Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i> (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)
Friska Muthi Wulandari
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: friskafreezque26@yahoo.co.id

## Abstrak
Problematika jual beli online seperti penipuan, penyembunyian cacat barang, ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi membuat penyusun tertarik untuk memberikan tawaran konsep mengenai jual beli online yang aman dan syar’i> berdasarkan studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Banyak model dari transaksi jual beli  online,  antara  lain  transfer  via  ATM,  sistem  Cash  On Delivery (COD), dan rekening bersama (rekber). Terlepas dari model transaksi tersebut, hal yang paling diutamakan dalam belanja online adalah kejelian melihat identitas penjual, kualitas dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi. Aman saja belum tentu syar’i> , karena jual beli online dapat dikatakan syar’i> jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad salam, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum islam salah satunya adalah asas amanah, karena jual beli online dilakukan dengan modal kepercayaan dan atas dasar saling rid}a . Informasi sejujur- sejujurnya diperlukan untuk menghindari garar dan kemungkinan risiko yang akan terjadi.
Kata Kunci: Jual beli online, problematika, syar’i>.

## A. Pendahuluan
Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model- model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media online , yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk
202
aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.
Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis online khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau online . Bertransaksi online ini dianggap praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak mahasiswa mulai mencoba bisnis via online.
Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Hal ini diatur dalam UU No.11 Tahun 2008. Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur’an, salah satunya surah an-Nisa> ayat 29:
ﺎﻬﻳﺎﻳ ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻨﻣا ﺗﻻ ﺎ اﻮﻠﻛ ﻢﻜﻟاﻮﻣا ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻞﻄﺒﻟﺎﺑ ناﻻا نﻮﻜﺗ ةﺮﲡ ﻦﻋ ضاﺮﺗ ﻢﻜﻨﻣ ... 1
Proses transaksi secara online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 2 Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek , yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.
Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko online. Jual beli atau bisnis melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang di
1 An-Nis ā (4): 29.
2 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasa l.
dalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli online, seperti berniaga.com, olx.com, kaskus.com, dan melalui beberapa media sosial, seperti facebook, instagram, blackberry messanger, blog, whatsapp, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko online yang bersangkutan.
Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.
Persoalan mengenai transaksi
E-commerce yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Hal ini dapat diminimalisir dengan memilih model transaksi dari jual beli, diantaranya transfer ATM, sistem Cash On Delivery (COD), dan rekening bersama. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

## B. Pembahasan
1. Sistem Jual Beli Online Yang Aman Berkembangnya teknologi akan sangat memberikan dampak besar terhadap perlindungan hak-hak konsumen yang selama ini menjadi sasaran dari bisnis eleketronik tersebut. Segala risiko yang terjadi akan dirasakan konsumen seiring dengan berkembangnya modus penipuan, itikad buruk, dan kekhilafan maupun kelalaian. Kemudian unsur responsibility menjadi satu titik penting dalam transaksi elektronik ini. Pertanggungjawaban yang notabene begitu penting justru menjadi peluang bagi para pengusaha bisnis online tersebut untuk dihindari. Begitu mudahnya mereka kemudian melarikan diri dari akun bisnis konsumen, sehingga konsumen hanya bisa
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
204
pasrah dengan kondisi yang terjadi. Hal ini yang kemudian menjadi risiko dalam bisnis online selama ini. Para pelaku bisnis online dalam melakukan transaksi jual beli secara online mempunyai metode tersendiri pada saat pembayaran maupun pengiriman barang. Terdapat pilihan metode pembayaran ketika menjual produk online, diantaranya melalui sistem Cash On Delivery (COD), transfer via ATM, maupun dengan metode escrow (rekening bersama). Tidak hanya itu, cara reseller memasarkan produk online juga memiliki kiat tersendiri. Dari beberapa cara pemasaran tersebut, masing-masing tentu memiliki risiko. Untuk dapat menghasilkan jual beli online yang aman, diperlukan beberapa upaya untuk meminimalisir risiko.
Transfer melalui ATM dapat berisiko bagi penjual maupun pembeli. Penipuan marak terjadi dengan metode transfer via ATM secara langsung ke rekening penjual. Penipuan dari pihak pembeli terjadi ketika uang sudah dikirim ternyata barang tak kunjung datang. Nomor HP penjual tidak dapat dihubungi, identitas tidak jelas, penjual lari dari tanggungjawab. Hal ini dapat diminimalisir dengan cara mengetahui jelas identitas penjual berupa alamat/ outlet resmi yang dimiliki, membaca testimoni-testimoni dari pembeli sebelumnya, dengan melihat apakah website yang dipakai untuk memasarkan produk resmi atau tidak untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi. Sedangkan korban penipuan dari pihak penjual melalui transfer via ATM juga sering terjadi. Pembeli yang mengatakan sudah transfer uang, karena percayanya penjual kepada pembeli, penjual langsung saja mengirim barang. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, uang belum masuk ke rekening. Hal ini dapat diminimalisir dengan cara penjual meminta resi bukti transfer dari pembeli untuk difoto kemudian dikirim melalui aplikasi gadget atau email. Risiko yang dialami penjual kebanyakan yakni pembatalan pesanan oleh pembeli. Untuk mengatasi hal ini, penjual seharusnya berulangkali menanyakan kepada pembeli apakah benar-benar mantap untuk membeli barang.
Risiko lain yang dialami oleh pembeli ketika bertransaksi online yakni barang yang datang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diiklankan. Dalam hal ini, pembeli perlu melihat dan menanyakan sedetail mungkin dari spesifikasi produk,
selain itu juga dapat memperbanyak pengalaman dari orang lain dan pintar dalam menganalisis onlineshop. Untuk menghindari cacat barang, dapat dilakukan transaksi dengan menggunakan sistem COD ( Cash On Delivery ). Melalui sistem COD ini, pembeli dapat melakukan pengecekan secara langsung sebelum transaksi dianggap “ deal ”.
Beberapa risiko jual beli secara online telah membuktikan banyak peristiwa hukum. Undang-undang No.11 tahun 2008 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa transaksi elektronik. Transaksi elektronik sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi ini selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif berkepanjangan berupa kejahatan dan pelanggaran yang didorong oleh pihak-pihak dengan itikad buruk mencari keuntungan secara melawan hukum atau tidak sah.
Pelaku jual beli online yang berani memasarkan dan membeli produk secara online, mereka seharusnya dapat bertanggung jawab atas kerugian atau risiko yang ditimbulkan. Adanya penipuan dalam jual beli secara online dan ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang diiklankan sudah menjadi hal biasa dalam bertransaksi melalui media online. Pada tahap online orders menurut Onno W.Purbo dan Aang Wahyudi dalam bukunya Mengenal e-Commerce, konsumen ( buyer ) berada pada tahap Explore it, yakni memilih jenis barang yang diinginkan berdasarkan keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih.
Pada tahapan ini, konsumen ( buyer ) dituntut untuk menggali informasi atau keterangan sejelas-jelasnya. Informasi penting tentang produk yang perlu diketahui konsumen yaitu harga dan gambar barang, nilai rating barang yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang yang diisi oleh para pembeli sebelumnya apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan, serta spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan. Termasuk pada tahap ini perlu diketahui jelas identitas penjual dengan menunjukkan scan KTP untuk menghindari risiko penipuan yang sering terjadi. Dari tahapan tersebut diharapkan konsumen dapat
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
206
terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan spesifikasi barang dapat diminimalisir.
Risiko cacat tersembunyi dari barang yang diperjualbelikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha online baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam menjalankan bisnis tersebut. Apapun alasannya, hal ini sudah sangat merugikan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen, yakni:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/tau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dam kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengani kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atay jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.
Risiko kondisi dimana barang yang sudah dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan adalah sebuah risiko konsumen yang dibebankan dalam prinsip jual beli online . Terkait pengembalian barang karena ketidaksesuaian, hal ini seharusnya diatur dalam kesepakatan. Bahwa kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan diawal antara penjual dan pembeli perlu diadakan untuk menghindari risiko kerugian yang dialami para pelaku bisnis online. Hal-hal yang diatur dalam kontrak perjanjian ini diantaranya terkait dengan garansi pengembalian barang jika barang cacat atau tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Pada perjanjian yang dibuat, dipaparkan
jelas jika terjadi cacat barang atau ketidaksesuaian barang, maka dibolehkan bagi pembeli untuk menukar atau mengembalikan dengan konsekwensi uang kembali. Selain itu, kesepakatan atau perjanjian ini dibuat juga untuk menghindari barang yang sudah dipesan, kemudian dibatalkan secara tiba-tiba. Kesepakatan tersebut tertuang dalam kontrak online.
Pada dasarnya, dalam jual beli secara online menggunakan kontrak elektronik yang dibuat berdasarkan pola bisnis  ke  konsumen  (e- merchant to e-consumer ) yaitu kontrak online. Kotrak online merupakan jenis kontrak baku ( take it or leave it ). Kontrak baku tersebut dibuat antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak, yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan dengan kedudukan yang lebih dominan pada salah satu pihak. Artinya, apabila dalam klausul kontrak tertulis “Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan”, maka konsekwensinya penjual harus menyebutkan secara rinci tentang spesifikasi barang. Dan konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih onlineshop dengan cara melihat secara teliti kontrak baku yang telah dibuat.
Reseller yang merangkap jabatan sebagai dropshipper memang tidak direpotkan dengan masalah barang, karena posisi dropshipper tidak memegang barang. Ketika ada pesanan, dropshipper meminta suppliernya langsung yang mengirim ke konsumen atas nama dropshipper . Atas itikad baik dari penjual, penjual pun mau untuk mengirimnya ke pembeli dari si dropshipper. Risiko yang ditimbulkan dari dropshipping ini, yakni pemilik barang dapat menyelipkan data bisnisnya bersamaan dengan produk yang dikirim. Pemilik barang dapat secara diam-diam mencatat data pembeli yang dropshipper beri kepada pemilik barang. Selanjutnya konsumen akan mengetahui bahwa ternyata dropshipper hanya sebagai penjual kedua, akan sangat mungkin jika konsumen berpindah memutus jalur dan langsung membeli ke pemilik barang. Artinya, tidak ada lagi order melalui dropshipper.
Dari beberapa risiko yang telah diuraikan, dan berdasarkan wawancara dengan beberapa responden pelaku bisnis online, model pengiriman yang sering digunakan yakni
208
melalui Transfer Via ATM. Pengiriman dengan menggunakan transfer ke rekening penjual ini sangat mungkin terjadi penipuan. Modus penipuan ini berawal dari penjual yang menawarkan barang kepada pembeli, kemudian pembeli membayar melalui transfer ke rekening penjual, namun penjual tidak mengirimkan barang yang dimaksud. Untuk menghindari penipuan tersebut, konsumen seharusnya mengetahui secara pasti letak keberadaan outlet onlineshop tersebut dan mengetahui jelas identitas penjual. Bagi penjual ( merchant ), transfer melalui rekening aman dilakukan ketika penjual meminta resi bukti transfer kepada pembeli yang sudah mentransfer uang. Bukti transfer tersebut difoto, kemudian dikirim via BBM atau aplikasi chat lain. Untuk memantau keberadaan posisi barang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi JNE Express Across Nations . Aplikasi JNE dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena antara penjual dan pembeli dapat saling mengetahui posisi barang berada sehingga tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain.
Menurut J.Setyaji dan Agus W.dalam bukunya yang berjudul Jualan Laris dan Beli Aman, COD adalah perjanjian dengan penjual disuatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli menyerahkan barang tersebut, jika pembeli puas maka uang diserahkan. 3 Model pengiriman langsung seperti ini dianggap aman karena antara pembeli dan penjual dapat bertatap muka secara langsung pada saat serah terima barang. Jadi, apabila barang yang dimaksud tidak sesuai dengan keinginan, proses jual beli dapat langsung dibatalkan. Khusus barang elektronik, konsumen seharusnya lebih teliti dalam pengecekan barang untuk menghindari cacat yang tersembunyi. Kendala biaya dalam sistem COD ini merupakan hal yang utama ketika penjual dan pembeli tidak berada dalam satu kota.
Tinjauan analisis terhadap solusi sistem transaksi dengan cara COD ini telah menunjukkan sedikit angin segar dalam perkembangan bisnis dalam hal penerapan asas Itikad Baik,
3 Sebagaimana dikutip oleh May Mustika Humaira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online” , Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Klijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014),  hlm.9
sehingga hal ini perlu dikembangkan dan diberikan dukungan yang lebih formal lagi dalam penerapannya agar legalitas dalam sistem ini dapat dijadikan panduan bagi pelaku bisnis online tentunya.
Peran pihak ketiga (rekening bersama) sangat diperlukan demi menghindari tindak penipuan yang marak terjadi dalam jual beli secara online . Tidak sedikit dari para penjual toko online yang mengetahui adanya peran mediator bisnis (pihak ketiga) dalam toko online. Pihak ketiga inilah yang kemudian disebut sebagai para pelaku rekber (rekening bersama) atau Escrow Service yang membantu mengurangi tindak penipuan dalam transaksi jual beli secara online. Pihak ketiga ini dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara online yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli. Sebagai pihak independen atau netral yang tidak mempunyai keberpihakan pada salah satu pihak, sejumlah fee akan ditarik sesuai jumlah uang transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. 4
Metode rekening bersama merupakan upaya dari pelaku usaha yang beritikad baik untuk meminimalisir risiko. Rekber selain berfungsi sebagai perantara transaksi juga sekaligus sebagai pengawas transaksi tersebut. Menurut penyusun, penggunaan rekber merupakan solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dalam jual beli online. Dengan menggunakan rekber, pembeli dapat lebih tenang karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual juga akan merasa lebih tenang karena dana sudah berada di pihak rekber ketika barang dikirim. Kelemahan dari penggunaan rekening bersama hanya terkait waktu. Transfer ke pihak rekber membutuhkan banyak waktu daripada transaksi menggunakan transfer lewat ATM langsung ke rekening penjual. Kesadaran hukum yang kemudian harus kita kembangkan adalah setiap ada terobosan baru selalu ada risiko dan peluang untuk melakukan kecurangan ataupun penipuan. Kita sebaiknya lebih berhati-hati memilih pihak ketiga sebagai penengah dalam hal ini adalah pihak rekber. Pihak rekber yang dipilih harus terdaftar secara resmi (berbadan
4 Ibid., hlm. 9.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
210
hukum), dan di bawah pengawasan langsung Departemen Perdagangan atau pemerintah terkait.
Jual beli secara online ke depan dapat dilegalkan, artinya masing-masing onlineshop memiliki kode transaksi pribadi sebagai ijin untuk menjalankan usaha bisnis online nya secara resmi. Dengan bukti sertifikat, pelaku usaha online dapat dengan mudah melakukan proses belanja via online. Bagi konsumen yang membeli di onlineshop yang tidak bersertifikat, risiko ditanggung sendiri.
Bisnis online sudah seharusnya memperhatikan penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 dan pemerintah sudah saatnya bersikap tegas. Kontrak elektronik dalam bisnis online menggunakan kontrak baku dalam penyajiannya, dan dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen telah dijabarkan tentang hak-hak konsumen, sehingga apapun sajian kontrak baku dalam hal ini tentunya pelaku usaha tidak boleh keluar dari koridor petaturan yang berlaku, artinya dalam penyajian kontrak baku ini klausul eksonerasi dalam kontrak baku harus mencerminkan asas contemporaneous yakni asas yang mengandung itikad baik. Sebagai contoh, bisnis online seharusnya memberikan penawaran-penawaran khusus dalam ruang online yang tersaji di menu online demi kewajiban pelaku usaha dalam penyajian negosiasi khusus yang tidak dapat ditawar kembali, akan tetapi memberikan sarana ataupun pilihan-pilihan solutif terhadap konsumen.
Keseluruhan upaya dalam kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada bisnis online tersebut merupakan dampak dari ketidaksiapan kita menerima efek globalisasi yang semakin pesat. Pemerintah dan departemen atau instansi maupun lembaga terkait dan seluruh jajaran masyarakat masih belum maksimal dalam penerapannya. Pemerintah seharusnya memberikan sikap tegas dalam pengawasan terhadap bisnis online . Lembaga Konsumen Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Departemen Perdagangan dan Luar Negeri, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi pemerintah lain yang bisa dirasakan mampu mengantisipasi dan mengatasi hal ini, tentunya harus secara tegas duduk bersama dalam pelaksanaan dan penerapan seluruh peraturan yang berlaku dalam bisnis online di negara kita.
Hukum positif di negara kita juga perlu mengatur tentang alat,  mekanisme, verifikasi, otentifikasi, elektronik dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik dalam rangka pembuktian hukum kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce . 5
2. Sistem Jual Beli Online yang Syar’i>
Jual beli secara online merupakan bentuk tukar menukar harta dengan barang melalui media online, yakni dengan memanfaatkan teknologi internet. Antara penjual dan pembeli dalam jual beli secara online tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Sebagaimana firman Allah SWT.: ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةﺮﲡ نﻮﻜﺗ ناﻻا ﻞﻄﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣااﻮﻠﻛ ﺎﺗﻻ اﻮﻨﻣا ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳﺎﻳ ... 6
Menurut Syekh Al-Qalyubi, akad dalam jual beli adalah saling mengganti dengan harta  yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. Para pelaku jual beli dalam hal ini jual beli secara online tidak terlepas dari syarat-syarat orang yang berakad, yakni berakal atau telah ba>lig , jual beli atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang lain, serta bukan seorang pemboros, karena orang pemboros dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum. Namun, jual beli dari orang yang pemboros akan tetap sah apabila masih dalam pengawasan walinya.
Jual beli secara online yang syar’i> dalam hal ini dilakukan melalui cara yang sah dan khusus, yakni i>ja>b dan qabu>l. i>ja>b dan qabu>l dalam jual beli online tidak dilakukan secara face to face dalam satu tempat, melainkan melalui media internet. Meskipun demikian, menurut penyusun transaksi jual beli secara online dengan menggunakan perantara media tetap sah, karena pengertian i>ja>b dan qabu>l yang dilakukan dalam satu majelis tidak hanya diartikan dengan bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, akan tetapi bersifat kondisional. Jual beli secara online boleh dilakukan walaupun jarak berjauhan, dengan syarat topik yang dibicarakan sama, yakni mengenai jual beli.
5 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.271.
6 An-Nis ā (4): 29.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
212
Terhadap barang yang diperjualbelikan juga memiliki syarat tersendiri. Pertama , barang harus dalam keadaan suci dan halal. Artinya tidak sah jual beli barang curian, daging babi, dan sebagainya yang diharamkan dalam islam. Kedua , barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dahulu. Ketelitian dalam jual beli secara online sangat diperlukan untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak. Ketelitian itu dapat berupa pertanyaan untuk mengetahui secara detail terkait barang yang dijual online. Ketiga , barang yang ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Keempat , barang tersebut milik seseorang.
Dalam jual beli online dengan sistem dropship, posisi dari pihak dropshipper tidak memiliki barang. Ia hanya menjual produk orang melalui gambar dan ketika ada pembelian, pihak dropshipper baru meminta pemilik barang untuk mengirimnya langsung ke konsumen. Jika dilihat dari syarat terhadap barang yang diperjualbelikan, pihak dropshipper ini tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli, karena posisinya tidak memiliki barang. Perlu diwaspadai oleh konsumen mengenai sistem dropship dalam jual beli secara online ini, karena dikawatirkan dropshipper itu mengaku sebagai reseller. Hal ini akan merugikan konsumen terkait harga dan waktu menunggu sampainya barang jika ternyata dalam jual beli suatu produk online mempunyai banyak reseller. Kelima , syarat barang yang diperjualbelikan yakni barang sedang tidak dalam proses penawaran orang lain, barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi), serta barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Demikan juga terhadap syarat nilai tukar barang yang dalam hal ini adalah harga. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat diserahkan pada waktu akad. Beberapa syarat tersebut dapat dijadikan standar untuk mengetahui sistem jual beli secara online yang syar’i> . Menurut ulama fiqh terkait kekuatan hukum akad jual beli, jual beli baru bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam hak khiya>r , yakni hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli masih mempunyai hak khiya>r , maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh
dibatalkan. Dalam melakukan transaksi secara online, khiya>r merupakan salah satu bagian yang dilakukan untuk memuaskan konsumen.
Hak khiya>r dalam jual beli secara online dapat dijumpai pada metode explore it yang merupakan tahapan untuk memilih barang. Beberapa responden sudah menerapkan hak khiya>r dengan cara memberikan spesifikasi barang pilihan konsumen yang dipaparkan secara rinci melalui media online secara pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kelapangan untuk tawar menawar antara kedua belah pihak sebelum akad berlangsung. Pada jual beli secara online, terdapat slogan yang berbunyi “ Keep No Canceled”. Artinya apabila barang itu sudah dipesan maka tidak boleh dibatalkan. Namun berdasarkan asas dalam perjanjian hukum islam, hal ini dapat diubah dengan membuat akad baru. Penjual dalam jual beli online dapat mengubahnya dengan membuat perjanjian baru sehingga kontrak tersebut tidak lagi menjadi baku.
Dalam islam terdapat asas kebebasan berakad ( Mabda’ H{urriyyah at Ta’a>qud ). Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., kebebasan berakad ini merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memastikan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. 7 Sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah:
ﻞﻄﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣا اﻮﻠﻛ ﺎﺗﻻ اﻮﻨﻣا ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳﺎﻳ ... 8
Penjual tidak secara mutlak bebas membuat akad, melainkan dibatasi dengan adanya firman Allah tersebut. Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan batil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum islam, baik yang dilarang secara langsung di dalam nas maupun berdasarkan ijtihad atau nas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa makan harta dengan jalan batil adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja, ketertiban umum dan kesusilaan dalam
7 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet.II, hlm.84.
8 An-Nis ā (4): 29.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
214
hukum islam lebih luas cakupannya karena mencakup larangan riba, garar , dan syarat penyerta akad yang fasid. 9 Berkaitan dengan hal ini, diperlukan etika keterbukaan dan kejujuran dalam bertransaksi via online . Penjual tidak saja menyebutkan keunggulan dari produk yang dijual, tetapi kekurangannya juga harus disebutkan untuk menghindari garar . Spesifikasi dijelaskan secara rinci,  karena  jual  beli online hanya mengandalkan modal kepercayaan.
Mengenai kepercayaan para pelaku jual beli secara online , dalam perjanjian hukum islam terdapat asas amanah. Melalui asas amanah, masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah pihak penjual mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad jika pada kemudian hari diketahui oleh konsumen informasi mengenai spesifikasi barang tidaklah benar.
Menurut teori, jual beli secara online termasuk dalam jenis jual beli salam (pesanan). Batasan-batasan syar’i> menurut akad salam yakni sebagai berikut:
a. Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
b. Ketika menjual produk online, penjual menyebutkan sifat barang yang dapat dijangkau pembeli, yakni barang tersebut dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur. Terkait kualitas, misalnya barang tersebut berupa baju maka perlu disebutkan jenis kainnya.
c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
d. Penjual memaparkan spesifikasi barang sejelas-jelasnya, tidak menutup-nutupi cacat yang tersembunyi. Begitu juga pembeli sebaiknya menanyakan lebih detail terkait produk yang dibeli secara online. Berdasarkan etika jual beli, para pihak diharuskan berinteraksi jujur. Jujur dalam hal ini menggambarkan barang dagangan tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis (misalnya jenis dari kain apa), sumber didapat dari mana, dan harga (bagaimana penjual menentukan harga).
9 Ibid ., hlm.87.
e. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
f. Barang yang dijual jelas tidak termasuk barang haram yang tidak dibolehkan dalam islam. Pada saat akad, para pihak dapat memastikan waktu yang jelas, sehingga objek atau barang dapat diserahkan kemudian berdasarkan penentuan tanggal yang telah ditetapkan.
g. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
h. Misalnya melalui sistem COD ( Cash On Delivery ) atau pengiriman langsung, waktu dan tempat pembayaran dapat ditentukan pada saat akad. Setelah mengetahui barang benar-benar sesuai apa yang diinginkan dan tidak ada cacat tersembunyi, maka pembayaran dapat langsung dilakukan.
Berdasarkan wawancara dari beberapa responden terkait etika dalam jual beli, khusunya cara menentukan harga, terdapat responden yang menentukan harga dari melihat kualitas bahan yang kemudian dijadikan sebagai harga pokok ditambah dengan margin. Margin atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan kualitas barang tersebut mencapai 50%. Artinya, jual beli ini seperti ini tidak sesuai dengan etika karena termasuk dalam jual beli yang berlebihan dalam mengambil keuntungan.
Sebagian keuntungan yang diperoleh dari usaha bisnis online disedekahkan oleh beberapa responden yang menerapkan prinsip islam dalam bertransaksi. Memperbanyak sedekah dilakukan sebagai penebus dosa dari sumpah, penyembunyian cacat barang, penipuan dalam pola transaksi reseller yang merangkap sebagai dropshipper , ataupun perbuatan yang kurang terpuji dalam menjalankan aktivitas jual beli secara online.
Selain standar syar’i> yang telah disebutkan, terdapat norma hukum yang tercantum pada asas-asas perjanjian dalam hukum islam. Asas perjanjian dalam hukum islam menurut Prof.Syamsul Anwar yakni:
a. Asas Ibahah ( Mabda’ al-ibahah ) Dirumuskan dalam adagium “ Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”
b. Asas Kebebasan Berakad ( Mabda’ Hurriyyah at Ta’aqud )
Penjual dalam jual beli online khususnya dapat menuangkan klausul apapun dalam akad asalkan tidak melanggar batasan
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
216
syariat, yakni makan harta dengan jalan batil atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
c. Asas Konsensualisme ( Mabda’ ar-Radha’iyyah )
Para pihak menyatakan sepakat untuk saling menukar barang dengan uang. Kesepakatan tersebut selanjutnya diaplikasikan melalui tahap i>ja>b dan qabu>l.
d. Asas Janji itu Mengikat Dalam jual beli online terdapat slogan yang berbunyi, “Keep No Canceled”. Jadi, ketika pembeli sudah memesan barang artinya barang tersebut sudah diikat dan secara tidak langsung sudah ada janji dengan penjual bahwa ia akan membeli barang tersebut. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa, “ perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib” e. Asas Keseimbangan ( Mabda’ at’Tawazun fi al-Mu’awadhah )
Asas keseimbangan dalam jual beli online tercermin pada risiko yang dipikul oleh masing-masing pihak, yakni penjual dan pembeli. Ketika pembeli merasa dirugikan karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan oleh penjual, maka barang dapat ditukar dengan dasar kerelaan penjual.
f. Asas Kemaslahatan (Tidak memberatkan)
Bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak.
g. Asas Amanah Dalam hukum perjanjian islam dituntut adanya sikap amanah dari pihak penjual online untuk memberikan informasi sejujurnya kepada pihak pembeli yang tidak banyak mengetahuinya. Hal ini diperlukan untuk menghindari gharar atau kemungkinan risiko yang akan terjadi.
h. Asas Keadilan
Dalam hukum islam kontemporer dapat diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat yang tercantum dalam kontrak baku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Ketegasan mengenai keadilan langsung diperintahkan oleh Allah SWT dalam firmanNya:
ﺎﻬﻳﺎﻳ ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻨﻣاء اﻮﻧﻮﻛ ﲔﻣﻮﻗ ﷲ ءاﺪﻬﺷ ﻂﺴﻘﻟﺎﺑ ﻻو ﻢﻜﻨﻣﺮﳚ نﺎﺌﻨﺷ مﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﻻا اﻮﻟﺪﻌﺗ اﻮﻟﺪﻋا ﻮﻫ بﺮﻗا ىﻮﻘﺘﻠﻟ اﻮﻘﺗاو ﷲا نا ﷲا ﲑﺒﺧ ﺎﲟ نﻮﻠﻤﻌﺗ 10 10 Al-Maidah (5): 8

## C. Penutup
1. Kesimpulan Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden pelaku bisnis online, risiko yang ditimbulkan dalam sistem jual beli secara online antara lain: Risiko Penjual Risiko Pembeli 1. Pembatalan pesanan ketika barang sudah diproduksi. 1. Barang datang terlambat, tidak sesuai kesepakatan. 2. Jaringan trouble (akses terputus). 2. Barang tidak sesuai dengan yang diinginkan (tidak sesuai spesifikasi dalam iklan). 3. Pengembalian barang yang tidak sesuai keinginan. 3. Kualitas dan harga tidak sebanding. 4. Penipuan. Ketika barang sudah dikirim, uang belum ditransfer. 4. Penipuan. Uang sudah ditransfer, barang tak kunjung datang. 5. Foto-foto diduplikasi oleh penjual lain 5. Kurangnya transparansi produk yang dijual. Dari risiko tersebut, dapat diketahui jual beli yang aman menurut responden: a. Transfer Via ATM
Hal ini aman bagi penjual jika dalam praktiknya, penjual meminta resi bukti transfer kepada pembeli dengan cara memfoto bukti transfer tersebut kemudian dikirim ke aplikasi atau email penjual. Begitu juga bagi pembeli yang mempunyai hak meminta resi bukti kirim ke pihak penjual untuk menghindari penipuan. Selain itu, pembeli juga dapat mengetahui dimana posisi barang melalui aplikasi jasa pengiriman yang dapat didownload di gadget masing-masing.
b. Cash On Delivery (COD)
Transaksi dengan sistem COD atau pengiriman dan pembayaran secara langsung ini aman dilakukan untuk menghindari adanya cacat barang, khususnya untuk pembelian barang elektronik. Namun, COD ini dapat dilakukan hanya bagi penjual dan pembeli yang masih dalam satu kota.
c. Rekening Bersama (Rekber)
Transaksi menggunakan rekber sebagai pihak ketiga yang netral  ini dapat menjadi solusi untuk menjamin keamanan dan
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
218
kenyamanan dalam bertransaksi. Dengan menggunakan rekber, pembeli dapat lebih tenang karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual juga akan merasa lebih tenang karena dana sudah berada di pihak rekber ketika barang dikirim. Fungsi rekber disini sebagai penengah sekaligus pengawas dalam proses bertransaksi online. Penyusun memberikan tawaran konsep untuk jual beli online yang aman yakni jual beli online yang secara resmi telah diformalkan oleh pemerintah. Dalam mekanisme pendirian onlineshop nya mendapatkan jaminan terhadap legalitas yang secara resmi terdaftar secara prosedural dari Departemen Perdagangan atau pemerintah terkait. Artinya, ada sertifikasi usaha online dengan memberikan kode sertifikasi kepada masing-masing onlineshop yang telah terdaftar. Hal ini memudahkan untuk pengawasan dalam praktik jual beli secara online . Aman saja tidak cukup bagi kita orang islam. Agar sistem tersebut dapat dikatakan syar’i> , maka dalam bertransaksi online sebaiknya melihat batasan-batasan syar’i>. Batasan-batasan syar’i> dapat dilihat dari rukun dan syarat dari pelaku maupun objek dalam jual beli, adanya i>ja>b dan qabu>l , serta adanya nilai tukar barang (harga) . Menurut jumhur ulama, rukun dari jual beli yakni pertama adanya orang yang berakad dengan syarat berakal atau tamyiz, atas kehendak sendiri, dan bukan seorang pemboros. Kedua, i>ja>b dan qabu>l yang membicarakan topik yang sama meskipun tidak dalam satu majelis. Ketiga , adanya barang yang diperjualbelikan dengan syarat barang dalam keadaan suci dan halal, barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dahulu, kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang, milik seseorang, barang sedang tidak dalam proses penawaran orang lain, tidak ada spekulasi, dan diserahkan pada saat waktu dan tempat yang disepakati ketika akad. Keempat , adanya nilai tukar barang yakni harga yang diketahui jelas jumlahnya, dapat diserahkan waktu akad (transaksi). Selain itu, jual beli dapat dikatakan syar’i> jika sesuai dengan etika jual beli dalam Islam.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa aman saja belum tentu syar’i> , karena jual beli online yang aman dapat dikatakan syar’i> jika memenuhi kriteria berikut:
a) Memenuhi rukun dan syarat jual beli.
b) Spesifikasi barang harus jelas; macam, jenis, sumber, kualitas dan kuantitas.
c) Ada kesepakatan diiawal ketika akad mengenai waktu/ketepatan tanggal sampainya barang dan garansi pengembalian (terdapat hak khiya>r ).
d) Tidak ada kerahasiaan atau ketidakterbukaan mengenai cacat barang.
e) Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.
f) Mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi.
g) Bersikap toleran dalam bertransaksi, saling menghargai antar penjual dan pembeli.
h) Menghindari sumpah meski penjual itu benar.
i) Memperbanyak sedekah dari hasil menjual produk online sebagai penebus sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, dan akhlak yang kurang terpuji.

## Daftar Pustaka
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Juz 1 sampai juz 30, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
Muslim , alih bahasa A.Razak dan Rais Lathief, Shahih Muslim (Edisi Terjemah) , jilid I , cet.ke-1,  Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Ghazaly, Abdurrahman, dkk., Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.
Sabiq, Sayyid, alih bahasa H.Kamaluddin A.Marzuki, Fiqh Sunnah (Edisi Terjemah), jilid III, cet.ke-4, Beirut: Dar al- Fikr, 1987.
Zuhaily, Wahbah, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Edisi Terjemah) , jilid 5, cet.ke- 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Asnawi, Haris Faulidi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
220
Kurnianti, Lusia Nia, Handout Mata Kuliah Hukum Keterampilan Perancangan Kontrak.
Humaira, May Mustika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online” , Yogyakarta: Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga, 2014.
Sumarjono C.Setiawan, Wita, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut”, Semarang: Tesis Program Magister Kenotariatan
UNDIP, 2010.
Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak, Bandung: Mandar Maju, 2012.
Unmasmataram.ac.id: Jurnal Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian   Baku, Swara. Vol.3. No.2 September 2009.