## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## ANALISIS YURIDIS CRYPTOCURRRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM SURAT BERHARGA DI INDONESIA
Noor Eva Rahma 1 , Hilda Yunita Sabrie S.H., M.H. 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 E-mail: noor.eva.rahma-2018@fh.unair.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 E-mail: hilda.sabrie@fh.unair.ac.id
Abstract — Cryptocurrency  as  a  digital  product  has  grown  significantly.  Cryptocurrency  as  a  digital  currency  has  been accepted by the world community, with different implementations in each country. Indonesian law regulates cryptocurrency as a commodity product that can be traded on the Futures Exchange. As a commodity, cryptocurrency monitoring is carried out  by  BAPPEBTI  (Commodity  Futures  Trading  Supervisory  Agency).  The  position  of  cryptocurrency  as  a  commodity  is unfortunate  by  some,  who  expect  cryptocurrencies  to  be  recognized  as  legal  tender  as  is  the  case  in  some  countries. Securities law regulates the elements that must be met in order for an object to be recognized as a means of payment. This is also  supported  by  current  practices,  namely  the  level  of  significant  fluctuations  in  cryptocurrencies  and  the  absence  of government intervention which makes the government unable to carry out its role as controller. This study aims to determine the position of cryptocurrency in the perspective of Indonesian law. This study uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study note that until now cryptocurrency cannot be recognized as a means of payment and is recognized as a commodity.
Keywords: cryptocurrencies, securities law, means of payment

## I. PENDAHULUAN
Segala aspek  kehidupan dunia mengalami revolusi  teknologi dan digitalisasi. Salah satu produk dari teknologi tersebut adalah  adanya cryptocurrency,  cryptocurrency sendiri  sebagai  mata  uang  digital  yang  mempergunakan cryptography . Perkembangan cryptocurrency di Indonesia tumbuh secara signifikan, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi perdagangan ekonomi digital akan tumbuh dari 632 T pada tahun 2020 menjadi 8x lipat yaitu sebesar 4.531 T di tahun 2030. 1 Pertumbuhan ekonomi  digital  yang  pesat  tersebut  menuntut  adanya  peraturan  atau  hukum  yang  mengatur  dan  memberikan  perlindungan hukum.  Pada  tahun  2020  jumlah  pemain  aset  kripto  berjumlah  4.000.000  orang,  hingga  bulan  Mei  2020  pemain  aset  kripto mencapai 6.500.000 orang, Jumlah transaksi yang diperdagangkan dalam rentang waktu Januari 2020- Mei 2020 mencapai Rp 370  T. Data  terbaru  pada  tanggal    30  November  2021  yang  dilansir  melalui  Coinbase  mencatat  1  Bitcoin  memiliki  nilai  Rp 838.323.240, angka tersebut tentunya bersifat fluktuatif. 2 Cryptocurrency pertamakali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 melalui papernya, “Bitcoin: A Peer- to-Peer  Electronic  Cash  System” dalam  paper  tersebut  Nakamoto  menggagas  bitcoin  yang  merupakan  sebuah  sistem pembayaran  yang  menggunakan  sistem peer-to-peer sehingga  tidak  ada  keterlibatan  bank  sentral  dalam  transaksi.  Gagasan bitcoin ini sendiri diperkenalkan sebagai jawaban atas kebutuhan manusia untuk dapat melakukan transaksi dengan mudah serta meminimalisir biaya-biaya yang dibutuhkan dalam transaksi khususnya transaksi internasional. World Economic Forum dalam seminar  daring  Bloomberg  menyatakan  bahwa  semakin  padatnya  aktivitas  dalam  transaksi cryptocurrency ini  menciptakan kebutuhan  akan  peraturan  atau  regulasi  yang  mengatur. 3 Dalam  perkembangannya cryptocurrency tidak  terlepas  dari kontroversi atas posisinya sebagai mata uang.
Di  Indonesia  saat  ini cryptocurrency dikenal  sebagai  aset  kripto  dengan  mengklasifikasikan  sebagai  komoditi  tidak berwujud  yang  berupa  digital  aset. 4 Peningkatan  pengguna  dan  pemilik cryptocurrency yang  sangat  signifikan  ini  tentunya
1 Kompas.com, Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030, diakses dari Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030 (kompas.com) , diakses pada 18 Juni 2021, jam 10.45 WIB.
2 Coinbase, Bitcoin  Price, diakses  dari Bitcoin  (BTC)  Price,  Charts,  and  News  |  Coinbase:  bitcoin  price,  btc  price,  bitcoin coinbase , diakses pada 29 November 2021, Jam 00.21 WIB.
3 Bloomberg, ‘Dramatic’ Round of Regulation Seen Coming for Cryptocurrencies, diakses dari https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/-dramatic-round-of-regulation-seen-coming-for-cryptocurrencies , diakses pada 18 Juni 2021, jam 11.29 WIB.
4 Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019, Ps. 1 angka 7.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
bukan tanpa masalah. Banyak penipuan dan dugaan money laundry yang dilakukan dengan cryptocurrency, hal ini dapat terjadi karena  tidak  adanya  peraturan  undang-undang  yang  menetapkan  secara  komprehensif  tentang  transaksi cryptocurrency ini. Kedudukan cryptocurrency sebagai  komoditi  sebagaimana  diatur  oleh  BAPPEBTI  (Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi)  pun  masih  belum  dapat  mengatur  secara  gamblang  mengenai  transaksi  ini,  yang  mana  masyarakat  masih menyayangkan  dilarangnya cryptocurrency sebagai  alat  pembayaran.  Di  berbagai  negara  di  dunia, cryptocurrency telah diizinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran, sebagaimana yang terjadi di El Savador yang melegitimasi cryptocurrency sebagai alat pembayaran di negaranya. 5 Di Kanada juga pemerintah memperbolehkan masyarakatnya memiliki cryptocurrency dan bertransaksi menggunakan cryptocurrency, selain itu di Finlandia juga telah ada fasilitas ATM Bitcoin yang memudahkan masyarakatnya bertansaksi menggunakan cryptocurrency. 6 Rosalia Suci selaku Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank  Indonesia  dalam  Webinar  “Mengelola  Demam  Aset  Kripto”  menyatakan  untuk  saat cryptocurrency sangat  sulit  untuk diakui sebagai alat pembayaran, namun tidak dipungkiri bahwa tuntutan revolusi teknologi 10 hingga 20 tahun kedepan dapat memaksa negara untuk mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran. 7
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dengan  berbagai  permasalahan  yang  timbul,  penulis  tertarik  untuk  meneliti mengenai cryptocurrency dalam perspektif hokum surat berharga. rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 1. Apakah cryptocurrency dapat diakui sebagai alat pembayaran?
2. Bagaimana pengaturan cryptocurrency dalam hukum Indonesia?

## II. TINJAUAN TEORITIS
Cryptocurrency telah  mendapat  perhatian  khusus,  termasuk  dalam  kajian  hukum.  Peraturan  mengenai cryptocurrency sendiri  berbeda  pada  beberapa  negara.  Amerika  Serikat,  Uni  Eropa,  Kanada,  Israel,  Jepang  merupakan  beberapa  negara  yang mengakui  adanya cryptocurrency dan  menciptakan  kerangka  hukum  yang  mengatur cryptocurrency. Sedangkan  beberapa negara seperti Cina dan Rusia secara tegas menolak dan melarang peredaran cryptocurrency. Penelitian Bolotaeva menemukan bahwa cryptocurrency dalam  Hukum  Rusia  belum  dapat  diterima  baik  sebagai  uang,  komoditas  maupun  sekuritas. 8 Dniprov melakukan  kajian  kedudukan  hukum cryptocurrency sebagai  uang  elektronik,  penelitian  tersebut  mencatat  bahwa cryptocurrency berbeda  dengan  konsep  dari  uang  elektronik  dimana  penggunaannya  hanya  terbatas  pada  perolehan  dan penjualan barang virtual dalam suatu lingkup komunitas. 9

## III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah
Penelitian  yuridis  normatif  dipilih  sebagai  tipe  penelitian  ini.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan-bahan  hukum  lain  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti. 10 Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  kajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan melakukan  analisis  atas cryptocurrency dalam  Hukum  Indonesia.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  merupakan  pendekatan yang  dilakukan  dengan  mengkaji  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani. 11 Kajian  dilakukan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan cryptocurrency .  Pendekatan konseptual  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum.  Pemahaman  tersebut  menjadi  dasar  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum  untuk  memecahkan permasalahan yang dikaji. 12
5 Warta Ekonomi, El Salvador, Kini jadi Negara dengan ATM Bitcoin Terbesar di Amerika Selatan, diakses dari El Salvador, Kini  jadi  Negara  dengan  ATM  Bitcoin  Terbesar  di  Amerika  Selatan  (wartaekonomi.co.id) ,  diakses  pada  28  September  2021, jam 17.45 WIB.
6 CNBC  Indonesia, Dear  Treader!  9  Negara  Legalkan  Kripto,  Terus  RI  Bagaimana?,  diakses  dari Dear  Trader!  9  Negara Legalkan Kripto, Terus RI Bagaimana? - Halaman 2 (cnbcindonesia.com) , diakses pada 29 Juni 2021, jam 18.32 WIB.
7 Youtube Harian Kompas, Mengelola Demam Aset Kripto- Perlindungan Indvestor di Perdagangan Aset Kripto, diakses dari Mengelola Demam Aset Kripto - Perlindungan Investor di Perdagangan Aset Kripto - YouTube , diakses pada 19 Juni 2021, jam 19.56.
8 O S Bolotaeva1 , A A Stepanova , dan S S Alekseeva. (2019). The Legal Nature of Cryptocurrency, International science and technology conference "Earth science", 272(3), 1-5, doi:10.1088/1755-1315/272/3/032166
9 Dniprov,  O.  dkk..  (2019).  Legal  Status  of  Cryptocurrency  as  Electronic  Money. Journal  of  Legal,  Ethical  and  Regulatory Issues, 22(2), 1-6.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.133.
12 Ibid, h. 135-136.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## B. Bahan Hukum
Penelitian menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. 13 Sumber utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019
5. Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) Di Bursa Berjangka
6. Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18-41-PBI 2016 tentang Bilyet Giro
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

## C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Prosedur  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum  adalah  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  dengan penggunaan  buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  bacaan  untuk  menunjang  penelitian. 14 Pengumpulan  sumber- sumber  bahan  hukum  yang  memiliki  korelasi  dengan  topik  pembahasan crypcocurrency dalam  perspektif  Hukum  Indonesia. Metode  penerapan  interpretasi  sistematis  digunakan  untuk  menganalisa  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menghubungkan  suatu  peraturan  perundang-undangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lain  yang selaras dengan isu hukum yang diteliti dan memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian. 15

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran

## 1. Cryptocurrency dalam Hukum Surat Berharga
Molengraff dalam bukunya Handelsrecht II mendefinisikan surat berharga sebagai alat bukti ataupun akta yang ditujukan oleh penerbitnya maupun peraturan undang-undang sebagai bentuk legitimasi yang digunakan untuk menagih suatu pembayaran. Prof  Soekardono  mengartikan  surat  berharga  sebagai  surat  yang  senilau  sama  dengan  perikatan  dasarnya.  Scheltema mendefinisikan surat berharga yang baik dari sisi kreditur maupun debitur dapat digunakan sebagai surat bukti pembawa hak, tuntutan utang, serta mudah dijual belikan. Surat berharga merupakan dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai alat bayar  sejumlah  uang  pada  pihak  yang  mempunyai  surat  tersebut,  baik  pihak  ketiga  kepada  kepada  siapa  surat  berharga  itu dialihkan  maupun  pihak  yang  mendapat  surat  berharga  oleh  penerbitnya. 16 Terdapat  doktrin  hukum  mengenai  surat  berharga yang membedakan antara “Surat yang Berharga” dan “Surat Berharga”. Surat berharga memiliki karateristik: 17
1. Mudah dipindah tangankan ataupun dialihkan.
2. Diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya.
3. Bentuk surat berharga ditetapkan oleh peraturan tertentu.
4. Surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya (surat legitimasi).
Berdasarkan  karateristik  tersebut  diatas,  maka  dapat  diketahui  pula  bahwa  fungsi  surat  berharga  diantaranya  yakni menjadi alat pembayaran, alat perikatan dasar, alat untuk mengalihkan hak serta sebagai alat atau sarana  investasi. Sementara Surat  yang  berharga  merupakan  surat  yang  dikeluarkan  menjadi  bukti  kepemilikan  bagi  pemegangnya.  Adapun  karateristik Surat yang berharga adalah: 18 1. Surat yang melekat suatu hak.
2. Susah dipindah tangankan atau dialihkan.
3. Adanya klausula rekta.
13 Ibid , h.181-182.
14 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan, Literasi Nusantara, Malang, 2019, h.3.
15 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 71.
16 Zainal Asikin, Hukum Dagan g, Cet 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, p.73.
17 James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis , Prenadamedia Group, 2016, p.5.
18 Ibid, p.8.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
4. Bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang.
Maka  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  surat  berharga, cryptocurrency harus  memenuhi  karateristik  surat  berharga  itu sendiri. Dalam hal ini:
1. Diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya.
Pada  dasarnya cryptocurrency diakui  sebagai  aset  digital  yang  memiliki  nilai.  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  No.  5  Tahun  2019  mendefinisikan  aset  kripto  sebagai  komoditi  tidak berwujud berupa digital aset dengan mempergunakan kriptografi, dengan sistem peer-to-peer.
2. Mudah dipindah tangankan atau dialihkan.
Mekanisme  pengalihan cryptocurrency termasuk  mudah,  sebagai  aset  digital,  jual  beli cryptocurrency dapat  dilakukan dengan  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  yang  telah  mendapatan  izin  resmi.  Investor  dapat  membeli  aset  kripto  yang diinginkan  sesuai  dengan  nilai  yang  disesuaikan  dengan  harga  aset  kripto  dunia.  Secara  umum  mekanisme  pengalihan cryptocurrency sama  seperti  mekanisme  jual  beli  saham  di  Bursa  Efek  namun  dilaksanakan  dalam  sebuah  platform digital seperti Indodax.
3. Bentuk surat berharga ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu. Bentuk cryptocurrency dijelaskan  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  No.  5  Tahun 2019 sebagai aset tidak berwujud, mengenai syarat formilnya pun belum ada hukum yang mengaturnya.
4. Surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya (surat legitimasi). Tidak ada hak tagih yang tibul pada pemegang cryptocurrency. Hak yang melekat pada cryptocurrency adalah hak milik atas nilai yang terkandung dalam cryptocurrency tersebut.
2. Alat Pembayaran di Indonesia
Terdapat  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  menentukan  apakah  suatu  benda  dapat  merupakan  alat  pembayaran.  Syarat tersebut diantaranya adalah: 19
1. Acceptability ,  artinya  dapat  diterima  sebagai  alat  pembayaran  oleh  masyarakat  umum.  Bahwasanya  penggunaan  benda tersebut adalah dapat diterima sebagai alat bayar. Diterimanya benda sebagai alat bayar berarti masyarakat mempercayai ada nilai yang setara dalam benda tersebut.
2. Durability,  yang  mensyaratkan  bahwa  benda  tersebut  harus  tidak  musnah  dan  dapat  tahan  lama.  Benda  yang  mudah musnah  tentunya  akan  mempersulit    penyimpanan  dan  tidak  dapat  digunakan,  hingga  saat  ini  alat  bayar  berupa  uang misalnya, menggunakan bahan kertas dan logam yang tidak mudah mengalami kerusakan.
3. Uniformity ,  yaitu  benda  yang  digunakan  memiliki  kualitas  relative  sama.  Hal  ini  berhubungan  dengan  adanya  biaya untuk mencetak atau memproduksi alat bayar tersebut. Misalnya adalah uang, cek, rekening giro, dan alat bayar lainnya yang menggunakan kertas sebagai bahan dasarnya.
4. Scarity ,  yaitu  tidak  mudah  dipalsukan.  Alat  bayar  dituntut  memiliki  ciri  atau  karateristik  tertentu  yang  tidak  mudah diproduksi  oleh  masyarakat  umum.  Hal  ini  adalah  untuk  menjaganya  dari  jumlah  alat  bayar  agar  tidak  terlalu  banyak beredar di masyarakat yang justru akan menghilangkan nilainya sebagai alat bayar.
5. Stability , nilai dari benda tersebut cenderung stagnan yang artinya tidak mengalami kenaikan dan penurunan signifikan. Alat  bayar  diharapkan  tidak  mengalami  fluktuasi  signifikan,  hal  ini  adalah  untuk  menjaga  nilai  dan  manajemen  resiko dari pihak-pihak yang menggunakan alat bayar tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang,  uang  dengan  mata  uang Rupiah  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  Indonesia  yaitu  alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia. Mengenai penggunaannya, dalam Pasal 21 disebutkan Rupiah wajib digunakan sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi, penyelesaian  kewajiban  mengenai  uang  serta  transaksi  keuangan  lainnta  yang  dilaksanakan  di  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.  Selain alat pembayaran tunai, terdapat alat pembayaran  nontunai  yang diakui oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini diantaranya adalah:
1. Cek  yang  dalam  Pasal  178  KUHD  dijelaskan  sebagai  surat  berharga  yang  memuat  kata cheque atau cek  yang penerbitannya  adalah  sebagai  perintah    kepada  bank  untuk  membayar  sejumlah  uang kepada  orang  yang  ditujukan kepadanya untuk dilakukan pembayaran.
2. Kartu kredit yang dalam PBI NO 11/11/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran yaitu sebagai alat  pembayaran  berbentuk  kartu  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  yang  mana  pihak  bank  penerbit kartu kredit tersebut akan melakukan pemenuhan atas kewajiban ekonomi dalam suatu transaksi yang selanjutnya akan ditagihkan kepada pemilik kartu kredit.
3. Bilyet Giro yang dalam Pasal 1 butir  3 PBI No. 18-41-PBI 2016 didefinisikan sebagai surat perintah dari Penarik yakni pemilik  rekening  giro  kepada  Bank  Tertarik  yakni  bank  yang  dalam  mana  terdapat  dana  pemilik  rekening  bilyet  giro untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.
19 Gatot Suparmono, Hukum Uang di Indonesia, Gramata Publishing, Depok, 2014, p.12.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
4. Wesel  yang  dalam  Pasal  100 KUHD  didefinisikan  sebagai  surat  berharga  yanghmemuat  kata  wesel  didalamya  sebagai perintah takfbersyarat untuk membayar sejumlah nilai tertentu
5. Uang  Elektronik  yang  dalam  PBI  NO  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  diartikan  sebagai  alat  pembayaran berupa elektrononik yang memiliki nilai uang didalamnya.
6. Surat  sanggup  yang  berdasarkan  Pasal  174  KUHD  sebagai  surat    kesanggupan  seorang  debitor  untuk  membayar sejumlah nilai tertentu pada tanggal dan tempat syarat kepada seorangfkreditor atau penggantinya
7. Saham yang berdasarkna UU Perseroan Terbatas sebagai surat yang menjadi tanda adanya kepemilikan pemegang saham atas perusahaan yang karenanya akan dibagikan keuntungan berupa dividen dari perusahaan kepada pemilik saham.

## B. Crytocurrency dalam Hukum Indonesia

## 1. Cryptocurrency sebagai Komoditi
Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi , Wisnu Wardhana pada webinar “Mengelola Demam Aset Kripto” menyatakan secara tegas bahwa Aset Kripto dilarang sebagai alat pembayaran berdasarkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang, yang mana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa  Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Rupiah  yang  selanjutnya  disebutkan  uang  sebagai  alat pembayaran yang sah”. Regulasi di Indonesia menunjang investasi pada aset kripto dikarenakan sudah dikelompokkan menjadi komoditas  melalui  Selanjutnya  aset  kripto  ini  diklasifikasikan  sebagai  komoditi.  Komoditi  merupakan  jasa,  barang,  hak  dan kepentingan  lain,  juga  tiap  derivatif  dari  Komoditi.  Diklasifikasikannya  aset  kripto  ini  sendiri  adalah  dikarenakan  sifat  aset kripto yang memenuhi unsur dari komoditi itu sendiri. Yaitu diantaranya adalah:
1. Harganya Fluktuatif. Hal ini  dibuktikan dengan harga dari aset kripto yang  mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan,  bahkan  kenaikan  dan  penurunannya  mencapai  85%.  Harganya  yang  fluktuatif  tersebut  tentunya  tidak memenuhi syarat manajamen resiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 tahun 2016.
2. Tidak  ada  intervensi  Pemerintah.  Aset  kripto  dalam  penciptaannya  tidak  ada  intervensi  pemerintah.  Hal  ini  berarti pemerintah  tidak  memiliki  kontrol  penuh  terhadap  penyetakan  dan  peredaran  aset  kripto  di  masyarakat.  Jumlah  yang beredar adalah ditentukan oleh masing-masing perusahaan sebagaimana perusahaan mencetak produknya.
3. Dapat diperjual belikan. Aset kripto dapat diperjual belikan melalui bursa. Keuntungan yang didapat merupakan selisih dari  harga  jual  aset  dikurangi  harga  beli  dan  biaya-biaya  administrasi  yang  dikeluarkan  untuk  transaksi  aset  kripto tersebut.
4. Memiliki  kegunaan.  Aset  kripto  ini  sendiri  meskipun  di  Indonesia  tidak  diakui  sebagai  alat  pembayaran,  namun berlandaskan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  99  tahun  2018  diakui  sebagai  komoditi.  Aset  kripto  yang  memiliki nilai  tersebut  dipercaya  maasyarakat  sebagai  instrument  investasi,    sehingga  sebagai  sebuah  isntrumen  investasi,  aset kripto dapat mengalami fluktuasi harga yang mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi pemiliknya.
Dilansir  melalui  Tribunnews.com,  hingga  saat  ini  terdapat  229 Cryptocurrency yang  diakui  oleh  Pemerintah  melalui Peraturan  BAPPEBTI  No.  7  Tahun  2020  mengenai  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  Yang  Dapat  Diperdagangkan  Di Pasar Fisik Aset Kripto. 20

## 2. Para Pihak dalam Transaksi Cryptocurrency
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Aset), mengatur para pihak dalam perdagangan aset kripto, yakni:
1. Bursa Berjangka
Yaitu badan usaha yang melaksanakan serta memberikan sarana ataupun sistem untuk aktivitas jual beli Komoditi sesuai dengan  Kontrak  Derivatif  Syariah,  Kontrak  Berjangka,  maupun  kontrak  derivatif  lainnya.  Mengenai  bursa  berjangka, saaat ini BAPPEBTI dan Menteri Perdagangan telah merencanakan adanya bursa berjangka yang dapat mengakomodasi kepentingan  pelanggan  aset  kripto  dan  pedagang  fisik  aset  kripto  dengan  nyamana  dan  aman,  hal  ini  sebagaimana disampaikan  oleh  Wakil  Menteri  Perdagangan  Jerry  Sambuaga  setelah  pertemuannya  dengan  Dewan  Pertimbangan Presiden, hal ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk dapat melindungi pelaku usaha kripto secara hukum. 21

## 2. Pedagang Fisik Aset Kripto
Yaitu pihak yang diizinkan untuk bertransaksi Aset Kripto baik atas nama sendiri maupun atas nama pelanggan. Saat ini terdapat 13 Pedagang Fisik Aset Kripto  yang terlah mendapat izin resmi dari BAPPEBTI. BAPPEBTI telah menentukan syarat Pedagang Fisik Aset Kripto yaitu berbentuk perseroan terbatas, memiliki modal disetor 50 miliar dengan ekuitas senilai 40 miliar, anggota lembaga kliring berjangka dan bursa berjangka, memiliki rekening terpisah, memiliki struktur
20 Tribun  News, Ini  Daftar  229  Cryptocurrency  yang  Boleh  Diperdagangkan  Di  Indonesia, diakses  dari https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/01/25/ini-daftar-229-cryptocurrency-yang-boleh-diperdagangkan-di- indonesia .,diakses pada 25 Juni 2021, jam 22.05 WIB.
21 CNBC Indonesia, Jreng! Watimpres & Wamendag Bahas Kripto, Apa Hasilnya?, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210623082037-37-255214/jreng-watimpres-wamendag-bahas-kripto-apa-hasilnya , diakses pada 21 Juni 2021, jam 12.45 WIB.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
organisasi minimal di bidang informasi dan teknologi, auditing serta legal, memiliki pengaduan nasabah, client support, accounting, mempunyai sop yang sudah ditentukan oleh bappebti, memiliki pegawai yang tersertifikasi CISSP ( Certified Information  Systems  Security  Professional ),  memiliki  sistem  dan  sarana  perdagangan  on-line  dengan  sistem  yang terhubung dengan lembaga kliring berjangka dan bursa berjangka.
3. Pelanggan Aset Kripto,
Yaitu pihak yang memanfaatkan jasa Pedagang Aset Kripto untuk melakukan jual beli Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto. Mengenai syarat dari pelanggan aset kripto adalah sama dengan syarat subjek hukum perjanjian dalam 1320 BW, yaitu telah cakap hukum yaitu 18 tahun berdasarkan UU Perkawinan,  Lulus Know Your Customer (KYC) dan Customer Due  Deligence (CDD)  yang  bertujuan  untuk  memiliki  Akun  pada  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto,  mengetahui  secara mendalam  utamanya  mengenai  kondisi  finansial  Pelanggan  Aset  Kripto,  menyetorkan  sejumlah  dana  untuk  transaksi, menyetujui perjanjian dan risiko ( risk disclosure ), dan memiliki rekening Bank
4. Lembaga Kliring Berjangka.
Yakni penyedia sistem atau sarana pelaksanaan kliring termasuk didalamnya melakukan penjaminan penyelesaian setiap transaksi pada perdagangan berjangka.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berlandaskan  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  No.  5  Tahun  2019  aset  kripto  sebagai  subjek dalam  komodti  berjangka  yang  bisa  diperdagangkan  dalam  bursa  berjangka.  Aset  kripto  dilarang  penggunaanya  sebagai  alat pembayaran,  sampai  kini  alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia  berdasarkan  UU  Mata  Uang  adalah  Rupiah.  Hal  ini  juga berkenaan dengan kedaulatan Indonesia, yang mana mata uang merupakan salah satu wujud kedaulatan negara. Cryptocurrency tidak  dapat  memenuhi  unsur-unsur  atau  karateristik  alat  pembayaran.  Bahwa  mengingat  adanya  celah  terjadinya  pelanggaran dan  kejahatan  yang  terjadi  pada  transaksi  asset  kripto  ini,  maka  diharapkan  pemerintah  dapat  segera  membuat  peraturan undang-undang  yang  bisa  melindungi  hukum  secara  penuh  kepada  setiap  pihak  yang  berkepentingan  dalam  transaksi  asset kripto tersebut.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Gatot Suparmono, 2014, “Hukum Uang di Indonesia”, Depok, Gramata Publishing . Irawan, James Julianto, 2016, “Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis”, Jakarta, Prenadamedia Group . Asikin, Zainal, 2013, ”Hukum Dagang”, Jakarta, Rajawali Pers.

## B. Jurnal
Dniprov, O. dkk.. (2019). Legal Status of Cryptocurrency as Electronic Money. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(2), 1-6.
Nakamoto S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
O S Bolotaeva1 , A A Stepanova , dan S S Alekseeva. (2019). The Legal Nature of Cryptocurrency, International science and technology conference "Earth science", 272(3), 1-5, doi:10.1088/1755-1315/272/3/032166
Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa  Berjangka Komoditi.
Jurnal Jurist-Diction , 3(1), 303-329.

## C. Website
Forbes, A WEF Ecec Made A ‘Dramatic’ Bitcoin Warning Amid Coinbase-Fueled Bitcoin Price Mania . A WEF Exec Made A ‘Dramatic’ Bitcoin Warning Amid Coinbase-Fueled Bitcoin Price Mania (forbes.com), diakses pada 18 Juni 2021 Bloomberg,
‘Dramatic’ Round of Regulation Seen Coming for Cryptocurrencies. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/-dramatic-round-of-regulation-seen-coming-for-cryptocurrencies, diakses pada 18 Juni 2021 CNBC Indonesia, Negara Ini Bakal Legalkan Bitcoin Jadi Alat Pembayaran Sah. https://www.cnbcindonesia.com/market/20210607083119-17-250952/negara-ini-bakal-legalkan-bitcoin-jadi-alat- pembayaran-sah, diakses pada 21 Juni 2021 CNBC Indonesia, Jreng Watimpres- Wamendag Bahas Kripto Apa Hasilnya,
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210623082037-37-255214/jreng-watimpres-wamendag-bahas-kripto-apa- hasilnya, diakses pada 21 Juni 2021.
Global  Legal  Insight, Blockchain  &  Cryptocurrency  Regulation  2021. https://www.globallegalinsights.com/practice- areas/blockchain-laws-and-regulations/usa, diakses pada 21 Juni 2021 Kompas.com, Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030, diakses dari Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030 (kompas.com), diakses pada 18 Juni 2021, jam 10.45 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Library of Congress Law, Regulation of Cryptocurrency Around the World.
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php, diakses pada 22 Juni 2021.
Tribun News, Ini Daftar 229 Cryptocurrency yang Boleh Diperdagangkan di Indonesia, Ini Daftar 229 Cryptocurrency yang Boleh Diperdagangkan di Indonesia - Tribunnews.com, diakses pada 25 Juni 2021

## D. Peraturan Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  64.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
Undang-Undang  No.  10  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  32  Tahun  1997  Tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  79.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5232.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5 Tahun  2019 Tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) Di Bursa Berjangka
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18-41-PBI 2016 tentang Bilyet Giro Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik