Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia
Otti Ilham Khair Sekolah Tinggi llmu Pemerintahan Abdi Negara otti.ilham1610@gmail.com
Abstrak
Pemerintah  telah  menerbitkan  kebijakan  penanggulangan  penyebaran  virus  corona COVID-19 dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu, diantaranya dengan menutup  operasional  perusahaan,  sehingga  berpotensi  terhadap  keberadaan  usaha serta melakukan tindakan efisiensi karyawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Di saat yang sama Pemerintah dan legislatif menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  mengubah  UU  Ketenagakerjaan  sebelumnya.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  dan  menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  kepada  segenap  tenaga  kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kadua pihak.
Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja, Cipta Kerja.

## Abstract
(Analysis  Of  The  Job  Creation  Act  On  Labor  Protection  In  Indonesia): The government has issued a policy to prevent the spread of the COVID-19 corona virus by issuing large-scale social restrictions. The regulation limits the activities of citizens in  certain  areas,  including  by  closing  the  company's  operations,  so  that  it  has  the potential for business existence and taking employee efficiency actions by terminating the employment relationship. At the same time, the Government and the legislature enacted Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and amended some of the previous Manpower Laws. The purpose of this study is to find out how the form of labor protection is due to the enactment of the Job Creation Act. The research method used is a qualitative research method with normative juridical research type and using analytical descriptive. The results of this study are that justice has not been achieved in obtaining  better  protection  for  all  Indonesian  workers  because  of  the  unequal bargaining position between employers and workers, so it is necessary to have rules that are able to balance the position between the two parties. Keywords: Termination of Employment, Labor Protection, Job Creation.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  penyelarasan  pendataan  penduduk  tahun 2020 dan data Kementerian Dalam Negeri, diketahui banyak penduduk di Indonesia sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu 271.349.809 jiwa. dalam kurun waktu tahun
2010 sampai dengan 2020 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar  3,26 juta jiwa setiap tahunnya 1 . Selain jumlah penduduk yang cukup besar Indonesia memiliki bonus demografi yang yang menjadi kekuatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun kondisi bonus demografi tergerus dengan wabah pandemi virus Corona.
Dengan  adanya  wabah  tersebut  terjadi  pembatasan  sosial  yang  yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan masyarakat dari berbagai macam aspek baik itu aspek pendidikan, pariwisata dan dan ketenagakerjaan. Melalui pembatasan kegiatan masyarakat dengan sendirinya akan berdampak kepada dunia usaha serta perdagangan sehingga mengakibatkan penghematan biaya operasional termasuk dengan melakukan pengurangan  tenaga  kerja.  Pengurangan  tenaga  kerja  dapat  melalui  diputuskan hubungan  kerja  atau  dirumahkan.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  bertambah pengangguran  menjadi  di  8,75  juta  orang  yang  pada  bulan  Februari  2021.  Tingkat pengangguran  terbuka  sampai  6,26%  pada  Pebruari  2021  dengan  demikian  terjadi kenaikan  sebesar  1,32%  dibandingkan  bulan  Pebruari  2020  yang  berjumlah  4,99%. Peningkatan  jumlah  tenaga  kerja  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja mengakibatkan  tingkat  kecemasan  dan  kekhawatiran  bagi  para  pekerja  untuk  dapat melangsungkan kehidupan di tengah wabah  pandemi.  Mengantisipasi dampak wabah Covid-19, perusahaan melakukan penghematan dari berbagai sumber daya baik waktu, sumber daya manusia, dan biaya.
Dengan  adanya  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  perusahaan  tentu  saja menimbulkan  dampak   sosial  yang  yang  mengakibatkan  perselisihan  antara  pihak perusahaan dengan tenaga kerja sehingga diperlukan adanya formulasi yang adil dalam bentuk  peraturan  agar  para  tenaga  kerja  mendapat  perlindungan  juga  haknya sebagaiman undang-undang yang berlaku.  Meningkatnya jumlah perusahaan dan para tenaga  kerja  yang  terdampak  pandemi  diharapkan  bahwa  pemerintah  hadir  dan menaruh  perhatian  lebih  dalam  menghadapi  permasalahan  perlindungan  pekerja, karena  pada  umumnya  posisi  tenaga  kerja  di  Indonesia  masih  lemah  sehingga
1 BPS, 5 Mei 2021,  “ Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 6,26 persen ”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran- terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html, Diakses tanggal 23 Agustus 2021
membutuhkan  adanya  kebijakan  dan  tindakan  perlindungan  ketenagakerjaan  dan keselamatan kerja dari pemerintah.
Peranan undang-undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi tenaga kerja. Di satu sisi, untuk memeroleh kehidupan dan yang pantas, bahkan demi  sekadar  mendapatkan  jaminan  ataupun  perlindungan  hidup  masih  jauh  dari harapan. Bahkan tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan dalam praktiknya dengan mudah kehilangan pekerjaan melalui tindakan pemutusan hubungan kerja.
Pada pidato pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, Joko Widodo menyampaikan rencana perihal omnibus law bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengusulkan ada dua undang-undang yang yaitu undang-undang cipta lapangan kerja dan undang- undang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 2 .  Kemudian pada Februari 2020, Pemerintah mengusulkan Rancangan  Undang-Undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan harapan dapat terealisasi dalam waktu 100 hari 3 . Rancangan Undang  Undang  Cipta  Kerja  diprotes  oleh  berbagai  elemen,  kelompok  hak  asasi manusia,  serikat  pekerja  dan  dan  berbagai  organisasi  lingkungan  hidup  karena mendukung  oligarki  dan  terbatasinya  hak  sipil  rakyat 4 .  Namun  Kamar  Dagang  dan Industri menyokong rancangan undang-undang ini 5 . Setelah perbaikan yang dilakukan terhadap  beberapa  pasal,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  disahkan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, yang ternyata lebih cepat 3 hari dari target. Pengesahan rancangan undang-undang sebelum terlaksananya unjuk rasa  oleh  Serikat  Pekerja.    Sekain  itu,  35  perusahaan  investasi  bersurat  yang menginatkan  pemerintah  tentang  konsekuensi  berbahaya  dari  RUU  tersebut  bagi lingkungan 6 .  Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  didukung  oleh  7 partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Aamanat Nasional dan Partai
2 Rizal Jawahir Gustav, 5 Oktober 2020, " Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja ". Kompas.com. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
3 Samboh Esther, 24 Februari 2020, " Guide to omnibus bill on job creation: 1,028 pages in 10 minutes , The Jakarta Post,  Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
4 Achmadi  Julio,  2  Februari  202,  " Omnibus  Is  Throwing  People  and  Democracy  under  the  Bus ", Tempo.co,  Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
5 " Indonesia: Thousands protest against 'omnibus law' on jobs ", BBC News. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
6 Achmadi Julio, 12 Februari 2020,  " Omnibus Is Throwing People and Democracy under the Bus ", Tempo.co. Diakses tanggal 25 Agustus 2021
Persatuan  Pembangunan,  2  partai  lain  menolak  yaitu  Partai  Demokrat  dan  Partai Keadilan Sejahtera 7 .
Undang-undang Cipta Kerja mengubah sejumlah 82 undang-undang, dimana undang-undang  tersebut  termasuk  di  dalamnya  mengubah  beberapa  pasal  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Ketenagakerjaan.  Undang-undang Cipta  Kerja  membatasi  penetapan  upah  minimum  oleh  kabupaten/kota    dan memformulasikan  berdasarkan  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi 8 .  Upah  minimum kabupaten  atau  kota  sesuai  dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dengan  syarat tertentu. Penentuan upah minimum memmerhatikan kelayakan hidup dari para pekerja melalui pertimbangan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi 9 . Undang-undang ini juga  merdeuksi  limit  pemberian  pesangon  dari  32  bulan  gaji  menjadi  19  bulan, ditambah dengan 6 bulan gaji yang disediakan oleh pemerintah 10 . Besaran pesangon yang  ditentukan  berbeda  dari  undang-undang  ketenagakerjaan.  Sebelum  undang- undang  ini  berlaku,  alih  daya  diperkenankan  pada  pekerjaan  yang  tak  berkaitan langsung dengan produksi. Ekspatriat yang menetap lebih dari 183 hari setahun tidak diberikan  pajak  penghasilan 11 .  Bahkan  didapati  ada  aturan  kepada  tenaga  kerja digambarkan dan proses yang diperlukan saat memberhentikan pekerja yang dirancang untuk memproteksi hak pekerja dicabut 12 .
Tujuan  pemerintahan  pada  periode  kedua  Presiden  Joko  Widodo  adalah meningkatkan  investasi  serta  menjadikan  industrialisasi  di  Indonesia  semakin  maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan
7 Ghina Ghalia, 6 Oktober 2020, " Indonesia passes jobs bill as recession looms ", The Jakarta Post, Diakses tanggal 26 Agustus 2021.
8 Ade Miranti Karunia,7 Oktober 2020, " UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  Tetap  Dipertahankan !".  KOMPAS.com.  Diakses  tanggal  26 Agustus 2021.
9 Dipna Videlia  Putsanra,  7 Oktober 2020,  " Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah ", Tirto.id,  Diakses tanggal 26 Agustus 2021 10 Achmad Nasrudin Yahya, 7 Oktober 2020, " Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh - halaman all ,. KOMPAS.com, Diakses tanggal 27 Agustus 2021
11 Adrian Walil Akhlas, 24 Februari 2020, " 5 things you need to know about omnibus bill on taxation, The Jakarta Post, Diakses tanggal 27 Agustus 2021
12 Achmad Nasrudin Yahya, 7 Oktober 2020, " Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh Halaman all ". KOMPAS.com. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
menyulitkan  perizinan  kegiatan  baru 13 .   Pemerintah  bersama  dengan  Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mengusulkan rancangan undang-undang tersebut pada program legislasi tahun 2020.  Undang-undang yang telah disahkan ini terdiri dari 15 bab dan 186 pasal.
Kontroversi kerap dialamatkan atas pengesahan undang-undang ini akibat dari terbelenggunya aspirasi dari masyarakat. Meskipun demikian pada akhirnya undang- undang  ini  disahkan  sebagai  undang-undang  cipta  kerja  yang  berlaku  dan  mengikat sejak  disahkannya.  Dengan  demikian  maka  yang  harus  di  digarisbawahi  adalah bagaimana  menurunkan  aturan  dasar  tersebut  yaitu  undang-undang  Cipta  Kerja  ke dalam  turunannya  baik  itu  peraturan  pemerintah  maupun  peraturan  presiden  yang mendukung  undang-undang  Cipta  Kerja  tersebut.  Undang-undang  Cipta  Kerja merupakan aturan hukum yang diusulkan oleh pihak eksekutif dalam hal ini adalah presiden Republik Indonesia.
Undang-undang  Cipta  Kerja  pada  akhirnya  mengamandemen  sejumlah undang-undang  lain  yang  berkaitan  dengan  percepatan  masuknya  investasi. Penyusunan  undang-undang  cipta  kerja  adalah  tujuan  pemerintah  dalam  upaya penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, memberikan perlindungan serta  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem Investasi  dan  kemudahan  berusaha  dan  investasi  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah tingkat pusat serta melakukan percepatan proyek nasional yang bersifat strategis.
Dengan  demikian  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah  bagaimana  konsepsi  undang-undang  Cipta  Kerja  bila  dihadapkan  dengan perlindungan tenaga kerja? Selain itu adalah bagaimana perubahan dari undang-undang nomor  13  tahun  2013  tentang  ketenagakerjaan  lalu  kemudian  berubah  menjadi undang-undang  cipta  kerja?  Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  yaitu  untuk  dan menganalisis kerumitan serta dampak dari undang-undang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja  ditinjau  dari  aspek  hukum  yang  mengaturnya.   Selain  itu  mengetahui  proses perubahan  berupa  perbedaan  muatan  isi  antara  undang-undang  ketenagakerjaan sebelumnya  dan  undang-undang  yang  yang  disahkan  melalui  undang-undang  cipta
13 Dipna Videlia Putsanra,(6 Oktober 2020, " Beda Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan 13/2003 ". tirto.id. Tirto.id,  Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
kerja,  selain  adalah  untuk  mengetahui  pemahaman  dan  penerapan  undang-undang Cipta Kerja terhadap perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

## B. Telaah Konsep
Menurut Menteri Tenaga Kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini  disahkan, dilatarbelakangi oleh sejumlah hal penting, yakni pertama tentang lapangan kerja yang berpindah  ke  luar  negeri,  kedua  daya  saing  yang  relatif  rendah  bagi  pekerja  bila dibandingkan  dengan  negara  lain,  ketiga  semakin  tingginya  penduduk  yang  tidak ataupun  juga  belum  bekerja,  keempat  terjebaknya  Indonesia  pada  pendapatan menengah 14 . Belum selesai dengan permasalahan akibat adanya pandemi, perusahaan dihadapkan  dengan  masalah  bagaimana  melindungi  tenaga  kerja  dengan  keluarnya undang-undang cipta kerja ini.
Masalah  yang  sangat  penting  bagi  seorang  pekerja  dalam  hubungan ketenagakerjaan adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupannya yang merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dan  berkreasi  untuk  meningkatkan  daya  saing.  Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  demi peningkatan  daya  saing,  pemerintah  perlu  mengatur  dengan  membuat  peraturan perundang-undangan  sebagai  landasan  hukum  dalam  memperbaiki  iklim  berusaha yang mencerminkan keadilan.
Namun  demikian  dalam  mebuat  suatu  produk  hukum  melalui  peraturan perundang-undangan,  perlu  mempertimbangkan  dampak  secara  menyeluruh,  baik dampak  ekonomi  dan  dampak  sosial.    Di  sinilah  kemudian  kita  dihadapkan  untuk melihat  bahwa  kemandirian  dari  hukum  akan  berhadapan  dengan  yang  ideal  dan kenyataan 15 .  Kerap  bahwa  dibuat  atau  diubahnya  hukum  yang  mengatur  manusia bertentangan dengan kehendak dari sebagian manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan  perubahan  zaman,  tentu  saja  perlu  adanya  perubahan  hukum  yang  mampu
14 Rahmat Fauzan, 11 Oktober 2020,“ UU Ciptaker Disahkan, Ini Urgensi Yang Dijadikan Latar Belakang  Oleh  Pemerintah”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20201011/12/  1303557uu-ciptaker- disahkan-ini-urgensi-yang-dijadikan-latar-belakang-oleh-pemerintah, Diakses 28 Agustus 2021
15 Sutjipto Rahardo, 2012, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 16
mengatur secara menyeluruh dalam menanggapi perubahan  yang semakin pesat dari berbagai aspek.
Untuk  memberi  kemudahan  dalam  berusaha  tentu saja  diperlukan  perubahan peraturan  yang  mendukungnya.  Dengan  adanya  globalisasi,  tentu  saja  akan memengaruhi  cara  pandang  suatu  negara  dalam  upaya  menyeimbangkan  negara  itu dengan  negara  lain  sehingga  memiliki  daya  saing  yang  cukup  baik,  termasuk  di dalamnya adalah negara Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat pada terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan itu  dengan sendirinya akan terjadi juga pada berubahnya hukum 16 . Dengan  demikian  tentu  saja  perubahan  hukum  itu  harus  mampu  meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus mampu mengantisipasi agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi kemajuan zaman.
Demi  menciptakan  ketertiban  dan  kepastian  hukum  dalam  menghadapi perkembangan  dunia,  khususnya  dalam  menghadapi  tantangan  untuk  mengundang investor,  disusunlah  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Mengutip  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Cipta  Kerja  yang  dimaksud dengan  cipta  kerja  adalah  upaya  penciptaan  kerja  melalui  usaha  kemudahan, perlindungan  dan  pemberdayaan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah,  peningkatan ekosistem  investasi,  dan  kemudahan  berusaha  dan  investasi  pemerintah  pusat  dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum  yang  formal.  Sumber  hukum  dalam  artian  formal  berhubungan  dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau menemukan ketentuan- ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat 17 . Sedangkan undang- undang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah 18 .
Sebagai sumber  hukum , undang-undang cipta kerja tentu saja harus mampu menjawab  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  yang  terkait  dengan
16 Abdul Manan, 2013, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: PT. Kharisma Putera Utama, h. 63.
17 Muchtar Kusumaatmadja dalam Zaiudin Ali & Supriadi, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:
Yayasan Masyarakat Indonesia Baru , h. 228 18 Soerjono  Soekanto,  2014 ,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta: Rajagrafindo Persada,  h. 11
ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan isu  yang  sensitif  dan  sering  menjadi  perdebatan  oleh  pemangku  kepentingan.  Tak jarang isu ini menyebabkan adanya aksi unjuk rasa terutama dari serikat pekerja atau kalangan pekerja demi memperjuangkan nasibnya agar jangan sampai terabaikan pada saat  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  nasib mereka.  Isu  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  bukan  hanya  perlindungan  akibat adanya pemutusan hubungan kerja, tapi juga perlindungan pada saat pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan memastikan pekerja mendapatkan haknya, Undang- undang  Cipta  Kerja  sebagai  pengubah  sebagian  Undang-undang  Ketenagakerjaan tentu  saja  berdampak  kepada  berubahnya  tatanan  sosial.  Berubahnya  hukum  yang mampu  memengaruhi  perubahan  sosial  merupakan  sejalan  dengan  salah  satu  dari fungsi hukum yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat 19 . Dengan demikian Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum harus mampu menjawab  tantangan  pada  saat  dihadapkan  denga  permasalahan  ketenagakerjaan  di masa  depan  demi  adanya  perubahan  menuju  arah  yang  lebih  baik  bagi  semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya perlindungan tenaga kerja.

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang diambil pada penulisan ini adalah metode kualitatif.. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yurridis  normatif yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum 20 . Penelitian jenis ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu menjabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  teori  hukum  sebagai  menjadi  objek  penelitian.  dengan  cara memberikan  kajian  atau  telaahan  mengenai  berbagai  macam  permasalahan  terkini berdasarkan fakta-fakta nyata.
Adapun sumber data yang dibutuhkan pada penulisan ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan yang menjadi objek penelitian yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-undang Ketenagakerjaan dan  aturan  tertulis  lainya.  Adapun  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah
19 Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum , Jakarta: Kencana, h. 249.
20 Zainuddin, 2013, Metode Peneitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, h. 24
buku-buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari surat kabar berbentuk elektronik dan majalah dalam bentuk elektronik. Metode pengumpulan data yang dipilih adalah metode penelitian kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga didapat kesimpulan yang objektif dalam memahami serta menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

## D. Pembahasan
Pemahaman Undang-Undang Cipta Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja
Tanggung  jawab  pemerintah  yang  hendak  membuktikan  dirinya  sebagai pendorong pemberdayaan tenaga kerja masih belum dapat dikatakan terwujud ketika dihadapkan  oleh  pemberlakuan  undang-undang  cipta  kerja  yang  cenderung mengabaikan hak dari para tenaga kerja. Undang-undang cipta kerja ini berada pada posisi yang rentan apabila dihadapkan dengan masalah eksploitasi serta diskriminasi di lingkungan kerja seperti misalnya hak tenaga kerja wanita yang memiliki hak khusus sebagaimana  tersurat  pada  Undang-undang  nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Hak wanita dalam Ketenagakerjaan misalnya merasa aman saat hamil dan upah jam kerja yang hanya akan diberlakukan pada saat perempuan pekerjasedang melakukan  aktivitas  produksi.  Oleh  karena  itu  para  pekerja  khususnya  perempuan menjadi  kehilangan  akses  terhadap  hak  cuti  haid,  hak  cuti  melahirkan,  hak  cuti keguguran ataupun kesempatan untuk menyusui di tempat kerja karena dianggap tidak produktif bagi perusahaan .
Terkait  ketenagakerjaan  yang  diterapkan  undang-undang  cipta  kerja  nampak adanya pemangkasan hak pekerja yang cukup signifikan yaitu pada perubahan pasal 93 ayat  (1)   yang  menata  tentang  hak  upah  bagi  pekerja  apabila  tidak  masuk  kerja. Perubahan  dimaksud  bahkan  kemudian  dapat  berdampak  terhadap  perlindungan tenaga kerja khususnya bagi perempuan pada saat haid kebebasan dalam beribadah dan berkeyakinan .
Pemutusan  hubungan  kerja  tentu  saja  akan  bertambah  banyak  jika diturunkannya  besaran  uang  pesangon  yang  akan  diperoleh  oleh  para  pekerja, Pemutusan hubungan kerja secara massal  dapat  mengancam para pekerja karena biaya untuk  dilakukan  pemecatan  ketimbang  rendah  daripada  harus  selalu   menggaji  para
pekerja  sehingga  dalam  hal  ini  ini  akan  terjadi  ketidakpastian  dalam  bekerja.  jika dibandingkan dengan undang-undang tentang ketenagakerjaan, muatan pada undang- undang cipta kerja berbeda, walaupun undang-undang tentang ketenagakerjaan dinilai masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh pekerja.  Meskipun demikian  ternyata substansi  dalam  undang-undang  cipta  kerja semakin   buruk.  Dalam  undang-undang ketenagakerjaan  telah  diatur  tentang  dilarangnya  perusahaan  dalam  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  apabila  pekerja  perempuan  sedang  hamil,  melahirkan, keguguran  atau  sedang  menyusui.  Sementara  pada  undang-undang  cipta  kerja tidak  diatur tentang pelarangan sebagaimana dimaksud di atas.

## Transformasi  Dari  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Menjadi  Undang- Undang Cipta Kerja
Undang-undang  cipta  kerja  tidak  mengatur  larangan  pemutusan  hubungan kerja  oleh  perusahaan  terhadap  pekerja  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Jika  pekerja  mengalami  kondisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  158  undang- undang  ketenagakerjaan,  pekerja  akan  mengalami  kesulitan  jika  perusahaan memutuskan  hubungan  kerja.  perusahaannya.  Selain  itu,  terdapat  perlakuan diskriminatif bagi calon pekerja dan pekerja yang sudah bekerja jika melihat pengaturan dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  tidak  diatur  dalam  rumusan  undang- undang hak cipta kerja..
Jika dibandingkan dengan undang-undang tenaga kerja, ada beberapa hal yang tidak  diakomodasi  secara  jelas  dalam  undang-undang  hak  cipta  kerja.  Pasal  93  UU Ketenagakerjaan  mengatur  bahwa  pekerja  tetap  menerima  upah  meskipun  tidak bekerja menurut ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Sedangkan dalam undang- undang  cipta  kerja  tidak  diatur  mengenai  upah  bagi  pekerja  yang  tetap  dibayar meskipun  pekerja  tersebut  tidak  bekerja  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ketenagakerjaan  sebelumnya.  Dengan  demikian,  jika  pekerja  tersebut  tidak  dapat melakukan  pekerjaan  karena  keterbatasan,  pekerja  tersebut  berpotensi  tidak dibayar dan  bahkan  dipecat.  Hal  ini  tentunya  akan  merugikan  pekerja  karena  berpotensi terjadinya diskriminasi terutama bagi pekerja perempuan yang sedang cuti melahirkan atau cuti keguguran kemudian dianggap tidak bias bekerja akan berdampak pada upah yang diterima.

## Tindakan Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi
Salah satu permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah alasan efisiensi sebagai dasar pengambilan keputusan jika perusahaan mengambil tindakan pemutusan hubungan  kerja.  Alasan  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dibenarkan  adalah  karena alasan  efisiensi/ekonomi,  misalnya  penurunan  hasil  produksi,  berkurangnya pendapatan  perusahaan,  rendahnya  kemampuan  perusahaan  dalam  membayar  upah dan  adanya  penerapan  efisiensi  dan  penyederhanaan/pengurangan  jumlah  besar karyawan. Alasan lain yang berasal dari keadaan luar biasa/ force majeure , seperti perang, bencana  alam  atau  kematian  majikan/pengusaha  dan  tidak  ada  ahli  waris.  Langkah efisiensi  pengurangan  tenaga  kerja  tentunya  harus  memenuhi  persyaratan,  terutama dalam  proses  pemutusan  hubungan  kerja  yang  mengacu  pada  Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3).
Jika dikembalikan dalam konteks substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  hal-hal  yang  menyangkut  efisiensi  atau  kondisi ekonomi  bukan  merupakan  larangan  atau  alasan  pemutusan  hubungan  kerja.  Jenis larangan  pemutusan  hubungan  kerja  ini  hanyalah larangan  karena  alasan  kesehatan, kewajiban  sebagai  warga  negara,  agama,  ikatan  perkawinan,  reproduksi,  kebebasan berserikat, ras, gender dan politik. Jika dilihat dari aspek pemanfaatan, efisiensi hanya dapat dijadikan alasan pemberhentian, yaitu jika efisiensi perusahaan dilakukan dengan menutup perusahaan. Dalam hal ini, penutupan perusahaan justru kurang memberikan perlindungan  kepada  pekerja  dan  dapat  memberikan  dampak  sosial  ekonomi  yang lebih besar. Penutupan perusahaan berarti matinya kelangsungan usaha sehingga dapat menyebabkan  hilangnya  pekerjaan  bagi  seluruh  pekerja  di  perusahaan  tersebut. Tentunya  hal  ini  akan  menambah  masalah  baru  yaitu  bertambahnya  jumlah pengangguran dibandingkan jika bentuk efisiensi ini dilakukan secara tidak langsung dengan menutup perusahaan, namun setelah mencari efisiensi lain perusahaan dapat memberhentikan  pekerjanya  dengan  mengurangi  pekerjanya..  Cara  ini  tidak  hanya mampu mempertahankan kesempatan kerja bagi sebagian pekerjanya, tetapi juga dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk dapat kembali mengembangkan usahanya. Jika suatu saat perusahaan penerangan bisa bangkit dan berkembang, apa yang bisa menambah jumlah tenaga kerja sehingga angka pengangguran berkurang dan tenaga
kerja yang diputuskan dapat diterima kembali bekerja. Selain dari aspek pemanfaatan, sebenarnya  tindakan  pemutusan  hubungan  kerja  karena  perusahaan  mengalami kesulitan  dalam  aspek  ekonomi  telah  diatur  tersendiri.  Karena  perusahaan  ingin melakukan  langkah  efisiensi,  maka  isi  Pasal  164  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Ketenagakerjaan  adalah  pasal-pasal  yang  sebenarnya  mengatur  tentang  pemutusan hubungan kerja karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, sehingga hak atau kompensasi pemutusan hubungan kerja lebih rendah dibandingkan dengan jenis  pemutusan  hubungan  kerja  karena  perusahaan  sedang  mengambil  langkah- langkah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi lebih menitikberatkan pada kondisi pekerja yang sudah tidak produktif lagi dan akibat tidak produktif, akan mengganggu efisiensi perusahaan dalam  memproduksi  barang  atau  jasa.  Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  tampak  adanya persamaan antara kedua jenis pemutusan hubungan kerja tersebut, karena keduanya diatur  dalam  pasal  164.  Hal  ini  menitikberatkan  pada  kondisi  perusahaan  yang bersangkutan, namun jika berdasarkan pasal 164 ayat (3) pemutusan hubungan kerja tersebut ketenagakerjaan lebih menitikberatkan pada kondisi tenaga kerja.
Formalisasi Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Bentuk Perundang-Undangan Tindakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Perlindungan  hukum  adalah  suatu  bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum mengenai apa yang mereka lakukan untuk  membela  atau  melindungi  kepentingan  hak-hak  subjek  hukum.  Perlindungan hukum  bagi  tenaga  kerja  merupakan  tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  dalam upaya  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  agar  mampu  mewujudkan kesejahteraan.  Tenaga  kerja  merupakan  tulang  punggung  perusahaan  karena  tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam proses produksi, tanpa tenaga kerja perusahaan tidak akan dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan nasional. Menyadari  betapa  berharganya  posisi  pekerja  bagi  perusahaan,  pemerintah  dan masyarakat,  maka  perlu  dilakukan  kebijakan  yang  komprehensif  untuk  melindungi keselamatan dan keamanan pekerja. dalam melaksanakan pekerjaannya.
Ada  tiga  macam  perlindungan  tenaga  kerja,  yaitu  perlindungan  sosial, perlindungan  teknis  dan  perlindungan  ekonomi.  Perlindungan  sosial  adalah
perlindungan  yang  berkaitan  dengan  upaya  masyarakat  dengan  tujuan  agar  pekerja dapat  menikmati  kehidupan  yang  layak  sebagaimana  manusia  pada  umumnya, perlindungan  ini  disebut  juga  kesehatan  pekerja.  Perlindungan  teknis  adalah  jenis perlindungan  yang  berkaitan  dengan  upaya  agar  pekerja  terhindar  dari  bahaya kecelakaan  atau  disebut  keselamatan  kerja.  Perlindungan  ekonomi  adalah  jenis perlindungan yang berkaitan dengan upaya memberikan upah yang layak bagi pekerja. Norma perlindungan semacam ini disebut jaminan sosial. Selain perlindungan terhadap pekerja di atas, terdapat norma perlindungan lain bagi pekerja yaitu norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja dan norma kecelakaan kerja. Dalam undang- undang  hak  cipta  kerja  terdapat  perubahan  yang  mengubah  undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya melalui pasal ketenagakerjaan. Perubahan beberapa pasal dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  menjadi  fokus  perhatian  karena  dinilai berdampak cukup besar bagi pekerja. Upaya untuk mengurangi atau melanggar aturan hukum perburuhan dengan mengorbankan perlindungan bagi pekerja adalah langkah yang  tidak  tepat.  Pemerintah  berpandangan  bahwa  terlalu  kakunya  undang-undang ketenagakerjaan  yang  telah  berlaku  sebelumnya  menjadi  salah  satu  penghambat investasi  sehingga  memerlukan  perubahan  regulasi  atau  deregulasi.  Beberapa perubahan  atau  amandemen  pasal-pasal  dalam  bab  ketenagakerjaan  dalam  undang- undang  cipta  kerja  dengan  jelas  menggambarkan  upaya  ini.  Contohnya  adalah ketentuan dalam pasal 56 UU Ketenagakerjaan tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang diubah dalam undang-undang hak cipta kerja sehingga tidak lagi memiliki batas waktu  paling  lama  dua  tahun  dengan  kemungkinan  perpanjangan  paling  lama  satu tahun.
Dengan demikian tentunya semakin banyak perusahaan yang akan mengadakan perjanjian kontrak dengan pekerjanya tanpa batas waktu sehingga kepastian bekerja menjadi  pekerja  tetap  menjadi  semakin  tidak  menentu.  Jika  perusahaan  ingin memperpanjang  kontrak,  perusahaan  dapat  memperpanjangnya  tanpa  batas  waktu. Perusahaan  juga  tidak  lagi  berkewajiban  mengubah  status  pekerja  yang  sebelumnya pekerja  kontrak  menjadi  pekerja  tetap.  Demikian  pula  perubahan  aturan  istirahat panjang dalam Pasal 79 yang sebelumnya diwajibkan, hanya dapat diberikan jika diatur dalam  perjanjian  kerja  bersama  atau  peraturan  perusahaan.  Rehat  panjang  yang sebelumnya merupakan hak yang harus diberikan menjadi sesuatu yang hanya opsional
atau  opsional.  Kedua  pasal  tersebut  menunjukkan pengurangan  pengawasan  negara terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja.
Hal-hal  yang  terkait  dengan  hubungan  kerja  seperti  jangka  waktu  perjanjian kontrak dan istirahat panjang dikembalikan kepada mekanisme kesepakatan bagi para pihak yaitu pihak pekerja dan pihak pengusaha melalui suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Hal ini tentu  saja akan  dapat  merugikan  pekerja  karena  pada  umumnya  kedudukan pekerja berada pada kedudukan yang lemah. Ketika dalam peraturan ataupun pengaturan yang sedang  dibahas  oleh  kedua  pihak  tentu  saja  akan  menimbulkan  dominasi  bagi  para pengusaha untuk mengatur tentang hak dan kewajiban pekerjanya. Perusahaan, dalam hal  ini  adalah  pengusaha  merupakan  pihak  yang  lebih  dominan  dalam  proses pengaturan  hubungan  kerja  sehingga  akan  adanya  ketimpangan  yang  tak  mampu dihindari.  Hal  ini  karena faktor  kebutuhan  hidup oleh  pekerja  menjadi  dasar  untuk menerima apapun yang diberikan atau syarat yang diberikan oleh pengusaha.  Dengan demikian hal ini tentu saja akan merugikan pekerja pada saat dilakukannya perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perusahaan. Dengan banyaknya isu kontroversial di bab ketenagakerjaan adalah wajar jika pada bab ini menjadi area perdebatan penting dan utama dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Dalam  amandemen  UU  Ketenagakerjaan  ternyata  dalam  UU  Cipta  Kerja seharusnya bisa memberikan perlindungan tambahan bagi tenaga kerja, namun justru menguranginya. Hal ini terkait dengan cara pandang yang dibuat oleh legislator yang cenderung  mengutamakan  aspek  bisnis  atau  investasi,  namun  menyederhanakan masalah ketenagakerjaan. Salah satu pasal yang secara tegas dan jelas mencerminkan distorsi kesalahan logika adalah amandemen Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, dimana  dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  segala  upaya  telah  dilakukan  tetapi ternyata  pemutusan  hubungan  kerja  tidak  dapat  dihindari.  pengusaha  dan  serikat pekerja  atau  dengan  pekerja  jika  pekerja  tersebut  bukan  anggota  serikat  pekerja. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam undang-undang hak cipta kerja menjadi bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja yang tidak dapat dihindarkan, pemberi kerja  harus  memberitahukan  pekerja atau  tenaga  kerja  atau  serikat  pekerja. Dengan demikian,  perubahan  ketentuan  tersebut  dapat  berarti  pemberi  kerja  dapat
memutuskan  hubungan  kerja  secara  sepihak.  Selanjutnya  pada  ayat  (3)  dan  (4)  UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa apabila pekerja setelah diberitahukan dan ternyata menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja harus dilakukan. melalui negosiasi bipatriat antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja.  apabila  perundingan  bipartit  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  pemutusan hubungan  kerja  dilakukan  melalui  tahap  selanjutnya  sesuai  dengan  mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sepintas tampaknya tidak ada norma yang  salah,  namun  kenyataannya  di  lapangan  menolak  pemutusan  hubungan  kerja bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan atau ketimpangan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dimana pekerja memiliki nilai  tawar  yang  rendah  sehingga  pengusaha  dengan  kekayaan  atau  kekuasaannya mampu  memengaruhi  keputusan  pekerja  sehingga  pekerja  tidak  dapat  menolak pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Potensi tindakan sewenang-wenang oleh pengusaha  lebih  besar  karena  jika  negosiasi  tidak  berhasil,  pengusaha  dapat menyelesaikannya  dengan  keputusannya.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  hal terjadi perselisihan hubungan industrial, hubungan kerja hanya dapat diputus jika telah memperoleh  penetapan  dari  instansi  yang  bertanggung  jawab  atas  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial.  Diketahui  dalam  undang-undang  hak  cipta  kerja, perlindungan ini telah diubah sehingga ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja melalui pemberitahuan sepihak dari pengusaha kepada pekerja.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam  Memutuskan  Hubungan Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan
Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemutusan hubungan kerja  dengan  alasan  efisiensi  akibat  pandemi  berdasarkan  undang-undang ketenagakerjaan adalah dalam bentuk kompensasi, hal ini sebenarnya telah diatur dalam pasal  164  ayat  (3)  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  pekerja diberikan  hak  pesangon 2  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (2),  yaitu  masa  kerja  1  kali ketentuan  Pasal  136  ayat (3)  dan  santunan  hak sesuai  ketentuan  Pasal  156 ayat  (4). Dalam  hal  ini  yang  perlu  diperhatikan  secara  khusus  oleh  pengadilan  hubungan industrial  dalam  memeriksa  dan  menyelesaikan  perkara  pemutusan  hubungan  kerja karena faktor efisiensi adalah hak pekerja untuk menerima pesangon sebanyak 2 kali
ketentuan  yang  berlaku,  dengan  memperhatikan  akibat  pemutusan  hubungan  kerja karena alasan Efisiensi ini sangat berpengaruh bagi tenaga kerja. Jika langkah efisiensi atau pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari karena keadaan sudah darurat, terutama  darurat  kesehatan  masyarakat  akibat  wabah  pandemi,  alasan  baik  yang memenuhi rasa keadilan adalah adanya kondisi paksa yang berada di luar Kehendak perusahaan atau karena alasan efisiensi, perusahaan harus membuktikan alasan tersebut dengan  adanya  laporan  keuangan  dalam  2  tahun  terakhir  yang  telah  diaudit  oleh akuntan publik, dengan menunjukkan kerugian yang diderita perusahaan. Dalam hal ini  tentunya  perlu  adanya  pengawasan  dan  pemeriksaan  dari  pemerintah  agar pemutusan hubungan kerja tidak didasari oleh keinginan pengusaha untuk mengurangi biaya  operasionalnya  jika  ternyata  dalam  2  tahun  terakhir  perusahaan  masih  tetap beroperasi. memiliki keuntungan yang cukup untuk membayar pekerja
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dalam  pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi akibat pandemi berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan adalah dalam bentuk kompensasi, hal ini sebenarnya telah diatur dalam pasal  164  ayat  (3)  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  pekerja diberikan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) yaitu masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 136 ayat (3) dan kompensasi hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) . Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa  dan  menyelesaikan  perkara  pemutusan  hubungan  kerja  karena  faktor efisiensi adalah hak pekerja untuk menerima pesangon sebanyak 2 kali ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan konsekuensi pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi.  kerja.  Jika  langkah  efisiensi  atau  pemutusan  hubungan  kerja  tidak  dapat dihindari karena keadaan darurat, terutama darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi, alasan baik yang memenuhi rasa keadilan adalah adanya kondisi paksa yang berada  di  luar  kehendak  perusahaan  atau  untuk  alasan  efisiensi,  perusahaan  harus membuktikan alasan tersebut dengan adanya laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, dengan menunjukkan kerugian yang diderita perusahaan. Dalam hal ini tentunya perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah agar pemutusan hubungan kerja tidak didasari oleh keinginan pengusaha untuk  menekan  biaya  operasional  jika  ternyata  dalam  2  tahun  terakhir  perusahaan
tersebut tidak beroperasi. masih beroperasi. memiliki keuntungan yang cukup untuk membayar pekerja
Adanya perlindungan hukum terhadap pekerja adalah merupakan suatu pemenuhan hak dasar melekat dan dilindungi oleh konstitusi Sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pada pasal 33  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama. Dengan  demikian  sudah  selayaknya  bahwa  di  dalam  proses  bernegara  harus memperhatikan keberpihakan negara terhadap pekerja yang berada dalam posisi lemah. Dengan demikian sudah sepatutnya bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang memang mampu menghidupi dirinya dan keluarganya secara layak dan didasarkan atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama. Adalah suatu  pelanggaran  mendasar  apabila  dalam  pelaksanaan  undang-undang  cipta  kerja menimbulkan distorsi terhadap pelaksanaan di lapangan karena sesungguhnya undang- undang  cipta  kerja  diciptakan  bukan  hanya  untuk  memberikan  kemudahan  dalam berinvestasi  tetapi  juga  untuk  memberikan  kesejahteraan  umum,  memberikan perlindungan  kepada  pekerja  dan  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Cara  penanganan  pemutusan  hubungan  kerja  yang dilakukan  oleh  pemberi  kerja  atau  perusahaan  hendaknya juga  dilatarbelakangi  oleh asas keadilan sehingga ketika pekerja memang benar-benar harus diputuskan hubungan kerjanya,  tidak  akan  dirugikan  melalui  keputusan  sepihak  oleh  pengusaha  yang bertindak  sewenang-wenang.  Pekerja  bukanlah  komoditas  tapi  pekerja  adalah  mitra ataupun  sumber  daya  utama  dalam  melakukan  proses  produksi,  sehingga  perlu diberdayakan dan sesuai dengan ketentuan bahwa setiap pekerja  diberikan hak-hak yang  layak  dalam  menjalankan  profesinya.  Pengusaha  tidak  boleh  melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja tanpa alasan yang rasional dan tanpa adanya  asas  keadilan.  Pekerja  tidak  boleh  diperlakukan  sebagaimana  barang  modal ataupun  komoditas  dengan  mudah  dapat  dimanfaatkan  ataupun  dijual.  untuk melindungi  hak-hak  pekerja  maka  diperlukan  keterlibatan  pemerintah  dalam  hal  ini penyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  mampu  menampilkan  atau mencerminkan asas keadilan baik secara substantif maupun secara prosedural sehingga
apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka pihak pekerja tidak merasa dirugikan baik secara moril maupun secara material.

## E. PENUTUP
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur bagaimana  perusahaan  melakukan   pemutusan  hubungan  kerja.  Sedangkan  di  kitab undang-undang  hukum  perdata  pun  mengeksplisitkan  bahwa  hubungan  kerja  yang diputus  karena  alasan  efisiensi  dapat  dilakukan  karena  alasan  mendesak.  Dalam undang-undang  ketenagakerjaan  sebenarnya  terdapat  tiga  unsur    dalam  kaitannya dengan perjanjian kerja yaitu unsur pekerjaan, unsur upah serta unsur perintah seperti tertulis dalam Pasal 1 angka 15. Ketiga unsur dimaksud kemudian dilengkapi dengan unsur  waktu  yang  dijelaskan  dalam  kitab  undang-undang  hukum  perdata.  Namun Undang-undang  Ketenagakerjaan  tidak  memberikan  syarat  adanya  keharusan  dalam memberikan  bukti  tetapi  dalam  proses  penyelesaian  konflik  akibat  perselisihan hubungan industrial, sangat diperlukan peran dari pihak pemerintah sebagai mediator konsiliator  atau  arbiter  dari  dinas  yang  menangani  ketenagakerjaan  antara    majelis hakim  pengadilan  hubungan  industrial  dan  Mahkamah  Agung  untuk  membuktikan bahwa bentuk implementasi  undang-undang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akibat  dari  aturan  dibatasinya  kegiatan  sosial  berskala  besar  demi  mencegah penyebaran virus Covid-19 hingga diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  terjadi  penutupan  operasional  perusahaan  sehingga berpotensi terhadap pemberhentian pekerja dampak kerugian yang dialami perusahaan. Pemutusan  hubungan  kerja  ini  dikaitkan  dengan  alasan  efisiensi  akibat  dampak pandemi.  Dalam  undang-undang  nomor  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  korban pemutusan hubungan kerja sudah bukan lagi mendapat pesangon 2 kali lipat karena mempertimbangkan  alasan  efisiensi.  Demi  asas  keadilan  dan  terciptanya  hubungan industrial  yang  baik  bagi  pekerja  dan  pengusaha  maka  pemutusan  hubungan  kerja adalah suatu tindakan ataupun alternatif terakhir dari suatu hubungan kerja sehingga pertimbangan  yang  matang  perlu  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  agar  dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian di antara kedua pihak. Dengan demikian adanya  penelaahan  terhadap  rancangan  perjanjian/kontrak  kerja  diantara  pekerja
dengan pemberi kerja yang dalamnya perlu disusun dengan prinsip keadilan, sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pekerja dan bagi  pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  Julio.  "Omnibus  Is  Throwing  People  and  Democracy  under  the  Bus". Tempo.co . 2 Februari 2020. Ali, Zainuddin & Supriadi. 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. BPS.  5  Mei  2021,    “ Februari  2021:  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Sebesar  6,26 persen ” , https://www.bps.go.id/pressrelease/ 2021/05/05/1815/februari-2021- -tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html,
Esther, Samboh. "Guide to omnibus bill on job creation : 1,028 pages in 10 minutes.
The Jakarta Post .24 Februari 2020 Fauzan, Rahmat.,“ UU Ciptaker Disahkan, Ini Urgensi Yang Dijadikan Latar Belakang Oleh Pemerintah”, 11  Oktober  2020                            https://ekonomi.bisnis.com/ read/20201011/12/  1303557uu-ciptaker-disahkan-ini-urgensi-yang-dijadikan- latar-belakang-oleh-pemerintah, Diakses 28 Agustus 2021
Ghalia,  Gina.  "Indonesia  passes  jobs  bill  as  recession  looms". The  Jakarta  Post/ 6 Oktober 2020
Gustav,  Rizal  Jawahir.  "Jejak  Omnibus  Law:  Dari  Pidato  Pelantikan  Jokowi  hingga Polemik RUU Cipta Kerja". Kompas.com . 5 Oktober 2020 Karunia,  Ade  Miranti,  "UMK  Dihapuskan  dalam  UU  Cipta  Kerja?  Menaker:  Saya Tegaskan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  Tetap  Dipertahankan!". KOMPAS.com . 7 Oktober 2020. Manan, Abdul.  2013. Aspek-Aspek Pengubah Hukum ,  Jakarta: PT. Kharisma Putera Utama.
Putsanra, Dipna Videlia,  "Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah". Tirto.id. 7 Oktober 2020
Rahardjo, Sujtipto. 2012. Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Soerjono, Soekanto.  2014 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yahya, Achmad Nasrudin., "Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh. KOMPAS.com. 7 Oktober 2020.