Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal 1137 – 1141

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BENGKALIS
Oleh:
Billy Yanis Saputra, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis Email: api87berkobar@gmail.com
Firdaus, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis Email: firdsfirdaus@gmail.com
Imam Fakhruddin,
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis
Email: Imamfakhruddin0@gmail.com
Riki Rianto,
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis Email: rikhyriantho@gmail.com
Putri Neli Pratiwi,
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis Email: nelipratiwi@gmail.com Nurhayati, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis Email: nurhayatibks11@gmail.com .Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 For more than two years, Bengkalis Regency has become an autonomous region, but it has not been able to independently from the financial aspect to run the wheels of government. Characterized by the small contribution of PAD to APBD and still high dependence on the Balance Fund from the central  government.  This  research  aims  to  find  out  how  the  effect  of balance  funds  and  local  native  income  on  the  capital  expenditure  of Bengkalis Regency. The population in this study is the Budget Realization Report (LRA) of Bengkalis Regency in 2012-2021, the sampling technique used is census. Data is processed by multiple linear regression. The results showed that the balance fund had no effect on capital expenditures. This is due to the lack of optimal use of regional budgets, where the amount of silpa funds every year. This silpa fund, shows the weakness of the Local Government  in  the  absorption  of  budgets  for  activities  that  support  the economic improvement of the community so that the large funds cannot be realized in the form of capital expenditure optimally. The original income of the region has a negative but insignificant effect on capital expenditure. This  is  due  to  the  low  realization  of  PAD  so  as  to  reduce  capital expenditure. Where PAD as one of  the sources of  regional revenue  will determine the size/small capital expenditure. Keyword : Balance Fund; Regional Original Income; Capital
Expenditure

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  menuntut  kemandirian  yang tinggi  dalam  segala  aspek  untuk  melaksanakan pemerintahan  di  daerah.  Untuk  itu,  pemerintah daerah  perlu  memaksimalkan  potensi  daerah dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat.  Otonomi  daerah  ini  akan  mampu
memicu  percepatan  pembangunan  daerah  serta pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  dilakukan secara  efektif  dan  efisien.  Penerapan  otonomi daerah  ini  akan  meningkatkan  tanggungjawab daerah  itu  sendiri  terutama  dalam  hal  finansial. Penggalian potensi daerah perlu dijadikan prioritas guna  memaksimalkan  sumber-sumber  keuangan daerah.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  dituntut
kemandirian  yang  tinggi  dalam  pengelolaan anggarannya.
Penganggaran  adalah managerial  plan  for action agar  tercapai  tujuan  pemerintah  daerah. Anggaran  ini  dijadikan  dasar  penggunaan  dana dalam  menjalankan  pemerintahan.  Di  Indonesia sendiri, dokumen anggaran daerah disebut dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota  (Endang  Maya  Lestari  Siregar, 2019).
Kabupaten  Bengkalis  telah  menyandang predikat daerah otonom lebih dari dua dekade lalu. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah  harus mampu  memaksimalkan  pendapatan  daerah  dan mengelola  belanja  daerah  secara  efisien.  Belanja modal merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh sejumlah asset yang memberikan  manfaat  lebih  dari  suatu  periode akuntansi.  Belanja  modal  ini  direalisasikan  dalam bentuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana  fasilitas umum yang menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat (Diah Nurdiwaty, 2017). Jadi pemerintah daerah sendiri harus mampu membelanjakan  belanja  modal  tersebut  dengan baik.  Berikut  adalah  realisasi  belanja  modal Kabupaten Bengkalis:

## Gambar 1. Pergerakan Belanja Modal Sumber: Diolah Penulis (2022)
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  belanja  modal  Kabupaten  Bengkalis  pada Tahun  2011-2021  bergerak  secara  fluktuatif.  Hal ini tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan  infrastruktur  serta  juga  dapat menghambat  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Bengkalis. Jumlah belanja modal yang dialokasikan ini dapat dipengaruhi oleh besar/kecilnya  dana  perimbangan  yang  transfer oleh  pemerintah  pusat  (Wike  Nurliza  Arpani  dan Halmawati, 2020). Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000  Tentang  Dana  Perimbangan  yang  dijadikan sebagai  panduan  dalam  pembagian  pendapatan antar  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Tujuan  utama  dari  dana  perimbangan  ini  adalah
mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dana  perimbangan  adalah  dana  yang  telah dianggarkan  oleh  Pemerintah  Pusat  di  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk seluruh  daerah  guna  membiayai  keperluan  daerah untuk  mengimplementasikan  desentralisasi  dan otonomi daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK).
Selain itu, Belanja modal ini juga tidak terlepas dari besar kecilnya PAD yang mampu direalisasikan  (Riko  Novianto  dan  Hanafiah Rafiudin,  2015).  PAD  merupakan  pendapatan daerah  yang  diterima  sesuai  dengan  peraturan daerah  (PERDA)  yang  telah  ditetapkan.  Sumber- sumber PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  BUMD  dan  lain-lain  pendapatan. Kemampuan  dalam  menggali  dan  memanfaatkan potensi  daerah  untuk meningkatkan  PAD. Kemampuan  daerah  yang  sebenarnya  tercermin dalam pendapatan asli daerah. Kabupaten Bengkalis belum mampu meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  menjadi  tolak  ukur kemampuan keuangan daerah.
Kabupaten Bengkalis masih sangat tergantung dengan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Pusat  dalam menjalankan  roda  pemerintahannya.  Sebagian besar  APBD  tersebut  masih  ditopang  oleh  DBH migas  dimana  kontribusi  PAD  masih  sangat minim.  Berikut ini adalah perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH) dan PAD Kabupaten Bengkalis:

## Gambar 2. Perbandingan Jumlah DBH Migas dan PAD Sumber: Diolah Penulis (2022)
Rendahnya  PAD  ini  akan  berdampak terhadap  besar  kecilnya  belanja  modal  yang akan  digunakan  daerah  untuk  menunjang pembangunan  dan  perekonomian  masyarakat. Hal  ini  juga  mengindikasikan  bahwa  masih rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai  pembangunan  daerah  secara mandiri.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Belanja Modal (Y) Rp772Rp825 Rp1,2 Rp1,3 Rp1,8 Rp765Rp982Rp903 Rp1,1 Rp500Rp660 Rp- Rp500 Rp1,000 Rp1,500 Rp2,000 Belanja Modal 2017 2018 2019 2020 2021 DBH MIGAS 1.050 1.090 1.140 0.678 0.408 PAD 0.258 0.199 0.226 0.251 0.216 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 DBH MIGAS PAD
2. KAJIAN PUSTAKA

## DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  merupakan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  anggaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) (Anggoro, 2017:18). Subeken (2012) menyatakan  bahwa  tujuan  dari  penyaluran dana  perimbangan  oleh  pemerintah  pusat antara lain sebagai berikut:
1. Membantu  daerah  dalam  membiayai kewenangannya  dalam  pelaksanaan  tugas kepemerintahan  dan  pelayan  kepada masyarakat
2. Mengurangi gap
antar pendanaan pemerintah pusat dan daerah
3. Mengurangi gap antar satu daerah dengan daerah lainnya
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, pendapatan  yang  termasuk  kedalam  dana perimbangan  dapat  dirincikan,  yaitu  dana perimbangan  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu terdiri dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan yang  didapatkan  oleh  pemerintah  daerah  dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan proses pelayanan kepada masyarakat, serta pemaksimalan  seluruh  sumber  daya  yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017:18).  Sumber-sumber  yang  berpotensi dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah adalah sebagai berikut (Anggoro, 2017:18).:
1. Pajak  Daerah,  merupakan  pajak-pajak yang
telah
ditentukan dalam
pemungutannya  dalam  Peraturan  Daerah dan  wajib  pajak  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dari  pemerintah daerah
2. Retribusi Daerah, pembayaran yang dikenakan bagi masyarakat yang menggunakan  fasilitas  tertentu  yang  telah disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

## Belanja Modal
Belanja  Modal  menurut  Halim  (2008:101) merupakan  pengeluaran  anggaran  untuk perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi. Menurut Darise (2008:141), belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam  rangka  pembelian,  pengadaan  atau pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah, peralatan  mesin,  gedung,  jalan,  irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif kuantitatif. Dimana data yang telah dikumpulkan,
dianalisa kemudian dideskripsikan tanpa
bermaksud mengeneralisasi  (Sugiyono,  2016).  Yang menjadi  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis.
Objek  adalah  sekumpulan  benda  atau orang yang dijadikan topik dalam pembahasan tertentu.  Objek  dapat  juga  dikatan  sebagai sesuatu  yang  dijadikan  pembahasan.  Objek penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam penyusunan  skripsi  ini  adalah  variabel  yang dibahas  dalam  penelitian  ini yang  terdiri  dari dana perimbangan, PAD dan belanja modal Data  adalah  segala  informasi  yang dijadikan  dan  diolah  untuk  suatu  kegiatan penelitian  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai dasar  dalam  pengambilan  keputusan.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data time series. Data time series adalah data yang  memliki  runtun  waktu  yang  lebih  dari satu  tahun  pada  satu  objek  atau  data  yang dikumpulkan  dari  waktu  ke  waktu  terhadap satu  individu/objek.  Data time  series dalam penelitian ini memliki series 10 tahun.
Jenis  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dalam bentuk  yang sudah jadi,  sudah dikumpulkan, dan  diolah  oleh  pihak  lain,  biasanya  dalam bentuk  publikasi.  Data  sekunder  diperoleh melalui studi dokumen terkait dana perimbangan,  PAD  dan  belanja  modal
Kabupaten  Bengkalis.  Di  samping  itu  data sekunder  juga  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  ( library  research )  berupa  buku panduan, literature kepustakaan dan catatan- catatan  yang  berhubungan  dengan  dana perimbangan, PAD dan belanja modal Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2021.
Populasi  merupakan  kelompok  atau kumpulan  individu-individu/objek  penelitian yang  memiliki  standar-standar  dan  ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan  kualitas  dan  ciri  tersebut, populasi  dapat  dipahami  sebagai  sekelompok individu  atau  objek  pengamatan  yang mempunyai setidaknya satu persamaan karakteristik.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi populasinya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bengkalis.
Dalam  penelitian  kauantitatif,  sampel adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik yang  dimiliki  oleh  populasi.  Sampel  diambil dari populasi yang harus mampu merepresentatif  populasi  yang  ada.  Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkalis periode 2012- 2021.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  analisis  regresi  linier  berganda  dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 2
Hasil Uji t
Coefficients a Model
Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) 11908 07238 760,3 45 11901 39709 470,3 44 1,001 ,346 Dana Perimbangan
-,136 ,259 -,186 -,525 ,614 PAD ,811 3,276 ,088 ,247 ,811 a. Dependent Variable: Belanja Modal

## Sumber: Pengolahan Hasil SPSS (2022)
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  dapat  dibentuk persamaan  regresi  linier  berganda  sebagai berikut:
Y = 1.233.339.868.355,053 - 0,120 + 0,508 + e Pembahasan Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 1 ) Terhadap Belanja Modal
Hasil  pengujian  hipotesis  Pertama  (H 1 )  yang menyebutkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  belanja  modal.  Berdasarkan  Tabel  1 diatas dapat dilihat:
t hitung = -0,433 > t tabel = -2,89646 maka tolak H 0 (terima H I ) Sig. tabel = 0,678 < (α) = 0,05
Dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan  asli daerah    (X 1 )  sebagai  variabel  bebas  tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap belanja modal (Y) sebagai variabel terikat. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tidak akan  mempengaruhi besar/kecilnya belanja modal daerah Kabupaten  Bengkalis.  Hal  ini  disebabkan rendahnya  realisasi  dan  kontribusi  PAD terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.  Dimana  PAD  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  daerah  akan  menentukan besar/kecil belanja modal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum mampu mengoptimalkan  penerimaan  daerah  melalui PAD  sehingga  kurang  mampu  menopang belanja modal Kabupaten Bengkalis.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Erpita  dan  Yani  Rizal (2019),  Haryanto  dan  Indra  Sulistyaningsih (2019)  menunjukkan  bahwa  PAD  signifikan terhadap belanja modal.
Pengaruh Dana Perimbangan (X 2 ) Terhadap Belanja Modal Hasil  pengujian  hipotesis  Kedua  (H 2 )  yang menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  belanja  modal.  Berdasarkan  Tabel  1 diatas dapat dilihat:
t hitung = 0,143 < t tabel = 2,89646 maka tolak H 0 (terima H I ) Sig. tabel = 0,890 < (α) = 0,05 Dapat  disimpulkan  bahwa  dana  perimbangan (X 2 ) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh dan  tidak  signifikan  terhadap  belanja  modal (Y)  sebagai  variabel  terikat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  besar/kecilnya  dana perimbangan  tidak  berpengaruh  terhadap belanja modal. Hal ini justru mengindikasikan bahwa  banyaknya  dana  yang  tidak  terserap secara  optimal  oleh  kegiatan  yang  telah direncanakan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini dikarenakan  kurang  optimalnya  penggunaan
anggaran daerah, dimana banyaknya dana silpa setiap tahunnya. Dana silpa ini, menunjukkan kelemahan Pemerintah Daerah dalam penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi masyarakat sehingga dana yang besar tersebut tidak  mampu  direalisasikan  dalam  bentuk belanja  modal  secara  optimal.  Untuk  itu pemerintah  daerah  seharusnya  membuat “ Master  Plan ”  yang  lebih  matang  untuk mengoptimalkan  pengeluaran  untuk  sektor- sektor produktif dengan merangcang program- program  inovatif  yang  langsung  menyentuh kebutuhan  rill  masyarakat  dan  menggali potensi  daerah  yang  dapat  dikembangkan menjadi  sesuatu  yang  berdaya  guna  untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Haryanto  dan  Noor  Aini  Arifah  (2019), Priatna  Husaeri  dan  Jaya  Purwadinata  (2019) yang  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap belanja modal.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan,  maka dapat  diambil  kesimpulan  penelitian  sebagai berikut:
1. Pendapatan  asli  daerah  daerah  berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan
rendahnya realisasi PAD sehingga menurunkan  belanja  modal.  Dimana  PAD sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan daerah akan menentukan besar/kecil belanja modal.  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis belum mampu mengoptimalkan penerimaan daerah  melalui  PAD  sehingga  kurang mampu menopang belanja modal Kabupaten Bengkalis.
2. Dana  Perimbangan  tidak  berpengaruh  dan tidak  siginifikan  terhadap  belanja  modal. Hal  ini  dikarenakan  kurang  optimalnya penggunaan  anggaran  daerah.  Dapat  dilihat banyaknya  dana  silpa  setiap  tahunnya  yang mengindikasikan lemahnya Pemerintah Daerah  dalam  penyerapan  anggaran  untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang
perbaikan  ekonomi  masyarakat.  Sehingga dana  yang  besar  tersebut  tidak  mampu direalisasikan  dalam  bentuk  belanja  modal secara optimal.

## 6. REFERENSI
Arifah,  N.  A.  dan  H.  (2019).  Analisis  Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di  Kabupaten  Kota  Jawa  Tengah  Tahun 2013-2017. Diponegoro Journal Of
Accounting , 08 (02). Damas  Dwi  Anggoro.  (2017). Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah . UB Press. Derise.  (2009). Akuntansi  Keuangan  Daerah .  PT.
Indeks.
Diah  Nurdiwaty.  (2017).  Analisis  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah,  Dan  Dana  Perimbangan,  dan  Lain- Lain  Pendapatan  Yang  Sah  Terhadap Belanja  Modal  Dijawa  Timur. Jurnal Aplikasi Bisnis , 17 . Endang  Maya  Lestari  Siregar.  (2019). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara . Halim,  A.  (2017). Akuntansi  Sektor  Publik- Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Salemba
Empat.
Husaeri  Priatna,  &  J.  P.  (2019).  Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah dan Dana PerimbanganTerhadao Belanja Modal
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 03 (02).
Indra  Sulistyaningsih,  H.  (2019).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Diponegoro Journal Of Accounting , 08 (02). Riko  Novianto  dan  Hanafiah  Rafiudin.  (2015).
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi , 04 (01).
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Wike  Nurliza  Arpani  dan  Halmawati.  (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal  dan Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah. Eksplorasi Akuntansi , 02 (01).
Yani  Rizal  dan  Erpita.  (2019).  Pengaruh Pendapatan  Asli  daerah  Terhadap  Belanja Modal di Kota Langsa. Samudera Ekonomika , 03 (01).