Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 1 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan

## (Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana
25

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar
37 Penerapan  Asas  Audi  Alteram  Et  Partem  Pada  Perkara  Judicial  review  Di Mahkamah Agung
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court) Asep Syarifuddin Hidayat
51 Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida
71 Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi
(Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin
99 Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah
(Islamic Economy in the Fatimid Dynasty)
Fakhry Zamzam, Havis Aravik
117 Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi *

## (Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin 1
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434

## Abstract
Insurance in general is a guarantee or coverage given by the insurer to the person who is covered for the risk of loss as stipulated in the policy (letter of agreement) if there is fire, theft, damage, death or other accident with the insured by paying the premium as determined to the insurer each month. Whereas Sharia Insurance is a collaborative effort to protect and help each other, among a number of people in the face of a number of risks through agreements that are in accordance with sharia. Islamic insurance is mutual protection and help is called ta'awun, which is the principle of living mutual protection and help on the basis of the Islamic Brotherhood between members of sharia insurance in the face of disaster (risk). Therefore, premiums on sharia insurance are a number of funds paid by participants consisting of savings, fees, and tabarru funds. The discussion in this article is more of an analysis of how Islamic law answers the current problem of insurance.
Keywords: Insurance, Islamic Law

## Abstrak
Asuransi secara umum merupakan jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana ditetapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung dengan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Sedangkan Asuransi Syariah merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan  tolong-menolong, di antara sejumlah orang dalam  menghadapi  sejumlah  resiko  melalui  perjanjian  yang  sesuai  dengan  syariah. Asuransi  syariah  bersifat  saling  melindungi  dan  tolong-menolong  disebut  dengan ta’awun,  yaitu  prinsip  hidup  saling  melindungi  dan  tolo ng-menolong  atas  dasar Ukhuwah  Islamiyah  antara  anggota  peserta  asuransi  syariah  dalam  menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang  dibayarkan  oleh  peserta  yang  terdiri  atas  dana  tabungan,  biaya,  dan tabarru’. Pembahasan  dalam  artikel  ini  lebih  kepada  analisa  bagaimana  Hukum  Islam menjawab permasalahan asuransi yang berkembang saat ini.
Kata Kunci: Asuransi, Hukum Islam
* Naskah diterima tanggal: 14 April 2019, direvisi: 27 April 2019, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2019.
1 Abdul Wahab Abd Muhaimin adalah Guru Besar bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: abdulwahab@uinjkt.ac.id.

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi  yang  semakin  meningkat,  maka semakin  terasa  kebutuhan  akan  hadirnya  perasuransian  yang  kuat  dan  dapat diandalkan.  Namun  karena  masalah  perasuransian  ini  termasuk  masalah  baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga belum ada nash yang secara eksplisit menyebutkan hukumnya. Asuransi yang dimaksud dalam judul tulisan ini  adalah  asuransi  konvensional,  bukan  asuransi  syariah.  Karena  itu  ulama berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  hukumnya.  Ada  yang  menghalalkannya dan ada pula yang mengharamkannya.
Berkenaan dengan masalah tersebut, maka pokok masalah dalam tulisan ini  sebagai  berikut:  Apakah  yang  dimaksud  dengan  Asuransi?  Bagaimanakah pandangan Islam tentang Hukum Asuransi?

## Pengertian dan Sejarah Asuransi
Pengertian Asuransi
a. Menurut Bahasa (etimologi)
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda “ Assurantie” dan dalam hukum Belanda  dipakai  kata Verzekering .  Kata  ini  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Indonesia  dengan  kata “Pertanggungan” .  Dari  kata assurantie ini kemudian  muncul  istilah assuradeur bagi  penanggung,  dan geassureerde bagi tertanggung, atau dengan istilah lain disebut juga “penjamin” dan terjamin. Begitu juga dari istilah Verzekering di atas timbullah verzekeraar bagi “penanggung” dan verzerkerde bagi “tertanggung”. 2
Dalam  bahasa  Italia  disebut insurensi yang  berarti “jaminan” . 3 Dalam bahasa  Inggris  asuransi  berasal  dari  kata “assurance” yang  berarti “jaminan”. 4 Sedangkan dalam bahasa Arab asuransi diartikan dengan ta’min, “penanggung” disebut dengan muammin, “tertanggung” disebut dengan muamman lahu atau musta’min . 5
Asuransi  dilihat  dari  segi  bahasa  menurut  Wirjono  berarti :  “s uatu persetujuan  pihak,  yang  menjamin  berjanji  kepada  pihak  yang  dijamin,  untuk menerima sejumlah uang resmi sebagai ganti kerugian, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi”. 6
2 Wiryono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia , Jakarta: PT. Intermasa, 1979, h. 1
3 W. Sirait, Diktat Uporading Petugas Dinas Luar pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Bogor , Jakarta, h. 28 4 Waja  Warsito,  W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Lengkap  Inggris  Indonesia ,  Jakarta;  PT. Hasta, 1979, h. 9
5 Jubron Mas’ud, ar- Raid, Mu’jam Luhawi’ Asri , Beirut; Dar al-Malayin, t.th., Jilid I, h. 352. 6 Wirjono Projodikoro,…, Kamus Lengkap Inggris Indonesia , h. 9
b. Menurut Istilah (terminologi)
Asuransi  adalah  jaminan  atau  pertanggungan  yang  diberikan  oleh penanggung  kepada  yang  ditanggung  untuk  resiko  kerugian  sebagaimana ditetapkan  dalam  polis  (surat  perjanjian)  bila  terjadi  kebakaran,  kecurian, kerusakan,  kematian  atau  kecelakaan  lainnya  dengan  tertanggung  dengan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. 7
Dalam  pasal  246  KUHD  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang) disebutkan,  bahwa  asuransi  adalah  suatu  perjanjian,  di  mana  seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. 8 Jadi, pasal 246 ini menyatakan bahwa asuransi itu sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat  dirinya  terhadap  tertanggung  untuk  membebaskannya  dari  kerugian yang akan diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti.
Adapun dalam pasal UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dikatakan  bahwa  asuransi  atau  pertanggungan  adalah  :  Perjanjian  antara  dua pihak  atau  dengan  pihak  mana  penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi  untuk  tertanggung  karena kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan,  yang  diharapkan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  ada  di  antara tertanggung memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 9
Pihak penanggung atau penjamin adalah perusahaan asuransi, sedangkan tertanggung  atau  dijamin  adalah  peserta  asuransi.  Jadi  dalam  suatu  asuransi, terdapat  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  di  mana  pihak  yang  menjamin diwajibkan membayar uang premi dalam masa tertentu, lalu yang menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si terjamin.
Abdul Mannan seorang ahli ekonomi Islam berpendapat, bahwa hakikat asuransi  terletak  pada  dihilangkannya  risiko  kerugian  yang  tak  tentu  bagi gabungan  sejumlah  orang  menghadapi  persoalan  serupa  dan  membayar  premi kepada  suatu  perusahaan.  Ini  cukup  untuk  mengganti  semua  kerugian  yang disebabkan oleh semua anggota. 10
7 Hasan Sadeli, Ensiklopedi Indonesia , Jakarta; Intermasa, t.t., Vol I, h. 310.
8 Siti Soemantri Hartono, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan , Seksi Hukum UGM, Yogyakarta; 1993, h. 83.
9 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  dan  Lembaga-Lembaga  Terkait ,  BMUI  dan Takaful di Indonesia, Jakarta; PT. Grafindo, 1996, h. 165.
10 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , terj. M. Nastangin, Yogyakarta; PT. dana Bhakti Wakaf, 1996, h. 301.
Setelah memperhatikan beberapa definisi asuransi di atas, baik dari segi bahasa (etimologi) ataupun istilah (terminologi) dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan  bahwa  dalam  satu  perjanjian  asuransi  minimal  terlibat  dua  pihak. Pihak pertama sanggup akan menanggung atau menjamin, sedangkan pihak lain mendapat  penggantian dari  satu  kerugian  yang  mungkin  akan  diderita sebagai akibat dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya, atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya dan sebagai imbalan dari pertanggungan inilah pihak yang ditanggung  diwajibkan  membayar  sejumlah  uang  kepada  pihak  yang menanggung  dan  uang  yang  telah  dibayarkan  oleh  pihak  tertanggung  ini  akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi. Jadi asuransi ini merupakan suatu alat sosial yang mengalihkan resiko-resiko pribadi kepada semua anggota kelompoknya dengan memanfaatkan  dana  yang  dikumpulkan  bersama  dari  kelompok  itu  untuk membayar  kerugian  yang  dialami  oleh  pribadi  dalam  hal-hal  yang  sudah disepakati.
Definisi  atau  pengertian  asuransi  yang  telah  disebutkan  di  atas,  adalah merupakan  pengertian  Asuransi  Konvensional.  Sedangkan  pengertian  asuransi berdasarkan syariah adalah sebagai berikut.
Asuransi Syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong- menolong, di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah, 11 berdasarkan surah al-Maidah ayat 2 dan surah al- Nisa’ ayat 9 sebagai berikut :
“… dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa …” (Q.S. al -Maidah: 2)
“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang -orang yang sekiranya mereka meninggalkan  keturunan  yang  lemah  di  belakang  mereka  yang  mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa  kepada  Allah,  dan  hendaklah  mereka  berbicara  dengan  tutur kata yang benar”. (Q.S. al -Nisa: 9).
Dari  definisi  tersebut  nampak  bahwa  asuransi  syariah  bersifat  saling melindungi dan tolong-menolong disebut dengan T a’awun, yaitu prinsip hidup saling  melindungi  dan  tolong-menolong  atas  dasar  Ukhuwah  Islamiyah  antara anggota  peserta  asuransi  syariah  dalam  menghadapi  malapetaka  (risiko).  Oleh sebab  itu,  premi  pada  asuransi  syariah  adalah  sejumlah  dana  yang  dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan, biaya, dan tabarru’ . Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil  ( al-Mudharabah )  dari  pendapatan  investasi  bersih  yang  diperoleh  setiap
11 Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Senin tanggal 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 M di Jakarta.
tahun.  Dana  tabungan  serta  alokasi  bagi  hasil  akan  dikembalikan/diserahkan kepada para peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik klaim berupa tunai, maupun klaim manfaat asuransi, sedangkan tabarru’ adalah derma/dana kebajikan yang diberikan oleh para peserta asuransi yang sewaktu- waktu  akan  digunakan untuk  membayar  manfaat  asuransi  syariah  bagi peserta yang dana tabungannya belum mencukupi atau lebih kecil dari manfaat asuransi yang  semestinya  diterima.  Manfaat  asuransi  syariah  adalah  jumlah  dana  yang dibayarkan  perusahaan  kepada  pemegang  polis  (pihak  yang  mengadakan perjanjian dengan perusahaan).
Dari beberapa pengertian dan penjelasan yang telah dikemukakan, tampak bahwa  pada  asuransi  syariah  dan  asuransi  konvensional  terdapat  perbedaan sebagai berikut:

## 1) Kepemilikan Dana
Dana  yang  terkumpul  dari  nasabah  (premi)  pada  asuransi  syariah merupakan milik peserta, dan perusahaan hanya pemegang amanah. Pada asuransi  konvensional,  dana  yang  terkumpul  pada  nasabah  (premi) menjadi  milik  perusahaan.  Perusahaan  bebas  untuk  menentukan investasinya.

## 2) Investasi Dana
Pada asuransi syariah investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil  ( mudharabah ).  Pada  asuransi  konvensional,  investasi  dana berdasarkan bunga.
3) Akad
Pada asuransi syariah, akadnya atas dasar tolong-menolong. Pada asuransi konvensional, akadnya adalah akad perdagangan ( tijary ).
4) Pembayaran Klaim
Pada  asuransi  syariah,  pembayaran  klaim  diambil  dari  rekening tabarru’ (dana  sosial)  seluruh  peserta,  yang  sejak  awal  sudah  diikhlaskan  oleh peserta  untuk  keperluan  tolong-menolong  bila  terjadi  musibah.  Pada asuransi  konvensional  pembayaran  klaim  diambil  dari  rekening  dana perusahaan.
5) Keuntungan
Pada  asuransi  syariah,  keuntungan  dibagi  antara  perusahaan  dengan peserta  (sesuai  prinsip  bagi  hasil/ mudharabah ).  Pada  asuransi konvensional, keuntungan seluruhnya milik perusahaan.
6) Dewan Pengawas Syariah
Pada asuransi syariah, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi  manajemen,  produk  dan  investasi  dana,  sedangkan  pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah. 12
Dari uraian di atas nampak jelas perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah, bahwa uang premi pada Asuransi Konvensional adalah milik perusahaan dan dasarnya bisnis. Sedangkan pada Asuransi Syariah, uang premi adalah milik nasabah.  Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dan dasarnya  tolong-menolong.  Demikian  pula  pada  Asuransi  Konvensional pengembangan dana dengan sistem bunga, tidak ada DPS dan bila terjadi klaim, maka pembayarannya diambil dari rekening dana perusahaan. Sedangkan pada Asuransi Syariah pengembangan dana dengan sistem mudharabah , ada DPS yang mengawasi produk-produk yang akan dijalankan agar tidak bertentangan dengan ajaran  syariah  dan  bila  ada  klaim,  maka  pembayarannya  diambil  dari  dana tabarru’ ,  yang  dari  awal;  sudah  diniatkan  dan  diikhlaskan  oleh  nasabah  untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Dengan demikian, jelas bahwa Asuransi Konvensional mengandung gharar atau judi dan menzalimi salah satu pihak.

## 2. Sejarah Asuransi
Ada beberapa peristiwa sejak zaman Yunani dan Romawi (beberapa abad sebelum Masehi) yang mengandung faktor-faktor persamaan dengan pengertian yang  tercakup  di  dalam  suatu  perjanjian  pertanggungan  atau  yang  disebut asuransi. Kemudian pada abad pertengahan mulailah dikenal asuransi kebakaran, selanjutnya pada abad ke-13 dan 14 asuransi ini mulai berkembang dalam bentuk asuransi  Angkatan  Laut,  karena  perhubungan  laut  di  sebagian  perkembangan Asuransi Laut, sehingga asuransi merupakan sesuatu yang biasa di Eropa Barat saat ini. 13
Pada  awal  abad  ke-19  bentuk  asuransi  kemudian  berkembang  dengan dibentuknya  asuransi  jiwa.  Pada  masa  Kaisar  Napoleon,  pasal-pasal  mengenai asuransi  Laut  dimasukkan  dalam  KUHD.Begitu  juga  dalam  Kitab  Hukum Dagang.  Kemudian  pada  perkembangan  selanjutnya  dalam  rancangan  terakhir yang  kemudian  menjadi  undang-undang,  yaitu  KUHD (Wetboek  van Koophandel) tahun  1838,  dimuat  peraturan  yang  berkaitan  dengan  asuransi Kebakaran, asuransi Hasil Bumi, dan asuransi Jiwa. Sistem ini juga dipakai dalam KUHD untuk Hindia Belanda ketika itu, yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. 14
12 Huzaemah  Tahido  Yanggo, Masail  Fiqhiyah;  Kajian  Hukum  Islam  Kontemporer , Bandung; Angkasa, 2005, h. 15,16.
13 Ali Yafie, Menggagas Fish Sosial , Bandung; Mizan, 1994, Cet-2, h. 206-207.
14 Ali Yafie, Menggagas Fish Sosial , h. 206-207.
Dalam  sejarahnya,  asuransi  timbul  dari  suatu  ide  yang  baik  untuk mewujudkan  suatu  bentuk  tolong-menolong  dalam  menghadapi  beban kehidupan dengan pengalihan atau pembagian resiko. Lalu wujud yang demikian itu  setelah  ditangani  oleh  para  bankir  terutama  orang-orang  Yahudi  berubah bentuknya  menjadi  perusahaan-perusahaan  dagang,  mula-mula  dalam  bentuk Asuransi Laut. Adapun dunia Islam mulai berkenalan dengan asuransi ini yaitu sekitar akhir abad ke-19. Pada masa penjajahan kebudayaan dan hukum Barat atas negara-negara Islam. 15
Sementara  itu  Peunoh  Daly  mengatakan,  bahwa  asuransi  dalam  bentuk sederhana  baru  dikenal  pada  abad  ke-14  M  dan  dengan  cara  sederhana,  terus hidup  dan  berkembang,  yaitu  dikelola  dengan  tekun  dan  mendapat penyempurnaannya  sambil  berjalan.  Baru  pada  abad  17  M  asuransi  dapat dipandang  sudah  cukup  mapan  dalam  bergerak  di  bidang  ekonomi  dan keuangan. 16
Pertumbuhan  asuransi  di  Indonesia  pada  awalnya  bertujuan  sebagai perlindungan atas jiwa manusia. Karenanya, pada masa penjajahan sampai fase awal  kemerdekaan,  asuransi  yang  ada  adalah  asuransi  jiwa.  Tapi  setelah selesainya  perang  kemerdekaan,  yang  diakhiri  dengan  pengakuan  Belanda  atas Kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, kegiatan perasuransian mulailah membuka  kemungkinan  melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang  ekonomi. Maskapai-maskapai  asuransi  jiwa  Belanda  mulai  beroperasi  kembali  yang kemudian  disusul  dengan  berdirinya  perusahaan-perusahaan  asuransi  Jiwa Nasional seperti Dharma Nasional, Imam Adi (1961), Jaminan (1962), Sukma Sejati (1920) dan Affan (1964).
Berdasarkan  PP  No.48  tahun  1960,  delapan  perusahaan  asuransi  milik Belanda  dinasionalisir  dan  digabung  menjadi  satu  dan  diberi  nama  PT. Pertanggungan Sejahtera. Setelah beberapa kali berganti nama kemudian menjadi PN. Asuransi Jiwasraya Unit II. Tetapi, berdasarkan PP. No.21 tahun 1969 kedua perusahaan  negara  tersebut  digabung  menjadi  satu  dan  terakhir  bernama perseroan (persero) PT. Asuransi Jiwasraya.
Pada tahun enam puluhan keadaan Indonesia makin memburuk dengan merosotnya nilai uang rupiah sehingga terjadi hiper inflasi yang mencapai angka 60%.  Keadaan  tersebut  merontokkan  tiang-tiang  penyangga  asuransi  Jiwa  di Indonesia dan puncaknya adalah terjadinya sanering uang pada tahun 1965 yaitu dengan keluarnya Ketetapan Presiden No.27 tahun 1965 yang mengatur penarikan uang rupiah lama untuk ditukar dengan uang rupiah baru dengan perbandingan seribu banding satu.
15 Ali Yafie, Menggagas Fish Sosial , h. 206-207.
16 Peunoh  Daly, Proteksi  Asuransi  Bagi  Mubaligh  Khatib  dan  Jamaah  Haji  ditinjau  dari Hukum Islam , (makalah seminar Proteksi Asuransi), Jakarta; DMI, 1990, h. 1.
Dengan  datangnya  orde  baru  pada  tahun  1966  maka  dilakukanlah kebijakan  pengetatan  ( tight  money  policy )  dan  diikuti  dengan  kebijaksanaan rehabilitas ekonomi, mulailah ekonomi Indonesia pulih kembali yang dilanjutkan dengan  rangkaian  Program  Pembangunan  Lima  Tahun  yang  dikenal  dengan PELITA.  Kemudian  untuk  lebih  mendorong  pertumbuhan  perusahaan  asuransi Jiwa, pada saat itu pemerintah mengizinkan pemasaran  polis dalam mata uang asing  (US$)  di  samping  rupiah  sendiri,  dan  pemerintah  tidak  megizinkan perusahaan asing beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi Jiwa kemudian mulai bangkit dan aktif kembali, dan sampai tahun 1980 saja  tercatat ada 26 perusahaan asuransi Jiwa. 17
Semua  asuransi  yang  disebutkan  di  atas  adalah  Asuransi  Konvensional. Saat  itu  belum  ada  asuransi  syariah.  Sebagai  realisasi  dari  kebutuhan  akan perlunya  lembaga  asuransi  yang  berdasarkan  syariah  di  Indonesia,  sejak  1994 telah berdiri Syarikat Takaful Indonesia. Secara umum, partisipasi masyarakat di bidang  ekonomi  dari  waktu  ke  waktu  semakin  meningkat.  Namun  di  bidang usaha perasuransian, tingkat partisipasi tersebut relatif masih rendah.
Data  menunjukkan,  jumlah  perusahaan  asuransi  jiwa  telah  berkembang rata-rata  12%  pertahun  sejak  tahun  1987-1993.  Namun  hingga  tahun  1993, pemegang polis asuransi jiwa baru mencapai sekitar 14,6 juta, atau 8% dari 182 juta  jiwa  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  tak  jauh  berbeda  dengan  kondisi  asuransi kerugian.
Kecilnya prosentase tersebut secara umum disebutkan oleh karena masih rendahnya  tingkat  pendapatan  dan  pendidikan  masyarakat,  sehingga  belum meluasnya kesadaran mereka dalam berasuransi. Selain itu, di Indonesia masih meragukan keabsahan asuransi dipandang dari sudut syariah Islam.
Rachmad Husein menjelaskan ada beberapa masalah yang muncul selama proses berdirinya dan atau pada masa sekarang. Masalah-masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : “ Pertama , tiadanya kesadaran akan perlunya asuransi pada kebanyakan orang Indonesia. Kedua , sikap ambivalen kebanyakan muslim Indonesia  terhadap  sistem  ekonomi  Islam.  Akibatnya,  perkembangan  industri asuransi sangat lambat”.
Dengan beroperasinya bank-bank syariah sesuai dengan Undang-Undang No.7  tahun  1992  tentang  perbankan  dan  ketentuan-ketentuan  pelaksanaannya, telah  muncul  kebutuhan  terhadap  kehadiran  jasa  asuransi  yang  berdasarkan syariah.
Untuk  itulah,  tepatnya  pada  tanggal  27  Juli  1993,  Ikatan  Cendekiawan Muslim  se-Indonesia  (ICMI)  melalui  Yayasan  Abdi  Bangsa  bersama  Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, telah sepakat
17 Dewan  Asuransi  Indonesia, Penuntun  Keagamaan  Asuransi  Jiwa ,  Jakarta;  Komisi Keagamaan Saksi Jiwa, 1998, Edisi ke III.
untuk  memprakarsai  pendirian  Asuransi  Takaful,  dengan  menyusun  Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).
TEPATI  telah  merealisasikan  berdirinya  PT.  Syarikat  Takaful  Indonesia sebagai Holding  Company dan  dua  anak  perusahaannya;  PT.  Asuransi  Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian).
Dibentuknya  kedua  perusahaan  asuransi  tersebut,  adalah  untuk mengikuti  ketentuan  Undang-Undang  No.2  tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan kerugian harus didirikan  secara  terpisah.  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Rachmat  sebagai berikut:
Mengikuti Undang-Undang Perasuransian Indonesia (UU Nomor 2/1992) yang  menetapkan  bahwa  perusahaan  asuransi  jiwa  dan  perusahaan  asuransi umum/non-jiwa  tidak  diperbolehkan  berada  di  bawah  satu  perusahaan pada tahap  awal  berdirinya  Takaful  Indonesia  sebagai holding  company .  Kemudian perusahaan  itu  membentuk  Asuransi  Takaful  Keluarga  (1994)  dan  Asuransi Takaful Umum (1995) sebagai anak perusahaan. 18
Tugas holding  Company selanjutnya  adalah  mengembangkan  keuangan syariah lainnya, antara lain: leasing, anjak piutang, modal ventura, pegadaian dan sebagainya,  dan  dalam  hal  ini  fungsi  utama  asuransi  takaful  adalah  sebagai investment company .
Selanjutnya  penulis  mengemukakan  tentang  sejarah  berdirinya  PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pada tanggal  27  Juli  1993  para  wakil  dari  Yayasan  Abdi  Bangsa,  Bank  Muamalat Indonesia  dan  Asuransi  Jiwa  Tugu  Mandiri  sebagai  sponsor  dari  Tim Pembentukan  Asuransi Takaful  Indonesia (TEPATI). Tim ini juga mengikutsertakan beberapa pejabat dari Departemen Keuangan RI. Keikutsertaan pejabat  Departemen  Keuangan  RI  tersebut  menurut  Rachmad  Husen  (Direktur Utama  Syarikat  Takaful  Indonesia  waktu  itu)  dimaksudkan  “Selain  untuk memudahkan koordinasi antara pemrakarsa dan pemerintah, keterlibatan unsur Depkeu RI dimaksudkan agar sejak awal mereka memberikan perhatian kepada usa ha ini”. 19
Sebagai langkah awal, 5 orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada tanggal 7-10 September 1993. Studi banding ke Malaysia karena “Malaysia  merupakan Negara  ASEAN  pertama  yang  mempraktekkan  asuransi berdasarkan syariah yaitu sej ak Agustus 1985”.
PT. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan  modal  disetor  sebesar  Rp.  5.000.000.000,00  ( lima  milyar  rupiah ).  Izin
18 Diklat Departemen Asuransi Takaful Keluarga, Basic Traning Modul 2001, h. 16.
19 Diklat Departemen Asuransi Takaful Keluarga, Basic Traning Modul 2001, h. 16.
operasionalnya keluar pada tanggal 4 Agustus 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.385/KMK.017/1994. Peresmiannya dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  Mar’ie  Muhammad  di  P uri  Agung  Hotel Syahid Jaya Jakarta.
Pendirian Asuransi Takaful Keluarga bila merujuk kepada UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebenarnya masih harus menunggu beberapa waktu  lagi,  karena  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang,  bahwa  investasi perusahaan  Asuransi  di  suatu  Bank,  maksimal  5%  dari  seluruh  kekayaannya. Tapi,  karena  di  Indonesia  (waktu  itu)  hanya  ada  satu  Bank  Syariah  yaitu  Bank Muamalat Indonesia, maka khusus Takaful, seluruh investasinya boleh dilakukan di Bank Muamalat.
Sekarang ini Asuransi Syariah sudah semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Pada tahun 2005 ini asuransi Syariah sudah berjumlah 21 buah, yang sudah mandiri seperti Asuransi Syariah Takaful dan Mubarakah, maupun berbentuk  devisi  atau  cabang.  Di  samping  itu  sudah  terbentuk  pola  Reasuransi syariah  dan  masih  banyak  lagi  perusahaan  yang  berencana  untuk  membuka Asuransi Syariah.
Adapun Asuransi  Syariah yang  sudah  terbentuk  sekarang  ini  adalah sebagai  berikut:  Asuransi  Syariah Takaful, Asuransi  Syariah Mubarakah, Asuransi  Syariah MAA  Life, Asuransi  Syariah MAA  General, Asuransi Syariah Asih Great Eastern, Asuransi Syariah Tri Pakarta, Asuransi Syariah AIB Bumi  Putera  1912, Asuransi  Syariah Bringin  Life, Asuransi  Syariah Bringin Insurance, Asuransi  Syariah Binagriya  Upakara, Asuransi  Syariah Jasindo Takaful, Asuransi Syariah ACA, Asuransi Syariah Bumida 1967, Asuransi Syariah Astra  Buana, Asuransi  Syariah BNI  Life, Asuransi  Syariah Adira, Asuransi Syariah Staco Jasapratama, Asuransi Syariah Sinar Mas, Asuransi Syariah Tokio Marine  Indonesia, Asuransi  Syariah Eka  Life, Asuransi  Syariah Tugu  Pratama Indonesia. Sedangkan  Reasuransi  Syariah  yaitu Reasuransi  Internasional Indonesia (REINDO).

## Pandangan Islam Tentang Hukum Asuransi

## 1. Hukum Asuransi
Para  ahli  fikih  sepakat  membolehkan  asuransi  gotong-royong  dan solidaritas, yaitu asuransi tolong menolong ( ليدابتلا ينم أتلا ) dan asuransi ( عتماجالا ينم أتلا ي ) . Hal ini  disebabkan  karena  Islam  mendorong  untuk  menciptakan  serta mengembangkan gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Tetapi para ahli fikih berbeda mengenai hukum asuransi dengan premi tetap ( تبثا طسقب ينم أتلا ) . Ada yang membolehkannya dan ada pula yang mengharamkannya.
Pandangan mereka dapat dilihat dengan jelas dalam pekan Fikih Islam II pekan Ibnu Taimiyyah di Damaskus tahun 1961, Muktamar II Lembaga Research Islam di Al-Azhar Cairo, Mei 1965, Muktamar Internasional I Ekonomi di Mekkah, Februari  1967,  dan  Muktamar  Lembaga  Fikih  Islam  Organisasi  Islam  (OKI), Desember 1985. 20
Asuransi  gotong  royong ( ليدابتلا ) dilaksanakan  oleh  perhimpunan  gotong royong melalui sumbangan ( tabarru’ ) kepada anggota yang mengalami musibah dan  bukan  tukar-menukar.  Orang  yang  memberikan  sumbangan  pada  suatu kelompok  yang  mempunyai  ciri  khas  tertentu  berhak  memperoleh  sumbangan tersebut apabila ia mempunyai ciri khasnya. Contohnya orang yang menyumbang kepada  pelajar,  berhak  mendapat  sumbangan  tersebut  apabila  menjadi  pelajar. Begitu  pula  orang  yang  menyumbang  kepada  orang  kaya,  berhak  mendapat sumbangan tersebut apabila menjadi miskin.
Asuransi  seperti  ini  halal,  karena  tidak  mengandung gharar (untung- untungan). Itulah sebabnya asuransi tabaduly/ta’awuny disepakati oleh para ahli fikih  tentang  kehalalannya. 21 Sedangkan  asuransi  sosial ( يعتماجالا ) adalah  asuransi yang  dilaksanakan  oleh  negara  atau  lembaga  yang  ditunjuk  negara  untuk mengasuransikan sebagian masyarakat, seperti buruh, pengangguran, penderita sakit, orang miskin, dan lanjut usia.
Asuransi  sosial  hukumnya  boleh  karena  tidak  mengandung gharar (untung-untungan), seperti pada jual beli (akad tukar-menukar). 22 Asuransi sosial tidak termasuk akad tukar-menukar, karena status negara bukan sebagai pemberi ganti  atas  pembayaran  dari  orang  yang  diasuransikan,  dan  bukan  pula  sebagai pencari  untung,  namun  negara  ikut  bersaham  dengan  para  buruh  dan  pemilik usaha dalam sebagian modal. Oleh sebab itu asuransi sosial disepakati para ahli fikih atas kehalalannya. 23
Adapun asuransi dengan premi tetap ( تبثا طسقب ينم أتلا ) atau asuransi dagang ( ينم أتلا يراجتلا ),  para  ahli  fikih  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  hukumnya,  karena tujuannya  untuk  dagang,  yaitu  mengeruk  keuntungan.  Dalam  prakteknya, seorang pemohon mengadakan perjanjian dengan salah satu perseroan asuransi (sebagai  penanggung)  untuk  memikul  kerugian  yang  mungkin  menimpanya, akibat  suatu  peristiwa  yang  semula  belum  tentu  akan  terjadi  atau  peristiwa kematian  yang  tidak  diketahui  kapan  akan  terjadi,  dengan  ketentuan  bahwa  si penanggung  akan  menerima  premi  berkala  dari  tertanggung.  Oleh  karena  itu, persoalan  ini  dalam  prakteknya  mencari  keuntungan  untuk  dirinya  maka  ia
20 Muhammad Abd. Mu’min al -Jammal, Mausuatu al-Iqtishadi al-Islamy , al-Qahirah; Dar al-Kitab al-Mishry, t.th., h. 359.
21 Husain  Hamid  Hasan, Hukm  al-Syariah  al- Islamiyah fi ‘Uqud al - Ta’min ,  al-Qahirah; Dar al- I’ti sham, t.th., h. 39,34. 22 Husain Hamid Hasan, Hukm al-Syariah al- Islamiyah fi ‘Uqud al - Ta’min , h. 39,34. 23 Husain Hamid Hasan, Hukm al-Syariah al- Islamiyah fi ‘Uqud al - Ta’min , h. 39,34.
disebut Al- Ta’min  Al -Tijary atau  asuransi  yang  bersifat  perdagangan,  yang disebut  dengan  Asuransi  Konvensional  yang  ulama  berbeda  pendapat  dalam menentukan hukumnya.
Asuransi  tersebut  berbeda  sifatnya  dengan  kedua  asuransi  sebelumnya. Dalam  Asuransi  Konvensional  yang  bersifat  dagang  ini,  sifatnya  adalah  tukar menukar antara premi yang dibayar oleh penanggung akibat suatu peristiwa yang menimpa  si  tertanggung  dan  suatu  waktu  bisa  terjadi  perbedaan  yang  amat menyolok antara premi yang dibayar dengan jumlah yang harus dibayar oleh si penanggung. 24
Mengenai hukumnya terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ahli hukum Islam,  diantaranya  Syekh  Muhammad  Abu  Zahrah,  beliau  berpendapat  bahwa asuransi Tijary hukumnya  haram  karena  kontrak  tersebut,  adalah  berupa perjanjian tukar menukar yang
mengandung gharar (untung- untungan/ketidakpastian),  di  mana  pihak  tertanggung  tidak  dapat  memastikan berapa  jumlah  premi  yang  harus  dibayar  dan  masing-masing  tidak  dapat memastikan terjadi atau tidaknya, atau kapan terjadinya. Ketidakpastian/ gharar seperti  ini  terjadi  dalam  suatu  perjanjian  tukar-menukar,  sebagian  disebutkan dalam  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhary,  Muslim,  Malik,  Ahmad, Tirmidzy,  al- Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan al -Daramy  dari  Abi  Hurairah sebagia berikut: “ Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (lempar kerikil) dan jual beli gharar”.
Abu Zahrah menggolongkan asuransi Tijari ini ke dalam kelompok akad yang  terlarang  karena  sifatnya  merupakan  untung-untungan,  sehingga  ia merupakan  judi  ( رامقلا )  yang  haram  hukumya.  Dalam  asuransi Tijari ini  juga, tampak jelas sifat tidak adilnya, karena dana (premi) yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menentukan investasinya, tanpa memperhatikan  halal  dan  haram  dalam  usaha  tersebut  dan  keuntungan seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan bagi nasabah sebagai pembayar premi bila tidak terjadi klaim maka ia tidak mendapatkan sesuatu dari dana/premi tersebut.
Adapun ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuknya dan cara operasinya hukumnya haram selain Abu Zahrah, antara lain Wahbah al-Zuhaily, Yusuf al-Qaradhawy, al-Said Sabiq, Abdullah al-Qalqili, dan Bakhit al- Muthi’iy. 25 Asuransi diharamkan karena beberapa alasan, yakni:
1).  Asuransi  mengandung  unsur  perjudian  yang  dilarang  dalam  Islam sebagaimana firman Allah:
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya  itu  terdapat  dosa  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia,
24 Huzaemah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer , h. 15,16. 25 Huzaemah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer , h. 18,19.
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ”. Dan mereka bertanya kepadamu  apa  yang  mereka  nafkahkan.  Katakanlah:  “Yang  lebih  dari keperluan”.  Demikianlah  Allah  menerangkan  ayat -ayat-Nya  kepadamu supaya kamu berfikir. ” (al-Baqarah: 219)
Selanjutnya Allah berfirman:
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Sesungguhnya  minuman  keras, berjudi,  (berkurban  untuk)  berhala,  dan  mengundi  nasib  dengan  anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu, agar kamu beruntung. ” (Al-Maidah: 90)
2). Asuransi mengandung ketidakpastian.
3). Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam (al-Baqarah: 278). “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah kepada  Allah  dan  tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang- orang yang beriman”.
4). Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
5).  Asuransi  termasuk  jual  beli  atau  tukar-menukar  mata  uang  yang  tidak secara tunai (Akad Sharf).
6). Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan. 26 Semua hal yang telah disebutkan, hukumnya haram menurut Islam.
Sedangkan  ulama  yang  berpendapat  bahwa  asuransi  hukumnya  halal dalam  Islam,  antara  lain  adalah  Abd  Wahab  Khallaf,  Muhammad  Yusuf  Musa, Abd  Rahman  Isa,  Musthafa  Ahmad  Zarqa’,  dan Muhammad  Najatullah  al- Shiddiqy. Alasan mereka membolehkan asuransi adalah:
1. Tidak  ada  ketetapan  nash  Al-Qur ’ an  maupun  Hadis  yang  melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penanggung, maupun tertanggung.
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari madharatnya.
4. Asuransi merupakan akad yang madharatnya dinafikan atas dasar Profit loss sharing (untung-rugi).
5. Asuransi  termasuk  kategori  koperasi  ( Syirkah  ta’awuniyah )  yang dibolehkan dalam Islam. 27
26 Wakon Sumitro, Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait , BMU dan Takaful di Indonesia, Jakarta; Gratindo Persada, 1996, h. 166.
27 Suhrawandi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , Jakarta; Sinar Grafika, 2000, h. 76.
6. Bertujuan  gotong  royong  dan  solidaritas  antara  orang-orang  yang diasuransikan. Peranan orang yang diasuransikan hanya bergabung pada persetujuan gotong royong yang terorganisir.
7. Tidak  mengandung gharar ,  karena  segala  sesuatunya  dapat  diketahui dengan jelas.
8. Sesuai dengan kaidah: “ Hukum segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang  mengharamkannya. ” Dalam  asuransi  tidak  ditemukan  dalil  yang mengharamkannya. ”
9. Darurat dan sudah menjadi adat kebiasaan.
10. Akad asuransi termasuk akad mudharabah atau semakna dengan itu.
11. Menganalogikan akad asuransi dengan hukum-hukum yang telah diakui dalam Islam, seperti Wadi’ah (titipan), sistem pensiun, dan lain-lain.
Dalil-dalil  dan  alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh  ulama  yang membolehkan  asuransi  tersebut  di  atas  kurang  mendapat  dukungan  dalam diskusi tentang asuransi forum-forum internasional, karena dalil-dalil dan alasan- alasan mereka dianggap lemah. 28
Alasan  yang  dikemukakan  oleh  golongan  ulama  yang  membolehkan asuransi ditolak oleh ulama yang mengharamkannya, adalah sebagai berikut.
1) Asuransi  mewajibkan  sesuatu  yang  tidak  diwajibkan,  karena  tidak  ada sebab syar’i yang bisa dijadikan landasan bagi seseorang untuk diwajibkan membayar ganti rugi, sebab ganti rugi dalam Islam hanya dapat dilakukan apabila disebabkan oleh sikap permusuhan dan sikap sewenang-wenang.
2) Sesuatu yang dipertanggungkan bersifat spekulatif, dalam arti suatu resiko seperti  kebakaran,  kecelakaan,  kematian  dan  lain-lain  tidak  dapat diprediksi  kejadiannya.  Jika  pihak  penanggung  dan  tertanggung  dapat memastikan kejadiannya maka boleh diberlakukan ganti rugi.
3) Asuransi tidak dapat digolongkan ke dalam konsep Al-W adi’ah (titipan) yang  dapat  dituntut  ganti  rugi,  bila  pemegang  titipan  lalai  dalam kewajibannya,  karena  dalam  asuransi  barang  yang  ditanggung  tidak berada di tangan penanggung.
4) Asuransi juga tidak dapat dikategorikan ke dalam akad mudharabah (bagi hasil) karena dua sebab, yakni:
28 Dalam Hasil Muktamar Fiqh Islam OKI pada bulan September 1986 disebutkan bahwa pendapat  yang  mengharamkan  lebih  kuat,  karena  berpihak  pada  Nash  dan  Ijma’,  Lihat  Majalah Muktamar Lembaga Fiqh Islam OKI 1986, II, h. 579 – Huzaemah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer , h. 237, 238.
a) Premi  yang  disetorkan  menjadi  milik  perusahaan.  Perusahaan  bebas untuk menggunakannya dan peserta tidak akan mendapatkan sesuatu jika tidak ditimpa kecelakaan atau kerugian.
b) Keuntungan  yang  diberikan  kepada  nasabah  (tertanggung)  sudah ditentukan nilainya. Hal ini tidak sejalan dengan mudharabah , di mana keuntungan  harus  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  di  antara perusahaan dan nasabah.
5) Akad  asuransi  mengandung gharar ,  oleh  sebab  itu  dilarang  oleh
Rasulullah SAW. 29
Dari  pendapat  para  ulama  yang  telah  dikemukakan,  bersama  dalil  dan argumentasi  masing-masing,  Nampak  bahwa  pendapat  yang  mengharamkan Asuransi Tijary (Konvensional), adalah pendapat yang rajih dan relevan, karena ditopang  oleh nash-nash Al- Qur’an  dan  Hadis  sert a  argumen-argumen  yang relevan  dalam  penerapan  prinsip  tolong  menolong  antara  penanggung  dan tertanggung serta penerapan keadilan sesuai dengan syariat Islam.
Berkenaan  dengan  ungkapan  di  atas, Jafril  Khalil mengatakan: “bahwa Ta’min  Islami (Asuransi  Syariah)  berdasarkan  atas  sikap  tolong-menolong  di antara peserta. Jadi perusahaan sifatnya adalah sebagai pemegang amanah, atau wakil dari peserta, karena itu dana yang dikumpulkan setelah digunakan untuk perusahaan  dan ujrah nya  sepenuhnya  digunakan  untuk  pembayaran  klaim terhadap peserta yang ditimpa musibah dan kalau terdapat Surplus Underwriting akan  digunakan  untuk  memperbesar  cadangan  dan  kalau  terjadi  kekurangan, maka  perusahaan  akan  memberikan Qard  Hasan dan  pembayarannya  akan dibebankan kepada peserta. ” 30
2. Sebab-Sebab  Perbedaan  Pandangan  Ulama  Tentang  Hukum  Asuransi (Konvensional/ Tijary )
Dari  beberapa  perbedaan  pandangan  ulama  yang  telah  dikemukakan  di atas adalah disebabkan karena beberapa hal, antara lain, yaitu:
Pertama , adanya ketidak jelasan akad, antara penjamin dengan terjamin, barang  atau  objek  yang  diperjaminkan  ( gharar ),  karena  objek  yang diperjaminkannya bersifat tidak pasti yaitu, masalah usia seseorang atau kematian pada asuransi jiwa.
29 Ibnu  Abidin, Radd  al-Muhtar ,  Mishr;  Musthafa  al-Baby  al-Halaby,  t.th.,  Jilid  III,  h. 237,238.
30 Jafril  Khalil, Pengkajian  Aqad  Asuransi  Syariah  dan  Implementasinya ,  Makalah  yang dipresentasikan  pada  Workshop  Asuransi  Syariah,  Imperial  Aryaduta  Hotel,  Lippo  Karawaci, Tangerang; 14-15 Juni 2005, h. 17.
Kedua , adanya unsur untung-untungan atau maisir , yaitu jika orang yang dijamin  (tertanggung)  terkena  musibah  (dalam  masaperjanjian)  maka tertanggung  akan  memperoleh  dana  (klaim).  Dana  yang  diperoleh  dari penanggung  tersebut  tidak  diketahui  dari  mana  sumbernya.  Sedangkan jika tidak terjadi musibah, maka tertanggung tidak memperoleh dana yang telah  dibayarkan  kepada  perusahaan.  Sehingga  uang  yang  telah dibayarkan  sebagai  premi  itu  tidak  dapat  dikembalikan  kepada  pihak tertanggung.
Ketiga ,  masalah ribawī ,  yaitu  uang  yang  dibayarkan  kepada  pihak perusahaan diinvestasikan dengan jalan riba, juga pada saat terjadi klaim, tertanggung  menerima  sejumlah  uang  (dana)  klaim  melebihi  uang  yang disetorkan kepada penanggung.
3. Upaya Untuk menghindarkan Asuransi Dari hal-Hal Yang Diharamkan
Syariah
Pada  uraian  sebelumnya  telah  disebutkan,  bahwa  mayoritas  ulama mengharamkan  Asuransi  Konvensional/ Tijary .  Hanya  sedikit  dari  mereka  yang menghalalkannya dan dalil mereka ini dianggap lemah, sebagaimana disebutkan dalam  hasil  muktamar  Lembaga  Fikih  Islam  OKI  yang  diselenggarakan  pada bulan Desember 1986. 31
Husen Hamid Hassan menyimpulkan, bahwa semua penganalisis asuransi konvensional sependapat mengatakan bahwa akad asuransi konvensional, adalah gharar dari  segi  hubungan  antara  perusahaan  asuransi  dan  orang  yang diasuransikan. 32
Sehubungan  dengan  kesepakatan  mayoritas  ulama  yang  mengatakan, bahwa  hukum  asuransi  konvensional/ tijary hukumnya  haram,  karena mengandung gharar sehingga membawa kepada riba yang sudah jelas diharamkan dalam syari’at Islam, maka solusinya adalah dengan mendirikan asuransi syariah di seluruh dunia bahkan Indonesia sekarang ini sudah ada 21 Asuransi  Syariah dan 1 buah Reasuransi  syariah. Masih banyak lagi Asuransi konvensional yang merencanakan  untuk  membuka  Asuransi  Devisi  syariah  atau  Asuransi  Cabang Syariah.
Menurut  Jafril  Khalil,  dunia  Islam  pada  prinsipnya  tidak  mengenal asuransi  seperti  apa  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  asuransi  konvensional  di dunia  Barat.  Karena  prinsip  asuransi  di  dunia  barat  adalah profit  oriented dan adanya konsep untung-untungan. KUH Perdata pasal 1774 menyebutkan tentang perjanjian asuransi yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang hasilnya
31 Lihat Majalah Muktamar Lembaga Fiqh Islam OKI, h. 579
32 Lihat Husen Hamid Hassan , Hukm al-Syariah al-Islamiyah , h. 11
mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung  kepada  suatu  perj anjian  yang  belum  tentu”.  Malah  Subekti  secara terang  menyamakan  kedudukan  asuransi  dengan  perjudian  dan  pertaruhan, walaupun ada sebagian pakar yang membantah pendapat tersebut.
Dalam konsep Islam asuransi Islam bukan semata profit oriented , tetapi ia mengandung nilai social oriented. Jadi perpaduan antara dua kepentingan inilah yang dibangun oleh asuransi syariah dalam menjalankan roda bisnisnya. Karena perbedaan  orientasi  dan  filosofi  inilah  yang  menyebabkan  perusahaan  asuransi Islam perlu hati-hati dan para pemilik serta pengurusnya mesti orang-orang yang memahami  karakteristik  ini  agar  jangan  sampai  prinsip  Islam  tidak  digadaikan demi kepentingan sesaat.
Tadh ā mun  tak ā ful,  at- ta’mī n atau  asuransi  syariah,  artinya  menurut bahasa adalah saling menanggung, atau juga diartikan tanggung jawab sosial.
Dari  literatur  yang  ada  prinsipnya  saling  menanggung  dengan  konsep Islami  adalah  sesuatu  yang  dibenarkan,  seperti  saling  tanggung-menanggung dalam bentuk sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain. Tanggung- menanggung  dalam  hal-hal  yang  bersifat  bisnis,  seperti  yang  dilakukan  oleh berbagai  perusahaan  asuransi  Islami  atau  saling  tanggung-menanggung  dalam tanggung  jawab  hukum  seperti  seseorang  yang  menjamin  orang  lain  dalam membayar utangnya dan lain-lain. 33
Kata-kata Takaful sebenarnya mempunyai pengertian yang umum, karena kadang-kadang artinya, disamping saling menanggung, saling menolong, ia juga punya arti mengasuh, memberi nafkah 34 dan mendidik, perhatikan firman Allah dalam  Ali  Imran  (3):  44 “…Sedang  engkau  tidak  ada  bersama -sama  mereka,  ketika mereka  mencampakkan  qalam  masing-masing  (untuk  mengundi)  siapakah  di  antara mereka yang akan memelihara Maryam …”
Takaful juga disinonimkan dengan ta’awun , atau saling tolong menolong. Dengan demikian arti dari pada asuransi syariah itu semakin kaya, tidak tertumpu kepada  satu  kata takaful saja.  Perhatikan  firman  Allah  dalam  al-Maidah  (5):  2: “… Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan…”
Pengertian-pengertian  asuransi  syariah  di  atas  diperkaya  lagi  oleh pendapat para pakar perundangan Islam. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa setiap individu dari masyarakat berada dalam jaminan masyarakatnya dan membantu  mereka  dengan  kebajikan.  Abdullah  Nasih  Ulwan  menjelaskan tentang ta’awun atau takaful ialah di mana masyarakat hidup saling menjamin atau
33 Jafril  Khalil, Konsep  dan  Falsafah  Asuransi  Syariah ,  makalah  Pada  Seminar  Asuransi Syariah Dep. Keuangan RI, 20 Mei 2003, h. 37.
34 Ibrahim mushthafa, et.ell. Al- mu’jam al -Was ī th , Beirut: Dar I ḥ y ā al-Tur ā ts al-Araby, Cet. II, Jilid II, h. 792-793.
tolong menolong di antara sesama mereka. Hal ini didorong oleh perasaan hati yang  ikhlas  karena  naluri  keimanan  dalam  rangka  mewujudkan  kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. 35
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  asuransi  syariah  ( Ta’min, takaful atau tadhamun )  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  di antara  sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset, tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
4. Bentuk-bentuk Asuransi Syariah ( Ta ‘ awun Islami ). Bentuk Ta ‘ awun Islami ada dua, yaitu:
a. Bentuknya yang lama ialah: Perhimpunan tolong-menolong antara orang- orang  tertentu  untuk  menyelamatkan  diri  dari  kerugian  akibat  bahaya tertentu. Masing-masing anggota membayar jumlah tertentu.
b. Bentuk yang baru ialah: Asuransi Sederhana, dilaksanakan sebuah kantor yang disebut, Perusahaan Asuransi islam. Bentuk yang kedua inilah yang berlaku sekarang pada perusahaan Asuransi Syariah. 36
5. Akad-Akad Asuransi Ta ‘ awuny (Syariah)
Asuransi Ta’awuny (Syariah) mencakup beberapa akad:
1) Akad  Asuransi  kolektif  antara m usta’minun (pembayar  premi).  Akad  ini terwujud  dengan  terwujudnya  persetujuan  melakukan ta’awun (tolong- menolong) antara musta’minun (pembayar premi).
2) Akad antara musta’minun dan perusahaan asuransi:
a) Managemen Operasional Asuransi ta’awun (Syariah) dan kekayaannya dikelola  oleh  Perusahaan  Asuransi  Islam  sebagai  lembaga  berdiri sendiri.  Perusahaan  tersebut  melaksanakan  tugasnya  sebagai  wakil musta’minun. 37
b) Akad antara musta’minun dan perusahaan asuransi adalah akad wakalah dengan  ujrah  yang  jelas. 38 Dalam  perwakilan  ini  terdapat  tiga  unsur, yaitu:  (1).  Para musta’minun selaku Muakkilun (para  pemberi perwakilan);  (2).  Perusahaan  Asuransi  selaku  Wakil  (penerima perwakilan);  (3).  Upah  ( Ujrah ). Fungsi  para  Musta’minun  sebagai
35 Jafril Khalil, Konsep dan falsafah Asuransi Syariah , h. 37 36 Ahmad Salim Milhim, al- Ta’min al -Islamy , ‘Ammā n; Dar al- ‘I’lam, 1423H/2002 M, cet. I, h. 183 37 Ahmad salim Milhim, al- Ta’ min al-Islamy , h. 88, 329 38 Ahmad salim Milhim, al- Ta’min al -Islamy , h. 88, 329
pemberi perwakilan dan fungsi Perusahaan Asuransi sebagai penerima perwakilan disebutkan dalam sertifikat ta’āwun antara Perusahaan dan Musta’minun. 39
c) Ujrah (upah) tersebut ditetapkan sebelum tiba awal tahun.
d) Ujrah (upah) tersebut diambil dari premi peserta.
3) Akad tabarru ‘ . Hubungan hukum yang timbul antara mustaminun sebagai akibat  dari  akad  asuransi  secara  kolektif  tersebut  mempunyai  ciri  khas yaitu tabarru’ . 40 Arti tabarru’ dalam  bahasa  Arab  ialah: “Pemberian  tanpa meminta  atau  pemberian  sesuatu  yang  tidak  wajib,  tanpa  meminta  ganti (imbalan). ”
Dalam praktik tabarru’ , masing-masing musta’min memberikan sumbangan kepada anggota lain dalam jumlah ganti rugi yang berhak diterimanya. Dari segi lain, musta’min itu sendiri dapat menerima sumbangan ketika ia menerima ganti rugi karena terjadi musibah.  Termasuk dalam tabarru’ ialah hibah dan sedekah . Dr. Ahmad Salim Milhin mengemukakan pihak yang memberikan sumbangan tadi, diberi sumbangan pula ketika ditimpa musibah. 41
4) Akad  Mudharabah .  Di  antara  tiga  perusahaan  asuransi  ialah
menginvestasikan ( طاسقا م أتلا ين ) (premi-premi asuransi) yang telah diterimanya
dengan  tujuan  mendapat  keuntungan.  Tujuan  memperoleh  keuntungan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  asuransi ta’awun (syariah),  selama dilakukan melalui norma-norma tertentu.
Akad  investasinya  ialah akad  mudharabah .  Akad  ini  mengandung  unsur- unsur sebagai berikut: 42 a). Perusahaan asuransi menjadi mudharib (pengelola). b). Para musta’minun menjadi shahib  al-mal (pemilik  modal).  c).  Keuntungan  dibagi antara kedua pihak berdasarkan prosentase. d). Prosentasenya ditentukan sesaat sebelum awal tahun keuangan, atau ketika akad . Selain akad mudharabah mungkin dapat dikembangkan dengan akad ijarah , misalnya, dengan cara para musta’minun menyewa gedung umpamanya, yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Sebagian penghasilannya  diambil  sebagai  upah  perusahaan  asuransi,  sebagiannya  lagi disumbangkan  sebagai  asuransi ta’awun dan  sebagiannya  lagi  dikembalikan kepada musta’minun sebagai keuntungan.
5) Akad  Kafalah .  Apabila  jumlah  premi musta’minun tidak  cukup  untuk menutup  ganti  rugi  yang  harus  dibayar  kepada  para  penderita,  maka perusahaan  asuransi  bertindak  sebagai  penjamin  para musta’minun , dengan  cara  perusahaan  menjamin  semua  biaya  yang  menjadi  hak  para
39 Ahmad salim Milhim, al- Ta’min al -Islamy , h. 184, 187 40 Ahmad salim Milhim, al- Ta’min al -Islamy , h. 320 41 Wahbah al-Zuahily, al-Fiqh al-islamy wa Adillatuh , Damaskus Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, Cet. III, Jilid IV, h. 3186.
42 Ahmad salim Milhim , al- Ta’min al -Islamy , h. 187
penderita.  Caranya  ialah  melakukan akad  gardhu  al-hasan ,  untuk  ditarik kembali dari harta musta’minun setelah itu. 43

## 6. Pelaksanaan Asuransi Syariah
Dalam  Operasional  Asuransi  ta’awun  ( syariah),  ada  4  (empat)  macam yaitu:
a. Asuransi  kerugian  ( راضر أ ).  Asuransi  kerugian  terbagi  kepada  dua  macam, yaitu:  asuransi  hak  milik  ( تكالتمم )  dan  asuransi  tanggung  jawab  ( ﺆسم ةيلو ):  (1). Asuransi Kerugian Hak Milik ( تكالتمم راضر أ ). Asuransi ini adalah dilaksanakan
atas  resiko/bahaya  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  hal  tertentu seperti  asuransi  kebakaran;  (2).  Asuransi  ini  terdiri  dari:  a).  Asuransi kebakaran;  b).  Asuransi  pencurian.  c).  Asuransi  rumah  lengkap;  d). Asuransi muka kaca; e). Asuransi kendaraan lengkap.
b. Asuransi kerugian tanggung jawab ( راضر أ ﺆسم ةيل ). Asuransi ini adalah asuransi
atas kerugian yang mungkin menimpa seseorang pada hartanya ketika ia memikul tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam hal ini perusahaan  asuransi  membayar  kerugian  kepada  musta’min  atau  yang menderita  kerugian  secara  langsung.  Asuransi  terbagi  kepada  2  macam, yaitu Asuransi  tanggung  jawab  sipil dan Asuransi  tanggung  jawab profesi ;  (1).  Asuransi  tanggung  jawab  sipil.  Asuransi  ini  meliputi:  a). Asuransi  tanggung  jawab  pemilik  kendaraan  terhadap  yang  lain;  b). Asuransi  tanggung  jawab  para  pemilik  pabrik,  badan  (Lembaga)  dan perusahaan  terhadap  yang  lain  ketika  mereka  berada  pada  hak  milik mereka; c). Asuransi tanggung jawab pada kontraktor terhadap kerugian yang menimpa yang lain ketika mereka melaksanakan tugas mereka; (2). Asuransi tanggung jawab profesi. Asuransi ini meliputi asuransi tanggung jawab para professional seperti dokter dan apoteker atas tanggung jawab hukum yang menimpa mereka terhadap yang lain sebagai akibat kegiatan mereka dalam melaksanakan pekerjaan.
c. Asuransi Jiwa ( صاخش أ ). Asuransi ini ialah asuransi atas resiko (bahaya) yang mengancam  kehidupan  seseorang  atau  keselamatan  jasmaninya  atau kemampuannya  bekerja.  Asuransi  ini  meliputi:  (1).  Asuransi  kecelakaan pribadi  seperti  kecelakaan  yang  mengakibatkan  tidak  mampu  bekerja selama-lamanya  atau  sementara;  (2).  Asuransi  kecelakaan  kerja;  (3). Asuransi biaya perawatan dan pengobatan; (4). Asuransi jaminan sosial.
d. Asuransi  resiko  pengangkutan  ( لقنلا  راطخا ).  Asuransi  ini  ialah  asuransi  atas resiko  (bahaya)  pengangkutan.  Asuransi  ini  terbagi  kepada  tiga  bagian, yaitu;  (1).  Asuransi  pengangkutan  laut,  yaitu  asuransi  atas  resiko
43 Ahmad salim Milhim, al- Ta’min al -Islamy , h. 187
pengangkutan  melalui  laut  atau  sungai,  baik  asuransi  barang  maupun kapal; (2). Asuransi pengangkutan darat, yaitu asuransi atas barang dari resiko  pengangkutan  melalui  darat;  (3).  Asuransi  pengangkutan  udara, yaitu asuransi atas barang dari resiko pengangkutan melalui udara.
e. Asuransi teknik ( ةي سدنه ). Asuransi ini meliputi asuransi resiko (bahaya) yang menimpa  para  kontraktor  bangunan  dan  pemasangan,  asuransi  alat-alat kontraktor dan asuransi alat-alat elektronik (komputer). 44
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Operasional Asuransi Syariah ( Ta ’āwuny ) terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu asuransi kerugian ( راضر أ ), asuransi jiwa ( صاخش أ ), asuransi kecelakaan angkutan ( لقنلا راطخا ) dan asuransi tehnik ( ةي سدنه ).

## Landasan Hukum Asuransi Syariah
Adapun landasan Hukum Asuransi Syariah, adalah sebagai berikut:
1) Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .” (Q.S. al -Hasyr: 18).
2) Firman  Allah  tentang  prinsip- prinsip  bermu’amalah,  baik  yang  harus
dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
“Hai  orang -orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang  demikian  itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang  dikehendaki-

## Nya.” ( Q.S al-Maidah: 1)
“ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara  manusia hendaklah dengan adil.” (Q.S an- Nisā: 58)
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (meminum)  khamar,  berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar  kamu mendapat keberuntungan. (Q.S al-Maidah: 90)
“…Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”. (Q.S al-baqarah: 275)
“Hai orang -orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang- orang yang beriman.” (Q.S al-Baqarah: 278)
44 Ahmad salim Milhim, al- Ta’min al -Islamy , h. 187
“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S al-Baqarah: 279)
“ Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui .” (Q.S al -Baqarah: 280)
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  (mengambil) harta orang lain dengan jalan  yang  batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ”. (Q.S an - Nisa’ : 29)
3) Firman  Allah  tentang  perintah  untuk  saling  tolong  menolong  dalam perbuatan positif, antara lain:
“… Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: 2)
4) Hadis-hadis Nabi  SAW  tentang  beberapa  prinsip  bermu’amalah,  anta ra lain:
“ Siapa  yang  melepaskan  dari  seorang  muslim  suatu  kesulitan  di  dunia, Allah  akan  melepaskan  kesulitan  darinya  pada  hari  kiamat;  dan  Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya ”.
(H.R Muslim dari  Abu Hurairah).
“ Perumpamaan  orang-orang  beriman  dalam  kasih  sayang,  saling mengasihi dan mencintai, bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita  sakit,  maka  bagian  lain  akan  turut  menderita ”.  (H.R Muslim dari Nu’man bin Basyir).
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian  menguatkan  bagian  yang  lain ”. (HR.  Muslim  dari Abu  Musa al - Asy’ari).
“ Kaum  muslimin  terikat  dengan syarat-syarat  yang  mereka  buat  kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ”.
(HR. Tirmidzi dari ‘Amir bin ‘Auf).
“ Setiap  amalan  itu  hanyalah  tergantung  niatnya.  Dan  seseorang  akan mendapat ganjaran dengan apa yang diniatkannya ”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab).
“ Rasulullah  SAW  melarang  jual  beli  yang  mengandung  gharar ”.  (HR.
Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu majah dari Abu Hurairah).
“ Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya ”. (HR. Al -Bukhari).
“ Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula membahayakan  orang  lain ”.  (HR. Ibnu  Majah dari  ‘Ubadah  bin  Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
5. Kaidah Fiqh yang menegaskan:
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah bole h dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ”
“ Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin. ”
“ Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan. ”
Demikianlah  antara  lain  Ayat-Ayat  dan  Hadis-Hadis  serta kaidah-kaidah fiqh yang  menjadi  landasan  dan  pedoman  umum  dalam  pengelolaan  Asuransi Syariah. Dengan berpedoman pada dalil-dalil Al-Q ur’an dan Hadis serta kaidah fiqh tersebut, maka asuransi syariah dapat terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh  syariah,  seperti riba,  maisir (judi)  dan gharar (ketidak  pastian  atau  untung- untungan).
Adapun maksud dan hukum keharaman riba, maisir dan gharar, adalah sebagai berikut:
1) Riba adalah tambahan atas modal yang disimpan atau dipinjamkan dalam transaksi  bisnis  dengan  kurun  waktu  tertentu.  Hal  ini  telah  diterangkan dalam firman Allah SWT:
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda]  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan ”. (Q.S. Ali ‘Imran: 130)
2) Maisir adalah  spekulasi/judi/mengundi  nasib  yang  muncul  sebagai konsekuensi dari ketidakpastian. Hal ini telah diterangkan dalam firman Allah SWT:
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda]  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan ”. (Q.S. al -Maidah: 90)
3) Gharar adalah ketidak pastian terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi. 45 Hal ini telah diterangkan dalam Hadis Rasulullah SAW:
“ Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah melarang jual beli gharar ”. (H.R. Muslim ).
Dasar hukum yang menjadi landasan asuransi syariah terkandung dalam Al-Q ur’an surah al -Maidah : 2
“… Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan
45 Sari  Kusumawati, Profil  Takaful  Indonesia ,  Makalah  disampaikan  kepada  mahasiswa yang praktikum Asuransi Takaful di gedung Arthaloka, 20 Januari 2003, h. 4.
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ” (Q.S al-Maidah: 2)
Al- Qur’an surah al -baqarah: 185
“...Allah  meng hendaki  kemudahan  bagimu  dan  tidak  menghendaki kesukaran bagimu... ”
Al- Qur’an surah Ali Imran : 145
“… Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang (telah) ditentukan waktunya ...”
Hadits riwayat Muslim:
“ Saya  lebih  berhak  mengurus  setiap  muslim  dari  pada  dirinya,  siapa  saja  yang meninggalkan  harta  maka  harta  itu  untuk  ahli  warisnya,  dan  siapa  saja meninggalkan  hutang  atau  kebangkrutan  maka  itu  untuk  saya  dan  menjadi tanggungan saya ”.
Dengan dasar Ayat dan Hadis di atas, telah jelas bahwa yang mendasari aktivitas umat Islam termasuk di dalamnya asuransi adalah:
1) Al- Qur’anul Karim
2) Hadis Nabi Muhammad SAW.
3) Ulil  Amri yang  berarti  dua  macam. Pertama , ulil  amri berarti  penguasa. Kedua ,  ulil  amri  berarti  para  ulama.  Ketaatan  kepada  penguasa disyaratkan  dengan  menafikan  kemaksiatan  kepada  Allah  dan Rasulullah. 46
Undang-undang  dan  peraturan-peraturan  pemerintah  yang  mengatur asuransi  dan  perusahaan  asuransi  di  Indonesia  merupakan  produk  hukum  ulil amri (pemerintah) yang harus ditaati oleh umat Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Q ur’an dan Hadis Nabi, di antaranya:
a) Peraturan  perasuransian  telah  diatur  dalam  pasal  1774  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  asuransi  digambarkan  secara umum dalam suatu persetujuan untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. 47
b) Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau  lebih,  dengan  nama  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan
46 H. Satria Effendi, Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam , Draft Mata Kuliah Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 7
47 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita, 1992, cet. 25, h. 380
penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yamg timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya  seseorang yang dipertanggungkan”. (Pasal 1 ayat 1).
c) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  73  Tahun  1992  tentang penyelenggaraan  Usaha  Perasuransian  adalah  sebagai  berikut:  (pasal  1 ayat (1) dan (2).
(1).  Perusahaan  asuransi  adalah  perusahaan  asuransi  kerugian  dan  perusahaan asuransi jiwa.
(2).  Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.
d) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 224/KMK.017/1993.  Tentang  Kesehatan  Keuangan  Perusahaan  Asuransi dan  Perusahaan  Reasuransi.  Yaitu  pasal  3  ayat  (1):  Kekayaan  yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) PP No. 73 tahun 1992 adalah kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. 48
e) Surat  Keputusan  MUI  No.  Kep-754/MUI/II/99  tanggal  10  Februari  1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
f) Surat Depkeu RI Ditjen Lembaga Keuangan No. S.6005/LK/2000 tanggal 1 Desember 2000 perihal Pelaporan Program Asuransi Jiwa Baru.

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Asuransi ( Tijary /Konvensional) adalah jaminan, atau pertanggungan yang diberikan  oleh  penanggung  kepada  yang  ditanggung  untuk  resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran,  kecurian,  kerusakan,  kematian,  atau  kecelakaan  lainnya dengan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung  tiap  bulan.  Sedangkan  asuransi  syariah  adalah  usaha kerjasama  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  di  antara  sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah risiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah.
48 Arif Djohan Tunggal, Peraturan Perundang-Undangan Perasuransian di Indonesia Tahun 1992-1997 , Buku I, Jakarta: Harvarindo, 1998, h. 3
2. Para  ahli  fikih  sepakat  membolehkan  asuransi  gotong  royong  dan solidaritas, yaitu asuransi tolong menolong ( ليدابتلا ينم أتلا ) dan asuransi tolong menolong ( يعتماجالا ينم أتلا ). Hal ini disebabkan, karena Islam mendorong untuk menciptakan dan mengembangkan gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat.  Tetapi  para  ahli  fikih  berbeda  pendapat  mengenai  asuransi dengan  premi  tetap  ( راجتلا  ينم أتلا ي ).  Sebagian  fuqaha  mengharamkan  dan sebagian lainnya membolehkan.
Ulama  yang  mengharamkan  Asuransi  Dagang/ Tijary (Konvensional) antara lain adalah Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhaily, Yusuf al-Qaradhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Bakhit al- Muthi‘i. Asuransi Dagang ini diharamkan karena, kontraknya adalah berupa perjanjian tukar menukar yang mengandung gharar (untung-untungan/ketidakpastian),  di  mana  pihak  tertanggung  tidak dapat memastikan berapa jumlah pemi yang harus  dibayar dan masing-masing tidak  dapat  memastikan  terjadi  atau  tidaknya,  atau  kapan  terjadinya.  Dalam Asuransi Dagang/ Tijary (Konvensional) ini, juga tampak jelas tidak adil, karena dana  (premi)  yang  terkumpul  dari  nasabah  menjadi  milik  perusahaan  dan perusahaan  bebas  menentukan  investasinya,  tanpa  memperhatikan  halal  dan haram  dalam  usaha  tersebut,  sedang  keuntungan  seluruhnya  menjadi  miliki perusahaan  dan  bagi  nasabah  sebagai  pembayar  premi  bila  tidak  terjadi  klaim, maka ia tidak mendapatkan sesuatu dari dana/premi tersebut. Seda ngkan fuqaha’ yang  membolehkan/menghalalkan  antara  lain  adalah  Abd.  Wahhab  Khallaf, Muhammad  Yusuf  Musa,  Abd.  Rahman  Isa,  Mushthafa  Ahmad  al- Zarqah’ dan Muhammad  Najatullah  al-Shiddiqy,  dengan  alasan,  bahwa  tidak  ada nash Al- Qur’an dan Hadis yang melarangnya/ mengharamkannya, tidak ada gharar dan sudah ada kesepakatan kerelaan keuntungan dari penanggung dan tertanggung, maslahat nya lebih besar dari madharat nya, asuransi termasuk kategori koperasi dan bertujuan gotong royong serta solidaritas antara orang-orang yang diasuransikan.

## Dari pendapat dua golongan Fuqaha’ tersebut, nampak bahwa pendapat
yang rajih /yang kuat dan relevan, adalah pendapat Fuqaha’ yang mengharamkan Asuransi dagang/ Asuransi Tijary (konvensional), karena pendapat ini ditopang oleh nash-nash Al-Q ur’an dan Hadis serta argumen-argumen yang relevan dalam penerapan  prinsip  tolong  menolong  antara  penanggung  dan  tertanggung  serta penerapan keadilan sesuai dengan syariat Islam.
Demikianlah  pokok-pokok  pikiran  dalam  masalah “Tinjauan  Hukum Islam T entang Asuransi” yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat.

## Daftar Pustaka
Abidin, Ibnu. Radd al- Muhtār , Mishr: Mushthafā al -Baby al-Halaby, t.th, Jilid  III.
Aji, Ahmad Mukri. Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab "Bidayat  al-Mujtahid  wa  Nihayat  al-Muqtashid, Bogor:  Pustaka  Pena  Ilahi, 2010.
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Al-Jammal, Muhammad  Abd.  Mu’min . Mausu’atu  al - Iqtishādy  al -Islamy ,  al- Qahirah: Dar al-Kitab al-Mishry, t.th.
Al-Zuhaily, Wahbah. A l-Fiqh al-islamy Wa Adillatuhu , Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M, Cet. III, Jilid IV.
Daly, Peunoh. Proteksi Asuransi bagi Mubaligh Khatib dan Jamaah haji ditinjau dari  Hukum  Islam ,  (Makalah  seminar  Proteksi  Asuransi),  Jakarta,  DMI, 1990.
Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya , Jakarta: CV. Naladana: 2004
Dewan Asuransi Indonesia, Penuntun Keagamaan Asuransi Jiwa , Jakarta: Komisi Keagamaan Saksi Jiwa, 1998, Edisi ke III
Dewan Syariah Nasional MUI, Hasil rapat Pleno , Jakarta: tanggal 15 Muharram 1422 H/ 9 April 2001 M.
Diklat Departemen Asuransi Takaful Keluarga Jakarta , Basic Training Modul 2001
Effendi, Satria. Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam , Draft Mata Kuliah Aliran- Aliran  pemikiran  Hukum  Islam  pada  Fakultas  Hukum  Pasca  Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
Hartono,  Siti  Soematri. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Peraturan kepailitan , Seksi Hukum UGM, Yogyakarta: 1993.
Hasan,  Husain  Hamid. Hukum  al- Syarīah  al - Islāmiyah  Fi  ‘Uqū  al - Ta’mīn ,  al- Qahirah: Dar al- I’tishām, t.th
Khalil, Jafril. Konsep Dan falsafah Asuransi Syari’ah , Makalah Seminar Asuransi Syari’ah, Dep. Keuangan RI, 20 Mei 2003.
Khalil, Jafril. Pengkajian Aqad Asuransi Syari’ah da n Implementasinya , Makalah,
2005.
Kusumawati,  Sari. Profil  Takaful  Indonesia ,  Makalah  disampaikan  kepada Mahasiswa  yang  praktikum  Asuransi  Takaful  di  gedung  Arthaloka,  20 januari 2003.
Lihat Majalah Muktamar lembaga Fiqh Islam OKI 1986, II.
Lubis, Suhrawandi K. Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Semoinar Grafika, 2000.
Mannan,  Abdul. Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  terj.  M.  Nastangin,
Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf:  1996
Mas’ud, Jubron. ar- Rāid:  Mu’jam  Lu ghawy  Ashry ,  Beirut  dar  al- Malāyīn,  t.th.,
Jilid I.
Milhim, Ahmad Salim. al- Ta’mīn al_Islāmy , ‘Ammān: Dar al -Tlam, 1423 H/2002 M, Cet. 1
Muslim, Shahih Muslim , Beirut: maktabah al- Mā’rif , 261 H, Jilid III.
Musththafa,  Ibrahim.  et.ell., al- Mu’jam al - Wasī th , Beirut: Dar Ihyā al - Turāts al - ‘Araby, Cet. II, Jilid II
Projodikoro, Wiryono. Hukum Asuransi di Indonesia , Jakarta: PT. Intermasa, 1979.
Shadeli, Hasan. Ensiklopedi Indonesia , Jakarta: Intermasa, t.t., Vol I.
Siarit, W. Diktat Uporading Petugas Dinas Luar pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Bogor, Jakarta.
Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 1992, Cet. 25.
Sumitro,  Warkon. Asas-Asas  Perbankan  dan  lembaga-Lembaga  Terkait ,  BMU dan Takaful di Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait , BMUI dan Takaful di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo, 1996.
Tunggal,  Arif  Djohan. Peraturan  Perundang-undangan  Perasuransian  di Indnoesiaan Tahun 1992-1997 , Buku I, Jakarta: Harvarindo, 1998
Warsito, Waja; Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Lengkap Inggris Indonesia , Jakarta: PT. Hasta, 1979.
Yafie, Ali. Menggagas Fiqh Sosial , Bandung: Mizan, 1994, Cet – 2
Yanggo, Huzaemah Tahido. Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam kontemporer , Bandung: Angkasa, 2005.

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []