## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENTINGNYA UU

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA

## Thiara Dewi Purnama, Abdurrakhman Alhakim
Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : : 1851057.thiara@uib.edu

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  membuat  penggunaan  akan  media  elektronik  meningkat pesat.  Tingkat  kebutuhannya  dalam  kehidupan  manusia  yang  semakin  tinggi  membuat  setiap  orang  tidak lepas  dari  media  elektronik.  Adanya  media  elektronik  membawa  dampak  dalam  kehidupan  manusia. Penggunaan media elektronik sangat bermanfaat untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Disisi  lain,  hal  ini  justru  dapat  membawa  dampak  buruk  yang  perlu  diperhatikan  oleh  setiap  orang  yang menggunakan  media  elektronik.  Setiap  data  pribadi  yang  dimasukkan  kedalamnya  perlu  dilindungi  oleh sebuah  aturan  yang  jelas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Data  data  yang  diperoleh didalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka yaitu berasal dari literatur, artikel maupun karya ilmiah lainnya. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  belum  diatur  secara  khusus.  Adapun  peraturan  yang  mengatur mengenai hal ini diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan. Mengingat Indonesia merupakan  salah  satu  Negara  yang  meratifikasi Universal  Declaration  of  Human  Rights serta  Kovenan Internasional tentang Hak hak sipil dan Politik sehingga dinilai perlu untuk membuat suatu peraturan dalam perundang undangan yang mengatur secara khusus dan lengkap mengenai perlindungan data pribadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan perkembangan teknologi serta untuk mendorong pengesahan dari RUU Perlindungan Data Pribadi.
Kata kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Cybercrime , RUU Perlindungan Data Pribadi

## Abstract
The development of increasingly sophisticated technology makes the use of electronic media increase rapidly. The level of needs in human life that is getting higher makes everyone inseparable from electronic media. The existence of electronic media has an impact on human life. The use of electronic media is very useful to help humans in carrying out their activities. On the other hand, this can actually have a negative impact that needs to be considered by everyone who uses electronic media. Any personal data entered into it needs to be protected by a clear rule. This research is a normative juridical research. The data obtained in this study were  obtained  by  literature  study  that  is  derived  from  literature,  articles  and  other  scientific  works.  The results obtained in this study are that the regulations governing the protection of personal data in Indonesia have  not  been  specifically  regulated.  The  regulations  governing  this  matter  are  regulated  separately  in various laws and regulations. Considering that Indonesia is one of the countries that ratified the Universal Declaration  of  Human  Rights  and  the  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights,  it  is  deemed necessary  to  make  a  regulation  in  legislation  that  specifically  and  completely  regulates  the  protection  of personal  data.  The  purpose  of  this  research  is  to  provide  an  understanding  to  the  public  regarding  the importance  of  personal  data  protection  along  with  technological  developments  and  to  encourage  the ratification of the Personal Data Protection Bill.
Keywords: Protection, Personal Data, Cybercrime, Personal Data Protection Bill

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  di  era  teknologi  yang  semakin  canggih  membuat  penggunaan  alat elektronik meningkat sangat pesat. Di era sekarang ini manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Hampir segala aktivitas manusia membutuhkan teknologi. Contoh yang bisa dilihat adalah penggunaan salah satu  alat elektronik, yaitu handphone . Handphone sudah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang  pada  masa  ini.  Penggunaan handphone sendiri  dapat  dikatakan  sangat  membantu  aktivitas manusia  sehari-hari.  Contohnya  pada  masa  pandemi  ini,  kebanyakan  atau  hampir  seluruh  pelajar membutuhkan handphone untuk  mengikuti daring . Perubahan sistem dalam  pendidikan tatap muka menjadi online menuntut  setiap  pelajar  memiliki  setidaknya handphone untuk  mengikuti pembelajaran. Tidak hanya sampai  disana, kita juga memerlukan berbagai aplikasi  yang disediakan dari play store maupun appstore untuk di download, dimana kita juga harus memasukkan data-data yang diminta oleh aplikasi. Selain itu contohnya adalah e-payment atau electronic payment . E-payment merupakan sistem pembayaran berbasis elektronik yang menggunakan internet sebagai perantaranya. 1 Sistem e-payment ini sudah sering kita temui bahkan kita sebagai penggunanya. Penggunaan dompet digital atau e-wallet dan mobile banking adalah contoh dari e-payment .
Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam media elektronik tersebut sangat menarik karena dibutuhkan  oleh  manusia  untuk  menjalankan  aktivitasnya.  Adapun  manfaat  yang  dihasilkan  oleh media  elektronik  tersebut  tidak  lepas  dari  akibat-akibat  yang  mungkin  terjadi.  Contohnya  adalah tersebarnya data atau informasi pribadi. Manfaat besar yang dihasilkan oleh media elektronik dibarengi juga  dengan  resiko  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu  diperlukan  tingkat  keamanan  yang  tinggi  untuk menjamin  kerahasiaan  data  pribadi  orang  yang  menggunakan  media  elektronik  tersebut.  Kejahatan yang dapat terjadi dalam kasus seperti ini adalah cybercrime . Cybercrime merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya  yang dilakukan tanpa memerlukan kontak langsung dengan  korban dan dapat dilakukan dimana saja, dimana cybercrime ini pada umumnya dilakukan untuk membawa keuntungan finansial bagi pelaku. 2 Berdasarkan dari data yang diperoleh, menurut laporan POLRI dari bulan April 2020 sampai dengan Juli 2021, tercatat 937 kasus yang dilaporkan mengenai kejahatan cybercrime . 3 Angka  ini  menunjukkan  bahwa  keamanan  dan  kerahasiaan  data  pribadi  menjadi  hal  yang  sangat penting  untuk  dilindungi  oleh  hukum.  Dalam  penggunaan  media  elektronik  tidak  terlepas  dari  data atau  informasi  pribadi  pengguna.  Pengguna  wajib  memasukkan  data  pribadi  pada  media  tersebut sebelum  dapat  digunakan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  data  pribadi  adalah  informasi  informasi penting  milik  pribadi  yang  tidak  boleh  disebarluaskan  kepada  orang  lain.  Oleh  sebab  itu  karena informasi ini bersifat rahasia dan penting sehingga memerlukan keamanan yang tinggi serta adanya perlindungan hukum  yang tegas terhadap kerahasiaan data pribadi tersebut. Contoh dari cybercrime terhadap data pribadi adalah hacking atau cracker . 4 Data atau informasi seseorang yang diretas melalui jaringan  internet  kemudian  dapat  dengan  mudah  disebarkan  maupun  digunakan  untuk  kepentingan pribadi peretas membawa kerugian bagi si pemilik identitas. Mengingat data kasus cybercrime yang diperoleh semenjak pandemi ini membuat pemerintah maupun pihak lainnya yang bersangkutan harus mampu menangani permasalahan tersebut.
1 Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. Komputika: Jurnal Sistem Komputer , 7 (2), 63-69. Hal. 64.
2 Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 1-15. Hal. 2.
3 https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/ diakses pada tanggal 13 September 2021
4 Abidin, D. Z. (2017). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Processor , 10 (2), 509-516. Hal. 511.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Meningkatnya  penggunaan  media  elektronik  tentu  harus  dibarengi  dengan  adanya  regulasi yang  jelas  untuk  menjamin  keamanan  bagi  setiap  orang  yang  hendak  memasukkan  data  pribadinya kedalam  media  elektronik.  Adapun  peraturan  yang  mengatur  mengenai  hal  ini  di  Indonesia  adalah Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi. Selain itu, ketentuan pengaturan mengenai data pribadi dimuat secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan, diantaranya Pasal 28 G UUD NRI 1945; Pasal 26, 30, 31, 32, 33, 35 UU  No  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta beberapa peraturan peraturan lainnya dan saat ini terdapat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang belum di sahkan menjadi undang undang. Urgensi pengesahan RUU  PDP  dinilai  penting  mengingat  adanya  ketentuan  mengenai  perlindungan  atas  privasi sebagaimana  terdapat  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights (selanjutnya  disebut  sebagai UDHR) Pasal 12 sebagai dasar bagi setiap Negara untuk memberikan jaminan perlindungan bagi data pribadi setiap warganya. 5
Bukti  bahwa  masih  kurangnya  perlindungan  terhadap  kerahasiaan  data  pribadi  dapat  dilihat adalah  berita  bocornya  data  pelanggan  pada  salah  satu  e-commerce  ternama  yakni  Tokopedia  pada tanggal 2 Mei 2020, dimana informasi pertama didapati pada social media Twitter yang dihebohkan dengan berita bahwa seseorang telah meretas sejak bulan Maret 2020 dan telah memiliki 15 juta data pelanggan di Tokopedia. Kemudian pada kasus yang sama dialami oleh Tokopedia dimana sebanyak 91 juta data pelanggannya tersebar di media social Facebook. Atas dasar hal ini Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) kemudian menggugat pihak Tokopedia serta Kominfo sebesar 100 M ke Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat. 6 Contoh  lainnya  yang  serupa  terjadi  pada  e-commerce  Bukalapak,  dimana sebanyak 13 juta data pelanggan bocor dan diperjualbelikan pada forum hacker pada tanggal 6 Mei 2020. 7
Perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus. 8 Adapun peraturan yang  memuat  mengenai  perlindungan  data  pribadi  diatur  secara  terpisah  dalam  berbagai  peraturan perundang  undangan.  Bahwa  perbuatan  penyebaran  data  pribadi  serta  penggunaannya  untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan bagi pemilik data pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini contohnya beberapa pasal  dalam  UU  ITE  dan  peraturan  perundangan  lainnya  hanya  mengatur  secara  umum,  sehingga memerlukan adanya produk hukum dalam peraturan perundang undangan yang mengatur. Oleh karena dinilai  perlu  adanya  pembahasan  mengenai  pengesahan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  tersebut sehingga  peneliti  ingin  mengangkat  sebuah  penelitian  dengan  judul  “ PENTINGNYA  UU PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  SEBAGAI  BENTUK  PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA ”

## Rumusan Masalah
Setelah mengetahui latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dengan ini ingin mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk cybercrime yang  dapat  digolongkan  sebagai  pelanggaran  atas  data pribadi?
5 Situmeang,  S.  M.  T.  (2021).  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Sempurna  Dalam Perspektif Hukum Siber. SASI , 27 (1), 38-52. Hal. 41.
6 Melinda, M., Goenawan, F., &  Yogatama, A. (2021). Citra Tokopedia Pasca Tersandung “Data Pelanggan Bocor” dalam Kompas. com dan CNBC Indonesia. Jurnal e-Komunikasi , 9 (2). 1-11. Hal. 2.
7 Melinda, M., Goenawan, F., & Yogatama, A. (2021). Ibid.
8 Situmeang, S. M. T. (2021). Op.Cit ., Hal. 43.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
2. Bagaimana regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan apa urgensi dari pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi?

## METODE PENELITIAN
Penggunaan  metode  sangat  penting  dalam  melakukan  sebuah  penelitian.  Dengan  adanya metode memudahkan pembaca mengenai penelitian seperti apa yang dilakukan. Adapun peneliti dalam hal  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang undangan sebagai bahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, dimana bahan penelitian didapat dari karya tulis ilmiah seperti artikel maupun jurnal lainnya. 9 Peraturan perundang undangan  yang digunakan dalam penelitian ini antara lain  UUD NRI 1945, UU No 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    (UU ITE),  UU  No.  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan,  Permenkominfo  No.  20  Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  18/22/DKSP  mengenai penyelenggaraan  Layanan  Keuangan  Digital  (LKD), Universal  Declaration  of  Human  Rights ,  serta Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.

## HASIL PENELITIAN
1. Bentuk  Pelanggaran  Kejahatan  Dunia  Maya  atau  Cybercrime  Terhadap  Perlindungan Data Pribadi
Era teknologi yang semakin canggih memudahkan setiap orang untuk melakukan aktivitasnya. Kemajuan dan kecanggihan teknologi dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada orang yang  memanfaatkannya.  Pemanfaatan  teknologi  ini  telah  diatur  dalam  UUD  NRI  1945  Pasal  28  C angka  1  yang  menyebutkan  berbunyi  “Hak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan  budaya  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat  manusia.”  Hal  ini berarti  setiap  orang  berhak  untuk  menggunakan  teknologi  untuk  mengembangkan  dirinya  dan memanfaatkan  adanya  teknologi  tersebut.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  seiring  dengan kemajuan perkembangan zaman, pada masa ini terdapat pembelajaran mengenai bahasa pemrograman, coding , dan lain sebagainya. 10 Hak untuk mengembangkan diri dalam pengetahuan teknologi ini dapat membawa dampak buruk apabila disalahgunakan.
Mansur pada tahun 2005 memberikan pendapatnya mengenai cybercrime yaitu “segala tindak pidana sistem informasi, sistem informasi itu, serta system komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran  informasi  kepada  pihak  lainnya  ( transmitter/originator  to  reciptient ).” 11 Adapun bentuk bentuk cybercrime adalah sebagai berikut: Unauthorized Access to Computer System and Service , Illegal Contents , Data Forgery , Cyber Espionage , Cyber Sabotage and Extortion , Offense Against  Intellectual  Property , Infringements  of  Privacy . 12 Dalam  hal  ini, cybercrime merupakan
9 Disemadi,  H.  S.,  &  Pardede,  T.  S.  (2021).  Problematika  Pemberian  Sanksi Terhadap  Penolakan  Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi , 107-119. Hal. 110.
10 Nurhopipah, A., Nugroho, I. A., & Suhaman, J. (2021). Pembelajaran Pemrograman Berbasis Proyek Untuk Mengembangkan Kemampuan Computational Thinking Anak. Jurnal  Pengabdian Kepada  Masyarakat , 27 (1), 6-13. Hal. 7.
11 Rifauddin, M. A. N. H., & Halida, A. N. (2018). Waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial facebook. Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan , 6 (2), 98-111. Hal. 101.
12 Naufal, M. M., & Jannah, H. S. (2012). Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 12 (1), 42565. 69-84. Hal. 71-73.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kejahatan  dengan  menggunakan  jaringan  dan  computer  dalam  bentuk hacking ,  penyebaran  virus, identity theft atau pencurian data, cyber harassment , skimming dan lain lain. 13
Dilihat dari bentuk bentuk cybercrime , pelanggaran terhadap data pribadi dapat digolongkan kedalam bentuk Identity theft . Identity theft merupakan suatu perbuatan dengan mengambil data pribadi milik  orang  lain  secara  tidak  sah  dan  digunakan  baik  untuk  membawa  keuntungan  pribadi  maupun orang lain. 14 Pencurian data pribadi ini dapat dengan mudah dilakukan karena data yang kita miliki sekarang  ini  hampir  seluruhnya  tercatat  secara  online.  Perbuatan  mencuri  data  pribadi  tersendiri merupakan  bentuk  perbuatan  melawan  hukum,  meskipun  belum  ada  peraturan  tersendiri  yang mengatur mengenai cyberlaw , namun dalam beberapa peraturan perundang undangan, khususnya UU ITE  mengatur  bahwa  “setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  26  dapat  digugat  atas kerugian yang ditimbulkan.” 15

## 2. Regulasi  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia  serta  Pentingnya  Pengesahan  RUU Perlindungan Data Pribadi
Seiring dengan perkembangan teknologi dan tingkat kebutuhannya  yang semakin meningkat karena  mempermudah  kegiatan  yang  dilakukan  manusia,  para  pengguna  juga  memerlukan  payung hukum yang jelas untuk melindungi privasi mereka. Adapun yang dimaksud dengan pengguna dalam penelitian  ini  adalah  setiap  orang  yang  menggunakan  media  elektronik  yang  memberikan  data pribadinya  kepada  penyelenggara  media  elektronik.  Pada  saat  ingin  menggunakan  suatu  media elektronik  tentu  saja  kita  perlu  memasukkan  data  pribadi  sebelum  media  elektronik  tersebut  dapat digunakan. Data pribadi merupakan informasi yang sangat penting yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh  pihak  penyelenggara  media  elektronik. 16 Mengingat  pada  masa  ini  semua  data  pribadi  tercatat secara  online,  baik  dalam  pemerintahan  maupun  swasta,  dan  dengan  kemampuan  teknologi  yang semakin  canggih,  maka  setiap  data  ataupun  informasi  mengenai  seseorang  akan  dengan  mudah diketahui  oleh  orang  lain. 17 Hal  ini  dapat  memicu  timbulnya  kejahatan  dalam  dunia  maya  yang membawa  kerugian  bagi  orang  lain,  contohnya  penyebaran  data  pribadi  maupun  menggunakannya untuk kepentingan lain. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat digugat akibat kerugian  yang  ditimbulkan. 18 Tidak  hanya  bagi  pemilik  data  pribadi  yang  telah  tersebar  data pribadinya, tetapi juga bagi pihak penyelenggara media elektronik yang akan kehilangan penggunanya karena telah memiliki citra yang buruk akibat dari bocornya data pribadi pengguna.
Kerahasiaan data pribadi sebagai privasi setiap orang telah diatur lebih dahulu sebagai hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 12 UDHR yang berbunyi “ No one shall be subjected to arbitrary interference with his  privacy, family, home or correspondence, nor to  attacks upon his  honour  and reputation.  Everyone has  the right to  the protection of  the law against  such interference or  attack , dalam  bahasa  Indonesia  berarti  Tidak  ada  seorang  pun  dapat  diganggu  dengan  sewenang-wenang urusan  pribadi,  keluarga,  rumah  tangga  atau  hubungan  surat  menyuratnya,  juga  tidak  diperkenakan
13 Nurdiani, I.  P. (2020).  Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime. Jurnal Kriminologi Indonesia , 16 (2). 1-10. Hal. 3.
14 Mathilda,  F.  (2012).  Cyber  Crime  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. SIGMA-Mu  (JURNAL  PENELITIAN  & GAGASAN SAINS DAN MATEMATIKA TERAPAN) , 4 (2), 34-45. Hal. 37.
15 Rumlus,  M.  H.,  &  Hartadi,  H.  (2020).  Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  Dalam  Media Elektronik. Jurnal HAM , 11 (2), 285-299. Hal. 293.
16 Benuf,  K.,  Mahmudah,  S.,  &  Priyono,  E.  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keamanan  Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 145-160. Hal. 150.
17 Anggraeni,  S.  F.  (2018).  Polemik  Pengaturan  Kepemilikan  Data  Pribadi:  Urgensi  untuk  Harmonisasi  dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (4), 814-825. Hal. 815.
18 Wiranjaya,  I.  D.  G.  A.,  &  Ariana,  I.  G.  P.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. Kerta Semaya , 4 (4). 1-5. Hal. 3.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu” 19 . Terdapat ketentuan dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik  yang memperkuat ketentuan tersebut bahwa “(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to  unlawful  interference  with    his    privacy,    family,    home    or    correspondence,    nor    to    unlawful attacks  upon  his  honour  and  reputation;  (2)  Everyone has the right to protection of the law against such interference or attack, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (1) Tidak boleh seorangpun yang  dapat  secara  sewenang-wenang  atau  secara  tidak  sah  dicampuri  masalah-masalah  pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas” 20 .
Adapun  pengaturan  mengenai  data  pribadi  yang  ada  di  Indonesia  sampai  saat  ini,  menurut Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi diberikan pengertian bahwa “data pribadi  adalah data perseorangan tertentu  yang disimpan, dirawat  dan dijaga kebenaran serta dilindungi  kerahasiaannya.”  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “Data  Perseorangan  Tertentu  ialah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak  langsung,  pada  masing  masing  individu  yang  pemanfaatannya  sesuai  ketentuan  peraturan perundang undangan.” Selanjutnya dalam RUU PDP, memberikan gagasan pengertian “data pribadi adalah  setiap  data  tentang  seseorang  baik  yang  teridentifikasi  dan/atau  dapat  diidentifikasi  secara tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.”
Pengaturan  mengenai  data  pribadi  di  Indonesia  belum  diatur  secara  khusus.  Ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur secara terpisah dalam berbagai macam peraturan perundang undangan. 21 Adapun peraturan yang telah ada untuk mengatur mengenai data pribadi tersebut hanya secara umum, sehingga diperlukan sebuah aturan baru yang pada saat ini sedang  dalam  tahap  RUU  PDP  sebagai  undang  undang  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai perlindungan  data  pribadi.  Pada  saat  seseorang  memberikan  data  pribadinya  ke  dalam  suatu  media elektronik,  hal  ini bukan berarti  penyelengara media elektronik  bebas menggunakan data seseorang tersebut untuk apa saja. 22 Pada Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa “penggunaan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.” Hal  seperti  ini  wajib  dipahami  oleh  setiap  masyarakat  pada  saat  ini  mengingat  penggunaan  media elektronik  yang semakin meningkat setiap tahunnya. 23 Kita tentu sering mendapatkan pesan singkat ataupun dalam bentuk telpon dari seseorang yang mengetahui identitas pribadi kita, yang pada intinya merupakan  penipuan  didalam handphone yang  kita  gunakan.  Hal  ini  patut  menjadi  pertanyaan  dari mana seseorang tersebut mengetahui identitas orang yang dituju. Pengaturan mengenai perlindungan data  pribadi  dalam  UU  No.  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  tidak  mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini. Dalam UU No. 24 Tahun 2013 hanya mengatur bahwa data
19 Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147-154. Hal. 149.
20 Yuniarti, S. (2019). Ibid .
21 Rosadi,  S.  D.,  &  Pratama, G.  G.  (2018).  Urgensi  Perlindungan  data  Privasi  dalam  Era  Ekonomi  Digital  Di Indonesia. Veritas et Justitia , 4 (1), 88-110. Hal. 92.
22 Islamy,  I.  T.,  Agatha,  S.  T.,  Ameron,  R.,  Fuad,  B.  H.,  Evan,  E.,  &  Rakhmawati,  N.  A.  (2018).  Pentingnya Memahami Penerapan  Privasi di  Era Teknologi Informasi. Jurnal Teknologi Informasi  dan Pendidikan , 11 (2), 21-28. Hal. 26.
23 Badan Pusat Statistik. (2019). https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeee62d84c6660/statistik- telekomunikasi-indonesia-2019.html , diakses pada tanggal 16 September 2021.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pribadi yang wajib dilindungi adalah “a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b) Sidik jari; c) Iris mata; d) Tanda tangan; dan e) Elemen lain apa pun yang merupakan aib seseorang.”
Merujuk  pada  bagian  Penjelasan  Pasal  26  UU  ITE  dalam  UU  No.  19  Tahun  2016, “perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak pribadi.  Hak Pribadi mengandung pengertian sebagai  berikut:  a.  Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan  pribadi  dan  data  seseorang.”  Ketentuan  ini  masih  sangat  umum  dan  tidak  memberikan batasan batasan khusus mengenai data pribadi sebagaimana yang ada dalam RUU PDP, bahwa pemilik data  pribadi  merupakan  orang  yang  daripadanya  melekat  Data  Perseorangan  Tertentu. 24 Selain  itu terdapat  ketentuan  lain  yang  dapat  menimbulkan  kesalahan  penafsiran,  dimana  dalam  poin  III.E.9 Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyatakan bahwa “semua data dan informasi kegiatan LKD yang diperoleh oleh agen LKD dari Pemegang dan/atau sumber lainnya merupakan milik penyelengara LKD yang wajib dijaga kerahasiaannya.” 25 Dapat  kita  pahami  dari  ketentuan  ini  bahwa  “semua  data  dan  informasi  yang diperoleh  oleh  agen  LKD  dari  pemilik  merupakan  milik  penyelenggara  LKD.”  Adanya  ketentuan tersebut tentu akan menjadi suatu permasalahan didalam hukum, karena pada hakekatnya data pribadi merupakan milik dari pemilik data pribadi, meskipun pada saat pengunaan LKD pemilik data pribadi memberikan  data  pribadinya,  bukan  berarti  data  pribadi  tersebut  semata  mata  menjadi  milik  dari penyelenggara LKD.
Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UDHR, sehingga dinilai perlu diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia. Adapun pada saat ini sedang dalam tahapan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi perlu untuk disahkan menjadi  undang  undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi  agar  setiap masyarakat  pengguna  media  elektronik  mendapat  jaminan  hukum  dan  kepastian  mengenai  dasar hukum  yang  akan  diatur  didalam  undang  undang  serta  untuk  menjawab  permasalahan  maupun kekurangan yang ada didalam beberapa peraturan perundang undangan sebagaimana telah disebutkan diatas.

## KESIMPULAN
Perkembangan  teknologi  harus  selalu  dibarengi  dengan  peraturan  yang  memadai.  Seiring  dengan kecanggihan teknologi, melahirkan bentuk kejahatan baru dalam dunia maya, dimana seseorang dapat mengambil  informasi  atau  data  pribadi  seseorang  dengan  tanpa  hak.  Perbuatan  ini  merupakan perbuatan  melawan  hukum.  Penyebaran  data  pribadi  maupun  penggunaannya  untuk  membawa keuntungan pribadi dapat membawa dampak buruk. Penyalahgunaan data tentu berpotensi membawa kerugian bagi pemilik data pribadi. Adanya kejelasan peraturan diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap orang yang memberikan informasi atau data pribadinya kedalam sebuah  media  elektronik.  Peraturan  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  mengenai  perlindungan  data pribadi  masih  berdiri  sendiri  sendiri,  diatur  secara  terpisah  dalam  berbagai  peraturan  yang  berbeda beda. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam berbagai peraturan tersebut  hanya  mengatur  perlindungan  data  pribadi  secara  umum.  Mengingat  Indonesia  merupaka salah  satu  Negara  yang  meratifikasi  UDHR  dan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  hak  Sipil  dan Politik  serta  untuk  mengakui  dan  memberikan  jaminan  perlindungan  atas  hak  asasi  manusia,  maka dinilai perlu diatur dalam hukum positif Indonesia secara khusus mengenai perlindungan data pribadi.
24 Anggraeni, S. F. (2018). Op.Cit ., Hal. 819.
25 Anggraeni, S. F. (2018). Loc. Cit.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Adapun pada saat ini sedang dalam tahap Rancangan Undang undang Perlindungan Data Pribadi, perlu untuk segera disahkan menjadi sebuah undang undang, untuk mengatasi permasalahan hukum  yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abidin,  D. Z. (2017). Kejahatan dalam  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi. Jurnal Processor , 10 (2), 509-516.
Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (4), 814-825. Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen  Financial  Technology  Di  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 3 (2), 145-160.
Bunga,  D.  (2019).  Politik  hukum  pidana  terhadap  penanggulangan  cybercrime. Jurnal  Legislasi Indonesia , 16 (1), 1-15.
Disemadi,  H.  S.,  &  Pardede,  T.  S.  (2021).  Problematika  Pemberian  Sanksi  Terhadap  Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi , 107-119. Islamy,  I.  T.,  Agatha,  S.  T.,  Ameron,  R.,  Fuad,  B.  H.,  Evan,  E.,  &  Rakhmawati,  N.  A.  (2018). Pentingnya  Memahami  Penerapan  Privasi  di  Era  Teknologi  Informasi. Jurnal  Teknologi Informasi dan Pendidikan , 11 (2), 21-28.
Mathilda,  F.  (2012).  Cyber  Crime  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. SIGMA-Mu  (JURNAL PENELITIAN & GAGASAN SAINS DAN MATEMATIKA TERAPAN) , 4 (2), 34-45.
Melinda,  M.,  Goenawan,  F.,  &  Yogatama,  A.  (2021).  Citra  Tokopedia  Pasca  Tersandung  “Data Pelanggan Bocor” dalam Kompas. com dan CNBC Indonesia. Jurnal e-Komunikasi , 9 (2). 1- 11.
Mulyana,  A.,  &  Wijaya,  H.  (2018).  Perancangan  E-Payment  System  pada  E-Wallet  Menggunakan Kode QR Berbasis Android. Komputika: Jurnal Sistem Komputer , 7 (2), 63-69.
Naufal, M. M., & Jannah, H. S. (2012). Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 12 (1), 42565. 69-84. Nurdiani,  I.  P.  (2020).  Pencurian  Identitas  Digital  Sebagai  Bentuk  Cyber  Related  Crime. Jurnal Kriminologi Indonesia , 16 (2). 1-10.
Nurhopipah, A., Nugroho, I. A., & Suhaman, J. (2021). Pembelajaran Pemrograman Berbasis Proyek Untuk  Mengembangkan  Kemampuan  Computational  Thinking  Anak. Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat , 27 (1), 6-13.
Rifauddin, M. A. N. H., & Halida, A. N. (2018). Waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial  facebook. Khizanah  al-Hikmah:  Jurnal  Ilmu  Perpustakaan,  Informasi,  dan Kearsipan , 6 (2), 98-111.
Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. Veritas et Justitia , 4 (1), 88-110.
Rumlus,  M.  H.,  &  Hartadi,  H.  (2020).  Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  Dalam Media Elektronik. Jurnal HAM , 11 (2), 285-299.
Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. SASI , 27 (1), 38-52.
Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. Kerta Semaya , 4 (4). 1-5.
Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia. Business  Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147-154.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Website Badan Pusat Statistik. (2019).
https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeee62d84c6660/statistik- telekomunikasi-indonesia-2019.html , diakses pada tanggal 16 September 2021.
https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan- cukup-tinggi/ diakses pada tanggal 13 September 2021