https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
(Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit IV Polda Nusa Tenggara Timur) 1
Nyoman Gede Arya T. Putra 1 , Jimmy Pello 2 , Karolus Kopong Medan 3 arya.nyoman19@gmail.com, Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Indonesia 1

## Abstract
Children is an asset largest to a country therefore must be protection laws against any evil including violent crime sexual.  As  for  legal  problem  who  studied  is  to  what  extent  protection  laws  against  the  victims  children  sexual violence in east nusa tenggara?The type of this research namely research law empirical. The results of the study found that the protection laws against the victims children sexual violence in nusa east southeast has been running this can be seen of have the establishment of: The organization regional forces (OPD), namely children and women empowerment agency east nusa tenggara dealing with kids and women, set up a child who face legal action, set up the  victim  house  which  is  home  to  accommodate  children  who  became  the  victim  and  form  tim-tim  specialty  of handling the victim son.
Keywords: Children; Sexual Harassment; The Protection Of The Law.

## Abstrak
Anak merupakan aset terbesar bagi suatu negara oleh sebab itu harus mendapat perlindungan hukum terhadap setiap  kejahatan  termasuk  kejahatan  kekerasan  seksual.  Adapun  persoalan  hukum  yang  dikaji  yaitu  Sejauh manakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Jenis dari  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  Perlindungan  hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur telah berjalan hal ini dapat dilihat dari telah dibentuknya: Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  yaitu  Badan Pemberdayaan Anak  dan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur  yang menangani masalah anak dan perempuan, Membentuk tim anak  yang berhadapan dengan hukum, Mendirikan Rumah Korban (Ruban) yaitu rumah untuk menampung anak yang menjadi korban dan Membentuk tim-tim khusus yang menangani anak korban.
Kata Kunci : Anak; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum.
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.958 Received :  August 2020 Accepted :  August 2020 Published :  September 2020 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the journal  right  of first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0
International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di  masa  mendatang,  serta anak  juga  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
1 Jurnal ini merupakan bagian hasil kajian dari tesis yang ditulis oleh penulis di Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana pada tahun 2019
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  perlu  adanya peraturan  hukum  yang  mengatur  dan  melindungi  anak-anak  sehingga  terhindari  dari kejahatan untuk melindungi masa depannya seperti yang dikatakan oleh Mohammad Taufik Makarao  dalam  jurnalnya  Ayu  Amalia  Kusuma 2 bahwa  Anak  adalah  bagian  dari  generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peranan  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang 3 .
Tindak  kekerasan  pada  anak  Indonesia  masih  sangat  tinggi  yang  salah  satu penyebabnya  adalah  cara  pandang  yang  keliru  mengenai  anak  oleh  sebab  itu  Ivo  Noviana 4 mengatakan bahwa Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena  anak  selalu  diposisikan  sebagai  sosok  lemah  atau  yang  tidak  berdaya  dan  memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Oleh sebab itu Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf 5 juga mengatakan hal yang serupa tentang kekerasan seksual dikarenakan  secara  fisik  dan  psikis,  anak  merupakan  kaum  yang  lemah  sehingga  rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Ketika  anak  menjadi  objek  kekerasan  seksual,  ia  telah  mengalami  kerugian  baik materiil  maupun  immateril.  Pelecehan  atau  kekerasan  seksual  adalah  segala  macam  bentuk prilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak yang tidak diharapkan oleh seseorang  yang  menjadi  korban  sehingga  menimbulkan  reaksi  atau  dampak  negatif  bagi korbannya  seperti  rasa  malu,  terluka,  trauma  yang  berkepanjangan  serta  terhambatnya tumbuh  kembang  anak  secara  wajar,  dampak  buruk  seperti  itulah  mewajibkan pelecehan/kekerasan  seksual  terhadap  anak  perlu  mendapat  perhatian  yang  sangat  serius seperti  yang  dikatakan  juga  oleh  Sri  Maslihah 6 bahwa  bentuk  kekerasan  seksual  meliputi kekerasan fisik, seksual dan kekerasan psikis yang terjadi di lingkungan domestik (keluarga) maupun sekolah.
2 Kusuma,  Ayu  Amalia  (2015),  Efektivitas  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Dalam  Hubungan  Dengan  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia, Lex et Societatis,  15 (3)
3 Rumtianing,  Irma  (2014), Kota  Layak  Anak  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Anak,  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan, 14 (1), P ISSN : 2302-433X, E ISSN : 2579-5740
4 Noviana, Ivo (2015), Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, Jurnal Sosio Informa, 15  (1), DOI: https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87
5 Probosiwi,  Ratih  &  Daud  Bahransyaf  (2015),  Pedofilia  Dan  Kekerasan  Seksual:  Masalah  Dan  Perlindungan  Terhadap Anak, Jurnal Sosio Informa, 15 (1), DOI: https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88
6 Maslihah,  Sri  (2013),  Play  Therapy  Dalam  Identifikasi  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak,  Jurnal  Penelitian Psikologi, 13 (4),

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Iv Polda Nusa Tenggara Timur) Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan
Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak menggambarkan bahwa kualitas perlindungan terhadap anak masih buruk, keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup  mandiri  tentunya  sangat  membutuhkan  orang  lain  sebagai  tempat  berlindungnya. Sebagian besar kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh anak justru paling banyak  dilakukan  oleh  orang-orang  terdekat  dari  anak  itu  sendiri,  seperti immediate  family (ayah,  paman,  kakak),  tetangga,  teman  sekolah,  guru,  pengasuh  dan  kekasihnya  yang memiliki intensitas cukup sering dengan korban, namun tidak jarang juga kekerasan seksual terhadap anak itu dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban.
Tindak  pidana  pelecehan  atau  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  anak  seperti fenomena  gunung  es,  angka  tindak  pidana  pelecehan  atau  kekerasan  seksual  bisa  menjadi lebih  besar  dari  pada  yang dilaporkan kepada aparat penegak  hukum,  hal tersebut  bisa saja disebabkan  karena  korban  tidak  berani  melaporkan  pelecehan  atau  kekerasan  seksual  yang dialaminya karena rasa malu, disamping itu korban dan keluarganya takut akan stigmatisasi lingkungan  yang  bisa  saja  mencemooh  korban  dan  keluarganya  sebagai  orang  yang  sudah tercemar begitu juga adanya media massa yang menjadikan kejadian yang dialami oleh anak (korban)  sebagai  berita  sehingga  dapat  dikonsumsi  oleh  publik  yang  akan  lebih  dapat menimbulkan rasa trauma bagi korban.
Di  sisi  lain  makin  maraknya  kejahatan  terhadap  anak  di  masyarakat  khususnya kejahatan  seksual  memerlukan  peningkatan  komitmen  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  dan  Masyarakat  serta  semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Adanya  lembaga  independen  diharapkan  lebih meningkatkan  efektifitas  dalam  pengawasan  penyelenggaraan  perlindungan  anak  sehingga dapat  mendukung  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraanya. Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  data  terkait  betapa  besarnya  kejahatan  kekerasan  seksual  yang menimpa  anak-anak  di  Indonesia  terkhusus  pada  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur  di  mana nantinya akan menjadi objek lokasi penelitian dapat terlihat dalam tabel ini:

## Tabel 1
Jenis Kekerasan Seks Pada Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur
No Jenis Kekerasan Seks Anak Tahun Ket 2015 2016 2017 2018 LK PR LK PR LK PR LK PR 1 Perkosa 0 19 0 18 0 20 0 20 2 Cabul 1 35 0 33 2 47 0 34 3 Pelecehan 0 7 3 9 0 6 0 11 4 Persetubuhan Anak 0 133 0 80 0 75 0 141 5 Eksploitasi Seks 0 0 0 0 0 0 0 0
Anak JUMLAH 1 194 3 140 2 148 0 206
Sumber : Laporan Tahunan Ditreskrimum subdit IV Polda NTT
Perlindungan  anak  adalah  suatu  hasil  interaksi  karena  adanya  interaksi  antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apakah kita mau mengetahui adanya,  perlindungan  anak  yang  baik  atau  buruk,  tepat  atau  tidak  tepat,  maka  kita  harus memperhatikan  fenomena  yang  relevan,  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  terjadinya kegiatan  perlindungan  anak.  Dalam  rangka  mengembangkan  usaha  kegiatan  perlindungan anak  kita  harus  waspada  dan  sadar  akan  akibat-akibat  yang  tidak  diinginkan  yang menimbulkan  korban,  kerugian  karena  pelaksanaan  perlindungan  anak  yang  tidak  rasional positif,  tidak  bertanggung  jawab  dan  tidak  bermanfaat.  Oleh  sebab  itu,  harus  diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Harus dicegah, agar pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu semakin tidak menjamin adanya  perlindungan  anak  dan  bahkan  menimbulkan  berbagai  penyimpangan  negatif  yang lain.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  perumusan  masalah  yang  dapat  diajukan oleh  penulis  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  perlindungan    hukum  terhadap  anak  korban kekerasan  seksual  di  Polda  NTT?  dan  bagaimana  efektifitas  perlindungan  hukum  terhadap anak korban kekerasan seksual di Polda NTT?

## 2. METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  diatas,  maka  penelitian  ini  merupakan  penelitian empiris. Menurut  Bahder Johan Nasution bahwa 7 ; penelitian ilmu hukum empiris  bertujuan untuk  mengetahui  sejauhmana  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.  Lokasi  penelitian  ini dilaksanakan di Polda NTT.
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis konseptual, pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus.

## Jenis dan Sumber Data
a. Data primer : Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara.
b. Data  sekunder  : Yaitu  data  yang  bersifat  sebagai  pelengkap  yang  bersumber  dari buku-buku,  literature-literatur  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan.

## Teknik Analisis Data
7 Bahder Johan Nasution, (2008), Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, hlm 123.

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Iv Polda Nusa Tenggara Timur) Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan
Teknik  yang  digunakan  untuk  menganilisa  setiap  data  yang  telah  diperolah  maka penulis menggunakan teknik reduction, display , dan conclusion data.
3. PEMBAHASAN
3.1  Pelaksanaan Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Polda NTT.
Tindakan  kekerasan  merupakan  wujud  penindasan  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  dilakukan  seseorang  kepada  orang  lain,  kelompok  tertentu  kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki- laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.
Kekerasan  itu  bisa  dilakukan  oleh  orang-orang  dan  setiap  tingkat  pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat  paham  dunia  yang  masih  didominasi  oleh  laki-laki  dan  kaum  perempuan  hanya dihitung setengah manusia sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak akan habisnya seperti  pendapatnya  Dwi  Hapsari  Retnaningrum 8 bahwa  membicarakan  masalah kekerasan  terhadap  perempuan,  seakan-akan  tidak  ada  pernah  habisnya.  Hampir  setiap hari  kita  diberi  sajian  yang  mengekspose  kekerasan  baik  melalui  media  massa  maupun media–media yang lainnya.
Mengenai  penyidikan  terhadap  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  pada umumnya  dalam  penyidikan,  penyidik  diharuskan  mengutamakan  untuk  memberikan perlindungan  hak-hak  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  dalam  setiap  proses penyidikan,  mulai  dari  anak  harus  didampingi  oleh  orang  tua  atau  wali,  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  tindakan  yang  merugikan  korban,  hak mendapatkan  pelayanan  karena  korban  mengalami  penderitaan  mental,  fisik  dan  aspek psikologis lainnya serta tidak memaksa anak untuk memberikan keterangan 9 .
Kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  tersebut  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  dari Penegakan  Hukum  Pidana,  karena  pada  tahap  penyidikanlah  dapat  diketahui  adanya tersangka dalam suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku  kejahatan  atau  tindak  pidana  tersebut  sebelum  pelaku  kejahatan  pada  akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.
8 Retnaningrum, Dwi Hapsari (2009), Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Dinamika Hukum, 09 (9), DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.26
9 Hasil Wawancara dengan penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT, pada tanggal 29 Februari 2019
Pemeriksaan  penyidik  difokuskan  sepanjang  hal  yang  menyangkut  persoalan  hukum. Titik  pangkal  pemeriksaan  dihadapkan  penyidik  ialah  tersangka.  Dari  sinilah  diperoleh keterangan  mengenai  peristiwa  pidana  yang  sedang  diperiksa.  Akan  tetapi,  sekalipun tersangka  yang  menjadi  titik  tolak  pemeriksaan,  terhadapnya  harus  diberlakukan  asas akusatur  yaitu  tersangka  harus  ditempatkan  pada  kedudukan  manusia  yang  memiliki harkat  martabat.  Yang  diperiksa  bukan  manusia  sebagai  tersangka  melainkan  perbuatan tindak  pidana  yang  dilakukannyalah  yang  menjadi  objek  pemeriksaan.  Tersangka  harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” ( presumption of innocent ) sampai diperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Bilamana penyidik menemukan  peristiwa  yang  dinilai  sebagai  tindak  pidana,  dapat  segera  melakukan penyidikan.  Penyidikan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  dilakukan oleh  Subdit  IV  RENAKTA  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  selain  pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan petunjuk lain yang mendukung adanya peristiwa  tersebut.  Alat  bukti  tersebut  diantaranya:  visum  dari  korban  yang  biasanya dilakukan  pada  RSB  Polda  NTT  dan  memeriksa  saksi-saksi  yang  mengetahui  kejadian tersebut.
Untuk  lebih  memperjelas  tahap-tahap  penyidikan  tindak  pidana  kekerasan  seksual, berikut  langkah-langkah  dalam  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  unit  IV  RENAKTA Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  dalam  penanganan  terhadap  korban  meliputi  a. menerima laporan dari korban atau dari  keluarga  korban; b. melakukan pemeriksaan; c. melakukan visum et repertum ; d. memberikan obat pencegah kehamilan untuk korban; e. menjalin kerjasama dengan psikiater; f. menyediakan fasilitas rumah aman (SHELTER); g.  mengumpulkan  saksi-saksi;  h.  memberikan  surat  pemberitahuan  perkembangan  hasil penyidikan  atau  (SP2HP).  Sedangkan  penanganan  terhadap  pelaku  sebagai  berikut:  a. pemanggilan  atau  penangkapan  tersangka;  b.  penahanan  sementara; c.  penyitaan barang bukti; d. melakukan pemeriksaan; e. melakukan gelar perkara; f. pembuatan berita acara perkara; g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
Setelah proses penyidikan telah selesai maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya  ke  Kejaksaan.  Dalam  hal  penuntut  umum  mengembalikan  hasil  penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk  dari  penuntut  umum.  Penyidikan  dianggap  telah  selesai  apabila  dalam  waktu empat  belas  hari  penuntut  umum  tidak  mengembalikan  hasil  penyidikan  atau  apabila

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Iv Polda Nusa Tenggara Timur) Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan
sebelum  batas  waktu  tersebut  berakhir  telah  ada  pemberitahuan  tentang  hal  itu  dari penuntut umum kepada penyidik.
Gambar 1.  Alur mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan pada anak  tingkat Polda NTT .
Terhadap  kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  banyak  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Fridolin  Luruk,  Pekerja  Dinas Sosial  Perlindungan  Anak  Pada  Dinas  Sosial  Provinsi  NTT  beliau  menjelaskan  “pada tahun  2010,  Dinas  Sosial  Provinsi  NTT  mendirikan  rumah  aman  (shelter)  yang diperuntukan  bagi  anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus  (korban  kekerasan seksual) yakni Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang beralamat di  jalan A.Yani Oeba yang  disebut Rumah  Harapan  GMIT  221,  Sejak  berdirinya shelter tersebut  RPSA telah menerima klien diantaranya korban trafficking , korban kekerasan seksual (sodomi) dan  juga  telah  memberikan  bantuan  sosial  kepada  anak-anak  korban  berupa  uang  tunai yang  langsung  ditransfer  ke  rekening  anak  yang  dipergunakan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar anak. Dana kebutuhan sosial tersebut bersumber dari Kementrian Sosial Republik  Indonesia  yang  disalurkan  melalui  RPSA  Provinsi  NTT.  Dengan ditempatkannya pekerja sosial pada Dinas Sosial, maka sejak tahun 2015 RPSA tidak lagi aktif beroperasi, hal itu dikarenakan SDM tidak tersedia. Karena semakin maraknya kasus anak  di  NTT  dan  memerlukan  rumah  aman,  maka  Dinas  Sosial  Provinsi  NTT  bermitra dengan lembaga swasta. Yayasan ini telah ditunjuk sebagai RPSA sebagai tempat rujukan bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  yang  mendapatkan  dukungan  anggaran  dari  Dinas Sosial Provinsi NTT” 10 .
Berdasarkan  data  dari  Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda  NTT,  pada  tahun  2015  s/d 2018  sesuai  data  terbaru  sebagian  besar  kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  menimpa anak terjadi pada jenis kasus persetubuhan dimana didapat dalam data tersebut pelakunya adalah anak teman dari anak korban itu sendiri dan orang terdekat dari anak korban itu
10 Hasil Wawancara dengan Fridolin Luruk, Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali, pada tanggal 26 Fabruari 2019.
sendiri, serta kasus selanjutnya percabulan dengan pelaku dan modus yang hampir sama dengan  kasus  persetubuhan  yang  sering  terjadi  di  wilayah  hukum  Polda  NTT  yang dilaporkan  di  Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda.  Dari  pengakuan  anak  korban  tindak kekerasan  seksual  tersebut  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  dari  dalam keluarga  anak  tersebut  maupun  dari  faktor  ekonomi  sendiri,  dalam  hal  ini faktor  dalam keluarga  sangat  besar  pengaruhnya  seperti  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua, kebebasan yang diberikan oleh orang tua anak itu  sendiri dan situasi lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
Menurut  wawancara  dengan  Rudi  JJ  Ledo,  Kasubdit  IV  Polda  NTT    mengatakan bahwa  “kekerasan  seksual  yang  terjadi  selama  ini  meninmpa  anak  tidak  semata-mata karena faktor keluarga dan ekonomi saja akan tetapi tidak jarang karena salah pergaulan dari  anak  itu  sendiri  dimana  pergaulan  anak  sekarang  sudah  sangat  beda  dengan  anak- anak pada zaman dahulu. Pengaruh berkembangnya teknologi dan alat komunikasi yang semakin  canggih  sangat  besar  pengaruhnya  dimana  dengan  alat  komunikasi  sekarang anak-anak  bisa  sangat  mudah  lari  dari  pengawasan  orang  tua  dan  keluarga  sehingga dengan sesuka hati bergaul sehingga terjerumus ke kehidupan seksual yang belum pantas dilakukan  oleh  anak  sudah  dia  lakukan,  banyak  sekali  terjadi  permasalahan  seperti  itu, awalnya  saling  komunikasi  lewat  HP  dan  ketemu  satu  dua  kali  menjalin  hubungan pacaran  dan  ujung-ujungnya  mengarah  ke  hal  seksual  dengan iming-iming  enak  namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan  yang dirasakan oleh anak perempuan (anak korban) tersebut” 11 .
Kehadiran  hukum  harus  menjadi  pelindung  bagi  anak  dalam  menjalani  hari-hari hidupnya. Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan  kondisi  agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial 12 .
Pada  umumnya  kejahatan  yang  terjadi  atau  dilakukan  secara  individual  maupun kelompok,  terutama  yang  direncanakan,  tentulah  didahului  oleh  suatu  modus  operandi. Modus  operandi  inilah  yang  menjadi  fokus  pembahasan  bagian  ini.  Sehubungan  kasus perkosaan  yang  dibahas  terkait  anak  yang  menjadi  korban  didalamnya,  dalam  hal  ini penulis mengkaji dari beberapa data Primer melalui hasi interogasi terhadap anak korban
11 Hasil Wawancara dengan Rudi JJ Ledo, Kasubdit IV Polda NTT, pada tanggal 28 Februari 2019
12 Fadilla,  Nelsa (2016),  Upaya Perlindungan Hukum Terhadap  Anaksebagai  Korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum dan Peradilan, 16 (5) : 181–194, DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.2.2016.181-194

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Iv Polda Nusa Tenggara Timur) Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan
dan  anak  pelaku  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dalam  tahap  penyidikan diketahui mengenai modus operandi perkosaan sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 3
Modus Operandi Kejahatan Perkosaan Modus Operandi Persentase Diancam dan dipaksa Dirayu Dibunuh Diberi iming-iming 66,3 22,5 6,1 5,1
Jumlah
Sumber : Data Primer diolah oleh penulis 2019
Tabel  mengenai  modus  operandi  kejahatan  perkosaan  itu  menunjukkan  bahwa pelaku  dalam  menjalankan  aksi  kejahatannya  telah  menggunakan  cara-cara  pemaksaan kehendak,  pengancaman  dan  kekerasan.  Di  samping  perkosaan  itu  sendiri  termasuk kejahatan  yang  berkarakter  kekerasan,  modus  operandi  yang  dilaksanakan  juga mengandung kekerasan. Modus operandi pemerkosa menurut BAP lebih cenderung pada usaha mengajak korban ke tempat aman (41,94%), atau korban dirayu (21,5%). Dari dua modus operandi ini dapat diketahui bahwa antara korban dan pelaku tampak seolah-olah sudah saling mengenal sebelum terjadi hubungan seks.
Diuraikan  menjadi  lebih  spesifik,  modus  operandi  perkosaan  setidak-tidaknya sebagai berikut: 1. Diancam dan dipaksa; 2. Dirayu; 3. Dibunuh; 4. Diberi obat bius; 5. Diberi  obat  perangsang;  6.  Dibohongi  atau  diperdaya  dan  lainnya.  Modus  operandi perkosaan  seperti  itu  sangat  mungkin  di  kemudian  hari  dapat  berkembang  dan  dapat bermodus  operandi  di  lain  lagi.  Karena,  modus  operandi  kejahatan  itu,  selain  terkait dengan  posisi  korban  atau  objek  yang  menjadi  sasarannya,  juga  terkait  dengan perkembangan  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  yang  terjadi  dan  bergolak  di  tengah masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adagium yang menyebutkan “semakin maju suatu masyarakat,  maka  semakin  maju  pula  perkembangan  kejahatannya”.  Artinya,  ada  saja jenis  dan  modus  operandi  baru  di  dunia  kejahatan,  karena  beradaptasi  dengan perkembangan yang ada. Oleh sebab itu Syaiful Bahri dan Fajriani 13 menegaskan bahwa Dewasa ini masyarakat kita sering dihadapkan pada kasus-kasus pelecehan seksual baik itu yang dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak, dengan motif yang berbeda-beda.
13 Bahri Syaiful & Fajriani (2015), Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat  Pelecehan Seksual  Di Aceh, Jurnal Pencerahan, 15 (9),  50-65, ISSN: 1693 – 7775
Atas  dasar  hal  tersebut  diatas,  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  telah berusaha mengambil kebijakan dalam pemulihan korban kekerasan seksual, seperti antara lain :
a. Membentuk  organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  seperti  Badan  Perlindungan Pemberdayaan  Perempuan,  yang  didalamnya ada salah  satu  bidang yang  menangani masalah  anak  yaitu  Unit  Pelayanan  Terpadu  (UPT)  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ).
b. Membentuk  tim  penanggulangan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  terdiri dari:  Ketua  merangkap  anggota  Kepala  Bidang  TP2A,  Kepolisian  sebagai  anggota, KesbangPolmas  sebagai  anggota,  Ketua  Tim  Penggerak  PKK  Provinsi/Kabupaten. Kota,  Kecamatan  sampai  Desa/Kelurahan.  Tugas  dari  tim  ini  antara  lain, mensosialisasikan  tentang  kekerasan  terhadap  anak,  membina,  menyalurkan  dan mendampingi jika ada anak yang menjadi korban.
c. Mendirikan Ruban (Rumah Korban) yaitu rumah yang dibuat oleh pemerintah untuk penampungan  sementara  bagi  anak  yang  menjadi  korban  untuk  dibina,  dibimbing sampai  anak  korban  tersebut  menjadi  sembuh  kembali,  Ruban  ini  dibawah  Dinas Sosial.
d. Membuat  kerjasama  (MOU)  dengan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  NTT  dan  Rumah Sakit  Swasta  lain  yang  berada  di  kota  maupun  daerah  terkait  tenaga  medis  yang memiliki  keahlian  dalam  Psikologi  kejiwaan  guna  melakukan  terapi  atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual.
e. Sosialisasi mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A kota atau kabupaten se- NTT.  Sosialisasi  ini  dilakukan  agar  masyarakat  tahu  harus  kemana  apabila  terjadi kasus  kekerasan.  Kegiatan  ini  diselenggarakan  oleh  UPT  P2TP2A,  ditempat  yang rawan terjadi kekerasan atau tempat yang baru saja terjadi kekerasan terhadap anak.
f. Penyelenggaraan  Seminar  yang  diadakan  dengan  mengundang  pihak-pihak  yang berkaitan dengan kegitan perlindungan perempuan dan anak seperti kader yang telah ditunjuk  dari  kota  atau  kabupaten  seluruh  NTT.  Seminar  diselenggarakan  pada  hari tertentu  yaitu  misalnya  saat  ada  peringatan  hari  kartini  atau  hari  anti  kekerasan.
Pembicara disediakan oleh BKK PP dan KB Provinsi NTT, kegiatan seminar tersebut bertujuan  untuk  memberi  wawasan  kepada  peserta  seminar  berkaitan  dengan perlindungan  perempuan  dan  anak  yang  nantinya  diteruskan  ke  seluruh  warga pantauannya.

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Iv Polda Nusa Tenggara Timur) Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan
Disamping  tim-tim  yang  khusus  tersebut  menangani  masalah  korban  anak,  masih banyak  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  yang  menangani  masalah  korban  anak, seperti, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan lain-lain.

## 3.2. Efektifitas  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Di Polda NTT
Walaupun  instrumen  hukum  telah  dimiliki,  dalam  perjalananya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  belum  dapat  berjalan  secara  efektif sehingga  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  belum  dapat  berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral  terkait  dengan  definisi  anak.  Di  sisi  lain  maraknya  kejahatan  terhadap  anak  di masyarakat  salah  satunya  adalah  kejahatan  seksual,  memerlukan  peningkatan  komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan kepentingan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak,  untuk  memberikan  efek jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkrit  untuk  memulihkan  kembali  fisik,  psikis dan  sosial  anak  korban  dan/atau  anak  pelaku  kejahatan.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
Dalam  Undang-Undang  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  ditegaskan bahwa : jika perlindungan hukum tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan 69 A dan Pasal 71 D ayat (1) menegaskan bahwa:
Pasal 69A
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
Selanjutnya Pasal 71 D menegaskan
(1) Setiap  anak  yang  menjadi  korban  sebagaiaman  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j (anak yang berhadapan dengan  hukum,  anak  yang  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak yang  menjadi  korban  pornografi,  anak  korban  penculikan,  penjualan,  dan/atau perdagangan,  anak  korban  fisik  dan  atau  psikis  dan  anak  korban  kejahatan seksual berhak mengajukan kepengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  restitusi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7c  menegaskan  “setiap  anggota  Polri  wajib  menjalankan  tugas  secara  profesional, proporsional,  dan  prosedural”.  Begitu  juga  didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak jika perlindungan hukum tidak dilaksanakan proses peradilan  pidana  anak  dilanjutkan  dalam  hal  Pasal  13:  a)  proses  diversi  tidak menghasilkan  kesepakatan;  atau  b)  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksnakan  maka dilanjutkan pada Pasal 14 menekankan :
(1) Pengawasan  atas  proses  diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan  yang  dihasilkan berada  pada  atasan  langsung  pejabat  yang  bertanggung  jawab  disetiap  tingkat pemeriksaan;
(2) Selama  proses  diversi  berlangsung  sampai  dengan  kesepakatan  diversi dilaksanakan,  pembimbing  kemasyarakatan  wajib  melakukan  pendampingan, pembimbingan dan pengawasan;
(3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing  kemasyarakatan  segera  melaporkannya  kepada  pejabat  yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pejabat  yang  bertanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Terkait dengan hal tersebut dalam pasca keluarnya Keputusan Pengadilan mengenai pencabulan terhadap anak dan cucu ini, Rudi JJ Ledo, Kasubdi IV Renakta Polda NTT mengatakan ”khusus untuk kasus ini karena baru pertama kali muncul di NTT, dimana setelah  keluar  putusan  pengadilan  kedua  anak  tersebut,  dipelihara  oleh  pemerintah

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Iv Polda Nusa Tenggara Timur) Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan
daerah melalui yayasan, dimana segala biaya hidup dan kepentingan sekolah kedua anak tersebut ditanggung oleh Pemda dalam hal ini Dinas Sosial 14 .
Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak kandung dan cucu ini yang mendapat perhatian  banyak  orang  ini  Fridolin  Luruk  menjelaskan  sebagai  berikut:  “Terhadap pelaku  pelecehan  seksual  ini  sesuai  KUHPerdata  dapat  dituntut  ganti  rugi  baik  secara material  maupun  spiritual  karena  kedua  orang  tua  dan  kakeknya  yang  menjadi  pelaku tersebut juga ditahan sesuai keputusan maka tuntutan ganti rugi sementara ditunda” 15 .
Lidya  Suryani  W.  dan  Sri  Wurdani  menegaskan  KUHAP  kurang  memberikan perhatian  terhadap  korban  kejahatan  khususnya  korban  kejahatan  perkosaan  sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang  tekah  dilanggar.  Seringkali  terjadi,  keterlibatan  korban  dalam  sistem  peradilan pidana  hanya  menambah  rasa  takut  yang  berkepanjangan,  tidak  berdaya  dan  kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang cukup.

## 4. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  di  Nusa  Tenggara Timur telah berjalan hal ini dapat dilihat dari telah dibentuknya: Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  yaitu  Badan  Pemberdayaan  Anak  dan  Perempuan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur yang  menangani  masalah  anak  dan  perempuan,  Membentuk  tim  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  Mendirikan  Rumah  Korban  (Ruban)  yaitu  rumah  untuk  menampung  anak yang  menjadi  korban  dan  Membentuk  tim-tim  khusus  yang  menangani  anak  korban.  Saran yang ingin  di  sampaikan  dalam  penulisan  ini bahwa Kepada  orang  tua/keluarga  disarankan untuk lebih memperhatikan anak-anaknya selalu waspada terhadap anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak.

## 5. REFERENSI
Bahri Syaiful & Fajriani (2015), Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat  Pelecehan Seksual  Di Aceh, Jurnal Pencerahan, 15 (9),  50-65, ISSN: 1693 – 7775
Fadilla,  Nelsa  (2016),    Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anaksebagai  Korban  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  16  (5)  :  181–194,  DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.2.2016.181-194
Haedar, Nashir (1997), Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern, Jakarta : Pustaka
14 Hasil Wawancara dengan Rudi JJ Ledo, Kasubdi IV Renakta Polda NTT pada tanggal 1 Maret 2019.
15 Hasil wawancara dengan Fridolin Luruk, Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi NTT, pada tanggal 26 Fabruari 2019.
Kusuma,  Ayu  Amalia  (2015),  Efektivitas  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Dalam Hubungan  Dengan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Perdagangan  Orang Di Indonesia, Lex et Societatis,  15 (3)
Maslihah, Sri (2013),  Play Therapy Dalam  Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Penelitian Psikologi, 13 (4),
Noviana, Ivo (2015), Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual  Abuse:  Impact  And  Hendling,  Jurnal  Sosio  Informa,  15    (1),  DOI: https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87
Probosiwi, Ratih & Daud Bahransyaf (2015), Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan
Perlindungan Terhadap Anak, Jurnal Sosio Informa, 15 (1), DOI: https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88
Retnaningrum, Dwi Hapsari (2009), Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Dinamika Hukum, 09 (9), DOI:
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.26
Rumtianing,  Irma  (2014), Kota  Layak  Anak  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Anak,  Jurnal Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  14  (1),  P  ISSN  :  2302-433X,  E  ISSN  : 2579-5740
Wahid  Abdul  &  Irfan  Muhammad,  (2001), Perlindungan  Korban  Kekerasan  Seksual, Bandung : Refika Aditama