## Reformasi Birokrasi dan Penerapan Good Government Governance sertaimplikasinya terhadap Kinerja Pegawai dan Kualitas Pelayanan

## Ali Effendi
Dinas Peternakan Cirebon E-mail :alieffendi@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research was obtained empirical evidences and found the intelligibility of the phenomenon of  the  effect  of  bureaucracy  reform,  leader  skill,  and  good  government  governance  implementation  to employee performance and to observe how it’s implication to service quality. The research was conducted at five  one-stop  licencing  service  agencies  at  four  regent,  that  are  Cirebon,  Kuningan,  Indramayu  and Majalengka,  and    Cirebon  City  with  120  sample.  The  research  method  used  descriptive  and  verification method. The independent variables were : bureaucracy reform (X1), leader skill (X2), and good government governance  implementation  (X3).    Employee  performance  (X4)  as  intervening  variable  and  the  dependent variable was service quality (Y). SEM analysis was used to examine the models and hypothesis. The result of this research showed that  bureaucracy reform significantly affected on employee performance,, leader  skill  significantly  affected  on  employee  performance,  good  government  governance  implementation significantly  affected  on  employee  performance  Employee  performance  significantly  affected  on  service quality.
Keyword: Bureaucracy reform, leader skill, good government governance, employee performance and service quality

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris dan menemukan kejelasan tentang fenomena efek reformasi  birokrasi,  keterampilan  pemimpin,  dan  penerapan  good  governance  pemerintahterhadap  kinerja karyawan dan untuk mengamati bagaimana implikasi terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini dilakukan di lima  DinasPerizinanSatu  Pintu  di  empat  Kabupaten,  KabupatenCirebon,  KabupatenKuningan, KabupatenIndramayu  dan  Majalengka,  dan  Kota  Cirebon  dengan  120  sampel.  Metode  penelitian  yang digunakan deskriptif dan metode verifikasi. Variabel bebas terdiri dari: reformasi birokrasi (X1), keterampilan pemimpin  (X2),  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik(X3).  Kinerja  karyawan  (X4)  sebagai  variabel intervening dan variabel terikat adalah kualitas pelayanan (Y). SEM analisis digunakan untuk menguji model dan hipotesis.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  reformasi  birokrasi  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  kinerja karyawan,  keterampilan  pemimpin  signifikan  berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan,  tata  kelola pemerintahan  yang  baiksecara  signifikan  berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan  kinerja  karyawan  secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas layanan.
Kata Kunci: reformasi birokrasi, pemimpin keterampilan, tata kelola pemerintahan yang baik, kinerja karyawan dan kualitas layanan.
Kontigensi Volume 2, No. 1, Juni 2014, Hal. 1 - 9 ISSN 2088-4877

## PENDAHULUAN
Kinerjabirokrasipelayananpublikmenjadiisudan mendapatkanperhatiandarisemuapihak.Fenomena tersebutmengindikasikanbahwamasihadanyabuday apaternalistikdanburuknyapelayananantara lain disebabkankarenaketiadaanperangkathukum  yang mengaturstandarisasipelayananpublikdantidakadan yakesadaranakanpentingnyapelayanankepadamas yarakatsertahambatan internal organisasidalammelakukanreformasibirokrasiTerbit nya  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  UU  Nomor  33
Tahun  2004  dan  UU  Nomor 25 Tahun2009 tentangpelayananpublikditunjukanuntukmengaturda nmembangunkepercayaanmasyarakatataslayanan publik yang berkualitassertamemberiperlindungankepadamasy arakatsesuaidengannormadanasashukum yang berlaku. Pentingnya peningkatan
kualitas birokrasipelayanan  merupakan  hal  yang  tidak  bisa ditunda,  karena  dengan  kualitas  pelayanan  yang baik,  akanberpengaruhpadameningkatnya  jumlah investasi.  Untuk  itu,  salah  satunya  adalah  dengan cara  memotivasi  pegawainya  untuk  meningkatkan kinerjanya,  karena  kinerja  karyawan  dapat menentukan  kinerja  layanan  yang  baik  antara  lain dapat  diperoleh  melalui  kekuatan  sumber  daya manusianya.  Mangkunegara (2006:67)  menyatakan kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  karyawan dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan, disamping  dengan  meningkatkan  kinerja  pegawai, Tata  kelola  Pemerintahan  yang  baik  ( Good Government Governance ) menjadi salah satu aspek yang  mendapatkan  perhatian  pada  perkembangan demokratisasi,  karena  GGG  memiliki  prinsip  pada persyaratan  konsensus,  kompetensi,  komitmen  dan konsistensi dalam mewujudkan dan memelihara nilai- nilai  kemanusiaan  dalam  kehidupan  individu  dan kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  yang  didasarkan  pada
keimanan  dan  ketaqwaan.  Tujuan  dasar  dari governance adalah  bagaimana  pemerintah memberikan  sumber-sumber  pelayanan  dan keuntungan  bagi  masyarakat  lebih  baik  dengan meningkatkan mutu pola dan gaya kepemerintahan. Untuk  itu  aspek  yang  berperan  dalam menjalankan  tata  kelola  yang  baik  adalah kemampuan pimpinan dalam mengimplementasi dan memotivasi pegawainya sesuai dengan tujunnya.
Kepemimpinan  merupakan  salah  satu  aspek manajerial  dalam  kehidupan  organisasi  yang merupakan  posisi  kunci  ( key  position ),  karena seorang pemimpin berperan sebagai penyelaras dalam  proses  kerjasama  antar  manusia  dalam organisasinya.
Robbin, Judge (2007:9) menyatakan  bahwa  ada  tiga  keahlian  atau kompetensi  manajemen  dasar  yang  diperlukan oleh seorang pimpinan, yaitu : (1) keahlian teknik, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus; (2) keahlian personal,  yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami  dan  memotivasi  individu  lain  baik secara  individu  maupun  kelompok;  dan  (3) keahlian  konseptual,  kemampuan  mental  untuk menganalisa  dan  mediagnosis  situasi-situasi yang rumit.
Sementara  masalah  birokrasi  merupakan masalah  utama  yang  dihadapkan  pada kompleksitas global, yang peranannya mampu, cermat  dan  proaktif  mengakomodasi  segala bentuk  perubahan.  Kondisi  tersebut  sangat memungkinkan  karena  aparatur  berada  pada posisi  perumus  dan  penentu  daya  kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hirarki yang lebih tinggi sampai kepada hirarki yang terendah. Secara konsep, menurut Blau  dalam  Sinambela  (2008:70),  bahwa birokrasi  adalah  organisasi  yang  ditujukan untuk  memaksimumkan  efesiensi  dalam administrasi yang memiliki ciri: spesialisasi tugas- tugas,  hierarki  otoritas,  badan  perundang-
undangan,  sistem  pelaporan,  dan  personel  dengan keterampilan dan pernan khusus.
Pendekatan New  Public  Management (NPM) menerapkanmanajemenbisnisuntukmemperbaikiefisi ensidanefektivitas, dankinerjapadabirokrasi modern.(Vigoda dalam Keban, 2004:34). New Public Management (NPM)  sendirimenurut  Stoker (2004:20), padaawalnyamemberikanpenekananterhadapbag aimanamenjagabiaya yang dikeluarkandalampenyediaanpelayananmelaluidisi plinmanajemen yang lebihtangguhsepertimelaluiefisiensitabungan, penggunaan target kinerja, sertapenggunaankompetitoruntukmemilihpenyedia jasa yang paling murah.
Reformasi  birokrasi  merupakan  perubahan radikal  dalam  bidang  sistem  pemerintahan. Susunan  birokrasi  pemerintah  bukan  hanya  diisi oleh para birokrat karier tertapi juga pejabat politik. Pejabat politik tentunya memiliki seorang pimpinan yang berfungsi untuk mengatur dan mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan apa  yang  telah  ditentukan  sesuai  dengan  tujuan yang  ditetapkan  seperti  menerapkan  budaya  tata kelola yang baik. Birokrasi sebagai lembaga yang memiliki  kemampuan  besar  dalam  menggerakan organisasi,  karena  birokrasi  ditata  secara  formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai.
Birokrasi juga dapat dijadikan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat  yang  semakin  modern  dan  komplek. Sementara tuntutan masyarakat untuk mendapatkan  pelayanan  yang  baik,  memaksa Pemerintah  harus  bisa  mereformasi  tatanan layanan  yang  baik.  Ditambahkan  Instruksi Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  tentang Percepatan  Pemberantasan  Korupsi,  dan peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM 2004-2009), pada Bab
14 tentang penciptaan Pemerintahan yang bersih dan  berwibawa.  Lebih  lanjut  pada  UU  No  17 Tahun  2007  tentang  rencana  pembangunan jangka  panjang  Nasional  (RPJPN  2005-2025) pada  lampiran  Bab  IV  1,2  huruf  E  angka  35,
menetapkan  bahwa  pembangunan  aparatur negara  dilakukan  melalui  reformasi  birokrasi untuk  meningkatkan  profesioanlisme  aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan  yang  baik  di  Pusat  maupun  di Daerah  merupakan  landasan  hukum  untuk melakukan reformasi birokrasi. Menurut Edwin B. Filipo yang diterjemahkan oleh Masud (2001:250) dimensi prestasi  kerjaadalah  kualitas/mutu  kerja, kuantitas kerja, ketangguhan dan sikap. Untuk itu  Erry  (2003:4)  menyatakan  bahwa  reformasi birokrasi  menjadi  usaha  mendesak  mengingat implikasinya  yang  begitu  luas  bagi  masyarakat dan negara.
Peranan  keahlian  pimpinan  juga  akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Keahlian seorang  pemimpin  harus  dapat  memainkan berbagai  peran  dalam  mencapai  tujuan organisasi  yaitu  (1)  peran  interpersonal.  (2) informasional  (3)  pengambilan  keputuasan  yaitu sebagai  entrepreuner,  peredam,  gangguan, pembagi  sumber  dana,  dan  perunding  bagi organisasi  (Siagian,  2009;66-69).  Temuan Robbin  dan  Judge  (2007:9)  menyatakan bahwa  ada  tiga  keahlian  atau  kompetensi manajemen  dasar  yang  diperlukan  oleh seorang  pimpinan  yaitu  (1)  keahlian  teknik adalah  kemampuan  untuk  menerapkan pengetahuan  atau  keahlian  khusus,  (2) keahlian  personal    adalah  kemampuan  untuk bekerja  sama,  memahami  dan  memotivasi individu  lain  baik  secara  individu  maupun kelompok.dan  (3)  keahlian  konseptual  adalah kemampuan  mental  untuk  menganalisa  dan mediagnosis situasi-situasi yang rumit, dari tiga keahlian tersebut diharapkan dapat mempengaruhi  dalam  menerapkan  tata  kelola pemerintahan yang baik. Penerapan good government governance merupakan  budaya  organisasi yang diterapkan didalam organisasi.MenurutTricker dalam Higson (2003:46)  menyatakan  tata  kelola  yang baikmemiliki  empat  kegiatan  utama  yaitu pengarahan  yang  ada  di  dalam  perencanaan, tindakan  eksekutif  dalam  keputusan  krusial,
supervise  kinerja  manajemen  dan  akuntabilitas yang  dapat  diterima  dari  para  penanggungjawab kegiatan.  Sementara  temuan  Iman  Sjahputra Tunggal  (2002:12)menjelaskan  tata  kelola  yang baik  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan yang efektif bersumber pada budaya perusahaan, etika,  nilai,  sistem,  proses  bisnis,  kebijakan,  dan struktur  organisasi  yang  bertujuan  untuk mendorong  dan  mendukung  pengembangan perusahaan, pengolahan sumber daya, dan risiko secara  lebih  efisien  dan  efektif,  dan pertanggungjawabkan perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.
Temuan  Schein  dalam  Alihfiulahtin  (2007:44) bahwa  budaya  organisasi  dapat  mempengaruhi pengaturan  personel  dan  tujuan  profesional  dan bentuk-bentuk  tugas  dan  sumber  daya  guna mencapai  tujuan  organisasi,  sehingga    budaya organisasi  akan menentukan jalan bagi pemimpin dan anggota organisasi secara keseluruhan dalam setiap  proses  pembuatan  keputusan.  Mayer  dan Allen  (dalam  Sharma  dan  Bajpai,  2010) menyebutkanketerkaitan antara kepercayaan, gaya kepemimpinan,  dan  manajemen  sumber  daya manusia  dengan  komitmen  pada  organisasi. Sinungan  (2005:1)  mengartikan  bahwa  secara filosofis  kinerja  mengandung  pandangan  hidup dan  sikap  mental  yang  selalu  berusaha  untuk meningkatkan mutu kehidupan.
Kinerja  karyawan  adalah  hasil  kerja  yang dicapai  oleh  seseorang  karyawan  atau  organisasi dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan sesuaidengan tanggungjawab dan wewenang yang diberikan  kepadanya  mencakup;  (1)  kuantitas output, (2) kualitas output, (3), jangka waktu output, (4),  kehadiran  ditempat  kerja  dan  (5)  sikap koperatif.  Beberapa  indikator  dari  kinerja, disamping  kualitas  kerja  dan  kuantitas  kerja  juga bisa mencakup keandalan dan sikap.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dinyatakan dengan tegas bahwa pegawai sebagai unsur  aparatur  negara,  abdi  negara,  abdi masyarakat  yang  dengan  penuh  kesetiaan  dan ketaatan  kepada  pancasila,  UUD  1945,  negara dan  pemerintahan  menyelenggarakan  tugas pemerintahan  sertatugas  pembangunan.  Artinya bahwa pegawai ditekankan pada bentuk kesetiaan
penuh  di  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  penuh  kepada  negara  atau pemerintahan  sebagai  penyelenggara  negara dan  patuh  kepada  kebijakaan  pemerintahan atau  perundang-undangan  yang  berlaku. Disamping  sebagai  aparatur  mereka  pun didudukan  sebagai  abdi  negara  dan masyarakat agar menekankan pada peningkatkan pelayanan.
Selain itu Pemerintah juga telah membuat standar minimal yang termuat dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  dan Peraturan  Rencana  Pencapaian  Standar Pelayanan  minimal.  Dan  terbitnya  UU  Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik yang mengatur dan  membangun  kepercayaan  masyarakat  atas layanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik agar penyediaan  layanan  publik  menjadi  berkualitas serta  memberi  perlindungan  kepada  pengguna layanan sesuai dengan norma dan asas hukum secara jelas.  Oleh karena itu pelayanan kepada publik merupakan sesuatu yang mesti dilakukan oleh pihak pemerintah daerah.
Pelayanan  publik  berdasarkan  Men-Pan Nomor  63/KEP/M.Pan/7/2003  adalah  segala bentuk  kegiatan  pelayanan  publik  yang dilaksanakan  untuk  instansi  pemerintah  dan BUMN/D  dalam  bentuk  barang  atau  jasa  baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat  maupun  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan,
Kepmenpan  No.25  Tahun  2004  yang ditetapkan menyangkut tentang index kepuasan  masyarakat.  Kepmenpan  ini kemudian  disusul  lagi  dengan  terbitnya Kepmenpan  No.26  Tahun  2004  tentang pelayanan  publik  yang  transparan  dan akuntabel.  Kepmenpan  ini menjelaskan  upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki mutu pelayanan publiknya.
Peningkatan  kualitas  pelayanan  dapat terjadi  apabila  kinerja  pegawai  meningkat, tanpa  adanya  kinerja  pegawai  maka  rasanya sulit dapat menciptakan kualitas pelayanan, hal
ini  didasarkan  bahwa  pelayanan  sebagai  proses pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  lain secara  langsung  dan  sebagai  konsep  yang senantiasa  aktual  dalam  berbagai  aspek kelembagaan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan
Wasistiono (2003:43) menyatakan bahwa kualitas pelayanan  merupakan  tingkat  keunggulan  yang diharapkan  dan  pengendalian  untuk  memenuhi keinginan  konsumen  (Lovelock,  1988  dalam Tjiptono,  2007:260).  Hasil  survai  Komite Pemantuan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa institusi merupakan faktor  utama  yang  menentukan  daya  tarik investasi  di  suatu  Daerah,  diikuti  oleh  kondisi politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi Daerah, dan produktivitas kerja.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  tujuan  penelitian ini adalah mengkaji dan menganlisis (a). Reformasi birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, (b). Keahlian  pimpinan    berpengaruh  terhadap  kinerja pegawaidan  (c).  Penerapan good  government governance berpengaruhterhadap  kinerjapegawai, serta  (d).  Kinerja  pegawai  berpengaruh  terhadap kualitas pelayanan.

## METODE
Secara  garis  besar,  Unit    analisis  penelitian adalah  pegawai  Dinas  Perizinan  Satu  Pintu  Se- wilayah  Cirebon  yang  terdiri  dari  Kota  Cirebon, Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan  multiple,  pertama maximum likelihood  estimation (MLE),  ukuran  sampel  yang dapat memberikan hasil yang valid untuk estimasi dan interpretasi hasil-hasil SEM adalah antara 100 –  200  (Hair  et.al.  dalam  Ferdinand  2002:47), kedua  mendistribusikan  sampel  di  wilayah  tiga Cirebon  secara  proporsional  dengan  strata populasi,  ketiga  untuk    menetapkan  sampel  dari setiap strata digunakan metode sistematic random sampling dengan  jumlah  sampel  penelitian  ini adalah 120 responden.
Teknik analisa yang digunakan adalah analia SEM  Untuk  membuat  pemodelan  yang  lengkap, beberapa langkah berikut perlu dilakukan (Hair et
al . ,  1998  dalam  Ferdinand,  2005:33-66);  1) Pengembangan  Model  Teoritis,  2)  Konversi Path  Diagram kedalam  persamaan  3) Pemilihan matriks input dan estimasi model, 4) Menilai  problem  identifikasi,  5)  Pengujian Goodness of Fit Indice, 6) InterpretasidanModifikasi Model.

## HASILdanPEMBAHASAN
Berdasarkanpadahasilperhitungandapatdili hatpadagambardibawahini:

## Gambar 1 Hasilperhitungananalisisjalur
Pengaruh  Reformasi  Birokrasi  terhadap Kinerja Pegawai Pengujian  atas    hipotesis  reformasi birokrasi  terhadap  kinerja  pegawai.  diperoleh kesimpulan  statistik  bahwa  reformasi  birokrasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja pegawai  sebesar 0,630,  dengan nilai koefesien Cr 4.486 atau P value 0,000 <0,05, Karena  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan,  maka  dapat  diartikan  bahwa semakin  baik  reformasi  birokrasi  maka semakin  besar  peningkatan  kinerja  pegawai. Implikasi  hasil  pengujian  hipotesis  1 membuktikan bahwa pegawai pada Badan/Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu satu  Pintu  menginginkan  adanya  perubahan yang berarti untuk lebih maju lagi. Temuan ini sejalan  dengan  hasil  pengujian  analisis deskriptif  pada  variabel  reformasi  birokrsai memperoleh rata-rata untuk Penataan Kelembagaan sebesar 3,90, Penataan Ketatalaksanaan sebesar3,81, Penataan Sumber
Daya sebesar 3,77 dan akuntabilitas sebesar 3,84, artinya bahwa pelaksanaan birokrasi pada perijinan terpadu satu pintu berjalan dengan cukup baik.
Temuan  ini  mendukung  pernyataan  Miftah Thoha  (2002:2),  salah  satu  strategi  perubahan atau  reformasi  birokrasi  pemerintah  bisa  diawali dengan  perubahan  kelembagaan  birokrasi pemerintah  karena  lembaga  birokrasi  merupakan suatu  bentuk  dan  tatanan  yang  mengandung struktur  dan  kultur,  karena  struktur  menguraikan susunan  dari  suatu  tatanan,  dan  kultur mengandung nilai  (value), sistem,  dan  kebiasaan yang  dilakukan  oleh  para  pelakunya  yang mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya    sehingga  akan  lebih  mudah  untuk meningkatkan  dan  memotivasi  pegawai  untuk bekerja lebih baik.
Temuan  Moon  (2002:190)melakukan  penelitian tentang  kajian  ulang  terhadap  komitmen organisasional  dalam  gerakan  manajemen  publik baru,  motivasi,  budaya  organisasional,  sektor  dan level  manajerial,  menyatakan  bahwa  faktor-faktor motivasi  ekstrinsik  masih  belum  digunakan  secara efektif  di  dalam  sektor  publik  sebagai  cara  untuk meningkatkan  komitmen  organisasional  dan meningkatkan kinerja organisasional.

## Pengaruh Keahlian Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai
Pengujian  atas    hipotesis  keahlian  pimpinan terhadap  kinerja  pegawai.  diperoleh  kesimpulan statistik  bahwa  keahlian  pimpinan  berpengaruh terhadap  kinerja  pegawai    sebesar  0.328  atau 32,8.% dengan nilai cr (t hitung) = 2.289 > 2.000. Maka  dapat  diartikan  bahwa  semakin  baik keahlian  pimpinan  maka  akansemakin  besar peningkatan  kinerja  pegawai.  Kepemimpinan sebagai  suatu  posisi  seseorang  atau  tindakan perilaku  atau  suatu  gaya,  atau  kepemimpinan sebagai  suatu    hubungan  atau  suatu    proses. Melalui  pendekatan  perilaku  pada  kepemimpinan bertujuan  untuk  menentukan  apa  yang  dilakukan oleh pemimpin yang efektif dan mencari jawaban serta  menjelaskan  apa  yang  menyebabkan kepemimpinan  itu  efektif.  Ada  dua  aspek  utama pimpinan  yang  efektif  yaitu:  (1)  fungsi kepemimpinan dan (2) gaya kepemimpinan. Aspek fungsi  kepemimpinan  menjelaskan  bahwa  aktifitas
kepemimpinan  yang  dikatakan  efektif  dalam kelompok bilamana seseorang dapat melakukan dua fungsi,  yaitu; (1) fungsi yang berhubungan dengan  tugas  atau  pemecahan  masalah  dan (2) fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Sedangkan  aspek  gaya  kepemimpinan,  lebih fokus  pada  perilaku  pemimpin  yang  terkait dengan cara memerintah, cara memberi tugas, cara berkomunikasi, cara menegakkan disiplin, cara  menegur  bawahan,  cara  meminta pertanggung-jawaban  dan  aktivitas  lain  yang berkaitan  dengan  fungsi  seorang  pemimpin (koordinasi, pengambilan keputusan, komunikasi dan perhatian pada bawahan). Disamping  pendekatan  perilaku  pimpinan, maka  seorang  pimpinan  juga  memerlukan keahlian  dan  pengetahuan  agar  dapat berusaha mengembangkan keterampilan seperti  keterampilan  teknik,  keterampilan manajemen  sumberdaya  manusia  dan keterampilan konseptual. Pembuatan keputusan,  mengharuskan  para  pemimpin untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan  solusi  alternatif  untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, mengevaluasi  alternatif-alternatif  dan  memilih solusi  terbaik.Temuan  penelitian  ini  didukung oleh temuan Yukldalam Packard (2009:147)menjelaskan  bahwa  jenis  keahlian konseptual  berhubungan  dengan  efektifitas manajerial,  khususnya  pada  posisi  manajerial yang tinggi.
PengaruhPenerapan Good Government Governance TerhadapKinerjaPegawai Pengujianatashipotesis 3 yaitupenerapan good government governance berpengaruhterhadapkinerjapegawai diperolehkesimpulanstatistikbahwapenerapan goo d governmant governance (GGG) berpengaruhpositifdansignifikanterhadapkinerjap egawaisebesar 0.576 atau 57,6% dengannilaic.r (t hitung)= 4,466 > 2.00. Temuaninimenunjukkanbahwavariabelpenerapan good government governance yang mencakupakuntabilitas,kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas,efisensi dan efektivitas, kepentingan
umummemperlihatkanpengaruh yang positifdalammeningkatkankinerjapegawai.Temuanini sesuaidenganpernyataanbahwaTricker dalam
Higson  (2003:46)  menyatakan  tata  kelola  yang baikmemiliki  empat  kegiatan  utama  yaitu pengarahan  yang  ada  di  dalam  perencanaan, tindakan  eksekutif  dalam  keputusan  krusialdan supervise kinerja manajemen dan akuntabilitas yang dapat diterima dari para penanggungjawab kegiatan.
Penerapan good government governa nce diharapkandapatmemberikandampak yang baikbagipeningkatankinerjapegawai.Karenadalampri nsip GGG keterbukaan,
akuntabilitas,
kepastianhukumakanmenjadidasarketikapegawaime motivasidirinyauntukmendapatkankinerja  yang  baik. Komite  Cadbury  dalam  Widanarni  dan  Aida (2007:10)tatakelola  yang  baikmerupakanprinsip yang  mengarahkandanmengendalikanperusahaan agar mencapaikeseimbanganantarakekuatansertakewe nanganperusahaandalammemberikanpertanggung -jawabannyakepadapara shareholders khususnya, dan stakeholders padaumumnya.
Disampingitu, temuaninijugamembuktikanbahwapenerapan good government governance dalampelaksanaanyaharusselalumemil ikitanggungjawabuntukmenghasilkankinerja  yang tinggisepertidinyatakanolehLaode IdadalamEva Maulina  (2008:5)  mengidentifikasiada  lima karakteristikdalamkepemerintahan yang baik, yaitu : (1)Terwujudnyainteraksi yang baikantarapemerintah, swasta, danmasyarakat,terutamabekerjasamadalampenga turankehidupansosialpolitikdansosio-ekonomi. (2)Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat)  yang melakukan  sinergi  untuk  menghasilkan  output yang berkualitas. (3)Proses penguatan diri sendiri (self enforcing processi), di mana ada upaya untuk mendirikan  pemerintah  (self  governing)  dalam mengatasi  kekacauan  dalam  kondisi  lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. (4)Keseimbangan kekuatan (balance of forces), di mana  dalam  rangka  menciptakan  pembangunan yang  berkelanjutan  (sustainable  development), ketiga  elemen  yang  ada  menciptakan  dinamika,
kesatuan  dalam  kompleksitas,  harmoni,  dan kerjasama.
(5)Interdependensi, yakni menciptakan  saling  ketergantungan  yang dinamis  antara  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi.
Penelitian  yang  dilakukanolehKlapper& love  dalamHerman  Darwis  (2009:419)  yang menemukanbahwa corporate governance memilikihubunganpositifdengannilai /kinerjaperusahaan. Dapatdisimpulkanbahwasemakinbaikpenerapa n Good Governmet Governance makasemakintinggikinerjapegawai, darihasilpenelitianinimenunjukkanbahwa  rata- rata respondensetujuuntukmelaksanakanpenerapa n Good Governmet Governance. PengaruhKinerjaPegawaiTerhadapKualitas Pelayanan Pengujianatashipotesis 5 yaitukinerjapegawaiberpengaruhterhadapkualit aspelayanandiperolehkesimpulanstatistikbahw akinerjapegawaiberpengaruhterhadapkualitasp elayanan = 0,612, dengannilaicr 3.212 > 2.00.
Temuaninimenunjukkansemakinbesarkinerjape gawaimakasemakintinggimotivasipegawaiuntuk menyampaikanpelayanankepadamasyarakat.K arenabaiknyakinerjapegawaijugaakanberdamp akpadapeningkatankualitaspelayananpadadina sperizinanterpadusatupintu.
Temuaninisejalandenganhasilanalisisdeskriptif padavariabelkinerjapegawaipadakualitas output sebesar 3,87,  kuantitas output sebesar 3,67, danindekskepuasansebesar 3,81, Sedangkanhasildeskripsiuntukvariabelkualitasp elayananuntukdimensiSedangkanhasildeskripsi untuk variable kualitaspelayananuntukdimensiKesederhanaan sebesar3,98,KejelasandanKepastiansebesar4. 03, Keamanansebesar3,69, Efisiensisebesar3,80,danEkonomissebesar3,9 5, KeadilandanPemerataansebesar3,90 KetepatanWaktusebesar3,87, artinyabahwa variable kinerjapegawaidankualitaspelayanandipandang olehrespondentergolongcukupbaik, artinya, apapunkegiatan yang
dilakukanolehaparatpelayananpublikharuslahberp edomanpadarambu-rambuaturannormatif yang telahditentukanolehorganisasipubliksebagaiperwuj udandaribudayaorganisasipublik.
UntukitumenurutBitner  dkk  dalam  Susetyo (2011:5)kualitas  layanan  merupakan  keseluruhan kesan  konsumen  terhadap  inferioritas  /  superioritas organisasi  beserta  jasa  yang  ditawarkan.Mutu layanandiciptakankarenaadanyakeunikanatributjasa/l ayanantelahmembawakedekatanantarapelangganda nkaryawansecarafisik, organisasionaldanpsikologikalsehinggamengaburka nbatasanantarakeduanya.

## KESIMPULAN
Reformasi birokrasi yang terdiri dari 4 dimensi yaitu  penataan  kelembagaan,  penataan  ketata- laksanaan,  penataan  sumberdaya  pegawai  dan akuntabilitas  termasuk  katagori  cukup  baik, Keahlian pimpinan yang diukur dengan tiga dimensi yaitu  keahlian  konseptual,  keahlian  personal  dan keahlian  teknikal  ditanggapi  oleh  pegawai  cukup baik,  artinya  pimpinan  memiliki  kemampuan  yang baik  dalam  mengelola  bawahannya  terhadap Badan/Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu  (PTSP)  Se  Wilayah  Cirebon,  Penerapan Good Government Governance yang diukur dengan akuntabilitas,  kepastian  hukum,  keterbukaan, profesionalitas,  efisiensi  dan  efektivitas  serta kepentingan umum menunjukkan pelaksanaan yang baik,  artinya  penerapan Good  Government Governance pada  Badan/Kantor  Pelayanan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Se  Wilayah Cirebon  dipandang  memiliki  katagori  cukup  baik.. Kinerja  pegawai  yang  diukur  dengan  kuantitas output, kualitas output dan jumlah indeks kepuasan masuk  katagori  cukup  baik,  artinya    Badan/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Se Wilayah  Cirebon  mampu  meningkatkan  kinerja pegawainya dengan cukup baik. Kualitas pelayanan yang diukur dengan kesederhanaan, kejelasan dan kepastian,  keamanan,  efisiensi,  ekonomis,  keadilan dan  pemerataan  dan  ketepatan  waktu  dipandang responden masuk pada katagori cukup baik, artinya pelaksanaan  pelayanan  pada  Badan/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Se Wilayah Cirebon memiliki kualitas pelayanan cukup baik.
Reformasi  birokrasi  berpengaruh  nyata terhadap kinerja pegawai, artinya semakin baik reformasi birokrasi maka semakin tinggi kinerja pegawai.  Keahlian  pimpinan  berpengaruh nyata  terhadap  kinerja  pegawai,  artinya semakin baik keahlian pimpinan maka semakin tinggi  kinerja  pegawai.  Penerapan  G ood Government  Governance berpengaruh  nyata terhadap  kinerja  pegawai,  artinya  bahwa semakin  baik  penerapan Good  Government Governance maka  semakin  besar  kinerja pegawai di Badan/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Se  Wilayah Cirebon.  Reformasi  birokrasi,  keahlian pimpinan,  dan  penerapan Good  Government Governance ,  berpengaruh  nyata  secara simultan  terhadap  kinerja  pegawai,  artinya kinerja  pegawai  dapat  ditingkatkan  melalui reformasi  birokrasi,  keahlian  pimpinan,  dan penerapan Good  Government  Governance , Kinerja  pegawai  berpengaruh  nyata  terhadap kualitas  pelayanan,  artinya  semakin  tinggi kinerja  yang  dimiliki  pegawai  maka  semakin baik  pegawai  dalam  memberikan  kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  A.  Anwar  PrabuMangkunegara.  2006. EvaluasiKinerjaSumberDayaManusia. Jakarta: RefikaAditama. Alihfiulahtin  Utaminingsih.  2007.  Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepercayaan dan  Komitmen  Pada  Organisasi.  Jurnal Telaah Bisnis. Volume 8 No.1. pp.43-61.
Erry  Riana  Hardjapamekas.  2003.  Jurnal Reformasi  Birokrasi  Sebagai  Syarat Penegakan Dan Pemberantasan KKN.
Eva  Maulina.  2008.  Kewarganegaraan  :  Good Governance. Modul XII. Jakarta : Universitas Mercu Buana.
Ferdinand,  Augusty.  2002. Structural  Equation
Modeling Dalam  Penelitian  Manajemen. Aplikasi Model-Model Rumit Dalam
Penelitian  Untuk  Tesis  Magister  &  Disertasi Doktor. Semarang : BP UNDIP.
_________________.  2005.  Structural  Equation Model  dalamPenelitianManajeme n. Edisi  3.
Semarang  :  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Flippo,  Edwin  B.  2001.Manajemen  Personalia,
AlihBahasaMoh. Masud, EdisiKeenam, JilidKedua, Erlangga, Jakarta.
Herman  Darwis.  2009.  Jurnal  Keuangan  dan Perbankan  :  Corporate  Governance  Terhadap Kinerja Perusahaan. Vol. 13. No.3 hal. 418-430. Higson,  Andrew.  2003.  Corporate  Financial Reporting: Theory and Practice. London : SAGE Publication Inc.
Keban,  Yeremias  T.  2004.  Enam  Dimensi
Strategis Administrasi Publik Kosep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.
L.P.Sinambela.  2008.ReformasiPelayananPublik :Teori,
KebijakandanImplementasi, Jakarta:BumiAksara. Men-Pan  Nomor  63/KEP/M.Pan/7/2003  tentang pelayanan publik.
MiftahThoha.  2002.  Perspektif  Perilaku  Birokrasi.
Dimensi-dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi Negara.  Jilid  2.  Jakarta  :  PT  Rajagrafindo Persada.
__________________. Jurnal Reformasi Birokrasi Pemerintah  (Seminar  Good  Governance). Yogyakarta  :  Ilmu  Administrasi  publik Universitas Gajah Mada.
Moon, M Jae. 2000. “Organizational Commitment
Revisited  in  New  PublicManagement,”  Public Performance  &  Management  Review.Vol.24.
No.2. pp. 177-194. MuchdarsyahSinungan, 2005, Produktifitas, ApadanBagaimana, PT BinaAksara : Jakarta. Packard,  Thomas.  2009.  Leadership  and Performance in Human Services Organizations. Chapter 7. pp.143-164. Robbins,  S.  P.,  &  Judge,  T.  A.  (2007). Organizational  behavior.  12th  edition.  Upper
Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Sharma,  Jai  Prakash.  Bajpai,  Naval.  2010. Organizational Commitment and its Impact on  Job  Satisfaction  of  Employees:  A Comparative  Study  in  Public  and  Private Sector in India. pp.7-19. Siagian, Sondang P. 2009. ManajemenSumberDayaManusia.  Jakarta: PT. BumiAksara.
Stoker,  Gerry.  2004.  New  Localism, Participation  and  Networked  Community Governance.  University  of  manchaster  : IPAG.
Susetyo Darmanto. 2011. Media Ekonomi dan Manajemen  :  Analisis  Pengaruh  Kualitas Layanan  dan  Fasilitas  Ekspor  Terhadap Kepuasan  dan  Loyalitas  Pelanggan  Jasa Containership  Regional  Container  Line (RCL) Semarang. Vol.24 No.2. pp.1-16. Tjiptono,  Fandy  2007,  Pemasaran  Jasa, Malang: Banyumedia Publishing. UU Nomor 25 Tahun2009 tentangpelayananpublik. Undang-UndangNomor,  32  Tahun  2004 TentangPemerintahah Daerah. Undang-UndangNomor, 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antaraPemerintahanpusat dan daerah. Undang-UndangNomor,  43  Tahun  1999  yang mengubah  UU  No.8  Tahun  1974 TentangPokok-PokokPegawaian. Wasistiono, Sadu. 2004. KapitaSelektaManajemenPemerintahan. Fokus Media,  Bandung.
Widanarni P., Aida A.M. 2007. The Influence Of Board  Structure  On  Firm  Performance. Pp.1-43.