P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated

## CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA

## Author
Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyo Satriyani Cahyo Widayati gentur@unik-kediri.ac.id, hery_sulistyo@unik-kediri.ac.id satriyani@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Univerrsitas Kadiri

## ABSTRAK
Lembaga  jaminan  fidusia  merupakan  lembaga  jaminan  kebendaan  yang berkembang  di  Indonesia  khususnya  untuk  jaminan  benda  bergerak.  Lembaga jaminan ini lahir untuk  mengurangi  resiko  atas  kredit yang diberikan oleh bank, jaminan  harta  benda  milik  debitor  merupakan  jaminan  tambahan  untuk mengamankan  pengembalian  dana  yang  telah  dikucurkan.  Dalam  hal  debitor tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan kredit pinjaman maka obyek jaminan akan dieksekusi (lelang) dan digunakan sebagai pelunasan hutang-hutang debitor. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis  normative  untuk  mengetahui  kekuatan  eksekutorial  lembaga jaminan  fidusia  atas  obyek  jaminan,  ketika  pihak  debitur  dalam  keadaan  tidak mampu melaksanakan kewajibannya (cidera janji).
Kata Kunci :  Fidusia, Jaminan Kebendaan, Kredit, Cidera Janji

## LATAR BELAKANG
Kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur  merupakan  arah  dari pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional  yang berdasar  atas  pencasila  dan  Undang-undang  dasar  1945.  Untuk  mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut ketersediaan alokasi dana mutlak diperlukan, karena upaya pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit.
Upaya  pembangunan  nasional  yang  sedang  dilaksanakan  pemerintah, memerlukan  kerjasama  dari  segala  pihak  agar  dapat  terlaksana  dengan  baik. Bantuan  dari  berbagai  pihak  sangat  diperlukan  karena  pada  dasarnya  setiap pihak  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  tanpa  bantuan  pihak  lain. Sebagai   mahluk social dalam  memenuhi kebutuhannya, setiap manusia  pasti memerlukan bantuan dari pihak lain, dalam berbagai hal tak terkecuali dalam
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
masalah  pembiayaan.  Dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup  baik kebutuhan primer maupun sekunder, bantuan dalam hal pembiayaan seringkali dibutuhkan oleh masyarakat.
Lembaga  keuangan  merupakan  sarana  yang  dapat  dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di sector keuangan tersebut. Lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat tersebut dapat berupa lembaga perbankan  maupun  lembaga  pembiayaan  konsumen.  Lembaga-lembaga keuangan  ini  berfungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada masyarakat agar roda perekonomian negara dapat terus berjalan.
Lembaga  perbankan  dan  pembiayaan  konsumen  memiliki  berbagai produk  usaha  keuangan  ,salah  satunya  adalah  menyalurkan  dana  kepada masyarakat.  Lembaga  pembiayaan  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat dalam  hal  pembiayaan  secara  tunai  barang-barang  yang  dibeli  oleh masyarakat.  Bentuk  perjanjian  antara  lembaga  pembiayaan  dan  konsumen yang  sering  terjadi  adalah  dalam  bentuk  perjanjian  kredit,  lembaga pembiayaan  memberikan  jasa  pada  masyarakat  terkait  pembayaran  harga barang  yang  dibeli  oleh  konsumen    secara  tunai,   dalam  hal  ini  antara  lembaga pembiayaan  dan  konsumen  terikat  perjanjian  pembiayaan  pemberian  kredit (Setiono,  2018).  Dalam  perjanjian  antara  lembaga  pembiayaan  dan  konsumen tersebut,  Lembaga  pembiayaan akan  menyediakan kredit  sejumlah uang  kepada konsumen untuk pembayaran  barang  yang  dibelinya, dan pihak konsumen akan membayar  pinjaman  yang  diberikan  secara  angsuran  kepada  Lembaga pembiayaan tersebut.
Dalam  pejalanannya  proses  perjanjian  kredit  antara  pihak  lembaga pembiayaan  dan  konsumen  tidak  selamanya  akan  dapat  berjalan  dengan  lancar sesuai  dengan  klausul-klausul  perjanjian  yang  sudah  mendapatkan  kesepakatan dari  para  pihak.  Ada  kalanya  salah  satu  pihak  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  perjanjian.  Hal  tidak dilaksanakan prestasi  oleh salah satu  pihak atas perjanjian yang telah disepakati menjadikan  pihak  tersebut  masuk  dalam  keadaan  wanprestasi  (Windradi  et  al., 2020).
Atas  kemungkinan  resiko  yang  akan  terjadi  dalam  praktek  pemberian pembiayaan  konsumen,  lembaga  pembiayaan  membangun  konstruksi  pengaman dengan  tidak  hanya  berdasar  pada  kepercayaan  saja  dalam  membentuk kesepakatan  perjanjian,  perjanjian  kredit  yang  dibentuk  oleh  para  pihak  akan diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan kebendaan (Widayati & Normasari, 2020).  Hal    ini  disebabkan,    jika  dalam  perbuatan  pinjam  meminjam  uang hanya  didasarkan  pada  kepercayaan  saja,  maka  akan    dapat  menimbulkan kerugian,  khususnya  bagi  pihak  kreditor  sebagai  pihak    yang  memberikan pinjaman,  apabila  debitor  cidera  janji.  Kreditor  sebagai  pihak yang dirugikan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
seringkali  mengalami  kesulitan  jika  akan  melakukan  eksekusi,  karena    obyek jaminan  berada di tangan debitur.
Terhadap  barang  jaminan  yang  ada  didalam  perjanjian  kredit,  apabila debitur   melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut. Oleh    karena itu,      berdasarkan titel      eksekutorial kreditur      berdasarkan  kekuasaannya berhak  menarik  kendaraan  bermotor  dan  menjualnya  guna  pelunasan  hutang debitur.
Bahwa  dari  pasal  1131  KUH  Perdata  dapat  disimpulkan  asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut:
a. Seorang  kreditor  boleh  mengambil  pelunasan  dari  setiap  bagian  dari  harta kekayaan debitor.
b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor.
c. Hak  tagihan  kreditor  hanya  dijamin  dengan  harta  benda  debitor  saja,  tidak dengan “ person debitor ”.

## RUMUSAN MASALAH
Atas  dasar  latar  belakang  permasalahan  tersebut  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  kekuatan  eksekutorial  sertifikat  jaminan  fidusia  pada wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia!

## METODE PENELITIAN
“Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum,  dengan  jalan  menganalisisnya  serta  dilakukan pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  dan  mengusahakan suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang bersangkutan” 1 .
Penelitian  hukum  ini,  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  doktrinal yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  bahan  pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut  disusun  sistematis,  dikaji  dan  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti.  “Penelitian  hukum  ini  mencakup penelitian  yang  dilakukan  pada  perundang-undangan  tertentu  ataupun  hukum positif,  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  terhadap  pengertian-pengertian pokok  atau  dasar  dalam  hukum,  yakni  masyarakat  hukum,  subyek  hukum,  hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum” 2 .
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  hukum  merupakan  suatu
1 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal. 42
2 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2007, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
penelitian  guna  menganalisa  situasi  faktual  dan  menerapkan  doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan merujuk kepada putusan-putusan hakim terdahulu  dalam  perkara  serupa,  doktrin-doktrin  hukum  tersebut  bukan  tidak mungkin  saling  berbenturan,  oleh  karena  itulah  dengan  penelitian  hukum  ini dilakukan kegiatan menimbang doktrin mana yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dihadapi, dan keahlian semacam ini hanya didapatkan dari Fakultas Hukum”. 3

## PEMBAHASAN
Definisi      perjanjian      batasannya      telah      diatur      dalam      Pasal      1313 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa,  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 4
Definisi  perjanjian  dalam  pasal  1313  KUHPerdata  tersebut  menurut beberapa  ahli  dipandang  kurang  lengkap,  karena  terlihat  hanya  mengatur perjanjian  sepihak  saja,  oleh  karenanya  banyak  para  ahli  yang  mendefinisikan pengertian perjajian atas dasar ketentuan pasal tersebut.
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad  merumuskan  kembali  definisi  Pasal 1313  KUHPerdata  sebagai  berikut,  “sebuah  perjanjian  adalah  suatu  persetujuan dengan   mana  dua  orang atau  lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan hal dalam lapangan harta kekayaan”. 5
Pendapat lain disampaikan oleh R. Setiawan yang memberikan pengertian perjanjian  (persetujuan)  adalah  “suatu  perbuatan  hukum  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  atau lebih”. 6
Agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebuah perjanjian yang dibentuk  oleh  para  pihak  haruslah  memenuhi  beberepa  syarat  sahnya  sebuah perjanjian.  Ilmu  hukum  mengenal  empat  syarat  pokok  yang  harus  dipenuhi  agar suatu  perbuatan  hukum  dapat  disebut  dengan  perjanjian  (yang  sah),  keempat syarat tersebut diatur dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1) Adanya kata sepakat dari para pihak;
2) Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3) Hal tertentu;
4) Sebab yang halal.
Dalam  perjanjian  yang  disepakati  oleh  para  pihak  melahirkan  hubungan
3 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, hal. 57
4 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Iii Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1994, hal, 13.
5 Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 49
6 Setiawan. R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Alumni, Bandung,1979, Hal.49
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
hukum sehingga timbul hak dan kewajiban diantaranya. Satu pihak berkewajiban melaksanakan  prestasi  dan  pihak  lain  berhak  atas  prestasi.  Apabila  pihak  yang berkewajiban  melaksanakan  prestasi  tersebut  tidak  melaksanakan  kewajiban berprestasi, dalam keadaan ini pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi.
Permasalahan  kredit  menjadi  obyek  pembicaraan  yang  selalu  kekinian dalam proses pembangunan perekonomian negara. Dalam kehidupan masyarakat perjanjian, baik kredit perbankan maupun kredit lembaga pembiayaan konsumen menjadi  salah satu  sarana yang memberikan manfaat  bagi  penunjang kehidupan perekonomian  rakyat.  pada  dasarnya  kredit  merupakan  bentuk  perjanjian  antara para  pihak  dalam  hal  salah  satu  pihak  memberikan  dana  kepada  pihak  lain dengan  bunga  pengembalian  dengan  harapan  akan  memberikan  dampak  positif bagi  perekonomian  masyarakat,  bentuk  kredit  yang  menjadi  produk  lembaga keuangan yang umum dapat berupa kredit produktif maupun kredit konsumtif.
Kredit  produktif  merupakan  kredit  yang  diberikan  oleh  lembaga keuangan sebagai modal atau untuk meningkatkan modal usaha bagi masyarakat, dengan  tujuan  untuk  memberikan  maanfaat  perekonomian  dan  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat.  Kredit  konsumtif  merupakan  kredit  yang  diberikan lembaga  keuangan  kepada  nasabah,  guna  memenuhi  kebutuhannya  akan  benda- benda konsumtif yang biasanya diberikan pada nasabah orang perorangan dengan memperhatikan  karakter  calon  nasabah  dan  kemampuan  bayar  dari  calon nasabah. Karenanya calon nasabah dapat menentukan jenis kredit apa yang akan diambil sesuai dengan peruntukannya oleh nasabah.
Bank sebagai  salah satu  lembaga keuangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara. Dengan fasilitas kredit yang diberikan  oleh  bank  telah  banyak  membantu  perekonomian  masyarakat Indonesia.  Beberapa  proses  harus  dilaksanakan  oleh  calon  nasabah  agar  dapat memperoleh  fasilitas  kredit  dari  bank,  mulai  tahap  permohonan  kredit  sampai mendapat persetujuan bank untuk diberikan kredit.
Dalam mengucurkan dana pada masyarakat, lembaga keuangan memiliki beberapa  klausula  yang  digunakan  sebagai  sarana  pengaman  atas  pengembalian dana yang telah dikeluarkan dalam bentuk pemberian kredit pada nasabah. Untuk itu diperlukan koridor hukum yang mampu memproteksi kepentingan para pihak dalam  perjanjian  kredit,  dalam  hal  ini  kreditur  sebagai  pihak  yang  memberikan dana  pinjaman  memiliki  kepentingan  dilakanakannya  prestasi  dengan  baik berupa pembayaran dengan kredit oleh pihak debitur.
Dalam  mengucurkan  dana  pada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  pada asasnya  didasari  dengan  adanya  kepercayaan  para  pihak,  namun  untuk  lebih menjamin kepastian hukum juga harus dilandasi dengan adanya perjanjian kredit yang bersifat tertulis dan diikat negang akta notarial.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
Dalam  Undang-Undangn  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan, pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 yang menyatakan :
“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bungan” 7
Jika  dicermati  dalam  pengertian  diatas  bahwa  kepercayaan  merupakan merupakan  unsur  terpenting  dalam  pemberian  kredit,  arti  dari  kepercayaan tersebut  adalah  kreditur  memiliki  keyakinan  dana  yang  terlah  dicairkan  akan dikembalikan  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah.
Prosedur  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  pada  umumnya  tidak  jauh berbeda,  yang  pada  intinya  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  kelayakan  dan kemampuan  debitur  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit.  Pihak  bank  sebelum memberikan  kredit  kepada  calon  nasabah  akan  melakukan  penelitian  kelayakan calon nasabah dari berbagai factor, mulai dari factor hukum sampai degan factor social dan ekonomi calon nasabah.
Analisa  secara  mendalam  oleh  bank  dalam  meneliti  permohonan  kredit calon  debitur  sangat  penting  untuk  dilakukan,  hal  ini  untuk  meminimalisir terjadinya  permasalahan  kredit,  yang  akan  mengakibatkan  terganggunya kesehatan  kredit  bank,  karena  proses  kredit  perbankan  merupakan  produk  bank yang memiliki resiko besar.
Beberapa  unsur  harus  dilihat  oleh  bank  sebagai  calon  debitur  dalam melaksanakan  perjanjian  kredit  dengan  calon  nasabah,  prinsip  yang  harus dipenuhi  agar  proses  perjanjian  kredit  dapat  berjalan  dengan  baik  adalah  : character  (watak);  capacity  (kemampuan);  capital  (modal);  collateral  (jaminan); contion  of  economy  (kondisi  ekonomi).  Prinsisp-prinsip  tersebut  dalam  dunia perbankan  disebut  prinsip  5C  yang  menjadi  dasar  bagi  pihak  kreditur  dalam menjalankan perjanjian kredit dengan debitur.
Pihak  kreditur  dalam  proses  pemberian  pinjaman  berupa  kredit  kepada calon  debitur  harus  mengetahui  bagaimana  kemampuan  dan  itikad  baik  dari debitur  dalam  melaksanakan  perjanjian  menyelesaikan  kredit  yang  diterima sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Untuk  itu  guna  memberikan  proteksi  atas  kredit  yang  diberikan  lembaga keuangan  dalam  perjanjian  kredit  selalu  diikuti  dengan  perjanjian  jaminan  atas benda-benda  milik  debitur  baik  benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak. Dengan  adanya  jaminan  ini  akan  lebih  memberikan  kepastian  kepada  kreditur atas  kredit  yang  telah  diberikan  pada  debitur.  Dalam  hal  debitur  tidak  dapat
7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
melaksanakan  kewajiban  prestasinya  menyelesaikan  kredit  maka  benda  milik debitur  yang  dijadikan  jaminan  kredit  akan  menjadi  obyek  pelunasan  hutang debitur.
Dalam perjanjian kredit adanya benda sebagai jaminan atas kredit debitur merupakan  salah  satu  factor  yang  cukup  penting  guna  mengurangi  resiko  dan lebih  memberikan  kepastian  bagi  kreditur  atas  pengembalian  kredit  yang  telah diberikan  pada  debitur.  Pemberian  jaminankredit  merupakan  sebuah  keyakinan bagi  lembaga  perbankan  atas  kemampuan  debitur  untuk  melunasi  kredit  sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
Dalam  Undang-undang  Pokok  Perbankan  pasal  8  ayat  (1)  memberikan penjelasan  bahwa  :  “Bank  umum  wajib  memiliki  sebuah  keyakinan  melalui analisa  yang  mendalam  akan  itikad  baik  dan  kemampuan  serta  kesanggupan nasabah  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan yang  dimaksud  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan.  Hal  ini  senada  dengan apa  yang  secara  umum  telah  diatur  mengenai  jaminan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang dalam pasal 1131 menjelaskan : “segala kebendaan si berhutang baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, baik yang sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  tanggungan  atas segala perikatan perorangan”.
Dalam praktek jual beli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat  dapat  dilakuan  baik  secara  tunai  maupun  secara  kredit.  Sehingga kebutuhan  pemilikan  akan  trasnportasi  ini  dapat  dijangkau  oleh  sebagian  besar kalangan  masyarakat  Indonesia.  Untuk  pembelian  kendaraan  bermotor  lembaga perbankan  memberikan  fasilitas  pinjaman  dana  bagi  pihak  yang  akan  membeli kendaraan bermotor secara kredit.
Sejalan  dengan  fungsinya  sebagai  sarana  pengaman  kredit  perbankan, jaminan yang baik adalah jaminan yang mampu :
a) “mudah dalam perolehan permohonan kredit”
b) “tidak  melemahkan  kemampuan  kreditur  dalam  melaksanakan  kelangsungan usahanya”
c) “mampu memberikan kepastian kepada kreditur dalam hal benda jaminan dapat setiap waktu dilaksanakan eksekusi, guna pelunasan hutang debitur”.
Salah  satu  bentuk  lembaga  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  perbankan adalah  fidusia  atau  Fiduciare  Eigendoms  Overdracht  yang  umumnya  mendapat arti  sebagai  jaminan  atas  hak  milik  kepercayaan  yang  penyerahannya dilaksanakan secara constitutum posessorium.
Dalam  perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  sebagai  jaminan kreditur  atas  pengembalian  kredit  yang  telah  diberikan  pada  debitur,  digunakan lembaga  jaminan  fiducia  sebagai  sarana  proteksi  bagi  pihak  kreditur.  Lembaga jaminan  memiliki  fungsi  penting  dalam  perjanjian  kredit,  ia  memiliki  fungsi
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
untuk mengamankan kredit yang telah diberikan.
Lembaga  jaminan  fidusia  hadir  untuk  melengkapi  kelemahan  yang  ada dalam  lembaga  jaminan  gadai.  Gadai  merupakan  lembaga  jaminan  atas  benda- benda  bergerak,  dimana  benda  obyek  jaminan  dikuasai  oleh  penerima  gadai sehingga debitur tidak dapat memanfaatkan benda yang menjadi obyek gadai.
Kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  lembaga  jaminan  gadai  tersebut dirasakan  menghambat  proses  bergeraknya  perekonomian  masyarakat  sehingga diperlukan sebuah lembaga jaminan baru yang dapat mangakomodasi kebutuhan masyarakat, sehinhgga debitur tetap dapat memanfaatkan benda jaminan sebagai modal  usaha.  Lahirnya  lembaga  jaminan  fidusia  memiliki  arti  yang  sangat penting,  selain  sebagai  saran  keamanan  bagi  pihak  kreditur  juga  merupakan sarana  dalam  menutup  kelemahan  lembaga  jaminan  gadai,  lembaga  jaminan fidusia  memberi  manfaat  bagi  pihak  debitur  bahwa  debitur  dalam  mendapatkan kredit perbankan masih tetap dapat memanfaatkan benda jaminan dalam kegiatan usahanya.
Di  Indonesia  lembaga  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia. Pasal 1 Undang-undang No. 42 Tahun  1999  menyatakan:  “fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”
Perjanjian  jaminan  fidusiaa  merupakan  perjanjian  tambahan  yang mengikuti perjanjian pokok  yang  telah para pihak sepakati, jadi jaminan fidusia tidaklah  sebagai  sebuah  kewajiban  melaksanakan  prestasi,  prestasi  dalam perjanjian  kreditlah  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  debitur.  Perjanjian  jaminan fidusia  tersebut  akan  bergerak  ketika  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  prestasi yang  disepakati  dalam  perjanjian  pokok.  Perjanjian  pokok  dalam  perjanjian jaminan  fidusia  adalah  perjanjian  kredit  yang  telah  mendapat  kata  sepakat  para pihak, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accecoir yang dalam hal ini  lahir  dan  berakhirnya  perjanjian  jaminan  fidusia  tergantung  pada  perjanjian pokoknya.
Lebih  lanjut  pengertian  jaminan  fidusia  juga  datur  dalam  pasal  2  yang menyatakan : "jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang  nomor  4  tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  yang  tetap berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur lainnya.”
Dari  aturan  tersebut  jaminan  fidusia  adalah  bentuk  penyerahan  hak kepemilikan  debitur  kepada  kreditur  sebagai  jaminan  atas  dasar  kepercayaan,
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan namun obyek jaminan  (benda) tetap berada  dalam  kekuasaan  pihak  debitur,  sehingga  karena  masih  dalam kekuasaannya, debitur dapat mendayagunakan benda obyek jaminan.
Pembuatan  akta  jaminan  fidusia  menurut  pasal  5  ayat  (1)  Tahun  1999 Undang-undang  tentang  jaminan  fidusia,  “bahwa  akta  jaminan  fidusia  harus dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  ini  notaris.” Secara  materiil  akta  jaminan  fidusia  minimal  harus  memuat  beberapa  hal diantaranya  adalah,  identitas  para  pihak  dalam  perjanjian;  pokok  perjanjian fidusia,  identifikasi  jenis  benda  yang  dijadikan  obyek  jaminan  fidusia  dan  nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang didaftarkan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia,  pendaftaran  jaminan  fidusia  ini merupakan  penerapan  prinsip  publisitas  sehingga  dapat  menjamin  kepastian terhadap  benda  obyek  jaminan  fidusia.  Benda  yang  menjadi  obyek  jaminan fidusia dapat berupa baik benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, serta  benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan.  Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia..  pendaftaran  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dimaksudkan sebagai  pemenuhan  asas  publisitas  serta  merupakan  jaminan  kepastian  kepada kreditor  lain  terhadap  benda  yang  telah  mendapatkan  beban  jaminan  fidusia. Pendaftaran  jaminan  fidusia  tersebut  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi para  pihak  yang  berkepentingan  dan  memberikan  hak  yang  diutamakan (preferen) penerima fidusia terhadap kreditor lain.
Dengan undang-undang jaminan fidusia ini, jaminan pada benda bergerak secara non-possory akan memiliki kepastian hukum, status kreditur mendapatkan jaminan  atas  lembaga  pendaftaran  yang  memiliki  fungsi  guna  melakukan pendataan  pembebanan  fidusia  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  pembebanan ulang terhadap obyek yang telah dibebani jaminan fidusia.
Setelah  melakukan  serangkaian  penilaian  terhadap  kelengkapan  data pendukung dalam dokumen permohonan pendaftaran fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diterimakan kepada penerima fidusia,  sertifikat  jaminan  fidusia  ini  merupakan  Salinan  dari  buku  daftar fidusiaa.  Setelah  jaminan  fidusia  dicatat  dalam  buku  daftar  fidusia  pada  saat itulah  jaminan  fidusia  lahir  dan  mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuat kesepakatan.
Jaminan  fidusia  yang  dibuat  secara  sah  secara  material  dan  formal berakibat  bahwa  jaminan  fidusia  memiliki  kekuatan  hukum  setara  dengan putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Kekuatan eksekutorial setara dengan putusan hakim yang dimiliki oleh akta jaminan fiducia tersurat  dalam  irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated

## Esa”.
Dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  pembelian  kendaraan  bermotor kewajiban  prestasi  debitur  adalah  melaksanakan  pembayaran  kredit  yang  telah diterima  dari  pihak  kreditur  dengan  jumlah  dan  jangka  waktu  yang  telah disepakati  dalam  perjanjian.  Debitur  wajib  melaksanakan  apa  yang  telah disepakati.  Ketika  debitur  tidak  mampu  melaksanakan  kewajiban  prestasinya maka dikatakan dalam hal ini debitur telah masuk dalam keadaan wanprestasi.
“Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda,  yang berarti prestasi buruk.    Wanprestasi    (kelalaian    atau    kealpaan)    seorang    debitor  dapat  berupa empat  macam,  yaitu  tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukannya, melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya  tetapi  tidak  sebagaimana  dijanjikan, melakukan      apa      yang      dijanjikannya      tetapi  terlambat,  dan  melakukan sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukannya.”
Akibat  dari  adanya  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihak risiko, maupun  membayar  biaya  perkara.  Sebagai  contoh  seorang  debitor  dituduh melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  lalai  atau  secara  sengaja  tidak melaksanakan  prestasi  sesuai  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian.  Jika terbukti,  maka  debitor  harus  mengganti  kerugian  yang  meliputi  ganti  rugi, bunga  dan  biaya  perkaranya.  Namun,  debitor  bisa  saja  membela  diri  dengan alasan  keadaan  memaksa  (overmacht/force  majeure),  kelalaian  kreditor  sendiri atau  kreditor  telah  melepaskan  haknya  untuk  menuntut  ganti  rugi.  Untuk  hal yang  demikian  debitor  tidak  harus  mengganti  kerugian.  Oleh  karena  itu, sebaiknya  dalam  setiap  perjanjian  harus  dicantumkan  dengan  jelas  mengenai risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa.
Wanprestasi  yang  juga  dikenal  dengan  istilah  cidera  janji  merupakan sebuah  keadaan  dimana  prestasi  atau  kewajiban  yang  telah  disepakati  bersama oleh  para  pihak  tidak  dilaksanakan  seperti  apa  yang  telah  diatur  dalam  kontrak. Keadaan  cidera  janji  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  oleh  beberapa  faktor,  cidera janji  dapat  dikarenakan  karena  adanya  kesengajaan,  kelalaian  maupun  tanpa kesalahan. Akibat hukum atas adanya cidera janji pihak dalam perjanjian adalah timbulnya  hak bagi  pihak yang mendapat  kerugian dari kontrak yang disepakati guna menuntut ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi.
Wanprestasi  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor,  dimana  akibat  yuridis wanprestasi  tersebut  memberikan  hak  dari  pihak  yang  mendapatkan  kerugian dalam perjanjian untuk menintut ganti kerugian pada pihak yang telah melakukan wanprestasi.  Wanprestasi  yang  timbul  dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan fidusia terjadi karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya. Dalam hukum perikatan wanprestasi terjadi dalam hal :
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
1. tidak memenuhi prestasi;
2. terlambat memenuhi prestasi;
3. salah memenuhi prestasi.
Dalam  hukum  perjanjian  guna  menentukan  keadaan  wanpresti  pihak debitur  diperlukan  adanya  somasi/surat  peringatan  /pernyataan  lalai  kepada debitur.  Somasi  merupakan  surat  peringtan/pemberitahuan  dari  kreditur  pada debitur bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.
Permasalahan  eksekusi  jaminan  fidusia  sangat  penting  bagi  pihak  bank, hal  tersebut  sesuai  dengan  fungsi  dari  hak  jaminan  dalam  rangka  pemberian kredit  perbankan  merupakan  upaya  terakhir  supaya  kredit  yang  telah  disalurkan oleh  bank  dapat  kembali  sehingga  bank  tidak  mengalami  kerugian,  hasil eksekusi/menjual  jaminan  kredit  diperuntukan  untuk  pelunasan  hutang  debitur, dan  apabila  dari  hasil  penjualan  obyek  jaminan  tersebut  ada  sisa  akan dikembalikan kepada pihak debitur. Dan sebaliknya apabila terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut  wajib dibayar oleh debitur dengan menggunakan hak secara konkurent atas dasar pasal 1131 KUHPerdata.
Dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  terkait  hal  eksekusi  ditetapkan  pada pasal  29  sampai  dengan  pasal  34  UU  Nomor  42  Tahun  199  tentang  Jaminan Fidusia.  Lebih  lanjut  eksekusi  jaminan  fidusia  merupkan  tindakan  penyitaan benda yang dijadikan jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia. Proses penyitaan dan  penjualan  obyek  jaminan  fidusia  ini  terjadi  karena  debitur  telah  cidera janji/tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yangdisepakati, walau sudah diberikan somasi oleh kreditur.
Terkait hal eksekusi, terdapat empat cara eksekusi obyek jaminan fidusia :
1. Dengan titel eksekutorial, maksud dari titel eksekutorial yang dilaksanakan oleh penerima  fidusia,  yaitu  adanya  irah-irah  yang  memiliki  kesetaraan  dengan pelaksanaan  putusan  pengadilan,  yang  dalam  hal  ini  memberikan  hak  guna melakukan  penyitaan  dan  lelang  sita  eksekutorial  tanpa  memerlukan  perantara hakim pengadilan.
2. Dengan penjualan benda jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum  dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek jaminan fidusia.
3. Dengan  pelaksanaan  penjualan  dibawah  tangan,  hal  ini  dilakukan  atas  dasar adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima jaminan fidusia, hal ini dimaksudkan  apabila  dengan  cara  ini  dapat  memberikan  hasil  yang  lebih menguntungkan bagi pihak debitur dan pihak kreditur.
4. Dengan  parate  eksekusi,  hal  ini  diatur  dalam  pasal  15  ayat  3  UU  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dalam  undang-undang  jaminan  fidusia  memberikan  kemudahan  dalam
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
pelaksanaan  hak  yang  melekat  dalam  jaminan  kredit.  Kemudahan  tersebut  telah diatur  dalam  pasal  15  ayat  2  undang-undang  jaminan  fidusia,  dimana  dalam sertifikat  jaminan  fidusia  memiliki  irah-irah  “ Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”,  hal  ni  berarti  bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia tersebut  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadiilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Dalam  ranah  praktek  jaminan  fidusia  ini  cukup  popular  bagi  kalangan pebisnis,  jaminan  fidusia  memiliki  sifat  khusus  dalam  hal  pelaksanaan  eksekusi ketika terjadi hal cidera janji, dalam hal ini pihak debitur sudah mengikatkan diri kepada kreditur bahwa akan memberikan hak jaminan pada pihak kreditur berupa benda-benda  tertentu  kepunyaannya  untuk  memberikan  jaminan  atas  kewajiban debitur  sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam  perjanjian  pokoknya  ketika  si debitur dalam keadaan cidera janji.
Dikarenakan  terdapat  kekhususan  atas  jaminan  fidusia  tersebut  maka pelaksanaan  eksekuainya  juga  diperlukan  pengaturuan  yang  khusus  pula  yang berbeda  dengan  eksekusi  pada  umumnya.  Dengan  adanya  ciri  khusus  pada jaminan  fidusia  dalam  hal  pelaksanaan  eksekusi  memberikan  dampak  bahwa kreditur  lebih  mudah  dalam  menyalurkan  danyanya  pada  debitur  dalam  bentuk pinjaman.kredit.  dalam  hal  ini  debitur  berpegangan  pada  adanya  jaminan  atas kepastian  hukum  bagi  kreditur  bawasanya  debitur  akan  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan ketika debitur tidak  mampu  melaksanakan  kewajibanya  debitur  akan  mendapat  pengembalian dana melalui eksekusi benda yang dijadikan jaminan.
Pencantuman  titel  eksekutorial  diluar  putusan  pengadilan  seperti  dalam sertifikat  jaminan  fidusia  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Sebelum berlakunya  Undang-undang  Jaminan  Fidusia,  pencantuman  titel  eksekutorial telah ada dan diatur dalam pasal 224 HIR dan/ 258 RBG. Pasal tersebut mengatur terkait  grose  akta,  dimana  surat  asli  dari  surat  hipotik  dan  surat  hutang  yang diperkuat dihadapan notaris memakai irah-irah Atas Nama Undang-Undang yang dahulu berkekuatan sama dengan putusan hakim, dan apabila surat tersebut tidak ditepati  dengan  cara  damai  maka  ketika  melaksanakannya  dilakukan  melalui perintah pimpinan ketua pengadilan negeri.
Dalam  perkembangannya  saat  ini  didalam  grose  akta  terdapat  irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  hal  ini  juga  disebut sebagai  titel  eksekutorial  yang  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dengan  adanya  titel eksekutorial  tersebut  maka  suatu  putusan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial sebagai  halnya  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  , maka  dengan  ini  maka  pihak  kreditur  tidak  perlu  lagi  melakukan  gugatan  ke
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
pengadilan. 8
Meskipun  secara  jelas  telah  diatur  dalam  undang-undang  bagi  kreditur dalam  melaksanakan  penjualan  atas  benda  jaminan  kredit  baik  hal  tersebut dilakukan  melalui  balai  lelang  maupun  dengan  penjualan  di  bawah  tangan, namun  dalam  pelaksanaannya  hal  ini  masih  terdapat  kendala  yaitu  masih diperlukan  fiat  eksekusi  dari  pengadilan.  Pelaksanaan  penjualan  oleh  kantor lelang adakalanya akan  mengalami  kendala jika tidak ada penetapan pengadilan atas eksekusi jaminan fidusia.
Aturan-aturan  terkait  tata  cara  eksekusi  jaminan  fidusia  ketika  debitur cidera  janji  bersifat  mengikat  (dwingen  recht)  yang  berarti  bahwa  hal  tersebut tidak  dapat  dikesampingkan  dengan  keinginan  para  pihak,  penyimpangan- penyimpangan  atas  aturan-aturan  tersebut  akan  berakibat  batal  demi  hukum. Jaminan  fidusia  merupakan  lembaga  jaminan  dan  pengalihan  atas  hak kepemilikan secara constitutum possessorium adalah guna memberikan anggunan dengan  adanya  hak  yang  didahulukann  kepada  penerima  fidusia,  hal  tersebut memberi akibat bahwa setiap janji yang memberikan wewenang pada penerimaa fidusia  guna  memiliki  obyek  jaminan  fidusia  akan  batal  demi  hukum.  Hal  ini diatur  guna  memberikan  perlindungan  bagi  pemberi  fidusia,  terutama  apabila nilai dari obyek yang dijadikan jaminan jauh lebih tinggi dari jumlah hutang yang diterima.
Dalam  lembaga  jaminan  fidusia  memiliki  prinsip  “droit  de  preference” yang ada semenjak jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dalam ketentuan yang diatur pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam jaminan fidusia menganut adegium “first registered, first secured” berarti bahwa dengan memiliki hak didahulukan  penerima jaminan fidusia memiliki hak untuk  mengambil  dahulu  pelunasan  atas piutang  dari hasil  eksekusi obyek yang dijandikan  jaminan  fidusia  mendahului  kredito-kreditor  yang  lain.  Dalam  hal pemberi  jaminan  fidusia  telah  dinyatakan  pailit,  hak  tersebut  tidaklah  hapus karena benda sebagai obyek jaminan fidusia tidak masuk dalam harta pailit.

## KESIMPULAN
Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia memberikan  pengaturan  secara  komprehensif  bahwa;  kreditor  penerima  fidusia memiliki  kedudukan  yang  diutamakan;  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan; sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial; pembebanan jaminan fidusia tidak  dapat  dilakukan  pembebanan  ulang;  jaminan  fidusia  mengikuti  obyeknya didalam tangan siapapun yang menguasainya.
8 A.A. Prayitno, Hukum Fidusia, Banyumedia, Malang, 2008, hlm. 208.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated

## DAFTAR PUSTAKA
A.A. Prayitno, Hukum Fidusia, Banyumedia, Malang, 2008. Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 Adham,  Ifan  Noor,  Perbandingan  Hukum  Gadai  di  Indonesia,  Tatanusa,  Jakarta,
2009.
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
DY. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2015.
Fred  B.G,  Tumbunan,  Mencermati  Pokok-Pokok  UU  Jaminan  Fidusia,  Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10 Nomor 2.
Gunawan Wijaya, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
Mariam Daruz Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia, Alumni, Bandung, 1991.
Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan, Laksbang, Yogyakarta, 2016.
Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2007, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2013, Penelitian  Hukum, Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group, Edisi Revisi.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata,  Buku  III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1994.
Riky Rustam, Hukum Jaminan, Uii Pers, Yogyakarta, 2017.
Setiawan. R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Alumni, Bandung,1979.
Setiono,  G.  C.  (2018).  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit Perbankan  (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Jaminan  Benda  Bergerak  Tidak Berwujud).
Transparansi Hukum , Vol. 1 (No. 1). Https://Doi.Org/10.30737/Transph.V1i1.159
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/12/20 5 th Sinta Akreditated
Widayati,  S.  C.,  &  Normasari,  A.  (2020).  Penggunaan  Ilegal  Kartu  Kredit (Carding)  Ditinjau  Dari  Uu  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. Dinamika Hukum & Masyarakat , 1 (2).
Windradi,  F.,  Ardjayeng,  L.,  &  Sulistyo,  H.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditor Terhadap Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang. Transparansi Hukum , 3 (2).
Yurizal,  Aspek  Pidana  Dalam  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia, Mnc, Malang 2015.