## LEMBAGA ZAKAT DAN PERANANNYA DALAM EKUITAS EKONOMI SOSIAL DAN DISTRIBUSI

## Holil
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia Email: kholiluika3@gmail.com

## Abstrak
Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq  dan  shadaqah).  Dan  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  berperan  untuk mendistribusikan dana dari muzakki kepada mustahik Dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga  memobilisasi  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  komunitas  Muslim program  zakat distribusi  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu,  program  berbasis  konsumsi  dan  produksi. Yang  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  penerimanya  termasuk  kesehatan,  makanan,  dan pendidikan sementara yang lainnya harus berniat untuk memberdayakan penerimanya secara ekonomi dengan memberikan  bantuan  keuangan,  pelatihan  bisnis  dan  pengawasan  pada  para  penerima  zakat. Program  berbasis  konsumsi  bertujuan  membantu  penerima  manfaat  tanpa  memiliki  tujuan  jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian keuangan penerima. Program  berbasis produksi  bercita- cita untuk mencapai status keuangan independen dari penerima manfaat dalam jangka panjang, mereka diharapkan menjadi pembayar zakat.
Kata kunci: Peran, Lembaga Zakat, Ekuitas, Ekonomi

## PENDAHULUAN
Zakat  adalah  satu-satunya  rukun  Islam  yang  secara  spesifik  berbicara  tentang pemberdayaan  ekonomi  umat.  Sayangnya,  pola  pemberian  zakat  selama  ini  bercorak konsumtif,  dalam  arti  diberikan  secara  instan  atau  kontan  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  zakat  tidak  mampu  mengubah  kemiskinan  umat  menuju  kemandirian  yang dicita-citakan  Islam.  Seharusnya  zakat  harus  dikelola  secara  profesional  supaya  mampu mewujudkan cita-cita besar Islam yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial.
Zakat disatu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah  satu  instrumen  asuransi  sosial  ( al-dhaman  al-ijtima’i ).  Zakat  juga  mengokohkan dakhwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakan  Islam di muka Bumi. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam.
Zakat  berfungsi  untuk  memberdayakan  ekonomi  umat.    Jika  syahadat  adalah  pondasi bangunan  keislaman  seseorang,  shalat  adalah  manifestasi  kesalehan  vertikal,  maka  zakat adalah  instrumen  efektif  untuk  menegakan  kesalehan  horizontal.  Zakat  merupakan  satu- satunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat belum ditegakan secara benar, maka kondisi ekonomi umat akan terpuruk.
Potensi zakat nasional sangat besar, namun belum terserap secara maksimal. Sehingga dalam  konteks  ini  pengelolaan  dana  zakat  yang  dialukan  oleh  lembaga-lembaga  ataupun institusi zakat haruslah dilakukan secara optimal, untuk mewujudkan tujuan zakat itu sendiri, yaitu  sebagai  pemberdayaan  ekonomi  umat.  Jika  potensi  dana  zakat  sudah  dapat dimaksimalkan, maka ekonomi umat dapat terberdayakan.
Indonesia memiliki beberapa organisasi amal Islam, seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang  membutuhkan.  Bantuan  tersebut  berupa  pakaian,  makanan,  perumahan,  keuangan, pelatihan dan peluang kerja. Namun organisasi-organisasi ini dibatasi dalam pekerjaan mereka karena mereka sangat bergantung pada amal sukarela Shadaqah dan zakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Lembaga Zakat
Sebelum  berlakunya  undang-undang  pengelolaan  zakat, sebenarnya  fungsi pengumpulan,  pengelolaan,  dan  pendistribusian  zakat  telah  eksis  terlebih  dahulu  ditengah- tengah  masyarakat.  Fungsi  ini  dikelola  oleh  masyarakat  sendiri,  baik  secara  perorangan maupun  kelompok  (kelembagaan).  Hanya  saja  dengan  berlakunya  undang-undang  ini,  telah terjadi  proses  formalisasi  lembaga  yang  sudah  eksis  tersebut.  Istilah  formal  lembaga  ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah- tengah  masyarakat  secara  informal  tersebut,  terlebih  dahulu  harus  melalui  proses formal administrative dan  selanjutnya  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan  melakukan  kegiatan  mengumpulkan,  mengelola,  dan  mendistribusikan  zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Soemitra, 422: 2009).
Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki,  baik  perorangan  maupun  badan  usaha  dimana  Penerimaan  zakat  tersebut  sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik).
Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.:
1. Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  adalah  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  mengelola penerimaan,  pengumpulan  dan  penyaluran  serta  pemanfaatan  ZIS  (Zakat,  infaq  dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  adalah  institusi  pengelolaan  zakat  yang  sepenuhnya dibentuk  oleh  masyarakat  yang  mana  bergerak  dibidang  dakwah,  pendidikan,  sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dlindungi oleh pemerintah.
Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan  Zakat  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan hukum  dalam  masyarakat  sehingga  diganti  dengan  dengan  UU  No.  23  tahun  2011 tentang  Pengelolan  Zakat.  Pengelolaan  zakat  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini meliputi  kegiatan  perencanaan,  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri.  BAZNAS merupakan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  tugas  pengelolaan  zakat  secara nasional.  Di  samping  dibentuknya  BAZNAS  yang  merupakan  lembaga  independen, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakta (LAZ) yang dimotori pihak swasta yang harus mendapat izin pejabat yang berwenang seperti Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait dan harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada pejabat  yang  berwenang.  Selain  menerima  zakat,  BAZNAS  atau  LAZ  juga  dapat menerima  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya.  Pendistribusian  dan pendayagunaan  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  dilakukan  sesuai dengan  syariat  Islam  dan  dilakukan  sesuai  dengan  peruntukan  yang  diikrarkan  oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

## Fungsi, Tujuan dan Manfaat Lembaga Zakat

## Fungsi Lembaga Zakat
Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah yang diterima  atau  dikumpulkan  dari  muzakki  oleh  lembaga  zakat  kemudian  disalurkan  kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).
Tujuan lembaga zakat:
a) Meningkatkan  pelayanan  dalam  menunaikan  zakat,  sesuai  dengan  tuntutan zaman.
b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalamupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilansosial.
c) Meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat.
1. Manfaat lembaga zakat:
a) Mempermudah muzakki dalam membayar zakat.
b) Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim.
c) Menghindarkan diri dari sikap takabur.
d) Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat.
e) Dengan adanya amil zakat akan memeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara orang per-orang.
Menurut  undang-undang  ini,  Lembaga  Amil  Zakat  adalah  institusi  pengelolaan  zakat yang  sepenuhnya  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  dan  oleh  masyarakat  yang  bergerak  di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam

## Peran Lembaga Zakat Dalam Peningkatan Ekonomi Sosial
Zakat  adalah  bagian  integral  dari  sistem  ekonomi  Islam  yang  didasarkan  pada  ajaran Islam dan bertujuan untuk ekonomi kesejahteraan umat, persaudaraan universal dan distribusi pembagian yang adil. Hal ini dirancang untuk membangun umat di mana setiap individu atau kelompok  berkomitmen  untuk  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan  kebebasan.  Sistem  ekonomi Islam  dirancang  tidak  hanya  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  tetapi  juga  untuk mendapatkan  kesalehan  dan  meningkatkan  kesadaran  iman  dengan  konsep  "maqasid  al- shar'iyyah" (Chapra, 2019).
Banyak penelitian telah membahas tujuan zakat dalam membangun masyarakat yang sehat  secara  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial.  Meskipun  konsep  pandangan mereka  mengenai  tujuan  zakat  bervariasi  sesuai  dengan  masing-masing  wilayah  peneliti, mereka  menyimpulkan  bahwa  jika  manajemen  zakat  dapat  dilakukan  secara  sistematis, dipastikan zakat akan memainkan peran penting dalam mempertahankan kesejahteraan sosial dikalangan masyarakat.
Lembaga  zakat  membantu  dalam  pendistribusian  kekayaan  diantara  masyarakat  dan mencegah akumulasi kekayaan ditangan segelintir orang. Oleh karena itu dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial  antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia terjamin  diberikan  kepada  orang  yang  berhak  menerima  zakat  (mustahik).  Zakat  juga meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim (Ibrahim, 2015).
Ajaran Islam memberikan pedoman untuk keselarasan dan kedamaian antara orang kaya dan  miskin.  Pada  saat  yang  sama,  harus  ada  keseimbangan  antara  peran  sektor  publik  dan swasta, melalui pendekatan institusi untuk mencapai tujuan pendistribusian zakat (Munawar, 2003). Pendistribusian zakat dewasa ini sangat bergantung kepada lembaga penyalur zakat, hal ini karena lembaga zakat adalah landasan utama sistem ekonomi Islam dikarenakan memiliki cakupan yang luas dalam menjaring serta mengimpun dana zakat, disamping itu lembaga zakat pun  sebagai  penyuluh  zakat  di  tengah-tengah  masayarakat  (Zafar,  2003).  Sehaingga  pada akhirnya harta zakat harus berputar secara konstan demi mewujudkan kesejahteraan sosial.
Zakat  akan  sangat  efektif  jika  digunakan  untuk  mengetaskan  kemiskinan,  karena masalah ini diangap sebagai masalah utama bagi umat Islam. Selain itu masalah kemiskinan juga merupakan sasaran utama dari perintah zakat, bahwa untuk membantu permodalan fakir miskin,  Islam  telah  mewajibkan  zakat  kepada  para  pemilik  kekayaan  dan  menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam. Mengenai masalah pendistribusian dan manajemennya harus dilakukan  secara  profesional,  dengan  pemikiran  yang  matang,  dan  administratif  agar  dapat menyentuh fungsi dan kegunaan zakat yang sebenarnya.
Beik,  I,  S.  (2013)  berpendapat  bahwa  jenis  Program  zakat  adalah  salah  satu  variabel penting dalam menentukan keberhasilan pengurangan ketimpangan pendapatan para penerima zakat. Secara umum, BAZNAS mengklasifikasikan distribusinya program menjadi dua jenis, berdasarkan  pada  tujuan  mereka  yaitu  program  berbasis  konsumsi  dan  program  berbasis produksi (BAZNAS, 2015)
Menurut Beik dan Ayuniyyah (2016), Penasihat Dewan BAZNAS telah mengeluarkan surat  keputusan  No.  001  /  DP  BAZNAS  /  XII  /  2010  tentang  pedoman  pengumpulan  dan pendistribusian zakat. Keputusan ini juga menyediakan prinsip yang terkait dengan program distribusi  berbasis  konsumsi  dan  produksi  yang  disalurkan  ke  penerima  manfaat.  Dengan demikian, sementara program berbasis konsumsi pada umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan  dasar  harian  penerima,  program  distribusi  zakat  berbasis  produksi  dikeluarkan dengan  menyediakan  Skema  pembiayaan  " qard  al  hasan "  untuk  penerima  manfaat.  Untuk program  distribusi  berbasis  produksi,  BAZNAS  biasanya  memilih  penerima  yang  dalam kelompok  usia  produktif  seperti  mereka  yang  memiliki  potensi  lebih  besar  untuk  merubah kondisi  kehidupannya  dibandingkan  dengan  penerima  yang  tidak  dalam  kelompok  umur produksi.
Sehubungan  dengan  peran  zakat  untuk  pemberantasan  kemiskinan  dan  pengurangan ketimpangan pendapatan, banyak studi empiris yang membahas tentang masalah penggunaan pendekatan  kuantitatif  di  Indonesia.  Beik  .I.  S.  menggunakan  alat  analisis  untuk  mengukur kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini termasuk kurva Lorenz yang paling umum digunakan, Koefisien Gini dan indeks Atkinson untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan juga rasio jumlah karyawan, kemiskinan dan pengukuran kesenjangan pendapatan, indeks Sen dan  Foster,  Indeks  Greer  and  Thoorbeek  (FGT)  untuk  mengukur  kemiskinan,  dll.  Dengan mengambil  kasus  kota  Jakarta,  dia  menemukan  program  distribusi  zakat  yang  mampu mengurangi  angka  kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan  sebesar  16,79  persen  dan  0,57 poin persentase masing-masing (Beik, 2013).
Zakat  adalah  instrumen  ibadah  yang  memiliki  sisi  sosial  ekonomi  yang  sangat  kuat. Dalam QS. 2: 276 dan QS. 20: 39, salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Artinya, upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila  institusi  zakat  tidak  dapat  diopmalkan  (Ayuniyyah  dkk.,  2017).  Secara  ekonomi, potensi  zakat  di  negara-negara  islam  menurut  studi  Monzzer  Kahf  (1989)  adalah  berkisar antara 1,84,34 persen dari total PDB masing-masing. Jika dikalkulasikan saat ini, dengan total PDB yang ada, maka potensi zakat dunia Islam mencapai angka tidak kurang dari USD 600 miliar setiap tahunnya, atau sekitar Rp 7.200 triliun dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 12 ribu (Beik IS. Arsyanti, 2016).
Gambar 1. Efek Zakat dalam Perekonomian Sumber: Andiani, (2018)
Gambar 1 adalah penjelasan bahwa zakat memiliki dampak pengganda secara sisial dan ekonomi.  Seperti  yang  di  paparkan  Al-Arif  pada  gambar  1.  Bantuan  zakat  konsumtif  yang diberikan kepada mustahik atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli  atas  suatu  barang  ini  akan  berimbas  pada  peningkatan  prosduksi  suatu  perusahaan, sehingga  akan  menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak.  Peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja tentunya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara.
Sumber dana yang membiayai jaminan penghidupan ini, yang pertama, adalah zakat yang wajib. Zakat  yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang punya untuk  jangka waktu nishab  yang  ditentukan  syar’ah  bertujuan  semata-mata  untuk  mensucikan  diri  dan  harta mereka: “Yang diambil dari kaum kaya mereka dan diserahkan kepada kaum miskin mereka”, dan disalurkan pada ke delepan alokasi penyaluran yang telah ditentukan oleh al-Qur’an:
ِباَق ِ رلٱ يِف َو  ۡمُهُبوُلُق ِةَفَّلَؤُمۡلٱ َو اَهۡيَلَع  َنيِلِمََٰعۡلٱ َو  ِنيِكََٰسَمۡلٱ َو  ِءٓا َرَقُفۡلِل  ُتََٰقَدَّصلٱ اَمَّنِإ ِليِبَس يِف َو  َنيِم ِرََٰغۡلٱ َو
ٞميِكَح ٌميِلَع ُ َّللَّٱ َو ِِۗ َّللَّٱ َنِ م ٗةَضي ِرَف  ِِۖليِبَّسلٱ ِنۡبٱ َو ِ َّللَّٱ ٦٠
“ sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  faqir,  oaring–orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat  ,para  mu’allaf    yang  dibujuk  hatinya  untuk memerdekakan  budak,  orang-orang  yang  berutang,  untuk  jalanAllah  dan  orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah lah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (at-Taubah: 60)
Zakat dalam konteks keseluruhan umat bukan jumlah yang sedikit. Ia dihitung dengan sepuluh persen (10%) atau lima persen (5%) dari setiap penghasilan pertanian yang dimakan atau yang tidak dimakan, sesuai madzhab Umar bin Abdul Aziz dan Abu Hanifah, sebagaimana firman Allah (al-Baqarah:267) :
اَن ۡج َر ۡخَأ ٓاَّمِم َو  ۡمُتۡبَسَك اَم  ِتََٰبِ يَط نِم ْاوُقِفنَأ ْا ٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأََٰٓي ُهۡن ِم  َثيِبَخۡلٱ ْاوُمَّمَيَت  َلَ َو  ِِۖض ۡرَ ۡلۡٱ  َنِ م مُكَل
ِب مُت ۡسَل َو َنوُقِفنُت
ٌديِمَح ٌّيِنَغ َ َّللَّٱ َّنَأ ْا ٓوُمَل ۡعٱ َو ِِۚهيِف ْاوُضِمۡغُت نَأ ٓ َّلَِإ ِهيِذ ِخا ٢٦٧
Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  allah)  sebagian  dari  hasil usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

## PEMBAHASAN

## Peran Lembaga Zakat Dalam Pemerataan Distribusi Zakat Yang Adil Bagi Mustahik
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Penunaian  zakat merupakan  kewajiban  bagi  umat  Islam  yang  mampu  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Zakat merupakan  pranata  keagamaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan,  kesejahteraan
masyarakat,  dan  penanggulangan  kemiskinan.  Dalam  rangka  meningkatkan  daya  guna  dan hasil  guna,  zakat  harus  dikelola  secara  melembaga  sesuai  dengan  syariat  Islam,  amanah, kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan  akuntabilitas  sehingga  dapat meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat.  Zakat  dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
Sepanjang  sejarah  proses  pembangunan  sosial-ekonomi  manusia,  ada  bukti  kuat  yang membuktikan peran lembaga Islam dalam hal ini lembaga zakat yang mana telah memberikan kontribusi  positif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Secara  historis,  institusi  atau lembaga  zakat  sudah  ada  sejak  periode  Nabi  (SAW),  meskipun  organisasi  tersebut  tidak terstruktur secara formal (Manurung, 2013).
Karena  tujuan  zakat  secara  ekonomi  adalah  untuk  meningkatkan  standar  hidup  para dhuafa dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang mereka terima dari orang kaya, maka dengan penyaluran dana zakat kepada kaum dhuafa (mustahik) akan terjadi kenaikan pendapatannya, dan secara otomatis akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang di  jual di  pasar (daya  beli meningkat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perintah zakat, selain sebagai ibadah murni juga berdimensi ekonomi (Saifuddin, 2013).
Zakat  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya  pembangunan  ekonomi bahkan pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai  strategis  zakat  dapat  dilihat  melalui;  Pertama,  zakat  merupakan  panggilan  agama.  Ia merupakan  cerminan  dari  keimanan  seseorang.  Kedua,  sumber  keuangan  zakat  tidak  akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat  menghapus  kesenjangan sosial  dan sebaliknya dapat  menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Saifuddin, 2013).
Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam  program  pengentasan  kemiskinan  dan  pengangguran  dengan  memberikan  zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.
Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga terkait yang dilakukan secara merata dan  adil  dapat  meberikan  dampak  yang  positif  dalam  siklus  perkembangan  ekonomi masyarakat bahkan perkembangan ekonomi nasional.
Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan zakat terhadap pembangunan adalah program zakat distribusi. Menurut UU Zakat No. 23/2011, program zakat distribusi di Indonesia dibagi
menjadi dua kategori yaitu, program berbasis konsumsi dan produksi. Hafidhuddin, dkk menjelaskan bahwa  yang  pertama  harus  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  penerimanya  termasuk  kesehatan, makanan, dan pendidikan sementara yang lainnya harus berniat untuk memberdayakan penerimanya secara  ekonomi  dengan  memberikan  bantuan  keuangan,  pelatihan  bisnis  dan  pengawasan  pada  para penerima zakat. Sekitar dua pertiga pengumpulan zakat dialokasikan untuk yang pertama sedangkan sisanya sepertiga untuk yang lainnya (Ayuniyyah, 2017).
Perbedaan kedua program tersebut secara khusus terletak pada tujuan jangka panjang. Program  berbasis  konsumsi  bertujuan  membantu  penerima  manfaat  tanpa  memiliki  tujuan jangka  panjang  untuk  mewujudkan  kemandirian  keuangan  penerima.  Misalnya, pendistribusian dana zakat untuk membantu para korban bencana alam di negara ini. Bantuan bisa berupa makanan, pakaian, evakuasi korban, fasilitas kesehatan dan tempat berlindung.
Program  berbasis  produksi  bercita-cita  untuk  mencapai  status  keuangan  independen dari  penerima  manfaat  dalam  jangka  panjang,  mereka  diharapkan  menjadi  pembayar  zakat. Sebagai  contoh,  komunitas  pengembangan  zakat  (KPZ)  mengintegrasikan  aspek  sosial  dan ekonomi  rakyat  berdasarkan  komunitas  dan  lokasi.  Hal  ini  memberdayakan  orang  dengan membangun  kesadaran  dan  kemampuan  mereka  melalui  pelatihan  dan  pembinaan  dengan sumber utama.
Pembiayaan  dari  dana  zakat.  Diantara  program  KPZ  yang  telah  dipraktikkan  adalah pemberdayaan petani stroberi di Bali, pembangunan Sistem Intensifikasi Padi di Yogyakarta dan penyediaan pasokan air di Kalimantan Timur.
Dalam  UU  No.14  Th.  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik  setiap  badan  atau lembaga  pemerintah,  baik  yang  bersifat  struktural  maupun  non-struktural  untuk  menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan dan akuntabel. Dalam UU No. 21 Th. 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa  dikatakan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  merupakan  lembaga  bentukan pemerintah  yang  bertugas  melakukan  pengelolaan  zakat,  infak  dan  sedekah  secara  nasional dengan  landasan  professional,  transparan  dan  akuntabel.  Oleh  karena  itulah  di  butuhkannya sistem dalaman manajemen informasi atau sistem manajemen informasi dalam pengeloalaan agar sesuai landasan yaitu professional transparan dan akuntabel.
Zakat  memberikan  dampak  yang  luar  biasa,  baik  bagi  spiritual  muzakki,  social masyarakat,  dan  ekonomi.  Dari  sisi  ekonomi,  zakat  bertujuan  untuk  menciptakan  dan mensejahterakan  mustahik.  Secara  konsumtif,  daya  beli  mustahik  meningkat  dan  secara produktif  daya  produksi  mustahik  juga  dapat  meningkat.  Dampak  secara  luasnya  mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  antara  lain  sebagai  penyangga  APBN  untuk penanggulangan  kemiskinan,  jaringan  pengaman  sosial  dan  kesejahteraan  masyarakat,  serta sebagai  pilar  pengembangan  bisnis  produksi  dan  perekonomian  (Beik  &  Arsyanti,  2016). Namun, hingga saat ini zakat masih didominasi tentang lembaga zakat (26%), distribusi zakat (22%), manajeman zakat (21%), serta kaitannya dengan kemiskinan (20%).

## KESIMPULAN
Lembaga  zakat  merupakan  badan  yang  mengelola  sumber  dana  zakat  yang  diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun
zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik).
Lembaga  zakat  membantu  dalam  pendistribusian  kekayaan  diantara  masyarakat  dan mencegah akumulasi kekayaan ditangan segelintir orang. Oleh karena itu dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial  antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia terjamin  diberikan  kepada  orang  yang  berhak  menerima  zakat  (mustahik).  Zakat  juga meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim.
Penyaluran  dan  pendistribusian  zakat  oleh  lembaga  terkait  yang  dilakukan  secara merata dan  adil  dapat  meberikan dampak yang positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat bahkan perkembangan ekonomi nasional.

## Referensi:
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana Prenada, 2009. Beik,I.S . Ekonomic Role of zakat in Reducing Poverty Ang Income Inequality : A Case Study in  the  Province  of  DKI  Jakarta,  Indonesia,  Deutschland;  LAP  Lambert  Akademic, Publishing . 2013.
Badan anil Zakat Nasional, Report, Jakarta, BAZNAS, 2015
Beik, I. S & Ayuniyyah, Q. Fiqh Asnaf in the Distribution of Zakat; Case Study of the National Board of Zakat of Indonesia (BAZNAS), Al Iqtishad ; Journal of Islamic Ekonomic , 6(2), 201-216, 2016.
Qurroh Ayuniyyah dkk, The Comparison between Comsumption and Production-based Zakat Distribution  Programs  for  Poverty  Alleviation  and  Income  Inequality  Reduction, International Journal of Zakat Vol 2 (2) 2017 page 11 – 28. Beik IS. Arsyanti. L., D. (2016). Ekonomi Pembangaunan Syariah Edisi Revisi . Jakarta (ID): Rajawali Pers.
Saifuddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat),  Az  Zarqa’,  Vol.  5,  No.  2,  Desember 2013
Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
Chapra, M.U., 1992. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, pp: 223-224, 270-275.Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani.
Indriyani,  Fitri  dan  Abdullah  Guntur  Wahyu.  (2018).  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 6, No. 4, p-ISSN : 2460-3562 / e-ISSN : 2620-8989
Jatmiko, W., Dkk. (2014). Sistem Informasi Zakat: Pemberdayaan Potensi Masyarakat dengan Teknologi. Lembaga Penerbit UI Press.
Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. Mimbar Hukum , Vol. 27, No. 1, februarui, h. 69-81
Qardhawi,  Yusuf.  (2004). Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam .  Jakarta: Robbani Press.
Qardhawi,  Yusuf.  (2005). Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan .  Zikrul Media Intelektual
Sheriff Muhammad Ibrahim, The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability, International Journal of Management and Commerce Innovations Vol. 3, Issue 1, pp: (437-441), Month: April 2015.
Saifuddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), Az Zarqa’, Vol. 5, No.  2, Desember 2013
Saprinal,  Manurung, Islamic  Religiosity  and  Decelopment  of  Zakat  Institution ,  Qudus International Journal Of Islamic Studies, Volume 1 | Number 2 | July-December 2013. Sareshwala, Zafar. (2010). The institution of zakah and its economic impact on society. Viewed August 15, http://www.islamicequity.co.in/admin/ adminfiles/articals/zakat_economic_systemfinal.pdf.