-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS PENGGANTI DI KOTA SEMARANG

## Happy Yanua Riekayanti, Edith Ratna, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: hriekayanti@gmail.com

## Abstract
The  position  of  a  Notary  Public  Official  is  an  honorary  position  given  by  the  state  attributively through the law, however if a notary is sentenced to a criminal sentence may be subject to sanctions in the Notary Position Act. The method used in this research is the empirical juridical method. The results of this study are the authority of a notary public in making a notarial deed in suspect status and legal protection of the parties. A notary public with a suspect status is still permitted to make a deed unless the notary is arrested because a notary must make a deed in his office. Legal certainty for the parties if a notary makes a deed in the status of a suspect, a deed made by a notary whose status  as  a  suspect  retains  perfect  proof  of  strength  and  fulfills  the  provisions  of  Article  16 paragraph (1) hurf l, namely a Notary is obliged to read the deed before the attorney, attended by the  attorney  at  least  2  (two)  people  are  sanctioned  and  signed  at  the  same  time  by  the  parties, witnesses, and notaries.

## Keywords : because of law; deed; substitute notary

## Abstrak
Kedudukan  Notaris  Pengganti  sebagai  seorang  pejabat  umum  merupakan  suatu  jabatan  terhormat, namun  apabila  notaris  Pengganti  dapat  dikenakan  sanksi  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  empiris . Hasil penelitian ini adalah kewenangan notaris pengganti dalam pembuatan akta notaris dalam membuat akta para pihak dan perlindungan hukum para pihak. Notaris pengganti harus membuat akta kecuali Notaris  pengganti  tersebut  ditahan  karena  seorang  Notaris  pengganti  harus  membuat  akta  di kantornya.  Kepastian  hukum  bagi  para  pihak  apabila  notaris  pengganti  membuat  akta,  Akta  yang dibuat  Notaris  pengganti  tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  serta  memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l yaitu seorang Notaris pengganti berkewajiban membacakan akta dihadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  sanksi  danditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

## Kata kunci: akibat hukum; akta; notaris pengganti

## A. Pendahuluan
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan  akta  otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat  umum  lainnya.  Akte  yang dibuat di hadapan notaris merupakan bukti otentik bukti sempurna, dengan segala akibatnya. (Kohar, 1983)
Jabatan  dan  profesi  notaris  pengganti  sebagai  produk  hukum,  sumbangsih  dan  peran sertanya  semakin  dibutuhkan  untuk  mengayomi  masyarakat  dan  mendukung  tegaknya
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
supremasi  hukum.  Notaris  tidak  hanya  bertugas  membuat  akta  otentik  semua  perbuatan, perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  tetepi  juga  harus  dapat  berfungsi membentuk  hukum  karena  perjanjian  antara  pihak  berlaku  sebagai  produk  hukum  yang mengikat para pihak. (Nico, 2003)
“Untuk  dapat  membuat  akta  otentik,  seseorang  harus  mempunyai  kedudukan  sebagai pejabat  umum.  Di  Indonesia,  seorang  Advokat,  meskipun  ia  seorang  yang  ahli  dalam bidang  hukum,  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik,  karena  ia  tidak mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat  umum,  sebaliknya  seorang  Pegawai  Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu,  umpamanya  untuk  membuat  akta  kelahiran  atau  akta  kematian.  Demikian  itu karena ia oleh Undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu”. (Notodisoerjo, 1982)
Dalam  Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris menyatakan akta notaris  yang mana akibat kelalaian Notaris pengganti dalam pembuatannya sehingga  mengakibatkan  akta  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta di  bawah  tangan  atau  akta  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum,  dapat  menjadi  alasan  bagi pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.
Akhir-akhir  ini  banyak  notaris  pengganti  yang  dipanggil  ke  kantor  polisi  Kota Semarang,  baik  dalam  kapasitasnya  sebagai  saksi  atau  diindikasikan  menjadi  tersangka, maupun  yang  sudah  berstatus  sebagai  tahanan  POLRI.  Jumlah  kasus  tindak  pidana  yang melibatkan  notaris,  sejak  tahun  2010  sampai  2015  di  Direktorat  Reskrim  dan  satuan  Kota Semarang,  sebanyak  53  kasus.  Dimana  10  (sepuluh)  orang  Notaris  Pengganti  sebagai tersangka  dan  sisanya  jadi  saksi.  Dalam  pelaksanaan  pemanggilan  dan  pemeriksaan notaris/PPAT  telah  ada  suatu  kesepakatan  antara  POLRI  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia yang  tertuang  dalam  Nota  Kesepahaman  antara  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dengan  Ikatan Notaris  Indonesia  yaitu Nomor Pol:B/1056/V/2006 dan Nomor:  01/MOU/PP- INI/V/2006  Tanggal  9  Mei  2006,  Nota  Kesepahaman  Antara  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Dengan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Nomor  Pol:  B/1055/V/2006  Dan Nomor:  05/PP-IPPAT/V/2006  Tanggal  9  Mei  2006  Tentang  Pembinaan  Dan  Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.
Notaris  pengganti  yang  melanggar  hukum  dalam  melaksanakan  jabatannya  baik disengaja  maupun  karena  kelalaian  kini  tidak  bisa  tenang  lagi.  Pihak-pihak  yang  merasa dirugikan  dapat  membuat  pengaduan  ke  pihak  Majelis  Pengawas  Notaris  dan  Kepolisian.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Apabila Notaris pengganti mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  maka  Majelis  Pengawas dapat  bertindak  tegas  mengenakan  sanksi.  Bahkan  dapat  memberikan  rekomendasi  kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang  bersangkutan  tidak  tertutup  kemungkinan  untuk  dituntut  ke  pengadilan,  baik  dalam perkara pidana maupun perkara perdata. (Budiono, 2007)
Adapun pasal-pasal tindak pidana yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas notaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 Ayat (1)  KUHP  tentang  Pemalsuan  Surat.  Dalam  Pasal  263  KUHP  tersebut  ada  2  (dua)  macam pemalsuan surat, yaitu :
1. Membuat  surat  palsu  ( valscheelijkop  maakt )  yaitu  perbuatan  membuat  surat  yang  isinya bukan  semestinya  atau  isinya  tidak  benar.  Dalam  hal  ini  dibuat  suatu  surat  yang  isinya tidak  benar  namun  suratnya  sendiri  asli  atau  sering  disebut  aspal  (asli  tapi  palsu)  karena tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah ataupun dikurangi.
2. Memalsukan  surat  ( vervalscht )  yaitu  memalsukan  surat-surat  dengan  cara  merubah, menambah, mengurangi atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat. Jadi suratnya  sudah  ada  tetapi  surat  itu  kemudian  dilakukan  perubahan  sehingga  bunyi  dan maksudnya berbeda dari aslinya.
Sedangkan Pasal 264 KUHP hanyalah merupakan pemberatan dari tindak pidana  yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.
MPW/MPD  kepada  notaris  bisa  merupakan  penetapan  bahwa  notaris  tersebut  hanya Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  ditetapkan  sebagai  saksi  atas  akta  yang  dibuatnya apabila  akta  tersebut  di  kemudian  hari  digugat  oleh  pihak  lain  yang  menuduh  notaris pengganti  telah  melakukan  penipuan.  (Effendi,  1993)  Hal  seperti  ini  dapat  dihindari  notaris dengan  cara  mengkopi  segala  surat-surat  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  akta  dan menjahitkannya  pada  akta  tersebut  karena  notaris  hanya  membuat  akta  berdasarkan keterangan dari para penghadap dan surat-surat lain yang mendukung dalam pembuatan akta tersebut.  Dengan  demikian  notaris  pengganti  dapat  menghindarkan  diri  sebagai  tersangka ataupun turut membantu terciptanya akta yang palsu atau tidak benar.
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics , politics ,  dan rethoric .  Spesifik  dilihat  dalam  buku nicomachean  ethics ,  buku  itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan,  yang,  berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori keadilan Aristoteles yaitu teori keadilan oleh John Rawls. John Rawls dipandang sebagai perspektif “liberal- egalitarian of  social  justice”, berpendapat  bahwa  keadilan  adalah kebajikan  utama  dari  hadirnya  institusi-institusi  sosial (social  institutions). Kebajikan  bagi seluruh  masyarakat  tidak  dapat  mengesampingkan  atau  menggugat  rasa  keadilan  dari  setiap orang  yang  telah  memperoleh  rasa  keadilan,  khususnya  masyarakat  lemah  pencari  keadilan. (Faiz, 2009)
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  dirumuskan  tiga  permasalahan  sebagai berikut:  1)  Bagimana  Akibat  Hukum  Akta  Yang  Dibuat  Notaris  Pengganti  di  Kota Semarang, 2) Bagaimana Legalitas Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti di Kota Semarang.
Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian  baik  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis  maupun  disertasi.  Namun  khusus  untuk penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil-hasil penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin  persamaan pada “Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti Di Kota Semarang”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  yang ditulis  oleh  Ghansham  Ananddi  tahun    2016  dengan  judul  “Pengawasan  terhadap  Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  Jabatan  Notaris.  Kedua  bagaimana  majelis pengawas notaris sebagai instansi yang melakukan pengawasan terhadapNotaris. (Anand dan Syafruddin, 2016)
Jurnal yang ditulis oleh Mokhamad Dafirul Fajar Rahman padatahun 2014 dengan judul “Kewenangan,  Kewajiban  Notaris  dan  Calon  Notaris  dalam  Membuat  Akta  Autentik”  yang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
mengungkapkanpermasalahan  yaitu:  bagaimana  analisis  yuridis  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a dengan  Pasal  16  A  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris wewenang Notaris  dan  Calon  Notaris  dalam  membuat  akta  terkait  Kewenangan  Notaris  dan  Calon Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. (Rahman, 2014)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Wibby  Yuda  Prakoso pada  tahun  2017  dengan  judul  “ Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah  Masa  Jabatannya  Selesai”  yang  mengungkapkan  permasalahan  yaitu:  Tanggung Jawab  Notaris  Penggati  atas  Akta  yang  dibuatnya.  Dan Akibat  Hukum  dari  Akta  Notariil yang dibuat oleh Notaris Pengganti. (Prakoso, 2017)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Irma  Mulia  Fitri  pada  tahun  2019  dengan  judul  “Pengawasan dan  Pembinaan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  Notaris  yang  Melakukan  Pelanggaran” yang  mengungkapkan  permasalahan  yaitu:  bagaimana  bentuk  pengawasan  dan  pembinaan Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  Notaris  yang  Melakukan  Pelanggaran  dan  untuk menjelaskan  Kendala  yang  dihadapi  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  melakukan  Pengawas dan Pembinaan. (Fitri, 2019)

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  yuridis  empiris. Yuridis mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan sebagai data sekunder. (Soemitro, 1990) Metode  yuridis  empiris  dalam  penelitian  ini  meninjau  dan  melihat  serta  menganalisa permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian  yaitu  Akibat  Hukum  Akta  Yang  Dibuat  Notaris Pengganti di Kota Semarang.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti di Kota Semarang
Pengaturan  sanksi  administratif  disinkronisasi  antara  pengaturan  sanksi  administratif yang tercantum dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris (UUJN) dengan  Peraturan Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004, tersebut  dari  segi  kewenangan.  Menurut  Pasal  73  ayat  (1)  huruf  e  dan  ayat  (2)  UUJN,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kewenangan  MPW  hanya  dapat  menjatuhkan  sanksi  teguran  lisan  dan  teguran  tertulis. Sanksi  seperti  ini  final,  artinya  tidak  ada  upaya  hukum  lain,  dan  MPP  hanya  dapat menjatuhkan  sanksi  berupa  pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  (Pasal  77  Huruf  c UUJN).  Dengan  demikian,  kewenangan  menjatuhkan  sanksi  seperti  tersebut  di  atas  hanya ada pada MPW dan MPP, tapi ternyata dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri itu  disebutkan  pula  bahwa  Majelis  Pemeriksa  (Wilayah  dan  Pusat)  dari  hasil pemeriksaannya  dapat  menjatuhkan  sanksi  berupa:  teguranlisan  dan  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian  dengan  tidak hormat.
Majelis  Pemeriksa  dapat  menjatuhkan  sanksi  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  MPW  dan  MPP  kepada  Notaris,  yaitu  MPW  dan  MPP atau Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Substansi peraturan menteri di  atas  tidak  tepat  untuk  dilaksanakan  karena  mencampuradukan  kewenangan  MPW  dan Majelis  Pemeriksa  Wilayah  serta  Majelis  Pemeriksa  Pusat  dalam  menjatuhkan  sanksi, sehingga  yang tetap harus dijadikan pedoman adalah aturan hukum  yang lebih tinggi  yaitu UUJN.
Sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Pengawas  tersebut,  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang  diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas  yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Jika tidak puas dapat  mengajukan banding kepada instansi Majelis  Pengawas  yang  lebih  tinggi.  Gugatan  ke  pengadilan  tata  usaha  negara  pun  dapat dilakukan jika putusan Majelis Pengawas tetap tidak memuaskan Notaris pengganti di Kota Semarang  yang bersangkutan.
Dalam  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor:  M.03.HT.03.10  Tahun 2007  tentang  Pengambilan  Minuta  Akta  dan  Pemanggilan  Notaris  Pengganti,  ditegaskan bahwa  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  wajib  memberikan  persetujuan  atau  tidak memberikan  persetujuan  secara  tertulis  dalam  jangka  waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari  terhitung  sejak  diterimanya  surat  permohonan,  dan  apabila  dalam  jangka  waktu  14 (empat  belas)  hari  terlampaui  tidak  ada  surat  keputusan  MPD  tentang  persetujuan  atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap  menyetujui  untuk  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang  yang bersangkutan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut.
Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD berupa Surat Keputusan (yang merupakan  suatu  penetapan  tertulis).  Surat  Keputusan  tersebut  bersifat  konkrit,  individual,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
final  dan  menimbulkan  akibat  hukum.  Konkrit  artinya  objek  yang  diputuskan  bukan  suatu hal  yang abstrak, tapi dalam hal  ini objeknya  yaitu  akta tertentu  yang diperiksa oleh MPD yang  dibuat  oleh  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    bersangkutan.  Individual  artinya keputusan  tidak  ditujukan  kepada  umum  atau  kepada  semua  orang,  tapi  kepada  nama Notaris yang bersangkutan. Final artinya sudah definitif, yang tidak memerlukan persetujuan dari  pihak  lain  atau  institusi  atasannya,  sehingga  hal  ini  dapat  menimbulkan  akibat  hukum tertentu bagi Notaris pengganti di Kota Semarang  yang bersangkutan. Ketentuan semacam ini hanya berlaku untuk Surat Keputusan MPD sebagai penerapan dari Pasal 66 UUJN.
MPD  yang  memutuskan  meloloskan  Notaris  untuk  diperiksa  oleh  pihak  lain  sebagai pelaksanaan Pasal 66 UUJN, jika tidak memuaskan bagi Notaris Dengan demikian tindakan atau  berkeberatan  dengan  alasan  yang  diketahui  oleh  Notaris  Dengan  demikian  tindakan sendiri,  (Thamrin,  2010)  maka  Notaris  yang  bersangkutan  dapat  menggugat  MPD  ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan MPD tersebut merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Perlindungan  hukum  yang  disebutkan  di  atas  mempunyai  batasan-batasan  tertentu, yaitu hanya berlaku ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    dan  tidak  berlaku  jika  tindakan  Notaris  tidak  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  atau  tidak  sesuai  dengan  wewenang  Notaris.  (Tedjosaputro, 1995) Contohnya seorang Notaris pengganti di Kota Semarang dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai pengusaha (terlepas dari tugas jabatannya sebagai Notaris) yang dalam menjalankan  usahanya  tersebut  mempergunakan  atribut  Notarisnya.  Tindakan  Notaris pengganti di Kota Semarang tersebut itu dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan yang  merendahkan  kehormatan  dan  martabat  jabatan  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang (Pasal  12  huruf  c  UUJN),  maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  oleh  Majelis  Pengawas Pusat Notaris pengganti di Kota Semarang  untuk mengusulkan kepada Menteri agar Notaris pengganti di Kota Semarang yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris. (Adjie, 2008)
Dengan  demikian,  UUJN  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Notris  sepanjang menjalankan  tugas  jabatannya  sesuai  dengan  wewenang  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang    dan  tidak  berlaku  jika  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    melakukan  suatu tindakan  tidak  dalam  menajalankan  tugas  jabatannya  selaku  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang atau di luar wewenang Notaris.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu hal tentang  apa  yang  disangkakan/didakwakan  kepadanya  dengan  bahasa  yang  dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya. (Salam, 2001)
Peraturan  Jabatan  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    Pada  Pasal  51  menyatakan bahwa  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  yang  terhadapnya  dilakukan  surat  perintah penahanan  sementara,  dengan  sendirinya  menurut  hukum  telah  dipecat  dari  jabatannya, sampai ia dibebaskan kembali.
Akibat  hukum  dari  penetapan  status  tersangka  kepada  seorang  Notaris  pengganti  di Kota  Semarang  di  luar  kewenangan  pembuatan  akta  yaitu  mengenai  cuti  Notaris.  Seorang Notaris  memiliki  hak  untuk  cuti.  Cuti  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  diatur  dalam UUJN,  dengan  catatan  bahwaselama  jabatannya  cuti  seorang  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang  tidak  boleh  melebihi  12  tahun.  Cuti  diijinkan  bagi  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang  yang sudah menjabat  2  (dua) tahun. Untuk  Notaris pengganti di  Kota Semarang yang berstatus sebagai tersangka yang akan mengajukan cuti kemungkinan permohonan cuti tersebut  akan ditolak untuk menghindari  tersangka tersebut  menghindar atau kabur ke luar negeri.
Tidak  terdapat  akibat  hukum  secara  spesifik  dalam  peraturan  mengenai  penetapan status tersangka terhadap seorang Notaris pengganti di Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagai jabatan umum. Seorang Notaris pengganti di Kota Semarang dalam statusnya sebagai  tersangka  tetap  berkewajiban  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pejabat  umum  yaitu membuat akta otentik.
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  yang  berstatus sebagai tersangka belum membawa akibat hukum terhadap tugas jabatan profesinya. Akibat hukum  terhadap  notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    dalam  menjalankan  tugas  jabatan profesinya  baru  akan  timbul  pada  saat  notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    tersebut  telah dinyatakan  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  penjara  5  (lima) tahun atau lebih berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Notaris pengganti di Kota Semarang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Legalitas Akta yang Dibuat Notaris Pengganti di Kota Semarang
a. Syarat Otentisitas Suatu Akta
Akta sebagai alat bukti yang sengaja dibuat yang nantinya apabila diperlukan dapat dipergunakan  sebagai  alat  pembuktian  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam kehidupan masyarakat  yang modern, (Santoso, 2013) oleh karena akta sebagai dokumen tertulis  dapat  memberikan  bukti  akan  adanya  suatu  peristiwa  hukum  yang  di  dalamnya mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  yang  melakukan  perikatan. Pembuktian itu sendiri diperlukan apabila timbul suatu perselisihan.
Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu:
1) akta  yang  dibuat  oleh  ( door )  Notaris,  biasa  disebut  dengan  istilah  Akta Relaas atau Berita Acara,
2) aktayang dibuat di hadapan ( ten overstaan ) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.
Akta-akta  tersebut  dibuat  atas  dasar  permintaan  para  pihak/penghadap,  tanpa adanya permintaan para  pihak, sudah tentu akta tersebut  tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Relaas merupakan  akta yang dibuat oleh Notaris pengganti di Kota Semarang atas permintaan  para  pihak,  agar  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  mencatat  atau menuliskan  segala  sesuatu  hal  yang  dibicarakan  oleh  pihak  berkaitan  dengan  tindakan hukum  atau  tindakan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  para  pihak,  agar  tindakan  tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. (Tobing, 1999) Dalam Akta Relaas ini Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  menulis  atau  mencatatkan  semua  hal  yang  dilihat atau  didengar  sendiri  secara  langsung  oleh  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  yang dilakukan  para  pihak.  Dan  Akta  Pihak  adalah  akta  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris pengganti  di  Kota  Semarang    atas  permintaan  para  pihak,  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang    berkewajiban  untuk  mendengarkan  pernyataan  atau  keterangan  para  pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris.
Syarat-syarat otentisitas atau syarat-syarat Verlijden akta adalah disusun, dibacakan dan ditandatangani. Syarat ini harus dilakukan, jika tidak akta tersebut tidak mempunyai kekuatan akta otentik (berubah fungsinya menjadi akta di bawah tangan). Jika penghadap
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
tidak  mampu/  tidak  bisa/berhalangan  membubuhkan  tanda  tangan,  maka  ada  pengganti tanda tangan ( surrogate ), yaitu suatu keterangan dari para penghadap karena tidak dapat menandatangani aktanya.
Pembacaan  akta  dan  penandatanganan  akta  harus  dilaksanakan  pada  saat  yang bersamaan, dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi artinya ketika dibacakan lalu dilanjutkan dengan penandatanganan akta oleh para penghadap Notaris pengganti di Kota Semarang harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.
Mengingat  besarnya  tanggung  jawab  yang  disandang  oleh  seorang  Notaris,  maka jabatan  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    dijalankan  oleh  mereka  yang  selain memiliki  kemampuan  ilmu  hukum  yang  memadai  harus  pula  dijabat  oleh  mereka  yang beretika dan berakhlak tinggi, perilaku Notaris pengganti di Kota Semarang  karena tidak disiplin atau melanggar pelaksanaan jabatan Notaris pengganti di Kota Semarang   dapat membawa akibat fatal terhadap akta yang dibuatnya. (Budiono, 2008)
Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
a) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang;
b) Bentuk  akta  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  cara  membuat  akta  menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang;
c) Ditempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta tersebut.
Akta  otentik  mempunyai  arti  yang  lebih  penting  daripada  sebagai  alat  bukti,  bila terjadi  sengketa  maka  akta  otentik  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  para  pihak yang bersangkutan.
Cacatnya  akta  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  dapat  menimbulkan  kebatalan bagi suatu akta Notaris Pengganti di Kota Semarang dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi:
a) Batal demi hukum
b) Dapat dibatalkan
c) Non existent
Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum dari pembatalan itu  yaitu  perbuatan  hukum  tersebut  tidak  mempunyai  akibat  hukum  sejak  terjadinya pembatalan,  dan  pembatalan  atau  pengesahan  perbuuatan  hukum  tersebut  tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
disahkan.  (Chomzah,  2002)  Akta  yang  sanksinya  dapat  dibatalkan,  tetap  berlaku  dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
Sanksi Non Existent dikenakan terhadap perbuatan hukum  yang  tidak memenuhi bentuk  pada  perjanjian  formil  dan  atau  tidak  dipenuhinya essentialia atau  satu  atau beberapa unsur yang mutlak yang ada untuk terbentuknya suatu perjanjian.

## b. Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Notaris
Akta  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  sebagai  produk  pejabat  publik,  maka penilaian  terhadap  akta  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    harus  dilakukan  dengan asas praduga sah ( vermoedenvanrechtmatigeheid ) atau presumption iustae causa. (Hadjon,  1993) Asas  ini  dapat  dipergunakan  untuk  menilai  akta  Notaris,  yaitu dimana akta Notaris pengganti di Kota Semarang tersebut dianggap sah sampai ada pihak yang  menyatakan  akta  tersebut  tidak  sah.  Untuk  menyatakan  atau  menilai  akta  tersebut tidak  sah  harus  dengan  gugatan  ke  pengadilan  umum.  Selama  dan  sepanjang  gugatan berjalan  sampai  dengan  ada  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  ( inkracht ),  makaakta  Notaris  Pengganti  di  Kota  Semarang    tetap  mengikat  para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Dengan  menerapkan  asas  praduga  sah untuk  akta  Notaris,  maka  ketentuan  yang tersebut  dalam  Pasal  84  UUJN  yang  menegaskan  jika  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang    melanggar  (tidak  melakukan)  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Akta  yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai  akta di bawah tangan  tidak  diperlukan  lagi,  maka  kebatalan  akta  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan  mengandung  cacat,  yaitu  tidak  berwenangnya  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang    untuk  membuat  akta  secara  lahiriah,  formal,  materil,  dan  tidak  sesuai denganaturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat dipergunakan untuk  menilai  akta  batal  demi  hukum,  karena  akta  batal  demi  hukum  dianggap  tidak pernah dibuat.
Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta Notaris:
a) Dapat dibatalkan;
b) Batal demi hukum;
c) Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
d) Dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan
e) Dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap karena penerapan asas praduga sah.
Kelima kedudukan akta Notaris pengganti di Kota Semarang sebagaimana tersebut di  atas  tidak  dapat  dilakukan  secara  bersamaan,  tapi  hanya  berlaku  satu  saja.  Jika  akta Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    diajukan  pembatalan  oleh  pihak  yang berkepentingan  kepada  pengadilan  umum  (negeri)  dan  telah  ada  putusan  pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap atau akta  Notaris pengganti di Kota Semarang    mempunyai  kedudukan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  akta Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    batal  demi  hukum  atau  akta  Notaris  pengganti  di Kota  Semarang    dibatalkan  oleh  pihak  sendiri  dengan  akta  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang  lagi, maka pembatalan akta Notaris pengganti di Kota Semarang  yang lainnya tidak berlaku. Hal ini berlaku pula untuk asas praduga sah.

## D. Simpulan
Kewenangan  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  dalam  pembuatan  akta  notaris pengganti di Kota Semarang dalam status tersangka dan perlindungan hukum para pihak. Akta yang  dibuat  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  yang  statusnya  sebagai  tersangka  tetap memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dengan  memenuhi  ketentuan  Pasal  1868 KUHPerdata  serta  memenuhi  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  yaitu  seorang  Notaris pengganti  di  Kota  Semarang  berkewajiban  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  sanksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Legalitas akta yang dibuat oleh notaris pengganti di Kota Semarang dalam kedudukannya sebagai tersangka. Seorang Notaris pengganti di Kota Semarang  yang berstatus tersangka tetap diperbolehkan  membuat  akta  kecuali  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    tersebut  ditahan karena  seorang  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang    harus  membuat  akta  di  kantornya,  jadi tidaklah  dimungkinkan  pembuatan  akta  tersebut  pada  saat  seorang  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang  ditahan.  Kepastian  hukum  bagi  para  pihak  apabila  notaris  pengganti  di  Kota Semarang  membuat  akta  dalam  status  tersangka.  Akta  yang  dibuat  Notaris  pengganti  di  Kota Semarang  yang  statusnya  sebagai  tersangka  tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  dengan  memenuhi  ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata  serta  memenuhi  ketentuan Pasal  16  ayat  (1)  hurf  l  yaitu  seorang  Notaris  pengganti  di  Kota  Semarang  berkewajiban
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang sanksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib.  2008. Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama.
Apeldoorn,  L.  J.  Van.  1996. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cetakan  Kedua  Puluh  Enam.  Jakarta: Pradnya Paramita.
Budiono, Herlien. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Chomzah, Ali Achmad. 2002. Hukum Pertanahan . Jakarta: Prestasi Putaka.
Effendi, Bactiar. 1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah . Bandung: Alumni.
Hadjon,  Philipus  M.  1993. Pemerintah  Menurut  Hukum  (Wet-En  Rechmatig  Bestuir) .  Cet.  1. Surabaya: Yuridika.
Kohar, A. 1983. Notaris Dalam Praktek Hukum . Bandung: Alumni.
Nico.  2003. Tanggung  Jawab  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum .  Yogyakarta:  Centor  For Documentation And Studies Of Busines Law (Cdsbl).
Notodisoerjo,  R.  Soegondo.  1982. Hukum  Notariat  Di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan) .  Jakarta: Rajawali Press.
Salam, Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: Mandar Maju.
Santoso, Urip. 2013. Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Jakarta: Kencana.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tedjosaputro,  Liliana.  1995. Etika  Profesi  Notaris  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana . Yogyakarta: Bigraf Publishing.
Thamrin,  Husni.  2010. Pembuatan  Akta  Pertanahan  Oleh  Notaris .  Yogyakarta:  Laksbang Pressindo.
Tobing, G.H.S Lumban. 1999. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga.
Anand, Ghansham. 2016. “Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan.” Lambung Mangkurat Law Journal 1 (1): 44063.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Faiz,  Pan  Mohamad.  2009.  “Teori  Keadilan  John  Rawls  (John  Rawls’  Theory  Of  Justice).”
SSRN Electronic Journal . Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.2847573.
Fitri,  Irma  Mulia.  2019.  “Pengawasan  Dan  Pembinaan  Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran.” Syiah Kuala Law Journal 3 (1): 53–62.
Prakoso,  Wibby  Yuda.  2017.  “Tanggung  Jawab  Dan  Akibat  Hukum  Dari  Akta  Notariil  Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai.” Jurnal Akta 04.
Rahman, Mokhamad Dafirul Fajar. 2014. “Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam  Membuat  Akta  Autentik.” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya .
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10
Tahun 2004.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor:  M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Pengganti.
Nota  Kesepahaman  Antara  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dengan  Ikatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Nomor  Pol:  B/1055/V/2006  Dan  Nomor:  05/PP-IPPAT/V/2006 Tanggal  9  Mei  2006  Tentang  Pembinaan  Dan  Peningkatan  Profesionalisme  Di  Bidang Penegakan Hukum.