MODEL IMPLEMENTASI INOVASI BIROKRASI STUDI PADA PROGRAM RASKIN POLA PADAT KARYA PANGAN
(RASKIN POLA PKP) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

## THE STUDY BUREAUCRATIC INNOVATION IMPLEMENTATION MODEL IN THE RASKIN PROGRAM FOR FOOD LABOR INTENSIVE PATTERNS (RASKIN POLA PKP) IN NORTH CENTRAL TIMOR DISTRICT

## Tri Anggraini
Universitas Timor, Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu trianggraini1994@gmail.com

## Abstrak
Inovasi  Pelayanan  Publik  di  berbagai  sector  menjadi  jembatan  bagi  terpenuhinya  kebutuhan  dalam pelayanan  publik  yang  prima  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945, Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik ini adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan- persoalan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Program Inovasi Raskin POLA PKP yang merupakan program Inovasi untuk pengembangan sector pertanian di Kabupaten Timur Tengah Utara. Inovasi  yang  telah  menerima  penghargaan  TOP  99  Inovasi  terbaik  di  Indonesia  ini  nyatanya  telah banyak membawa keuntungan bagi penerima manfaat sehingga inovasi ini terus dikembangkan dan disempurnakan dengan harapan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisas proses Implementasi Program Inovasi Raskin POLA PKP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi ini dilakukan melalui tiga tahapan, Penciptaan Ide (generation) terdiri dari Identifikasi Kebutuhan/Masalah, Pendataan, verifikasi Data, Penggambaran Kondisi (tujuan) yang diharapkan Pengembangan dan Pembentukan Ide. Tahap kedua yaitu Penerimaan (acceptance)  terdiri  dari  Perangkulan  (sosialisasi/Advokasi),  Membangun  Kemitraan,  Membangun komitmen Stakeholder dan Pengambilan keputusan selanjutnya pada tahap akhir adalah Implementasi (implementation) dari Mengumpulkan Sumber Daya, Penempatan SDM, Pelatihan Teknis/Mekanisme dari Kecamatan sampai desa serta Monitoring dan Evaluasi.

## Kata Kunci: Implementasi, Inovasi, Birokrasi, Pelayanan Publik

## Abstract
Public Service Innovations in various sectors become a bridge for meeting the needs of excellent public services for the community in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Fulfilling the needs of public services is part of an effort to resolve problems in people's lives. One of them is the POLA PKP Raskin Innovation Program, which is an innovation program for the development of the agricultural sector in the North Middle East District. This innovation that has received the TOP 99 award The best innovation in Indonesia has in fact brought many benefits to the beneficiaries so that this  innovation  continues  to  be  developed  and  refined  in  the  hope  that  it  can  be  carried  out  in  a sustainable  manner.  Therefore  this  study  aims  to  analyze  the  process  of  implementing  the  Raskin Innovation Program for the POLA PKP. The method used in this research is descriptive qualitative
method of observation and in-depth interviews. The results showed that this innovation was carried out in three stages, Idea Generation (generation) consisting of Identification of Needs / Problems, Data Collection,  Data  Verification,  Describing  Conditions  (objectives)  expected  Development  and Formation  of  Ideas.  The  second  stage  is  acceptance  which  consists  of  embracing  (socialization  / advocacy), building partnerships, building stakeholder commitment and making the next decision in the final stage is the implementation of gathering resources, placement of human resources, technical / mechanism training from sub-district to village as well as Monitoring and Evaluation.
Keywords: Implementation, Innovation, Bureaucracy, Public Service

## PENDAHULUAN
Tatanan  kehidupan  masyarakat yang  terus  berkembang  juga  dibarengi dengan harapan dan tantangan global. Oleh karenanya,  upaya  peningkatan  pelayanan publk  yang  sesuai  dengan  harapan masyarakat  terus  digalakkan.  Hal  ini dibarengi  dengan  konsep  dasar  bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka pelayanan  publik  yang  merupakan  amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, pelayanan publik  menjadi  tolak  ukur  utama  kinerja pemeintah  yang  dapat  secara  gamblang terlihat, Masyarakat dapat menilai langsung kinerja  pemerintah  berdasarkan  pelayanan yang  diterimanya.  Untuk  itu,  kualitas pelayanan  publik  menjadi  bagian  yang sangat  mendasar  yang  harus  terus ditingkatkan.    Melihat  kondisi  ini, KemenPAN  RB  menerapkan  kebijakan pada  tahun  2014  adalah  tahun  inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi
pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  daerah dituntut  untuk  mencipatakan  inovasi- inovasi  yang  berakar  pada  penyelesaian- penyelesaian masalah-masalah dalam pelayanan publik.
Inovasi  sendiri  dimaknai  dengan  2 makna  yaitu  ide  baru  dan  perubahan (Sorensen,  E.,  &  Torfing,  2011).  Mulgan dan Albury mendefinisikan bahwa inovasi merupakan ide-ide baru yang diimplementasikan  atau  lebih  tepatya inovasi yang berhasil adalah penciptaan dan implementasi dari proses, produk, pelayanan,  dan  mekanisme  penyampian layanan  yang  baru  untuk  menghasilkan peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  dan kualitas  yang  signifikan  (Mulgan,  G.,  & Albury, 2003). Definisi yang lebih lengkap disampaikan  oleh  Van  Den  Ban  dan Hawkins  (1996)  yang  menyatakan: an innovation  is  an  idea,  method,  or  object which is regarded as new by individual, but which  is  not  always  the  result  of  recent research.
Pengembangan  Inovasi  diberbagai lini  terus  digalakkan,  salah  satunya  pada sektor pertanian yang menjadi sektor yang diyakini  dapat  terus  diandalkan  sebagai suatu  sektor  yang  mampu  memcahkan masalah-masalah  keterbelakangan  negara- negara  berkembang.  Lahirnya  Inovasi dalam  pelayanan  publik  sendiri  tidak semata  karena  tuntutan  dari  atasan  tetapi hendaknya lahir sebagai upaya pemecahan masalah dalam sektor pubik. Salah satunya
Inovasi  Pelayanan  Publik  yang  terjadi  di Kabupaten Timur Tengah Utara.
Kabupaten  Timur  Tengah  Utara  sendiri merupakan  salah  satu  daerah  di  Kawasan Perbatasan  RI-RDTL  dengan  potensi pertanian  lahan  kering  yang  sangat potensial yaitu seluas 187.650 Ha. Kondisi lahan  kering  yang  tidak  dimaksimalkan dengan baik ini berdampak pada rendahnya hasil  pertanian  lahan  kering  di  daerah  ini. Kondisi lahan kering yang tidak dimanfaatkan sehingga tidak menjadi lahan kering  yang  produktif.  Keadaan  pertanian di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara merupakan  pertanian  tradisional  yang didominasi  dengan  pola  tebas  bakar  dan perladangan  berpindah.  Kondisi  ini menyebabkan degradasi lahan yang cukup besar  yang  ditandai  dengan  tingkat kesuburan  tanah  yang  rendah  dan  erosi permukaan  tanah  yang  tinggi.  Rata-  rata
penduduk  desa  merupakan  petani  yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, jika  dapat  dimaksimalkan  dengan  baik, potensi  luas  lahan  kering  yang  ada  di Kabupaten  Timur  Tengah  Utara  ini  dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarat dengan mayoritas petani. Permasalahan ini menjadi alasan utama Pemerintah Kabupaten  Timur  Tengah  Utara  dalam menciptakan Inovasi bagai pengembangan sektor pertanian.
Kondisi  inilah  yang  mendorong pemerintah Kab.TTU meluncurkan Inovasi yang  diberi  nama  Raskin  Pola  PKP. Program  Raskin  Pola  PKP  merupakan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.  TTU  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan  dan  ketidakcukupan  pangan dengan  mengkonversi  raskin  nasional mengharuskan  Masyarakat  yang  menjadi Rumah Tangga Sasaran penerima program raskin  nasional  untuk  mengelola  lahan sendiri  dengan  Pola  Padat  Karya  Pangan. Program  ini  berbeda  dari  program  raskin nasional,  secara  nasional  Rumah  Tangga Sasaran  (RTS)  membayar  harga  tebus raskin  sebesar  Rp.  1.600,/kg  sedangkan melalui  Raskin  Pola  PKP  masyarakat menerima  raskin  secara  gratis  dengan kewajiban  mengerjakan  kebunnya  sendiri seluas  0,25  Ha  per  tahun.  Pelaksanaan raskin  Pola  PKP  dimaksudkan  untuk
memanfaatkan lahan tidur (lahan basah dan lahan kering potensial), mengurangi sistem tebas  bakar  dan  perladangan  berpindah, memperkecil erosi permukaan dan menjaga kelestarian  lingkungan  melalui  olah  jalur dan  olah  lubang  (konservasi  lahan)  dan pembuatan  terasering  yang  tersebar  pada 194  Desa/Kelurahan  yang  tersebar  di  24 Kecamatan.
Inovasi  yang  telah  menerima penghargaan  TOP  40  Inovasi  pelayanan publik terbaik di Indonesia pada tahun 2018 (MENPANRB,  2018)  ini  nyatanya  telah banyak  membawa  keuntungan  bagi penerima  manfaat  program  Raskin  Pola PKP  ini.    Selain  mendorong  masyarakat untuk pertanian secara menetap Pola Padat Karya Pangan juga mendorong masyarakat menerapkan pertanian berkelanjutan.
Perubahan  pola  pertanian  yang  tradisional menjadi pola pertanian dengan Padat Karya Pangan berdampak pada Adanya perubahan perilaku  masyarakat  yang  sebelumnya melakukan  pengolahan  kebun  berpindah dengan  pola  tebas  bakar,  menjadi masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan  kebun  secara  menetap  dan berkelanjutan. Inovasi  selalu  berhubungan erat  dengan  ide-ide  baru  yang  bermanfaat (Anggraini, 2019). Sistem pertanian dengan cara  menetap  ini  berdampak  pada  lahan pertanian mampu berproduksi secara stabil
sepanjang tahun sehingga berdampak pada kestabilan  ekonomi  petani  karena  tidak terjadinya  pasang  surut  komoditas  yang terlalu  signifikan.  Selain  itu  keuntungan lain perubahan pola pertanian dengan Padat Karya  Pangan  ini  juga  dapat  mencegah kerusakan  lingkungan  dan  memperhatikan penggunaan  pupuk  secara  alami  karena para petani meninggalkan pola tebas bakar yang  selama  ini  digunakan.  Tidak  hanya itu,  Pola  PKP  ini  juga  memberikan keuntungan lain, yaitu adanya peningkatan pendapatan  petani,  dalam  data  Dinas Pertanian Kab.TTU pendapatan petani pada tahun  2010  sebesar  Rp.  4.081.912,00 menjadi Rp. 5.567.626,00 di  tahun 2016.
Oleh  karenanya  peneliti  tertarik untuk  melihat  bagaimana  implementasi inovasi  Program  Raskin  Pola  PKP  di Kabupaten  TTU.  Penelitian  ini  mengacu pada  teori  yang  mengungkapkan  bahwa Inovasi  dipandang  sebagai  suatu  proses yang  dikemukakan  Shepard  (1967)  bahwa Inovasi  terdiri  dari  tiga  tahapan  proses, yaitu  penciptaan  (generation);  penerimaan (Acceptance) dan Impelementasi
(Implementation).  Inovasi  merupakan penciptaan, penerimaan, dan implementasi ide atau pendekatan baru terhadap isu atau masalah  tertentu  (Bland  et  al.,  2010). Penulis memandang teori ini telah memadai untuk menjelaskan Model Inovasi Program

## Raskin Pola Padat Karya Pangan (RASKIN
POLA PKP) di Kab.TTU.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan alasan bahwa metode ini ini diekspektasikan  mampu  mendeskripsikan analisis    berupa  teks  atau    narasi  secara mendalam  (Creswell,  2014).    Dengan melihat fenomena yang akan dikaji metode studi  kasus  dipilih  diawali  dengan  teori- teori  yang  spesifik.  Sedangkan  metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  analitis.  Pemilihan  pendekatan kualitatif ini juga dinilai penulis lebih tepat digunakan untuk memahami dan menggambarkan kondisi lapangan, fenomena-fenomena Program inovasi Raskin  Pola  PKP.  Teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan menggunakan  teknik  pengumpulan  data berupa  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan.  Studi  lapangan  dilakukan diantaranya dengan observasi dan wawancara  mendalam.  Observasi  yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan dalam proses  Inovasi,  sedangkan,  wawancara mendalam  adalah  proses  memperoleh keterangan  untuk  penelitian  dengan  cara tanya  jawab  sambal  bertatap  muka  antara pewawancara  dengan  informan,  dengan
atau  tanpa  mengggunakan  pedoman wawancara  (Bungin,  2007).  Peneliti membuat  pedoman  wawancara  namun dalam  proses  menggali  informasi,  peneliti mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam pedoman wawancara untuk mempertajam dan memperjelas pertanyaan sebelumnya.
Pemilihan  Narasumber  dilakukan secara  purposive  yaitu  orang-orang  yang memiliki  kecukupan  pengetahuan  dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian.  Kepala  Dinas  Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian dan stakeholder lain  pendukung  dalam  Program  Inovasi Raskin  Pola  PKP.  Selanjutnya  hasil wawancara  ditranskipkan  menjadi  analisis kualitatif  menggunakan  3  alur  secara bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama kegiatan  untuk  melihat  secara  langsung fenomena  yang  terjadi  dalam  Program inovasi  Raskin  Pola  PKP.  Sedangkan penyajian  sebagai  sekumpulan  informasi tersusun  yang  memberi  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan.  Pada  penarikan kesimpulan  dilakukan  pula  verifikasi dengan  proses  berpikir    kembali  dan

## meninjau  ulang  catatan-catatan  lapangan
(Miles B, Mathew, 1992)

## HASIL PENELITIAN
Program  Inovasi  RASKIN  POLA  PKP mulai dikembangkan sejak bulan September  2011  di  Kabupaten  Timor Tengah  Utara.  Sebagai  konsep  yang  baru dan program strategis bagi Dinas Pertanian Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Inovasi Raskin  POLA  PKP  ini  bagian  dari  upaya yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk memaksimalkan  pengelolaan  lahan  kering dan  lahan  basah  guna  mencukupi kebutuhan  pangan  dan  meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan  pangan  tersebut  dilakukan dengan melakukan perluasan lahan garapan pertanian  baik  dari  lahan  kering  maupun lahan  basah.  Perluasan  lahan  pertanian  ini juga  dibarengi  dengan  perbaikan  sister budidaya  pertanian  sehngga  produktivitas dari  lahan  pertanian  juga  dapat  maksimal. Upaya mendorong perluasan lahan pertanian ini dilakukan dengan memberikan  konpensasi  beras  raskin  bagi masyarakat  penerima  manfaat  tanpa  harus membayar  uang  tebusan  yang  biasanya dibayar Rp. 1.600/kg dari harga normal Rp.
7.300/kg.
Pada  tahun  2010  sebelum  inovasi
Raskin  Pola  Padat  Karya  Pangan  (Raskin
Pola PKP) dilaksanakan, jumlah penduduk di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara sebanyak  229.803  jiwa  atau  53.081  KK, dengan jumlah masyarakat petani sebanyak 60.497  jiwa  dan  jumlah  keluarga  miskin sebanyak 65,62 % atau 34.832 KK. Hal ini menyebabkan terdapat banyak permasalahan  yang  dihadapi  antara  lain  :
(1).  Program  peningkatan  kesejahteraan rakyat  yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat melalui  Beras  Miskin  (RASKIN)  gagal menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten  TTU  yang  mencapai  65,62%;
(2).  Masyarakat  petani  yang  menjadi Rumah Tangga Sasaran penerima program raskin  nasional  menerima  beras  raskin dengan  ganti  uang  atau  membayar  beras dengan  harga  murah  (Rp.  1.600/kg  dari harga  normal  Rp.  7.300/kg)  tanpa mengerjakan  sesuatu;  (3).  Lahan  kering potensial  seluas  187.650  Ha  dan  lahan basah  potensial  seluas  3.123  Ha  tidak diolah  secara  baik  oleh  masyarakat  dan dibiarkan  dalam  kondisi  bero,  sebagai hutan semak belukar saja; (4). Produksi dan produktivitas  lahan  pertanian  yang  rendah (Produksi  tanaman  pangan  mencapai 172.012  ton  dan  produktivitas  tanaman pangan  sebanyak  3,73  ton/ha  pada  tahun 2010);  (5).  Pendapatan  masyarakat  masih sangat  rendah  yakni  rata-rata  Rp.
4.081.912,00 per tahun atau Rp. 340.159,00
per bulan; (6). Pengerjaan kebun dilakukan dengan  pola  tebas  bakar  dan  perladangan berpindah tanpa teknik budidaya yang baik sehingga  menyebabkan  kerusakan  lahan pertanian,  tingginya  erosi  permukaan  dan kerusakan hutan.
Permasalahan  ini  menjadi  latar belakang  utama  lahirnya  Program  Raskin POLA PKP. Upaya dalam mengimplementasikan  Program  Raskin
Pola  PKP  ini  diawali  melalui  sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Timur  Tengah  Utara  kepada  stakeholder terkait. Sosialisasi  awal  dilakukan  kepada Tim  Koordinasi  Kabupaten  dengan pembahasan  dan  menetapkan kebijakan pengelolaan Raskin dengan pola PKP dari tahapan persiapan sampai dengan evaluasi dengan  memastikan  arah  pelaksanaan pengelolaan  Raskin  pola  PKP  sesuai dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu membangun  sumber  daya  produktif  agar dapat  menjadi  modal  untuk  mewujudkan kedaulatan  pangan  bagi  keluarga  miskin. Sosialisasi  tahap  kedua  dilakukan  kepada tim koordinasi kecamatan dengan mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme  pengelolaan  Raskin  dengan pola PKP kepada aparatur Desa/Kelurahan dan  pihak  lain  yang  berada  di  dalam wilayah yang bersangkutan serta pembinaan terhadap pelaksanaan
pengelolaan  Raskin  dengan  pola  PKP. Sosialisasi  terakhir  dilakukan  langsung kepada masyarakat melalui tim koordinasi desa dan dilanjutkan dengan pembentukan Komite  Desa/Kelurahan. Tidak  hanya  itu, sebagai upaya menggalang dukungan serta komitmen  para  stakeholder  dalam  upaya pengembangan  Program  Inovasi  Raskin Pola PKP ini. Pemerintah Kabupaten TTU juga membangun kemitraan Bersama LSM. Mitra yang tergabung antara lain Mitra Tani Mandiri, An Feot Ana, Timor Membangun, Bina  Swadaya  dan  YABIKU,  sebagai pendamping  lapangan  serta  membangun kemitraan  dan  kolaborasi  dengan  lembaga Berbadan  Hukum  Penyedia  dan  Penyalur Raskin (Bulog).
Proses lainnya, pada tahap terakhir ini  juga  dilakukan  proses  advokasi masyarakat petanai di 175 Desa/Kelurahan yang  tersebar  di  24  Kecamatan  yang  ada diwilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Komitmen lain juga berasal dari 24 camat dan  175  Kepala  Desa/Lurah  yang melibatkan  tokoh  masyarakat  adat,  tokoh agama,  tokoh  perempuan  dan  tokoh pemuda.
Komitmen  ini  dapat  dilihat  dari kesungguhan  semua  tingkatan  Pemerintah daerah  Kab.TTU,  Komitmen  ini  diinisiasi oleh  Bupati  Kabupaten  TTU setelah mengkaji  kendala  atau  faktor-faktor
penyebab  Program  Raskin  Nasional  dari Pemerintah Pusat gagal menurunkan angka kemisikinan  dan  perbaikan  pendapatan masyarakat  Timor  Tengah  Utara  melalui komitemen  ini  Bupati  selaku  inisiator lahirnya  Inovasi  ini  Mencanangkan  Panca Program  Strategis  yang  termuat  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah Kabupaten TTU dengan menempatkan  pengembangan  pertanian sebagai  prioritas  utama  guna  mengurangi angka  kemiskinan,  mencegah  kerusakan lingkungan, mewujudkan ketahanan pangan  dan  peningkatan  pendapatan  tunai keluarga  tani.  Komitmen  ini  juga diejawatakan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  TTU  Nomor  4  Tahun  2011 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten TTU  2011-2015  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten  TTU  Nomor  2  Tahun  2016 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten TTU 2016-2021.
Dalam  Penerapannya,  Inovasi  ini menggunakan  anggaran  yang  berasal  dari anggaran  Raskin  dari  Pemerintah  Pusat serta anggaran yang berasal dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara setidaknya Pemerintah Kab.TTU telah meng anggarkan Subsidi Beras Miskin dari Pemerintah Pusat mulai  Tahun  2012  sampai  Tahun  2017
sebesar Rp. 130.926.834.000 dan anggaran subsidi  beras  dari  Pemerintah  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  mulai  Tahun  2012 sampai Tahun 2017 sebesar Rp.
36.751.392.000, adanya peningkatan Jumlah Rumah Tangga Miskin tahun 2017 disebabkan  karena  pengalihan  status  22 kelurahan menjadi sehingga ketika dilakukan validasi angka kemiskinan antara pemerintah  Kabupaten  TTU  dengan  BPS TTU  terjadi  penambahan  jumlah  angka kemiskinan, dengan rincian pada tabel 1.
Tabel 1
Jumlah RTM Raskin dan Jumlah Anggaran Subsidi Pemerintah
Thn Juml ah RTS PKP Jumlah RTM Raskin Nasional Anggaran Subsidi oleh Pemerintah Pusat (Rp.000) Anggaran Subsidi oleh Pemerintah Kabupaten (Rp.000) 2012 48.4 34 26.558 27.248.508 7.648.704 2013 48.4 34 19.814 20.329.164 5.706.432 2014  48.4 34 19.814 20.329.164 5.706.432 2015 48.4 34 19.814 20.329.164 5.706.432 2016 48.4 34 19.814 20.329.164 5.706.432 2017  48.4 34 21.795 22.361.670 6.276.960 JUM LAH 127.609 130.926.834  36.751.392 Sumber : Data Sekunder Penulis, 2020 Dalam tahap
Implementasi,
Program  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini dimulai  dengan  penentuan  Sumber  Daya. Sumber  daya  menjadi  actor  penggerak
paling  penting  dalam  upaya  pelaksanaan suatu  program  sehingga  salah  satu  factor penting  dalam  implementasi  kebijakan adalah  sumber  daya.  Walaupun  isi kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila implementator  kekurangan  sumber  daya untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  yang dimaksudkan  adalah  control  terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian  anggaran  &  kegiatan program;  ketepatan  alokasi  anggaran; pendapatan yang cukup untuk pengeluaran; dukungan pemimpin politik. Pusat dukungan  pemimpin  local;  komitmen birokrasi (Subarsono, 2005)
Sumber  Daya  dalam  Program Raskin POLA PKP ini terdiri dari Sumber Daya  Manusia  dan  Sumber  Daya Keuangan.  Sumber  Daya  Manusia  dapat dilihat dari Struktur pelaksana pengelolaan Raskin  dengan  pola  PKP  dari  tingkat Kabupaten  sampai  desa/kelurahan  pada gambar 1.
Dari  struktur  pelaksana  program tersebut dapat diketahui bahwa: (1). Bupati dan  Wakil  Bupati  Timor  Tengah  Utara sebagai  inisiator,  sekaligus  mengawasi seluruh  proses  pelaksanaan  Program Raskin Pola Padat Karya Pangan (PKP),
Gambar 1 Struktur Pelaksana Program RASKIN Pola PKP
Sumber : Data Sekunder Penulis, 2020
dan memastikan bahwa semua masyarakat miskin terlibat dalam program tersebut ; (2).
Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  sebagai  penanggung  jawab teknis pelaksanaan program; (3).Para camat dari 24 kecamatan, para kepala desa di 175 desa/kelurahan, bersama perangkat kerjanya yang memberikan dukungan; (4). 156  PPL,  25  PPSD  dan  24  Mantri  Tani sebagai  pelaksana  teknis  di  lapangan bersama komite desa; (5). Tim Koordinasi Kabupaten,  Tim  Koordinasi  Kecamatan, Tim  Koordinasi  Desa,  Tim  Teknis Kabupaten,  Tim  Teknis  Kecamatan  dan
Tingkat Kabupaten Tingkat Kecamatan Tingkat Desa/Kelura han
Penanggungjawab: Bupati TTU
Anggota : Dinas/Instansi terkait dan Stakeholder Lain Ketua: Camat Anggota : Dinas/Instansi terkait dan Stakeholder Lain Ketua: Kepala Desa/Lurah Anggota: Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Adat, Agama dll Dinas Pertanian
Tanaman Pengan dan Perkebunan dan BKP3 Kab.TTU Komite Pelaksana Desa, PPL, Penyuluh Swakarsa dan Pendamping Lapangan LSM Koordinator PPL, Mantri Tani dan Aparat Kecamatan yang menangani Raskin
Tim  Teknis  Desa.  Berikut  Struktur pelaksana pengelolaan Raskin dengan pola PKP  dari  tingkat  Kabupaten  sampai desa/kelurahan:
Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak bulan  Januari  sampai  dengan  Bulan Desember  Waktu  efektif  yang  dibutuhkan untuk  mengimplementasikan  satu  tipe kegiatan yakni selama 2 (dua) bulan. Dalam setahun  beras  didistribusikan  sebanyak  2 kali yaitu periode pertama untuk pekerjaan tahap I, II dan III (bulan Januari s/d Juni) dan  periode  kedua  untuk  pekerjaan  tahap IV,  V  dan  VI  (bulan  Juli  s/d  Desember). Pendistribusian  Raskin  Pola  PKP  periode pertama  dilakukan  pada  bulan  Juli-bulan Agustus dan pendistribusian periode kedua pada  bulan  Oktober-bulan  November. Penetapan  periode  dimaksud  dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan spatial sebagai  berikut:  (1).  Bahwa  dalam  bulan April sampai dengan bulan Juni masyarakat masih  memiliki  persediaan  pangan  yang memadai  karena  baru  selesai  panen;  (2). Untuk meminimalisir budaya lokal masyarakat yang senantiasa melaksanakan ritual-ritual adat yang bersifat pemborosan apabila memiliki ketersediaan pangan yang melimpah;  (3).  Sebagai  salah  satu  metode untuk merubah pola hidup masyarakat dari pola  hidup  konsumtif  kepada  pola  hidup ekonomis  dalam  arti  masyarakat  diajak
untuk  menghargai  cucuran  keringatnya sendiri dan bukan sekedar mempertaruhkan gengsi  sosial;  (4).  Untuk  mengatasi kekurangan  pangan  dalam  masa-masa paceklik,  terutama  di  awal  musim  tanam pada bulan November dan  bulan Desember bahkan sampai dengan awal musim panen pada bulan Maret tahun berikutnya.
Monitoring dan Evaluasi ini adalah Sistem  yang  diterapkan  untuk  memantau kemajuan  dan  mengevaluasi  pelaksanaan Program  Raskin  Pola  PKP  yakni  dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik  atau  sesuai  kebutuhan  yang dilaksanakan secara terpadu dengan metode kunjungan lapangan, diskusi lapangan dan rapat  koordinasi,  tujuannya  yakni  untuk mengetahui  ketepatan  dan  kepastian realisasi  pelaksanaan  Pengelolaan  Raskin Pola  Padat  Karya  Pangan  (Raskin  Pola PKP) dan permasalahannya. Tim monitoring harus membuat laporan sebagai dasar  untuk  pengambilan  keputusan,  yang dilaksanakan  secara  terpadu  dengan melibatkan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kabupaten dan Kecamatan.

## PEMBAHASAN
Shepard  (1967)  mengungkapkan bahwa  Inovasi  dipandang  sebagai  sebuah proses yang terdiri dari tiga tahapan proses, yaitu  penciptaan  (generation);  penerimaan
(acceptance) dan impementasi (implementation)  ide.  Oleh  karenanya, Inovasi
merupakan penciptaan, penerimaan,  dan  implementasi  ide  atau pendekatan baru terhadap isu atau masalah tertentu    (Bland  et  al.,  2010).  tahapan penciptaan  Ide,  ada  bebelangka  yang dilakukan,  yaitu  pengenalan  terhadap kebutuhan  atau  masalah  yang  dihadapi; pengumpulan  informasi;  intervretasi  dan evaluasi informasi; dan pembentukan sikap. Pada  tahap  penerimaan,  kegiatan  yang dilakukan dalam melakukan studi kelayakan;  adaptasi/modifikasi;  penetapan nilai  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai; pembangunan  koalisi;  demonstrasi  dan persuasi; serta pengambilan keputusan. Dan pada  tahap  implementasi,  langka  yang dilakukan diantaranya adalah mengumpukan  sumber  daya;  penempatan SDM;  melakukan  pelatihan;  membangun struktur  dan  mekanisme  kerja;  melaukan monitoring  dan  evaluasi  (Bland  et  al., 2010).
Dalam Inovasi Raskin Pola PKP ini diawali  pada  tahapan  penciptaan  ide, dengan  empat  Langkah  yang  dilakukan, yaitu  pertama,  Identifikasi  Kebutuhan masalah.  Inovasi  akan  menjadi  kebutuhan petani  apabila  inovasi  tersebut  dapat memecahkan  masalah  yang  sedang dihadapi  petani.  Sehingga  identifikasi
masalah  secara  benar  menjadi  sangat penting (Wahyuni, 2000). Dalam Langkah pertama, berupa Identifikasi kebutuhan dan masalah ini, pemerintah Kabupaten Timur Tengah  Utara  sekaligus  melakukan Langkah  kedua  dalam  pencipataan  ide berupa, pendataan dan memverifikasi data Rumah Tangga Miskin di Kabupaten TTU. Salah  satu  ukuran  kemiskinan  yakni ketidakmampuan  masyarakat  memenuhi kebutuhan  dasar  sandang,  pangan  dan papan.  Pada  tahap  ketiga  Pemerintah Kabupaten  TTU  menggambarkan  kondisi (tujuan yang diharapakan dengan mengacu kepada identifikasi kebutuhan dan masalah yang  ada  di  Kab.TTU.  Mengacu  kepada identifikasi  kebutuhan  dan  masalah,  dapat digambarkan sebagai berikut: (1).
Pengelolaan  lahan  kering  dan  lahan  basah perlu  dilakukan  secara  optimal  guna mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat; (2).
Untuk memenuhi kebutuhan pangan maka perluasan  lahan  kering  atau  lahan  basah perlu  dilakukan  dengan  sistem  budidaya pertanian yang baik sehingga produktivitas dapat  meningkat;  (3).  perlu  dirubah  pola pemberiannya  yakni  bukan  dengan  ganti uang melainkan dengan ganti kerja, caranya yakni masyarakat penerima raskin mengusahakan  lahan  pertanian  yang  ada guna  menambah  ketersedian  pangan
keluarga;  (4).  pembiaran  terhadap  pola tebas  bakar  dan  perladangan  berpindah akan  menyebabkan  kerusakan  lingkungan dan  bencana  bagi  masyarakat  sehingga perlu  dilakukan  perbaikan  model  kebun menetap  dengan  sistem  wanatani  yang mengutamakan pelestarian lingkungan.
Kondisi  tersebut  di  atas,  menjadi faktor  penyebab    tingginya  angka kemisikinan  dan  kerusakan  lingkungan  di Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Peran pemerintah  dalam  menurunkan  angka kemiskinan  dan  perbaikan  lingkungan sudah cukup banyak
dengan menggelontorkan
berbagai
macam program,  namun  sayangnya  belum  ada yang bisa menjadi daya ungkit yang tajam untuk  menurunkan  angka  kemiskinan  dan kerusakan  lingkungan,  buktinya  penduduk miskin  masih  ada  dan  kerusakan lingkungan masih terjadi.  Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program yang
melibatkan  semua  elemen  masyarakat untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan mencegah
kerusakan lingkungan menggunakan model kebun menetap sistem wanatani  yang  disebut  Inovasi  RASKIN
POLA PADAT KARYA PANGAN (PKP).
Dalam Proses
penerimanaan Program Raskin Pola PKP ini diawali pada tahap Perangkulan Sosialiasi dan Advokasi. Tahap  Sosialisasi  menjadi  tahapan  yang
sangat  penting,  dengan  sosialisasi  yang sudah  dilakukan,  memberikan  kesempatan bagi masyarakat sebagai pengguna manfaat untuk mengamati serta memahami prosedur Inovasi Raskin Pola PKP. Tahap awal yang dilakukan pemerintah sebelum mengimplementasikan  program  Inovasi
Raskin  Pola  PKP  ini  adalah  dengan mensosialisasikan Program Inovasi Raskin Pola  PKP  ini  kepada  masyarakat  melalui pola sosialisasi secara berjenjang.
Sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang ini adalah salah satu upaya yang dilakukan  untuk  dapat  memberikan gambaran secara detail kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait Inovasi Raskin pola PKP ini untuk lebih memahami dan  mengamati  Program  Inovasi  Raskin Pola PKP ini. Proses sosialisasi pada tahap terakhir ini juga dilakukan proses advokasi masyarakat  petani  di  175  Desa/Kelurahan yang tersebar di 24 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten TTU.
Membangun komitmen dengan para Camat,  para  Kepala  Desa/Lurah,  karena merekalah  pemilik  masyarakat  serta melibatkan  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat dan  tokoh  agama,  tokoh  perempuan  dan tokoh pemuda, caranya melakukan sosialisasi  kepada  seluruh  stakeholders yang ada di kecamatan, dan desa/kelurahan tentang  pelaksanaan  Program  Raskin  Pola
Padat  Karya  Pangan. Upaya  melibatkan banyak  stakeholder  ini  diyakini  sebagai bentuk upaya untuk memaksimalkan peran masing-masing stakeholder sehingga kebutuhan  dalam  pelayanan  Program Inovasi  RASKIN  Pola  PKP  ini  dapat terpenuhi dengan baik. Maka, tidak hanya diperlukan  kemitraan  namun  juga  perlu adanya  komitmen  bersama  bagi  seluruh stakeholder  yang  telah  sepakat  terlibat untuk  berkomitmen  Bersama  dalam menyukseskan  Program  Raskin  Pola  PKP ini.
Komitmen organisasi sebagai keinginan  yang  kuat  yang  dimilki  oleh seorang  pegawai  agar  dapat  bertahan sebagai  anggota  dari  organisasi,  kemauan untuk  bekerja  keras  sesuai  dengan  tujuan organisasi  dan  keyakinan  yang  kuat  yang dimilki  dalam  menerima  setiap  nilai  dan tujuan  yang  terdapat  dalam  organisasi (Luthans, 2012)
Komitmen lain juga berasal dari 24 camat  dan  175  kepala  Desa/Lurah  yang melibatkan  tokoh  masyarakat  adat,  tokoh agama,  tokoh  perempuan  dan  tokoh pemuda.  Komitmen  ini  dibangun  melalui penandatangan kontrak kerja antara Bupati Timor  Tengah  Utara  dengan  pada  Camat se-Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  setiap tahun  terkait  pelaksanaan  Program  Raskin Pola  PKP.  Selain  Peraturan  Bupati  TTU
tentang  pelaksanaan  Raskin  Pola  PKP setiap tahun. Upaya membangun mitra dan komitemen  para  stakeholder  ini  sebagai bentuk dukungan dalam penerapan program  Inovasi  Raskin  Pola  PKP.
Sehinggga akhirnya diperolehlah kesepakatan  diantara  stakeholder  terkait untuk  mendukung  dan  berkomitmen menerapkan  Program  Inovasi  Raskin  Pola PKP.
Dalam  Penerapannya,  Inovasi  ini tentu  memerlukan  dukungan  finansial, Pemerintah  Kabupaten  Timur  Tengah Utara  telah  menggangarkan  subsisdi  beras Raskin bagi masyarakat penerima manfaat dari  Raskin  Pola  PKP,  setidaknya Pemerintah  Kabupaten  Timur  Tengah Utara  telah  meng anggarkan  Subsidi  Beras Miskin dari Pemerintah Pusat mulai Tahun 2012  sampai  Tahun  2017  sebesar  Rp.
130.926.834.000  dan  anggaran  subsidi beras  dari  Pemerintah  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  mulai  Tahun  2012  sampai Tahun 2017 sebesar Rp. 36.751.392.000.
Sebagai upaya optimalisasi Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Program Inovasi Raskin POLA PKP ini. Pemerintah Kab.TTU juga melakukan pelatihan teknis dan mekanisme yang dilakukan mulai dari Tingkat  Kecamatan  Hingga  Desa.  Tahap terakhir  dalam  Impelementasi  ini  adalah Monitoring dan Evaluasi. Hasil monitoring
dan  evaluasi  dibahas  secara  berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Desa/Kelurahan,  Kecamatan  dan  Tim Koordinasi  Kabupaten  sesuai  dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti serta sebagai bahan pertimbangan
dalam penyempurnaan program. Dalam penelitian (Anggraini, Tri; Seran, 2020) diungkapkan bahwa Impelmentasi suatu program, dapat dilihat dari  keberhasilan  pelaksanaan  dilapangan,
semakin banyak masyarakat yang merasakan  keuntungan  dari  Inovasi  maka semak  tinggi  pula  upaya  yang  harus dilakukan pemerintah untuk terus melakukan  perbaikan  melalui  keluluasaan dalam  penyempaian  krtik,  saran  dan keluhan sebagai upaya pengembangan dan perbaikan dari Inovasi Raskin Pola PKP ini. Evaluasi  wajib  dilakukan  oleh  Tim Koordinasi  Desa/Kelurahan  setiap  saat sesuai kondisi masing-masing desa/kelurahan.  Setiap  bulan  Oktober dalam  tahun,  diadakan  Rapat  Evaluasi antara  Bupati  dengan  seluruh  Camat  dan Kepala  Desa/Lurah  se-Kabupaten  TTU yang  membahas  salah  satu  di  dalamnya yakni  keberhasilan  maupun  kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  kegiatan Raskin  Pola  Padat  Karya  Pangan  (Raskin Pola  PKP).  Model  Implementasi  Program
Inovasi  Raskin  Pola  PKP  digambarkan pada gambar 2.
Gambar 2
Model Implementasi Inovasi Raskin POLA PKP
Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

## KESIMPULAN
Program  Inovasi  RASKIN  Pola PKP  merupakan  program  strategis  bagi Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara.  Inovasi  Raskin  POLA  PKP  ini bagian  dari  upaya  yang  dilakukan pemerintah  daerah  untuk  memaksimalkan pengelolaan  lahan  kering  dan  lahan  basah dengan  menggantikan  pembagian  raskin menggantikan  sistem  ganti  kerja  melalui pengelolaan  lahan  pertanan  miliki  rumah tangga sasaran penerima raskin. Inovasi ini dilakukan melalui tiga tahapan, Inovasi ini dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  Pertama, Penciptaan  Ide  (generation)  terdiri  dari
Identifikasi Kebutuhan/Masalah, Pendataan,  verifikasi  Data,  Penggambaran Kondisi (tujuan) yang diharapkan Pengembangan  dan  Pembentukan  Ide. Tahap Kedua yaitu Penerimaan (acceptance)  terdiri  dari  Perangkulan (sosialisasi/Advokasi), Membangun
Kemitraan, Membangun komitmen Stakeholder  dan  Pengambilan  keputusan selanjutnya  pada  tahap  Ketiga  adalah Implementasi (implementation) dari Mengumpulkan Sumber Daya, Penempatan SDM,  Pelatihan  Teknis/Mekanisme  dari Kecamatan  sampai  desa  serta  Monitoring dan Evaluasi.

## REFERENSI
Anggraini,  Tri;  Seran,  M.  (2020).  Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik - Program Raskin  Pola  Padat  Karya  Pangan (RASKIN POLA PKP) di Kabupaten Timor  Tengah  Utara.  Journal  of Goverment and Political Studies, 3(2). https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2. 1118
Anggraini,  T.  (2019).  Inovasi  Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (Dpmptsp)  di  Kabupaten  Musi Banyuasin  Studi  Kasus :  (Siap  Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI
MUBA)). Politeia: Jurnal Ilmu Politik. https://doi.org/10.32734/politeia.v11i
2.1122 Bland  et  al.  (2010).  Enhancing  Public Sector  Innovation:  Examining  the
Network-Innovation Relationship.
The Public Sector Innovation Journal, 15(3), 1–17.
Bungin,  B.  (2007).  Penelitian  Kualitatif: komunikasi,  Ekonomi,  kebijakan Publik,  dan  Ilmu  Sosial  lainny. Kencana.
Creswell,  J.  (2014).  Research  Design:
Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed
Methods Approaches. 4th Edition. The New  Zealand  Dental  Journal,  (Vol. 86).
Luthans. (2012). Perilaku Organisasi.
MENPANRB,  H.  (2018).  Kementerian PANRB  Tetapkan  Top  40  Inovasi Pelayanan  Publik  2018.  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
Miles B, Mathew, & M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. UIP.
Mulgan,  G.,  &  Albury,  D.  (2003). Innovation  in  The  Public  Sector. http://www.sba.oakland.edu/faculty/ mathieson/mis524/resources/readings /innovation/innovation_in_the_public _sector.pdf
Sorensen,  E.,  &  Torfing,  J.  (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. Jurnal
Administration & Society, 43(8), 842–
868. Subarsono.  (2005).  Analis  Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Wahyuni. (2000). Pemberdayaan Kelembagaan Mayarakat Tani Mendukung  Percepatan  Adopsi  dan Keberlanjutan  Adopsi  Teknologi
Usahatani  Lahan  Rawa.  Badan Litbang Pertanian.