Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.397-402 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3448.397-402

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK CLOTHING
I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung & Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia anggakusumaa05@yahoo.com, notistria@yahoo.com, desakarini66@gmail.co.id

## Abstrak
Merek  merupakan  salah  satu  hak  kekayaan  intelektual  yang  paling  banyak  disengketakan.  Keuntungan yang diperoleh dengan jalan pintas membuka peluang terjadinya peristiwa pemalsuan merek yaitu dengan cara melanggar  etika  bisnis, norma, dan hukum pastinya  tidak membuat  perdagangan menjadi  baik  dan memperburuk  citra  sebagai  pelangar  HKI.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  merek clothing yang  terdaftar  dan  menganalisa  akibat  hukum bagi  pelaku  usaha  yang  memasarkan  merek clothing tanpa  adanya  ijin.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendektan  perundang-undangan.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  sumber  untuk  mengetahui sanksi pidana dan juga sanksi perdata terhadap pelaku usaha yang menggunakan merek tanpa adanya ijin. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  merek  yang  terdaftar berupa  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar.  Akibat  hukum bagi pelaku usaha yang memasarkan merek tanpa adanya ijin dapat dikenai sanksi sebagai berikut, dalam pasal 382bis KUH Pidana juga dapat dikenakan sanksi yaitu perbuatan materil diancam hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda setinggi-tinggi nya sembilan ratus juta rupiah.
Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Persaingan Usaha.

## Abstract
Trademarks are one of the most disputed intellectual property rights. The number of brand counterfeiting events  conducted  to  gain  profit  by  shortcuts,  namely  by  violating  business  ethics,  norms,  and  laws certainly  do  not  make  trade  good  and  worsen  the  image  as  a  violation  of  IPR.  The  purposes  of  this research  are  to  examine  the  form  of  legal  protection  against  registered  clothing  brand  holders  and  to analyze  the  legal  consequences  for  businesses  that  market  clothing  brands  without  a  license?  This research  uses  normative  legal  research  methods  by  using  statutory approach.  Law  No.  20 of 2016 and Law No. 5 of 1999 source to know criminal sanctions and also civil sanctions against businesses that use the brand without a permit. The results of this study show  a form of legal protection against registered brand  holders  in  the  form  of  exclusive  rights  granted  by  the  state  to  registered  brand  owners.  Legal consequences for businesses that market brands without a license can be penalized as follows, in article 382bis  criminal  code  can  also  be  penalized  i.e.  material  acts  are  threatened  with  a  maximum  prison sentence of one year and a fine as high as nine hundred million rupiah.
Keywords : Business Competition, Legal Protection, Trademarks

## I. PENDAHULUAN
Peristiwa  terjadinya  pemalsuan  merek  pastinya  tidak  membuat  perdagangan  menjadi  baik  dan memperburuk citra sebagai pelanggar HKI. Membahas tentang perlindungan hukum atas merek menjadi sangat menarik untuk dibahas, dimana dunia sampai saat ini berkembang dengan pesat dan  merek  memiliki  peran  yan  sangat  penting  untuk  diperhitungkan  khususnya  untuk  proses perdagangan  barang  dan  jasa  diperdagangan  bebas  saat  ini  ( Usman,  2003 ). Muhadjr  Effendi (2008:252 )  menyebutkan salah satu cabang  HKI  yang  memegang peran penting adalah  merek. Merek  ialah  tanda  yang  digunakan  atau  dikenakan  oleh  pengusaha  pada  barang-barang  yang dihasilkan  sebagai  tanda  nama  atau  pengenal  merek  tersebut.  Pengusaha-pengusaha  baru  tidak mendaftarkan  merek  pada  produk  yang  diproduksinya,  membuat  merek  tersebut  tidak mendapatkan  perlindungan  hukum,  sehingga  apabila  terjadi  masalah  atau  pelanggaran  HKI, pemilik merek tidak bisa membawa kasusnya ke jalur hukum ( Jened, 2015 ).
Merek  yang  telah  terdaftar  dilindungi  oleh  hukum  berdasarkan  pada  Pasal  35  ayat  (1) undang-undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  merek  terdaftar paling  lama  10  tahun.  Pengaturan  yang  demikian  dimaksudkan  agar  para  pemilik  merek  dapat disiplin,  patuh  serta  taat  pada  peraturan  merek  yang  berlaku  demi  keteraturan  dan  kelancaran dalam  perdagangan  untuk  menciptakan  kedamaian  dalam  masyarakat  ( Dewi,  2019 ). Pelanggaran  merek  umumnya  dilakukan  terhadap  merek-merek  terkenal  salah  satunya  yaitu merek  “Hiztory  Store”  di  Denpasar. Casavera  (2009) menyebutkan  bahwa  usaha  pelanggaran merek  merupakan  suatu  tindakan  atau  usaha  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  keuntungan dengan  jalan  pintas,  yaitu  dengan  cara  yang  melanggar  etika  bisnis,  norma,  kesusilaan,  dan hukum.  Pengaturan  yuridis  yang  tegas  dalam  Undang-Undang  Merek  membuat  para  pemilik merek  sadar  hukum  dan  peduli  akan  pentingnya  pengembangan  ekuitas  merek,  dan  akan berupaya  mendaftarkan  mereknya  untuk  mendapatkan  proteksi  hokum,  pihak-pihak  tertentu yang  bertikad  tidak  baik  menempuh  jalan  pintas  dengan  melakukan  peniruan  atas  merek  yang telah terdaftar.
Persaingan dalam memiliki brand atau merek sendiri membuat beberapa oknum dengan seenaknya  meniru atau bahkan  memaikai  merek  orang lain. Hal ini  juga berimbas pada  merek asing  yang  terkenal  di  Indonesia,  oleh  karenanya  perlu  adanya  perlindungan  hukum  terhadap merek  terkenal  asing  di  Indonesia  ( Kurniawan,  2019 ).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor. 20  Tahun  2016  Tentang  Hak  Merek  Terhadap  Clothing  menjelaskan  bahwa  merek  clothing yang  telah  terdaftar  mendapatkan  perlindungan  hak  selama  10  Tahun  ( Saputra,  et  al  2018 ). Kemudian  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  penelitian  ini  dengan  untuk  menganalisis bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  merek clothing yang  terdaftar  dan  menelaah akibat hukum bagi pelaku usaha yang memasarkan merek clothing tanpa adanya ijin.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan  perundangan-undangan,  dengan  menganalisis  undang-undang  dan  regulasi mengenai hukum. Adapun beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian  yaitu “Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Persaingan  Usaha,  serta  jurnal-jurnal  dan  literatur  yang  terkait  dengan penelitian  ini.”  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  studi  kepustakaan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang merek clothing yang terdaftar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing yang Terdaftar
Menurut Tim  Lindsey  (2002) hak  merek  berfungsi  sebagai  suatu  monopoli  karena  hanya pemilik  merek  yang  dapat  menggunakan  merek  tersebut.  Hak  merek  bukan  merupakan monopoli  mutlak  karena  apabila  jangka  waktu  perlindungan  merek  telah  habis  dan  pemilik merek tidak memperjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak  atas  merek  dapat  dipertahankan  terhadapa  siapapun  juga,  pihak  yang  tidak  berhak  tidak bisa  menggunakan  merek  sebagai  hak  eksklusif.  Suatu  merek  menjadi  hak  yang  semata-mata diperuntukkan  bagi  pemilik  merek  atau  pihak  lain  yan  diperbolehkan  memanfaatkan  hak tersebut dengan ijin pemilik merek.
Hak  merek  yang  dimiliki  oleh  pemiliknya  akan  menimbulkan  hak  ekonomi  karena merupakan  hak  eksklusif,  sehingga  hanya  pemilik  merek  tersebut  saja  yang  berhak  atas  hak ekonomi  dari  suatu  merek.  Hak  ekonomi  adalah  suatu  hak  untuk  memperoleh  keuntungan ekonomi  atas  kekayaan  intelektual.  Hak  ekonomi  yang  didapatkan  bisa  berupa  keuntungan sejumlah  uang  yang  diperoleh  karena  penggunaan  merek  oleh  pemilik  atau  pihak  lain  yang menggunakan  merek  berdasar  atas  lisensi.  Hak  ekonomi  pada  merek  terbatas  pada  tiga  jenis yaitu  lisensi  merek  dagang,  penggunaan  sendiri,  penggunaan  melalui  lisensi  merek  jasa  tanpa
variasi lain (Lindsey, 2002 ). Pentingnya perlindungan hukum atas suatu merek bagi pemiliknya untuk  mendapatkan  perlindungan  atas  tindakan  pelanggaran  merek  yang  dilakukan  oleh  pihak lain.  Negara  dapat  memberikan  hak  atas  merek  kepada  seseorang  apabila  sudah  mendaftarkan mereknya  dan  dapat  membuktikan  dengan  adanya  kepemilikan  sertifikat  merek,  berdasarkan pasal  3  UU  Merek,  menjelaskan  “’Hak  atas  merek  adalah  hak  ekslusif  yang  diberikan  oleh negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain untuk menggunakannya”.
Pemegang  merek  berhak  mendapatkan  perlindungan  berupa  pendaftaran  serta perlindungan  dalam  wujud  gugatan  ganti rugi (dan  gugatan pembatalan  merek)  maupun  dalam bentuk  pidana  melalui  aparat  penegak  hukumnya.  Penyelesaian  hukum  melalui  instrumen hukum  perdata  bisa  dilakukan  melalui  pengadilan (litigasi) dengan  gugatan  ganti  kerugian tersebut  dan  menghentikan  seluruh  perbuatan  membuat,  memakai,  menjual,  dan/atau mengedarkan  barang-barang  yang  diberi  hak  merek,  ataupun  diluar  pengadilan  ( non  litigasi ) yang  memungkinkan  para  pihak  bisa  merampungkan  sengketa  tadi  melalui  arbitrase  atau  cara lain  penyelesaian  sengketa  (ADR)  dengan  menggunakan  negoisasi,  mediasi  dan  konsoliasi. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan, “merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya”.
Perlindungan merek diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Georafis yaitu “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Terdaftar  artinya  telah  melalui  tahapan  permohonan  dengan  proses  pemeriksaan  formalitas, proses pengumuman dan juga proses pemeriksaan subtantif serta telah memperoleh persetujuan menteri untuk  menerbitkan sertifikat. Dikutip dari (Satjipto Rahardjo, 2000:53), “Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat,  dimana  merupakan  kesepakatan  dari masyarakat  untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antar anggota  lainnya  dan  antara  perseorangan yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.
Perkembangan  pelanggaran  merek  telah  berkembang  menuju  tingkat  yang  lebih  tinggi dan  canggih,  yang  disebut  dengan passing  off (pemboncengan  reputasi).  Dalam  keputusan hukum  Indonesia,  istilah passing  off ini  belum  dikenal,  sehingga  istilahnya  pun  secara keseluruhan  masih asing. Istilah p assing off dikenal  dalam sistem common law. Sistem  hukum common  law pemonceng  merek  ( passing  off )  adalah  suatu  tindakan  persaingan  dengan  cara tidak  sehat  ( unfair  competition )  sehingga  akan  mengakibatkan  pemilik  merek  yang  telah berusaha  mendaftarkan  merek tersebut sesuai  dengan  prosedur akan  mengalami kerugian  yang disebabkan  oleh  pihak  yang  dengan  sengaja  berlaku  curang  turut  membonceng  atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Hukum  merek  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia  memberikan  penjelsan  mengenai  ukuran merek  di  kaitkan  merek  terkenal  ( well  known  mark )  dapat  dilihat  pada  bagian  penjelasan Undang-Undang  Merek  Nomor  20  Tahun  2016  Pasal  21  Ayat  (1)  huruf  b  yaitu  “permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.
2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Memasarkan Merek Clothing Tanpa Adanya Ijin Menurut Sudarga Gautama (1993) sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup ( capable of distinguishing ). Maksudnya tanda yang  dipakai  tersebut  mempunyai  kekuataan  untuk  membedakan  barang  atau  jasa  yang diproduksi  sesuatu  perusahaan  dari  perusahaan  lain.  Untuk  mempunyai  daya  pemebeda  ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa bersangkutan.
Ketentuan  mengenai  merek  yang tidak  dapat didaftarkan dan  ditolak  dikutip dari Pasal 20  Undang-Undang  Merek,  “Merek  yang  tidak  dapat  didaftarkan  apabila  mengandung  salah
satu unsur: (a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,  kesusilaan  atau  ketertiban  umum;  (b)  Sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau  hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan  masyarakat  tentang  asal,  kualitas,  jenis,  ukuran,  macam,  tujuan  penggunaan barang  dan/atau jasa yang sejenis; (d) Membuat  keterangan  yang tidak sesuai  dengan  kualitas, manfaat,  atau  khasiat  dari  barang  dan  atau  jasa  yang  diproduksi;  (e)  Tidak  mempunyai  daya pembeda dan/atau; (f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”
Permohonan  terhadap  suatu  merek  dapat  ditolak  jika  merek  tersebut  mempunyai persmaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  berdasarkan  pasal  21  Undang-Undang  Merek, “(a)  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau  dimohonkan  lebih  dahulu  oleh  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis;  (b)  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis;  (c)  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  tidak  sejenis  yang memenuhi  persyaratan  tertentu  atau;  (d)  Indiksi  geografis  terdaftar;  (e)  Merupakan  atau menyerupai  nama  atau  singkatan  nama  orang  terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum  yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (f) Merupakan tiruan atau menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera,  lambang,  atau  simbol  atau  emblem  suatu negara atau lembaga nasional  maupun internasional  kecuali atas persetujuan tertulis  dari pihak yang berwenang; (g) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  pihak yang  berwenang;  (h)  Permohonan  ditolak  jika  diajukan  oleh  pemohon  yang  beritikad  tidak baik.”
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  suatu  merek  dapat  diakui  dan  dikategorikan sebagai merek apabila merek tersebut, “ (a) Mempunyai fungsi pembeda; (b) Merupakan tanda pada  barang  dagang  atau  jasa  (unsur-unsur  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari  2  (dua)  atau  kombinasi  unsur-unsur  tersebut;  (c)  Tidak  memenuhi  unsur-unsur  yang bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas,  agama, kesusilaan,  atau  ketertiban  umum;  (d)  Bukan  menjadi  milik  umum;  (e)  Tidak  merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”
Dikutip  dari Kansil  (1990) jika  suatu  permohonan  pendaftaran  merek  tidak  memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan,  maka  kantor  milik  perindustrian  memberitahukan  secara  tertulis kepada  pemohon  agar  supaya  permohonan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  atau  menarik kembali  permohonannya  dalam  waktu  yang  ditentukan  oleh  Kantor  Milik  Perindustrian.  Pasal 20  Undang-Undang  Merek  menetapkan  bahwa  dalam  hal  pemeriksaan  melaporkan  hasil pemeriksaan subtantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas persetujuan Dirjen,  permohonan  tersebut  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek  (BRM).  Sebaliknya  jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan subtantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Dirjen, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
Untuk  dapat  membedakan  antara  merek  yang  tidak  dapat  didaftarkan  dengan  merek yang  ditolak  pendaftarannya  yaitu  melihat  dari  pihak  yang  dirugikan.  Dengan  memperhatikan hal  tersbut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  merek  yang  memiliki  kemungkinan  dapat memberikan  kerugian kepada  masyarakat umum,  maka merek tersebut tidak  dapat didaftarkan. Namun  jika  merek  tersebut  hanya  merugikan  pihak-pihak  tertentu  saja,  maka  merek  tersebut akan  ditolak  ditolak  pendaftarannya.  Lebih  sederahananya,  suatu  merek  yang  tidak  dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang merugikan pihak lain
Pelaku usaha merek Clothing yang tidak mendaftarkan mereknya, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Riswandi & Syamsudin (2005:82) menyebutkan. “Adanya pelanggaran  merek  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  beritikad  tidak  baik  dan  tidak bertanggung  jawab  terhadap  merek  terkenal  yang  dilanggarnya  akan  menyebabkan  kerugian, sehingga pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan
kasus pelanggaran merek agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi  memakai  merek  yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan produksinya.  Perbuatan  pelangggaran  merek  selain  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun adminitrasi.”
Apabila  seseorang  menggunakan  merek  tanpa  hak,  maka  akan  dapat  digugat berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  (pasal  1365  KUHPerdata)  yaitu  “Tiap  perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Akibat  hukum  apabila  pihak  yang  menemukan  merek  pertama  kali  belum  mendaftarkan mereknya,  maka  pihak  lain  dapat  mendaftarkan  merek  dengan  nama  yang  sama  dan  pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka  pihak  pertama  yang  menemukan  merek  akan  merasa  sangat  dirugikan  namun  tidak  bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya.
Pihak  yang  menggunakan  dan  meniru  merek  yang  telah  didaftarkan  sebelumnya  oleh  pihak pemilik  hak atas merek  dapat diajukan  melalui jalur hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan  dalam  Pasal  200  Ayat  (2)  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  tidak  memiliki  hak  dalam  penggunaan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.
Pihak  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pemilik  asli  dari  merek  yang  bersangkutan dapat  mengajukan  gugatan  secara  perdata  melalui  jalur  litigasi.  Pengaturan  pada  pasal  1365 KUHPerdata,  mengatur  bahwa  pemilik  asli  merek  dapat  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan  yang  berwenang  yaitu  pengadilan  niaga,  serta  melalui  jalur  non  litigasi.  Untuk menyikapi  barang  bajakan  atau  barang  palsu,  dalam  pasal  100  sampai  pasal  102  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  diatur  mengenai  ketentuan  pidana  terkait  Merek  dan  Indikasi Geografis.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasaran  penjelasan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  merek  yang  terdaftar,  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum dengan  dua  cara  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif. Perlindungan hukum preventif ialah sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum represif ialah pemberian sanksi secara tegas bagi  pelaku  pelanggaran  merek  sesuai  dengan  Undang-Undang  Merek  yang  berlaku.  Serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang  memasarkan  merek tanpa ijin yaitu  dalam ranah perdata dapat  berupa  ganti  kerugian  karena  termasuk  dalam  tindakan  melawan  hukum  dengan  cara menggunakan  hak  merek  tanpa  mendapat  persetujuan  dari  pemilik  hak  atas  merek  yang terdaftar,  dan  juga  dapat  dikategorikan  pelanggaran  Undang-Undang  Merek  yang  memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan pasal 382bis KUHP dan pasal100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal atau terdaftar.

## 2. Saran
Melalui  kajian  ini  peneliti  ingin  menyampaikan  beberapa saran  yang  kiranya  dapat  membantu pemerintah  dalam  menetapkan  keputusan  mengenai  pelanggaran  terhadap  pemegang  merek c lothing , yaitu sebagai berikut:
1.  Kepada  pemerintah  (Drijen  HKI)  untuk  memberikan  sanksi  yang  tegas  dan  konsisten  bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berlaku.
2.  Kepada  pelaku  usaha  untuk  memperhatikan  aturan  hukum  yang  berlaku  agar  tidak  ada  lagi masyarakat  yang  dirugikan  terhadap  pelanggaran  merek  yang  beredar  dan  di  konsumsi  oleh
masyarakat,  agar  tidak  ada  lagi  kecurangan  dalam  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  tidak  lagi memalsukan atau menjiplak merek terkenal yang dari segi kualitas jauh dari aslinya.
3. Kepada masyarakat agar lebih teliti dalam membeli dan menggunakan sebuah merek barang maupun jasa dapat memahami dan mengetahui perihal tentang pendaftaran merek supaya tidak dirugikan  dengan  pemakaian  merek  yang  beredar  di  Indonesia  yang  mana  merek  dimaksud dibuat dengan melanggar aturan hukum yang berlaku dan didikasikan terdapat tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Casavera. (2009). 5 kasus sengketa merek di Indonesia . Graha Ilmu, Yogyakarta. Dewi, C. G. (2019). Perlindungan Hukum . CV.Budi Utama, Yogyakarta. Effendi, M. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta. Gautama, S. (1989). Hukum merek Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung. Jened,  R.  (2015). Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Globalisasi  dan  Integrasi  Ekonomi . PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
Kansil, C. S. (1990). Hak milik intelektual: hak milik perindustrian dan hak cipta: paten, merek perusahaan, merek perniagaan, hak cipta . Bumi Aksara, Jakarta. Kurniawan, R., & Bustani, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkama  Agung  Nomor:  165/Pdt.Sus-Hki/2016  dan Putusan  Mahkama  Agung  Nomor:  557K/Pdt.sus-HKI/2015). Jurnal  Hukum  Adigama , Vol.2 (2). Lindsey, T. (2002). Hak Kekyaan Intelektual Suatu Pengantar . Alumni, Bandung. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti, Bandung. Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2005). Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Saputra, P. A. Y., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2018).  Implementasi  Undang-Undang No  20  Tahun  2016  Tentang  Hak  Merek  Terhadap  Clothing  Di  Kota  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , Vol.1 (2). Usman, R. (2003). Hukum atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Alumni, Bandung.