## KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL YANG BERAKIBAT GUGATAN UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION
Erikson Sihotang 1 , I Nyoman Suandika 2
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara. Email : eriksonsihotang1@gmail.com, pakden278@gmail.com
Abstrak, Indonesia  saat  ini  sedang  menghadapi  gugatan  Uni  Eropa  (UE)  di  Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Gugatan UE ini bermula dari keluarnya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan baku  sejak  2020.  Kebijakan  tersebut  dinilai  melanggar  Pasal  XI  GATT  tentang  komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan WTO sendiri, khususnya pengecualian pada Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus dapat memberikan bukti bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang tidak merugikan Uni Eropa, karena tidak hanya Indonesia yang dirugikan. produsen nikel tetapi juga negara-negara lain masih mampu memberikan pasokan ke Eropa.
Kata Kunci : Ekspor Bijih Nikel, Gugatan Uni Eropa, Word Trade Organization
Abstract,  Indonesia is currently facing a lawsuit by the European Union (EU) at the World Trade Organization (WTO) regarding the policy of banning nickel ore exports. This EU lawsuit stems from the issuance of the government's policy to prohibit the export of nickel in the form of  raw  materials  since  2020.  The  policy  is  considered  to  violate  Article  XI  of  the  GATT regarding the commitment not to hinder trade. Indonesia still has several alternatives through the provisions of the WTO itself, especially the exception in Article XX (g) and also Indonesia must be able to provide evidence that its policy is a policy that does not harm the European Union, because not only Indonesia is a nickel producer but also other countries are still able to provide supplies to Europe.
Keywords : Export of Nickel Ore, European Union Lawsuit, Word trade Organization

## PENDAHULUAN
Salah satu bahan logam yang sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan adalah nikel. Dibandingkan jenis logam  lainnya,  nikel  dinilai  lebih  elastis. Dengan  begitu,  nikel  akan  lebih  mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Meskipun lentur, nikel tetap memiliki sifat kokoh dan kuat. Nikel adalah unsur kimia metalik  dalam  tabel  periodik  yang memiliki  simbol  Ni  dan  nomor  atom  28. Nikel  adalah  logam  berwarna  putih keperak–perakan sedikit semburat
keemasan.  Nikel  termasuk  logam  transisi, dan memiliki sifat keras serta ulet. Manfaat nikel  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang pertama  yaitu  digunakan  di  bidang
1 Lektor Kepala, Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta.
otomotif.  Dalam  hal  ini,  nikel  digunakan sebagai  salah  satu  bahan  untuk  membuat kendaraan. Manfaat nikel berikutnya yaitu berkaitan  dengan  bidang  arsitektur  dan kontruksi. Baja tahan karat yang mengandung  nikel  memang  memiliki peranan  penting  di  bidang  kontruksi. Sifatnya  yang  tahan  panas  membuat berbagai  bangunan  yang  menggunakan baja tahan karat ini tidak mudah terbakar. Nikel juga bermanfaat dalam memproduksi  senjata  serta  menjadi  bahan tambahan untuk membuat baju besi. Nikel juga digunakan untuk membuat pelat baja yang kokoh dan  kuat untuk tujuan perang atau kegiatan militer lainnya.
World  Trade  Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah satu-satunya organisasi internasional global  yang  berurusan  dengan  aturan perdagangan  antar  negara. Pada  dasarnya, WTO  adalah  tempat  di  mana  pemerintah anggota  mencoba  untuk  menyelesaikan masalah perdagangan yang mereka hadapi satu sama lain. World Trade Organization (WTO)  terbentuk  pada  tahun  1995.  WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan  untuk  membuat  perdagangan  antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan  peniadaan  hambatan  tarif  maupun non tarif.  Indonesia merupakan salah satu negara  yang  turut  serta  dalam  persetujuan multilateral General  Agreement  on  Tariff and  Trade (GATT)  Putaran  Uruguay  di Marrakesh, April 1994, dan secara hukum telah  mengikat  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia saat ini tengah
menghadapi  gugatan  Uni  Eropa  (UE)  di Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO) terkait  kebijakan  larangan  ekspor  bijih nikel. Gugatan Uni Eropa ini berawal dari terbitnya  kebijakan  pemerintah  melarang ekspor  nikel  dalam  bentuk  bahan  mentah ( raw  material )  sejak  2020.  Kebijakan  itu dianggap  melanggar  Artikel  XI  GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Pemerintah pun memutuskan  untuk  melawan  gugatan  Uni
Eropa  atas  sengketa  DS  592- Measures Relating  to  Raw  Materials tersebut. Namun, dalam upaya melawan Uni Eropa, pemerintah perlu memperkuat dan melengkapi argumen yang akan dibawa ke WTO.
Gugatan Uni Eropa ini berawal dari terbitnya  kebijakan  pemerintah  melarang ekspor  nikel  dalam  bentuk  bahan  mentah (raw  material)  sejak  2020.  Kebijakan  itu dianggap  melanggar  Artikel  XI  GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat  perdagangan.  Uni  Eropa tidak terima keputusan Pemerintah
Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel, dan  melakukan  gugatan.  Uni  Eropa beralasan  pelarangan  tersebut  melanggar Pasal XI ayat 1 dari General Agreemnet on Tariffs  and  Trade  1994.    Uni  Eropa menganggap peraturan
Indonesia mengenai  minerba  menyulitkan  mereka untuk  bisa  kompetitif  di  industri  besi  dan baja terutama dalam stainless steel. Namun setelah dipelajari oleh pemerintah Indonesia,  jumlah  komoditas  nikel  yang diimpor  oleh  Uni  Eropa  dari  Indonesia kecil dan dianggap mengganggu produktivitas  negara-negara  di  kawasan tersebut.  Permasalahan  dalam  penelitian ini  yakni  apakah  yang  menjadi  celah  dan argumen  yang  dapat  diberikan  oleh pemerintah  Indonesia  sehubungan  dengan gugatan  Uni  Eropah  atas  larangan  ekspor bijih nikel ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  dan menguraikan  keadaan  ataupun  fakta  yang ada tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang berakibat gugatan Uni Eropa di World Trade Organization. Dari data yang diperoleh  dianalisis  dengan  bertitik  tolak dari peraturan perundang-undangan, pendapat  para  ahli  hukum  dengan    tujuan untuk  mencari  dan  mendapatkan  jawaban dari  pokok  masalah.  Metode  pendekatan yang  dipergunakan  adalah  metode  yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan  pada  data  sekunder  yakni dengan  mempelajari  dan  mengkaji  asas- asas  hukum  dan  kaedah-kaedah  hukum positif  yang  berasal  dari  bahan-bahan kepustakaan  yang  ada  dalam  peraturan perundangundangan serta ketentuan- ketentuan  hukum  Internasional.  Data sekunder  dan  data  primer  yang  bersifat deskriptif  di  analitis  dengan  pendekatan yuridis  dan  normatif,  maka  analisis  data dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran.

## PEMBAHASAN
a. Fungsi World Trade Organization
World  Trade  Organization  (WTO) yang  pada  kenyataannya  merupakan kelanjutan  dan  pengembangan  dari The General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT) yang memiliki tujuan utama yakni menciptakan  persaingan  sehat  dibidang perdagangan  internasional  bagi  para anggotanya.  Sedangkan  secara  filosofis tujuan  WTO  adalah  untuk  meningkatkan taraf  hidup  dan  pendapatan,  menjamin terciptanyalapangan pekerjaan, meningkatkan  produksi  dan  perdagangan, serta  mengoptimalkan  pemanfaatan  suber daya  dunia.  WTO  yang  merupakan kelanjutan  dari  GATT,  pada  dasarnya memiliki  prinsip-prinsip  dan  tujuan  yang sama dalam menciptakan ketertiban dalam perdagangan  internasional. 2 Tujuan  dari WTO  adalah  untuk  membantu  produsen barang  dan  jasa,  eksportir,  dan  importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuan dari WTO  pada  prinsipnya  tidak  jauh  berbeda dengan  tujuan  GATT  1947  sebagai pendahulunya. Setelah dibentuknya WTO,
tujuan GATT 1947 tersebut juga dicantumkan  dalam  bagian  pembukaan (konsideran)  persetujuan  WTO.  Maka, oleh  Van  den  Bossche  dikatakan  bahwa tujuan  akhir  dari  WTO  adalah  sebagai berikut: 3 a. Meningkatkan standar hidup; b. Pencapaian  keadaan  full  employment (tidak ada pengangguran); c. Pertumbuhan pendapatan  nyata  dan  permintaan  yang efektif;  d.  Pelunasan  produksi  dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa.
Fungsi  utama  WTO  adalah  sebagai forum  bagi  para  anggotanya  untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua
hasil perundingan dan peraturan-peraturan
2 Barutu,  Cristhophorus.  2015, Seni
Bersengketa di WTO (Diplomasi dari
Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa  Kasus  Sengketa  antara  Indonesia
perdagangan  internasional.  Selain  itu fungsi  WTO  di  antaranya  adalah:  1. mengatur  perjanjian  antar  negara  dalam perdagangan; 2. mendorong arus perdangangan  antara  negara,  dengan mengurangi  dan  menghapus  berbagai hambatan yang dapat menggangu kelancaran arus perdangan barang dan jasa; 3.  memfasilitasi  perundingan  dengan menyediakan forum negosisasi yang lebih permanen; 4. untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan; 5.  menyelesaikan  sengketa  dagang;  6. sebagai  forum  negosiasi  perdagangan;  7. memonitor  kebijakan  perdagangan  suatu negara;  8.  memberikan  bantuan  kepada negara-negara berkembang.
Melihat  pada  fungsi  WTO  di  atas, salah  satunya  adalah  sebagai  organisasi yang menyelesaikan sengketa dagang, oleh sebab itulah negara Uni Eropa mengajukan gugatan atas penghentian ekspor biji Nikel ke negara negara Eropa.

## b. Sejarah  Penghentian  Ekspor  Bijih Nikel ke Eropa
Sebagaimana  disebutkan  di  atas bahwa  pada  tahun  1995,  WTO  didirikan dan Indonesia meratifikasinya melalui UU No.  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization  yang  mensahkan  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  anggota  WTO. Dengan adanya perdagangan internasional dan bergabungnya Indonesia dengan WTO membuka  jalan  bagi  Indonesia  dalam menjalin  hubungan  dagang  internasional dengan  negara-negara  lain,  terutama dengan  negara-negara  sesama  anggota WTO yang mendorong terjalinnya hubungan kerja sama dagang internasional
dengan  Beberapa  Mitra  Dagang  Anggota WTO) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6. 3 Peter  Van  den  Bossche,  2008, The Law  and  Policy  of  the  World  Trade Organization:  Text,  Cases  and  Materials , Cambridge University Press, hal. 86.
antar  negara.  Sejalan  dengan  berjalannya hubungan  dagang  internasional,  muncul sengketa  dagang  internasional  yang  tidak dapat  dihindari,  salah  satunya  sengketa dagang  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa yang  berawal  pada  tahun  2018  saat mayoritas  Parlemen  Eropa  atau  European Parliament memutuskan untuk menyetujui rencana  pelarangan  penggunaan  minyak kelapa  sawit  sebagai  bahan  baku  utama biodiesel pada tahun 2021, yang diputuskan  untuk  meningkatkan  efisiensi energi sampai pada 35% pada tahun 2030 4 . Uni Eropa sebagai negara penghasil biofuel terbesar pada tahun 2009 membentuk satu kebijakan mengenai produksi dan promosi energi terbarukan yaitu Renewable Energy Directive atau  RED.  Pada  Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU  Renewable  Energy  Directive II  atau RED  II  menyatakan  bahwa  ada  rencana penghentian  pemakaian  minyak  kelapa sawit  sebagai  bahan  bakar  hayati  di  Uni Eropa  yang  akan  dilaksanakan  secara keseluruhan pada tahun 2030 dan pengurangan  pemakaian  minyak  kelapa sawit di Uni Eropa akan dimulai pada tahun 2024. Diberlakukannya penghentian pemakaian minyak kelapa sawit di wilayah Uni  Eropa  adalah  dengan  alasan  adanya anggapan  bahwa  minyak  kelapa  sawit merupakan faktor utama perusakan lingkungan.  Indonesia  sebagai  salah  satu negara  penghasil  minyak  kelapa  sawit terbanyak  di  dunia  di  angka  58%  atau
4 Ratna  Christiningrum.  “Dampak Pelarangan  Ekspor  Sawit  ke  Uni  Eropa”.
Buletin APBN : Pusat Kajian Anggaran Badan
Keahlian  DPR  RI.  Edisi  2  Vol.  III,  (Februari 2018), hal. 3. https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buleti n-apbn/public-file/buletin-apbn-public-50.pdf .
Diakses pada 5 Januari 2022.
5 United States Department of Agriculture,  Foreign  Cultural  Service.  Juni 2021. Palm Oil 2021. https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropvie w/commodityView.aspx?cropid=4243000 .
Diakses pada 5 Januari 2022
44.500  MT  per  Juni  2021 5 ,  merasa keberatan  dengan  kebijakan  Uni  Eropa untuk  memberhentikan  kegiatan  ekspor dan  impor  minyak  kelapa  sawit  dari Indonesia  ke  negara-negara  Uni  Eropa, yang  didukung  oleh  kebijakan  yang membatasi  akses  pasar  minyak  kelapa sawit  dan  biofuel  yang  berbahan  dasar minyak  kelapa  sawit  sehingga  berdampak negatif  terhadap  produk  kelapa  sawit Indonesia  di  Pasar  Uni  Eropa 6 .  Sebagai balasan  atau  tindakan  retaliasi  dari diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia di  Uni  Eropa,  Pemerintah  Indonesia melalui
Kementerian
ESDM
mengeluarkan  larangan  ekspor  bijih  nikel yang  berlaku  per  1  Januari  2020,  yang diputuskan sebagai upaya Indonesia melindungi  cadangan  bijih  nikel  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan bahan  baku  smelter  yang  terletak  di Indonesia  dan  kebijakan  ini  tidak  dapat ditunda  lagi  oleh  Indonesia  karena kekayaan  mineral,  terkhusus  nikel  bisa habis dan tidak bisa diperbaharui lagi 7 dan Uni  Eropa  menggugat  Indonesia  ke WTO perihal  pelarangan  ekspor  bijih  nikel, mengesampingkan kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya untuk merawat lingkungan  dan  menolak  produk  kelapa sawit  Indonesia  yang  dianggap  bisa merusak  lingkungan,  serta  Uni  Eropa mengabaikan
bahwa industri pertambangan  menyebabkan  kerusakan lingkungan lebih parah dari yang
6 BBC  News  Indonesia.  16  Desember 2019. Indonesia gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan „diskriminasi
sawit‟. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 50804421. Diakses pada 5 Januari 2022.
7 Izzaty  dan  Suhartono.  “Kebijakan Percepatan  Ekspor  Ore  Nikel  dan  Upaya Hilirisasi  Nikel”.  Bidang  Ekonomi  dan Kebijakan Publik, Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 23/1/Puslit/Desember/2019. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat /Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember- 2019-221.pdf. Diakses pada 5 Januari 2022.
disebabkan oleh, dan Uni Eropa menggugat  Indonesia  ke  WTO  perihal pelarangan ekspor biji
nikel, mengesampingkan kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya untuk merawat lingkungan  dan  menolak  produk  kelapa sawit  Indonesia  yang  dianggap  bisa merusak  lingkungan,  serta  Uni  Eropa mengabaikan bahwa industri pertambangan  menyebabkan  kerusakan lingkungan lebih parah dari yang disebabkan  oleh  industri  kelapa  sawit. Karena  Uni  Eropa  merupakan  produsen stainless  steel terdepan  dunia  dan  juga demikian memimpin dalam industri mobil listrik  dunia  yang  membutuhkan  bahan baku  nikel,  Uni  Eropa  sangat  bergantung dengan nikel Indonesia yang
berkelimpahan.  Tindak  pembalasan  ini disebut  juga  dengan  istilah  Retaliasi  yang merupakan tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan  dalam  proses  penyelesaian sengketa.

## c. Dasar Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia
Ekspor  bijih  nikel  merupakan  salah satu komoditas ekspor yang sedang melesat tinggi  karena  tingginya  permintaan  akan kendaraan  listrik  yang  digerakkan  oleh baterai  berbahan  dasar  nikel.  Tingginya permintaan  akan  nikel  ini  mendorong Pemerintah  Indonesia  untuk  menerbitkan aturan perihal pembatasan dan pelarangan ekspor bahan mentah, termasuk bijih nikel dikarenakan untuk menaikkan nilai tambah dari bijih nikel dan bahan mentah lainnya. Pelarangan  dan  pembatasan  ekspor  bijih nikel  tersebut  ditanggapi  oleh  Uni  Eropa dengan  gugatan  yang  diajukan  untuk Indonesia  ke Dispute  Settlement  Body (DSB) World Trade Organization (WTO), karena  Indonesia  dianggap  melanggar ketentuan  Pasal  XI:1  GATT  1994,  Pasal X:1 GATT 1994, dan Pasal 3.1(b) ASCM dan juga merugikan industri stainless steel
Uni Eropa.
Pasal XI:1 GATT 1994 menyebutkan " No prohibitions or restrictions  other  than  duties,  taxes  or other  charges,  whether  made  effective through  quotas, import  or export  licences or other measures ....." (Tidak ada larangan atau  pembatasan  selain  bea,  pajak  atau biaya  lainnya,  baik  yang  diberlakukan melalui  kuota,  lisensi  impor  atau  ekspor atau  tindakan  lainnya).  Dalam  kasus  atau sengketa  GATT/WTO  sering  melibatkan pasal  ini  karena  pada  umumnya  negara dalam berbagai kebijakannya sering mengambil  tindakan  non  tariff  measures. Harus  diakui  bahwa  dalam  melakukan proteksi  atas  produsen  dalam  negeri tindakan  yang  bersifat  non  tarif  sangat efektif  dalam  mencapai  sasaran.  Selain tidak  transparan,  tindakan  non  tarif langsung dapat mematikan daya kompetisi. Berbeda  dengan  sistim  tarif  yang  tidak bertentangan dengan mekanisme pasar dan selalu  transparan.  Pasal  X:1  GATT  1994 yang  mengatur  perihal  transparansi  dalam peraturan  perdagangan  yang  berlaku  dan penerapan  yang  sama  terhadap  peraturan tersebut  tanpa  adanya  diskriminasi.  Pasal 3.1(b) ASCM ( Agreement on Subsidies and Countervailing  Measures )  : Except  as provided in the Agreement on Agriculture, the following subsidies, within the meaning of Article 1, shall be prohibited:
(a) subsidies contingent, in law or in fact, whether  solely  or  as  one  of  several other conditions, upon export performance, including those illustrated in Annex I;
(b) subsidies  contingent,  whether  solely or as one of several other conditions, upon  the  use  of  domestic  over imported goods.
Subsidi  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 3.1 SCM adalah per se illegal, yaitu sama sekali dilarang tanpa mewajibkan  negara  pelapor  membuktikan adanya  dampak  kerugian  ekonomi  yang dialami  negaranya  akibat  adanya  suatu produk impor bersubsidi dari negara lain.
d. Celah  dan  Argumen  yang  dapat diajukan oleh Indonesia atas Gugatan Uni Eropa Melihat  dasar  hukum  gugatan  Uni Eropa  yang  berdasar  pada  GATT  1994 sebagai  pedoman  negara  anggota  WTO, Indonesia  dapat  melihat  pengecualian- pengecualian  yang  ada  diatur  di  dalam GATT  1994  tersebut.  Pada  Pasal  XX GATT  1994  diatur  bahwa  GATT/WTO mengizinkan  negara-negara  anggotanya untuk  mempertahankan  tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan GATT. Pasal XX GATT  1994 8 ini  berisikan Subject  to  the requirement  that  such  measures  are  not applied  in  a  manner  which  would constitute  a  means  of  arbitrary  or unjustifiable discrimination between countries  where  the  same  conditions prevail,  or  a  disguised  restriction  on international  trade,  nothing  in  this Agreement  shall  be  construed  to  prevent the  adoption  or  enforcement  by  any contracting party of measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal  or  plant life or health; (c)  relating  to  the importations or exportations of gold or silver; (d) necessary to secure compliance  with laws or regulations  which are not inconsistent  with the  provisions  of this Agreement, including those 8 Article  XX.  General  Agreement  on Tariffs and Trade 1994. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/g
relating to customs enforcement,  the enforcement of monopolies operated under paragraph  4  of Article II and Article  XVII,  the protection of patents, trade marks and copyrights, and the  prevention  of deceptive practices;
(e)  relating  to  the products of prison labour;
(f)  imposed  for  the
protection of national treasures of artistic, historic or  archaeological value;
(g)  relating  to  the conservation of exhaustible natural  resources if  such  measures are made effective in conjunction with  restrictions on domestic production or consumption; (h) undertaken in pursuance of obligations  under any intergovernmenta l commodity agreement  which conforms to criteria  submitted
att_ai_e/art20_e.pdf,  hal.  562-563.  Diakses pada 5 Januari 2022.
to the CONTRACTING PARTIES  and  not disapproved by them  or  which  is itself so submitted and not so disapproved; (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities  of  such materials  to  a domestic processing industry during periods  when  the domestic  price  of such  materials  is held  below  the world  price  as part of a governmental stabilization plan; Provided that such  restrictions shall  not  operate to  increase  the exports  of  or  the protection afforded  to  such domestic industry, and shall not depart  from  the provisions  of  this Agreement relating to nondiscrimination ; (j)  essential  to  the acquisition or distribution of products in general  or  local short supply;
Provided that any such measures shall be consistent with  the  principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the  international supply  of  such products, and that any such measures,  which are inconsistent with  the  other provisions  of  the Agreement  shall be discontinued as soon as the conditions  giving rise  to  them  have ceased  to  exist. The CONTRACTING PARTIES shall review  the  need for this subparagraph  not later than 30 June 1960.”
Dalam  Pasal  XX  GATT  1994  ini terdapat  celah  bagi  Indonesia  untuk mendapat justifikasi atas kebijakan pelarangan ekspor yang dilakukan, tepatnya ada pada huruf (g) yang berisi : (g) relating to the conservation of exhaustible natural  resources  if  such  measures  are made  effective  in  conjunction  with restrictions  on  domestic  production  or consumption;”( berkaitan dengan konservasi  sumber  daya  alam  yang  dapat habis jika langkah-langkah tersebut dibuat efektif  sehubungan  dengan  pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri;”)
Ketentuan  dalam  ayat  ini  dapat memberikan  kewenangan  bagi  Indonesia untuk  menerapkan  dan  mempertahankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
Pemerintah  untuk  melindungi  lingkungan sumber daya alam, dalam hal ini kebijakan pelarangan  ekspor  bijih  nikel.  Tetapi kebijakan atau tindakan ini harus memenuhi 3 prasyarat agar dapat dibenarkan oleh Pasal XX(g) GATT 1994, yang terdiri dari 9 : a. tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh tindakan tersebut  haruslah  untuk menjaga kelestarian sumber  daya  alam  yang tidak  dapat  diperbaharui ( conservation of exhaustible natural resources ); b.  tindakan  tersebut  haruslah berhubungan dengan tujuan  kebijakan  tersebut; dan c.  tindakan  tersebut  haruslah diberlakukan secara efektif „bersama-sama dengan‟ larangan terhadap produksi  atau  konsumsi domestik.
Terminologi  „sumber  daya  alam yang tidak dapat diperbaharui‟ yang biasa kita  kenal  adalah  dalam  bentuk  seperti minyak,  gas,  batu  bara  atau  bahanbahan mineral  lainnya 10 ,  termasuk  nikel  yang merupakan logam mineral yang tidak dapat diperbaharui.  Oleh  karena  itu,  Indonesia harus dapat membuktikan bahwa kebijakan pelarangan  ekspor  bijih  nikel  ini  sesuai dengan  tiga  prasyarat  Pasal XX(g)  GATT 1994  secara  transparan  disertai  dengan bukti-bukti  pendukung.  Jika  Indonesia tidak  dapat  membuktikan  kebijakan  ini memenuhi  prasyarat,  Indonesia  dapat dikatakan sewenang-wenang dalam menerapkan kebijakan dan dianggap tidak mematuhi  GATT  1994  sebagai  pedoman negara-negara anggota WTO.
9 Peter  van  den  Bossche,  Daniar Natakusumah,  dan  Joseph  Wira  Koesnaidi, 2010, Pengantar  hukum  WTO  (World  Trade
Disamping celah yang di atas, masih ada  beberapa  argument  yang  dapat dibuktikan  oleh  pemerintah  Indonesia dalam menghadapi gugatan uni Eropa ini, antara lain :
1. Indonesia  bisa  membuktikan  bahwa masih  cukup  besarnya  pasokan  bijih nikel dari negara-negara di dunia, selain Indonesia. Data Nickel Institute di 2021 menunjukkan  ada  10  negara  yang menguasai 77 persen sumber daya nikel di  dunia.  Indonesia  sendiri  porsinya memiliki  sumber  daya  nikel  mencapai 11  persen.  Tetapi  negara  lain  juga cukup memiliki sumber daya nikel yang besar,  seperti  Australia  mencapai  15 persen, Afrika Selatan 11 persen, Rusia 8  persen,  Kanada  7  persen,  Filipina  6 persen, Brazil 6 persen, Kuba 5 persen, Kaledonia  Baru  5  persen,  dan  China  2 persen.  "Indonesia  dapat  menunjukkan bahwa  larangan  ekspor  bijih  nikelnya tidak sepenuhnya mengguncang pasokan bijih nikel dunia, karena masih cukupnya  pasokan  dari  negara-negara lain,
2. Indonesia  tidak  melarang  ekspor  nikel yang  telah  diolah  dan  dimurnikan, sehingga  produsen  barang  berbasis nikel dunia tidak akan kehilangan bahan baku,  melainkan  hanya  mengurangi satu  rantai  produksinya  saja.  Pabrik pengolahan nikel di Uni Eropa maupun di negara-negara industri lain tidak akan sepenuhnya  terhenti  akan  tetapi  hanya mengurangi  satu  tahapan  produksinya saja,
3. Indonesia perlu memastikan kecukupan pasokan  bagi  kebutuhan  domestik, terutama bagi pelaku smelter yang telah berinvesasi  di  Indonesia.  Pada  2020 setidaknya ada 13 smelter di Indonesia dan di 2021 akan tambah 3 smelter lagi yang akan beroperasi. "Indonesia dapat menunjukkan  bahwa  larangan  ekspor
Organization) ,  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta, hal.59.
10 Ibid.
bijih  nikel  juga  diperlukan  untuk menjamin kecukupan pasokan domestik," Disamping  3  argumen  yang  dapat diberikan  oleh  pemerintah  Indonesia, masih  ada  2  hal  yang  perlu  dilakukan pemerintah untuk
menindaklanjuti kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yaitu pertama,  pemerintah  perlu  memikirkan lebih lanjut agar rantai nilai domestik tidak hanya berhenti pada produk dari smelting, tetapi  produk  turunan  lanjutan  lainnya. Untuk itu perlu dipelajari insentif apa saja yang  diperlukan  untuk  menarik  investasi pada industri pengolahan nikel yeng lebih hilir.  kedua  diperlukan  pula  konsistensi pemerintah  dalam  pelaksanaan  kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas,  bahwa  latar belakang  adanya  gugatan  Uni  Eropa terhadap  kebijakan  penghentian  ekspor bijih Nikel ke Eropa dilatar belakang oleh beberapa  peristiwa  yang  mendahuluinya, yaitu  adanya  kebijakan  Uni  Eropa  untuk memberhentikan  kegiatan  ekspor  dan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke  negara-negara  Uni  Eropa,  yang didukung  oleh  kebijakan  yang  membatasi akses  pasar  minyak  kelapa  sawit  dan biofuel yang berbahan dasar minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa. Namun demikian apabila Uni Eropa menggugat  kebijakan  penghentian  ekspor bijih  nikel  ke  Eropa,  Indonesia  masih memiliki  beberapa  alternatif  melalui ketentuan  dari  WTO  sendiri  khususnya pengecualian dalam Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus mempu memberikan bukti bahwa  kebijakannya  tersebut  merupakan kebijakan  yang  tidak  merugikan  negara Uni Eropa, karena bukan hanya Indonesia saja  penghasil  Nikel  akan  tetapi  juga negara  lain  masih  mampu  memberikan pasokan ke Eropa.
Daftar Pustaka
Barutu, Cristhophorus, 2015, Seni Bersengketa di WTO (Diplomasi  dari  Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa  WTO  Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa Kasus Sengketa antara Indonesia  dengan  Beberapa Mitra Dagang Anggota WTO), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter Van den Bossche, 2008, The Law and
Policy  of  the  World  Trade Organization: Text, Cases and Materials , Cambridge University Press. Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, 2010, Pengantar hukum WTO (World  Trade  Organization) , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Ratna Christiningrum. “Dampak
Pelarangan  Ekspor  Sawit  ke Uni  Eropa”.  Buletin  APBN  : Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Edisi 2 Vol. III,  (Februari  2018),  hal.  3. https://berkas.dpr.go.id/puskaj ianggaran/buletin- apbn/public-file/buletin-apbn- public-50.pdf.
United  States  Department  of  Agriculture, Foreign Cultural Service. Juni 2021. Palm Oil 2021. https://ipad.fas.usda.gov/crope xplorer/cropview/commodity View.aspx?cropid=4243000.
BBC News Indonesia. 16 Desember 2019.
Indonesia gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan „diskriminasi sawit‟.
https://www.bbc.com/indones ia/indonesia-50804421.
Izzaty dan Suhartono. “Kebijakan Percepatan  Ekspor  Ore  Nikel dan  Upaya  Hilirisasi  Nikel”. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat  :  Kajian  Singkat Terhadap  Isu  Aktual  dan Strategis. Vol. XI, No. 23/1/Puslit/Desember/2019. http://berkas.dpr.go.id/puslit/fi les/info_singkat/Info%20Sing kat-XI-23-I-P3DI-Desember- 2019-221.pdf.