## PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY

## Suwarti Sari

## Abstract
ASEAN established on August 8 th 1967 has improving its level. By signing the ASEAN Charter, ASEAN becomes an international organization. Nowadays, ASEAN makes decision on ASEAN Community. ASEAN  Community has three pillars, which are
ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Culture Community. ASEAN Community means ASEAN as a  unity, as its principle Unity in Diversity. Implementing this vision, it is not only the responsibility of ASEAN itself, but also every member nations of ASEAN have to take part to reach the goal of ASEAN Vision 2020, which accelerate to 2015. Indonesia as one of founding nations of ASEAN tries to take responsibility and participate on ASEAN goals, include implementing and reaching the ASEAN Community. ASEAN  Political Security Community (APSC) aims at  making ASEAN and Southeast Asia region as a stable, safe, and prosper region. Indonesia commits to take responsibility for making APSC ’ s goals success. This research tries to analyze the role of Indonesia in making ASEAN as a stable, safe and prosper region.
Keywords: Role, ASEAN Political Security Community, ASEAN Community.

## Pendahuluan
Assocciation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi regional di Asia Tenggara yang resmi berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok,  yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh pemimpin-pemimpin dari lima negara ( founding nations ), yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura  dan Filipina. Dalam perkembangannya,  saat ini negara anggota ASEAN telah berkembang menjadi sepuluh negara yaitu lima negara pendiri dan lima negara anggota lainnya yang menyusul  bergabung dengan ASEAN. Kelima negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos.
ASEAN didirikan dengan tujuan
untuk  menciptakan stabilitas di Asia Tenggara. Sejak terbentuk  dari tahun 1967, ASEAN akhirnya resmi menjadi organisasi internasional dengan berhasil disusunnya ASEAN Charter pada tahun 2003. Penandatanganan ASEAN Charter dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN di Singapura hari Selasa tanggal 20 November 2007 oleh kesepuluh  pemimpin negara anggota, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah pemimpin Brunei Darussalam, PM Hun Sen  dari Kamboja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  Presiden Indonesia, PM Bouasone Bouphavanh berasal dari
Laos, PM Abdullah Ahmad Badawi
merupakan  pemimpin Malaysia, PM Thein Sein mewakili Myanmar, Presiden Gloria Maccapagal Arroyo dari Filipina, PM Surayud Chulanont merupakan pemimpin Thailand, PM Nguyen Tan Dung pemimpin Vietnam dan PM Lee
Hsien Loong dari Singapura.
Sebelumnya,  pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, ditandatangani ASEAN Vision 2020 . ASEAN Vision 2020 merupakan wujud visi ASEAN untuk menjadi suatu kesatuan komunitas yang memiliki pandangan jauh ke depan, hidup di lingkungan yang damai, stabil dan makmur. ASEAN Vision inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya   Komunitas ASEAN ( ASEAN Community ). Cita- cita untuk membentuk suatu Komunitas ASEAN diperkuat ketika pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, berhasil ditandatangani Bali Concord II pada tahun 2003. Visi ASEAN untuk menjadi sebuah komunitas yang aman,  stabil, damai  dan makmur dipertegas  dalam Bali Concord II. Selanjutnya,  komitmen untuk membentuk Komunitas ASEAN dipercepat implementasinya  dari yang disepakati sebelumnya pada tahun 2020 menjadi tahun 2015. Hal tesebut ditandai dengan ditandatanganinya ”Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” , pada Januari 2007 di Cebu,
Filipina ketika diselenggarakan KTT ke-12 ASEAN.
Komunitas ASEAN adalah sarana untuk lebih memperat integrasi ASEAN. Komunitas ASEAN dibangun melalui tiga pilar, yaitu pilar Komunitas  Politik-Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bidang politik dan keamanan demi terpeliharanya  perdamaian di Asia Tenggara, serta menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Asia Tenggara. Pilar selanjutnya adalah Komunitas Ekonomi
ASEAN ( ASEAN Economic Community /MEA). MEA memiliki tujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi
sebuah pasar bersama/pasar tunggal ( single market ) dan basis produksi.
Dengan implementasi MEA diharapkan Asia Tenggara akan menjadi  kawasan yang berdaya  saing dan dinamis, memiliki pembangunan  yang merata dan setara serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan dengan kawasan  di luar Asia Tenggara  (ASEAN). Pilar ketiga
adalah Komunitas
Sosial-Budaya ASEAN.
Pembentukkan  komunitas ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran, kesetiakawanan,  kemitraan, dan rasa memiliki masyarakat Asia Tenggara terhadap ASEAN (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011).
Kerjasama politik dan keamanan  di ASEAN, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN ( ASEAN Political Security Community /APSC) dibentuk          dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan  di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan mewujudkan   perdamaian di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.  Pilar ASPC menjadi  bagian yang penting sebagai instrumen untuk menciptakan perdamaian kawasan ( region ). APSC bergerak dalam lingkup kerjasama politik dan keamanan.  Keberadaan dari Pilar ASEAN Political-Security Community menjadi  bagian yang penting karena komunitas ini merupakan instrumen untuk menciptakan perdamaian kawasan. Dengan adanya
APSC  koordinasi negara anggota ASEAN diharapkan dapat tercipta dengan  baik dalam menjawab tantangan global dan ancaman yang muncul di kawasan. Akan tetapi, implementasi APSC di  dalam ASEAN menjadi suatu hal yang tidak mudah. APSC masih menemui kendala internal        yang berkenaan dengan komitmen negara-negara anggotanya untuk mengikatkan diri kepada norma yang hendak pilar ini (APSC) ciptakan. APSC dalam pembentukannya  diproyeksikan dapat mengakomodir persoalan-persoalan politik-keamanan yang muncul baik dari dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara.
Beberapa tantangan  yang harus dihadapi  oleh ASEAN dalam proses mewujudkan Pilar APSC adalah persoalan  di dalam tubuh ASEAN sendiri dan dari eksternal ASEAN. Koordinasi penyelesaian masalah yang    melibatkan beberapa negara anggota ASEAN belum berjalan baik dan optimal, masih menyisakan ketegangan di antara negara- negara yang terlibat konflik. Faktor utama   yang cukup menjadi penghambat bagi ASPC menuju komunitas keamanan di ASEAN adalah kegagalan  negara anggota dalam upaya mengimplementasikan secara konsisten institusi-institusi yang telah mereka bentuk (Mohamad Rosyidin, 2013). Tantangan eksternal adalah arus globalisasi dewasa ini yang mengakibatkan  dampak, tidak hanya  positif tetapi juga negatif, seperti transnational crimes.
APSC didirikan dengan tujuan agar tercipta keamanan komprehensif  di kawasan. Keamanan komprehesif dalam arti keamanan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu
keamanan bidang politik, ekonomi dan sosial (Media Amora, 2010) Oleh sebab itu, ketiga pilar Komunitas ASEAN akan saling terkait.
Persoalan    yang
kemudian menjadi ketertarikan peneliti
adalah untuk mengkaji peran Indonesia  di dalam ASPC agar ASPC dapat melaksanakan tujuan terbentuknya,  yaitu menciptakan stabilitas  keamanan dan politik di kawasan Asia Tenggara.
APSC berupaya membangun    kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif. Dengan cara    membentuk langkah-langkah membangun kepercayaan guna mencegah konflik, membuat resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara  damai, serta pasca konflik kemudian membangun perdamaian. Pola  hubungan dan manajemen    konflik yang terbentuk di dalam sebuah komunitas keamanan yakni mengedepankan  multilateralisme, sebab masalah satu negara merupakan  masalah bagi negara anggota lainnya juga. Akan tetapi, sense of community di dalam APSC tidak begitu terasa sebab negara anggota ASEAN lebih cenderung memilih bilateralisme dibandingkan multilateralisme dalam menyelesaikan masalah.
Selain dalam upaya manajemen  konflik, APSC juga dibentuk untuk  dapat mengakomodir permasalahan politik dan keamanan yang ada di kawasan. Permasalahan keamanan semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi, informasi   dan jalur transportasi yang semakin modern membuat ancaman keamanan di kawasan menjadi beragam.
Kejahatan lintas batas negara merupakan salah satu ancaman. Perbedaan mekanisme   penyelesaian masalah terkadang menjadi perselisihan  yang tidak dapat dihindari diantara mereka. Upaya resolusi konflik yang belum sampai  ke akar- akarnya, negara-negara anggota ASEAN masih belum memanfaatkan instrumen yang ada secara maksimal, bahkan menyerahkan  penyelesaian konflik kepada Mahkamah
Internasional (Mohamad Rosyidin, 2013). Koordinasi penyelesaian
masalah yang kurang terkoordinasi  yang melibatkan beberapa negara anggota juga belum berjalan baik dan menyisakan ketegangan diantara pihak yang terlibat. Situasi tersebutlah yang masih terjadi di dalam lingkup ASEAN.  Faktor utama yang menghalangi jalan ASEAN menuju komunitas keamanan adalah kegagalan negara anggota dalam mengimplementasikan  secara konsisten institusi-institusi  yang telah mereka bentuk (Mohamad Rosyidin, 2013).
Situasi kawasan yang memiliki beragam persoalan politik- keamanan dan ancaman dari luar kawasan menjadi suatu hal yang perlu untuk dioptimalkan oleh APSC atas keberadaan   dan perannya. Situasi kawasan yang berpotensi merusak hubungan antara negara-negara ASEAN diantaranya adalah Kebangkitan Tiongkok yang mendominasi dengan kapabilitas yang seimbang baik dalam hard power maupun soft power yang membuat  negara yang berada di sekitarnya khawatir. Begitu halnya dengan negara di Asia Tenggara, yang menyadari bahwa kebangkitan Tiongkok tersebut bukan
hanya bisa menjadi potensi  bagi negara ASEAN untuk dapat melakukan  kerjasama, akan tetapi juga menjadi ancaman apabila hubungan    kerjasama dapat bergeser menjadi intervensi.
Selain kebangkitan Tiongkok, kemajuan militer India dan Korea Utara juga menjadi ancaman bagi kawasan. Dibutuhkan sikap antisipatif  dan juga sarana untuk dapat menjaga keutuhan  wilayah Asia Tenggara oleh negara anggota ASEAN. Kekuatan AS sebagai negara adidaya yang sudah ada, semakin menjadi kekhawatiran ketika AS lebih memfokuskan politik luar negerinya saat ini ke wilayah Asia-Pasifik. Kehadiran AS sebagai kekuatan yang dikatakan akan membangun negara di kawasan ini dan melihat  bahwa terdapat potensi besar di dalam Asia Tenggara menjadi salah satu yang baik tetapi juga harus di waspadai. Kebijakan US Rebalancy yang di usung oleh AS bisa   beralih menjadi strategi upaya AS mengurangi dominasi China di kawasan Asia-Pasifik. Karena AS juga turut masuk dalam konflik
LCS      yang terjadi dengan memberikan bantuan terhadap    beberapa negara yang berselisih dengan China. Dan fokus dari US Rebalancy ini bisa menjadi  hegemoni  pada masa yang akan datang oleh AS di kawasan Asia Tenggara jika kapabilitas   negara anggota ASEAN dan kesatuan dalam mempertahankan eksistensi negara dan kawasan Asia Tenggara itu sendiri tidak dikembangkan.
Penelitian ini akan menganalisa  peran Indonesia dalam mengimplementasikan APSC dan negara-negara ASEAN
lainnya  dapat secara bersama-sama turut serta mendukung program dan kegiatan yang telah disepakati dalam APSC, sehingga perdamaian dikawasan ASEAN akan selalu terjaga.

## Sejarah Berdirinya ASEAN Political Security Community
Keanggotaan ASEAN memiliki beragam konflik terutama yang berkaitan  dengan kejahatan transnasional seperti pembajakan kapal laut oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, human trafficking ke Eropa yang terjadi di Thailand dengan menggunakan jalur laut, penyelundupan  narkotika dari Taiwan menuju Indonesia melalui Selat Malaka, dan lain sebagainya,   serta konflik terorisme jatuhnya kota Marawi di Kepulauan Mindanao Filipina di tangan ISIS. Dengan adanya faktor non-politik  seperti kejahatan internasional, terorisme, dan gerakan separatis bersenjata, maka situasi politik dan keamanan kawasan ASEAN sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam perumusan integrasi kawasan ini.
ASEAN Vision 2020 pada awalnya akan dilaksanakan  di tahun 2020, target tersebut dipercepat  menjadi 2015 KTT ASEAN ke-12  di Cebu, Filipina tahun 2007 dan dituangkan dalam Cebu
Declaration    on
the Accelaration of
the
Establishment of an ASEAN Community by 2015 (Hesty D.
Lestari, 2008). Para  pemimpin ASEAN menyepakati untuk melakukan  percepatan ASEAN Vision menjadi tahun 2015.
Fokusnya ASEAN terhadap pilar bidang ekonomi pada saat itu mempengaruhi pilar-pilar ASEAN yang lainnya termasuk pilar

## ASEAN Political Security Community
(APSC).   Jika dilihat kembali awal tujuan awal dibentuknya  organisasi regional ASEAN untuk melakukan  kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan  kawasan tidak heran jika pilar APSC ini penting dilakukan untuk menjadi jawaban  dalam tujuan awal ASEAN didirikan. APSC tersebut kemudian di ambil alih oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-14 pada tanggal 1 Maret 2009 di Cha-am, Thailand.    Dalam APSC Blueprint menyebutkan ASEAN untuk menjadi komunitas aturan berbasis nilai-nilai dan norma-norma  bersama secara kohesif, damai, stabil, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan  yang komperhensif, serta wilayah yang dinamis dan berwawasan  dunia yang terintegrasi dan saling menguntungkan. Pada tahun 2003 para pemimpin ASEAN mendirikan ASEAN Security Community (ASC) yang  kemudian dirubah  menjadi ASEAN Political-Security Community (APSC) sejalan dengan Piagam ASEAN yang bertujuan    mempercepat kerjasama  politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan,  termasuk dengan  masyarakat internasional.
Terbentukanya APSC tidak lepas dari instrument yang mendukungnya  yang sebelumnya telah terbentuk Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) merupakan traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur mekanisme penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. TAC ditandatangani pada tahun 1979 oleh
lima kepala negara pendiri ASEAN. TAC diamandemen pada tahun 1987 untuk membuka aksesi negara-negara di kawasan lain.
Kemudian terdapat Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral/ Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) ditandatangani pada 27 November  1971 di Kuala Lumpur, pada  pertemuan ke-5 Menteri Luar Negeri ASEAN. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) merupakan kerangka  perdamaian dan kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi    mencakup kawasan   Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar dalam bentuk tindakan  menahan  diri secara sukarela. ZOPFAN tidak mengesampingkan  peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.
Zona Bebas  Senjata  Nuklir Asia Tenggara/ Southeast Asia Nuclear- Weapon-Free  Zone (SEANWFZ) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan  kawasan Asia Tenggara yang bebas  dari nuklir. Traktat itu ditandatangani pada
KTT
ASEAN di Bangkok, 15
Desember  1995.
Penandatangan Traktat tersebut juga merupakan  kontribusi terhadap upaya menuju perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh  dan mendorong perdamaian  serta keamanan internasional. Selain itu, Traktat tersebut juga bertujuan untuk melindungi  Kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan dan bahaya yang disebabkan oleh sampah radio
aktif dan bahan- bahan berbahaya lainnya.
ASEAN Political-Security  Community (APSC) merupakan salah satu dari sekian  banyak cara para anggota ASEAN untuk mewujudkan keamanan kawasan. Sebagai salah satu dari tiga pilar ASEAN, APSC memfokuskan  pada perdamaian kawasan. Pembentukan ASEAN Political-Security Community (APSC) ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global (Kementerian  Luar Negeri Indonesia, 2015). Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bersifat terbuka  yang didasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif  dan tidak ditunjukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Konsep yang ditanamkan dalam APSC merefleksikan mulai berkembangnya perhatian pemimpin ASEAN pada demokrasi dan   hak asasi manusia demi menciptakan kestabilan wilayah regional. Tujuan utama  dari pendirian APSC adalah "Komunitas berbasis aturan    dan nilai norma bersama"    dengan jalan "Mempromosikan pembangunan politik berasaskan  kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, tata pemerintahan  yang baik, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental." (Danar Widiyanta, 2010). APSC semakin menjadi perhatian khusus bagi para anggota ASEAN  terutama setelah pembentukan Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN yang terdiri atas tiga karakteristik utama (ASEAN Secretariat, 2009), yaitu:
1. Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan  nilai dan norma ( a rules based community with shared values and norms)
2. Kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif (a cohesive, peaceful and resilient region with
shared responsibility
for
comprehensive security)
3.  Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar (a dynamic and outward looking region )
Dari ketiga karakteristik  tersebut dapat dijabarkan, pertama “ A rules-based community of shared value and norms ”. Dalam komunitas ASEAN mengharuskan komunitas tersebut  memiliki  aturan, nilai dan norma yang baik sesuai dengan negara-negara  anggota ASEAN. Norma dan tata tertib yang akan menjadi  tata tertib di ASEAN meliputi  prinsip demokrasi,  good governance  dan rule of law, perlindungan HAM dan kebebasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN mendorong peranan masyarakat sipil tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, latar belakang sosial budaya.  Kedua yaitu “ A cohesive, peaceful,  stable and resilient region with shared responsibility for comprehensive security ”. Fokus ASEAN dalam karakteristik   yang kedua ini meliputi keamanan dalam    bidang ekonomi,    politik, sosial,    budaya dan lingkungan.
Prinsip yang ada di ASEAN seperti ZOPFAN, TAC,
SEANWFZ merupakan  prinsip dasar bagi ASEAN dalam membangun  rasa saling percaya, diplomasi preventif dan resolusi konflik mengenai  masalah Asia Pasifik. Masalah keamanan non-tradisional juga menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan keamanan, stabilitas dan ketahanan regional untuk menciptakan kawasan aman damai yang juga dpaat mengatasi berbagai konflik yang mungkin saja terjadi.
Ketiga yaitu “Dynamic and outward looking region in anincreasingly integrated and independent world” . ASEAN akan selalu berusaha untuk menjalin kerjasama  dengan negara di luar kawasan secara terbuka dan transparan,  hal ini menjadikan ASEAN menjadi meluas dalam menjalin hubungan dengan negara lain ataupun organisasi internasional  lainnya. Dengan berbagai kerjasama    yang dilakukan    baik secaar internal maupun eksternal akan memberikan  dampak yang signifikan bagi ASEAN juga lebih dikenalnya  lagi ASEAN sebagai organisasi regional yang patut diperhitungakan. Bukti nyata ASEAN melakukan  kerjasama dengan negara lain yaitu adanya ASEAN+3.
Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN ( ASEAN Political Security Community  Blueprint ) berpedoman pada Piagam ASEAN, prinsip-prinsip, tujuan yang terdapat didalamnya  dan dibangun berdasarkan ASEAN Security
Community Plan of Action , Vientiane Action Programme (VAP) (ASEAN, 2010). Cetak Biru APSC ini memiliki roadmap dan jadwal dalam pembentukan  APSC pada tahun 2015, pada akhirnya dokumen tersebut diadopsi para petinggi ASEAN pada
KTT ASEAN ke-14 pada 1 Maret 2009 di Cha-am Hua Hin, Thailand (ASEAN, 2010).
Dalam Cetak Biru APSC tujuan  utama ASEAN  yaitu menjawab  segala bentuk ancaman,  kejahatan  transnasional, dan tantangan-tantangan lintas negara, dengan cara efektif. Pada bagian Cetak Biru APSC mengenai isu keamanan non- tradisional  diketahui berbagai aksi yang telah ditetapkan ASEAN untuk menguatkan kerjasama dalam menjawab isu-isu kejahatan non-tradisional terutama dalam kejahatan transnasional  serta berbagai tantangan lintas batas negara. Salah satu aksi yang tercantum dalam Cetak Biru APSC yaitu pada bagian B.4.1 poin xvii dan xviii, yaitu :
xvii. Forge closer cooperation in fighting against sea piracy, armed robbery against ships, hijacking and smuggling, in accordance with international laws; and:   xviii. Strengthen cooperation in the field of border management to jointly address matters of common concern, including forgeries of identification and travel documents, by enhancing the use of relevant technologies to effectively stem the flow of terrorists and criminals ( APSC blueprint ) .
Secara  garis besar yang tercantum dalam Cetak Biru APSC diatas yaitu mengenai peningkatan  kerjasama dalam melawan pembajakan, perampokan senjata
dan
penyelundupan yang disesuaikan hukum internasional dan memperkuat kerjasama untuk membendung teroris dan kejahatan lain yang bersifat transnasional. Melihat kedua poin tersebut berarti peran APSC inipun sangat mempengaruhi
keamanan    dan kestabilan kawasan ASEAN. Sehingga berbagai ancaman  yang tercantum dalam Cetak Biru APSC tersebut menjadi prioritas APSC dalam penanganannya.
APSC dibentuk untuk memberikan  kerangka regional bagi anggotanya untuk menyelesaikan  masalah-masalah keamanan dan perselisihan  di dalamnya serta meningkatkan dan mempercepat  kerjasama yang lebih tinggi (Zein Septian Hidayat dan Andi Widjajanto, 2013).
Fungsi dari APSC di kawasan Asia Tenggara adalah untuk memberikan  dorongan pada negara-negara anggota  ASEAN untuk dapat mengatur sistem telah yang ada, tidak terpaku lagi pada security dilemma yang selama ini menjadi permasalahan  utama di antara negara-negara anggota    ASEAN,    serta menekankan penyelesaian permasalahan antarnegara di    kawasan melalui cara damai sebagai   salah satu upaya untuk mencapai stabilitas kawasan yang selama ini dicita-citakan.

## Peran Indonesia dalam Implementasi ASEAN Political Security Community
ASEAN terus mengalami perkembangan sejak pembentukan ASEAN  pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN berkomitmen  dalam upaya memajukan kerjasama kawasan     dan negara anggotanya. Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk membentuk  kawasan yang terintegrasi.  Gagasan pembentukan kawasan yang lebih terintegrasi muncul ketika  pelaksanaan KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Untuk menciptakan integrase
kawasan, maka diusulkan membentuk   suatu komunitas negara Asia Tenggara. Komunitas negara-negara Asia Tenggara tersebut bersifat terbuka, damai, stabil dan    sejahtera dengan mengutamakan sikap saling peduli yang diikat dalam sebuah kemitraan    yang bersifat dinamis di tahun 2020 (ASEAN Selayang Pandang, 2010).    Gagasan pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) secara resmi disepakati  dengan disahkannya  Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 pada tahun 2003. Bali Concord II menjelasakan   bahwa terdapat tiga pilar utama dalam kerjasama ASEAN Community yaitu kerjasama politik dan keamanan (ASEAN Security Community) , kerjasama ekonomi (ASEAN Economic Community) , dan kerjasama sosial budaya (ASEAN Socio-Cultural Community) .
Dokumen itu juga memperkenalkan gagasan mengenai keamanan komprehensif, dalam arti keamanan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas yaitu keamanan politik, ekonomi dan sosial (Media Amora, 2010). Bedasarkan  Deklarasi Cebu yang dihasilkan pada KTT ASEAN ke-12, pelaksanaan ASEAN Community dipercepat menjadi tahun 2015.
ASEAN Political-Security  Community (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar yang terdapat  didalam ASEAN Community, di mana APSC menjadi fokus dalam pembahasan ini. APSC merupakan pilar yang bergerak di bidang politik dan keamanan dengan tujuan mempercepat  kerjasama politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. APSC merupakan komunitas keamanan pluralistik, karena dalam menjalankan  perannya APSC tetap dilandasi oleh prinsip non-intervensi dan
penghormatan  atas kedaulatan negara lain. APSC dibentuk bukan untuk membentuk  suatu pakta pertahanan (aliansi militer) ataupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy) (Kementerian Luar Negeri, 2010).
Pengimplementasian  APSC mengacu kepada beberapa instrumen  politik dan keamanan  ASEAN yang sudah ada sebelumnya. Instrumen-instrumen  tersebut adalah ASEAN Charter, Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), dan juga Piagam PBB serta hukum-hukum  internasional lainnya yang terkait dengan cakupan APSC. APSC merupakan  pelembagaan internasional dari upaya politik dan keamanan yang melibatkan seluruh  anggota  ASEAN dan mitra ASEAN seperti Amerika, Cina, Australia  dan Jepang. APSC memiliki berbagai forum signifikan, yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM),
ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Minister’s Meeting (ADDM), ASEAN Law Ministers Meetings (ALAWMM), dan ASEAN
Ministerial Meeting on Transnasional Crimes (AMMTC).
APSC dilandasi oleh tiga karakteristik  yaitu: masyarakat yang mengacu kepada peraturan  dan kesamaan  nilai dan norma, kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung    jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif,  serta kawasan yang dinamis dan berpandangan  keluar. APSC tidak menutup diri atas dinamika dan perkembangan yang terjadi di luar kawasan. ASEAN
bersikap
dinamis terhadap berbagai perubahan  dan perkembangan  dunia yang semakin terintegrasi. Pembentukan APSC menjadi  salah satu jawaban  ASEAN untuk menyikapi perkembangan politik dan keamanan global. Seperti  adanya konflik Laut China Selatan (LCS), Modernisasi  Militer China, Kebijakan US Rebalancy Policy . Selain faktor eksternal, keadaan internal pada dewasa ini mengalami  persoalan yang beragam. Kemajuan  teknologi dan komunikasi,  membuat ancaman dan tindak kejahatan  semakin beragam seperti meningkatnya transnational  crime seperti terrorism , money laundering, arm robbery at sea/sea piracy, arms smuggling,  drugs trafficking, human trafficking, cyber crimes dan economic crimes .
Perbedaan sistem politik maupun hukum juga menjadi sumber ketegangan yang dapat terjadi diantara negara anggota ASEAN.
Seiring dengan berkembangnya  teknologi juga semakin meningkat pula tingkat kejahatan yang memperngaruhi stabilitas keamanan di masa   yang akan   datang   berbagai kejahatan transnasional akan semakin meningkat begitu pula dengan berbagai ancaman  yang akan hadir mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan. Tidak hanya bagi suatu negara tetapi juga bagi suatu kawasan ASEAN yang sedang mengalami integrasi demi terstabilnya  keamanan kawasan. Terbentuknya APSC telah menjadi suatu jawaban  yang harus di realisasikan semaksimal  mungkin untuk mencapai keamanan kawasan. Peran Indonesia dalam stabilitas keamanan  akan menjadi semakin penting sebagai respon untuk perubahan-perubahan di masa yang akan datang terutama ketika stabilitas keamanan
semakin terintegrasi. Suatu komunitas keamanan ASEAN harus mampu menyeimbangkan  antara keamanan negara dan keamanan manusia.
Peran Indonesia dalam mewujudkan  APSC tercantum dalam cetak biru ASEAN 2015 pada
KTT          ke-13 dengan tujuan untuk mempercepat  kerjasama politik dan keamanan kawasan ASEAN baik bagi masyarakat  anggota ASEAN. Indonesia atas nama ASEAN banyak melakukan  kerjasama yang tercantum   dalam cetak birunya yang kemudian dielaborasi lebih spesifik dalam bidang politik, keamanan  dan hukum yang mencakup berbagai permasalahan  keamanan. Dalam membangun Masyarakat Keamanan ASEAN,  terdapat fondasi-fondasi konseptual yang terdiri   atas tiga tataran (Hendra Maujana Saragih, 2017) yaitu: (1) Tataran pertama, terdapat kondisi-kondisi  yang mempercepat terbentuknya komunitas keamanan, (2) Pada tataran kedua faktor-faktor kondusif untuk membangun  rasa saling percaya dan identitas kolektif melalui interaksi  langsung  yang amat sering dalam berbagai pertemuan  bersama, barulah terjadi pembelajaran sosial dan bangunan organisasi,  (3) Pada tataran ketiga dibutuhkan sosialisasi pada tingkatan elit politik dan rakyat agar muncul rasa saling percaya  yang pada gilirannya menciptakan identitas kolektif Komunitas Keamanan ASEAN ini dibentuk tidaklah dimaksudkan untuk “mengintegrasikan” politik luar negeri dan kebijakan pertahanan  masing-masing negara anggota. Tantangan yang nantinya akan dihadapi perlu memiliki kekuatan dan pengetahuan yang memiliki kepentingan
bersama serta kepentingan dari masing-masing  anggota komunitas yang merupakan  bagian dari proses pembelajaran dalam membangun fondasi organisasi.
Terealisasinya  tiga pilar ASEAN tidak terlepas dari peran penting Indonesia dalam perkembangan  ASEAN. Pembahasan yang dibahas kali ini mengenai  peran Indonesia  dalam implementasi  APSC, sebagai bagian dari tiga pilar ASEAN. Indonesia sebagai negara berkembang  saat ini tetapi juga mejadi negara terbesar di ASEAN memiliki kepentingan  dalam menghadapi persepsi keamanan di Asia Tenggara dan diberikan wewenang untuk mewujudkaan  APSC sebagai pilar ASEAN (Marika Moniek, 2017). Pembentukan  APSC juga dibayangi kekhawatiran  akan adanya campur tangan pemerintah negara besar dan hal ini menjadi suatu tantangan  yang dihadapi negara anggota negara ASEAN, terutama    bagi Indonesia. Sebagai penggagas    dalam wacana APSC, Indonesia perlu berhati- hati dalam mengambil  keputusan  untuk melakukan kerjasama  dengan pihak luar untuk mencapai kestabilan keamanan kawasan. Berbagai usulan Indonesia dapat diterima seperti kemajuan prinsip-prinsip  demokrasi, kemajuan dan perlindungan  HAM, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan memerangi  korupsi, serta penanganan human trafficking yang disinergikan masing-masing anggota ASEAN.
Peran Indonesia  dalam APSC menjadi salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia    sejalan dengan kepentingan  nasionalnya.  Namun, tanpa tidak menghiraukan aspek-aspek negara anggota lainnya. Hanya saja peran
Indonesia dilandaskan pada kepentingan nasionalnya. Integrasi dan  demokrasi menjadi tujuan lain  dalam mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dengan terintegrasinya  ASEAN, menjadikan  pandangan negara lain terhadap ASEAN menjadi semakin positif. Komunitas   Keamanan   ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif  yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek  politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam APSC terdapat mekanisme pencegahan dan penanganan  konflik secara damai. Hal ini dilakukan melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik- keamanan  kawasan seperti keamanan  maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non- tradisional  seperti, kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan  hidup dan lain-lain. Dalam stabilitas kawasan ASEAN penting pula mengarahkan  pada prinsip-prinsip non- intervensi. Banyak hal yang dilakukan Indonesia  dalam pengimplementasian pilar APSC. Dalam konflik Laut Cina Selatan (LCS), Indonesia  berperan aktif dalam memainkan peran meredam konflik LCS. Indonesia menyepakati dua interim measures, yaitu Joint Statement on the Application of CUES dan Hotline of Communications . Selain itu, Indonesia berperan dalam negosiasi CoC di Bali pada tahun 2017.
Selain itu, mendorong  kerjasama penanggulangan terorisme, radikalisme dan violent extremism melalui
implementasi
ASEAN Convention on Counter Terrorism .
Permasalahan Laut Cina Selatan (LCS) telah berlangsung lama semenjak sebelum terbentuknya APSC. Indonesia semakin
gencar  melakukan kerjasama keamanan atas nama ASEAN. Konflik LCS semakin menjadi permasalahan,  terutama ketika banyak  negara yang ikut campur dalam penyelesaian permasalahan  LCS ini. Baru-baru ini ASEAN semakin memperkuat  kerjasama kemaritiman  yang dinyatakan dalam konferensi internasional  bertajuk Resilience in the Age of Global Security di Manila, Filipina. Dalam pertemuan tersebut menurut Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Laksda TNI Amarulla Octavian menyatakan, “Sejalan dengan Cetak Biru dan Program Aksi ASEAN Political-Security Community (APSC), maka konsep kerjasama  keamanan  kesepuluh  negara anggota ASEAN meningkat  dari tataran cooperative security menjadi common security ,” (Ulfa Arieza, 2018). Terdapat peningkatan konsep kerjasama tersebut sebagai tanda jika saat ini ASEAN lambat laun menunjukkan  integrasi yang selama ini selalu digencarkan  negara anggota ASEAN. Untuk memperkuat kerjasama  ini menjadi salah satu cara negara anggota ASEAN untuk menghadapi  berbagai tantangan dalam kemaritiman di mana wilayah maritim saat ini sebagai salah satu jalur investasi berbagai negara, salah satunya  untuk meningkatkan perekonomian.  Faktor kemajuan teknologi yang semakin berkembang    pun menjadi salah satu alasan ASEAN memperkuat  kerjasama pertahanan maritim terutama untuk pilar APSC.
Selain dengan berbagai pertemuan  yang dilakukan dalam masalah keamanan  maritime, ASEAN memiliki ASEAN Defense
Ministers Meeting (ADMM) memiliki tujuan untuk
meningkatkkan Confidence Building Measures (CBM) dan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan. ADMM plus dibentuk  pada tahun 2010 yang menjadi mekanisme konsultasi  serta kerjasama  dalam kerangka ADMM yang menunjukkan strategi outward looking ASEAN dalam hubungan eksternalnya, yaitu melibatkan negara-negara  di luar ASEAN yang disebut dnegan “negara plus” (Rizky Reza Lubis, 2018). Dengan adanya ADMM plus ini menjadi langkah yang lebih maju dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan  karena ADMM plus ini pun terfokus pada keamanan maritim, sehingga cocok untuk melakukan dialog dan konsultasi dengan APSC.
Permasalahan  hak asasi manusia menjadi permasalahan yang sangat dijunjung  oleh Indonesia  terutama setelah terbentuknya  APSC, bahkan Indonesia menjadi pelopor untuk memasukkan  hak asasi manusia dalam bagian dari APSC. Tidak heran jika Indonesia dan Filipina menjadi negara yang cukup banyak meratifikasi  dan mengadopsi  berbagai konvensi mengenai  hak asasi manusia.  Hak asasi manusia menjadi begitu penting dalam kawasan ASEAN mengingat    negara anggota ASEAN belum semua merupakan negara maju dan juga memiliki sejarah panjang dalam meraih kemerdekaan, sehingga pentingnya hak asasi manusia untuk memberikan  kebebasan setiap individu yang dilandaskan  pada hukum yang berlaku. Dari kesepuluh  anggota ASEAN Indonesia dan Filipina yang mementingkan mengenai HAM. Badan-badan ASEAN yang terkait dengan pemberantasan  kejahatan lintas negara, seperti ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), ASEAN Chiefs
of National Police (ASEANAPOL), dan ASEAN Directors-General of Immigration and Heads of Consular Division, Ministry of Foreign Affairs Meeting (DGCIM) (Setnas ASEAN, 2015).
Pecahnya konflik di Rakhine State di tahun 2016 menjadi perhatian negara-negara  di dunia tidak terkecuali negara- negara di ASEAN mengingat konflik yang terjadi masih berada di kawasan. Indonesia telah berperan secara aktif dalam upaya mengembalikan situasi yang kondusif di wilayah tersebut, baik secara bilateral maupun regional. Atas upaya diplomasi  Menlu RI, Myanmar mengundang  para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam suatu forum ASEAN Foreign Ministers’ Retreat di Yangon .
Pada Retreat tersebut, Indonesia menyampaikan  apresiasi kepada Myanmar atas inisiatif pelaksanaan  Retreat tersebut, yang ditegaskan  oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai bentuk kedewasaan ASEAN sebagai suatu keluarga dan Masyarakat ASEAN. Indonesia  berperan aktif dalam merespon perkembangan isu Rakhine State dengan mendorong dibukanya akses bantuan  kemanusiaan ke Rakhine State, memberikan bantuan kemanusiaan, menawarkan berbagai inisiatif untuk membantu rekonsiliasi  nasional dan interfaith dialogue , serta mendorong  Myanmar memberikan update secara berkala mengenai perkembangan situasi di Rakhine. Selain menyampaikan  keprihatinan atas kondisi keamanan dan kemanusiaan, Indonesia menegaskan pentingnya memberikan akses bantuan kemanusiaan  yang lebih besar salah satunya melalui mekanisme  yang telah ada di ASEAN. Dalam hal ini diusulkan Indonesia untuk dilakukan dengan memanfaatkan

## ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on
Disaster Management ( AHA Center ) (Kementerian Luar Negeri, 2017). Namun hal tersebut terkendala oleh adanya prinsip non- intervensi yang dianut para anggota ASEAN.
Peran Indonesia dalam mewujudkan  APSC tercantum dalam Cetak Biru ASEAN 2015 pada KTT ke-13 dengan tujuan    untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan kawasan ASEAN baik bagi masyarakat  anggota ASEAN. Indonesia atas nama ASEAN banyak melakukan  kerjasama yang tercantum   dalam cetak birunya yang kemudian dielaborasi lebih spesifik dalam bidang politik, keamanan  dan hukum yang mencakup berbagai permasalahan keamanan.
Prinsip non-intervensi  yang dianut oleh ASEAN juga menjadi pertimbangan  dalam kerjasama APSC ini di mana dalam pengimplementasian APSC terhadap suatu permasalahan harus selalu didasarkan kepada prinsip tersebut, sehingga hambatan terbesar  dalam APSC, yaitu prinsip non- intervensi   yang akan mempengaruhi prospek ke depan bagi keberadaaan  APSC karena dengan perbedaan kapabilitas, kemampuan,  dan sumber daya di tiap negara. Apabila dalam menyelesaikan isu dalam negera sulit diselesaikan oleh negara yang bersangkutan  terus dipaksakan, pencapaian stabilitas regional kawasan akan semakin sulit tercapai. Keberadaan ASEAN Political-Security Community merupakan bentuk cita-cita kestabilan, politik dan keamanan yang diharapkan  dapat tercapai di kawasan Asia Tenggara. Perlunya kerjasama dengan berbagai pihak baik di kawasan Asia Tenggara maupun
kawasan  di luar Asia Tenggara  dapat mempercepat tujuan- tujuan yang akan dicapai APSC ke depannya.
Tantangan Implementasi ASEAN Political-Security Community ASEAN terus
mengalami perkembangan    sejak pembentukan  ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.      ASEAN berkomitmen dalam upaya memajukan kerjasama kawasan dan negara anggotanya. Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk membentuk kawasan yang terintegrasi. Gagasan pembentukan  kawasan yang lebih terintegrasi muncul ketika pelaksanaan  KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Untuk menciptakan  integrasi kawasan, maka di usulkan membentuk    suatu komunitas negara Asia Tenggara. Komunitas negara-negara Asia Tenggara tersebut bersifat terbuka, damai, stabil dan sejahtera  dengan mengutamakan  sikap saling peduli yang diikat dalam sebuah kemitraan  yang bersifat dinamis di tahun 2020 (Kementerian Luar Negeri, 2017). Gagasan pembentukan  komunitas ASEAN (ASEAN Community) secara resmi disepakati    dengan disahkannya Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 pada tahun 2003. Bali Concord II menjelasakan  bahwa terdapat tiga pilar utama dalam kerjasama ASEAN Community yaitu kerjasama politik dan keamanan (ASEAN Security Community) ,  kerjasama ekonomi (ASEAN Economic Community) , dan kerjasama  sosial budaya (ASEAN Socio-Cultural  Community) . Dokumen itu juga memperkenalkan gagasan mengenai keamanan komprehensif,
dalam arti keamanan  harus dilihat dari perspektif yang lebih luas yaitu keamanan politik, ekonomi dan sosial (Media Amora, 2010). Bedasarkan  Deklarasi Cebu yang dihasilkan pada KTT ASEAN ke-12, pelaksanaan ASEAN Community dipercepat menjadi tahun 2015.
ASEAN Political-Security  Community (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar yang terdapat  didalam ASEAN Community. Dimana APSC menjadi fokus dalam pembahasan ini. APSC merupakan  pilar yang bergerak dibidang politik dan keamanan dengan tujuan mempercepat  kerjasama politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. APSC merupakan komunitas keamanan pluralistik, karena dalam menjalankan  perannya APSC tetap dilandasi oleh prinsip non-intervensi  dan penghormatan  atas kedaulatan negara lain. APSC dibentuk bukan untuk membentuk  suatu pakta pertahanan  (aliansi militer) ataupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy) .
Pengimplementasian  APSC mengacu kepada beberapa instrumen  politik dan keamanan  ASEAN yang sudah ada sebelumnya. Instrumen-instrumen  tersebut adalah ASEAN Charter, Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), dan juga Piagam PBB serta hukum-hukum  internasional lainnya yang terkait dengan cakupan APSC. APSC merupakan  pelembagaan internasional dari upaya politik dan keamanan yang melibatkan seluruh anggota ASEAN dan mitra ASEAN seperti Amerika,
Cina, Australia  dan Jepang. APSC memiliki berbagai forum signifikan, yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM),
ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Minister’s Meeting (ADDM), ASEAN Law Ministers Meetings (ALAWMM), dan ASEAN
Ministerial Meeting on Transnasional Crimes (AMMTC).
APSC dilandasi oleh tiga karakteristik  yaitu: masyarakat yang mengacu kepada peraturan  dan kesamaan  nilai dan norma, kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung    jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif,  serta kawasan yang dinamis dan berpandangan  keluar. APSC tidak menutup diri atas dinamika dan perkembangan  yang terjadi di luar kawasan. ASEAN bersikap dinamis terhadap berbagai perubahan  dan perkembangan  dunia yang semakin terintegrasi. Pembentukan APSC menjadi  salah satu jawaban  ASEAN untuk menyikapi perkembangan politik dan keamanan global. Seperti  adanya konflik Laut China Selatan (LCS), Modernisasi Militer China, Kebijakan US Rebalancy Policy . Selain faktor eksternal, keadaan internal pada dewasa ini mengalami  persoalan yang beragam. Kemajuan  teknologi dan komunikasi,  membuat ancaman dan tindak kejahatan  semakin beragam seperti meningkatnya transnational  crime seperti terrorism , money laundering, arm robbery at sea/sea piracy, arms smuggling,  drugs trafficking, human trafficking, cyber crimes dan economic crimes . Perbedaan sistem politik maupun hukum juga menjadi sumber ketegangan yang dapat terjadi diantara negara anggota ASEAN.
Seiring dengan berkembangnya  teknologi juga semakin meningkat  pula tingkat kejahatan yang memperngaruhi stabilitas keamanan  di masa yang akan datang berbagai kejahatan transnasional akan semakin meningkat begitu pula dengan berbagai ancaman  yang akan hadir mempengaruhi stabilitas keamanan  kawasan. Tidak hanya bagi suatu negara tetapi juga bagi suatu kawasan ASEAN yang sedang mengalami integrasi demi terstabilnya  keamanan kawasan. Terbentuknya APSC telah menjadi  suatu jawaban  yang harus direalisasikan semaksimal  mungkin untuk mencapai keamanan kawasan. Peran Indonesia dalam stabilitas keamanan  akan menjadi semakin penting sebagai respon untuk perubahan- perubahan di masa yang akan datang terutama ketika stabilitas keamanan semakin terintegrasi.    Suatu komunitas keamanan ASEAN harus mampu menyeimbangkan  antara keamanan negara dan keamanan manusia.
Peran Indonesia dalam mewujudkan  APSC tercantum dalam Cetak Biru ASEAN 2015 pada KTT ke-13 dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan kawasan ASEAN baik bagi masyarakat anggota ASEAN. Indonesia atas nama ASEAN banyak melakukan  kerjasama yang tercantum dalam cetak birunya yang kemudian dielaborasi  lebih spesifik dalam bidang politik, keamanan  dan hukum yang mencakup berbagai permasalahan keamanan.
Terealisasinya  tiga pilar ASEAN tidak terlepas dari peran penting Indonesia dalam perkembangan  ASEAN. Pembahasan dibahas kali ini mengenai peran Indonesia dalam implementasi
APSC, sebagai bagian dari tiga pilar ASEAN. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini tetapi juga mejadi negara terbesar di    ASEAN memiliki kepentingan dalam menghadapi persepsi keamanan  di Asia Tenggara dan diberikan wewenang  untuk mewujudkan APSC sebagai pilar ASEAN (Marika Moniek, 2017). Dengan adanya pernyataan tersebut Indonesia pun melakukan implementasi ASEAN Political Security Community (APSC) dengan melakukan diplomasi pertahanan. Hal  ini dilakukan Indonesia  selain sebagai salah satu rangka dalam mempertahankan  kawasan melalui APSC. Namun, dalam pengimplementasian  APSC di Indonesia masih terkendala oleh sosialisasi terhadap masyarakat yang belum merata tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat  yang belum mengetahui mengenai  pilar APSC ini bahkan mungkin saja banyak masyarakat  yang belum mengetahui  jika saat ini Indonesia telah memasuki ASEAN Community sejak tahun 2015. Pada kurun waktu tahun 2014 Ditjen Kerjasama   ASEAN telah melakukan 132 kegiatan sosialisasi di 37 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,      dari 120 kegiatan yang direncanakan (Adhitya Choirul Latif. 2017). Jumlah sosialisasi  yang diagendakan  cenderung tidak mengalami kenaikan, namun jumlah orang dan institusi  yang hadir relatif terus mengalami kenaikan, yang kemudian memberikan  kesimpulanbahwa pemerintah Indonesia telah cukup aktif dalam berupaya menggalakkan Pemasyarakatan ASEAN.
Pembentukan APSC menimbulkan kekhawatiran akan adanya campur tangan pemerintah dan hal ini menjadi suatu
tantangan yang dihadapi para anggota negara ASEAN terutama bagi Indonesia. Sebagai penggagas  dalam wacana APSC, Indonesia perlu berhati-hati    dalam mengambil keputusan untuk melakukan   kerjasama dengan pihak luar untuk mencapai kestabilan  keamanan  kawasan. Berbagai usulan Indonesia  dapat diterima seperti kemajuan  prinsip- prinsip demokrasi, kemajuan dan perlindungan  HAM, mendorong tata kelola pemerintahan  yang baik dengan memerangi korupsi, serta penanganan human trafficking yang disinergikan  masing- masing anggota ASEAN.
Peran Indonesia  dalam APSC menjadi salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia    sejalan dengan kepentingan  nasionalnya.  Namun, tanpa tidak menghiraukan aspek-aspek  negara anggota lainnya. Hanya saja peran Indonesia dilandaskan pada kepentingan nasionalnya. Integrasi dan  demokrasi menjadi tujuan lain  dalam mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dengan terintegrasinya  ASEAN, menjadikan  pandangan negara lain terhadap ASEAN menjadi semakin positif. Komunitas   Keamanan   ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif  yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek  politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam APSC terdapat mekanisme pencegahan  dan penanganan  konflik secara damai. Hal ini dilakukan melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik- keamanan  kawasan seperti keamanan  maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non- tradisional seperti, kejahatan lintas negara, kerusakan
lingkungan  hidup dan lain-lain. Dalam stabilitas kawasan ASEAN penting pula mengarahkan  pada prinsip-prinsip non- intervensi.
Banyak hal
yang dilakukan Indonesia dalam pengimplementasian  pilar APSC, dalam konflik Laut Cina Selatan (LCS), Indonesia  menjadi berperan aktif dalam memainkan  peran konflik LCS. Indonesia menyepakati dua interim measures, yaitu Joint Statement on the Application of CUES dan Hotline of Communications .  Selain itu, Indonesia berperan  dalam negosiasi  CoC di Bali pada tahun 2017. Mendorong kerjasama penanggulangan  terorisme, radikalisme dan violent extremism melalui implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism . Permasalahan Laut Cina Selatan (LCS) telah berlangsung lama semenjak terbentuknya   APSC,
Indonesia semakin gencar melakukan  kerjasama keamanan
atas nama ASEAN.
Konflik LCS semakin    menjadi permasalahan,    terutama ketika banyak negara yang ikut campur dalam penyelesaian permasalahan  LCS ini. Baru-baru ini ASEAN semakin memperkuat  kerjasama kemaritiman yang dinyatakan dalam konferensi internasional bertajuk Resilience in the Age of Global Security di Manila, Filipina.  Dalam pertemuan  tersebut menurut Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Laksda TNI Amarulla Octavian menyatakan, “Sejalan dengan C etak Biru dan Program Aksi ASEAN Political-Security Community (APSC), maka konsep kerjasama  keamanan kesepuluh  negara anggota ASEAN meningkat  dari tataran cooperative security menjadi common security ,” (Ulfa Arieza,
2018). Terdapat peningkatan   konsep kerjasama tersebut sebagai tanda jika saat ini ASEAN lambat-laun  menunjukkan intergrasi yang selama ini selalu digencarkan  para anggota ASEAN.
Selain dengan berbagai pertemuan  yang dilakukan dalam masalah keamanan maritim ASEAN memiliki ASEAN Defense
Ministers Meeting (ADMM)
memiliki    tujuan untuk
meningkatkkan Confidence Building Measures (CBM) dan untuk
menjaga perdamaian  dan stabilitas
keamanan kawasan.
ADMM  plus dibentuk pada tahun 2010 yang menjadi mekanisme konsultasi serta kerjasama dalam kerangka ADMM yang menunjukkan  strategi outward looking ASEAN dalam hubungan eksternalnya, yaitu melibatkan negara-negara di luar ASEAN yang disebut dnegan “negara plus” (Rizky Reza Lubis, 2018). Dengan  adanya ADMM plus ini menjadi  langkah yang lebih maju dalam penyelesaian  konflik Laut Cina Selatan karena ADMM plus ini pun terfokus pada keamanan maritim, sehingga cocok untuk melakukan dialog dan konsultasi dengan APSC.
Upaya perlindungan  hak asasi manusia menjadi sebuah tantangan bagi ASEAN dan juga pilar APSC. Pada awalnya APSC cenderung  hanya terfokus pada sosialisasi  dan edukasi pentingnya  perlindungan  hak asasi manusia, tidak ada tindakan untuk mengatasi perlindungan  hak asasi manusia. Namun semua itu memiliki alasan, yaitu prinsip non-intervensi yang telah menjadi prinsip para anggota ASEAN sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi APSC agak terhambat.
Seiring dengan berjalannya  waktu Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang berani memberikan pendapat mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia karena ini menyangkut keamanan manusia juga menjadi bagian APSC.
Kerjasama dalam memberantas  penyeludupan dan perdagangan  orang didasari dari konvensi ASEAN Convention Againts Trafficking in Person, Especially  Women and Children . Dalam    pemberatasan perdagangan dan penyelundupan manusia ternyata di wilayah Asia Tenggara  masalah tersebut semakin merajalela.  Menurut Trafficking in Person (TIP), perdagangan  manusia dapat dilihat dari standar minimum untuk penghapusan  perdagangan sesuai dengan undang- undang Trafficking Victims Protection Act (TVPA) berdasarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun   2000. Terdapat tiga tingkatan yang membahas    mengenai penghapusan  perdagangan
manusia. Tingkat pertama, pemerintah telah mengakui dan mematuhi standar yang telah ditetapkan  oleh TVPA. Tingkat kedua, pemerintah tidak sepenuhnya mematuhi standar yang ditetapkan,    tetapi beusaha secara signifikan untuk memenuhi standar. Tingkat ketiga, pemerintah  tidak mematuhi standar TVPA dan tidak berupaya untuk memenuhi standar TVPA yang telah ada.
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus APSC, tingkat korupsi yang semakin tinggi sehingga tidak heran pemberantasan  korupsi digencarkan dengan melakukan berbagai kerjasama dan proram-program pemberantasan
korupsi. Salah satu Negara anggota yang memiliki  tingkat korupsi  tinggi adalah Indonesia yang dapat mneyebabkan ketidakstabilan bagi sistem pemerintahan.  Saat ini korupsi tidak hanya berada dalam wilayah internal  saja namun juga telah melibatkan pihak eksternal  yang saat ini mulai bermunculan  menjadikan korupsi ini menjadi korupsi tingkat internasional. Di Indonesia sendiri telah memiliki badan dalam pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi, dan Kepolisian Republik Indonesia. Indonesia pun telah melakukan kerjasama dengan aktor-aktor internasional   dalam pemberantasan korupsi. Namun dalam pengimplementasian APSC semua Negara anggota ASEAN  harus lebih memfokuskan terhadap tujuan-tujuan dari APSC tersebut.
Menteri
Koordinator  Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sebagai perwakilan dalam pertemuan APSC ke-18  di Singapura. Dalam pertemuan tersebut Wiranto menyarankan tiga hal yang berkaitan dengan APSC. Pertama, mengenai  konflik di Myanmar, Wiranto menyarankan agar negara anggota ASEAN untuk mengambil alih kasus tersebut supaya menemukan titik terang penyelesaian di Myanmar.
Kedua, pembahasan mengenai cyber  secuity yang menjadi tantangan setiap negara karena semakin terbuka akses informasi dari berbagai negara. Ketiga mengenai our eyes merupakan  bentuk sharing individasi dan sharing intelijen untuk    kepentingan pertahanan termasuk
terorisme (Muhamad Agil Aliansyah, 2018). Terorisme menjadi
kejahatan transnasional yang paling mencuri  perhatian  dari berbagai pihak terutama organisasi  seperti ASEAN yang memiliki tujuan menjaga stabilitas keamanan  kawasan. Semenjak  pilar APSC terbentuk, ASEAN melalui pilar ini semakin menggencarkan  kerjasama terutama dalam isu terorisme. Peran Indonesia dalam mewujudkan APSC tercantum dalam    Cetak Biru ASEAN 2015 pada KTT ke-13 dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan  kawasan ASEAN baik bagi masyarakat anggota ASEAN. Indonesia  atas nama ASEAN banyak melakukan kerjasama yang tercantum dalam cetak birunya   yang kemudian  dielaborasi lebih spesifik dalam bidang politik, keamanan    dan hukum yang mencakup    berbagai permasalahan keamanan.
Prinsip non-intervensi  yang dianut oleh ASEAN juga menjadi pertimbangan dalam kerjasama APSC ini di mana dalam pengimplementasian APSC terhadap suatu permasalahan   harus selalu didasarkan kepada prinsip tersebut, sehingga hambatan terbesar dalam APSC, yaitu prinsip non-intervensi yang akan mempengaruhi  prospek ke depan bagi keberadaaan APSC karena  dengan perbedaan kapabilitas, kemampuan,  dan sumber daya di tiap negara. Apabila dalam menyelesaikan isu dalam    negeri    sulit diselesaikan oleh negara yang bersangkutan terus dipaksakan, pencapaian  stabilitas regional kawasan akan semakin sulit tercapai.  Keberadaan ASEAN Political-Security Community merupakan bentuk cita-cita kestabilan, politik dan keamanan
yang diharapkan dapat tercapai di  kawasan Asia Tenggara. Perlunya kerjasama dengan  berbagai pihak baik di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan di luar Asia Tenggara dapat mempercepat tujuan-tujuan yang akan dicapai APSC ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Acharya, Amitav. Constructing A Security Community in  Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional  Order. London: Routledge, 2001.
Anthony, Mely Caballero. Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way. Singapore: ISEAS Publication, 2005.
ASEAN. The ASEAN Charter. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008.
. ASEAN Political-Security Community Blueprint. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009.
. ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2016.
Bakry, Umar Suryadi. Metode Penelitian Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Basrowi dan  Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Bannet, Alvin LeRoy Bannet dan James K. Oliver. International Organization: Principles and Issues . New Jersey: Prentice Hall, 2002.
Burchill, Scott dan Andrew Linklater. Teori-Teori Hubungan Internasional . Terj. M. Sobirin. Bandung: Nusa Media, 2015.
Buzan, Barry dan Ole Waefer. Regions and Power: The Structure of International Security . Cambridge: Cambridge University Press,
2003.
Church, Peter A. Short History of South-East Asia . New Jersey : Wiley, 2009.
Cipto, Bambang. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa  Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Creswell, Jhon W. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan
Campuran. Edisi Keempat. Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. ASEAN Selayang Pandang . Edisi Ke-19. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN,
2010.
Finnemore, Martha. National Interest in International Society . Ithaca: Cornell Universit Press, 1996.
Hayati, Sri dan Ahmad Yani. Geografi Politik. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
Jackson, Robert dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Terj. Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
. Pengantar Studi Hubungan Internasional . Edisi ke 5.  Terj. Dadan Suryadipura dan Pancasari Suryatiman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Karns, Margaret P dan Karen A. Mingst. International  Organizations: The Politics and Processes of Global  Governance. Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2004.
Katzenstein, Peter. Rethingking Japanese Security: Internal and External Dimensions . London: Routledge, 2008.
Lake, David A. dan Patrick M. Morgan. Regional Organs: Building Security in a New World . Pennsylvania: Pennsylvannia State University Press, 1997.
Landman, Todd. Issue and Methods in Comparative Politics: An Introduction. New York: Routledge, 2003.
Lau, Albert. Southeast Asia and The Cold War . London: Routledge, 2012.
Layder, Derek. Understanding Social Theory 2nd edition. London: SAGE Publicaction, 2006.
Luhulima. Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015 .   Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, 2011.
Luhulima, C.P.F., dkk. Dimensi Kerangka Kegiatan dalam Kerja Sama ASEAN. Jakarta: Seknas ASEAN Deplu RI, 1986.
Mas’oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi . Jakarta: LP3ES, 1995. Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. Qualitative Data Analysis Second Edition . California: SAGE Publication, 1994.
Nuraeni S, at al., Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Octavian, Amarulla. Militer dan Globalisasi: Studi Soiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI. Jakarta: UI Press, 2012.
Rosyidin, Mohamad. The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015.
Rudy, T. May. Adminitrasi dan Organisasi Internasional . Bandung: Refika Aditama, 2009.
Ruggie, John Gerard. Constructing The World  Polity: Essays on International Institutionalization . New York:  Routledge, 1998. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta,
2007.
. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2015.
Weatherbee, Donald E. International Relations in Southeast Asia . Lanham: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 2005.
Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics . Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Jurnal Buzan, Barry. “The Southeast Asian Security Complex.” Contemporary Southeast Asia . Vol. 10 No. 1. (1998).
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. “Perdamaian  dan  Stabilitas Keamanan: ‘Conditio Sine Qua  Non’ bagi Masyarakat ASEAN”.
Masyarakat ASEAN Edisi 10/ Desember. 2015: 6-8.
Emmerson, Donald K. “Security, Community, and Democracy in
Southeast Asia: Analyzing ASEAN.” Japanese Journal of Political Science . Vol. 6 No. 2 (2005) 165-185.
Finnemore, Martha  dan Sikkink, Kathryn. “Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics,” Annual Review of Political Science. Vol. 4 (2001).
Goh,  Evelyn. “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies”. International Security . Vol. 32 No. 3 (2007) 113-157.
Hirschman, Charles dan Bonaparte, Sabrina. “Population and Society in Southeast Asia : A Historical Perspective.” Journal of Southeast Asian Studies . Vol. 25 No. 2. (1994) 381-416.
I Nyoman Sudira, “Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa.” Jurnal Universitas Katolik Parahyangan . (2015) 143-161.
Kardiyat Wiharyanto. “Proses Berdirinya ASEAN,” Jurnal Historia Vitae. Vol. 24 No. 2 (2010).
Lisbet “Peningkatan Kekuatan Militer China.” Pusat  Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi  Setjen DPR RI . Vol.  IV, No.  05
(2012) 1-8.
Mohamad Rosyidin.  “Membangun Komunitas yang Kredibel: Komitmen terhadap Institusi sebagai  Prasyarat Menuju Komunitas Keamanan ASEAN 2015.” Jurnal  Universitas Paramadina. Vol. 10 No. 3. (2013) 876-892.
Moniek, Marika. “ Peran Komunitass Epistemik dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui Kerangka APSC” . Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 Nomor 2. (2017). Najamuddin Khairur Rijal. “Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum
Internasional  dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan Asean Political-Security Community.” Opinio Juris. Vol. 19. (2016) 31-46.
Rober S. Ross, “Balance of power politics and the rise of China: accomondation and balancing in East Asia.” Security Studies . 15. (2006) 355-395.
Saragih, Hendra Maujana. “Kebijakan Pembentukan
Komunitas Asean 2015: Tantangan Dan Harapan Dalam Penciptaan Stabilitas Kawasan”. Jurnal Administrative Reform, Vol. 5, No.
4, Desember 2017. (2017). Wendt, Alexander. “Constructing International Politics.”
International Security. Vol. 20 No. 01 (1995) 71-81.
Majalah
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. “Perdamaian dan Stabilitas Keamanan: ‘Conditio Sine Qua Non’ bagi Masyarakat ASEAN”. Masyarakat ASEAN . Edisi 10. Desember. 2015: 6-8.
Skripsi/Tesis/Disertasi Aldrin Erwinsyah. “Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik.” Tesis., Universitas Indonesia, 2011.
Lesly Gijsbert Christian Hosang. “Pandangan Paradigma Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme terhadap ASEAN Political Security Community  2015 sebagai Kerjasama  Keamanan di Kawasan Asia Tenggara.” Skripsi., Universitas Indonesia, 2012.
Media Amora. “Arti Strategis Piagam ASEAN (ASEAN  Charter)
Terhadap Kerjasama Regional ASEAN.” Tesis., Universitas Indonesia, 2010. Internet
Adhitya  Choirul Latif, Jurnal HI  UNS, internet  (28 Desember 2016),
diakses pada  10  Januari 2018,  Pkl.  21.00 WIB, https://jurnalhiuns.files.wordpress.com. ASEAN. “ The Asean Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967”. ASEAN. (27 Januari 2016) internet. 15 Desember 2016. http://asean.org/the-asean- declaration- bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/ . “Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
Indonesia, 24 February 1976”. ASEAN. (27      Januari  2016) internet. 11  Januari 2017. http://asean.org/treaty-amity- cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/.
http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_ spratlyconflict,
diunduh pada hari Kamis, 18 Februari 2016, pukul 21.54 Direktorat Kerjasama ASEAN. “Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN”, Kementerian Luar Negeri Indonesia. (17 Maret 2015) internet. 11 November 2016. http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarak at-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx “Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan ASEAN”. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (17 Maret 2015) internet. 7 Januari 2017. http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah- dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx . “Hasil Pertemuan ke-6 Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Bali, Indonesia, 16 November 2011”. (16 November 2011) internet. 5 Februari 2017. http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Hasil- Pertemuan-ke-6-Dewan-Komunitas-Politik-Keamanan-ASEAN- Bali-Indonesia-16-November-2011.aspx . Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Piagam ASEAN”. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (5 September 2009) internet. 11 Januari 2017. http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Piagam- ASEAN.aspx.
Muhamad Agil Aliansyah, RI Dorong Penguatan Keamanan Siber & Kerjasama Intelijen Antisipasi Terorisme. Internet. 20 Desember 2018. http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/ri-dorong- penguatan-keamanan-siber-kerjasama-intelijen- antisipasi-
terorisme.html
Setnas ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting on Transnasional Crime . Internet. 20 Desember 2018. http//setnas-asean.id/asean- ministerial-meeting-on-transnasional-crime-ammtc.