## ASPEK YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF DI DAERAH
Made Gde Subha Karma Resen Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali E-mail : subhakarma.skr@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  berjudul  Aspek  Yuridis  Penerbitan  Obligasi  Daerah  Sebagai Sumber  Pembiayaan  Alternatif  di  Daerah.  Di  era  otonomi  Daerah,  pemerintah daerah  memiliki  peran  penting  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  dan kesejahteraan  di  Daerah.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah,  tidak  adanya pendanaan yang cukup, karena tidak  semua pemerintah daerah memiliki surplus anggaran. Sehingga pemerintah Daerah diberikan peluang untuk mencari alternatif sumber  pembiayaan  sebagai  wujud  kemandirian  daerah,  salah  satunya  dengan cara  menerbitkan  obligasi  daerah.  Obligasi  daerah  juga  membuka  peluang  bagi masyarakat di Daerah pada khususnya untuk ikut berpartisipasi berinvestasi.
Kata Kunci: Obligasi Daerah, Investasi, Kesejahteraan.

## ABSTRACT
This paper titled Juridical Aspects of Municipal Bond Issuance as Alternative Sources  of  Financing  in  the  Region.  In  the  era  of  regional  autonomy,  local governments have an important role in order to realize development and prosperity in  the  region.  The  problem  that  often  occurs  is,  the  absence  of  adequate  funding, because not all local authorities have a budget surplus. So that local authorities are given  the  opportunity  to  seek  alternative  sources  of  financing  as  a  form  of  local independence, one of them by issuing municipal bonds. Municipal Bonds also provide an opportunity for people in the Region in particular to participate invest.
Keywords : Municipal Bonds, Investment, Welfare.
Pendahuluan Prinsip otonomi daerah menggunakan  prinsip  otonomi  yang seluas-luasnya,  dalam  arti  daerah diberikan  kewenangan  mengurus  dan mengatur  semua  urusan  pemerintahan di luar yang menjadi urusan
Pemerintah.  Disadari  bahwa  tidak semua  Pemerintah  Daerah  memiliki surplus anggaran untuk merealisasikan semua  kebutuhan  di  daerah,  bahkan kemungkinan terjadinya defisit anggaran sehingga diupayakan sumber- sumber pembiayaan atau pendanaan lain. Dalam hal keuangan,  otonomi  daerah  pada hakekatnya memberikan kemandirian  bagi  daerah  terutama dalam  mencari  alternatif-alternatif pendanaan  untuk  mempercepat proses pertumbuhan pembangunan dan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah.  Salah  satunya  adalah dengan menerbitkan obligasi daerah, yang membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk
berpartisipasi dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahteraan. Obligasi  daerah  yang  merupakan wujud  dari  pinjaman  daerah  adalah salah  satu  sumber  pembiayaan  yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan  ekonomi  di  Daerah  serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Pengelolaannya  harus dilaksanakan  secara  benar,  dalam rangka mendukung pelaksanaan amanat  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 8 Tahun
1995  tentang  Pasar  Modal.  Untuk menghindari  dampak  negatif  bagi keuangan  daerah  serta  stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Penerbitan Obligasi Daerah dilakukan melalui Penawaran Umum di pasar modal domestik. Daerah dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi  Daerah  dengan  persyaratan tertentu,  serta  mengikuti  peraturan perundang-undangan  di  bidang  pasar modal  dan  memenuhi  ketentuan  nilai bersih  maksimal  Obligasi  Daerah  yang mendapatkan  persetujuan  Pemerintah. Segala  bentuk  akibat  atau  risiko  yang timbul dari  penerbitan  Obligasi  Daerah menjadi  tanggung  jawab  Daerah sepenuhnya. Dasar kebutuhan alternatif- alternati pembiayaan karena, pengeluaran-pengeluaran  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  sangat penting  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan publik, baik itu infrastruktur fasilitas-fasilitas  publik  dan  lain-lain, disesuikan dengan dinamika. Sebagimana di atur pada Pasal 300 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah  bahwa  “Kepala  daerah  dengan persetujuan  DPRD  dapat  menerbitkan obligasi  Daerah  untuk  membiayai infrastruktur  dan/atau  investasi yang  menghasilkan  penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan  dari  Menteri  dan persetujuan  dari  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang  keuangan.” Kata  “dapat”  dalam  pengaturan pasal  tersebut  memberi  makna, bahwa    penerbitan  obligasi  daerah bukanlah  merupakan  kewajiban, akan  tetapi  pilihan-pilihan  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan pembiayaan  di  Daerah,  sebagai wujud  dari  kemandirian  daerah.
Sehingga  pada  akhirnya  kebijakan pemerintah kembali sebagai penentu,  sebagai  jalan  tengah (kearah  yang  lebih  baik),  terhadap penggunaan alternatif-alternatif pendanaan seperti penerbitan obligasi daerah sehingga memberikan  kemanfaatan  yang lebih  besar  bagi  masyarakat  di daerah pada khususnya. Urgensi Pengeluaran Publik Terhadap Pembangunan: Pembangunan (Investasi) vs Kesejahteraan  (Konsumsi)  di antara Kelangkaan Pembiayaan
Banyak  intelektual  melihat ketidak  sesuaian  antara  demokrasi dan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  berdasarkan  alasan- alasan  ekonomi  maupun  politik.
Alasan ekonomi berhubungan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan membutuhkan tersedianya  surplus  ekonomi  bagi investasi.  Surplus  tersebut  dapat diinvestasikan ataupun dikonsumsi.
Oleh  karena  itu,  satu-satunya  jalan
untuk  meningkatkan  surplus  bagi investasi  adalah  dengan  mengurangi konsumsi ( Krisna, 2003) . Argumentasinya  adalah  bahwa  suatu Negara  demokrasi  tidak  akan  dapat menemukan  kebijakan  yang  mudah, yang  membatasi  kesejahteraan  atau konsumsi  (misal:  menekan  upah  riil) karena masyarakat yang menjadi imbas kebijakan  juga  merupakan  pemilih ( voter ),  dan  mereka  akan  menghukum politisi  pada  saat  pemilihan  umum berikutnya melalui kotak suara. Pandangan George Sorensen menanggapi  bahwa,  terdapat  ketidak sesuaian  dalam  jangka  pendek  dan jangka  panjang  antara  pertumbuhan ekonomi  (investasi)  dan  kesejahteraan (konsumsi).  Mereka  yang  mempunyai keberatan-keberatan ekonomi terhadap demokrasi memfokuskan pada terbujuknya  para  pemimpin  demokrasi oleh  elektoral  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan, akibatnya, rendahnya tingkat
pertumbuhan.
Tindakan mereka membahayakan
seluruh  landasan  bagi  peningkatan kesejahteraan  dalam  jangka  panjang. Selanjutnya  dalam  literatur  ekonomi politik,  Amartya  Sen  berpendapat bahwa  demokrasi  dapat  menjadi  salah satu unsur penentu dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Melihat contoh  tragedi  kelaparan  pada  era tahun 80-an di China, yang menewaskan  puluhan  ribu  penduduk. Bahwa tragedi kelaparan tidak mungkin terjadi di negara-negara yang menjunjung  tinggi  demokrasi  ( Knopf, 1999) . Amartya Sen berpendapat bahwa demokrasi  dapat  menjadi  alat  yang penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi, dan  pengurangan  kemiskinan  dan bahkan  perlindungan  dan  pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat ( Yudhatama, 2007) . Citasi-citasi  tersebut  di  atas, menggambarkan  betapa  rumitnya menentukan prioritas antara pembangunan  dan  kesejahteraan, terkadang  salah  satu  menjadi  yang diutamakan  di  antara  yang  lain, karena dihadapkan pada kelangkaan atau keterbatasan pembiayaan.  Pada  ilmu  ekonomi hal  ini  merupakan  kewajaran, konsep  ilmu  ekonomi  sebagaimana disampaikan  oleh  Richard  A. Posner,  Welter  J.  Wessels  ( Fajar Sugianto,  2013) ,  pada  dasarnya mempelajari  bagaimana  perilaku manusia berdasarkan pikiran rasional menentukan pilihan ( choice ) terbaik di tengah kelangkaan  ( scarcity ),  tentu  saja untuk  peningkatan  dan  perbaikan ( maximization ).  Sehingga  suatu pilihan tidak  dapat  dipisahkan  dari konsep kelangkaan ( Sugianto,
2013,) . Scarcity sebagaimana tersebut di  atas  oleh  Robert  L.  Heilbroner dikatakan  sebagai the  economic problem ,  pernyataannya  sebagai berikut:
“ To  be  sure,  the  economic  problem itself that is, the need to struggle for existence derives ultimately from the scarcity  of  nature.  If  there  were  no scarcity,  goods  would  be  as  free  as air,  an  economics,  at  least  in  one sense  of  the  word,  would  cease  to exist  as  a  social  preoccupation .” ( Heilbroner, 1962)
Dapat dipahami bahwa permasalahan  ekonomi  baik  itu pembangunan  dan  kesejahteraan, tidak  terlepas  dari  kelangkaan (sumber  daya  alam,  modal,  skill).
Jika  tidak  terdapat  kelangkaan  setiap orang  akan  bebas  menggunakan, menjadi sebuah “keasikan sosial.” Masyarakat  merupakan  salah satu  pilar  demokrasi  yang  kuat, masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan  publik  melalui mekanisme  politik  maupun  partisipasi dalam  pembahasannya.  Berikut  akan ditunjukkan  riset  dan  survei  yang dilakukan  oleh Power , Welfare  and Democracy  Project (PWD).  Tujuan  dari survei  adalah  mengevaluasi  tantangan dan  peluang  demokrasi  di  Indonesia berbasis pada kerangka David Beetham sebagai pijakan dasar. Beetham mendefinisikan  demokrasi  sebagai
“kontrol  popular  terhadap  urusan publik dan politis berbasis persamaan  hak  warga  negara”. Survei ini telah dilakukan sebanyak 2  (dua)  kali  2003/2004  dan
2007.Dalam ringkasan eksekutifnya menunjukkan  bahwa  masyarakat merupakan  aktor  yang  paling sering  membahas  isu-isu  publik dengan  angka  56%  lebih  tinggi dibandingkan  aktor  yang  lain seperti;  aktor  Negara/pemerintah (25%),  aktor  masyarakat  politik (11%) dan aktor dunia usaha (8%), disajikan dalam grafik berikut ini.
Grafik 1 : Aktor yang terlibat dalam pembahasan isu publik
Grafik 2: Isu Publik Terpenting Sumber: PWD, 2014:11. Sumber: PWD, 2014:10.
Isu  pembangunan  dan  kesejahteraan tetap menjadi permasalahan yang tidak ada  ujung  pangkal,  hal  tersebut  masih dalam  tataran  wacana  dan  regulasi, belum optimal pada tataran implementasi. Masih terdapat pelayanan  publik  terkait  kesejahteraan yang  belum  tuntas  terselesaikan, meskipun  Negara  Indonesia  menganut konsepsi Negara kesejahteraan ( welfare state )  yang  menempatkan  peran  aktif negara terhadap persoalan kesejahteraan  rakyat.  Riawan  Tjandra mengungkapkan  konsep welfare  state secara  ideologis  dinilai  paling  sesuai
dengan tujuan menciptakan kesejahteraan  masyarakat,  dan secara  teknis  ditandai  dengan ekskalasi  peran  kualitatif  dan kuantitatif  dari  negara  melalui peran regulasi dan distribusi untuk mengarahkan  masyarakat  menuju ke  arah  kesejahteraan  ( Riawan Tjandra, 2004) . Pada  grafik  2  menunjukkan isu-isu  publik  terpenting  yang merupakan  hasil  survei,  yaitu; pelayanan publik (yakni kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi)  menduduki peringkat
yang  lebih  tinggi  yaitu  55,00%  dari pada  pembangunan  ekonomi  dengan angka  28,10%,  selanjutnya  diikuti  isu hak  kewarganegaraan  13,80%  dan  isu lain-lain  3,10%.  Isu-isu  publik  tersebut merupakan  harapan  masyarakat  untuk dipenuhi oleh Negara/pemerintah.
Terlepas  dari  isu-isu  publik tersebut, tarik menarik antara pembangunan dan kesejahteraan, merupakan  problematika  tersendiri yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam mengambil  kebijakan  dalam  suasana kelangkaan,  karena  bagaimanapun persoalan  tersebut  kembali  pada seberapa banyak ketersediaan anggaran  pemerintah  untuk  mendanai 2  (dua)  kutub  yang  mengharapkan untuk  diprioritaskan,  sehingga  tidak salah dapat dikatakan bahwa pengeluaran publik menjadi urgen bagi suatu  Negara  ataupun  daerah  diera otonomi ini. Peran  strategis  pemerintah dalam perekonomian suatu Negara, dapat  diamati  dari  peranannya dalam pembangunan. Sebagai contoh  penelitian  yang  dilakukan pada Negara-negara ASEAN, melalui pengaruh pengeluaran atau pembiayaan publik terhadap perekonomian  dan  pengembangan sumber  daya  manusia  (SDM). Pembagian  pengeluaran  publik yang didasarkan pada pengembangan SDM dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi  terdiri  dari:  (1)  indikator sosial berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau indeks kualitas hidup  lainnya,  dan  (2)  indikator ekonomi berupa PDB, laju pertumbuhan  ekonomi,  dan  PDB per kapita riil.

## Tabel 1:
PDB per Kapita dan IPM Negara ASEAN Tahun 2012 (Akhir Lubis,2011)
Sumber: World Bank dan UNDP, 2013
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa negara-negara  ASEAN  terbagi  kedalam tiga kelompok yaitu: (1) negara dengan penghasilan tinggi dan IPM tinggi yaitu Singapura  dan  Brunei  Darussalam;  (2) negara  dengan  penghasilan  menengah
dan  IPM  menengah  yaitu  Malaysia, Thailand,  Indonesia,  dan  Filipina; dan (3) negara dengan penghasilan rendah  dan  IPM  rendah  yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.
Grafik 3:
Pengeluaran Publik per Kapita Negara ASEAN-4 Tahun 2007-2012
Sumber: Asian Development Bank, 2012. Pada  grafik  3  menunjukkan keempat  negara  yang  menjadi  fokus penelitian  tersebut  kurang  lebih mempunyai  strategi  yang  sama  dalam menerapkan regulasi dan pengalokasian  anggaran  pengeluaran publik,  yang  menunjukkan  bahwa pengeluaran publik per kapita keempat negara  selama  kurun  waktu  2007 sampai  dengan  2012 mempunyai trend yang meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut  di  dapat  kesimpulan  bahwa pengeluaran publik dapat meningkatkan  pembangunan  melalui indikator  IPM  dan  pertumbuhan ekonomi  di  Negara-Negara  ASEAN-4. Pengeluaran  publik  bidang  pendidikan dan  kesehatan  dapat  meningkatkan kualitas  SDM  melalui  konsumsi  nutrisi yang  baik,  partisipasi  pendidikan,  dan kemudahan  akses  terhadap  kesehatan sehingga  setiap  individu  mempunyai ketahanan fisik, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sebagai modal  dasar  manusia (human  capital) dalam  aktivitas  ekonomi  baik  sebagai tenaga kerja maupun wirausaha.
Pengeluaran publik bidang infrastruktur membuka akses perdagangan yang semakin luas melalui pembangunan  sarana  dan  prasarana yang  dapat  mengakomodasi  semua kepentingan  aktivitas  ekonomi masyarakat yang terintegrasi, serta dampak ekonomis yang ditimbulkan  dari  meningkatnya pendapatan perkapita adalah meningkatnya  daya  beli  dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat sehingga akan meningkatkan  permintaan  agregat atas  komoditas  tersebut  yang  akan mendorong  terjadinya  investasi yang  akhirnya  dapat  menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Obligasi  Daerah  sebagai  Sumber Alternatif Pembiayaan di Daerah Setelah  mencermati  urgensi pengeluaran publik bagi pembangunan,  menjadi  penting diera  otonomi  daerah  dicari alternatif-alternatif pendanaan yaitu  dengan  menerbitkan  obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan  di  Daerah,  untuk mengantisipasi  kelangkaan  atau keterbatasan pendanaan atau pembiayaan,  karena  pada  masing- masing  daerah  memiliki  karakter beranekaragam  terkait  dengan pembiayaan-pembiayaan publik yang  dilakukan  oleh  pemerintah
daerah berdasarkan kebutuhan daerahnya.  Dasar  hukum  sumber pendanaan  Pemerintah  Daerah  melalui pinjaman  daerah  sesungguhnya  telah diatur  sejak  diberlakukannya  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1974  tentang Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah, serta perubahan-perubahannya Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 yang  kemudian  diamandemen  dengan Undang-Undang  No.  32  Tahuh  2004 tentang Pemerintahan serta sebagaimana  terakhir  dicabut  dengan diundangkannya  Undang-Undang  No.
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  serta  Undang-Undang  No.  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Pusat  Daerah.  Melalui Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 pemerintah daerah baru dapat diperbolehkan  untuk  mengeluarkan obligasi, namun hanya untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Istilah  obligasi  berasal  dari bahasa  Belanda,  yaitu  “ obligatie” atau “ verplitchting” atau  “ obligaat” ,  yang berarti  kewajiban  yang  tidak  dapat ditinggalkan,  atau  surat  utang  suatu pinjaman  Negara  atau  daerah  atau perseroan  dengan  bunga  tetap  untuk pemegang. Pada Kamus hukum Sudarsono,  obligasi  diberikan  dua pengertian.  Obligasi  adalah  surat pinjaman  dengan  bunga  tertentu  dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau  diperjualbelikan.  Obligasi  adalah surat utang berjangka(waktu) lebih dari satu  tahun  dan  memiliki  suku  bunga tertentu, dimana surat tersebut dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk menarik  dana  dari  masyarakat  guna menutup pembiayaan perusahaan
(Widjaja & Jono, 2006).
Berdasarkan Undang- Undang  No.  33  Tahun  2004, pengertian  dari  Pinjaman  Daerah adalah  semua  transaksi  yang mengakibatkan  Daerah  menerima sejumlah  uang  atau  menerima manfaat  yang  bernilai  uang  dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pengertian  Obligasi  Daerah  adalah Pinjaman  Daerah  yang  ditawarkan kepada  publik  melalui  penawaran umum di pasar modal.
Pengaturan  tentang  obligasi sebagai  sumber  pembiayaan  pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat  dicermati  pada  pasal-pasal berikut ini:
Pasal 300 (1) Daerah dapat melakukan pinjaman  yang  bersumber  dari Pemerintah  Pusat,  Daerah  lain, lembaga keuangan bank, lembaga  keuangan  bukan  bank, dan masyarakat. (2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan  obligasi  Daerah untuk  membiayai  infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah  setelah  memperoleh pertimbangan  dari  Menteri  dan persetujuan  dari  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Pasal 302 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai  pinjaman  Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. (2) Peraturan pemerintah sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) paling sedikit mengatur:
a. persyaratan  bagi  Daerah dalam melakukan pinjaman; b. penganggaran kewajiban pinjaman  Daerah  yang  jatuh tempo dalam APBD; c. pengenaan  sanksi  dalam  hal Daerah  tidak  memenuhi kewajiban membayar pinjaman; d. tata  cara  pelaporan  posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban  pinjaman  setiap semester dalam tahun anggaran berjalan; e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan f. pengelolaan  obligasi  Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan  dan  pembelian obligasi  serta  pelunasan  dan penganggaran dalam APBD. Selain diatur dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 2014, perihal obligasi daerah secara lebih luas diatur dalam beberapa aturan hukum di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan  Pemerintah  No.  54 Tahun  2005  tentang  Pinjaman Daerah,  telah  dirubah  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  30 Tahun  2011  tentang  Pinjaman Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  21  Tahun  2011  tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun 2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.07/2011  tentang Tata  Cara  Penerbitan  dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah 6. Keputusan  Ketua  Badan Pengawas  Pasar  Modal  Dan Lembaga  Keuangan  Nomor: Kep-692/Bl/2011  Tentang Pedoman  Mengenai  Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran  Dalam  Rangka Penawaran  Umum  Obligasi Daerah Ketua Badan Pengawas Pasar 7. Keputusan  Ketua  Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga  Keuangan  Nomor: Kep-65/BL/2007 tentang Pedoman  Penyusunan  Surat Kepala  Daerah  di  Bidang Akuntansi  dalam  Rangka Penawaran  Umum  Obligasi Daerah, 8. Keputusan Ketua Bdan Pengawasan  Pasar  Modal dan Lembaga Keuanan Nomor: Kep-67/BL/2007 tentang  Pedoman  Mengenai Bentuk  dan  Isi  Prospektus Dalam  Rangka  Penawaran Umum Obligasi Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuanganan  antara  Pemerintah
Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, menjadi  landasan  hukum  dan menjadi  acuan  bagi  Pemerintah
Daerah  dalam  menerbitkan  obligasi daerah,  beberapa  pasal  mengatur sebagai berikut: Pasal 51 Ayat (1) dan (3)
1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga  keuangan  bukan bank; dan
e. masyarakat.
2) ……. 3) Pinjaman  Daerah  yang  bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e berupa  Obligasi  Daerah  diterbitkan melalui pasar modal.
Pasal 52 Ayat (1) dan (4): 1) Jenis Pinjaman terdiri atas :
a. Pinjaman Jangka Pendek;
b. Pinjaman  Jangka  Menengah; dan
c. Pinjaman Jangka Panjang.
2) ………………..
3) ……………….. 4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  c  merupakan  Pinjaman Daerah  dalam  jangka  waktu  lebih dari  satu  tahun  anggaran  dan kewajiban  pembayaran  kembali pinjaman  yang  meliputi  pokok pinjaman,  bunga,  dan  biaya  lain harus dilunasi pada Umumnya  obligasi  diterbitkan  untuk jangka  waktu  yang  panjang,  bisa mencapai 5 (lima) tahun. Pasal  53  Ayat  (3)  dan  (4)  mengatur bahwa,  Pinjaman  Jangka  Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. Pinjaman Jangka Menengah  dan  Jangka  Panjang  wajib mendapatkan  persetujuan  DPRD.  Dari penjelas  undang-undang  tersebut, dijelaskan bahwa dana dari penerbitan  obligasi  daerah  sebagai salah  satu  bentuk  pinjaman  jangka panjang, yang hanya boleh digunakan untuk membiayai proyek  investasi  (pembangunan prasarana  dan sarana) yang menghasilkan  penerimaan.  Untuk mendapatkan  pinjaman  tersebut, Pemerintah Daerah harus mendapatkan  persetujuan  dari pihak  DPRD,  termasuk  dalam  hal pinjaman tersebut diteruspinjamkan kepada BUMD. Pasal 54 menegaskan bahwa, dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan: a. jumlah  sisa  Pinjaman  Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh  puluh  lima  persen)  dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; b. rasio  kemampuan  keuangan Daerah  untuk  mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah; c. tidak  mempunyai  tunggakan atas  pengembalian  pinjaman yang berasal dari Pemerintah. Pasal  ini  mengatur  dan menegaskan  tentang  syarat  atau batasan  yang  harus  dipenuhi daerah dalam memperoleh pinjaman,  termasuk  dengan  cara menerbitkan obligasi daerah. syarat dan pembatasan tersebut merupakan  salah  satu prudential principle /prinsip kehati-hatian yang  harus  selalu  diperhatikan dalam setiap melakukan perencanaan  dalam  memperoleh pinjaman, termasuk juga
menetapkan aset-aset daerah yang akan dijadikan  jaminan  untuk  mendapatkan pinjaman  jangka  panjang  (obligasi). Pasal  55  Ayat  (2)  dan  (3)  menegaskan bahwa,  Pendapatan  Daerah  dan/atau barang  milik  Daerah  tidak  boleh dijadikan  jaminan  Pinjaman  Daerah. Proyek  yang  dibiayai  dari  Obligasi Daerah  beserta  barang  milik  Daerah yang  melekat  dalam  proyek  tersebut dapat  dijadikan  jaminan  Obligasi Daerah.
Pada dasarnya tidak semua aset- aset  daerah  dan  pendapatan  daerah diperkenankan untuk dijadikan jaminan atas  pinjaman  daerah,  akan  tetapi dalam hal penerbitan obligasi, Pemerintah Daerah dapat menjaminkan asetnya  yang  melekat  dalam  proyek pembangunan/investasi sebagai bentuk penyertaan pemerintah. Pada  pasal  57  juga  ditetapkan bahwa, obligasi daerah harus diterbitkan  dalam  mata  uang  rupiah, dengan  memenuhi  ketentuan  yang diatur  dalam  pasal  54  dan  pasal  55 sebagaimana  tersebut  di  atas,  beserta peraturan  perundang-undangan  di bidang  pasar  modal.  Ditegaskan  pula bahwa  hasil  penjualan  obligasi  harus digunakan  untuk  membiayai  investasi sektor  public  yang  selain  dapat memberikan  manfaat  bagi  masyarakat juga  harus  menghasilkan  penerimaan guna  membiayai  kewajiban  bunga  dan pokok  obligasi  daerah  yang  membiayai proyek-proyek  tersebut.  Jika  dari penerimaan  atas  proyek  pembangunan yang  dibiayai  dari  obligasi  daerah, setelah  disisihkan  untuk  membayar kewajiban  bunga  dan  pokok  obligasi terdapat  kelebihan,  maka  kelebihan tersebut  harus  disetorkan  ke  kas daerah  sebagai  salah  satu  bentuk penerimaan daerah.
Beberapa  pasal  yang  sangat penting  harus  dicermati  bahwa (Pasal  58),  dalam  hal  Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi daerah,  kepala  daerah  terlebih dahulu  mendapatkan  persetujuan DPRD dan Pemerintah, dan ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Daerah.  Persetujuan  penerbitan obligasi  daerah  harus  diberikan atas  nilai  bersih  maksimal  obligasi daerah yang dapat diterbitkan pada saat penetapan APBD. Adapun yang dimaksud  dengan  nilai  bersih adalah tambahan atas nilai nominal obligasi  daerah  yang  beredar. Tambahan nilai nominal ini merupakan  selisih  antara  nilai nominal  obligasi  daerah  yang diterbitkan  dengan  nilai  nominal obligasi  yang  ditarik  kembali  dan dilunasi  sebelum  jatuh  tempo  dan obligasi  yang  dilunasi  pada  saat jatuh  tempo  selama  satu  tahun anggaran. Sebagai wujud kemandirian  daerah,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  59  bahwa, Pemerintah  Pusat  tidak  menjamin obligasi  daerah  (Okta  dan  David Kaluge, 2011). pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota harus bertanggungjawab  secara  penuh atas  obligasi  yang  diterbitkannya, karena  pemerintah  pusat  tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun, baik atas kewajiban bunga maupun pokok obligasi daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 49 Peraturan Pemerintah  No.  30  Tahun  2011 tentang  Pinjaman  Daerah,  telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan  No.  111/PMK.  07/2012 tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan Pertanggungjawaban Obligasi
Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id). Berdasarkan  peraturan  perundangan,
Pemerintah  daerah  dapat  menerbitkan obligasi  daerah  untuk  membiayai kegiatan  atau  beberapa  kegiatan investasi  prasarana  dan/atau  sarana dalam  rangka  penyediaan  pelayanan publik  yang  menghasilkan  penerimaan bagi  APBD  yang  diperoleh  dari pungutan  atas  penggunaan  prasarana dan/atau sarana tersebut.
Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh  pemerintah  daerah  sebelum menerbitkan  obligasi  daerah  adalah sebagai berikut:
a. Audit  terakhir  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah mendapat  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  atau  Wajar  Tanpa Pengecualian; b. Jumlah  kumulatif  pinjaman, yaitu  jumlah  sisa  pinjaman daerah ditambah jumlah
pinjaman  yang  akan  ditarik tidak  melebihi  75%  (tujuh puluh  lima  persen)  dari jumlah  penerimaan  umum APBD tahun sebelumnya; c. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau  Debt  Service  Coverage Ratio  (DSCR)  yaitu  paling sedikit 2,5 (dua koma lima); d. Jumlah  defisit  APBD  sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan e. Persetujuan  DPRD  yang meliputi nilai bersih maksimal  obligasi  daerah, ketersediaan pembayaran pokok  dan  bungan,  dan ketersediaan pembayaran segala  biaya  yang  timbul dari  penerbitan  obligasi daerah.
Pengelolaan obligasi daerah dilaksanakan  oleh  unit  yang  ditunjuk oleh  gubernur,  bupati  atau  walikota.
Unit tersebut berupa satuan kerja yang sudah ada atau satuan kerja yang baru, dimana  satuan  kerja  tersebut  memiliki struktur  organisasi,  perangkat  kerja, dan  kapasitas  sumber  daya  manusia untuk melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi daerah. Pemerintah  daerah  wajib  mendapat persetujuan  prinsip  dari  Menteri
Keuangan  atas  rencana  penerbitan obligasi daerah sebelum proses di pasar modal.  Penerbitan  obligasi  daerah
hanya  dapat  dilakukan  di  pasar  modal domestik  dan  dalam  mata  uang  rupiah serta  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  di  bidang  pasar  modal. Pemerintah  daerah  bertanggung  jawab atas  segala  resiko  yang  timbul  akibat dari penerbitan obligasi daerah termasuk  wajib  membayar  pokok  dan bunga  obligasi  daerah  pada  saat  jatuh tempo. Setiap tahun pemerintah daerah wajib  mengalokasikan  dana  cadangan
dalam  APBD  sesuai  kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran pokok obligasi daerah. Gubernur,  bupati,  atau  walikota wajib  menyampaikan  Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi  daerah  kepada  otoritas  di bidang pasar modal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan  Keuangan,  sebelum pernyataan  efektif  Obligasi  Daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan  pengelolaan  Obligasi
Daerah  kepada  Menteri  Keuangan c.q.  Direktur  Jenderal  Perimbangan Keuangan, apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan tersebut, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan. Pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam penerbitan obligasi, akan diterangkan pada tabel berikut :
Tabel 2: Pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, 2007.
Regulator,  adalah  lembaga/instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk  mengatur  dan  mengawasi pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah  di  pasar  modal.  Pengawasan tersebut  merupakan  tanggung  jawab Departemen  Keuangan  dimana  secara prakteknya  dilakukan  oleh  Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan,  dan  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan. a) Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan  (DJPK), merupakan  unsur  di  dalam Departemen  Keuangan,  yang bertindak  atas  nama  Menteri
Keuangan  untuk  mengevaluasi dan  memberikan  persetujuan atas rencana penerbitan obligasi daerah  yang  diajukan  oleh pemerintah daerah serta mengawasi  pengelolaan  obligasi daerah,  sesuai  dengan  kerangka kerja  pinjaman  daerah  seperti diatur dalam PP 54/2005. b) Bapepam  Lembaga  Keuangan (Bapepam-LK),  adalah  Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan yang bertugas untuk melakukan pembinaan,  pengaturan  dan pengawasan Pasar Modal dengan  tujuan  mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal  yang  teratur,  wajar,  dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Self  Regulatory  Organizations
(SRO),  merupakan  lembaga/organisasi yang  berwenang  untuk  mengeluarkan peraturan  bagi  kegiatan  usahanya.  Di pasar  modal,  SRO  terdiri  dari  bursa efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,
serta  lembaga  penyimpanan  dan penyelesaian.
a) Bursa  Efek,  adalah  pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan  sistem  dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihakpihak lain dengan tujuan  memperdagangkan efek di antara mereka. b) Lembaga Kliring dan Penjaminan,  adalah  pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Di Indonesia, lembaga kliring dan penjaminan yang telah  mendapat  izin  dari Bapepam  LK  adalah  PT. Kliring  Penjaminan  Efek Indonesia (PT. KPEI). c) Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian,  adalah  pihak yang menyelenggarakan kegiatan  kustodian  sentral bagi bank kustodian, perusahaan  efek,  dan  pihak lain.  Di  Indonesia,  lembaga penyimpanan dan penyelesaian  yang  telah mendapat izin dari Bapepam dan LK adalah PT. Kustodian
Sentral  Efek  Indonesia  (PT. KSEI). Emiten,  merupakan  pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam kaitannya
dengan obligasi daerah, pihak yang menjadi  emiten  adalah  pemerintah daerah.  Pemegang  Efek,  adalah investor atau pihak yang menanamkan  modalnya  dalam bentuk pemberian pinjaman
kepada  pemerintah  daerah  dalam bentuk obligasi daerah.
Perusahaan Efek, adalah perusahaan  yang  mempunyai  aktivitas sebagai  penjamin  emisi  efek,  perantara pedagang  efek,  manajer  investasi,  atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut.
a) Penjamin  Emisi  Efek,  adalah pihak  yang  membuat  kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa  kewajiban  untuk  membeli sisa efek yang tidak terjual. b) Perantara Pedagang Efek, adalah pihak  yang  melakukan  kegiatan usaha  jual  beli  efek  untuk kepentingan  sendiri  atau  pihak lain. c) Manajer  Investasi,  adalah  pihak yang kegiatan usahanya mengelola  portofolio  efek  untuk para  nasabah  atau  mengelola portofolio investasi kolektif untuk  sekelompok  nasabah, kecuali  perusahaan  asuransi, dana  pensiun  dan  bank  yang melakukan  sendiri  kegiatan usahanya berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga Penunjang, merupakan pihak-pihak  penunjang  terlaksananya pelaksanaan  penawaran  umum,  yang terdiri  dari  biro  administrasi  efek, kustodian dan wali amanat.
a) Biro  Administrasi  Efek,  adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan  emiten  melaksanakan pencatatan  pemilikan  efek  dan pembagian  hak  yang  berkaitan dengan efek.
b) Kustodian,  adalah  pihak  yang memberikan  jasa  penitipan  efek dan  harta  lain  berkaitan  dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang  rekening  yang menjadi nasabahnya. c) Wali  Amanat,  adalah  pihak yang  mewakili  kepentingan pemegang efek bersifat utang  (termasuk  obligasi daerah).  Penunjukan  Wali Amanat  dilakukan  melalui perjanjian  bersama  seluruh pihak pada penerbitan obligasi daerah. Wali amanat bertugas untuk mengendalikan seluruh aspek-aspek administratif penerbitan  obligasi  daerah, termasuk memastikan bahwa  penerbitan  obligasi daerah  telah  sesuai  dengan ketentuan  dan  persyaratan pada  perjanjian  obligasi daerah. Profesi Penunjang, merupakan pihak-pihak yang karena profesinya, turut menunjang terlaksananya penawaran  umum  di  pasar  modal. Untuk  melakukan  kegiatan  di bidang pasar modal,  profesi penunjang  pasar  modal  wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK. Profesi penunjang  terdiri  dari  akuntan publik,  notaris,  konsultan  hukum dan perusahaan penilai.
Pihak  Lain  Yang  Terlibat, merupakan  pihak-pihak  lain  yang juga  terlibat  dalam  pelaksanaan penawaran  umum  obligasi  daerah di  pasar  modal,  namun  tidak terlibat  secara  langsung  dalam
proses  transaksi  perdagangan  efek, yang  terdiri  dari  penyedia  penguatan kredit, lembaga pemeringkat efek  serta penasihat investasi.
a) Lembaga  Pemeringkat  Efek, merupakan lembaga yang memberikan  peringkat  kredit bagi  penerbit  obligasi  daerah. Lembaga pemeringkat mengukur  kelayakan  kredit, kemampuan membayar pinjaman yang akan mempengaruhi  tingkat  bunga pinjaman. b) Penyedia Penguatan  Kredit, adalah  pihak  yang  memberikan penguatan kredit melalui pernyataan kesediaan menjamin obligasi daerah, dimana penguatan  kredit  ini  akan memberikan  kenyamanan  bagi investor dan dapat mempengaruhi tingkat bunga. c) Penasihat  Investasi,  merupakan pihak  yang  memberikan  nasihat kepada  pihak  lain  berkaitan dengan penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Selanjutnya,  obligasi  daerah sebagai  sumber  pinjaman  yang  akan diperjual  belikan  di  pasar  modal, maka penerbitan  obligasi  daerah  pun  harus memenuhi  semua  ketentuan  yang berlaku  di  pasar  modal,  sebagaimana diatur  pada  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu  bentuk  pinjaman  yang  dapat diperoleh  Pemerintah  Daerah  adalah dengan menerbitkan obligasi ( municipal bond ). Berdasarkan Undang- Undang  No.  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal,  menerangkan  bahwa, obligasi merupakan:
1. Sebuah bentuk alternatif instrumen/efek/surat berharga  yang  dipakai  untuk bukti berhutang/mendapat pendanaan dari sumber lain, 2. Dapat  diperjual  belikan  di pasar modal, 3. Harus dijaminkan oleh penanggung untuk pemenuhan janji yang meliputi pengembalian pokok, bunga  ( coupon )  dan  janji lainnya  pada  saat  jatuh tempo, 4. Dapat diterbitkan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) dan perusahaan berbadan  hukum  (BUMN  dan Swasta) Penerbitan  obligasi  daerah diharapkan akan memberikan banyak  manfaat,  baik  Pemerintah Daerah  sebagai  pihak  emiten, masyarakat  luas  sebagai  sarana investasi, begitu juga bagi masyarakat daerah yang mendapatkan manfaat dari pembangunan  yang  pendanaannya melalui penerbitan obligasi daerah. Budi. S. Purnomo mencatat terdapat beberapa manfaat penerbitan obligasi, antaralain: 1. Membiaya defisit anggaran Pemerintah Daerah dapat memenuhi ketidakcukupan sumber  pembiayaan  sendiri yang diakibatkan oleh lemahnya  local  tax  income, minimnya  dana  transfer  dari pemerintah pusat, keterbatasan  pinjaman  dari lembaga keuangan dalam atau luar negeri.
2. Sumber dana jangka panjang
Pemerintah Daerah mendapatkan sumber pembiayaan jangka panjang  yang  dapat  disesuaikan dengan  kebutuhan  pembangunan, potensi serta kemampuan membayarnya, yang pada akhirnya akan membawa kemakmuran  bagi  masyarakat  di didaerah. 3. Membiayai  suatu  proyek  yang bersifat strategis Dana  hasil  penjualan  obligasi  daerah dapat digunakan untuk membiayai  proyek-proyek  yang bersifat strategis untuk kepentingan  pelayanan  public atau  mendatangkan  pendapatan bagi  Pemerintah  Daerah,  yang karena  keterbatasan  anggaran tidak dapat dibiayai oleh APBD. 4. Percepatan pembangunan daerah Pemerintah  Daerah  dapat  memicu  dan memacu pembangunan di daerahnya. Pembangunan tersebut akan menciptakan multiplier  effect  (pelipatgandaan manfaat  ekonomi),  antara  lain dalam bentuk penciptaan lapangan  dan  kesempatan  kerja, tersediannya sarana dan prasarana yang dapat mempercepat  perputaran  roda perekonomian  sehingga  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Perdayaan potensi ekonomi daerah Potensi  ekonomi  daerah  dan  komoditi unggulan  baik  hayati  (pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan  dan  peternakan  dan non  hayati  (pertambangan  dan minyak) dapat diberdayakan. 6. Transparansi dan Akuntabilitas
Setiap  Pemerintah  Daerah  yang (akan)  menerbitkan  obligasi daerah, selain harus mematuhi  semua  peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah  pusat  juga  harus memenuhi  seluruh  ketentuan dari  BAPEPAM-LK  sebagai regulator pasar modal. Kepatuhan Pemerintah Daerah atas berbagai ketentuan BAPEPAM-LK tersebut  akan  mendorong Pemerintah  Daerah  untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya,  khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. 7. Meningkatkan ekspose daerah Penerbitan  obligasi  daerah akan menambah jumlah pihak-pihak yang berkepentingan dengan usaha Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan- kegiatan yang dibiayai dengan dana  yang  bersumber  dari penjualan  obligasi  daerah. Kepada  para  stakeholders tersebut  Pemerintah  Daerah berkewajib untuk menyampaikan  laporan  yang dengan sendirinya akan meningkatkan ekspose Pemerintah  Daerah,  baik  atas usaha  yang  telah  dilakukan maupun potensi ekonomi lain yang dimiliki daerah.
8. Meningkatkan image
/ prestige daerah Keberhasilan daerah dalam memasarkan  obligasi  daerah mencerminkan  kepercayaan
masyarakat  investor  yang  akan meningkatkan prestige daerah tersebut. 9. Terciptanya  instrumen  investasi baru Adanya obligasi daerah, selain memberikan  manfaat  langsung dengan dibangunnya infrastruktur,  masyarakat  juga dapat  menikmati  imbal  hasil ( yield )  dan  mungkin  juga  insentif lain  atas  investasinya  dalam obligasi daerah. 10. Merupakan  lahan  baru  bagi lembaga atau profesi yang bermain di pasar modal (Purnomo, 2009). Dengan  beberapa  fungsi  yang  dapat diambil  dengan  diterbitkannya  obligasi daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mempersiapkan rencana pembangunan yang berkesinambungan, baik  perencanaan  jangka  pendek, menengah maupun panjang. Pemerintah Daerah juga harus mempersiapkan  potensi  risiko-risiko yang  dihadapi dengan  rencana-rencana penyelesaian  yang  matang.  Untuk menarik  minat  para  investor  agar membeli Obligasi Daerah yang ditawarkan di pasar modal, Pemerintah Daerah harus benar-benar memberikan kepastian bahwa obligasi  tersebut  akan  dibayarkan kembali  pada  saat  jatuh  tempo. Mengingat  bahwa  Obligasi  Daerah dipergunakan  untuk  proyek  yang memberikan manfaat kepada publik dan menghasilkan penerimaan,  maka  proyek  tersebut harus  benar-benar  matang  dan layak.  Oleh  karena  itu,  dalam tahapan sebelum mendapat persetujuan dari menteri keuangan, Studi  Kelayakan  harus  dibuat  oleh lembaga  penilai  yang  terdaftar  di Bapepam-LK  sehingga  hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kesiapan  pemerintah  merupakan modal  awal  tercapainya  maksud dan  tujuan  diterbitkan  obligasi daerah,  maupun  bagi  pemangku kepentingan yang lain. Dalam dunia bisnis  kita  mengenal trust sebagai modal  awal  suatu  hubungan  bisnis dapat  tercapai, trust memberikan multiplier  effect yang  positif  bagi
Pemerintah Daerah kedepan dalam rangka pembangunan dan mensejahterkan  masyarakat  di daerah pada khususnya. S impulan Menerbitkan  Obligasi  Daerah merupakan sebagai salah satu alternatif pendanaan  bagi  Pemerintah  Daerah guna  merealisasikan  pembangunan  di
Daerah.  Obligasi  daerah  juga  membuka peluang  bagi  masyarakat  di  Daerah pada khususnya untuk ikut berpartisipasi berinvestasi. Perencanaan  yang  matang  merupakan awal  kegagalan  dan  kesuksesan  dari diterbitkannya obligasi daerah, sehingga  Pemerintah  Daerah  harus selalu  memiliki  persiapan  yang matang menghadapi segala kemungkinan  risiko  selain  itu  juga menjaga trust dari masyarakat.

## Daftar Pustaka
Islamy,  M.  Irfan.,  2009,  Prinsip-
Prinsip Perumusan Kebijakan  Negara,  cetakan ke  15,  Jakarta:  PT  Bumi Aksara. Knopf , Alfred. A., 1999, Development  as  Freedom ,
New York.
Purnomo,  Budi.  S.,  2009, Obligasi Daerah  (Alternatif  Investasi  bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan  bagi  Pemerintah Daerah , Bandung: Penerbit
ALFABETA.
Sugianto,  Fajar.,  2013, Economic Approach  to  Law ,  Seri  Analisis Ke-ekonomian  Tentang  Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. ---------------------., 2013, Economic Analysis of Law Penerbit Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta. Sorensen,  George.,  1993, Democracy and  Democratization:  Processes and  Prospects  in  a  Changing World ,  Terjemahan  oleh  I  Made Krisna, 2003, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Tjandra,  W.  Riawan.,  2004, Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif  Hukum  Administrasi (Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan) , Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. Yudhatama,  Iranda.,  2007, Demokrasi Overdosis, Menggugat tanggungjawab  negara atas jaminan  sosial  kesehatan  dalam system demokrasi Liberal , Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka Pelajar.
Widjaja,  Gunawan  &  Jono,  2006,
Penerbitan  Obligasi  dan  Peran serta  Tanggung  Jawab  wali Amanat  dalam  Pasar  Modal , Penerbit Kencana Prenada Media group, Jakarta. Makalah/Seminar Ringkasan  Eksekutif  Power,  Welfare
and  Democracy  (PWD)  Project,
2014 “ Demokrasi di Indonesia:  Antara  Patronase dan  Populisme ”,  kerjasama antara  Universitas  Gadjah Mada  (Jurusan  Politik  dan Pemerintahan) dan University  of  Oslo  serta didukung  oleh  The  Royal Norwegian Embassy. Artikel dalam Jurnal Okta,  Dewi  dan  Kaluge,  David., 2011, Analisis Peluang Penerbitan  Obligasi  Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan  Daerah ,  Journal of Indonesian Applied Economics,  Vol.  5  No.  2 Oktober 2011: 157-171. Lubis, Ade Zul Akhir., 2013, Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Terhadap Pembangunan  (studi  Kasus Pada Negara-Negara ASEAN- 4) ,  Jurnal  Ilmiah,  Jurusan Ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang 2013. Dokumen Resmi Tim  Studi  Penyusunan  Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi  Daerah, Studi Penyusunan  Draft  Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan  Obligasi  Daerah , Departemen Keuangan Republik  Indonesia    Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal Tahun 2005.
Pelengkap  Buku  Pegangan  2008,
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah , Departemen  Keuangan  Republik Indonesia,  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mei 2008. Panduan  Penerbitan  Obligasi  Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, 2007. Website Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, dapat diakses di: http://www.djpk.kemenkeu. go.id/produk- hukum/peraturan-menteri- keuangan/item/802-Tata-
Cara-Penerbitan-dan-
Pertanggungjawaban- Obligasi-Daerah  di  akses pada  24  Maret  2015,  Pukul 23.00 WITA.