INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15720-15733 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia
Rashya Serien Ramadhani 1 ✉ , Tri Putri Sari 2 , Muhammad Zibran Faqih 3 , Sulastri 4
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: 2310611049@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Salah satu bentuk kehati-hatian lembaga keuangan yaitu dengan meminta jaminan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utang atau pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian. Dalam jaminan fidusia, barang yang menjadi objek jaminan tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga baik dengan dijual, digadaikan, dan sebagainya tanpa adanya ijin tertulis dari debitur. Debitur yang mengalihkan objek jaminan  fidusia  dengan  gadai  dan  wanprestasi,  maka  terdapat  upaya  yang  dilakukan  untuk menyelesaikannya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode analitis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji penyelesaian  sengketa dalam jaminan  fidusia yang dialihkan dengan gadai oleh debitur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang sebelumnya  terdapat  perjanjian  pokok  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak,  sedangkan  objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali  mengenai  hak  tanggungan,  hipotik  kapal  laut,  hipotik  pesawat  terbang,  dan  gadai.  Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pendekatan secara langsung, somasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia, diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan fidusia, yaitu hakdroit de preferenc dan droit de suite.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jaminan Fidusia, Gadai

## Abstract
One form of prudence from financial institutions is to ask for a fiduciary assurance from debtors to guarantee  debt  repayment  or  fulfillment  of  the  contract  in  accordance  with  the  agreement.  In  a fiduciary assurance, the goods that become the fiduciary object cannot be transferred to a third party either by being sold, pawned, and so on without the written permission of the debtor. Debtors who transfer the object of fiduciary security with pledges and defaults, then there are efforts made to resolve  them.  This  research  is  qualitative  research  using  the  descriptive-analytical  method.  The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining the settlement of disputes in fiduciary assurance which are transferred with a pledge by the debtor. The results of this study indicate  that  a  fiduciary  assurance  is  an  additional  agreement  that  previously  contained  a  main agreement by the parties, while the object of a fiduciary assurance is movable and immovable goods, tangible or intangible, except for mortgages, ship mortgages, mortgages airplanes, and pawns. Efforts to  resolve  disputes  that  occur  in  fiduciary  assurance  can  be  carried  out  by  direct  approaches, subpoenas,  mediation,  and  execution  of  the  fiduciary  object.  Disputes  that  occur  in  fiduciary assurance, are resolved first in accordance with the material rights attached to the fiduciary object, namely Droit de Preferenc and Droit de Suite rights.
Keywords: Dispute Resolution, Fiduciary Assurance, Pawn

## PENDAHULUAN
Kebutuhan masyarakat dalam sektor ekonomi menjadi  kebutuhan yang paling penting dalam  kehidupan.  Keberlangsungan  sektor  ekonomi dalam  kehidupan  masyarakat,  tidak lepas  dengan  hubungan  antara  masyarakat  yang  satu  dengan  masyarakat  yang  lain. Hubungan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat dapat berupa produksi, distribusi, dan  juga  konsumsi.  Tiga kegiatan  ekonomi  yang  berupa produksi,  distribusi,  dan  juga konsumsi, dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Dalam  perkembangannya, masyarakat dalam  mengembangkan  suatu  usaha  dalam  mewujudkan  kegiatan  ekonomi,  sering  kali dihadapkan  dengan  kendala  dana  yang  menjadi  modal  dalam  mengembangkan  suatu usaha.
Di  Indonesia  terdapat  lembaga  keuangan  yang  memiliki  fungsi  sebagai lembaga penghimpun  dan  penyalur  dana  kepada  masyarakat.  Masyarakat  dapat  mengajukan pinjaman  kepada  lembaga  keuangan  yang  dapat  dijadikan untuk  mengembangkan usahanya. Dalam  melaksanakan  kegiatan  lembaga  keuangan  di  Indonesia,  perlu  adanya prinsip  kehati-hatian  yang  diterapkan  untuk menjaga  kesehatan dari lembaga  keuangan baik yang berbasis syariah atau konvensional.
Salah  satu  bentuk  kehati-hatian  lembaga  keuangan  kepada  masyarakat  yang mengajukan  pinjaman,  yaitu  dengan  meminta  jaminan  kepada  nasabah.  Jaminan  dapat diartikan  sebagai  sesuatu  yang  diberikan  debitur  kepada  kreditur  untuk  menimbulkan
keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul  dari  suatu  perikatan  (Hadisaputro,  1984).  Dalam  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan, agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS,  guna  menjamin  pelunasan  kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  fasilitas.  Dari pengertian  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  Perbankan  Syariah,  jaminan  kebendaan dapat berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.
Agunan yang signifikan dalam bentuk harta pribadi terikat  pada jaminan perwalian. Ketentuan mengenai jaminan fidusia di Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Nomor  42 Tahun 1999 tentang  Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 4 Undang-Undang  Jaminan Fidusia, jaminan  fidusia merupakan  kontrak  tambahan  terhadap kontrak  utama  dan  menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi para pihak. Dalam kontrak jaminan fidusia, jika salah satu pihak gagal  melaksanakan jasa yang disepakati dalam kontrak, maka hal itu dikatakan wanprestasi atau wanprestasi.
Dalam membuat jaminan perwalian, wali amanat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tugas Wali Amanat, yaitu diwajibkan  berdasarkan kontrak untuk menjaga dan memelihara tujuan perwalian dengan cara terbaik, dan segala pajak dan kewajiban lain yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  jaminan  perwalian  adalah  tanggung  jawab  wali amanat dan perwalian menyediakan.
Wali  Amanat  wajib  menjamin  tuntutan  pihak  ketiga  sehubungan  dengan  pokok bahasan  Jaminan  Perwalian,  dan  Wali  Amanat  dapat  memindahtangankan  benda-benda yang tunduk pada Jaminan Penampungan apabila benda-benda yang tunduk pada Jaminan Penampungan gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.
Untuk barang-barang yang dijaminkan dalam perwalian, ada droit de suite. H. Jaminan fidusia  tergantung pada  lokasi  produk. Artinya  walaupun       benda  jaminan  fidusia  berada dalam  penguasaan  pemberi  jaminan  fidusia,  namun  hak  kebendaan  yang  diberikan kepada  penerima  jaminan  fidusia  tetap     berlaku dimanapun  benda  itu  berada.
Barang-barang yang tunduk pada    obligasi escrow tidak boleh dialihkan, dijaminkan, atau dipinjamkan kepada pihak atau pihak ketiga mana pun. Namun  ketentuan  Pasal  23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian mengatur      bahwa jaminan  perwalian  dapat  dialihkan  kepada  pihak  ketiga  apabila  diperoleh  persetujuan tertulis dari penerima jaminan perwalian. Dalam obligasi perwalian, properti riil merupakan jaminan  di  bawah  kendali  pemilik  properti  atau  wali  amanat,  dan  kepemilikan  properti
berada  di  bawah  kendali  wali  amanat.  Keadaan  ini  dapat  menimbulkan  permasalahan berupa harta jaminan wali  yang  dapat dialihkan, dijaminkan, atau disewakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis.
Dari  penemuan,  masalah  umum  dalam  praktik  obligasi  perwalian  adalah  ketika pemukim  perwalian  menjaminkan objek  obligasi  perwalian  kepada  pihak ketiga  tanpa persetujuan tertulis dari kreditur perwalian. Dalam prakteknya, apabila suatu jaminan fidusia dialihkan  kepada  pihak  ketiga  dengan  cara  gadai  yang  mengalihkan  tujuan  perwalian kepada pihak ketiga sebagai penerima gadai, maka dapat menimbulkan perselisihan antara pemberi  jaminan  perwalian  dengan  penerima  jaminan  fidusia.  Jaminan  kepercayaan masalah muncul dalam menyelesaikannya.
Perlu  adanya  kajian  terhadap  upaya  penyelesaian  sengketa  terkait  jaminan  fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga melalui gadai. Hal ini relevan untuk pencegahan kerugian yang ditimbulkan  oleh  lembaga  keuangan  sebagai  wali  amanat,  dan  sebagai  bentuk kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  perwalian.  Melihat  fenomena  dan permasalahan di atas, tulisan ini mencoba menjelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa jaminan fidusia yang  dialihkan dengan gadai.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:
1) Untuk mengetahui pengaturan jaminan fidusia di Indonesia.
2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga.

## METODE PENELITIAN
Dalam  pembuatan  sebuah  karya ilmiah  terutama  karya  ilmiah  penelitian  hukum diharuskan  menggunakan  metode  penelitian  hukum.  Ilmu  hukum  berusaha  untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga  metode  penelitian  dibutuhkan  untuk  memperoleh  arah  penelitian  yang komprehensif.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode  deskriptif  analisis  yaitu  menggambarkan  keadaan  yang  sedang  terjadi,  yang kemudian  dianalisis  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  (Nurhayati, 2013).  Pendekatan  dalam  kajian  yaitu  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu mengkaji tentang pengaturan dan penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang digadaikan tanpa seijin  tertulis dari penerima jaminan fidusia (Ali, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Pengaturan Jaminan Fidusia
Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang. Fidusia  sering  disebut  dengan  istilah  FEO,  yang  merupakan  singkatan  dari Fiduciare Eigendom Overdracht.
Penyerahan  hak  milik  atas  benda  ini  dimaksudkan  hanya  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  di mana  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima  fidusia (kreditor)  terhadap  kreditor-kreditor   lainnya. 5 Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1234 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang menyebutkan  terdapat  tiga  kewajiban  dari  debitur  dalam  suatu     perikatan,  yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Usman, 2011).
Jaminan fidusia di Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan fidusia  merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud, yang  tidak berwujud, dan  benda tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia, sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Jaminan  fidusia  dapat diartikan  debitur  menyerahkan  hak  kepemilikan  kepada kreditur,  sebagai  jaminan  dalam perjanjian  yang  telah  disepakati.  Latar  belakang  lahirnya  lembaga  fidusia dikarenakan kebutuhan  dalam  hak        praktik  pelaksanaan  jaminan  fidusia.  Beberapa  hal  yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga fidusia yaitu (Subagio, 2018):
a) Barang bergerak  sebagai  jaminan utang, yaitu dalam praktik gadai harus diserahkan benda yang menjadi objek    jaminan dalam perjanjian. Permasalahan  yang  sering dihadapi,  seringkali  kreditor  merasa  kesulitan  dengan  barang  yang  diberikan  oleh debitur. Permasalahan lain yang timbul yaitu debitur sering kali enggan memberikan barang  yang  telah  menjadi  objek  jaminan  dalam  perjanjian  kepada  kreditur.  Dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu konsep jaminan kebendaan yang hak kepemilikannya dipegang oleh kreditur dan barang yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur.
b) Objek  jaminan  yang  bersifat  khusus.  Barang  yang  menjadi  objek  jaminan  terdapat barang- barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat     seperti barang tidak bergerak, sehingga ketika diikat dengan gadai dirasa tidak memungkinkan karena harus   menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan.
c) Barang bergerak dalam objek jaminan tidak  dapat  diserahkan.  Dalam  hal  ini  terdapat barang-barang yang tidak dapat   diserahkan objek yang  menjadi jaminan, dan tidak bisa dilaksanakannya  perjanjian  gadai, seperti  karena  sesuatu  hal  lain  barang  yang menjadi objek jaminan tidak dapat diberikan, maka yang diberikan kepada pihak kreditur yaitu hak  kepemilikan  dari  suatu  barang  tersebut.  Menurut Hamzah (2007)  terdapat unsur-unsur perumusan dalam jaminan fidusia, yaitu:
- Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, hal  ini dikarenakan objek jaminan yang masih dikuasai oleh  pemberi  jaminan fidusia atau  debitur,  sedangkan  hak kepemilikan barang tersebut diberikan kepada kreditur.
- Unsur tetap dalam penguasaan pemilik barang
- Hak mendahului
- Bersifat accessoir
Secara  formal  objek  jaminan fidusia  adalah  barang-barang bergerak  dan  tidak bergerak,  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  kecuali  mengenai  hak  tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.
Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur, sedangkan hak kepemilikannya seperti berupa bukti  kepemilikan, BPKB, atau sertifikat  lainnya  diberikan  kepada  kreditur  sebagai  penerima jaminan  fidusia  (Widiyono, 2006).
Benda  yang  menjadi  objek  dalam  jaminan  fidusia  harus  didaftarkan kepada  kantor pendaftaran  fidusia. Pendaftaran  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  untuk terpenuhinya asas publisitas dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi para  pihak (Astawa, 2019). Pendaftaran  jaminan  fidusia  kepada  kantor  pendaftaran  jaminan  fidusia  sangat penting, hal ini juga berkaitan    dengan hak-hak yang melekat dalam jaminan fidusia. Hak preferen atau hak didahulukan, akan hilang  dalam jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Hak  lain  yang  akan  hilang  dalam  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan  adalah  hak eksekutorial,  yang  mempunyai  kekuatan  seperti  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, tidak  mempunyai  hak  preferen  dan  hak  eksekutorial,  sehingga  kreditur  hanya  sebagai kreditur  konkuren.  Pendaftaran  jaminan  fidusia  dalam  dalam  Undang-undang  jaminan fidusia,  bersifat  memaksa  (dwingend  recht).  Hal ini  berkaitan  dengan  pengaturan  dalam
Undang-undang  jaminan  fidusia  yang  disebutkan  dengan  kata “wajib” yang memiliki  arti perintah dan harus dilaksanakan (Lestari, 2010).
Perjanjian  jaminan merupakan  perjanjian  yang  bersifat  accesoir,  yaitu  merupakan perjanjian  yang  dikaitkan  dengan  perjanjian  pokok  (Supianto,  2020).  Jaminan  fidusia merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Barang yang dibebani dengan    jaminan fidusia, wajib didaftarkan sesuai dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran barang yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, juga berlaku pada barang yang keberadannya di luar wilayah Negara Indonesia. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, sekurang-kurangnya memuat tentang;
− Identitas para pihak,  tanggal, nomer akta jaminan fidusia, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
− Data perjanjian pokok  yang dijamin fidusia
− Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
− Nilai penjaminan
− Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Sertifikat  jaminan  fidusia  yang  diterbitkan  oleh  kantor  pendaftaran  jaminan  fidusia mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  yaitu  kedudukannya  sama  dengan  keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, kreditur sebagai penerima jaminan fidusia mempunyai wewenang untuk menjual barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa  adanya   putusan dari pengadilan yang berwenang.
Dalam  jaminan  fidusia  debitur  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  hak kepemilikan  dari suatu barang yang dijadikan sebagai objek jaminan, sedangkan barang masih tetap berada dalam  debitur dan memiliki kewajiban untuk menjaga barang tersebut dan  tidak mengalihkan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  kreditur. Jaminan fidusia  mempunyai sifat droit de suite, yaitu         dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun  barang tersebut berada, hak tersebut terus mengikuti orang yang memilikinya.  Barang  yang  menjadi  objek  dalam jaminan  fidusia  akan  tetap  mengikat dimanapun  berada,  meskipun dialihkan  kepemilikannya  oleh  debitur  tanpa  atau  dengan sepengetahuan dari kreditur. Dalam Undang-Undang fidusia disebutkan  pemberi Fidusia dilarang  mengalihkan, menggadaikan,  atau  menyewakan kepada  pihak  lain  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  tidak merupakan  benda  persediaan,  kecuali  dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
Jaminan fidusia yang menjadi perjanjian antara debitur dan kreditur dapat berakhir
sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Hapusnya jaminan  fidusia  dikarenakan  beberapa  hal,  yaitu  hapusnya  utang  yang  dijamin  dengan fidusia,  pelepasan  hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya beda yang menjadi objek jaminan fidusia, namun tidak menghilangkan klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan  fidusia. Hapusnya jaminan fidusia diberitahukan kepada  kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima  fidusia, dengan menyertakan pernyataan bahwa hapusnya perjanjian sesuai dengan ketentuan.
Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Barang yang menjadi jaminan fidusia tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, tanpa seijin tertulis dari penerima fidusia. Objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan pemberi fidusia, sangat mudah untuk dialihkan untuk digadaikan. Dalam praktik gadai, benda yang menjadi objek gadai diberikan kepada penerima gadai, dengan tanpa diatur tentang gadai.
Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia diatur dalam ketentuan  Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  yang menyebutkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima  puluh juta rupiah).
Penyelesaian  Sengketa  Jaminan   Fidusia  Yang  Digadaikan  Barang  yang  menjadi jaminan fidusia tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, tanpa seijin tertulis dari penerima fidusia. Objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan pemberi fidusia, sangat mudah untuk dialihkan untuk digadaikan. Dalam praktik gadai, benda  yang menjadi objek gadai diberikan kepada penerima gadai, dengan tanpa meminta  hak  kepemilikan  dari  suatu benda yang menjadi objek dalam jaminan. Barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah digadaikan, maka barang tersebut akan berpindah tangan kepada pihak ketiga sebagai penerima  gadai  sesuai  ketentuan  yang diatur tentang gadai.
Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia diatur dalam ketentuan  Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  yang menyebutkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek   jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima  puluh  juta rupiah).
Penyelesaian  sengketa yang terjadi dalam perjanjian  jaminan fidusia, yang termasuk dalam  ruang  lingkup  hukum  privat  antara  pemberi  dan  penerima  jaminan  fidusia. Penyelesaian dalam sengketa hukum perdata dapat  diselesaikan dengan cara litigasi  dan
non litigasi. Upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa  yang melalui jalur  pengadilan  baik  pengadilan  agama  atau  pengadilan  negeri  sesuai  dengan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan.
Upaya hukum non litigasi merupakan penyelesaian sengketa  di luar pengadilan yang didasarkan  kepada  hukum,  dan  penyelesaian  tersebut  dapat  digolongkan  kepada penyelesaian berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Penyelesaian sengketa hukum perdata dengan jalur non litigasi, juga mempunyai kelebihan bagi para pihak, yaitu penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  non  litigasi  lebih  mudah  dan  cepat  dibandingkan dengan jalur litigasi yang selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang cukup  lama  (Muryati,  2019).  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  non  litigasi disebut juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) (Hadjon, 2007).
ADR  merupakan  suatu  konsep  yang  meliputi  berbagai  bentuk  pilihan  dalam penyelesaian  sengketa  selain  proses peradilan, yaitu  melalui cara-cara yang  sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan  consensus  atau  tidak
Penyelesaian  sengketa  dalam jaminan  fidusia  yang  digadaikan,  selain  dengan  cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Fidusia, juga dapat menggunakan beberapa cara sebagai alternatif penyelesaian dalam permasalahan (Syafrida, 2020).
a. Pendekatan  secara  langsung  Pendekatan  secara  langsung  dilakukan  dengan memberikan tambahan  waktu  kepada  debitur untuk  memenuhi  prestasi  sesuai dengan perjanjian.  Penambahan batas waktu diberikan kepada debitur yang mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya. Dalam praktik perjanjian fidusia, penerima fidusia memberikan tambahan waktu dari batas waktu yang telah  ditentukan, hal ini dikarenakan kendala yang dialami oleh pemberi fidusia dalam memenuhi prestasi sesuai dengan  perjanjian. Dalam hal objek  jaminan  fidusia  yang  telah  digadaikan  kepada  pihak  ketiga,  pendekatan  secara langsung perlu dilakukan, untuk memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia, untuk melunasi kewajiban dalam membayar hutangnya, yang mengakibatkan hapusnya perjanjian fidusia antara pemberi dan penerima jaminan fidusia.
b. Somasi
Somasi  dapat  diartikan  sebagai  surat  peringatan  atau  surat  pemberitahuan. Pelaksanaan  somasi diatur  dalam  Pasal  1238 KUHPerdata yang menyebutkan;  si berutang adalah lalai, apabila  ia dengan surat  perintah atau dengan sebuah akta sejenis  itu  telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri.
Dengan perjanjian. Surat peringatan atau somasi diberikan maksimal sampai tiga kali kepada pemberi fidusia yang melakukan cidera janji. Ganti rugi yang harus diberikan oleh
debitur, dapat dilaksanakan apabila debitur telah diberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan oleh kreditur, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Apabila pemberi fidusia  wanprestasi atau cidera janji, maka ganti rugi yang diberikan oleh pemberi fidusia dapat dilakukan setelah menerima somasi dari penerima fidusia. Dalam hal objek jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga, somasi perlu diberikan kepada pemberi fidusia, dengan tujuan sebagai  peringatan kepada debitur sebagai pemberi fidusia, untuk melunasi kewajiban pembayaran hutangnya.
a. Mediasi
Mediasi  merupakan  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  dalam  menyelesaikan sengketa  dalam perjanjian.  Mediasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator. Dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia, mediator membantu para pihak yaitu pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia  untuk  mencari  solusi  yang  kemudian  disepakati  oleh  para pihak.
b. Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Eksekusi  merupakan  pelaksanaan putusan  hakim  yang  telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, apabila pihak yang kalah tidak mau memberikan objek jaminan secara sukarela. Putusan yang dapat diminta eksekusi jaminan adalah putusan yang bersifat menghukum. Pelaksanaan eksekusi jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam UU Fidusia disebutkan apabila   debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi, dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu, pelaksanaan eksekutorial, penjualan jaminan fidusia melalui lelang, dan penjualan objek jaminan fidusia  di bawah tangan yang berdasarkan atas kesepakatan para pihak.
1) Pelaksanaan Eksekusi  Jaminan Fidusia Dengan Eksekutorial Jaminan fidusia mempunyai hak eksekutorial seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  dengan  eksekutorial,  yaitu pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tanpa adanya putusan dari pengadilan. Pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  dengan  eksekutorial  dapat  dilakukan  apabila  fidusia  telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, dan telah memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang  mencantumkan “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN TUHAN  YANG  MAHA  ESA.    Lihat pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 yang menguji ketentuan dalam pasal Undang-Undang Fidusia, memberikan perubahan pada pelaksanaan eksekusi jaminan  fidusia  dengan  eksekutorial.  Pelaksanaan  eksekusi  dengan  eksekutorial  dapat dilakukan apabila telah terjadinya kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang cidera
janji, namun apabila belum terjadi kesepakatan upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan adanya cidera janji yang telah dilakukan  oleh  debitur.  Pelaksanaan  eksekusi  dengan   eksekutorial  dapat  dilaksanakan apabila debitur tidak keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia.

## 1) Penjualan Jaminan Fidusia Melalui Lelang
Dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  disebutkan;  Lelang  adalah penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum  dengan  penawaran  harga   secara  tertulis dan/atau  lisan yang semakin  meningkat atau menurun untuk mencapai  harga  tertinggi, yang didahului dengan pengumunan lelang. Dari pengertian tersebut pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara terbuka, yang bertujuan untuk mencari harga tertinggi. Pengumuman lelang    juga  menjadi  unsur  yang  diatur  dalam  lelang  agar  memenuhi  asas  keterbukaan. Harga   tertinggi  dari  barang  lelang,  bertujuan  untuk  dapat  memenuhi  kerugian  yang diakibatkan  salah  satu pihak melakukan  cidera  janji  dalam  suatu  perjanjian.  Pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Dalam ketentuan Pasal  23 Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan, bahwa penyelenggara lelang adalah KPKNL atau Apabila proses lelang dilaksanakan di Balai Lelang, penjual yang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

## 1) Penjualan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan
Eksekusi jaminan fidusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu penjualan jaminan fidusia di bawah tangan. Terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan, yaitu;
a) Penjualan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para  pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia (Pasal 29 Huruf c).
b) Penjualan  di  bawah  tangan  harus  mencari  harga  tertinggi,  dengan  tujuan  agar  a) menguntungkan bagi para pihak (Pasal 29 Huruf c).
c) Pemberitahuan penjualan di bawah tangan dilakukan secara tertulis kepada para pihak atau  kepada pihak yang berkaitan dengan objek jaminan (Pasal 29 Ayat (2)).
d) Sebelum  melakukan  penjualan  di  bawah  tangan,  harus  diumumkan  minimal  dimuat dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Ayat (2)).
e) Pelaksanaan penjualan barang jaminan fidusia, dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis (Pasal 29 Ayat (2)).
Ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  kepada  pemberi  jaminan  fidusia  atas barang yang akan  dijual dengan di bawah tangan. Dalam hal jaminan fidusia yang telah dialihkan  dengan  gadai  oleh  pemberi  fidusia  dan  melakukan  cidera   janji,  maka  terlebih dahulu.
Diberitahukan kepada pemberi fidusia, atas barang yang menjadi objek jaminan untuk dilakukan eksekusi penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan barang juga dapat dilakukan setelah  melewati satu bulan setelah surat  pemberitahuan diberikan dan dimuat dalam surat kabar yang beredar.
Jaminan fidusia mempunyai beberapa hak kebendaan yang melekat, yaitu hak droit de preference, dan hak droit de suite. Hak droit de preference seperti  yang  diatur  dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak yang  didahulukan  terhadap  kreditor  lainnya.  Dalam  hal  apabila  terjadi  sengketa  antara pemberi  dan  penerima   fidusia,  maka  kreditur  sebagai  penerima  fidusia  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  pelunasan  utang  terlebih  dahulu,  dari  hasil  penjualan  benda  yang menjadi  objek  jaminan fidusia. Hak kebendaan yang juga terdapat dalam jaminan fidusia adalah droit de suite, yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada  dalam  tangan  siapapun,  kecuali pengalihan  atas  benda  persediaan  yang  menjadi objek jaminan fidusia.  Hak droit de suite memberikan perlindungan kepada kreditur atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia, dan berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
Objek jaminan fidusia  yang telah digadaikan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka barang yang menjadi objek jaminan akan berpindah pada pihak ketiga. Apabila terjadi wanprestasu atau sengketa antara pemberi dan penerima jaminan fidusia, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu hubungan hukum yang sebelumnya terjadi antara debitur dan kreditur yang juga sebagai pemberi dan penerima jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa antara pemberi dan penerima fidusia yang diselesaikan  terlebih dahulu, juga sesuai dengan hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia, yaitu hak droit de preferenc dan hak droit de suite yang telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## SIMPULAN
Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  accessoir,  yaitu  perjanjian  tambahan  dari perjanjian  pokok  yang  telah  disepakati  antara  para  pihak.  Jaminan  fidusia  merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap  dalam  penguasaan  pemilik
benda Objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak   berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat  terbang,  dan  gadai.  Jaminan  fidusia  yaitu  dengan  pendekatan  secara  langsung dengan menambah batas waktu dari yang telah disepakati,  somasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa dalam jaminan fidusia yang telah digadaikan pada pihak ketiga, yang diselesaikan terlebih dahulu, adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur sebagai penerima dan pemberi jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade,  Junuchandrasari  Astawa.  (2020),.Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Kerta Semaya,
Volume 8, Nomor 5.
Bakry,  Nazar.  (1994). Problematika  Pelaksanaan  Fiqh  Islam.Jakarta.  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Cokorde, Istri Dian Laksmi Dewi. (2019). Pengikatan  Jaminan  Kebendaan Dengan  Fidusia . Jurnal Yustita, Volume 13, Nomor 1.
Hadisaputro,  Hartono.  (1984), Pokok-pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum  Jaminan. Yogyakarta. Liberty.
Hamzah, Manulang, Senjum. Hukum Jaminan. Jakarta. Rineka Cipta.
Kadek, Chintya Dwi Lestari. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia  Yang Tidak Didaftarkan.
Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3.
M,Hadjon , Philipus. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Peradaban.
Nur, Adi Kumaladewi. (2015). Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Di Pihak Ketiga. Jurnal Repertorium, Volume II, Nomor 2.
Oky, Ditya Argo Putra. (2014), Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Dalam Undang- Undang No 4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jurnal Repertorium, Edisi 1.
Supianto,  Nanag  Tri  Budiman.  (2020),  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Sebagai  Pemenuhan AsasPublisitas. Jurnal IJLIL, Volume 2, Nomor 2.
Syafrida.  (2020).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sebagai  Solusi  Asas  Pemeriksanaan Sederhana, Waktu Singkat, dan Biaya Murah. Jurnal Salam, Volume 7, Nomor 4.
Tatak,  Subagiyo  Dwi.  (2018). Hukum  Jaminan  Dalam  Perpektif  Undang-Undang  Jaminan Fidusia. Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Press.
Usman, Rachmadi. (2011). Hukum Kebendaan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Widiyono, Tri. (2006), Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia.
Bogor. Ghalia Indonesia.
Tuti Muryati, Dewi. (2011), Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan. Jurnal Dinamika Sosbud. Volume 13, Nomor 1.
Yati  Nurhayati,  (2013),  Perdebatan  Metode  Normatif  dengan  Metode  Empirik  Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Al Adl, Volume 5, Nomor 10.
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1119
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/67522/38333/ https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5508-fidusia- perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen