## Infografis Penguatan Reputasi Kehumasan Pemerintah melalui Narasi Tunggal Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi

## Lisa Adhrianti
Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu Jalan Wr. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu Telp. 081278064884 E­mail : lisa.adhrianti@gmail.com

## Abstract
This study examines  the role and elements of infographics for strengthening reputation of the government public relations conducted by the Special Task Force of the Government Public Relations on a single narrative related to the socialization of economic policy packages. This study uses case study method based on the perspective of the theory of reputation. The result shows that info graphics are able to make government’s message can be communicated attractively and support a reputation. It concludes (1) info graphics successfully synergize delivery of 13 single narratives about economic policy package through some form of design published in social media; (2) elements of info graphics are strengthened by the used of hashtag and logo “Indonesia Good” in the design of the content of policy packages supported by the four sides of reputation (credibility, trustworthiness, reliability, and responsibility), through the realization of a number of components to build a reputation namely core values, values, identity, projection and image. This article contributes to enrich the application model of reputation theory that generally applied to Corporate Public Relations rather than Government Rublic Relations communication.
Keywords: Infographics, Theory of Reputation, Government Public Relations

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dan elemen infografis bagi penguatan reputasi humas pemerintah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Goverment Public Relations (GPR) pada narasi tunggal terkait dengan sosialisasi paket kebijakan ekonomi yang dikaji berdasarkan perspektif teori reputasi, dengan metode studi kasus instrinsik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  infografis  mampu  membuat  isu  pemerintah  dapat  dikomunikasikan  secara  lebih  menarik dan  dianggap  mampu  menunjang  reputasi  berdasarkan  beberapa  kesimpulan  yaitu  (1)  infografis berhasil mensinergikan penyampaian narasi tunggal tentang 13 paket kebijakan ekonomi melalui beberapa bentuk desain yang dipublikasikan di media sosial; (2) elemen infografis diperkuat melalui dominasi hashtag dan  logo  “Indonesia  Baik”  dalam  desain  konten  paket  kebijakan  ekonomi  yang didukung oleh empat sisi reputasi yaitu credibility, trustworthiness, reliability, dan responsibility , melalui perwujudan sejumlah komponen pembentuk reputasi yaitu core values, value, identity, projection dan image. Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu adalah memperkaya model aplikasi teori reputasi yang umumnya banyak diterapkan pada komunikasi humas korporat bukan pada komunikasi humas pemerintah.
Kata kunci : Infografis, Teori Reputasi, Humas Pemerintah

## Pendahuluan
Kegiatan hubungan masyarakat ( Public Relations) telah menjadi aktivitas pro- fesi  yang  telah  diakui  di  Indonesia.  Dari aspek histori perkembangan kehumasan di Indonesia, secara konsepsional terjadi
pada tahun 1950-an dengan didirikannya organisasi HUPMAS (Hubungan Pemerintah dan Masyarakat) di perusahaan perminyakan negara (Pertamina). Tujuannya menjadi sangat penting dalam upaya menjalin hu- bungan komunikasi timbal balik dengan

## 1016 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta/ BUMN/Asing dan masyarakat.
Tahun 1954, secara resmi HUMAS diterapkan pada jajaran kepolisian, dan pada 1967 berdiri Koordinasi antar Humas Departemen/ Lembaga Negara yang disingkat “Bakor” yang secara ex  officio dipimpin oleh pimpinan  pada setiap departemen  yang kemudian berubah  nama menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) pada tahun 1970 yang diatur melalui SK Menpen No. 31/ Kep/Menpen/tahun 1971, yang menjelaskan sebagai  institusi  formal  dalam  lingkungan Departemen Penerangan RI.
Bakohumas tersebut beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara serta unit usaha negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departemen/institusi tersebut me- nitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Barulah setelah itu kegiatan HUMAS berkembang secara  profesional  khusus  di  berbagai lembaga swasta umum  misalnya industri dan pelayanan jasa (Ruslan, 2008 : 178).
Sejarah HUMAS di Indonesia menceritakan HUMAS di Indonesia ini berawal dari kegiatan HUMAS lingkup pemerintahan. Kegiatan kehumasan pemerintah mengalami erosi di tengah perkembangan HUMAS pada lembaga swasta. Hal ini dikarenakan kegiatan HUMAS pemerintah terlihat tidak serius dan bergengsi sebagaimana realita kegiatan HUMAS pada lembaga swasta. Reputasi lembaga pemerintah menjadi kurang berkembang signifikan dibandingkan dengan
reputasi lembaga swasta. Bandingkan kampanye yang dilakukan oleh BKKBN dengan kampanye yang dilakukan oleh perusahaan alat kontrasepsi. Tentu, lebih menarik iklan dari perusahaan kontrasepsi tersebut.
Paradigma kegiatan HUMAS pemerintah identik  dengan  fungsi  seremonial  dan  hu- bungan media tanpa banyak memperhatikan unsur penguatan brand bagi  reputasi lembaga dalam aktivitas penyebaran informasi publik. Pada akhirnya menyebabkan citra humas pemerintah tidak ‘sewangi’ humas swasta. Era digital identik dengan jaminan keterbukaan informasi publik. Hal ini menyebabkan publik menuntut HUMAS pemerintah untuk dapat mengkomunikasikan berbagai kebijakan publik lebih aktif dan menarik simpati publik.
Perlunya sentuhan khusus yang tidak  hanya  berfokus  pada  prinsip  dasar komunikasi tetapi implementasi total dari  fungsi Marketing Public Relations. Tujuannya untuk ‘menjual’ produk, jasa atau informasi publik agar dapat menarik minat masyarakat atau publik yang dituju bagi keuntungan lembaga, baik secara materiil maupun  citra/reputasi  positif.  Cara  yang dapat  dilakukan  untuk  ‘menjual’  informasi berharga adalah dengan upaya infografis.
Infografis menitik beratkan pada upaya pengemasan  informasi  kehumasan  dengan tampilan visual yang menarik. Konsep penyampaian  informasi  dengan  melibatkan unsur grafik atau gambar jarang diperhatikan oleh lingkup kehumasan pemerintah. Dengan perhatian khusus terhadap hal tersebut publik lebih berpotensi untuk ingat terhadap brand (merek) suatu lembaga
atau kegiatannya, karena dalam penyajian infografis pasti menyertakan ciri khas yang identik dengan logo (merek) dan kegiatan lembaga tersebut.
Berbagai bentuk penyampaian pesan humas pemerintah kepada publik tidak memikirkan  unsur  infografis  karena  hanya menyajikan pesan sekadarnya tanpa ada visualisasi yang menarik guna mempersuasi publik agar tertarik untuk melihat dan hafal  terhadap  pesan  yang  disampaikan tersebut. Tampilan teks yang banyak dengan susunan padat justru membuat pesan yang disampaikan menjadi tidak menarik dan akhirnya  tidak  efektif  (Mucharomah,  dkk, 2017: 104).
Kreativitas melalui berbagai terobosan baru dalam tata cara penyampaian informasi diyakini dapat berdampak pada reputasi pemerintah. Infografis memberikan banyak manfaat yang tidak dimiliki oleh penyajian data secara konvensional (Umami, dkk, 2016: 9).
Di kalangan kehumasan pemerintah, penyajian  data  melalui  infografis  masih terbilang  baru,  dimana  informasi  dapat disebar lebih cepat dan luas melalui jaringan internet. Menkominfo Rudiantara berinisiatif mengimplentasikan Instruksi Presiden (INPRES) Jokowi No. 9 Tahun 2015 dengan membuat narasi tunggal bagi kepentingan komunikasi publik yang dikelola oleh Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Goverment Public Relations (GPR) dengan koordinasi berbagai kementerian lainnya.
Narasi tunggal adalah pesan kunci atas suatu kebijakan yang menjadi patokan dalam menyusun  materi  informasi  seperti  siaran
pers, infografis, videografis, dan sebagainya.
Informasi penting untuk disosialisasikan dalam  bentuk  infografis  adalah  narasi tunggal tentang paket kebijakan ekonomi pada  pemerintahan  Jokowi-JK.    Kebijakan ekonomi menjadi isu yang mendapat perhatian paling tinggi dalam mengukur tingkat kemajuan suatu negara atau pemerintahan.
Hal ini menjadi menarik untuk menelaah bagaimana  peran  dan  elemen  infografis dalam penguatan reputasi kehumasan pemerintah RI berdasarkan perspektif teori reputasi (Reputation Theory).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis; (1) peran infografis dilakukan GPR dalam penguatan reputasi kehumasan pemerintah RI saat ini; (2) Elemen yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah pesan kehumasan melalui infografis;  (3)  Tantangan  dan  peluang yang  mengikuti  penerapan  infografis  bagi kegiatan kehumasan pemerintah RI .
Reputasi awalnya dimulai dari identitas korporat sebagai titik pertama yang tercermin melalui nama perusahaan (logo) dan tampilan lain, misalnya dari laporan tahunan, brosur, kemasan produk, interior kantor, seragam karywan, iklan, pemberitaan media, materi tertulis dan audio visual. Identitas  korporat  juga  berupa  non  fisik, seperti  nilai-nilai  dan  filosofi  perusahaan, pelayanan, gaya kerja dan komunikasi, baik internal maupun dengan pihak luar (Fombrum, dalam Ardianto 2009:45).
Menurut Fombrum (dalam Ardianto 2009:45) ada empat sisi reputasi korporat yang perlu ditangani, yaitu : (a) credibility

## 1018 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
(kredibilitas di mata investor), (b) trustworthiness (terpercaya dalam pandangan karyawan), reliability (keterandalan di mata konsumen), dan responsibility (tanggung jawab sosial).
Karena studi reputasi perusahaan/ lembaga  relatif  baru,  beberapa  dari terminologinya belum distandarisasi. Dalam beberapa penulisan tentang reputasi perusahaan/lembaga, istilah identitas seringkali digunakan untuk mengacu pada perumpamaan yang tampak (logo, rancangan bangunan, warna, dll) sebagai identitas visual perusahaan/lembaga (Ardianto, 2009:45). Jika citra adalah mental picture (gambaran mental) maka reputasi adalah track record (rekaman perjalanan).
Reputasi menjadi baik atau buruk, kuat atau lemah bergantung pada kualitas pemikiran, strategi dan komitmen manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya keterampilan dan energi dengan segala komponen program  yang akan direalisasikan dan dikomunikasikan.
Jika  digambarkan  kaitan  di  antara  ke empat sisi reputasi adalah sebagai berikut (Gambar 1.) :
Selain itu, reputasi terdiri dari sejumlah komponen, yakni lingkaran paling dalam, nilai-nilai dasar ( core values ); lingkaran kedua, nilai-nilai ( values ); lingkaran ketiga, identitas ( identity ); lingkaran keempat,
proyeksi ( projection) ; lingkaran kelima, citra ( image) , dan di luar lingkaran terbentuk reputasi ( reputation ).
Dari pemaparan di atas dapat diindikasi bahwa reputasi pemerintah dapat terbentuk melalui upaya komunikasi dengan menggunakan  publikasi  infografis  yang terencana.  Infografis  disebut  pula  sebagai ilustrasi informasi (Glasgow, 1994:7).
Informasi  dalam  konteks  ini  mengacu pada  informasi  atau  berita  dalam  media massa  cetak.  Istilah  “infografis”  kerap  di- pakai dalam majalah atau surat kabar. Tabel maupun diagram yang sering juga dipakai dalam penelitian-penelitian ilmiah termasuk dalam bentuk infografis ini, meskipun istilah infografis lebih menitikberatkan pada tampilan data atau fakta yang dipadu padankan dengan visual yang estetik, sehingga memenuhi unsur warna, bentuk, komposisi, irama dan kesatuan (Meyer, 1997 : 10).
Infografis  merupakan  salah  satu  elemen visual penting dalam dunia komunikasi. Infografis  diperlukan  sebagai  usaha  untuk mempermudah pembaca memahami narasi berita maupun memahami proses penelitian ilmiah yang dipublikasikan. Infografis dalam perkembangannya juga merekonstruksi se- buah kejadian atau peristiwa disamping peran infografis  yang  mengejar  kaidah  estetika perwajahan media massa (Wicandra, 2001:35).
Membuat  infografis  sendiri  adalah percampuran antara skill desain, analisis Gambar 1 : Model Reputasi (Sumber : Ardianto, 2009:46)
informasi,  dan storytelling . Ketiga kom- ponen tersebut adalah kunci dari infografis yang maksimal .
Terdapat beberapa jenis infografis, yaitu:
1.  Infografis Statis
Infografis  statis  adalah  infografis dalam bentuk gambar yang tidak bergerak. Seperti misalnya infografis pada media cetak ataupun website. Infografis ini adalah jenis infografis  yang  paling  umum.  Infografis statis dapat diaplikasikan pada berbagai media seperti misalnya pada event pameran.
2.  Infografis Animasi
Infografis  animasi  atau animated infographic adalah infografis dalam bentuk video animasi, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi.  Infografis  ini  dapat  digunakan pada televisi ataupun media online seperti  YouTube  atau  Vimeo.  Infografis animasi dapat lebih menarik karena selain elemen visual juga menggunakan motion (pergerakan) dan audio (musik/ sound effect ) yang  dapat  memperkuat  informasi/pesan yang ingin disampaikan. Untuk membuat infografis  animasi  diperlukan  keahlian yang beragam, seperti director, animator, illustrator, music artist, voice over, dan lain- lain (Widhyatmoko, 2014:152).
3.  Infografis Interaktif
Infografis  interaktif  adalah  infografis yang ditampilkan pada website dan pengguna dapat berinteraksi dengan informasi  yang  ditampilkan  melalui user interface yang telah di-desain. Dengan infografis  interaktif  pengguna  dapat  sesuai keinginan  mengeksplorasi  informasi  yang ingin didapatkan. Pada pihak pembuat infografis  pun  dapat  merancang  tampilan
agar  informasi  disampaikan  seefektif mungkin sesuai perilaku user . (http:// houseofinfographics.com ).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivisme Penelitian dengan paradigma postpositivis berusaha menciptakan pengalaman interaktif antara peneliti dengan objek yang diteliti, dengan batasan bahwa pengamat harus bersikap senetral mungkin, sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi (Yin, 2002:30). Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang infografis bagi penguatan reputasi humas pemerintah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus (case study) lebih dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu ‘kasus’ dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar (Salim, 2006:118). Selain itu digunakan untuk melihat secara detail dan menganalisa suatu kasus dalam individu, kelompok, proses, aktivitas, dan sebagainya dengan harapan bisa menghasilkan deskripsi yang kaya dan holistik (Patton, 2002:447).
Studi kasus dalam penelitian ini berusaha mengumpulkan  sejumlah  besar  informasi dengan topik penelitian tentang infografis bagi penguatan reputasi kehumasan pemerintah dengan  menelaah  konten  infografis  paket kebijakan ekonomi pemerintah yang dibuat oleh tim konten satgasus GPR Kemkominfo, untuk kemudian mempelajari, mendalami, menerangkan atau menginterpretasikannya dalam konteksnya secara mendetail dan

## 1020 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
natural, tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Denzin & Lincoln, 2000:3).
Tipe studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus instrinsik, kerena penelitian dilakukan untuk memahami secara utuh kasus tersebut, tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-konsep/teori ataupun tanpa upaya menggeneralisasi (Moleong, 2002:45).
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan  data  atau  informasi  secara langsung dari informan melalui pengamatan terhadap aktivitas pembuatan desain infografis dan wawancara dengan perwakilan tim konten satgasus Government Public Relations Kemkominfo RI yang berjumlah dua orang yaitu AM dan DN, serta didukung dengan studi dokumen melalui penelusuran hasil  desain  infografis  yang  telah  dibuat oleh mereka. Analisa data dilakukan dengan cara interpretasi melalui pemberian makna, dengan mendasarkan kepada pernyataan- pernyataan informan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Peran Infografis dalam Rangka  Penguatan
Reputasi Humas Pemerintah RI Melalui Narasi Tunggal Paket Kebijakan Ekonomi.
Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah.  Pesatnya penggunaan media baru (internet) merupakan suatu kesempatan bagi humas pemerintah untuk menunjang  Efektivitas  komunikasi  publik, sehingga  kreatifitas  dalam  mengelola  dan menyampaikan  informasi  publik  oleh humas pemerintah harus digiatkan dengan memamfaatkan teknologi dan infomasi.
Sajian data melalui infografis dipercaya
dapat lebih menarik perhatian bagi siapa yang melihatnya karena data disajikan dalam bentuk grafik dan gambar seperti teks yang padat, sehingga kunci utama dalam membuat infografis sebenarnya adalah konsep visual dengan ilustrasi yang menarik serta validitas data yang disajikan didalamnya (Wicandra, 2006:45).
Sebagaimana diungkapkan perwakilan tim konten GPR AM : “Kami berusaha untuk memuat isu dalam bentuk gambar yang menarik dengan teks yang tidak terlalu banyak namun padat sesuai inti isu untuk disebarkan melalui media sosial”.
Program pemerintah melalui paket ke- bijakan ekonomi yang dapat disosialisasikan dengan baik kepada publik akan menjadi modal pemerintah untuk mendongkrak reputasi dengan dukungan dan citra positif dari masyarakatnya. AM mengungkapkan:
“Melalui narasi tunggal dalam bentuk infograf - is diharapkan masyarakat akan tertarik untuk membaca, memahami dan mengerti tentang up- aya pemerintah terhadap kepentingan ekonomi masyarakat.”
Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah merupakan pekerjaan rumah bagi jajaran humas pemerintah. Pasalnya, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa memiliki dampak signifikan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sempat disayangkan oleh Menkomifo bahwa gaung terhadap kebijakan itu sangat minim, sehingga ditempuh jalan mempertemukan jajaran humas dari beberapa kementerian yang terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mensinergikan  penyampaian  informasi  yang akan disampaikan kepada masyarakat, hasilnya adalah bentuk narasi tunggal dalam bentuk
beberapa  desain  infografis  tentang  berbagai jilid paket kebijakan ekonomi pemerintah.
Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK  terdiri  dari  tiga  belas  (13)  jilid yang terdiri dari berbagai bentuk desain infografis. Paket Kebijakan Ekonomi
Jilid  1  telah  diluncurkan  Pemerintah  pada (9/9/2015). Paket kebijakan ini mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha dengan menggunakan hashtag #SolusiJokowi, seperti pada Gambar 2 dan 3.
Paket  Kebijakan  Ekonomi  Jilid
2 te lah di umumkan Pemerintah pada (29/9/2015) dengan hashtag #Pa ketSep tem - ber2#indonesiabaik #Inves ta siKe  hu tan an #Ka wasanIndustri #In sen tifDe po sito #Dere- gu lasiInvestasi, seperti pada Gambar 3 dan 4.
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 3 telah diluncurkan Pemerintah pada hari Senin (5/10/2015).  Paket kebijakan ini mencakup penurunan harga tarif listrik dan penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan hashtag #kebijakanekonomi3 #indonesiabaik #tariflistrikturun  #bungaKURturun,  seperti pada Gambar 5 dan 6.
Gambar 2 dan 3 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Gambar 3 dan 4 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 2 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI

## 1022 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4 telah diluncurkan Pemerintah pada (15/10/2015). Paket kebijakan ini mencakup bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan meluas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, dengan menggunakan hashtag #kebijakanekonomi4 #indonesiabaik.
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 5 telah diluncurkan Pemerintah pada (22/10/2015). Paket  kebijakan  ini  mencakup  insentif perpajakan, revaluasi aset, dan mendorong perbankan syariah dengan menggunakan hashtag #PaketEkonomi5 #indonesiabaik,
seperti pada Gambar8 dan 9.
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 6 telah diluncurkan Pemerintah pada (5/11/2015). Paket kebijakan ini mencakup menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, dan proses cepat (paperless) perizinan impor bahan baku obat dengan menggunakan hashtag #paketekonomi6 #indonesiabaik, seperti pada Gambar 10 dan 11.
Paket Kebijakan Ekonomi jilid 7
Gambar 5 dan 6 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 3 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Gambar 6 dan 7 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
diluncurkan pada (6/11/2015) dengan tiga hal yang menjadi fokus utama dalam paket kebijakan  terkait  insentif  pajak  kepada industri padat karya, kemudahan bagi industri tertentu yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar, dan percepatan penerbitan sertifikat tanah, dengan hashtag #paketekonomi7 #indonesiabaik, seperti pada Gambar 12 dan 13.
Paket Kebijakan Ekonomi 8 diluncurkan pada (21/12) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Paket kebijakan kali ini meliputi tiga hal, yaitu kebijakan satu peta nasional (one map policy ) dengan skala 1:50.000, membangun ketahanan energi melalui percepatan
pembangunan dan pengembangan kilang minyak  di  dalam  negeri,  dan  insentif  bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat (maintenance, repair and overhoul/ MRO) , dengan menggunakan hashtag #paketekonomi8 #indonesiabaik. Seperti pada Gambar 14 dan 15.
Paket kebijakan ekonomi 9 diluncurkan pada  (29/1/2016)  dengan  fokus  untuk mempercepat  pembangunan  infrastruktur ketenagalistrikan, stabilisasi pasokan dan harga daging sapi serta pengembangan logistik dari desa ke global, dengan menggunakan hashtag #paketekonomi9 #indonesiabaik, seperti pada Gambar 16 dan 17.
Gambar 8 dan 9 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 5 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Gambar 10 dan 11 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 6 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI

## 1024 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
Paket Kebijakan Ekonomi 10 diluncurkan di Istana Kepresidenan, Jakarta  pada  (11/2/2016),  dengan  fokus Pemerintah menambah 19 bidang usaha
yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi  (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  Yang
Gambar 12 dan 13 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi jilid 7 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Gambar 14 dan 15 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 8 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Gambar 16 dan 17 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 9 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai
Daftar  Negatif  Investasi  (DNI).  Infografis untuk menjelaskan paket ini menggunakan hashtag #paketekonomiX #indonesiabaik, seperti pada Gambar 18.
Paket Kebijakan Ekonomi 11 diluncurkan pada (30/3/2016) untuk memberi stimulus ter hadap perekonomian nasional. Kali ini, ke bijakan pemerintah menyentuh beberapa sek tor yang melibatkan
pengusaha kecil maupun industri. Infografis untuk menjelaskan hal ini meng gunakan hashtag #indonesiabaik #paketekonomi11, seperti pada Gambar 19 dan 20.
Paket ekonomi 12 diluncurkan pada (28/4/2016)  di  Istana  Kepresidenan,  Jakarta. Dalam  hal  ini  Presiden  Joko  Widodo  me- nekankan pentingnya menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke  posisi  40.  Infografis  untuk  menjelaskan tentang kebijakan paket ekonomi ke-12
Gambar 18 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 10 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Gambar 19 dan 20 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 11 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI

## 1026 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
ini menggunakan hashtag #indonesiabaik #paketekonomi12, seperti pada Gambar 21 dan 22.
Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) 13 diluncurkan pada (25/8/2016) yang berisi tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan
yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup  manusia  Indonesia.  Infografis  untuk mensosialisasikan hal ini digambarkan seperti pada Gambar 23.
Tiga belas (13) paket kebijakan ekonomi Pemerintah Jokowi-JK yang diluncurkan dalam kurun waktu 2015-2016 melalui beberapa contoh  desain  infografis  ini  menunjukkan bahwa  infografis  dianggap  memiliki  peran penting untuk menyampaikan pesan/informasi yang tergolong berat agar menjadi ringan dan
Gambar 21 dan 22 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 12 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
Gambar 23 :  Contoh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 13 Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI
mudah dipahami oleh publik. Penyebaran dipilih melalui media sosial juga dimaksudkan agar  infografis  dapat  cepat  tersebar  luas dan mudah untuk dibagi oleh publik yang melihatnya.  Beberapa  desain  infografis unumnya mengusung hashtag indonesia baik dan judul paket kebijakan ekonomi.
Desain  publikasi  infografis  paket kebijakan ekonomi pemerintah ini dipercaya dapat membuat masyarakat menjadi lebih tertarik untuk mengenali dan memahami apa saja kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintahan saat ini. Sebagaimana diakui oleh informan,
“Ketika kita sebar di media sosial seperti Face- book,  Twitter,  Instagram  beberapa  infografis ini mampu menjadi viral dan cukup banyak mendapat likes .”
Tentunya asumsi jika masyarakat tertarik terhadap gaya baru komunikasi kehumasan melalui  infografis  maka,  kepercayaan  dan dukungan masyarakat akan didapat dengan mudah dan pada akhirnya akan berimpikasi pada keberhasilan program revolusi mental yang menjadi target utama pemerintahan Jokowi-JK. Ketika masyarakat suka dan yakin terhadap apa yang dilakukan pemerintah maka disaat itulah masyarakat mampu berperan serta menjadi agen-agen perubahan dan
penyampaian  informasi  bagi  sekitarnya.  Hal ini akan bermuara pada reputasi pemerintah.
Elemen  Infografis  yang  dibutuhkan  dalam mewujudkan reputasi yang baik bagi kehu - masan pemerintah RI
Efektivitas Infografis yang dilakukan bagi sosialisasi paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi-JK  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari berbagai elemen pendukung yang mengacu pada teori reputasi kehumasan. Infografis yang disusun berjenis infografis statis karena berisi gambar yang tidak bergerak.
Elemen-elemen yang berperang penting dalam  sebuah  infografis  bagi  penguatan reputasi adalah mengacu pada perumpamaan yang tampak (logo, rancangan bangunan, warna, dll) (Ardianto, 2009:45).
Jika  melihat  berbagai  desain  paket kebijakan ekonomi tersebut kita menemukan logo dominan yang bukan logo Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau adanya penyebutan brand Goverment Public Relations misalnya. Terdapat sebuah logo baru  mewakili  fungsi  kehumasan  untuk membangun citra pemerintahan Indonesia yang ‘berakhlak mulia’ dengan mengusung hashtag “Indonesia Baik”.
Informan AM menyatakan :
Gambar 24 :  Brand Indonesia Baik Sumber : Satgasus GPR Kementerian Kominfo RI

## 1028 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
“Jika dilihat dari konsep logo “Indonesia Baik” ini maka semua terkait dengan informasi yang baik,  proporsional,  dan  positif.  Dan  lambang yang diidentikkan dengan lingkaran beserta tan- da panah dan titik di bagian tengah dalam ling- karan tersebut diartikan bahwa informasi (tan - da titik) berasal dari kita dan tanda panah yang melingkar tersebut diibaratkan bahwa informasi tersebut ada disekitar kita (melingkari kita).”
Sedangkan informan DN menyatakan :
“Kata Indonesia Baik mencerminkan maksud dan  cita-cita  Pemerintahan  Presiden  Jokowi untuk memajukan Indonesia melalui konsep revolusi mental, bahwa setiap perubahan harus didasari keinginan kuat untuk menjadi lebih baik.”
Kata kita diartikan sejatinya adalah seluruh publik yang terkait dengan kepemilikan informasi. Dalam hal ini pemerintah memiliki publik internal dan publik eksternal yang sama-sama memerlukan pemahaman beragam informasi  dari  sekitarnya.  Ini  merupakan inti dari proses komunikasi publik. Peran humas pemerintah yang harus mengayomi masyarakat terwakilkan melalui logo ini. Humas pemerintah dituntut mampu memberikan transfer pesan berupa informasi- informasi baik yang dibutuhkan oleh publik.
Hasil wawancara dengan kedua informan  yang  merupakan  tim  satgasus Goverment PR  Kemkominfo  diungkapkan bahwa pemilihan warna  biru dalam nuansa infografis tersebut menujukkan nilai positif sedangkan abu-abu mengartikan semangat muda (kekinian). Hal ini diibaratkan sebagai upaya humas pemerintah untuk merubah paradigma lama yang terkesan tidak dinamis dan tidak terlihat karya nyata. Bagi kepentingan ini, Kementerian Kominfo  bersama  Kementerian/Lembaga/ Daerah (K/L/D) mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan
komunikasi publik terkait kebijakan dan program  pemerintah,  Selanjutnya  Kominfo menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden. Disamping itu, K/L/D bersama kominfo melaksanakan diseminasi  informasi  publik  yang  telah disusun melalui saluran komunikasi yang tersedia.  Selanjutnya,  Kominfo  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komunikasi Publik secara berkala,  dan  Menkominfo  melaporkan kepada Presiden RI setiap bulan.
Berdasarkan perolahan infromasi di atas, maka empat sisi reputasi yang disebutkan oleh Fombrum (Ardianto, 2009:102) menjadi terpenuhi yaitu:
(1) Credibility : adanya upaya yang dilakukan melalui publikasi dengan infografis  oleh  Kemkominfo  sebagai Goverment Public Relations tentunya akan dapat lebih diyakini oleh publik daripada dilakukan oleh misalnya Kementerian lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan fokus bidang komunikasi atau infromasi.
(2) Trustworthiness :  informasi  yang ditampilkan  melalui  infografis  tersebut sudah pasti dapat dipercaya didapat dari sumber yang berwenang mengingat telah adanya penjelasan dari Menkominfo sendiri bahwa informasi dikumpulkan dari berbagai kementerian/ lembaga / daerah yang memiliki keterkaitan dengan program paket kebijakan ekonomi pemerintah.
(3) Reliability : terkait dengan keterandalan di mata publik. Infografis paket kebijakan ekonomi yang mampu merangkum semua  informasi  penting  dalam  bentuk
ringkas, padat, jelas dan menggunakan 10 desain yang menarik membuktikan bahwa humas pemerintah mampu bekerja handal bagi publik.
(4) Responsibility : upaya publikasi program pemerintah melalui menggunakan infografis  dapat  diartikan  sebagai  bentuk tanggung jawab sosial pemerintah kepada masyarakat dengan membuktikan bahwa humas pemerintah mampu mengikuti perkembangan zaman menyesuaikan dengan kebutuhan era digital serta mampu merubah paradigma kehumasan pemerintah seperti sebelumnya yang seolah statis dan identik dengan seremonial semata.
Keempat sisi reputasi yang telah di- miliki tersebut tentunya dapat berbuah pada terwujudnya penguatan reputasi bagi humas pemerintah karena komponen paling dalam yang berupa nilai-nilai dasar (core values) humas pemerintah dimiliki dengan niat untuk mewujudkan “Indonesia Baik” yang selanjutnya menjadi mampu mengembangkan nilai-nilai ( values )  berupa  informasi  yang positif  dan  proporsional  melalui  identitas yang  jelas  yaitu  Kementrian  Kominfo  yang berperan sebagai Goverment PR, sehingga dapat mencerminkan ( projection) kesesuaian kapasitas, dan pada akhirnya dapat membawa perbaikan citra (image) humas pemerintah guna membentuk dan menguatkan reputasi (reputation) .
Tantangan  dan  Peluang  Infografis  bagi  ke - giatan kehumasan pemerintah RI
Sudah menjadi rahasia umum bahwa peran Kehumasan di banyak instansi pemerintah masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi humas di
berbagai instansi pemerintah masih kalah jauh dibanding humas perusahaan atau organisasi bisnis lainnya. Kerja humas di instansi pemerintah selama ini hanya dijalankan dengan sambil lalu.
Tugas kehumasan selama ini sekedar diartikan sebagai pelaksana kegiatan sosia- lisasi kebijakan, menyusun kliping koran tentang pemberitaan terkait instansi, mencetak berbagai pernak-pernik publikasi (mulai dari gantungan  kunci,  stiker,  pamflet,  spanduk, banner, dan lain sebagainya), bahkan menjadi seksi wara-wiri di setiap acara kantor.
Humas pemerintah seolah lupa dengan perannya  untuk  merespon  setiap  fenomena yang terjadi di masyarakat, terlebih saat sebuah pemberitaan negatif ditujukan kepada instansi tempatnya bekerja. Opini yang menyatakan bahwa humas pemerintah “cuek” terhadap pemberitaan bisa jadi hanya sebuah dampak lantaran personil humas sebenarnya tidak memahami atau kurang mengerti berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan pemerintah. Atau bisa jadi sebenarnya mereka peduli namun bingung bersikap atau tidak tahu darimana dan bagaimana harus memulai sebuah respon atas pemberitaan negatif yang ada.
Dengan  demikian,  infografis  mampu menjadi tantangan baru bagi perubahan paradigma kehumasan pemerintah di era perkembangan  teknologi,  informasi  dan komunikasi.  Infografis  seharusnya  dapat menjadi alternatif utama dalam kepentingan publikasi  informasi  karena  kini  humas perlu mengembangkan konten-konten untuk  masyarakat  yang  berbasis  edukatif, pencerahan, pemberdayaan dan kecintaan

## 1030 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 1032
terhadap Tanah Air di ruang publik.
Peluang kedepan bagi humas pemerintah adalah dengan upaya mengembangkan keahlian desain grafis guna mengasah insting kreatifitas  bagi  pranata  humas  pemerintah agar informasi dapat dikemas dan disajikan secara lebih menarik bagi publik sehingga dapat menciptakan reputasi.
Paket kebijakan ekonomi yang disosia- lisasikan  melalui  media  online  berformat infografis  diharapkan  mampu  membuat humas pemerintah lebih giat dan cepat bekerja dalam menyampaikan komunikasi publik secara efektif serta mampu menggugah semangat masyarakat Indonesia untuk mendukung pemerintah dengan memberikan kinerja dan karya nyata di berbagai lini kehidupan masing-masing, bagi perwujudan kemandirian ekonomi bangsa.
Humas pemerintah saat ini sedang me masuki masa kebangkitan dengan keberadaan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Ke beradaannya membuat para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya.

## Simpulan
Peran  infografis  memiliki  kemampuan men sinergikan  penyampaian  informasi  yang akan disampaikan kepada masyarakat, yang ditunjukkan dalam bentuk narasi tunggal berupa desain tentang 13 paket kebijakan ekonomi yang dipublikasikan melalui media sosial online .  Elemen  infografis  yang dibutuhkan dalam mewujudkan reputasi baik bagi kehumasan pemerintah RI dengan
adanya logo “Indonesia Baik” dalam desain konten paket kebijakan ekonomi didukung oleh empat sisi reputasi yaitu credibility, trustworthiness, reliability, dan responsibility , melalui perwujudan sejumlah komponen pembentuk reputasi yaitu core values, value, identity, projection dan image.
Infografis dapat menjadi alternatif utama dalam  kepentingan  publikasi  informasi. Humas perlu mengembangkan konten-konten untuk  masyarakat  yang  berbasis  edukatif, pencerahan, pemberdayaan dan kecintaan terhadap Tanah Air di ruang publik.
Ke depan humas pemerintah harus berupaya mengembangkan keahlian desain grafis guna mengasah kreativitas agar informasi dapat dikemas dan disajikan lebih menarik bagi publik sehingga dapat menciptakan reputasi.
Praktisi humas pemerintah hendaknya lebih  menggalakkan  penggunaan  infografis sebagai upaya menciptakan komunikasi publik menarik dan kreatif dalam setiap bentuk penyampaian  informasi,  terutama  melalui media online sehingga efektivitas komunikasi dan reputasi humas pemerintah dapat tercipta dan terjaga.

## Daftar Pustaka
Ardianto, Elvinaro (2009). Metodologi Penelitian untuk Public Relations . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln.
(2000). Handbook of Qualitative Research, 2nd edition . Sage: Thousand Oaks.
Glasgow, Dale. (1994). Information Illustration , Addison-Wesley Publishing Company.
Meyer, Erick  (1997). Designing Infographics .
Hayden Books.