Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3445-3453
Studi Ekploratif tentang Akuntabilitas Crowdfunding Wakaf
Dita Santika 1), Hidayatul Ihsan 2*) ,  Eliyanora 3 , Gustina 4 1,2,3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia
4 Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia *Email korespondensi: hidayatul@pnp.ac.id

## Abstract
This study aims to portray the mechanism of waqf crowdfunding and as to how crowdfunding operator and nazhirs (waqf managers) show their accountability to the public. In doing so, an exploratory study at kitabisa.com, one of the largest donation-based crowdfunding platforms in Indonesia, was conducted. Data was collected through interviews, email correspondences, and web content analysis while data analysis was conducted through thematic analysis. The findings of this study show that there have been some efforts made by both crowdfunding operator and nazhirs to discharge their accountability to the public. Meanwhile, the absence of existing regulation to waqf crowdfunding in Indonesia could be a threat to waqf accountability. This study concludes with recommendations for the improvement of waqf crowdfunding in the future.

## Keywords : waqf,accountability, crowdfunding
Saran  sitasi :  Santika,  D.,  Ihsan,  H.,  Eliyanora.,  &  Gustina.  (2023).  Studi  Ekploratif  tentang  Akuntabilitas Crowdfunding Wakaf . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 3445-3453. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9601
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9601

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  beberapa  pilar pemerataan  perekonomian  seperti  zakat,  infaq, sadakah dan wakaf. Pilar ini kemudian dikenal dengan sebutan sistem keuangan sosial syariah ( Islamic social finance ).  Wakaf  merupakan  salah  satu  pilar  yang mendapatkan perhatian besar dalam kurun satu dekade terakhir.  Potensi  besar  yang  dimiliki  wakaf  dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran  umat  mendorong  pemerintah  dan berbagai pihak untuk merevitalisasi institusi wakaf di tanah air.
Secara  tradisional,  wakaf  dapat  berupa  properti atau aset tetap. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis wakaf juga dipraktikkan seperti wakaf uang,  wakaf  saham,wakaf  manfaat  asuransi  dan lainnya.  Perkembangan  teknologi  informasi  juga memberikan  pengaruh  terhadap  pengelolaan  wakaf. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, pengumpulan  wakaf  uang  dapat  lebih  dipermudah, salah  satunya  adalah  dengan menggunakan sistem crowdfunding secara online.  Crowdfunding adalah proses  mengumpulkan  uang  menggunakan platform
online untuk mendanai suatu proyek, baik untuk usaha bisnis  maupun  sosial    (Alma’amun  et  al.,  2018)  . Dengan  sistem  ini,  pengumpulan  wakaf  dapat dilakukan  dari  banyak  orang,  dan  bisa  diikuti  oleh siapa saja dari kalangan manapun.
Crowdfunding bisa    memudahkan  seseorang, perusahaan  maupun  lembaga  nonprofit  dalam menggalang dana. Sistem ini dapat dilakukan dengan mudah,  aman  serta  menghemat  waktu,  karena prosesnya  bisa  dilaksanakan  secara  online.  Secara spesifik, dalam konteks cowdfunding wakaf, terdapat beberapa  pihak  yang  terlibat  antara  lain  penyedia platform online,  pengelola  wakaf  (nazhir)  dan  juga donatur (wakif).
Sistem crowdfunding wakaf  cukup  menyita perhatian  dan  memancing  pertanyaan  mengenai bagaimana  pengelolaan  dana  tersebut  serta  model pertanggungjawabannya jika dikaitkan dengan karakteristik  wakaf.  Terdapat  beberapa  rukun  wakaf yang diatur di dalam konsep wakaf klasik antara lain harus  ada  wakif, nazhir ,  benda  yang  diwakafkan, orang  yang  menerima  wakaf  dan  juga  ikrar. Keterpenuhan  rukun  wakaf  tentu  saja  menjadi
keharusan  sebagai  syarat  sahnya  wakaf.  Sedangkan, dalam sistem crowdfunding yang menjadi pertanyaan adalah,  bagaimana  keterpenuhan  semua  rukun-rukun tersebut?  Selain  itu,    kejelasan  ikrar  wakaf  antara wakif dan juga nazhir juga patut dipertanyakan. Lebih lanjut,  pertanggungjawaban crowdfunding wakaf baik  oleh  penyedia platform maupun  oleh  nazhir menjadi sebuah isu yang perlu ditelisik lebih lanjut.
Masalah  pertanggungjawaban  atau  akuntabilitas pengelolaan dana publik menjadi sesuatu yang disorot belakangan  ini.    Sebagaimana  yang  dilansir  oleh Majalah  Tempo,  salah  satu  organisasi  filantropi terbesar di Indonesia diduga melakukan penyelewangan  dana  umat  (Sedayu,  2022).  Hal  ini tentu  saja  menjadi  sebuah  tantangan  bagi  lembaga sejenis  lainnya  yang  menggalang  dana  dari masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bawah akuntabilitas,  terlebih  dalam  konteks  pengelolaan wakaf  adalah  suatu  keniscayaan.  Studi  terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ihsan et al (2016), Ihsan et al (2017), Ayedh et al (2018), serta Siswantoro et al (2018) menekankan tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Ihsan et al  (2017) bahkan mengutip bahwa tanpa akuntabilitas suatu organisasi akan berujung pada kegagalan. Hanya saja, studi-studi tentang akuntabilitas wakaf tersebut belum ada yang menelaah  secara  spesifik  tentang  praktik  wakaf dengan  mekanisme crowdfunding serta  mekanisme pertanggungjawabannya.    Di  sisi  lain,  penelitian tentang crowdfunding seperti  yang  dilakukan  oleh Thaker  &  Pitchay  (2018);  Azganin  et  al.,  (2021); Hapsari et al., (2022) dan Masrizal et al., (2023) juga tidak  menyentuh  sisi  akuntabilitas  pengelolaannya. Hal  inilah  yang  memberi  ruang  serta  mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini . Secara lebih spesifik,  tujuan penelitian  ini  adalah untuk mengeksplorasi  mekanisme  pelaksanaan  wakaf melalui  sistem crowdfunding serta  bagaimana  cara pengelola wakaf dan platform crowdfunding menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Ditinjau  dari  tataran  praktis,  penelitian  ini  menjadi penting  karena  akan  memberikan  masukan  tidak hanya  kepada  pengelola  wakaf  dan platform crowdfunding , tetapi juga bagi regulator terkait dalam mengatur kebijakan tentang wakaf khususnya dengan mekanisme crowdfunding .

## 2. METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain  studi  studi  eksploratori  dengan  paradigma interpratif.  Desain  studi  eksploratori    dipilih  karena belum adanya penelitian terdahulu yang secara khusus membahas  tentang  sisi  akuntabilitas crowdfunding wakaf.  Sehingga,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  bagaimana  akuntabilitas crowdfunding wakaf.  Lebih  lanjut,    kitabisa.com dipilih  sebagai  kasus  penelitian.    Kitabisa.com merupakan platform atau wadah untuk berdonasi dan menggalang dana  secara online .  Puluhan  perusahaan sudah  bergabung  dalam  penggunakaan platform kitabisa.com.  Dalam  sudut  pandang  penelitian  ini kitabisa.com  berperan  sebagai  pihak  ketiga  yang menghubungkan  antara nazhir dan  juga  wakif, sedangkan  perusahaan  atau  lembaga  pengguna platform kitabisa.com  berperan  sebagai nazhir . Selain itu, fokus penelitian ini bukan hanya platform kitabisa.com  melainkan  juga  melibatkan  beberapa pihak lain seperti nazhir dan juga para regulator terkait crowdfunding wakaf .

## Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara semi terstruktur dan  korespondensi  email,  sedangkan  data  sekunder diperoleh dari analisis website platform crowdfunding kitabisa.com. Wawancara dilakukan dengan mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dengan  tujuan untuk  menggali  secara  luas  bagaimana  mekanisme crowdfunding serta  persepsi  nazhir  mengenai akuntabilitas  wakaf  crowdfunding.  Adapun  nazhir yang  diwawancarai  dipilih  dari  kitabisa.com  yang selama ini menggunakan fasilitas platform   tersebut dalam penggalangan dana wakaf. Nazhir yang dipilih berdasarkan  ketersediaan  alamat  korespondensi  dan nomor  kontak  adalah  Dompet  Dhuafa  Singgalang, Yayasan  Darul  Hufadz  dan    Darul  Funun  El- Abbasiyah.  Selain  melakukan  wawancara  dengan nazhir  peneliti  juga  mewawancarai  regulator  wakaf, yaitu  pengurus  Badan  Wakaf  Indonesia  dan  angota Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI).

## Analisis Data
Data  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  yaitu  dengan  mendeskripsikan  secara menyeluruh  data  yang  didapat  selama  proses
penelitian.  Pada  tahapan  ini  hasil  kutipan  hasil wawancara,  analisis  website  serta  dokumen  lainnya akan  ditranskip  serta  dikelompokkan  berdasarkan dimensi  akuntabilitas  menurut  Siswantoro  et  al (2018).  Peneliti  menganalisis  bagaimana  praktik akuntabilitas  telah  diterapkan  pada  crowdfunding wakaf yang dilakukan melalui platform   kitabisa.com dan oleh para nazhir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian

## Mengenal kitabisa.com
Kitabisa.com  merupakan platform atau website yang  digunakan  untuk  berdonasi  dan  penggalangan dana  secara online .  Kitabisa.com  awalnya  adalah sebuah  gerakan  sosial  yang  mulai  beraktivitas  pada bulan  Juli  2013.  Gerakan  sosial  ini  dipelopori  oleh alumni  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia bernama  Muhammad  Alfatih  Timur  atau  akrab dipanggil  Timmy.  Dia  dikenal  sebagai  aktivis  yang memiliki  idealisme  untuk  selalu  bisa  membantu banyak orang.
Ide pendirian gerakan sosial yang dipelopori oleh Timmy  bermula  saat  dia  menyadari  bahwa  banyak pihak yang memiliki kelebihan sumber daya dan ingin membantu  memenuhi  kebutuhan  orang  lain.  Timmy berfikir penggalangan dana secara online ( crowdfunding ) perlu diterapkan di Indonesia, karena platform seperti  ini  dirasa  sangat  cocok  dengan budaya  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  rasa peduli dan suka membantu sesama.
Kitabisa.com  bukanlah  lembaga  penyalur  amal atau lembaga keuangan. Kitabisa.com hanya berperan sebagai fasilitator antara penggalang dana dengan para donatur.  Mereka  tidak  bertanggung  jawab  mengenai informasi  atau  segala  hal  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan campaign yang diadakan oleh
penggalang dana . Pihak yang melakukan penggalangan  dana  disebut campaigner di  mana dalam  wakaf  dikenal  dengan  sebutan nazhir. Sedangkan  orang  yang  memberikan  dana  disebut dengan  donatur  atau  biasa  dikenal  sebagai  wakif dalam akad wakaf. Setiap donatur diberikan syarat dan ketentuan  sebelum  memberikan  dana,  termasuk  juga diberi informasi bahwa setiap dana yang disumbangkan  akan  dipotong  sebesar  5%  untuk keperluan operasional kitabisa.com, sebelum nantinya akan diserahkan kepada nazhir.
Crowdfunding  Wakaf dari Perspektif  Nazhir Nazhir pada  umumnya  sudah  memahami bagaimana esensi praktik crowdfunding wakaf ini, karena  sudah  terlibat  langsung  dalam  penggalangan wakaf secara online . Namun, tidak semua nazhir yang familiar  dengan  istilah crowdfunding . Seperti  yang disampaikan  oleh  Ketua  Yayasan  Darul  Hufadz, mereka  lebih  sering  memakai  istilah  penggalangan dana online karena  kurang  familiar  dengan  istilah crowfunding . Bahkan, meskipun tidak familiar dengan istilah crowdfunding, Yayasan  Darul  Funun  El- Abbasiyah  yang  sudah  beberapa  kali  melakukan penggalangan wakaf melalui mekanisme crowdfunding .  Sedangkan  untuk nazhir yang  lain masing-masing  baru  melaksanakan  satu  kali  wakaf crowdfunding .
Menurut nazhir , crowdfunding wakaf merupakan  suatu  strategi fundrising yang  bisa dilakukan untuk memudahkan nazhir dalam penggalangan  dana,  karena  dilaksanakan  secara online . Seperti yang disampaikan oleh ketua Yayasan Darul  Funun  El-Abbasiyah, crowdfunding wakaf menjadikan proses penggalangan dana wakaf menjadi lebih  praktis.  Jika  sebelumnya  semua  kegiatan dilakukan  sendiri  oleh nazhir ,  melalui crowdfunding wakaf  seluruh  kegiatan  akan  terbantu  adanya  pihak ketiga. Persepsi nazhir bahwa crowdfunding wakaf dapat  memudahkan  dalam  melakukan  pengumpulan dana    sejalan  dengan  pendapat  Nasution  &  Medias (2020),  yang  menyatakan  bahwa crowdfunding wakaf merupakan  suatu metode penghimpunan dana wakaf untuk memudahkan banyak orang, karena bisa diakses melalui internet.
Nazhir juga melihat crowdfunding wakaf sebagai metode  panggalangan  wakaf  yang  transparan.  Pada dasarnya,    penggunaan platform      crowdfunding diharapkan  setiap  pengumpulan  dan  pendistribusian wakaf akan menyelesaikan permasalahan transparansi (Abid & Shafiah, 2017). Crowdfunding wakaf yang dilakukan  secara online dapat  memudahkan nazhir dalam mewujudkan transparansi karena terdokumentasi  secara  detail.  Mulai  dari  berapa  hari panggalangan  dana,  berapa  dana  yang  dibutuhkan, berapa dana yang sudah terkumpul dan berapa jumlah donatur  yang  berpartisipasi  dalam campaign ,  dapat dipantau . Selain  itu, crowdfunding juga  menjadi suatu metode penggalangan dana yang mudah diakses oleh  semua  kalangan,  apalagi  generasi  milenial, seperti  yang  disampaikan  oleh  Supervisor  Dompet Dhuafa Singgalang,
Melalui  crowdfunding wakaf kita  bisa menjadikan sasaran donatur  kita dari kalangan mileneal  yang  suka  main  [menggunakan]  HP. Tapi kalau kita hanya melakukan langsung, para donatur  terkadang  sibuk  dengan  pekerjaan  dan dengan hal lain. Tapi dengan crowdfunding   ini mereka  bisa  mudah  membaca  dan  membuka berita untuk donasi dan langsung ditransfer
Lebih  lanjut, nazhir juga  menganggap  bahwa crowdfunding wakaf  merupakan  metode  yang modern  karena  bisa  diakses  dengan  mudah  melalui teknologi.  Tentu  saja  jika  banyak  yang  dapat mengakses,  maka  jumlah  donatur  juga  akan bertambah.  Menurut  ketua  Yayasan  Darul  Hufadz, crowdfunding wakaf  dapat  memperbanyak  jumlah wakif (donatur). Melalui crowdfunding, penggalangan dana  wakaf  akan  lebih  mencapai  target  dana  dan jumlah  donatur  yang  diharapkan  meskipun  sistem crowdfunding kitabisa.com  tidak  memberikan reward ataupun  imbal  hasil  kepada  para  donatur. Karena, tujuan utama crowdfunding yang diorganisir oleh kitabisa.com bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk tujuan sosial dan untuk membantu sesama.
Nazhir memiliki  harapan  besar  bahwa  dengan menggunakan crowdfunding maka  akan  menjaring lebih banyak donatur serta dapat memudahkan wakif (donatur)  dalam  menyalurkan  dananya. Nazhir juga beranggapan bahwa crowdfunding wakaf merupakan suatu  metode  yang  dapat  membantu  lembaga penggalang  dana  ( nazhir )  agar  lebih  dikenal  oleh banyak  wakif  (donatur).  Dengan crowdfunding wakaf  inilah  lembaga  penggalang  dana  dapat diketahui oleh banyak wakif (donatur) sehingga bisa juga dijadikan sebagai ajang promosi.

## Crowdfunding Wakaf dari Perspektif Regulator
Regulator  yang  dimaksud  adalah  pihak  yang mengatur, mengawasi dan juga menegakkan peraturan dalam  akad  wakaf  seperti  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI)  dan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI).  Badan  Wakaf  Indonesia merupakan  suatu  lembaga  negara  yang  independen yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  2004  tentang  wakaf.  Selanjutnya,  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI) suatu organ yang dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian  atau  keuangan  yang  dilaksanakan
sesuai  dengan  Tuntunan  syariat  Islam.  Berikut  ini paparan crowdfunding wakaf  dari  perspektif regulator:

## Regulasi
Peraturan terkait wakaf diatur oleh Badan Wakaf Indonesia  berupa  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  berupa  fatwa  wakaf.  Badan Wakaf  Indonesia  merupakan  suatu  lembaga  yang berwenang  dalam  membuat  regulasi  wakaf  di Indonesia. Segala aturan tentang wakaf, prosedur dan juga  syarat  wakaf  semua  diatur  oleh  BWI.  Namun sejauh ini regulasi terkait crowdfunding wakaf masih belum ada. BWI hanya mengatur wakaf secara umum saja, sebagaimana dijelaskan Ketua Divisi Pembinaan Nazhir BWI terkait regulasi wakaf crowdfunding .
Kalau regulasi secara khusus untuk crowdfunding      tidak  ada,  kalau  secara  garis besar  kita  jelaskan  dalam  Undang-Undang. Yaitu  dalam  Undang-Undang  wakaf  yang menjelaskan bahwasanya penghimpunan, pengolahan dan pengembangan harta wakaf itu harus sesuai dengan syariah.
Begitupula dengan DSN-MUI, sejauh ini belum ada mengeluarkan fatwa mengenai wakaf crowdfunding. Segala  hal  terkait crowdfunding wakaf  harus  sesuai  dengan  fatwa  wakaf  yang  telah dikeluarkan  oleh  DSN-MUI.  Dalam  hal  regulasi, terdapat  dua  aturan  menurut  Ketua  Bidang  Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah yaitu hukum positif dan juga hukum negatif.
Pertama, kalau aturan Undang-Undang, PP dan lain  saya  belum  tahu.  Nanti  kaitannya  dengan kementerian  atau  lembaga  terkait  lah  ya.  Tapi untuk  hal  itu  saya  tidak  tahu  pasti  apakah  ada aturan tertentu atau tidak. Itu aturan positif ya, hukum positif nya. Kalau hukum negatif, setahu saya  sampai  saat  ini  MUI  atau  DSN  belum pernah  mengeluarkan  fatwa  khusus  terkait crowdfunding wakaf . Nanti kalau ingin tahu banyak  mengenai  fatwa  wakaf  ada  di  komisi Fatwa bukan di DSN
Meskipun aturan khusus mengenai crowdfunding wakaf belum ada,secara syariah crowdfunding wakaf memang  diperbolehkan  asalkan  berjalan  sesuai dengan  rukun  dan  syarat  yang  ditetapkan.  Secara syariah, crowdfunding wakaf diperbolehkan karena tidak  ada  hukum  yang  menyalahinya,  berikut
penjelasan Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI,
Jadi ada dua macam ya, ada crowdfunding   itu mengumpulkan uang setelah uang yang dikumpulkan  atau  cash  wakaf  tersebut  untuk bisnis dan hasilnya dipakai untuk kemaslahatan dan  yang  kedua  orang  yang  butuh  dana  untuk bangun  masjid  mengumpulkan  wakaf.  Karena dua  definisi  ini  agak  beda,  kalau  untuk  wakaf pembangunan  dan  uang  yang  dikumpulkan tersebut  dikonversikan  untuk  bahan-bahan pembangunan masjid menurut saya gak masalah, boleh-boleh  saja.  Jadi  gapapa  karena  niatnya dibentukkan  Al-Quran,  atau  dibentukkan  fisik. Secara hukum boleh, ada yang membolehkan
Menurut beliau, terdapat dua macam crowdfunding yaitu  wakaf  uang  dan  juga  wakaf melalui uang. Hal ini tentu saja berbeda, baik dari segi pemanfaatannya  dan  juga  fisik  benda  wakaf.  Secara syariah, crowdfunding tersebut diperbolehkan namun secara  hukum  tidak  semua  orang  diperbolehkan melakukan crowdfunding wakaf  uang. Nazhir diperbolehkan melakukan crowdfunding wakaf uang jika sudah terdaftar di Badan Wakaf.
Keterpenuhan Rukun dan Syarat Wakaf Crowdfunding
Rukun yang pertama dalam wakaf adalah wakif. Crowdfunding memiliki wakif sangat  beragam, karena  setiap  orang  bisa  mengakses platform kitabisa.com dan siapapun juga bisa menjadi seorang wakif. Nazhir tidak bisa memberikan patokan donasi untuk  satu  jenis  wakaf  pada  sistem crowdfunding.
Donasi  dikumpulkan  sesuai  dengan  karakteristik crowdfunding wakaf  dengan  target  nominal  tertentu dan  setiap  orang  bisa  berwakaf  berapapun  yang mereka mau.
Siapapun  wakifnya  yang  penting  seluruhnya memenuhi syarat-syarat wakif yaitu merdeka, baligh, tidak  berada  dalam  pengampunan  dan  juga  berakal. Meskipun terkadang nazhir tidak dapat mengidentifikasi  siapa  aja  yang  menjadi  wakif (donatur). Menurut Badan Wakaf Indonesia, perbedaan crowdfunding wakaf dengan wakaf biasa, hanyalah  teknis  saja. Crowdfunding wakaf menggunakan  teknologi  sedangkan  wakaf  pada biasanya dilakukan secara langsung. Menurut syariah hal ini juga dibenarkan seperti yang disampaikan oleh DSN-MUI,
Ketika  seseorang  Mentasarufkan  hartanya, harus memenuhi syarat dan rukun. Seorang anak kecil  rasanya  kalau  dia  mau  melakukan  wakaf melalui  crowdfunding      pasti  ndak  mungkin karena  dia  belum  ngerti.  Ketika  memasukkan orang-orang yang sudah dewasa atau  misalnya orang  yang  berwakaf  ini misalnya tidak  berhak mentasarufkan,  maling  atau  pencuri,  atau koruptor nah bagi dia atau orang yang berwakaf itu batal. Namun bagi orang yang mengelola itu tetap  tidak  masalah,  karena  dia  sudah mengetahui  hukum-hukumnya.  Artinya  apa, ketika ia melakukan crowdfunding   orang yang melakukan,  dianggap  sudah  mengerti  bahwa wakaf  yang  diterima  dan  dikelola  oleh  nazhir sebetulnya sudah dianggap bersih melakukan hal itu.  Minimal,  orang  berwakaf  tahu  bahwa hartanya bersih, milik dia sendiri dan jauh dari haram.
Usaha yang dilakukan oleh nazhir adalah sebatas memberikan  syarat,  rukun  dan  juga  ketentuan- ketentuan  dalam  pelaksanaan  wakaf.  Sehingga, wakiflah  yang  menyesuaikan  apakah  ia  memenuhi syarat  dan  ketentuan  tersebut  atau  tidak.  Jika  tidak, maka akad wakaf akan batal pada wakif. Namun untuk nazhir tidak,  karena nazhir sudah  mengikhtiarkan segala  sesuatu  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  yang berlaku.
Kemudian,  untuk  rukun  yang  kedua  adalah Al- Mauquf (benda  wakaf).  Wakaf  melalui  uang  yang dilakukan  dalam crowdfunding tentu  saja  benda wakafnya akan berbeda-beda. Setiap nazhir memiliki campaign masing-masing untuk crowdfunding wakaf  yang  mereka  jalankan.  Dalam platform kitabisa.com,  setiap  dana  yang  yang  masuk  ke rekening kitabisa.com akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5%, kemudian 95% dana lainnya baru  akan  dikirimkan nazhir untuk  direalisasikan  ke benda wakaf sepeti Al-Quran, material pembangunan dan  lain-lain.  Pada  dasarnya  menurut  syariah,  biaya administrasi  tersebut  tidak  diperbolehkan  jika  pihak wakif  tidak  mengetahuinya.  Namun  jika  pada platform tersebut  disampaikan  secara  transparan bahwa  terdapat  biaya  administrasi,  sehingga  tidak seluruh uang yang diwakafkan akan disalurkan sesuai dengan  akad  melainkan  ada  potongan  uang  untuk biaya  administrasi.  Ketua  Divisi  Pembinaan Nazhir BWI memberi pendapat sebagai berikut.
Biaya  administrasi  boleh-boleh  saja  asalkan diumumkan  kepada  para wakif ,  bahwasanyya dari yang  diwakafkan  akan  kita  potong sebesar 5%.jadi  diberi  tahu  dulu wakif nya,  jangan sampai wakif nya tidak tahu
Menurut  regulator,  informasi  mengenai  biaya administrasi tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak.  Agar  akad  wakaf  jelas,  dan  pihak  wakif  juga tahu  bahwa  dana  yang  didonasikannya  terdapat potongan  untuk  biaya  administrasi,  tidak  seluruhnya akan  direalisasikan  berdasarkan  akad  wakaf  yang tertera pada campaign.
Rukun  yang  ketiga  adalah Mauquf  Alaih (penerima  wakaf)  Penerima  wakaf  juga  merupakan rukun  wakaf  yang  harus  dipenuhi,  dalam  wakaf crowdfunding .  Karena  wakaf  melalui  uang  dalam crowdfunding sudah tertera jelas akan dialokasikan kemana.  Contohnya  saja  wakaf  masjid,  maka penerima wakaf tentu saja masjid yang bersangkutan. Berikut  penjelasan  yang  disampaikan  oleh  Ketua Divisi Pembinaan Nazhir BWI,
Soalnya  begini,  kalau  wakaf  crowdufunding untuk  proyek  seperti  masjid  dan  lain-lain,  jika wakif tidak melihat produk wakafnya maka wakif tersebut akan kapok. Sebenarnya resikonya akan langsung dirasakan oleh wakif , kalau untuk hal- hal  begitu.  Nah  tapi  kalau  untuk  wakaf  uang, uang  yang  diwakafkan  dan  disimpan  uangnya. Tidak ada wujudnya, karena uang nya disimpan di Bank. Jadi kalau wakaf melalui uang kita tidak atur,  selagi  itu  bermanfaat  untuk  masyarakt  ya sudah.
Hal tersebut tentu saja mempengaruhi keberlanjutan  wakif  dalam  melakukan  wakaf  pada lembaga  tertentu.  Jika  judul campaign dalam crowdfunding tersebut  jelas,  maka  kita  akan  tahu secara langsung siapa penerima wakaf dari campaign tersebut. Mengenai penerima wakaf ini setiap nazhir juga  harus  jelas  memberikan campaign ,  apakah crowdfunding wakaf tersebut merupakan wakaf uang ataupun wakaf melalui uang.
Rukun  yang  terakhir  adalah  Sighat  (Ikrar). Menurut  Badan  Wakaf  Indonesia,  Ikrar  harus  tetap ada meskipun wakaf dilaksanakan secara crowdfunding melalui platform. Meskipun  wakif berjumlah banyak, untuk ikrar tersebut bisa diakadkan melalui  akad  wakalah.  Akad  wakalah  merupakan suatu  akad  yang  boleh  diwakilkan  oleh  pihak  lain. Ikrar  secara  tertulis  lebih  baik  dibandingkan  ikrar
secara  langsung,  karena  menurut  Badan  Wakaf Indonesia akad tersebut akan mudah didokumentasikan.  Menurut  syariah  juga  Ikrar  yang disampaikan  pada crowdfunding wakaf  secara tertulis  secara  hukum  diperbolehkan,  karena  ikrar tidak  harus  dalam  bentuk  lisan.  Berikut  yang disampaikan  oleh  Ketua  Bidang  Industri  Bisnis  dan Ekonomi Syariah DSN-MUI
Ikrar seperti itu nggak papa, justru malah lebih keren  kan  ikrarnya  tertulis.  Karena  kita  pakai kaidah misalnya lisan Kitabah, kitabah itu lebih absah  dari  pada  omongan.  Kalau  Kitabah  kan nggak  bisa  dirubahkan,  dia  secara  tertulis buktinya jadi lebih kuat dari pada omongan bisa dirubah lagi, bisa dicabut lagi. Yang tertulis kan pasti terkunci, misalnya dalam platform   tersebut ada  ketentuan  nya,  ada  kriterianya,  ada syaratnya untuk apa dana nya kan nah itu nggak papa, ya bagus karena secara tertulis nah gitu
Ikrar  yang  disampaikan  secara  tulisan  tertulis akan  mudah  terdokumentasi  dan  disimpan  sebagai bukti  yang  absah.  Menurut  DSN-MUI  hal  tersebut diperbolehkan saja. Karena ikrar itu bisa dalam bentuk lisan,  tulisan  ataupun  bahasa  isyarat.  Hal  terpenting adalah ikrar disampaikan secara jelas sehingga kedua pihak sepakat melakukan serah terima ( ijab qabul ) 3.2. Pembahasan

## Akuntabilitas Wakaf Crowdfunding
Pihak yang menjadi nazhir dalam crowdfunding wakaf  pada platform kitabisa.com,  harus memberikan  pertanggungjawaban  kepada  wakif (donatur).  Sedangkan  kitabisa.com  hanya  menjadi perantara nazhir dan  wakif  dalam  melaksanakan transaksi  wakaf.  Oleh  karena  itu, nazhir harus memahami  akuntabilitas  untuk  dipraktikkan  dalam crowdfunding wakaf yang mereka lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Hufadz, tanggung jawab (akuntabilitas) crowdfunding wakaf sepenuhnya diemban oleh nazhir.
Semua  pelaporan  mulai  dari  jumlah  dana  yang terkumpul  hingga  berapa  dana  yang  dicairkan  oleh nazhir  akan  terupdate  secara  otomatis  pada  halaman platform. Bagi  nazhir,  hal  tersebut  adalah  salah  satu langkah  dalam mewujudkan  akuntabilitas. Meskipun terkadang  dalam  praktiknya  ada  beberapa  kesulitan tersendiri dalam menerapkan akuntabilias crowdfunding wakaf, terutama jika donatur memilih untuk  tidak  mencantumkan  Namanya  (anonym). Namun  para  nazhir  memiliki  keyakinan  bahwa
pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  itu  harus  tetap dijalankan. Berikut adalah implementasi
Akuntabilitas pada wakaf crowdfunding:
Tabel 1 Implementasi Akuntabilitas Crowdfunding Wakaf Implementasi Akuntabilitas Platform   kitabisa.com Nazhir 1. Financial Kitabisa.com  menyediakan  sebuah  fitur untuk  diakses  oleh  nazhir yaitu  fitur  update pada  aplikasi  kitabisa.com.  Fitur  tersebut berfungsi sebagai media pertanggungjawaban  nazhir  atas  dana  yang telah diamanahkan oleh wakif. Meski
tidak memberikan pertanggungjawaban langsung kepada wakif, kitabisa.com  menyediakan  fitur  ini  untuk pelaporan  para  nazhir.  Kitabisa.com  juga memberikan  pertanggungjawaban  secara transparan atas seluruh kinerja keuangannya berupa laporan audit tahunan yang diupload pada halaman platform.
Pertanggungjawaban    yang  dilakukan  nazhir adalah  dengan  memanfaatkan  seluruh  dana yang  telah  dicairkan  sesuai  dengan  akad wakaf  yang  ada  pada  campaign  tanpa melakukan  pemotongan  dana  wakaf  untuk keperluan  nazhir.  Sehingga,  dana  yang terealisasi  adalah  seluruh  dana  setelah dipotong  5%  oleh  pihak  kitabisa.com. Kemudian, nazhir memanfaatkan fitur update yang telah disediakan oleh kitabisa.com untuk melaporkan  pemanfaatan  dana  yang  telah diamanahkan  oleh  wakif.  Laporan  yang diberikan  oleh  nazhir  berupa  penggunaan dana serta dokumentasi.
2. Perfomance
Platform kitabisa.com  telah  memfasilitasi begitu  banyak campaign hingga  mencapai 5.000  kampanye  dan  150  Miliar  donasi. Kitabisa.com  melakukan  seleksi  untuk  para nazhir yang   akan melakukan penggalangan dana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penipuan  dan  penyalahgunaan  platform. Kitabisa.com  juga  menindak  tegas  para pelaku  kecurangan,  yaitu  dengan  menutup dana tersebut. Kitabisa.com juga menyediakan fitur pelaporan, bagi para wakif (donatur) yang mencurigai adanya kecurangan  pada  suatu  halaman campaign. Kemudian kitabisa.com memberikan ketentuan khusus bagi para nazhir yang tidak memberikan laporan update maka tidak akan bisa melakukan pencairan dana selanjutnya.
Para Nazhir selalu mengoptimalkan penggalangan dana pada kitabisa.com hingga mampu melakukan penggalangan dana mencapai  ratusan  juta  rupiah.  Kitabisa.com menjelaskan bahwa keberhasilan
penggalangan dana pada kitabisa.com sepenuhnya  bergantung  pada  strategi  yang dilakukan  oleh  para  campaigner.Sehingga, untuk  memperoleh  donasi  sesuai  yang diharapkan,  seluruhnya  tergantung  pada kualitas konten, luas jaringan, dan upaya para nazhir ( campaigner ) 3. Public Meskipun  hanya  sebagai  pihak  perantara, kitabisa.com memberikan ketentuan-
ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  nazhir dalam  mengupdate  laporan  kepada  publik. Ketentuan tersebut berupa hal-hal yang harus dipenuhi  nazhir  dalam  memberikan  update laporan.
Nazhir  selalu  berupaya  memanfaatkan  dana wakaf  sesuai  dengan  akad  wakaf  yang  ada pada  campaign.  Seluruh  nazhir  juga  selalu berupaya  memberikan  laporan  update  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh kitabisa.com.  Nazhir  memberikan  laporan tersebut  dalam  bentuk  dokumentasi  dan rincian  penggunaan  dana.  Bahkan  juga  ada nazhir yang memberikan perencanaan pengunaan  dana  pada campaign sehingga wakif dapat memahami perencanaan
pengunaan dana pada akad wakaf tersebut.
Implementasi Akuntabilitas Platform   kitabisa.com Nazhir 4. Engagement
Kitabisa.com  menfasilitasi  siapa  saja  yang ingin  menggalang  dana  secara  online. Kitabisa.com  telah  digunakan  oleh  ribuan pengguna  mulai  dari  NGO  global,  yayasan lokal, komunitas, himpunan alumni, mahasiswa, artis, hingga individu yang ingin menggalang  dana  untuk  tujuan  sosial, membantu  sesama  dan  menciptakan  karya. Hal ini memudahkan nazhir dalam melakukan  penggalangan  dana,  baik  nazhir tersebut sudah terdaftar ataupun belum pada Badan  Wakaf  Indonesia.  Karena  pada dasarnya, menurut kitabisa.com semua orang berhak melakukan kebaikan. Sebagai lembaga sosial yang tidak hanya fokus pada isu keagamaan saja, kitabisa.com tentu hanya memiliki  ketentuan-ketentuan  umum  saja untuk menjadi seorang campaigner
Meskipun  tidak  ada  ketentuan  nazhir  pada platform kitabisa.com  harus terdaftar pada Badan  Wakaf  Indonesia.  Seluruh  nazhir berupaya  mendaftarkan  lembaganya  pada Badan  Wakaf  Indonesia.  Karena  jika  nazhir terdaftar  pada  Badan  Wakaf  Indonesia  akan lebih  mudah  memperoleh  kepercayaan  dari para  wakif.  Apalagi  menurut  para  nazhir, kitabisa.com  merupakan  suatu platform penggalangan  dana  wakaf  yang  sangat membantu dalam memperoleh banyak donasi.
5. Islamic Aspect Meskipun  tidak  selalu  fokus  pada  isu keagamaan, kitabisa.com sangat memperhatikan  segala  hal  yang  berkaitan dengan  syariat.  Kitabisa.com  menjelaskan bahwa  seluruh  transaksi  pada  kitabisa.com selalu diusahakan sesuai dengan hukum dan syariat agama Islam. Seperti pada crowdfunding wakaf  harus  tetap  sesuai dengan  rukun  dan  syarat.  Kemudian, fee yang  diperoleh  kitabisa.com  merupakan suatu  upah  (ujrah)  yang  menjadi  hak kitabisa.com  sebagai  penggalang  dana. Ketentuan  upah  (ujrah)  dijelaskan  pada halaman platform sehingga wakif (donatur) sudah  mengetahui  adanya  upah  (ujrah) tersebut.
Implementasi  akuntabilitas  sesuai  dengan aspek  islami  yang  dilakukan  oleh  nazhir dalam crowdfunding wakaf  yaitu  dengan memaksimalkan  seluruh  keterpenuhan  rukun dan juga syarat wakaf. Nazhir selalu berupaya seluruh  rukun  wakaf  seperti  wakif, mauquf alaih , al-mauquf dan  sighat  seluruhnya terpenuhi  meskipun  mekanisme  wakaf  yang dilakukan sedikit berbeda dengan wakaf yang dilaksanakan secara langsung.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  mengeksplorasi  akuntabilitas crowdfunding wakaf pada platform kitabisa.com dari perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik crowdfunding wakaf  di  platform  tersebut mematuhi rukun dan syarat wakaf, dimana nazhir dan kitabisa.com  telah  menjalankan  amanah  secara  baik dan  jujur.  Namun,  kurangnya  regulasi  terkait pendaftaran nazhir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) rentan  menimbulkan  masalah,  dengan  banyaknya nazhir  yang  tidak  terdaftar.  Praktik  ini  harus  diatur dengan  lebih  baik,  mungkin  dengan  aturan  yang menggandeng  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk
memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengumpulan dana wakaf melalui crowdfunding .
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  terutama dalam  cakupan  penelitian  yang  hanya  pada kitabisa.com.  Selain  itu,  pengumpulan  data  terbatas pada  korespondensi  email  dan  data  sekunder  dari kitabisa.com,  membatasi  eksplorasi  lebih  dalam terkait akuntabilitas crowdfunding wakaf. Oleh karena itu,  penulis  menyarankan  penelitian  lanjutan  untuk menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang  lebih beragam  dan  melibatkan  lebih  dari  satu  platform crowdfunding wakaf sebagai subjek kajian.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Politeknik  Negeri  Padang,  khususnya  kepada  Pusat Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang telah mendanai penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Abid,  A.,  &  Shafiah.  (2017).  Financial  Problems  of Bottom  40  Percent  Bumiputera  in  Malaysia:  a
Possible Solution Through Waqf-Based Crowdfunding. Turkish  Journal  of  Islamic Economics , 4 (1), 49–65.
Alma’amun, Shafiai, M. H. M., Shahimi, S., & Adnan,
M.  S.  A.  (2018).  Waqf-based  crowdfunding :  a case  study  of  Waqfworld.org. International Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance Research , 1 (1), 12–19.
Ayedh,  A.,  Echchabi,  A.,  &  Ihsan,  H.  (2018).  Waqf accountability  in  the  Republic  of  Yemen:  An empiRical analysis. Qudus International Journal of Islamic
Studies , 6 (2), 161–180.
https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.4030 Azganin,  H.,  Kassim,  S.,  &  Sa’ad,  A.  A.  (2021).
Proposed  waqf  crowdfunding  models  for  small farmers  and  the  required  parameters  for  their application. Islamic Economic Studies , 29 (1), 2– 17. https://doi.org/10.1108/ies-01-2021-0006 Hapsari,  Meri  Indri;Bin  Mohd  Thas  Thaker,
Mohamed Asmy;Mohammed, Mustafa Omar;Duasa, J. (2022). A qualitative investigation into crowdfunding framework as a source  of financing  for  waqf land  development. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research , 13 (3), 425–443.
Ihsan,  H.,  Eliyanora,  &  Septriani,  Y.  (2016). Accountability mechanisms for awqaf institutions:  Lessons  learnt  from  the  history. Journal  of  King  Abdulaziz  University,  Islamic Economics , 29 (1), 41–54. https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.3
Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Adnan, M. A. (2017). A study of accountability practice in Dompet  Dhuafa  Waqf  of  Indonesia. Journal  of King  Abdulaziz  University,  Islamic  Economics ,
30 (2),  13–32.  https://doi.org/10.4197/Islec.30-
2.2
Masrizal; Sukmana, Raditya; Trianto, Budi;
Zaimsyah,  A.  M.  (2023).  Determinant  factor  of crowdfunders’  behavior  in  using  crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models. Journal of Islamic Marketing , 14 (7), 1793–1816.
Nasution,  A.  .,  &  Medias,  F.  (2020).  Model Pembiayaan  Wakaf  Melalui  Crowdfunding Platform. Perspektif Indonesia , 436 , 661–665. Sedayu,  A.  (2022). Aksi  Cepat  Tanggap  Cuan . Tempo.
https://majalah.tempo.co/reporter/agung-sedayu Siswantoro,  D.,  Rosdiana,  H.,  &  Fathurahman,  H.
(2018). Islamic accountability index of cash waqf institution  in  Indonesia. Competition  and Cooperation  in  Economics  and  Business , 2018 , 47–53.  https://doi.org/10.1201/9781315225227- 7
Thaker,  M.  A.  M.  T.,  &  Pitchay,  A.  A.  (2018).
Developing  waqaf  land  through  crowdfunding- waqaf  model  (CWM):  the  case  of  Malaysia. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research , 19 (3), 448–456. http://irep.iium.edu.my/63703/