## HUBUNGAN ISLAM DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

## Ahmad Fasial
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: ahmadfasial@stain.madina.ac.id
Abstrak - Islam adalah agama universal dalam ajarannya. Hukum Islam memiliki tujuan  atau maqasid  syariah menciptakan  kemaslahatan  bagi  umatnya.  Sebagai negara  berpenduduk  mayoritas  Islam,  hukum  Islam  memiliki  hubungan  penting dengan  sistem  peradilan  di  Indonesia,  diantaranya  dalam  membangun  sistem peradilan  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  kehadiran  Islam  pada  sistem  peradilan yang  ada  di  Indonesia  perlu  dilihat  hubungan  Islam  dengan  sistem  peradilan  di Indonesia dan  pencapaian maqasidsyariah di dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dengan menelusuri sistem peradilan di Indonesia, dalil-dalil nash, dan pandangan  ulama  di  bidang  peradilan,  penulis  menemukan  adanya  hubungan antara  Islam  dengan  sistem  peradilan  yang  ada  di  Indonesia.  Sejarah  sistem peradilan  yang  ada  di  Indonesia  tidak  pernah  lepas  dari  peran  Islam,  walaupun bukan secara keseluruhan. Asas-asas sistem peradilan yang ada di Indonesia untuk mencapai  tujuan  kekuasaan  kehakiman  memiliki  kesesuaian  tujuan  dengan maqasid  syariah. Aplikasi  asas-asas  tersebut  oleh  lembaga  peradilan  menjadi penentu terwujudnya tujuan tersebut, yaitu penegakan hukum dan keadilan.

## Kata Kunci: Hubungan, Islam, Peradilan, Indonesia
Abstract - Islam is a universal religion in its teachings. Islamic law has a goal or maqasid  sharia to  create  benefit  for  its  people.  As  a  predominantly  Muslim country,  Islamic  law  has  an  important  relationship  with  the  judicial  system  in Indonesia, including in building the existing justice system in Indonesia. With the presence of Islam in the justice system in Indonesia, it is necessary to look at the relationship  between  Islam  and  the  judicial  system  in  Indonesia  and  the achievement of maqasid sharia in  the  justice  system  in  Indonesia.  By  exploring the judicial system in Indonesia, the textual arguments, and the views of scholars in  the  field  of  justice,  the  author  finds  a  relationship  between  Islam  and  the judicial  system  in  Indonesia.  The  history  of  the  judicial  system  in  Indonesia  has never  been  separated  from  the  role  of  Islam,  although  not  as  a  whole.  The principles of the judicial system that exist in Indonesia to achieve the objectives of judicial  power  have  conformity  with  the  objectives  of  maqasid  sharia.  The application of these principles by the judiciary determines the realization of these goals, namely law enforcement and justice.

## Keywords: Relations, Islam, Judicial, Indonesia

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam,  seluruh  sendi-sendi  kehidupan  manusia  baik  yang berhubungan  dengan  akhirat  maupun  dunia  diatur  secara  keseluruhan.  Untuk mengatur  keduanya,  maka  lahirlah syariah yang  didasarkan  atas  kebijaksanaan dan  menyatakan  kesejahteraan  manusia  di  dunia  dan  akhirat.(Auda,  2014: xii) Syariah kemudian diuraikan oleh para mujtahid ke dalam kitab-kitab fiqh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berbentuk fatwa-fatwa hukum. Syariah oleh  sarjana  Barat  kemudian  disebut Islamic  Law dan  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Indonesia dengan sebutan  Hukum  Islam bertujuan  menciptakan maslahat dan terhindar dari mafsadat.
Dilansir dari data Indonesia.go.id, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama,  Islam  menjadi  agama  mayoritas  dengan  persentase  87,2  %.(Informasi, 2020)  Dengan  jumlah  yang  sebanyak  itu  wajar  umat  Islam  berkontribusi  besar dalam  sejarah  perkembangan  bangsa  Indonesia.  Kontribusi  Islam  di  antaranya dalam  pembentukan  hukum  di  Indonesia.  Unsur  pembentuk  hukum  di  Indonesia salah satunya hukum Islam selain hukum adat dan Barat (Eropa).
Keseluruhan  hukum-hukum  yang  dibentuk  oleh  lembaga  legislatif, eksekutif,  maupun  masyarakat  adat  sebagai  fatwa  hukum  ditegakkan  oleh lembaga  yudikatif  atau  lembaga  peradilan  yang  merupakan  ciri-ciri  negara demokrasi  era  modern  saat  ini.  Negara  berupaya  menghadirkan  seluruh  tujuan yang merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyatnya. Apapun yang menjadi penghalang  dan  pembelokan  terhadap  tujuan  tersebut  patut  dicegah.(Rasjidi  & Rasjidi,  2001:  86)Dengan  demikian  tegaknya  hukum  oleh  lembaga  yudikatif sebagai  perpanjangan  tangan  negara  suatu  kemestian  dalam  bentuk  penerapan hukum  yang  ada.  Sehingga  cita-cita  atau  keinginan  yang  menjadi  tujuan  negara yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu terciptanya maslahat dan terhindar dari mafsadat dapat tercapai.
Pada  lembaga  peradilan  yang  mengaplikasikan  hukum  yang  telah terbentuk dan berlaku di Indonesia, kita perlu melihat bagaimana hubungan Islam dengan  lembaga  peradilan  tersebut,  sehingga  dapat  dilihat  juga  sampai  dimana tujuan  Hukum  Islam atau maqasidsyariah dapat tercapai di lembaga peradilan di Indonesia.  Pengklasifikasian  kontemporer maqasid  syariah bahkan
menambahkan  keadilan  sebagai maqasid Hukum  Islam.(Auda,  2014:  4) Bagaimana lembaga peradilan dapat menciptakan rasa keadilan atau perlindungan dalam  hukum  sebagai maqasid khusus  ( al-maqasid  al-khassah )  jika  dipandang dalam pandangan Islam.

## METODE PENELITIAN
Asas-asas  peradilan  di  Indonesia  secara  umum  dapat  mengakomodasi keinginan-keinginan hukum Islam untuk mewujudkan sistem peradilan yang dapat mewujudkan  penegakan  hukum  dan  keadilan  bagi  para  pencari  keadilan. Kemudian  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  keadilan  tergantung  kepada penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia.  Dalam  Islam,  berulangkali wahyu  dan  sabda  Nabi  Saw  menekankan  betapa  pentingnya  penegakan  hukum dan  keadilan.  Islam  sendiri  menjanjikan  suatu  kemuliaan  bagi  para  penegak hukum yang mewujudkan keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Struktur Lembaga Peradilan di Indonesia
Indonesia  walapun  tidak  dengan  tegas  menganut  sistem trias  politica yang  dipopulerkan  Montesqiue,  namun  dari  Undang-Undang  Dasar  dapat digambarkan bahwa Indonesia menganut sistem tersebut dalam hal pembagian kekuasaan.(Jaya  &  Dkk,  2016:  38)Kekuasaan  dibagi  ke  dalam  tiga  bagian. Kewenangan  eksekutif  berada  pada  pemerintah  dengan  Presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi,  kewenangan  legislatif  di  tangan  DPR(Dewan Perwakilan  Rakyat),  dan  kewenangan  yudikatif  berada  pada  lembaga kehakiman.  Ketiga  unsur  di  atas  harus  saling  mendukung  sehingga  terbentuk sistem pemerintahan yang baik.
Dalam  melaksanakan  peradilan  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan yang  didasarkan  pada  Pancasila  demi  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara hukum,  lembaga  yudikatif  memiliki  kekuasaan  yang  merdeka.  Kekuasaan kehakiman  tidak  boleh  ada  campur  tangan  siapapun.  Tugas  utama  kekuasaan
kehakiman  antara  lain  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan setiap perkara.
Dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1964  Tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  muncul  lembaga  peradilan  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pada tahun 1970, muncul undang-undang baru  yang  juga  mengatur  tentang  kekuasaan  kehakiman.  Undang-undang  ini menyebutkan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan peradilan  tata  usaha  negara  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman. Secara  organisasi,  administrasi,  dan  keuangan  masih  berada  di  bawah departemen  masing-masing.  Pada  saat  inilah  titik  awal  munculnya  sistem peradilan yang dikenal saat ini.
Undang-undang  di  atas  mengalami  perubahan  pada  tahun  1999. Kelahiran  undang-undang  ini  karena  dipandang  perlu  memisahkan  fungsi- fungsi  eksekutif  dan  yudikatif  yang  bertujuan  mewujudkan  kemerdekaan kekuasaan  kehakiman.  Sejak  saat  itu,  organisasi,  administrasi,  dan  keuangan dialihkan dari departemen masing-masing ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945,  lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selang 5  tahun  kemudian,  undang-undang  ini  juga  diganti  dengan  undang-undang yang  baru,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Undang-undang  inilah  yang  menjadi  dasar  lembaga  peradilan melakukan kekuasaan kehakiman sampai saat ini.
Mahkamah Agung adalah puncak  lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  dan  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman,  dimana  Kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah  Konstitusi.  Untuk  provinsi  Aceh,  sebagai  daerah  dengan  otonomi khusus, peradilan agama dikenal dengan nama Mahkamah Syar’iyah.
2. Sejarah Islam Dalam Peradilan di Indonesia
Hukum  Islam  pernah  menjadi  pedoman  bagi  para  sultan  pada  masa kesultanan  Islam  di  Indonesia  dalam  mengurus  negara  walaupun  belum diundangkan  secara  formal.  Pengundangan  belum  menjadi  kebutuhan masyarakat  saat  itu.  Hukum  Islam  dianggap  sebagai  hukum  yang  hidup  ( the living  law )  dalam  masyarakat  dan  berlaku  dengan  sendirinya  ( mulsimun  bi nafsih )  tanpa  intervensi  negara.  Hukum  Islam  tidak  hanya  mencakup  aspek pribadi  saja  ( ahwalu  as-syakhsyiyah )  tetapi  mencakup  aspek  kehidupan manusia  yang  lain,  sehingga  peradilan  agama  pada  waktu  itu  disebut  sebagai peradilan  umum.(Halim,  2002:  18)  Pada  masa  itu  merupakan  masa  kejayaan hukum  Islam  di  Nusantara.  Sumbangsih  Islam  dalam  kekuasaan  kehakiman atau  lembaga  peradilan  pada  masa  kesultanan-kesultanan  di  Nusantara  jelas dan memiliki kontribusi besar.
Kedatangan bangsa Belanda membawa malapetaka terhadap kekuasaan para  sultan  atau  raja  kesultanan  Islam.  Bangsa  kolonial  berusaha  membuat badan-badan  peradilan,  namun  mengenai  hambatan.  Belanda  mengakui  Islam sebagai  suatu  pedoman  yang  dijunjung  tinggi  oleh  pemeluknya.  Lodewijk Williem  Christian  Van  Den  Berg  (1845-1935)  berpendapat  hukum  sesuai dengan  agama  yang  dipeluk  seseorang.  Menurut  Van  Den  Berg,  umat  Islam yang  ada  di  Indonesia  telah  menerima  hukum  Islam  secara keseluruhannya.(Djalil, 2006: 17)
Selain  Van  Den  Berg,  Schoulten  Van  Oud  sebagai  Ketua  Komisi Undang-Undang Kodifikasi Hukum Belanda pada pertengahan abad ke-19 juga mempengaruhi lahirnya Pengadilan Agama dan penentuan wewenangnya pada waktu  itu.  Schoulten  mengatakan  agar  tidak  terjadi  perlawanan  dari  umat Islam, harus diupayakan supaya orang-orang Islam tetap berada dalam lingkup hukum  agama  dan  adat  istiadatnya.  Pendapat  Berg  dan  Schoulten  didasarkan pada fakta yang ada yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Islam. Hal ini  mendorong  lahirnya  Stbl.  1882:  152  yang  berisi  penetapan  raja  Belanda tentang Priesterraad atau Raad  Agama atau Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan Madura. (Djalil, 2006: 17) Hal di atas sejalan dengan pendapat Philip K. Hitti yang  menyebutkan  Islam  sejak  awal  kedatangannya  selalu  berkaitan  dengan perihal  negara,  kemasyarakatan,  serta  kesatuan  agama  dan  politik, Islam  the
state is a political entity with an aggregate institutions based on Quranic law, founded  Muhammad  in  Madina,  developed  by  his  succesors  (calipsh, khalifah). (Halim, 2002: 15)
Namun  Snouck  Hurgronje  tidak  mengakui  atas  eksistensi  peradilan agama  di  Indonesia.  Snouck  Hurgronje  mengatakan  hukum  Islam  dianggap sebagai  hukum  yang  berlaku  kalau  sudah  diterima  hukum  adat.  Karena pengaruh  teori  Snouck  Hurgronje  yang  dikenal  dengan Receptie  Theory atau Teori  Iblis  sebagaimana  yang  disebut  oleh  Hazairin,  maka  peradilan  agama hanya  berwewenang  pada  hukum  perkawinan  yang  diterima  hukum  adat saja.(Ali, 1997: 229)
Pada  zaman  Jepang  keberadaan  peradilan  agama  semakin  terancam ketika  masa  pemerintahan  Jepang.  Perkara-perkara  yang  berkaitan  dengan masalah  agama  akan  diserahkan  ke  pengadilan  biasa  dengan  hanya  meminta pertimbangan  dari  seorang  ahli  agama.(Ali,  1997:  61)  Dengan  demikian penerapan  hukum  Islam  dalam  lembaga  peradilan  termasuk  pada  kasus-kasus hukum yang ditangani semakin berkurang.
Zaman  penjajahan  membuat  hukum  Islam  terpinggirkan  karena kepentingan  bangsa  penjajah.  Hukum  Islam  dianggap  mengancam  posisi mereka,  sehingga  dalam  pandangan  mereka  hukum  Islam  harus  dibuat  jauh dari umat Islam, termasuk pada lembaga peradilan. Jika dikaitkan dengan misi penjajahan  bangsa  Eropa  saat  itu, gold , glory dan gospel ,  Islam  menjadi tantangan besar untuk mewujudkannya. Prof. H.J. Nauta di surat kabar Nieuwe Rotterdamsche  Courant pada  tahun  1937  mengatakan  agama  Islam  adalah negara  dalam  negara  ( staat  in  den  staat )  karena  Barat  memandang  hubungan antar manusia seperti perkawinan dan kewarisan adalah lahannya negara bukan agama.(Djalil, 2006: 59)
Di era kemerdekaan dan sampai saat ini, dalam lingkup yang lebih luas, Islam  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  di  Indonesia  disamping  hukum adat,  dan  hukum  Barat.  Penjajah  Belanda  setelah  sekian  lama  menguasai Indonesia telah mewariskan sistem hukum yang masih dipakai sampai saat ini. Hukum  Adat berasal  dari  buah  pikiran  rakyat Indonesia  yang  dapat diketahui dari  menyelami  alam  pikiran  yang  hidup  pada  raktat  Indonesia.    Sedangkan
Hukum    Islam,    dibawa  Nabi    Muhammad  dengan  sumber  utama nash yang diwujudkan para mujtahid melalui ijtihad.(Arifin, 1999: 5 dan 11)
Dari  ketiga  sumber  hukum  tersebut  di  masa  depan  hukum  Islam memiliki potensi besar dalam membangun hukum nasional, termasuk lembaga peradilan.  Umat  Islam  Indonesia  yang  mayoritas  dan  kedekatan  emosional pemeluknya  dengan  ajaran  Islam  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  faktornya. Hukum  Barat  sampai  saat  ini  telah  menemui  jalan  buntu.  Hukum  adat  tidak juga  menunjukkan  peranan  besar.  Dengan  demikian  hukum  Islam  lah  yang diharapkan  berperan  besar  dalam  sistem  hukum  Indonesia  termasuk  juga  di lembaga peradilan.
Sampai  saat  ini  kontribusi  Islam  dalam  pembangunan  lembaga peradilan  Indonesia  khususnya  dilihat  dengan  diakuinya  secara  tegas keberadaan  lembaga  peradilan  agama.  Peradilan  agama  di  Indonesia merupakan  peradilan  bagi  umat  Islam.  Untuk  mempertegas  peradilan  agama merupakan  peradilan  bagi  umat  Islam  yang  mesti  dilihat  antara  lain pertama, landasan  teologis  dan  filosofisnya  dimana  keberadaannnya  dalam  rangka menegakkan  hukum  dan  keadilan  di  lingkungan  umat  Islam, kedua, secara hukum  peradilan  agama  berkembang  sesuai  dengan  peraturan  yang  diakui  di Indonesia, ketiga ,  para fuqaha peradilan  agama  berkelanjutan  sejak  dari  masa Rasulullah Saw, keempat, secara sosiologis peradilan agama adalahhasilhubungan elite Islam dan elite politik selama lebih dari empat abad yang lalu.(Bisri, 1997: 41)
Peradilan  agama  di  Indonesia  adalah  peradilan  khusus,  yang  khusus mengadili  perkara  dan  untuk  golongan  tertentu.(Indonesia,  2009)Peradilan agama hanya mencakup perkara keperdataan Islam saja dan hanya untuk umat Islam saja, kecuali  untuk Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Sumber  hukum  yang dipakai  di  peradilan  agama  menunjukkan  Islam  telah  memberikan  kontribusi yang  sangat  besar  pada  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia. Walaupun  begitu,  hukum  Islam  belum  sepenuhnya  memberikan  kontribusi besar  sebagai  sumber  hukum  di  lingkungan  lembaga  peradilan.  Hukum  Islam masih  tentang  perkara  perdata,  padahal  dalam  Islam  pelanggaran  pidana  juga diatur.
Sebelum  tahun  2006,  kewenangan  peradilan  agama  hanya  masalah perkawinan,  warisan,  wasiat,  hibah,  waqaf,  dan  shadaqah.  Namun  berlakunya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  kewenangan  peradilan  agama bertambah  dengan  pertambahan  zakat,  infaq,  dan  ekonomi  syariah  sebagai bagian  dari  kewenangan  peradilan  agama.  Hukum  Islam  semakin  luas digunakan sebagai hukum materiil di lembaga peradilan.
Di  Provinsi  Aceh  terdapat  mahkamah  syar’iyah  yang  berbeda  dengan peradilan  agama  di  daerah  lain.  Mahkamah  syar’iyah  memiliki  kewenangan yang  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kelompok:  hukum  keluarga  ( al-ahwal  al- syakhshiyah ), muamalah ,  dan jinayat .  Hal-hal  yang  menjadi  wewenang mahkamah syar’iyah dalam perkara pidana ( jinayah ), diantaranya hudud (zina, khasaf, minuman  keras,  dan  lain-lain), qishash (pembunuhan  dan penganiayaan), dan ta’zir (pelanggaran syariat di luar hudud dan ta’zir ).(Aceh,
2002)  Dengan  demikian  peradilan  agama  di  Aceh  telah  menunjukkan perkembangan  yang  baik.  Hukum  Islam  memiliki  kontribusi  besar  dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Aceh.
Di  peradilan  agama,  hukum  Islam  yang  diartikan  sebagai fiqh merupakan  hukum  materiil yang rawan terjadi ikhtilaf .(Djalil, 2006: 147)Pada masa  lalu,  hukum  materiil  ini  belum  diundangkan  yang  hanya  tertulis  pada kitab-kitab fiqh yang berbeda-beda pendapat hukumnya karena perbedaankondisi sosial budaya para ulama penulisnya. Untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan  itu,  maka  hukum  materiil  ini  diundangkan  sehingga menjadi  hukum  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan.(Djalil,  2006: 148)
Hukum materil yang dipakai peradilan agama antara lain:
a. Hukum  perkawinan, talak dan rujuk (Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1946  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1954,  kemudian  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan).  Undang- undang  perkawinan  tahun  1974  tersebut  merupakan  fase  awal  positivisasi hukum Islam di Indonesia.(Nuruddin & Tarigan, 2004: 26)
b. 13  kitab fiqh sumber  rujukan  peradilan  agama,  yaitu  : al-Bajuri,  Fatkhul Mu’in,  Syarqawi  ‘Alat  Tahrir,  Qalyubi  wa  Umairah/al-Mahali, Fatkhul Wahbah,  Tuhfah,  Targhib  al-Mustaq,  Qawanin  Syari’ah  Li  Sayyid  bin Yahya,  Qawanin  Syari’ah  Li  Sayyid  Shadaqah,  Syamsuri  Li  Fara’id, Bughyat al-Musytarsyidin, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, dan Mughni al-Muhjaj (Surat Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1968  yang  merupakan  pelaksana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 1957 Tentang Pembentukkan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura). Pada  dasarnya  13  kitab fiqh tersebut  adalah  hukum  yang  hidup  di masyarakat Islam yang kemudian menjadi hukum positif setelah dilegalisasi Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim dalam mengadili  dengan  memahami  dan  mengikuti  nilai-nilai  yang  hidup dalam masyarakat.(Djalil, 2006: 148)
c. Hukum  Wakaf  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  Tentang Perwakafan  Tanah  Milik  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf)
d. Hukum  Zakat  (Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  kemudian  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2013  Tentang Pengelolaan Zakat)
e. Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  kemudian  diubah  menjadi  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
g. Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah  (Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2008 Tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara,  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)
Kompilasi  Hukum  Islam  sesungguhnya  belum  merupakan  hukum tertulis  karena  belum  dundangkan,  namun  merupakan  yang  paling  banyak digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara. Hal yang sama juga pada Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
Majelis  Ulama  Indonesia.(Domiri,  2016:  335)Dianggap  belum  ditetapkan negara,  karena  belum  ditetapkan  dalam  bentuk  undang-undang.  Kompilasi Hukum  Islam  masih  dalam  bentuk  Intruksi  Presiden,  Kompilasi  Hukum ekonomi Syariah dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sedangkan Fatwa Dewan  Syariah  ditetapkan  oleh  lembaga  yang  berada  di  luar  pemerintahan. Sebagai hukum materiil, ketiga peraturan tersebut seharusnya ditetapkan dalam bentuk  undang-undang.  Sedangkan  hukum  formil  peradilan  agama  sama dengan  peradilan  umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang peradilan agama.(Djalil, 2006: 152)
3. Asas-Asas Peradilan di Indonesia Dalam Pandangan Islam
a. Kekuasaan Kehakiman yang bebas, merdeka, dan non ekstra yudisial.
Dalam undang-undang  kekuasaan  kehakiman  disebutkan kekuasaan  kehakiman  dalam  menyelenggarakan  peradilan  harus  merdeka yang tidak bisa diintervensi siapapun, sehingga peradilan dapat melahirkan putusan hukum yang benar-benar adil. Dalam sejarah umat Islam, tentang peradilan  yang  merdeka  dapat  dilihat  pada  kisah  khalifah  Ali  bin  Abi Thalib  yang  berperkara  dengan  orang  Yahudi  terkait  dengan  baju besi.Kisah  ini  merupakan  contoh  bahwa  seorang  khalifah  sekalipun  tidak mampu  mengintervensi  lembaga peradilan pada waktu itu. Seorang qadhi yang  bernama  Syuraih  bin  al-Harits  al  Kindi  memenangkan  seorang
Yahudi atas kepemilikan baju besi daripada pemimpinnya sendiri.(Mulyanto,  2004:  3)  Agama  dan  jabatan  tidak  membuat  hakim yang memutus perkara menjadi terbebani atas perkara yang ditanganinya.
Abdul  Wahab  Khallaf  mengatakan  kekuasaan  negara  dilimpahkan kepada  kekuasaan  membentuk  undang-undang  ( al-sulthat  al-tasyri’iyat ), kekuasaan  mengadili  ( al-sulthat  al-qadhaiyat ),  dan  kekuasaan menjalankan  undang-undang  ( al-sulthatal-tanfiziyat ).(Bachtiar,  2015:  74)
Kekuasaan  kehakiman  harus  independen,  bebas,  merdeka.  Kekuasaan kehakiman  merupakan  elemen  penting  penegakan  hukum.  Hal  yang hampir  sama  juga  dikatakan  Abul  A’la  al-Maududi  juga  mengatakan bahwa  hakim  bukan  dalam  kapasitas  wakil  khalifah  atau amir tetapi
merupakan  wakil  Tuhan.(Bachtiar,  2015:  71)  Intervensi  dari  pihak manapun tidak dibenarkan.
b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Lembaga peradilan
Penyelenggara  peradilan  adalah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  serta  Mahkamah  Konstitusi.  Hukum yang  berlaku  di  Indonesia  menghendaki  adanya  institusi  resmi  yang menangani perkara-perkara terkait dengan hukum di suatu negara. Institusi ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah atau ulil amri.
Kehadiran  lembaga  peradilan  memiliki  landasan  yang  kuat  dalam Islam. Dalam surat As Shad (26) disebutkan:
ى ٰوَهْلا  ِعِبَّتَت  َلَْو  ِّقَحْلاِب  ِساَّنلا  َنْيَب  ْمُكْحاَف  ِضْرَ ْلْا  ىِف  ًةَفْيِلَخ  َكٰنْلَعَج  اَّنِا  ُد ٗواَدٰي
ا ْوُسَن  اَمِبۢ ٌدْيِدَش  ٌباَذَع  ْمُهَل  ِ ٰٰاللّ  ِلْيِبَس  ْنَع  َنْوُّلِضَي  َنْيِذَّلا  َّنِاۗ ِ ٰٰاللّ  ِلْيِبَس  ْنَع  َكَّلِضُيَف َمْوَي
ِباَسِحْلا ࣖ
Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa)  di  muka  bumi,  Maka  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara manusia  dengan  adil  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu,  karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat  darin  jalan  Allah  akan  mendapat  azab  yang  berat,  karena  mereka melupakan hari perhitungan.(RI, 2021)
Makna  ayat  di  atasadalah  legalisasi  lembaga  peradilan  yang merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman.  Kehadirannya  dalam  suatu negara  merupakan  suatu  keharusan  dan  akuntabilitas  negara  dalam penegakan  hukum  yang  adilyang  didasarkan  padaaturan  yang  disepakati. Terkait  dengan  peradilan  agama  di  Indonesia,  Islam  merupakan  agama aqidah (keyakinan) wa  syariah (hukum).  Oleh  karena  itu,  umat  Islam membutuhkan peradilan dalam penegakan hukum.(Arifin, 1996: 78)
Ilmu fiqh tentang  cara  mengangkat  hakim/ qadhi memberikan  tiga pandangan, yaitu:
1. Tauliyah, pengangkatan  hakim  dilakukan  imam  atau  kepala  negara yang  diberi  kuasa.  Imam  berfungsi  sebagai waliyul  amri, pengemban amanat dan berwewenang memerintah.
2. Bila tidak ada penguasa, pengangkatan hakim dilakukan ahlul halli wal aqdi.
3. Bila tidak ada penguasa, maka orang yang berperkara ber tahkim kepada yang mereka percaya.(Amrullah, SF, 1996: 71-72)
c. Asas Ketuhanan
Undang-undang  menyatakan  peradilan  dilakukan  demi  keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal  ini sesuai dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa setiap pemeluk agama dijamin kemerdekaannya untuk memeluk  agama  dan  menjalankan  syariat  agama  yang  dipeluknya. Hukum  materiil  yang  dipakai  di  peradilan  agama  adalah  hukum  yang langsung berasal dari nash al-Qur’an dan Hadits. Surat al-Maidah (49):
ْمُهَءۤاَوْهَا ْعِبَّتَت  َلَْو ُ ٰٰاللّ َلَزْنَا ٓاَمِب ْمُهَنْيَب ْمُكْحا ِنَاَو
Artinya:  dan  hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  di  antara  mereka menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  dan  janganlah  kamu mengikuti hawa nafsu mereka....(RI, 2021)
Dalam  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman,  peradilan  agama  selalu berpedoman  kepada  ajaran-ajaran  yang  diturunkan  Allah  Swt.  Hanya pada  permasalahan  yang  tidak  ada  dalil nash- nya,  hakim-hakim  akan meminta pendapat kepada fuqaha mujtahidin apakah mereka mengetahui hukum  atas  suatu  masalah.  Kalau  diperoleh,  hakim-hakim  akan menjadikan  itu  sebagai  pedoman  setelah  melakukan  upaya  penguatan.
Jika  tidak  diperoleh,  para  hakim  akan  melakukan  ijtihad  secara bersama.(Usup, 2016: 5-6)
d. Asas Fleksibelitas
Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman peradilan semestinya dilaksanakan  secara  sederhana,  cepat,  dan  murah.  Seorang  hakim  juga harus  secepatnya  memutus  perkara  apabila  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  persidangan  sudah  diketahui.  Proses  beracara diperadilan  juga  harus  meminimalkan  biaya-biaya  yang  kemungkinan timbul. Surat an-Nisa (65):
ًجَرَح  ْمِهِسُفْنَا  ْٓيِف اْوُدِجَي  َلْ  َّمُث  ْمُهَنْيَب  َرَجَش اَمْيِف  َكْوُمِّكَحُي ىٰٰتَح  َنْوُنِمْؤُي  َلْ  َكِّبَرَو  َلََف ْيَضَق اَّمِّم ا َت
Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhaadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(RI, 2021)
Rasulullah  Saw  juga  pernah  memerintahkan  kepada  para  sahabat untuk merajam seorang laki-laki. Kisah ini diawali seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah mengadu bahwa dia sudah berzina, kemudian Rasul memalingkan  wajahnya,  laki-laki  itu  pindah  menghadap  wajah  beliau, Rasul  kembali  memalingkan  wajahnya  dan  laki-laki  itu  juga  pindah kembali  menghadap  wajah  beliau.  Hal  ini  terjadi  sebanyak  empat  kali. Sesudah empat kali melakukan hal yang demikian dan laki-laki itu masih tetap mengakuinya, maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya.(Lidwa,  2021a)  Dari  hadits  tersebut  Rasulullah  melakukan proses  peradilan  tanpa  memerlukan  biaya,  waktu  yang  lama,  dan sesederhana  mungkin.  Dengan  demikian  proses  peradilan  cepat berlangsung dengan putusan yang sebaik-baiknya.
e. Asas Legalitas
Makna  legalitas  ini  adalah  seluruh  orang  diberikan  perlindungan hukum  dan  diperlakukan  sama  dalam  hukum.  Seluruh  perbuatan  dalam menjalanakan  peradilan  semestinya  harus  didasarkan  pada  hukum  yang berlaku. Surat an-Nisa (135):
َوْلا ِوَا  ْمُكِسُفْنَا ى ٰٓلَع  ْوَلَو ِ ِٰٰلِل َءۤاَدَهُش ِطْسِقْلاِب  َنْيِماَّوَق اْوُنْوُك اْوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰي ۞ ْنِا ۚ  َنْيِبَرْقَ ْلْاَو  ِنْيَدِلا
َت  ْنَا ىٰٓوَهْلا اوُعِبَّتَت  َلََف ۗاَمِهِب ىٰلْوَا ُ ٰٰلِلاَف اًرْيِقَف  ْوَا اًٰيِنَغ  ْنُكَّي
َناَك َ ٰٰاللّ  َّنِاَف اْوُضِرْعُت  ْوَا آٗوْلَت  ْنِاَو ۚ اْوُلِدْع
اًرْيِبَخ  َنْوُلَمْعَت اَمِب
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang benar-benar  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah biarpun  terhadap  dirimu  sendiri  atau  ibu  bapa  dan  kaum kerabatmu.  jika  ia  Kaya  ataupun  miskin,  Maka  Allah  lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu  mengikuti  hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(RI, 2021)
dan surat al-Maidah (42):
ْضِرْعُت  ْنِاَوۚ ْمُهْنَع  ْضِرْعَا  ْوَا  ْمُهَنْيَب  ْمُكْحاَف  َكْوُءۤاَج  ْنِاَف  ِۗتْحُّسلِل  َنْوُل ٰٰكَا ِبِذَكْلِل  َنْوُع ٰٰمَس ْنَلَف  ْمُهْنَع
َّي
َنْيِطِسْقُمْلا  ُّبِحُي َ ٰٰاللّ  َّنِا ِۗطْسِقْلاِب ْمُهَنْيَب ْمُكْحاَف  َتْمَكَح  ْنِاَو ۗ اً ـْيَش َكْوُّرُض
Artinya:  Mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  suka  mendengar  berita bohong,  banyak  memakan  yang  haram.  jika  mereka  (orang Yahudi)  datang  kepadamu  (untuk  meminta  putusan),  Maka putuskanlah  (perkara  itu)  diantara  mereka,  atau  berpalinglah dari  mereka;  jika  kamu  berpaling  dari  mereka  Maka  mereka tidak  akan  memberi  mudharat  kepadamu  sedikitpun.  dan  jika kamu  memutuskan  perkara  mereka,  Maka  putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.(RI, 2021)
Makna  ayat  di  atas  adalah  tidak  adanya  pengistimewaan  satu pihak atas dasar-dasar tertentu. Semua tindakan terhadap para pihak yang berperkara merupakan tindakan yang didasari atas hukum. Bahkan dalam ayat  yang  kedua  perlakuan  atas  non  muslim  juga  demikian.  Tidak  ada keistimewaan mengadili orang Islam dibandingkan dengan bukan Islam. Kembali  melihat  kisah  khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib  dengan  seorang Yahudi,  seperti  itulah  harusnya  lembaga  peradilan  memperlakukan pencari keadilan.
Inti  semua  asas-asas  peradilan  dalam  kekuasaan  kehakiman adalah  bagaimana  tegaknya  hukum  oleh  lembaga  peradilan  dapat menegakkan  hukum  dan  terciptanya  keadilan.  Institusi  peradilan  dan oran-organnya  harus  berlaku  adil.  Dalam  undang-undang,  kekuasaan kehakiman  harus  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Ini  merupakan maqasid  al-khassah peradilan  di  Indonesia,  sehingga  dalam  ruang ringkup maqasid yang  lebih  umum  jika  dihubungkan  dengan  hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Imam  Abu  Zahrah  mengatakan  bahwa  ‘ adalah (keadilan)  ada
tiga, yaitu:
1. al ‘adalah al qanuniyyah (keadilan berupa perundang- undangan)
2. al ‘adalah al ijtima’iyyah (Keadilan sosial)
3. al ‘adalah ad dauliyyah (keadilan antar bangsa)(Yasid, 2004: 25-26)
Dalam  kaitannya  dengan  lembaga  peradilan  Imam  Abu  Zahrah mengatakan:
Keadilan poin pertama di atas berkonotasi terhadap penegakan hukum oleh  penguasa.  Pesan  agama  yang  mesti  dilakukan  oleh  pihak penguasa  adalah  bagaimana  produk  hukum  yang  ditelorkan  dapat diterapkan  secara  adil  sesuai  asas  persamaan  ( al  musawwah ).  Dalam kaitan ini Islam sangat mengutuk berbagai bentuk diskriminasi. Sebab semua  manusia  di  depan  hukum  sama.  Persamaan  hak  di  depan hukum melintasi batas-batas ras, gender, kelas ekonomi, status sosial, dan  bentuk-bentuk  penyekatan  lainnya.  Satu  hal  yang  menbedakan manusia  dengan  yang  lainnya  adalah  kualitas  keimanan  dan ketaqwaannya.(Yasid, 2004: 25-26)
Pendapat  yang  disampaikan  Imam  Abu  Zahrah,  menggambarkan bentuk  keadilan  dalam  lembaga  peradilan.  Dalam  pandangan  hukum, semua orang sama tanpa dibedakan atas dasar apapun.
Dalam surat an-Nisa (58):
ْهَا ىٰٓلِا ِتٰن ٰمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَا  ْمُكُرُمْأَي َ ٰٰاللّ  َّنِا ۞ َّنِا ۗ ِلْدَعْلاِب اْوُمُكْحَت  ْنَا ِساَّنلا  َنْيَب  ْمُتْمَكَح اَذِاَو ۙاَهِل
اًرْيِصَب ۢاًعْيِمَس  َناَك َ ٰٰاللّ  َّنِا ۗ  ٖهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َ ٰٰاللّ
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu) apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(RI, 2021)
Ayat ini kembali menekankan betapa pentingnya keadilan dalam hukum, demi  penegakan  hukum  itu  sendiri  dan  menciptakan  rasa  keadilan.
Rasulullah Saw bersabda yang bermakna kemuliaan bagi orang yang adil adalah berada di sisi kanan Allah di atas mimbar yang dibuat dari cahaya, termasukberbuat adil dalam hukum,(Lidwa, 2021b) Inilah janji Allah Swt terhadap para pelaku keadilan dam hukum.

## SIMPULAN
Sejarah  peradilan  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  lama.  Dalam hubungannya  dengan  Islam,  peradilan  di  Indonesia  memiliki  hubungan  yang sangat  erat.  Hukum  Islam  sudah  berkontribusi  sejak  umat  Islam  mendirikan kesultanan-kesultanan  di  Nusantara.  Awal  kedatangan  bangsa  belanda,  hukum Islam telah  melekat dengan  masyarakat Indonesia, sehingga hukum Islam bagian dari  sumber  hukum  di  peradilan.  Namun  lambat  laun  hukum  Islam  semakin tertekan  akibat  kepentingan  bangsa  penjajah.  Setelah  bangsa  Indonesia memerdekakan  diri,  maka  hukum  Islam  tetap  menjadi  sumber  hukum  dalam penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman.  Dibentuknya  peradilan  agama,  semakin menegaskan  posisi  Islam  di  dalam  sistem  peradilan.  Kendala  penerapan  hukum Islam  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia  adalah  bahwa  hukum  Islam  masih dibatasi dalam perkara perdata saja. Walaupun di provinsi Aceh sudah memasuki ranah pidana, namun belum mencakup keseluruhan.
Asas-asas  peradilan  di  Indonesia  secara  umum  dapat  mengakomodasi keinginan-keinginan hukum Islam untuk mewujudkan sistem peradilan yang dapat mewujudkan  penegakan  hukum  dan  keadilan  bagi  para  pencari  keadilan. Kemudian  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  keadilan  tergantung  kepada penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia.  Dalam  Islam,  berulangkali wahyu  dan  sabda  Nabi  Saw  menekankan  betapa  pentingnya  penegakan  hukum dan  keadilan.  Islam  sendiri  menjanjikan  suatu  kemuliaan  bagi  para  penegak hukum yang mewujudkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh, P. P. (2002). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam . Pemerintah Provinsi Aceh.
Ali, D. (1997). Hukum Islam dan Peradilan Islam . PT. Raja Grafindo Perkasa.
Amrullah, S., & Dkk. (1996). Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional . Gema Insani Press.
Arifin, B. (1996). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah,
Hambatan, Dan Prospeknya . Gema Insani Press.
Arifin, B. (1999). Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang Kusut) . Yayasan Al-Hikmah.
Auda, J. (2014). Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah, Terjemahan dari Maqasid a-Shari’ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach oleh Dr. Rosidin, M.Pd.I dan Ali Abd el-Mun’im . Fakultas Syariah IAIN SU.
Bachtiar. (2015). Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD . Raih Asa Sukses.
Bisri, C. H. (1997). Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia . Rosdakarya.
Djalil, A. B. (2006). Peradilan Agama di Indonesia . Kencana Prenada Media Group.
Domiri, -. (2016). Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (3), 327. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.92
Halim, A. (2002). Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia . PT. Raja Grafindo Perkasa.
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman . Republik Indonesia.
Informasi, K. K. dan. (2020). Agama .https://indonesia.go.id/profil/agama
Jaya, M., & Dkk. (2016). Politik dan Pemerintahan Desa . CV. Gree Publishing.
Lidwa, T. (2021a). Hadist Muslim Nomor 3202 . Lidwa Pustaka.
Lidwa, T. (2021b). Hadist Muslim Nomor 3406 . Lidwa Pustaka.
Mulyanto. (2004). Kisah-Kisah Teladan Untuk Keluarga: Pengasah Kecerdasan Spritual . Gema Insani Press.
Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia .
Kencana Prenada Media Group.
Rasjidi, I., & Rasjidi, L. (2001). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum . Citra Aditya Bakti.
RI,  ah P. M. A.-Q. B. L. dan D. K. A. (2021). Qur’an Kemenang In Microsoft Word . Kementerian Agama RI.
Usup, J. (2016). Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin. Jurnal Ilmiah
Al-Syir’ah , 8 (1). https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41
Yasid, A. (2004). Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal . LKIS.