Keterkaitan Corporate Governance Dengan Corporate Social Responsibility
R. Ery Wibowo Agung S
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kasipah 12 Semarang

## Abstract
Makalah  ini membahas  tentang keterkaitan  antara  Corporate Gorvenance dengan  Corporate Social Responsibility. Keduanya  baik Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dalam perspektif  teori  legitimasi maupun Corporate Gorvenence keduanya saling melengkapi membentuk fungsi objektif dalam menghadapi kendala  yang  dihadapi oleh  perusahaan. Disatu  sisi  CG  dapat  meminimalkan  biaya  agensi  disisi  lain  CSR dapat  mengatasi  beban  ilegitimasi  dari  stakeholdernya.  Baik  CG  maupun  CSR  memiliki  hubungan  imbal balik yang membentuk fungsi yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja social dan kinerja keuangan dalam jangka panjang.
Key  words : corporate  governance,  corporate  social  responsibility,  problem  agensi,  legitimasi,  kinerja keuangan, kinerja sosial

## Pendahuluan
Beberapa  tahun  terakhir  banyak  perusahaan semakin  menyadari  pentingnya  penerapan program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  sebagai  bagian  dari  strategi  bisnisnya.  Penelitian Basalamah & Jermias (2005) menunjukkan bahwa salah satu alasan manajemen melakukan pelaporan  social  adalah  untuk  alas  an  strategis.  Meskipun  belum  bersifat  mandatory  tetapi  dapat dikatakan  bahwa  hampeir  semua  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya.
Hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  telah terjadi  pergeseran  paradigma pertanggungjawaban perusahaan  dari  shareholder    orientation  ke  stakeholder  orientation  merupakan  satu  keniscayaan. Kondisi  tersebut  muncul  akibat dampak  negatif bergesernya paradigma  tersebut.  Esensi  teori legitimasi menjelaskan bahwa untuk menjamin dan menjaga keberpihakan (legitimasi) stakeholder baik  internal  maupun  eksternal  perusahaan  perlu  menjamin  kongruensi  antara  keberadaan  dan tujuan  perusahaan  terhadap  pengharapan  stakeholder  (Gray,  et  al,  1996;  Deegan  2000;Gray O’Donovan,2000). Artinya bila kongruesian manajemen melakukan pelaporan sos antara keduanya terganggu  maka  akan  mengurangi  legitimasi  perusahaan. Gary  O’Donovan  (2002) memberikan
ilustrasi  posisi  legitimasi  antara  perusahaan  dan  stakeholder, digambarkan  dalam  sebuah  bagan maka wilayah legitimasi sebagai berikut :

## Daerah Legitimacy Gap
Sumber : Gary O’Donovan (2002)
Dilihat dari sudut pandang konsep entity bahwa terjadi pemisahan tegas antara perusahaan, shareholder  dan  stakeholder  dalam  pengelolaan  dan  operasional  perusahaan.  Pemisahaan  posisi tersebut , memunculkan asimetri informasi dan persepsi, yang dapat menumbuhkan illegitimaucy. Sementara itu corporate gorvenance (CG) menganjurkan  praktik  keterbukaan perusahaan terhadap para  pihak  yang  berkepentingan. Belkaui  dan  karpik  (1989)  menyatakan  bahwa      pengungkapan social  mengandung economic    dan  social  consequence.  Pengungkapan  social  dapat  memberikan informasi peran dan fungsi perusahaan ditengah lingkungan dan  masyarakat sehingga  mengurangi kesalahpahaman. Sedang economic consequence pengungkapan social dapat meningkatkan kinerja keuangan.  Shane  dan  Spicer (1983)  berpendapat  bahwa  tingkat  kepedulian  social  perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan lewat berbagai pengeluaran social  perlu  diungkapkan  terhadap  para  pihak    yang  berkepentingan. Pengungkapan  social  (social disclosure)  tersebut  merupakan  bagian  pelaksanaan  legitimasi  serta  perwujudan  akuntabilitas perusahaan yang diproksikan dalam corporate gorvenance. Corporate gorvenance merupakan salah satu  elemen  kunci  dalam  meningkatkan  efisiensi  ekonomis  yang  meliputi  serangkaian  hubungan antara  manajemen  perusahaan,  dewan  komisaris,  para  pemegang  saham  dan  stakeholder  lainnya. Corporate gorvenance (CG) juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran- sasaran  dari  suatu  perusahaan  dan  sebagai  sarana  untuk  menentukan  teknik  monitoring  kinerja
Society’s expectations and perceptions of corporation’s aktivities Legitimasi area Corporation’s Actions  and Activities
(Restuningdiah,2010). Penelitian  tentang  pengungkapan  tanggung  jawab social  dikaitkan  dengan corporate governance dilakukan oleh Novita & Djakman (2008) serta Farook&Lanis (2005) dalam Murwaningsari (2009). Penelitian tersebut menemukan bahwa Islamic governance ( sebagai proksi corporate  governance  di  bank  Islam)  terbukti  berpengaruh  positip  secara  signifikan  terhadap pengungkapan tanggungjawab social. Demikian juga dengan hasil penelitian Murwaningsari (2009) yang  membuktikan  GCG  yang  diamati  melalui  kepemilikan  managerial  dan  institusional mempunyai pengaruh terhadap [engungkapan pertanggungjawaban social.
Dalam makalah ini akan dibahas keterkaitan antara CG dengan CSR lebih jauh lagi. karena bagaimanapun  juga Corporate  Social  Responsibility (CSR) dalam    perspektif  teori  legitimasi  dan Corporate Gorvenence keduanya saling melengkapi membentuk fungsi objektif dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh perusahaan. (Beltratti, 2005)

## Corporate Gorvernance
Corporate Governance (CG) merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dan diharapkan  bisa  berfungsi  sebagai  alat  untuk  memberikan  keyakinan  kepada  para  investor  bahwa mereka  akan  menerima  return  atas  dana  yang  telah  mereka  investasikan.  CG  berkaitan  dengan bagaimana  para investor  yakin  bahwa  manajer  akan  memberikan  keuntungan  bagi  mereka,  yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/capital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (shleifer & Vishny, 1997)
Corporate  gorvenance diharapkan  dapat  berfungsi  untuk  menekan  atau  menurunkan  biaya keagenan atau agency  cost (Ujiyanto  &  Pramuka,  2007).  Prilaku  manipulasi oleh  manajer  yang berawal  dari  konflik  kepentingan  tersebut  dapat  diminimumkan  melalui  suatu  mekanisme monitoring  yang  bertujuan  untuk  menyelaraskan  bebagai  kepentingan. Teori  keagenan  mendasari munculnya  praktik  manajemen  laba  karena  pemisahan kepemilikan oleh  principal  dengan pengendalian  oleh  agen  dalam  suatu  perusahaan  yang  cenderung  menimbulkan  konflik  keagenan antara    principal  dan  agen.  Manajemen  selaku  pengelola  perusahaan  memiliki  informasi  tentang perusahaan  lebih  banyak  dan  lebih  dahulu  daripada principal  sehingga  terjadi  asimetri  informasi yang memungkinkan  manajemen  bersikap  oportunistik  dengan  cara  melakukan  praktek  akuntansi yang  berorientasi  pada  laba  untuk  mencapai  suatu  kinerja  tertentu.    Asimetri  Informasi  juga memberikan  peluang  bagi  manajemen  untuk  melaporkan  laba  semu  yang  dapat  menyebabkan menurunnya  nilai  perusahaan  di  masa  yang  akan  dating. Meskipun  demikian  dampak  manajemen laba  tidak  hanya  mempengaruhi  pemilik  perusahaan  tetapi  juga  mempunyai  pengaruh  yang  kuat
pada stakeholder.  Sementara itu stakeholder merupakan sekelompok orang yang mempunyai resiko sebagai akibat bentuk investasi yang berupa modal, sumber daya manusia atau sesuatu yang bernilai pada suatu perusahaan (Clarkson, 1994)
Asimetri  Informasi, dalam  sudut  pandang  teori agency merupakan informasi  yang  tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang  diperoleh  oleh  prinsipal  tidak  seluruhnya  disajikan  oleh  agen.  Akibatnya  informasi  yang diperoleh  prinsipal  kurang  lengkap  sehingga  tetap  tidak  dapat  menjelaskan  kinerja  agen  yang sesungguhnya  dalam  mengelola  kekayaan  prinsipal  yang  telah  dipercayakan  kepada  agen.  Akibat adanya  informasi  yang  tidak  seimbang  (asimetri)  ini,  dapat  menimbulkan  2  (dua)  permasalahan yang  disebabkan  adanya  kesulitan  prinsipal  untuk  memonitor  dan  melakukan  kontrol  terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:
(a). Moral  Hazard,  yaitu  permasalahan  yang  muncul  jika  agen  tidak  melaksanakan  hal-hal  yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
(b) Adverse  selection, yaitu  suatu  keadaan  dimana  prinsipal  tidak  dapat  mengetahui  apakah  suatu keputusan  yang  diambil  oleh  agen  benar-benar  didasarkan  atas  informasi  yang  telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tuga
Adanya prilaku  moral  hazard di  atas, menimbulkan  biaya  keagenan  (agency  cost),  yang  menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari:
(a) The monitoring expenditures by the principle. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (control) perilaku agen melalui budget restriction, dan compensation policies
(b) The bonding expenditures by the agent. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa  agen  tidak  akan  menggunakan  tindakan  tertentu  yang  akan  merugikan  prinsipal  atau untuk  menjamin  bahwa  prinsipal  akan  diberi  kompensasi  jika  ia  tidak  mangambil  banyak tindakan.
(c) The  residual  loss yang  merupakan  penurunan  tingkat  kesejahteraan  prinsipal  maupun  agen setelah adanya agency relationship.
Agency costs yang terjadi menurut teori agency harus dikeluarkan sedemikian rupa, sehingga biaya untuk  mengurangi  kerugian  yang  timbul  karena  ketidakpatuhan  setara  dengan  peningkatan  biaya enforcement-nya. Agency costs ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya
yang  dikeluarkan  oleh  manajemen  untuk  menghasilkan  laporan  yang  transparan,  termasuk  biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai  kepemilikan  pemegang  saham  sebagai  bentuk  ’ bonding expen ditures’ yang  diberikan  kepada manajemen  dalam  bentuk  opsi  dan  berbagai  manfaat  untuk  tujuan  menyelaraskan  kepentingan manajemen  dengan  pemegang  saham. Asimetri  Informasi dalam  pengungkapan  sosial dapat menciptakan  gap  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan yang  akan  menimbulkan  ekses moral hazard.

## Keterkaitan Corporate Social Responsebility dan Corporate Governance
Stakeholder khususnya  investor mengapresiasai praktik CSR dengan menggunakan program CSR  sebagai  bahan analisis  untuk  menilai  potensi keberlangsungan  usaha  dan  profitabilitas  usaha suatu  perusahaan.  Pambudi  (2006)  menjelaskan  apabila  perusahaan  tidak  melaksanakan  program CSR,  stakeholder  akan  mempersepsikan  bahwa  perusahaan  tersebut  tidak  melakukan pertanggungjawaban  sosialnya  dan  meragukan  keberlangsungan  usahanya.  Hasil  penelitian  di beberapa Negara maju membuktikan bahwa investor memasukkan variable CSR untuk pengambilan keputusannya  (Nurlela,  2008).  Hasil  penelitian  tersebut  mengindikasikan  bahwa  terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program CSR.  Murwwaningsari  (2008)  meneliti  126  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  dan membuktikan bahwa CSR berpengaruh positip terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Dalam  perkembangan  riset tentang CSR,  pengungkapan  social  (social  disclousure)  perlu dilakukan dalam praktik yang penuh keterbukaan (transparansi) dan akuntabiltas yang terjamin dari pihak  pengelola  perusahaan  agar  pengungkapan  social  perusahaan  semata-mata  bukan  merupakan strategi  pertahanan  diri  pihak  manajemen  ketika  manajemen  melakukan  moral  hazard. Pengungkapan CSR di definisikan sebagai suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan  masalah  seputar  social  accountability  yang  mana  secara  khas  tindakan  ini  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  media-media  seperti  laporan  tahunan  maupun  dalam  bentuk  iklan- iklan yang berorientasi social. (Gray et al, 2001)
Prior  et  all  beragumen  bahwa program  CSR  digunakan  sebagai  strategi  pertahanan  diri manajemen  manakala  manajemen  melakukan moral  hazard berupa  praktik  manajemen  laba  yang dapat memperburuk kinerja perusahaan dimasa depan. Dengan taktik ini manajemen berharap dapat
mengurangi kemungkinan memperoleh tekanan akibat ketidakpuasan shareholder dan lainnya yang kepentingannya  dirugikan  dengan  adanya  praktik  manajemen  laba. (  Prior  et  al,  2008;Orlitzky  et al,2003)
Prilaku  manipulatif  oleh  manajer  yang  berawal  dari  konflik  kepentingan  tersebut  dapat diminimumkan  melalui  suatu  mekanisme  monitoring  yang  bertujuan  untuk  menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan. Untuk meminimalkan agency cost yang ada,  maka shareholder melakukan  pengawasan  terhadap  pihak  manager  dengan  meminta  pengungkapan  yang  lebih  luas, pengungkapan akan lebih meningkat lagi sebanding dengan banyaknya jumlah shareholder external (Woodcock  dan  Whiting,  2009).  Perubahan  kebijakan  mengenai  pengungkapan  yang  dilakukan perusahaan  bertepatan  dengan  perubahan  ekonomi  perusahaan  dan corporate  governance dan struktur corporate governance yang dirancang dengan baik akan memaksimalkan kebijakan dalam hal pengungkapan (Lu et al., 2007).

## Keterkaitan CSR Dengan Teori Agensi
Praktek  CSR    dan  pengungkapannya  juga  dikaitkan  dengan  agensi  teori.  (Cowen dkk,1987;Adams,2002;dan Campbell, 2000 dalam Farok dan Lanis, 2005). Pengungkapan tanggung jawab social merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam  kinerja  social.  Dengan  demikian,  manajemen  akan  mendapatkan  penilaian  positif  dari pemilik.  Sehingga  menurut  Gray  et  all    (1987)  dapat  dikatakan  bahwa  pengungkapan  tanggung jawab  social  merupakan  perluasan tanggung  jawab  organisasi  di  luar  peran  tradisionalnya  untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal khususnya shareholder.
Anggraini  (2006)  menyatakan  bahwa  tuntutan  terhadap  perusahaan  untuk  memberikan informasi  yang  transparan,  organisasi  yang  akuntabel  serta  tata  kelola  perusahaan  semakin  bagus (good corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas  sosialnya. Sehingga  dapat    dikatakan  bahwa  konsep  tata  kelola  perusahaan  yang  bagus (good corporate governance) merupakan jawaban atas problem yang dihadapi oleh teori agensi dan juga  ilegitimasi  dalam  pespektif  stakeholder. Solusi  yang  ditawarkan  dalam  konsep  CG  tersebut dapat memberikan keyakinan pada para shareholder dan stakeholder terhadap manajemen pengelola perusahaan. Dalam perspektif teori agensi gap atau senjangan antara pihak agen dan principal yang berupa  asimetri  informasi  dapat  disejajarkan  kembali. Sehingga  secara  konseptual  landasan
pemikiran  teoritisnya keterkaitan  antara  CSR  dan  Corporate  Governance  (CG) dapat digagambarkan dalam dua bagan sebagai berikut :
Pada  tahap  pertama  secara  internal  perusahaan  menghadapi  konflik  dengan  shareholder sebagai  akibat  dari  asimetri  informasi yang  memunculkan  agensi  problem. Dan  secara  eksternal menghadapi  gap  excpectations  dari  stkeholdernya. Teoritikal  dasar perspektif shareholder dan perspektif stakeholder digambarkan sebagai berikut:
Perspektif Shareholder

## Perspektif Stakeholder
Kemudian dalam tahap kedua seiring dengan perkembangan dan kompleksitas yang dihadapi perusahaan,  terjadi  perluasan  dari perspektif shareholder  ke  perspektif  stakeholder.    Aktifitas perusahaan  tidak  hanya  menghadapi  tantangan  konflik  kepentingan secara  internal terhadap shareholdernya  tetapi  juga  menghadapi  tantangan  berupa  ilegitimasi  dari  stakeholdernya. Menghadapi  dua  tantangan  yang berasal  dari  internal  maupun  sisi  ekstenal  tersebut  perusahaan menjawab dengan penerapan sisitim CG. Sehingga keterkaitan CSR dengan CG dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :
Bagan Keterkaitan CG dengan CSR
Conflict  Of Interest Agent And Principles
Asimetri Informasi Moral Hazard Adverse Selection Society’s expectation’s  and perceptions (stakeholder) Gap expectation’s and perceptions
ilegitimacy Corporate Social Responsibility Ilegitimasi Kinerja Keuangan Sistim Corporate Gorvanance Agensi Problem
Kinerja Sosial
Konflik  antara  manajer  (agen)  dan  shareholder  (principal)  atau  yang  sering  disebut  dengan masalah  keagenan  dapat  diminimumkan  dengan  sebuah mekanisme  atau  sistim  corporate governance yang dapat mensejajarkan kepentingan principal dan agen. Dengan demikian otomatis simetri  infomasi  akan  terjadi  yang  berdampak  pada  kinerja  keuangan.  Tentu  saja  bila  sistim  CG tidak  bekerja  dengan  baik  maka  akan  direspon  oleh  pihak  shareholder  berupa  tekanan  dari  pihak principal (shareholder) kepada manajer (agen). Dalam pendekatan entity sistim CG dapat berperan didalam mengatasi ilegitimasi dalam perspektif stakeholder theory, dimana tekanan kepada aktifitas perusahaan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  shareholder  tetapi  juga  stakeholder. Perusahaan  berharap dengan  penerapan  CSR  akan  memperoleh  legitimasi  social kembali  sekaligus memaksimalkan kekuatan  keuangan  dalam  jangka  panjang  (Kiroyan,2006).  Dan  juga  maemaksimalkan kinerja sosialnya. Ulmann  (1985)  menyatakan  bahwa  dampak  dari  peningkatan  kinerja  social  yang diungkapkan  perusahaan  dapat  mempengaruhi  kinerja  ekonomi  yang  diukur  dengan  rasio-rasio dalam laporan keuangan maupun kinerja saham dipasar modal.

## Kesimpulan
Perusahaan  menghadapi  tantangan  dari  dua lini sekaligus.  Pertama  adanya  persepsi  dari stakeholdernya  bahwa  aktifitas  perusahaan untuk  memaksimumkan  keuntungan mungkin  akan berdampak  buruk  bagi  lingkungannya. Baik  dampak  buruk  terhadap  produk  yang  merusak lingkungan,  pelanggaran  hak  asasi  pekerjanya,  maupun  dampak  buruk  lainnya. Dan  kedua  bahwa pada  kenyataannya  sebagian  dari  perusahaan-perusahaan  tidak  mengikuti  peraturan.  (Beltarti, 2005). Sebuah sistim corporate  gorvernance  yang  efektif akan  mendukung  corporate  social responsibility.  Corporate governance dan Social Responsibility keduanya memiliki hubungan yang sangat  kuat.  Keduanya  membentuk  fungsi  yang  objektif  dalam  menghadapi  kendala  perusahaan. Disatu sisi CG dapat meminimalkan biaya agensi disisi lain CSR dapat mengatasi beban ilegitimasi dari  stakeholdernya.  Baik  CG  maupun  CSR  memiliki  hubungan  imbal  balik  yang  membentuk fungsi  yang  mampu  meningkatkan  nilai  perusahaan  dan  meningkatkan  kinerja  social  dan  kinerja keuangan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini RR, 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan  Informasi  Sosial  dalam  Laporan  Keuangan  Tahunan  Studi  Empiris pada  Perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi 9, 23-26 Agustus. Padang .
Basalamah,  AS  &  Jermias.  2005. Social  and  Enviromental  Reporting  and  Auditing  in Indonesia. Gajah Mada International Journal of Business, Vol. 7, pp 109-127
Belkaoui,  A  and  Karpik  P.G,  1989. Determinan  of  the  Corporate  Decision  to  Disclose  Social information. Auditing and Accountability journal. Vol 1 No 1
Beltratti, Andrea, 2005. The Complementarity between Corporate Governance and Corporate Social Responsibility . The Geneva paper, pp 373-386
Clarkson,M,  1994. A  Risk  Based  Model  of  Stakeholder  Theory. Proceedings  of  the  Second Toronto Conference on Stakeholder Theory. Centre for Corporate Social Performance and Ethics. University of Toronto. Toronto
Deegan,C,2000. Financial Accounting Theory. Rosevill,NSW: McGraw-Hill
Jensen,  Michael  Cand  Williem  H.  Meckling.  1976. Theory  of  The  Firm,  Manager  Behavior,
Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial Economic 3 No 4 : 305-360
Lu, Chilin, et al. 2007. Ownership and Firm Value in Emeging Market. Social Science Research Network, pp 1-38.
Murwaningsari,  E,  2009. Hubungan  Corporate  Governance,  Corporate  Social  Responsibility dan  Corporate  Financial  Perfprmance  dalam  Satu  Continum, Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, Vol 11 No 1 pp 30-41
Restuningdiah, 2010. Mekanisme GCG Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Koefisien Respon Laba. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 14, No 3 September 2010, hlm 377-390
Gray,  Javad  M,  David  MP,  &  Donald,  2011. Social  and  Environmental  Disclosure  and Corporate Characteristic, Journal of Business Finance and Accounting, pp  327-356
Gray,  Owen,  D  &  Adam,  1996. Accounting  and  Accountability, Journal  Hemel  Hempstead  : Prentics Hall.
Shane  P.B  &  Spicer,  B.H,  1983.. Social  Mareket  Response  to environmental  information
Product Outside the firm. Accounting Review, Vol 58  pp  521-536.
Ujiyantho, MA & Pramuka,BA,2007. Mekanisme Corporate Governance,Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan,Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli, Makasar.
Ullmann. A.R, 1985, Data in Search of a Theory : A Critical Examination of The Relationships Among  Social  Performance,  Social  Disclosure,and  Economic  Performance  of  U.S Firm. Academy of Management. Vol. 10 No.3 540-557