## ESKALASI PARTISANSHIP POLITIK DALAM PEMBENTUKAN POLARISASI PADA MASYARAKAT DIGITAL
(Studi pada Platform Media Sosial TikTok)
Muhammad Guntur Purboyo 1)* , Junaidi Junaidi 2) , Azis Amriwan 3) .
1,2,3) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
* Corresponding authors : (muhammadguntur@fisip.unila.ac.id)

## ABSTRAK
Pada  era  pemilihan  2014  dan  2019, platform yang  paling  dominan  dimanfaatkan  adalah  twitter. Pembentukan  identitas  ini  terlihat  dari  hadirnya  istilah  “Cebong”  dan  “Kampret”  sebagai  bentuk pemisahan  kelompok  partisanship  dari  kedua  kubu  calon.  Tedak  hanya  sampai  disitu, berkembangnya aktivitas digital di Media Sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan politik.  Penggunaan platform seperti  TikTok  menjadi  bagian  integral  dari  proses  pembentukan ekspresi  partisanship  pada  ajang  pesta  rakyat  2024.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis konsep partisanship dalam sosiologi politik Indonesia, dengan penekanan pada peran media sosial, khususnya  TikTok.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  dokumentasi  dengan  melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai dokumen yang relevan seperti artikel akademik, laporan penelitian,  arsip  berita,  dan  konten  TikTok  yang  terdokumentasi.    Penelitian  ini  memanfaatkan kerangka konseptual yang melibatkan teori  Weberian tentang partisanship, teori filter bubble, dan literatur  terkait  sosiologi  politik.  Hasil  yang  akan  didapatkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pola transformasi pemanfaatan media sosial dalam personal branding capres-cawapres dalam konstelasi politik Indonesia tahun 2024. Tiga tipe polarisasi politik pada media sosial yakni polarisasi ideologis, Polarisasi  afektif  dan  polarisasi  audiens  berita.  polarisai  ini  terjadi  diakibatkan  terdapat  barier informasi yang terkoptasi oleh filter bubble dan echo-chamber .

## ABSTRACT
In  the  2014  and  2019  election  era,  the  most  dominant  platform  used  was  Twitter.  This  identity formation can be seen from the presence of the terms "Cebong" and "Kampret" as a form of division of partisan groups between the two candidate camps. That's all, the transformation of digital activity on social media has changed the way society interacts with politics. The use of platforms such as TikTok is an integral part of the process of forming expressions of partisanship at the 2024 people's festival. This research aims to analyze the concept of partisanship in Indonesian political sociology, with an emphasis on the role of social media, especially TikTok. This research uses a documentation study method which involves collecting and analyzing data from various relevant documents such as academic articles, research reports, news archives, and documented TikTok content. This research uses a conceptual framework involving Weberian theory of partisanship, filter bubble concept, and literature  related  of  political sociology.  The  results  that  will  be  obtained  in  this  research  are  the transformation pattern of the use of social media on the personal branding of presidential and vice- presidential  candidates  in  the  Indonesian  political  constellation  in  2024.  Three  types  of  political polarization  on  social  media,  namely  ideological  polarization,  affective  polarization,  and  news audience polarization. This polarization occurs when the information barrier is copied by the bubble filter and echo chamber.
Keywords: partisanship, TikTok, political transformation, filter bubble, echo-chambers
Kata Kunci: partisanship, TikTok, transformasi politik, Filter bubble, echo-chamber.

## PENDAHULUAN
Partisanship menjadi fokus penelitian yang semakin penting di Indonesia sebagai sebuah negara dengan sejarah politik yang kaya dan dinamika sosial yang beragam (Levy, 1989; Przeworski, 1986). Dinamika yang terjadi pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, menunjukkan persaingan ketat antara dua calon presiden yang  terafiliasi  dengan  dua  partai  besar.  Kedua  kandidat  berusaha  membentuk aliansi dengan partai-partai yang lebih kecil untuk mendapatkan suara mayoritas. Dalam  hal  ini,  peran  keberpihakan  dalam  politik  Indonesia  lebih  dari  sekadar kompetisi  elektoral,  tetapi  juga  berdampak  pada  keberpihakan  politik  yang mempengaruhi sentimen masyarakat (Ahnaf & Lussier, 2019).
Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  selama  pemilihan  presiden, perubahan  sentimen  terhadap  kebijakan  pemerintah  terkait  erat  dengan keberpihakan  politik.  Keberpihakan  juga  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan dan  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia.  Agenda  dan  prioritas  partai  politik seringkali  membentuk  arah  kebijakan  pemerintah,  dan  hal  ini  dapat mengakibatkan  pergeseran  kebijakan  yang  signifikan,  tergantung  pada  partai mana yang berkuasa. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi, program kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur semuanya dapat berubah tergantung pada komposisi  politik  koalisi  yang  berkuasa  (atau  dikenal  dengan  istilah  ganti pemimpin  ganti  kebijakan).  Kondisi  ini  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung dalam  penciptaan  eskalasi  partisanship  politik  di  dalam  masyarakat  (Converse, 2006;  Fossati,  2020;  Nurhasanah,  2019).  Terbentuknya  eskalasi  partisanship  di dalam masyarakat terkadang memiliki dampak pada dinamika sosial dan politik secara  menyeluruh.  Partisanship  pada  konteks  ini  tidak  hanya  sebagai  sebuah dukungan  politik  tetapi  juga  mengarah  pada  nilai-nilai  dan  pemahaman  politik individu  yang  pada  konteks  indonesia  bermuara  pada  pembentukan  identitas (Converse, 2006).
Pembentukan  identitas  ini  terlihat  dari  hadirnya  istilah  “Cebong”  dan “Kampret”  sebagai  bentuk  pemisahan  kelompok  partisanship  dari  kedua  kubu calon.  Polarisasi  dukungan  ini  kemudian  berkembang  pembahasannya  tidak hanya  di  dunia  nyata  tetapi  juga  menguat  pada  platform-platform  digital  di Indonesia  (Kopaničová  et  al.,  2022).  Dengan  kata  lain  distrupsi  teknologi
memiliki  peran  dalam  perubahan  pola  informasi  dan  komunikasi  masyarakat. Distrupsi  teknologi  dan  pemenfaatan  media  sosial  pada  ruang-runag  politik membentuk pola baru dalam interaksi politik. Pada era pemilihan 2019, platform yang  paling  dominan  dimanfaatkan  adalah  twitter.  Akan  Tetapi,  dengan berkembangnya aktivitas digital di Media Sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan politik. Penggunaan Platform seperti TikTok menjadi bagian integral  dari  proses pembentukan  ekspresi  partisanship  pada  ajang  pesta  rakyat 2024. Jika dibandingkan dengan persentase mata pilih berdasarkan generasi pada tahun  2024  (databoks,  2023).  Pada  rentang  generasi  ini  adalah  generasi  yang sebagian hidupnya dihabiskan untuk menikmati konten media sosial khususnya TikTok .
Berangkat dari data sebelumnya, dilansir dari data milik We are Social dan Hootsuite  pada  Agustus  tahun  2023,  Indonesia  menempati  peringkat  Kedua dengan  106,51  juta  akun  aktif.  Sebanyak  34,9  persen  pengguna  berada  pada rentang usia 18-24 tahun, 28,2 persen pada rentang usia 25-34 tahun, pada rentang usia ini merupakan warga negara dengan profil mata pilih aktif untuk pemilu 2024 (Katadata.co.id, 2023). Kolaborasi kedua data ini menempatkan platform TikTok sebagai  ruang  potensial  dalam  branding  politik  di  Indonesia.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  keberhasilan  menciptakan political  engagement akan berdampak  positif  pada  kualitas  hubungan  dan  kegiatan  politik  online  yang bermuara pada peningkatan elektoral (Abid et al., 2023; Alodat et al., 2023).
Berkaitan  dengan  hal  ini  Lalita  Jain  (2023)  menemukan  fakta  bahwa political engagement , berpengaruh dan berdampak signifikan dengan penggunaan media  sosial.  Orang-orang  yang  menggunakan  sosial  media  lebih  memiliki kecenderungan  aktif  secara  politik  dan  mengetahui  lebih  dalam  tentang  politik (Jain  &  Pandey,  2023).  Fenomena  yang  terjadi  pada  platform  tiktok  menjadi gambaran utuh bagaimana pola political branding bergeser. Salah satu aktivitas yang  menjadi  FYP  ( For  Your  Page )  atau  istilah  “viral”  dalam  platform  tiktok adalah TikTok battle. Hal ini menempatkan perkembangan teknologi, khususnya media  sosial,  memiliki  peranan  penting  dalam  mengubah  cara  masyarakat berinteraksi dengan politik sebagai bagian integral dari proses pembentukan dan ekspresi partisanship (Bimber, 2014).
Sementara  aktivitas  seseorang  didalam  media  sosial  akan  membentuk alam semesta informasi yang dikenal dengan istilah filter bubble . Filter bubbles memberikan peluang lebih besar bagi pengguna media sosial dan jaringan internet untuk  semakin  sering  memperoleh  informasi  yang  sama  dan  yang  disukai (Pariser,  2011).  Sementara, echo  chamber merupakan  kondisi  yang menggambarkan situasi tertentu yang dialami oleh sebagian orang sebagai akibat dari suplai media dan distribusi informasi atas permintaan mereka sendiri (Guess et  al.,  2018;  Ross  Arguedas  et  al.,  2022).  Berkenaan  dengan  hal  ini,  peran  dari filter  bubble dan echo-chamber yang  menciptakan  alam  semesta  informasi berdasarkan preprensi pengguna bermuara pada keterjebakan pada pola informasi tertentu tampa ia sadari.
Dalam  ranngka  pembentukan logical  frame  work konteks  penelitian, dilakukan  identifikasi  pada  beberpa  penelitian  yang  berkenaan  dengan permasalahan  yang  akan  dikaji.    Adapun  penelitian  terdahulu  menyoroti  dunia perpolitikan saat ini sangat dipengaruhi oleh peran pemuda, media massa, hingga komunikasi  politik  (Nurhayati,  2023).  Mudahnya  akses  informasi  saat  ini mendorong  masifnya  bias  konfirmasi  yang  berujung  pada  lahirnya  polarisasi politik  di  masyarakat  (Badrun,  2018;  Rahmawati,  2018;  Setiawati  et  al.,  2023; Sodikin & Utari, 2020). Untuk itu diperlukan etika dalam berdemokrasi di media sosial  hingga  kebijakan  pemerintah  dalam  mengelola  buzzer  guna  mendukung stabilitas politik (Alya et al., 2023; Anugerah, 2020; Kafka et al., 2022; Miskal et al., 2023; Zaki et al., 2023).
Menilik  pada  rangkaian  penelitian  ini,  tidak  teridentifikasi  oleh  peneliti topik penelitian yang mengangkat terkait partisipanship politik di TikTok dari sisi eksistensi echo  chamber dan filter  bubbles . Untuk  itu,  penelitian  ini  menarik dilakukan  guna  mengisi  celah  kekosongan  pada  penelitian-penelitian sebelumnya.  Sehingga,  dapat  memberikan  sumbangsih  dalam  mengurangi polarisasi politik yang berlarut ataupun perpecahan yang terjadi akibat perbedaan pandangan  politik.  Sehingga,  rangkaian  argumentasi  ini  menempatkan pentingnya dilakukan penelitian terkait   media sosial TikTok.
Partisanship  dalam  media  sosial  tidak  terbentuk  begitu  saja,  dalam masyarakat  digital  dikenal  istilah filter  bubble dan echo  chamber dimana
informasi yang diperoleh oleh pengguna merupakan hal-hal yang hanya disukai pengguna  (Guess  et  al., 2018). Keterbatasan informasi  ini memungkinkan akan tercipta polarisasi dan Eskalasi Partisanship dalam masyarakat Digital. Pada poin inilah  kemudian  penelitian  ini  memiliki  peran  untuk  menelaah  bagaimana Eskalasi  Partisanship  Politik  dalam  Pembentukan  Polarisasi  pada  Masyarakat Digital  khususnya  pada  platform  TikTok  pada  kontestasi  pemilihan  presiden tahun  2024.  Pada  sisi  lainnya,  kebijakan  pemerintah  memiliki  keterkaitan  erat dengan pola kemimpinan terpilih.

## KAJIAN PUSTAKA
Max  Weber  dalam  bukunya  “ The  Protestant  Ethic  and  the  Spirit  of Capitalism ”  tidak  secara  langsung  membahas  partisanship  politik,  tetapi memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  etika  kerja  Protestan  dan  konsep “panggilan”  atau  “ calling ”  berkontribusi  pada  pengembangan  kapitalisme modern. Weber meneliti bagaimana kepercayaan agama, khususnya Calvinisme, mempengaruhi  perilaku  ekonomi  dan  sosial  yang  pada  akhirnya  membentuk semangat kapitalisme (Bendix & Roth, 1971; Kalberg, 2001). Weber mengamati adanya  korelasi  antara  latar  belakang  Protestan  dan  keberhasilan  dalam  usaha kapitalis. Dia menghubungkan hubungan ini dengan konsekuensi psikologis dari doktrin  predestinasi  dan  panggilan  dalam  teologi  Puritan.  Akibatnya,  muncul etika  komitmen  tanpa  henti  terhadap  panggilan  duniawi  mereka,  dan  pantang menikmati  keuntungan  dari  kerja  keras  tersebut.  Praktik  ini,  menurut  Weber, menghasilkan akumulasi modal secepat mungkin.
Meskipun  Weber  tidak  secara  eksplisit  membahas  partisanship  politik dalam  konteks  ini,  pemahaman  tentang  etika  kerja  Protestan  dan  konsep panggilan  dapat  memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  identitas  kelompok dan  nilai-nilai  tertentu  dapat  mempengaruhi  tindakan  politik  dan  ekonomi (Kalberg, 2001). Ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana partisanship politik mungkin dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai yang mendalam yang berasal  dari  latar  belakang  agama  atau  budaya.  Max  Weber,  dalam  analisisnya tentang partisanship, menekankan bahwa tindakan politik sering kali dipengaruhi oleh  identitas  kolektif  dan  loyalitas  terhadap  kelompok  tertentu.  Weber
berpendapat  bahwa  partisanship  politik  bukan  hanya  tentang  persaingan kekuasaan, tetapi juga tentang perjuangan untuk mengukuhkan identitas dan nilai- nilai yang dianggap penting oleh suatu kelompok.
Dalam  konteks  Pilpres  2024  di  Indonesia,  fenomena  ini  sangat  relevan. TikTok, sebagai media sosial yang populer, menjadi arena bagi pengguna untuk mengekspresikan dukungan politik mereka dan memperkuat identitas kelompok mereka.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Weber  bahwa  media  komunikasi memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  dan  memperkuat  partisanship politik.
Studi  tentang  partisanship  politik  dan  media  sosial  telah  menunjukkan bahwa  platform  digital  dapat  memperkuat filter  bubble dan echo  chamber ,  di mana  pengguna  cenderung  terpapar  informasi  yang  sejalan  dengan  pandangan politik mereka. Ahnaf & Lussier, (2019) menemukan bahwa media sosial dapat memperkuat  kecenderungan  ini,  sementara  Diego  Fossati  (2020),  mengamati peran  media  sosial  dalam  mobilisasi  politik  di  Indonesia.  Weber mengargumenkan  bahwa  partisanship  yang  kuat  dapat  menghasilkan  loyalitas yang mendalam namun juga konflik yang tajam antara kelompok-kelompok yang berbeda.  TikTok,  dengan  algoritma  yang  menampilkan  konten  berdasarkan preferensi  pengguna,  berpotensi  memperkuat  loyalitas  partisan  sekaligus meningkatkan polarisasi politik, sebagaimana dikemukakan oleh Weber.
Lebih  lanjut,  penelitian  oleh  Kopaničová  et  al.,  (2022)  mengenai echo chamber menunjukkan  bahwa  pengguna  media  sosial  cenderung  berinteraksi dalam  kelompok-kelompok  yang  sepemikiran,  yang  memperkuat  keyakinan politik mereka dan memarginalkan pandangan yang berbeda. Weber menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, partisanship dapat berubah menjadi konflik yang lebih intens karena perbedaan pendapat menjadi lebih tajam dan sulit dijembatani. Hasil  penelitian  ini  menyoroti  bagaimana  TikTok  tidak  hanya  sebagai  media ekspresi, tetapi juga sebagai alat yang memperkuat perpecahan politik. Temuan ini konsisten dengan analisis Weber tentang bagaimana media dapat memperkuat dinamika partisanship politik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  dokumentasi  untuk menganalisis eskalasi partisanship politik di media sosial TikTok pasca Pilpres 2024 di Indonesia. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai dokumen yang relevan seperti artikel akademik, laporan penelitian, arsip berita, dan konten TikTok yang terdokumentasi. Data dikumpulkan dengan mengidentifikasi  dan  meninjau  dokumen-dokumen  yang  memiliki  relevansi dengan topik  penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik  analisis konten, yang  melibatkan  pengkodean  data  untuk  mengidentifikasi  tema  dan  pola partisanship  politik.  Sumber  data  utama  meliputi  publikasi  akademik  tentang partisanship  politik  dan  media  sosial,  laporan  dari  lembaga  penelitian,  serta konten TikTok yang dikumpulkan selama periode Pilpres 2024.
Untuk  lebih  memahami  permasalahan  secara  lebih  mendalam  dalam realitas  kontekstual,  peneliti  menggunakan  data  primer  berupa  observasi  dan dokumentasi  (Sahir,  2022).  Selain  itu,  penelti  juga  menggunakan  data  skunder untuk  menggambarkan  hasil  pertisipasi  politik  yang  dapat  ditarik  sebagai  hasil diskusi dan penggiringan opini publik di platform tiktok. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektifitas platform tersebut dalam memilih calon tertentu di pemilu presiden Indonesia tahun 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewarganegaraan, Partisanship, Dan Kemandirian
Partisipasi  politik  merupakan  inti  dari  hampir  semua  konsepsi kewarganegaraan  demokratis  yang  baik,  tetapi  terlalu  sedikit  perhatian  yang diberikan pada hubungan kritis antara partisipasi dan representasi yang difasilitasi oleh  partai-partai  (Urbinati  &  Warren,  2008).  Dalam  literatur  terbaru,  partai dipandang  penting  untuk  partisipasi.  Sebuah  kata  "kita"  (berarti    kolektif) diperlukan  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  komitmen  politik,  dan partai-partai membuat agenda tetap terlihat dan memberikan kesinambungan dari waktu  ke  waktu.  Bagi  Dimitrios  E.  Efthymiou  (2018),  misalnya,  partisanship sangat berharga karena mendukung komitmen dan kontestasi politik. Partai-partai
menginformasikan,  memobilisasi,  dan  mengorganisir  partisipasi,  dan  mereka menghubungkan  pemerintah  dengan  warga  negara  melalui  "koneksi partisan"(Muirhead & Rosenblum, 2020).
Peran  mereka  meliputi  pendidikan  tentang  isu-isu  politik,  " epistemic resilience "  untuk  melawan  propaganda  dan  informasi  yang  keliru  serta menciptakan mobilisasi kognitif ( cognitive mobilization )  (Invernizzi-Accetti &
Wolkenstein,  2017;  White  &  Ypi,  2016).  Partai-partai  adalah  tempat  pelatihan politik ( a  useful  training ground )  bagi  warga  negara  untuk mengaitkan  doktrin komprehensif mereka dengan demokrasi, sehingga berkontribusi pada konsensus tumpang tindih yang menjamin stabilitas  (Bonotti, 2017). Klaim lainnya adalah bahwa  partai  adalah  collective  epistemic  agent  (agen  penyampai  pengetahuan politik secara kolektif) yang mengubah penilaian nilai abstrak menjadi konsepsi tentang keadilan yang koheren, mengurangi kompleksitas, menurunkan ambang batas  kompetensi  politik,  dan  menciptakan  kesetaraan  tingkat  pengetahuan (Ebeling, 2016).  Jonathan White dan Lea Ypi (2016), mengidentifikasi prinsip- prinsip  struktur  partai  yang  memungkinkan  membentuk  etos  demokratis  bagi kadernya.  Bagi  Urbinati  (2019),  partisanship    sebenarnya  adalah  istilah  untuk berpikir secara politik."
Dalam konteks  lainnya menyatakan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik, seseorang harus menjadi partisan. Partisanship itu sendiri, bukan hanya keberpihakan  sebagai  pendorong  partisipasi,  akan  tetapi  lebih  pada  cita-cita kewarganegaraan  (White  &  Ypi,  2016).  Partisanship  menjadi  elemen  penentu kewarganegaraan yang baik adalah karena hal tersebut memberlakukan komitmen terhadap  pluralisme  (mengakui  legitimasi  posisi,  mematuhi  aturan  persaingan yang  diatur,  dan menerima keberpihakan klaim  partisan). Moral distinctiveness (kekhasan  moral)  dari  partisanship  terletak  pada  komitmen  terhadap  sifat sementara otoritas  politik, rekreasi periodiknya (Kateb, 1981). Pandangan yang umum  adalah  bahwa,  untuk  memenuhi  tujuan-tujuannya  yang  berharga,  partai- partai membutuhkan pendukung, tetapi juga juga merupakan kasus bahwa partai perlu untuk untuk mewujudkan nilai keberpihakan (Rosenblum, 2010).
Saat  ini,  nilai  normatif  keberpihakan  ditantang  oleh  klaim  bahwa Independen memiliki kedudukan moral yang lebih tinggi. Dalam pandangan ini,
partai mungkin merupakan sine qua non sistemik dalam demokrasi. Sebaliknya, demokrasi  membutuhkan  warga  negara  yang  berpikiran  bebas,  berpikiran independen, dan perwakilan yang tidak terpengaruh oleh kesetiaan partai, yang mempertimbangkan  klaim-klaim  saingannya,  dan  yang  pergi  ke  tempat  yang dituntun  oleh  fakta  dan  bukti.  Logika  dari  pandangan  ini  adalah  bahwa  status “independen”  tidak  cukup  dicirikan  sebagai  non-partisan,  tetapi,  setidaknya  di Amerika Serikat, sebagai identitas politik yang berbeda yang mensyaratkan anti- partisan  (Muirhead  &  Rosenblum,  2020).  Independen  didefinisikan  berbeda dengan partisan, yang dikatakan dapat dibeli, atau rentan terhadap pengaruh yang tidak  semestinya  dari  para  aktivis,  atau  mereka  sendiri  adalah  ekstremis  yang berkontribusi  pada  kemiringan  representasi  dan  polarisasi  politik.  Klaimnya adalah  bahwa  Independen  merupakan  publik  yang  lebih  deliberatif  dan  sampai pada estimasi yang tidak bias terhadap kepentingan publik (Dalton et al., 2000).
Cita-cita  normatif  independensi  memiliki  konsekuensi  institusional,  di antaranya  pemilihan  pendahuluan  non-partisan  yang  mencerminkan  animus antipartai dan yang konstitusionalitasnya telah menjadi subjek kasus Mahkamah Agung  AS  (Thompson,  2002).  Berdiri  untuk  prinsip-prinsip  yang  memiliki integritas inilah yang dimaksud dengan cita-cita normatif independensi. Namun bagi  para  partisanship,  merupakan  pemilih  emosional  yang  anti-partai  dan dianggap  tidak  memiliki  kapasitas  yang  cukup  "  reliance  and  unweighted” (Wolfe,  2000).  Politik  bukan  hanya  tentang  mendukung,  tetapi  juga  tentang persatuan  dalam  kesatuan.  Akan  tetapi,  Persatuan  dan  Kesatuan  inilah  yang menjadi tantangan dari etika partisanship.

## Echo-Chambers, Filter Bubbles, dan Polarisasi
Ilmuwan  sosial  menggunakan  istilah echo  chamber (ruang  gema)  untuk menggambarkan situasi tertentu yang dialami oleh sebagian orang sebagai akibat dari  suplai  media  dan  distribusi  informasi  atas  permintaan  mereka  sendiri. Sebagaimana situasi yang coba didefinisikan oleh Jamieson dan Capella (2008) dalam buku mereka “ echo chamber defined as a bounded enclosed media space ”, yang  berpotensi  memperbesar  pesan-pesan  yang  disampaikan  di  dalamnya sekaligus mengisolasinya dari sanggahan. Bagian pembesaran biasanya dianggap sebagai  dominasi  informasi  yang  konsisten  dengan  sikap  (misalnya,  seseorang
mencari  informasi  yang  memperkuat  pandangan  mereka  yang  sudah  ada sebelumnya)  dan  bagian  isolasi  tentang  tidak  adanya  paparan  lintas  sektoral (misalnya,  seseorang  tidak  menemukan  perspektif  sentris  yang  menantang pandangan mereka yang sudah ada sebelumnya).
Sementara,  dalam  debat  publik  dan  kebijakan,  istilah echo  chamber terkadang digunakan bergantian dengan istilah filter bubbles , tetapi penting untuk membedakan antara keduanya. Istilah filter bubble pertama kali disebutkan oleh aktivis  dan  pengusaha  Eli  Pariser  (2011),  untuk  menunjukkan  keprihatinannya bahwa  meningkatnya  penggunaan  personalisasi  dalam  peringkat  hasil  mesin pencari  dan  umpan  media  sosial.  Kondisi  ini  bermuara  pada  penciptaan  alam semesta informasi yang unik bagi kita semua yang mengikis kemungkinan adanya pola informasi yang sama pada setiap orang. Filter bubbles memberikan peluang lebih besar bagi pengguna media sosial dan jaringan internet untuk semakin sering memperoleh  informasi  yang  sama  dan  yang  disukai.  Sementara  hal  yang  tidak kita sukai akan disembunyikan dari kita berdasarkan data yang didiktekan oleh kepentingan  komersial  perusahaan  platform  dan  bukan  merupakan  berdasarkan pilihan aktif kita sendiri.
Echo  chamber adalah  sebuah  bentuk  ruang  informasi  yang  diciptakan sendiri secara  aktif oleh  pengguna media sosial  berdasarkan  aktifitas pencarian yang  dia sukai dan menbentuk  ruang  gema informasi.  Sementara filter bubbles sedangkan adalah gelembung yang dihasilkan oleh algoritma pemeringkatan yang terlibat dalam aktivitas pasif tanpa pilihan aktif dari pengguna. Hasil dari kedua hal ini menunjukkan bagaimana kita disajikan berita dan informasi terdistribusi secara online. Termasuk dalam hal pemanfaatan media sosial dalam menentukan pilihan  politik  elektoral.  Dewasa  ini,  kontestasi  politik  dalam cyberspace amat memungkinkan memiliki keterkaitan dengan polarisasi politik.
Kekhawatiran  yang  muncul  dari  kedua  fenomena  ini  adalah  hadirnya polarisasi politik, kurangnya empati yang akhirnya bermuara pada situasi dimana terjadi  perpecahan dan tidak lagi  memiliki  kesamaan dalam  visi  berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain memiliki pola realitas yang berbeda dalam ruang digitalnya.  Terdapat  tiga  hal  yang  mungkin  terjadi  dalam  konteks  eskalasi  dan polarisai politik pada media sosial, Pertama polarisasi ideologis, mengacu pada
sejauh mana orang tidak setuju dengan isu-isu politik. Kedua, Polarisasi afektif, yang  mengacu  pada  perasaan  seseorang  tentang  'pihak  lain'  (pihak  yang  tidak mereka setujui dalam suatu isu). Ketiga, polarisasi audiens berita, yang mengacu pada sejauh mana audiens dalam sumber berita di suatu negara secara umum lebih partisan secara politik atau campuran secara politik (Ross Arguedas et al., 2022).
Di luar itu,  fokus  kajian tentang  politik  adalah polarisasi  elit. Meskipun berita  dan  penggunaan  media  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan  atau penurunan  relatif  dalam  polarisasi,  banyak  faktor  lain  yang  sering  dilihat  oleh para ilmuwan sosial sebagai hal yang lebih penting. Termasuk peran partai politik dalam memberikan para pendukungnya berbagai isyarat dalam menghadapi isu- isu publik, serta tingkat homofili sosial yang dibentuk oleh perubahan pola-pola yang  mengubah  cara  hidup  kita,  termasuk  seberapa  beragamnya  kelompok- kelompok sosial utama kita (Guess et al., 2018; Mason, 2015; McPherson et al., 2001).

## Partisipanship dan Pembentukan Polariasi Politik di Media Sosial TikTok
Dalam  kajian  akademis,  partisanship  dianggap  sebagai  elemen  penting dalam  mendorong  partisipasi  politik  dan  menciptakan  kolektifitas  dukukungan yang  diperlukan  untuk  komitmen  politik  yang  berkelanjutan.  Partai  politik dipandang sebagai agen yang memobilisasi, mengorganisir, dan menghubungkan pemerintah dengan warga negara melalui koneksi partisan ( partisan connection ) (Muirhead & Rosenblum, 2020). Partai juga berperan dalam pendidikan politik dan  mobilisasi  kognitif  (Invernizzi-Accetti  &  Wolkenstein,  2017),  serta membantu  mengurangi  kompleksitas  politik  dan  menciptakan  kesetaraan epistemik (Ebeling, 2016).
Namun, di media sosial TikTok, konsep partisanship ini sering kali terlihat lebih  cair  dan  kurang  terstruktur.  TikTok,  sebagai  platform  yang  sangat dipengaruhi  oleh  algoritma,  memungkinkan  penyebaran  informasi  politik  yang cepat  dan  luas  tanpa  filter  yang  ketat.  Hal  ini  sering  menghasilkan  lingkungan yang  penuh  dengan  bias  informasi  dan filter  bubles di  mana  pengguna  hanya terpapar  pada  pandangan  politik  yang  mereka  setujui  dan  jarang  menemukan perspektif  yang  berlawanan.  Akibatnya,  fungsi pendidikan  dan mobilisasi  yang diharapkan  dari  partisanship  formal  sering  kali  tereduksi  menjadi  sekadar
dukungan  emosional  dan  penguatan  prasangka  pribadi.  Dalam  konsep echo chambers dan filter  bubbles didefinisikan  sebagai  lingkungan  media  yang memperkuat dan mengisolasi pesan-pesan tertentu. Echo chambers muncul ketika individu  hanya  mengonsumsi  informasi  yang  konsisten  dengan  sikap  mereka sendiri,  sementara filter  bubbles terbentuk  melalui  algoritma  yang mempersonalisasi konten berdasarkan preferensi pengguna (Pariser, 2011).
Pada  platform  media  sosial  TikTok,  kedua  fenomena  ini  sangat  nyata. Algoritma  TikTok  dirancang  untuk  mempertahankan  keterlibatan  pengguna dengan menunjukkan konten yang sesuai dengan preferensi mereka, yang secara efektif  menciptakan  filter  bubles  (Sarina  et  al.,  2023).  Pengguna  yang  tertarik pada  konten  politik  tertentu  akan  terus  menerima  konten  serupa,  yang memperkuat  pandangan  mereka  dan  mengisolasi  mereka  dari  perspektif  yang berbeda ( Information universe barriers ). Sebagai contoh, pengguna yang sering menonton  video  dengan  narasi  politik  sayap  kiri  akan  terus  disajikan  video dengan perspektif  yang  sama,  dan  sebaliknya.  Ini  berkontribusi pada polarisasi politik  di platform ,  di  mana  pengguna  semakin  terpisah  dalam  kelompok- kelompok ideologis yang homogen.
Berkaitan  dengan  kondisi  ini,  polarisasi  politik,  baik  secara  ideologis maupun  afektif,  semakin  nyata  di  media  sosial  seperti  TikTok.  Ideologis polarisasi  mengacu  pada  perbedaan  pandangan  yang  tajam  terhadap  isu-isu politik,  sementara  afektif  polarisasi  merujuk  pada  sentimen  negatif  terhadap kelompok yang berbeda pandangan. Polarisasi audiens berita juga terlihat jelas di TikTok,  di  mana  algoritma  mendukung  penyebaran  konten  yang  cenderung partisan, memperdalam perbedaan di antara kelompok-kelompok pengguna (Ross Arguedas et al., 2022). Pengguna TikTok sering kali terlibat dalam konten yang memicu emosi kuat, baik itu kemarahan, kebencian, atau dukungan penuh. Video- video  yang  viral  sering  kali  adalah  yang  kontroversial  atau  provokatif,  yang cenderung meningkatkan polarisasi afektif. Hal ini menyebabkan situasi di mana dialog  konstruktif  dan  pemahaman  lintas  kelompok  menjadi  semakin  sulit dicapai.  Polarisasi  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  pengguna  TikTok  sebagai individu  tetapi  juga  dapat  berdampak  pada  masyarakat  luas,  memperparah perpecahan sosial dan politik.
Gambar 01. Model Pembentukan Polariasai pada Masayrakat Digital
(Sumber: Diolah oleh tim peneliti, 2024)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok berperan  signifikan dalam membentuk  dan  memperkuat  partisanship  politik  pasca  Pilpres  2024.  Konten politik  di  TikTok  cenderung  sangat  polarizing,  dengan  pengguna  aktif menyebarkan  narasi  yang  mendukung  calon  tertentu  dan  menyerang  lawan politik.  Fenomena filter  bubble dan echo  chamber sangat  terlihat,  di  mana pengguna lebih sering terpapar pada konten yang sesuai dengan pandangan politik mereka, memperkuat bias  dan  polarisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bimber  (2014)  dan  Guess  et  al.,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  media  sosial dapat memperkuat polarisasi politik melalui algoritma yang menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna. Kondisi ini juga terjadi dalam polarisasi politik pada pengguna platfom TikTok.
Di  sisi  lain,  dari  temuan  penelitian  ini  juga  berhasil  menggambarkan bagaimana  bentuk  dari  polarisasi  ini  terbentuk.  Setidaknya  terdapat  3  (tiga) bentuk  polarisasi  yang  terjadi  di  media  sosial  TikTok.  Pertama,  polarisasi ideologis yang merupakan tipe polarisasi yang terbentuk secara idelogis tentang sikap  menerima  atau  tidak  menerima  isu-isu  politik  tertentu.  Pada  pola  ini
kecendrungan  dukungan  ideologis  lebih  menguat  dengan  pertimbangan  pada subtansial  ideologi  ketimbang  sososk  ataupun  isu  politik  yang  diangkat.  Pada kontestasi pemilu dan pilpres 2024 terlihat bahwa polarisasi ini memiliki peranan penting dalam mempertahankan eksistensi partai politik khususnya yang terjadi pada PDI Perjuangan. Meski Capres dan Cawapresnya tidak merepresentasikan pilihan ideologi  rakyat  tetapi perolehan suara  16,72%  dan sebagai  peraih suara terbanyak (Detiknews, 2024).
Kedua  polarisasi  afektif,  polarisasi  ini  terbentuk  berdasarkan  bagaiman perasaan seseorang terhadap orang lain. Pada realitas di lapangan yang masuk ke dalam  kategori  ini  sering  juga  disebut  sebagai  pemilih  emosional  ( emocional voteis ). Pada pilpres 2024 acap kali kita mendengar istilah-istilah seperti “gemoy” untuk prabowo, Ganjar “merakyat”, dan Anis “bubble”. Branding karakter yang dilakukan  oleh  pasangan  calon  ini  memberikan  dampak  pada  elektabilitas pasangan.  Disisi  lain  hal  ini  juga  bermuara  pada  pembentukan  polarisasi dukungan  secara  emosional  sehingga  tidak  lagi  mengedepankan  ide  yang  di ditawarkan  tetapi  lebih  kepada  dukungan  terhadap  karakter  yang  di  bentuk melalui media sosial. Meskipun tidak dilakukan proses survei resmi terkait hal ini beberpa  media  telah  mempublikasikan  hasil  identifikasinya  terkait  dengan pengaruhnya  terhadap  elektabilitas  pasangan.  Menariknya,  ilustasi  emosional yang terbentuk ini bermuara pada gencarnya AI vídeo editing capcut membuatkan ratusan template Gemoy Squad yang diperuntukkan bagi para pendukung afektif pasangan calon.
Gambar 02. Pesoasifikasi Paslon di Media Sosial
(Sumber: Kabariku.com dan capcut template, 2024)
Dalam konteks yang berbeda, dalam paslon yang lain pencitraan di tiktok terlihat  masih  kurang.  Hal  ini  bukannya  tidak  dipakai  oleh  paslon  yang  lain,
namun  secara  gerakan  paslon  nomor  2  menunjukkan  keseriusan  mereka  dalam menggunakan  aplikasi  tiktok  dalam  membrending  diri  mereka,  sehingga menyasar pemilih secara emosional. Artinya istilah “gemoy” berhasil membentuk filter bubble dan echo chamber di kalangan pengguna tiktok. Sedangkan, istilah- istilah  paslon  lain  dari  pasangan  01  dan  03  seperti  istilah  Anis  “Bubble”  dan Ganjar  “merakyat”  tidak  dimaksimalkan  secara  baik  oleh  mereka.  Secara sederhana  polarisai  afektif  ini  terbentuk  secara  massif  di  media  sosial  tiktok merupakan  dampak  dari  pemanfaatan filter  bubble atau  aktifitas  pasif  dari pengguna media sosial. Muara dari aktifitas ini membentuk polarisasi ketiga yang diistilahkan sebagai polarisasi audience berita.
Ketiga,  polarisasi  audiens  berita.  Polarisasi  ini  memiliki  kecendrungan dimana audiace (orang tidak terlibat dalam politik secara langsung) lebih partisan secara  politik.  Aktifitas  yang  terjadi  pada  kelompok  polarisasi  ini  memiliki kecendrungan lebih militan pada platform media sosial. Secara kontekstual pada platform  TikTok  terdapat  aktifitas  TikTok  Battle  yang  didalam  kontenya disajikan pertarungan gift (dalam islitah lain sawer) untuk mendukunf salah satu pasangan calon presiden sebagaiman yang dilakukan oleh akun @Najib_05 dan @Politik_Indonesia.  Kedua  aknun  ini  adalah  contoh  dari  berbagai  akun  yang memanfaatkan momentum ini.
Gambar 03. Aktifitas TikTok Battle
(Sumber: Tiktok, 2024)
Keterlibatan tim sukses dari pasangan calon pada pola kontestasi TikTok Battle  ini  memberikan  potensi  keuntungan  secara  elektabilitas  pada  pasangan calon. Menariknya, keterlibatan tim sukses bukan pada pembuatan konten, tetapi lebih pada “sawer gift” untuk meningkatkan atensi penonton. Semntara pemilik akun (konten kreator TikTok) memanfaatkan momentum ini untuk memperoleh keuntungan secara finansial dari gift yang diterima. Dengan kata lain, polarisasi ini terbentuk dikarenakan setidaknya ada 3 (tiga) pihak yang diuntungkan yakni, pemilik  konten  yang  memperoleh  gift,  Platform  TikTok  yang  memperoleh keuntungan  dalam  layanan  transaksi  serta  pasangan  calon  yang  memperoleh elektabilitas dari penikmat tayangan. Dengan kata lain, polarisasi ini membentuk dari ruang ekonomi di media sosial tiktok yang dapat dimanfaatkan konten kreator tiktok ataupun influenser bagi pemiliki tertentu. Polaraisasi ini memang sengaja diciptakan  oleh  mereka  dengan  melihat  kebermanfaatan  dalam  menciptakan polarisasi  pemilih.  Keterlibatan  penonton  dalam  aktifitas  ini  secara  umum memiliki  sikap  yang  lebih  partisan  atau  dengan  bahasa  lain  mendadak  politik. Dapat  dikatakan  pola  ini  memiliki  kecendrungan  pada  model  partisipasi masyarakat media sosial yang dikategorikan sebagai masyarakat yang cendrung terhadap  isu  tertentu  yang  disebabkan  oleh  keterjebakan  mereka  dalam  pola algoritmatik filter bubble dan echo chamber .

## KEHSIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  TikTok  memainkan  peran  penting dalam eskalasi partisanship politik di Indonesia pasca Pilpres 2024. Platform ini tidak  hanya  menjadi  media  untuk  berbagi  informasi,  tetapi  juga  medan pertempuran narasi politik yang mempengaruhi persepsi publik. Sementara teori partisanship dan konsep echo chambers serta filter bubbles menawarkan kerangka pemahaman yang penting tentang dinamika politik dan media, realitas di media sosial  TikTok  menunjukkan  bahwa  interaksi  dan  dampaknya  jauh  lebih kompleks.  Algoritma  TikTok  dan  sifat  konten  yang  sangat  terpersonalisasi menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk polarisasi politik, seringkali mengabaikan  tujuan  edukatif  dan  mobilisasi  politik  yang  diharapkan  dari partisanship.  Dengan  memahami  perbedaan  ini,  kita  dapat  lebih  bijak  dalam mengelola dan merespons fenomena politik di era digital ini.
Rekomendasi untuk pengguna media sosial adalah untuk lebih kritis dalam mengonsumsi  konten  politik  dan  aktif  mencari  informasi  dari  berbagai  sumber untuk  menghindari  bias.  Pembuat  kebijakan  disarankan  untuk  mengawasi  dan mengatur konten politik di media sosial  guna mengurangi polarisasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari partisanship politik di media sosial terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abid, A., Harrigan, P., Wang, S., Roy, S. K., & Harper, T. (2023). Social media in politics: how to drive engagement and strengthen relationships. Journal of Marketing Management, 39 (3-4), 298-337.
Accetti, C. I., & Wolkenstein, F. (2017). The crisis of party democracy: cognitive mobilization,  and  the  case  for  making  parties  more  deliberative. Am. Political Sci. Rev., 111 (1), 97–109.
Ahnaf,  M.  I.,  &  Lussier,  D.  N.  (2019).  Religious  Leaders  and  Elections  in  the Polarizing Context of Indonesia. Humaniora, 31 (3), 227-237. doi:doi:10.22146/jh.49420
Alodat, A. M., Al-Qora’n, L. F., & Hamoud, M. A. (2023). Social media platforms and political participation: A study of Jordanian youth engagement. Social Sciences, 12 (7), 402.
Arguedas, A. R., Robertson, C. T., Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2022, 1 19). Echo chambers,  filter  bubbles,  and  polarisation:  a  literature  review. Diambil kembali dari
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/echo-chambers-filter-bubbles-and- polarisation-literature-review
Beling,  M.  E.  (2016).  Epistemic  political  egalitarianism,  political  parties,  and conciliatory democracy. Political Theory, 44 (5), 29–56.
Bimber,  B.  (2014).  Digital  Media  in  the  Obama  Campaigns  of  2008  and  2012:
Adaptation  to  the  Personalized  Political  Communication  Environment. Journal  of  Information  Technology  &  Politics,  11 (2),  130-150. doi:10.1080/19331681.2014.895691
Bonotti,  M.  (2017). Partisanship  and  Political  Liberalism  in  Diverse  Societies. Oxford, UK: Oxford Univ. Press.
Converse, P. E. (1964). The nature of belief systems in mass publics (1964). New York: The Free Press.
Dalton,  R.,  McAllister,  I.,  &  Wattenberg,  M.  ..  (2000). The  consequences  of partisan  dealignment.  In  Parties  Without  Partisans:  Political  Change  in Advanced Industrial Democracies. Wattenberg: MP Wattenberg. databoks. (2023, Jui 05). Kata Data Media Network . (Katadata.com) Dipetik 03 12,
2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu- pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial Detiknews. (2024, 03 20). Lengkap! Hasil Resmi Perolehan Suara Semua Parpol di Pileg 2024 . Diambil kembali dari detik.com: https://news.detik.com/pemilu/d-7252792/lengkap-hasil-resmi-perolehan- suara-semua-parpol-di-pileg-2024
Efthymiou,  D.  E.  (2018).  The  Normative  Value  of  Partisanship:  When  and  Why Partisanship Matters. POLITICAL STUDIES, 66 (1), 192–208. doi:DOI10.1177/0032321717707401
Fossati,  D.  (2020).  Electoral  reform  and  partisan  dealignment  in  Indonesia. International Political Science Review, 41 (3), 349-364.
Guess, A. M., Nyhan, B., Lyons, B., & Reifler, J. (2018). voiding the echo chamber about echo chambers: Why selective exposure to like-minded political news is less prevalent than you think. Miami: Knight Foundation.
Guess, A., Nyhan, B., Lyons, B., & Reifler, J. (2018). Avoiding the echo chamber about echo chambers: Why selective exposure to like-minded political news is less prevalent than you think. Miami: Knight Foundation.
Jain, L., & Pandey, V. (2023). The Influence of Social Media Usage and Political Behaviors  among  Adults. Journal  of  Communication  and  Management, 2 (2), 98-100.
Jamieson, K. H., & Cappella, J. N. (2008). Echo chamber: Rush Limbaugh and the conservative  media  establishment. Oxford  and  New  York:  Oxford University Press.
Katadata.co.id.  (2023,  09  27). Kelompok  Anak  Muda  Jadi  Pengguna  Terbesar TikTok,  Usia  Berapa  Mereka? Diambil  kembali  dari  Katadata  Media Network:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/kelompok-anak- muda-jadi-pengguna-terbesar-tiktok-usia-berapa-mereka
Kateb, G. (1981). The moral distinctiveness of representative democracy. Ethics, 91 (3), 357–74.
Kopaničová, J., Klepochová, D., &  Francová, Z. (2022). Use of Netnography in Contemporary  Marketing  Research. Central  European  Business  Review, 11 (4), 111-131. doi:10.18267/j.cebr.303
Levy, C. (1989). eview  of Paper Stones, a History of Electoral Socialism, by A. Przeworski & J. Sprague. History Workshop, 27 , 207–212. Diambil kembali dari http://www.jstor.org/stable/4288902
Mason,  L.  (2015).  ‘I  disrespectfully  agree’:  The  differential  effects  of  partisan sorting  on  social  and  issue  polarization. American  Journal  of  Political Science, 59 (1), 128–145. doi:doi.org/10.1111/ajps.12089
McPherson,  M.,  Smith-Lovin,  L.,  &  Cook,  J.  M.  (2001).  Birds  of  a  feather: Homophily  in  social  networks. Annual  Review  of  Sociology,  27 (1),  415– 444. doi:doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.415
Muirhead,  R.,  &  Rosenblum,  N.  L.  (2020).  The  political  theory  of  parties  and partisanship: Catching up. nnual Review of Political Science, 23 , 95-110. Nurhasanah.  (2019).  Political  Dynamics  in  Presidential  Election  of  Indonesia  in 2019. 1st International Conference on Administration Science (ICAS 2019). 343 ,  hal.  531-535.  Palangkaraya:  Atlantis  Press.  doi:10.2991/icas- 19.2019.110
Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the internet is hiding from you. London: Viking.
Przeworski, A., & Sprague, J. (1988). A History of Electoral Socialism. American Political Science Review, 82 (2), 668-669. doi:doi:10.2307/1957454 Rizaty, M. A. (2023, 12 12). Data Jumlah Pengguna TikTok di Indonesia hingga Oktober 2023 . Diambil kembali dari dataindonesia:
https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/data-jumlah-pengguna- tiktok-di-indonesia-hingga-oktober-2023
Rosenblum, N. (2008). On the Side of the Angels: An Appreciation of Parties and Partisanship. Princeton: Princeton Univ. Press.
Sustikarini, A. (2020). Digital Democracy in Indonesia’s 2019 Election: Between
Citizen  Participation  and  Political  Polarization. Proceedings  of  the International  Conference  on  Agriculture,  Social  Sciences,  Education, Technology  and  Health  (ICASSETH  2019) (hal.  238-242).  Christchurch New Zealand: Atlantis Press. doi:10.2991/assehr.k.200402.055
Thompson,  D.  (2002). Just  Elections:  Creating  a  Fair  Electoral  Process  in  the United States. Chicago: Univ. Chicago Press.
Ulum,  M.  C.,  &  Anggaini,  N.  L.  (2020). Community  Empowerment:  Teori  dan Praktik Pemberdayaan Komunitas. Malang: UBPerss.
Urbinati, N. (2019). Taking sides. Polit. Theory, 47 (1), 97–105.
Urbinati, N., & Warren, M. (2008). The concept of representation in contemporary democratic theory. Annu. Rev. Political Sci , 387–412.
White,  J.,  &  Ypi,  L.  (2016). The  Meaning  of  Partisanship. Oxford,  UK:  Oxford Univ. Press.
Wolfe, A. (2000, 10 22). The tyranny of the undecided voter . Diambil kembali dari New  York  Times:  https://www.nytimes.com/2000/10/22/opinion/the- tyranny-of-the-undecided-voter.html
e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-004