## ANALISIS PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT KOTA JAMBI
DALAM MENENTUKAN CALON GUBERNUR PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024
Oleh: Sutri Destemi Elsi,  Dimas Rizal *)
Proram Studi Ilmu Politik Universitas Jambi, Indonesia * Email Korespondensi : dimasrizal@unja.ac.id

## Abstract
General elections (elections) are a means of implementing popular sovereignty, where the people determine for themselves the choices they believe in. This means that the people have full power to determine their leaders, because the people hold the highest power. Jambi Province is a socially plural  region,  there  are  several  tribes  in  Jambi  province  including  44%  of  Jambi  origin  tribes, 29% of Javanese, followed by 5% Malays, 5% Minangkabau, 4% Batak, 3% Banjar. , Bugis 3%, Sundanese 3%, Tribes from South Sumatra 3%, Chinese 1%, and Others 1%. The approach taken in this research used a qualitative descriptive approach with purposive sampling techniques with interview  techniques  with  direct  informant  sources.  From  the  results  of  the  research,  voter behavior in Jambi City from  an organizational and youth perspective can be taken broadly. The behavior  of  the  people  of  Jambi  City  can  be  categorized as  rational  and  critical  voter behavior. This is supported by data that shows the demands and expectations they want from the candidates who  will  run  in  the  2024  election  for  governor  of  Jambi  Province.  The  vision  and  mission  and work programs they offer to the community will be the main factors for the people of Jambi city in making  their  choice.  Political  parties  in  the  results  of  this  research  do  not  have  a  large  role  in determining society's choices.
Key Wards : Political Parties; Voter Behavior;  General Election

## Abstrak
Pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat,  dimana  rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah  yang plural  secara sosial, terdapat beberapa suku  yang ada di provinsi jambi di antaranya suku  asal  jambi  44%,  jawa  29%,    dan  di  ikuti  suku  melayu  5%,  Minangkabau  5%,  batak  4%, banjar 3%, Bugis 3%, Sunda  3%, Suku asal Sumsel 3%, Cina 1%, dan  Lainnya 1%. Pendekatan yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik purposive  sampling  dengan  teknik  wawancara  dengan  sumber  informan  langsung.  Dari  hasil penelitian,  perilaku  pemilih  yang  ada  di  Kota  Jambi  dari  sudut  pandang  organisasi  dan kepemudaan dapat di ambil secara garis besar perilaku masyarakat Kota Jambi dapat dikategorikan perilaku  pemilih  yang  rasional  dan  kritis.  Hal  ini  didukung  dengan  data  yang  menunjukkan bagaimana  tuntutan  dan  harapan  yang  mereka  inginkan  dari  kandidat  yang  nantinya  akan  maju pada  pemilihan  gubernur  Provinsi  Jambi  tahun  2024.  Visi  misi  serta  program  kerja  yang  mereka tawarkan  kepada  masyarakat  akan  menjadi  faktor  utama  bagi  masyarakat  kota  jambi  dalam menentukan  pilihan.  Partai  politik  dalam  hasil  penelitian  ini  tidak  mendapatkan  andil  yang  besar dalam masyarakat menentukan pilihannya.
Kata Kunci : Partai Politik; Perilaku Pemilih; Pemilihan Umum .
A. Pendahuluan Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat,  dimana  rakyat  menentukan sendiri  pilihan  yang  dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan  pemimpinnya,  karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi.  Pemilu  yang  diadakan dikebanyakan negara demokrasi dianggap  sebagai  lambang  sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan  situasi  keterbukaan  dan kebebasan berserikat dianggap menceminkan  dengan  agak  akurat partisipasi  serta  aspirasi  masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah tentunya harus dijalankan  dengan  baik  oleh  setiap warga  negara,  dengan  demikian konsep  demokrasi  dapat  terwujud dengan baik.
Kegiatan  memilih  bukan  hanya sekedar kewajiban masyatakat melainkan  untuk  memperjuangkan hak-hak  sosial-ekonomi  dan  politik. Dengan  adanya  pemilihan  umum masyarakat  memiliki  wadah  untuk mementukan  pemimpinya  yang  akan memimpin  dalam  waktu  lima  tahun kedepan guna memperjuangkan kepentingan dan mendengarkan
aspirasi  yang  mana  masyarakat  ikut dalam  menentukan  kebijakan  yang akan dibentuk oleh calon pemerintah. Kekuasaan negara  yang lahir dengan pemilihan  umum  adalah  kekuasaan yang  lahir  dari  bawah  menurut kehendak  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk rakyat. Karena pemilu bertujuan  untuk  menegakkan  prinsip kedaulatan rakyat. Dalam  kontek  pemilih,  yang dikatakan pemilih adalah pihak yang menjadi  tujuan  dari  aktor  politik
dalam berkontestasi untuk dipengaruhi  dan  mereka  yakinkan supaya dapat menerima serta mendukung  kandidat  tersebut  dan memberikan  hak  pilihnya  kepada aktor  yang  ikut  pada  pemilihan pemimpin tersebut. Selanjutnya perilaku  politik  merupakan  tindakan seseorang  secara  individual  atau secara  kelompok  dalam  memenuhi hak  dan  kewajiban  sebagai  insan politik.  Salah  satu  bentuk  dari perilaku politik adalah ketika masyarakat memilih calon pemimpin pada saat dilaksanakannya pemilihan umum.
Pemilu  serentak  akan  digelar pada  tahun  2024.  Praktis  satu  tahun lagi  Indonesia  akan  menggelar  pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan  para  politisi  berlomba- lomba dalam menggaet suara pemilih terutama  pemilih  pemula.  Sejumlah survey menunjukkan
generasi milenial  dan  generasi  Z  diprediksi menjadi  kelompok  pemilih  dengan proporsi  terbesar  di  pemilu  2024. Pemilih  muda  atau  pemilih  milenial merupakan  pemilih  dengan  rentang usianya  antara  17-37  tahun.  Pada pemilu  serentak  2024  diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika
berkaca  pada  pemilu  serentak  2019, data  dari  KPU  jumlah  pemilih  muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari  193  juta  pemilih.  Ini  artinya 35%-40%  pemilih  muda  sudah mempunyai  kekuatan  dan  memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang  nantinya  berpengaruh  kepada kemajuan  bangsa.  Tapi  persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan  para  pemilih  muda dalam  pesta  demokrasi  itu,  mereka juga bisa berpeluang menjadi
penyumbang  “golput”  dalam  pemilu 2024.
Provinsi  Jambi  merupakan  salah satu daerah yang plural secara sosial, terdapat  beberapa  suku  yang  ada  di provinsi jambi di antaranya suku asal jambi  44%,  jawa  29%,    dan  di  ikuti suku  melayu  5%,  Minangkabau  5%, batak  4%,  banjar  3%,  Bugis  3%, Sunda  3%,  Suku  asal  Sumsel  3%, Cina  1%,  dan  Lainnya  1%.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  provinsi  jambi memiliki  keberagaman  suku  yang harus  dijaga  agar  tetap  harmonis ditengah  kontestasi  politik  yang biasanya menggunakan simbol identitas  kesukuan  tertentu.  Dalam keberagaman  suku  yang  ada  di Provinsi  Jambi  maka  akan  lahir perilaku  politik  yang  berbeda-beda antar daerah dikarenakan keberagaman tersebut. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk menganalisis perilaku politik masyarakat Kota Jambi pada pemilihan gubernur tahun 2024. Dalam  penelitian  ini  Kota  Jambi akan  di  jadikan  sebagai  subjek penelitian  dikarenakan  keberagaman suku,  budaya,  agama  di  masyarakat
Kota Jambi yang heterogen sehingga dapat  menggambarkan  masyarakat
Provinsi  Jambi  secara  keseluruhan.
Tema ini akan mencoba menganalisis  perilaku  pemilih  pada pada  masyarakat  kota  jambi  dalam menentukan calon Gubernur Provinsi
Jambi  pada  tahun  2024  mendatang. Temuan  yang penulis targetkan pada penelitian ini adalah melihat perilaku pemilih di Kota Jambi pada pemilihan  Gubernur  Provinsi  Jambi tahun 2024. Adapun rumusan masalah  yang  akan  di  angkat  pada penelitian  ini.  Bagaimana  perilaku pemilih  masyarakat  Kota  Jambi
dalam  menentukan  calon  gubernur tahun  2024?.  Kota  jambi  sebagai daerah  plural  secara  sosial  di Provinsi  Jambi,  dapat  mewakili masyarakat  Provinsi  Jambi  secara keseluruhan dengan masyarakat yang heterogen. Dalam penelitian ini tema yang  di  angkat  adalah  perilaku pemilih masyarakat dalam
menentukan  calon  gubernur  tahun 2024. Ini akan menjadi referensi bagi partai  politik  yang  nantinya  akan menentukan  calon  gubernur  tahun 2024.  Dari  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam
membangun  provinsi  jambi  dari insan akademi Universitas Jambi.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  dilakukan  pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan  teknik  purposive  sampling dengan  teknik  wawancara  dengan sumber  informan  langsung.  Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.    serta  data  sekunder  yang berasal dari berbagai referansi seperti dokumen  serta  situs  web  yang memuat data yang dibutuhkan penulis  dalam  penelitian  ini.Dalam penelitian ini objek penelitian adalah Kota Jambi. Dimana objek penelitian adalah  masyarakat  Kota  Jambi.  Dari data  yang  peneliti  sampaikan  pada latar  belakang  diharapkan  dapat menganalisis perilaku politik
masyarakat  yang  ada  di  Kota  Jambi dalam  menentukan  calon  Gubernur
Provinsi Jambi tahun 2024.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perilaku Pemilih Masyarakat Jambi  terhadap  Calon  Gubernur Jambi 2024 Provinsi Jambi akan melakukan  pemilihan  gubernur  pada Tahun  2024.  Kota  jambi  sebagai basis  massa  yang  netral  dikarenakan di Kota Jambi masyarakatnya Heterogen  dikarenakan  campuran suku yang ada di Kota Jambi. Dalam perilaku pemilih kita dapat membedakan  perilaku  masyarakat menjadi  Pemilih  Rasional,  Pemilih Kritis,  Pemilih  Tradisional  dan Pemilih  Skeptis.  Perilaku  pemilih dipengaruhi  oleh  bebrapa  faktor antara  lain  kandidat  itu  sendiri  serta partai politik yang mengusungnya.
Dalam undang-undang nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan
Umum, pemilihan gubernur dijelaskan  bahwa  calon  gubernur harus  memenuhi ambang  batas parliamentary threshold untuk gubernur  harus  memenuhi  20% jumlah  kursi  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi.  Sehingga seseorang  yang  ingin  mencalonkan diri  menjadi  calon  gubernur  harus mendapatkan  dukungan  dari  partai politik  yang  setidaknya  satu  atau gabungan dari beberapa partai politik yang  jumlah  kursi  parlemennya  jika dijumlahkan minimal 20%.
Hal  ini  menjadi  pekerjaan yang  sangat  berat  bagi  kandidat  dan juga partai koalisi dalam menyatukan persepsi  dan  kandidat  yang  akan dicalonkan.  Tidak  berhenti  disitu, setelah  mendapatkan  perahu  dalam berkontestasi partai ataupun kandidat akan  dihadapkan  dengan  tuntutan dari  masyarakat  dalam  mendapatkan simpati  dan  dukungan  dalam  proses
pencalonan nantinya. Perilaku politik masyarakat juga akan menjadi faktor penentu  dari  visi  misi  kandidat  pada pemilihan gubernur. Kalangan masyarakat  mempunyai  keinginan dan  tuntutan  yang  berbeda-beda kepada  semua  calon,  tergantung bagaimana  calon  gubernur  nantinya membuat  keinginan  dan  harapan masyarakat tersebut bisa dimasukkan kedalam program kerja yang nantinya di tawarkan kepada masyarakat. Dalam wawancara yang peneliti  lakukan  bersama  dengan tokoh pemuda muhammadiyah, yang pertama E (30), mengatakan: “Pemuda  Muhammdiyah  Jambi berperan aktif dalam menciptakan  demokrasi  yang sejuk,  jujur  dan  damai.  Maka kami menginginkan calon pemimpin  yang  bisa  mendengar suara rakyat bukan suara golongan tertentu dalam mengambil kebijakan untuk semua  aspek.  Kami  berharap dalam  pengambilan  keputusan semua  elemen  nantinya  akan dilibatkan.  Hal  ini  biasanya akan  tergambar  nantinya  pada isaat  kampanye  bagaimana  visi misinya serta gestur yang
dikeluarkan oleh calon gubernur”. Berdasarkan stetment yang dikeluarkan ini pemuda muhammadiyah Kota Jambi mengarah  kepada  perilaku  pemilih yang rasional dengan mengedepankan orientasi pada
policy  problem    solving.  Hal  ini  aka menjadi  pekerjaan  rumah  tersendiri bagi  calon  Gubernur  Provinsi  Jambi yang  nantinya  akan  bersaing  untuk
meyakinkan orientasi pemilih merancang  Visi  misinya  lima  tahun kedepan  khususnya  di  Kota  Jambi. Calon gubernur harus bisa meyakinkan pemilih untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan dengan mengedapankan asas keterbukaan dalam pengambilan kebijakan.  Selaras  dengan  apa  yang disampaikan oleh tokoh muhammadiyah,  tokoh  Nahdlatul Ulama  S  (55)  Kota  Jambi,  ia mengatakan : “Pemimpin  Jambi harus melakukan  langkah  nyata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Jambi serta Provinsi Jambi pada umumnya.  memacu  program- program pembangunan beberapa infrastruktur, pendidikan, pertanian, maupun  program  lain  demi kepentingan masyarakat”. Harapan  dari  tokoh  NU  Kota Jambi berfokus pada harapan mendapatkan  pemimpin  yang  bisa membangun Jambi dari pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya. Visi calon  gubernur  nantinya  yang  akan mendapatkan  dukungan  dari  tokoh NU Kota Jambi adalah yang
beririsan dengan harapan dari harapan  NU  itu  sendiri.  Basis  massa NU  ini  akan  menjadi  rebutan  dari semua  calon  baik  eksekutif  maupun legislatif dikarenakan massa organisasi  ini  sangat  besar.  Disini kita  bisa  melihat  perilaku  pemilih dari  organisasi  NU  di  Kota  Jambi perilaku pemilih yang rasional dikarenakan  melihat  dari  program- program yang nantinya akan
ditawarkan kepada masyarakat. Tokoh  Pemuda  Kota  Jambi  R  (29) punya  pandangan  tersendiri  untuk pilihan  calon  gubernur  2024,  dia mengatakan :
“Pemimpin  itu  harus  bisa membuka dan memberi lapangan  pekerjaan  kepada masyarakat,  terutama  pada golongan muda dan produktif seperti kami. Pemimpin harus bisa  mengeksplorasi  potensi- potensi  yang  ada  di  provinsi Jambi untuk membuat lapangan kerja. Bukan sekedar janji  tapi harus  jelas apa  yang  akan  diperbuat untuk jambi 5 tahun kedepan. Kalau  hanya  sekedar  janji- janji  semua  orang  juga  bisa, tapi  harus  ada  program kebijakan  yang  direncanakan untuk  membuka  lapangan pekerjaan”.
Tokoh  pemuda  lebih  kritis dalam  menentukan  pilihan  calon yang  nantinya  akan  bertarung  pada tahun  2024  mendatang.  Mereka menginginkan  calon  pemimpin  yang punya  program  membuka  lapangan kerja untuk masyarakat yang produktif.  Mereka  tidak  berbicara tentang  dari  partai  mana  mereka berasal,  yang  penting  membuat program  kebijakan  untuk  membuka lapangan  kerja.  Tantangan  ini  harus dijawab  oleh  calon  gubernur  tahun 2024  untuk  mendapatkan  simpati dari pemuda yang ada di Kota Jambi.
Dari  hasil  wawancara  dari tiga  tokoh  organisasi  di  kota  jambi, tidak ada yang membicarakan tentang  partai  politik.  Tetapi  mereka lebih menekankan tentang ketokohan dan  program  yang  nantinya  yang
aakan ditawarkan kepada masyarakat
Provinsi  Jambi  pada  umumnya  dan masyarakat Kota Jambi pada khususnya.  Dalam  negara  demokrasi partai  itu  seharusnya  mempunyai ideologi yang kuat sehingga masyarakat dalam menentukan pilihan  bukan  berdasarkan  atas individu  tetapi  berdasarkan  atas pertimbangan dari partai mana kandidat  itu  berasal.  Ini  menjadi pekerjaan rumah bagi partai yang ada di  provinsi  jambi  dan  juga  partai yang ada di Indonesia. Mereka harus bisa bangkit untuk mengubah mindset ditengah masyarakat kandidat  lebih  besar  dibandingkan dengan partai politik itu sendiri. Perilaku Pemilih Perilaku memilih ( voting behavior )  adalah  proses  penentuan keputusan  seseorang  untuk  memilih (atau  tidak  memilih)  partai  atau kandidat  tertentu  dalam  sebuah pemilihan  umum.  Menurut  Evans, perilaku  memilih  dapat  dilihat  dari dua  level  analisis  yang  berbeda, yakni  level  mikro  (individu)  dan level  makro  (masyarakat).  Studi tentang  perilaku  pemilih  di  tingkat mikro yang dilakukan secara agregat dapat  menghasilkan  data  agregat  di tingkat regional atau nasional (Evans, Jocelyn A J. 2004). Istilah pemilihan atau pemberian suara (voting) sebenarnya sudah  dikenal  dalam  terminologi Ilmu  Politik  sejak  lama.  Mulai  dari Filsuf  Aristoteles  sampai  pada  filsuf De Tocqueville mencantumkan istilah  voting  dalam  karya-karya mereka.  Namun  demikian,  studi tentang  perilaku  memilih  secara lebih khusus dan fokus baru dilakukan  pada  awal  abad  ke-20. Salah  satu  di  antaranya  adalah
Siegfried  (1913)  yang  melakukan penelitian  mengenai  pola  pemilihan (voting  patterns)di  Prancis  bagian Barat  sebelum  Perang  Dunia  I. Woshinsky mengidentifikasi dua kelompok  variabel  yang  diyakini memiliki pengaruh signifikan
terhadap  perilaku  memilih.  Pertama adalah  variabel  objektif,  seperti kelas,  ras,  agama,  etnis,  gender, tempat tinggal, kedaerahan, dan usia. Kedua  adalah  perspektif  subjektif individu  pemilih  terhadap  dirinya sendiri  (Evans,  Jocelyn  A  J.  2004: 21).  Namun  demikian,  Woshinsky mengakui  bahwa  perilaku  memilih adalah sesuatu yang kompleks. “Apa yang  ada  dalam  benak  pemilih adalah  gabungan  antara  pengalaman hidup dan sebuah pemahaman mengenai  pengalaman  hidup,  yang menentukan di hari pemilihan (Woshinsky, Oliver H. 2008: 132)”.
Dilihat  berdasarkan  faktor- faktor  utama  yang  mempengaruhi pemilih, Heywood mengelompokkan perilaku pemilih ke dalam tiga model atau pendekatan, yakni: model sosiologis,  model  identifikasi  partai dan model pilihan rasional (Heywood, Andrew. 2007: 266). Model Sosiologis Model Sosiologis ini dikembangkan berdasarkan penelitian  di  Erie  County,  Ohio, Amerika  Serikat,  pada  awal  tahun 1940-an. Paul Lazarsfeld dan kawankawan  melakukan  sedikitnya tujuh  panel  survei  terhadap  600 responden,  baik  dengan  pertanyaan yang  sama  maupun  yang  berbeda. Tujuan  utama  survei  tersebut  adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan  perilaku  pemilih  selama kampanye pemilihan
presiden (Bartels,  Larry  M.  2009).  Karena
dilakukan  oleh  para  peneliti  dari
Columbia  University,  maka  model ini  sering  juga  disebut  Model Columbia. Kesimpulan utama penelitian  mereka  adalah  bahwa perilaku  memilih  ditentukan  latar belakang  sosiologis  seseorang.  Latar belakang  sosiologis  yang  dimaksud antara lain adalah umur, wilayah asal seseorang  (misalnya:  Jawa,  Luar Jawa),  tempat  tinggal  seseorang (misalnya: kota, desa), jenis kelamin, ras dan etnis, status pekerjaan, status sosial-ekonomi, dan orientasi keagamaan. Model  ini  juga  menyatakan bahwa proses kampanye dan pemberitaan  media  massa  memiliki pengaruh yang kecil terhadap preferensi  memilih  seseorang,  sebab pada saat kampanye dilakukan sebagian besar pemilih sudah memiliki keputusan mengenai kandidat  atau  partai  yang  akan mereka  pilih.  Publikasi  awal  model sosiologis  dapat  dilihat  pada The People’s Choice yang ditulis Lazarsfeld, Berelson, Gaudet (1944); serta Voting karya Berelson, Lazarsfeld, McPhee (1954). Model Identifikasi Partai Model Identifikasi Kepartaian  atau  Model  Sosial  - Psikologis  yang  dikembangkan  oleh Campbell,  Converse,  Miller,  dan Stokes (1960) dari Michigan University.  Menurut  model  ini, preferensi  politik  seseorang  dalam pemilihan umum bukan hanya ditentukan  oleh  karakteristik  sosial pemilih,  tetapi  juga  dipengaruhi faktor-faktor  psikologis.  Campbell dan kawan-kawan memunculkan konsep  identifikasi  kepartaian  (party identification atau partisanship)
yakni  rasa  kedekatan  dengan  partai
politik  tertentu.  Konsep  ini  menjadi rujukan banyak peneliti yang mengkaji  masalah  perilaku  pemilih sampai hari ini. Selang beberapa tahun setelah  penelitian  di  Erie  County, para peneliti dari Michigan University,  melakukan  survei  secara nasional menjelang pemilihan presiden  Amerika  Serikat  tahun 1948.  Survei  tersebut  pada  awalnya dilakukan  tidak  secara  khusus  untuk mengetahui perilaku pemilih, melainkan  untuk  mengetahui  opini masyarakat terhadap kebijakan politik  luar  negeri  Amerika  Serikat.
Namun, “at  the  end  of  these interviews,  in  order to  determine the degree  of  political  interest  of  the respondents and their general political  orientation,  had  asked respondents whether they planned to vote  in  the  upcoming  presidential election  and  for  which  party ”  Pada bagian  akhir  wawancara,  dengan tujuan  untuk  mengetahui  tingkat ketertarikan  dan  orientasi  politik responden  secara  umum,  kepada responden ditanyakan apakah mereka berencana akan memilih pada pemilu presiden  yang  akan  datang  dan memilih partai apa (Davidson, Donald, 2004: 8)”.
Identifikasi  partai  digunakan untuk  mengukur  sejumlah  faktor pribadi  maupun  politik.  Seperti pengalaman  pribadi  atau  orientasi politik  yang  relevan  bagi  individu. Pengalaman  pribadi  dan  orientasi politik sering dipengaruhi oleh situasi  dan  kondisi  lingkungan. Sementara evaluasi terhadap
kandidat  melihat  dilihat  karena sejarah  yang  telah  diukir  atau  masa lalu  kandidat.  Namun  figur  kandidat dianggap
paling memiliki
ketertarikan  dan  sosok  idaman  bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi  psikologis  pemilih. Seperti  yang  diungkapkan  seorang informan  Deisy  Montung  (45  tahun, tim  sukses  salah  satu  calon).  “Figur dari calon kepala daerah yang paling penting. Kota Jambi butuh pemimpin seperti  kandidat  yang  saya  pilih, seperti  ingin  berbagi  dengan  tulus pada  masyarakat  bahkan  membantu dengan  siapa  saja  termasuk  orang yang  tidak  dikenal.”  Lebih  lanjut Deisy mengatakan, “Saya menyatakan  mendukung  beliau  saat penetapan  kandidat.  Dibalik  itu  saya juga  mengenal  pribadinya  secara baik,  jauh  sebelum  terjun  di  dunia politik”.

## Model Pilihan Rasional
Sementara  itu,  Model  Pilihan Rasional  pertama  kali  diperkenalkan oleh Anthony Downs dalam karyanya An  Economic  Theory  of Democracy (1957) dan dikembangkan antara lain oleh Olson dalam The Logic of Collective Action (1965). Model pilihan rasional percaya  bahwa  perilaku  memilih seseorang  ditentukan  berdasarkan evaluasi  subjektif  terhadap  berbagai kondisi  (ekonomipolitik-  sosial)  di tingkat individu maupun masyarakat. Biasanya berlaku prinsip penghargaan (reward) dan  hukuman (punishment) terutama terhadap kandidat  petahana  (incumbent).  Jika keadaan ekonomi dan sosial dianggap baik, maka pemilih cenderung  memberikan  penghargaan dengan  memilih  kembali  kandidat atau partai yang berkuasa. Sebaliknya  jika  keadaan  ekonomi dan  sosial  dinilai  tidak  baik,  maka pemilih  akan  menghukum  kandidat atau  partai  yang  berkuasa  dengan
cara  memberikan  suaranya  kepada kandidat atau partai lain.
Evaluasi  subyektif  pemilih tersebut dapat berlaku secara egosentrik  (dari  perspektif  yang dialami  langsung  oleh  pemilih) maupun secara sosiotropik (penilaian terhadap kondisi makro secara regional  maupun  nasional).  Model pilihan  rasional  percaya  bahwa faktor-faktor ekonomi memiliki peranan  yang  menentukan  terhadap perilaku  memilih  seseorang.  Karena itu  model  ini  sering  juga  disebut model economic  voting (Dorussen, Han 2002).
Menurut Evans, pemilih cenderung  memilih  partai  dan  calon atas dasar manfaat yang didapat atau dijanjikan  (Evans,  Jocelyn  A  J. 2004). Manfaat yang diharapkan dari pemberian  suara  akan  bervariasi tergantung  latar  belakang  pemilih. Namun,  beberapa  diantara  faktor yang  memotivasi  pemilih  dapat berupa:  manfaat  bagi  kelompok (misalnya  kebijakan  tertentu  bagi kelas  pekerja);  keuntungan  materi (misalnya penurunan pajak); kompetensi  manajerial  (misalnya peningkatan kualitas pelayanan publik);  fokus  pada  isu-isu  yang relevan (misalnya kebijakan lingkungan untuk mengurangi
polusi);  dan  kekalahan  pihak  lain (misalnya memilih partai konservatif untuk  menahan  partai  sosialis  yang tidak disuka pemilih).

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian, perilaku  pemilih  yang  ada  di  Kota Jambi  dari  sudut  pandang  organisasi dan  kepemudaan  dapat  di  ambil secara garis besar perilaku masyarakat Kota Jambi dapat
dikategorikan  perilaku  pemilih  yang rasional dan kritis.
Hal  ini  didukung  dengan  data yang menunjukkan bagaimana tuntutan  dan  harapan  yang  mereka inginkan dari kandidat yang nantinya akan  maju  pada  pemilihan  gubernur Provinsi Jambi tahun 2024. Visi misi serta  program  kerja  yang  mereka tawarkan  kepada  masyarakat  akan menjadi faktor utama bagi masyarakat kota jambi dalam menentukan  pilihan.  Partai  politik dalam  hasil  penelitian  ini  tidak mendapatkan andil yang besar dalam masyarakat menentukan sebuah pilihannya khususnya pemilihan calon gubernur jambi 2024.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Zainal.  H.  (2017). Penataan  Pemilih dalam  Sistem  Pemilihan  Umum . Depok: Rajawali Pers. Aprilia,  M.  P.  (2022), Perilaku  Memilih Generasi  Muda  Dalam  Pemilihan
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 , Eksekutif, Vol 2, No 2, 2022. Budiardjo,  Mariam.  (2008). Dasar-dasar Ilmu  Politik. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. Bintar R. Siragih. (1998). Lembaga
Perwakilan  dan  Pemilihan  Umum di  Indonesia .  Jakarta:  Gaya  Media
Pratama. Davidson,  Donald.  (2004).  Problems  of Rationality. Oxford University Press: Oxford. Evans,  Jocelyn  A  J.  (2004).  Voter  and Voting:  An  Introduction.  Sage
Publications.  London,  Thousand Oaks: New Delhi. Firmanzah,  (2012). Marketing  Politik: Antara  Pemahaman  dan  Realita. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Heywood,  Andrew.  (2007). Politics.  Third Edition . New York: Palgrave
Foundations.
Hans  Kelsen.  (2010). Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negar .  Bandung:  Nusa Media. Creswell,  J.  (2013).  Research  Design
pendekatan  kualitatif,  kuantitatif dan  Mixed,  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Miftah  Toha.  (2003). Birokrasi  dan  Politik di Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Huda, N. (2011). Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi .  FH  UII Press. Yogyakarta. 2011.
Waridah, Siti. (2003). Sejarah Nasional dan
Umum. Yogyakarta: Bumi Aksara. Wiratna, S. (2014). Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Pers / .