JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93

## PENGARUH TRANSPARANSI DAN KOMITMEN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

## Henny Hendratmi, JMV Mulyadi, dan Tri Widiastuti
Magister Akuntansi Universitas Pancasila E-mail: amy260685@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the effect of transparency and commitment to the budget management in Bekasi City simultaneously and partial in period 2014. This study uses the population,  namely  the  budget  administrator  and  representatives  of  school  committees  Bekasi City  where  in  2014  the  number  of  high  school  by  70.  Meanwhile,  samples  took  as  many  as  210 respondents  by  cluster  sampling  method  and  used  primary  data  by  distributing  questionnaires. From  this  study  we  concluded  that  transparency  and  commitment  have  simultaneously  positive and  significant  implications  againts  the  accountability  of  budget  management.  Furthermore  the research  has  proved  that  the  applied  commitment  positively  effect  to  the  achievement  of management accountability.
Keywords : Budget Management Accountability, Transparency, Commitment

## PENDAHULUAN
Anggaran  pendidikan  adalah  alokasi anggaran  untuk  fungsi  pendidikan  yang dianggarkan
melalui
kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui  transfer  ke  daerah,  dan  alokasi anggaran  pendidikan  melalui  pengeluaran pembiayaan,  termasuk  gaji  pendidik,  tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan  pendidikan  yang  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah.  Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan  alokasi anggaran  pendidikan terhadap  total  alokasi  anggaran  belanja negara.    Dalam  upaya  meningkatkan  hasil pendidikan  yang  lebih  optimal,  pemerintah merencanakan  dan  mengimplementasikan kebijakan  di  bidang  pendidikan  dengan mengalokasi  anggaran  pendidikan  sebesar 20% dari dana APBN.
Fenomena  tentang  akuntabilitas,  saat ini semakin gencar disuarakan dengan adanya tuntutan  masyarakat  akan  pendidikan  yang bermutu. Ini membuktikan bahwa kecenderungan  masyarakat  pada  masa  kini
berbeda  dengan  masa  lalu.  Di  masa  lalu masyarakat  cenderung  menerima  apa  pun yang  diberikan  oleh  pendidikan,  maka sekarang  mereka  tidak  dengan  mudah menerima apa yang diberikan oleh pendidikan.  Masyarakat  yang  membayar pendidikan merasa berhak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Konsepsi tentang
akuntabilitas berkembang  dari  pendapat  bahwa  siapapun yang  diserahi  tugas  mendidik  harus  dapat mempertanggungjawabkan tugasnya itu. Pengertian  tanggung  jawab  di  sini  masih mengandung  ukuran  yang  kabur.  Masih banyak  orang  yang  mengukur  tanggung jawab itu dari segi masukan kealatan semata. Dalam  hal  ini  mereka  menganggap  telah berhasil  melaksanakan  tanggung  jawabnya bila  telah  mengajar,  memberikan  buku,  atau secara  lebih  makro  lagi  telah  membangun gedung-gedung,  serta  mencetak  jutaan  buku pelajaran.
Pelaksanaan konsep akuntabilitas dalam pendidikan di Indonesia saat ini sedang disorot  mengingat  banyak  sekali  masalah
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
yang menghinggapi  termasuk lembaga pendidikan  yang  lebih  mengutamakan  bisnis daripada  mutu  layanan  pendidikan  yang dijalankannya,  sehingga  banyak  masyarakat yang  mempertanyakan  mengapa  hal  ini  bisa terjadi  demikian.  Untuk  itu,  memang  tidak mudah menerapkan akuntabilitas pendidikan yang baik, karena dibutuhkan kerjasama yang baik setidaknya ada enam pihak yang terlibat dalam  mewujudkannya,  yaitu  siswa  (peserta didik), guru (pendidik), administrator pendidikan,  lembaga  pendidikan,  tenaga kependidikan,  masyarakat  (termasuk  orang tua dan rakyat) dan pemerintah. Boy dan Siringoringo (2009)
menyimpulkan  bahwa  semakin  akurat  dan tepat  waktu  pelaporan  penggunaan  dana yang  dikumpulkan  dari  orang  tua  murid, maka  akan  semakin  tinggi  partisipasi  orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, oleh karenanya dapat  dihasilkan  ouput  pendidikan  yang efektif. Darmawan (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat  hubungan  dan  pengaruh  positif serta  signifikan  antara  transparansi  dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan,  pengaruh  tersebut  ditunjukkan secara  simultan  dan  secara  parsial.  Solihat dan  Sugiharto  (2009)  mengemukakan  dalam penelitiannya bahwa trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan berpengaruh  positif,  baik  secara  simultan maupun  parsial,  terhadap  tingkat  partisipasi orangtua  murid.  Kemudian  Pratama  (2013) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat,  transparansi  pemerintahan  dan akuntabilitas  publik  tidak  terdapat  hubungan yang  positif  terhadap  efisiensi  penyaluran dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) pada Sekolah Dasar (SD).
Dari  beberapa  temuan  terhadap  kasus dan permasalahan yang terjadi di atas, maka hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pengelolaan anggaran  sekolah  belum  berjalan  secara efektif  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuannya serta  pengelolaannya  belum  mencerminkan
prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  yang merupakan  bagian  dari  prinsip  dasar  untuk mewujudkan good governance.
Ada  pun  tujuan  penelitian  yang  ingin dicapai peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh    transparansi  dan  komitmen terhadap  pengelolaan  anggaran  sekolah secara  simultan;  dan  2)  Untuk  menguji  dan menganalisis  pengaruh  transparansi  dan komitmen    terhadap  pengelolaan  anggaran sekolah secara parsial.

## TELAAH  TEORI  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Akuntansi Perilaku ( Behavioral Accounting ) Konsep  perilaku  ( behavioral  concept ) pada  awalnya  merupakan  kajian  bidang utama  dalam  psikologi  dan  sosial  psikologi. Akan tetapi, faktor-faktor psikologi dan sosial psikologi  seperti  motivasi,  sikap,  dan personalitas  juga  sangat  relevan  dengan bidang akuntansi (Siegel dan Marconi, 1986). Dimensi  akuntansi  keperilakuan  terkait dengan aspek perilaku manusia dan hubungannya  dengan  desain,  konstruksi  dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang efisien. Hal ini karena akuntansi keperilakuan merefleksikan dimensi sosial akibat penerapan  teknik  dan  sistem  akuntansi  yang pada hakikatnya informasi akuntansi dibutuhkan  manajemen  untuk  melakukan pengendalian, baik
pengendalian manajemen, administratif, maupun
pengendalian  akuntansi.  Siegel  dan  Marconi, 1989, mengatakan bahwa “ behavioral accounting  goes  beyond  the  traditional accounting  role  of  collecting,  recording, reporting financial information” . Para akuntan,  peneliti  operasional  dan  ahli manajemen  telah  mengembangkan  faktor- faktor psikologi dan sosial psikologi termasuk pengendalian.  Ilmu  sosiologi  dan  psikologi juga  dikonsentrasikan  pada  pengendalian seperti  halnya  sosial  dan  fenomena  personal (Hoopwood, 1974).
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93

## TEORI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Sistem  informasi  akuntansi  dalam sistem  perencanaan,  sistem  penatausahaan (termasuk  didalamnya  sistem  akuntabilitas), dan  sistem  pengendalian  sektor  publik mempunyai  arti  dan  peran  penting  terkait pada  fungsinya  dalam  pengukuran  dan pengendalian.  Dalam  fungsi  pengukuran, akuntansi  melakukan  proses  pengumpulan, pencatatan  realisasi  pendapatan  dan  belanja (gaji,  barang/jasa)  serta  transaksi-transaksi yang  terjadi  di  luar  pendapatan  dan  belanja, serta  aktivitas  pelaporan.  Selanjutnya  akan dapat  digunakan  sebagai  pengukur  kinerja ekonomis, efisiensi, dan efektifitas pemerintah.
Dalam  pemerintahan  sendiri  sudah mulai  ada  perhatian  yang  lebih  besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen  pemerintahan  yang  mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi  manajemen,  sistem  akuntansi keuangan,  sistem  perencanaan  keuangan, sistem  pengadaan  barang  atau  jasa,  sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi  finansial  atas  kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik  termasuk  pemerintah  saat  ini  tengah menghadapi  tekanan  untuk  lebih  efisien, memperhitungkan  biaya  ekonomi  dan  biaya sosial,  serta  dampak  negatif  atas  aktivitas yang  dilakukan.  Berbagai  tuntutan  tersebut menyebabkan  akuntansi  dapat  dengan  cepat diterima  dan  diakui  sebagai  ilmu  yang dibutuhkan  untuk  mengelola  urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan  aktivitas  yang  terspesialisasi  dari suatu  profesi  yang  relatif  kecil.  Namun demikian  saat  ini  akuntansi  sektor  publik sedang  mengalami  proses  untuk  menjadi disiplin  ilmu  yang  lebih  dibutuhkan  dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2002).
Pengelolaan  keuangan  daerah  dibagi menjadi  tiga  proses  besar.  Tiga  proses tersebut  adalah  perencanaan  (penetapan anggaran), penatausahaan (proses
pelaksanaan  APBS  termasuk  di  dalamnya pengalokasian
BOS) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBS). Proses akuntansi  merupakan  bagian  dari  aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna  anggaran  untuk  melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan.

## Teori Reformasi Birokrasi
Dwiyanto (2006) mendefinisikan reformasi  budaya  birokrasi  sebagai  sebuah sistem  atau  seperangkat  nilai  yang  memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan,  dan  pengalaman  hidup  yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai  tersebut  diaktualisasikan  dalam  sikap, tingkah  laku,  dan  perbuatan  yang  dilakukan oleh  setiap  anggota  dari  sebuah  organisasi yang  dinamakan  birokrasi.  Menurut  Toha (2008) bahwa membangun budaya organisasi pemerintah  idealnya  adalah  membangun sikap  dan  perilaku  sistem  yang  kemudian diikuti secara konsisten oleh pelakunya untuk menciptakan  tata  pemerintahan  yang  baik ( good  governance ).  Berdasarkan  beberapa pendapat  dapat  disimpulkan  bahwa  budaya organsiasi  merupakan  unsur  yang  sangat penting bagi perkembangan reformasi dalam pengadaan  barang  atau  jasa  pemerintah. Ketika sebuah organsasi melupakan perubahan pada sisi budaya ketika melakukan  perubahan  organisasi,  maka  hal itu  merupakan  sebuah  usaha  sia-sia.  Karena usaha  itu  akan  gagal  dan  kondisi  akan kembali ke semula.

## Teori Transparansi
Transparansi  merupakan  salah  satu prinsip good  governance. Transparansi dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang bebas,  seluruh  proses  pemerintahan, lembaga-lembaga  dan  informasi  perlu dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  dan  informasi  yang tersedia  harus  memadai  agar  dapat dimengerti  dan  dipantau.  Transparansi
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah  daerah  dengan  masyarakat sehingga  tercipta  pemerintahan  daerah yang  bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan  masyarakat.  Transparansi adalah  prinsip  yang  menjamain  akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan  proses pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta hasil-hasil yang dicapai.
Anggaran (budget) merupakan  suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan pendapatan  pada  masa  yang  akan  datang, umumnya  disusun  secara  sistematis  yang meliputi  seluruh  kegiatan,  yang  dinyatakan dalam  unit  (kesatuan)  moneter  dan  berlaku untuk  jangka  waktu  (periode)  tertentu  di masa  yang  akan  datang.  Anggaran  juga berfungsi sebagai alat kontrol atau pengawasan,  baik  terhadap  pendapatan maupun  pengeluaran  pada  masa  yang  akan datang.
Menurut  Sopanah  dan  Mardiasmo (2003)  anggaran  yang  disusun  oleh  pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi  beberapa  kriteria  berikut:  (1)
Terdapat  pengumuman  kebijakan  anggaran,
(2)  Tersedia  dokumen  anggaran  dan  mudah diakses,
(3) Tersedia laporan
pertanggungjawaban  yang  tepat  waktu,  (4) Terakomodasinya  suara/usulan  rakyat,  (5), Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Transparansi  merupakan  prasyarat untuk  terjadinya  partisipasi  masyarakat yang  semakin  sehat  karena  (Sulistoni, 2003): (a) Tanpa informasi yang memadai tentang  penganggaran,  masyarakat  tidak punya  kesempatan  untuk  mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan,  (b)  Transparansi  memberi
kesempatan aktor di luar eksekutif untuk mempengaruhi  kebijakan  dan  alokasi anggaran  dengan  memberi  perspektif berbeda  dan  kreatif  dalam  debat anggaran,  (c)  Melalui  informasi,  legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring  terhadap  keputusan  dan kinerja  pemerintah.  Tanpa  kebebasan informasi  fungsi  pengawasan  tidak  akan efektif,  (d)  Berdasarkan  teori  yang  ada menunjukkan  bahwa  semakin  transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

## Teori Komitmen
Komitmen  adalah  bentuk  loyalitas yang  lebih  kongkrit,  yang  dapat  dilihat dari  upaya  karyawan  mencurahkan perhatian,  gagasan  dan  tanggung  jawab dalam  mencapai  tujuan  perusahaan. Menurut  Nasution  (2007),  komitmen adalah  pengikat  antar  individu  dengan suatu  organisasi,  gagasan  atau  proyek yang  diwujudkan  dalam  mendedikasikan dirinya  bagi  pencapaian  misi  organisasi. Griffin  (2005)  menyatakan  komitmen adalah  sikap  yang  mencerminkan  sejauh mana  seseorang  individu  mengenal  dan terikat  pada  organisasinya.  Porter  dalam Panggabean  (2004)  menyatakan  bahwa komitmen  adalah  kuatnya  pengenalan dan  keterlibatan  seseorang  dalam  suatu organisasi tertentu.
Mowday yang dikutip Sopiah (2008) menyatakan  ada  tiga  aspek  komitmen antara lain:
1. Affective  commitment, yang  berkaitan dengan  adanya  keinginan  untuk  terikat pada  organisasi.  Individu  menetap  pada organisasi  karena  keinginan  sendiri.
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
Kunci  dari  komitmen  ini  adalah (want to).
2. Continuance  commitment, adalah  suatu komitmen  yang  didasarkan  kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk  atas  dasar  untung  rugi, dipertimbangkan  atas  apa  yang  harus dikorbankan  bila  akan  menetap  pada suatu  organisasi.  Kunci  dari  komitmen ini  adalah  kebutuhan  untuk  bertahan (need to).
3. Normative commitment, adalah komitmen  yang  didasarkan  pada  norma yang  ada  dalam  diri  karyawan,  berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap  organisasi.  Ia  merasa  harus bertahan  karena  loyalitas.  Kunci  dari komitmen  ini  adalah  kewajiban  untuk bertahan dalam organisasi (ought to).

## Teori Akuntabilitas Pengelolaan Negara
Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan laporan kepada pihak  lain  tentang  apa  yang  mereka  lakukan atau tidak mereka lakukan, akuntabilitas juga menyangkut  pertanggungjawaban  kepada semua  pihak  yang  berkepentingan  (Jones, 2000).
Sedangkan Hatry, (1980)
mengemukakan akuntabilitas (accountability) merupakan  suatu  istilah  yang  diterapkan untuk  mengukur  apakah  dana  publik  telah digunakan  secara  tepat  untuk  tujuan  yaitu dana  publik  tadi  ditetapkan  dan  digunakan secara legal.
Mengacu  pada  tiga  pilar  utama  yang menjadi  persyaratan  akuntabilitas  yaitu pertama , adanya transparansi dalam menetapkan kebijakan dan menerima masukan  dan  mengikut  sertakan  berbagai institusi. Kedua ,  adanya  standar  kinerja  yang dapat  diukur  dalam  melaksanakan  tugas, fungsi  dan  wewenang. Ketiga ,  adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana yang kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat  dengan  prosedur  yang  mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.
Akuntabilitas  keuangan  merupakan pertanggungjawaban  mengenai  integritas
keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan. Sasarannya  adalah  laporan  keuangan  yang mencakup  penerimaan,  penyimpanan  dan pengeluaran  keuangan  instansi  pemerintah. Audit terhadap pertanggungjawaban keuangan  menurut  Malan  (1984),  dalam Mardiasmo, lebih menekankan pada: 1) Audit sebagai  suatu  proses  yang  sistematis;  2) Untuk  memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti secara  objektif;  3)  Asersi  atas  tindakan  dan kegiatan  ekonomi;  4)  Kesesuaian  dengan kriteria/standar  yang  telah  ditetapkan;  5) Melaporkan  hasilnya  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan.

## Pengembangan Hipotesis
Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Transparansi pengelolaan anggaran merupakan  salah  satu  variabel  yang  dapat mempengaruhi  efektifitas  kinerja  program pendidikan, jika pengelolaan anggaran pendapatan  dan  belanja  sekolah  semakin transparan  dan  mencerminkan  keterbukaan maka  akuntabilitas  yang  dihasilkan  akan semakin baik (Solihat dan Sugihart: 2009).
H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.
Komitmen terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Anggaran Komitmen perangkat sekolah dalam mengelola  anggaran  merupakan  salah  satu komponen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  anggaran,  jika perangkat  sekolah  semakin  komitmen  dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja maka akuntabilitas yang dihasilkan akan akan semakin baik pula (Darmawan: 2011).
H2:
Komitmen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan
anggaran sekolah.
Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
Zeyn  (2010)  mengemukakan  komitmen organisasi dan transparansi memiliki pengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas publik  pada  tingkat  yang  cukup  (sedang). Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa  semakin baik  komitmen  organisasi  akan  mendorong keberhasilan akuntabilitas publik.
H3: Transparansi dan komitmen
berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.

## METODE ANALISIS Operasionalisasi Variabel
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini adalah  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran, sedangkan variable bebas adalah transparansi  dan  komitmen.  Masing-masing definisi  operasional  variabel  ini  dijelaskan sebagai berikut:
1. Transparansi.  Sopanah  dan  Mardiasmo (2003)  menyatakan bahwa  anggaran yang disusun  oleh  pihak  eksekutif  dikatakan transparansi  jika  memenuhi  beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman  kebijakan  anggaran,  (2) Tersedia  dokumen  anggaran  dan  mudah diakses, (3) Tersedia laporan
pertanggungjawaban  yang  tepat  waktu,
(4)  Terakomodasinya  suara/usulan  rakyat,
(5)  Terdapat  sistem  pemberian  informasi kepada  pubik.  Dalam  penelitian  ini, indikator yang digunakan adalah berdasarkan penelitian terdahulu. Variabel  ini  diukur  dengan  skala  likert  5 poin  dengan  22  pernyataan  yaitu  6 pernyataan mengenai anggaran, 4 pernyataan  mengenai  ketersediaan,  4 pernyataan mengenai pertanggungjawaban, 4 pernyataan mengenai  ide  dan  gagasan  dan  4 pernyataan mengenai informasi.
2. Komitmen.  Cohen  dan  Uphoff  (2011) menyatakan bahwa komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan  soliditas  organisasi  untuk mendapatkan  hasil:  (1)  Pengambilan keputusan,  (2)  Pelaksanaan  kegiatan,  (3) Pengambilan manfaat, (4) Evaluasi.
Variabel  ini  diukur  dengan  skala  likert  5 poin  dengan  16  pernyataan  yaitu  2 pernyataan mengenai kemampuan
menyesuaikan diri, 4 pernyataan mengenai  produktifitas,  5  pernyataan mengenai kepuasan kerja dan 8 pernyataan mengenai kepuasan kerja. 3. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran.
Mahmudi  (2010)  menyatakan  bahwa pertanggungjawaban  finansial  yang  baik harus:  (1)  Memiliki  data  yang  diperoleh secara berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta memenuhi unsur validitas, (2) Proses pengerjaan
pertanggungjawaban didukung  oleh  sistem  informasi  dan teknologi  informasi  yang  memadai  serta andal  (3)  Informasi  yang  disajikan merupakan  cerminan  atas  keadaan  yang sebenarnya, tidak direkayasa untuk tujuan tertentu  (4)  Analisis  yang  dilakukan  oleh organisasi menggunakan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu  manajer  dalam  mengambil keputusan dan (5) Keputusan yang diambil harus  berdasar  pada  pelaporan  yang sebenarnya  sebagai  landasan  dan  dapat dipertanggunggungjawabkan secara benar.  Variabel  ini  diukur  dengan  skala likert 5 poin dengan 27 pernyataan yaitu 5 pernyataan  mengenai  data,  5  pernyataan mengenai proses, 5 pernyataan mengenai analisis  dan  7  pernyataan  mengenai keputusan.
Menurut Riduwan (2011) yang menyatakan  bahwa  setelah  diuraikan  dan kemudian  variabel  tersebut  dijabarkan menjadi  dimensi-dimensi  (sub  variabel), kemudian  manjadi  indikator-indikator  dan diteruskan  menjadi  item-item  pernyataan atau  pertanyaan  penelitian  (instrumen penelitian).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
primer yaitu data-data yang dikumpulkan untuk  penelitian  dari  tempat  aktual terjadinya peristiwa (sumbernya). Data ini dapat  dikumpulkan  dengan  beberapa cara,  antara  lain:  kuesioner,  observasi, dan  hasil  pengujian  (Sekaran,  2006). Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini diperoleh  langsung  dari  responden  yang dianggap  representative  untuk  mengisi daftar  pertanyaan  yang  dibuat  melalui instrumen penelitian.
Disamping  itu,  data  penelitian  ini termasuk  data  kualitatif.  Data  kualitatif menurut Sugiono (2004) adalah data yang dinyatakan  dalam  bentuk  kata,  kalimat dan  gambar.  Data  kualitatif  ini  diperoleh melalui  penyebaran  kuesioner  yang kemudian diubah menjadi data
kuantitatif,  diangkakan  berupa scoring untuk masing-masing pernyataan.
Skala yang digunakan dalam
penelitian  ini  untuk  pembobotan  item kuesioner  adalah  menggunakan skala likert . Menurut Sugiyono (2012)
menyatakan  s kala likert digunakan  untuk mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang  fenomena  sosial.  Setiap  jawaban responden berturut-turut diberi nilai 5, 4, 3,  2,  dan  1  dari  sangat  setuju  jika  item pertanyaan berindikasi positif dan sebaliknya  setiap  jawaban  responden berturut-turut diberi nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 jika item pertanyaan berindikasi negatif.

## Populasi dan Sampel
Daerah  yang  dijadikan  populasi  adalah kota  Bekasi  yang  terdiri  dari  Bekasi  Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bantar Gebang, Rawa  Lumbu,  Medan  Satria,  Jati  Asih,  Jati Sampurna,  Pondok  Gede,  dan  Bekasi  Timur. Teknik  pengambilan  sampel  secara  sampling area  atau Cluster  Sampling. Adapun  definisi cluster sampling adalah  teknik  pengambilan
sampel  dimana  pemilihan  mengacu  pada kelompok  bukan  pada  individu.  Sedangkan daerah  penelitian  yang  dijadikan  sampel adalah  kota  Bekasi  Barat,  Pondok  Gede,  dan Jati  Asih,  dengan  sasaran  utama  yang diwawancarai  atau  mengisi  kuesioner  adalah Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  dan  Swasta yang  berjumlah  70  Sekolah,  dengan  jumlah sampel sebanyak 210 orang.

## Metode Analisis Data Uji Validitas
Validitas  menurut  Sekaran  (2008-248) adalah  bukti  bahwa  instrumen,  teknik,  atau proses  yang  digunakan  untuk  mengukur sebuah  konsep  benar-benar  mengukur konsep yang dimaksud. Uji validitas bertujuan untuk  mengukur  valid  atau  tidaknya  suatu item  pertanyaan.  Uji  validitas  dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df) = n-2.

## Uji Reliabilitas
Keandalan (reliability) menurut Sekaran (2006:40) menyatakan suatu pengukuran  menunjukkan  sejauh  mana pengukuran  tersebut  dilakukan  tanpa  bias (bebas  kesalahan – error  free) .  Oleh  karena itu,  menjamin  pengukuran  yang  konsisten lintas  waktu  dan  lintas  beragam  item  dalam instrumen  perlu  dilakukan.  SPSS  memberi fasilitas  untuk  mengukur  reliabilitas  dengan uji statistic Cronbachs  Alfa  (α).  Suatu konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika memberikan nilai Cronbachs Alpha > 0.60.

## Uji Deskriptif Data Penelitian
Trihendradi  (2011),  mengemukakan pada  pengukuran  statististik  deskriptif  pada dasarnya  memaparkan  secara  numerik  dua hal pokok pengukuran data, yaitu pemusatan data  ( central tendency )  dan  penyimpangan data  (dispersi). Central  tendency mengukur pemusatan  suatu  data  dengan  beberapa parameter  umum  yaitu:  1)  Mean  atau  rata- rata,  yaitu  nilai  rata-rata  hitung;  2)  Median, yaitu  nilai  tengah  data  setelah  data  tersebut
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
diurutkan dari kecil ke besar; 3) Modus, yaitu nilai yang sering muncul dari suatu data.
Sedangkan dispersi
mengukur penyebaran suatu data,  beberapa parameter yang  digunakan  untuk  pengukuran  dispersi suatu  data,  yaitu:  1)  Standar  deviasi,  yaitu simpangan  baku;  2)  Variance,  adalah  nilai varian atau nilai kuadrat dari standar deviasi;
3)  Mean  adalah  nilai  kesalahan  standar  dari sampel.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui  distribusi  data  yang  digunakan dalam variabel penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang  memiliki  distribusi  normal  (Nugroho, 2005:  18).  Untuk  menguji  apakah  data penelitian  berdistribusi  normal  atau  tidak, maka dapat dilihat melalui normal probability plot dengan  membandingkan  distribusi kumulatif dan distribusi normal.  Data normal akan  membentuk  satu  garis  lurus  diagonal, dan ploting data  akan  dibandingkan  dengan garis  diagonal.  Apabila  distribusi  data  adalah normal,  maka  garis  yang  menggambarkan data  sesungguhnya  akan  mengikuti  garis diagonalnya (Ghozali, 2006: 110).

## Uji Multikolinieritas
Pada pengujian multikolinieritas bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  ada tidaknya  variabel  independen  yang  memiliki kemiripan  dengan  variabel  independen lainnya  dalam  satu  model  (Nugroho,  2005: 58).  Uji  multikolinieritas  juga  memiliki  fungsi untuk  mendeteksi  terjadinya  multikolineritas yang bertujuan untuk menghindari pembiasan dalam proses pengambilan keputusan.  Keputusan  yaitu  pengaruh  pada uji parsial masing-masing vaiabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas  pada  suatu  model  dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak  lebih  dari  10  dan  nilai  tolerance  tidak kurang  dari  0,1,  maka  model  tersebut
terbebas  dari  multikolinieritas.  VIF  = 1/Tolerance, jika VIF 10 maka Tolerance = 0,1 (Ghozali, 2006: 92).

## Uji Heterosekedastisitas
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk menguji  apakah  model  regresi  terjadi kesamaan variance dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain (Ghazali, 2006: 105). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual  dalam  suatu periode  pengamatan  dengan  pengamatan yang  lain,  atau  heteroskedastisitas.  Dalam menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas pada  suatu  model  dapat  dilihat  pada  pola gambar scatter  plot model  tersebut  dengan melakukan Uji Glesjer (Ghazali, 2006: 105).

## Uji Hipotesis (Uji F dan t)
Dalam  penelitian  ini  mengunakan tingkat  siknifikansi  (ά)  0.05  atau  5%.  Dalam pengambilan  keputusan  untuk  diterima  atau ditolak  maka  dilakukan  pengujian  terhadap variabel-variabel  penelitian  dengan  cara menguji  secara  simultan  melalui  signifikansi simultan  (uji  statistik  F).  Maksud  dari pengujian  ini  untuk  dapat  menjelaskan apakah  semua  variabel  independen  atau bebas  yang  dimasukkan  dalam  model mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama terhadap  variabel  dependen  atau  terikat (Ghozali,  2006:  84).    Untuk  itu  hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:
Ho : ß1=ß2= …=ßk=0 Ha : ß1≠ß2≠ …≠ßk≠0
Artinya apakah semua variabel independen  secara  simultan  merupakan variabel  penjelas  yang  signifikan  terhadap variabel  dependen.  Dengan  menentukan taraf  signifikansi  (ά=5%) .  Nilai  F  tabel diperoleh  dengan  menggunakan  tingkat signifikansi  ά dan  derajat  kebebasan  (df) tertentu.  Dengan  membandingkan  antara nilai  F  hitung  dan  F  tabel,  jika  dalam
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
perhitungan  F  hitung  >  F  tabel,  maka  H0 ditolak  dan  Ha  diterima.  Sedang  pada pengujian  masing-masing  variabel  secara parsial,  dilakukan  uji  signifikansi  parameter individual (uji t statistik) yang memiliki tujuan untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh satu  variabel  independen  secara  individual dalam mempengaruhi variasi variabel dependen,  dalam  hipotesis  statistik  dapat dilihat sebagi berikut:
H0: ßi = 0 Ha: ßi ≠ 0
Artinya, apakah suatu variabel
independen merupakan atau bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel  dependen.  Dengan  mengunakan taraf signifikansi (ά=5%).
Dengan membandingkan  antara  nilai  t  hitung  maka dapat  ditentukan  kriteria  pengujian  sebagai berikut:
Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima Ha ditolak.
Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak Ha diterima.

## Uji Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai Y
(variabel  terikat)  apabila  nilai  X  (variabel bebas)  berubah  satu  satuan  unit  tertentu, menguji  pengaruh  lebih  dari  satu  variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali. 2006:7).  Model  persamaan  regresi  linear berganda  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut:
Keterangan:
Y = Akuntabilitas ά = Konstanta X1 = Transparansi X2 = Komitmen e = Error

## Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan  satu,  nilai  R 2 yang  kecil  berarti kemampuan  variabel-variabel  independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu berarti  variabel  independen  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Tabel 1. Hasil Uji Deskripsi Data Penelitian
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation  Variance x1 127 75.00 145.00 120.1181 10.42784 108.740 x2 127 75.00 118.00 96.5827 8.59535 73.880 Y 127 78.00 135.00 113.4409 10.42407 108.661 Valid N (listwise) 127 Sumber: Data diolah.
Berdasarkan  pada  pengolahan  data tersebut  di  atas  diperoleh  analisis  deskriptif yang  memiliki  karakteristik  sebagai  berikut: (N)  menunjukkan  jumlah  data  sebesar  127,
maka  karakeristik  masing-masing  variabel dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Transparansi  pengelolaan  anggaran  (X1), dari keseluruhan sampel (n) sebanyak 127 didapat  komposisi  nilai  sebagai  berikut:

## Y = ά+ß1X1+ß2X2+e
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
nilai terkecil (minimum)  adalah 75,00 dan terbesar  (maksimum)  adalah  145,00.  Nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 120,1181 dan  standar  deviasi  10,42784  serta  nilai varians adalah 108,470.
b. Komitmen pengelolaan anggaran (X2), dari keseluruhan  sampel  (n)  sebanyak  127 didapat  komposisi  nilai  sebagai  berikut: nilai terkecil (minimum)  adalah 75,00 dan terbesar  (maksimum)  adalah  118,00.  Nilai rata-rata  (mean)  adalah  sebesar  96,5827
dan  standar  deviasi  8,59535  serta  nilai varians adalah 73,880.
c. Akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  (Y), dari keseluruhan sampel (n) sebanyak 127 didapat  komposisi  nilai  sebagai  berikut: nilai terkecil  (minimum) adalah 75,00 dan terbesar  (maksimum)  adalah  118,00  Nilai rata-rata  (mean)  adalah  sebesar  96,5827 dan  standar  deviasi  8,59535  serta  nilai varians adalah 73,880.

## Hasil Pengujian Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas Per-Variabel Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted x1 210.0236 270.087 .764 .648 x2 233.5591 376.026 .572 .844 Y 216.7008 285.799 .698 .722 Sumber: Data diolah. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel:
1. X1 (Transparansi) = 0,648
2. X2 (Komitmen) = 0,844
3. Y (Akuntabilitas) = 0,722
Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan Cronbachs Alpha Based on Standardized
Items (yang  dicetak  tebal)  dari  total variabel  dan  pengujian  masing-masing
variabel  di  atas  tidak  ada  satupun variabel  yang  nilainya  kurang  dari  0,60, hal  ini  menunjukkan  bahwa  konstruk tersebut  reliabel  artinya  masing-masing variabel  dapat  disebut  reliabel  dan layak.

## Hasil Pengujian Validitas
Tabel 3.  Hasil Pengujian Validitas Total antar Variabel Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted x1 210.0236 270.087 .764 .648 x2 233.5591 376.026 .572 .844 y 216.7008 285.799 .698 .722 Sumber:  Data diolah.
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  tidak  ada
Corrected Item-Total Correlation (cetak tebal) yang  kurang  dari  0,1729,  hal  tersebut menunjukan  127  butir  pertanyaan  kuesioner
untuk  semua  variabel  X1,  X2  dan  Y menunjukkan  angket  yang  valid,  sehingga kuesioner  dalam  penelitian  ini  layak  untuk digunakan.
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

## Hasil Pengujian Normalitas
Sumber: data olahan
Gambar 1. Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas Dari  grafik  Histogram  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  residual  terdistribusi secara normal dengan ditandai penyebaran
membentuk  lonceng  yang  tidak  menjauh dari garis regresi.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah.
Gambar 2. Grafik Scatter Plots
Dari  grafik scatter  plots terlihat  bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada sumbu  Y  serta  tidak  membentuk  pola tertentu.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan
bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada model  regresi,  sehingga  model  regresi dinyatakan layak untuk digunakan.

## Hasil Pengujian Multikolinieritas
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) x1 .669 1.495 x2 .669 1.495 a. Dependent Variable: y Sumber data diolah
Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan tidak  ada variabel  independen  yang memiliki tolerance kurang  dari 0,10  yang  berarti  tidak ada  korelasi  antar  variabel  independen  yang nilainya  lebih  dari  95%.  Hasil  perhitungan nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  juga menunjukan  hal  yang  sama,  tidak  ada  satu variabel  independen  yang  memiliki  nilai  VIF lebih  dari  10.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  multikolineritas  antar  variabel independen  dalam  model  regresi.  Hal  ini dapat dilihat dari perincian sebagai berikut:
1) VIF  X1  sebesar  1,495  <  10  dengan  nilai tolerance 0,669 > 0,10 maka menunjukkan data pengaruh transparansi tidak mengalami multikolinier.
2) VIF  X2  sebesar  1,495  <  10  dengan  nilai tolerance 0,669 > 0,10 maka menunjukkan data pengaruh komitmen tidak mengalami multikolinier.

## Hasil Uji Regresi
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 20.905 8.171 x1 .670 .075 x2 .124 .090 a. Dependent Variable: y

## Sumber: data diolah
Berdasarkan  tabel  5  di  atas,  maka  dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 20.905 + 0.670X1 + 0.124X2 + e
Keterangan:
X1 = Pengaruh Transpransi X2 = Pengaruh Komitmen Y = Akuntabilitas e = Error Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi dan dapat diintepretasikan sebagai berikut: a. Konstanta  sebesar  20,905  artinya  apabila tidak  ada  pengaruh  transparansi  dan komitmen, maka nilai akuntabilitas sebesar 20,905.
b. Koefisien  regresi  pengaruh  transparansi sebesar  0,670  artinya  apabila  pengaruh transparansi  meningkat  1  satuan  dan
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
variabel lain tetap, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan
akuntabilitas sebesar 0,670 satuan. c. Koefisien  regresi  pengaruh  komitmen sebesar  0,124  artinya  apabila  pengaruh komitmen  meningkat  1  satuan  dan variabel lain tetap, maka akan berpengaruh terhadap
akuntabilitas sebesar 0,124 satuan.

## Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  statistik  dilakukan  untuk  melihat secara  bersama-sama  (simultan)  apakah  ada
pengaruh signifikan variabel bebas (pengaruh transparansi dan komitmen) terhadap variabel  terikat  (akuntabilitas  pengelolaan anggaran).
Rumusan hipotesis yang digunakan dalam uji F statistik adalah sebagai berikut:
Rumusan  hipotesis  yang  digunakan dalam  uji  F  statistik  adalah  sebagai  berikut.
Ha1: Transparansi dan komitmen berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan  anggaran.  Dari  hasil  olah  data mengunakan  analisis  regresi  dalam  SPSS, diperoleh  output  hasil  Uji  F  pada  tabel  6 sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Statistik F
ANOVA b Model Df Mean Square F Sig. 1 Regression 2 3692.628 72.611 .000 a Residual 124 50.855 Total 126 a. Predictors: (Constant), x2, x1 b. Dependent Variable: y
Sumber data diolah
Dari tabel 6 dapat dianalisis bahwa nilai F  hitung  sebesar  72,611  lebih  besar  dari  F Tabel  sebesar  3,07  dengan  n  =  127  dan  k=2, serta nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil  dari  0, 05  (ά=5%)  sehingga  hipotesis alternatif  satu  (Ha1)  diterima  dan  menolak hipotesis nol (H0), artinya bahwa transparansi dan  komitmen  berpengaruh  secara  simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.

## Hasil Uji Parsial (Uji t)
Uji  statistik  t  dilakukan  untuk  setiap variabel  bebas  (pengaruh  transparansi  dan komitmen)  apakah  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  variabel  terikat (akuntabilitas  penegelolaan  anggaran) secara parsial.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji statistik  t  dengan SPSS ver 19 pada tabel 4.8 maka diperoleh data, dan dapat disimpulkan:
Tabel 7. Hasil Uji Statistik t
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 20.905 8.171 2.558 .012 x1 .670 .075 .671 8.998 .000 x2 .124 .090 .103 1.376 .171
a. Dependent Variable: y
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
1) Variabel  transparansi  memiliki  t  hitung sebesar  8,998  lebih  besar  dari  t  tabel sebesar  1,978  dengan  nilai  signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0, 05 (alpha ά =
5%),  sehingga  hipotesis  alternatif  satu (Ha1)  diterima  dan  menolak  hipotesis  nol (Ho) artinya bahwa: transparansi mempunyai pengaruh positif. Berdasarkan variabel  hitung  di  parameter  statistik  T hitung  lebih  besar  dari  T  table.  Artinya transaparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Kesimpulannya menerima Ha1 dan menolak Ho.
2) Variabel  komitmen  memiliki  t  hitung sebesar  1,376  lebih  kecil  dari  t  tabel sebesar  1,978  dengan  nilai  signifikansi 0,171 atau lebih besar 0,05 (alp ha ά = 5%), sehingga  hipotesis  alternatif  kedua  (Ha2) ditolak  dan  menerima  hipotesis  nol  (Ho) artinya bahwa: komitmen tidak mempunyai  pengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Berdasarkan  variabel  hitung  di  parameter statistik  T  hitung  lebih  kecil  dari  T  tabel.

## Hasil Uji Determinasi
Tabel 8. Hasil Uji Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .734 a .539 .532 7.13129 a. Predictors: (Constant), x2, x1 b. Dependent Variable: y Sumber data diolah
Dari  Tabel  8  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  pengaruh transparansi dan komitmen adalah  besar  terhadap  variabel  terikat  yaitu akuntabilitas  pengelolaan  anggaran.    Hal  ini berarti  model  yang  digunakan  semakin  kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang  diteliti  terhadap  variabel  terikat.  Pada tabel  8  menunjukkan  bahwa  koefisien determinasi  yang  dilihat  dari  nilai adjusted R square sebesar  0,532.  Hal  ini  berarti  bahwa 53.2%  Y  dapat  dijelaskan  pengaruh  langsung oleh variasi kedua variabel  independen  yaitu X1 dan X2, sedangkan sisanya sebesar (100% - 53.2% = 46,8%) dijelaskan oleh sebab lain di luar  model  atau  variabel  lain  yang  tidak diteliti.
Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Transparansi terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Berdasarkan  pada  hasil  pengolahan data  secara  kuantitatif  dalam  penelitian  ini,
maka  didapatkan  hasil  yang  menyatakan bahwa  terdapat  pengaruh  secara  positif  dan signifikan  antara  transparansi  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  anggaran.  Dengan adanya  hasil  tersebut  maka  pertanyaan dalam rumusan permasalahan yang dikemukakan  dalam  penelitian  pada  bagian sebelumnya  sudah  dapat  dibuktikan  dan  hal ini  telah  sesuai  dan  konsisten  dengan hipotesis  alternatif  (Ha2)  yang  dikemukakan pada  bab  sebelumnya,  yaitu  transparansi diduga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian sebelumnya  bahwa  transparansi  adalah dengan  bahasa  lain  diartikan  keterbukaan (openness) pemerintah  dalam  memberikan informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas pengelolaan  sumberdaya  publik  kepada pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi Mardiasmo (2009). Sehingga dengan
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
demikian  hipotesis  null  (H0)  penelitian ditolak, tidak diterima dan tidak berlaku.
Sehingga dengan demikian hasil penelitian  dan  didukung  dengan  berbagai teori  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  semakin tinggi,  baik  dan  besar  transparansi  yang dipraktekkan  atau  diimplementasikan  oleh aparat pemerintah meningkat maka berkontribusi  pada  semakin  besar  pula penilaian akuntabilitas  pengelolaan anggaran kepada  aparat  pemerintah  maupun  pihak swasta,  transparansi  di  bidang  keuangan khususnya  masih  menjadi  aspek  yang  sangat berat  dan  sulit  dilakukan  oleh  aparat pemerintah  hingga  saat  ini.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  fraud atau  kecurangan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  publik,  di  Indonesia masih  banyak  sekali  penyelewengan  dalam penggunaan  dan  pengelolaan  keuangan negara dari yang semestinya dan diperuntukan  serta  kegunaannya.  Pada hakekatnya transparansi dapat dibangun atas dasar  kebebasan  arus  informasi  proses – proses,  lembaga – lembaga  dan  informasi secara  langsung  dapat  diterima  oleh  mereka yang  membutuhkan  informasi  harus  dapat dipahami  dan  dapat  dimonitor  oleh  semua pihak.
Hasil  penelitian  ini  telah  sejalan  dan konsisten  sebagaimana  hasil  dari  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Darmawan (2003), yang membahas mengenai akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap pengelolaan keuangan Madrasah yang berkesimpulan,  bahwa  terdapat  hubungan dan  pengaruh  positif  serta  signifikan  antara transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap pengelolaan  keuangan,  pengaruh  tersebut ditunjukkan  secara  simultan  dan  secara parsial.
Oleh karenanya dari hasil penelitian ini dapat  disimpulkan  berdasarkan  hasil  uji koefisien  determinasi  didapat  nilai  sebesar 53,2%,  sehingga  dengan  demikian  diperoleh interpretasi bahwa transparansi dan komitmen bukan satu-satunya sebagai faktor
utama penentu dalam keberhasilan tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan,  namun  ada  faktor  lain  yang berpengaruh  juga  terhadap  baik  buruknya pengelolaan dana pemerintah kepada publik.

## Pengaruh  Komitmen  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Berdasarkan  pada  hasil  pengolahan data  penelitian  ini,  didapatkan  hasil  yang menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh komitmen
terhadap akuntabilitas pengelolaan  anggaran.  Sebagaimana  telah diuraikan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa komitmen  merupakan  kemampuan  dan kemauan  untuk  menyelaraskan  perilaku pribadi  dengan  kebutuhan,  prioritas  dan tujuan  organisasi,  hal  tersebut  menyangkut cara-cara dalam mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan  misi  organisasi  daripada kepentingan pribadi
seperti yang dikemukakan oleh Soekijan (2009).
Sehingga  dengan  hasil  penelitian khususnya  komitmen  masih  menjadi  aspek yang  sangat  berat  dan  sulit  dilakukan  oleh aparat  pemerintah.  Adanya  kesulitan  aparat pemerintah  dalam  berkomitmen  terhadap tujuan  yang  ingin  dicapai, serta  dalam  setiap program  pemerintah  jangka  pendek  maupun panjang.  Berbeda  dengan  hasil  penelitian terdahulu  bahwa  komitmen  organisasi  yang tinggi  berpengaruh  signifikan  terhadap pencapaian  kinerja  yang  baik  (Keller  (1997) dalam  Darma,  2004).  Kemudian  lebih  lanjut dikemukakan,  komitmen  organisasi  dapat merupakan  alat  bantu  psikologis  dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran  yang  diharapkan,  pendapat  ini dikemukakan  pula  oleh  Nouri  dan  Parker (1996);  McClurg  (1999);  Chong  dan  Chong (2002);  Wentzel  (2002);  dan  Darma  (2004). Penelitian  ini  konsisten  dengan  yang dikemukakan oleh hasil penelitian oleh Herlin (2010) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi  melalui  akuntabilitas  publik.
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
Sedangkan dari penelitian lainnya menunjukkan  terdapat  pengaruh  signifikan antara  variabel  komitmen  organisasi  dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran  dengan  kinerja  aparat  pemerintah daerah  (Bambang,  2006).  Zeyn  berpendapat bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas publik  pada  tingkat  yang  cukup  (sedang). Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa  semakin baik  komitmen  organisasi  akan  mendorong keberhasilan akuntabilitas publik.
Oleh  karenanya  berdasar  dari  hasil penelitian  yang  dapat  disimpulkan  melalui hasil uji koefisien determinasi yang merupakan  pengaruh  langsung  variabel penelitian  bebas  terhadap  akuntabilitas didapat nilai sebesar 53,2%  dengan demikian komitmen  dan  transparansi  bukan  satu- satunya sebagai faktor utama penentu dalam keberhasilan tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan, namun ada faktor lain yang  berpengaruh  juga  terhadap  baik buruknya pengelolaan dana aparat pemerintah  maupun  swasta  kepada  publik yang tidak diteliti.

## PENUTUP
Mengacu  pada  hasil  penelitian  yang telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya, dapat diambil kesimpulan:
1. Telah  terbukti  secara  simultan  bahwa transparansi  dan  komitmen,  berimplikasi secara  positif  dan  signifikan  terhadap pengelolaan anggaran. Dari hasil interpretasi data didapatkan suatu kesimpulan  yang  menyatakan  semakin besar,  tinggi  transparansi  dan  komitmen aparat  yang  ditunjukan  dalam  bentuk pengelolaan  keuangan  yang  tertuang dalam anggaran, maka  akan semakin baik pula  pengaruhnya  terhadap  pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.
2. Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  telah terbukti juga bahwa tranparansi
berimplikasi  secara  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
anggaran.  Hal  ini berarti semakin transparan  aparat  pemerintah  maupun swasta  dalam  melakukan  pengelolaan dana  yang  berasal  dari  publik  dan  untuk publik,  maka  hasil  yang  didapat  akan berpengaruh  positif  terhadap  pencapaian akuntabilitasnya,  hal  ini  didukung  dengan hasil uji t untuk variabel transparansi (X1). Dengan  transparansi  yang  dilakukan  oleh aparat  pemerintah  yang  ada  pada lembaga  pendidikan  formal,  pada  saat  ini belum dapat berjalan dengan maksmimal, khususnya  dalam  masalah  keuangan karena  masih  terdapat  penggunaan  dana yang  tidak  tepat  pada  sasaran  dan  tidak diketahui  peruntukannya,  sasaran  serta tujuannya.  Oleh  karenanya  hasil  yang didapat  dalam  pelaksanaan  program pembelajaran  belum  dapat  dikatakan berhasil  dan  berjalan  dengan  efektif, karena  kinerja  yang  dihasilkan  dalam angka  partisipasi  kasar  yang  merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan  masih  belum mencapai  tuntas paripurna, bahkan masih jauh dibawahnya pada kota Bekasi. 3. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa komitmen (X2) yang diterapkan berimplikasi  secara  positif  terhadap tercapainya  akuntabilitas.  Hal  ini  berarti bahwa  semakin  tinggi  komitmen  yang dilakukan  aparatur  pemerintah,  maka semakin baik dan besar pula pengaruhnya terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana  anggaran  publik.  Dengan  komitmen yang  baik  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah  dalam  mengelola  anggaran, diharapkan penggunaan dana dapat sesuai dengan  perencanaan  dan  peruntukannya sehingga  dalam  mencapai  tujuan  yaitu tuntasnya paripurna dalam program dapat terwujud  dengan  baik.    Namun  demikian kajian  di  dalam  penelitian  ini  didapat belum  tingginya  komitmen  dari  masing- masing  aparatur  pemerintah  membuat kinerja yang dihasilkan belumlah maksimal, dan sangat berpengaruh
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 2 Tahun 2017, Hal. 76-93
terhadap  keadaan  yang  membuat  belum berhasilnya  upaya  pemerintah  dalam menaikan  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) secara menyeluruh. Perencanaan
pemerintah  yang  diimplematasikan  oleh aparaturnya  belum  berhasil  dengan optimal, selama periode penelitian menunjukkan
tidak tercapainya
akuntabilitas  yang  berakibat  terhadap pengaruh  kinerja  pemerintahan  Kota Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arimbi. 1993. Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan . Jakarta: Walhi.
Bappenas  dan  Depdagri.  2002. Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah . Jakarta: Bappenas dan Depdagri.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Boy,  Denny  dan  Hotniar  Siringoringo.  2009.
Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah (APBS)  terhadap  Partisipasi  Orang  Tua Murid . Jurnal Elektronik, Vol. 14 No. 2. Depok: Universitas Gunadarma. Bahtiar,  Arief,  Muchlis  dan  Iskandar.  2009.
Akuntansi Pemerintahan, Cetakan Pertama . Jakarta: Akademia.
Dajan,  Anto.  1991. Pengantar  Metode Statistik Jilid I. Jakarta: LP3ES.
Dwiyanto , Agus . 2006 . Mewujudkan  Good Geovernance Melalui Pelayanan Public . Yogyakarta: UGM Press. Ghazali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS, Cetakan  IV .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Griffin, Jill . 2005. Customer Loyalty: Menumbuhkan  dan  Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan . Jakarta: Erlangga.
Gunawan,  Adi  Saputro  dan  Marwan  Asri.
1989. Anggaran  Perusahaan ,  Edisi Ketiga. Yogyakata: Penerbit BPFE.
Hopwood,  Anthony.  1974. Acounting  and Human Behaviour, First Edition. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia. 2000. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Institusi  Pemerintah .  Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Negara
Mahmudi.  2010. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik, Edisi ke 2 . Yogyakarta:  Penerbit UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta: Penerbit Andi.
.  2004. Otonomi  &  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
.  2003. Konsep  Ideal  Akuntabilitas dan  Transparansi  Organisasi  Layanan Publik , Majalah Swara MEP, Vol. 3  No.
8 Maret . Yogjakarta: MEP UGM.
.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Mubyarto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasir,  Mohammad.  1999. Metode Penelitian . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Nasution. 2007. Perilaku  Manusia .  Medan :
Program  Studi  Psikologi  Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara.
Noordiawan,  Deddy,  dkk.  2006. Akuntansi Pemerintahan, Cetakan Kedua . Jakarta:
Salemba Empat.
Panggabean,  S.,  Mutiara.  2004. Manajemen
Sumber  Daya  Manusia .  Bogor:  Ghalia
Indonesia. Pratama, 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat,  Transparansi  Pemerintah dan  Akuntabilitas  Publik  Terhadap Efesiensi  Penyaluran  Dana  BOS  Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Skripsi.
Tanjungpinang: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali.
Siegel,  Gary.  1986. Behaviour  Acounting. Nashville: South-Western  Publishing Company.
Sugiyono.  2007. Metode  Peneliian  Bisnis , Cetakan  Kesepuluh .  Bandung:  CV Alfabeta.
Sulistoni,  G..  2003. Fiqh  korupsi:  Amanah  Vs Kekuasaan .  Nusa  Tenggara  Barat:
SOMASI.
Sekaran,  Uma.  2006. Metodologi  Penelitian Untuk  Bisnis  (Research  Methods  for Business  ),  Edisi  4 .  Jakarta:  Salemba
Empat.
Solihat,  Eli  dan  Toto  Sugiharto.  2009.
Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Pendidikan terhadap  partisipasi  Orang  Tua  Murid di  SMA  Negeri  107  Jakarta. Jurnal Elektronik,  Vol.  14  No.  2.  Depok: Universitas Gunadarma. Sopiah. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Thoha,  Miftah.  2008. Perilaku  Organisasi:
Konsep Dasar dan Aplikasinya . Jakarta:
Raja Grafindo Persada. Trihendradi. 2011. Analisis Statistik mengunakan SPSS 19 Deskriptif
Parametrik  dan  Non  Parametrik .
Yogyakarta: Penerbit Andi.
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance, Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah . Surabaya: Penerbit Insan Cendikia. Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.