## PERAN PENTING KONSULTAN PAJAK DALAM MENANGANI SP2DK (SELISIH NILAI PEREDARAN USAHA PADA SPT)
Fitriana 1) Citra Lutfia 2)
Prodi  Akuntansi,  Universitas Trunojoyo Madura 1), 2) fitriana.fa1712@gmail.com1), citra.lutfia@trunojoyo.ac.id2)

## Abstrak
System  Self  Assesment  yang  diterapkan  di  Indonesia  menimbulkan  potensi  kesalahan  pada pelaporan SPT PPh Tahunan maupun SPT Masa PPN yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila terjadi  kesalahan,  wajib  pajak  akan  menerima  Surat  Permintaan  Penjelasan  Data  dan/atau Keterangan  (SP2DK).  Responden  dalam  riset  ini  adalah  2  orang  yang  berkerja  di  kantor konsultan pajak sebagai supervisor dan staf pajak konsultan pajak. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peran konsultan pajak dalam menanggapi SP2DK. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan teknik  wawancara dan pendekatan melalui tinjauan literatur.  Riset  ini  mengungkapkan  bahwa  konsultan  pajak  memiliki  peran  krusial  dalam membantu wajib pajak  untuk  menanggapi SP2DK  dan memberikan strategi serta rekomendasi untuk mengantisipasi risiko proses penanganan SP2DK di masa depan.
Kata Kunci : Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan , SPT Masa, SP2DK, Konsultan Pajak.

## THE IMPORTANT ROLE OF TAX CONSULTANTS IN HANDLING SP2DK (DIFFERENCE IN BUSINESS CIRCULATION VALUE ON TAX RETURN)

## Abstra ct
The  Self-Assessment  System  implemented  in  Indonesia  raises  the  potential  for  errors  in  the reporting of Annual Income Tax Returns and Periodic VAT Returns made by taxpayers. If an error occurs, the taxpayer will receive a Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK). Respondents in this research are 2 people who work in tax consultant offices as supervisors and tax staff of tax consultants. The purpose of this research is to find out how important the role of tax consultants in responding to SP2DK. The method used is qualitative with interview techniques and  an  approach  through  literature  review.  This  research  reveals  that  tax  consultants  have  a crucial  role  in  assisting  taxpayers  to  respond  to  SP2DK  and  provide  strategies  and recommendations to anticipate the risks of the SP2DK handling process in the future.
Keywords : Corporate Taxpayer, Annual Tax Return, Periodic Tax Return, SP2DK, Tax Consultant.

## A. PENDAHULUAN
Bagi  sebuah  negara,  kontribusi  pajak  sangatlah  penting  terhadap  kelangsungan  dan perkembangan ekonomi suatu negara. Di samping itu, pajak juga sebagai sumber Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Macam-macam  pajak  dibayarkan  meliputi  PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan pajak-pajak lainnya. Wajib pajak (WP) mencakup WP  orang  pribadi  dan  WP  badan  usaha,  WP  badan  usaha  merupakan  badan  hukum  yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  WP  badan  yang  ditunjuk  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  oleh  DJP mempunyai hak  untuk melakukan pemungutan, penyetoran,  dan pelaporan PPN dan wajib membuat faktur pajak. PPN adalah pajak atas barang atau jasa kena pajak.
Di Indonesia, untuk  menetapkan, menyetor dan membayarkan pajak, WP melakukan perhitungan sendiri yang disebut dengan self assessment . WP Badan wajib untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan atau perbedaan dalam SPT  yang  dilaporkan,  alhasil  Direktorat  Jenderal  Pajak  harus  mengambil  tindakan  cepat dengan  memberi  SP2DK  atas  kesalahan  tersebut.  Setelah  SP2DK  dikeluarkan,  sering  kali dijumpai di lapangan sebagian Wajib Pajak tidak yakin bagaimana cara menyikapi dokumen tersebut.
Adapun  terkait  dengan  penelitian  ini  yang  telah  dilaksanakan  peneliti  sebelumnya, yakni  dari  (Syska  Lady  Sulistyowatie  et  al.,  2023)  disimpulkan  bahwa  adanya  perbedaan kenaikan  harta  wajib  pajak,  yang  mana  harta  sengaja  untuk  tidak  dilaporkan  pada  SPT Tahunan,  serta  ketidaksengajaan  wajib  pajak  dalam  hal  belum  melaporkan  hartanya  yang menjadi  faktor  diterimanya  kembali  SP2DK  bagi  WP. Lalu  penelitian  dilakukan  oleh  (Sari  & Masripah,  2022),  disimpulkan  tahap-tahap  dalam  proses  pengeluaran  SP2DK,  yaitu: penyusunan perencanaan, respon dari WP, analisis respon dari wajib pajak, tindak lanjut, dan pengelolaan  administrasi.  Dengan  demikian,  SP2DK  diterbitkan  jika  wajib  pajak memperlihatkan  adanya  kecenderungan  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penerbitan SP2DK  merupakan salah satu bentuk  monitoring  atas  pelaksanaan  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia,  yaitu self assessment  system. Lalu  penelitian  oleh  (Indriani  et  al.,  2023)  yang  menyimpulkan  bahwa target keluaran yang ingin dicapai melalui kegiatan responsivitas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  (SP2DK)  yaitu  adanya  peningkatan  pemahaman  tentang  maksud  dan  tujuan diterbitkannya  SP2DK  oleh  KPP,  serta  aspek-aspek  yang  penting  yang  perlu  diperhatikan, yang sesuai dengan  SE-05/PJ/2022.  Serta penelitian yang telah dilakukan oleh (Anandita et al.,  2022)  menjelaskan  tentang  ketidakcocokan  data  WP  dengan  pihak  fiskus  menjadi penyebab CV. XYZ menerima SP2DK dan berdasarkan selisih tersebut, CV. XYZ berkewajiban untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa
Penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  Badan  dan  SPT  Masa  PPh  fokus  dari  penelitian  ini adalah  pentingnya  peranan  konsultan  pajak  berdasarkan  (Anandita  et  al.,  2022)  dan (Nugraheni et al., 2021) bahwasanya konsultan pajak memegang peranan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kepada WP. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif  dengan  teknik  wawancara  dan  tinjauan  pustaka.  Kajian  literatur  memaparkan tentang  kerangka  teoritis  dan  dapat  membantu  dalam  mengidentifikasi  celah  pada  riset sebelumnya, serta menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan perspektif langsung dari  orang  yang  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Dua  metode  ini  bersinergi  guna memastikan  temuan  penelitian  ini  memiliki  landasan  yang  kuat.  Maka  fokus  dari  riset  ini adalah mengetahui bagaimana peran konsultan pajak untuk membantu WP dalam merespon SP2DK.
Tinjauan Teoritis
Wajib Pajak Badan
UU  Republik  Indonesia  No.  28  thn  2007  mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara pajak, WP merupakan orang pribadi maupun entitas yang melaksanakan penyetoran pajak, melakukan  pemotongan  dan  pengumpulan  pajak  menurut  peraturan  perundang-undangan pajak. Ketentuan umum pajak, hak dan juga kewajiban wajib perpajakan, wajib pajak badan yaitu entitas yang mempunyai kewajiban di bidang pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  WP  badan  dapat  menentukan  menggunakan  sistem  pencatatan  atau  pembukuan untuk pelaporannya. Akan tetapi, WP badan yang memiliki omzet lebih dari 4,8M diwajibkan untuk  melakukan  pembukuan  dan  wajib  melakukan  pendaftaran  untuk  menjadi  PKP.  PPh yang dikenakan kepada wajib pajak badan terkait prosedur perhitungan PKP, besarnya tarif pajak dan pengkreditan pajak diatur di dalam UU No. 36 thn 2008.

## SPT Tahunan Badan
Pasal 3 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 mengenai PPh mengatur bahwasanya bagi tiap- tiap  WP,  baik  perorangan  ataupun  badan  hukum  harus  mengisi  serta  menyerahkan  SPT secara  tepat,  lengkap,  dan  jelas.  Pasal  3  ayat  (3)  menerangkan  bahwa  SPT  Tahunan  harus disampaikan pada setiap akhir tahun fiskal. Badan usaha menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan  (SPT)  Badan  untuk  menyampaikan  kepada Direktorat  Jenderal Pajak  laporan  yang merinci  semua  aktivitas  keuangan  mereka  selama  satu  tahun  fiskal.  Biaya,  kredit  pajak, penghasilan  kena  pajak,  dan  pajak  yang  lebih  bayar  atau  yang  masih  terutang,  semuanya tercakup di dalam SPT ini. Organisasi memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas pembayaran pajak dengan mengajukan SPT Tahunan. Wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan Badan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhirnya tahun fiskal. Tata cara untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Badan telah ditetapkan oleh KEP-88/PJ/2004, sebuah Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yang menjelaskan tata cara penyerahan, penerimaan, dan pemrosesan SPT. Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
1. Penyiapan  Data  Keuangan:  Perusahaan  mengumpulkan  dan  menyusun  informasi  data keuangan, misalnya laporan neraca, arus kas, dan laba rugi.
Buletin Bisnis & Manajemen
2. Pengisian  Formulir  SPT:  Mengisi  formulir  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT),  yakni mengisi  formulir  yang  berisi  informasi  mengenai  pendapatan,  biaya,  penghasilan  kena pajak, dan jumlah pajak yang terutang.
3. Penyampaian  SPT:  Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  melalui e-filing , kantor pos, atau ke kantor pajak setempat.
4. Pembayaran Pajak: Dalam hal pajak terutang, badan usaha harus membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPT.

## SPT Masa
SPT  Masa  merupakan  surat  pemberitahuan  yang  dikirimkan  WP  badan  ke  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  dalam  periode  tertentu,  umumnya  tiap  bulan.  WP  dapat  melakukan pemungutan  serta  pelaporan  perpajakan  dalam  periode  waktu  tersebut  lewat  SPT  Masa. Adapun pajak yang dilaporkan adalah  pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun jenis pajak PPh dalam SPT Masa adalah seperti berikut ini: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPN dan PPnBm. Sesuai UU No. 36 thn 2008 menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  mempunyai  keharusan  dalam  pelaporan  penghasilan seperti  PPh  Pasal  21,  Pasal  23  yang  telah  dipotong  atau  dipungut  dalam  jangka  waktu tertentu. Sementara untuk pajak PPN dan PPnBM telah diatur dalam UU Nomor 42 thn 2009. Para  pengusaha  kena  pajak  diwajibkan  melaporkan  SPT  Masa  maksimal  akhir  bulan selanjutnya  sesudah  akhir  masa  pajak.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  243/PMK.03/2014  mengenai  pedoman  tata  cara  pelaporan  SPT Masa:
1. Pengumpulan Data: mengumpulkan semua informasi dan catatan yang berkaitan dengan transaksi yang kena pajak selama periode pajak yang dilaporkan.
2. Mengisi Formulir SPT Masa: mengisi formulir sesuai dengan jenis pajak  yang dilaporkan, seperti SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh Pasal 21/22/23 yang di lengkapi dengan formulir SPT Masa.
3. Penyampaian  SPT  Masa:  kirimkan  SPT  Masa  secara  elektronik  melalui E-Filling ,  melalui pos, atau ke KPP terdekat.
4. Pembayaran  Pajak:  jika  ada  pajak  yang  harus  dibayarkan,  bayarlah  jumlah  yang  tertera dalam SPT Masa.

## SP2DK
Sesuai  dengan  (Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor:  SE  -  39/PJ/2015,  2015),  Surat Permohonan Penjelasan Data dan/atau Keterangan atau disingkat SP2DK adalah surat yang dikeluarkan  oleh  KPP  (Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak)  yang  ditujukan  kepada  WP  untuk meminta  keterangan  mengenai  adanya  dugaan  data  yang  belum  dilaksanakan  wajib  pajak sesuai  undang-undang  pajak.  Menurut  (Aswat  &  Artikel,  2024)  bahwa  SP2DK  adalah  surat resmi  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas  pajak  kepada  wajib  pajak  tentang  kewajiban pembayaran  pajak.  Selain  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  SP2DK  juga  sebagai
pengawasan  fiskus  dalam  meningkatkan  transparansi  data  wajib  pajak.  Adapun  tujuan diterbitnya SP2DK antara lain:
1. Maksud  utama  diterbitkannya  SP2DK  adalah  sebagai  panduan  bagi  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  dalam  menjalankan  ppemeriksaan,  permintaan  penjelasan  Data  dan/atau Informasi, dan Kunjungan ke WP.
2. Memastikan bahwa permintaan penjelasan data dan/atau informasi, serta kunjungan ke Wajib Pajak dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan tujuan kunjungan ke WP.

## Konsultan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 229/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa  seorang konsultan  pajak  sebagai  seorang  kuasa  yang  dipilih  oleh  WP  untuk  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak merupakan mereka yang membantu wajib pajak mengatur  hak  dan  kewajiban  pajak  mereka  dengan  menawarkan  layanan  konsultasi  dalam hal  perpajakannya.  Menurut  (Wulandari,  2021)  bahwa  konsultan  pajak  adalah  seseorang yang  dalam  menjalankan  pekerjaan  bebasnya  dapat  memberikan  jasa  profesional  kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia (Sumberjaya & Arisman, 2017).
Maka dapat disimpulkan konsultan pajak merupakan seorang yang profesional dalam bidang  perpajakan  yang  bertanggung  jawab  serta  memberikan  layanan  konsultasi  dan problem solving kepada wajib pajak baik perorangan, perusahaan maupun entitas organisasi. Konsultan pajak memiliki tugas utama yaitu memberikan layanan yang berkaitan dengan hal- hal  dari  pemenuhan  pajak  klien  mulai  dari  perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan  pajak.
Selain itu, konsultan pajak juga dapat membantu membuat perencanaan perpajakan klien.
Untuk menjadi konsultan pajak seseorang individu harus Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP)  dan  mendaptakan  izin  praktek  dari  Direktur  Jendral  Pajak.  Sertifikat  konsultan  pajak memiliki  tiga  level,  yaitu  sertifikat  A,  B,  dan  C.  Yang  menjadi  pembeda  dari  setiap  level sertifikat ini adalah ruang lingkup dalam menangani wajib pajak. Sertifikat pada level A dapat memberikan  layanan  di  bidang  perpajakan  kepada  wajib  pajak  perorangan,  sertifikat  pada tingkat B dapat memberikan jasa di bidang perpajakan perorangan dan badan hukum. Kecuali wajib  pajak  penanaman  modal  asing  dan  BUT.  Sedangkan  sertifikat  pada  tingkat  C  dapat memberikan jasa di bidang perpajakan terhadap wajib pajak pribadi, badan dan wajib pajak Asing.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  riset  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  secara  kualitatif  dalam  bentuk  interview  dan  kajian  literatur.  Dimana metode deskriptif adalah suatu penelitian dengan mendeskripsikan sebuah peristiwa, gejala, dan kejadian pada saat sekarang (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Sementara itu, metode pendekatan  kualitatif  merupakan  salah  satu  bentuk  pendekatan  yang  tidak  melibatkan perangkat  statistik,  namun  dengan  lebih  menekankan  terhadap  peristiwa-peristiwa  yang
sudah  terjadi.  Adapun  tujuan  dari  metode  pendekatan  kualitatif  yaitu  untuk  memaparkan peristiwa yang telah dialami oleh subjek kemudian memberi respon terhadap fenomena yang telah  dialami  tersebut  berupa  kata-kata  (Anandita  et  al.,  2022).  Adapun  data  yang  diambil yaitu  data  primer  dan  juga  data  sekunder.  Pengambilan  data  tersebut  dilakukan  dengan teknik wawancara, serta artikel ilmiah yang berasal dari jurnal-jurnal penunjang lain.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  menyebabkan  terbitnya  Surat  Permintaan  Penjelasan  Data  dan  atau Keterangan (SP2DK) pada Wajib Pajak Badan.
Terbitnya  SP2DK  ini  dilakukan  melalui Account  Representative (AR)  selaku  pemegang fungsi  pengawasan  dengan  menganalisis  data  wajib  pajak  apakah  telah  benar  serta  sudah sesuai  dengan  aturan  perpajakan  yang  berlaku.  Pasal  22  ayat  1  UU  KUP  DJP  memberikan jangka  waktu  lima  tahun  untuk  memeriksa  dan  meyakinkan  perhitungan  pajak  yang  telah dilaporkan oleh WP. SE-39/PJ/2015 huruf E angka 1 mengartikan jika SP2DK ialah surat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna meminta keterangan tentang dugaan adanya data belum terpenuhinya kewajiban perpajakan (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 39/PJ/2015, 2015). Menurut (Sari & Masripah, 2022) beberapa penyebab terbitanya SP2DK kepada wajib pajak badan antara lain:
1. SPT Masa PPN dan SPT Tahunan memiliki peredaran usaha yang berbeda.
2. Beban gaji dalam Laporan Keuangan melebihi DPP PPh pasal 21 SPT Masa.
3. DPP yang tertera pada Masa Pph pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) lebih kecil dari beban jasa dan sewa.
4. Terdapat Faktur Pajak yang tidak dicantumkan pada SPT Masa PPN.
Dari  beberapa  penyebab  terbitnya  SP2DK  di  atas  fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa  banyak  SP2DK  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  badan  mengenai  selisih  atas  nilai peredaran usaha pada SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN. Atas selisih tersebut maka Account Repsentative (AR) segera mengambil tindakan. Terbitanya SP2DK di atur dalam (SE - 05/PJ/2022  Tentang  Pengawasan  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  2022).  Tindakan  yang  dilakukan oleh Account Repsentative (AR) ialah menyusun draft SP2DK atas ketidaksesuaian. Kemudian draft tersebut dilakukan validasi oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Kasi WasKon) untuk  diperiksa  dan  memastikan  bahwa  data  dan  keterangan  yang  diminta  dalam  SP2DK valid dan relevan serta draf yang dibuat telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.  Setelah  proses  validasi  draft  SP2DK  diserahkan  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan Pajak (Kepala KPP)  untuk  mendapatkan persetujuan setelah divalidasi oleh kepala WasKon. Jika  SP2DK  telah  memenuhi  semua  standar,  Kepala  KPP  akan  memeriksanya  dan menandatanganinya.  Selanjutnya  draft  di  serahkan  kepada  kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) untuk disetujui. Setelah disetujui SP2DK dikirimkan kepada Klien/WP.

## Peran Penting Konsultan Pajak Dalam Menanggapi SP2DK
Wajib  pajak  mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang terutang,  membayarnya,  dan  menyampaikam  jumlah  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  WP  perlu mempelajari  dan  memahami  aturan-aturan  sistem  perpajakan  yang  berlaku  (Bisnis  et  al., n.d.).  Konsultan  pajak  tersedia  untuk  memfasilitasi  klien  atau  WP  (wajib  pajak)  dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
1. Konsultan pajak dalam membantu klien menanggapi terbitnya SP2DK.
Wajib  pajak  yang  menerima  SP2DK  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  penjelasan  atas  SP2DK  tersebut.  Wajib  pajak  dapat memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk membantu memberikan penjelasan atas SP2DK yang  diterima.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh Tax  Supervisor ,  beliau  mengatakan bahwa:
“… Memahami pertanyaan  yang  ditanyakan  pada  SP2DK,  memastikan  data  yang ditanyakan dalam SP2DK oleh fiskus dimiliki wajib pajak, jika tidak ada atau pertanyaan tidak  jelas  maka  harus  meminta  rincian  data  kepada  fiskus.  Kemudian  melakukan komunikasi  dengan  AR  terkait  detail  pertanyaan  data,  batas  pemberian  jawaban  atas pertanyaan SP2DK.”.
Hal ini juga dikatakan oleh Tax Staf, beliau mengatakan bahwa:
‘’.. Kami  mengarahkan  wajib  pajak  untuk  mencari  data  temuan  SP2DK  terlebih dahulu”.
Sebagai pihak  yang  memahami  peraturan  perpajakan,  konsultan  pajak  juga membantu  klien  sebagai  langkah  awal  untuk  memahami  dan  menanggapi  SP2DK  atas selisih  atas  nilai  omset  pada  SPT  PPh  Tahunan  Badan  dan  SPT  Masa  PPN.    Hal  ini sebagaimana dikatakan oleh Tax Supervisor , beliau mengatakan bahwa:
“…Mencocokkan laporan pada SPT Masa PPN setiap bulan dengan peredaran usaha yang dicatat pada pembukuan, apabila ada perbedaan, maka wajib pajak harus membuat rekonsiliasi.  Rekonsiliasi  ini  bisa  terjadi  karena  adanya  uang  muka  dan  realisasi  uang muka penjualan, perbedaan penggunaan kurs dalam pembukuan (kurs tengah BI) vs kurs KMK untuk pelaporan SPT Masa PPN. Dan melakukan sampling pada dokumen penjualan yang menjadi dasar pencatatan penjualan maupun dasar penerbitkan faktur pajak pada SPT Masa PPN”.
Hal ini juga dikatakan oleh Tax Staf, beliau mengatakan bahwa:
“..untuk langkah awal  tiap  bulan  kami  selalu  menyarankan  klien  untuk  membuat ekualisasi omset antara SPT masa PPN dan SPT PPh badan agar bisa  kontrol selisih tiap bulan  agar  meminimalisir  apabila  terjadi  kesalahan/kekurangan  lapor.  Lalu  langkah kedua,  sebelum  closing laporan  keuangan  tahunan kami  sekaligus  membantu  membuat ekualisasi omset yaitu dengan menyandingkan omset yang terlapor pada SPT Masa PPN dan omset yang terlapor pada SPT PPh badan, dan dilampirkan pada saat lapor SPT PPh
badan.  Jika  masih  ditanyakan  dalam  SP2DK  maka  kami  membuat  balasan  surat  tertulis untuk di kirimkan ke KPP”.
Dengan memakai layanan konsultan pajak, wajib pajak dapat menangani SP2DK serta dapat  mengefisienkan  waktu  tanpa  harus  memahami  peraturan  perpajakan  dalam menyusun tanggapan. Sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiataan perusahaan.
2. Konsultan  pajak  dalam  mengindentifikasi  penyebab  selisih  atas  nilai  peredaran  usaha pada SPT PPh Tahunan Badan dan SPT Masa PPN.
Pada  tahap  ini,  konsultan  pajak  dapat  membantu  klien  untuk  mengidentifikasi penyebab SP2DK yang terjadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Tax Supervisor , beliau mengatakan bahwa:
“..Perlu dipahami bahwa  selisih  tidak  selalu  mengisyarakatkan  kesalahan  tapi  bisa saja karena ada perbedaan waktu seperti perbedaan pengkreditan ppn masukan dengan pengakuan  pembelian  atas  FPM,  menyarankan  wajib  pajak  untuk  membuat  rekonsiliasi omset,  rekonsiliasi  pembelian  yang  dibuat  pada  setiap  masa  pajak.  Jika  wajib  pajak melakukan  kegiatan  ekspor  dan  menggunakan  mata  uang  valas,  maka  sebaiknya membuat  rekap  selisih  kurs  untuk  mendokumentasikan  selisih  kurs  yang  timbul  karena perbedaan penggunaan  kurs  tengah  BI  pada pembukuan dan kurs  KMK  pada SPT Masa PPN”.
Hal ini juga dikatakan oleh Tax Staf , beliau mengatakan bahwa:
“..Mengajari  klien  untuk  membuat  ekualisasi  omset  tiap  bulan  dan  membantu  cek ekualisasi omset tiap bulan, dan mengarahkan klien untuk mencari selisih omset SPT masa PPN  dan  PPh  badan  berdasarkan  yang  biasanya  terjadi,  contoh  jika  klien  kebingungan mencari  selisih  tersebut.  Kami  mengarahkan  klien  untuk  mengecek  data  yang  menjadi penyebab  utama  selisih  ekualisasi  omset.  Biasanya  dari  uang  muka  penjualan,  lalu  dari retur penjualan wajib pajak non PKP dan kami biasanya juga ikut membantu klien mencari selisih tersebut”.
Selain memberikan penjelasan  terjadinya  SP2DK,  konsultan  pajak  juga  membantu wajib  pajak  untuk  memastikan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan  pajak  yang berlaku serta mengantipasi terjadinya SP2DK atas selisih nilai peredaran usaha pada SPT PPh  Tahunan  Badan  dan  SPT  Masa  PPN.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh Tax  Staf , beliau mengatakan bahwa:
“.. Dengan melakukan pengecekan  setiap  bulan  sebelum  pelaporan  SPT  masa  PPN, mengecek  dokumen  penjualan  antara  invoice,  faktur  pajak,  surat  jalan  dengan  register penjualan. Jika ada selisih, kita langsung infokan ke klien untuk dicari tahu penyebabnya agar bisa langsung direvisi/diperbaiki”.
Wajib pajak dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan tanggapan SP2DK. Karena konsultan pajak  akan mengontrol dan mengkoreksi perhitungan pajak  atas Surat
Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  Badan  dan  Surat  Pemberitahuan  Masa  PPN  yang dilaporkan.
3. Konsultan  pajak  dalam  membantu  wajib  pajak  dalam  mengumpulkan  dan  menyusun dokumen pendukung serta menyusun argumen SP2DK.
Pada  tahap  ini,  setelah  konsultan  pajak  membantu  wajib  pajak  dalam mengindentifikasi  penyebab  adanya  selisih  pada  SP2DK,  langkah  selanjutnya  yang dilakukan  konsultan  pajak  ialah  mengumpulkan  SPT  tahunan  maupun  masa  dan  data terkait. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Tax Staf , beliau mengatakan bahwa:
“…Kami harus mengumpulkan data SPT masa PPn yang terlapor selama 1 tahun, juga meminta data register / rekap penjualan selama 1 tahun. Lalu data export faktur pajak keluaran dari e-faktur juga diperlukan untuk mendukung penjelasan selisih tersebut.  Dan setiap  transaksi  harus  di  dokumentasikan  dengan  dokumen  yang  dilengkapi  otorisasi, contoh uang muka penjualan harus dilengkapi dokumen faktur pajak, bukti uang masuk di rekening  koran,  dan  nota  uang  muka  penjualan.  Lalu  untuk  dokumen  retur  penjualan wajib  pajak  non  PKP  harus  dilengkapi  dengan  nota  retur  /  surat  jalan  dari  lawan transaksi”.
Setelah semua data terkait terkumpul konsultan pajak membantu dalam menyusun argumen  permintaan  penjelasaan  atas  data-data  perusahaan  yang  diminta  oleh  kantor pajak atau fiskus kepada wajib pajak. Dalam pemeriksaan pajak, konsultan pajak mewakili atau  mendampingi  wajib  pajak.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh Tax  Staf ,  beliau mengatakan bahwa:
“..Dengan membuat surat  tertulis  dan  menuangkan  penjelasan  tersebut,  biasanya juga dilampirkan rincian transaksi untuk mendukung argumen tersebut”.
Dengan  hal  ini  wajib  pajak  dapat  memberikan  tanggapan  beserta  bukti  pendukung dengan  tepat  atas  SP2DK yang diterima,  sehingga  dapat  mengantipasi  risiko  terjadinya sanksi  perpajakan  atas  permintaan  dan  penjelasan  atas  data  yang  diminta.  Konsultan pajak juga dapat membantu wajib pajak untuk bernegosiasi dengan otoritas pajak apabila terdapat  ketidaksesuain  SP2DK  yang  diterima.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh Tax Staf , beliau mengatakan bahwa:
“..Iya, biasanya melakukan proses negoisasi apabila dirasa wajib pajak sudah benar sesuai  aturan  perpajakan  namun  dari  pihak  pajak  menganggap  hal  tersebut  salah, sehingga konsultan pajak biasanya menjelaskan argumen tersebut kepada AR wajib pajak dengan  memaparkan  peraturan  yang  berlaku  bahwa  hal  yang  dilakukan  wajib  pajak sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dan  pihak  pajak  bisa  menerima  apabila memang  penjelasan  dari  konsultan  pajak  cukup  membuktikan  kalau  peraturan  tersebut sudah benar”.
4. Konsultan  pajak  dalam  memberikan  strategi  dan  rekomendasi  untuk  mengurangi potensi denda atas SP2DK.
Konsultan  pajak  dapat  memberikan  strategi  dan  rekomendasi  kepada  wajib  pajak dalam rangka untuk mengurangi potensi denda atas selisih yang ditemukan pada SP2DK. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Tax Supervisor , beliau mengatakan bahwa:
“..Memastikan  terlebih  dahulu  selisih  yang  ditemukan  pada  SP2DK  merupakan sesuatu kesalahan yang harus diperbaiki atau selisih yang hanya perlu dijelaskan saja, jika merupakan  kesalahan  yang  harus  diperbaiki  maka  harus  menyarankan  klien  untuk melakukan  pembetulan  SPT  Masa/SPT  Badan  dengan  segera  agar  potensi  sanksi  tidak menjadi  lebih  besar.  Dan  memanfaatkan  permohonan  penghapusan  sanksi  atas  sanksi yang diterbitkan KPP melalui STP.
5. Konsultan pajak dalam memberikan pemahaman atas terbitnya SP2DK.
Wajib  pajak  memiliki  keterbatasan  terhadap  pengetahuan  peraturan  perpajakan yang  kompleks.  Oleh  karena  itu,  peran  konsultan  pajak  ialah  memberikan  penjelasan menggunakan  bahasa  yang  lebih  sederhana  agar  wajib  pajak  mudah  dalam memahami. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Tax Supervisor , beliau mengatakan bahwa:
“... Menjadi translator aturan perpajakan (yang berasal dari kalimat dan perpajakan yang  kompleks,  berunsur  hukum,  dan  tidak  mudah  dipahami)  sehingga  aturan  dapat tersampaikan kepada WP dengan benar dengan bahasa yangg mudah dipahami “.
6. Konsultan  pajak  dalam  membantu  menyusun  strategi  pembayaran  pajak  yang  lebih efektif  dan  efisien,  juga  mengantisipasi  risiko  terbitnya  SP2DK  di  masa  yang  akan datang.
Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk menyusun strategi pembayaran pajak  agar  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  untuk  mencegah  masalah  perpajakan yang timbul di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Tax Supervisor , beliau mengatakan bahwa:
“..Melakukan  Tax  Planing.  Mengingatkan  batas  waktu  terkait  pelaporan  dan pembayaran  pajak  agar  tidak  terlambat.  selalu  menghimbau  wajib  pajak  untuk melakukan  rekonsiliasi  peredaran  usaha.  Dan  menyarankan  WP  untuk  menyimpan dokumen dengan rapi dan lengkap”.
SP2DK  yang  diterbitkan  oleh  KPP  tidak  bisa  di  hindari  oleh  wajib  pajak.  Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk mengantisipasi risiko yang terjadi dalam proses penanganan  SP2DK.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh Tax  Supervisor ,  beliau mengatakan bahwa:
“..Meminimalisir  terjadinya  miss  komunikasi  antara  wajib  pajak  dengan  AR.  Dan menghindari risiko keterlambatan penyelesaian SP2DK”.
Hal ini juga dikatakan oleh Tax Staf , beliau mengatakan bahwa:
“..Sanksi pajak karena telat lapor, telat bayar karena tiap bulan dikontrol konsultan pajak, meminimalisir kesalahan pelaporan pajak baik segi tarif, objek pajak, perhitungan dan lain-lain, meminimalisir untuk menghindari praktik yang mengakibatkan klien terkena tindak pidana pajak”.

## SIMPULAN DAN SARAN
Surat  Permintaan  Penjelasan  Data  dan/atau  keterangan  (SP2DK)  merupakan permintaan yang di buat oleh KPP kepada wajib pajak untuk mengklarifikasi data yang belum akurat.  Alasan  penerimaan  SP2DK  mengharuskan  wajib  pajak  untuk  segera  memberikan tanggapan  kepada  KPP.  Pelaporan  SPT  oleh  wajib  pajak  banyak  menimbulkan  selisih  nilai pendapatan usaha antara SPT Tahunan dan SPT Masa.
Pada  hasil  riset  ini  dijelaskan  bahwa  konsultan  pajak  berperan  penting  dalam membantu wajib pajak terkait selisih nilai pendapatan usaha yang dilaporkan pada SPT PPh Tahunan  Badan  dan  SPT  Masa  PPN.  Keterlibatan  konsultan  pajak  terbukti  meningkatkan ketepatan dalam menanggapi SP2DK, menyusun dokumen dan data pendukung, mengurangi risiko  kesalahan  serta  membantu  dalam  negosiasi  dan  penyelesaian  sengketa  perpajakan. Konsultan  pajak  juga  berperan  penting  dalam  menjamin  ketaatan  wajib  pajak  terhadap regulasi  perpajakan  yang  berlaku  dan  memberikan  evaluasi  serta  rekomendasi  untuk mengantisipasi  terjadi  masalah  dalam  proses  penangaanan  SP2DK  di  periode  mendatang. Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  wajib  pajak  badan  dalam  penanganan  SP2DK,  untuk penelitian  selanjutnya  yaitu  lebih  mengeksplorasi  pembahasan  penanganan  SP2DK  dan menambahkan variabel serta dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Nandita, A., Selvia, A., Amanda, D., & Seputro, H. (2022). Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV.XYZ Pada EF Sinergy Consultant. Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat .
Bisnis,  J.  E.,  Akuntansi,  D.,  Amalia,  N.,  &  Trihastuti,  A.  (n.d.). Analisis  Peran  Jasa  Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya . Indriani, O. A., Isniawati, A., Modjaningrat, R., Basid, A., Tpr, J., Wahyuningsih, A., Citra Dewi, D.,  &  Darma  Persada,  U.  (2023).  Menyikapi  Surat  Cinta  (SP2DK)  Dari  Pajak.  In JPM Jurnal Pengabdian Mandiri (Vol. 2, Issue 2). http://bajangjournal.com/index.php/JPM Nugraheni,  A.,  Sunaningsih,  S.,  &  Khabibah,  N.  (2021).  Peran  Konsultan  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4 . https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701
Sari,  E.,  &  Masripah.  (2022).  Analisis  Penerbitan  SP2DK  Tahun  Pajak  Terhadap  Laporan Keuangan  Tahun  2021  (Studi  Pada  PT  Tri  Pura  Indah  Persada). Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak .
SE - 05/PJ/ 2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak . (2022).
Sumberjaya, E., &  Arisman, A. (2017). Pengaruh Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan  Peran  Konsultan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah di Kota Palembang (studi kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat). Jurnal Akuntansi, STIE MDP Palembang .
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 39/PJ/2015 . (2015).
Syska Lady Sulistyowatie, Maulida, Y. I., & Amelia, R. W. (2023). Faktor-Faktor Terbitnya Surat Permintaan  Penjelasan  Atas  Data  Dan  Atau  keterangan  (SP2DK)  (Studi  Kasus  Kantor Umatun Markhumah Tax Consulting). WIJoB - Widya Dharma Journal of Business , 2 (2), 114–123. https://doi.org/10.54840/wijob.v2i2.199
Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak .
Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. Jurnal Media Dan Komunikasi .