## PRINSIP DAN SYARAT  PENJATUHAN HUKUMAN BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM
Rasdianah
Universitas Ichsan Gorontalo
Email: rasdianah.diana61@gmail.com

## Abstract
The principle of imposing the punishment of a child of the perpetrator of a crime so that there is a reason for the criminal sanction to qualify for forgiveness, also the enactment of two forms of punishment (acts and criminal) for a child in conflict  law  is  a  further  embodiment  of  the  three  punishment  principles recognized in UUSPPA, namely the principle of criminal liability, the best interes of the child and ultimum remidium principle. The three principles of punishment also form the foundation of UUSPPA formers so that there are two conditions of punishment  for  children  in  conflict  law,  namely  the  absolute  punishment requirements and relative condemnation requirements.
Keywords:  Principle  of  Punishment,  Punishment  Requirement,  Child  Conflict Law

## Abstrak
Prinsip  penjatuhan  hukuman  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  sehingga terdapat  alasan  penghapus  pidana  berkualifikasi  alasan  pemaaf,  juga diberlakukannya dua bentuk hukuman (tindakan dan pidana) bagi anak berkonflik hukum  merupakan  perwujudan  lebih  lanjut  dari  tiga  prinsip  penghukuman  yang diakui dalam UUSPPA, yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana, prinsip the best interes  of  the  child dan prinsip  ultimum  remidium. Ketiga  prinsip  penghukuman tersebut  juga  menjadi  landasan  dari  pembentuk  UUSPPA  sehingga  diberlakukan dua syarat penghukuman bagi anak berkonflik hukum, yaitu syarat penghukuman absolut dan syarat penghukuman relatif.
Kata  Kunci: Prinsip  Penjatuhan  Hukuman,  Syarat  Penjatuhan  Hukuman, Anak Berkonflik Hukum

## PENDAHULUAN
asus anak berkonflik hukum di negeri ini tergolong tinggi.  Berdasarkan tabulasi  bank  data  kasus  perlindungan  anak  yang  dimiliki  KPAI,  dari tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 7.132  ABH. 1 Tak terkecuali di kota Makassar, kasus anak berkonflik hukum juga tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 angka kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak pernah absen setiap tahunnya.
Total jumlah kejahatan di Kota Makassar yang telah divonis di Pengadilan Negeri  Makassar  dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2016  yaitu:    kasus penganiayaan sudah berjumlah 54 kasus, kasus pembunuhan sudah berjumlah 20 kasus,  kasus  narkotika  sudah  berjumlah  117  kasus,  kasus  pencurian  sudah berjumlah 2893 kasus,  dan kasus kepemilikan senjata tajam sudah berjumlah 206 kasus. 2
Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, selanjutnya disebut anak  berkonflik  hukum  (ABH)  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (disingkat  UUSPPA),  sehingga menjadi  patut  untuk  kembali  membahas  hak  perlakuan  khusus  bagi  anak berkonflik hukum ketika dikenakan hukuman berdasarkan vonis pengadilan.
Batasan usia anak berkonflik hukum telah dipertegas berdasarkan Pasal 1 angka  3  UUSPPA,  yaitu  dari  usia  12  tahun  sd.  Usia  18  tahun  saja  yang  dapat diproses secara pidana, mulai dari penyelidikan hingga jatuhnya hukuman melalui putusan pengadilan.
Adapun  yang  menjadi  dasar  perubahan  batasan  usia  anak  berkonflik hukum  tersebut,  yaitu  sebagai  penyesuaian  dari  Putusan  MK  Nomor  1/PUU- VIII/2010 yang dalam ratio decidendi -nya menyatakan:
“Bahwa  dengan  perubahan  batasan  usia  minimal  pertanggungjawaban hukum  bagi  anak  adalah  12  tahun,  mahkamah  berpendapat  hal  tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (minimum age floor)  bagi  anak  nakal  (deliquent  child)  sebagaimana  yang  ditentukan Pasal  1  ayat  1  UU  Pengadilan  Anak  yang  menyatakan  “anak  adalah orang  yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan) tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum pernah kawin,” Oleh  karena itu mahkamah berpendapat bahwa meskipun pasal a quo tidak dimintakan pengujian oleh para pemohon, namun pasal a  quo  merupakan  jiwa  atu  roh  dari  undang-undang  pengadilan  anak,
1 Sumber: kpai.go.id
2 Sumber: Pengadilan Negeri Makassar.
K
terutama  Pasal  4  ayat  1  dan  Pasal  5  ayat  1  UU  Pengadilan  Anak, sehingga  batas  umur  minimum  juga  harus  disesuaikan  agar  tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.”
Konsekuensi  lebih  lanjut  atas  batas  usia  anak  berkonflik  hukum,  ialah terdapat  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  dapat  diproses  secara pidana,  di  saat  usianya  masih  di  bawah  12  tahun.  Hal  ini  dalam  hukum  pidana terkait  dengan  prinsip  pertanggungjawaban  pidana  dalam  ruang  lingkup  alasan penghapus pidana.
Antara  model  pertangungjawaban  pidana  dan  penghukuman  bagi  anak pelaku tindak pidana yang terdapat dalam UUSPPA, hingga saat ini masih banyak yang  menimbulkan  reaksi  penolakan  dari  masyarakat.  Disaat  ada  anak  yang melakukan  tindak  pidana,  jika  hanya  dikenakan  hukuman  berupa  tindakan  oleh majelis  hakim  pengadilan,  putusan  itu  kemudian  dianggap  tidak  memenuhi  rasa keadilan masyarakat. Atau dengan kata lain dianggap tidak sesuai dengan norma hukum primer, 3 sebagai kaidah yang sesuai dengan jiwa suatu bangsa (volkgeist). 4
Bertitik  tolak  dari  situasi  tersebut,  sehingga  menjadi  penting  untuk mengemukakan  poin  yang  menjadi  dasar  atau  basis  argumentasi  sehingga  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  ketika  dikenakan  hukuman  terdapat  perbedaan dengan pelaku tindak pidana yang sudah berusia dewasa.
Poin  yang  penulis  maksudkan,  yaitu  prinsip  hukum  yang  menjadi  dasar falsafati  dan  dasar  teoritis  sehingga  anak  pelaku  tindak  pidana  dibebaskan  dari pertanggungjawaban  pidana,  atau  anak  pelaku  tindak  pidana  dibebani pertanggunggjawaban pidana dengan hukuman tindakan/hukuman pidana.
Khusus pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana dalam kualifikasi  tidak  dibebani  pertanggungjawaban,  hingga  saat  ini  belum  terdapat lietatur  yang  menjelaskan  secara  komprehensif  teori-teori  yang  mendasarinya sehingga anak yang masih di bawah umur 12 tahun dihapuskan pidananya, karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.
Dalam  konteks  itulah,  yang  didasarkan  UUSPPA  sehingga  memunculkan postulat hukum  bahwa  tidak  semua  anak  pelaku  tindak  pidana  adalah  anak berkonflik  hukum.  Bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  terkualifikasi sebagai anak berkonflik hukum, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dan dalam hal karena tidak memiliki kemampauan bertanggung jawab itu, maka
3 Hart, 2013, Konsep Hukum , Bandung: Nusa Media, Hlm.  172.
4 Kutipan  pendapat    F.C.  von  Savigny  oleh  Achmad  Ali,  2002, Menguak  Tabir    Hukum , Jakarta: Toko Gunung Agung, Hlm.  274.
anak pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 12 tahun, memenuhi kualifikasi alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf.
Perbedaan  yang  mendasar  dari  segi  kemampuan  bertanggung  jawab anatara  anak  dan  orang  dewasa  ketika  melakukan  tindak  pidana,  juga  diilhami oleh  prinsip  penghukuman  yang  harus  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi anak (the best interest of the child) dan mengenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remidium).
Dengan  menelaah  prinsip  penjatuhan  hukuman  bagi  anak  pelaku  tindak pidana,  tentunya  memiliki  hubungan  pula  dengan  syarat  penjatuhan  hukuman yang  diberlakukan  bagi  anak  berkonflik  hukum  dengan  harus  berdasarkan  pada tiga  prinsip  hukum  tersebut  di  atas,  yaitu  prinsip  pertanggungjawaban  pidana, prinsip  pengutamaan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  dan  prinsip ultimum remidium .  Adapun  yang  menjadi  fokus  pembahasan  dari  penelitian  ini,  ialah prinsip dan syarat penjatuhan hukuman bagi anak berkonflik hukum.

## PEMBAHASAN
A. Prinsip Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum
UUSPPA  mencantumkan  10  (sepuluh)  bagian  asas-asas  hukum  yang terkait dengan penegakan hukum bagi anak berkonflik hukum. Sedangkan dalam tulisan  ini  hanya  diperkenalkan  tiga  asas-asas  hukum  atau  prinsip  hukum  yang sesuai dengan syarat penjatuhan hukuman bagi anak berkonflik hukum.
Ketiga  prinsip  hukum  yang  akan  dikemukakan  berikut  ini  memiliki hubungan  atau  keterkaitan  satu  sama  lainnya  dalam  hal  menentukan  hukuman yang memenuhi tujuan keadilan dan kemanfaatan bagi anak berkonflik hukum.

## 1. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana
Mengenai anak yang melakukan tindak pidana, hingga saat ini belum ada penjelasan secara teoritik dalam literatur yang menguraikannya sebagai salah satu tindak  pidana  yang  dapat  dibebaskan  dari  pertanggungjawaban  pidana.  Atau  apa yang lazimnya, dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana.
Pasal  45  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  pada  hakikatnya  tidak mengenal alasan penghapus pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal itu dapat dicermati berdasarkan bunyi ketentuannya sebagai berikut:
“...Jika  seorang  yang  belum  dewasa  dituntut  karena  perbuatan  yang dikerjakannya  ketika  umurnya  belum  enam  belas  tahun,  hakim  boleh memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman....”
Dengan memperhatikan secara cermat ketentuan di atas, frasa dari “dengan tidak  dikenakan  suatu  hukuman”  ternyata  yang  dimaksudkan  adalah  tidak dikenakan  bentuk  hukuman  pokok,  maupun  hukuman  tambahan.  Akan  tetapi hukuman  yang  dijatuhkan  adalah  hukuman  berupa  tindakan (matregel) . 5 Sebuah kekeliruan sebenarnya Pasal 10 KUHP yang tidak mengakomodasi jenis hukuman berupa tindakan, lalu dalam Pasal 45 KUHP dikenal hukuman tindakan bagi anak pelaku tindak pidana, berupa: pengembalian ke orang tua, atau diserahkan kepada pemerintah.  Selain  itu,  KUHP  juga  belum  mengatur  batasan  usia  minimum  bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan. 6
Hal yang berbeda kemudian dengan Pasal 1 angka 2 UUSPPA yang telah mengatur ketentuan penghapusan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Hal itu dapat dicermati berdasarkan bunyi ketentuannya sebagai berikut:
“Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
Apa  makna  yang  terkandung  dari  ketentuan  di  atas?  Batasan  umur  bagi yaitu  12  tahun  sd.  18  tahun,  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan umur  di  bawah  12  tahun,  misalnya  5  tahun,  6,  tahun,  7  tahun,  dst,  menegasikan anak  tersebut  bukan  dalam  kualifikasi  anak  berkonflik  hukum.  Itu  artinya,  kalau ada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  di  bawah  batasan  umur  12  tahun, perbuatan pidananya menjadi terhapus, dan memenuhi syarat inkompetensi sistem peradilan pidana (incompetence to stand trial). 7
Dengan  masih  berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  pula kalau UUSPPA pada intinya menegaskan bahwa “tidak semua anak pelaku tindak pidana  adalah  anak  berkonflik  hukum.”  Kemudian,  jika  dihubungkan  dengan adagium “tidak  semua  pelaku  tindak  pidana  dapat  bertanggung  jawab  secara pidana,”  karena  terdapat  alasan  penghapus  pidana,  maka  “tidak  semua  anak pelaku tindak  pidana  dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana.”  Yang  mana  anak pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana?  Yaitu  yang berumur di bawah 12 tahun.
Dalam konteks demikian, bahwa dikenalnya alasan penghapus pidana bagi anak pelaku tindak pidana prasyarat di bawah umur 12 tahun, maka isu pokoknya, yaitu: Pertama ,  apa  dasar  filsufis  atau  teori  hukum  yang  dapat  mem- back  up
5 E. Utrecht, 1965, Hukum Pidana II , Djakarta: Pustaka Tinta  Mas, Hlm. 342.
6 Bunadi Hidayat, 2014, Pemidanaan Anak di Bawah Umur ,  Bandung: Alumni, Hlm. 58.
7 Mark Conztanzo, 2006, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum , Jakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 153.
sehingga anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun tidak dapat di pidana? Kedua , jenis alasan penghapus pidana apakah yang sesuai dengan anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun, sebagaimana yang dianut dalam prinsip pertanggungjawaban pidana saat ini?
Untuk  mengukur  kemampuan  bertanggungjawab  pidana  dari  si  pembuat pidana, van Hammel menguraikannya, yang terdiri atas 3 bagian sebagai berikut: 8
a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
b. Mampu  untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatan  itu  bertentangan  dengan ketertiban masyarakat;
c. Mampu menentukan kehendak untuk berbuat.
Tidak  ada  artinya  kemudian,  syarat  kemampuan  bertanggung  jawab sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  van  Hammel  tersebut  di  atas,  kalau  tidak dihubungkan  dengan  keadaan  psikologis  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana berdasarkan  batasan  usianya,  sehingga  dapat  dikategorikan  bertanggung  jawab atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.
Salah  satu  penulis  hukum  pidana  dalam  perspektif  hukum  Islam  yang monumental, yaitu A. Hanafi dapat menjadi rujukan perihal hubungan antara usia anak  dengan  kemampuannya  bertanggung  jawab  secara  pidana.  Beliau mengemukakan: 9
“Menurut  hasil  penyelidikan  para  Fuqaha,  untuk  mengukur  kemampuan bertanggung jawab bagi anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan usianya, dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:
a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir;
b. Masa kemampuan berpikir lemah;
c. Masa kemampuan berpikir penuh.”
Kendatipun apa yang dikemukakan oleh A. Hanafi mengenai batasan umur bagi  anak  pelaku  tindak  pidana,  berbeda  antara  hukum  pidana  Islam  dengan hukum pidana positif kita, yaitu hukum  pidana Islam: 7 tahun ke bawah, hukum pidana positif (UUSPPA): di bawah 12 tahun dalam hal anak tidak dapat dipidana. Akan  tetapi  dengan  adanya  kualifikasi  masa  tidak  adanya  kemampuan  berpikir, maka  hal  demikian  sejalan  dengan  syarat  tidak  mampunya  seorang  untuk dikatakan  bertanggung  jawab  pidana  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  van Hammel.  Seorang  anak  tidak  memiliki  kemampuan  berpikir  maka  sudah  pasti
8 G.  A.  Van  Hammel,1913, Inleiding  Tot  de  Studie  Van  Het  Nederlansche  strafrecht ,  De Erven F. Bohn Haarlen & Gebr. Belinfante’s-Gravenhage: Derde Druk,  Hlm. 387.
9 A.  Hanafi,  1976, Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam ,  Jakarta:  Bulan  Bintang,  Hlm.  398  – 400.
tidak mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, tidak mampu  untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatan  itu  bertentangan  dengan  ketertiban masyarakat, dan tidak mampu menentukan kehendak untuk berbuat.
Terdapat  hal  menarik  dari  pengklasifikasian  batasan  usia  anak  sehingga dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  A. Hanafi  di  atas.  Jika  UUSPPA  anak  menentukan  bahwa  bagi  anak  pelaku  tindak pidana,  yang  berumur  di  bawah  14  tahun,  hanya  dapat  dikenakan  hukuman tindakan,  maka  dasar  filsufis  atau  teori  yang  menjadi  dasar  pijakannya,  yaitu dapatnya  dijatuhkan  hukuman  tindakan  bagi  anak  yang  berumur  di  bawah  14 tahun,  karena  usia  anak  masih  dalam  kategori  masa  berpikir  lemah.  Demikian halnya juga berlaku dengan dapatnya dijatuhkan pidana bagi anak yang berumur 14 tahun sd 18 tahun, jelas berpijak pada basis teori bahwa usia anak sudah dalam kategori masa berpikir penuh.
Sehubungan  dengan  jenis  alasan  penghapus  pidana  apakah  yang  sesuai dengan anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun, sebagaimana yang  dianut  dalam  prinsip  pertanggungjawaban  pidana  saat  ini.  Dengan berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  tergambarkan  pula  bahwa  jenis  alasan penghapus  pidana  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  berumur  di  bawah  12 tahun, yaitu alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf.
Fletcher  mengemukakan  bahwa  dalam  alasan  pemaaf,  perbuatan  tersebut salah,  akan  tetapi  masih  dipertanyakan,  apakah  pelaku  dapat  dipertanggung jawabkan  atau  tidak. 10 Dalam  hubungan  itu,  Eddy  O.S.  Hiariej  mengemukakan pula  bahwa  alasan  pemaaf  mempertanyakan  apakah  pelakunya  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  salah,  yang  dalam  hal  ini  alasan pemaaf menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku. 11
Alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf terikat oleh teori hukuman yang  tidak  perlu (theory  of  pintless  punishment). Tidak  ada  manfaatnya menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir atau kehendak yang terinsafi dalam berbuat salah.
Prinsip  pertanggungjawaban  pidana  yang  mengatakan  bahwa  orang  yang melakukan tindak kejahatan tanpa kesadaran penuh seharusnya tidak bertanggung jawab atas tindak kejahatannya itu, maka kepada anak pelaku tindak pidana yang di  bawah  umur  12  tahun,  adalah  sebagai pelaku  yang  tidak  dapat  dicela,  kepada
10 George P. Fletcher, 1998, Basic Concepts of Criminal Law , Cambridge: University Press, Hlm. 813.
11 Eddy  O.S  Hiariej,  2016, Prinsip-prinsip  Hukum  Pidana ,  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, Hlm 253.
dirinya  sebagai  pembuat  pidana  yang  dimaafkan  dengan  dasar  tidak  adanya kemampuan berpikir.
Demikian pula dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, bahwa kepada si  pelaku  tindak  pidana  yang  dapat  membuat  pilihan  yang  diketahuinya  sebagai perbuatan  dosa  di  mata  Tuhan  dan  sebagai  tindak  pidana  di  mata  negara,  maka kepada  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  di  bawah  umur  12  tahun,  dianggap sebagai orang yang belum mengetahui perbuatan pidananya sebagai dosa di mata Tuhan  dan  sebagai  tindak  pidana  di  mata  negara.    Anak  pelaku  tindak  pidana dalam  kategori  demikian,    selain  tidak  memiliki  kemampuan  berpikir  (iradah), juga belum terikat prinsip indeterminasi, 12 yaitu sebagai kebebasan untuk memilih dalam berbuat atau bertindak secara benar atau salah (ikhtiar).

## 2. Prinsip Pengutamaan Kepentingan Terbaik Bagi Anak
The best interes of the child principle atau yang lazimnya dikenal dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dianut dalam penjatuhan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UUSPPA.
Sebelum prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak di atur dalam UUSPPA, telah diatur dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang menegaskan:
“Dalam  semua  tindakan  mengenai  anak,  yang  dilakukan  oleh  lembaga- lembaga  kesejahteraan  sosial  negara  atau  swasta,  pengadilan  hukum, penguasa  administratif  atau  badan  legislatif,  kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”
Kemudian, dalam Pasal 2  huruf d UUSPPA, ditegaskan pula:
“Sistem  peradilan  pidana  anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas kepentingan terbaik bagi anak.”
Dalam Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak ditegaskan pula: “Penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  serta  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak  meliputi: kepentingan terbaik bagi anak.”
Penjelasan  dari  Pasal  2  huruf  b  UU  Perlindungan  Anak,  ternyata  hanya meng- copy paste dari Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA), yang menegaskan:
“Asas  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  adalah  bahwa  dalam  semua tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,
12 Simanjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, Hlm 151.
masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”
Jika  dihubungkan  dengan  dasar  falsafati  penjatuhan  hukuman  bagi  anak pelaku tindak pidana dengan prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, maka pertimbangan psikologislah yang jauh lebih dominan. Hal ini dapat terlihat, dengan  perubahan  hukuman  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  secara  fundamental sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUSPPA,  dibandingkan  dengan  KUHPidana. UUSPPA tidak memperkenankan lagi hukuman pidana penjara seumur hidup bagi anak  berkonflik  hukum,  tetapi  hanya  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara paling lama 10 tahun.
Dikatakan  pertimbangan  psikologis  yang  lebih  dominan  dalam  prinsip pengutamaan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  yaitu:  anak  dikatakan  masih  dalam keadaan  labil,  masih  dalam  keadaan  pencarian  identitas (own  identity), hal  itu berhubungan  dengan  aspek  kejiwaan  yang  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  jika harus dihukum seberat-beratnya.
Pertimbangan  psikologis  lainnya,  dapat  pula  diambil  dari  batasan  usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, apa yang disebut usia anak  sebagai  masa  yang  rentan (tender  years) masih  membutuhkan  pengasuhan oleh orang tuanya, masih membutuhkan sosialisasi dengan lingkungan masyarakat sehingga  labelisasi  perlu  dihindari,  pada  hakikatnya  terkait  dengan  faktor kejiwaan yang harus diperhatikan dalam prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak.
Hal  lainnya  lagi,  menyangkut  kemampuan  kognitif  yang  perlu diperhatikan  dalam  penjatuhan  hukuman  bagi  anak  berkonflik  hukum,  sehingga diutamakan  hukuman  tindakan  berupa  pembinaan  dan  pendidikan  di  lembaga pembinaan  khusus  anak,  juga  bagian  dari  faktor  psikologis  yang  sejalan  dengan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak.
Pengutamaan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam  penjatuhan  hukuman juga memiliki hubungan yang erat dengan formulasi ketenetuan bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun, hanya dapat dijatuhkan hukuman tindakan, demikian halnya dengan anak pelaku tindak pidana yang sudah berumur 15 tahun sd. 18 tahun, pun dapat dijatuhi hukuman  pidana penjara, namun hanya dapat  dilakukan  sebagai  syarat  penghukuman  relatif  oleh  majelis  hakim  tunggal pengadilan anak.

## 3. Prinsip Ultimum Remidium
Istilah ultimum  remedium pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Menteri Kehakiman  Belanda  untuk  menjawab  pertanyaan  seorang  anggota  parlemen bernama  Meckay  dalam  rangka  pembahasan  rancangan  KUHP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana), yang mengemukakan: 13
“Asas  tersebut  ialah  bahwa  yang  boleh  dipidana  yaitu  mereka  yang menciptakan  “onrecht”  (perbuatan  melawan  hukum).  Hal  ini merupakan condito  sine  qua non.  Kedua,  ialah  bahwa  syarat  yang  harus ditambahkan  ialah  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  itu  menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap  merupakan  upaya  yang  terakhir.  Pada  dasarnya  terhadap  setiap ancaman  pidana  terdapat  keberatan-keberatan.  Setiap  manusia  yang berakal  dapat  juga  memahaminya  sekalipun  tanpa  penjelasan.  Hal  itu tidak  berarti  bahwa  pemidanaan  harus  ditinggalkan,  tetapi  orang  harus membuat  penilaian  tentang  keuntungan  dan  kerugiannya  pidana  itu,  dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit.”
Sejalan  dengan  bangunan  teori  di  atas,  pada  sesungguhnya  alasan penjatuhan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  haruslah  didukung  oleh  asas kemanfaatan.  Suatu  ancaman  hukum  pidana  setidak-tidaknya  memberi  manfaat baik  bagi  pelaku  maupun  tata  pergaulan  masyarakat.  Di  sinilah  memunculkan teori  hukuman  yang  tidak  perlu  diberikan  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.
Adapaun  uraian  secara  singkat  tentang ultimurm  remidium dikemukakan oleh  van Bemellen sebagai berikut: 14
“Ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia,  terutama  penjahat,  serta  memberikan  tekanan  psikologis  agar orang  lain  tidak  melakukan  kejahatan.  Oleh  karena  sanksinya  bersifat penderitaan  istimewa,  maka  penerapan  hukum  pidana  sedapat  mungkin dibatasi  dengan  kata  lain  penggunaannya  dilakukan  jika  sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.”
Dibandingkan  dengan  UU  Pengadilan  Anak  dengan  UUSPPA,  maka UUSPPA  jauh  lebih  maju  dalam  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak, yaitu  dengan  membolehkan  penjatuhan  hukuman  pidana  penjara  bagi  anak berkonflik hukum, hanya sebagai upaya terakhir (ultimum remidium).
13 https://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks- ultimum-remedium/
14 Andi Zainal Abidin. 1987, Azaz-azaz Hukum Pidana , Bandung: Alumni, Hlm. 16.
Dalam praktik, seringkali hukuman tindakan yang dijatuhkan kepada anak berkonflik hukum menuai kecaman oleh publik. Bahkan bukan hanya publik yang kadang  tidak  menerima  vonis  pengadilan  tersebut,  tetapi  korban  kerap  kali menganggap  putusan  hakim  tidak  adil.  Dalam  suatu  kasus  penganiayaan  yang dilakukan  oleh  seorang  anak  geng  motor  terhadap  seorang  anggota  TNI,  yang pernah  diputus  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar,  mengutarakan  bahwa putusan  itu  tidak  adil,  sebab  hakim  hanya  menjatuhkan  sanksi  tindakan pengembalian  sang  anak  ke  orang  tuanya,  padahal  penganiayaan  yang  dilakukan oleh anak itu jelas-jelas mengancam nyawa si korban (anggota TNI).
Bertitik  tolak  dari  kasus  tersebut,  maka  menjadi  penting  untuk memperkenalkan  bahwa  prinsip ultimum  remidium diberlakukan  bagi  anak berkonflik  hukum  memiliki  alasan  hukum  yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara akademik.
Sudah pasti dalam kasus di atas, anggota TNI tersebut menghendaki anak pelaku tindak pidana agar dihukum dengan pidana penjara. Namun majelis hakim pengadilan hanya menghukumnya dengan hukuman tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tuanya.
UUSPPA  memberlakukan  prinsip ultimum  remidium dalam  hukuman pidana penjara bagi anak berkonflik hukum, jelas-jelas harus mengacu pada ratio legis yang berdasar. Adapun ratio legis yang dimaksudkan tersebut, kembali pada dua prinsip penjatuhan hukuman yang telah dikemukakan di atas.
Prinsip  pertanggungjawaban  pidana  yang  berlaku  bagi  anak  berkonflik hukum  yaitu  dalam  soal  atau  perkara  mengenai  ketidakmampuan  bertanggung jawab.  Pun  jika  dijatuhkan  sanksi  tindakan  bagi  anak  berkonflik  hukum, sebenarnya bukan lagi dalam konteks ketidakmampuan anak pelaku tindak pidana bertanggung  jawab,  tetapi  dari  segi  batasan  usialah  yang  masih  dalam  masa berpikir  lemah,  sehingga  jauh  lebih  adil  jika  diutamakan  untuk  pembinaan  dan pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana tersebut.
Hal yang lainnya lagi patut untuk diperhatikan, ialah prinsip pengutamaan kepentingan  terbaik  bagi  anak  juga  sinkron  dengan  penerapan  prinsip ultimum remidium bagi  anak  berkonflik  hukum.  Kendatipun  penjatuhan  hukuman  bagi anak  berkonflik  hukum,  pidana  penjara  sebagai  alternatif  terakhir,  haruslah dipandang  bahwa  sanksi  tindakan  bagi  anak  berkonflik  hukum  setidak-tidaknya menjadi  pemuas  keadilan  bagi  korban,  di  samping  memiliki  manfaat  bagi  anak tersebut agar tidak lagi berbahaya atau tidak beresiko melakukan tindak pidana di masa mendatang.
Itulah  sebabnya  pula,  dalam  UUSPPA  memberlakukan  upaya  diversi 15 bagi  anak  berkonflik  hukum  dan  penerapan  upaya  musyawarah  antara  korban dengan anak berkonflik hukum berdasarkan prinsip restotarif justice . 16
Pada  hakikatnya  cara  perlakukan  khusus  bagi  anak  berkonflik  hukum dalam  keadaan  demikian  juga  menjadi  penyeimbang  atas  berlakunya  prinsip ultimum remidium , sebaik-baiknya agar diupayakan anak berkonflik hukum tidak perlu  di  proses  melalui  persidangan.  Akan  tetapi  sudah  cukup  dengan  jalan perdamaian antara pelaku dengan korban.
Sangat  logis  dan  memenuhi  syarat  sosiologis,  bahwa  anak  berkonflik hukum  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  dengan  menerapkan  prinsip musyawarah (restoratif  justice  principle), sebab  anak  berkonflik  hukum dipandang  dalam  hal  ketidakmampuan  bertanggung  jawab  secara  pidana  baik karena pertimbangan psikologis, sosiologis, maupun pedagogis.

## B. Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum
Dalam  UUSPPA  memang  tidak  menyebutkan  adanya  syarat  absolut  dan syarat  relatif  dalam  penjatuhan  hukuman  bagi  anak  berkonflik  hukum.  Adapun syarat  tersebut  dimunculkan  berdasarkan  pendapat  penulis  setelah  menelaah ketentuan  penjatuhan  hukuman  bagi  anak  berkonflik  hukum  yang  pada  dasarnya terdapat syarat yang mengikat bagi majelis hakim pengadilan anak.

## 1. Syarat Absolut
Sebelum penulis mengemukakan apa yang dimaksud syarat absolut dalam penjatuhan  hukuman  bagi  anak  berkonflik  hukum,  pertama-tama  dikutip terlebih dahulu secara lengkap bunyi daripada Pasal 69 ayat 2 UUSPPA yang menegaskan sebagai berikut:
“Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenai tindakan.”
Jika maksud pembentuk undang-undang  hendak diikuti melalui ketentuan di  atas,  maka  yang  dimaksudkan  ialah  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang berusia  di  bawah  14  tahun,  hanya  dikenakan  sanksi  tindakan.  Frasa  “hanya dikenai  tindakan”  dalam  ketentuan  tersebut,  di  situlah  redaksi  kalimatnya  yang kiranya dapat dimaknai kalau penjatuhan hukuman bagi anak dalam batasan usia
15 Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, Hlm. 17.
16 Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , Bandung: Alumni, Hlm. 43.
demikian (di bawah 14 tahun) berlaku sebagai syarat absolut atau syarat otoritatif undang-undang bagi hakim pengadilan anak.
Kepada  majelis  hakim  pengadilan  anak  atas  pribadi  jabatan  yang  dilekati kewenangan  dalam  dirinya,  menjadi  wajib  untuk  menjatuhkan  sanksi  tindakan saja  bagi  anak  berkonflik  hukum.  Jadi,  meskipun  semua  unsur-unsur  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  terbukti  di  hadapan  persidangan,  ancaman hukuman  yang  dapat  diterapkan,  satu-satunya  hanya  sanksi  tindakan.  Tidak  ada celah  bagi  hakim  pengadilan  anak  untuk  menjatuhkan  hukuman  atau  sanksi pidana.
Berdasarkan  Pasal  69  ayat  2  UUSPPA  di  atas,  maka  pada  ketentuan tersebut  dapat  diperoleh  pula  gambaran  sekaligus  evaluasi  perundang-undangan terkait anak dalam hal teori hukuman nir pembalasan bagi anak berkonflik hukum, bahwa terdapat alasan penghapus pidana dan alasan peringanan pidana bagi anak pelaku tindak pidana.
Alasan  penghapus  pidana  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana,  yaitu bersandarkan pada defenisi yuridikal anak berkonflik hukum yang membatasi usia anak pelaku tindak pidana 12 sd. 18 tahun. Anak sebagai pelaku tindak pidana di bawah  usia  12  tahun,  berlaku  alasan  penghapus  pidana  berkualifikasi  alasan pemaaf. Sedangkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam batas usia 12 sd 13 tahun  berlaku  alasan  peringanan  pidana, oleh  karena anak  sebagai  pelaku  tindak pidana hanya dikenakan sanksi tindakan.
Dalam  tafsir literlijk atau  gramatikal,  Pasal  69  ayat  2  UUSPPA  terdapat dua  kekeliruan  mendasar. Pertama ,  masih  memungkinkan  majelis  hakim pengadilan  anak  menjatuhkan  hukuman  pidana    bagi  anak  pelaku  tindak  pidana yang berusia di bawah 14 tahun. Hal itu disebabkan terdapat frasa “dapat” dikenai tindakan.  Arti  kata  “dapat”  dalam  ketentuan  tersebut,  seolah-olah  memberikan kemungkinan  lain  atau  keluwesan  bagi  majelis  hakim  pengadilan  untuk menjatuhkan bentuk hukuman lain, selain hukuman tindakan, setidak-tidaknya ia bisa  memilih  hukuman  pidana,  padahal  bukan  demikian  maksud  daripada pembentuk undang-undang. 17
Kedua ,  Pasal  69  ayat  2  UUSPPA  insinkronisasi  dengan  Pasal  1  angka  3 UUSPPA. Seolah-olah Pasal 69 ayat 2 UUSPPA memberikan kewenangan kepada hakim  pengadilan  untuk  menjatuhkan  hukuman  bagi  semua  anak  pelaku  tindak pidana yang berusia di bawah 14 tahun, padahal dalam Pasal 1 angka 3 UUSPPA telah  dengan  tegas  membatasi  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  hanya  dapat
17 Bandiingkan  dengan  pendapat  Moeljatno  yang  menguraikan  arti  dari  kata  “dapat dihukum”  dalam  “ Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana,” 1959, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Hlm. 8.
diproses pidana, yaitu hanya yang berumur 12 tahun sd. 18 tahun. Bagi anak yang berusia  di  bawah  12  tahun,  jangankan  dapat  dikenakan  sanksi  tindakan, berdasarkan  UUSPPA  pun  tidak  memberikan  sebenarnya  ruang  untuk  melalui proses pemeriksaan, seperti penyelidikan dan penyidikan.
Oleh  karena  itu,  agar  ketentuan  daripada  Pasal  69  ayat  2  UUSPPA  tidak mengalami  kekaburan  dan  harmonis  dengan  ketentuan  atau  Pasal  1  angka  3 UUSPPA  (memenuhi  tafsir  sistematikal),  maka  seharusnya  berbunyi:  “anak pelaku tindak pidana yang berusia 12 tahun sd 13 tahun diancam dengan hukuman tindakan.”
2. Syarat Relatif
Sama  halnya  dengan  uraian  syarat  penjatuhan  hukuman  yang  telah diuraikan  di  atas.  Pada  syarat  bagian  kedua  ini,  penulis  juga  terlebih  dahulu mengutip  ketentuan  yang  dapat  dimaknai  secara  implisit  sebagai  syarat  relatif penjatuhan hukuman bagi anak berkonflik hukum.
Adapun  ketentuan  yang  dimaksudkan,  yaitu  Pasal  70  UUSPPA  yang menegaskan:
“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  frasa  yang  dapat  dimaknai  sebagai  syarat relatif  penjatuhan  hukuman  bagi  anak  berkonflik  hukum  yaitu  terdapat  dalam kalimat  “menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan.”  Pasal  70  UUSPPA merupakan  ketentuan  yang  mengandung  kalimat  negatif,  yang  jika  dipositifkan akan berbunyi:
“ Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  anak,  atau  keadaan  pada  waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”
Menyinggung  kemudian  dua  sifat elementer  tindak  pidana,  yaitu  terdapat unsur objektif dan unsur subjektif suatu tindak pidana, maka catatan yang terdapat dalam  Pasal  70  UUSPPA  sebagai  syarat  relatif  penjatuhan  hukuman  bagi  anak berkonflik  hukum,  kedua  unsur  tidak  pidana  demikian  terdapat  dalam ketentuannya.
Ringannya  perbuatan  merupakan  unsur  subjektif  yang  terdapat  dalam suatu  tindak  pidana  yang  harus  diamati  jika  pelakunya  adalah  anak.  Sementara
pada “keadaan pribadi anak” merupakan unsur subjektif yang terdapat dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana.
Untuk syarat penjatuhan hukum mengenai “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan” merupakan unsur gabungan antara unsur subjektif dan unsur objektif yang  harus  diperhatikan  oleh  hakim  pengadilan  anak  saat  mengadili  kasus  anak berkonflik  hukum.  Dikatakan  sebagai  unsur  gabungan,  karena  keadaan  pelaku bisa  saja  berasal  dari  luar  diri  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  bisa  pula  dari dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana.
Jika  dikembalikan  pada  asas  penghukuman  “hukumlah  seorang  setimpal dengan  perbuatannya”  berarti  antara  unsur  tindak  pidana  dengan pertanggungjawaban  pidana  tidak  terpisah,  atau  tidak  dapat  dikatakan  masing- masing  berdiri  sendiri.  Inilah  yang  menunjukan  bahwa  asas  penghukuman  yang dianut  oleh  UUSPPA  berdasarkan  Pasal  70  tersebut,  adalah  teori  monisme  yang menyatakan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana satu kesatuan.  Berbeda  dengan  pendapat  Pompe 18 dan  Chairil  Huda 19 yang menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  harus  dipisahkan  dengan  unsur tindak pidananya.
Benar  adanya  bahwa  berlaku  alasan  penghapus  pidana  bagi  anak  pelaku tindak  pidana  yang  masih  berusia  di  bawah  12  tahun,  sehingga  yang  demikian masih  memungkinkan  untuk  mengatakan  pertanggungjawaban  pidana  bukanlah bagian dari unsur tindak pidana.
Begitupun  dengan  syarat  penghukuman  absolut  bagi  anak  pelaku  tindak pidana  yang  berusia  12  sd  13  tahun  yang  diancam  dengan  hukuman  tindakan, masih  memungkinkan  untuk  mengatakan  pertanggungjawaban  pidananya  bukan bahagian  dari  unsur  tindak  pidana,  karena  ukurannya  hanya  sebatas  pelaku  yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab.
Akan  tetapi  suatu  hal  yang  berbeda  dengan  syarat  penjatuhan  hukuman relatif,  yang  memungkinkan  hakim  pengadilan  menjatuhkan  hukuman  antara tindakan atau pidana, antara unsur tindak pidana dengan pertanggungjawabannya satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Hal  itu  disebabkan,  bahwa  untuk melihat  berat  atau  ringannya  perbuatan  adalah  harus  menguraikan  unsur-unsur daripada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
18 Eddy O.S. Hiareij, Op.Cit, Hlm. 161.
19 Chairil  Huda,  2008, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan , Jakarta: Kencana, Hlm. 97.

## PENUTUP
Prinsip  penjatuhan  hukuman  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  sehingga terdapat  alasan  penghapus  pidana  berkualifikasi  alasan  pemaaf,  juga diberlakukannya dua bentuk hukuman (tindakan dan pidana) bagi anak berkonflik hukum  merupakan  perwujudan  lebih  lanjut  dari  tiga  prinsip  penghukuman  yang diakui dalam UUSPPA, yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana, prinsip the best interes  of  the  child dan prinsip ultimum  remidium. Ketiga  prinsip  penghukuman tersebut  juga  menjadi  landasan  dari  pembentuk  UUSPPA  sehingga  diberlakukan dua syarat penghukuman bagi anak berkonflik hukum, yaitu syarat penghukuman absolut dan syarat penghukuman relatif.
Agar UUSPPA tidak menimbulkan reaksi penolakan dari partsipan hukum yang  diatur, terutama  bagi  masyarakat  umum.  Oleh  karena  UUSPPA  merupakan hukum  yang  mengatur  menyangkut  kepentingan  umum,  maka  sebaiknya UUSPPA dilengkapi penjelasan yang lebih gampang dipahami terkait alasan atau ratio  legis yang  menjadi  dasar  pembeda  hukumannya  antara  anak  berkonflik hukum  dengan  orang  dewasa  yang  melakukan  tindak  pidana.  Selain  itu,  batasan usia bagi anak berkonflik hukum yang diancam dengan hukuman tindakan, harus memperjelas  batasan  usia  anak  antara  12  sd  13  tahun,  sehingga  tidak  tumpang tindih  dengan  prinsip  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  sebagai  pengecualian  oleh  UUSPPA  yang  tidak  dapat  diproses  secara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Andi Zainal. (1987). Azaz-azaz Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir  Hukum . Jakarta: Toko Gunung Agung.
Conztanzo, Mark. (2006). Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum , Jakarta: Pustaka Pelajar.
Fletcher,  George  P.  (1998). Basic  Concepts  of  Criminal  Law .  Cambridge: University Press.
Hanafi. (1976). Asas-asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang. Hart. (2013). Konsep Hukum . Bandung: Nusa Media.
Hiariej,  Eddy  O.S.  (2016). Prinsip-prinsip  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Hidayat, Bunadi. (2014). Pemidanaan Anak di Bawah Umur .  Bandung: Alumni.
Huda, Chairil. (2008). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan . Jakarta: Kencana. Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditama. Moeljatno.  (1959). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum Pidana. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
Mulyadi, Lilik. (2014). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , Bandung: Alumni.
Simanjuntak.  (1981). Pengantar  Kriminologi  dan  Patologi  Sosial. Bandung: Tarsito.
Utrecht, E. (1965). Hukum Pidana II , Djakarta: Pustaka Tinta  Mas. van  Hammel,  G.  A.  (1913). Inleiding  Tot  de  Studie  Van  Het  Nederlansche strafrecht .  Derde  Druk:  De  Erven  F.  Bohn  Haarlen  &  Gebr.  Belinfante’s- Gravenhage.