian  terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan yang akan diberikan rekomendasi usulan Asimilasi;
3. Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  melakukan  persidangan  terhadap  narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat dan kelengkapan dokumen untuk mendapat rekomendasi usulan pemberian Asimilasi;
4. Hasil penilaian langsung terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dirembukkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan guna menjadi rekomendasi dari  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  untuk  diajukan  kepada  Kepala  Lapas Klas IIA Padang;
5. Kepala Lapas Kelas IIA Padang akan memberikan pandangan, baik itu berupa persetujuan,  penolakan  ataupun  perbaikan  atas  rekomendasi  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  guna  diteruskan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
a) Rekomendasi  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  yang  diterima  oleh  Kepala Lapas  akan  diteruskan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Sumatera Barat
b) Rekomendasi Tim TPP yang  direvisi akan diperbaiki oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan  berdasarkan  saran  dan  masukan  dari  Kepala  Lapas  Klas IIA Padang
c) Rekomendasi  yang  ditolak  akan  dilakukan  penilaian  ulang  pada  sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berikutnya
6. Rekomendasi  usulan  pemberian  Asimilasi  yang  telah  disetujui  oleh  Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Padang akan diberitahukan kepada Kantor  Kejaksaan  Negeri  Padang  sebagai  eksekutor  guna  mendapat persetujuan  tentang  tidak  adanya  perkara  lain  belum  di  putus    yang  terkait dengan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  akan  diusulkan pemberian Asimilasi;
7. Pemberitahuan  tersebut  akan  dibalas  sebagai  bentuk  persetujuan  oleh Kejaksaan  Negeri  Padang,  dan  jika  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  hari sejak  disampaikannya  pemberitahuan  tidak  dapat  balasan  maka  dianggap disetujui  untuk  diteruskan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Sumatera Barat
8. Hasil  rekomendasi  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA  Padang yang  diusulkan  oleh  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang  yang  telah  memenuhi persyaratan,  selanjutnya  akan  diperiksa  oleh  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
9. Berdasarkan  rekomendasi  usulan  pemberian  Asimilasi  dari  Lapas  Kelas  IIA Padang,  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  melakukan  pemeriksaan  dan  penilaian  berkas  yang diusulkan  untuk  masing-masing  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang akan mendapatkan program Asimilasi.
10. Penilaian  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  dapat  berupa  persetujuan  rekomendasi untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan  HAM  RI  dan  dapat  juga  berupa  penolakan  ataupun  revisi  terhadap rekomendasi.
a) Penolakan  terhadap  usulan  rekomendasi  Lapas  Kelas  IIA  Padang  akan dikembalikan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Padang untuk mendapatkan penilaian  ulang  dari  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA Padang guna diusulkan ulang pada masa pengusulan berikutnya.
b) Penilaian  berupa  revisi  dikembalikan  kepada  Kepala  Lapas  Kelas  IIA Padang untuk diperbaiki berdasarkan usulan yang diberikan
11. Rekomendasi  usulan  Pemberian  Asimilasi  yang  diajukan  oleh  Lapas  Kelas IIA  Padang  yang  disetujui  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Sumatera Barat akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  untuk  mendapatkan  persetujuan dikeluarkannya  Surat  Keputusan  (SK)  Pemberian  Asimilasi  terhadap narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  diusulkan  setelah  melalui penilaian  dan  pemeriksaan  dari  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.
12. Rekomendasi usulan pemberian Asimilasi yang disetujui oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan  HAM  RI  akan  diterbitkan  Surat  Keputusan  Pembebasan  Bersyarat  (SK PB)  terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  yang  bersangkutan oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  atas nama  Menteri  berdasarkan  persetujuan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI
13. SK  Asimilasi  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan HAM Sumatera Barat diserahkan kepada Kepala Lapas Klas IIA Padang untuk dilaksanakan
14. Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang  melaksanakan  SK  Asimilasi  guna memberikan  Asimilasi  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang telah disetujui usulan Asimilasinya.
15. Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  telah  mendapatkan Asimilasi selanjutnya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Padang sebagai salah  satu  insitusi  pengawas  pelaksanaan  Asimilasi  terhadap  narapidana  dan anak didik pemasyarakatan yang menjalani program Asimilasi.
16. Bersamaan  dengan  itu  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang  menyerahkan narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  kepada  Balai  Pemasyarakatan (Bapas)  untuk  selanjutnya  menjadi  klien  dari  Bapas  untuk  melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam menjalankan program Asimilasi. Berdasarkan  data  realisasi  pelaksanaan  program  Asimilasi  tahun  2019 berjumlah 3 orang dari usulan 3 orang. Terhitung sampai Desember 2019 jumlah narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakataan  yang  mendapat  program  Asimilasi berjumlah  3  orang  sesuai  dengan  jumlah  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan yang diusulkan (Mashabi, 2020).
Program pembinaan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Padang saat ini belum  dapat  berjalan  terhadap  narapidana  kasus  Narkotika,  dikarenakan diharuskan untuk membayar denda/ uang pengganti yang nominalnya tidak sedikit untuk  dapat  bekerja  (asimilasi)  di  luar  Lapas  dan  sulitnya  untuk  mendapatkan Justice  Colabulator  (JC)  dari  kepolisisan,  kejaksaan  maupun  dari  BNN dikarenakan  dianggap  tidak  kooperatif  dan  bertele-tele  dalam  persidangan (Febriansyah,  2014).  Apabila  narapidana tersebut  tidak  mampu  untuk membayar denda/ uang pengganti, mereka bisa mengikuti program asimilasi di dalam Lapas dengan  ketentuan  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dan  dengan menggunakan  biaya  sendiri,  karena  sampai  saat  ini  anggaran  untuk  pelaksanaan asimilasi  belum  ada  pada  DIPA  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  pada umumnya dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada umumnya. Hal ini tentu  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  program  asimilasi  terhadap narapidana  narkotika.  Untuk  pidana  korupsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang  sudah  membuat  MoU  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  untuk  kerjasama yang salah satunya Yayasan Humaira Padang.
C. Kendala-kendala  Dalam  Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  dan  Upaya Untuk  Mengatasi  Kendala-Kendala  Tersebut  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Berdasarkan  hasil  studi  pustaka  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang,  ditemukan  beberapa  kendala  dalam pelaksanaan  pembinaan  narapidana  dalam  tahap  asimilasi  dan  upaya  untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu:
1. Kurangnya  sosialisasi  petugas  terhadap  warga  binaan  tentang  hak-hak  dan kewajiban warga binaan khususnya tentang asimilasi.
Hal  tersebut  merupakan  permasalahan  yang  paling  mendasar  dan  umum terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa narapidana yang peneliti ambil secara acak, ternyata banyak sekali narapidana yang  tidak  mengetahui  tentang  asimilasi.  Menurut  mereka  selama  ini,  mulai saat  mereka  tiba  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sampai  saat  ini  belum  pernah ada  sosialisasi  dari  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  kepada  narapidana tentang asimilasi. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang tamping yang sehari- hari  bekerja  membantu  petugas  di  bagian  pembinaan.  Menurut  dia,  memang tidak ada sosialisasi tentang asimilasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tetapi  bila  seorang  narapidana  sudah  waktunya  asimilasi,  otomatis  akan dipanggil  dan  diberitahu  secara  pribadi  kepada  narapidana  yang bersangkutan.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  hendaknya dapat  mensosialisasikan  secara  maksimal  terkait  dengan  hak-hak  dan kewajiban  warga  binaan  mulai  dari  proses  penahanan  sampai  dengan  habis masa pidananya.
2. Kondisi Lapas yang over kapasitas mengakibatkan asimilasi ke dalam Lapas seperti Kunjungan Keluarga tidak dapat berjalan dengan baik.
Saat  pelaksanaan  program  asimilasi  ke  dalam  yaitu  kunjungan  keluarga.
Kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  over  kapasitas  dengan  waktu kunjungan  yang  terbatas  menyebabkan  keluarga  yang  mengunjungi  anggota keluarga yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang  mengalami  keadaan  yang  tidak  nyaman  setiap  kali  datang berkunjung.  Sejak  mulai  pendaftaran  hingga  bertemu  narapidana  yang dikunjungi memakan waktu yang cukup lama, paling cepat 1 jam, sedangkan waktu  yang  diberikan  oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  bertemu narapidana  yang  dikunjungi  hanya  30  (tiga  puluh)  menit,  yang  dirasakan kurang  oleh  kebanyakan  keluarga  yang  berkunjung.  Tapi  menurut  mereka pelayanan  kunjungan  secara  umum  mereka  nilai  baik,  karena  di  ruang kunjungan  pun  banyak  tamping  kunjungan  yang  selalu  siap  siaga  yang bertugas  untuk  membantu  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  para pengunjung  yang  datang.  Para  tamping  tersebut  dengan  sigap  selalu mengingatkan  para  pengunjung  yang  sudah  habis  waktu  kunjungannya  agar dapat  bergantian  dengan  pengunjung-pengunjung  yang  lain  yang  masih menunggu  giliran.  Dengan  begitu  semua  pengunjung  mendapat  kesempatan untuk  bertemu  dengan  anggota  keluarganya  yang  sedang  menjalani  pidana. Walaupun  sesekali terjadi  ada  pengunjung  yang tidak  dapat  bertemu  dengan narapidana  anggota  keluarganya  karena  waktu  kunjungan  telah  habis.  Tapi kejadian ini sangat jarang terjadi dan biasanya pengunjung yang baru pertama kali  ingin  berkunjung  yang  mengalaminya.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut hendaknya  Lapas  dapat  mengatur  waktu  kunjungan  keluarga  dengan  cara membagi  dan  membedakan  waktu  kunjungan  antara  narapidana  dan tahanan agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar warga binaan.
3. Masih  terdapat  sikap  tidak  antusias  dari  beberapa  narapidana  dalam mengikuti kegiatan asimilasi.
Hal  ini  dapat  menyebabkan  program  pembinaan  yang  dilaksanakan  tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak tepat sasaran. Karena program asimilasi yang  dilaksanakan  dan  dijalani  mereka  hanya  dianggap  sebagai  formalitas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat. Selain  itu  mereka  juga  dapat  keluar  dan  meninggalkan  Lapas  yang  kondisi saat  ini  sudah  sangat  over  kapasitas.Untuk  mengatasi  hal  tersebut,seluruh Pegawai  Lapas  dapat  memberikan  motivasi  kepada  warga  binaan  terkait program-program  pembinaan  yang  akan  dijalaninya  selama  menjalani  masa pidana  di  dalam  Lapas.  Karena  proses  pidana  yang  dijalaninya  hanya merupakan kehilangan kemerdekaan.
4. Penjamin yang tidak sesuai dengan aturan.
Pelaksanaan  Asimilasi  mewajibkan  adanya  surat  jaminan  keluarga  terhadap narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  akan  menjalani  program
tersebut.  Keluarga  yang  dapat  memberikan  jaminan  tersebut  dinyatakan dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  3  Tahun  2018  yang menyebutkan  :  “keluarga  adalah  suami  atau  isteri,  anak  kandung,  anak angkat,  atau  anak  tiri,  orang  tua  kandung  atau  angkat  atau  tiri  atau  ipar, saudara  kandung  atau  angkat  atau  tiri  atau  ipar,  dan  keluarga  dekat  lainnya sampai  derajat  kedua  baik  horizontal  maupun  vertikal.”  Merujuk  pada ketentuan  tesebut  ada  batasan  tali  keluarga  yang  dapat  memberikan  jaminan terhadap  pelaksanaan  asimilasi  bagi  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan.  Jaminan  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  tidak  jelas hubungan kekeluargaanya dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak  dapat  diterima  dan  menjadi  kendala  terhadap  pelaksanaan  usulan program Asimilasi . Kendala yang demikian juga ditemui di Lapas Kelas IIA Padang,  dimana  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  terputus hubungan dengan keluarga dekatnya seringkali menggunakan pihak lain yang tidak jelas keterkaitannya dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga  Lapas  Kelas  IIA  Padang  harus  melakukan  pengecekan  baik  itu pengecekan  lapangan  maupun  pengecekan  administrasi  tentang  status hubungan  antara  pemberi  jaminan  dengan  narapidana  atau  anak  didik pemasyarakatan  yang  akan  dijamin.  Persoalan  lebih  lanjut  yang  timbul terhadap penjamin yang tidak jelas hubungan keluarganya dengan narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan  adalah  ketika  dilakukan  verifikasi  lapangan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) ke tempat penjamin. Dalam proses verifikasi  tersebut  akan  dilakukan  pengecekan  kepada  aparat  pemerintahan setempat tentang keberadaan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang  akan  dijamin  oleh  pihak  penjamin.  Terhadap  hal  itu  harus  ada  surat keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  aparat  pemerintahan  setempat  setingkat Lurah  atau  Kepala  Desa  (Wali  Nagari)  tentang  keberadaan  narapidana  atau anak didik pemsyarakatan di tempat tinggal si penjamin. Tanpa adanya surat keterangan  tersebut  maka  hubungan  kedekatan  antara  penjamin  dengan narapidana  atau  anak  didik  pemasyarakatan  tidak  dapat  diterima  atau  diakui oleh  Lapas  Klas  IIA  Padang.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  seharusnya  bisa lebih  mempermudah  prosedur  yang  bersifat  birokratif  terkait  dengan  proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
5. Tidak adanya keluarga sebagai penjamin.
Pelaksanaan  Asimilasi  sangat  ditentukan  oleh  adanya  penjamin  terhadap narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  akan  menjalani  program tersebut. Penjamin ini akan memberikan jaminan bahwa selama pelaksanaan proram  tersebut  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  tidak  akan melarikan  diri  dan  akan  mematuhi  semua  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pembinan dalam pelaksanan program bebas bersyarat. Tanpa adanya penjamin, maka terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak dapat diberikan program Asimilasi. Tidak adanya
kelauarga  sebagai  penjamin  bagi  narapidana  dan  anak  didik  pemasyaraktan untuk  pelaksanaan  program  bebas  bersayarat  menjadi  kendala  dalam kelancara  dan  optimalisasi  pelaksanaan  program  tersebut.  Kedala  yang demikian itu juga terjadi di Lapas Kelas IIA Padang.
Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  sudah  terputus  hubungan dengan keluarga ataupun yang tidak jelas keberadaan keluarganya tidak bisa diusulkan untuk program Asimilasi. Di Lapas Kelas IIA Padang Narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  demikian  itu  disebut  dengan  istilah “anak  hilang”.  Dimana  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang disebut  dengan  istilah  “anak  hilang”  ini  tidak  pernah  mendapat  kunjungan keluarga  atau  saudaranya.  Lapas  Klas  IIA  Padang  tidak  bisa  melaksanaan pembianaan  melalui  program  asimilasi  terhadap  kelompok  anak  hilang  ini, sebab  syarat  penjamin  untuk  usulan  program  Asimilasi  tidak  dapat  dipenuhi oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang masuk kelompok ini. Untuk  mengatasi  hal tersebut  seharusnya  bisa  lebih mempermudah  prosedur yang bersifat birokratif terkait dengan proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
6. Penjamin yang berada di luar kota.
Penjamin  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  akan diusulkan program bebas bersyarat harus memberikan jaminan tersebut secara langsung  dalam  artian  pihak  keluarga  harus  bertemu  dengan  petugas pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  yang  berada  di  bawah  struktur  kerja Seksi  Pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasayarakatan  (Seksi Binadik).  Hal  ini  mengharuskan  adanya  kontak  langsung  dari  pemberi jaminan  dengan  pihak  pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang.  Untuk  itu penjamin  harus  dapat  berkunjung  langsung  ke  Lapas  Kelas  IIA  Padang sehingga  dapat  diberikan  paparan  tentang  bagaimana  penjaminan  yang dilakukan  dan  kewajiban  apa  yang  harus  dijalankan  oleh  pemberi  jaminan selama  pelaksanaan  program  Asimilasi  dijalankan  oleh  narapidana  dan  anak didik  pemasyarakatan.  Pemaparan  demikian  itu  diperlukan  agar  penjamin mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama mereka menjalani program Asimilasi.
Penjamin  yang  berada  di  luar  kota  ini  juga  menjadi  penyebab  terlambatnya pengajuan  pengusulan  Asimilasi  terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan. Hal ini disampaikan oleh Alfin Djamalus, Kepala Sub Seksi Pembinaan Masyarakat dan Perawatan (Kasubsi Bimaswat) Lapas Kelas IIA Padang.  Penjamin  yang  berada  di  luar  kota  akan  sulit  untuk  dilakukan verifikasi  lapangan  dan  akan  memperlama  proses  administratif  bagi narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  untuk  pengajuan  program asimilasi.
Untuk  mengatasi  hal tersebut  seharusnya  bisa  lebih mempermudah  prosedur yang bersifat birokratif terkait dengan proses pengusulan program pembinaan untuk mempercepat integrasi.
7. Sulitnya  proses  pengurusan Justice  Collaborator (JC)  bagi  Narapidana  dan anak didik pemasyarakatan yang dikenai aturan PP No. 99 Tahun 2012
Berdasarkan Pasal 43A PP No. 99 Tahun 2012 terungkap bahwa untuk tindak pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  terorisme,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  harus  memenuhi syarat  bersedia  bekerja  sama  dengan  aparat  hukum  untuk  membantu mengungkap perkara yang di lakukan. Surat kesedian tersebut dikenal dengan istilah Justice Collaborator (JC).
Merujuk  kepada  aturan  tersebut  diungkapkan  bahwa Justice  Collaborator (JC) dikeluarkan oleh aparat penegak hukum yang memproses perkara pidana yang  dikenai  oleh  aturan  PP  No.  99  Tahun  2012  tersebut.  Pengurusan  JC didahului  dengan  adanya  pernyataan  dari  Narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  dengan  dasar  pengantar  dari  Lapas  Klas  IIA  Padang  untuk diajukan  kepada  penyidik  atau  aparat  hukum  yang  memeriksa  perkara bersangkutan  untuk  mengeluarkan  pernyataan  telah  bersedia  bekerjasama dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  mengungkap  tindak  pidana  yang dilakukannya.
Persoalan  yang  sering  timbul  dalam  pengurusan  tesebut  adalah  lambatnya proses  keluarnya  surat  pernyataan  dari  aparat  penegak  hukum  bahwa  yang bersangkutan  telah  bersedia  bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum untuk  membantu  membongkar  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya. Surat  pernyataan  tersebut  yang  dijadikan  bukti  sebagai Justice  Collaborator (JC) bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan tersebut. Keterlambatan keluarnya  surat  JC  tersebut  akan  menjadi  kendala  bagi  narapidana  dan  anak didik  pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  hak-haknya  dalam  program Asimilasi.
Untuk mengatasi hal tersebut agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang  lebih  mengintensifkan  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum lainnya  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  terkait  dengan kelancaran pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani pidana di dalam Lapas (Yudiansyah, 2019).
8. Kekurangan anggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Anggaran yang disediakan Negara untuk pelaksanaan program pembinaan di Lembaga  Pemasyarakatan  sangatlah  kurang,  sehingga  untuk  pelaksanaan asimilasi dengan pihak ketiga tersebut harus menggunakan biaya pribadi  dari pelaksana asimilasi.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat memaksimalkan anggaran  yang ada  dan melakukan  kerjasama  dengan  pihak
terkait  baik  pemerintahan  maupun  swasta  untuk  dapat  bekerja  sama  dalam pelaksanaan  proses  pembinaan  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

## Kesimpulan
Proses  pemberian  program  Asimilasi  dalam  kegiatan  pembinaan  yang dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang  sudah  didasarkan  pada aturan  hukum  yang  berlaku.  Berdasarkan  aturan  yang  ada  tersebut  Lapas  Kelas  IIA Padang  melaksanakan  program  asimilasi  sebagai  tahap  integrasi  narapidana  dan  anak didik pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Program asimilasi ini dilaksanakan setelah  melalui  tahap  pengamatan  dan  pembinaan  yang  berkelanjutan  di  Lapas  Kelas IIA  Padang  mulai  dari  masa  penahanan  sampai  dengan  masa  pelaksanaan  program asimilasi.
Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Tahap  Asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya tentu saja akan ditemukan kendala-kendala yang dialami  baik  oleh  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  oleh  narapidana  itu sendiri. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang yaitu  kurangnya  sosialisasi  petugas  terhadap  warga  binaan  tentang  hak-hak  dan kewajiban warga binaan khususnya tentang asimilasi, kondisi Lapas yang over kapasitas mengakibatkan  asimilasi  ke  dalam  Lapas  seperti  Kunjungan  Keluarga  tidak  dapat berjalan  dengan  baik,  masih  terdapat  sikap  tidak  antusias  dari  beberapa  narapidana dalam  mengikuti  kegiatan  asimilasi,  penjamin  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan,  tidak adanya  keluarga  sebagai  penjamin,  penjamin  yang  berada  di  luar  kota,  sulitnya  proses pengurusan Justice Collaborator (JC) bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan terkait  PP  No.  99  Tahun  2012,  kekurangan  anggaran  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
Selama  kehilangan  kemerdekaannya,  narapidana  harus  dikenalkan  dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Asimilasi bertujuan untuk menghilangkan citra buruk  penjara  pasca  hukuman,  serta  mencegah  penolakkan  masyarakat terhadap  bekas narapidana.  Pembinaan  yang  diberikan  kepada  mereka  harus  dapat  merubah  sifat  dan mental  mereka,  supaya  tidak  lagi  mengulangi  perbuatan  mereka  dan  menyadari  apa yang  mereka  lakukan  itu  adalah  salah.  Program  pembinaan  yang  dilakukan  terhadap narapidana  juga  dilakukan  dengan  berkesinambungan  dan  pola  pembinaan  tersebut harus bersifat dinamis tidak bersifat statis. Harus ada kenyamanan yang tercipta antara narapidana  dan  yang  membina  supaya  pembinaan  tersebut  tidak  menimbulkan  efek dendam  dan  sakit  hati  yang  berkepanjangan,  melainkan  memberikan  efek  positif  baik bagi  narapidana  itu  sendiri,  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  penilaian masyarakat.  Selain  itu  dalam  pembinaan  juga  harus  ada  reward  dan  punishment. Penghargaan  dan  penghukuman  bagi  narapidana  itu  harus  disosialisasikan  secara transparan, sehingga narapidana menjadi tahu akan hak dan kewajibannya.

## BIBLIOGRAFI
Febriansyah,  Artha.  (2014). Realitas  Penjara  Indonesia .  Jakarta:  Center  for  Detention Studies (Pusat Kajian Penahanan).
Hariyanto, Indra. (2015). Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta .Yogyakarta:  Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga
Hukum, Peraturan Menteri, & Nomor, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013).
Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi. Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat .
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2014). Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Mashabi,  Sani.  (2020).  Kemenkumham:  Asimilasi  Bukan  Berarti  Membebaskan  Napi untuk  Berulah  Lagi.  Retrieved  September  22,  2020,  from  Kompas.com  website: https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12074691/kemenkumham-asimilasi- bukan-berarti-membebaskan-napi-untuk-berulah-lagi?page=all
Moleong,  Lexy  J.  (2017). Metodologi  penelitian  kualitatif (Revisi).  Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Natsif,  Fadli  Andi.  (2016). Kejahatan  HAM:  perspektif  hukum  pidana  nasional  dan hukum pidana internasional . Depok: Rajawali Pers.
Prastowo,  Andi.  (2011). Metode  penelitian  kualitatif  dalam  perspektif  rancangan penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Rumadan,  Ismail.  (2013).  Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2), 263–276.
Samosir, Djisman. (2016). Penologi dan pemasyarakatan . Bandung: Nuansa Aulia.
Yudiansyah,  Mai.  (2019).  Pemberian  Asimilasi  Bagi  Narapidana  Sebagai  Penerapan Undang-Undang  Pemasyarakatan  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Padang. UNES Journal of Swara Justisia , 2 (3), 274–285.