## Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf  Produktif  di Kecamtan Tompobulu Kabupaten Gowa
The Urgency of Community Legal Awareness in Productive Waqf Practices in Tompobulu District, Gowa Regency
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: nawirnurum11@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* (Di isi oleh Pengelola
Jurnal)
Revisi I* (Di isi oleh
Pengelola Jurnal)
Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)
Disetujui* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam  praktek  wakaf  produktif  di  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten Gowa.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  dua pendekatan yakni; pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis. Sumber data  utama  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  Perwakafan  di  Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dan wawancara kepada Tokoh masyarakat dan  Pemerintah  dalam  hal  ini  yaitu  KUA  kecamatan  Tompobulu. Selanjutnya  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan  analisis  data  dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yaitu:  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menjukan bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  prengelolaan  wakaf produktif  masih  tergolong  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data perwakafan  terdapat  95  lokasi  wakaf,  tetapi  belum  ada  yang  di  kelola secara  produktif.  hal  ini  Karena  masyarakat  masih  memiliki  pradigma wakaf  yang  bersifat  konsumtif.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  strategi khusus  untuk  membangun  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam pengelolaan  wakaf  produktif  seperti  sosialisasi  hukum  wakaf,  atau pemerintah melakukan strategi inovatif seperti melakukan lelang wakaf. Sehingga  praktek  pengelolaan  wakaf  produktif  itu  dapat  berjalan  di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
Kata  Kunci:  Kesadaran  Hukum,  Wakaf  Produktif,  Paradigma Masyarakat.
Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf  Produktif  di  Kecamtan  Tompobulu Kabupaten Gowa
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
This study aims to determine the legal awareness of the community in the practice of productive waqf in Tompobulu District, Gowa Regency.  This research  is  a  qualitative  research  with  two approaches,  namely;    legal approach  and  sociological  approach.    The  main  data  sources  in  this research are the data of the Representatives in Tompobulu District, Gowa Regency and interviews with community leaders and the government in this  case,  namely  the  KUA  Tompobulu  District.    Furthermore,  data collection in this study using interviews, observation and documentation. Meanwhile, data processing and analysis techniques are carried out in three  stages,  namely:  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion drawing.  The results of the study show that the legal awareness of the community  regarding  the  management  of  productive  waqf  is  still  low. This can be seen from the waqf data, there are 95 locations of waqf, but none  of  them  have  been  managed  productively.    this  is  because  the community still has the waqf paradigm which is consumptive in nature. Therefore, a special strategy is needed to build public legal awareness in the management of productive waqf such as socialization of waqf law, or the  government  to  implement  innovative  strategies  such  as  conducting waqf auctions.  So that the productive waqf management practice can run in Tompobulu District, Gowa Regency.
Keywords: Legal Awareness, Productive Waqf, Community Paradigm.

## A. PENDAHULUAN
Kesadaran  hukum  dapat  dikatakan  bahwa  pembentukan  hukum  harus memperlihatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  di  samping  itu  tidak  tertutup kemungkinan  bahwa  hukum  menciptakan  pola-pola  baru  dalam  masyarakat.  Sehingga pada  akhir  menciptakan  kesadaran  hukum  baru  yang  sesuai  dengan  kondisi  yang dibutuhkan. 1 Oleh karena itu, kesadaran hukum merupakan merupakan sebuah konsep pembentukan hukum yang baru yang berpatokan kepada hukum yang ada, dengan acuan terhadap  pandangan  masyarakat  terkait  hukum  yang  ada  terkait  sesuai  atau  tidaknya hukum tersebut dengan fakta-fakta atau pengaplikasiannya di tengah masyarakat.
Terkait masalah kesadaran hukum, yang merupakan sebuah permasalahan klasik yang  ada  di  tengah  masyarakat,  khususnya  jika  berbicara  konteks  keindonesiaan. Kesadaran hukum merupakan sebuah problem yang sangat penting untuk dikaji, karena pada  dasarnya  kesadaran  hukum  itu  berbicara  tentang  bagaimana  hukum  itu  akan mengarah (konsep), dan juga menyangkut tentang penerapan hukum yang ada di tengah masyarakat  (pengaplikasian).  Atau  dengan  kata  lain,  kesadaran  hukum  mempunyai cakupan pembahasan tentang pemahaman masyarakat, terkait arah hukum itu seharusnya dilakukan.  Sehingga,  kesadaran  hukum  tersebut  menciptakan  pola-pola  hukum  baru dalam masyarakat  yang  sesuai  dengan  kondisi  pada  saat  itu,  sehingga  hukum  itu akan menjadi kompleks karena adanya peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Seperti masalah pengelolaan wakaf produktif.
1 Lauresius  Arliman, Penegakan  Hukum  dan  Kesadaran  Masyarakat (Cet.I;  Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.229.
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
Pemberdayaan  harta  dalam  Islam,  berujuan  untuk  mencapai  kemakmuran,  baik itu sifatnya individual maupun untuk kepentingan umum, sehingga dapat bermanfaat bagi orang  lain. Wakaf merupakan  instrumen penyokong  kehidupan  sosial  Muslim,  dengan maksud sebagai fasilitas memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di dunia Islam, sosial, maupun masalah kemanusiaan. Karena dengan adanya proses wakaf maka kebutuhan umum akan terpenuhi seperti penyediaan sarana Ibadah, penyediaan tempat pendidikan bahkan wakaf juga memiliki ruang lingkup masalah mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menjadi sumber kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial ekonominya, maupun dalam pemenuhan spiritualnya.
Wakaf merupakan salah satu kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada tujuan  untuk  kepentingan  umum. 2 Artinya,  wakaf  merupakan  suatu  jalan  bagi  orang muslim  yang  ingin  mempergunakan  hartanya,  untuk  kepentingan  masyarakat  secara umum demi tercapainya kemakmuran bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut fiqh  wakaf  mempunya  hukum  mandhub  (dianjurkan),  dan  hukum  mandhub  ini  adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan  melakukan  perbuatan  yang  baik  yang  bukan  wajib. 3 Wakaf  merupakan  suatu perbuatan  hukum,  dengan  jalan  peralihan  hak  milik  pribadi    kepada  seseorang  atau lembaga untuk dipergunakan secara umum, dan tentunya mempunyai unsur-unsur yang harus ada dalam proses perbuatan hukum tersebut.
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, telah mengakomodasi segala  hal  yang  berhubungan  dengan  wakaf  menuju  wakaf  produktif.  Peraturan perundang-undangan ini telah mempersiapkan seluruh potensi  wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan laju perubahan sturktur masyarakat modern yang lebih  banyak  bertupu  pada  sektor  industri. 4 Paradigma  wakaf  produktif  pada pengembangannya  lebih  diarahkan  kepada  pengembangan  harta  wakaf  dan memaksimalkan  sektor ekonomi  hal ini  juga  diadopsi  dari  UU  RI  No.  41  Tahun 2004 tentang  Perwakafan    yang  mengatur  mengenai  berbagai  hal  yang  memungkinkan pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia tidak memiliki masalah lagi.
Akan  tetapi  kesadaran  hukum  terkait  pengelolaan  wakaf  produktif  tersebut  itu hanya sebatas konsep strategi pemecahan masalah tersebut, dan merupakan permasalahan yang bisa saja  berlarut-larut, karena  kurangnya perhatian masyarakat terkait pengelolaan wakaf.  Kurangnya  perhatian  masyarakat  terkait  pengelolaan  wakaf  produktif,  itu disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat.  Menurut  Soerjono Soekanto,  kesadaran  hukum  sebenarnya  merupakan  nilai  yang  berasal  dari  dalam  diri manusia terkait dengan hukum yang ada atau terkait tentang hukum yang diharapkan ada. 5 Dalam hal ini kesadaran hukum dapat dikatakan sesuatu yang berasal dari diri manusia
2 Mukhtar Luthfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.28.
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), h.398.
4 Abdul Manan, Pembarun Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Depok: Kencana, 2017), h. 309.
5 Sunaryo dkk, “Peningkata Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun  2009  sebagai  Upaya  Mewujudkan  Terciptanya  Tertip  Lalu  Lintas”, Sajai  Sambayan-Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 4, No. 2 (2020): h.159.
Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf  Produktif  di  Kecamtan  Tompobulu Kabupaten Gowa
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
tentang  penilaian  hukum  yang  ada  di  dalam  kehidupan  sosialnya  sekaligus  nantinya berawal dari kesadaran hukumlah tatanan hukum akan berubah karena kesadaran hukum bertugas sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun  secara  kolektif.  Tapi  fakta  dilapangan  berkata  lain,  kemorosotan  kesadaran hukum  masih  sering  terjadi  karena  tidak  adanya  perhatian  masyarakat  untuk memperhatikan hukum yang berlaku, salah satu contohnya terkait masalah pengelolaan wakaf  produktif  masih  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  tidak  adanya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaanya.
Berdasarkan  hal  di  atas,  problematika  tersebut  juga  terjadi  di  Kecamatan Tompobulu  Kabupten  Gowa.  Berdasarkan  informasi  dari  bapak  Ismail  B,  selaku  salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang memberikan gambaran  bahwa  kurangnya  perhatian  masyarakan  dalam  pengolahan  harta  wakafnya sehingga  mengakibatkan  harta  wakaf  itu  kurang  produktif  dalam  pengelolaannya, sehingga  kata  wakaf  produktif  itu  kurang  familiar  di  tengah  masyarakat. 6 Padahal menurut data, terdapat 95 lokasi wakaf yang terdaftar di Kecamatan Tompobulu dengan rincian 65 lokasi untuk tempat ibadah selebihnya dipergunakan untuk kepentingan umum lainnya seperti madrasah atau pemakaman. 7 Akan tetapi keseluruhan wakaf yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamata Tompobulu itu diperuntukan sebagai sarana Ibadah seperti  masjid,  sedangkan  untuk  bidang  wakaf  produktif  belum  pernah  ditemui  pada daerah ini baik itu berupa wakaf produktif di bidang pertanian karena daerah kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa merupakan daerah pertanian apakah lagi wakaf produktif lainnya  seperti  sektor  industri.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peran  kesadaran  hukum  itu dibutuhkan  sebagai  auditor  dalam  hal  pola  tingkah  laku  dan  penambahan  pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada.
Berdasarkan  data  tersebut,  menunjukan  bahwa  pentingnya  sebuah  kesadaran hukum masyarakat dalam melakuka wakaf produktif, karena secara sederhana, apabila kesadaran  hukum  masyarakat  itu  tinggi,  maka  tinggi  pula  penerapan  hukumnya, begitupun  sebaliknya.  Maka  dapat  dilihat  bahwa  UU  No  41  Tahun  2004  telah memberikan suatu penjelasan bahwa perwakafan harus dikelolas secara produktif tetapi pada pengaplikasiannya di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, belum ada lokasi wakaf yang dikelola secara produktif.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Hukum dan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan Hukum bertujuan untuk menyelaraskan  hukum  dengan  pengaplikasiannya  di  masyarakat  sehingga  kesadaran hukum  tersebut  dapat  terwujud.  Pendekatan  hukum  yang  dimaksud  adalah  pendekatan terhadap regulasi wakaf produktif  dalam hal ini adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, sehingga kesadaran hukum masyarakat terkait Praktek wakaf produktif itu bisa terwujud di masyarakat Tompobulu Kabupaten Gowa. Kemudian sosiologi befungsi
6 Ismail B (46 Tahun), Imam Desa Tanete, Wawancara, Tanete, 27 November 2020.
7 Dikutip dari data perwakafan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2017.
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
untuk menggali informasi terkait fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, termasuk juga pola perilaku hukum masyarakat.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan ( Field Research ), yaitu salah satu memperoleh data dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:
1. Observasi  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk mengamati  tindakan,  perilaku  dan  proses. 8 Observasi  ini  dilakukan  untuk mengamati  keadaan  di  lapangan.  Kegiatan  observasi  meliputi  melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek- obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang  sedang  dilakukan.  Observasi  ini  bertujuan  untuk  mengamati  kondisi kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  perwakafan  di  Kecamatan  Tompobulu Kabupaten Gowa. Khususnya masalah wakaf produktif.
2. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. 9
Proses  wawancara  bertujuan  untuk  menggali  secara    mendalam  sudut  pandang informan  terhadap  suatu  obyek,  sehingga  terjadi  interaksi  antar  peneliti  dan informan  dengan  mengadakan  kegiatan  mengumpulkan  dan  mengidentifikasi permasalahan  terlebih  dahulu  sebagai  bahan  kajian.  oleh  karena  itu  kegiatan wawancara  dalam  peneitian  sangat  penting  karena  bertujuan  untuk  menggali informasi  sedalam-dalamnya  dari  orang  (informan)  yang  dianggap  faham terhadap  masalah  yang  diteliti  sehingga data  yang  diperoleh  lebih  lengkap.  ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses wawancara, kedudukan mereka sebagai informan  atau  orang  yang  memberikan  informasi  terkait  kondisi  perwakafan  di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, adapun informan yang dimaksud yakni para  tokoh  masyarakat  yang  menjalankan  praktik  perwakafan  seperti  Kepala Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tompobulu,  para nazhir dan  khususnya beberapa    Tokoh  masyarakat  yang  ada  di  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten Gowa.
3. Dokumentasi  adalah  salah  satu  metode  pengumpulan  data  Kualitatif  dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek. 10 Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih untuk  dimasukkan  sebagai  fokus  penelitian,  dokumen  yang  diambil  berfungsi sebagai penyokong dari hasil penelitian sehingga data yang disajikan lebih valid dan lengkap, seperti dokumen tentang data perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Untuk  melaksanakan  analisis  data  kualitatif,  maka  perlu  ditekankan  beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi data Merupakan proses pemilihan, focus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan
8 Nur  Sayidah, Metodologi  Penelitian:  disertai  dengan  Cntohnya  dalam  Penelitian (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h.84.
9 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2002),  h.81.
10 Albi Anggita & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 153.
Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf  Produktif  di  Kecamtan  Tompobulu Kabupaten Gowa
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
tertulis  di  lapangan.  Dimana  setelah  penelitian  memperoleh  data,  harus  lebih dahulu  dikaji  kelayakannya  dengan  memilih  data  yang  benar-benar  dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Penyajian  data  adalah  penyajian  sekumpulan  data  dari  informan  yang  tersusun dan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. 11 Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Tahap ini adalah tahap dimana penyatuan antara teori yang sudah ada dan hasil yang didapatkan di lapangan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan  dengan  melibatkan  pemahaman  peneliti.  Kesimpulan  yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, saat peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## C. PEMBAHASAN

## Gambaran Pengelolan Perwakafan  di Kecamtan Tompobulu Kabupaten Gowa
Wakaf  produktif  mengandung  arti  sebagai  bagian  dalam  perwakafan  akan  tetapi ditinjau  dari  pengelolaannya  yang  dibagi  menjadi  dua  yakni  wakaf  konsumtif (menghasilkan)  dan  produktif. 12 Mubarok  menambahkan  sebuah  pengertian  wakaf produktif  yakni  merujuk  kepada  pengelolaan  wakaf  secara  profesional  guna meningkatkan  aset  yang  diwakafkan. 13 Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  wakaf  produktif maksudnya  wakaf  barang  atau  benda  yang  dikelola  secara  profesional  dan  produktif dengan tujuan untuk menghasilkan dikemudian hari. Wakaf produktif merupakan wakaf harta  yang  digunakan  untuk  kepentingan  produksi,  baik  dalam  bidang  pertanian, perindustrian  dan  lainnya  manfaatnya  buakan  pada  benda  wakafnya  secara  langsung melainkan hasil pengembangan yang diperuntukkan sesuai dengan tujuan wakaf. 14 Jadi dapat  dilihat  disini  bahwa  perbedaan  wakaf  langsung  dan  wakaf  produktif  itu  terletak pada cara pengelolaan atau menajemen pelestarian harta wakaf.
Berdasarkan dari Kantor Urusan Agama di Tompobulu terdapat 95 Lokasi Tanah wakaf yang ada di kecamatan Tompobulu yang yang dibagi menjadi beberapa jenis Tanah wakaf seperti untuk pembangunan Masjid, Pondok Pesantren, Pemakaman, sekolah atau Madrasah,  Panti Asuhan, usaha dan lain-lain. 15 Akan tetapi terdapat masalah pada data tersebut    berdasarkan  hasil  observasi  lokasi  tanah  wakaf  yang  ada  di  kecamatan Tompobulu,  dari  data  yang  terdaftar    95  lokasi  taka  da  satupun  perwakafan  yang pengelolaannya  dikelola  secara  Produktif.    Oleh  sebab  itu,  inilah    salah  satu
11 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Social Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.
12 Ahmad Furqon, Fikih dan Menajemen Wakaf Produktif, h . 10.
13 Girindra M. Fiksi, Marlina Ekawati, dkk, Wakaf Bergerak: Teori Praktek di Asia (Cet.I; Malang: Peneleh, 2020), h.59.
14 Mundzir Qahaf, Menajemen Wakaf  Produktif, terj.  Muhyiddin Mas Ridha  (Jakarta:Khalifa, 2004), h.23.
15 Diperoleh dari data Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2018.
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
problematikah  tentang  gambaran  perwakafan  tanah  milik  yang  ada  di  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Gowa,  bahwa  masalah  kesadaran  hukum  merupakan  hal  yang paling penting dan paling urgen untuk diperhatikan, demi tercapainya masyarakat yang sadar  akan  pentingnya  hukum,  dan  mengamalkan  aturan-aturan  yang  terkandung  di dalamnya.  Terkhusus  pada  masalah  perwakafan  produktif.  karena  berbicara  tentang wakaf produktif, itu berkaitan dengan paradigm hukum masyararakat tentang pengelolaan perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

## Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Gowa  dalam Penyelenggaraan Wakaf Produktif
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang  hukum  yang  diharapkan. 16 Kesadaran hukum  sebagai  suatu  fondasi awal  perbuatan  hukum  merupakan  keadaan  di  mana  tiap warga  atau  masyarakat  harus  selalu  sadar  dan  taat  kepada  hukum  yang  berlaku.  Akan tetapi  dalam  masyarakat  masih  sering  ditemui  terkait  lemahnya  kesadaran  hukum masyarakat,    salah  satu  contoh  lemahnya  kesadaran  hukum  seperti  yang  terjadi  di Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Gowa  seperti  pada  pengelolaan  wakaf  produktif  di daerah  tersebut,  padahal  Undang-undang  RI  No.  41  Tahun  2004  tentang  Perwakafan sudah  memerintahkan  agar  pengelolaan  wakaf  itu  dikelola  secara  produktif  dan profesional. Perilaku masyarakat tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat  dalam  memahami  dan  mengaplikasikan  isi  dari  perundang-undangan tersebut.
Kesadaran hukum masyarakat dapat di ketahui dengan menggunakan indictor- indikator  kesadaran  hukum  yang  mencakup  dari  konsep  dari  kesadaran  hukum  samai pada  pengaplikasiannya  dalam  artian  bahwa  indikator  kesadaran  hukum  merupakan tahapan-tahapan  tolak  ukur  dari  kesadaran  hukum  masyarakat  yaitu  :  pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.
1. Pengetahuan Hukum
Pengetahuan  hukum  merupakan  pengetahuan  masyarakat  terkait  regulasi perwakafan  di  Indonesia,  khusunya  dalam  pengelolaan  wakaf  produktif  di  Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Sebab secara sederhana muncul sebuah pandangan bahwa bila suatu perudang-undangan telah diterbitkan, menurut prosedur peneribita perundang- undangan  yang  berlaku  maka  asumsinya  bahwa  secara  yuridis  setiap  warga  atau masyarakat  dianggap telah  mengetahui  tentang  perundang-undangan  terebut  dalam  hal ini  regulasi  perwakafan  di  Indonesia  seperti  Undang-undang  RI  No.  41  Tahun  2004 tentang  perwakafan,  lebih  spesifik  lagi  terkait  isinya  yang  terkait  denga  pengelolaan wakaf produktif.
Kurangnya  pengetahuan  hukum  masyarakat  terkait  penyelenggaraan  wakaf produktif,  dapat  dilihat  berdasarkan  fakta  bahwa  dalam  Pasal  43  Ayat  (2)  Undang- Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan telah disebutkan bahwa perwkafan itu harusnya dikelola secara produktif. Tetapi fakta di lapangan aplikasi dari pasal tersebut
16 Hambali  Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam  Konflik Pertanahan (Cet. III;  Jakarta: Kencana, 2009), h. 140.
Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf  Produktif  di  Kecamtan  Tompobulu Kabupaten Gowa
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
itu  tidak  ada  yang  di  akibatkan  ketidak  tahuan  masyarakat  terkait  regulasi  perwakafan dan konsep dari wakaf produktif itu.
2. Pemahaman Hukum
Pemaham  hukum  merupakan  sejumlah  informasi  yang  dimiliki  oleh  seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. 17 Melalui pemahaman hukum tersebut, masyarakat diharapkan memahami tujuan dari undang-undang serta manfaat bagi pihak yang  diatur  oleh  perundang-undangan  tersebut.  Contohnya  tentang  perintah  penerintah pengelolaan  wakaf  kearah  yang  lebih  produktif  yang  terdapat  pada  Pasal  43  ayat  (2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Berdasarkan data tersebut menerangkan  bahwa  kecenderungan  masyarakat  memahami  perwakafan  hanya  kepada rana pengelolaan yang bersifat konsumtif, artinya pengelolaan wakaf hanya berdasarkan fungsi asli dari wakaf tersebut tanpa memikirkan pengembangan wakaf kearah yang lebih produktif,  ditabah  lagi  satu  fakta  yang  menarik  bahwa  masyarakat  tidak  dapat membedakan  pengelolaan  wakaf  secara  konsumtif  dan  pengelolaan  wakaf  secara produktif  karena  masyarakat  beranggapan  bahwa  wakaf  itu  hanya  untuk  kepentingan umum  seperti  pembangunan  masjid,  madrasah  dan  betuk  wakaf  lainnya  yang  bersifat konsumtif.
3. Sikap Hukum
Seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu kepada suatu  hukum.    Pembahasan  sikap  hukum  masyarakat,  perlu  dibedakan  menjadi  dua klasifikasi  sikap  umum  masyarakat,  yakni  di  antaranya  sikap  fundamental  dan  sikap instrumental.  Sikap  fundamental  artinya  seseorang  akan  bereaksi  tanpa  harus mempertimbangkan  untung  ruginya  bagi  dirinya  sendiri.  Sebaliknya,  seorang instrumentalis  akan  selalu  memperhitungkan  kemungkinan  keburukan-keburukan ataupun keuntungan dari suatu hukum secara matang.
Berkaitan dengan praktik wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, sikap hukum masyarakat termasuk kedalam klasifikasi sikap fundamental. Sebab secara  teori  jika  dikaji  lebih  mendalam  bahwa  wakaf  produktif  menyimpan  potensi membangun ekonomi umat yang sangat besar, masyarakat kurang memahami tujuan dan manfaat dari praktek wakaf produktif yang mengakibatkan belum ada masyarakat yang mewakafkan atau melakukan perwakafan dengan sistem pengelolaan wakaf produktif.
4. Perilaku Hukum
Perilaku  hukum  menunjukan  di  mana  seseorang  berperilaku  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku. 18 Berdasarkan data wakaf yang di peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa menunjukan bahwa terdapat 95 lokasi wakaf yang terdaftar. Akan tetapi dari 95 lokasi wakaf tersebut belum ada lokasi wakaf yang dikelola sebagai wakaf produktif, melainkan wakaf yang ada masih dikelola secara  konsumtif  seperti  berdasarkan  data  yang  ada  sebanyak  62  tempat  ibdah,  8 madrasah dan podok pesantren dan lainnya. Akan tetapi data wakaf terbut masih dikelola secara konsumtif belum dikelola secara produktif. hal ini menunjukan terkait rendahnya
17 Anan Silviana, “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat” Panceta 7, No.1 (2012), h:118.
18 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suati Analisa Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Perss. 1982) h.247.
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
perilaku  hukum  masyarakat,  yang  berpengaruh  juga  kepada  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat.
Berdasarkan  keempat  indikator  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,    mulai  dari pengetahuan masyarakat terkait regulasi perwakafan  (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan  dan  aturan  lainnya  terkait  praktek  wakaf  produktif)  sampai  belum  adanya pengelolaan  perwakafan  yang  dikelola  secara  produktif  dan  profesional.  Sehingga berdasarkan  fakta  tersebutlah  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat terkait pengelolaan wakaf produktif itu masih tergolong rendah.

## Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tompobulu  dalam Penyelenggaraan Wakaf Produktif
Rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  kecamatan  Tompobulu  kabupaten Gowa,  dapat  dilihat  dengan  jelas  berdasarkan  data  perwakafan  yang  diterbitkan  oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa  praktik  wakaf  produktif  belum  pernah  terlaksana  di  daerah  tersebut,  hal  ini menunjukan bahwa hal itu berkaitan dengan kondisi kesadaran hukum masyarakat.
faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif  yakni sebagai berikut:
1. Kurang Maksimalnya Sosialisasi Wakaf Produktif
Sosialisasi  hukum  merupakan  faktor  mendasar  dalam  membangun  kesadaran  hukum masyarakat.  Terkait  sosialisasi  wakaf  produktif  di  kecamatan  Tompobulu  Kabupaten Gowa  itu  masih  berjalan  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengakuan  masyarakat kecamatan Tompobulu bahwa secara umum masyarakat belum faham terkait regulasi dan konteks wakaf produktif, bahkan terkait wakaf produktif suatu hal yang dianggap kurang familiar  di  kehidupan  masyarakat  Kecamatan Tompobulu.  oleh  karena  itu  perlu  upaya sosialisasi  yang  lebih  intensif  dalam  membangun  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait wakaf produktif.
2. Kekosongan Menajemen Wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
Regulasi  perwakafan  dalam  hal  ini  UU  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Perwakafan  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006,  dikatakan  bahwa  BWI diberikan  amanah  untuk  mengembangkan  pengelolaan  wakaf  Indonesia  ke  arah  yang profesional  dan  produktif  sehingga  dapat  memberikan  positif  dalam  membangun perekonomian bangsa Indonesia 19 Secara umum untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf secara  khusus  akan  mengelola  operasional  wakaf  dan  beroperasi  secara  Nasional  itu berupa  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  Tugs  dari  lembaga  wakaf  yaitu  mengkordinir nazhir-nazihir (membina)  yang  sudah  ada  atau  mengelola  secara  mandiri  harta  wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya dalam hal wakaf produktif. 20 akan tetapi lain halnya yang terjadi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Badan Wakaf Indonesia untuk skala kecamatan belum ada, sehingga belum ada. Sehingga terjadinya kekosongan
19 Amelia Fuzia dkk, Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif (Jakarta: Litbang BWI, 2017) h.6
20 Choiriyah, ”Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”, Islamic Banking 2, No. 2 (2017), h:32.
Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf  Produktif  di  Kecamtan  Tompobulu Kabupaten Gowa
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
menajemen wakaf karena tidak adanya lembaga perwakafan yang fokus untuk mengelola perwakaf di Kecamatan Tompobulu.
3. Kurangnya Pengetahuan Hukum Masyarakat
Sederhananya, tidak ada manusia yang tidak tahu hukum, karena hukum itu telah tumbuh  bersamaan  dengan  perkembangan  manusia,  sebab  secara  teori  di  mana  ada masyarakat pasti di situ ada hukum yang mengaturnya. Hanya saja permasalahannya di Indonesia khususnya bagi masyarakat  Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa,  banyak sekali aturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh  pemerintah dan sebagian besar dari  undang-undang  tersebut  tidak  menyentuh  seluru  lapisan  masyarakat,  mulai  dari alasan  sosialisasi  yang  kurang,  malas  untuk  menggali  informasi  sendiri,  menggapnya sebuah  hal  yang  tidak  penting  dan  sebagainya.    contohya    terkait  regulasi  perwakafan dalam  hal  ini  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Perwakafan  dan  regulasi  perwakafan lainnya,  sebagian  besar  masyarakat  kecamatan  Tompobulu  masih  buta  terkait  wakaf produktif baik dari segi isi dari regulasi wakaf produktif maupun dari segi pengelolaan wakaf produktif.
Berdasarkan  data  lapangan  menujukan  di  kecamatan  Tompobulu  Kabupaten Gowa itu memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran hukum dalam pengelolaan wakaf produktif  yang  rendah.  Masyarakat  selalu  mengandalkan  pemerintah  untuk melakukan sosialisasi  dan  tidak  adanya  inisiatif  sendiri  dari  masyarakat  untuk  melakukan  atau mencari informasi tentang Pengelolaan wakaf Produktif.
4. Paradigma Masyarakat dalam Berwakaf Bersifat Konsumtif
Undang-undang perwakafan , telah menetapkan bahwa wakaf sebagai salah satu upaya dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  dikelola  secara  produktif.  sebagaiaman dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, dalam penjelasannya menyatakan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  dilakukan  secara produktif. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif  antara lain dengan  cara  pengumpulan,  investasi,  penanaman  modal,  agrobisnis,  peternakan perindustrian, rumah sakit dan bentuk wakaf lainnya yang dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf masyarakat  Kecamatan Tompobulu masih menggunakan paradigma berwakaf yang bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat pada praktek wakaf masyarakat hanya  diperuntukan  kepada  pengelolaan  wakaf  yang  tujuannya  untuk  kepentingan konsumtif saja seperti masjid, pemakaman dan madrasah, yang mana pengelolaan lokasi wakaf  tersebut  belum  dikelolah  secara  produktif,  artinya  penggunaan  wakaf  itu  hanya berkisaran kepada fungsi utama dari tujuan wakaf itu, sedangkan pengembangan dalam hal pengelolaan wakaf Produktif itu belum pernah dilaksanakan.

## Strategi  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan Wakaf Produktif
1. Pembentukan Lembaga Wakaf
Kekosongan  Menajemen  Wakaf  di  Kecamatan  Tompobulu  membawa pengaruh yang besar terkait kesadaran hukum masyarakat, utamanya dalam mengubah paradigm  masyarakat  dari  paradigma  wakaf  konsumtif  menuju  paradigma  wakaf produktif.  hal  ini  karena  tidak  adanya    lembaga  wakaf  yang  fokus  untuk  mengurusi perwakafan  di  Kecamatan  Tompobulu,  meski  wakaf  menjadi  wewenang  KUA
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
kecamatan  tetapi  dalam  hal  kelembagaan  instansi  tersebut  tidak  maksimal  dalam mengelola dan menguba paradigma wakaf masyarakat.
Jadi strategi awal yang harus dilakukan karenana susahnya pembentukan BWI Kecamatan Tompobulu, maka dilakukan pembentukan Yayasan Wakaf dan Pendidikan Tompobulu,  dimana  yayasan  ini  bersifat  kekeluargaan  dan  kemudian  tetap  atas sepengetahuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu agar nantinya bisa saling bersinergi  dalam  menjalanjka  operasional  perwakafan,  sehingga  wakaf  produktif  itu bukan  hanya  sebatas  konsep  saja tetapi  bisa  diaplikasikan  di  Kecamatan  Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Sosialisasi Intensif dengan Masyarakat
Sosialisasi  hukum  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat,  yang  berupa  penyampaian  dan  penjelasan  peraturan  hukum  kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami suatu perbuatan hukum misalnya pengelolaan wakaf produktif, baik segi regulasi perwakafan di  Indonesia,  maupun  darisegi  isi  dan  pengaplikasian  regulasi  wakaf  di  Indonesia khussnya terkait wakaf produktif.
Oleh  karena  itu  sosialisai  tentang  perwakafan  harus  dimulai  dari  bawah  dan dilakukan  secara  intensif,  yang  dimulai  dari  tokoh  masyarakat  yang  bisa  membawa pengaruh  di  masyarakat  sehingga  sosialisasi  itu  bisa  berjalan  secara  efesien  dan berkelanjutan  nantinya.  Caranya  sosialisasi  dapat  dilakukan  secara  langsung  dengan tokoh masyarakat  ataupun masyarakat itu sendiri baik itu dalam bentuk dialog seperti Ceramah, diskusi, melakukan simulasi wakaf dengan masyarakat dan lainnya.
Selanjutnya  sosialisasi  terkait  hukum  wakaf  produktif  bisa  juga  dilakukan secara  tidak    langsung,  artinya  sosialisai  dilakukan  tidak  berhadapan  akan  tetapi menggunakan media dalam memperlancar sosialisasi hukum wakaf produktif.  seperti pemerintah  terkait  membuat  artikel  ataupun  bahan  bacaan  lainya  tentang    wakaf produktif  kemudian  dibagikan  kepada  setiap  jamaah    masjid  pada  saat  selesai  shalat jumaat ataupun disebarkan langsung kepada setiap masyarakat, ataupun menggunakan media sosial seperti facebook, Instegram dan Media sosial lainnya.
3. Program Inovatif Pemerintah Terkait Wakaf Produktif
Pemerintah  dalam  hal  ini  Lembaga  perwakafan  atau  Kantor  Urusan  Agama Kecamtan  Tompobulu,  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  wakaf  produktif.  pemerintah yang  berwenang  dituntut  untuk  melakukan  terobosan  baru  dalam  perwakafan  di daerahnya  termasuk  terobasan  yakni  pemberlakukan  wakaf  produktif  di  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Gowa.  Salah  satu  langkah  inovatif  dalam  membangun kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  pengelolaan  wakaf  produktif  adalah  dengan melakukan  lelang  wakaf.  Contohnya  sebidang  tanah  akan  dijual  kemudian  tanah  itu dibeli Badan wakaf kemudian untuk pembayarannya di umumkan kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana pembelian sebidang tanah yang diperuntukan lokasi wakaf produktif.

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf  Produktif  di  Kecamtan  Tompobulu Kabupaten Gowa
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
Kesadaran  hukum  sebenarnya  merupakan  nilai  yang  berasal  dari  dalam  diri manusia terkait dengan hukum yang ada atau terkait tentang hukum yang diharapkan ada. kesadaran hukum bertugas sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Tapi fakta dilapangan berkata lain, kemorosotan kesadaran hukum masih sering terjadi karena tidak adanya perhatian masyarakat untuk memperhatikan hukum yang berlaku, salah satu contohnya terkait masalah pengelolaan wakaf  produktif  masih  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  tidak  adanya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaanya.
Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat Dari keseluruhan indikator kesadaran hukum  yang    menunjukan    tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat.  Karena  berdasarkan indikator  tersebut  dilihat  sejauh  mana  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat. 21 Hal  ini dapat  dilihat  dari  keempat  indikator  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya    mulai  dari pengetahuan masyarakat terkait regulasi perwakafan  (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan  dan  aturan  lainnya  terkait  praktek  wakaf  produktif),  Pemahaman  Hukum, Sikap  Hukum,  sampai  belum  adanya  pengelolaan  perwakafan  yang  dikelola  secara produktif  dan  profesional.  Sehingga  berdasarkan  fakta  tersebutlah  dapat  disimpulkan bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  pengelolaan  wakaf  produktif  itu  masih tergolong rendah.
Hal ini disebabkan oleh empat  faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat.  Adapun  keempat  faktor  tersebut  yakni:  kurang  maksimalnya  sosialisasi hukum, terjadinya kekosongan dalam menajemen wakaf, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat dan yang terakhir adalah faktor paradigm masyarakat masih terpaku kepada pengelolaan wakaf yang berisfat konsumtif.
Sehingga  dibutuhkan  sebuah  strategi  khusus  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat, akan tetapi strategi kesadaran hukum yang telah dibahas di atas akan berjalan jika sinergitas antara pemerintah dan masyarakat itu berjalan dengan baik yang dimulai dari evaluasi menajemen perwakafan, kemudian sosialisasi hukum secara merata yang menyentuh seluru elemen masyarakat di Kecamtan Tompobulu dan strategi terakhir yakni  terkait  perintisan  awal  penerapat  wakaf  produktif  di  Kecamatan  Tompobulu Kabupaten Gowa.

## Saran
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  ini, Pemerintah  dan  masyrakat  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Gowa,  harus  selalu  bersinergi  membangun  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  hal  pengelolaan  wakaf  produktif,  yang  dimulai  dari  evaluasi menajemen  wakaf,  sosialisasi  wakaf  produktif  yang  intensif  sampai  kepada  strategi pemerintah terkait wakaf produktif, yang tentunya juga dibutuhkan kerjamasama dengan masyarakat, dengan cara selalu baerfikir kritis dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga kesadaran hukum itu dapat terbangun dan wakaf produktif itu bisa dipraktekan suatu hari nanti, sehingga wakaf produktif bukan sebatas konsep saja yang tidak pernah terlihat realisasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
21 Chairuddin, Sosiologi Hukum Masyarakat (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.102.
Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni
Anggita, Albi & Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV. Jejak.
2018.
Arliman, Lauresius. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Cet.I; Yogyakarta: Deepublish. 2015.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah. 2010.
Chairuddin. Sosiologi Hukum Masyarakat. Jakarta: Sinar Grafika. 1991. Choiriyah. ”Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”. Islamic Banking 2. No. 2 (2017). h: 25-34
Fiksi, Girindra M. dkk, Wakaf Bergerak: Teori Praktek di Asia. Cet.I; Malang: Peneleh. 2020.
Furqon,  Ahmad. Fikih  dan  Menajemen  Wakaf  Produktif. Semarang:  Southeast  Asian Publishing. 2019.
Fuzia, Amelia dkk. Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. Jakarta: Litbang BWI. 2017.
Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia. 2002.
Luthfi, Mukhtar. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. Makassar: Alauddin University Press.
2011.
Manan, Abdul. Pembarun Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Depok: Kencana. 2017.
Qahaf,Mundzir. Menajemen  Wakaf  Produktif, terj.  Muhyiddin  Mas  Ridha. Jakarta:Khalifa. 2004.
Sayidah,  Nur. Metodologi  Penelitian:  disertai  dengan  Cntohnya  dalam  Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2018..
Silviana,  Anan.  “Kajian  Tentang  Kesadaran  Hukum  Masyarakat”. Panceta 7.  No.1 (2012). h:118.
Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suati Analisa Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Perss. 1982.
Sunaryo  dkk.  “Peningkata  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  terhadap  Undang-undang Nomor  22  tahun  2009  sebagai  Upaya  Mewujudkan  Terciptanya  Tertip  Lalu Lintas”. Sajai Sambayan-Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 4. No. 2 (2020). h: 155-164.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni, Metode  Penelitian  Social  Agama. Bandung:  Remaja Rosdakarya. 2001.
Thalib,Hambali. Sanksi  Pemidanaan  dalam    Konflik  Pertanahan. Cet.  III;  Jakarta: Kencana. 2009.