## Pelembagaan nilai Pluralisme agama Dan Politik Dalam Piagam maDinah Dan refleksinya Di inDonesia

## ridwan
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Jalan Jendral Ahmad Yani No.40 Banyumas, Jawa Tengah, 53115, Indonesia E-mail: ridwanparadise@yahoo.com

## abstrak
Madinah  adalah  sebuah  masyarakat  yang  multi-etnis  dan agamais  dengan  identitas  politik,  budaya  dan  agama  yang  tidak  sama. Piagam  Madinah  adalah  sebuah  manifesto  kesadaran  baru  masyarakat dalam  mengurus  hubungan  diantara  masyarakat  yang  agamais  secara berdampingan  dan  bermartabat.  Tulisan  ini  membuktikan  bahwa  Piagam Madinah  adalah  sebuah  instrumen  konstitusional  bagi  mereka  yang mencari rumusan resolusi konflik dalam islam. Substansi Piagam Madinah menjelaskan  proses  pelembagaan  pluralisme  agama  dan  nilai-nilai  politik dengan semangat hidup berdampingan dan damai. Piagam Madinah tidak hanya diposisikan sebagai sumber agama yang tekstual, tetapi juga sebagai sebuah fakta sejarah atas kemampuan Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah  dengan  nila-nilai  lokal,  dimana  beliau  mengambil  peranan  yang strategis  dalam  melakukan  negosiasi  dan  komplromi,  terutama  dalam penataan hubungan sosial ditengah pluralisme agama dan politik.
kata kunci : Piagam Madinah, Agama, Politik, dan Pliralisme

## Abstract
Medina  is  a  multi-ethnic  and  religious  community  with  political identity, cultural and religious disparate. The Medina Charter is a manifesto of a new awareness of the community in managing the relationship between religious communities  for  coexistence  with  dignity.  This  article  proves  that  the  Medina
Charter is a constitutional instrument for those who seek a formulation of conflict resolution in Islam. The substance of the Medina Charter describes the process of institutionalization  of  religious  pluralism  and  political  values  with  the  spirit  of coexistence and peace. Medina Charter is not only positioned as a textual religious source, but also as a historical fact on the ability of the Prophet in managing Medina community with local values, in which he then took the strategic roles in conducting negotiations  and  compromises,  especially  in  structuring  social  relations  amid religious and political pluralism.

## Keywords: Medina Charter, religious, political, and pluralism

## Pendahuluan
a.
Karakteristik  khas  masyarakat  Yatsrib  (Madinah)  berbeda dengan masyarakat Makkah baik secara sosial, ekonomi, politik dan agama. Penduduk Madinah secara sosial dihuni oleh dua kelompok masyarakat  (emigrant)  yang  berbeda  asal  usul  dan  tradisinya. Kelompok  pertama  mereka  yang  berasal  dari  Utara  yaitu  bangsa Yahudi. Sedangkan kelompok kedua mereka yang berasal dari Selatan yaitu masyarakat suku-suku Arab. 1 Dari sekian suku Arab yang ada di  Madinah  terdapat  dua  suku  besar  yaitu  suku  Aus  dan  Khazraj. Kedua kelompok masyarakat Madinah yaitu kelompok Yahudi dan suku  Arab  selalu  bermusuhan.  Namun  demikian,  di  internal  suku Arab  sendiri  terutama  Aus  dan  Khazraj  juga  terlibat  konflik  yang terus menerus. 2 Kelompok Yahudi pada umumnya menguasai lahan- lahan perkebunan yang subur. 3
1 Kelompok  Yahudi  Madinah  berasal  dari  suku  Bani  Nadhir  dan  Bani Quraidhah. Sedangkan suku Arab yaitu suku Aus dan Khazraj berasal dari Yaman. Lihat, Asghar Ali Engineer, Islamic State, terj. Imam Muttaqin (Jogjakarta: LKiS, 2000). h. 31.
2 A. Syalabi, At Tarikh Al Islamy wa Al Khadharah Al Islamiyyah, terj. Mukhtar Yahya (Jakarta: Pustaka Al Khusna, 1983), h. 103-104
3 Masyarakat  Yahudi  merupakan  kelompok  yang  paling  berkuasa  di Madinah. Asal usul dan sejarah komunitas Yahudi Madinah belum jelas, ada yang berpendapat mereka adalah emigrant dari Palestina ada juga yang berpendapat bahwa mereka orang Arab asli yang pindah ke Madinah. Dalam catatan Montgomery Watt, komunitas Yahudi Madinah tidak kurang dari dari 59 suku, sedangkan komunitas Arab  di  Madinah  ada  13  suku.  Di  antara  suku  Yahudi  yang  paling  memainkan peranan penting adalah suku Yahudi Quraidhah, Nadzir dan Qainuqa. Lihat, William Montgomery Watt, Muhammad at Madinah (Oxford: Clarendon Press, 1956), h. 192- 193.
Madinah  merupakan  sebuah  komunitas  majemuk  dan multi etnik, suku, dan agama dengan identitas politik, kultural, dan identitas keagamaan. Konsekuensi dari heterogenitas tersebut adalah lahirnya gesekan dan konflik yang berkepanjangan antar suku yang ada dalam komunitas Madinah atau Yatsrib terutama konflik antar dua suku besar yaitu Khazraj dan Aus. Hampir tidak mungkin sebuah masyarakat yang plural tidak terlibat dan mengalami konflik. Konflik di sini memang tidak identik dengan kerusuhan dan pertikaian yang berkepanjangan. Hijrahnya Nabi ke Madinah menandai babak baru dalam  kehidupan  masyarakat  Madinah  yang  damai  dan  penuh harmoni dengan disepakatinya Piagam Madinah oleh semua kelompk sosial politik dan agama yang ada di Madinah.
Dalam kaitan keberhasilan Nabi Muhammad mendeklarasikan Piagam Madinah Philip K. Hitti menyatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah merupakan bukti kemampuan Muhammad saw melakukan negoisasi  dan  konsolidasi  dengan  berbagai  kabilah  dan  kelompok sosial  Madinah.  Penilaian  ini  didasarkan  pada  keberhasilan  beliu mempersatukan kaum muslimin yang berasal dari berbagai kabilah menjadi satu umat. Beliau juga bisa mempersatukan kaum muslimin dan  kaum  Yahudi  menjadi  satu  komunitas  dan  menetapkan persamaan  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  masalah-masalah umum, sosial, dan politik. 4
Piagam  Madinah  juga  memberi  teladan  bagaimana membangun hubungan antar kelompok agama yang berbeda dengan prinsip  keadilan  dan  toleransi.  Keindahan  pola  relasi  antar  ummat beragama yang dibangun oleh Rasulullah tersebut dalam pandangan Bellah  terlalu  modern  untuk  ukuran  zamannya. 5 Pengakuan  Islam atas kelompok agama lain (Yahudi) sebagai sebuah komunitas yang otonom  di  bawah  naungan  pemerintahan  Islam  tergambar  dalam diktum pasal-pasal Piagam Madinah.
Ajaran toleransi secara langsung juga dipraktikkan oleh Nabi Muahmmad sendiri. Sejarah mencatat bahwa Nabi pernah dikucilkan (boikot) dan bahkan diusir dari Makkah. Namun ketika beliu kembali
4 J.  Suyuthi  Pulungan,  Fiqh  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran  (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h.. 86.
5 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis (Jakarta: Perspektif, 2005), h. 220.
ke  Makkah  dengan  pasukan  yang  dipimpinya  dan  bisa  menguasai Makkah  (fath  al-makkah)  tidak  langsung  melakukan  balas  dendam dengan  kafir  Makkah  yang  dulu  menganiayanya,  tetapi  yang  dia ucapkan “antum tulaqa” kamu sekalian bebas. Dia mengambil sikap agree  in  disagreement  sembari  memberi  pengakuan  akan  eksistensi agama  lain. 6 Dengan  demikian,  dalam  Islam  dasar-dasar  untuk hidup  bersama  dalam  masyarakat  yang  pluralistk  secara  religius, sejak semula memang sudah dibangun di atas landasan normatif dan historis yang kokoh.
Dengan  mendasarkan  pada  sumber  kepustakaan,  artikel  ini akan  menunjukkan  bahwa  Piagam  Madinah  merupakan  salah  satu bukti historis yang terdokumentasikan secara tekstual sebagai sumber normativ  sekaligus  model  aktual  bagaimana  masyarakat  muslim mendesain pola hubungan antar ummat beragama. Kecerdasan dan kearifan  Rasulullah  dalam  membaca  realitas  Madinah  yang  plural dengan  membangun  kesepahaman  dengan  berbagai  kelompok merupakan  bukti  kemampuan  Rasulullah  sebagai  Nabi  sekaligus pemimpin politk yang sukses dalam mengartikulasikan keragaman menjadi kekuatan bukan sebaliknya sebagai sumber konflik.

## Piagam madinah dan Pluralisme agama b.
Fenomena  pluralitas  keagamaan  di  manapun,  merupakan realitas  yang  tidak  mungkin  diingkari.  Kontak-kontak  antar komunitas  yang  berbeda  identitas  termasuk  beda  identitas  agama juga  merupakan  keniscayaan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  pluralitas  keagamaan  -sebagaimana  pluralitas  etnik,  bahasa dan kultural- merupakan sunnatullah. Pengingkaran terhadap realitas pluralitas keagamaan justeru bertentangan dengan sunatullah. Oleh karena itu, yang menjadi masalah sekarang bukanlah pada kenyataan pluralisme  tetapi  bagaimana  sikap  yang  terbaik  menghadapi atau  memperlakukan  pluralisme  itu  dan  pada  posisi  inilah  ruang perdebatan muncul.
Menurut  Masykuri  Abdillah,  istilah  pluralisme  dalam sejarahnya selalu dikaitkan dengan madzhab filsafat yang menentang
6 Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam”, dalam Dialog: Kritik & Identitas Agama, (Jogjakrata: Pustaka Pelajar, 1993), h.115-117.
konsep  negara  absolut  dan  berdaulat.  Sedangkan  pluralisme  klasik adalah  sebuah  reaksi  terhadap  doktrin  legal  dari  negara  yang berdaulat.  Pluralisme  sebagai  sebuah  isu  pada  awalnya  terkait dengan  konsep  pluralisme  politik  yang  berlatar  perbedaan  atribut sosial seperti suku, ras ataupun agama yang cenderung menimbulkan konflik.  Toleransi  merupakan  instrumen  utama  untuk  pluralisme sebagai nilai yang selalu terjaga sehingga terjadi harmoni sosial. 7
Secara  etimologis,  pluralisme  agama  berasal  dari  dua  kata, yaitu  kata  pluralisme  dan  kata  agama.  Kata  pluralisme  agama diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Arab  menjadi  istilah  al-ta’addud  al- dinniyah. Pluralisme sebagai sebuah istilah secara filosofis bermakna sistem  pemikiran  yang  mengakui  adanya  landasan  pemikiran yang  mendasar  yang  lebih  dari  satu.  Sedangkan  secara  sosio- politis  pluralisme  berarti  suatu  sistem  yang  mengakui  koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjungjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang khas diantara kelompok-kelompok tersebut.
Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut dengan masa pencerahan Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran  modern.  Yaitu  masa  yang  diwarnai  dengan  pergolakan- pergolakan  pemikiran  manusia  yang  berorientasi  pada  superioritas akal  (rasionalisme)  dan  pembebasan  akal  dari  kungkungan  agama. Esensi  dari  gerakan  pluralisme  adalah  liberalisme  yang  muatan utamannya adalah kebebasan, persamaan, dan keragaman. 8
Pluralitas  merupakan  hukum  ilahi  dan  sunnah  ilahiah  yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas telah menjadi karakteristik  utama  mahluk  Allah.  Setiap  pluralitas  mengandaikan antara dua hal atau lebih yang berbeda-beda memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari yang lainnya. 9
Pluralisme tidak hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku
7 Masykuri  Abdilah,  «Toleransi  Beragama  Dalam  Masyarakat  Demokrasi dan Multikultural dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini (Jakarta: INIS-PBB UIN Jakarta, 2003), h. 175.
8 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama....., h. 11-16.
9 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama...., h. 206-207.
yang  hanya  mengesankan  pragmentasi.  Pluralisme  mesti  dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (to keef  fanaticism  at  the  bonds  of  civility). 10 Dengan  demikian  pluralisme semestinya  direspon  sebagai  ruang  dimana  setiap  orang  bisa melakukan  komunikasi  antar  budaya  untuk  saling  menerima  dan memberi untuk mencapai kualitas hidup yang penuh makna.
Kebebasan  berkeyakinan  dan  berpendapat  adalah  pilar utama  dari  sebuah  peradaban.  Dengan  kebebasan  ini,  perbedaan- perbedaan yang ada bisa muncul pada ruang-ruang yang selayaknya dan memperoleh penghormatan. Pemaksaan keyakinan, pandangan keagamaan,  atau  keyakian  tidak  lagi  bisa  ditolerir  apalagi  dengan menggunakan  kekerasan.  Komunikasi  yang  humanis  dengan  pola- pola  dialogis  adalah  model  komunikasi  antar  peradaban  yang mengandaikan  pengakuan  adanya  keragaman  dengan  tingkat apresiasi  yang  tinggi  terhadap  kelompok  agama  lain  menjadi  etika dasar  dialog  yang  positif.  Dalam  proses  dialog  dengan  prinsip kesetaraan  ini  maka  akan  terhindari  klaim  keselamatan  dan  klaim kebenaran dengan menafikan eksistensi pihak lain. 11
Beberapa  diktum  pasal  dalam  Piagam  Madinah  yang menggambarkan  penghormatan  atas  hak  beragama  antara  lain tercermin pada pasal 2 dan 25. Sedangkan pasal yang secara eksplisit menjelaskan  hubungan  yang  koeksistensi  secara  sosial  antara  lain tergambar pada pasal 37. 12
Pasal 2.
ةمأ مهنا مهعم دهاجو مهب قحلف مهعبت نمو برثيو شيرق نم نوملسملاو نونمؤملا سانلا نود نم ةدحاو
Kaum muslimin adalah ummat yang satu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
10 Budhy  Munawwar-Rachman,  Islam  Pluralis  Wacana  Kesetaraan  Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 31.
11 Wasisto Raharjo Jati “Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan” Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013, h. 394.
12 Abu Ubaid Al Qasim ibn Salam, Al Amwal (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1986), h. 234-235.
Pasal 25.
لثم راجنلا ىنب مهنيد نيملسمللو مهنيد دوهيلل نينمؤملا ع��م ة��مأ فو��ع ىنب دوهي نأو .هتيب لهأو هسفن لاإ غتوي لا هناف مثأ وأ ملظ نم لاإ مهسفنأو مهيلاوم
Sebagai satu kelompok, Yahudi bani ‘Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak memiliki agama masing- masing.  Demikian  pula  halnya  dengan  sekutu  dan  diri  masing- masing. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
Pasal 37.
لهأ برا��ح نم ىلع رصنلا مهنيب ناو مهتقفن نيملسملا ىلعو مهتقفن دوهيلا ىلع ناو مثلاا نود ربلاو ةحيصنلاو حصنلا مهنيب ناو ةفيحصلا هذه
Kaum  Yahudi  dan  kaum  muslimin  membiayai  pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui perjanjian piagam Madinah ini. Kedua belah pihak juga saling memberi saran dan nasihat dalam kebaikan tidak dalam perbuatan dosa.
Semangat pengakuan terhadap kehadiran “yang lain” dengan sikap apresiatif sangat jelas tergambar pada pasal-pasal dalam Piagam Madinah. Penghormatan atas perbedaan tidak berhenti pada retorika toleransi  tetapi  sampai  pada  tahap  menyusun  kerangka  aksi  untuk melakukan  kolaborasi  aksi  dalam  mempertahankan  identitas  yang lebih  makro  yaitu  eksistensi  dan  kehormatan  komunitas  Madinah secara umum, khususnya ketika muncul ancaman dari luar Madinah. Cita  dasar  kemaslahatan  umum  dalam  konteks  mempertahankan Madinah sebagai ruang perjumpaan etis antara kaum muslimin dan Yahudi  sesungguhnya  manifestasi  adanya  kesatuan  kemanusiaan yang universal (the unity of humanity).
Gagasan  bahwa  “manusia  adalah  satu  ummat”  ( ةدحاو  ةما ) merupakan  dasar  pluralisme  teologis  yang  menuntut  adanya kesetaraan  hak  yang  diberikan  Tuhan  kepada  semua  manusia. Dengan  demikian  kesatuan  ummat  lebih  didasarkan  pada  konsep bahwa  manusia  itu  sama  berdasar  nilai  kemanusiaannya.  Untuk memperkuat  argumen  perlunya  membangun  kesadaran  the  unity
of  humanity  sebagai  basis  pengembangan  masyarakat  multikultur paralel  dengan  sistem  keyakinan  Islam  yang  tidak  menghadapkan agama dengan agama lain. Dalam terminologi Islam, tidak beragama berarti kufur. Orang kafir bukanlah non- muslim tetapi orang yang tidak percaya pada agama apapun.
Pengembangan  masyarakat  yang  pluralistik  dalam  Islam harus  diberi  bingkai  sebagai  rujukan  bersama  seluruh  anggota komunitas. Nilai dasar yang bersifat normatif sebagai rujukan dalam Islam mendasarkan pada Al Qur’an surat an-Nisa’ ayat 59 13 “ maka apabila  kalian  berselisih  maka  kembalikan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya, itu  apabila  kalian  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir.  Itulah  sebaik- bail  ta’wil  (penjelasan)”.  Penegasan  rujukan  komunitas  yang  plural sangat  tergambar  dengan  jelas  pada  sebuah  diktum  pasal  dalam Perjanjian  Madinah 14 yang  berbunyi”  Apabila  terjadi  perselisihan  di antara para penanda tangan Piagam Madinah ini, ataupun pertikaian yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka dikembalikan pada Allah dan Muhammad Rasulullah”. 15
Prinsip  persaudaraan  yang  ditampilkan  Islam  merupakan salah satu keagungan yang dibawa Islam yang tidak berhenti pada klaim  tetapi  telah  dibuktikan  dalam  rentang  sejarah  Islam.  Dalam khutbah Haji Wada, Rasulullah menyatakan :
“Keunggulan  itu  hanya  ada  pada  perbuatan.  Kebanggaan warna  kulit  dan  ras  itu  dikutuk.  Orang  Arab  tidak  lebih unggul  daripada  non  Arab.  Kita  semua  anak  Adam,  dan Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara.dengarkanlah dan taatilah dia” 16
Pesan  dasar  dari  pidato  Rasulullah  di  atas  memberikan panduan  kepada  kaum  muslimin  bahwa  kualitas  personal manusia  diukur  dengan  prestasinya  bukan  karena  identitas  etnik. Argumentasi dasar dari tesis ini  adalah bahwa  manusia diciptakan dari nenek moyang yang sama yaitu Nabi Adam. Kesadaran kesatuan kemanusiaan  (the  unity  of  humanity)  merupakan  basis  bagaimana
13 Surat al-Nisa’ ayat 59
14 Lihat, Abu Ubaid Al Qasim ibn Salam, Al Amwal., h. 234-235. Lihat pula, Ibn Kastir, As Sirah An Nabawiyah, juz 2 h.. 231. Bandingkan dengan Ibn Hisyam, As Sirah An Nabawiyah, juz 1, h. 501
15 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama…. h. 217.
16 Glenn D. Paige, Islam Tanpa Kekerasan, (Jogjakarta: LKiS, 1998), h. 171-172.
penghormatan pluralitas agama dan keberagamaan menjadi prasyarat mutlak pembangunan toleransi dalam Islam.
Secara operasional etika persaudaraan sejati itu terbagi dalam tiga matra yang dibingkai dengan konsep ukhuwwah (persaudaraan). Pertama  ukhuwah  Islamiyah  yang  mendasari  pergaulan  sosial  dan persaudaraan  antar  sesama  pemeluk  Islam  yang  diikat  oleh  ikatan keyakinan teologis. Kedua, Ukhuwah Wathaniyah yaitu etika pergaulan sosial  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  kebangsaan  sebagai  bagian dari  sesama  anak  bangsa.  Ketiga,  ukhuwah  insaniyyah  yaitu  etika pergaulan sosial sesama manusia sebagai insan ciptaan Tuhan lintas etnis, tradisi, dan agama. 17
Bangunan  kerangka  aksi  untuk  hidup  koeksistensi  antara komunitas  muslim  dengan  komunitas  non  muslim  yang  dirintis dan dipraktikkan oleh Rasulullah oleh para penerusnya dilanjutkan sebagai  sebuah  kebijakan  politiknya.  Contoh  nyata  dalam  masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh Khulafa Ar Rasyidin yang empat yang meratifikasi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan umat Kristen Najran. 18

## Piagam madinah dan isu Pluralisme Politik C.
Pelembagaan pluralitas keagamaan dan politik dalam sebuah sistem sosial yang formal dilakukan oleh Nabi di tengah komunitas Madinah.  Terdapat  tiga  lapisan  komunitas  sosial  yang  hidup  di Madinah sebagai masyarakat yang plural secara etnis dan agama yaitu komunitas Muslim, Yahudi dan komunitas Paganis. Langkah penting yang  dilakukan  Nabi  setelah  hijrah  ke  Madinah  adalah  melakukan penataan  internal  umat  Islam  dengan  membangun  soliditas  kaum Muhajirin dan Ansor sebagai komunitas yang disatukan oleh ikatan teologis sebagai muslim. Setelah Nabi berhasil membangunan soliditas internal,  Nabi  melakukan  negoisasi  politik  dengan  komunitas  luar
17 Nurdien H. Kristanto, “Etika Pergaulan Sosial-Religius dalam Masyarkat Mejemuk”, dalam, Alef Theria Wasim (eds), Religious Harmony: Problems, Practice and Education, (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005),h.. 103-104.
18 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama...,. h. 235.
Islam untuk membingkai kebersamaan hidup secara damai dengan disepakatinya Piagam Madinah. 19
Dalam  Islam,  wawasan  kekuasaan  (politik)  harus  disinari oleh wawasan moral sebagai salah satu indikator iman dalam konteks sosial  dan  realitas  sejarah.  Al  Qur’ân  telah  menegaskan  bahwa “Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Pemelihara alam semesta. 20 Menurut ayat ini, shalat di masjid, berjualan di pasar atau berbicara tentang masalah pembatasan masa jabatan  presiden  di  parlemen  tidaklah  ditempatkan  pada  kategori dikotomis antara ibadah dan kerja sekuler. 21 Oleh karena itu agama tidak bisa dipisahkan dari politik dan politik harus disinari oleh nilai moral  agama. 22
Realitas  sosial  Madinah  yang  penuh  dengan  konflik  secara politis  sangat  menguntungkan  posisi  Nabi  Muhammad  untuk melakukan gerakan politik (dakwah as siyasy) dan mengambil peran dalam proses rekonsiliasi di antara masyarakat Yatsrib. Konflik yang berkepanjangan di Yatsrib telah melahirkan kejenuhan bagi sebagian masyarakat  kota  Yatsrib  dan  mereka  tertarik  dengan  informasi tentang posisi Nabi Muhammad yang telah membangun komunitas agama  baru  di  Makkah  dan  orang-orang  Yatsrib  juga  memahami benar  kualitas  dan  integritas  pribadi  Muhammad. 23 Oleh  karena
19 Strategi Resolusi Konflik yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan strategi  problem  solving  suatu  upaya  keluar  dari  konflik  dengan  mencoba  untuk mengakhiri konflik yang memuaskan keduabelah pihak dengan cara mencari upaya rekonsiliasi  antar  aspirasi  para  pihak  yang  terlibat  konflik.  Produk  dari  strategi adalah lahirnya berbagai komprom-kompromi aspirasi yang memuaskan para pihak yang terlibat konflik. Lihat, Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruit dan Sung Hee Kim, Sosial Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement (United States of America: McGraw-Hill, Inc, 1994), h. 331.
20 Lihat Al Qur’an Surat Al An’am ayat 162.
21 A.  Syafi’i  Ma’arif,  Peta  Bumi  Intelektualisme  Indonesia,  (Bandung:  Mizan,
1993), h. 204 -205.
22 AKS  Lambton,  Islâmic  Political  Thought,  dalam  Schacht  Joseph  with  C.E. Boswort, ed. The Legacy of Islâmic, (Oxford At The Clarendon, 1974), h. 404.
23 Kerinduan  masyarakat  kota  Yatsrib  akan  suasana  kehidupan  kota yang  damai  akibat  konflik  yang  bernuansa  entnik  menyebabkan  tidak  adanya kepemimpinan  yang  sentralistik  yang  mampu  mengakomodir  kepentingan  semua pihak.  Dalam  konteks  moral  konflik,  komunitas  yang  mengalami  kevakuman kepemimpinan  tunggal  yang  aspiratif  melahirkan  efek  psikologis  kerinduan  akan datangnya  pihak  ketiga  untuk  mengambil  peran-peran  mediator  yang  dianggap mampu mengakhiri konflik itu. Lihat, Beth Fisher-Yoshida, Ilene Wasserman, ”Moral Conflict  ang  Engaging  Alternative  Perspectives”  dalam The  Handbook  of  Conflict
itu,  sebagian  penduduk  Yatsrib  mengambil  inisiatif  bertemu  Nabi Muhammad dan manyatakan masuk Islam di hadapan Nabi.
Penerimaan  komunitas  Madinah  kepada  Nabi  Muhammad ketika hijrah merupakan bukti kemampuan Nabi dalam membangun jaringan  komunikasi  yang  baik  sehingga  meyakinkan  orang  untuk mengikuti  beliu.  Kemampuan  Nabi  untuk  membangun  kesadaran bersama komunitas Madinah tentang pentingnya hidup dalam damai, harmoni  dan  rasa  saling  menghormati  dan  menghargai  di  tengah perbedaan atribut sosial, etnis maupun agama menjadi faktor penting keberhasilan  Nabi  dalam  menciptakan  tatanan  sosial,  politik  dan kehidupan agama. Modal sosial politik yang dimiliki Nabi sebelum hijrah  adalah  dengan  masuk  Islamnya  beberapa  orang  Madinah dengan  mengucapkan  janji  setia  melalui  peristiwa  yang  dikenal dengan bai’at aqabah terjadi pada tahun 621 dan 622 H yang kemudian disebut bai’at aqabah I dan II. 24
Menurut hemat penulis, keberhasilan Nabi dalam mengambil peran  sebagai  mediator  di  tengah  konflik  sosial  merupakan  fakta kejeniusan  Nabi  dalam  membaca  realitas  konflik  di  Yatsrib  yang sudah pada tahap klimaks dan penuh dengan frustasi sosial sehingga mendambakan seorang mediator, dan Nabi datang pada momentum yang  tepat.  Fakta  ini  juga  menunjukkan  bahwa  proses-proses mediasi yang dijalani Nabi dapat dilihat sebagai proses yang bersifat manusiawi dan historis sehingga bisa diadaptasi dalam realitas yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi.
Resolution  Theory  and  Practice,  Marton  Deutsch  (eds),  (USA:  Jossey-Bass,  2006),  h 578.  Bandingkan  dengan,  Hayat,  “  Teori  Konflik  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam: Interkoneksi Islam dan Sosial” Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No. 2, Desember 2013: h. 287.
24 Nama ‘Aqabah diderivasi dari nama tempat di mana perjanjian itu terjadi. Bait Al ‘Aqabah I diikuti oleh 13 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan satu orang perempuan.yang bernama Afra’ ibn Abidin ibn Tsa’bah. Oleh karena itu bait aqabah I dikenal dengan istilah perjanjian wanita. Sedangkan baiat aqabah II diikuti oleh  73  orang  Madinah.  Pada  bai’at  aqabah  I  orang-orang  Madinah  berjanji  tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan mentaati segala perintah Rasulullah dalam hal yang benar. Sedangkan pada bai’at aqabah II orang-orang Madinah berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi  keluarganya,  akan  mentaati  beliu  sebagai  pemimpin  mereka.  Nabi juga berjanji akan berjuang bersama mereka baik untuk berperang maupun untuk perdamaian. lihat J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah., h. 79.
Dalam pandangan Gamal Al Banna, Piagam Madinah secara garis  besar  memuat  dua  makna.  Pertama,  kesepakatan  Madinah merupakan piagam pertama yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Padahal,  bangsa  Arab  termasuk  ummat  Islam  adalah  bangsa  yang ”ummi” (tidak bisa baca tulis). Sebagian orang Islam ada yang bisa menulis itupun hanya untuk menulis Al Qur’an. Dengan ditulisnya Piagam Madinah menunjukkan bahwa piagam tersebut merupakan sebuah  undang-undang  seluruh  penduduk  Madinah.  Kedua, memberikan  hak  kewarganegaraan  kepada  seluruh  penduduk Madinah tanpa pengecualian, dan tanpa memandang identitas agama sehingga  antara  Yahudi  dan  Muslim  bisa  berkumpul  bersama  dan hidup berdampingan sebagai satu komunias Madinah. 25
Dokumen Piagam Madinah merupakan dasar bagi komunitas Madinah dengan segala perbedaan yang ada dengan penghormatan terhadap kebebasan melaksanakan agama masing-masing. Dari sini tampak  jelas  bahwa  Nabi  Muhammad  menciptakan  tatanan  sosial Madinah  atas  dasar  kesepakatan  bersama  (kontrak  sosial),  bukan mendirikan sistem sosial ataupun negara teologis. Piagam Madinah juga telah meletakan ikatan sosial yang multi groups yang menembus batas-batas  etnik,  suku,  tradisi  dan  agama  dan  politik.  Piagam Madinah juga telah menyuguhkan kepada masyarakat sebuah model tatanan sosial yang dengan model pendelegasian wewenang dengan batas  hak  dan  kewajiban  secara  jelas  dalam  bingkai  kosntitusi. Singkatnya,  Piagam  Madinah  merupakan  produk  dari  kejeniusan seorang  Nabi  dalam  membangun  tatanan  sosial  dengan  prinsip toleransi dan semangat inklusifisme yang dibingkai dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan. 26
Kombinasi  otoritas  spiritual  dan  politik  yang  dimiliki  Nabi Muhamad di Madinah telah memuluskan proses tranformasi ummat Islam  tidak  hanya  sebagai  komunitas  religius  tetapi  juga  sebagai komunitas  politik.  Posisi  demikian  inilah  yang  memudahkan  Nabi
25 Gamal  al-Banna,  Relasi  Agama  &  Negara,  terj.  Tim  Mata  Air  Publishing (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), h. 15-16.
26 Dari sisi proses bagaimana Rasulullah membangun kesepahaman dengan komunitas Madinah melalui Piagam Madinah melalui empat tahap yaitu de-eskalasi konflik antar komunitas Madinah, Negoisasi politik untuk mencari formula meeting of  mind,  pencarian  gagasan  problem  solving  untuk  membangun  landasan  mutual understanding dan peace building community dalam bingkai konstitusi.
Muhmmad membangun tatanan sosial Madinah sebagai model dalam membangun  pola  relasi  antar  ummat  beragama  secara  harmoni dengan prinsip keterbukaan, dialogis dan toleransi. 27
Dari  sisi  politik,  Piagam  Madinah  menggambarkan  sebuah doktrin politik religius (politico-religious doctrine) yang didasarkan pada persaudaran  universal.  Negara  ideal  Islam  adalah  komunitas  iman atau ummah, tanpa memandang ras, atau pertimbangan geografis. 28
Piagam  Madinah  sebagai  hasil  dialog  religio-cultural-politic  antar komunitas  Madinah  yang  Multikultural  merupakan  gambaran sebuah  konsensus  sosial  yang  mengikat  semua  elemen  masyarakat Madinah  yang  terlibat  dalam  pembuatan  kesepakatan  Piagam Madinah dengan ikatan hak dan kewajiban yang sama. Dalam posisi ini  Piagam  Madinah  menjadi  resolusi  konflik  dengan  membangun chek and balances antar semua anggota komunitas sehingga lahir sikap harmoni. Piagam Madinah telah mengganti ikatan kekeluargaan dan kesukuan yang individual menjadi ikatan persaudaraan.

## Refleksi  Piagam  Madinah  dengan  Realitas  Keberagamaan D. dan Politik di indonesia
Bangsa  Indonesia  yang  memiliki  kemajemukan  agama, budaya,  suku  bangsa,  adat  istiadat,  secara  tidak  langsung sesungguhnya  mengandung  unsur-unsur  kemajemukan  konflik yang  relatif  tinggi.  Realitas  keragaman  dan  keberbedaan  dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda pula, menjadikan Indonesia di hadapkan pada bahaya laten konflik sosial terutama konflik yang bersumber  dari  gesekan  perbedaan  keyakinan  beragama. 29 Dengan demikian, bangsa Indonesia sejak dari awal terbentuknya sebenarnya sudah kaya dengan unsur-unsur konflik.  Variasi konflik ini menjadi semakin berkembang terbuka sebagai dampak dari arus globalisasi
27 Riaz Hassan, Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society, terj. Jajang Jahroni  dkk  Keragaman  Iman:  Studi  Komparatif  Masyarakat  Muslim  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006), h. 92-93.
28 Manoucher Paydar, Aspects of the Islamic State…,. h. 41.
29 Realitas konflik social yang dipicu oleh sentiment keagamaan telah terjadi di beberbagai negara yang telah mengoyak rasa humanisme dan martabat manusia sebagai mahluk yang paling beradab. Beberapa konflik sosial terjadi antara lain di Srilangka,  India,  Sudan,  Balkan,  dan  Irlandia  Utara.  Lihat,  Bridget  Moix,  ”Matters of Faith: Religion, Conflict and Conflict Resolution”, dalam The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice, Marton Deutsch (eds)., h. 583.
yang  memberi  ruang  yang  bebas  bagi  lahirnya  proses  komunikasi antar budaya ataupun idiologis yang tanpa batas.
Dalam posisi masyarakat yang sedang mengalami transisi ini banyak proses sosial yang kemungkinan terjadi di dalamnya.  Proses perubahan tersebut mungkin secara internal maupun eksternal, yang memungkinkan terjadinya pergeseran kesadaran kolektif masyarakat. Dalam  situasi  yang  serba  marjinal  tersebut  maka  berkembangnya konflik  dalam  masyarakat  sangat  memungkinkan  untuk  terjadi sebagai  akibat  desakan-desakan  sosial,  politik  maupun  ekonomi masyarakat Indonesia yang kurang stabil dan penuh ketidakpastian.
Kemajemukan  suatu  masyarakat  ibarat  dua  sisi  mata  uang yang mempunyai dua dimensi yaitu kemajemukan menjadi sumber potensi  jika  dikelola  dan  diatur  secara  baik  untuk  disinergikan tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi sumber konflik ketika kemajemukan hanya dipahami sebagai identitas kelompok saja yang melahirkan  ego-sentris  yang  bersifat  sektoral  dan  sektarian.  Oleh karena itu dalam kenyataan sosial, kemajemukan paling tidak akan melahirkan tiga kecenderungan:
Masyarakat majemuk menyimpan potensi konflik yang bersifat
1. laten.  Meskipun  hubungan-hubungan  yang  bersifat  dialog antar ummat beragama dalam menyamakan platform tercapai,
namun  tetap  saja  pencapaian  itu  pada  umumnya  hanya menyentuh kelompok elit dari kelompok agama. Oleh karena itu, sudah selayaknya dialog antar ummat bergama tidak hanya bersifat elitis, tetapi juga transformasinya sampai pada tataran akar rumput.
Pelaku  konflik  pada  umumnya  secara  stereotif  memandang
2. suatu  hubungan  ketegangan  dari  perspektif  kelompoknya sendiri,  sehingga  konflik  dipandang  sebagai  perang  habis- habisan (all out war).
Proses integrasi sosial dalam praktiknya selalu dipahami hanya 3. terwujud  jika  ada  hubungan  yang  bersifat  dominatif  dari kelompok besar (mayoritas) atas kelompok lain yang minorita
Menurut  Moeslim  Abdurahman,  masyarakat  Indonesia  saat ini sedang dalam masa transisi untuk menerima pluralisme, antara
percaya dan tidak, antara menerima dan tidak menerima. 30 Namun demikian,  dalam  perspektif  makro  Indonesia,  tampaknya  sekarang ini kelompok ’Islam mainstream’ paling tidak diwakili oleh lembaga Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  mengambil  sikap  yang  jelas yaitu menolak ajaran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang dituangkan dalam bentuk fatwa hukum haram. Hanya saja lahirnya fatwa  ini  justeru  mengindikasikan  adanya  arus  lain  yang  justeru memperjuangkan semangat pluralisme yang berbasis pada kemasan teologi dan beragama yang inklusif. Dialektika gagasan dua arus ini menandai adanya dinamika internal ummat Islam untuk mengasah kecerdasan akademik dalam rangka menemukan pilihan-plihan yang tepat yang pada akhirnya mekanisme sejarahlah yang akan menjadi hakim dari proses dialektika tersebut.
Dalam  pandangan  Masdar  F.  Mas’udi,  konsep  hubungan antara  agama  dan  negara  di  Indonesia  saat  ini  masih  belum  jelas dan  perlu  segera  dirumuskan.  Menurutnya,  perumusan  konsep hubungan  antara  agama  dan  negara  juga  sangat  menentukan  arah reformasi di Indonesia, tidak hanya kebijakan ekonomi dan hukum saja. Hubungan antara negara dan agama telah menjadi isu penting di Indonesia. Hubungan yang baik antara keduanya dapat melahirkan kemajuan besar dalam suatu negara tetapi juga dapat menimbulkan malapetaka bila tidak ada konsep yang jelas.
Reformasi  akan  tambah  runyam  ketika  aspirasi  keagamaan mulai menyeruak di ruang-ruang publik tetapi belum ada rumusan yang jelas. Pada pemerintahan Orde Baru, hubungan antara agama dan negara tidak baik. Agama dianggap sebagai salah satu bagian dari masalah negara dan bukan sebagai solusi maupun potensi. Hubungan antara agama dan negara seperti perang dingin, dan ada kesenjangan satu  sama  lain.  Padahal,  melalui  nilai-nilai  luhur  keagamaan  akan tercipta  sebuah  pemerintahan  yang  baik  dengan  batasan  jelas kewenangan  negara  terhadap  kehidupan  beragama.  Lebih  lanjut Masdar  mengatakan  bahwa  Indonesia  tetap  menjadi  lembaga  yang sekuler namun tidak disalah artikan tidak ada hubungan sama sekali
antara agama dan negara. Negara akan diatur oleh manusia-manusia yang diinspirasi oleh nilai luhur yang dianut agamanya. 31
Piagam  Madinah  merupakan  instrument  legal-konstitusional bagi  upaya  pelembagaan  semangat  pluralisme  agama  dan  politik dalam  bingkai  negara  Madinah  yang  multikultural.  Substansi  dari Piagam  Madinah  menggambarkan  adanya  proses  pelembagaan kesadaran  masyarakat  Madinah  untuk  meletakan  fondasi  relasi masyarakat yang majemuk dengan spirit hidup berdampingan dan damai  (peace  building  community)  di  tengah  komunitas  yang  multi etnik, suku dan agama dengan identitas politik, kultural, dan identitas keagamaan yang beda-beda.

## simpulan e.
Hubungan  harmonis  antar  ummat  beragama  akan  menjadi kenyataan  sosial,  bukan  sekedar  slogan  yang  bersifat  elitis,  jika semua ummat beragama mampu menginternalisasikan pesan luhur agamanya  masing-masing  dan  menjadikannya  sebagai  kerangka aksi  dalam  membangun  hubungan-hubungan  sosial  sesama  warga bangsa. Oleh karena itu, tradisi untuk bersama-sama memahami dan mau  menghargai  realitas  perbedaan  menjadi  sebuah  keniscayaan dengan  mencari  simpul-simpul  titik  temu  dan  mengeliminir  ruang perbedaan atau paling tidak memosisikan perbedaan sebagai sebuah pilihan keyakinan individual sebagai manusia yang otonom.
Dalam  konteks  bangsa  Indonesia  dengan  karakter kebinekaannya, menurut hemat penulis, substansi Piagam Madinah ataupun proses pembuatannya bisa dijadikan model bagi pembuatan sebuah  social  consensus  bagi  landasan  berpijak  membangun  model hubungan  antar  anggota  komunitas  yang  ragam  dari  segi  etnis, budaya, agama dan bahasa. Piagam Madinah juga bisa diposisikan sebagai  konsep  pelembagaan  konsep  pluralisme  agama  dan  politik atas dasar semangat hidup berdampingan dalam bingkai masyarakat yang  multikultural.  Nilai  dasar  yang  menjadi  acuan  bersama sebagai common paltform dalam tradisi keagamaan dan politik adalah kebersamaan dalam keragamaan atas dasar penghormatan terhadap
31 Masdar F. Mas’udi, «Hubungan antara Agama dan Negara harus Segera Dirumuskan»dalam http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news
nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan secara setara. Oleh karena itu, yang  perlu  dibangun  adalah  kesadaran  sosial  masyarakat  bahwa eksistensi  seorang  individu  ataupun  kelompok  akan  ditopang oleh  peran  orang  atau  kelompok  lain  dalam  bingkai  hubungan saling  bergantung  (interdependent)  dalam  pola  relasi  yang  saling menguntungkan[.]

## referensi
Abdilah,  Masykuri,  “Toleransi  Beragama  Dalam  Masyarakat Demokrasi  dan  Multikultural  dalam Konflik  Komunal  di Indonesia Saat Ini, (Jakarta: INIS-PBB UIN Jakarta, 2003).
Abdullah, Amin, ”Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam”,
dalam  Dialog:  Kritik  &  Identitas  Agama,  (Jogjakarta:  Pustaka Pelajar, 1993).
Abdurrahman,  Moeslim,  Islam  Yang  Memihak,  (Jogjakarta: LKiS,  2005).
Ahmed  an-Naim,  Abdullah,  Toward  an  Islâm  Reformation,  Civic Liberties,  Human  Right  and  International  Law,  terj.  A.Suaedi, Dekonstruksi  Syari’ah  ,  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi Manusia dan Hubungan International dalam Islâm, (Yogyakarta: LKiS,  1994).
AKS Lambton, Islâmic Political Thought, dalam Schacht Joseph with C.E. Boswort, ed. The Legacy of Islâmic, (Oxford At The Clarendon,
1974).
Al Banna, Gamal, Relasi Agama & Negara, terj. Tim Mata Air Publishing,
(Jakarta: Mata Air Publishing, 2006).
Al Qasim ibn Salam, Abu Ubaid, al-Amwal (Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1986).
Beth Fisher-Yoshida, Ilene Wasserman, ”Moral Conflict ang Engaging Alternative  Perspectives”  dalam The  Handbook  of  Conflict Resolution  Theory  and  Practice,  Marton  Deutsch  (eds),  (USA: Jossey-Bass, 2006) Francis,  Diana, Teori  Dasar  Transformasi  Konflik  Sosial ,  (Yogyakarta: Quills, 2002).
Glenn D. Paige, Islam Tanpa Kekerasan, (Jogjakarta: LKiS, 1998).
H.  Kristanto,  Nurdien,  Etika  Pergaulan  Sosial-Religius  dalam Masyarkat Mejemuk, dalam, Wasim, Alef Theria (eds), Religious Harmony: Problems, Practice and Education, (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005).
Hassan,  Riaz,  Faithlines:  Muslim  Conception  of  Islam  and  Society,  terj. Jajang Jahroni dkk Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Hayat, “ Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam dan Sosial” Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
J. Roshenthal, Erwin, Political Thought an Mediavel Islam, (Cambridge at The University Press, 1958).
Lewis,  Bernard,  The  Political  Language  of  Islam,  terj  Ihsan  Ali  Fauzi,
(Jakarta: Gramedia, 1994).
Ma’arif,  A.  Syafi’i,  Peta  Bumi  Intelektualisme  Indonesia,  (Bandung:
Mizan, 1993).
Moix,  Bridget,  “Matters  of  Faith:  Religion,  Conflict  and  Conflict Resolution”, dalam The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice, Marton Deutsch (eds).
Munawwar-Rachman, Budhy, Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, (Jakarta: Paramadina, 2001).
Obet  Voll,  John,  Islâm  Continuity  and  Change,  terj.  Ajat  Sudrajat, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, t.tp.
Paydar,  Manoucher,  Aspects  of  the  Islamic  State:  Relegious  Norm  and Political  Realities,  terj.  Maufur  el-Khoeri,  (Yogyakarta:  Fajar Pustaka, 2003).
Pulungan,  J.  Suyuthi,  Fiqh  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).
Raharjo, M. Dawam, ”Ensiklopedi Al Qur’an: Ummah” Jurnal Ulumul Qur’an Volume III. No. 1 TH. 1992.
Rubin, Jeffrey Z., Dean G. Pruit dan Hee Kim, Sung, Sosial Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, (United States of America:
McGraw-Hill, Inc, 1994).
Thoha,  Anis  Malik,  Tren  Pluralisme  Agama:  Tinjauan  Kritis,  (Jakarta:
Perspektif, 2005).
Watt,  Montgomery,  Bells’  Introduction  to  the  Qur’an,  terj.  Lilian  D. Tedjasudhana, (Jakarta: INIS, 1998).
Wasisto  Raharjo  Jati  “Kearifan  Lokal  sebagai  Resolusi  Konflik Keagamaan”  Walisongo,  Volume  21,  Nomor  2,  November 2013.