e-ISSN: 2548-9925

## Analisis Komparatif Kebijakan Perpajakan Atas Kegiatan Filantropi
Tri Maruli Sidabutar a,* , P.M. John L. Hutagaol b and Jasman c a Program Studi Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, trimarulisidabutar@gmail.com, Indonesia
b Program Studi Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, pmjhutagaol@gmail.com, Indonesia
c Program Studi Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, jasman@perbanas.id, Indonesia
Abstract. This study aims to analyze tax exemption and tax deduction policies on philanthropic activities in Indonesia and some other countries as a basis of recommendation in improving taxation policies to encourage philanthropic activities in Indonesia. Comparative analysis was conducted towards the similar policies in 4 selected namely, the United States, Myanmar, Sri Lanka, and Malaysia. The data used in this study were obtained from the CAF World Giving Index 10th report, A Global Philanthropy Legal Environment Index, the World Bank List of economies 2019, and tax regulations from the selected countries. Data analysis was conducted through comparative analysis methods supported by primary data, namely the results of interviews and secondary data, namely the results of literature reviews. The results of the analysis show that the tax exemption and tax deduction policies for philanthropic activities in Indonesia are adequate. There are several tax exemption and tax deduction policies on philanthropic activities from the selected countries that can be used as a basis of recommendation and consideration in the formulation and improvement of the related tax policies in Indonesia.
Keywords: philanthropic activities, tax deduction, tax exemption, and tax incentives.
* Corresponding author. E-mail: trimarulisidabutar@gmail.com

## Pendahuluan
Secara etimologis istilah Filantropi ( Philanthropy ) berasal dari bahasa Yunani, Philos (berarti Cinta), dan Anthropos (berarti Manusia), sehingga secara harfiah, (Raditya, 2020) Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek  memberi  ( giving ),  pelayanan  ( services )  dan asosiasi ( association ) secara sukarela untuk membantu  pihak  lain  yang  membutuhkan  sebagai ekspresi  rasa  cinta.  Filantropi  dapat  juga  diartikan sebagai  tindakan  seseorang  untuk  mencintai  sesama manusia  serta  nilai  kemanusiaan,  dengan  cara menyumbangkan  waktu,  uang,  dan  tenaganya  untuk menolong  orang  lain.  Istilah  ini  umumnya  diberikan kepada  orang-orang  yang  memberikan  dana  untuk amal, sumbangan, dan bantuan.
Sejak  awal  mula  perkembangan  peradaban manusia, pada dasarnya kegiatan filantropi sudah ada. Terdapat  beberapa  faktor  yang  menggerakkan seseorang  untuk  melakukan  kegiatan  filantropi, diantaranya  perilaku  tanggung  jawab  moral  untuk membantu sesama manusia, motivasi untuk mendapatkan  kredibilitas  atau  pengakuan  di  mata masyarakat,  dan  perintah  agama  kepada  para pemeluknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan sifat filantropi.
Kegiatan filantropi belakangan ini terus meningkat dan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan  sosial  di  Indonesia.  Lembaga  dunia yaitu Charities  Aid  Foundation (CAF)  pada  bulan Oktober  2018  ( World  Giving  Index 2018)  dalam laporannya,  melaporkan  telah  melakukan  survei tahunan yang dilakukan di lebih dari 140 negara yang secara bersama mewakili sekitar 95% populasi dewasa dunia  (sekitar  5  miliar  orang),  dan  diperoleh  hasil Indonesia  sebagai  peringkat  pertama  negara  paling dermawan.  Tiga  perilaku  filantropi  yang  menjadi dasar survei yang dilakukan CAF (2018), diantaranya:
a.  mendonasikan uang untuk kegiatan amal;
b. menolong orang asing;
c. menyediakan waktu untuk bekerja sosial atau sebagai sukarelawan.
Pada  Oktober  2019,  CAF  dalam CAF  World  Giving Index  10th  edition mengumumkan  bahwa  Indonesia menjadi peringkat ke-10 secara agregat dalam sepuluh tahun  terakhir  sebagai  negara  dengan  skor  tertinggi dalam indeks kebaikan dalam memberi ( giving index ). Kegiatan  filantropi  merupakan  kegiatan  positif yang dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  sosial yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu
pemerintah perlu mendorong kegiatan ini. Berdasarkan  survei  yang  telah  dilakukan  Nexus, Charities  Aid  Foundation  dan  McDermott  Will  & Emery  LLP  dalam Rules  to  Give  By  Index terhadap 177 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tax  regime di  negaranya.  Diperoleh  hasil 94,4%  (167  dari  177)  negara  memberikan  insentif pajak  berupa tax  exemption terhadap non-profit organizations ,  77,4%  (137  dari  177)  negara memberikan  insentif  pajak  berupa tax  deduction terhadap corporate yang melakukan donor, dan 66,1% (117  dari  177)  negara  memberikan  insentif  pajak berupa tax  deduction terhadap  individual  yang melakukan  donor.  Survei  ini  menunjukan  bahwa mayoritas  negara-negara  memberikan  insentif  pajak berupa tax  exemption dan tax  deduction untuk mendorong kegiatan filantropi.
Negara-negara  mendorong  masyarakat  untuk melakukan  kegiatan  filantropi  karena  kesejahteraan sosial  dan  kepentingan  publik  tidak  selalu  dapat dipenuhi  seluruhnya  oleh  pemerintah.  Menurut Waluyo  (2011),  Pajak  memiliki  dua  fungsi,  yaitu berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah  ( Budgeter -  fungsi  penerimaan)  dan berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Regulator – fungsi mengatur).
Pemerintah Indonesia menjalankan fungsi regulator,  yaitu  mendorong  masyarakat  untuk melakukan  kegiatan  filantropi  dengan  mengatur  dan melaksanakan  kebijakan  berupa  pemberian  insentif pajak.  Pemberian  insentif  pajak  tersebut  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah  Terakhir  dengan  UU Nomor  36  Tahun  2008 (UU  PPh),  Insentif  pajak  diberikan  baik  dari  sisi penerima bantuan, yaitu sumbangan sebagai pengecualian  dari  objek  pajak  ( tax  exemption ),  dan dari  sisi  pemberi  bantuan,  yaitu  sumbangan  sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ( tax deduction ).
Berdasarkan  kondisi  bahwa  saat  ini  mayoritas negara-negara  termasuk  Indonesia  menggunakan kebijakan insentif pajak berupa tax exemption dan tax deduction sebagai  pendorong  kegiatan  filantropi, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian yang  membahas  tentang  “Analisis  Komparatif Kebijakan  Perpajakan  atas  Kegiatan  Filantropi” dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction dari negara pembanding  yang  dapat  dijadikan  masukan  untuk
penyempurnaan  kebijakan  perpajakan  dalam  rangka mendorong kegiatan filantropi di Indonesia.

## Kajian Teoris

## The Four Cannons Maxim Taxation
Adam  smith  (1723-1790)  dalam  bukunya an inquiry  into  the  nature  and  causes  of  the  wealth  of nations (terkenal  dengan  nama wealth  of  nations ) mengemukakan  empat  asas  pemungutan  pajak  yang lazim  disebut  “ the  four  cannons  maxims  taxation ”. Suatu  aturan  hukum  tentang  pajak  yang  adil  harus memenuhi syarat:
1. Equality and Equity 2. Certainty
3. Convenient of Payment
4. Economic of Collection

## General Taxation Principal
OECD (2014) mengemukakan terdapat lima prinsip umum dalam pemungutan pajak, yaitu.
Gambar 1. General Taxation Principle Sumber: OECD

## Taxpayer’s Behavioral Responses
Theory  of  Planned  Behavior ( TPB )  yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) adalah teori psikologi sosial yang mengkaitkan behavioral belief, normative belief,  dan  control  belief untuk  memprediksi  intensi dan  perilaku  individu. D ikaitkan  dengan  konteks perumusan  skema  insentif  perpajakan,  model TPB menangkap faktor motivasi individu yang mendorong perilaku  seorang  individu.  Insentif  perpajakan  dan skema fair  tax  system akan  mendorong attitude ,  dan subjective  norm yang  akan  mendorong  intens  Wajib
Pajak  dan  mengubah  perilaku  Wajib  Pajak  secara keseluruhan.
Gambar 2. Theory of Planned Behavior Sumber: Ajzen (1985)

## Total Cost of Taxation
Ruang  lingkup  insentif  pajak  bagi  kegiatan filantropi  sangat  luas.  Salah  satu  konsep  dalam pemberian  fasilitas  perpajakan  adalah  kemudahan layanan  dan  simplifikasi  aturan  dengan  tujuan  untuk memperkecil compliance cost bagi subjek pajak yang menjadi  sasaran  kebijakan  fiskal.  Pertimbangan pemerintah  lainnya  dalam  perumusan  kebijakan  di bidang  perpajakan  adalah  terkait  dengan  prinsip economic of collection , dalam konteks ini pajak harus dipungut  dengan  biaya  administrasi  yang  paling efisien.

## Insentif Pajak
Garner  (2004)  dalam Black  Law  Dictionary menjelaskan  Insentif  Pajak  adalah  “ A  governmental enticement,  through  a  tax  benefit,  to  engage  in  a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity ”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  sumber  data  berupa  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  terhadap  pejabat dari  Direktorat  Jenderal Pajak  yang  memiliki  memiliki  dalam  perumusan kebijakan di bidang perpajakan.
Tabel 1

## Narasumber Wawancara
No Nama Jabatan Unit Kerja 1 Safatul Kepala Seksi Peraturan PPh  Badan  II,  dan Anggota Tim Direktorat Peraturan Perpajakan II,
No Nama Jabatan Unit Kerja Penyusun PMK Nomor 90 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak 2 Fuad Pelaksana Peraturan PPh  Badan  II,  dan Anggota Tim Penyusun PMK Nomor 90 Tahun 2020 Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  telaah literatur  terhadap  bahan  bacaan  terkait,  berita  dari media  masa online, peraturan  perpajakan  Indonesia dan  negara-negara  pembanding,  dan  sumber  analisis lainnya.

## Sampling
Peneliti  menggunakan  data  dari  hasil  survei  yang telah dilakukan oleh Nexus, Charities Aid Foundation dan  McDermott  Will  &  Emery  LLP  dalam Rules  to Give  By  Index terhadap  177  negara  anggota Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  memiliki tax regime di  negaranya,  sebagai  populasi  penelitian. Agar  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang sesuai  dan  tidak  menyimpang  dari  apa  yang diharapkan,  maka  peneliti  melakukan sampling terhadap populasi negara untuk mengetahui kebijakan Tax  Exemption dan Tax  Deduction negara  lain  yang dapat  dijadikan  masukan  untuk  penyempurnaan kebijakan  perpajakan  dalam  rangka  mendorong kegiatan  filantropi  di  Indonesia. Sampling penelitian dilakukan  dengan  pemilihan  negara  berdasarkan kriteria sampling yang ditentukan oleh peneliti, yaitu negara yang memiliki kebijakan insentif pajak dalam bentuk Tax  Exemption dan Tax  Deduction terkait kegiatan  filantropi,  dan  negara  dengan  peringkat filantropi  tertinggi,  atau  belokasi  pada  region  yang sama dengan Indonesia, atau memiliki pendapatan per kapita  yang  sama  dengan  Indonesia.  Adapun pemilihan sampling dijelaskan dalam Lampiran 1.

## Metode Pengolahan dan Analisis Data
Peneliti  melakukan  pengolahan  dan  analisis  data dengan tahapan sebagai berikut:
1. mendeskripsikan data ( describing );
2. melakukan klasifikasi ( classifying );
3. membangun hubungan-hubungan ( connecting ); 4. menghasilkan kesimpulan.
Dengan  data-data  yang  telah  diperoleh  tersebut kemudian peneliti melakukan komparasi terhadap data negara Indonesia dan negara pembanding.

## Temuan dan Pembahasan
Sebagaimana  telah  diuraiakan  pada  bagian sebelumnya,  dalam  konteks  stimulus  terhadap kegiatan filantropi, mayoritas negara-negara di dunia memberikan  kebijakan  insentif  pajak  berupa tax exemption dan tax deduction . Dengan skema insentif berarti  pemerintah  menyerahkan  keputusan  kepada pihak-pihak  yang  terkait  dalam  kegiatan  filantropi tersebut untuk berkontribusi secara langsung terhadap sektor-sektor yang ingin mereka danai.
Dari sudut pandang lain, terdapat risiko penyelewengan  atas  insentif  pajak  terhadap  kegiatan filantropi,  yaitu  penyelewengan  untuk  memperoleh keuntungan pajak serta keuntungan finansial dari tax evasion dan money-laundering .  OECD  (2009) mengungkapkan  bukti  di  mana  kegiatan  amal  dan filantropi  memiliki  kecenderungan  untuk  digunakan sebagai instrumen penghindaran pajak dan pencucian uang.  Kasus  yang  sering  terjadi  adalah  kasus  yang terstruktur  dan  tidak  individual.  Pada  umumnya, dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa  penggelapan  pajak,  skema  pencucian  uang akan  digunakan  untuk  menyembunyikan  hasil  dari penggelapan pajak tersebut. OECD (2009) merekomendasikan penggunaan instrumen IT sebagai alat  deteksi  kecurangan  pajak  terkait  filantropi, mengingat  praktik-praktik  yang  digunakan  oleh pelaku penggelapan pajak semakin kompleks.

## Kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction atas kegiatan filantropi di Indonesia
Pemberian insentif pajak  untuk kegiatan filantropi telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983  tentang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), Insentif pajak diberikan baik dari sisi penerima bantuan, yaitu sumbangan sebagai pengecualian  dari  objek  pajak  ( tax  exemption ),  dan dari  sisi  pemberi  bantuan,  yaitu  sumbangan  sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ( tax deduction ). Insentif  dalam  bentuk tax  exemption atau pengecualian objek pajak bagi penerima bantuan atau organisasi  filantropi  di  Indonesia  diatur  dalam  UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf m. Terdapat tiga pengecualian  objek  pajak  yang  berkaitan  dengan kegiatan filantropi:
1. Bantuan  atau  sumbangan,  termasuk  zakat  yang diterima  oleh  badan  amil  zakat  atau  lembaga amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh
pemerintah  dan  yang  diterima  oleh  penerima zakat  yang  berhak  atau  sumbangan  keagamaan yang  sifatnya  wajib  bagi  pemeluk  agama  yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah  dan  yang  diterima  oleh  penerima sumbangan  yang  berhak,  yang  ketentuannya diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah;
2. Harta  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan  keagamaan,  badan  pendidikan,  badan sosial  termasuk  yayasan,  koperasi,  atau  orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 3. Sisa  lebih  yang  diterima  atau  diperoleh  badan atau  lembaga  nirlaba  yang  bergerak  dalam bidang  pendidikan  dan/atau  bidang  penelitian dan  pengembangan,  yang  telah  terdaftar  pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali  dalam  bentuk  sarana  dan  prasarana kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih tersebut,  yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan.
Sedangkan  insentif  pajak  dalam  bentuk tax deduction atau  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  bruto  bagi  pemberi  sumbangan  di Indonesia telah diatur dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m. Terdapat lima jenis sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:
1. sumbangan  dalam  rangka  penanggulangan bencana  nasional  yang  ketentuannya  diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. sumbangan  dalam  rangka  penelitian  dan pengembangan  yang  dilakukan  di  Indonesia yang  ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah;
3. biaya  pembangunan  infrastruktur  sosial  yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah; 4. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah; dan
5. sumbangan  dalam  rangka  pembinaan  olahraga yang  ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  93  Tahun  2010 diatur bahwa sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak
melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.
Terdapat  kewajiban  melakukan  pelaporan  bagi pihak/lembaga penerima sumbangan kepada Direktur Jenderal  Pajak  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  76  Tahun  2011. selain  itu  Wajib  Pajak  pemberi  sumbangan  juga memilki  kewajiban  untuk  melampirkan  bukti penerimaan sumbangan menurut PMK ini.

## Kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction atas kegiatan filantropi di Amerika Serikat
Insentif  perpajakan  atas  kegiatan  filantropi  di Amerika Serikat diberikan berupa tax exemption bagi organisasi  filantropi  dan tax  deduction bagi  donatur. Untuk  mendapatkan  insentif  berupa tax  exemption , maka  setiap  organisasi  filantropi  harus  memenuhi persyaratan organization  test dan operational  test . Terdapat  kategori  khusus  bagi  penerima  tax exemption,  yaitu  organisasi  yang  memiliki  tujuan khusus  untuk  amal  atau  biasa  disebut  dengan charitable  organization .  Terminologi  amal  sendiri dibagi kedalam empat kategori, yaitu:
a.  dalam rangka pengurangan kemiskinan;
b. dalam rangka peningkatan pendidikan;
c.  dalam rangka peningkatan keagamaan;dan
d. memberikan manfaat bagi komunitas.
Secara  umum,  organisasi  yang  bebas  pajak  harus mengajukan  melaporkan annual  information  return (Formulir  990  (PDF)  atau  Formulir  990-EZ  (PDF)). Sebagian  besar  organisasi  kecil  bebas  pajak  yang penerimaan  bruto  tahunannya  $  50.000  atau  kurang dapat  memenuhi  persyaratan  pelaporan  tahunan dengan  menggunakan  Formulir  990-N  secara elektronik  jika  mereka  memilih  untuk  tidak mengajukan  Formulir  990  atau  Formulir  990-EZ. Terdapat beberapa  organisasi  yang dikecualikan  dari pelaporan  annual  information  return  :  organisasi keagamaan/gereja; lembaga negara; korporasi tertentu yang diorganisir oleh Undang-Undang Kongres; unit pemerintah atau afiliasi dari unit pemerintah; yayasan swasta (yayasan swasta diharuskan untuk setiap tahun mengajukan  Formulir  990-PF,  Return  of  Private Foundation); dan organisasi politik.
Tax  deduction diberikan  kepada  orang  pribadi maupun  badan  usaha,  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a.  Untuk  orang  pribadi  besarnya  nilai  sumbangan tidak  melebihi  50%  dari  pendapatan  bruto pertahunnya,  dan  apabila  sumbangan  diberikan
bukan  dalam  bentuk  uang  maka  batasan  nilai sumbangan sebesar 30%.
b. Untuk  badan  besarnya  nilai  sumbangan  tidak melebihi  10%  dari  penyesuaian  pendapatan bruto pertahunnya.

## Kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction atas kegiatan filantropi di Myanmar
Sama  halnya  seperti  di  Amerika  Serikat,  insentif perpajakan  atas  kegiatan  filantropi  di  Myanmar berupa tax  exemption dan tax  deduction . Tax exemption, diberikan  bagi  lembaga  amal  atau keagamaan  dan  yang  diterapkan  semata-mata  untuk tujuan  keagamaan  /  amal  dikecualikan  dari  pajak penghasilan.
Secara  umum  pelaporan  pajak  dilakukan  dalam waktu tiga bulan sejak akhir tahun pajak untuk tahun pajak  yang  akan  dilaporkan.  Dengan  adanya pembebasan organisasi nirlaba dari pajak penghasilan, maka  kewajiban  pelaporan  ini  tidak  berlaku  untuk mereka.
Pemberian insetif perpajakan berupa tax deduction diberikan  hingga  25  persen  dari  total  pendapatan bersih untuk sumbangan kepada lembaga keagamaan atau  lembaga  amal  apapun  yang  diakui  oleh Kementerian  Keuangan  dan  Pendapatan  dengan pemberitahuan.  Kontribusi  untuk  amal  didefinisikan dalam  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  Myanmar (1974) sebagai  “kontribusi untuk kepentingan publik seperti  sumbangan  untuk  pendidikan,  kesehatan  dan kesejahteraan orang miskin”.

## Kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction atas kegiatan filantropi di Sri Lanka
Di  Negara  Sri  Lanka  dikenakan  pajak  sebesar 3% atas  uang  yang  diterima  organisasi  filantropi  pada suatu  tahun  pajak  yang  berupa  hibah,  donasi kontribusi ataupun bentuk lainnya, sebagai laba yang akan  dikenakan  pajak  (kewajiban  selain  pajak  yang terutang  atas  penghasilan  lainnya).  Namun  demikian Komisaris  Jenderal  berwenang  untuk  memberikan pembebasan  pajak  atas  penghasilan  dari  amal  bila penggunaannya  sesuai  dengan  area  yang  disetujui. Selain itu, organisasi filantropi diberikan diskon untuk pemotongan  pajak  atas  bunga  yang  dibayarkan  oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.
Organisasi filantropi memiliki kewajiban pelaporan tahunan  dan  penyampaian  pernyataan  triwulanan untuk  menjelaskan  dana  yang  diterima  dan  kegiatan yang  dilakukan.  Selain  itu  juga  menyampaikan
aplikasi  permohonan  remisi  bila  kegiatan  sesuai dengan  kegiatan  yang  memungkinkan  mendapatkan remisi pembayaran pajak penghasilan.
Sedangkan pemberian insentif berupa tax deduction diberikan  kepada  badan  dan  orang  pribadi  dengan batasan sebagai berikut.
a.  Untuk  orang  pribadi  sampai  dengan  sepertiga penghasilan  atau  Rupees  75.000,  mana  yang lebih rendah.
b. Untuk  badan  maksimal  20%  dari  penghasilan atau Rupees 500.000, mana yang lebih rendah.

## Kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction atas kegiatan filantropi di Malaysia
Insentif  perpajakan  yang  diberikan  Negara Malaysia berupa tax exemption diberikan kepada Non- Government  Organizations ( NGO) yang  telah mengajukan  diri  dan  disetujui  oleh  IRB  sebagai Charitable  Corporations sehingga  memiliki  nomor ijin  untuk  menerima tax  exemption .  Sebagai charitable  corporations , NGO tetap  memiliki kewajiban pelaporan dikarenakan Malaysia merupakan negara self-assesment . Donasi yang diberikan kepada charitable corporations mendapatkan  insentif  berupa tax deduction maksimal  7  persen  dari  penghasilan. Tax Deduction tak  dibatasi  dalam  hal  donasi  diberikan kepada  pemerintah,  negara  bagian,  dan  museum. Sedangkan  donasi  kepada  fasilitas  kesehatan  dan perpustakaan berupa uang dan fasilitas dibatasi tidak melebihi 20.000 ringgit.

## Pembahasan Penelitian
Pemberian insentif pajak berupa tax exemption dan tax  deduction diharapkan  dapat  menjadi  faktor motivasi  seseorang  (Wajib  Pajak  Badan  dan  Orang Pribadi)  untuk  melakukan  kegiatan  filantropi. Sebagaimana  dijelaskan  dalam Theory  of  Planned Behavior (TPB),  insentif  perpajakan  dan  skema fair tax  system dipercaya  akan  mendorong attitude ,  dan subjective  norm yang  kemudian  mendorong  intens Wajib  Pajak  dan  mengubah  perilaku  Wajib  Pajak. Tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemberian insentif yang bercelah memberi peluang kepada Wajib Pajak  untuk  melakukan tax  evasion dan money laundering (OECD, 2009)
Sebagaimana  telah  dibahas  dan  didiskusikan bersama  dengan  narasumber  wawancara  penelitian, terdapat  beberapa  perbedaan  dalam  pengaturan tax exemption dan tax  deduction atas  kegiatan  filantropi
antara  Indonesia  dan  negara  pembanding.  Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan  kebijakan  perpajakan  dalam  rangka mendorong kegiatan filantropi di Indonesia.:
1. Pelaksanaan organizational test dan operational test di Indonesia telah dilakukan oleh lembaga/instansi  lain  diluar  institusi  pajak. Mengingat  pemberian tax  exemption akan menambah tax expenditures , peneliti berpendapat  perlu  dipertimbangkan  untuk mengikutsertakan  Direktorat  Jenderal  Pajak dalam proses pelaksanaan test tersebut.
2. Pelaporan  dalam  PMK  Nomor  76  Tahun  2011 adalah  pelaporan  dalam  konteks  perpajakan. Mengingat  salah  satu  konsep  dalam  pemberian fasilitas  perpajakan  adalah  kemudahan  layanan dan  simplifikasi  aturan  dengan  tujuan  salah satunya  untuk  memperkecil compliance  cost bagi  subjek  pajak  yang  menjadi  sasaran kebijakan  fiskal,  peneliti  berpendapat  agar dipertimbangkan untuk memberikan kemudahan dalam  kewajiban  pelaporan  penerimaan  dan penyaluran sumbangan, misalnya dengan pelaporan secara online . Pelaporan secara online ini akan bermanfaat baik bagi Wajib Pajak untuk kemudahan  pemenuhan  kewajiban  maupun Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  kemudahan dalam pengawasan.
3. Batasan nilai sumbangan yang dapat dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  dan  dasar penghitungannya sangat tergantung pada karakteristik dan struktur pendapatan pada suatu negara. Tugas utama mensehjahterakan masyarakat adalah tugas negara, maka pembatasan  tersebut  diperlukan.  Sedangkan batasan  ini  adalah  bentuk  mitigasi  terhadap perusahaan  agar  tidak  memanfaatkan  insentif untuk  penghindaran  pajak.  Dengan  demikian, peneliti  berpendapat  bahwa  fokus  dari  batasan nilai  sumbangan  yang  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  bruto  adalah  pengawasan  terhadap Wajib  Pajak  agar  tidak  memanfaatkan  fasilitas untuk melakukan tindak penghindaran pajak.
4. Pengecualian  objek  pajak  PPh  yang  diberikan kepada  orang  pribadi  UMKM  dalam  konteks kegiatan  filantropi  adalah  bentuk  keberpihakan pemerintah  untuk  mendorong  UMKM.  Peneliti berpendapat pemanfaatan fungsi lembaga filantropi  sebagai  penyalur  bantuan  terhadap seluruh  pihak  yang  membutuhkan  (termasuk mendorong  UMKM)  dapat  dipertimbangkan sebagai  skema  yang  lebih  baik  dalam  upaya pencegahan  terjadinya  tindak  penghindaran
pajak,  karena  akan  lebih  mudah  dalam pengawasannya.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Myanmar,  Sri  Lanka,  dan  Malaysia  menerapkan insentif pajak berupa tax deduction sebagai pengurang penghasilan  kena  pajak  dan tax  exemption berupa pengecualian  sumbangan  sebagai  objek  pajak,  untuk kegiatan  filantropi.  Terdapat  beberapa  perbedaan bentuk  pengaturan  dari tax  deduction dan  tax exemption keempat  negara  pembanding  tersebut  bila dibandingkan  dengan  Indonesia.  Perbedaan  tersebut diantaranya:  Penentuan  lembaga  filantropi  penerima fasilitas tax exemption melalui proses organizational test dan operational  test ;  kewajiban  pelaporan  bagi lembaga  filantropi  secara online ;  batasan  nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan ( tax  deduction );  dan  subjek  pajak  penerima  fasilitas tax exemption . Perbedaan-perbedaan bentuk pengaturan tax exemption dan tax deduction tersebut dapat  digunakan Indonesia  sebagai  bahan  kajian dan pertimbangan  juga  masukan  untuk  penyempurnaan kebijakan  perpajakan  dalam  rangka  mendorong kegiatan filantropi di Indonesia.

## Saran
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah  negara  pembanding  yang  dikomparasi,  baik menggunakan  kriteria sample yang  sama  maupun dengan  melakukan  perluasan  kriteria,  dengan penambahan  ini  diharapkan  dapat  memperbanyak masukan untuk penyempurnaan kebijakan perpajakan dalam  rangka  mendorong  kegiatan  filantropi  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Charities  Aid  Foundation.  (2019). CAF  World  Giving  Index 10th Edition. Diperoleh dari www.cafonline.org
Charities Aid Foundation. (2018). CAF World Giving Index 2018. Diperoleh dari www.cafonline.org
Department  of  the  Treasury  Internal  Revenue  Service.  (2020). Instructions  for  Form  990  Return  of  Organization.  Diperoleh  dari https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i990.pdf
Department  of  The  Treasury  Internal  Revenue  Service.  (2020). Publication  526  Cat.  No.  15050A  Charitable  Contributions. Diperoleh dari https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf
Garner,  B.  A.  (2004).  Black  Law  Dictionaray  (Eight).  USA: Thomson West.
Government  of  The  Republic  of  The  Union  of  Myanmar.  (2011). Myanmar  Income-Tax  Law  (As  amended  up  to  November  2011)
November 2011.
Diperoleh
dari https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document- files/income_tax_law_amended_2011_eng.pdf
Inland Revenue Board of Malaysia. (2019). Act 53 INCOME TAX
ACT 1967.
Diperoleh
dari
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=5&bt_skum=5 &bt_posi=3&bt_unit=1&bt_sequ=2&bt_lgv=2
Julius  Kuhl,  J.  B.  (1985).  Action  Cognition  to  Behavior  (1st edition). https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3
Nexus, McDermott Will & Emery, C. A. F. (2014). Rules to Give By. Diperoleh dari https://www.cafonline.org/about- us/publications/2014-publications/rules-to-give-by
Organisation  For  Economic  Co-Operation  and  Development. (2009).  Report  on  Abuse  of  Charities  for  Money-Laundering  and Tax  Evasion.  Diperoleh  dari  https://www.oecd.org/tax/exchange- of-tax-information/42232037.pdf
Organisation  for  Economic  Co-Operation  and  Development. (2014).  Addressing  the  Tax  Challenges  of  the  Digital  Economy. Diperoleh dari https://www.oecd.org/tax/addressing-the-tax- challenges-of-the-digital-economy-9789264218789-en.htm
Parliament  of  The  Democratic  Socialist  Republic  of  Sri  Lanka. (2017). Inland Revenue Act, No. 24 of 2017.
Parliament  of  The  Democratic  Socialist  Republic  of  Sri  Lanka. (2015). Inland Revenue Act, No. 10 of 2006.
Parliament  of  The  Democratic  Socialist  Republic  of  Sri  Lanka. (2017).  Manual  of  Inland  Revenue  Act.  Diperoleh  dari http://www.ird.gov.lk/en/publications/Acts_Income Tax_2017/Guide to Inland Revenue Act.pdf
Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana Telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  Dengan  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
Pemerintah  Indonesia.  (2011).  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  76/PMK.03/2011  Tentang  Tata  Cara Pencatatan  Dan  Pelaporan  Sumbangan  Penanggulangan  Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan  Infrastruktur  Sosial  Yang  Dapat  Dikurangkan  Dari Penghasilan Bruto.
Pemerintah  Indonesia.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  93  Tahun  2010  Tentang  Sumbangan Penanggulangan  Bencana  Nasional,  Sumbangan  Penelitian  Dan Pengembangan,  Sumbangan  Fasilitas  Pendidikan,  Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Raditya,  D.  (2020).  Mengenal  Filantropi  Sosial  -  Creative  HUB Fisipol
UGM.
Diperoleh
dari
https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/02/03/mengenal-filantropi- sosial/
Smith,  A.  (2007).  An  Inquiry  into The  Nature and Causes  of  The Wealth of Nations. Diperoleh dari
Https://Www.Ibiblio.Org/Ml/Libri/S/Smitha_Wealthnations_P.Pdf
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Lampiran 1
Sampling Sumber: Elaborasi Peneliti

## Lampiran 2
Dasar Hukum Kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction atas kegiatan filantropi di Indonesia dan negara pembanding

## Lampiran 3
Kebijakan Tax Exemption dan Tax Deduction atas Kegiatan Filantropi di Indonesia dan Negara Pembanding
Sumber: Elaborasi Peneliti