## Analisis Kualitas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang
Duta Carisma Danna 1* , Kismartini 2
1 Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia 2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia

## Abstract
Population increase from year on year will certainly have an impact on increase the volume of waste.  The  problem  of  waste  is  a  major  issue  for  a  city.  Batang  Regency  every  year  always increase the volume of waste. If the waste management service is not carried out properly, it is feared  that  waste  will  accumulate.  This  study  aims  to  analyze  the  service  quality  of  the Environmental  Service  in  waste  management  in  Batang  Regency.  Is  the  quality  of  service provided is in line with expectations. The method used in this research is a qualitative research method and a descriptive approach. The data used is based on observation, direct observation and literature study from several sources. Based on the results of this study, the quality of waste management services in Batang Regency has not been running well. There are dimensions that have  been  considered  quite  good,  namely  assurance  and  empathy.  However,  there  are  still dimensions  of  service  quality  that  need  to  be  considered  and  improved,  namely  tangibles, reliability, responsiveness.
Keywords : serve quality, waste management, public participation

## Abstrak
Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun tentu akan berdampak terhadap peningkatan volume  sampah  yang  dihasilkan.  Permasalahan  sampah  menjadi  isu  utama  bagi  sebuah  kota. Kabupaten  Batang  setiap  tahun  selalu  mengalami  kenaikan  jumlah  volume  sampah.  Apabila dalam  pelayanan  pengelolaan  sampah  tidak  dilakukan  dengan  baik,  maka  dikhawatirkan  akan terjadi penumpukan timbunan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk analisis kualitas pelayanan Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Batang.  Apakah  kualitas pelayanan yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan harapan. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif.  Data  yang digunakan  berdasarkan  observasi,  pengamatan  langsung  dan  studi  pustaka  dari  beberapa sumber. Berdasarkan hasil penelitian ini, kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang  belum  berjalan  dengan  baik.  Terdapat  dimensi  yang  sudah  dinilai  cukup  baik  yaitu assurance  dan  empaty.  Namun,  masih  terdapat  dimensi    kualitas  pelayanan  yang  perlu diperhatikan dan diperbaiki yaitu tangibles, reability, responsiveness.
Kata kunci : kualitas pelayanan, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat
* duta.carisma92@gmail.com
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  di  Asia dengan  tingkat  jumlah  pertumbuhan penduduk  cukup  tinggi.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  penduduk  Indonesia  yang jumlahnya  mencapai  268.074.600  jiwa menyebabkan peningkatan pertambahan penduduk,  perkembangan  ekonomi  dan industri. Diperkirakan pertambahan pendudukan akan terus semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun  hingga mencapai 305,7 juta jiwa di tahun 2035 (Gloria, 2017).
Pertambahan penduduk yang semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun dengan  laju  pertumbuhan  penduduk mencapai 1,31% per tahun (BPS, 2019) tentu akan berdampak terhadap peningkatan  produksi  sampah  yang dihasilkan.  Produksi  sampah  banyak didominasi  oleh  rumah  tangga,  pasar dan  kawasan  industri.  Penanganan  dan pengelolaan  sampah  yang  baik,  tentu akan  mewujudkan  kota  yang  bersih. Namun  sebaliknya,  jika  tidak  ditangani dan  dikelola  dengan  baik,  maka  akan menyebabkan  permasalahan  kompleks. Adanya  sampah  yang  tidak  terangkut dan  pembuangan  sampah  sembarangan yang menyebabkkan pencemaran lingkungan merupakan beberapa permasalahan  sampah  yang  sering terjadi.
Sampah  menurut  WHO  adalah sesuatu  yang  tidak  terpakai,  tidak digunakan, tidak disenangi dan dibuang yang asalnya dari dari aktifitas manusia. Tingkat populasi yang semakin meningkat secara signifikasn tentu akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah  sampah  yang  dihasilkan  juga. Produksi  sampah  di  Indonesia  pada tahun 2020 mencapai 185.753 ton setiap hari dan 67,8 juta ton setiap tahun. Oleh karena  itu,  Indonesia  menjadi  negara penghasil limbah. (Harjanti, 2020).
Sampah merupakan limbah produksi  yang  dihasilkan  setiap  hari oleh  rumah  tangga  maupun  industri. Manusia  tidak  akan  terlepas  dari sampah,  baik  di  rumah,  di  kantor maupun ditempat lainnya. Sampah akan menjadi  masalah  apabila  tidak  dikelola dengan  baik  dalam  hal  penanganan  dan pengelolaannya.  Hal  tersebut  akan menyebabkan  kota  menjadi  bau,  tidak menarik dan timbulnya penyakit. Namun, jika penanganan dan pengelolaan  sampah  baik,  maka  akan terwujud  kota  yang  bersih  dan  indah. Selain  itu,  pemanfaatan  kembali  suatu barang yang sudah tidak digunakan lagi dengan  metode  pemilahan  kembali, pengumpulan,  dan  pengangkutan  ke tahap  pemrosesan  akhir  dengan  tujuan agar  barang  yang  tidak  bernilai  dapat digunakan  kembali.  Sampah  dapat
bernilai  ekonomis  ketika  dilakukan upaya terhadap pemanfaatannya, sampah  bisa  menjadi  sumber  energi baru  ketika  panas  dari  pembakaran sampah  diubah  menjadi  energi  listrik dan  sampah  organik  dapat  dioleh  lebih lanjut  agar  supaya  menjadi  pupuk kompos.
Di Indonesia, permasalahan sampah  menjadi  salah  satu  isu  utama dalam  Pemerintah  Daerah.  Sampah merupakan  masalah  untuk  sebuah  kota, jika  dilihat  dari  banyaknya  jumlah timbunan  sampah  yang  tidak  terangkut. Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk mengatasi  masalah  sampah  tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintah hendaknya mencermati kebijakan pengelolaan  sampah,  sebab  dalam penanganan  dan  pengelolaan  sampah Pemerintah harus menganggarkan biaya yang  tentunya  tidak  sedikit.  Semakin tingginya  penghasilan  penduduk  daerah tersebut,  maka  akan  semakin  tinggi biaya  pengelolaan  sampah.  Oleh  sebab itu,  Pemerintah  wajib  memberikan perhatian terhadap permasalahan penanganan  dan  pengelolaan  sampah agar  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.
Adapun kebijakan terkait sampah, Pemerintah telah mengatur didalam UU No.  18/  2008  tentang  pengelolaan sampah  dimana  semula  bertumpu  pada
pendekatan  akhir  pengelolaan  sampah yang  meliputi  pengumpulan  sampah, pengangkutan sampah dan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir dan sekarang  bergeser  pada  paradigma  baru yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan  dari  aktifitas  pengurangan sampah  dan  penanganan  sampah  yang benar  dan  baik.  Aktifitas  penanganan sampah  yaitu  berupa  pengumpulan, pemilihan  kembali,  dan  pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir, sedangkan aktifitas  pengurangan  sampah  yaitu berupa pembatasan sampah, pemanfaatan  kembali  dan  daur  ulang sampah.
Dijelaskan  dalam  UU  No.  18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 11, bahwa pelayanan pengelolaan sampah  dilakukan  secara  baik  dan dengan  berwawasan  lingkungan  dari Pemerintah,  Pemda  atau  pihak  ketiga berhak  didapatkan  oleh  setiap  orang. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kebersihan khususnya penanganan dan pengelolaan sampah.
Kabupaten  Batang  dengan  tagline “Batang Berkembang” merupakan sebuah  kota  berkembang  yang  tidak luput  juga  dari  permasalahan  sampah. Sampah  yang  ada  di  Kabupaten  Batang merupakan  hasil  dari  kegiatan  rumah tangga, pasar, perkantoran dan
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pertokoan. Jumlah sampah yang dihasilkan  setiap  hari  apabila  tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih dan tidak nyaman.
Pengelolaan sampah di Kabupaten Batang  masih  menggunakan  model konvensional.  Sampah  dikumpulkan  di TPS  yang  telah  disediakan,  kemudian dilanjutkan  dengan  pengangkutan  ke TPA.  Sampah  yang  terdiri  dari  organik dan  organik  semua  diangkut  dan dimusnahkan di TPA. Model seperti ini tentunya membutuhkan sarana prasarana  yang  banyak  mulai  dari gerobak, truk dan lahan yang luas untuk digunakan sebagai TPS dan TPA.
Kabupaten  Batang  dalam  setiap hari  menghasilkan  timbulan  sampah mencapai  40  ton  dengan  rata-rata pengangkutan  sampah  per  hari  hanya mencapai  15  ton,  sedangkan  daya tampung  TPS  di  Kabupaten  Batang mencapai  35  ton  per  hari.  Sampah tersebut  sebagian  besar  terdiri  dari sampah  organik  sebesar  78,34%  dan sampah  anorganik  sebesar  21,66% (Darmasaputra,  2020).  Padahal  TPA yang  dimiliki  Kabupaten  Batang  yaitu TPA  Randukuning  yang  terletak  di Desa  Tegalsari  dengan  luas  3  hektar sudah overload dipenuhi sampah setinggi  20  meter.  Apalagi  saat  ini  di Kabupaten  Batang  sendiri  sedang  di
bangun  Kawan  Industri  Terpadu  yang tentunya akan menambah jumlah volume produksi sampah setiap harinya. Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dituntut  untuk  mengantisipasi  adanya kenaikan  jumlah  volume  produksi sampah  setiap  hari  dari  Kawasan Industri  Terpadu  tersebut  (Lukmono, 2021).
Mengacu  pada  Undang-Undang No.  18  tahun  2008  tentang  pengelolaan sampah, Kabupaten Batang juga mengeluarkan  kebijakan  terkait  sampah berupa  Perda  No.  3  tahun  2016 tentang pengelolaan  sampah.  Dalam  Peraturan Daerah No. 3/ 2016 tentang pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Batang  tersebut, dijelaskan  hak  dan  kewajiban  yang harus dilakukan oleh masyarakat. Untuk pemenuhan hak setiap masyarakat untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah  oleh  Pemda  Kabupaten  Batang dan pemenuhan kewajiban setiap masyarakat  untuk  mengelola  sampah yang  dihasilkan  juga  masih  belum berjalan  dengan  baik.  Selain  itu,  pada Bab  II  Pasal  3  dijelaskan  bahwa  tujuan adanya  pengelolaan  dan  penanganan sampah adalah berguna untuk mewujudkan  lingkungan  yang  bersih dan  sehat  dari  masalah  persampahan serta  memanfaatkan  sampah  menjadi sumber  daya.  Akan  tetapi,  masih
dijumpai  timbunan  sampah  yang  tidak terangkut  dan  masyarakat  yang  buang sampah di sembarang tempat.
Permasalahan sampah yang terjadi saat  ini  dilihat  sebagai  tanggung  jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang. Dengan  adanya  biaya  retribusi  sampah yang  diminta,  masyarakat  menganggap sebagai  pihak  penerima  pelayanan. Selain berkaitan dengan teknis terhadap pengelolaan  sampah,  juga  diperlukan partisipasi  aktif  dari  masyarakat  untuk membantu  program  Pemerintah  Daerah dalam  hal  penanganan  dan  pengelolaan sampah.
Kabupaten  Batang  setiap  tahun selalu  mengalami  kenaikan  jumlah sampah.  Apabila  kenaikan  tersebut tidak  dikelola  dengan  baik,  maka  akan menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan  dan  masalah  lainnya.  Jika hal  ini  dibiarkan  terjadi  terus  menerus tanpa ada perubahan dalam penanganan dan  pengelolaan  yang  lebih  baik,  maka dikhawatirkan akan terjadi penumpukan timbunan sampah di Kabupaten Batang. Dengan  adanya  pelayanan  publik  yang berkualitas  dalam  hal  pengelolaan sampah,  diharapkan  berimbas  pada penilaian  dan  persepsi  publik  terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Batang.
Berdasarkan penelitian Kahfi
(2017) dengan judul “Tinjauan terhadap
Pengelolaan Sampah” menyatakan bahwa  peningkatan  produksi  sampah yang  terjadi  terus  menerus  sejalan dengan  adanya  pertambahan  jumlah penduduk.
Pertumbuhan jumlah penduduk akan menyebabkan keberagaman kebutuhan, yang mana hal tersebut sejalan dengan jumlah buangan sisa  dari  aktifitas  yaitu  sampah.  Selain itu,  adanya  perubahan  pola  konsumsi, gaya  hidup,  dan  paradigma  masyarakat merupakan masalah yang terkait dengan peningkatan  produksi  sampah.  Oleh sebab itu, permasalahan sampah merupakan masalah kompleks dan rumit yang  dihadapi  oleh  seluruh  negara,  tak terkecuali  dengan  Negara  Indonesia. Adanya ketidakseimbangan antara sampah yang dihasilkan dengan pengangkutan sampah, menjadikan oermasalahan menjadi semakin kompleks. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengelolaan dan penanganan khusus.
Penelitian  lain  yang  dilakukan oleh Setyaningrum (2015) dengan judul “Karakteristik
Penginakatan
Pengelolaan  Sampah  oleh  Masyarakat melalui  Bank  Sampah”  menjelaskan bahwa tingkat konsumsi dari masyarakat diakibatkan
oleh
pertumbuhan  penduduk  yang  sangat pesat.  Apabila  tidak  diiringi  dengan optimalisasi dalam pengelolaan sampah,
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
maka  sudah  tentu  akan  menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak yang merugikan  bagi  masyarakat.  Strategi yang dilakukan guna mengurangi jumlah  volume  sampah  yaitu  dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah.
Adapun penelitian yang dilakukan oleh  Dermawan  et  al.  (2018)  dengan judul  “Kajian  Strategi  Pengelolaan Sampah”  menunjukkan  bahwa  konsep dasar dari pengelolaan sampah merupakan  langkah  untuk  mencegah adanya  kejadian  penumpukan  sampah dan  meminimalisir  dampak  buruk  yang mungkin  terjadi.  Pengelolaan  sampah harus  dikelola  dengan  baik  agar memberikan  manfaat  yang  ekonomi. Pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut  aspek  dan  teknis,  akan tetapi  penting  terkait  dengan  masalah
pengetahuan guna mendorong perubahan sikap dan pola pikir.
Selanjutnya, penelitian yang
dilakukan oleh Mahyudin (2017)
dengan  judul  “Kajian  Permasalahan Pengelolaan  Sampah  dan  Dampak
Lingkungan di TPA (Tempat
Pemrosesan  Akhir”  menjelaskan  bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah  adalah  sampah  yang  langsung di  angkut  ke  TPA  dan  tanpa  dilakukan pemrosesan pengolahan, sedangkan pengelolaan  TPA  sebagai  tempat  akhir
pengelolaan sampah masih menggunakan  sistem  yang  kurang  tepat sehingga  beban  sampah  yang  sangat besar  tersebut  memberikan  dampak negatif seperti mencemari lingkungan.
Melalui  penelitian  ini,  ingin diketahui  lebih  lanjut  terkait  analisis kualitas  pelayanan  Dinas  Lingkungan Hidup  dalam  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Batang.  Apakah  kualitas pelayanan  yang  diberikan  tersebut sudah  sesuai  dengan  harapan,  sebab kualitas  pelayanan  tersebut  merupakan cermin  terhadap  upaya  dari  Pemerintah Daerah  guna  menangani  pengelolaan sampah  yang  berdasarkan  pemaparan fakta, bahwa peran Pemerintah Kabupaten Batang sangat penting dalam mencapai tugas dan keberhasilan pelaksanaan  pengelolaan  sampah.  Atas dasar  pertimbangan  tersebut,  bahan yang  mendasari  dan  melatarbelakangi penelitian untuk lebih lanjut meneliti.

## METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian mengenai  kualitas  pelayanan  Dinas Lingkungan  Hidup  dalam  pengelolaan sampah di Kabupaten Batang menggunakan metode penelitian kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif. Seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh Sugiyono (2019: 18), metode penelitian kualitatif didasarkan terhadap
postpositivisme  filsafat  untuk  meneliti obyek  alamiah.  Peneliti  diposisikan sebagai  instrumen.  Adapun  tehnik pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  dan  bersifat  kualitatif  untuk analisis data. Kemudian Nazir menjelaskan  bahwa  metode  deskriptif merupakan  metode  untuk  meneliti objek, kondisi, sistem pemikiran
ataupun peristiwa (Prastowo, 2012:186).
Data  yang  terkumpul  tidak  lagi dalam  dalam  angka,  tetapi  berbentuk gambar  dan  kata.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder,  yaitu  diperoleh berdasarkan dari observasi, pengamatan langsung  dan  studi  pustaka  atau  kajian literatur beberapa sumber yang dikumpulkan  sesuai  dengan  kebutuhan informasi.  Menurut  Prastowo  (2012) data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya  seperti  dokumen,  laporan dan  sumber  lain  yang  berhubungan dengan  penelitian.  Teknis  analisis  data
dilakukan menggunakan 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.
Penelitian  kualitatif  ini  dilakukan melalui  langkah  perumusan  masalah sebagai fokus, mengumpulkan, menganalisis  data,  merumuskan  hasil penelitian dan penyusunan rekomendasi guna  perbaikan  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Batang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan sampah di Kabupaten  Batang  menjadi  prioritas utama  dan  keseriusan  bagi  Pemerintah Daerah  dalam  melakukan  penanganan dan  pengelolaan  sampah.  Permasalahan sampah  yang  terjadi  disebabkan  oleh perilaku  dan  pola  hidup  masyarakat. Selain  itu,  permasalahan  sampah  juga dipicu  adanya  pertumbuhan  jumlah penduduk  Kabupaten  Batang  yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Batang 2016-2020
Tahun Jumlah Penduduk Persentase (%) 2016 743.090 - 2017 749.720 0,892 2018 762.377 1,688 2019 768.583 0,814 2020 802.728 4,442
Sumber : Batang Dalam Angka, 2020 (diolah)
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Berdasarkan  tabel  1  diatas  dapat diketahui  bahwa  pertumbuhan  jumlah penduduk di Kabupaten Batang cenderung  selalu  mengalami  kenaikan dari  tahun  ke  tahun.  Kenaikan  jumlah penduduk  yang terjadi dari tahun 2017- 2019  dinilai  masih  relatif  kecil.  Pada tahun  2017  terjadi  peningkatan  jumlah penduduk sebanyak 6.630 jiwa (0,89%), pada  tahun  2018  sebanyak  12.657  jiwa (1,68%)  dan  pada tahun  2019  sebanyak
6.206 jiwa (0,81%). Namun,
peningkatan  jumlah  penduduk  yang terjadi  pada  tahun  2020  dinilai  cukup tinggi karena peningkatan jumlah
penduduk di Kabupaten Batang
mencapai 3x lipat dari tahun 2018, yaitu mencapai  34.145  (4,44%).  Hal  ini diprediksi akan selalu mengalami peningkatan  jumlah  penduduk  dari tahun ke tahun.
Dampak adanya peningkatan jumlah  penduduk  tersebut  tentu  akan berbanding  lurus  dengan  produksi sampah  yang  dihasilkan.  Tentunya  hal tersebut akan menambah beban pengelolan  kebersihan.  Disamping  itu adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya
anggaran,  sarana  prasarana  berupa
kendaraan
untuk melayani pengangkutan  sampah  yang  dihasilkan. Dalam  pengelolaan  sampah,  terdapat  5 (lima)  aspek  yang  berkaitan  erat  yaitu
teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan,  peraturan  hukum  dan peran  serta  masyarakat  (Setyaningrum, 2015).
Pemerintah  sebagai  aktor  dalam menjalankan pelayanan publik dihadapkan  dengan  berbagai  macam masalah  yang  timbul  di  masyarakat. Untuk menjawab atas permasalahan itu, maka  Pemerintah  harus  memberikan kualitas  pelayanan  publik  yang  baik dalam pengelolaan sampah, agar mampu  menangani  masalah  sampah yang  ada  di  Kabupaten  Batang.  Namun kenyataannya  tidak  semudah  yang diharapkan  dan  menemui  berbagai permasalahan seperti berikut:
Gambar 1.
Produksi Sampah Kabupaten Batang Tahun 2010-2019
Sumber : Batang Dalam Angka, 2020 (diolah)
Berdasarkan  gambar  1  dapat diketahui  bahwa  meskipun  selama  3 tahun  terakhir  mulai  dari  tahun  2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, akan tetapi volume rata-rata sampah  yang  diproduksi  dari  tahun 2010  hingga  tahun  2019  cenderung mengalami  kenaikan  seiring  dengan pertumbuhan  jumlah  penduduk  di Kabupaten Batang yang semakin meningkat.  Produksi  sampah  yang dihasilkan di Kabupaten Batang tersebut harus  diimbangi  dengan  pengelolaan sampah  yang  baik  berupa  pelayanan pengangkutan ke tempat akhir pemrosesan  sampah  agar  tidak  terjadi penumpukan sampah.
Apabila  dilihat  dari  data  diatas, dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan  Hidup  selaku  Pemerintah
Kabupaten  Batang  harus  serius  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  harapan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tentu  ini  akan  berdampak  terhadap kepuasan  masyarakat  terhadap  kualitas pelayanan  yang  diberikan.  Padahal kualitas  pelayanan  merupakan  hal utama  yang  sangat  penting  dan  selalu fokus  terhadap  kepuasan  pelanggan. Oleh  karena  itu,  guna  mengetahui  dan menganalisis  kualitas  pelayanan,  dalam penelitian  ini  menggunakan  teori  dari Fitzsimmons. Menurut teori Fitzsimmons  dalam  Mukarom  (2016) terdapat  5  (lima)  dimensi untuk menentukan  kualitas  pelayanan  Dinas Lingkungan  Hidup  dalam  pengelolaan sampah.  Adapun  5  (lima)  dimensi tersebut yaitu dimensi tangibles, dimensi reliability, dimensi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
responsiveness, dimensi assurance  dan dimensi emphaty .

## Tangibles
Tangibles merupakan kualitas pelayanan  publik  berupa  sarana  fisik yang  terlihat  dan  bisa  dirasakan  oleh semua  pihak,  baik  pemberi  maupun penerima pelayanan. Sarana fisik
tersebut berupa sarana prasarana, peralatan  atau  perlengkapan  untuk menunjang pelayanan publik. Hal tersebut  menjadi  faktor  penting  guna mendukung pelayanan pengelolaan sampah.  Berikut  ini  merupakan  data sarpras pengelolaan sampah di
Kabupaten Batang. Tabel  2. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kabupaten  Batang Tahun  2016-2019 No Sarpras Tahun 2016 2017 2018 2019 1 Dump Truk 11 13 15 17 2 Truk Arm Roll 4 3 3 4 3 Kontainer 10 10 10 6 4 Gerobak Sampah 85 97 114 114 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019 (diolah) Data pada tabel 2 diatas, menunjukan  bahawa  sarana  prasarana yang  digunakan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  sampah  sudah  disediakan dengan  baik,  namun  belum  mampu mengatasi  permasalahan  sampah  yang ada.  Hal  ini  disebabkan  karena  sarana dan  prasarana  yang  ada  masih  kurang memadai.  Kapasitas  kemampuan  dari Dump Truk dalam mengangkut sampah sebanyak  8  ton  per  hari.  Apabila  dump truk  yang  dimiliki  sejumlah  17  unit, maka  jumlah  volume  sampah  yang dapat  terangkut  dalam  sehari  sebanyak 136 ton. Sedangkan pengangkut sampah
lainnya  yaitu  truk  arm  roll  dengan kapasitas kemampuan mengangkut sampah  sebanyak  6  ton  per  hari. Adapun  jumlah  truk  arm  roll  yang dimiliki  sejumlah  4  unit,  maka  jumlah volume  sampah  yang  dapat  terangkut dalam  sehari  sebanyak  24  ton.  Hal  ini tentunya sangat sedikit jika dibandingkan  dengan  volume  sampah yang diproduksi.
Dari  gambaran  dan  penjelasan diatas  terkait  sampah  yang  seharusnya ditangani  dan  dikelola  dengan  baik, justru  mengalami  penurunan  dalam pengangkutan sampah dengan
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
presentase  terendah  terjadi  pada  tahun 2017  hingga  tahun  2019.  Apabila  hal tersebut terjadi terus menerus tanpa ada perubahan  dalam  penanganan  dan pengelolaan  yang  lebih  baik,  maka dikhawatirkan akan terjadi penumpukan timbunan sampah di Kabupaten Batang.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat  diasumsikan  bahwa  kualitas pelayanan  DLH  dalam  pengelolaan sampah  dilihat  dari  dimensi tangibles masih  belum  baik  dari  segi  sarana prasarana yang kurang memadai. Selain itu, terdapat sarana prasarana yang tidak layak  untuk  dipakai  dan  tidak  terawat tentu  akan  menjadi  penghambat  dalam memberikan  pelayanan  pengangkutan sampah.

## Reliability
Reliability yaitu salah satu dimensi yang berkaitan dengan kehandalan atau kemampuan dari petugas sebagai pemberi layanan publik dalam melayani seluruh lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik  sesuai  dengan  kapasitas  petugas. Selain  kemampuan,  konsistensi  dari petugas  juga  menjadi  tolak  ukur  dalam dimensi  ini.  Jika  dilihat  dari  sisi konsistensi  petugas  dalam  melakukan pelayanan pengangkutan sampah dinilai belum  konsisten.  Hal  ini  dapat  dilihat dari Gambar 2 berikut ini :
Gambar 2.
TPS Sementara Kel. Denasri Kulon dan Karanganyar Kec. Batang
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021
Berdasarkan pada gambar 2 diatas mengindikasikan  bahwa  masih  terjadi penumpukan  sampah  di  TPS  wilayah
Kabupaten  Batang.  Hal  ini  dikarenakan oleh  sampah  yang  tidak  terangkut  oleh petugas. Selain itu, hasil dari
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pengamatan,  pelayanan  pengangkutan sampah  tidak  dilakukan  setiap  hari. Sampah  dilakukan  pengangkutan  setiap 3 hari sekali. Oleh karena itu, dalam hal konsistensi,  pelayanan  pengangkutan sampah dinilai belum konsisten.
Selain itu, apabila, dilihat dari sisi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan pengangkutan sampah dinilai masih kurang.  Hal ini dapat dilihat dari data berikut.
Tabel 3. Volume Rata-Rata Sampah Kabupaten Batang Tahun 2010-2019 Tahun Produksi Sampah Sampah Terangkut Persentase 2010 243.29 141.99 58.36 2011 249.48 145.98 58.51 2012 252.42 149.54 59.24 2013 261.53 152.16 58.18 2014 265.3 157.78 59.47 2015 313.2 195.7 62.48 2016 390.9 244.3 62.5 2017 344.96 71.95 20.86 2018 228.71 76.51 33.45 2019 230,57 81,63 35,40 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019 (diolah )
Berdasarkan  tabel  3  diatas,  dapat diketahui  bahwa  jumlah  sampah  yang terangkut  sejak  tahun  2010  hingga tahun  2019  cenderung  mengalami penurunan.  Meskipun  selama  tahun 2013  hingga  2016  mengalami  kenaikan jumlah  sampah  yang  terangkut,  namun hal  tersebut  berbanding  lurus  dengan kenaikan jumlah sampah yang diproduksi. Pengangkutan sampah hanya  berkisar  50-60%  dari  produksi sampah  yang  dihasilkan.  Pengangkutan sampah paling sedikit terjadi pada tahun 2017,  tahun  2018  dan  tahun  2019  yang hanya  mencapai  20,86%,  33,45%  dan 35,40%.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat  diasumsikan  bahwa  kualitas pelayanan  DLH  dalam  pengelolaan sampah  dilihat  dari  dimensi realibility masih belum baik dari segi kemampuan petugas  dalam  memberikan  pelayanan atas kebutuhan masyarakat akan pengelolaan  sampah  dan  dari  segi konsistensi  dinilai  belum  cukup  baik karena pelayanan pengangkutan sampah tidak dilakukan setiap hari.

## Responsiveness
Responsiveness
merupakan dimensi yang berkaitan dengan kecepatan  dan  respon  petugas  dalam
memberikan  pelayanan,  baik  merespon atas setiap keluhan masyarakat, memberikan  pelayanan  secara  cepat, cermat dan tepat.
Jika  dilihat  dari  segi  respon terhadap  keluhan  masyarakat  akan timbunan  sampah  yang  terjadi  akibat adanya  sampah  yang  tidak  terangkut bisa dinilai belum cukup baik.
Meskipun  terdapat  upaya  atas  respon Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pemerintah  Kabupaten  Batang  dalam meminimalkan timbunan sampah dengan  membentuk  lembaga  bank sampah, yang mana setiap sampah yang disetorkan  akan  ditukar  dengan  uang sesuai dengan berat sampah tersebut.
Respon  baik  juga  datang  dari masyarakat.  Sampai  saat  ini  lembaga bank  sampah  tersebut  telah  ternbentuk sebanyak  80  (delapan  puluh)  yang tergabung  dalam  forum  komunikasi bank  sampah  Kabupaten  Batang.  Akan tetapi,  timbunan  sampah  masih  sering terlihat  akibat  tidak  terangkut  ke pembuangan akhir.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat  diasumsikan  bahwa  kualitas pelayanan  DLH  dalam  pengelolaan sampah dilihat dari dimensi resposiveness dapat dikategorikan belum  baik.  Timbunan  sampah  masih sering  akibat  dari  sampah  yang  tidak terangkut.

## Assurance
Assurance atau jaminan merupakan kemampuan, keramahan dan sopan santun petugas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.  Assurance  adalah  sebuah kepastian yang akan diperoleh masyarakat  dari  sikap  sopan  santun petugas  pemberi  pelayanan,  baik  dari sisi  komunikasi  maupun  pengetahuan. Menurut  teori  Fitzsimmons  dalam Mukarom (2016), indikator yang digunakan  guna  mendukung  kualitas pelayanan adalah jaminan waktu, legalitas  dan  biaya  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan  yang  diberikan  oleh petugas  kepada  masyarakat  tidak  hanya sebatas  penanganan  dan  pengelolaan sampah  saja,  tetapi  juga  himbauan, sosialisasi dan deklarasi gerakan bersama  untuk  menjaga  kebersihan, tidak  buang  sampah  sembarangan  dan membuang  sampah  pada  tempatnya. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak Dinas  Lingkungan  Hidup  saja  sebagai Pemerintah  Kabupaten  Batang,  tetapi dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar  lebih  peduli  dengan  lingkungan. Tentunya  pelayanan  tersebut  dilakukan oleh  petugas  dengan  penuh  tanggung jawab,  keramahan  dan  kesopanan,
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
karena  petugas  merupakan  bagian  dari aparatur pemerintah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat  diasumsikan  bahwa  dimensi assurance dalam pelayanan pengelolaan sampah  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Batang  dinilai  sudah  cukup baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sikap petugas  yang  ramah  dan  sopan  santun dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.

## Emphaty
Empathy merupakan sebuah wujud bentuk kemauan dari Pemerintah Daerah  untuk  melakukan  pendekatan, memberikan perlindungan dan mengetahui keinginan dan kebutuhan di masyarakat.  Menurut  teori  Fitzsimmon dalam  Mukarom  (2016)  menjelaskan bahwa indikator yang dapat mendukung guna  tercipta  kualitas  pelayanan  yang baik  yaitu  mendahulukan  kepentingan masyarakat,  tidak  membeda-bedakan dan  menghargai  setiap  masyarakat dalam  memberikan  pelayanan.  Disisi lain,  kesabaran  juga  perlu  dimiliki  oleh setiap petugas sebab keluhan
masyarakat  akan  selalu  ada.  Sikap tersebut  sangat  diperlukan  oleh  setiap petugas agar mampu dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai Pemerintah  Kabupaten  Batang  sendiri
mengetahui  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat akan penanganan dan pengelolaan  sehingga  tidak  terjadi penumpukan  sampah.  Petugas  tetap sabar terhadap setiap keluhan masyarakat.  Namun  kenyataannya  di lapangan  menemui  berbagai  macam masalah dan faktor yang mempengaruhi tidak  terpenuhinya  pengelolaan  sampah seperti  pengangkutan  ke  tempat  akhir pengolahan,  sehingga  sering  terjadi penumpukan sampah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya masyarakat  yang  masih  buang  sampah sembarangan. Petugas di lapangan pasti selalu  menyampaikan  dan  memberikan himbauan  kepada  masyarakat.  Bahkan sikap  tegas  dari petugas  kepada masyarakat  telah  dijalankan  bagi  yang melanggar aturan buang sampah.
Tetapi,  tentunya  hal  itu  perlu  adanya dukungan  dan  partisipasi  masyarakat. Akan  tetapi  setidaknya  sudah  ada  rasa emphaty dari  petugas  dengan  berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun belum maksimal.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat  diasumsikan  bahwa  dimensi emphaty dalam  pelayanan  pengelolaan sampah  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Batang  dinilai  sudah  cukup baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  usaha yang  telah  dilakukan  petugas  dalam memberikan  pelayanan  akan  kebutuhan
masyarakat  meskipun  belum  maksimal karena menemui berbagai macam faktor masalah yang mempengaruhinya seperti minimnya sarana prasarana yang dimiliki.

## KESIMPULAN
Kualitas pelayanan DLH
Kabupaten  Batang  dalam  pengelolaan sampah  mengacu  pada 5  (lima)  dimensi yaitu dimensi tangibles, dimensi reliability,
dimensi responsiveness, dimensi assurance dan dimensi emphaty . . Sejauh ini berdasarkan  penelitian  tentang  kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten  Batang  belum  berjalan dengan  baik.  Terdapat  dimensi  yang sudah dinilai cukup baik yaitu assurance dan  empaty.  Namun,  masih terdapat  dimensi    kualitas  pelayanan yang  perlu  diperhatikan  dan  diperbaiki yaitu tangibles, reability dan responsiveness .
Dimensi Tangibles dalam pelayanan  pengelolaan  sampah  oleh DLH  Kabupaten  Batang  merupakan dimensi yang masih belum baik. Hal ini disebabkan  karena  sarana  prasarana yang  kurang  memadai,  tidak  layak untuk  dipakai  dan  tidak  terawat sehingga menjadikan penghambat untuk melakukan  pengangkutan  sampah  ke tempat  pemrosesan  akhir.  Dimensi Reliability juga  menjadi  salah  satu
dimensi  yang  belum  berjalan  dengan baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari ketidakmampuan petugas dalam memberikan  pelayanan  pengangkutan sampah sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat  agar  tidak  terjadi  timbunan sampah.  Dimensi Responsiveness ini juga belum baik. Keinginan masyarakat akan  pengelolaan  sampah  yang  baik guna  menghindari  timbunan  sampah belum mampu dipenuhi.
Dimensi Assurance sudah  bisa dikatakan baik, karena dalam memberikan pelayanan, petugas bersikap  ramah  dan  sopan  santun,  baik dalam  pengangkutan  sampah  maupun sosialisasi  himbauan.  Dimensi Emphaty juga  sudah  bisa  dikatakan  baik.  Hal  ini dapat dilihat dari adanya pelayanan rasa sabar petugas dalam menghadapi keluhan masyarakat dan sikap tegas saat terdapat masyarakat yang melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmasaputra,  A.  B.  &  Haryani,  D. (2020).  Implementasi  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Sampah  di Kabupaten  Batang. Journal  of Public  Policy  and  Management Review, 9(1).
Dermawan,  Lahming  &  Mandra  M.  A.
S. (2018). Kajian Stategi Pengelolaan Sampah. Jurnal ENM Environmental Journals, 3(1).
Gloria.  (2017). Penduduk  Indonesia mencapai  305,7  Juta  di  Tahun
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
2035 .  Universitas  Gajah  Mada. Retrieved June 13, 2021 from https://ugm.ac.id/id/berita/14575- penduduk-indonesia-mencapai- 305-7-juta-di-tahun-2035
Harjanti,  M.  I.  &  Pratamaningtyas,  A.
(2020).  Pengelolaan  Sampah  di Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang, Kota Semarang. Jurnal Planologi, 12(2). Kahfi,  A.  (2017).  Tinjauan  terhadap Pengelolaan Sampah. Jurisprudentie, 4(1). Lukmono,  A.  (2021). Pemkab  Harap Kawasan Industri Terpadu Batang Buta TPA Sendiri .
Retrieved June 13, 2021 from https://www.ayosemarang.com/read/202 1/04/29/76154/pemkab-harap-
kawasan-industri-terpadu-batang- buat-tpa-sendiri Mahyudin,  R. P.  (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di  TPA  (Tempat  Pemrosesan Akhir). Jurnal Teknik Lingkungan, 3(1). Moleong,  L.  J.  (2018). Metodologi Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.
Bandung: Remaja Rosdakarya. Mukarom, Z. & Laksana, M. W. (2016).
Manajemen  Pelayanan  Publik . Bandung: Pustaka Setia
Paramitha,  Y.  N.  (2014).  Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penelolaan Sampah di  Kabupaten  Jepara. Journal  of
Public  Policy  and  Management
Review.
Prastowo, Andi. (2012). Metode Penelitian
Kualitatif dalam Perspektif  Rancangan  Penelitian. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
Rendy,  Mohammad.  (2015).  Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota  Palu. e-Jurnal  Katalogis, 3(11)
Republik  Indonesia.  (2018).  Undang
Undang Nomor 18 tentang
Pengelolaan Sampah.
Republik  Indonesia.  (2016).  Peraturan Daerah  Kab.  Batang  Nomor  3 tentang Pengelolaan Sampah. Setyaningrum, Ike. (2015). Karakteristik Peningkatan Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat melalui Bank Sampah. Jurnal  Teknik  PWK,
4(2).