JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
www.jurnalmandiri.com
ISSN : 2580-3220, E-ISSN : 2580-4588 J. Mandiri., Vol. 2, No. 2, Desember 2018 (349 - 367) ©2018 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

## PENGARUH LAW ENFORCEMENT , SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN TENTANG
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Adi Supriadi Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang supriadiadi83consobiz@gmail.com

## Abstrak
Pajak merupakan penerimaan negara yang menjadi salah satu tulang punggung pemasukan kas negara. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh signifikansi dari variabel law enforcement , sosialisasi perpajakan, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan responden wajib pajak yang melaporkan pajaknnya di KPP serpong, alat analisis menggunakanan software smartPls 3.0, sampel penelitian sebanyak 98 responden. Hasil dari penelitian ini yaitu law enforcement berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, secara simultan antara law enforcement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sementara penge­ tahuan tentang aturan perpajakan sebagai variabel moderasi melalui law enforcement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Law Enforcement, Sosialisasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Suatu negara akan tumbuh maju dari kegiatan yang berlangsung secara terus-mene- rus dan berkesinambungan dengan tujuan un- tuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang sifatnya materiil maupun spiritual. Agar tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan baik, maka perlu banyak memperhatikan ma- salah pembiayaan pembangunan dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang salah satunya adalah pendapatan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:1), “pajak ada- lah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan de ngan tidak mendapat jasa timbal balik secara lang-
sung, dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” sedangkan me nurut Waluyo (2011), “pajak sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara, sehingga pajak memegang peran pen- ting bagi penerimaan Negara”.
Pajak juga merupakan penerimaan negara yang menjadi salah satu tulang punggung pe- masukan kas negara selain dari sektor minyak bumi dan gas. Pemasukan pajak yang telah di targetkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dibidang perpajakan yang didukung oleh pihak-pihak terkait seperti aparat pajak dan wajib pajak selaku pembayar pajak. Menurut undang-un- dang perpajakan, Indonesia menganut self assessment system dimana wajib pajak diberi
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya. Peraturan pajak me rupakan suatu dorongan dan pengetahuan bagi seorang wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan peraturan perpajakan. Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 tri- liun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut ber- sumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bu- kan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio pene- rimaan negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). Tabel dibawah ini menunjukan realisasi penerimaan pajak.
TABEL REALISASI PENERIMAAN NEGARA (MILYAR RUPIAH) 2012-2015
Sumber Penerimaan 2012 2013 2014 2015 2016 LKPP LKPP LKPP APBNP RAPBN Penerimaan Dalam Negeri 1.332.323 1.432.059 1.545.456 1.758.331 1.846.076 Penerimaan Perpajakan 980.518 1.077.307 1.146.866 1.489.256 1.565.784 Pajak Dalam Negeri 930.862 1.029.850 1.103.218 1.439.999 1.524.013 Pajak Penghasilan 465.070 506.443 546.181 679.370 763.471 Migas 83.461 88.747 87.446 49.535 48.462 Non Migas 381.609 417.695 458.735 629.853 715.009 Pajak Pertambahan Nilai 337.584 384.714 409.182 576.469 573.691 Pajak Bumi dan Bangunan 28.969 25.305 23.476 26.690 19.434 BPHTB - - - - - Cukai 95.028 108.452 118.086 145.740 115.520 Pajak Lainnya 4.211 4.937 6.293 11.730 11.898 Pajak Perdagangan Internasional 49.656 47.457 43.648 49.257 41.771 Bea Masuk 28.418 31.621 32.319 37.204 38.902 Pajak Ekspor 21.238 13.835 11.329 12.053 2.869 Sumber: Departemen Keuangan yang diolah
Dari sisi belanja negara, APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun, atau sekitar Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN tahun 2016. Alokasi belanja negara diarahkan seja lan de- ngan sembilan agenda prioritas (nawacita) pe- merintah. Beberapa kebijakan pen ting belanja negara diantaranya; Pertama , meningkatkan ki nerja aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan pu- blik. Kedua , mengarahkan subsidi menjadi le bih tepat sasaran. Ketiga , melanjutkan pro- gram prioritas pembangunan, utamanya infra-
struktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pari- wisata, pertahanan, serta pengurangan kesen- jangan, guna semakin memperbaiki kualitas pembangunan. Keempat , pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dengan didukung program yang lebih tajam dan luas, baik dari sisi demand maupun sisi supply . Kelima , peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan termasuk per luasan cakupan penerima bantuan tunai ber syarat menjadi 6 juta. Keenam , penyediaan kebutuhan pokok perumahan melalui program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dukungan pembangunan rumah subsidi bunga kredit dan bantuan uang muka rumah. Ketujuh , menyelaraskan kebijakan de- sen  tralisasi fiskal dengan mengalihkan alo- kasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di kementerian/lembaga, agar pembangunan le- bih merata dan lebih cepat, yang juga didukung dengan peningkatan alokasi dana desa mencapai 6,5 persen dari dan di luar transfer ke daerah, sesuai Road Map dana desa tahun 2015-2019. Tabel berikut ini menunjukan target dan realisasi penerimaan pajak menurut APBN dan RAPBN 2012 sampai dengan 2015.

## TABEL PENERIMAAN PAJAK
Uraian 2012 APBN RAPBN Selisih Penerimaan Pajak 980.518 1.032.570 Pajak Dalam Negeri 930.862 989.637 58.775 Pajak Penghasilan 465.070 519.965 54.895 PPN 337.584 352.950 15.366 PBB 28.969 35.647 6.678 BPHTB - - - Cukai 95.028 75.443 (19.585) Pajak Lainnya 4.211 5.632 1.421 Pajak Perdagangan Internasional 49.656 42.934 (6.722) Uraian 2013 APBN RAPBN Selisih Penerimaan Pajak 1.075.308 1.178.931 Pajak Dalam Negeri 1.029.851 1.120.726 90.875 Pajak Penghasilan 506.443 574.327 67.884 PPN 384.714 423.708 38.994 PBB 25.305 27.344 2.039 BPHTB - - - Cukai 108.452 89.004 (19.448) Pajak Lainnya 4.937 6.343 1.406 Pajak Perdagangan Internasional 45.457 58.205 12.748
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
merupakan penerimaan pajak secara menye- luruh. Penerimaan pajak di KPP (Kantor Pajak Pratama) merupakan salah satu garda depan dalam melaksanakan kebijakan perpajakan, khususnya dalam meningkatkan realisasi pe- nerimaan pajak di KPP Serpong termasuk ting- kat pratama yang mempunyai peranan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah selama ini. Fakta menunjukan bahwa penerimaan pajak sudah hampir sesuai dengan yang diharapkan, apalagi di bantu dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat dikarenakan adanya penegakan hukum, sosialisasi dan moti- vasi dari pihak Kantor Pajak Pratama Serpong yang sekarang sedang dilakukan, berikut bukti- nya hasil akhir pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Serpong tahun 2015 adalah 99,41% atau Rp2,825,512,000,000,- dari target Rp2,842,274,000,000,-

## TABEL REALISASI PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA SERPONG
Tahun Target Realisasi Persentase 2010 1.303.621.203.013 1.436.939.963.234 110,23% 2011 1.587.458.237.214 1.725.640.641.063 108,70% 2012 2.230.186.880.394 2.204.587.535.361 98,85% 2013 2.810.655.093.120 2.868.703.922.095 108,61% 2014 3.668.648.302.800 3.793.394.953.515 103,40% 2015 2.842.274.088.000 2.824.315.876.119 99,37% Sumber: Pusat data informasi KPP Serpong
Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masyarakat di Indonesia dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu minat, motivasi atau dorongan, law enforcement (pe- negakan hukum), sosialisasi perpajakan, pe nge- tahuan aturan perpajakan dan kesadaran dari diri mereka sendiri dalam menghitung, mem- bayar dan melapor pajak terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menurut Pudyatmoko (2007) Law Enfor­ cement (Penegakan Hukum) merupakan se- rang kaian aktivitas, upaya dan tindakan mela- lui organisasi berbagai instrumen untuk me- wujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyu- sun hukum atau undang-undang tersebut. Pe- negakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut
Uraian 2014 APBN RAPBN Selisih Penerimaan Pajak 1.146.866 1.310.219 Pajak Dalam Negeri 1.103.218 1.256.304 153.086 Pajak Penghasilan 546.181 591.621 45.440 PPN 409.182 518.879 109.697 PBB 23.476 25.541 2.065 BPHTB - - - Cukai 118.086 114.284 (3.802) Pajak Lainnya 6.293 5.980 (313) Pajak Perdagangan Internasional 43.648 53.915 10.267 Uraian 2015 APBN RAPBN Selisih Penerimaan Pajak 1.489.256 1.379.992 Pajak Dalam Negeri 1.439.999 1.328.488 (111.511) Pajak Penghasilan 679.370 644.396 (34.974) PPN 576.469 524.972 (51.497) PBB 26.690 26.684 (6) BPHTB - - - Cukai 145.740 126.746 (18.994) Pajak Lainnya 11.730 5.689 (6.041) Pajak Perdagangan Internasional 49.257 51.504 2.247 Sumber: Departemen Keuangan yang diolah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru mam pu mengumpulkan penerimaan pajak se- besar Rp981,9 triliun atau 91,5 persen dari tar- get Rp1.072 triliun di APBNP 2014. Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan shortfall pajak Rp90 triliun disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi, pele- mah an impor, dan penurunan harga minyak sa wit di pasar internasional. Menteri keuangan menjelaskan penyumbang terbesar shortfall ada lah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp70,9 triliun dengan hanya membukukan pe nerimaan Rp404,7 triliun atau 85,1 persen da ri target Rp475,6 triliun, kemudian diikuti oleh pajak penghasilan (PPh) non-migas yang meleset sebesar Rp55,9 triliun, dengan pen- capaian sebesar Rp460,1 triliun atau 94,7 persen dari target Rp486 triliun. Secara kumulatif, rea- lisasi pendapatan negara sebesar Rp1.537,2 tri- liun atau 94 persen dari target APBNP 2014 yang sebesar Rp1.635,4 triliun, sementara ang- garan yang dikeluarkan pemerintah untuk be- lanja negara mencapai Rp1.764,6 triliun atau 94 persen dari pagu/budget Rp1.876,9 triliun. Dengan demikian, defisit APBNP 2014 menjadi sebesar Rp227,4 triliun atau 2,26 persen, ang- ka tersebut lebih rendah dari rencana semula 2,4 persen atau Rp241,5 triliun, uraian di atas
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
dapat berlaku sebagaimana adanya dan seba- gai mana  mestinya.
Seiring dengan upaya peningkatan pene- rimaan pajak melalui reformasi perpajakan, maka dibutuhkan kegiatan sosialisasi per pa- jakan yang diatur dalam surat edaran direktur jendral pajak nomor SE–22/PJ./2007 tentang “penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi perpajakan dapat men- jembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai pe- raturan pajak terbaru maupun informasi lain- nya dengan harapan melalui sosialisasi per- pajakan timbulnya kesadaran masyarakat se- bagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan”.
Berbagai cara yang dilakukan oleh Dir- jen Pajak selaku lembaga yang berwenang da- lam hal perpajakan telah melakukan do rongan atau motivasi terhadap wajib secara ber kesi- nambungan, agar target penerimaan pajak opti- mal. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagi pemerintah, upaya perbaikan pelayanan pajak yang telah dilakukan untuk memulihkan kepercayaan dan minat wajib pajak dengan peningkatan kinerja yang diberikan oleh Dirjen Pajak dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, iklan, media massa maupun situs peraturan pajak yang dapat diakses oleh wajib pajak, sehingga dengan adanya sosialisasi pe- nge tahuan tentang aturan perpajakan akan ber- potensi menambah jumlah wajib pajak baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa pendapatan Negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan Ne- gara bukan pajak dan hibah.
Pembatasan Masalah Dengan melihat banyaknya fenomena yang ada, namun waktu, tenaga dan sumber daya peneliti yang terbatas maka penulis membuat batasan masalah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Serpong, sam- pel yang dipilih meliputi jenis pajak yang dila- porkan oleh wajib pajak badan.
Permasalahan dari penelitian ini dapat di- rumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana law enforcement berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2.  Bagaimana sosialisasi perpajakan berpe- nga ruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3.  Bagaimana motivasi wajib pajak ber pe- ngaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana law enforcement , sosialisasi per  pajakan dan motivasi wajib pajak ber- pe ngaruh terhadap tingkat kepatuhan wa- jib pajak?
5.  Bagaimana pengetahuan tentang aturan perpajakan dapat memoderasi law enfor­ cement , sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wa jib  pajak?
Kerangka Pemikiran Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa “Kerangka pe mikiran merupakan model konseptual ten- tang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang pa- ling mendasar dan menjadi pondasi bagi se- tiap pemikiran atau suatu bentuk proses da ri keseluruhan dari penelitian yang akan dila- kukan”. Dengan demikian dapat diuraikan da - lam kerangka pemikiran ini bahwa law enfor­ cement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan tentang aturan perpajakan sebagai variabel moderating , penelitian ini di- latar belakangi oleh adanya kepentingan agar wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan pajak merupakan suatu ke- harusan yang diterapkan oleh pajak, agar setiap wajib pajak melakukan perpajakannya dengan patuh sesuai dengan target pemerintah, namun dengan demikian jika wajib pajak harus patuh pemerintah harus memberikan sosialisasi, pe- negakan hukum yang sesuai dengan pera turan yang ada, pelayanan yang diberikan harus baik, bisa diterima oleh semua kalangan wajib pajak. Terdapat berbagai variabel yang digunakan
untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak telah melakukan kepatuhannya, diantaranya law enforcement , sosialisasi perpajakan, moti- vasi wajib pajak dan dalam penelitian ini, pe- neliti akan membuktikan pengaruh variabel- variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pengujian statistik. 1. Pengaruh law enforcement terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
“Penegakan hukum (law enforcement) ber  tujuan sebagai pengawasan terhadap ting   kat kepatuhan Wajib Pajak dapat ber- jalan dengan baik maka hasilnya akan me- ningkatkan tax coverage ratio dan sekaligus penerimaan pajak (Tarjo dan kusumawati,
2006:144-116), kemudian menurut Yeni (2014) Law Enforcement berpengaruh sig- nifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan penegakan hukum yang tegas akan berpengaruh terhadap pelaku wajib pajak”.
2.  Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
“Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya, menurut Lusia Rohmati dkk (2013) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkar kepatuhan wajib pajak, dengan sosialisasi perpajakan yang maka wajib pajak akan lebih cepat mengetahui informasi yang di tentukan oleh pemungut pajak”.
3.  Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut Hamzah B Uno (2008:3) Moti- vasi Merupakan “Dorongan yang terdapat da lam diri seseorang untuk berusaha me ngadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebu- tuhannya”. Dedi Herawan (2014) me nya- takan bahwa “motivasi wajib pajak ber- pengaruh positif terhadap kepatuhan wa jib pajak. Dengan motivasi wajib pajak yang ditingkatkan akan membuat wajib pa jak lebih semangat dalam melakukan ke wa- jiban perpajakannya”.
4. Pengaruh law enforcement , sosialisasi per- pajakan, motivasi wajib pajak, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel-variabel tersebut ada yang berpengaruh positif namun ada juga yang berpengaruh negatif namun peneliti ingin melihat jika hal tersebut digabungkan se- cara simultan maka hasilnya akan signi- fikan atau tidak.
5.  Pengaruh pengetahuan tentang aturan per- pajakan sebagai variabel moderating da pat memediasi hubungan antara variabel inde- penden terhadap dependen.
Dengan ini peneliti memasukan variabel moderating yang akan memediasi variabel- variabel yang mempengaruhi terhadap ke  patuhan  pajak.  Variabel moderating yai- tu “tipe variabel yang memperkuat atau mem perlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel de- pen den” (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2001). Dengan memasukan seluruh variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka pengetahuan tentang perpajakan sebagai variabel moderating mampu memperkuat atau memperlemah wajib pajak untuk patuh ter ha- dap kewajiban perpajakannya. Sehingga urai- an diatas dapat digambarkan model ke rang ka teoritis dan kerangka pemikiran sebagai be- rikut:
Dengan memasukan seluruh variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka pengetahuan tentang perpajakan sebagai variabel moderating mampu memperkuat atau memperlemah wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.  Sehingga uraian diatas dapat digambarkan model kerangka teoritis dan kerangka pemmikiran sebagai berikut:
Gambar model kerangka pemikiran
Fenomena Situasional Kantor Pajak Pratama Serpong merupakan ujung tombak penerimaan pajak di kabupaten tangerang, namun kurangnya motivasi wajib pajak dapat menyebabkan menurunnya penerimaan pajak di KPP serpong

## Law Enforcement
Pengetahuan Tetang Aturan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Prosedur Induktif Kantor Pajak Pratama Serpong Prosedur Deduktif Identifikasi Masalah dan Hipotesis Uji Validitas dan Reliabilitas Uji data dengan PLS Inner Model, Outer Model, Weight Relatioan K O N F I R M A S I
Fenomena Teoritis Law enforcement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak, merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan tentang aturan perpajakan
Sosialisasi Perpajakan Motivasi WP
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
9 Gambar model kerangka teoritis
Pengembangan Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah “ pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi ” (Moh. Nazir, 2003:151).  Menurut Pudyatmoko (2007) Penegakan hukum “ merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut ” . Dengan penegakan hukum yang baik maka akan meningkatkan kemungkinan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya sehingga dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa law enforcement berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. H1: Diduga law enforcement berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Anies S Basamalah (2004:196) dalam Emaretha (2008) mendefinisikan “ sosialisasi sebagai suatu proses dimana orang mempelajari system nilai, norma dan pola prilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi anggota yang efektif.Sosialisasi yang dilakukan selama ini sangat berguna bagi wajib pajak untuk mengetahui peraturan-peraturan tentang perpajakan, dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa sosialisasi perpajakn berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ” .
H2: Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh  terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Mc Donald dalam Sardiman (2007:73), motivasi ialah “ sebuah perubahan energi yang ada dalam diri seseorang yang ditandakan dengan adanya rasa ( feeling ) dan didahului dengan respon adanya sebuah tujuan.Motivasi wajib pajak ini sangat berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan  dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ” .
H3: Diduga motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Lawenforcement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan karena dengan salah satu berkurang maka hal tersebut kurang sempurna atau kurang
Sosialisasi Perpajakan (X 2 )
Motivasi Wajib Pajak (X 3 ) X1 Law Enforcement (X 1 ) X1 Kepatuhan wajib Pajak (Y)

## Pengetahuan Tentang Perapajakan (Z)
X1

## GAMBAR MODEL KERANGKA TEORITIS
Pengembangan Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah “pernyataan yang dite- ri ma secara sementara sebagai suatu ke be- naran sebagaimana adanya, pada saat feno- m ena dikenal dan merupakan dasar kerja ser  ta panduan dalam verifikasi” (Moh. Nazir, 2003:151). Menurut Pudyatmoko (2007) Pe- negakan hukum “merupakan serangkaian akti- vitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi ber bagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut”. Dengan penegakan hukum yang baik maka akan meningkatkan kemungkinan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya sehingga dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa law enforcement berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. H 1 : Diduga law enforcement berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Anies S Basamalah (2004:196) dalam Emaretha (2008) mendefinisikan “sosiali- sasi sebagai suatu proses dimana orang mem- pelajari syistem nilai, norma dan pola prilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi anggota yang efektif. Sosialisasi yang dilakukan selama ini sangat berguna ba- gi wajib pajak untuk mengetahui peraturan-pe- raturan tentang perpajakan, dengan begitu da- pat dirumuskan hipotesis bahwa sosialisasi per- pajakan berpengaruh terhadap tingkat kepa- tuhan wajib pajak”. H 2 :  Diduga sosialisasi perpajakan ber pe nga- ruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pa- jak. Menurut Mc Donald dalam Sardiman (2007:73), motivasi ialah “sebuah perubahan energi yang ada dalam diri seseorang yang di- tan dakan dengan adanya rasa (feeling) dan di- dahului dengan respon adanya sebuah tujuan. Motivasi wajib pajak ini sangat berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan
begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa moti- vasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”. H 3 :  Diduga motivasi wajib pajak ber pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Law enforcement , sosialisasi perpajakan, mo tivasi wajib pajak, merupakan hal yang ti- dak bisa dipisahkan karena dengan salah satu berkurang maka hal tersebut kurang sempurna atau kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajaksehingga dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bah  wa  secara  simultan law enfocement , sosiali- sasi perpajakan dan motivasi wajib pajak ber- pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H 4 : Diduga law enforcement , sosialisasi per- pa jakan danmotivasi wajib pajak, ber pe- ngaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Tingkat kepatuhan wajib pajak pada dasar- nya di pengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pe negakan hukum yang tepat sasaran, serta mo tivasi dari wajib pajak itu sendiri dengan pe- ngetahuan tentang aturan perpajakan yang di- sosialisasikan oleh DJP melalui tingkat pratama maupun madya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pengetahuan tentang aturan perpajakan sebagai variabel moderating da pat memperkuat/memperlemah kepatuahan wajib pajak, sehingga dengan begitu dapat di- rumuskan hipotesis. H 5 :  Diduga pengetahuan tentang aturan per- pajakan memoderasi law enforcement , so sialisasi perpajakan dan motivasi wajib pa jak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode, Tempat dan Waktu Penelitian Metode atau method , secara harfiah berarti “cara, selain itu metode ataumetodik berasal dari bahasa Greeka dan metha yang artinya melalui atau melewati serta hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode bisa berarti jalan atau cara yang harus di lalui untuk mencapai tujuan tertentu” (Djamarah, 2000:2).
Penelitian atau riset adalah “suatu inves- ti gasi atau keingintahuan saintifik yang ter- or  ga nisasi, sistematik, berbasis data, kritikal ter  hadap suatu masalah dengan tujuan me- ne  mukan jawaban atau solusinya”, sekarang
(2003:5) dalam hartono (2012:2) Menurut Sugiyono (2013:2), metode pe - nelitian merupakan “cara ilmiah untuk men- dapatkan data dengan tujuan dan kegunaan ter tentu”.
Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:206), penelitian deskriptif adalah “sta- tis tik yang digunakan untuk menganalisa data dengancara mendeskripsikan atau meng- gambarkan data yang telah terkumpul seba- gaimana adanya tanpa bermaksud mem buat kesimpulan yang berlaku untuk digene rali- sasikan. Statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain: penyiapan data dalam bentuk tabel, grafik, perhitungan median, mean , standar deviasi, perhitungan prosentase dan lain-lain”.
Pengumpulan data adalah “kegiatan un- tuk mencatat suatu kejadian/peristiwa atau mencatat karateristik elemen atau mencatat nilai variabel, sedangkan mengolah data adalah kegiatan untuk mendapatkan data ringkasan ber bentuk data mentah dengan menggunakan rumus tertentu” (J Supranto dan Limakrisna, 2013:61).
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket yang diberikan kepa- da responden untuk dijawab dengan opsi ja- waban sangat setuju, setuju, cukup setuju, dan sangat tidak setuju. Selain itu pengumpulan data juga dengan menggunakan data arsip- arsip dokumen, statistik dan lainnya yang ber- hubungan dengan masalah penelitian.
a.  Jenis Data dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2010:137), data primer adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Da lam hal ini data primer digunakan adalah hasil jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan”. Penelitian ini memiliki tujuan un- tuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari law enforcement , sosialisasi per- pajakan dan motivasi wajib pajak di KPP Ser- pong terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan tentang peraturan wajib pajak sebagai moderasi. Sesuai dengan tujuan pene- litian tersebut, maka jenis penelitian yang di- gunakan adalah jenis survey . Menurut Sugi- yono (2011:6), “ survey digunakan untuk men dapatkan data dari tempat tertentu yang
alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti mela- kukan perlakuan dalam pengumpulan data”. Tujuan survey adalah “digunakan untuk mela- kukan penarikan kesimpulan secara umum (generalisasi) dari sampel yang ditentukan”. (Sur yana & Priyatna, 2008).
b.  Skala Pengukuran Data Pengukuran adalah “penugasan angka atau simbol terhadap ragam karakteristik atau nilai variabel sesuai dengan aturan yang berlaku” (Willy Abdillah, 2015:70). Pengukuran variabel dalam penelitian ini, menggunakan skala likert (likert Scale) yaitu “suatu skala yang di- gunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial” (Sugiyono, 2012:134. “Skala likert di desain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan per- nyataan pada skala lima titik dengan susunan sebagai berikut” (Istijanto, 2010:87): 1.  Sangat Setuju (SS), diberikan skor 5 2.  Setuju (S), diberikan skor 4
3.  Netral (N), diberikan skor 3 4.  Tidak Setuju (TS), diberikan skor 2 5.  Sangat Tidak Setuju (STS), diberikan skor 1
Populasi Menurut sugiyono (2010:115) Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh pe neliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
Populasi penelitian menerangkan target populasi atau sampel penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian sedangkan penentuan sampel penelitian adalah lokasi dimana pene- litian dilakukan. Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah wajib pajak yang datang ke KPP Serpong. Alasan peneliti memilih Serpong sebagai tempat populasi karena serpong me- rupakan KPP yang cakupannya luas dan juga sangat dekat dengan pemerintahan Kota Tangerang.
Menurut Badan pusat statistik penduduk yang ada di tangerang selatan untuk sensus pen duduk tahun 2014 sebanyak 1.492.999,- dengan demikian populasi yang akan diteliti di- perkirakan sebanyak 60% sebanyak 895.799 jiwa lebih wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Serpong dengan kuesioner sebanyak
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
125 kuesioner, sebagai target responden harus memiliki NPWP, karena dengan kepemilikan NPWP berarti wajib pajak tersebut telah men- jadi wajib pajak namun kepatuhannya masih di pertanyakan.
Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ter- sebut” (Sugiyono, 2009:116). Menurut Suhar- simi Arikunto (2002:109), sampel adalah “seba- gian atau wakil populasi yang diteliti”. Sam- pel merupakan “suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat me ng gambarkan  populasinya”  (Soehartono, 2004:57).
Teknik pengambilan sampel ini yang di- gunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu “teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau ke- sempatan sama bagi unsur atau anggota po- pu lasi untuk menjadi sampel” (Sugiyono, 2010:218), dan teknik yang dipilih adalah con­ venience sampling . Menurut sekaran dan Bougi
(2010:50) “ convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel, dimana peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan dijadikan sampel atau yang akan ditemui sebagai responden”. Teknik ini dipilih penulis karena merupakan “cara terbaik untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan efisien dalam hal tenaga, waktu, tempat serta menyesuaikan dengan kegiatan responden. Be- sarnya sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan menyebarkan kuesioner di KPP  Ser- pong, kepada orang yang akan melaporkan pajak badan seperti lapor PPN, PPh 21, 22,23, 4(2), 25. Semoga dengan 125 sampel ini dapat mejawab permasalahan penelitian yang dibuat”. “Perancangan model pengukuran dalam PLS sangat penting karena terkait dengan apa- kah indikator bersifat refleksif atau formatif. Model indikator refleksif dikembangkan ber- dasarkan pada classical test theory yang me- ngasumsikan bahwa variasi skor pengukuran konstruk merupakan fungsi dari true score di tambah error . Konstruk dengan indikator formatif mempunyai karakteristik berupa kom- posit, seperti yang digunakan dalam literatur ekonomi yaitu index of sustainable economics welfare, the human development index , dan the quality of life index ” (Ghazali, 2015:57). Model Spesikasi PLS dalam analisis jalur terdiri atas tiga tipe hubungan, yaitu “inner
model, outer model, dan weight estimate ” (Jogiyanto, 2014:188).
1. Inner model “ Inner model , yaitu spesifikasi hubungan antar variable laten (structural model) , disebut juga dengan inner relation , menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. Model persamaannya dapat ditulis seperti bawah ini: η=βη+Γξ+ς ................................................ (1) Dimana menggambarkan vektor varia belendogen (dependen), adalah vektor variabel laten eksogen dan adalah vektor residual (unex­ plained variance) . Oleh karena PLS di de sain untuk model rekursif, maka hubungan antar variable laten, berlaku bahwa setiap variable laten dependen, atau sering disebut causal chain system dari variabel laten dapat dispesifikasikan sebagai berikut: ηj= Σiβjiηi+ Σiγjbξb+ ςj ...........................(2) Dimana γjb (dalam bentuk matriks dilam- bangkan dengan Γ) adalah koefisien jalur yang menghubungkan variable laten endogen (η) dengan eksogen (ξ). Sedangkan βji (dalam bentuk matriks dilambangkan dengan β) ada- lah koefisien jalur yang menghubungkan va- riable laten endogen (η) dengan endogen (η); untuk range indeks i dan b . Parameter ς j adalah variable inner residual . Pada model PLS Gambar 3 inner model dinyatakan dalam system persamaan sebagai berikut: η1= γ1ξ1+ γ2ξ2+ ς1 ................................. (3) η2= β1η1 + γ3ξ1+ γ4ξ2+ ς2 .................... (4)
Dimanamenggambarkanvektorvariabelendogen (dependen), adalah vektor variabel laten eksogen dan adalah vektor residual ( unexplained variance ). Oleh karena PLS didesain untuk model rekursif, maka hubungan  antar  variable  laten,  berlaku  bahwa setiap variable  laten dependen, atau sering disebut causal chain system dari variabel laten dapat dispesifikasikan sebagai berikut: η j= Σ i β ji η i+ Σ i γ jb ξ b+ ς j........................................       (2) Dimana γ jb  (dalam  bentuk  matriks  dilambangkan  dengan Γ )  adalah  koefisien  jalur  yang menghubungkan variable laten endogen ( η ) dengan eksogen ( ξ ). Sedangkan β ji (dalam bentuk matriks dilambangkan  dengan β )  adalah  koefisien  jalur  yang  menghubungkan  variable  laten  endogen  ( η ) dengan endogen ( η ); untuk range indeks i dan b . Parameter ς j adalah variable inner residual . Pada model PLS Gambar 3 inner model dinyatakan dalam system persamaan sebagai berikut: η 1= γ 1 ξ 1+ γ 2 ξ 2+ ς 1.............................................        (3) η 2= β 1 η 1 + γ 3 ξ 1+ γ 4 ξ 2+ ς 2.................................        (4)
Gambar Inner Model
2. Outer model Outer model , yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement  model ,  mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifesnya . Model indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut: x = Λ x ξ + δ ....................................................................       (5) y = Λ y η + ε .........................................................    (6)
Dimana x dan y adalah indicator untuk variable laten eksogen ( ξ ) dan endogen ( η ). Sedangkan Λ x dan Λ y merupakan  matriks loading yang menggambarkan seperti koefisien regresi sederhana yang

## GAMBAR INNER MODEL
2. Outer model Outer model , yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, dise- but juga dengan outer relation atau measurement model , mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifesnya. Model indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai
berikut: x = Λxξ+ δ ................................................. (5) y = Λyη+ ε ................................................. (6)
Dimana x dan y adalah indikator untuk variable laten eksogen (ξ) dan endogen (η).
Sedangkan Λx dan Λy merupakan matriks loading yang menggambarkan seperti koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten denganindikatornya. Residual yang di- ukur dengan δ dan ε dapat diinterpretasikan se- bagai kesalahan pengukuran atau noise . Model indikator formatif persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:
ξ= ΠξXi+δ ................................................. (7)
η=ΠηYi+ ε ................................................. (8)
Dimana ξ, η, X dan Y sama dengan persamaan sebelumnya. Dengan Πξ dan Πη adalah seperti koefisen regresi berganda dari variable laten terhadap indikator, sedangkan δ dan ε adalah residual dari regresi. Untuk variabel latent eksogen 1 (reflektif) x1= λx1ξ1+ δ1........................................... (9) x2= λx2ξ1+ δ2......................................... (10) x3= λx3ξ1+ δ3......................................... (11) Z = λx3ξ1+ δ3.......................................... (12) Untuk variabel latent endogen 1 (reflektif) y1= λy1η1+ ε1.......................................... (13) 3. Weight relation Weight relation , estimasi nilai kasus variabel latent. Inner dan outer model memberikan spe- si fikasi yang diikuti dengan estimasi weight
relation dalam algoritma PLS: ξb= Σkbwkbxkb ...................................... (14) ηi= Σki wkiyki.......................................... (15)
Dimana wkb dan wki adalah k weight yang digunakan untuk membentuk estimasi variable laten ξb dan ηi. Estimasi variable laten adalah linear agregat dari indikator yang nilai weight - nya didapat dengan prosedur estimasi PLS”.
“Efek moderasi menunjukan interaksi an- tara variabel menunjukan interaksi antara mo- derator dengan variabel independen (prediktor) dalam mempengaruhi variabel dependen. Pe- ngujian efek moderasi dalam regresi linear dapat dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan Baron dan Kenney (1986), yaitu me nguji efek utama (pengaruh independen ter- hadap dependen) harus signifikan, kemudian menguji pengaruh variabel moderasi terhadap dependen harus signifikan, kemudian pengaruh interaksi variabel interaksi dan variabel mode-
ratornya, harus signifikan sedangkan efek uta- ma tidak siginifikan” (J Hartono 2015:229).
Dari efek moderasi tersebut dapat dibuat model matematika sebagai berikut: Y= α + λx1ξ1+ λx2ξ2 + λx3ξ3 + Z + е...(16)
15

## GambarModel Penelitian
Menurut Effendi dalam Lambutan Saragih (2013), definisi operasional adalah ” unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel ” . Definisi operasional menurut Nazir (2005:29) adalah ” definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisinya yang dapat diamati (diobservasi) ” . Penyusunan operasional ini perlu, karena definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambilan data mana yang cocok untuk digunakan.  Menurut Sugiyono (2010:58), operasional variabel adalah “ Segala sesuatu yang berbentuk apasaja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya ” . Menurut Sugiyono (2011:14), Variabel independen adalah “ variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) ” . Law Enforcement (Penegakan hukum) merupakan “ serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut “ (Pudyatmoko, 2007)
Sosialisai Perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012). Motivasi berasal dari bahasa latin “ movere ” yang berarti “dorongan atau penggerak”. Adanya motivasi ini diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. “ Kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya ” (Hasibuan dalam Supriyati, 2012). Menurut Santrock (2009:204), “ motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mencapai tujuan).

## GAMBAR MODEL PENELITIAN
Menurut Effendi dalam Lambutan Saragih (2013), definisi operasional adalah ”unsur pe- ne litian yang memberitahukan bagaimana ca ranya mengukur suatu variabel”. Definisi operasional menurut Nazir (2005:29) adalah ”definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisinya yang dapat diamati (diobservasi)”. Penyusunan operasional ini perlu, karena defi- nisi operasional itu akan menunjuk alat pe - ngambilan data mana yang cocok untuk di- gu nakan. Menurut Sugiyono (2010:58), ope- ra sional variabel adalah “Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh pe- neliti untuk dipelajari sehingga diperoleh infor- masi tentang hal tersebut, kemudian ditarik ke- simpulannya”.
Menurut Sugiyono (2011:14), Variabel inde- penden adalah “variabel yang mempe ngaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.
Law Enforcement (Penegakan hukum) me- rupakan “serangkaian aktivitas, upaya, dan tin- dakan melalui organisasi berbagai instrumen un tuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang ter sebut “(Pudyatmoko, 2007) Sosialisai Perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang me- rupakan salah satu institusi di Kementerian Ke- uangan untuk memberikan pengertian, infor- masi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Saraswati, 2012).
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
Motivasi berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti “dorongan atau penggerak”. Adanya motivasi ini diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. “Kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya” (Hasibuan dalam Supriyati, 2012).
Menurut Santrock (2009:204), “motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1.  Motivasi ekstrinsik adalah melakukan se- suatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mencapai tujuan).
2.  Motivasi intrinsic adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri)”. Menurut Sugiyono (2011:14) variabel de- venden adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas)”.
“Kepatuhan pajak (tax compliance) berarti bahwa wajib pajak mempunyaikesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perludiadakan pemeriksaan, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun Administrasi” (Gunadi, 2005).
“Variabel moderasi (moderating variable) ada lah suatu variabel independen lainnya yang dimasukkan kedalam model karena mem- punyai efek kontingensi dari hubungan va- ria bel dependen dan variabel independen se- belumnya” (Jogiyanto Hartono, 2012:169).
“Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (pe- nalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara salah satu indikatornya adalah me mahami perturan perpajakan” (Widayati, 2010).
Teknik Pengujian Data a.  Uji Instrument Penelitian Validitas adalah “kriteria utama keil- miahan suatu penelitian” (Willy Abdillah, 2014:71). Uji validitas kontruk dalam PLS di- laksanakan melalui uji convergent validity, discriminant validity dan average variance extracted (AVE). “ Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indi kator dinilai berdasarkan korelasi antara
item score / component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup” (Chin, 1997 dalam Hartono dan Abdillah, 2014:61). “ Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya apabila korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya. Persamaan outer model ” (Ghozali, 2014:37) adalah: X = Пχζ + ☐χ .......................... (17) Y = Пγ☐ + ☐γ ........................ (18) Keterangan: x dan y  = matriks variabel manifes inde- penden dan dependen γ dan ☐  =   matriks konstruk laten independen dan dependen
П =   matriks koefisien (matriks loading ) ☐ = matriks outer model residu Average variance extracted (AVE) meru- pa kan “koefisien yang menjelaskan varian di dalam indikator yang dapat dijelaskan oleh faktor umum. Sebagian ahli melihat koefisien ini merupakan varian dari estimasi reliabilitas konstruk, sebagian lainnya melihat koefisien ini merupakan properti yang mengungkap validitas diskriminan. Dalam hal ini penulis mendukung koefisien AVE sebagai properti validitas diskirminan karena koefisien ini meng- gambarkan interkorelasi internal yaitu korelasi antar indikator di dalam model. Koefisien rerata varian ekstrak didapatkan melalui persamaan berikut”. (Fornnel dan Larcker 1981 dalam Ghozali, 2014:40).
........................ (19)
Keterangan: γi2 = factor loading pada butir ke-1 Besarnya nilai AVE minimal yang direko- mendasikan adalah 0,5. Jika nilai AVE dida- patkan lebih besar dari 0,5 maka indikator-in- dikator di dalam model yang dikembangkan terbukti benar-benar mengukur konstruk laten yang ditargetkan dan tidak mengukur konstruk
laten yang lain. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab instru men. “Instrumen dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan bebe rapa teknik atau metode” (Willy Abdillah, 2015:74), sebagai berikut:
1) Cronbach alpha yaitu metode untuk me- ngukur realibilitas konsistensi internal skala-skala item berganda.
2) Test­retest reliability yaitu metode untuk mengukur reliabilitas satu skor atau instru- men tunggal yang diuji secara berulang.
3) Equivalent form reliability yaitu metode untuk mengukur reliabilitas satu skor atau instrumen yang disusun secara parallel dalam satu format kuesioner.
4) Interrater/interobserver reliability index yaitu metode untuk mengukur korelasi reali bilitas test­retest dan equivalent form . Teknik ini digunakan ketika jawaban- jawaban responden berbentuk judgement, seperti format pertanyaan terbuka dalam kuesioner atau hasil observasi.
5) Cohen’s kappaya itu teknik untuk mengukur reliabilitas interrater/ interobserver ketika data berskala nominal.
b.  Alat Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS versi3.0 yang dijalankan dengan media kom- puter. Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2014:206) PLS (Partial Least Square) adalah “analisis persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengu- jian model struktural. Model pengukuran di- gunakan untuk uji validitas dan reabilitas, se- dangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Selanjutnya Jogiyanto dan Abdillah (2014:164) menyatakan analisis Partial Least Squares (PLS) adalah teknik statistica multi varian yang melakukan perbandingan antara variable dependen berganda dan variable inde- penden berganda”.
“Terdapat beberapa alasan dalam pene-
litian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama , PLS (Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis dan residual distribution . Kedua , PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least Square) dapat digunakan un- tuk prediksi. Ketiga , PLS (Partial Least Square) memungkinkan algoritma dengan meng- gunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma” (JogiyantodanAbdillah, 2014:167).
Langkah-langkah pemodelan persamaan struktural berbasis PLS dengan software adalah sebagai berikut: 1.  Merancang model struktural (inner model) Perancangan model struktural hu- bung an antar variabel laten pada PLS di- dasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis  pe nelitian.
2. Merancang model pengukuran (outer model) Perancangan model pengukuran (outer model) dalam PLS sangat penting karena terkait dengan apakah indikator bersifat refleksif atau formatif.
3.   Mengkonstruksi diagram jalur Bilamana langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka agar hasilnya lebih mudah dipahami, hasil perancangan inner model dan outer model tersebut, selanjutnya di- nya ta kan dalam bentuk diagram jalur.
4.  Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan Outer model , yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement model , mendefinisikan ka- rak  teristik konstruk dengan variabel mani- fesnya. Inner model , yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (structural model) , di- sebut juga dengan inner relation , meng- gambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. Weight relation , estimasi nilai kasus variabel laten.
5.   Estimasi Metode pendugaan parameter (esti- masi) di dalam PLS adalah metode kuadrat
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
terkecil (least square methods) . Proses per- hitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu:
1) Weight estimate digunakan untuk men ciptakan skor variabel laten.
2)  Estimasi jalur (path estimate) yang meng hubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya.
3) Means dan lokasi parameter (nilai kons tanta regresi, intersep) untuk indi  kator dan variabel laten.
6. Goodness of Fit Convergent validity , korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup, pada jumlah indikator per konstruk tidak besar, berkisar antara 3 sampai 7 indikator. Discriminant validity , membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan kore lasi antar konstruk lainnya dalam mo- del, jika square root of average variance extracted (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,50.
Composite reliability (ρc), kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability ≥ 0.7, walau pun bukan merupakan standar absolut. Goodness of Fit Model diukur meng- gunakan R­square variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi; Q­Square predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai onservasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q­square > 0 menunjukkan model memiliki pre­ dictive relevance ; sebaliknya jika nilai Q­Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance . Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus: Q 2 = 1 – ( 1 – R 1 2 ) ( 1 – R 2 2 ) ... ( 1- R p 2 ) dimana R 1 2 , R 2 2 ... R p 2 adalah R­square
variabel endogen dalam model persamaan. Besaran Q 2 memiliki nilai dengan rentang 0 < Q 2 < 1, dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik. Besaran Q 2 ini setara dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur (path analysis) . R m 2
7.   Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dila- kukan dengan metode resampling Boot- strap yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan ada lah statistik t atau uji t, dengan hipotesis sta- tistik sebagai berikut:
Hipotesis statistik untuk outer model adalah: H 0 : λ i = 0 lawan H 1 : λ i ≠ 0 Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model , pengaruh variabel laten ek so- gen terhadap endogen adalah H 0 : γ i = 0 lawan H 1 : γ i ≠ 0 Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model , pengaruh variabel laten endo- gen terhadap endogen adalah H 0 : β i = 0 lawan H 1 : β i ≠ 0 Penerapan metode resampling, me- mungkinkan berlakunya data terdis tri busi bebas (distribution free) , tidak me mer- lukan asumsi distribusi normal, serta ti- dak memerlukan sampel yang besar (di- rekomendasikan sampel meinimum 30). Pengujian dilakukan dengan t­test , bila- mana diperoleh p­value ≤ 0,05 (alpha 5 %), maka disimpulkan signifikan, dan se- baliknya. Bilamana hasil pengujian hipo- tesis pada outter model signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pe- ngukur variabel laten. Sedangkan bilamana hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya.

## HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Data yang dapat dideskripsikan adalah “upa ya menampilkan data agar data terse- but dapat dipaparkan secara baik dan diin ter- pretasikan secara mudah” (Jogiyanto 2013:45). Deskripsi data meliputi penyusunan data da- lam bentuk tampilan yang mudah terbaca
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi,
Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
se cara lengkap. Peneliti mengolah data dari hasil kuesioner yang dan telah di sebarkan, di- mana semua sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di KPP Serpong baik pelaporan pajak badan maupun pelaporan pajak pribadi. Penyebaran dilakukan pada bulan Maret dimulai dari awal bulan Maret hingga pertengahan bulan Maret, penyebaran dilakukan melalui kuesioner langsung kepada wajib pajak. Terdapat 150 kuesioner yang di- se barkan kepada wajib pajak, namun hasil kuesioner yang diisi secara lengkap hanya ber- jumlah sebanyak 115 kuesioner, kemudian pa- da saat dilakukan olah data terdapat 17 data yang tidak bisa di masukan kedalam sistem PLS, sehingga peneliti memutuskan untuk me- ngurangi data tersebut dengan demikian total data yang di gunakan dalam proses pengolahan data adalah sebanyak 98 kuesioner. Dari rincian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

## TABEL GAMBARAN PENGUMPULAN KUESIONER
Kuesioner yang disebarkan 150 100  % Kuesioner Lengkap 115 76.7 % Kuesioner yang tidak dapat diolah 17 11.3 % Kuesioner yang diolah 98 65.3 % Sumber: Hasil Olah Data
Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian karakteristik identitas responden dan daftar pernyataan-pernyataan yang dapat mewakili variabel-variabel yang akan diuji. Dibagian karakteristik identitas res - ponden terdapat beberapa pertanyaan yang per lu diisi mengenai data pribadi res pon den seperti, jenis kelamin, umur, jenjang pen di- dikan, pengalaman kerja, pengisian SPT.
Data yang telah dirinci kemudian diolah dengan menggunakan software SmartPLS , mo  del di eksekusi dengan menggunakan PLS Algorithm dan Bootstrapping (model Struk- tural). Berikut tampilan gambar dibawah ini, PLS Algorithm dan gambar Bootstrapping seba- gai berikut:
21
Data yang telah dirinci kemudian diolah dengan menggunakan software SmartPLS, model di eksekusi dengan menggunakan PLS Algorithm dan Bootstrapping (model Struktural). Berikut tampilan gambar dibawah ini, PLS Algorithm dan gambar Bootstrapping sebagai berikut :
GambarHasil Model Pengukuran
Sumber:  Hasil Olah PLS Alogarithm
Berdasarkan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai skor indikator terhadap konstruknya semuanya diatas 0.5. Hal ini menunjukan bahwa semua data memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut. Nilai skor indikator terhadap konstruk yang terendah sebesar 0.528 pada p 28 dan nilai skor tertinggi sebesar 0.955 pada p29
Gambar Hasil Model Struktural
Sumber:  Hasil Olah PLS Bootstrapping Pengujian Model Pengukuran ( Outer Model ), menurut Jogiyanto (2013:78), sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk memprediksi hubungan relasional dalam model struktural, pengujian model pengukuran harus dilakukan terlebih dahulu untuk verifikasi indikator dan variabel laten yang dapat di uji selanjutnya. Pengujian tersebut meliputi pengujian validitas konstruk (konvergen dan diskriminan) dan pengujian konsistensi internal (reliabilitas) konstruk. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat

## GAMBAR HASIL MODEL PENGUKURAN
Sumber: Hasil Olah PLS Alogarithm
Berdasarkan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai skor indikator terhadap konstruknya semuanya diatas 0.5. Hal ini menunjukan bahwa semua data memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut. Nilai skor indikator terhadap konstruk yang terendah sebesar 0.528 pada p 28 dan nilai skor tertinggi sebesar 0.955 pada p29
Data yang telah dirinci kemudian diolah dengan menggunakan software SmartPLS, model di eksekusi dengan menggunakan PLS Algorithm dan Bootstrapping (model Struktural). Berikut tampilan gambar dibawah ini, PLS Algorithm dan gambar Bootstrapping sebagai berikut : GambarHasil Model Pengukuran
Sumber:  Hasil Olah PLS Alogarithm
Berdasarkan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai skor indikator terhadap konstruknya semuanya diatas 0.5. Hal ini menunjukan bahwa semua data memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut. Nilai skor indikator terhadap konstruk yang terendah sebesar 0.528 pada p 28 dan nilai skor tertinggi sebesar 0.955 pada p29
Gambar Hasil Model Struktural
Sumber:  Hasil Olah PLS Bootstrapping Pengujian Model Pengukuran ( Outer Model ), menurut Jogiyanto (2013:78), sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk memprediksi hubungan relasional dalam model struktural, pengujian model pengukuran harus dilakukan terlebih dahulu untuk verifikasi indikator dan variabel laten yang dapat di uji selanjutnya. Pengujian tersebut meliputi pengujian validitas konstruk (konvergen dan diskriminan) dan pengujian konsistensi internal (reliabilitas) konstruk. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat

## GAMBAR HASIL MODEL STRUKTURAL
Sumber: Hasil Olah PLS Bootstrapping
Pengujian Model Pengukuran (Outer Model), menurut Jogiyanto (2013:78), sebe lum melakukan pengujian hipotesis untuk mem- prediksi hubungan relasional dalam model struk tural, pengujian model pengukuran harus dilakukan terlebih dahulu untuk verifikasi indikator dan variabel laten yang dapat di uji selanjutnya. Pengujian tersebut meliputi pe- ngujian validitas konstruk (konvergen dan diskriminan) dan pengujian konsistensi inter- nal (reliabilitas) konstruk. Uji Validitas di la- kukan untuk mengetahui kemampuan ins- trumen penelitian mengukur apa yang seha- rusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digu- nakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi res- ponden dalam menjawab item pertanyaan da- lam kuesioner atau instrumen penelitian.
1.  Pengujian Validitas Konstruk Uji Validitas konvergen dilihat dari model
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
pengukuran menggunakan indikator refleksif di nilai berdasarkan AVE (Average Variance Extracted) direkomendasikan nilai masing- ma sing harus diatas 0.50 artinya probabilitas indikator di suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah (kurang 0.5) dengan demikian probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di konstruk yang dimaksud menjadi lebih besar yaitu diatas 50 persen. Dalam pene- litian ini terdapat 5 konstruk dengan jumlah indikator antara 2 sampai dengan 7 indikator. Ber dasarkan hasil pengujian model pengukuran terlihat pada gambar sebelumnya dan dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

## TABEL UJI VALIDITAS KONVERGEN
AVE Kepatuhan Wajib Pajak 0.680 Motivasi WP 0.718 Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan 0.679 Sosialisasi Perpajakan 0.582 Law Enforcement 0.581 Sumber: Pengolahan data Smart PLS 3.0
Berdasarkan hasil tabel yang terlihat pada tabel menunjukan bahwa hasil AVE un tuk konstruk kepatuhan perpajakan, law enfor­ cement , motivasi WP pengetahuan tentang aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan ma sing-masing adalah 0.680; 0.718; 0.679; 0.582; 0.581. Semua indikator memiliki AVE diatas > 0.5 nilai-nilai tersebut telah memenuhi uji validitas konvergen. Dengan demikian, da- pat disimpulkan bahwa indikator-indikator ter- sebut dinyatakan valid dan dapat diterima se- bagai variabel laten penelitian.
Uji Validitas Diskriminan Pengukuran vali ditas diskriminan dari model pengukuran di nilai berdasarkan dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten tersebut atau dengan melihat cross loading pengukuran dengan konstruknya. Pada tabel cross loading terlihat bahwa masing- masing indikator di suatu konstruk akan ber- beda dengan indikator di konstruk lain dan me- ngumpul pada konstruk yang dimaksud.

## TABEL CROSS LOADING
Kepn WP Motivasi WP Peng Tent AP Sospajak Law Enfor P1 0,376 0,719 0,372 -0,199 0,736 P11 0,319 0,903 0,134 -0,191 0,455
P13 0,382 0,712 0,371 -0,202 0,739 P18 0,344 0,912 0,168 -0,190 0,461 P2 0,358 0,704 0,346 -0,182 0,736 P28 0,298 0,230 0,528 -0,234 0,302 P29 0,624 0,280 0,955 -0,288 0,378 P3 0,837 0,354 0,254 -0,249 0,813 P30 0,592 0,197 0,920 -0,273 0,305 P32 0,633 0,281 0,938 -0,286 0,397 P33 0,905 0,340 0,350 -0,263 0,736 P37 0,906 0,402 0,306 -0,288 0,802 P6 -0,239 -0,040 -0,203 0,757 -0,158 P7 -0,292 -0,250 -0,211 0,764 -0,272 P8 -0,284 -0,288 -0,297 0,782 -0,260 P9 -0,209 -0,084 -0,256 0,749 -0,155 Sumber: Hasil SmartPLS yang di olah
Nilai cross loading pada tabel 4.4 menun- jukkan adanya validitas diskriminan yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap kons- truknya lebih tinggi dibandingkan nilai ko re- lasi indikator terhadap konstruk lainnya. Se- bagai contoh loading factor P1 dengan Law Enforcement sebesar 0.736 jumlah ini lebih tinggi dibandingkan loading factor P1 kepada motivasi w. begitu juga dengan konstruk lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik di bandingkan dengan indikator blok lain.
2.  Uji Reliabilitas Uji Kekonsistenan indikator-indikator da- lam satu variabel laten dilakukan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat diukur dari nilai cronbach’ alpha dan nilai composite reliability . Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliable , maka nilai cronbach’ alpha harus lebih dari 0.70 dan nilai composite reliability harus lebih dari 0.70 meskipun begitu nilai 0.60 masih dapat di- terima.

## TABEL UJI RELIABILITAS
Cronbach's Alpha Composite Reliability Kepatuhan WP 0,747 0,862 Motivasi WP 0,797 0,883 Pengetahuan Tentang AP 0,745 0,857 Sosialisasi Perpajakan 0,763 0,848 Law Enforcement 0,721 0,806 Sumber: Hasil SmartPls 3.2.4 Dari output smartPLS diatas, menunjukkan bahwa konstruk kepatuhan perpajakan, law enforcement , motivasi WP pengetahuan tentang
aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan di atas 0.70 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.
Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori subtantif. Model struktural di evaluasi dengan menggunakan R­square untuk konstruk depen- den. Hasil R­square yang dijelaskan pada va- riabel devenden sebaiknya diata 0.10 se hing ga dapat dinyatakan bahwa konstruk depen den- nya baik.
Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa nilai R­square konstruk kepatuhan per- pajakan, dipengaruhi oleh law enforcement , mo tivasi WP pengetahuan tentang aturan per- pajakan dan sosialisasi perpajakan sebesar 0.787, sehingga 78.7% indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Untuk menguji hipotesis, nilai t­statistic yang dihasilkan dari output PLS dibandingkan dengan nilai t tabel , output PLS merupakan estimasi variabel laten yang merupakan linear agregat dari indikator. Hipotesis digunakan adalah sebagai berikut:
•  Apabila  t hitung > t tabel , yaitu lebih dari 1.96 maka hipotesis diterima.
•  Apabila t hitung < t tabel , yaitu kurang dari 1.96 maka hipotesis ditolak
H 1 : Diduga law enforcement berpengaruh ter  hadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
TABEL INNER MODEL T STATISTIK H 1 Original Sample Sample Mean Standard Deviation T Statistics (O) (M) (STDEV) (IO/STDEVI) Law E 0,806 0,787 0,082 9,842
Law Enforcement berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sample 0.806. Hipotesis (H 1 ) terdukung karena nilai T­statistic sebesar 9.842 lebih besar dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa law enforcement mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
H 2 :  Diduga sosialisasi perpajakan ber penga- ruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
TABEL INNER MODEL T STATISTIK H 2 Original Sample Sample Mean Standard Deviation T Statistics (O) (M) (STDEV) (IO/STDEVI) Sos pajak 0,848 0,833 0,050 16,814
Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signi- fikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sample 0.848. Hipotesis (H 2 ) ter- dukung karena nilai T­statistic sebesar 16.814 lebih besar dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa So- sialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam pe- nelitian ini diterima.
H 3 :  Diduga motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
TABEL INNER MODEL T STATISTIK H 3 Original Sample Sample Mean Standard Deviation T Statistics (O) (M) (STDEV) (IO/STDEVI) Motivasi WP 0,883 0,876 0,041 21,536
Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signi- fikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sample 0.876. Hipotesis (H 3 ) ter- dukung karena nilai T­statistic sebesar 21.536 lebih besar dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa Moti- vasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang sig nifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam pe - nelitian ini diterima.
H 4 : Diduga law enforcement , sosialisasi per- pajakan dan motivasi wajib pajak, ber- pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
TABEL INNER MODEL T STATISTIK H 4
Original Sample Sample Mean Standard Deviation T Statistics (O) (M) (STDEV) (IO/STDEVI) Motivasi WP 0,883 0,876 0,041 21,536 Motivasi WP 0,883 0,876 0,041 21,536 Motivasi WP 0,883 0,876 0,041 21,536 Law Enforcement , Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan ter hadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
original sample 0.806, 0.848, 0.883, Hipotesis (H 4 ) terdukung karena nilai T­statistic dari semua variabel lebih besar dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa Law Enforcement , Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pa- jak. Dengan demikian, hipotesis keempat da- lam penelitian ini diterima.
H 5 :  Diduga pengetahuan tentang aturan per- pajakan memoderasi law enforcement , so sialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
TABEL INNER MODEL T STATISTIK H 5 Original Sample Sample Mean Standard Deviation T Statistics (O) (M) (STDEV) (IO/STDEVI) Mod Effect 0,06 0,049 0,037 1,609 Pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi Law Enforcement , So sialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak ter hadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sample 0.06 Hipotesis (H 5 ) tidak terdukung karena nilai T­statistic dari variabel moderating lebih kecil dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi Law Enforcement , Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak ter hadap kepatuhan wajib pajak. Dengan de- mikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak. Sehingga model penelitian yang diaju- kan secara matematis:
Y= α + λx 1 ξ1+ λx 2 ξ2 + λx 3 ξ 3 + Z + е. Dimana Y adalah kepatuhan wajib pajak, X 1 adalah law enforcement , X 2 adalah sosialisasi perpajakan dan X 3 motivasi wajib pajak serta Z pengetahuan tentang aturan perpajakan me- rupakan variabel moderating . Jika diilustrasikan maka akan berbentuk seperti ini: Kepatuhan wajib pajak = 9.842 Law enfor­ cement +16.814 Sosialisasi perpajakan + 21.536 Motivasi wajib pajak + 1.609 pengetahuan ten- tang aturan perpajakan.
Interpretasi Hasil Penelitian “Pengujian yang telah dilakukan dihasilkan dengan t­test , bilamana diperoleh p­value ≤ 0,05 (alpha 5%), maka disimpulkan signifikan dan
sebaliknya. Jika saja di peroleh hasil pengujian hipotesis pada outter model signifikan, dengan demikian menunjukkan bahwa indikator di- pandang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten sedangkan bilamana hasil pengujian pada inner model adalah sig- nifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten ter- hadap variabel laten lainnya”. Berdasarkan hal tersebut maka penulis meninterpretasikan se- suai dengan hasil yang telah di hipotesiskan, se- bagai berikut:
1. Law Enforcement terhadap tingkat kepa- tuhan wajib pajak Law Enforcement berpengaruh signifikan ter hadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H 1 ) terdukung karena nilai T­statistic sebesar 9.842 lebih besar dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa law enforcement yang mempunyai pengaruh signifi- kan terhadap kepatuhan wajib pajak. “Hasil penelitian menunjukan law enfor­ cement atau penegakan hukum terhadap kepa- tuhan wajib pajak berpengaruh signifikan de ngan begitu peningkatan penegakan hu- kum pajak yang tegas akan meningkatkan ke- patuhan wajib pajak dalam melakukan ke- wajiban perpajakan. Jika wajib pajak patuh dalam melakukan perpajakan maka akan me- ningkatkan penerimaan pajak bagi negara, sehingga negara memiliki dana lebih sebagai implikasinya diharapkan mampu memperkecil hutang Negara”.
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Subekti (2013), bahwa law enforcement berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.  “Sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak” “Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signi - fikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipo- tesis (H 2 ) terdukung karena nilai T­statistic se besar 16.814 lebih besar dari t tabel (tingkat sig nifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pe- nga ruh yang signifikan terhadap kepatuhan wa jib  pajak”.
“Hasil penelitian menunjukkan bahwa so sialisasi yang dilakukan pemerintah ber pe- ngaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan begitu memberikan sosialisasi
yang tepat sasaran, akan meningkatkan kepa- tuhan wajib pajak, dengan begitu kantor pajak diharuskan meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun pajak perorangan agar wajib pajak memahami atas kewajibannya terkait dengan pajak, dengan memahami seluk beluk pajak diharapkan dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak”. “Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Oktaviane Lidya Winerungan (2013). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) tidak ada signifikansi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wa- jib pajak. Namun penelitian ini samadengan pe nelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa (2014), bahwa sosialisasi perpajakan ber pe- ngaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”.
3.  “Motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak” “Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signi- fikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H 3 ) terdukung karena nilai T­statistic sebesar 21.536 lebih besar dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa Moti- vasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
“Hasil penelitian menunjukkan bahwa mo ti  vasi berpengaruh signifikan terhadap ke- pa tuhan wajib pajak, sehingga dengan adanya moti vasi terhadap wajib pajak, baik motivasi dari luar maupun motivasi dari dalam diri sen- diri akan meningkatkan kepatuhan dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian adanya dorongan atau motivasi wa- jib pajak, kesadaran wajib pajak semakin me- ningkat dalam mematuhi semua kewajiban per- pajakannya”.
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Subekti (2014) bahwa, “motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”.
4. Law enforcement , sosialisasi perpajakan serta motivasi wajib pajak terhadap ting- kat kepatuhan wajib pajak Law Enforcement , Sosialisasi Perpajakan,
motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H 4 ) terdukung karena nilai T­statistic dari semua variabel lebih besar dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa Law Enforcement , Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signi- fikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan yaitu law enforcement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan pene- gakan hukum yang tegas, sosialisasi yang tepat sasaran, motivasi atau dorongan baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri wajib pajak, semua itu dilaksanakan secara bersamaan ma- ka akan meningkatkan kepatuhan dalam me- lakukan kewajiban perpajakan. Dengan demi- kian cara untuk meningkatkan kepatuhan wa jib pajak yaitu dengan penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, serta motivasi wajib pa- jak.
5.  Pengetahuan tentang aturan perpajakan memoderasi law enforcement , sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak ter- hadap tingkat kepatuhan wajib pajak Pengetahuan tentang aturan perpajakan ti dak dapat memoderasi Law Enforcement , So- sialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak ter- hadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H 5 ) tidak terdukung karena nilai T­statistic dari variabel moderating lebih kecil dari t tabel (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi Law Enforcement , So- sialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak ter- hadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan tidak berhasilnya variabel penge- tahuan tentang aturan perpajakan memoderasi variabel independen menunjukkan bahwa pe- nge tahuan tentang aturan perpajakan justru mem perlemah, hal ini dapat dijelaskan bahwa seorang wajib pajak ketika lebih memahami dan mengetahui mengenai aturan perpajakan cenderung akan bertindak opportunitis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dengan menghindari jumlah atau besarnya pajak yang akan dibayar, hal ini akan berimplikasi ter hadap penerimaan pajak oleh negara atau pe merintah. Dengan demikian dapat ditarik ke simpulan bahwa seorang wajib pajak cukup me ngetahui mengenai peraturan perjakan da-
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
lam hal melaksanakan kewajiban yang lebih me ningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wa jib pajak diantaranya, memberikan motivasi ter- hadap wajib pajak, melalui sosialisasi perpa- jakan dan melaksanakan penegakan hukum yang sesuai.

## KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan Penelitian ini meneliti law enforcement , so sialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak ter hadap “kepatuhan wajib pajak”, dengan “pe- ngetahuan tentang” aturan perpajakan sebagai variabel moderating , dengan jumlah kuesioner 98 kuesioner. Berdasarkan hasil analisis diper- oleh kesimpulan, antara lain:
1. “ Law enforcement berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini me nunjukkan  pentingnya law enforcement atau penegakan hukum pajak agar kepa- tuhan wajib pajak meningkat sehingga pe- nerimaan pajak meningkat”.
2.  “Sosialisasi perpajakan berpengaruh signi- fikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukan pentingnya sosialisasi per- pajakan yang harus dilakukan pemerintah melalui DJP maupun KPP untuk me ning- katkan kepatuhan wajib pajak”.
3.  “Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signi- fikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukan pentingnya motivasi da- lam meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.
4. “ Law Enforcement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifi- kan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pe- negakan hukum, sosialisasi perpajakan dan motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.
5.  “Pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi law enforcement , sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pa- jak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ten - tang atauran perpajakan tidak terlalu ber- pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti contoh wajib pajak yang patuh dalam perpajakan belum ten- tu mengetahui aturan perpajakan secara menyeluruh, namun sebaliknya orang
yang mengetahui aturan perpajakan se- cara menyeluruh cenderung akan meng- hindari aturan-aturan yang sekiranya bisa dihindari. Jika hal ini tidak diberikan pe- negakan hukum yang tegas, sosialisasi per- pajakan serta motivasi wajib pajak maka akan semakin banyak yang melakukan penghindaran pajak”.
Keterbatasan Penelitian Beberapa keterbataasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain: 1.  Variabelnya hanya meliputi 3 variabel yang cenderung mempengaruhi terha dap kepatuhan wajib pajak yaitu “ law enfor­ cement , sosialisasi perpajakan, moti vasi wajib pajak” sehingga masih banyak faktor lain yang belum diteliti yang dapat mem- pengaruhi.
2.  Responden berasal dari Kantor Pajak Pra- tama Serpong saja, sedangkan masih ban- yak responden dari kantor pajak pratama lain.
3.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 21.3% se- dang kan sisanya 78.7% yang tidak dijelas- kan dalam penelitian ini, sehingga dijelas- kan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini, seperti sanksi pajak, modernisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tax amnesty dan lain sebagainya.
4.  Responden berasal dari karyawan peru- sahaan, wajib pajak orang pribadi, serta yayasan yang melaporkan pajaknya, semen- tara karyawan kantor pajak yang termasuk PNS tidak diberikan kuesioner.
5.  Belum menemukan jurnal ilmiah yang me  lakukan penelitian tentang aturan per- pajakan sebagai varibel moderasi.
Saran Dari Analisa dan pembahasan yang telah diuraikan diawal, dapat diberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:
1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mem perluas area penelitian, responden ber asal lebih dari satu KPP, responden pun di tambahkan PNS dan pekerja lepas agar penelitian lebih akurat.
2.  Penelitian selanjunya hendaknya menam- bahkan variabel independen seperti, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 349 - 367
perpajakan, kenaikan PTKP, dan lain seba- gainya.
3.  Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat me- lakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, memberikan so - sialisasi yang update agar wajib pajak me- ngetahui aturan perpajakan sejak dini, serta memotivasi kepada para wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Willy dan Jogiyanto 2015. “Partial Least Square Alternatif SEM dalam pene li­ tian Bisnis”. Edisi Pertama: CV. Andi Offset Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. “Akuntansi Perapajakan berbasis ETAP“ Edisi 3: Salemba Empat Jakarta Cyssco, Dhanny R. 2013. “Himpunan Istilah Akuntansi” : Puspa Swara Dharma, Gede P.E dan Ketut Alit Suardana
2014. “Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak”: E­jurnal akun tansi Udayana 6.1 (2014) Hal 340-353
ISSN 2302 – 8556 Ghozali, Imam, Hengky Latan 2012. “Konsep dan aplikasi menggunakan program smart PLS 3.0.” Edisi 2: Universitas Diponegoro Semarang Harahap, Sofyan Syafri 2011. “Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011”: Raja Grafindo Persada
Jakarta
Hartono, Jogiyanto 2012. “Metodologi penelitian bisnis, salah kaprah dan pengalaman­penga­ laman . Edisi kelima”: BPFE – Yogyakarta Haryanto, Tri. 2015. “Mengerek perpajakan 2015” : http://www. Kemenkeu.com diakses pada tanggal 15 Februari 2016
James, M Reeve, WarrenCarl S, DuchacJonathan E, Wahyuni. Ersa Tri, Soepriyanto. Gatot, Jusuf. Amir Abadi, Khaerul D .2010. “Principles of Accounting­Indonesia Adap­ ta tion, Pengantar Akuntansi­Adaptasi Indo­ nesia”, Buku 2: Salemba Empat Jakarta. Kiesso, Donals E 2013. “Accounting Intermediet Jilid 1 dan Jilid 2”: Erlangga Lidya, Oktaviane 2013. “Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Menado
dan KPP Bitung”: Jurnal EMBA Hal 960-
970 ISSN 2303 – 1174 Lubis, Irsan 2015. “Mahir Akuntansi Pajak Terapan” : Andi Publisher Mangoting, Yeni dan Ardja Sadjiarto 2013. “Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”: Jurnal akuntansi“ vol 15 Hal 106-116 ISSN 1411-0288” Mulyadi 2013. “Sistem Akuntansi” , Cetakan ke
5: Salemba Empat Jakarta
Noor Juliansyah 2011. ”Metodelogi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah” , Edisi Pertama: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Pardiat 2010. “Akuntansi Pajak Lanjutan” , Edisi
2: Mitra Wacana MediaJakarta
Sugiyono 2010. ”Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” : Alfabeta Bandung Supriyanto, Edy 2011. “Akuntansi Perpajakan“ : Graha Ilmu Susmiatun dan kusmuriyanto 2014. “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan, ter­ hadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang”: Journal Analysis no ISSN 2252– 6765
Weygandt, Jerry J, Donald E Kieso dan Paul D Kimmel. 2010. “Accounting Principles ­ Pengantar Akuntansi” : Salemba Empat Jakarta Yusuf Haryono. 2011. ”Dasar­dasar Akuntansi , jilid 1 dan 2”, Cetakan Pertama Desember 2011: Sekolah Tinggi Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta