Peran Jaga Warga Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Collaborative Governance di Lumbungrejo
Aisyah Putri Wulansari 1 , Sri Widayanti 2 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta E-mail: aisyahputriwulansari@gmail.com 1 , widisriwidayanti@gmail.com 2
Article History: Received: 05 Juli 2024
Revised: 19 Juli 2024 Accepted: 21 Juli 2024
Abstract: The research titled "The Role of Community Watch in Resolving Social Conflicts Through Collaborative Governance" aims to understand the manifestation of collaborative governance to examine the correlation relationship between
the Village Head, Jagabaya, Babinkamtibmas, Babinsa, Omah Jaga Warga Management, Jaga Warga Management, and the community in synergizing to resolve issues and provide social assistance in the Lumbungrejo Village area. This study employs a qualitative research type with a descriptive method. The research location is in Lumbungrejo Village, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The number of informants in this study is seven people. In the process of social assistance through Jaga Warga, various parties are involved to help resolve issues. The manifestation of collaborative governance in social assistance through Jaga Warga in the Lumbungrejo area, based on data findings, fulfills all aspects, including active participation, transparency, coordination, trust, benefit-sharing, policies and procedures, as well as technology and information. This study concludes that when experiencing a conflict and needing assistance, the community usually reports it to a Jaga Warga member, who then follows up by the Jaga Warga management. As a facilitator, Jaga Warga will bring together the conflicting parties for deliberation and seek a fair agreement. The solutions provided by Jaga Warga are, of course, the best solutions. However, it is unfortunate that there is no written SOP regarding the implementation of Jaga Warga. Therefore, it is advisable that Jaga Warga in Lumbungrejo has an SOP or standard operating procedure that is socialized to the community and written down so that the community knows what to do first when facing problems they cannot solve on their own.
Keywords: Collaborative Governance; take care of the citizens; Lumbungrejo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2920
PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengupayakan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya. Hanif (2005) menjelaskan bahwa di Indonesia pemerintah memiliki peran untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan dalam hal ini merupakan fungsi dari pemerintah untuk bisa berupaya menciptakan rasa tertib, tentram serta aman dalam kehidupan rakyat Indonesia. Ketentraman dan ketertiban adalah dua hal yang saling berkaitan. Secara umum ketentraman akan bisa dirasakan oleh seseorang atau kelompok apabila ketertiban umum disekitar terjaga dengan baik, untuk bisa mewujudkan ketentraman serta ketertiban selain pemerintah, warga negara Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang sama dan harus saling berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan negara Indonesia yang tentram dan tertib. Hal ini dikarenakan ketika elemen-elemen dalam sebuah negara bersatu maka akan tercipta kekuatan dalam mencapai sebuah tujuan.
Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat menerbitkan beberapa peraturan yang sebagian besar dimuat dalam Undang-Undang berkaitan dengan pemberian kewenangan pada daerah untuk bisa mengelola serta mengatur wilayahnya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Kelompok Jaga Warga merupakan peraturan yang dibuat dengan menimbang bahwa “nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup di dalamnya merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat”.
Berdasarkan pertimbangan yang ada pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 dibuat dengan upaya menjaga keamanan serta ketertiban dengan cara : 1) Melakukan upaya untuk bisa menjaga keamanan dengan jaga warga; 2) jaga warga adalah sebuah lembaga masyarakat yang ditetapkan oleh kalurahan atas inisiatif warga padukuhan sebagai mitra; 3) Dalam kelompok masyarakat rentan terjadi konflik sosial yang bisa mengakibatkan ketidakamanan serta disintegrasi sosial; 4) Kalurahan adalah sebutan untuk Desa pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan dari gabungan Padukuhan; 5) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan; 6) Dalam pemerintahan daerah Gubernur DIY dan perangkatnya adalah penyelenggara pemerintah daerah.
Jaga Warga adalah kelompok yang berkedudukan sebagai mitra dari dukuh/ketua RW/ketua pengurus kampung dengan wilayah kerja yang sama. Jaga warga memiliki tugas untuk bisa menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat, memberikan saran serta pertimbangan pengurus kampung dalam bidang pemerintahan hingga kemasyarakatan dan berkoordinasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kalurahan diberi kewenangan untuk bisa membentuk kelompok Jaga Warga di tingkat Padukuhan, kampung, hingga RW dengan berbagai wewenang mulai dari; 1) Mengundang pihak berkepentingan, 2) Meminta keterangan sebagai bahan pengambilan keputusan, 3) Melaksanakan rapat secara tertutup atau terbuka, 4) Memusyawarahkan serta mufakat dalam mengambil keputusan, 5) Memberikan pemikiran pertimbangan kepada pengurus kampung dalam menyelesaikan masalah. Wilayah-wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar berhasil membentuk lembaga kemasyarakatan “Omah Jaga Warga” yang dibentuk sebagai bagian dari hak keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 mengenai Keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu wilayah yang sudah memiliki Omah Jaga Warga adalah Kalurahan Lumbungrejo. Dalam kehidupan
bermasyarakat tentunya banyak kewaspadaan serta permasalahan terkait kehidupan sosial masyarakat. (Arifin, 2016) menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi tingkat desa di Lumbungrejo salah satu kasus yang harus menjadi perhatian bersama adalah peredaran narkoba. Selain itu, di kawasan Kalurahan Lumbungrejo juga sedang marak pemberitaan terhadap faham komunis sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dengan masyarakat untuk dapat membentengi diri dari perbuatan yang melanggar mekanisme yang benar.
Dalam Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo Tahun 2021, para pengurus Jaga Warga dalam lingkup Kalurahan Lumbungrejo memiliki tugas untuk membantu terciptanya keamanan, ketentraman, serta ketertiban di wilayah Kalurahan Lumbungrejo. Selain itu, pengurus Jaga Warga juga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas pada Dukuh serta Lurah. Kalurahan Lumbungrejo dengan jumlah penduduk kurang lebih 2600 jiwa tentunya banyak dinamika permasalahan sosial di dalamnya. Soerjono Soekanto dalam (Sitoningrum, 2023) menjelaskan permasalahan sosial sebagai suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat, yang jika dibiarkan akan membahayakan kehidupan dari kelompok sosial. Beberapa permasalahan yang sering didapati dalam kehidupan masyarakat Kalurahan Lumbungrejo diantaranya dimulai dari kriminalitas. Bentuk kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam hal ini dikarenakan adanya pengaruh serta faktor yang didapatkan oleh individu misalnya saja perselisihan urusan warisan tanah yang mengakibatkan konflik di lingkungan keluarga yang bisa berdampak pada kenyamanan bersosial bahkan adanya kekerasan antar pihak yang tentunya bersebrangan dengan norma hukum pidana.
Dalam setiap hubungan sosial pasti akan ada kesalahpahaman yang apabila dibiarkan akan menjadi akar permasalahan lanjutan misalnya perselisihan antar warga desa yang ada di Lumbungrejo. Tidak hanya itu saja, dalam masyarakat desa, kerap kali ditemui permasalahan seperti judi online yang berbuntut pinjaman online, pinjaman bank plecit, peredaran narkoba, perselingkuhan yang apabila tidak diselesaikan akan memicu tindakan yang tidak diinginkan misalnya rasa ingin mencelakakan seseorang, bahkan hingga pembunuhan dengan akar permasalahan sakit hati akibat perselingkuhan. Soebanto (2023) menjelaskan bahwa jaga warga merupakan mitra dari pemerintah untuk bisa mewujudkan perlindungan pada warga yang saling bekerja sama antara Dukuh, RT/RW, Lurah, satuan perlindungan masyarakat, pamong Kalurahan, hingga kepolisian dan masyarakat unuk bisa menyelesaikan permasalahan sosial serta ekonomi di wilayah. Berdasarkan keseluruhan dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, peneliti tertarik untuk megeksplorasi relasi antar aktor yang tergabung dalam jaga warga. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada analisis terkait manifestasi collaborative governance dalam pendampingan sosial melalui jaga warga. Dilakukannya collaborative governance tentunya akan bisa memaksimalkan sumber daya pemerintah dan non-pemerintah untuk bisa mengembangkan jaga warga dengan baik yang harapannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena pendampingan sosial melalui program Jaga Warga. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari pemerintah daerah Lumbungrejo, pengurus Omah Jaga Warga, anggota Jaga Warga dari berbagai padukuhan, dan masyarakat Lumbungrejo, serta melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti surat keputusan Jaga Warga, peraturan perundang-undangan terkait, dan laporan kegiatan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
untuk mendapatkan informasi mendalam dari para informan mengenai peran dan efektivitas program Jaga Warga. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan interaksi sosial dalam program ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan penelitian. Analisis data mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan, pemfokusan dan pengorganisasian data yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan langkah selanjutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyaring dan memverifikasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Temuan Data Penelitian
Berdasarkan hasil studi dokumen terhadap arsip dokumen milik Kalurahan Lumbungrejo diketahui jaga warga membantu masyarakat yang memiliki permasalahan atau konflik beragam seperti pinjaman hutang, perselingkuhan, hingga kegaduhan yang dilakukan oleh beberapa warga. Pada bulan Oktober 2023 saja, berdasarkan dokumen pada gambar 2 ada sekitar 6 kasus yang dilaporkan kepada jaga warga. Penyelesaian yang dilakukan oleh jaga warga juga secara mayoritas dilaksanakan dengan cara mediasi antar pihak yang bermasalah, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo Nomor 60.8 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Jaga Warga.

## Gambar 1. Inventaris Masalah
Dalam Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo Nomor 60.8 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Jaga Warga poin e dituliskan bahwa jaga warga bertugas untuk melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat. Jaga warga merupakan Lembaga yang ada dimasing-masing Padukuhan sedangkan untuk skala Kalurahan tergabung menjadi Omah Jaga Warga.
Gambar 2. Surat Keputusan
Manifestasi Collaborative Governance di Kalurahan Lumbungrejo Pendampingan sosial melalui program Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo menerapkan konsep-konsep collaborative governance . Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo. Temuan utama dari penelitian ini adalah:
1) Partisipasi Aktif
Seluruh elemen masyarakat di Lumbungrejo terlibat aktif dalam kegiatan Jaga Warga. Lurah Lumbungrejo menyatakan, "yang pertama, selain pemerintah Kalurahan Lumbungrejo itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda." Pertemuan rutin diadakan setiap bulan di berbagai padukuhan untuk mendukung kegiatan Jaga Warga, seperti dinyatakan oleh Lurah, "Di beberapa padukuhan sudah terlihat aktif pertemuan, dan itu sudah rutin”.
2) Keterbukaan
Informasi tentang masalah yang terjadi di padukuhan disampaikan kepada anggota Jaga Warga untuk mencari solusi bersama. Nugroho Subagyo, koordinator Omah Jaga Warga, menyatakan, "Biasanya sih seperti itu mbak, jadi kita bersama-sama mengupayakan solusi yang terbaik.". Sri Barata, anggota Jaga Warga, menambahkan, "Ya mbak, antar anggota omah jaga warga, dan jaga warga ini saling tahu. Dan saling melengkapi ketika merumuskan sebuah solusi.".
3) Koordinasi Lurah Lumbungrejo menegaskan pentingnya diskusi sesuai aturan yang ada, "Ya, pasti ada diskusi. Tapi diskusi itu bersifat harus sesuai dengan aturan dalam artian untuk jaga warga penugasan, fungsi, kemudian tujuan itu secara jelas kami sampaikan pada masyarakat.". Keputusan dan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah menjadi solusi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat, seperti disampaikan oleh Sih Budi Daryanto, "Keputusan dan kemufakatan dari musyawarah yang dilakukan tentu menjadi solusi bersama." 4) Kepercayaan
Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap Jaga Warga untuk menyelesaikan masalah mereka. Sih Budi, anggota Jaga Warga, menyatakan, "Betul mbak karena jaga warga ini kan sebetulnya juga diperuntukkan untuk penyelesaian konflik di tengah masyarakat." Setiyono, warga yang pernah dibantu, mengungkapkan, "Ya ketika mereka masyarakat atau warga itu lapor, berarti warga ini kan mengalami kesulitan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, ketika melapor, berarti warga percaya pada jaga warga.” 5) Pembagian Manfaat
Proses penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, memberikan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
manfaat yang adil dan seimbang bagi pihak yang berkonflik. Sri Barata, anggota Jaga Warga, menyatakan bahwa mereka tidak merasa direpotkan dengan tugas tersebut, "Tentunya tidak Mbak". Setiyono, warga yang pernah dibantu, menyatakan kesediaannya menunggu solusi karena mereka membutuhkan bantuan, "Ya tetap saya tunggu mbak, soale saya yang butuh". 6) Kebijakan dan Prosedur
Penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang sudah disepakati, seperti dinyatakan oleh Lurah Lumbungrejo, "Kalau permasalahan itu masuk yang privacy , maka penyelesaiannya tidak menggunakan jaga warga secara keseluruhan.". Prosedur yang melibatkan pendampingan dan musyawarah dijelaskan oleh Sih Budi, "Biasanya akan di adakan pendampingan terlebih dahulu pada kasus yang dialami, lalu pihak yang berkonflik kita ajak untuk musyawarah."
7) Teknologi dan Sistem Informasi
Teknologi informasi mempermudah komunikasi dan koordinasi antar anggota Jaga Warga, memungkinkan diskusi dilakukan kapan saja dan dimana saja, seperti diungkapkan oleh Nugroho Subagyo, "Ya tentunya lebih memudahkan ya mbak, karena diskusinya bisa dimana saja dan kapan saja.". Sih Budi juga menambahkan bahwa teknologi komunikasi meningkatkan kapasitas anggota Jaga Warga, "Sangat membantu mbak, dan mempercepat komunikasi sehingga koordinasi bisa berjalan baik." Secara keseluruhan, program Jaga Warga di Lumbungrejo menunjukkan penerapan collaborative governance yang efektif dalam mendampingi masyarakat dan menyelesaikan konflik sosial”.
Pendampingan Sosial oleh Jaga Warga Pendampingan sosial merupakan strategi penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Khomsan (Miftahulkhair, 2018). Program Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo bertujuan untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan di setiap padukuhan dan diresmikan melalui Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo. Surat keputusan tersebut mencakup fungsi, aturan, tujuan, tugas, wewenang, hingga susunan kepengurusan kelompok Jaga Warga di wilayah Lumbungrejo. Selain itu, pemerintah kalurahan juga membentuk Omah Jaga Warga, gabungan pengurus kelompok Jaga Warga dalam satu kalurahan. Kelompok Jaga Warga diselenggarakan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021, yang menetapkan asas kebersamaan, sukarela, kearifan lokal, gotong royong, swakarsa, dan partisipasi. Berdasarkan hasil observasi, studi dokumen, dan wawancara, Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo berfungsi untuk membantu masyarakat menyelesaikan konflik atau permasalahan, sehingga mereka dapat kembali melakukan kegiatan sosial tanpa gangguan dan dengan kenyamanan yang tetap terjaga. Dalam proses pendampingan sosial, warga yang meminta bantuan untuk menyelesaikan konflik akan difasilitasi oleh Jaga Warga melalui mediasi dan pencarian solusi. Jaga Warga memposisikan diri sejajar dengan warga, memastikan keputusan yang diambil tidak membebankan atau mengunggulkan satu pihak saja. Warga yang didampingi merasa bahwa keputusan Jaga Warga adalah solusi yang ditunggu- tunggu, sehingga mereka bersedia menunggu hasil diskusi atau musyawarah, meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Seluruh elemen masyarakat Lumbungrejo terlibat aktif dalam kegiatan Jaga Warga, yang ditandai dengan pertemuan rutin di berbagai padukuhan. Informasi tentang masalah disampaikan kepada anggota Jaga Warga untuk mencari solusi bersama. Diskusi dan koordinasi dilakukan sesuai aturan yang ada, dengan keputusan dan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap
Jaga Warga sangat tinggi, dengan warga yang melapor merasa yakin bahwa masalah mereka akan diselesaikan dengan baik. Teknologi informasi mempermudah komunikasi dan koordinasi antar anggota Jaga Warga, memungkinkan diskusi dilakukan kapan saja dan dimana saja, meningkatkan kapasitas dan efektivitas pendampingan. Secara keseluruhan, program Jaga Warga di Lumbungrejo menunjukkan penerapan collaborative governance yang efektif dalam mendampingi masyarakat dan menyelesaikan konflik sosial. Peran Jaga Warga sebagai Pendamping Sosial Pendampingan sosial melalui program Jaga Warga merupakan strategi pemerintah setempat untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sosial. Menurut Khomsan (Miftahulkhair, 2018), pendampingan sosial dapat menentukan keberhasilan program penanggulangan permasalahan masyarakat. Berdasarkan temuan data, Jaga Warga berperan memfasilitasi mediasi masyarakat yang berkonflik agar dapat menemukan solusi terbaik melalui musyawarah. Pengurus omah Jaga Warga berdiskusi, bertukar ide, dan menyampaikan gagasan dengan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, Jaga Warga juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan manfaat program ini, sehingga meningkatkan kesadaran dan koordinasi warga dalam menjaga ketertiban Masyarakat. Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga
Dalam menangani permasalahan masyarakat, warga melaporkan masalah mereka kepada pengurus lingkungan setempat seperti ketua RT, dukuh, atau ketua Jaga Warga padukuhan. Pihak yang menerima laporan kemudian menganalisis informasi untuk menentukan langkah selanjutnya dan mencegah penyebaran berita yang dapat memperburuk masalah. Jaga Warga memfasilitasi pertemuan dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi terbaik tanpa membebani salah satu pihak. Sebagai penengah, Jaga Warga memberikan pandangan untuk meminimalisir konflik dan mencari jalan tengah melalui musyawarah. Mereka mengidentifikasi masalah, memikirkan solusi terbaik, dan jika diperlukan, melibatkan pihak berwenang untuk memastikan solusi yang komprehensif dan menghindari konflik berkelanjutan. Solusi yang diberikan oleh Jaga Warga diharapkan dapat dijalankan sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. Namun, menurut hasil wawancara dengan Lurah Lumbungrejo, belum ada SOP tertulis terkait penyelenggaraan Jaga Warga, sehingga prosedur seperti pelaporan kejadian belum jelas bagi masyarakat. Penulis merumuskan penggambaran faktor-faktor pelaksanaan Jaga Warga untuk penyelesaian masalah dalam bentuk gambar berikut:
Gambar 3. Penggambaran Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2926

## KESIMPULAN
Ketentraman dan ketertiban adalah dua hal yang saling berkaitan, di mana ketentraman dapat tercapai jika ketertiban umum terjaga dengan baik. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mendukung perlindungan masyarakat, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Pasal 19 yang memberi mandat kepada pemerintah kalurahan untuk membentuk Omah Jaga Warga. Kalurahan Lumbungrejo, yang terdiri dari gabungan Kalurahan Tempel dan Kalurahan Kromodangsan, telah membentuk omah jaga warga berdasarkan Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo tahun 2021. Jaga warga berperan penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik melalui pendampingan sosial, memanfaatkan mekanisme collaborative governance yang melibatkan partisipasi aktif, keterbukaan, koordinasi, kepercayaan, pembagian manfaat, kebijakan dan prosedur, serta teknologi dan informasi. Namun, hasil wawancara dengan Lurah Lumbungrejo menunjukkan bahwa belum ada SOP tertulis terkait Jaga Warga Peran Jaga Warga Fasilitator Pendidik Perwakilan Masyarakat Kekurangan Jaga Warga SOP Tertulis Teknis Penyelesaian Permasalahan oleh Jaga Warga 17 penyelenggaraan jaga warga, sehingga beberapa aktivitas prosedural masih belum jelas bagi masyarakat.
Kehadiran jaga warga diharapkan dapat menyelesaikan konflik sosial di lingkungan masyarakat Lumbungrejo. Meski proses pendampingan sosial melalui jaga warga sudah menunjukkan prinsip collaborative governance , perlu ada SOP tertulis yang disosialisasikan kepada masyarakat untuk memperjelas prosedur pengaduan masalah. Evaluasi tahunan kinerja jaga warga dan rekapitulasi permasalahan yang sering terjadi juga disarankan, agar pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dapat melakukan pembinaan masyarakat guna meminimalisir konflik yang umum terjadi, sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat tetap terjaga

## DAFTAR REFERENSI
Hanif, N. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jakarta: Grasindo. Afdal. (2015). Model Bimbingan Karir Kolaboratif dalam Memantapkan Perencanaan Karir Siswa SMA. Disertasi. SPs UPI Bandung.
Ansell, C. dan Alinson Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory , University of California Berkeley. Arifin, S. (2016, mei 23). kodam4.mil.id.
Retrieved from Berita Satuan: https://kodam4.mil.id/babinsa-lumbungrejo-tempel-aktif-hadiri-rapat-desa/ . Lobo, A. N. (2008). Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Kasus di Lokalisasi Tanjung Elmo Sentani oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Papua). Tesis. Universitas Indonesia.
Miftahulkhair. (2018). Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar. Phinisi Integration Review , 121-127. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Warga.
Sitoningrum, N. (2023, September 19). Detik.com. Retrieved from detik Sulsel: https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6939204/kumpulan-contoh-masalah-sosial-dampak- dan-pengertiannya-dari-para-ahli.
Soebanto, H. (2023, Juli 14). ANTARAYOGYA. Retrieved from antaranews: https://jogja.antaranews.com/berita/624027/wabup-sleman-jaga-warga-berperan-pentingm- enciptakan-keamanan-warga.