COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INTERNET
Dina Rahmayani 1* , Syuryani 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia dinarahmayani05@gmail.com 1 , syuryani977@gmail.com 2
Article Info Abstract Article History Received: Mei 20, 2024 Accepted: Juni 30, 2024 Internet  has  become  a  fundamental  necessity  for  modern  society  today. Shopping, sending emails, listening to music, and advertising products can all be done through the internet. To facilitate telecommunications, there is a need  for  a  managing  body  that  provides  internet  services,  one  of  which  is carried out by PT. A, which operates in the field of telecommunications service connections. One of the products offered by PT. A is the internet. more people subscribe, there are also increasing issues related to internet services. These range from technical to non-technical service problems that result in losses for customers. Method used in this research is a conceptual approach, which provides  an  analytical  perspective  on  legal  problem-solving  seen  from  the aspect of legal concepts underlying it and based on internet,con information from  internet  service  users.  Based  on  the  results  of  this  research,  sumer regarding  the  implementation  of  agreements,  as  well  as  the  rights  and protection,a obligations between the company and the customers have the clause agreements made by the company. It's just a matter of been stipulated in  greements.  understanding  for  both  customers  and  the  company  to  fulfill and implement rights and obligations so as not to cause breach of contract.
Keywords:
Internet Necessity,
Telecommunications Services, Customer Rights and Obligations

## Abstrak
Internet telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat modern saat ini. Berbelanja, mengirim surat, mendengarkan musik sampai mengiklankan suatu produk, semuanya dapat dilakukan  dengan  perantaraan  internet.  Untuk  dapat  melaksanakan  penyelenggaraan telekomunikasi  tersebut,  diperlukan  suatu  badan  pengelola  yang  menyediakan  pelayanan jasa  internet    salah    satunya    yang    dilakukan    oleh    PT.    A    yang    bergerak    di  bidang pelayanan  jasa  sambungan  telekomunikasi  salah  satu  produk yang ditawarkan PT.A yaitu Internet. Semakin banyak masyarakat yang mulai berlangganan semakin banyak pula terjadi permasalahan  terkait  layanan  internet.  Mulai  dari  pelayanan  teknis  dan  non  teknis  yang mengakibatkan kerugian pada pelanggan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  konseptual,  yaitu  pendekatan  yang  memberikan  sudut  pandang  analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakanginya  serta  berdasarkan  informasi  dari  masyarakat  pengguna  layanan  internet. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa mengenai pelaksaan perjanjian , serta   mengenai   hak dan   kewajiban   antara   perusahaan   dengan pelanggan sudah dituangkan dalam perjanjian klausul  yang  dibuat  oleh  perusahaan.  Tinggal  bagaimana  pengertian  pelanggan  maupun perusahaan  untuk  memenuhi  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sehingga  tidak menimbulkan wanprestasi.
Kata Kunci : internet, perlindungan konsumen, perjanjian

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  Indonesia  mencerminkan  peningkatan  yang  adil  dan  merata dalam  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  di  segala  bidang.  Untuk melakukannya,  kita  harus  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  memproses,    dan mengirimkan  informasi  melalui  semua  saluran  yang  tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan teknologi Internet, kami merespon dengan mengembangkan produk berdasarkan pemenuhan kebutuhan  akses  Internet.  Salah  satu  produknya  adalah  layanan  internet.  Produk  ini  telah ditingkatkan  seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Pembangunan  Telekomunikasi Indonesia  bertujuan  untuk  menyediakan  layanan  Internet  yang  sesuai  dalam  skala  global kepada  seluruh  penduduk  Republik  Indonesia  dan  pengguna  layanan  telekomunikasi  di Indonesia. Meningkatnya persaingan di industri ini secara langsung maupun tidak langsung mendorong  perusahaan-perusahaan  di  semua  industri  di  sektor  Internet,  termasuk industri  informasi  dan  telekomunikasi.  Telekomunikasi  atau  komunikasi  adalah  instrument yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesame baik dalam kehidupan sehari- hari maupun dalam kehidupan berorganisasi.
Perusahaan  layanan  internet  terus  melakukan  perubahan  dan  perbaikan  untuk membuatnya   lebih  baik   dalam  segala   hal.   Salah   satu   cara   menilai   kinerja perusahaan saat  ini  adalah  informasi  dari  pelanggan  dan  kepuasan  mereka terhadap  produk  dan layanan  yang  diberikan  oleh  PT  layanan  internet,  serta seberapa baik mereka mampu memenuhi kebutuhan internet sehari-hari masyarakat Indonesia dan proses mempengaruhi kepuasan  pelanggan.3  Di  era  globalisasi,  pembangunan    yang    mampu    menghasilkan berbagai    barang    dan    jasa    dengan  muatan  teknis  ekonomi  harus  mampu  mendukung pertumbuhan  dunia  usaha  dan  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.  Dapatkan  kepastian  tentang  barang  dan  jasa  Anda  dari  perdagangan  Anda tanpa kehilangan uang kepada konsumen.
Seluruh perusahaan Indonesia, sebagai produsen produk, baik barang maupun jasa, berhak memperoleh hak atas kekayaan intelektual dari rekan bisnisnya. Sebaliknya, pelaku ekonomi  tidak  sembarangan  menghasilkan  produk  yang  dapat  merugikan  konsumen  dan masyarakat dengan memaksimalkan keuntungan. Indonesia menyediakan layanan internet yang  disorort  secara  tertulis  yaitu  layanan  internet.  Internet  sebagai  alat  komunikasi merupakan penemuan yang sangat berpengaruh  di  dunia  sekarang  ini  dan  telah  menjadi salah    satu    kebutuhan  terpenting  kehidupan  kita.  Internet  adalah  jaringan  computer  yang dihubungkan  dengan  kabel,  saluran  satelit,  atau  frekuensi  radio  sehingga  komputer  saling terhubung dan saling berkomunikasi.
Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas  serta  kaidah  hukum  yang  mengatur  mengenia  hubungan  dan  masalah  antara berbagai pihak satu dengan yang lainnya, dan berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Mengingat tujuan dari Negara menjaga kepentingan dan memelihara  ketertiban  perhatian  Negara  sangat  di  butuhkan.  Perhatian  Negara  terhadap Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  disebut  sebagai  kebijakan  Negara.  Pentingnya suatu  Negara  mengatur  perlindungan  hukum  konsumen  khususnya  pengguna  internet. Mengingat ketetapan waktu   pemerintah   perlu   melaksanakan   perlindungan   konsumen berdasarkan  rumusan  keadaan  yang  telah  ada  dan  akan  berkembang  terhadap  nasib konsumen.
Terhadap  lemahnya  posisi  tawar  konsumen,  perlindungan  hukum  konsumen  dengan campur tangan negara untuk melindungi hak konsumen berupa undang - undang, maka harus dilindungi undang-undang. Hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah  untuk  memberikan perlindungan  (protection)  kepada  masyarakat. Perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  luas harus  berupa  hak-hak  konsumen.
Kesadaran nasional yang berkembang untuk melindungi secara hukum konsumen yang dirugikan dimulai dengan berbagai pertimbangan kebijakan. Misalnya, di masyarakat Eropa, kampanye bantuan konsumen pertama terjadi melalui program dalam dua fase.
Terjadi    pada    tahun    1973    fase    pertama    dan    1981    fase    kedua.    Dengan perkembangan modern ini, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
untuk  menjaga  keseimbangan  dalam  hubungan  hukum  antara  produsen  dan  konsumen. Salah  satu  kelemahan  utama  konsumen  adalah  masih  sangat  minimnya  kesadaran  akan haknya  sendiri.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  rendahnya  kesadaran  konsumen  dan rendahnya tingkat pendidikan konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun  1999  memberikan  pengertian  yang  cukup  luas    tentang    perlindungan    konsumen dalam  hal  ini.  Perlindungan  konsumen diartikan sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.
Salah      satunya      perlindungan      yang    diberikan      kepada    konsumen      layanan internet,yang sering terjadi  adalah  konsumen  tidak diberi  informasi  jelas tentang layanan internet yang digunakan seperti saat ini layanan internet yang dulunya saat ingin memasang paket  layanan  internet  langsung  menuju  tempat/kantor  Perusahaan  layanan  internet,  tapi sekarang pemasangan dan transaksi layanan internet telah berubah dengan sistem online. Sistem online inilah yang sering menjadi kendala bagi konsumen layanan internet karena saat paket  yang  digunakan  telah  dibayar  konsumen    pengguna    belum  dapat    menggunakan layanan    internet    tersebut,    saat  konsumen  melakukan  layanan  pengaduan  ke  pihak Perusahaan  terkadang  pihak  Perusahaan  menanggapi  kalau  tidak  ada  layanan  yang bermasalah  dan  sudah  bisa  digunakan  apabila  paket  layanan  internet  telah  dibayarkan padahal konsumen tersebut telah lebih dari 2 hari tidak dapat menggunakan layanan internet. Adapun  keluhan  dari  konsumen  kecepatan  jaringan  internet  yang  terkadang  menurun  dari biasanya,  padahal  paket  yang  biasa  digunakan  telah  sesuai  dengan  kecepatan biasa, dan  kemudian  jaringan  yang  tiba-tiba  saja  melambat,  dan  konsumen  harus  menambah kecepatan internet yang nantinya akan mengalami kenaikan tarif yang tidak menentu padahal layanan  yang  dingunakan  tidak  sebanyak  yang  di  tetapkan  dalam  tagihan  pembayaran layanan  internet    yang  memberatkan  pelanggan  serta  penanganan  keluhan  yang  berlarut- larut.
Sebagaimana  dalam  pasal    4  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  terdapat  hak  konsumen  yaitu  hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan serta hak mendapatkan kompensasi dan  ganti  rugi  apabila  barang  dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  perjanjian  atau sebagaimana  mestinya.  Terdapat  juga  dalam  pasal  7  yaitu  kewajiban  pelaku  usaha  untuk memberikan  informasi  yang  benar  jelas,jujur,mengenai  barang  dan    atau    jasa    serta memberikan  penjelasan pengunaan,perbaikan,dan pemeliharaan.
Dalam  hai  ini  pelanggan  diberikan  berbagai  kesepakatan  yang  tertuang  dalam perjanjian  atau  kontrak.  Artinya,  pelanggan  harus  mematuhi  ketentuan  dalam perikatan  dan  bertanggung  jab  apanila  terdaat  perbuatan  yang  menyimpang  dari ketentuan  perikatan.  Dengan  penjelasan  tersebut  ,  dapapt  disimpulkan  bahwa prestasi dalam  suatu  arti  memberikan  semua  hak  milik  perusahaan  kepada pelanggan , presrasi dalam  arti  membuat  sesuatu  adalah  tidak  memberikan  hak  milik  dan  perbuatanya  tidak termasuk memberikan sesuatu. Prestasi dalam hla ini tidak berbuat sesuatu adalah lawan dari prestasi  yaitu  wanprestasi.  Menurut  KUH  perdata  ,bila  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan pelaksanaan  perjanjian  dan  kewajiban  sebagaimana  dalam  perjanjianataupun  tidak memenuhi  kewajibanya  namun  sebagaimana  yang  ditentukan,  maka  perbuatanya dikategorikan wanprestasi.

## II. METODE PENELITIAN
Untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah sesuai dengan judul, agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai, maka untuk itu diperlukan berapa metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan kegunaan tertentu, metode yang digunakan yaitu metode  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  konseptual.  Berdasarkan  pendekatan  konseptual,  kemudian dihubungkan  untuk  melihat  harmonisasi  antara idea dan idealitas. Pada dasarnya penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dan data primer dan sebagai data utama.data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen,  buku–buku,  laporan  dan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
peraturan    perundang–undangan  yaitu  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan   perjanjian   berlangganan   layanan   internet   dengan   pihak konsumen Dalam  KUHPerdata  sendiri  tidak  disebutkan  tentang  bentuk  perjanjian Namun  apabila  menelaah  berbagai  ketentuan  yang  tercantum  di  dalam  KUHPerdata maka  kontrak/perjanjian  dibagi  menjadi  2  yaitu  perjanjian  lisan  dan  perjanjian  tertulis. perjanjian  lisan  adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  cukup  dengan  lisan  atau kesepakatan para pihak. Dengan adanya consensus maka perjanjian ini tela terjadi, termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual  dan  rill.  Pembedaan   ini   diilhami    dari hukum  romawi.   Dalam hukum romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetap perlu  diucapkan  dengan  kata  suci  dan  juga  harus  didasarkan  atas  penyerahan  nyata  dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian apabila ada kesepakatan  para pihak.  Sedangkan  perjanjian  adalah  suatu  suatu  perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara  nyata.  Sedangkan  kontrak  tertulis  merupakan  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak dalam bentuk tulisan.
Di PT. A sendiri terdapat kontrak/perjanjian berlangganan layanan internet untuk para pelanggan yang ingin menikmati layanan internet. Bentuk dari perjanjian antara  Perusahaan dengan  pelanggan  dalam  perjanjian  berlangganan  layanan
internet  tersebut  adalah  tertulis  dan  berjenis  klausula  baku.  Jadi  perjanjian  tersebut telah  dibuat  dahulu  oleh  pihak  Perusahaan  tanpa  adanua  campur  tangan  pelanggan.  Dan jika   pelanggan   ingin   berlangganan   layanan   internet,   pelanggan   hanya menyetujui dengan menandatangani klausula yang dibuat oleh Perusahaan tersebut. Sebelum pelanggan ingin  melakukan  berlangganan  layanan  internet,  pihak  Perusahaan  terlebih  dahulu  akan memberikan  informasi  mengenai  layanan  internet  tersebut.  Dan  pihak  Perusahaan  juga memberitahu kepada calon pelanggan terkait paket-paket dari layanan internet yang mana sesuai  dengan  kemauan  pelanggan.  Kemudian  sebelum  terjadinya  perjanjian berlangganan,  pihak  Perusahaan  memberikan  formulir  yang  serta  sudah  ada  ketentuan- ketentuan  didalam  nya  (klausula      baku)      kepada      calon      pelangganya      agar      calon pelanggan   tersebut mengetahui bagaimana isi dari kontrak/perjanjian berlangganan layanan internet.
Bagi  calon  pelanggan  yang  ingin  melakukan  berlangganan  layanan  internet, sebelumnya  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  diberikan  pihak  Perusahaan diantaranya melampirkan  KTP  si  pendaftar,  dan  juga  calon  pelanggan  harus meninggalkan contact person  penanggung  jawab  apabila  ada  hal-hal  yang  terjadi  agar  memudahkan  pihak Perusahaan menghubungi pelanggannya.15 Dalam buku H. Salim HS dijelaskan  bahawa, pengertian  dari  klausula  baku  yaitu  suatu  kontrak tertulis  yang  dibuat  hanya oleh  satu pihak saja  dalam kontrak tersebut,  bahkan sering kali Sudha tercetak (boilerplate) dalam bentuk formular-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Yang dalam hal ini kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informasi ternetu dengan sedikit atau tanpa perubahan klasula baku (Salim).
Untuk perjanjian berlangganan layanan internet di PT.A sendiri, pihak pelanggan tidak diberi kesempatan untuk mengubah kontrak tersebut sesuai atas permintaan pelanggan atau kemauan pelanggan. Perjanjian tersebut sudah mutlak dan  apabila  pelanggan  tidak  setuju dengan  salah  satu  perjanjian  yang  tertuang dalam perjanjian berlangganan layanan internet maka pelanggan bisa membatalkan berlangganan layanan internet sebelum menandatangani klasula  tersebut.  Para  pelanggan  juga  memiliki  hak  sebelum  penandatanganan  perjanjian berlan gganan layanan internet tersebut, dimana pelanggan berhak membatalkan perjanjian pemasangan  internet  apabila  poin-poin  didalam  perjanjian  tersebut  tidak  sesuai  dengan kemauan  pelanggan.  Untuk  pelanggan  internet  memiliki  perjanjian  yang sama,  tidak  ada yang  membedakan  antara  pelanggan  yang  satu  dengan  yang lainnya. Menurut buku H.Salim HS hukum perjanjian diluar KUHPerdata. Ciri-cirinya yaitu;
1.  Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisinya kuat

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
2.  Masyarakat(debitur)  sama  sekali  tidak  ikut  Bersama-sama    menentukan  isi perjanjian
3.  Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4.  Bentuk tertentu(tertulis)
5.  Dipersiapkan secara massal dan kolektif
Dari  uraian  tersebut  dapat  dikemukakan  unsur-unsur  dari  perjanjian  baku  yaitu diantaranya;
1. Diatur oleh kreditur
2. dalam bentuk formulir
3. adanya klausul-klausul eksonerasi / pengecualian
Setiap perjanjian memiliki hak dan kewajiban diantara keduanya, begitu juga perjanjian yang  dibuat  Perusahaan  terhadap  pelanggan  dalam  perjanjian  berlangganan      layanan internet.   Adanya   kewajiban   konsumen   membaca   dan mengikuti  petunjuk  informasi dan    prosedur  pemakaian    dan    pemanfaatan    barang  dan/atau  jasa  demi  keamanan  dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah  semestinya  demikian.  Kewajiban  pelaku  usahan  bertikida  baik,  sehingga  dalam perundingan  stau  perjanjian  para  pihak,  kedua  belah  pihak  akan  berhadapan  dalam  suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat dengan mengingat kepentingan- kepentingan yang    wajar    dari    pihak  lain.  bagi  masing-masing    pihak  calon    dalam  perjanjian  tersebut terdapat  suatu  kewajiban  untuk  mengadakan  penyelidikan  dalam  batas-batas  yang  wajar terhadap pihak lawan sebelum penandatanganan perjanjian, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik. Dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  pelaku  usaha  wajib  bertikad  baik  dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan bagi konsumen diwajibkan bertikad baik dalam melakukan  transaksi  pembelian  barang  dan/atau  jasa.  Dalam  perjanjian  berlangganan layanan internet tersebut, terdapat beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-  masing  pihak,  khususnya  pihak  Perusahaan  dengan  pelanggan  internet.  Berikut adalah  kewajiban  dari  konsumen  atau  pelanggan  yang  tertuang  dalam  perjanjian berlangganan layanan internet;
Selain kewajiban konsumen atau pelanggan, pihak Perusahaan juga memiliki kewajiban yang tertuang dalam kontrak perjanjian berlangganan layanan internet agar tidak terjadinya wanprestasi. Untuk kewajiban Perusahaan dalam perjanjian berlangganan layanan internet ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, kewajiban tersebut diantaranya;
1.  Menyediakan  layanan  internet  atas  permintaan  pelanggan  sesuai  dengan  ketentuan teknis layanan internet.
2.  Memberikan layanan yang baik dan transparan terkait layanan internet.
3.  Memberikan  informasi  mengenai  spesifikasi  teknis,  sifat,  dan  karakteristik  layanan internetyang disediakan Perusahaan layanan internet.
4.  Memberikan jaminan tingkat layanan internet sesuai dengan ketentuan
5.  Memberikan kompensasi kepada pelangganbila tingkat pelayanan tidak terpenuhi atau terbukti ada kesalahan.
6.  Menindaklanjuti laporan apabila sambungan layanan internet mengalami gangguan/kerusakan.
7.  Menindaklanjuti laporan pelanggan jika setiap pemindahan hak tanggung jawab dan /atau kewajiban pelanggan  terkait  layanan  internet  kepada pihak lain.
8.  Menindaklanjuti  permintaan  pelanggan  yang  ingin  berhenti  berlangganan  layanan internet sementara/ memutuskan kontrak

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemenuhan prestasi pelaksanaan perjanjian berlangganan layanan internet ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Yang  dimaksud  dengan  prestasi  (performance)  dari  suatu  perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua  belah  pihak  yang  telah  mengikatkan  diri  untuk  itu.  Jadi,  memenuhi  prestasi  dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya (Fuad).  Pasal  1340  ayat  (1)  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  perjanjian- perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak  yang  membuatnya.  Ini  berarti  bahwa  setiap  perjanjian,  hanya  membawa  akibat berlakunya  ketentuan  Pasal  1131  KUH  Perdata  bagi  para  pihak  yang  terlibat  atau  yang membuat  perjanjian  tersebut.  jadi  apa  yang  menjadi  kewajiban  atau  prestasi  yang  harus dilaksan akan debitor  dalam  perjanjian  hanya  merupakan  dan  menjadi  kewajibannya semata-mata.    Tentang  klausul/  ketentuan  yang  mana  yang  dianggap    sebagai    penting/ substansial, dan mana yang tidak penting/ substansial, sangatlah relatif dan bersifat subjektif. Akan tetapi, panduan hukum secara universal yang dapat diberikan untuk menyatakan bahwa prestasi  yang  tidak  dilaksanakan  tersebut  adalah  substansial  (sehingga  dianggap  terjadi wanprestasi), umumnya adalah sebagai berikut:
a.  Jika kompensasi/ ganti rugi tidak memuaskan atau sulit ditentukan/ sulit  dihitung secara memuaskan.
b.  Jika relatif besar hilangnya keuntungan yang diharapkan karena adanya  prestasi yang tidak dipenuhi tersebut.
c.  Jika bagian perjanjian yang tidak dilaksanakan cukup besar, sedangkan prestasi yang sudah dilakukan relatif kecil.
d.  Jika tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dilakukan dengan sengaja jadi bukan karena kelalaian atau beritikad tidak baik.
e.  Jika  tidak  ada  keinginan  yang  sungguh-sungguh  untuk  memperbaiki  akibat  dari  tidak dilaksanakan prestasinya tersebut.
f.  Jika   keterlambatan   dalam   memenuhi   prestasi   cukup   lama, atau  keterlambatan tersebut membawa kerugian yang besar bagi pihak lainnya.
Doktrin pelaksanaan perjanjian secara penuh mengajarkan bahwa prestasi dalam suatu perjanjian  harus  dijalankan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  tersebut  yang telah  disetujui  bersama  oleh  kedua  belah  pihak.  Apabila  ada  prestasi  yang  tidak  dipenuhi, sekecil apapun prestasi itu, harus dianggap telah
terjadi  wanprestasi  dengan  berbagai  konsekuensi  hukumnya.  Akan  tetapi,  secara universal, doktrin pelaksanaan perjanjian secara penuh ini jarang diikuti dalam praktik. Pada pembahasan  sebelumnya  penulis  sudah  memaparkan  apa  saja  hak  dan  kewajiban  dari masing-masing  pihak,  khususnya  perusahaan  dan  pelanggan.  Terkadang  dalam  sebuah perjanjian  yang  didalamnya  tertuang  hak  dan  kewajiban,  ada  salah  satu  hak  ataupun kewajiban  yang  tidak  dilaksanakan  atau  tidak  dipenuhi.  Menyangkut  kewajiban  konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian  barang  dan/atau  jasa.  Hal  ini  tentu saja  disebabkan  karena  bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai  pada  saat  melakukan  transaksi  dengan  produsen.  Berbeda  dengan  pelaku  usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).
Tujuan  dari  dibuatnya  suatu  perjanjian  cukup  jelas  yakni  agar  isi  perjanjian  tersebut dijalankan  sepenuhnya.  Kecuali  jika  terjadi  keadaan  memaksa  (force majure), maka jika ada  pihak  yang  tidak  melaksanakan  komitmennya  yang  sudah  dituang  dalam  perjanjian, maka  menurut  hukum,  dia  dapat  dimintakan  tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Jadi, perjanjian tersebut adalah mengikat, dan  ikatannya  sama  dengan  kekuatan  suatu  undang-undang.  Dalam  perjanjian/  kontrak berlangganan  layanan  IndiHome  ini,  ada  beberapa  pelanggan  yang  mengalami  kerugian akibat kesalahan dari pihak perusahaan sendiri.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Ada  banyak  kasus  terkait  layanan  Internet  tersebut.  Contohnya  seperti  kerusakan layanan Internet yang di akibatkan oleh jaringan layanan internet sudah dibayarkan sesuai dengan ketentuan tetapi layanan internet tidak dapat digunakan yang berlangsung selama berhari-hari. Sehingga didalam kasus seperti ini prestasi dari pelanggan adalah melaporkan kepada telkom jika sambungan layanan internet di alamat pelanggan mengalami gangguan/ kerusakan dengan mendatangi langsung ke   perusahaan   atau   dengan   telepon   ke   1**. Dan   hak   pelanggan   adalah mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan  transparan  dari PT.A  terkait  layanan Internet. Ada juga keluhan dari konsumen kecepatan jaringan internet yang terkadang menurun dari biasanya, padahal paket yang biasa digunakan telah sesuai dengan kecepatan biasa, dan kemudian jaringan yang tiba-tiba saja melambat, dan konsumen harus menambah kecepatan internet yang nantinya akan mengalami kenaikan tarif yang tidak menentu padahal layanan yang dingunakan tidak sebanyak yang di tetapkan dalam tagihan pembayaran layanan internet yang memberatkan pelanggan serta penanganan keluhan yang berlarut-larut.
Prestasi dari perusahaan adalah menindak lanjuti laporan pelanggan jika sambungan layanan Internet di alamat pelanggan mengalami gangguan/ kerusakan. Tetapi kenyataan nya ada beberapa pelanggan yang saat melakukan pembayaran tagihan layanan Internet tetap membayar  full  sesuai  kontrak  berlangganan.  Padahal  layanan  Internet  yang  di  dapat pelanggan  tidak  maksimal  dikarenakan  kerusakan  layanan      Internet      yang      diakibatkan pihak      perusahaan,      bukan      karena      pihak  pelanggan.  Seharusnya  sesuai  dengan  isi perjanjian/ kontrak berlangganan layanan
Internet  tersebut,  pelanggan  bisa  mendapatkan  kompensasi  atas  kerugian  yang dialaminya. Akan tetapi dalam kasus seperti itu tidak semua pelanggan tidak mendapatkan ganti  kerugian.  Menurut  pihak  PT.A  sendiri  apabila  ada  kasus  seperti  yang  dijelaskan  tadi yaitu kerusakan layanan Internet yang diakibatkan oleh jaringan dan pihak pelanggan sudah melaporkan  ke  pihak  perusahaan  tetapi  kerusakan  tersebut  tetap  berlangsung  selama berhari-hari. Pihak perusahaan menjelaskan dimana didalam setiap laporan terkait keluhan pelanggan terdapat daftar antrian. Jadi  pihak  perusahaan  akan  menindaklanjuti  keluhan berdasarkan  antrian.  Dan pihak perusahaan sendiri berupaya agar keluhan dari pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak berlangsung lama.
Apabila  keluhan  tersebut  tidak  di  tindaklanjuti  oleh  pihak  perusahaan  sehingga kerusakan  tersebut  terjadi    selama    berhari-hari  dan    mengakibatkan    kerugian    oleh pelanggan, maka pelanggan dapat mengklaim ganti kerugian ke pihak perusahaan pada saat pembayaran tagihan untuk adanya kompensasi tagihan. Dan pelanggan juga dapat melapor ke  pihak  perusahaan  terkait  hal  tersebut.  Dan  pihak  perusahaan  akan  mengecek  terlebih dahulu  history  dari  layanan  Internet  si  pelanggan.  Apabila  memang  benar,  maka  pihak perusahaan  akan  memberikan  ganti  kerugian  berupa  pengurangan  tagihan.  Apabila  ada pelanggan yang tidak mendapatkan ganti rugi, tetapi  ia  mengalami  kerugian  dari  layanan Internet  tersebut,  itu  terjadi  kare na pelanggan tersebut tidak melaporkan ke perusahaan terkait klaim ganti kerugian. Sehingga  pihak  perusahaan  tidak  tahu  dan  tidak  memberikan ganti  kerugian tersebut   kepada   pelanggan.   Kewajiban   pelaku   usaha   beritikad   baik dalam  melakukan  kegiatan  usaha  merupakan  salah  satu  asas  yang  dikenal  dalam  hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Tetapi untuk hal-hal yang diluar kendali pihak perusahaan misalnya kerusakan jaringan layanan Internet diakibatkan karena alam misalnya karena badai, petir,dsb pihak  perusahaan tetap      akan      memberikan      tanggung      jawabnya      berupa      ganti  keruugian      yaitu pengurangan   tagihan.   Dan   pihak   perusahaan   juga   akan memperbaiki  perangkat- perangkat  yang  rusak  akibat  peristiwa  tersebut.  Seperti yang terjadi saat layanan yang telah dibayarkan melalui pembayaran online oleh pelanggan  tetapi  jaringan  internet  belum dapat  digunakan  maka  pihak  PT.A melalukan  perbaikan  langsung  ke  Alamat  pelanggan dan  melakukan  perbaikan router(pemancar internet) karena kemungkinan terjadi kerusakan pada  alat  router  tersebut  yang  mana  sambungan  nya  belum  dapat  digunakan  meski pelanggan telah membayar sesuai ketentuan.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tampak  bahwa  itikad  baik lebih ditekankan    pada    pelaku    usaha,    karena    meliputi    semua    tahapan    dalam  melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik  dimulai  sejak  barang  dirancang/  diproduksi  sampai  pada  tahap  purna  penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pemelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi  konsumen  dimulai  sejak  barang  dirancang/  diproduksi  oleh  produsen  (pelaku  usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Selain tanggung jawab PT.A untuk memberikan ganti kerugian, ada   hal-hal   yang   mewajibkan   pihak   telkom   atau   pihak   perusahaan   tidak mengharuskan memberikan  ganti  kerugian ataupun pembatasan tanggung jawab dari pihak perusahaan. Itu diakibatkan karena:
1.  Kerusakan / gangguan layanan Internet akibat kesalahan pelanggan
2.  Kesalahan tagihan akibat dari akses / pemakaian jasa layanan Internet yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lain di luar telkom
3.  Kerusakan akibat peristiwa / kejadian diluar batas kendali normal PT. A (force majeur) Kepastian    hukum    untuk    menjamin perlindungan   kepada   konsumen itu antara lain  adalah  dengan  meningkatkan  harkat dan  martabat  konsumen  serta membuka akses informasi    tentang  barang  dan/atau  jasa  baginya,    dan  menumbuh  kembangkan  sikap pelaku      usaha      yang      jujur      dan bertanggung jawab. Transaksi konsumen dimaksudkan diadakannya  hubungan  hukum  (jual  beli, beli sewa,   sewa-menyewa,   pinjam-meminjam, dan   sebagainya)   tentang   produk konsumen     dengan      pelaku      usaha tersebut . Oleh      sebab     itu kiranya konsumen    mendapatkan    haknya sesuai   dengan   hukum yang   berlaku   dan dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen kiranya posisi    konsumen    dengan    pelaku    usaha seimbang        dan        tercapainya kebutuhan  masing-masing  pihak.34    Dalam  pasal  pasal  4  undang-undang  nomor  8  tahun 1999  tentang      perlindungan  konsumen,  hak  hak  konsumen  lebih  luas  dari  pada  ha-hak konsumen  pada  umumnya.  Dalam  Rancangan  Akademik  Undang-  Undang  tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen  Perdagangan  dikemukakan  enam  hak  konsumen,    yaitu    empat    hak    dasar, ditambah    dengan    hak    untuk    mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut. Memperhatikan hak-hak  disebutkan,  maka  secara  keselurahan    pada    dasarnya    10    macam    hak konsumen.35  Selanjutnya  masing- masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Hak  atas  keamanan  dan  keselamatan,  hak  atas  keamanan  dan  keselamatan  ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam   penggunaan barang      atau      jasa      yang      diperolehnya,      sehingga  konsumen  dapat  terhindar  dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.
b.  Hak  untuk  memperoleh  informasi,  hak  atas  informasi  ini  sangat  penting,  karena  tidak memadainya  informasi  yang  disampaikan  kepada  konsumen  ini  dapat  juga  merupakan salah  satu  bentuk  cacat  produk,  yaitu  yang  dikenal  dengan  cacat  instruksi  atau  cacat karena  informasi  yang  tidak  memadai.  Hak  atas  informasi  yang  jelas  dan  benar  juga dimaksudkan agar konsumen dapat  memperoleh  gambaran  yang  benar  tentang  suatu produk,  karena dengan   informasi   tersebut,   konsumen   dapat   memilih   produk   yang diinginkan/   sesuai   kebutuhannya   serta   terhindar   dari   kerugian   akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
c.  Hak  untuk  memilih,  hak  untuk  memilih  dimaksudkan  untuk  memberikan kebebasan kepada  konsumen  untuk  memilih  produk-produk  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
d.  Hak  untuk  didengar,  hak  untuk  didengar  ini  merupakan  hak  dari  konsumen  agar  tidak dirugikan lebih lanjut,  atau  hak untuk menghindarkan  diri  dari kerugian.  Hak  ini  dapat berupa  pertanyaan  tentang  berbagai  hal  yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila  informasi  yang  diperoleh  tentang  produk  tersebut  kurang  memadai,  ataukah berupa  pengaduan  atas  adanya  kerugian  yang  telah  dialami  akibat  penggunaan  suatu
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
produk, atau yang  berupa  pernyataan/  pendapat  tentang  suatu  kebijakan  pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
e. Hak    untuk    memperoleh    kebutuhan    hidup,    hak    ini    merupakan    hak    yang  sangat mendasar,  karena  menyangkut  hak  untuk  hidup.  Dengan  demikian,  setiap    orang (konsumen)    berhak    untuk    memperoleh    kebutuhan    dasar  (barang  atau  jasa)  untuk mempertahankan hidupnya (secara layak).
f. Hak   untuk   memperoleh   ganti   kerugian,   hak  atas   ganti   kerugian  ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang)   akibat   adanya penggunaan   barang   atau   jasa   yang   tidak memenuhi harapan konsumen.
g. Hak  untuk  memperoleh  pendidikan  konsumen,  hak  ini  dimaksudkan  agar  konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar  dapat  terhindar dari    kerugian    akibat    penggunaan    produk,    karena  dengan  pendidikan  konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
h. Hak  memperoleh  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat,  hak  ini  sangat  penting  bagi setiap konsumen dan lingkungan.
i. Hak  untuk  mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  diberikannya,  hak  ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan   harga   secara tidak   wajar.   karena   dalam  keadaan   tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.
j. Hak  untuk  mendapatkan  upaya  penyelesaian  hukum  yang  patut,  hak  ini  tentu  saja dimaksudkan  untuk  memulihkan  keadaan  konsumen  yang  telah  dirugikan  akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.
Hak-hak  konsumen  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  tersebut,  terdapat  satu  hak  yang  tidak  terdapat  pada  10  hak  konsumen  yang diuraikan  sebelumnya,  yaitu  “hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur serta  tidak  diskriminatif”.  Namun  sebaliknya  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan secara khusus tentang “hak untuk memperoleh kebutuhan hidup” dan “hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”, tapi hak tersebut dapat dimasukkan  ke  dalam  hak  yang    disebutkan    terakhir    dalam  Pasal    4    Undang-Undang Perlindungan    tersebut,  yaitu      “hak-hak      yang      diatur      dalam      ketentuan      peraturan perundang-undangan  lainnya”.  Sedangkan    hak-hak  lainnya    hanya  perumusannya    yang lebih  rinci,  tapi pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya. Bagaimanapun  ragamnya  rumusan  hak-hak konsumen  yang  telah  dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:
1.  Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2.  Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa degan harga yang wajar.
3.  Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh   karena   ketiga   hak/prinsip   dasar   tersebut   merupakan   himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan  / merupakan  prinsip perlindungan  hukum bagi  konsumen  di  Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi,  maka  hak-hak  konsumen  yang  disebutkan  diatas  harus  dipenuhi,  baik  oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena   pemenuhan   hak-hak   konsumen   tersebut akan   melindungi   kerugian konsumen  dari  berbagai  aspek.  Untuk  kontrak/perjanjian berlangganan    layana  n  Internet  ini  sendiri,  perusahaan  dan  pelanggan  memiliki  haknya masing-masing yang harus  dipenuhi  satu  sama  lain.  Antara  perusahaan  dan  pelanggan memiliki hubungan  hukum yang  berupa  hak  dan  kewajiban.  Dan  hak-hak  yang  tertuang dalam  kontrak/perjanjian  layanan  Internet  tersebut  baru  berlaku  setelah  kewajiban perusahaan dan pelanggan dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak. Untuk  hak- hak    dari    konsumen    atau    pelanggan    dalam    kontrak/perjanjian  berlangganan  layanan Internet ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya:

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
1.  Mendapatkan layanan Internet sesuai permintaan pelanggan yang memenuhi ketentuan teknis PT A.
2.  Mendapatkan pelayanan yang baik dan transparan dari PT. A terkait layanan Internet.
3.  Mendapatkan   informasi   mengenai   spesifikasi   teknis,   sifat-sifat   dan karakteristik umum layanan Internet yang disediakan telkom.
4.  Mendapatkan jaminan tingkat layanan Internet sesuai dengan ketentuan PT A.
5.  Mengajukan  klaim  tagihan  Internet  apabila  diyakini  ada  besaran  tagihan  yang  tidak sesuai.
6.  Mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan PT. A jika jaminan tingkat layanan Internet tidak terpenuhi atau terbukti ada kesalahan tagihan.
Selain  hak  konsumen  atau  pelanggan,  pihak  perusahaan  juga  mendapatkan  haknya yang tertuang dalam kontrak/ perjanjian berlangganan layanan Internet tersebut. Dan pihak perusahaan  juga  berhak  menuntut  haknya  apabila  haknya  tidak  terpenuhi    atas  kewajiban yang  telah  dilaksanakannya.  Untuk  hak-hak    dari    pihak  perusahaan    dalam    kontrak/ perjanjian  berlangganan  layanan  Internet  ini  ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Hak hak tersebut diantaranya:
1.  Menerima  pembayaran  biaya  pemasangan  sambungan  layanan  Internet  (biaya  pasang baru,  biaya  mutasi,  biaya  IKR/G,  biaya  aktivasi  fitur/  konten/  jasnita  dan  biaya  lainnya terkait pasang sambungan baru Internet) sesuai dengan ketentuan PT.A.
2.  Menerima  pembayaran  tagihan  layanan  Internet  tepat  pada  waktunya sesuai dengan ketentuan telkom.
3.  Menerima atau mengambil perangkat milik PT. A yang terinstal di alamat pelanggan  untuk layanan  Internet,  apabila  pelanggan  berhenti berlangganan layanan Internet.
4.  Melakukan perubahan layanan dan/ atau jaringan akses dan/ atau konfigurasi teknis dan/ atau  perubahan  nomor  sambungan  layanan  Internet  dalam  rangka  meningkatkan  nilai tambah layanan, kehandalan dan keamanan layanan Internet untuk pelanggan.
5.  Menolak  permintaan  layanan  Internet  yang  diajukan  pelanggan,  bila  tidak  memenuhi ketentuan teknis PT. A
6.  Memeriksa  instalasi  pelanggan  untuk  memastikan  agar  sambungan layanan Internet dapat berfungsi dengan baik.
7.  Mengenakan sanksi kepada pelanggan sesuai ketentuan butir 7.
Mengelola  Internet  Protocol  (IP)  baik  static  maupun  dynamic  pada  layanan  akses internet yang merupakan milik PT.A.

## KESIMPULAN
Bentuk  perjanjian  antara  PT.  A  dengan  pelanggan  dalam  perjanjian  berlangganan layanan Internet tersebut adalah tertulis dan berjenis klausula baku. Jadi perjanjian tersebut sudah  terlebih  dahulu  dibuat  oleh  pihak  perusahaan  tanpa  adanya    campur    tangan    dari pelanggan.    Dan    jika    pelanggan    ini    berlangganan  layanan  Internet,  pelanggan  hanya menyetujui dengan menandatangi klausula baku yang dibuat oleh pihak perusahaan tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara perusahaan dengan pelanggan  Internet diantaranya  terda  pat  di  dalam    Undang-Undang    Nomor    8    Tahun    1999    Tentang Perlindungan  Konsumen Pasal 4 dan Pasal 5 bagi konsumen/ pelanggan, kemudian Pasal 6 dan Pasal 7 bagi perusahaan/ pelaku usaha. Dan lebih jelasnya hak dan kewajiban tersebut terdapat di dalam klausula baku yang dikeluarkan langsung oleh perusahan.
Pemenuhan    prestasi    perusahaan    terhadap    pelanggan    dalam    perjanjian berlangganan layanan Internet adalah dengan memenuhi hak pelanggan dan melaksanakan kewajiban  perusahaan.  Apabila  perusahaan  wanprestasi  atas  kewajibannya,  maka  pihak perusahaan  wajib  memberikan  ganti  rugi  berupa  kompensasi  tagihan  kepada  pelanggan sesuai  dengan  ketentuan.  Selain  menuntut  hak,    konsumen    juga    harus  memperhatikan kewajibannya    seperti    membaca    atau  mengikuti  pertunjuk  informasi    dan    prosedur pemakaian  ataupemanfaatan  barang dan/atau  jasa,  demi keamanan dan keselamatan.Hal ini  bertujuan    agar    konsumen  terhindar    dari  hal-hal  yang  merugikan  konsumen  nantinya. Bentuk  tanggung  jawab PT.A yang diberikan terhadap pelanggan internet yaitu memberikan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
kompensasi  sesuai  ketentuan  perusahaan  jika  jaminan  tingkat    layanan  internet  tidak terpenuhi atau terbukti ada kesalahan tagihan,memberikan  ganti rugi terhadap  pelanggan.

## REFERENSI
Danang  Sunyoto,  Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis,  (Yogyakarya,  Nuha  Medika,  2006).  Krisna Mulawarman,”Komunikasi  organisasi  pada  Dinas  Perjinan  Kota  Yogyakarta  Untuk Meningkatkan Pelayanan”,dalam jurnal Makna Vol.5 No.1, April 2014.
Dedi  Supriadi,  Era  Baru  Bisnis  Telekomunikasi,  (Bandung,  STT  internet  dan  PT RosdaJayapura, 1996), http://internet.co.id/internet-fiber diakses pada Rabu 01
Februari 2023 Pukul 16.00 WIB Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung, Nusa Media, 2010) Abdul Halim Barkatullah,”Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transasksi DI E- Commerce”, Jurnal Vol.2 No. 14  April 2007, hlm 247-270 .
Ahmad  Miru,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia,(Jakarta,  Rajawali  Pers. 2011)
Nuzul Rahmayani,Tinjauan hukum perlindungan konsumen terkait pengawasan perusahaan berbasis financial technology di Indonesia, Vol.2 No.1, Juli 2018
Hartana,’Hukum  perjanjian(dalam  perspektif  hukum  perjanjian  karya  pengusahaan pertambangan  batu  bara)”,  dalam  jurnal  komunikasi  hukum,  Vol  2,  No.2,Agustus 2016,hlm 150
Salim HS.2007, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada)
H.Salim  HS.27,Perkembangan  Hukum  Diluar  KUHPerdata,  Jakarta;PT.Raja  Grafindo Persada,(selanjutnya disebut dengan Salim HS III).
Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yodo  ,  hukum  perlindungan  konsumen,(Jakarta,PT  Grafindo Persada)
Kewajiban  perusahaan  dalam  kontrak  perjanjian  berlangganan  layanan  internet https://www.internet.co.id/.syarat-ketentuan/.kewajiban,  diakses  pada  Selasa  02 Januari 2024 pukul 20.00
Munir Fuady,Konsep hukum perdata ,(Jakarta;RajawaliPers,),
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian,(Jakarta:Rajawali Pers)
Raka  wicaksono,  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  internet  ditinjau  dari  undang- undang  perlindungan  konsumen.  (Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran Jakarta,2021)
Hak pelanggan dalam perjanjian berlangganan layanan internet, https://internet.co.id/syarat- ketentuan/hak%pelanggan, diakses pada Selasa 02 Januari 2024 pukul 20.00 WIB Hak  perusahaan  dalam  perjanjian  berlangganan  internet,  http://internet.co.id/syarat- ketentuan/hak%20internet, diakses pada 02 Januari 2024 pukul 20.00 WIB
Wawancara dengan Nur, selaku pelanggan layanan internet, Rabu 13 Desember 2023, pukul 11.00 WIB
Wawancara dengan Dila, selaku pelanggan layanan internet, Sabtu 30 Desember 2023,pukul 13.00 WIB