## DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP KINERJA EKONOMI NASIONAL DAN KEMISKINAN

## Ismanto Hadi Santoso
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV no 54 Surabaya e-mail : ismantohadis@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  analyze  Indonesian  economic performance after global economic crisis in 2008. Beside that, the purpose of this research was to analyze the relationship between global ecomic crisis and poverty. Basic  concept  of this  research  used  Kuznets’s  Theory  (1971).  This  theory  explain that at the begining of development process, rate of poverty tend to  rise and at the ending of development process, rate of poverty tend to decline. This research used descriptive-quantitative analysis and based on data of Badan Pusat Statistik (BPS). Gini Ratio was  used as indicator of size  discrepency of community’s income. The result  of  this  research  indicated  that  after  economic  crisis  in  1997,  Indonesian economic had negative growth 13,24%. Beside that, the size of poverty community had slight increase from 21,5 billion persons in 1996, become 79,4 billion persons in 1998. After economic crisis in 2008, economic growth had decline, even at 2010 economic  growth  had  good  condition  with  growth  as  7,1%.  Unfortunately,  good condition  of  economic  growth  did  not  followed  by  dissemination  of  national income. It was proved by Ratio Gini from 0,345 in 2006, become 0,39 in 2010. This indicated that discrepency of economic tend to rise.
Key words: economic growth, distribution of revenue, economic crisis

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Hakekat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat. Hal itu berarti menekankan  perlunya  pembangunan  ekonomi  untuk  mendorong  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Tidak  ada  artinya  keberhasilan  pembangunan  ekonomi yang  tidak  menghasilkan  kesejahteraan  bagi  masyarakatnya.  Untuk  itu,  perlu diciptakan  kondisi  perekonomian  yang  terus  tumbuh  dengan  tingkat  pertumbuhan
yang  cukup  tinggi  dan  stabilitas  ekonomi  tetap  dapat  terjaga.  Peningkatan kesejahteraan  masyarakat  secara  nyata  dapat  ditunjukkan  antara  lain  melalui peningkatan  pendapatan  perkapita  beberapa  kali  lipat,  menurunnya  secara  drastis jumlah  penduduk  miskin  dan  tersedianya  lapangan  kerja  yang  memadai  bagi rakyat.
Krisis  finansial  global  2008  di  awali  kebangkrutan  Lehman  Brothers, sebuah  firma  jasa  keuangan,  yang  merupakan  bank  investasi  terbesar  keempat  di Amerika  Serikat  (setelah  Goldman  Sachs,  Morgan  Stanley  dan  Merrill  Lynch). Firma  jasa  keuangan  tersebut  bergerak  di  bidang  bank  investasi,  penjualan  dan perdagangan  saham  dan  obligasi  (khususnya  sekuritas  keuangan  AS,  yang selanjutnya  menyeret  dunia  ke  dalam  krisis  ekonomi.  Krisis  ekonomi  tersebut cukup  mengejutkan  karena  bersumber  dari  negara  superpower  (Amerika  Serikat), sebagai  negara  yang  menjadi  kiblat  perokonomian  negara-negara  di  dunia, utamanya negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme.
Dampak  negatif  yang  paling  cepat  dirasakan  sebagai  akibat  dari  krisis perekonomian  global  adalah  pada  sektor  keuangan  melalui  aspek  sentimen psikologis  dan  akibat  merosotnya  likuiditas  global.  Perlambatan  pertumbuhan ekonomi dunia, selain menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 merosot tajam, juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran  dunia.  Bagi  negara-negara  berkembang  dan emerging  markets , situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian dan memicu terjadinya krisis ekonomi.  Kekhawatiran  atas  dampak  negatif  pelemahan  ekonomi  global  terhadap perekonomian  di  negara-negara emerging  markets dan fenomena  flight  to  quality dari investor global di tengah krisis keuangan dunia dewasa ini, telah memberikan tekanan  pada  mata  uang  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia  dan  mengeringkan likuiditas  dolar  Amerika  Serikat  di  pasar  domestik  di  banyak  negara.  Hal  ini menyebabkan pasar valas di negara maju dan berkembang cenderung bergejolak di tengah ketidakpastian yang meningkat.
Indonesia  sebagai  negara  yang  mempunyai  hubungan  ekonomi  dengan negara  adidaya  tersebut  merupakan  salah  satu  negara  yang  terimbas  dari  krisis finansial  global  tersebut,  sehingga  sangat  mempengaruhi  kondisi  perekonomian dalam  negeri.  Salah  satu  dampak  dari  krisis  finansial  global  adalah  perlambatan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2008.  Pertumbuhan  ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada tahun 2008, atau sedikit lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tahun  2007  sebesar  6,3%.  Selain  menurunnya kinerja  neraca  pembayaran,  juga  berdampak  terhadap  tekanan  nilai  tukar  Rupiah. Krisis  fnansial  global  memberi  efek  depresiasi  terhadap  mata  uang.  Kurs  Rupiah
melemah  menjadi  Rp  11.711,-  per  USD  pada  bulan  November  2008  yang merupakan  depresiasi  yang  cukup  tajam,  karena  pada  bulan  sebelumnya  Rupiah berada  di  posisi  Rp  10.048,-  per  USD.  Melemahnya  mata  uang  Rupiah  dan kenaikan  inflasi  serta  kesulitan  likuiditas  atau  modal  kerja  dari  perbankan  yang mengetatkan  kebijakan  pemberian  kreditnya,  membuat  melemahnya  daya  beli masyarakat.
Dampak  yang  tidak  menguntungkan  juga  terjadi  di  sisi  impor,  karena dengan  melemahnya  Rupiah,  maka  nilai  impor  akan  melonjak  yang  selanjutnya akan  menyulitkan  para  importir  untuk  menyelesaikan  transaksi  impor.  Dampak berikutnya adalah melonjaknya harga-harga bahan yang berasal dari impor di pasar sehingga  inflasi  meningkat  dan  daya  beli  masyarakat  juga  akan  menurun.  Hal  ini selanjutnya  mengakibatkan  turunnya  daya  serap  masyarakat  terhadap  barang- barang  impor,  sehingga  pada  akhirnya  akan  mengakibatkan  penurunan  jumlah impor. Menurunnya order dari rekanan di luar negeri membuat banyak perusahaan kesulitan  memasarkan  produknya  yang  pada  akhirnya  harus  melakukan  efisiensi atau rasionalisasi supaya dapat bertahan hidup.
Penurunan  indeks  harga  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  mencapai sekitar  50,0%,  dan  depresiasi  nilai  tukar  rupiah  disertai  dengan  volatilitas  yang meningkat.  Sepanjang  tahun  2008,  nilai  tukar  rupiah  telah  terdepresiasi  sebesar 17,5%.  Kecenderungan  volatilitas  nilai tukar  rupiah  tersebut  masih  akan  berlanjut hingga  tahun  2009  dengan  masih  berlangsungnya  upaya  penurunan  utang ( deleveraging ) dari lembaga keuangan global.
Selain  dampak  negatif,  ternyata  krisis  juga  memberi  dampak  positif  bagi Indonesia,  terutama  terhadap  kenaikan  investasi.  Penguatan  arus  dan  masuk  ke pasar  modal  ikut  mengerek  nilai  tukar  rupiah  hingga  menembus  level  Rp  9.000 atau  menguat  21,5%  dari  posisi  tertinggi  pada  November  2008  yang  mencapai Rp12.650 per dolar AS. Selain itu, pergerakan rupiah untuk pertama kalinya sejak perdagangan  Oktober  2008  terapresiasi  melampaui  Rp10.000  setelah  IHSG menguat  8  hari  berturut-turut  ke  level  2.078,93,  atau  mencetak  rekor  kenaikan simultan terpanjang sejak periode bullish 2007.
Mengacu  pada  konsep  dalam  mengukur  kemiskinan  oleh  Badan  Pusat Statistik (BPS), yang mengukur kemiskinan menggunakan kemampuan memenuhi kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ),  kemiskinan  dipandang  sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Jadi,  penduduk  miskin  adalah penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  di  bawah  garis kemiskinan.
Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  atau  peningkatan  output  dan kemiskinan  menghasilkan  suatu  dasar  kerangka  pemikiran,  yakni effect  trickle- down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan  pengangguran  dan  peningkatan  upah/pendapatan  dari  kelompok miskin.  Dengan  asumsi  bahwa  ada  mekanisme  yang  diperlukan  untuk memfasilitasi trickle-down dari  keuntungan  pertumbuhan  ekonomi  kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.
Dasar  teori  dari  korelasi  antara  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita  dan tingkat  kemiskinan  tidak  berbeda  dengan  kasus  pertumbuhan  ekonomi  dengan ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan.  Pada  tahap  awal  dari  proses pembangunan,  tingkat  kemiskinan  cenderung  meningkat  dan  pada  saat  mendekati tahap  akhir  dari  pembangunan  jumlah  orang  miskin  berangsur-angsur  berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.
Krisis  ekonomi  yang  terus  berkepanjangan  dan  terjadinya  krisis  global tahun 2008 juga akan berdampak terhadap jumlah orang miskin di Indonesia. Bila hal tersebut benar-benar terjadi, bangsa  akan semakin jauh tertinggal dari negara- negara lain yang juga dilanda krisis tetapi segera dapat mengatasinya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang,  permasalahan  penelitian  ini  adalah:  (1) bagaimana  kinerja  ekonomi  Indonesia  ditinjau  dari  pertumbuhan  ekonomi  pasca krisis  ekonomi  global  pada  tahun  2008?  (2)  bagaimana  dampak  krisis  ekonomi global  tahun  2008  pada  kemiskinan  yang  terlihat  dalam  pemerataan  distribusi pendapatan nasional?

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  informasi  tentang  dampak  krisis ekonomi global tahun 2008 pada pemerintah Indonesia terutama pada pertumbuhan ekonomi  dan  kemiskinan  atau  kesenjangan  ekonomi.  Diharapkan  pemerintah Indonesia dapat mengantipasi dampak krisis tersebut, terutama masalah kemiskinan yang timbul dari kesenjangan distribusi pendapatan nasional.

## TELAAH PUSTAKA

## Teori Pembangunan
Membangun masyarakat yang adil dan makmur  adalah suatu cita-cita yang luhur,  tetapi  juga  suatu  tantangan  yang  berat.  Indonesia  mempunyai  jumlah penduduk yang besar dan sumber alam yang memadai, tetapi itu saja belum cukup. Untuk membangun bangsa dan negara yang sebesar ini perlu tindakan yang terarah dan terencana.
Pembangunan  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  serta merealisasikan  potensi  yang  ada  secara  sistematis.  Menurut  Easton  dalam Budiardjo  (1985)  proses  sistematik  paling  tidak  terdiri  dari  3  unsur.  Pertama, adanya  input,  yaitu  bahan  masukan  konservasi.  Kedua,  adanya  proses  konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output yaitu sebgai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.
Emil  Salim  (sebelumnya,  sebagai  Menteri  Negara  Pengawasan Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup,  1978)  juga  telah  memberikan  rumusan pengertian  pembangunan  berkesinambungan  ( sustainable  development )  sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumberdaya, arah, investasi, orientasi  pengembangan  teknologi  dan  perubahan  kelembagaan  semuanya  dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia
Didalam  buku  “Arief  Budiman”,  teori  pembangunan  lahir  dari  negara- negara Dunia Ketiga (negara miskin atau negara  yang sedang berkembang). Teori pembangunan  (dunia  ketiga)  yang  dipakai  dalam  konsep  ini  adalah  “Teori pembangunan  yang  berusaha    menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  oleh  negara- negara miskin atau sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi dan ilmu pengetahuan.

## Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan  ekonomi  jangka  panjang  mengubah  struktur  ekonomi  dari pertanian menuju industri (sektor non primer) terutama industri manufaktur dengan increasing  return  to  scale.  Semakin  cepat  pertumbuhan  ekonomi,  semakin meningkat pendapatan perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi.
Dalam  hal  pemikiran  tentang  pembangunan  ekonomi,  telah  terjadi  suatu perkembangan yang patut diperhatikan. Sejak Adam Smith menulis bukunya yang terkenal: An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations (1776) para  ahli  ekonomi  tidak  banyak  mempersoalkan  masalah  pembangunan  ekonomi. Kemajuan atau pertumbuhan ekonomi dianggap sudah semestinya terjadi. Masalah
pembangunan  ekonomi  baru  muncul lagi  sesudah  Perang  Dunia  II,  ketika  banyak negara  bekas  jajahan  mencapai  kemerdekaannya  dan  bertekad  untuk  segera mengejar keterbelakangannya dan mengatasi masalah kemiskinan, ketergantungan dan ketertinggalannya.
Prasyarat-prasyarat  yang  perlu  diusahakan  atau  dilengkapi  sebelum  suatu negara dapat “lepas landas”, antara lain:
a. Perubahan ekonomi
Kenaikan  produktivitas  di  sektor  pertanian  dan  perkembangan  di  sektor pertambangan, dengan modernisasi dan penerapan teknologi maju, kenaikan daya  beli  masyarakat,  sehingga  mampu membeli  hasil-hasil industri  (pasar), perluasan  prasarana  produksi  dan  sosial  di  luar  sektor  industri,  seperti perhubungan, perbankan, pendidikan dan kesehatan b. Perubahan sikap mental masyarakat
Sikap  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan,  antara  lain:  berorientasi  pada masa depan; kemampuan untuk bekerja sama secara disiplin dan bertanggung jawab;  bersikap  rasional:  efisiensi,  menghargai  waktu  dan  kekayaan immateriil.
c.  Peningkatan  kemampuan  masyarakat  untuk  menyerap  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
d. Kepemimpinan nasional yang berorientasi pada pembangunan.
e. Munculnya usahawan-usahawan sejati, bukan yang karbitan.
f.  Keseimbangan  Neraca  Pembayaran  perlu  dijaga  untuk  memperkecil ketergantungan dari modal luar negeri.

## Pergeseran Struktur Ekonomi
Dalam model Lewis perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yaitu  sektor  tradisional  di  pedesaan  dan  sektor  industri  modern  perkotaan  yang lebih  produktif  dan  dapat  sedikit  demi  sedikit menampung  kelebihan  tenaga  kerja dari  sektor  pertanian.  Perhatian  utama  model  ini  adalah  pada  terjadinya  proses pengalihan  tenaga  kerja  dari  desa  ke  kota  serta  pertumbuhan  produksi  dan kesempatan kerja di sektor modern. Perkembangan sektor modem ditentukan oleh tingkat  investasi  di  bidang  industri,  sedangkan  tingkat  upah  di  perkotaan  cukup lebih tinggi untuk menarik tenaga kerja dari desa ke kota, tetapi tidak naik dengan terlalu cepat. Yang disyaratkan agar proses ini berjalan dengan baik adalah bahwa keuntungan  yang  diperoleh  di  sektor  modern  ditanam  kembali  dalam  sektor modern (dan tidak dilarikan ke bank di luar negeri) dan digunakan untuk perluasan usaha  (bukan  untuk  membeli  barang  modal  yang  lebih  canggih  yang  justru menghemat tenaga kerja). Juga diandaikan bahwa tenaga kerja yang tidak terampil
yang  mengalir  dari  desa  ke  kota  semuanya  bisa  ditampung  di  sektor  modern. Jelaslah  kiranya  bahwa  syarat-syarat  dan  anggapan-anggapan  ini  kenyataannya sulit terpenuhi.
Pola  perubahan  yang  terjadi,  bila  pendapatan  per  kapita  suatu  negara berkembang mulai naik, antara lain:
a.  Transformasi  struktur  produksi:  terjadi  pergeseran  dari  produksi  barang pertanian  ke  produksi  barang  industri:  peranan  industri  (sebagai  % gross national product /GNP) meningkat dan peranan pertanian menurun.
b.  Tingkat  tabungan  dan  akumulasi  modal,  baik  modal  fisik  maupun  modal manusia (pendidikan) semakin meningkat.
c.  Terjadi  perubahan  dalam  komposisi  permintaan  dalam  negeri:  pengeluaran masyarakat  untuk  pangan  relatif  menurun,  pengeluaran  untuk  konsumsi bukan  pangan  naik,  pengeluaran  untuk  investasi  dan  untuk  sektor pemerintah  meningkat.  Biasanya  baik  impor  maupun  ekspor  naik  dan komposisi  ekspor  berubah  dari  bahan-bahan  mentah  menjadi  lebih  banyak barang industri.
d.  Penggunaan  faktor  produksi  terjadi  pergeseran  tenaga  kerja  dart  sektor pertanian  ke  sektor  industri  dan  jasa,  sedangkan  produktivitas  di  sektor pertanian juga meningkat.
e.  Perubahan  sosial:  terjadinya  urbanisasi,  tingkat  kelahiran  dan  tingkat kematian  menurun,  sekaligus  distribusi  pendapatan  makin  timpang (perbedaan kaya-miskin semakin mencolok).
Dalam  model  ini,  selain  peranan  tabungan  dan  investasi,  ditunjuk  pula adanya  setumpuk  faktor  lain  yang  (harus)  ikut  berubah  agar  perekonomian  dapat berkembang  dari  sistem  ekonomi  tradisional  menjadi  sistem  modern,  termasuk kendala-kendala  dari  dalam  negeri  seperti  keterbatasan  sumber  daya,  jumlah  dan pertambahan  penduduk,  rintangan  kelembagaan,  kebijakan  dan  cara  kerja pemerintah.  Juga  kendala  yang  berasal  dari  dunia  internasional  seperti  kesulitan (atau  kemudahan)  mendapatkan  modal  dari  luar  negeri,  peralihan  teknologi  yang canggih  tapi  padat  modal,  padahal  yang  dibutuhkan  teknologi  madya  yang  padat karya dan sebagainya.

## Pertumbuan Ekonomi dan Kemiskinan
Hipotesis  Kuznets  menyatakan:  “Pada  tahap  awal  dari  proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang”. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap
tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.
Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  atau  peningkatan  output  dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickle-down dari  pertumbuhan  ekonomi  dalam  bentuk  peningkatan  kesempatan  kerja  atau pengurangan  pengangguran  dan  peningkatan  upah/pendapatan  dari  kelompok miskin.  Dengan  asumsi  bahwa  ada  mekanisme  yang  diperlukan  untuk memfasilitasi trickle-down dari  keuntungan  pertumbuhan  ekonomi  kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

## METODA PENELITIAN

## Jenis dan Sumber  Data
Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

## Definisi Operasional
Gross Domestic Product (GDP) BPS membagi ekonomi nasional dalam 9 sektor:
(1) Pertanian (2) Pertambangan dan penggalian (3) Industri manufaktur (4) Listrik, gas, dan air bersih (5) Bangunan (6) Perdagangan, hotel dan restoran (7) Pengangkutan dan komunikasi (8) Keuangan, sewa dan jasa perusahaan (9) Jasa- jasa Keterangan: PDB = ∑ i=1,2,....9 NO i

## Distribusi Pendapatan
Gini  ratio mengukur  sejauh  mana  distribusi  pendapatan  (atau,  dalam beberapa kasus, pengeluaran konsumsi) di antara individu atau rumah tangga dalam perekonomian  menyimpang  dari  distribusi  yang  sangat  seimbang.  Sebuah  plot kurva Lorenz prosentase kumulatif total pendapatan yang diterima terhadap jumlah kumulatif penerima, dimulai dengan individu atau rumah tangga termiskin.  Secara konsep,  gini  ratio  mengukur  daerah  antara  kurva  Lorenz  dan  garis  hipotetis kesetaraan  mutlak,  dinyatakan  sebagai  prosentase  dari  luas  maksimum  di  bawah garis. Dengan demikian indeks Gini dari 0 merupakan kesetaraan yang  sempurna, sementara  indeks  100  berarti  kesetaraan  yang  tidak  sempurna,  semakin  tinggi
angka  Gini  ratio,  maka  tingkat  kesenjangan  antara  penduduk  miskin  dengan kalangan  menengah  dan  menengah  atas  semakin  besar.  Tingginya  gini  ratio menunjukan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  tidak  berkualitas  karena  hanya dinikmati  oleh  segelintir  kelompok  masyarakat.  Pertumbuhan  yang  ada  dinilai tidak  merata,  karena  belum  mampu  menyentuh  masyarakat  miskin.  Gini  ratio merupakan  alat  ukur  yang  umum  digunakan  dalam  studi  empiris,  yaitu  dengan formula:
1 n    n Gini =  ----------    y i -  y j 
2n 2 – y I=1 j=1

## Sumber: Statistik Indonesia (BPS)
Nilai  Gini  antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  data  adalah  suatu  teknik  yang  digunakan  untuk  mengolah hasil  penelitian  guna  memperoleh  suatu  kesimpulan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif - kuantitatif. Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  deskriptif dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  fakta  dan  karakteristik  objek  dan subyek  yang  diteliti  secara  tepat  dan  sistematis,  mengingat  metode  penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasi  objek  sesuai  dengan  apa  adanya.  Penggunaan  metode  deskriptif dalam  penelitian  memungkinkan  untuk  dilakukan  hubungan  antar  variabel, mengembangkan  generalisasi  dan  mengembangkan  teori  yang  memiliki  validitas universal.  Dalam  penelitian  kuantitatif,  data  berupa  bilangan,  yakni  menunjuk intensitas dan atau ekstensitas dari gejala yang diperoleh dari hasil observasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Ekonomi Setelah Krisis 2008
Jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat dari krisis ekonomi 1997 menjadi pelajaran  bagi  pemerintah  selanjutnya,  sehingga  krisis  global  tahun  2008  tidak terlalu  berpengaruh  pada  perekonomian    Nasional.  Ekonomi  Indonesia  tidak mengalami penurunan yang cukup berarti seperti saat periode krisis ekonomi 1997,
tahun 2008 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,01%, atau hanya turun sebesar 0,33%  dibandingkan  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2007.  Kemampuan mengatasi  krisis  global  tahun  2008  semakin  membuktikan  ketangguhan perekonomian  Indonesia  dibanding  negara-negara  superpower  seperti  Amerika Serikat  dan  Jepang  yang  jatuh  akibat  krisis  global.  Indonesia  justru  mampu mencetak  pertumbuhan  positif  sebesar  4,5%  pada  tahun  2009,  jauh  lebih  baik dibandingkan  dengan  banyak  negara  lain.  Dampak  adanya  krisis  global  ini  justru baru  dirasakan  pada  tahun  2009,  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2009  mengalami penurunan  sebesar  1,44%.  Tahun  2010  kondisi  perekonomian  Indonesia  kembali membaik dengan pertumbuhan sebesar  6,1%, meningkat dibandingkan tahun 2009 dan mampu lebih tinggi dari tahun 2008.
Keberhasilan  pemerintah  dalam  menghadapi  krisis  global,  membuat kekuatan  ekonomi  Indonesia  pantas  disejajarkan  dengan  4  raksasa  kekuatan  baru perekonomian  dunia  yang  terkenal  dengan  nama  BIRC  (Brazil,  Rusia,  India  dan China). Kemampuan untuk meredam akibat dari keuangan ini dapat terjadi berkat kebijakan makro ekonomi yang hati-hati dan tepat, di samping kondisi keterbukaan yang  tidak  sebesar  negara-negara  tetangga  seperti  Singapore  dan  Malaysia. Keberhasilan  mengatasi  krisis  global  antara  lain  dikarenakan,  pemerintah khususnya  melalui  Bank  Indonesia  telah  menetapkan  empat  kebijakan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu: (1). BI rate, (2). Nilai tukar,  (3).  Operasi  moneter,  dan  (4).  Kebijakan  makro  prudensial  untuk pengelolaan likuiditas dan makro prudensial lalu lintas modal.
Dengan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  diatas,  diharapkan  pemerintah  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  negara  yang  akan  berpengaruh  pula  pada meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Gemilangnya  fondasi perekonomian  Indonesia  direspon  dunia  internasional  dengan  menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat  terasa  adalah  Indeks  Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  mencapai  rekor tertingginya  sepanjang  sejarah  dengan  berhasil  menembus  angka  3.800.  Bahkan banyak  pengamat  yang  meramalkan  sampai  akhir  tahun  ini  IHSG  akan  mampu menembus level 4000.

## Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Kemampuan  Indonesia  bertahan  terhadap  krisis  keuangan  tersebut menimbulkan keyakinan rakyat pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sayangnya  keberhasilan  dalam  bidang  ekonomi  pada tataran makro ini tidak mampu menekan tingkat kemiskinan yang sejak lama sudah berlangsung. Dalam Era Orde Baru dikenal kebijaksanaan peningkatan ekspor non-
migas.  Sub-sektor  industri  non  migas  ini  menjadi  prioritas  utama.  Hal  ini  selain untuk  penghematan  sumber  daya  alam  yang  tidak  mudah  untuk  diperbarui,  juga dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarat agar penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) berkurang.  Berbagai fasilitas diberikan kepada calon  investor  asing,  termasuk  hak  untuk  membayar  upah  buruh  rendah,  sebagai keunggulan komparatif.
Upah buruh murah ini memang telah menjadi trade mark Indonesia dalam promosi  penarikan  modal  asing.  Asumsi  yang  dipakai,  bahwa  dengan  upah  buruh yang  murah,  maka  harga  pokok  barang-barang  yang  diproduksi  akan  murah. Dengan  demikian,  produk  eksport  Indonesia  mempunyai  daya  saing  yang  tinggi. Padahal,  meskipun  harga  pokok  mempunyai  korelasi  dengan  daya  saing,  karena barang  dapat  dijual  dengan  harga  murah,  tetapi  daya  saing  suatu  barang  tidak sekadar  ditentukan  oleh  harga  (pokok),  tetapi  juga  oleh  kualitas  barang,  teknik pemasaran, politik/diplomasi dan lain-lain.
Di  sisi  lain,  upah  buruh  yang  murah  menyebabkan  rendahnya  daya  beli buruh,  oleh  karenanya  agar  buruh  dapat  hidup,  maka  harga  bahan  makanan khususnya  harga  bahan  pokok  harus  dapat  dipertahankan  rendah.  Inilah  yang menjadi  tugas  pokok  Bulog  (Badan  Usaha  Logistik)  sejak  waktu  dibentuk  oleh pemerintah.  Jika  harga  bahan  makanan  dalam  negeri  naik,  Bulog  segera  harus mengimpor  dari  luar  negeri  agar  harga  dapat  dikendalikan  pada  tingkat  yang rendah  (murah).  Rendahnya  harga  bahan  makanan  yang  note  bene  hasil  produksi petani,  mengakibatkan  proses  pemiskinan  petani  di  daerah  pedesaan  secara berkelanjutan.
Perbedaan dua kondisi yang yang berlangsung secara terus menerus tersebut selama masa yang panjang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi  antar  penduduk  di  Indonesia.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah,  jika ketimpangan  pendapatan  antar  penduduk  sudah  sangat  lebar,  akan  terdapat kecenderungan  mengaburnya  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  ukuran  dari pembangunan.  Artinya,  setiap    melihat  adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang ditunjukkan  oleh  peningkatan  pendapatan  per  kapita,  sulit  dirasakan,  pada  saat yang  sama  boleh  jadi  sedang  berlangsung  proses  pemiskinan.  Keadaan  ini  dapat ditunjukkan dengan angka-angka sederhana sebagai berikut:
Jika  misalnya,  suatu  negara  berpenduduk  100  juta  orang,  terdapat  5% penduduk  dengan  pendapatan  rata-rata  US$  300.000  per  tahun,  sementara  95% lainnya  berpendapatan  US  $  3000  per  tahun  (setingkat  pendapatan  rata-rata Indonesia  sekarang).  Andaikan,  jika  golongan  penduduk  kaya  yang  5%  itu  naik pendapatannya 10% per tahun, sementara golongan menengah ke bawah yang 95% itu mengalami penurunan pendapatan per tahun sebesar 20%, akan terjadi kenaikan
pendapatan  rata-rata  sebesar  5,21%.  Hal  ini  dapat  ditunjukan  dengan  perhitungan sederhana seperti berikut:
1. Total pendapatan semula adalah:
a. 5 Juta X US$ 300.000 = US$ 1.500.000
b. 95 Juta X US$ 3.000 = US$ 285.000 Total pendapatan US$ 1.785.000
2. Kalau kemudian terjadi kenaikan pendapatan 10% dari golongan kaya (5%), dan pendapatan golongan miskin turun 20%, maka akan terlihat:
a. Total pendapatan penduduk kaya yang 5% menjadi = US$ 1.500.000 + US$ 150.000 = US$ 1.650.000
b. Total pendapatan penduduk menengah dan miskin yang 95% adalah = US$ 285.000 - US$ 57.000 = US$ 228.000.
3. Total pendapatan nasional baru adalah = US$ 1.650.000 + US$ 228.000 = US$  1.878.000.  Ini  berarti  telah  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  sebesar =US$ 1878.000 – US$ 1.785.000 = US$ 93.000 atau sama dengan (93.000 / 1.785.00) x 100% = 5,21%.
Dengan  demikian  dapat  dipahami,  sekalipun  mengalami  kenaikan pendapatan  per  kapita  setiap  tahun  sekitar  5  -  6%,  namun  kemiskinan  dalam masyarakat  makin  bertambah.  Inilah  barangkali  yang  dapat  disebutkan  sebagai growth  with  poverty atau  bisa  disingkat  sebagai  “ groverty ”,  atau  dalam  bahasa Indonesia  dapat  disebut  sebagai  pertumbuhan  dengan  kemiskinan  atau  disingkat sebagai  pertumkin.  Meskipun  contoh  tersebut  memang  dikemukakan  secara  agak mencolok, tetapi bagaimanapun, inilah yang sedang terjadi di Indonesia dewasa ini.
Singkatnya,  yang  menjadi  masalah  adalah  melebarnya  ketimpangan ekonomi  antar  penduduk  dalam  masyarakat,  yang  tidak  sepenuhnya  dapat ditunjukkan  hanya  dengan  menggunakan  indeks  gini  ratio.  Untuk  mengatasinya, diperlukan adanya pengamatan yang lebih seksama di lapangan dan kebijakan yang bersifat affirmatif memihak kepada golongan miskin, terutama kepada mereka yang ada di pedesaan.
Dasar  teori  dari  korelasi  antara  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita  dan tingkat  kemiskinan  tidak  berbeda  dengan  kasus  pertumbuhan  ekonomi  dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat  mendekati  tahap  akhir  dari  pembangunan  jumlah  orang  miskin  berangsur- angsur  berkurang.  Banyak  faktor  lain  selain  pertumbuhan  pendapatan  yang  juga berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  suatu  wilayah/negara,  seperti  derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.
Perhitungan elastisitas kemiskinan yang umum digunakan di dalam literatur mengenai  pembangunan  ekonomi  di  Negara  Sedang  Berkembang  untuk mendapatkan  variasi-variasi  di  dalam  sensitivitas  dari  penurunan  kemiskinan terhadap pertumbuhan. Elastisitas ini biasanya diinterpretasikan sebagai prosentase perubahan kemiskinan untuk suatu kenaikan 1% dalam laju pertumbuhan ekonomi. Dalam  teori,  elastisitas-elastisitas  kemiskinan  memberi  kesan  suatu  pola pertumbuhan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan karena kesenjangan yang  berkurang  dalam  distribusi  pendapatan  dan  tingkat  yang  rendah  dari kesenjangan awal.
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  korelasi  negatif  antara tingkat  pendapatan  dan  kemiskinan,  semakin  tinggi  tingkat  pendapatan  per  kapita semakin rendah tingkat kemiskinan. Elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan per  kapita  dari  kelompok  miskin  adalah  1%,  yang  artinya  pertumbuhan  rata-rata output  sebesar  1% membuat  1%  peningkatan  pendapatan  dari  masyarakat  miskin. Sedangkan bila hasil estimasi elastisitas tersebut hanya sekitar 0,8%, yang artinya kurang  dari  proporsional  keuntungan  bagi  kelompok  miskin  dari  pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia laju pertumbuhan PDB/kapita rata-rata per tahun yaitu 0,81%, sedangkan  perubahan  kemiskinan  rata-rata  per  tahun  0,67%.  Rendahnya  laju pertumbuhan  PDB/kapita  dikarenakan  masih  tingginya  pertumbuhan  penduduk, terutama  masyarakat  pedesaan.  Menurut  hasil  sensus  tahun  2010,  penduduk Indonesia mencapai 237,641,326 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk seperti pada tabel 1.
Tabel 1
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Pulau Provinsi Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 1980-1990 1990-2000 Sumatra 3,04 2,02 Jawa 2,17 1,96 Nusa Tenggara dan Bali 1,71 1,59 Kalimantan 3,32 2,39 Sulawesi 9,55 8,54 Maluku 2,59 1,11 Papua 3,46 3,22 INDONESIA 1,98 1,49 Sumber: Diolah dari hasil Sensus Penduduk (BPS)
Studi-studi  empiris  lainnya  yang  juga  membuktikan  adanya  suatu  relasi negatif  ( trade-off )  yang  kuat  antara  laju  pertumbuhan  pendapatan  dan  tingkat kemiskinan  adalah  dari  Deininger  dan  Squire  (1996).  Studi  mereka  ini  yang  juga memakai  data  lintas  Negara  sangat  menarik  karena  tidak  menemukan  suatu keterkaitan  yang  sistematis,  walaupun  relasi  antara  pertumbuhan  PDB  dan pengurangan  kemiskinan  positif.  Penelitian  lainnya,  misalnya  hasil  penelitian  dari Ravallion  dan  Chen  (1997)  yang  menggunakan  data  dari  survei-survei pendapatan/pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  (RT)  di  67  NSB  dan  negara- negara  transisi  untuk  periode  1981-1994  juga  menunjukan  bahwa,  penurunan kemiskinan  hampir  selalu  berbarengan  dengan  peningkatan  pendapatan  rata-rata per  kapita  atau  standar  kehidupan  dan  sebaliknya  kemiskinan  bertambah  dengan kontraksi  ekonomi.  Hasil  plot  antara  perubahan  laju  kemiskinan  (dalam  log) dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran konsumsi atau pendapatan antar survei  menunjukan  suatu  tren  yang  negatif.  Sedangkan  hasil  studi  empiris  yang dilakukan  oleh  Mills  dan  Pernia (1993)  dengan  metode  yang  sama  (analisis lintas negara) menunjukan bahwa kemiskinan di suatu  negara akan semakin rendah, jika laju  pertumbuhan  ekonominya  pada  tahun-tahun  sebelumnya  tinggi  dan  semakin tinggi  laju  pertumbuhan  PDB,  semakin  cepat  turunnya  tingkat  kemiskinan.  Juga, studi  yang  dilakukan  oleh  Wodon  (1999)  dengan  memakai  data  panel  regional untuk  kasus  Bangladesh  menunjukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.
Dalam  perdebatan  akademis  selama  ini  mengenai  hubungan  antara pertumbuhan  dan  penurunan  kemiskinan,  pertanyaan  pokoknya  adalah:  apakah pertumbuhan  ekonomi  memihak  kepada  orang  miskin?  Dalam  akhir  1990-an, istilah “pertumbuhan  yang pro kemiskinan” (sebut PPG) ini menjadi terkenal saat banyak  ekonom  mulai  menganalisis  paket-paket  kebijakan  yang  dapat  mencapai penurunan  kemiskinan  yang  lebih  cepat  lewat  pertumbuhan  ekonomi  dan perubahan  distribusi  pendapatan.  PPG  secara  umum  didefinisikan  sebagai pertumbuhan  ekonomi  yang  membuat  penurunan  kemiskinan  yang  signifikan. Dalam  usaha  memberikan  relevansi  analisis  dan  operasional  terhadap  konsep tersebut,  di  dalam  literatur  muncul  dua  pendekatan.  Pendekatan  pertama memfokuskan  pada  keyakinan  bahwa  orang-orang  miskin  pasti  mendapatkan keuntungan  dari  pertumbuhan  ekonomi  walaupun  tidak  proporsional.  Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan  kesenjangan  atau  dalam  perkataan  lain,  pangsa  pendapatan  dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini  disebut  juga  definisi  relatif  dari  PPG.  Walaupun  secara  intuisi  menarik, pendekatan  atau  definisi  ini  terbatas,  terutama  saat  diterapkan  di  dalam  suatu
konteks  operasional.  Dalam  definisi  PPG  ini,  pertumbuhan  bisa  mengurangi kesenjangan.  Namun,  dengan  memfokuskan  terlalu  berat  pada  kesenjangan,  suatu paket  kebijakan  bisa  mengakibatkan  hasil-hasil  yang  suboptimal  bagi  kedua kelompok rumah tangga (RT): RT miskin dan RT nonmiskin; atau laju penurunan kemiskinan bisa lebih kecil (World Bank, 2005).
Pendekatan kedua, fokus pada percepatan laju pertumbuhan pendapatan dari kelompok  miskin  lewat  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat  dan  dengan memperbesar kesempatan-kesempatan bagi orang-orang miskin untuk berpartisipasi  dalam  pertumbuhan,  yang  hasilnya  memperbesar  laju  penurunan kemiskinan.  Bukti  empiris  memberi  kesan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  adalah penggerak  utama  laju  PPG,  tetapi  perubahan-perubahan  dalam  kesenjangan  bisa memperbesar  atau  mengurangi  laju  tersebut.  Jadi,  mempercepat  laju  PPG mengharuskan tidak hanya pertumbuhan yang lebih pesat, tetapi juga upaya-upaya untuk  memperbesar  kemampuan-kemampuan  dari  orang-orang  miskin  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  kesempatan-kesempatan  yang  diciptakan  oleh pertumbuhan ekonomi.

## Perkembangan Kemiskinan
Dalam membahas kemiskinan dalam penelitian ini, metode penetapan untuk mengukur kemiskinan dan data yang digunakan sepenuhnya mengacu pada metode dan data Badan Pusat Statistik (BPS).
a. BPS  untuk  mengukur  kemiskinan,  menggunakan  konsep  kemampuan memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ).  Dengan    pendekatan ini,  kemiskinan    dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
b. Garis  Kemiskinan  (GK),  yang  terdiri  dari  dua  komponen,    yaitu    Garis Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan  Garis  Kemiskinan  Bukan- Makanan (GKBM).  Penghitungan      Garis    Kemiskinan    dilakukan    secara    terpisah untuk  daerah  perkotaan  dan  perdesaan.  Penduduk  miskin  adalah  penduduk yang  memiliki  rata-  rata  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  dibawah  Garis Kemiskinan.
c. Garis  Kemiskinan  Makanan    (GKM)  merupakan    nilai  pengeluaran kebutuhan    minimum  makanan  yang  disetarakan  dengan  2100  kkalori  per kapita  per  hari.  Paket  komoditi  kebutuhan  dasar  makanan  diwakili  oleh  52 jenis  komoditi  (padi-padian,  umbi-umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.).
d. Garis  Kemiskinan  Bukan  Makanan  (GKBM)  adalah  kebutuhan  minimum untuk  perumahan,  sandang,  pendidikan  dan  kesehatan.  Paket  komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di perdesaan.
e. Sumber  data  utama  yang  dipakai untuk  menghitung  tingkat  kemiskinan tahun    2011  adalah  data  SUSENAS  (Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional), sebagai    informasi    tambahan,      juga    digunakan    hasil  survei  SPKKD (Survei  Paket  Komoditi  Kebutuhan    Dasar),  yang  dipakai  untuk memperkirakan    proporsi   dari   pengeluaran    masing-masing    komoditi pokok   bukan makanan.
Selama masa yang panjang, sejak beberapa dekade yang lalu, di Indonesia berlangsung  proses  pemiskinan  desa  secara  berkelanjutan.  Jumlah  penduduk miskin tahun 1996 menurut data BPS adalah 21,5 juta jiwa pada tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi mulai tabun 1997, mengakibatkan jumlah orang miskin naik drastis  menjadi  79,4  juta  jiwa,  terdiri  dari  21,6  juta  jiwa  penduduk  kota  dan  56,8 juta jiwa penduduk desa.

## Perkembangan Kemiskinan Tahun 2004 - 2011
Jumlah dan prosentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 ke 2005. Pada  tahun  2006  jumlah  penduduk  miskin  naik  karena  harga  barang-barang kebutuhan  pokok  naik  tinggi  yang  digambarkan  oleh  inflasi  umum  sebesar  17,95 persen.  Namun  mulai  tahun  2007  sampai  2011  jumlah  maupun  prosentase penduduk  miskin  kembali  mengalami  penurunan.  Perkembangan  tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai tahun 2011, ditunjukkan oleh gambar 1.
Penurunan penduduk miskin, baik secara jumlah maupun dalam  prosentase menujukkan  keberhasilan  pemeritah  dalam  menanggulangi  kemiskinan  selama periode  tahun  2004  sampai  dengan  2001.  Namun  demikian,  mengingat  jumlah penduduk  miskin  secara  nasional  masih  relatif  tinggi,  maka  upaya  untuk mengurangi  kemiskinan  masih  perlu  ditingkatkan.  Terlebih  lagi  bila  dilihat  dari sebaran  penduduk  miskin  antara  kota  dan  desa.  Jumlah  penduduk  miskin  di  desa lebih  banyak  dibanding  dengan  penduduk  miskin  di  kota.  Perbadingan  antara penduduk miskin di desa dengan di kota dapat dilihat pada tabel 2.
Sumber: BPS Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 1
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004–2011 Tabel 2
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan,
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Menurut Provinsi, 2007-2010
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (000) Prosentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan (Rp) Kota Desa K+D Kota Desa K+D Kota Desa K+D 2007 13559.3 23609.0 37168.3 12.52  20.37  16.58 187 942  146837  166697 2008 12768.5 22194.8 34963.3 11.65  18.93  15.42 204 896  161831  182636 2009 11910.5 20619.4 32530.0 10.72  17.35  14.15 222 123  179835  200262 2010 11097.8 19925.6 31023.4 9.87  16.56  13.33 240301  191212  221452
Sumber data: BPS (2011)
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa, prosentase penduduk miskin dari tahun  ke  tahun  menunjukkan  penurunan,  tetapi  dilihat  dari  jumlah  penduduk miskin  penurunan  yang  ada  masih  relatif  kecil.  Hal  ini  dikarenakan  rata-rata  laju pertumbuhan  penduduk  yang  relatif  tinggi,  dimana  selam  periode  tahun  2007
sampai  dengan  2010  penduduk  rata-rata  naik  1,3%.  Prosentase  penduduk  miskin antara  daerah  perkotaan  dan  perdesaan  tidak  banyak  berubah  selama  periode  ini. Penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan  pada  tahun  2007  sebesar  12,52%,  menurun sedikit  menjadi  9,87%  pada  tahun  2010.  Penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan pada tahun 2007 sebesar 20,58%, menurun menjadi 16,56 persen pada tahu 2010.
Peranan  komoditi  makanan  terhadap  garis  kemiskinan  jauh  lebih  besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan  kesehatan).  Pada  tahun  2007,  sumbangan  Garis    Kemiskinan  Makanan terhadap  Garis  Kemiskinan  sebesar    83,53%,  dan  tahun  2010  menjadi  78,52%. Komoditi  makanan  yang  berpengaruh  besar  terhadap  nilai  Garis  Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe dan tahu.  Untuk  komoditi  bukan  makanan  adalah  biaya  perumahan,  listrik,  angkutan dan pendidikan.
Pada  periode  2007-2010,  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P1)  dan  Indeks Keparahan  Kemiskinan  (P2)  menunjukkan  kecenderungan  menurun.  Ini mengindikasikan  bahwa  rata-rata  pengeluaran  penduduk  miskin  cenderung semakin  mendekati  Garis  Kemiskinan  dan  ketimpangan  pengeluaran  penduduk miskin juga semakin menyempit.
Besar  jumlah  penduduk  miskin,  terbanyak  di  perdesaan  sangat memprihatinkan,  mengingat  perumtubuhan  penduduk  desa  relatif  lebih  tinggi dibanding  pertumbuhan  penduduk  di  kota,  sehingga  anak  keluarga  miskin  terus bertambah,  akibatnya  mereka  kurang  gizi  dan  kurang  pendidikan,  sehingga  akan lahir  generasi  yang  kurang  berpendidikan  (bodoh)  dan  lemah  karena  kesehatan kurang mendukung.

## Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Menurut Pulau 2011
Tabel  3  menunjukkan  prosentase  penduduk  miskin  menurut  pulau berdasarkan      Susenas  September  2011.  Dari  tabel  tersebut  tampak  bahwa prosentase    penduduk    miskin  terbesar  di  Pulau  Maluku  dan  Papua,  yaitu sebesar  25,25  persen, sementara prosentase  penduduk miskin terkecil  di Pulau Kalimantan,  yaitu  sebesar 6,88 persen.
Tabel 3 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, 2011 Pulau Jumlah Penduduk Miskin (000) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Sumatera 2.045,34 4.273,53 6.318,87 10,1 13,55 12,2 Jawa 7.527,73 9.216,68 16.744,41 9,28 16,08 12,09 Bali dan Nusa Tenggara 645,32 1.420,50 2.065,82 12,29 17,51 15,46 Kalimantan 266,03 705,86 971,88 4,45 8,65 6,88 Sulawesi 354,15 1.798,00 2.152,15 5,96 15,32 12,17 Maluku dan Papua 116,01 1.520,99 1.637,00 6,09 33,21 25,25 Indonesia 10.954,58  18.935,56 29.890,14 9,09 15,59 12,36
Sumber: Diolah dari data Susenas September 2011.
Dilihat  dari  jumlah  penduduk,  sebagian besar  penduduk  miskin  berada  di Pulau  Jawa  (16,74  juta  orang);  sementara  jumlah  penduduk  miskin  terkecil berada di Pulau Kalimantan  (0,97 juta  orang).
Kemiskinan  merupakan  persoalan  multidimensional  yang  harus  ditangani dengan  melibatkan  berbagai  pihak.  Kesadaran  kaum  miskin  harus  ditingkatkan guna  mengatasi  persoalan  ekonomi  yang  mereka  hadapi.  "Itu  perlu  perhatian sungguh-sungguh  pemerintah  sebagai  pengemban  amanat  rakyat".  Proyeksi pemerintah  mengenai  kondisi  ekonomi  nasional  menuntut  langkah-langkah  tepat dan  terarah.  Sementara  itu,  untuk  mengurangi  pengangguran  dan  kemiskinan, menekan  angka  inflasi  atau  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  langkah  utama yang  patut  ditempuh  pemerintah  adalah  menciptakan  lapangan  kerja  sebanyak- banyaknya.  Untuk  itu,  dalam  rangka  membangkitkan  optimisme  bangsa  agar bangkit  dari  krisis  berkepanjangan,  sektor  usaha  mikro  dan  kecil  harus  menjadi prioritas penanganan untuk digerakkan. Langkah lain yang tak kalah penting untuk ditempuh pemerintah adalah memperbaiki UU Ketenagakerjaan dan merehabilitasi infrastruktur. Untuk itu semua, perbaikan iklim investasi menjadi prasyarat mutlak.
Kemiskinan  sebagai  masalah  nasional, tidak  dapat  hanya  diselesaikan  oleh pemerintah  melalui  berbagai  kebijaksanaan  pembangunan,  tetapi  juga  harus menjadi  tanggung  jawab  bersama  bagi  semua  pelaku  pembangunan  termasuk masyarakat  itu  sendiri.  Kunci  pemecahan  masalah  kemiskinan  adalah  memberi
kesempatan  kepada  penduduk  miskin  untuk  ikut  serta  dalam  proses  produksi  dan kepemilikan aset produksi.

## Distribusi Pendapatan
Distribusi  pendapatan  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  mengukur kesenjangan  pendapatan  antara  kelompok  masyarakat  mampu  dengan  masyarakat miskin. Banyak negara yang menggunakan Gini ratio sebagai alat untuk mengukur kesenjangan  pendapatan  masyarakat. Kesenjangan  itu  tercermin  pada  angka  "gini ratio", dimana semakin besar "gini ratio" semakin besar kesenjangan yang ada.
Menurut  data  Bank  Indonesia  (BI),  angka  "gini  ratio"  Indonesia  terus bertambah dari 0,288 pada 2002 menjadi 0,340 pada 2005 dan naik menjadi 0,345 pada 2006. Data tersebut menunjukkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat mampu  dengan  masyarakat  yang  miskin  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 semakin terpuruk. Tingginya angka gini ratio hampir terjadi di seluruh negara berkembang seperti India atau China.
Menurut  laporan  Bank  Dunia,  gini  ratio  di  Indonesia  tahun  2009  adalah 0,37,  sementara  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyatakan  gini  ratio  di Indonesia tahun 2010 adalah 0,39, sedikit lebih tinggi dibanding pengukuran Bank Dunia.  Namun  Komite  Ekonomi  Nasional  (KEN)  pada  tahun  2011  telah mengusulkan  kepada  pemerintah  untuk  menekan  tingkat  kesenjangan  sosial, dengan mengupayakan angka gini ratio (tingkat kesenjangan) bisa di bawah 0,3.
Memang ironis bahwa, walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang  setua  peradaban  manusia,  tapi  pemahaman  terhadapnya  dan  upaya  untuk mengentaskannya  belum  menunjukkan  hasil  yang  menggembirakan.  Bahkan, dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  di  Indonesia  orang  miskin  "baru"  semakin bertambah.
Meningkatnya  pembangunan  ekonomi,  kesenjangan  pembagian  penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya, sementara, kesempatan pendidikan  sangat  terbatas.  Tingkat  partisipasi  penduduk  dalam  lapangan  pekerjaan berkaitan  dengan  jumlah  penduduk  muda  yang  sedang  sekolah  atau  sedang  bekerja. Pekerja-pekerja  muda  yang  tingkat  pendidikan  dan  keterampilannya  relatif  rendah akan  memperoleh  upah  yang  rendah  pula  dan  hal  ini  akan  membuat  pembagian pendapatan semakin senjang.
Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilannya,  berakibat  berkurangnya kelompok  penduduk  yang  berpendapatan  rendah  sehingga  akibat  selanjutnya  adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.
Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :
1. Distribusi  pendapatan  antar  golongan  pendapatan  ( size  distribution  of  income ) atau ketimpangan relatif Jika dilihat dari data SUSENAS dengan menggunakan koefisien Gini, maka akan terlihat  bahwa  distribusi  pendapatan  di  daerah  perkotaan  di  Jawa  lebih  buruk daripada daerah di luar Jawa, begitu pula dengan daerah pedesaannya daerah Jawa memiliki  tingkat  kesenjangan  distribusi  pendapatan  yang  rendah  bila dibandingkan dengan daerah di luar Jawa.
2. Distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan ( urban-rural income disparities ).
Menurut  Gupta  dari  World  Bank,  pola  pembangunan  Indonesia  memperlihatkan suatu  urban  bias,  yaitu  pembangunan  yang  berorientasi  ke  daerah  perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab  terjadinya  ketimpangan  distribusi  pendapatan  yang  lebih  parah  lagi  di kemudian  hari.  Menurut  Micahel  Lipton,  seorang  ekonom  Inggris,  urban bias seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana alokasi sumber-sumber  daya  lebih  banyak  diprioritaskan  di  daerah  perkotaan  daripada pertimbangan pemerataan atau efisiensi. Kembali memperhatikan penjelasan teori ekonomi  yang  dualistik  tentang  terjadi  kesenjangan  pembagian  pendapatan  di negara-negara  sedang  berkembang,  maka  pertama-tama  relavansinya  terlihat dalam  pola  kesenjangan  yang  berbeda  antara  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan. Oshima  menjelaskan  keadaan  ini  (kesenjangan  di  desa  lebih  tinggi  dari  pada  di kota),  sebagai  hal  yang  unik.  Dia  meramalkan  kesenjangan  tersebut  akan  lebih lebar jika proses pembangunan pedesaan masih akan berlanjut.
3. Distribusi pendapatan antar daerah ( regional income disparities ).
Ketimpangan  dalam  perkembangan  ekonomi  antar  berbagai  daerah  di  Indonesia serta  penyebaran  sumber  daya  alam  yang  tidak  merata  menjadi  penyebab  tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.
Jika dilihat dari hasil penelitian dan data-data statistik yang ada, terlihat bahwa meskipun  pertumbuhan  ekonomi  telah  berjalan  dengan  pesat,  namun  pertumbuhan yang  pesat  ini  telah  membawa  akibat  yang  mengkhawatirkan,  yaitu  terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk. Meskipun pertumbuhan mampu mengurangi  prosentase  penduduk  miskin,  namun  di  lain  pihak  sebagian  penduduk miskin  menjadi  semakin  miskin.  Dengan  demikian,  Indonesia  belum  termasuk kelompok  negara-negara  berkembang  yang  telah  berhasil  dalam  menggabungkan pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  dengan  distribusi  pendapatan  yang  makin  merata serta pengurangan kemiskinan absolut yang lebih pesat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh
pemerintah.  Pemerataan  berarti  suatu  pembagian  hasil  produksi  kepada  masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya.
Untuk  mewujudkan  pemerataan  ini,  pemerintah  Indonesia  menerapkan “Delapan Jalur Pemerataan”, yaitu:
1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat.
2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
3.  Pemerataan  pembagian  pendapatan,  khususnya  melalui  usaha-usaha  padat karya.
4. Pemerataan kesempatan kerja melalui peningkatan pembangunan regional.
5.  Pemerataan  dalam  pengembangan  usaha,  khususnya  memberikan  kesempatan yang luas bagi  golongan ekonomi lemah untuk memperoleh akses perkreditan dan penggalakan koperasi.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7.  Pemerataan  penyebaran  penduduk  melalui  transmigrasi  dan  pengembangan wilayah.
8. Pemerataan dalam memperoleh keadilan hukum.
Kenyataan  bahwa  Indonesia  belum  mampu  melaksanakan  pemerataan pembangunan mengharuskan pemerintah untuk juga memikirkan cara lain yang perlu ditempuh  agar  Indonesia  dalam  tahun-tahun  mendatang  lebih  berhasil  dalam menanggulangi  masalah  ketimpangan  distribusi  pendapatan  dan  pemerataan pembangunan.  Dalam  hal  ini,  yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah  strategi pembangunan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia. Jika dilihat keberhasilan negara-negara  Asia  Timur  seperti  Jepang,  Korea,  Taiwan,  Hongkong,  dll.  dalam menggabungkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  distribusi  pendapatan  yang  merata, maka akan terlihat bahwa negara tersebut secara umum telah menerapkan tujuh model pembangunan yaitu:
1. Pembangunan  yang  mengutamakan  penciptaan  lapangan  kerja,  antara  lain dengan  mendorong  penggunaan  teknik-teknik  produksi  yang  padat  karya dalam pertumbuhan pertanian dan membantu kegiatan sektor informal.
2. Pembangunan  yang  mengutamakan  penyaluran  kembali  investasi  untuk membantu  golongan  penduduk  miskin,  antara  lain  melalui  reorientasi investasi  dari  proyek-proyek  besar  ke  proyek-proyek  yang  langsung membantu golongan miskin, seperti pendidikan, kesehatan, perkreditan, dll.
3. Pembangunan  yang tertama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh penduduk, yaitu pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Pembangunan  yang  mengutamakan  pengembangan  sumber-sumber  daya manusia  yang  harus  didahului  oleh  redistribusi  harta  produktif,  termasuk perluasan  penyediaan  kesempatan  memperoleh  pendidikan,  sebelum dilakukan usaha pengembangan sumber-sumber daya manusia.
5. Pembangunan  yang  mengutamakan  perkembangan  pertanian  dulu  sebelum bisa  mencapai  pertumbuhan  dengan  pemerataan,  khususnya  dengan  usaha land reform .
6. Pembangunan  yang  mengutamakan  pembangunan  pedesaan  terpadu  yang menekankan  bahwa  berbagai  usaha  pokok  sangat  di  perlukan  untuk keberhasilan  pembangunan  disertai  pemerataan  yaitu land  reform , penggunaan teknik produksi yang padat karya oleh petani kecil, pembangunan prasarana oleh pekerja pertanian yang setengah menganggur, pengolahan jadi secara padat karya, usaha berdikari, pelaksanaan oleh suatu badan pemerintah yang  melintasi  yuridiksi  kementrian  lain  dan  perencanaan  regional  yang mencakup hubungan antara ibukota dan desa-desa.
7. Pembangunan yang mengutamakan penataan ekonomi internasional baru yang menekankan bahwa konteks atau lingkungan internasional harus diubah dulu sebelum strategi pembangunan disertai pemerataan dapat berhasil.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pasca  krisis  tahun  2008,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mengalami penurunan namun pada tahun 2010 kondisi ekonomi nasional menunjukkan kondisi yang  membaik  dengan  mencatatkan  pertumbuhan  sebesar  7,1%.  Kondisi  yang membaik pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti pada pemerataan dalam distribusi  pendapatan  nasional  yang  menunjukkan  semakin  lebarnya  kesenjangan ekonomi  di  Indonesia  yang  ditandai  dengan  naiknya  prosentase  Gini  Ratio  dari 0,345 pada tahun 2006 menjadi 0,39 pada tahun 2010.
Oleh  karena  itu,  upaya-upaya  untuk  melaksanakan  pemerataan  hasil-hasil pembangunan  harus  terus  dilakukan  oleh  pemerintah.  Pemerataan  berarti  suatu pembagian  hasil produksi kepada masyarakat  yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya.  Untuk  mewujudkan  pemerataan  ini,  pemerintah  Indonesia  menerapkan “Delapan Jalur Pemerataan”, yaitu: pemerataan kebutuhan pokok rakyat, pendidikan, pembagian  pendapatan  melalui  usaha-usaha  padat  karya,  kesempatan  kerja,
pengembangan  usaha,  kesempatan  berpartisipasi  khususnya  bagi  generasi  muda  dan kaum wanita, penyebaran penduduk melalui transmigrasi atau pengembangan wilayah dan pemerataan dalam memperoleh keadilan hukum.

## Saran
Krisis  global  yang  terjadi  pada  tahun  2008  semakin  membuktikan ketangguhan  perekonomian  Indonesia.  Di  saat  negara-negara  superpower  seperti Amerika  Serikat  dan  Jepang  berjatuhan,  Indonesia  justru  mampu  mencetak pertumbuhan  yang  positif  sebesar  4,5%  pada  tahun  2009.  Dampak  adanya  krisis global  sempat  dirasakan  pada  tahun  2009,  dimana  pertumbuhan  ekonomi mengalami  penurunan  yang  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  penurunan pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2008.  Pada  tahun  2009  pertumbuhan  ekonomi tercatat sebesar 4,58%, jika dibandingkan tahun 2008 pertumbuhan ekonomi tahun 2009  mengalami  penurunan  sebesar  1,44%,  tetapi  tahun  2010  kondisi perekonomian  Indonesia  kembali  menunjukkan  kondisi  yang  cukup  baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 tumbuh 6,1%.
Kinerja  ekonomi  2008  pasca  krisis  global,  memang  membuktikan ketangguhan  perekonomian  Indonesia  yang  masih  tumbuh  positif,  dibanding negara maju  yang ekonominya tumbuh  negatif, bahkan tahun 2010 tumbuh 6,1%, tetapi  pemulihan  ekonomi  di  negara  maju  umumnya  relatif  lebih  cepat  dibanding negara  berkembang,  oleh  karenanya  struktur  ekonomi  nasional  harus  diperkuat melalui  penguatan  sektor-sektor  ekonomi,  utamanya  sektor  industri  yang  menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.
Dalam  proses  pembangunan  ekonomi  seharusnya  bisa  mengurangi  jumlah penduduk  miskin,  demi  kesejahteraan  masyarakat  umumnya.  Kesejahteraan masyarakat  tidak  hanya  ditentukan  oleh  pertumbahan  ekonomi,  tapi  juga dipengaruhi  oleh  laju  pertumbuhan  penduduk,  distribusi  pendapatan,  inflasi  dan lainnya,  karenanya  selain  pertumbuhan  ekonomi,  masalah  laju  pertumbuhan penduduk  juga  perlu  mendapat  perhatian  pemerintah,  dengan  menciptakan penduduk  tumbuh  seimbang,  sehingga  terjadinya  demografi  yang  ditandai  dengan penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non-produktif.
Kesejahteraan  masyarakat  juga  ditentukan  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM),  sehingga  tingginya  tingkat  tabungan  masyarakat  yang  dapat diinvestasikan  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  peningkatan  kualitas  SDM  dan meningkatkan  daya  saing.  Tantangan  lainnya  berkaitan  dengan  penyebaran  dan mobilitas  penduduk.  Jumlah  penduduk  yang  semakin  besar  mengakibatkan kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang justru terjadi di daerah yang telah padat penduduknya, terutama di pulau Jawa dan daerah perkotaan.
Kesejangan  ekonomi  antara  penduduk  perkotaan  dengan  pedesaan  yang semakin  melebar  dari  tahun  ke  tahun  perlu  mendapat  perhatian  pemerintah, mengingat  sebagian  besar  penduduk  tinggal  di  pedesaan.  Oleh  karenanya,  perlu pengembangan  ekonomi  pedesaan  berdasarkan  potensi  desa  yang  dimiliki  agar dapat tercipta lapangan kerja di daerah pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik,  1998  sampai  dengan  2011, Statistik  Indonesia ,  BPS. Indonesia.
............., 2010, Survey Sosial-Ekonomi Nasional , BPS. Indonesia.
.............,  2010, Perkembangan  Beberapa  Indikator  Utama  Sosial-Ekonomi Indonesia , BPS. Indonesia.
............., 2010, Data Stategis BPS , BPS. Indonesia. Budiardjo, M. 1985. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia. Deininger,  K.  &  Squire,  L.  1996.  A  New  data  set  measuring  income  inequalit y. World Bank Economic Review , World Bank Group, vol. 10 (3). Kuznets  S,  1971, Economic  Growth  of  Nation:  Total  Output  and  Production Structure. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. Mills, E. S. & Pernia, E M. 1993. The Economic Development of Southeast Asia. Hal Hill, Baltimore: Johns Hopkins University Press Ravallion & Shaohua Chen. 1997. What can new survey data tell us about recent changes  in  distributuon  and  pomerty? Word  Bank  Economic  Review .
Washington, DC.
Salim,  E.  1978.  Tantangan  masa  depan,  pembangunan  dengan  pemerataan. Prisma, edisi 7, volume 8. World  Bank,  2005, Word  Development  Indicator,  for  Recontruction  and Development. Washington, DC. http://bagkeu-bppk.net/content/mengatasi-dampak-krisis-global-melalui-program- stimulus-fiskal-apbn-09 http://kupastuntasmanajemen.blogspot.com/2009/10/perekonomian-indonesia-di- era-reformasi.html http://metris-community.com/dampak-krisis-ekonomi-global/ http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/sejarah-ekonomi-indonesia-orde-lama- era-reformasi-2/ http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/dampak_perekonomian.htm http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_4.htm
http://www.janabadra.ac.id/id/index.php?option=com_content&view=article&id=2 19dampakkrisis-keuangan-global-terhadap-perekonomian- indonesia&catid=61:fakultas-ekonomi http://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/08/13/sejarah-perekonomian-indonesia- sejak-orde-lama-hingga-reformasi/