## Rekontruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## Hanif Fudin Azhar
Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia Email: haniffudinazhar@gmail.com

## Abstrak
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  merupakan  konsekuensi  logis  baik  secara historis maupun konstitusional yang tidak lain merupakan kristalisasi perjalanan sejarah negara  Indonesia.  Dari  dasar  itulah  negara  Indonesia  juga  harus  memiliki  sistem ketatanegaraan  dalam  bidang  penegakan  hukum  yang  memiliki  akuntabilitas  dan  social prestise  sehingga  menimbulkan  public  trust  terhadap  sistem  peradilan  di  Indonesia. Dalam  penelitian  ini  peneliti  lebih  cenderung  kepada  sistem  peradilan  sebagai  maksud dari  bidang  penegakan  hukum.  Maka  dari  itu  dalam  penelitian  ini  hendak  dikaji  secara inklusif  sistem  peradilan  di  negara  Indonesia  yang  terdapat  ketimpangan  kewenangan, yang  mana  hal  tersebut  bahkan  dimuat  secara  konstitusional  yaitu  antara  kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam hal pengujian perundang-undangan. Sehingga,  rekonstruksi-konseptual  dimaksud  sebagai  bentuk  reaktualisasi  sekaligus rekomendasi terhadap sistem peradilan yang harus diintegrasikan dalam hal kewenangan di dalam dua lembaga peradilan tersebut. Maka, penelitian ini dilakukan secara metodis yaitu melalui cara penyikapan data-data yang relevan secara literal sehingga diistilahkan sebagai penelitian literal-skriptif.
Kata Kunci : negara, ketatanegaraan, kekuasaan, hukum, peradilan

## Abstract
Indonesia as a legal state is the logical consequence of the crystallization of Indonesian history  as  a  nation  both  historically  and  constitutionally.  Hence,  Indonesia  should  has accountable  constitutional  system  in  law  enforcement  as  well  as  social  prestige  to increase  public  trust  in  the  justice  system  in  Indonesia.  In  this  study,  the  researcher  is more focus on the justice system as the law enforcement. This study aims to investigate the  inclusion  of  imbalance  authority  in  Indonesia  judicial  system;  between  the Constitutional  Court  authority  and  the  Supreme  Court  in  testing  legislation.  Thus, intended conceptual reconstruction is a form of actualization as well as  recommendation on  the  justice  system  that  must  be  integrated  in  the  two  judicial  institutions  authority. Therefore,  this  research  is  conducted  methodically  as  literal-descriptive  research  by addressing relevant data literally.
Keywords: state, state administration, power, law, justice

## Sejarah Artikel
Diterima: 12 Maret 2019; Direview: 12 Mei 2019;
Diterima: 17 Juni 2019; Diterbitkan: 28 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446

## Pendahuluan
Dalam mekanisme sistem ketatanegaraan,  terutama  negara  hukum secara ideal menghendaki hukum sebagai  landasan  dasar  mekanisme kenegaraan  di  dalam  sistem  tersebut. Hukum  dimaksud  adalah  hukum  yang dimaknai secara ekspansif, tidak sekadar peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto  Rahardjo,  “ hukum untuk memanusiakan manusia, bukan manusia untuk  hukum ”.  Hal  tersebut  juga  secara tersirat  memiliki  makna  bahwa  hukum harus  dipandang  tidak  hanya  sebagai pondasi  formal  kenegaraan,  akan  tetapi juga  perlu  dilihat  sebagai  ekspresi  dari cita-cita keadilan masyarakatnya. 1
Hal  tersebut  menurut  peneliti sebagai  indikator  terhadap  tugas  negara secara  universal  kepada  masyarakatnya dengan
berlandaskan hukum.
Penguatannya termaktub di dalam hadits sebagaimana berikut. 2 هل ليو لا نم ليو ناطلسلا
Artinya: “ Negara adalah pelindung bagi mereka  yang  tidak  memiliki pelindung ”
Selanjutnya,  hal  itu  diimple- mentasikan dalam wujud konkret adanya lembaga-lembaga  negara  yang  memiliki ‘aktivitas  kenegaraan’,  yang  dalam konteks  hukum  adanya  ‘pembuat hukum’  maupun  ‘penafsir  hukum’.  Hal tersebut  kemudian  dimaknai  sebagai negara yang memiliki peradaban konkret,  karena  adanya  pengaturan pembagian kekuasaan ( mulk siyasi ). 3
1 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 169.
2 Zaini  Rahman, Fiqh  Nusantara  Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2016), 11.
3 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara
Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat Dari Segi Hukum Islam,
Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Modern
Dalam  konteks  politik,  yaitu dalam  hal  kekuasaan  era  demokrasi, definisi  ‘penafsir  hukum’  adalah  hakim yang berada dalam lingkungan peradilan atau  kekuasaan  kehakiman.  Demikian memiliki  makna  bahwa  hakim  sebagai institusi  penegak  hukum  maka  memiliki kewajiban  memegang  teguh  konstitusi (UUD)  negara,  berarti 4 :  (i).  Konstitusi dijadikan sebagai sumber utama pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum; dan (ii). Pengembangan konstitusi  (UUD)  sebagai the  living constitution .
Hal  tersebut  juga  telah  menjadi keniscayaan dalam sistem ketata- negaraan Indoensia pasca-reformasi.
Ditandai  adanya  revitalisasi  kekuasaan kehakiman  yaitu  terbentuknya  Mah- kamah  Konstitusi  disamping  adanya Mahkamah  Agung  melalui  rumusan amandemen  ketiga  UUD  1945  yang ditetapkan pada November 2002. Berkaitan  dengan  tujuan,  Mahkamah Konstitusi dibentuk sesuai dengan tuntutan reformasi yaitu menyem- purnakan  pelaksanaan  reformasi  kons- titusional  yang  integral  menuju  proses demokrasi dalam tatanan negara
hukum. 5 Akan  tetapi,  sekalipun  pasca- reformasi yang menuntut suatu reformasi  konstitusi  seiring  berjalannya waktu  kewenangan  lembaga  peradilan dalam hal pengujian perundang- undangan menjadi suatu bentuk ambiguitas  konkret  ketika  dihadapkan
Dan Masa Kini (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2015), 13.
4 Bagir  Manan, Memahami  Konstitusi: Makna  Dan  Aktualisasi (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015), 164.
5 Jimly  Asshiddiqie,  “Mahkamah
Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX,” in Hukum Dan Kuasa Konstitusi: Catatan-
Catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undangan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), 11.

## Volksgeist
dengan  permasalahan  yang  ada  ataupun kontemporer. 6
Maka  dari  itu,  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  menjawab  permasa- lahan  akademis  mengenai  bagaimana proyeksi secara visioner sistem peradilan dalam hal pengujian perundang- undangan  pada  sistem  ketatanegaraan? Sehingga,  penelitian  ini  tidak  menutup kemungkinan  dapat  dijadikan  sebagai naskah  rekomendasi  akademik  terkait problematika peradilan dimaksud. Adapun dalam hal lain, perlu juga suatu penegasan  ‘nomenklatur’  istilah  yang digunakan  untuk  kewenangan  pengujian aturan  negara  di  institusi  peradilan negara tersebut.

## Aspek Konstitusional Negara Hukum
Konsep negara hukum
merupakan  transliterasi  dan  berasal  dari bentuk kultur dan sejarah ketatanegaraan Eropa  Kontinental  dan  dirintis  oleh Revolusi  Prancis  1789  yang  menum- bangkan  absolutisme. 7 Atas  hal  tersebut juga  seiring  perkembangan  waktu, sistem ketatanegaraan di negara Indonesia  juga  menganut  sistem  negara hukum  sebagaimana  telah  dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang
6 Secara by data , ambiguitas yang dapat menimbulkan  ketimpangan  kewenangan  atau bahkan  menimbulkan  stigma  negatif  publik terhadap  peradilan  di  Indonesia,  dalam  hal  ini peneliti  mengambil  data  dari  informasi  terkait kontroversi  putusan  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tentang pengisian kursi Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  permasalahan  yang timbul  yaitu  legitimasi  anggota  partai  politik  di dalam  DPD.  Kedua  instansi  lembaga  peradilan tersebut  memiliki  perspektif  berbeda  yang dimaktubkan  di  dalam  putusan  hakim  masing- masing  lembaga  peradilan  dimaksud.  Lihat Yulida Medistira, “Lika -Liku Kasus OSO Gugat Pencalonan  Anggota  DPD,”  March  11,  2019, http://m.detik.com/news/berita/d-4303192/lika- liku-kasus-oso-gugat-pencalonan-anggota-dpd.
7 Budiono  Kusumohamidjojo, Teori Hukum:  Dilema  Antara  Hukum  Dan  Kekuasaan (Bandung: Yrama Widya, 2016), 227.
telah  menjadi  kesepakatan  bersama  atau Mu’ahadah Wathaniyyah atau resultante dalam bernegara. sehingga dari pada itu, sebagai  negara  hukum  maka  suatu konsekuensi  logis  bahwa  harus  adanya institusi peradilan. 8
Fenomena  institusi  penegakan hukum  konteks  pasca-reformasi  dalam hal  ini  adalah  lembaga  Mahkamah Konstitusi  merupakan  lembaga  yang diciptakan  sebagai  hasil  dari  permintaan dilakukannya  tuntutan  reformasi  hukum yang memuat reformasi konstitusi ( constitution reform ). Hal tersebut selanjutnya menimbulkan pemikiran dianggap  perlu  adanya  rekonstruksi sistem peradilan, yang merupakan awalan terbentuknya Mahkamah
Konstitusi  yang  dimaktubkan  di  dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 9
Dengan  demikian,  UUD  1945 dalam hal Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya harus dianggap ius constitutum ,  akan  tetapi  juga  harus dipertahankan dalam rangka ius constituendum .  Hal  ini  diperkuat  oleh pernyataan  Ismail  Sunny  sebagaimana berikut:
“ Dari  sudut  pandangan  hukum, suatu  revolusi  yang  jaya  dengan sendirinya merupakan suatu kenyataan yang menciptakan hukum,  dan  oleh  karena  itu kesahan  Undang-Undang  Dasar
Republik
Indonesia harus
8 Hariyanto,  “Prinsip  Keadilan  Dan
Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Impelementasinya Dalam Negara Hukum
Indonesia,” Justitia  Islamica 11,  no.  1  (June 2014): 58.
9 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hukum  Tata  Negara  Indonesia:  Pemikiran  Dan Pandangan (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2015), 282. Lihat juga Sri Soemantri Martosoewignjo “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi
dalam Sistem
Ketatanegaraan,”  in Hukum dan Kuasa Konstitusi:  Catatan-Catatan  untuk  Pembahasan Rancangan Undang-Undangan Mahkamah Konstitusi ,  (Jakarta:  Konsorsium  Reformasi Hukum Nasional, 2004), 18.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446
dipertimbangkan dengan me- nunjuk  pada  berhasilnya  revolusi
Indonesia ” . 10
Selain  itu,  Hans  Kelsen  dalam hal yang sama mengatakan bahwa:
“ If  the  new  government  is  able  to maintain  the  new  constitution  in a efficacious  manner,  then  this government  and  this  constitution are according to international law, the  legitimate  government  and  the valid constitution of the state” 11
Tidak  hanya  itu,  Mahkamah Agung  sebagai  lembaga  tinggi  dalam bidang yudikatif juga mengalami kristalisasi pasca-reformasi yaitu adanya pembaruan peraturan perundang-
undangan yang mengatur secara
institusional  lembaganya,  sebagaimana hendak  dipaparkan  di  pembahasan selanjutnya di dalam penelitian ini.
Maka dari
itu, peneliti
berpendapat  bahwa  negara  hukum  yang memiliki tingkat revolusiner yang relevan  dengan  perkembangan  zaman dapat menjadikan jati diri negara hukum tetap  konsisten.  Hal  tersebut  tentunya harus  didukung  oleh  berbagai  elemen, mencakup  masyarakat  dan  institusi  di negara tersebut, termasuk konteks negara Indonesia adalah adanya institusi peradilan. Artinya, dalam negara hukum, penyelenggaraan
negara harus berdasarkan  hukum. 12 Karena  secara doktriner,  negara  hukum  setidaknya harus  memiliki  kekuasaan  kehakiman
10 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 6.
11 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971), 368.
12 Dahlan  Thaib,  dkk., Teori  Dan Hukum Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 58.  Lihat  juga  Franz  Magnis-Suseno, Etika Politik:  Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2016), 376.
yang  independen  dan  akuntabilitas 13
yang  dapat  berimplikasi  pada  kontruksi stigma  publik  yang  positif  terhadap sistem peradilan.
Sehingga, urgensitas adanya
institusi  peradilan  di  Indonesia  dapat menunjung  tinggi  HAM,  menegakkan hukum  dan  keadilan,  serta  sebagai perangkat checks  and  balances dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Atas dasar  itu,  peneliti  mengartikan  lembaga peradilan,  Mahkamah  Konstitusi  dan Mahkamah  Agung  di  Indonesia  dapat diartikan sebagai aspek secara
konstitusional atau bagian integral dalam kekuasaan  kehakiman  dari  lingkup sistem negara hukum Indonesia.

## Korelasi  Perspektif  Politik  Hukum Indonesia
Mengkaji  politik  hukum  berarti membahas  mengenai  kebijakan  yang berkaitan  dengan  sistem  kenegaraan. Dalam  narasi  historisnya,  Mahkamah Konstitusi  terbentuk  dengan  diawali pengadopsian  gagasan Constutitional Court dalam amandemen konstitusi oleh MPR  tahun  2001  yang  kemudian disahkan  pada  9  November  2001. Gagasan  itu  merupakan  salah  satu perkembangan  pemikiran  hukum  dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.
Pada  tanggal  13  Agustus  200, DPR  bersama  pemerintah  menyetujui UU  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  dan  sekaligus disahkan  oleh  Presiden.  Kemudian, tanggal  15  Agustus  2003  melalui Keppres  No.  147/M  Tahun  2003  hakim
13 Dihimpun  oleh  peneliti  dari  pelbagai konsepsi  negara  hukum  secara  garis  besar  baik dari anglo-saxon dengan  kultur  hukum Rule  of Law maupun  Eropa  Kontinental  dengan  kultur hukum Rechtsstaat  dan  diluar  itu .  Lihat    Abdul Aziz  Hakim, Negara  Hukum  Dan  Demokrasi (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2015),  12 – 20. Lihat  juga  M.  Iwan  Setiawan  dan  Siti  Khoiriah, Ilmu Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 110.

## Volksgeist
konstitusi untuk pertama kalinya, dilanjutkan dengan sumpah jabatan pada tanggal  16  Agustus  2003.  Dalam  hal operasional  yustisi,  15  Agustus  2003 Mahkamah Konstitusi mengawali kegiatan peradilannya sebagai salah satu cabang  kekuasaan  kehakiman  menurut UUD 1945. 14
Dalam  hal  tersebut,  berdirinya Mahkamah Konstitusi didasarkan politik hukum  yang  dibuat  secara  kolektif  oleh lembaga  tinggi  negara  kala  itu.  Jika dianalisa  adanya  Mahkamah  Konstitusi di  suatu  negara  berarti  menandakan bahwa  negara  itu  sedang  mengalami reformasi  dan  revolusi  dari  rezim otoriterian  ke  demokratis.  Konteks negara  Indonesia,  berdasarkan by  data negara  Indoensia  adalah  negara  ke-78 yang  telah  mendirikan  dan  memiliki lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. 15 Menurut peneliti, reformasi yang  telah  tejadi  tersebut  memiliki implikasi demokratis-filosofis, yaitu equality of state  institution yang menghilangkan frasa ‘lembaga tertinggi’ yang  sekaligus  menguatkan  sistem checks and balance disamping penggunaan  pembagian  kekuasaan  atau Distribution of Powers . Selanjutnya,  jika  ditinjau  dari aspek historis dan politik hukum dengan menggunakan  analisis  peneliti  pribadi kemudian  direlasikan  dengan  adanya Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia. Maka dapat dihasilkan bahwa Mahkamah  Konstitusi  yang  dibentuk atas  kehendak  dan  tuntutan  reformasi konstitusi  dengan  produk  hukum  yang responsif  dan  konfigurasi  politik  yang
14 Narasi  historis  disimpulkan  oleh peneliti dari data  yang ada. Lihat dalam website resmi  Mahkamah  Konstitusi,  Senin,  20Februari 2019, https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&i d=1&menu=2.
15 Ma’shum  Ahmad, Politik  Hukum Kekuasaan  Kehakiman:  Pasca  Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Yogyakarta: Total Media, 2009), 141.
demokratis disamping terhadap perjalanan historis yang melatar- belakangi  pembentukannya  dan  kondisi kenegaraan  di  Indoensia  itu  sendiri. 16
Dikarenakan  politik  hukum  itu  secara subtantif  mengenai  gesekan  antara politik dan hukum. Maka hal itu, dengan demikian  tidak  menutup  kemungkinan dapat  mengalami  perubahan  legislasi, konteks  regulasi  mengenai  Mahkamah Konstitusi hingga saat ini telah ditetapkan  berakhir  di  UU  No.  8  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Pertama  atas UU  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi. 17
Disisi  lain,  Mahkamah  Agung yang telah berdiri jauh sebelum Mahkamah Konstitusi juga telah menjalankan  fungsi  yudikatifnya  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahkan berlaku  semenjak  adanya  Undang- Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  yaitu dalam  pasal  105  ayat  1 18 yang  hingga masa  kini  masih  diatur  secara  yuridis  di dalam  peraturan  perundang-undangan yaitu  dari  UU  Nomor  7  Tahun  1947 yang  diubah  menjadi  UU  Nomor  19 Tahun  1948  tentang  Susunan  dan Kekuasaan  Kehakiman  dan  Kejaksaan Agung, kemudian menjadi UU Nomor 1
Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah  Agung,  hingga  pada  pasca reformasi yang diatur dalam UU Nomor 3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah Agung.  Sedangkan,  jika  ditinjau  dari kewenangan  dan  kedudukan  menjadi paralel  secara  yudikatif  karena  berperan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman pasca reformasi tersebut.
16 Disimpulkan  atas  dasar  pemikiran Moh. Mahfud MD tentang Politik Hukum.  Lihat Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , 9 – 10. 17 Tim Redaksi Tatanusa, dkk., Kesatuan Naskah  Undang-Undang  Pelaku Kekuasaan  Kehakiman (Jakarta:  PT.  Tatanusa, 2011), 490.
18 Sudikno  Mertokusumo, Sejarah Peradilan Dan Perundangan Republik Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016), 50.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446
Institusi  Peradilan  sebagai  Elemen Kekuasaan Kehakiman
Sebagaimana  telah  dijelaskan dalam kaitannya politik hukum pembentukan  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia sebagai  negara  hukum.  Maka,  peneliti berpendapat  bahwa  hal tersebut  menjadi konstruksi logis. Artinya, regulasi tentang institusi peradilan secara dinamis  tersebut  dibentuk  kemudian mengejawantahkan  institusi  peradilan sebagai  bagian  integral  dari  kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Hal  tersebut  yang  selanjutnya diistilahkan  dengan  sistem checks  and balances sebagai kaidah dalam pembagian kekuasaan yang sesuai tuntutan  konstitusi  Indonesia.  Selain  itu juga sebagai langkah antisipatif terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of powers 19 ,  yang  secara  institusional terjadi  adanya super  body .  Konsep kekuasaan  kehakiman  di  dalam  negara hukum  merupakan  selain  daripada  suatu keniscayaan,  juga  merupakan  bentuk yang  harus  ada  secara  eksistensial bersyarat,  yaitu  memiliki  kemandirian atau  independensi. 20 Hal  itu  selanjutnya mengilhami  seluruh  sistem  peradilan  di dunia  ini  dalam  penegakkan  hukum  dan keadilan.
Baik  Mahkamah  Agung  maupun Mahkamah  Konstitusi  secara legal- institution berdasarkan  pada  Pasal  24 UUD  1945,  yang  bersumber  pada kekuasaan  kehakiman  dalam  rangka penegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal  penegakkan  hukum  berarti  memuat
19
Warastra Karebet Amrullah, “Konstitusi Sebagai Instrumen Untuk Membatasi Kekuasaan  Negara,” Jurnal  Konstitusi II,  no.  2 (November 2009): 49.
20 Atas dasar hasil konferensi Organisasi Ahli hukum Internasional( International Commisison of Jurist )  di  Bangkok.  Lihat  Dody  Nur  Andriyan,
Hukum  Tata  Negara  Dan  Sistem  Politik: Kombinasi  Presidential  Dengan  Multipartai  Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 38.
secara  otomatis  pengadaan  keadilan sebagai  moral  hukum  sekaligus  sebagai tolak  ukur  sistem  hukum  positif. Sehingga,  hukum  dijadikan  sebagai pengemban  keadilan,  memiliki  sifat normatif dan konstitutif bagi para justice seekers . 21 Maka  dari  itu  kedua  institusi peradilan  dimaksud  sebagai  subjek kekuasaan  kehakiman  yang  melak- sanakan  fungsi  melakukan  mekanisme peradilan dalam sistem konstitusi.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi  yang  berada  di  bawah  sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu kekuasaan kehakiman, secara konstruktif dinyatakan sebagai: (i) Pengawal Konstitusi  yang  difungsikan  untuk menegakkan keadilan konstitusional dalam masyarakat, (ii) itugaskan mendorong dan menjamin agar
konstitusi  dihormati  dan  dilaksanakan oleh  semua  komponen  negara  secara konsisten  dan  bertanggungjawab,  (iii) sebagai  interpretator atas  konstitusi  agar spirit konstitusi intens menjadi the living constitution dalam keberlangsungan kehidupan bernegara dan berma- syarakat. 22 Hal tersebut menjadikan Mahkamah  Konstitusi  memiliki  arti  dan peranan  penting  dalam  perkembangan ketatanegaraan  di  Indonesia.  Menurut peneliti,  secara  subtantif  Mahkamah Konstitusi  memiliki  kewenangan  utama yaitu uji konstitusionalitas yang mencakup: (i) penguujia materiil konstutsionalitas undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar,  (ii) memutus constitutional  complain yang dilakukan oleh rakyat terhadap
pelanggaran  hak-hak  konstitusionalnya,
21 Samsul  Wahidin, Politik Penegakkan Hukum  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017), 51.
22 Nomensen  Sinamo, Hukum  Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT. Permata Aksara, 2014),  92.  Lihat  juga  Sirajuddin  dan  Winardi, Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Malang: Setara Press, 2015), 166.

## Volksgeist
dan  (iii) memutus  sengketa  kewenangan antar-lembaga negara. 23
Selain itu juga Mahkamah Agung  secara  eksplisit-konstitusional memiliki  kewenangan  yang  memiliki relevansi dengan kewenangan
Mahkamah  Konstitusi  yaitu  pengujian peraturan  perundang-undangan  hanya Mahkamah  Agung  berkonteks  dalam pengujian  perundang-undangan  dibawah undang-undang. 24
Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa institusi  peradilan  sebagai  ‘gerbang terakhir’  negara  dalam  hal  penegakkan hukum  dan  keadilan,  tidak  menutup kemungkinan  adanya  penyelewengan keadilan  yang  dilakukan  oleh  kalangan internal  lembaga  peradilan  itu  sendiri, sehingga  mengakibatkan  suatu contempt of  court .  Secara  teoritis,  dikehendaki bahwa  tidak  ada  ketidakadilan  yang dapat  lolos  dari  ‘gerbang  terakhir’ negara. Akan tetapi, secara realistis tidak demikian  adanya.  Selain  kasus-kasus hakim,  sistem  peradilan  juga  harus diintegrasikan  atau  diistilahkan  sebagai one  roof  top  system konteks  pengujian perundang-undangan.
Jika tidak demikian,  tidak  menutup  kemungkinan dapat menimbulkan ambiguitas peradilan  yang  dapat  mengakibatkan hilangnya social prestise peradilan.

## Hak  Uji  Undang-Undang:  Antara
Judicial  Review atau Consti-tutional
Review
1. Telaah Hierarki Perundang- Undangan
Dalam  hal  peraturan  perundang-
undangan  di  negara  Indonesia  secara
23 Hardjono, “Kedudukan Dan
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam
Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,”  in Hukum Dan  Kuasa  Konstitusi:  Catatan-Catatan  Untuk Pembahasan  Rancangan  Undang-Undangan Mahkamah  Konstitusi (Jakarta:  Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014), 26.
24 Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
konstitusional  diatur  di  dalam  pasal  7 UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.  Di  dalam  pasal  dimaksud juga  diterangkan  juga  jenis,  hierarkhi, dan asas-asas terkait tata aturan perundang-undangan.  Adapun  jenis  dan hierarki  perundang-undangan  dimaksud sebagaimana berikut 25 :
Dari pemaparan jenis dan hierakhi  peraturan  perundang-undangan tersebut termuat secara implisit beberapa asas  yang  relevan  sekaligus  sebagai aspek dasar teoritis. Asas-asas dimaksud antara lain:
a. Lex specialis derogate lex generalis
b. Undang-undang  yang  sifatnya khusus  harus  mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
c. Lex superiori derogate lex inferiori
d. Undang-undang  yang  sifatnya lebih tinggi harus mengesampingkan undang-
undang dibawahnya.
e. Lex posteriori derogate lex priori
Undang-undang  yang  sifatnya kontemporer  harus  mengesampingkan undang-undang terdahulu.
25 Umar  Said  Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 63.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446

## 2. Korelasi Teori Kewenangan
Istilah kewenangan dalam literatur  Belanda  dinamakan  sebagai bevoegheid atau authority dalam literatur  Inggris.  Kewenangan  direali- sasikan  dengan  karakter  hukumnya, yaitu  tindakan  yang  terletak  dalam hukum  publik.  Sehingga,  kewenangan intens  diistilahkan  sebagai  kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari undang-undang.  Dalam  lingkup  praktis, kewenangan tidak hanya meliputi membuat  keputusan  tetapi  juga  dalam pelaksanaan  tugas  pokok. 26 Dalam mekanisme
peradilan Mahkamah
Konstitusi  termuat  adanya  kewenangan subtansial  yaitu  uji  konstitusionalitas. Menurut Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa: “Pembidangan  kekuasaan  keha - kiman tidak dapat disederhanakan secara mudah  karena  terdapat  perkara  yang dikatakan  konvensional  tetapi  menjadi kewenangan MK, yaitu memutus perselisihan  sengketa  hasil  pemilu  dan pembubaran  partai  politik,  serta  ada perkara yang idealnya menjadi wewenang MK menjadi wewenang MA, seperti uji materiil peraturan perundang- undangan”. 27
Dari  pernyataan  itu,  maka  jelas bahwa  Mahkamah  Konstitusi  memiliki kewenangan  secara  konstitusional  di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia  sebagai The  Guardian  of Constitution yaitu  secara  subtansial adalah  uji  konstitusionalitas,  sedangkan wewenang  lainnya  hanya  memiliki kapasitas  sebagai  wewengan  tambahan ( additional authority ). 28
Sedangkan
26 Adies  Kadir, Menyelematkan  Wakil Tuhan:  Memperkuat  Peran  Dan  Kedudukan Hakim (Jakarta: Merdeka Book, 2018), 27.
27 Ahmad  Sukardja, Hukum  Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143.
28 Disimpulkan  juga  oleh  peneliti berdasarkan  pemikiran  dua  hakim  Konstitusi
Mahkamah  Agung  harus  dikembalikan pada  kewenangan  subtantifnya  yaitu judex  juris dan judex  factie peradilan dibawahnya.  Karena  Mahkamah  Agung cenderung kepada peradilan yang berproyeksi  keadilan  atas  suatu  perkara, tidak seperti Mahkamah Konstitusi yang merupakan  peradilan  yang  berproyeksi pada  hukum  karena  dasar  acuannya adalah aturan-aturan
normatif konstitusional.

## 3. Teori Kemandirian Kekuasaan
Salah  satu  karakteristik/indikator yang  ideal  suatu  negara  hukum  adalah adanya  sistem peradilan  yang bebas dan independen.  Bahkan,  dalam  Nomokrasi Islam,  peradilan  bebas  bukan  hanya sebagai  ciri  bagi  suatu  negara  hukum, akan tetapi juga sebagai kewajiban yang harus  dilaksanakan  bagi  setiap  hakim. Artinya,  peradilan  bebas  merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan hukum. Pengertian independen  atau  kemadirian  dalam sistem  peradilan  menurut  Abu  Hanifah adalah  kebebasan  dari  bentuk  tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan  kebebasan  itu  mencakup  hingga ranah  wewenang  hakim  untuk  bertindak dalam peradilan. 29 Sedangkan menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa independensi peradilan setidaknya memuat  dua  aspek,  diantaranya:  (i) Dalam  artian  sempit,  independensi peradilan yang melekat secara institusional,  dan  (ii)  Dalam  artian  luas, independensi peradilan secara fungsional.  Atas  dasar  itu,  maka indpendensi  yudisial  memuat  makna kebebasan  peradilan  baik  dilihat  dari independensi lembaga peradilannya
yaitu,  Moh.  Mahfud  MD  dan  Hardjono  yang didasarkan atas Pasal 24 C UUD 1945.
29 Azhary, Negara  Hukum:  Suatu  Studi Tentang  Prinsip-Prinsipnya  Dilihat  Dari  Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode Negara Modern Dan Masa Kini , 148.

## Volksgeist
maupun  independensi  dalam  hal  hakim yang  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya sebagai penegakan hukum dan keadilan  dalam  sistem  peradilan. 30
Sehingga, pembenahan kekuasaan institusional  dapat  menunjang  keman- dirian peradilan
4. Proyeksi Institusi Peradilan
dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut peneliti mengenai Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keniscayaan dan  keharusan  dalam  menunjung  tinggi integritas  negara  hukum  di  Indonesia. Terlebih, negara Indonesia adalah negara yang  sedang  menjalani  proses  menuju perbaikan  rezim  demokrasi  yang  lebih memiliki  progresifitas.  Maka,  salah  satu pelaksananya adalah kekuasaan kehakiman  yang  dikonkretisasi  oleh salah  satunya  Mahkamah  Konstitusi.
Maka  dari  itu,  dari  uraian-uraian  ilmiah dalam  penelitian  ini  peneliti menyajikan beberapa  aspek  yang  dapat  dijadikan proyeksi  institusi  peradilan  kedepannya, antara lain:
a. Redefinisi Hak Uji di Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini peneliti berpandangan  bahwa  penamaan  uji materiil yang selama ini dikatakan dalam istilah Judicial  Review adalah  kurang tepat, karena secara subtansial kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah  uji  konstitusionalitas  terkait perihal  perkara  dalam  konstitusi.  Selain, dalam  penamaan  institusinya  terdapat label ‘konstitusi’  maka  hal  tersebut mengindikasikan penamaan untuk mekanisme  uji  materiilnya  juga  disebut sebagai Constitutional Review .
30 Kadir, Menyelematkan  Wakil  Tuhan:
Memperkuat  Peran  Dan  Kedudukan  Hakim ,  41. Lihat  Rusi  Muhammad, Lembaga  Peradilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial (Yogyakarta: UII Press, 2013), 193-194.
Rasionalisasinya  bahwa  secara spesifik, constitutional  review terkait pengujian konstitusionalitas yaitu terhadap  konstitusi,  sedangkan judicial review menyangkut  legalitas  pengujian undang-undang dibawah undang-undang terhadap  undang-undang.  Maka,  perlu diingat  bahwa judicial  review tidak identik dengan hak uji materiil ( toetsingsrecht ). 31 Kendatipun demikian, nomenklatur constitusional review dianggap  dapat  memberikan  cakupan yang  inklusif  secara  teoritis  maupun praktis,  karena  baik  pengujian  terhadap UUD  1945  maupun  terhadap  undang- undang merupakan refleksi dari konstitusi  (UUD  1945)  yang  secara normatif menurunkan norma-norma perundang-undangan dibawahnya.
b. Penegasan  Kewenangan  Institusi Peradilan Dalam  klausul  Pasal  24C  UUD
1945  menyatakan  bahwa  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  terdiri  dari  (i) menguji UU terhadap UUD, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  UUD,  (iii)  memutus  pembubaran partai politik, dan (iv) memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum.  Maka,  atas  dasar  itu  seharusnya ada  penegasan  atau  setidaknya  terdapat ‘penjelasan’ dalam peraturan perundang - undangan  tentang  Mahkamah  Konstitusi terkait  kewenangan  tersebut,  sehingga tidak  menimbulkan  pertanyaan  yang memuat  ‘kepantasan’  kewenangan  yang diberikan tersebut. Hal itu telah menjadi kewajiban  legislator  untuk  dijadikan open legal policy .
Dalam hal lain, terkait kewenangan  pengujian  materiil  juga harus  adanya  penegasan  wewenang. Artinya,  atas  dasar label kelembagaan
31 Isharyanto, Hukum  Kelembagaan Negara: Studi Hukum Dan Konstitusi  Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 153.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446
dan kewenangan baik dalam hal constitutional  review maupun judicial review ,  Mahkamah  Konstitusi  berhak atas  keduanya.  Hal  ini  dikarenakan Mahkamah  Konstitusi  secara  subtansi memiliki
kewenangan
uji konstitusionalitas.  Maka,  Mahkamah Konstitusi  berhak  atas constitutional review maupun judicial review , mengingat keduanya merupakan mekanisme  pengujian  materiil  aturan yang  berkaitan  dengan  norma  hukum baik dibawah maupun di dalam konstitusi.  Akan  tetapi,  sebagaimana pada poin sebelumnya
bahwa
Mahkamah  Konstitusi  harus  memiliki batasan nomenklatur dalam hal pengujian  perundang-undangan  yaitu lebih  cenerung  kepada constitusional review .
Hal  tersebut  juga  dierkuat  oleh
pernyataan Jimly Asshiddiqie:
“...Mahkamah Agung
lebih
merupakan pengadilan keadilan
( Court of Justice ), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan  hukum  ( Court  of  Law ). Serta,  tidak  dapat  dibedakan  secara mutlak  sebagai  Court  of  Justice versus  Court  of  Law,  Mahkamah
Konstitusi tetap diberikan
kewenangan berkenaan dengan
Court  of  Justice disamping  fungsi utamanya Court  of  Law. Oleh karenanya,  antara  keduanya,  pada hakikatnya
penekanan fungsi subtansial keduanya memang berbeda satu sama lainnya.” 32 32

## Dody  Nur  Andriyan,  “Pengujian
Peraturan  Perundang-Undangan  Satu  Atap  Di Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Upaya  Penataan Reguasi,” Diskusi Panel, Konferensi  IV Asosiasi Pengajar  HTN-HAN ,  2017,  11.  Dikutip  secara implikatif dalam Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia , 89.
c. Reformasi Peraturan Normatif Upaya reformasi peraturan normatif  tidak  terbatas  pada  peraturan organis  melainkan  harus  menjangkau pada  konstitusi  (UUD)  dan  harus menjadi pilihan pertama dalam melakukan  reformasi  itu.  hal  tersebut mengingat  bahwa  UUD  memiliki  status dan  kedudukan  yang  vital  dalam  sistem hukum  Indonesia.  Akan  tetappi  juga tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya berbagai  problematika  yang  kurang mendukung dalam sistem hukum, terutama  implikasinya  terhadap  sistem peradilan,  yang  juga  berimbas  pada ketimpangan  ketatanegaraan.  Dalam  hal ini  peneliti  berpendapat  dalam  upaya reformasi aturan normatif yang berkaitan dengan  kekuasaan  kehakiman  dalam  hal pengujian peraturan perundangan- undangan sebagaimana berikut: Jika  amandemen  UUD  dapat dilakukan  dikemudian  hari  maka  terkait hak  uji  perundang-undangan  harus diletakan seluruhnya di
dalam Mahkamah  Konstitusi  sebagai  konsep satu  atap  atau one  roof  top  system . Sehingga  di  dalam  Mahkamah  Agung tetap fokus pada one roof top system nya membawahi  lembaga-lembaga  peradilan yang  ada.  Atau,  setidaknya  antara Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung  terdapat  penegasan  kewenangan yang  dapat  meminimalisir  terjadinya ketimpangan kewenangan dalam penerapannya  secara  implikatif.  Kasus pencalonan  anggota  partai  politik  di dalam  DPD  adalah  bukti  konkretnya bahwa kewenangan tersebut over leaping .  Sedangkan  secara  teoritis  tidak terdapat  batasan  penggunaan  asas  jika terjadi  konflik  antara  putusan  hakim.
Akan tetapi, jika amandemen tidak dapat dilakukan  dan  tetap  stagnan  terhadap kewenangan  konstitusionalnya,  maka jika  terdapat  putusan  hakim  di  antara institusi peradilan tersebut yang memutus  perkara  yang  sama  dan  sifat putusannya  bertentangan  maka  Mahka-

## Volksgeist
mah  Konstitusi-lah  yang  harus  dirujuk putusannya.
d. Revitalisasi Sistem Peradilan Meningkatkan  kesadaran  peran dan tanggungjawab adalah bentuk konkret yang dapat menunjang peradilan yang  kredibel  melalui  sistem  kekuasaan kehakiman  yang  baik.  Merujuk  pada penyataan peneliti sendiri konteks peranan  wewenang  peradilan  pada  poin sebelumnya  juga  diperkuat  dengan pernyataan Notohamidjojo bahwa tanggugjawab  peradilan  mencakup  pada (i)  melakukan  justitialisasi  daripada hukum,  (ii)  penjiwaan  hukum,  (iii) pengintegrasian  hukum,  (iv)  totalisasi hukum, dan (v) personalisasi hukum. 33
Dalam  esensi  institusionalinya juga  dapat  dirasakan  bahwa  Mahkamah Konstitusi  merupakan institusi  peradilan yang  berproyeksi  pada  hukum  dan konstitusi. Sedangkan, disisi lain Mahkamah  Agung  juga  merupakan institusi peradilan yang berproyeksi pada keadilan  hukum  daripada judex  juris dan/atau judex factie atas telaah putusan peradilan yang berada dibawah Mahkamah  Agung  sehingga  konsep one roof top system berjalan secara institusional. 34 Dalam  hal  ini,  tidak untuk membedakan atau bahkan memperkecil  ruang  gerak  peradilan. Akan  tetapi,  dalam  rangka  memberikan sistem peradilan yang terintegrasi, progresif  dan  berkeadilan.  Sehingga dapat  memberikan  karakteristik  baik secara konstitusional-yuridis-teoritis, maupun  praktis  pada  penyelenggaraan negara hukum yang berintegritas.
33 Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial (Yogyakarta:  UII  Press,  2013), 192.
34 J.  Djohansjah, Reformasi  Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Kesaint Balnc, 2008), 241.

## Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah  Agung  sebagai  salah  satu subyek  kekuasaan  kehakiman  di  negara Indonesia,  tidak  terbentuk  tanpa  adanya proses-proses seperti reformasi konstitusi,  keterlibatan  lembaga  negara lainnya dalam pembentukkannya melalui kebijakan  politik  hukum,  serta  proses dinamika  tuntutan  zaman  yang  memang sebagai pondasi dasar atas pembentukkannya. Secara normatif- institusional Mahkamah konstitusi memiliki  kewenangan  diantaranya:  (i) menguji UU terhadap UUD, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  UUD,  (iii)  memutus  pembubaran partai politik, dan (iv) memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum. Demikian juga Mahkamah Agung  yang  secara  normatif  memiliki kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan  dibawah  undang- undang terhadap undang-undang.
Rekomendasi yang peneliti berikan  adalah  penerapan  konsep one roof top system konteks kewenangan hak uji perundang-undangan dibawah
Mahkamah  Konstitusi.  Hal  tersebut karena  adanya  ketimpangan  antara Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusin  dalam  konteks  kewenangan hak  uji  peraturan  perundang-undangan. Dalam  hal  ini,  seharusnya  Mahkamah Konstitusi  sesuai  dengan  nomenklatur dan  kewenangannya  diberikan  hak  uji materiil  berupa constitutional  review karena  sebagai Court  of  Law ,  yang secara  teknis  memiliki  relevansi  dalam hal  pengujian  norma  hukum  baik  di bawah  maupun  di  dalam  konstitusi.  Hal tersebut  dapat  menghasilkan  implikasi bahwa  Mahkamah  Agung  akan  tetap sebagai institusi peradilan yang membawahi  beberapa  perailan  yang bergerak  proyektif  pada  keadilan  atau Court  of  Justice .  Sehingga  perbedaan yang  ada  antara  Mahkamah  Agung  dan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446
Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk keniscayaan ketatanegaraan
Indonesia.  Serta,  perbedaan  ini  juga dapat  menjadikan  institusi  peradilan yang  bertanggungjawab  dan  berperan aktif  dalam  menyelenggarakan  negara hukum yang berintegritas.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Ma’shum. Politik Hukum Kekuasaan  Kehakiman:  Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar  1945 .  Yogyakarta:  Total
Media, 2009. Amrullah, Warastra Karebet. “ Konstitusi Sebagai Instrumen Untuk Membatasi  Kekuasaan  Negara.” Jurnal  Konstitusi II,  no.  2 (November 2009).
Andriyan,  Dody  Nur. Hukum  Tata
Negara  Dan  Sistem  Politik: Kombinasi  Presidential  Dengan Multipartai Di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2018. ———. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan  Satu  Atap Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Penataan Reguasi.” Diskusi Panel.
Konferensi  IV  Asosiasi  Pengajar HTN-HAN , 2017.
Azhary,  Muhammad  Tahir. Negara Hukum:  Suatu  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya  Dilihat  Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  Pada  Periode Negara  Modern  Dan  Masa  Kini .
Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2015.
Dahlan  Thaib,  dkk.,. Teori  Dan  Hukum Konstitusi . Jakarta: Rajawali
Pers, 2013.
Hakim, Abdul Aziz. Negara Hukum Dan Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015. Hardjono,. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem

## Ketatanegaraan  Indonesia.”  In
Hukum  Dan  Kuasa  Konstitusi: Catatan-Catatan  Untuk  Pem- bahasan  Rancangan  Undang- Undangan  Mahkamah  Konsti-
tusi . Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014. Hariyanto.  “Prinsip  Keadilan  Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam  Serta  Impelementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia.” Justitia  Islamica 11, no. 1 (June 2014). Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan  Ketatanegaraan Republik  Indonesia .  Yogyakarta: Deepublish, 2016. J.  Djohansjah. Reformasi  Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan  Kehakiman .  Jakarta: Kesaint Balnc, 2008. Jimly Asshiddiqie. “Mahkamah
Konstitusi:  Fenomena  Hukum
Tata  Nega ra  Abad  XX.”  In
Hukum  Dan  Kuasa  Konstitusi: Catatan-Catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undangan Mahkamah Konstitusi .  Jakarta:  Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004. Kadir,  Adies. Menyelematkan  Wakil Tuhan:  Memperkuat  Peran  Dan Kedudukan Hakim . Jakarta: Merdeka Book, 2018. Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law and State . New York: Russel and
Russel, 1971. Kusumohamidjojo, Budiono. Teori Hukum:  Dilema  Antara  Hukum Dan Kekuasaan . Bandung: Yrama Widya, 2016.
Mahfud  MD,  Moh. Politik  Hukum  Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

## Volksgeist
Mahkamah Konstitusi, Senin, 20Februari 2019. https://mkri.id/index.php?page= web.ProfilMK&id=1&menu=2.
Manan,  Bagir. Memahami  Konstitusi:
Makna  Dan  Aktualisasi .  Jakarta:
Rajawali Pers, 2015. Martosoewignjo,  Sri  Soemantri. Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015. Medistira,  Yulida.  “Lika -Liku  Kasus OSO  Gugat Pencalonan Anggota
DPD,” March 11, 2019. http://m.detik.com/news/berita/d-
4303192/lika-liku-kasus-oso-
gugat-pencalonan-anggota-dpd.
Mertokusumo,
Sudikno. Sejarah Peradilan Dan Perundangan Republik  Indonesia .  Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016. Muhammad, Rusli. Lembaga Pengadilan  Indonesia  Beserta Putusan Kontroversial . Yogyakarta: UII Press, 2013. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2014.
Rahman,  Zaini. Fiqh  Nusantara  Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. Sinamo, Nomensen. Hukum Tata Negara  Indonesia .  Jakarta:  PT. Permata Aksara, 2014.
Sugiarto,  Umar  Said. Pengantar  Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika,
2016. Sukardja,  Ahmad. Hukum  Tata  Negara Dan Hukum Administrasi Negara
Dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Tim  Redaksi  Tatanusa,  dkk. Kesatuan
Naskah  Undang-Undang  Pelaku Kekuasaan  Kehakiman .  Jakarta: PT. Tatanusa, 2011.
Wahidin,  Samsul. Politik  Penegakkan Hukum Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2017.