## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)

## Kabupaten Buleleng
Komang Febrinayanti Dantes 1 , I Gusti Ayu Apsari Hadi 1
1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id
1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : apsari.hadi@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020 Diterima: 15 Desember
2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords: Legal Basis; Fees for Acquisition of Rights to Land and Buildings This  study  aims  to  analyze  the  legal  basis  for  the acquisition of land and building rights fees in Buleleng Regency. This research is a type of legal research with empirical juridical studies because this research deals with data. This research took place in Singaraja City, especially  in  the  Regional  Government  Financial Management  Agency  (BPKPD)  Buleleng  Regency. Data  were  collected  using  observation  and  interview methods.  The  data  analysis  was  conducted  in  a descriptive qualitative manner. Based on the results of the analysis, the legal basis for the Acquisition Fee for Land and Building Rights is relevant to the Regulation of  the  Minister  of  Finance,  the  collection  of  Fees  for Acquisition  of  Land  and  Building  Rights  (BPHTB)  is entirely  carried  out  by  the  regions,  this  is  due  to policies on objects, subjects, rates, and tax bases fully stipulated by the Regional Government and adapted to the conditions and objectives of regional development. This  policy  is  adjusted  to  the  Regional  Regulation  of Buleleng Regency Number 1 of 2011 concerning Law Number  28  of  2009  concerning  Regional  Taxes  and Regional  Retributions  for  the  regulation  of  the imposition of local taxes on Fees for Acquiring Rights on Land and Buildings (BPHTB).

## Abstrak

## Kata kunci:
Dasar Hukum, Bea  Perolehan  Hak atas Tanah dan
Bangunan.
Corresponding Author:
Komang Febrinayanti
Dantes, E-mail : febrinayanti.dantes@undiks ha.ac.id Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dasar hukum Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  di  Wilayah Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian ilmu hukum dengan kajian yuridis empiris, karena penelitian  ini  berkaitan  dengan  data-data.  Penelitian  ini mengambil  lokasi  di  Kota  Singaraja,  khususnya  di  Badan Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (BPKPD) Kabupaten  Buleleng.  Data  dikumpulkan  dengan  metode obeservasi  dan  wawancara.  Analisis  data  dilakukan  secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa bahwa dasar hukum  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan relevan terhadap Peraturan Menteri Keuangan pemungutan Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) sepenuhnya  dilakukan  oleh  daerah,  ini  disebabkan  oleh karena  kebijakan  terhadap  objek,  subjek,  tarif,  dan  dasar pengenaan  pajak  sepenuhnya  ditetapkan  oleh  Pemerintah Daerah  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  tujuan pembangunan  daerah.  Kebijakan  ini  disesuaikan  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  untuk pengaturan pengenaan pajak daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## @Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Filosofi  utama  yang  melandasi  pajak  adalah  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  serta  kemakmuran  rakyat  melalui peningkatan  penerimaan  negara  dengan  cara  pengenaan  pajak  (Sulastyawati,  2020; Waani, 2016).
Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan  dikelola  oleh  Pemerintah  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan,  dan  melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Pajak, 2013). Peranan pajak dalam suatu daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang dapat menjadi
asset  daerah  (Is,  2013).  Pajak  memiliki  dua  sifat  yaitu  pajak  sebagai  pemasukan ( budgeter ) dan pengaturan ( non budgeter ) (Andriani, 2017). Budgeter atau yang dapat dikatakan sebagai pemasukan, dimana pajak sebagai pendapatan daerah yang nantinya masuk ke dalam kas daerah yang nantinya dikelola oleh daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat  daerah  pedesaan  dan  perkotaan.  Sehingga  dapat  terwujud masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, n.d.) (selanjutnya disebut dengan UU BPHTB). Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, kepada warga negara diwajibkan untuk membayar BPHTB sesuai dengan yang telah ditentukan oleh  Undang-undang.  Dalam  prakteknya  BPHTB  juga  dikenal  dengan  bea/pajak perolehan atau pajak pembeli, jika perolehan berdasarkan atas proses jual-beli, perolehan hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.  Namun dalam UU BPHTB, bea perolehan dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa  jual-beli,  semua  jenis  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  dikenakan BPHTB.
Adapun  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  hak  atas  tanah  termasuk  hak pengelolaan (HPL), beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam (Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, n.d.) tentang Peraturan Dasar-Dasar pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun,  dan  ketentuan  peraturan  Perundang-Undangan lainnya.  Hak  atas  tanah  pada  pasal  16  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah :
1. Hak milik;
2. Hak guna usaha;
3. Hak guna bangunan;
4. Hak pakai;
5. Hak sewa;
6. Hak membuka tanah;
7. Hak memungut hasil hutan; dan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak yang sifatnya sementara (UUPA).
Hak-hak yang sifatnya sementara tersebut adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil,
Hak  Menumpang  dan  Hak  Sewa  Tanah  Pertanian  yang  diatur  untuk  membatasi  sifat- sifatnya  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  hak-hak  tersebut  diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
”Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah  yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat,  sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,pemerataan  dan  keadilan,  peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah” (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, n.d.).
BPHTB adalah pajak yang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hal atas tanah dan  bangunan  agar  surat  keputusan  pemberian  hak  dapat  dibuat  dan  ditandatangani pejabat yang berwenang.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Pasal 3 ayat (1), bahwa  objek  pajak  BPHTB  adalah  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hal ini diantaranya hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pilih; hak milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan.
Sedangkan pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan subjek pajak BPHTB ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan BPHTB diuraikan pada Pasal 6 yakni Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Subyek  BPHTB  yang  dikenakan  kewajiban  membayar  BPHTB  menurut  peraturan perundang-undangan perpajakan (UU BPHTB) yang menjadi wajib pajak (WP). Dalam hal ini perolehan hak pada dasarnya ada dua yaitu : pemindahan hak dan perolehan hak baru. Pemindahan hak terjadi sebelum perolehan hak, hak atas tanah ataupun hak atas bangunan yang sebelumnya haknya ada pada orang atau badan lain. Karena perbuatan atau  peritiwa  hukum  tertentu  maka  peralihan  hak  dapat  terjadi,  sehingga  dengan diperolehnya hak maka diperoleh juga subyek pajak.
Adapun dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diantaranya:
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena waris dan hibah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian hak pengelolaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya biaya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB.
5. Peraturan  Pemerintah  Daerah  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan Kabupaten Buleleng.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Buleleng relevan terhadap Peraturan Menteri Keuangan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengenai Analisa Dasar Hukum Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ilmu hukum dengan kajian yuridis empiris, karena penelitian ini berkaitan dengan  data-data,  maka  dengan  sendirinya  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum empiris (Hadjon, 2005). Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Dalam hal ini secara nyata hukum yang benar-benar dijalani dan dijadikan landasan  oleh  masyarakat.  Dalam  penelitian  dengan  menggunakan  metode  hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau peneliti  dapat  melihat  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat.  Kajian  hukum empiris  adalah  kajian  yang  memandang  hukum  sebagai  kenyataan  yang  mencangkup kenyataan sosial, kenyatan kultur dan lain-lain, tidak hanya mengkaji law in book namun mengkaji pula law in action (Ali & Heryani, 2012).
Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja. Penelitian ini didasarkan atas pertimbangan- pertimbangan  dan  pengamatan  awal  bahwa  peneliti  melihat  banyaknya  keluhan  dan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah dengan observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah terkait dalam hal ini  Pegawai,  Pejabat  dan  Wajib  Pajak  yang  ada  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. Studi pustaka/dokumen juga terkait dengan  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  beberapa  Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  akan dilakukan secara kualitatif. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik itu data primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data- data  tersebut  secara  sistematis.  Data  yang  telah  disusun  secara  sistematis  kemudian dihubungkan satu dan yang lainnya. Setelah data-data tersebut dihubungkan maka akan dilakukan  interpretasi  untuk  memahami  makna  dari  keseluruhan  data  yang  terkumpul. Setelah melalui proses analisis data secara kualitatif maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis (Ibrahim, 2006).

## PEMBAHASAN
Pandemi  Covid-19  ini  berdampak  pada  berbagai  sektor  hingga  target  pendapatan daerah  jebol.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  14  Tahun  2018  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  5  Tahun  2013  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menjadi dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak  selanjutnya  disebut  NJOP  yang  nantinya  dari  nilai  dasar  NJOP  maka  akan berimplikasi  pada  jumlah  atau  nilai  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  (BPHTB). Keberhasilan  pemungutan  pajak  BPHTB  yaitu  melalui  penghitungan  efektivitas pemungutan  pajak  BPHTB  guna  mengetahui  pertumbuhan  penerimaan  pajak  tersebut (Lianawati, 2015). Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) merupakan salah satu pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pendapat asli daerah (PAD) (Absor, Manossoh, & Mawikere, 2017).
Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) adalah pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2011 (Absor et al., 2017).
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan jelas bahwa bumi, air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip dasar ini yang menjadi acuan dalam pemberlakuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Indonesia. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak yang harus dibayarkan saat terjadinya transaksi jual beli tanah, rumah, atau bangunan. Pungutan ini dibebankan kepada wajib pajak sebagai pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan,  pemindahan  hak  tersebut  selain  karena  proses  jual  beli  juga  dapat  terjadi karena  adanya  tukar  menukar,  hibah,  wasiat,  pemasukan  dalam  perseroan  atau  badan hukum lain, pemisahan hal yang mengakibatkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, penunjukan pembeli dalam lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, mengatur bahwa pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Dengan  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pengaturan pengenaan pajak daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dapat  dijadikan  pungutan pajak daerah antara lain:
1.  Pemungutan BPHTB dapat dilakukan oleh daerah secara optimal;
2.  Pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan.
Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Singaraja mengatakan  pelayanan  PBB-P2  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan BPHTB akan secara otomatis dilanjutkan dengan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan sistem yang sudah dirancang oleh badan yang menaungi maka PBB-P2 dapat secara  langsung  dibayarkan  oleh  masyarakat/  wajib  pajak  untuk  mencegah  terjadinya
tunggakan  PBB-P2.  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  harus  dibayarkan terlebih dahulu atau dilunasi sebelum sertifikat yang baru diterbitkan, upaya ini dilakukan agar  wajib  pajak  tidak  terbebani  dalam  pembayaran  pajak  maupun  tunggakan  pajak sebelumnya.  Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) sepenuhnya dilakukan oleh daerah, ini disebabkan oleh karena kebijakan terhadap objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak sepenuhnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  tujuan  pembangunan  daerah.  Hasil  pengelolaan BPHTB  oleh  pemerintah  daerah  harus  dipertanggungjawabkan  secara  penuh  terhadap masyarakat atau wajib pajak yang sudah dengan taat membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga stabilitas penerimaan BPHTB daerah tetap terjaga.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan Agu, dkk Tahun 2015 dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui    bagaimana    penerapan    sistem    pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB sebagai pajak daerah, serta faktor-faktor penghambat dalam penerapan  sistem  pelaksanaan    pemungutan  pajak  BPHTB.  Hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa sistem  pelaksanaan  pemungutan pajak  BPHTB  menggunakan Self Assessment System . Dalam penerapan Self Assessment System belum sepenuhnya berjalan sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pelaksanaan  pemungutan pajak BPHTB belum berjalan dengan baik ini disebabkan adanya  prosedur pemungutan yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan    yang    berlaku    yaitu  pada  Prosedur  Pembayaran BPHTB,  serta  faktor-faktor    peghambat  dalam  penerapan  sistem  pelaksanaan pemungutan  pajak  BPHTB  adalah  SDM  dan  Tingkat  Kesadaran  Wajib  pajak  (Agu, Pengemanan, & Lambey, 2015).
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan terjadi karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut:
a. Pemindahan hak karena terjadi hal-hal berikut: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang  mengakibatkan  peralihan,  penunjukkan  pembeli  dalam  lelang,  pelaksanaan putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  penggabungan  usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
b. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.

## PENUTUP Kesimpulan
BPHTB adalah pajak yang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan  bangunan  agar  surat  keputusan  pemberian  hak  dapat  dibuat  dan  ditandatangani pejabat yang berwenang. Dasar hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan relevan  terhadap  Peraturan  Menteri  Keuangan  pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya dilakukan oleh daerah, ini disebabkan oleh karena kebijakan terhadap objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak sepenuhnya
ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  tujuan pembangunan  daerah.  Kebijakan  ini  disesuaikan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor  1  Tahun  2011  dengan  merujuk  kepada  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  untuk  pengaturan  pengenaan pajak daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## Rekomendasi
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) wilayah Kabupaten Buleleng mengadakan sosialisasi pada masyarakat atas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  agar  masyarakat  lebih  memahami  prosedur pembayaran BPHTB.
2. Pemberian sanksi tegas pada wajib pajak atau pihak-pihak terkait jika tidak menaati peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Absor, U., Manossoh, H., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  Di  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 5 (2),
2656–2665. https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17104
Agu, M., Pengemanan, S. S., & Lambey, R. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB)  Sebagai  Pajak  Daerah Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi , 15 (5), 230–241. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/9761/9347 Ali, A., & Heryani, W. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum . Pertama .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Andriani,  N.  (2017). Eksistensi  Pengaturan  Pajak  Daerah  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . UNNISULA. Hadjon,  P.  M.  (2005). Pengantar  Hukum  Administrasi .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Vol. 57). Malang: Bayumedia Publishing.
Is,  F.  (2013).  Peranan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  aset  Kabupaten  Rokan  Hulu. Jurnal  Ilmiah  Cano Ekonomos , 2 (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), 59–71.
Lianawati, A. (2015). Efektivitas dan Konstribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan. Economics  Development  Analysis  Journal , 4 (3),  212–222. https://doi.org/10.15294/edaj.v4i3.14826 Pajak, K. K. R. I. D. J. (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya .
Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 .
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng
Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena waris dan hibah
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian hak pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya biaya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Sulastyawati, D. (2020). Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 7 (10),  119–128.  Retrieved  from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Waani,  I.  (2016).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Air  Permukaan  Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1), 667–675.