## PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI WILAYAH MAKASSAR UTARA
Muhammad Minsar
(STIE Wirabhakti Makassar)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  audit  pajak  terhadap penerimaan  pajak.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan  pajak (otoritas  pajak)  pada  KPP  Makassar  Utara.  Jumlah  pejabat  pajak  yang menjadi sampel penelitian adalah 88 petugas pajak, layanan pajak, dan audit pajak.  Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  convenience  sampling,  sedangkan  metode  pengolahan  data  yang digunakan  adalah  analisis  regresi  sederhana.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penilaian  pajak  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
Keywords : pemeriksaan pajak, penerimaan pajak

## I.  PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sebagai  negara  yang  berkembang,  negara  Indonesia  harusnya memiliki  berbagai  macam  potensi  untuk  menjadi  negara  yang  lebih  maju. Akan  tetapi  pada  kenyataannya  Indonesia  belum  dapat  memanfaatkan berbagai potensi tersebut. Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua  sektor,  salah  satu  yang  terbesar  ialah  masalah  di  sektor  ekonomi, untuk  memperbaiki  masalah  tersebut  maka  pajak  diharapkan  bisa  menjadi solusi  yang  efektif.  Hal  ini  disebabkan  karena  pajak  merupakan  potensi penerimaan  terbesar  dalam  negeri.  pajak  merupakan  penerimaan  langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara.
Tata  cara  pemungutan  pajak  sebuah  negara  memerlukan  sebuah sistem  yang  telah  disetujui  masyarakat  melalui  dewan  perwakilan,  dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan
perpajakan bagi fiskus  maupun  bagi  wajib  pajak.  Sistem  pemungutan pajak yang  berlaku  di  negara  kita  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  menuntut  Wajib  Pajak  untuk  turut  aktif  terhadap  pemenuhan kewajiban  perpajakannya.  Sistem  pemungutan  yang  berlaku  di  Indonesia yaitu Self  Assessment  System ,  di  mana  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak.
Tujuan  pemeriksaan  pajak  telah  tercantum  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  545/KMK.04/2000  tanggal  22  Desember  2000  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum.  Pemeriksaan  tersebut  untuk  menguji kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  SPT  menunjukkan  kelebihan  pembayaran pajak,  termasuk  yang  telah  diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan pajak,  SPT  tahunan  pajak  penghasilan  menunjukkan  kerugian,  SPT  tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Sementara  di  sisi  lain,  masih  rendahnya  tingkat  kepatuhan  menjadi sebuah masalah besar bagi pemerintah yang mempunyai target penerimaan perpajakan  meningkat  tiap  tahun  untuk  membiayai  kebutuhan  belanja Negara.  SPN  pada  dasarnya  merupakan  program  ekstensifikasi  yang  baik dan  proaktif.  Sifat  proaktif  itu  ditunjukkan  dari  petugas  pajak  yang mendatangi  subjek  pajak  secara  langsung  di  lokasi  tempat  usaha  atau tempat  tinggal  wajib  pajak.  Sasarannya  adalah  wajib  pajak  pribadi  atau perorangan.  Petugas  pajak  melakukan  pemeriksaan  setiap  rumah, khususnya  perumahan  mewah.  Selain  itu,  petugas  pajak  juga  akan mendatangi  perkantoran,  pusat  perbelanjaan,  pertokoan,  dan  dimungkinkan mendatangi  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah.  Berdasarkan  uraian  diatas, maka  penelitan  ini  fokus  pada  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Wilayah Makassar Utara.

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Defenisi Pajak
Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan:  pajak  adalah  kontribusi  wajib  pada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro  pajak  ialah  iuran  rakyat  kepada negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor  partikelir  ke  sektor  pemerintah) berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  balik  ( tegen  prestise )  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

## Pemeriksaan Pajak
Undang-undang  yang  mengatur  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (Pasal  1  angka  24)  dan  juga  (Pasal  1  ayat  1)  Keputusan Menteri  Keuangan  No.545/KMK.04/2000  tanggal  22  Desember  2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpapajakan.
Adapun ahli yang mengemukakan pendapat terkait dengan pemeriksaan  pajak,  diantaranya  :  Pengertian  pemeriksaan    menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiat (2008:11) adalah sebagai  berikut:  “Pemeriksaan  pajak  adalah  serangkaian  kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan  dan/atau  bukti  yang dilaksanakan  secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Penerimaan pajak
Peran dari penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian negara, karena pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan negara  dari  dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dilihat  dari  sisi  ekonomi,  penerimaan  dari  sektor  pajak  merupakan penerimaan  negara  yang  potensial,  karena  melalui  pajak  pemerintah  dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana  transportasi,  air,  listrik,  pendidikan,  kesehatan,  keamanan, komunikasi,  sosial  dan  berbagai  fasilitas  lainnya  yang  ditujukan  untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

## III.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  di  lakukan  di  kantor  pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar utara di Jl. Urip Sumoharjo KM 4 GKN 1. Makassar 441259. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau karyawan pelayanan pajak yang bekerja di KPP  Pratama  Makassar  Utara.  Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan metode sensus. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah total pegawai yang bekerja di KPP Makassar Utara adalah sebanyak 88 orang.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jumlah  kuesioner  yang  disebar  adalah  sebanyak  88  kuesioner langsung  kepada  responden  yang  bertugas  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama wilayah Makassar Utara.
Tabel 1. Data distribusi sampel penelitian
No. Nama KPP Pratama Alamat Kuesioner yang dibagikan Kuesioner  yang dikembalikan 1. KPP pratama Makassar Utara Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Gedung Keuangan Negara 1 88 84

## Sumber : Data Primer yang diolah, 2019
Kuesioner  yang  disebarkan  berjumlah  88  kuesioner  dan  jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 84 kuesioner atau 95%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 84 Kuesioner atau 95%.
Tabel 2. Sampel penelitian
No. Keterangan Kuesioner Jumlah Persentase % 1. Kuesioner yang disebar 88 100 2. Kuesioner yang kembali 84 95
3. Kuesioner yang tidak kembali 4 5 4. Kuesioner yang dapat diolah 84 95
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

## Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Gambar Sumber : Data Primer yang diolah 2019
Berdasarkan grafik normal plot pada gambar 1.  menunjukkan bahwa model  regresi  layak  dipakai  dalam  penelitian  ini  karena  pada  grafik  normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

## Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 12.272 3.159 3.884 .000 Pemeriksaan Pajak .194 .055 .365 3.552 .001
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 12.272 3.159 3.884 .000 Pemeriksaan Pajak .194 .055 .365 3.552 .001
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber : Data primer yang diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  3.  Diketahui  bahwa  nilai  koefisien  dari  persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:
Y= a+bX
Dimana
Y= Penerimaan Pajak a = konstanta b = koefisien regresi X= Pemeriksaan pajak
Maka diperoleh hasil regreasi linier sederhana ialah :

## Y= 12.272+0.194X
Kemudian dapat diiterpretasikan bahwa :
Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X) sebesar 0.194 yang artinya jika  pemeriksaan  pajak  mengalami  kenaikan  1%  maka  penerimaan  pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.194.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .365 a .133 .123 2.064
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
sumber: Data primer yang diperoleh, 2019
Berdasarkan tabel 4. diperoleh nilai Adjusted R 2 sebesar 0.123. hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (pemeriksaan  pajak)  terhadap  variabel  dependen  (penerimaan  pajak) sebesar  12.3%  sedangkan  sisanya  87.7% dipengaruhi oleh faktor  lain  yang tidak  termasuk  dalan  penelitian  ini  seperti  variabel  kesadaran  masyarakat (Suryadi, 2006), inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Muiz, 2012).
Sedangkan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  analisis  regresi diperoleh  koefisien  regresi  variabel  pemeriksaan  pajak  (X)  sebesar  0.194 yang  artinya  jika  pemeriksaan  pajak  mengalami  kenaikan  1%  maka penerimaan  pajak  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0.194.  Hal  ini berarti  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  namun  signifikan terhadap penerimaan pajak.

## Pembabahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa persentase  pengaruh  variabel  yang  diteliti  yaitu  pemeriksaan  pajak mempunyai  pengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa  pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi Wajib  Pajak  untuk  membayar  kewajibannya,  namun  pengaruh  yang ditimbulkan  dari  pemeriksaan  pajak  belum  dapat  mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Dari hasil penelitian dan ulasan di atas maka dapat dikatakan bahwa hipotesis  yang  dikemukakan  oleh  peneliti  yaitu  “apakah  terdapat  pengaruh signifikan  antara  pemeriksaan  pajak  dengan  penerimaan  pajak”  ditolak, karena  dalam  penelitian  ini  tidak  ditemukan    adanya  pengaruh  yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.
Pada  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  rujukan  bagi  peneliti, menunjukkan bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas pemeriksa  pajak  itu  belum  cukup  untuk  membuat  para  Wajib  Pajak  untuk mau membayar kewajiban perpajakannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh  Irna  Febrianti  (2013)  yang  meneliti  pengaruh  kewajiban  kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak
yang  menemukan  adanya  keterkatian  yang  positif  dan  signifikan  diantara semua  variabel.  Kemudian  ada  pula  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ellya Florentin Listyaningtyas (2010) yang meneliti tentang efektivitas pelaksanaan pemeriksaan  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  Negara  dari  sektor pajak,  yang  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  dan  surat  paksa berpengaruh secara stimultan terhadap penerimaan pajak. Dari poin tersebut peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  strategi  penerapan  pemeriksaan pajak  harus  dibarengi  oleh  beberapa  strategi  lainnya  seperti  dengan penagihan  pajak,  surat  paksa  sehingga  dapat  membuat  para  Wajib  Pajak menjadi patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya.
Pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  petugas  pemeriksa  pajak sebenarnya  mampu  untuk  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  membayar kewajibannya,  namun  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  dari segi  efektivitasnya  belum  mampu  memberikan  dampak  signifikan  terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Tidak terdapat pengaruh antara  pemeriksaan  pajak  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  atau menurunnya penerimaan pajak dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat  akan  kewajiban  perpajakannya,  sanksi  perpajakan  yang  sudah ataupun  belum  dilunasi  oleh  Wajib  Pajak  dan  beberapa  hal  lainnya.  Biaya pemeriksaan  yang  besar  bisa  menghambat  aparat  untuk  melakukan pemeriksaan dan tidak ada biaya yang masuk atau pemeriksaan yang tidak menghasilkan juga dapat menurunkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan  oleh  wajib  pajak  yang  telah  diberi  kepercayaan self assessment agar  peraturan  perpajakan  dapat  dilakukan  sebagaimana mestinya.
Masalah  deskriptif  lain  dalam  penerimaan  pajak  yang  lainnya  adalah karena  dan  pemeriksaan  belum  baik,  hal  ini  terbukti  dari  hasil  penelitian masih  adanya  pemeriksa  yang  kurang  tertib  dalam  menjalankan  tugasnya, sehingga  hasil  temuan  kurang  maksimal  yang  menyebabkan  penerimaan pajak juga kurang dan menurun. Permasalahan kedua yaitu kurangnya data informasi  baik  eksternal  maupun  internal  mengenai  wajib  pajak  tertentu
sehingga  petugas  pemeriksa  pajak  kesulitan  untuk  mengenakan  pajak karena kurangya data wajib pajak yang kurang valid.
Pemeriksaan  pajak  yang  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara  merupakan  petunjuk  bahwa penerapan Self  Assessment  System di  KPP  Pratama  Makassar  Uatara dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  terutama  dalam mengisi  Surat Pemberitahuan  (SPT)  sudah  cukup  baik.  Hasil  pengujian  ini  juga  didukung oleh  pernyataan  petugas  pemeriksa  pajak  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara yang  mengatakan  bahwa  dalam  melakukan  pemeriksaan  pajak  terhadap Wajib Pajak, sebagian besar dari mereka sudah patuh dalam mengisi (SPT) yang dilaporkan dan cukup c ooperatif .
Dalam  menjalankan  tugasnya,  pemeriksa  pajak  dituntut  untuk meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  atas  hasil  kerjanya.  Dalam  hal  ini seberapa banyak pemeriksa pajak telah menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari hasil pemeriksaannya tersebut, dan dari SKP tersebut seberapa banyak  tunggakan  atau  utang  pajak  yang  dapat  ditagih  atau  dicairkan.  Jika SKP  yang  diterbitkan semakin  banyak,  maka  pelaksanaan  penagihan  pajak kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  badan  akan  semakin  meningkat. Oleh  karena  itu,  maka  mutlak  diperlukan  tenaga  pemeriksa  pajak  dalam kuantitas  dan  kualitas  yang  memadai.  Jumlah  pemeriksaan  yang  dilakukan dirjen pajak  sebaiknya lebih  memperhatikan kualitas dari pemeriksaan yang objektif  dan  pemeriksaan  yang  dapat  memberikan  hasil  yang  signifikan terhadap penerimaan pajak, maka dari itu diharapkan bagi aparat perpajakan untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pemeriksaan  antara  lain  dengan  cara penambahan jumlah petugas pajak yang melakukan pemeriksaan pajak dan peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  mereka  secara  teknis  baik  secara akuntansi  maupun  mengenai  peraturan  perpajakan  dalam  melaksanakan pemeriksaan pajak.
Sedangkan  untuk  mendapatkan  jaminan  mutu  atas  hasil  kerja pemeriksaan  selain  diperlukan  kuantitas  dan  kualitas  yang  memadai, diperlukan  juga prosedur  pemeriksaan  serta  norma  yang  mengatur  seorang pemeriksa  pajak,  agar  tidak  terjadi  pemeriksaan  yang  bermasalah.  Karena
apabila terdapat pemeriksaan yang bermasalah, biasanya akan menimbulkan  permasalahan  pula  dalam  penagihannya.  Untuk  mengatasi kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan penagihan yang bermasalah, KPP Pratama  di  wilayah  Makassar  Utara  selalu  mengevaluasi  terhadap  semua faktor-faktor pemeriksaan secara berkala dengan pengawasan yang baik.
Peran  pemeriksaan  sebagai  pendongkrak  penerimaan  pajak mengharuskan  adanya  pengawasan  yang  efektif  terhadap  pelaksanaan pemeriksaan  pajak.  Pengawasan  atau  pengendalian  intern  terhadap pemeriksaan  pajak  ini  diimplementasikan  dalam  bentuk  administrasi  dan monitoring  terhadap  pemeriksaan  pajak.  Pemeriksaan  pajak  juga  bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya.  Dalam  rangka  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  wajib pajak,  DJP  melakukan  pemeriksaan  rutin  kepada  wajib  pajak.  Apabila  telah dilakukan  pemeriksaan  dengan  baik  maka  akan  berdampak  pada peningkatan penerimaan pajak negara.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Corry  H  (2010)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  positif namun tidak signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.

## V. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  pengujian  yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhusna,  Riza.  Tristini,  Kiswanto  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penerimaan  Pajak,  ( Studi  Kasus  di  KPP  Semarang  Tengah) Jurnal Akuntansi 2014
Corry  H,  Renold.  Analisa  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota Jurnal Akuntansi 2010
Casavera. Perpajakan, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
Diana,  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati.  Perpajakan  Indonesia,  Edisi  kedua, ANDI, Yogyakarta, 2009.
Febrianti, Irna.Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak,  ( Studi  kasus  di KPP  Jakarta  Selatan ),  Jurnal  Akuntansi  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidatullah Jakarta,2013.
Fitriyani,  Dewi  dan  Wiwik  Tiswiyanti.  Penerapan  UU  PPh  No.  36  Tahun 2008:  Manfaat  dan  Implikasi  Bagi  Wajib  Pajak  Pribadi,  Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol.1, No.1, 2009.
Fouktone.  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Melalui  Pembenahan  Sistem Administrasi Pajak. 2007.
Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19,
Edisi  Ketiga,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro,  Semarang,
2011.
Hamid,  Abdul.  PanduanPenulisanSkripsi,  Cetakan  1,  FEIS  UIN  Press, Jakarta, 2007.
Listyaningtyas,    Ellya  Florentin.    Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan Dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Negara  dari  SektorPajak (Studi kasus di KPP Tulungagung), Surabaya, 2012.
Mardiasmo, “Perpajakan”, EdisiRevisi, Andi, Yogyakarta, 2009.
Munari.Pengaruh Tax  Payer terhadap  Keberhasilan  Penerimaan  Pajak Penghasilan  (Studi  Kasus  KPP  Yogyakarta  Satu).  Jurnal  Eksekutif Vol.2, No.2, Agustus 2005.
Pardiat.  Pemeriksaan  Pajak,  Edisi  Kedua,  Mitra  Wacana  Media,  Jakarta,
2008.
Prastowo,  Yustinus.  Panduan  Lengkap  Pajak,  Raih  Asa  sukses,  Jakarta,
2009.
Priantara,  Diaz.  Pemeriksaan  dan  PenyidikanPajak,  Djambatan,  Jakarta, 2002.
Priyatno,  Duwi.  Mandiri  Belajar  Analisis  Data  dengan  SPSS , Yogyakarta: Media Kom, 2013
Purba,  Arifanda.  Analisis  Hasil  Pemeriksaan  Pajak  Tahun  2008-2011  untuk Menentukan  Pola  Profil  wajib  pajak  Badan  yang  Potensial  di  Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.
Rahayu,  Dwi.  Analisis  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak,  (Studi  kasus  pada  KPP  Semarang  Selatan)  Jurnal Akuntansi 2012
Rahayu,  Siti  Kurnia.  Perpajakan  Indonesia  (Konsep  dan  Aspek  Sosial), Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Resmi,  Siti.  Perpajakan:  Teori  dan  Kasus,  Edisi  Kelima,  Salemba  Empat, Jakarta, 2009.
Salip dan Tendy Wato. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak  (Studi  Kasus:  Di  KPP  Jakarta  Kebon Jeruk),  Jurnal  Keuangan Publik, Vol.4, No.2, September 2006.
Setiawan, Deddy Arief. Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan PenerimaanPajak (Studi kasus pada KPP  Jakarta  Palmerah),  Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  dan Informasi, Vol.7, No.1, April 2007.
Suandy, Early. Perpajakan Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Sugiyono.  Metode  Penelitian  Bisnis,  Cetakan  ke-13,  Alfabetacv,  Bandung,
2009.
Sukirman.  Pengaruh  Manajemen  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan Pajak, Analisis Manajemen, Vol.5, No.1, Juli 2011.
Sumarsan,    Thomas.    Perpajakan    Indonesia    (Pedoman  Perpajakan    yang Lengkap  Berdasarkan  Undang-undang  Terbaru),  Indeks,  Jakarta, 2010.
Suryadi.  Model  Hubungan  Kausa  Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib Pajak  dan  Pengaruhnya  terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak:  Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur, Vol.4, No.1, April 2006.
Tansuria,  Billy  Ivan.  Pokok-pokok  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (KUP), Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Umar, Husein. Riset Sumber Daya Manusia Dalam  Organisasi (Edisi Revisi dan Perluasan), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Wahyuni,  Nur  Indah.  Dampak  e-commerce  dan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  KPP  Pratama  Kota  Bandung,

## Jurnal Akuntansi 20013
Wildanishri,  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Surat  Paksa  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan,  ( Studi  Kasus  Pada  KPP  Ciamis) Jurnal Akuntansi 2010
Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
Watini,  Sri dan Ita Salsalina Lingga.  Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Bandung,  Jurnal Akuntansi, Vol.2 No.2, 2010.