## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1601-1606 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.2906

## Perlindungan Hukum kepada Perusahaan Asuransi terhadap Tindakan Fraud yang dilakukan oleh Nasabah di Indonesia

## Anandri Farrasadre Muhammad, Ery Agus Priyono
Universitas Diponegoro Corresponding e-mail: adrefarras4@gmail.com, eap.mnot@gmail.com
Abstrak. Dalam dunia asuransi sering ditemukan kejahatan, salah satunya adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh  nasabah  asuransi.  Tindakan fraud yang  dilakukan  oleh  nasabah  asuransi  tersebut  sering  terjadi  sehingga mengakibatkan  kerugian  kepada  perusahaan  asuransi.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  bagi  perusahaan asuransi  penting  untuk  diberikan  agar  tindakan fraud yang  dilakukan  oleh  nasabah  bisa  dicegah.  Untuk menjawab  permasalahan  di  atas,  metode  yang  digunakan  peneliti  adalah  yuridis  normatif  dengan  menelaah hukum  positif  Indonesia  yang  memberikan perlindungan  hukum  kepada  perusahaan  asuransi.  Temuan  penting dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  fakta  di  lapangan  tentang  hal  ini  dan  bagaimana perlindungan hukum secara preventif dan represif.
Kata kunci : fraud , perlindungan hukum, nasabah asuransi, perusahaan asuransi
Abstract. Within the insurance often found crime, one of which is an act of fraud committed by the customers. Acts  of  fraud  committed  by  the  customers  often  resulting  in  losses  to  the  insurance  company.  Therefore,  it  is important to provide legal protection for insurance companies so that fraud by the customers can be prevented. To answer the above problems, the method used by researchers is normative juridical by examining Indonesia's positive law that provides legal protection to insurance companies. An important finding in this studies is to find out how the reality facts about this problem and how legal protection is preventive and repressive
Keywords : fraud, legal protection, insurance customers, insurance companie

## PENDAHULUAN
Perusahaan  asuransi  adalah  salah  satu bentuk  perusahaan  jasa  keuangan  bukan  bank yang dalam pelaksanaannya berupa pengumpulan  dana  masyarakat  dalam  bentuk premi.  Sebagai  imbalannya  perusahaan  asuransi akan  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk sejumlah  uang  atas  kerugian  yang  diderita  oleh nasabahnya.  Pelaksanaan  perjanjian  asuransi terdapat  jeda  waktu  yang  panjang  antara pelaksanaan  prestasi  tertanggung  dengan  kontra prestasi yang harus dilakukan oleh Penanggung. Bahkan  mungkin  juga  terjadi  bahwa  kejadian yang mungkin terjadi sebagai syarat pelaksanaan kewajiban dari penanggung tidak terjadi. Dalam jeda waktu tersebut premi yang dapat dikumpulkan  oleh  perusahaan  asuransi  harus diproduktifkan  agar  memperoleh  laba  sehingga perusahaan  asuransi  akan  mampu  memikul risiko  yang  mungkin  terjadi  sekaligus  dapat dipakai  sebagai  biaya  operasional  perusahaan. Sebagai  kegiatan  investasi  maka  perusahaan asuransi  juga  dihadapkan  pada  risiko  antara berhasil atau gagal. (Atmadjaja, 2019)
Usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh pihak asuransi, akan membuka kesempatan
bagi  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan  pribadi,  yakni  dengan  melakukan kecurangan-kecurangan atau yang disebut dengan fraud yang  mengakibatkan  kerugian yang  dialami  oleh  pihak  lain.  Banyak  nasabah asuransi  yang  memanfaatkan  kegiatan  di  dalam asuransi  sebagai  media  untuk  mendapatkan keuntungan  pribadi  atau  kelompoknya  yang secara  langsung  merugikan  pihak  asuransi  atau yang  disebut  dengan fraud di  dalam  asuransi. Kecurangan di praktek industri asuransi merupakan  hal  yang  sudah  berlangsung  lama, boleh dikatakan pola kecurangan klaim berjalan seiring  dengan  perkembangan  industri  asuransi (Setyono, 2017).
Menurut  Asosiasi  Asuransi  Umum Indonesia  (AAUI)  menyebut  industri  asuransi umum  mengalami  kerugian  hingga  miliaran rupiah sepanjang 2018. Kerugian ini disebabkan tindak  kecurangan  atau fraud yang  dilakukan sejumlah  nasabah.  Menurut  Direktur  Eksekutif AAUI  Dody  AS  Dalimunthe  terdapat  ada  tiga lini  usaha  asuransi  umum  yang  kerap  dijadikan sasaran empuk nasabah nakal untuk mengelabui perusahaan.  Ketiga  sektor  adalah  asuransi
perjalanan, kendaraan bermotor, dan perkapalan. Dalam  tindak  kecurangan  atau fraud asuransi perjalanan, misalnya nasabah mengaku kehilangan  barang  berupa  tas  bermerek  di  luar negeri.  Namun,  sebenarnya  tas  tersebut  palsu sehingga  harganya  tak  semahal  yang  dijual  di toko  resminya.  Terkait  tindak  kecurangan  yang terjadi  di  sektor  asuransi  kendaraan  bermotor adalah  nasabah  dengan  membuat  skenario  yang menggambarkan seakan-akan mobil atau motornya  ditabrak  oleh  kendaraan  lain.  Dengan begitu,  nasabah  bisa  mengajukan  klaim  ke perusahaan  asuransi.  Sedangkan  dalam  asuransi perkapalan,  nasabah  beberapa  kali  mengelabui perusahaan asuransi dengan memalsukan identitas  umur  kapal  yang  sudah  tua  menjadi lebih muda agar layak diasuransikan. Kemudian, banyak  nasabah  mengajukan  klaim  atas  risiko yang sebenarnya tak terjadi. Pengajuan tersebut, seringkali  dilakukan  oleh  sekelompok  orang yang sama. Sejauh ini sudah ada 14 perusahaan yang  melaporkan  tindakan  kecurangan  kepada pihak kepolisian (Dody, 2019).
Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dipahami  bahwa  kecurangan  dalam  asuransi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan asuransi, namun  juga  dilakukan  oleh  nasabah  asuransi sehingga  mengakibatkan  kerugian  perusahaan asuransi.  Oleh  karena  itu,  kajian  perlindungan hukum kepada pihak asuransi terhadap tindakan fraud yang dilakukan oleh nasabah di Indonesia penting untuk dilakukan. berdasarkan argumentasi  di  atas,  penulis  tertarik  untuk membahas  dan  melakukan  kajian  hukum  yang lebih  mendalam  mengenai  perlindungan  hukum atas tindakan kecurangan ( fraud ) yang dilakukan oleh nasabah pada perusahaan asuransi.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan normatif.Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan  dengan  peraturan  sebagai  sumber hukum utama.

## HASIL
Perlindungan  hukum  bagi  perusahaan  asuransi atas  tindakan  fraud  yang  dilakukan  oleh nasabah
Seperti  yang  kita  tahu,  perlindungan hukum  adalah  segala  upaya  pemerintah  untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  warganya  agar hak-haknya sebagai  seorang  warga  negara  tidak
dilanggar,  dan  bagi  yang  melanggarnya  akan dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  peraturan  yang berlaku.  Maka  dari  itu.  Maka  dari  itu  pada  bab ini  sesuai  dengan  teori  tersebut  disini  peniliti mengkaji  perlindungan  apakah  yang  dapat  di berikan  oleh  pemerintah  kepada  perusahaan asuransi  terhdap  tindakan fraud yang  dilakukan oleh nasabah asuransi melalui peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Secara sederhana  prinsip  asuransi  tersebut  dapat dipahami  bahwa  adanya  asuransi  ini  untuk mengalihkan  resiko  yang  nantinya  akan  dialami oleh  tertanggung.  Karena  sifatnya  asuransi mencoba  untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang akan terjadi pada masa depan maka perlu adanya regulasi  yang  memberikan  perlindungan  atas perjanjian  yang  timbul  dalam  proses  asuransi tersebut,  sesuai  dengan  pasal  1338  KUHper yang  mengatur  “semua  persetujuan  yang  dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh undang-undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan Pasal tersebut, secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  suatu perjanjian  berlaku  seprti  undang-undang  bagi pembuatnya, sehingga baik penanggung ataupun tertanggung  memiliki  hak  dan  kewajiban masing-masing dalam proses perikatan asuransi.
Dalam praktiknya, pertanggungan asuransi  merupakan  perjanjian  dengan  unsur saling percaya antara penanggung dan terganggung.  Secara  umum  syarat  sahnya perjanjian  asuransi  tersebut  diatur  dalam  pasal 1320  KUHPer.  Penanggung  percaya  bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar, di lain pihak tertanggung juga  percaya  bahwa  jika  terjadi  peristiwa penanggung  akan  membayar  ganti  rugi.  Saling percaya  tersebut  merupakan  dasar  dari  asas kejujuran,  yang  merupakan  asas  yang  sangat penting  dalam  setiap  perjanjian  pertanggungan, sehingga  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  untuk  menghindari terjadinya kecurangan asuransi . Dalam melakukan  penipuan  klaim  asuransi,  pemegang polis  atau  tertanggung  akan  mengajukan  klaim palsu  agar  bisa  mendapatkan  pembayaran  dari perusahaan  asuransi  yang  seharusnya  tidak  ia terima.  Tindak  pidana  penipuan  klaim  tersebut disinggung  dalam  381,  378,  dan  pasal  382 KUHP. Pasal 381 menyebutkan bahwa
“barangsiapa  dengan  akal  dan  tipu  muslihat
menyesatkan orang menanggung asuransi tentang  hal  ikhwal  yang  berhubungan  dengan tanggungan  itu,  sehingga  ia  menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan  dibuatnya  atau  tidak  dibuatnya  dengan syarat  serupa  itu,  jika  sekiranya  diketahuinya keadaan  hal  ikhwal  yang  sebenar  -  benarnya, dihukum  penjara  selama  -  lamanya  satu  tahun empat bulan.” Maka dari itu sesuai dengan pasal tersebut siapa saja yang menyesatkan penanggung  asuransi  atau  perusahaan  asuransi maka akan dikenakan sanksi pidana.
Dalam  hal  ini  unsur  dengan  tipu muslihat  adalah  unsur  yang  paling  menentukan dalam tindak pidana penipuan, mengingat unsur ini  menentukan  cara  terjadinya  suatu  tindak pidana  penipuan  (pasal  378  KUHP).  Penipuan dengan jalan tipu muslihat disandingkan dengan perkataan  rangkaian  kebohongan.  Penipuan  di dalam  asuransi  tidak  akan  terjadi  apabila  calon tertanggung  hanya  menggunakan  rangkaian kebohongan  melalui  perkataan  saja  untuk mendapatkan  persetujuan  perjanjian  asuransi tersebut,  tetapi  dengan  menunjukan  suatu  surat yang  isinya  suatu  keterangan  yang  tidak  benar atau bohong. Selain itu hal ini diperkuat dengan ketentuan  pasal  1238  KUHper  yang  mengatur bahwa, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan  perjanjian,  apabila  tipu-muslihat, yang  dipakai  oleh  salah  satu  pihak,  adalah sedemikian  rupa  sehingga  terang  dan  nyata bahwa  pihak  yang  lain  tidak  telah  membuat perikatan  itu  jika  tidak  dilakukan  tipu  muslihat tersebut.”  Penipuan  tidak  dipersengketakan, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu. Pembuktian  tersebut  dilakukan  di  dalam persidangan peradilan.
Penipuan di atas juga dapat dikategorikan  sebagai  percobaan  penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 KUHP. Pasal  53  KUHP  mengatur  bahwa  “mencoba melakukan  kejahatan  dipidana,  jika  niat  untuk itu  telah  ternyata  dari  adanya  permulaan pelaksanaan,  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena kehendaknya  sendiri”.  Maka  berdasarkan  pasal 53  KUHP  tindakan  tertanggung  yang  telah mengisi  suatu  aplikasi  permohonan  asuransi yang  isinya  tidak  benar  atau  palsu,  merupakan percobaan tindak pidana penipuan, dan sekaligus melanggar pasal 381 KUHP.
Tujuan  dari  pengajuan  klaim  palsu  ini adalah  untuk  menguntungkan  diri  sendiri dan/atau  menguntungkan  orang  lain  secara melawan  hukum  seperti  yang  ditegaskan  dalam
pasal  382  KUHP  yang  mengatur  “Barangsiapa dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang  yang  dipertanggungkan  terhadap  bahaya kebakaran,  atau  mengaramkan,  mendamparkan, menghancurkan,  merusakkan,  atau  membikin tak dapat dipakai. Kapal yang dipertanggungkan atau  yang  muatannya  maupun  upah  yang  akan diterima  untuk  pengangkutan  muatannya  yang dipertanggungkan,  ataupun  yang  atasnya  telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Perlu  kita  cermati  juga  didalam  pasal 263  ayat  1  KUHP  juga  mengatakan  bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan  pidana  penjara  paling  lama enam tahun, ini  artinya  segala  bentuk  pemalsuan  surat  yang biasanya  digunakan  oknum  nasabah  dalam melakukan fraud agar  dikabulkan  hal  ini  juga telah  diatur,  sehingga  sebenarnya  segala tindakan  yang  dilakukan  oleh  oknum  nasabah dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  yang  menjadi persoalan  adalah  apakah  perusahaan  terkait berkeinginan  untuk  membawa  keranah  pidana, yang  tentu  ini  nanti  akan  berakibat  pada elektabilitas  perusahann  asuransi  itu  sendiri. Kemungkinan-kemungkinan demikian yang memang menjadi problem besar usaha perasuransian,  sehingga  perlu  peran  serta pemerintah  agar  benar-benar  memperhatikan persoalan tersebut.
Selain  itu  jika  bentuk fraud yang dilakukan  atas  klaim  kesehatan  yang  didapat dari dokter dengan modus operandi memalsukan surat  keterangan  dari  dokter  hal  ini  juga  dapat diancam pidana dengan pasal 268 ayat (1) kuhp yang  mengatur  “Barang  siapa  membuat  secara palsu  atau  memalsukan  surat  keterangan  dokter tentang  ada  atau  tidak  adanya  pernyakit, kelemahan  atau  cacat,  dengan  maksud  untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun”.
Selain KUHP dan KUHPer, KUHD juga sudah  mengatur  tentang  tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh tertanggung yang mengakibatkan batalnya  suatu  perjanjian  asuransi,  beberapa diantaranya adalah:
1. Memuat  keterangan  yang  keliru  atau  tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan  hal-hal  yang  diketahuinya, di  mana  apabila  hal  tersebut  disampaikan kepada  penanggung  akan  berakibat  tidak ditutupnya  perjanjian  asuransi  tersebut, sebagaimana  yang  dikatakan  pasal  251 KUHD.
2. Memuat  suatu  kerugian  yang  sudah  ada sebelum  perjanjian  asuransi  ditandatangani, sebagaimana  yang  dikatakan  pasal  269 KUHD.
3. Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan  pemberitahuan  melalui  pengadilan membebaskan  si  penanggung  dari  segala kewajiban  yang  akan  dating,  sebagaimana yang dikatakan pasal 272 KUHD.
4. Terdapat suatu  akalan  cerdik,  penipuan,  atau kecurangan  si  tertanggung,  sebagaimana yang dikatakan pasal 282
KUHD (cermati.com, 2023)
Sebagaimana yang telah didiskusikan di atas,  KUHP,  KUHPer,  dan  KUHD  sudah mengatur  tentang  tindakan fraud asuransi, namun  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian  juga  mengatur  dan memberikan batasan-batasan mengenai tindakan apa  saja  yang  tergolong  dalam  tindakan fraud asurnasi.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  asas Lex Specialis  Derogat  Legi  Generali, maka  apabila ada tindakan pidana yang terjadi dalam asuransi maka  yang  berlaku  adalah  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, karena  Undang-Undang  tersebut  mengatur secara  khusus  tentang  tindak  pidana  asuransi. Pasal  78  Undang-Undang  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian  telah  mengatur  bahwa, “setiap  orang  yang  melakukan  pemalsuan  atas dokumen  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau perusahaan  reasuransi  syariah  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  pidana denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)”,  dan  Pasal  75  Undang-Undang 40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  telah mengatur  bahwa,  “Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  tidak  memberikan  informasi  atau memberikan  informasi  yang  tidak  benar,  palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Perlindungan terhadap perusahaan asuransi secara tidak langsung juga di atur dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  tersebut  mengatur  tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen saja, tetapi juga kepada pelaku usaha. Perlindungan yang dimaksud dapat dilihat dalam pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang perlindungan konsumen, yang memberikan  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, oleh karena itu  berdasarkan  pasal  6  tersebut  maka  tindakan fraud yang  dilakukan  oleh  nasabah  asuransi kepada perusahaan asuransi tidak dibenarkan.

## Pencegahan  Tindakan  Fraud  yang  Dilakukan Oleh Nasabah Asuransi
Pada  bagian  sub  bab  sebelumnya  telah dijelaskan  mengenai  bagaimana  langkah  hukum yang  dapat  diambil  oleh  perusahaan  asuransi jika  ditemukan  adanya fraud yang  dilakukan oleh nasabah. Langkah hukum tersebut merupakan bentuk dari tindakan represif sebagai pilihan  akhir  untuk  memberikan  efek  jera  bagi oknum  nasabah  yang  cenderung  mencari keuntungan  secara  pribadi  melalui fraud dalam asuransi.  Selain  melakukan  langkah  hukum sebagai  tindakan  represif  atas  perbuatan fraud nasabah,  perusahaan  asuransi  juga  melakukan tindakan  preventif  dalam  mengatasi fraud yang mengancam  bisnis  perasuransian  di  Indonesia. Terdapat  dua  langkah  preventif  yang  dilakukan oleh  perusahaan  asuransi  dalam  mengantisipasi perbuatan fraud yang  dilakukan  nasabah, pertama,  langkah  preventif  yang  dilakukan secara internal di dalam perusahaan asuransi itu sendiri  dan,  kedua,  langkah  preventif  yang dilakukan  dari  eksternal,  baik  dari  pemerintah melalui  peraturan  perundang-undangan  yang diterbitkan, maupun melalui  organisasi  Asosiasi Asuransi  Umum  Indonesia  (untuk  selanjutnya disebut dengan AAUI).
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai lembaga  tinggi  di  Indonesia  yang  menangani masalah  kecurangan  pada  lembaga  keuangan termasuk  di  bidang  asuransi.  OJK  telah mengatur upaya-upaya untuk melakukan pencegahan  terhadap  timbulnya  tindakan fraud ada  perusahaan  asuransi.  Untuk  mengantisipasi
agar  tidak  tidak  terjadinya  tindakan fraud dan penerapan  strategi  anti  fraud  bagi  perusahaan asuransi  dan  perusahaan  reasuransi,  pada  tahun 2017  OJK  mengeluarkan  Surat  Edaran  OJK Nomor  46  tahun  2017  tentang  Pengendalian Fraud ,  Penerapan Fraud ,  dan  Laporan  Strategi Anti Fraud Bagi  Perusahaan  Asuransi  Syariah, Perusahaan  Reasuransi,  Perusahaan  Reasuransi Syariah,  atau  Unit  Syariah.  Surat  Earan  ini diterbitkan sebagai aturan turunan dari Peraturan OJK Nomor 69 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi. Beberapa  poin  yang  terkandung  dalam  surat edaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan asuransi diwajibkan
melaksanakan  pengendalian fraud yang meliputi aspek pengawasan aktif manajemen, organisasi dan pertanggungjawaban, pengendalian  dan  pemantauan,  serta  edukasi dan pelatihan;
2. Perusahaan  asuransi  diwajibkan  menerapkan strategi anti fraud yang meliputi pencegahan, deteksi,  investigasi,  pelaporan,  sanksi,  serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
3. Perusahaan  asuransi  diwajibkan  memberikan laporan  strategi  anti fraud kepada  Otoritas
Jasa Keuangan. Adapun, penyampaian laporan  dapat  dilakukan  secara  online melalui  sistem  jaringan  komunikasi  data, ataupun  melalui  alamat  email  yang  telah ditetapkan OJK.
Walaupun  OJK  sudah  memberikan perlindungan kepada perusahaan asuransi melalui  peraturan  dan  surat  edaran  yang dikeluarkan oleh OJK, tetapi menurut salah satu pegiat  asuransi,  perlindungan  yang  diberikan tersebut belum cukup untuk mencegah terjadinya  tindakan fraud yang  dilakukan  oleh nasabah  asuransi,  pendapat  tersebut  disebabkan oleh  beberapa  hal,  salah  satunya  adalah ketidakpedulian  otoritas  terhadap  hal  ini,  kasus seperti  ini  pernah  dialami  oleh  beberapa perusahaan asuransi, contohnya suatu perusahaan  asuransi  telah  membuktikan  bahwa tabrakan  mobil  yang  dialami  oleh  tertanggung adalah  palsu  dan  kemudian  klaim  tersebut dibatalkan  oleh  perusahaan  asuransi,  lalu tertanggung  menggugat  perusahaan  asuransi tersebut  ke  ranah  pengadilan,  tetapi  hakim memutuskan  gugatan  tersebut  di  menangkan oleh  tertanggung  dengan  alasan  perusahaan asuransi  melakukan  wanprestasi.  Hal  ini  sangat disayangkan,  mestinya  lembaga  OJK  lebih memperdulikan  hal  tersebut  agar  tidak  terjadi lagi hal seperti ini (Gustaman, 2020).
Selain  itu,  secara  eksternal,  AAUI  juga telah  mengeluarkan  beberapa  strategi  untuk mencegah terjadinya fraud , melalui sistem yang dinamai  AAUI checking (Pemeriksaan  Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) yang diinisiasi sejak desember  2016,  Program  ini  digunakan  untuk memeriksa  nasabah  atau  tertanggung  asuransi yang  berpotensi  melakukan  kecurangan  dalam klaim asuransi (Syukri, 2020). Strategi demikian telah  diakomodasi  di  berbagai  negara  maju, contohnya  adalah  Jepang.  Negara  tersebut melakukan  kompilasi  data  dan  pertukaran informasi  sesama  perusahaan  asuransi  bila  ada kecenderungan  dan  kecurigaan fraud .  Data didalam tersebut terdiri dari kontrak, data klaim, data  pemegang  polis,  dan  objek  asuransi,  yang hanya  dapat  diakses  oleh  orang-orang  tertentu saja.  Tetapi  faktanya  di  Indonesia  menurut pegiat  asuransi  yang  peneliti  wawancara, progam  ini  belum  bisa  berjalan  karena  masih banyak  perusahaan  asuransi  yang  tidak  setuju akan hal ini. Hal demikian telah diakomodir oleh negara  Jepang,  melalui  Asosiasi  Asuransi Umum  Jepang  (GIAJ)  telah  menggunakan kompilasi data nasabah asuransi untuk melakukan pertukaran informasi guna meminimalisir terjadinya fraud asuransi.
Melakukan kompilasi data seperti inilah yang memang belum terakomodir melalui AAUI checking milik  indonesia,  sehingga  diharapkan adanya  pembahasan  yang  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan  asuransi  di  Indonesia terkait hal tersebut. Data kompilasi dalam GIAJ tersebut  berupa  kontak,  data  klaim,  data pemegang  polis  dan  objek  asuransi.  Data-data tersebut  sangat  dirahasiakan  dan  hanya  dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu saja yang telah terdaftar secara internal di GIAJ (Arteria, 2017). Melaui  data base tersebut  pertukaran  informasi akan  disebarkan  kepada  para  staf  ahli  yang menangani  persoalan  klaim.  Apabila  terdapat klaim  yang  memiliki  kecenderungan fraud, maka tim  akan  langsung mekakukan investigasi lebih  lanjut.  Apabila  strategi  yang  dilakukan oleh  Jepang  ini  akan  hendak  diadopsi  oleh Indonesia melalui AAUI, perlu pengkajian ulang dan  pematangan  beberapa  metode  untuk diterapkan agar lebih maksimal dalam meminimalisir  terjadinya fraud dalam  asuransi. Perlu adanya peranan aktif organisasi perusahaan  asuransi  di  Indonesia,  dalam  hal  ini adalah  AAUI,  untuk  berperan  akitf  dalam penyempurnaan  sistem  AAUI checking ,  yang tentu  dilakukan  dengan  berkomunikasi  dengan OJK sebagai lembaga yang menaungi persoalan
transaksi keuangan di Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan  Hukum  kepada  perusahaan asuransi  terhadap  tindakan fraud yang dilakukan  oleh  nasabah  asuransi  telah  diatur pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang, tetapi  berdasarkan asas  Lex  Specialis Derogat  Legi  Generali yang  dimana  aturan lebih  khusus  mengalahkan  aturan  yang  lebih umum,  Undang-Undang  No  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian,  dan  Undang-Undang No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  juga  telah  mengatur  tentang beberapa tindakan fraud yang dilakukan oleh nasabah  asuransi.  Peraturan  tersebut  telah memberikan  perlindungan  hukum  kepada perusahaan  asuransi  berupa  sanksi  pidana dan  pembatalan  perjanjian  asuransi  terhadap tindakan fraud yang  dilakukan  oleh  nasabah asuransi.
2. Pencegahan  terhadap  tindakan fraud yang dilakukan  oleh  nasabah  secara  internal  telah dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan melalui  Surat  Edaran  OJK  Nomor  46  tahun 2017 tentang Pengendalian Fraud , Penerapan Fraud , dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi,  Perusahaan  Reasuransi  Syariah, Atau  Unit  Syariah.  Surat  edaran  tersebut diterbitkan  sebagai  aturan  turunan  dari
Peraturan OJK Nomor 69 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asteria  Desi  Kartika  Sari,  2017,  Kecurangan
Asuransi  :  Begini  Cara  Jepang  Tangani
Fraud , diakses melalui
https://finansial.bisnis.com/read/201710 14/215/699144/kecurangan-asuransi- begini-cara-jepang-tangani-fraud Cermati.com,  2023, Apa  Itu  Hukum  Asuransi dan Bagaimana Cara Kerjanya? diakses melalui https://www.cermati.com/artikel/apa-itu- hukum-asuransi-dan-bagaimana-cara- kerjanya
Djoko  Imbawani  Atmadjaja,  2019,  Kedudukan Menteri  Keuangan  dalam  Kepailitan
Perusahaan  Asuransi, Jurnal  Media Hukum , 19(1), 17.
Gary Bryan Gustaman, 2020, Interview with the author, Bess Insurance Office , Jakarta Pungkas  Dody , 2019, Industri  Asuransi  Sebut
Rugi Miliaran Akibat Fraud Nasabah
Ridha Ari Setyono, 2017, Tinjauan Kriminologi
Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan  Dalam  Kegiatan  Asuransi, Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah ,  12(4), 968.
Syukri Kurniawan dkk, 2020, Urgensi
Pencegahan  Tindak  Pidana  Curang (Fraud)  dalam  Klaim  Asuransi,  Halu
Oleo Law Review , 4(1), 48.