## Hendy Setiawan

## Universitas Selamat Sri Batang, Indonesia

## ARTIKEL

## Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan?
Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender Menuju Inklusivitas Sosial di Kabupaten Batang

## Vulnerability, Women, and Poverty?
Rearranging the Development Direction of Gender Neutral Social Protection Towards Social Inclusiveness in Batang Regency

## Penulis Korespondensi
Hendy Setiawan hendysetiawan2020@mail.ugm.ac.id
Histori Artikel Diajukan: 29 Februari 2024 Revisi Akhir: 11 Juni 2024 Disetujui: 19 Juni 2024
Terbit: 30 Juni 2024

## Abstrak
Tujuan tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan perlindungan sosial netral gender (P2SNG) di Kabupaten Batang. Sistem perlindungan sosial yang mengakomodasi kelompok perempuan rentan merupakan salah satu bentuk keberhasilan perlindungan sosial. Perlindungan sosial netral gender akan lebih akomodatif terhadap pemahaman kontruksi gender. Pada akhirnya akan melahirkan sistem yang sensitif gender. Kabupaten Batang sendiri sampai hari ini sektor kerentanan perempuan masih belum banyak diakomodasi. Maraknya persoalan sosial kemiskinan ekstrim, tingginya isu stunting, rendahnya indeks pembangunan gender, tingginya angka perceraian, serta maraknya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial sangat dibutuhkan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan dari semua masalah yang ada, pasti akan selalu melibatkan perempuan dalam pusaran tersebut. Sementara di saat yang sama implikasi kesetaraan gender yang diwacanakan ialah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tentu dalam konsep perlindungan sosial netral gender, harus dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature. Data didapatkan melalui observasi lapangan, pengumpulan sumber data informasi melui media, jurnal, berita, media masa, buku, laporan, atau dokumen laiinya yang berasal dari instansi formal. Data kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian data informasi dilakukan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2SNG belum sepenuhnya dikembangkan di Kabupaten Batang. Hal tersebut bisa diurai dari sistem perlindungan sosial di Kabupaten Batang yang tidak aomodatif dan menjangkau ke semua lini kelompok perempuan rentan. Oleh karena itu, konsep perlindungan sosial netral gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya.

## Kata Kunci
Kerentanan; Kemiskinan; Netral Gender; Perempuan; Perlindungan Sosial

## Abstract
The purpose of this article is to discuss the development of gender neutral social protection (P2SNG) in Batang Regency. A social protection system that accommodates vulnerable women groups is one form of successful social protection. Gender neutral social protection will be more accommodating to the understanding of gender construction. In the end, it will give birth to a gender sensitive system. Batang Regency itself, to this day, has not yet accommodated much of the women's vulnerability sector. The widespread social problems of extreme poverty, the high issue of stunting, the low gender development index, the high divorce rate, and the increasing rate of violence against women show that a social protection system is really needed for them. This is because of all the problems that exist, they will always involve women in the vortex. Meanwhile, at the same time, the implication of gender equality being discussed is the equality of women and men. Of course, in the concept of gender neutral social protection, it must be seen that men and women are not the same. Therefore, this research is interesting to discuss. This research method uses a qualitative approach with literature study. Data was obtained through field observations, collecting information data sources through the media, journals, news, mass media, books, reports, or other documents originating from formal institutions. The data is then processed according to relevant needs. Then the information data is subjected to analytical techniques through data collection, reduction, and drawing conclusions. The research results show that P2SNG has not been fully developed in Batang Regency. This can be explained from the social protection system in Batang Regency which is not accommodating and reaches all levels of vulnerable women groups. Therefore, the concept of gender neutral social protection is something that needs to be considered in the future.

## Keywords
Vulnerability; Poverty; Gender Neutral; Woman; Social Protection
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender...

## 1. Pendahuluan
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendiskusikan terkait dengan pembangunan perlindungan sosial yang netral gender dalam mencapai tatanan sosial yang inklusif di Kabupaten Batang. Sebagaimana diketahui bahwa wacana perlindungan sosial di Indonesia masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan cenderung melemah secara dampak ( Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2022 ). Padahal semestinya perlindungan sosial sengaja menjadi inisiatif dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah yang diharapkan mampu memberikan jaring pengaman bagi kelompok-kelompok rentan. Pembentukan jaring pengaman sosial inilah yang sebetulnya diharapkan mampu mereduksi eskalasi kemiskinan, peningkatan mata pencaharian, dan mereduksi praktik ketidaksetaraan ( Hayfaza, 2023 ). Bahkan, melalui pembangunan perlindungan sosial ini pula digadang- gadang mampu mempersiapkan sumber daya manusia handal dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 ( Komunita, 2021 ). Namun, dalam arah perjalanan pembangunan perlindungan sosial yang ada, masih banyak sekali yang harus dievaluasi. Salah satunya ialah evaluasi terhadap dampak dari perlindungan sosial itu sendiri yang belum dianggap mampu mengakomodir kelompok-kelompok rentan.
Salah satu hal yang paling mencolok dalam dinamika pembangunan perlindungan sosial di Indonesia ialah dinilai belum mampu menuntaskan isu kemiskinan. Apalagi isu kemiskinan tersebut dihubungkan dengan kelompok-kelompok rentan seperti halnya kelompok perempuan. Pada akhirnya kemiskinan ini dianggap tidak netral gender kepada perempuan ( Sartika, 2023 ). Oleh karena itu, pembangunan perlindungan sosial dianggap belum cukup mampu menyelesaikan isu-isu kemiskinan kalau hanya diorientasikan pada kemiskinan semata. Namun, yang paling penting adalah bagaimana arah pembangunan perlindungan sosial itu harus bersifat netral gender sehingga pada akhirnya melahirkan kebijakan alternatif yang berpihak pada kerentanan perempuan. Kebijakan alternatif perlindungan sosial yang netral gender inilah dapat menciptakan dampak terhadap terbentuknya tatanan sosial yang inklusif di masyarakat. Sejauh ini kebijakan perlindungan sosial yang ada tidak ada satupun program perlindungan sosial
yang secara spesifik diperuntukkan pada kelompok perempuan. Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa para perempuan menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan. Terlebih dalam masalah kemiskinan saja walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami kemiskinan, namun kelompok perempuan akan memiliki beban yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan laki-laki. Itu sebabnya mengapa tingkat kemiskinan kelompok perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki ( Hidayati & Setiawan, 2023: 15 ). Oleh karena itu penting untuk diperhatikan bahwa perlindungan sosial harus mampu berdampak pada tumbuhnya kesetaraan gender yang proporsional antara laki-laki dan perempuan.
Realitas yang ada menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak secara efektif mampu meningkatkan indeks pemberdayaan gender (IPG) di beberapa wilayah tertentu. Salah satunya di Kabupaten Batang, di mana gencarnya program perlindungan sosial tidak berbanding lurus dengan peningkatan IPG di wilayahnya. Masalah pemberdayaan gender masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Seharusnya, dengan program perlindungan sosial yang masif idealnya berdampak pada peningkatan pemberdayaan gender Kabupaten Batang. Adanya peningkatan IPG secara tidak langsung akan meminimalisir kerentanan kelompok perempuan. Diharapkan dengan adanya reduksi kerentanan inilah maka akan mengurangi tingkat resiko sebagai akibat dari kerentanan tersebut. Tabel 1 merupakan capaian komparasi IPG di Kabupaten Batang dengan angka provinsi dan nasional berdasarkan data dari Sistem Data Analisa Pemerintah Kabupaten Batang.
Tabel 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang terhadap Angka Provinsi dan Nasional
Sumber: Batangkab (2022).
Berdasarkan data statistik IPG Kabupaten Batang di atas terlihat bahwa dalam tahun 2017-2022 posisi IPG yang dicapai masih di bawah angka provinsi dan nasional.
Kelompok Wilayah Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Batang 66.58 66.29 63.78 63.81 64.43 64.44 Provinsi 75.10 74.03 72.18 71.73 71.64 73.78 Nasional 71.74 72.10 75.24 75.57 76.26 76.59
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 79-90
Di saat angka nasional dan provinsi menyentuh lebih dari 70, di Kabupaten Batang sendiri masih berkutat pada nilai 60-an. Bahkan untuk mencapai nilai 65 saja nampaknya terlihat masih panjang jalan rumit yang harus diselesaikan terdahulu. Kondisi semacam ini tentu melahirkan kerentanan perempuan sehingga dalam berbagai masalah, terutama masalah sosial para kelompok perempuan secara langsung akan terdampak cukup keras hingga akhirnya mereka terjebak pada situasi sulit.
Selain IPG yang rendah di Kabupaten Batang juga masih bergelut pada masalah kemiskinan ekstrem dan isu stunting. Dua masalah tersebut tentu tidak jauh dari peran kelompok perempuan. Secara sederhana dalam masalah kemiskinan yang dialami perempuan, akan mengakibatkan mereka tidak mampu memenuhi pola asupan gizi bagi janin dalam kandungan hingga umur dua tahun. Akibatnya anak mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga muncullah persoalan stunting ( Zairinayati & Purnama, 2019 ). Tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Batang berdasarkan survei SSGI tembus 21%. Angka ini masih di atas toleransi prevalensi stunting yang diijinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO yakni tidak lebih dari 20% ( Kabupaten Batang, 2022 ). Sementara dalam kasus kemiskinan, sampai saat ini masih ada sekitar 1,55% dari populasi penduduk mengalami kemiskinan ekstrem dan tersebar di 21 desa ( Aditiya, 2023 ; Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2022 ). Tidak cukup sampai di situ saja, betapa urgennya pembangunan perlindungan sosial netral gender tercermin pada kasus kekerasan. Data statistik yang diungkap oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang sepanjang tahun 2020 ada 19 kasus kekerasan yang dilaporkan, 80% diantaranya ialah para perempuan. padahal di Kabupaten Batang sendiri telah ada regulasi yang mengaturnya yakni Perda Nomor 11 tahun 2019. Realitas itu semakin menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok rentan, sehingga perlindungan sosial netral gender harus menjadi arah pembangunan perlindungan sosial ke depan.
Kajian pembangunan perlindungan sosial yang netral gender bagi kelompok rentan terkhusus para perempuan masih minim dikaji dan didiskusikan lebih jauh. Hal ini
dikarenakan frasa “netral gender” masih dianggap frasa yang tabu, ambigu, multitafsir, dan selalu diarahkan pada seksualitas saja. Padahal frasa netral gender bagi konteks perlindungan sosial menjadi sangat penting. Frasa netral gender menuntut perhatian yang khusus bagi kelompok rentan, termasuk perempuan di dalamnya sehingga dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih inklusif dapat diwujudkan. Oleh karenanya dapat dibenarkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh kelompok perempuan mengonfirmasi bahwa kemiskinan tidaklah netral gender. Hal ini dikarenakan perempuan akan jauh lebih menderita akibat dampaknya dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2022, sebanyak 9,68% perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Presentase itu lebih tinggi jika dikomparasikan dengan laki-laki yang hanya sebesar 9,40%. Sementara jumlah pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp15,77 juta sementara perempuan hanya Rp9,05 juta. Data ini menununjukkan ketimpangan gender antara laki dan perempuan ( Sabilla, 2023 ). Berangkat dari uraian problem penelitian tersebut maka penulis akan mengurai letak kebaharuan dari tulisan ini dengan mengomparasi dengan beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikelompokkan sesuaai dengan penekanaan subtansinya ( Sabilla, 2023 ).
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Setiawan (2023) , Ariyad (2023) , Liufeto dan Angi (2019) , Rahmah et al. (2022) menunjukkan bahwa anggaran memiliki peranan penting dalam menciptakan pembangunan gender di daerah. Para peneliti terdahulu tersebut dengan menggunakan perspektif yang sama dalam menempatkan perempuan sebagai kaum rentan, maka anggaran dinilai mampu menjadi katalisator perubahan bagi perempuan. Menariknya dalam penelitian Setiawan dn Erison rasionalitasnya dibalik bukan lagi anggaran untuk pembangunan kesejahteraan perempuan, namun bagaimana membangun kesejahteraan berbasis pada perempuan itu sendiri. Pembangunan kesejahteraan berbasis perempuan bisa dilakukan dengan pelibatan diri secara aktif di dalam penganggaran khususnya anggaran yang dialokasikan pada kelompok perempuan ( Setiawan & Erison, 2023 ). Namun demikian, kelemahan dari penelitian tersebut ialah tidak secara khusus mengurai bahwa pada konteks tertentu, anggaran dinilai tidak berdampak positif pada
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender...
pembangunan gender. Artinya tidak serta merta anggaran responsif gender tinggi memicu perbaikan kesejahteraan perempuan.
Peneliti kedua yakni lebih menyoroti perlindungan sosial bagi prempuan di hadapah hukum ( Lianto & Najicha, 2022 ), perlindungan perempuan terhadap pernikahan dini ( Yuhelson et al ., 2020 ) serta perlindungan sosial perempuan yang bekerja di sektor informal ( Sofiani, 2018 ). Ketiga penelitian tersebut menempatkan perempuan sebagai objek rentan sehingga di dalam hukum, dunia kerja, dan kehidupan sosial perlu mendapatkan perlakukan khusus. Kelompok perempuan dinilai masih mengalami pengingkaran sosial ( social exclusion ) baik dilakukan oleh laki-laki institusi pendukung, maupun negara itu sendiri. Namun demikian, kelemahan dari penelitian tersebut ialah tidak mengurai secara tuntas perlindungan sosial secara komprehensif yang seharusnya didapatkan oleh perempuan itu sendiri sebagai objek rentan.
Berdasarkan klasifikasi studi terdahulu yang sudah dipetakan di atas, studi perlindungan sosial yang netral gender bagi kelompok rentan seperti perempuan belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini setidaknya ada tiga kebaharuan yang ditawarkan. Pertama, dari segi isu yang diangkat, masih sangat minim kajian terdahulu. Belum banyak peneliti yang mengungkap tentang isu ini menggunakan fokus netral gender. Kedua peneliti akan menggunakan teori komponen perlindungan sosial yang disampaikan oleh Guhan terkait dengan komponen perlindungan sosial, yakni menyangkut aspek pencegahan, dan promosi untuk mengurangi kerentanan setiap individu di masa depan dan dielaborasi dengan pendekatan sensitif gender yang dikemukaan oleh Bastos ( Guhan, 1994 ; Bastos et al ., 2009 ). Kebaharuan terakhir ialah terletak pada objek penelitian, yakni Kabupaten Batang. Hampir tidak ada peneliti terdahulu yang meneliti perlindungan sosial yang secara spesifik mengurai dan mengaitkan terhadap kelompok rentan di daerah tersebut. Padahal masalah kerentanan perempuan hampir dipastikan dialami oleh setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berangkat dari berbagai celah kebaharuan yang sudah diurai oleh peneliti, maka rumusan masalah utama yang akan didiskusikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembangunan perlindungan sosial netral gender dalam
mewujudkan tatanan sosial yang inklusif di Kabupaten Batang? Rumusan masalah tersebut akan diurai dan dianalisis dengan teori perlindungan sosial netral gender untuk mengetahui bagaimana potret perlindungaan sosial netral gender yang telah diupayakan.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literature. Pendekatan studi literature sengaja digunakan oleh peneliti karena dengan metode tersebut peneliti akan memudahkan untuk pengumpulan data penelitian. Peneliti mendapatkan varian data relevan mulai dari data statistik pemerintah lembaga resmi, pemberitaan, laporan, dokumen, media, buku, jurnal, surat kabar, radio, atau sumber-sumber lainnya yang dinilai menguatkan jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan. Selain itu, studi literature akan memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penafsiran mendalam terhadap data-data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, kebenaran bersifat dinamis dan terus berubah. Oleh karena itu, melalui data informasi dari kajian literature valid, maka peneliti mampu menelaah objek kajian penelitian yang dijadikan sebagai lokus penelitian sehingga menghasilkan keakuratan informasi dan analisa.
Waktu pengupulan data dilakukan oleh peneliti mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai 29 Februari 2024. Sebelum dilakukan pengumpulan data-data kurang lebih dua bulan, sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal dan mencatat dengan menggunakan catatan kecil di lapangan sebagai penguat bagi peneliti bahwa penelitian ini menarik untuk dikaji. Objek kajian yang diangkat dari penelitian ini adalan perlindungan sosial netral gender di Kabupaten Batang. Alasan dipilihnya Batang sebagai objek penelitian karena sampai saat ini di wilayah ini masih mengalami masalah serius baik dalam isu stunting, kemiskinan, dan kerentanan kelompok sosial. Jika ditelisik lebih jauh isu-isu yang dihadapi oleh Kabupaten Batang masih berkaitan dengan keterlibatan perempuan. Sementara pada kondisi usia harapan hidup (UHH), menariknya perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu dengan berbagai temuan awal dan pertimbangan peneliti, maka penelitian ini menarik untuk dianalis. Pada penelitian ini untuk metode analisis data, peneliti menggunakan konsep analisis data Miles dan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 79-90
Huberman. Ada tiga hal yang harus ditempuh dalam teknik analisis kualitatif, yakni pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan ( Miles et al ., 1994 ). Pada tahap pengumpulan data penelitian mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber valid seperti halnya instansi pemerintah untuk mengurai permasalahan penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian data informasi dilakukan pemilahan dan pemilihan berdarkan kebutuhan relevan peneliti. Terakhir, setelah data pilih, kemudian disajikan dalam bentuk analisa dan dilakukan penarikan konklusi sesuai dengan temuan penelitian di lapangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Perlindungan sosial merupakan semua bentuk kebijakan sekaligus intervensi publik yang digalakkan untuk menjawab berbagai risiko kerentanan sosial dan kesengsaraan. Perlindungan tersebut bisa berbentuk fisik, ekonomi, maupun sosial terutama bagi kelompok yang memang memerlukan perlindungan sosial ( Rahakbauw & Salakory, 2017: 151 ). Menurut Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegaah dan menagani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pada tataran Pemerintah Pusat, perlindungan sosial diklasterisasikan menjadi tiga yakni bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemerintah lainnya. Bantuan sosial sifatnya non-contributory alias tanpa iuran dan dibiayai oleh APBN/APBD. Program ini ditujukan ke masyarakat miskin. Sementara jaminan sosial sifatnya contributory, yakni melibatkan kontribusi finansial dari peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. Sasarannya ialah seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tabel 2 merupakan pembabakan perlindungan sosial serta bentuk wujud di dalamnya berdasarkan yang dipraktikkan di lapangan.
Klasterisasi perlindungan sosial di Indonesia pada Tabel 2 yang saat ini masih dipraktikkan di lapangan masyarakat. Pada tataran implementasinya perlindungan sosial tersebut belum efektif mereduksi kemiskinan. Apalagi perlindungan sosial dalam bentuk bansos, masih terdapat silang sengkarut pendataan yang ada, sasaran penerima manfaat yang tidak tepaat. Oleh karenannya perlindungan sosial seperti bansos hanya menjadi sematas pengaman sosial sementara untuk bertahan dan tidak bisa berdampak signifikan meningkatkan
kesejahteraan ( Aranditio, 2024 ). Oleh karena itu, pada konteks Kabupaten Batang juga akan dilihat sejauh mana perlindungan sosial itu diimplementasikan serta bagaimana dampak sosial ekonomi bagi kelompok perempuan.
Tabel 2. Klasterisasi Perlindungan Sosial di Indonesia
Sumber: Dewi (2023) .

## 3.1. Mereduksi Kerentanan Perempuan dengan Bantuan Sosial
Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pemerintah Kabupaten Batang, sampai saat ini masyarakat yang telah masuk dalam sistem DTKS berjumlah 415.535 jiwa. Jumlah tersebut terbagi hampir berimbang, di mana laki-laki penyandang DTKS berjumlah 2018.310 jiwa dan perempuan 2017.222 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batang. Tingkat kecamatan tertinggi dengan warga penyandang DTKS ialah Kecamatan Batang, diikuti Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, dan Kecamatan Blado. Ketiga kecamatan tersebut memiliki penduduk rentan miskin di atas 3000 jiwa. Sementara tingkat DTKS terendah ada di Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Pecalungan yakni sekitar 1000-an jiwa DTKS. Gambar 1 merupakan data DTKS terpadu di Kabupaten Batang berdasarkan kecamatan.
Secara prinsip, penerima DTKS sebagaimana tercantum di atas dalam konteks perlindungan sosial, maka warga tersebut menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Tidak semua peserta DTKS bisa mendapatkan semua jenis bantuan sosial, disesuaikan dengan syarat mekenisme dan pemberi bantuan sosial.
Bantuan Sosial Jaminan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PIP (Program Indonesia Pintar) Jaminan Sosial ketenagakerjaan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Jaminan kecelakaan Kerja (JKK) Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kematian (JKm) Program Beras untuk Keluaraga Sejahtera (Rastra) Jaminan Pensiun (JP) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Jaminan Hari Tua (JHT) Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Subsidi Listrik dan Elpiji -
Oleh karena itu, dengan banyaknya jenis bantuan sosial yang ada tidak semua mendapatkan semua jenis demi mencapai distribusi kemerataan bantuan sosial. Bantuan sosial di Kabupaten Batang menginduk dari program Pemerintah Pusat, yakni ada jenis PKH, PIP, KIP kuliah, bantuan iuaran JKN, Rastra, BPNT, RTLH, dan subsidi energi dan listrik.
Gambar 1. DTKS Kabupaten Batang (Batangkab, 2024).
Jika diamati secara kritis, dari sekian jenis dan ragam bantuan sosial yang ada upaya perwujudan perlindungan sosial yang netral gender masih jauh dari harapan. Hal tersebut bisa dilihat dari program bantuan sosial yang secara konkret tidak menunjukkan program bantuan sosial yang secara khusus didesain dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai kelompok rentan sosial. Berdasarkan penelusuran data di lapangan, hanya program bantuan sosial PKH dan bantuan sosial stunting dari Pemerintah Kabupaten Batang. Pada konteks PKH pun sebenarnya kurang spesifik menyasar ke perempuan, padahal perlindungan yang netral gender harus menempatkan perempuan sebagai kelompok penerima beban sosial ganda dibandingkan laki-laki. Konsep ini sedikit berbeda dengan kesetaraan gender, karena netral gender menuntut hak perempuan dan bagaimanapun kemiskinan yang melanda kelompok perempuan bersifat tidak netral gender. Implikasinya perempuan berdampak jauh lebih menderita dari berbagai sisi atas beban sosial ekonomi yang dialaminya. Sementara itu, dalam konteks bantuan sosial di Kabupaten Batang yang dilakukan dengan sasaran kelompok rentan misalnya bansos stunting. Pemberian bansos stunting dari pemerintah setempat pada dasarnya menunjukkan bahwa beban perempuan sangat berlebih. Tahun 2023 pemerintah daerah memberikan bansos ke
6.667 keluarga penyandang risiko stunting. Bansos tersebut diberikan oleh Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki ke ibu-ibu penerima manfaat. Gambar 2 berikut merupakan ilustrasi visual penyerahan bansos dari Pemerintah Daerah ke kelompok ibu-ibu penyandang risiko stunting.
Gambar 2. Penyerahan Bansos dari Pemda ke Kelompok Ibu-Ibu Berisiko Stunting.
Lebih banyak perempuan yang miskin dibandingkan laki-laki. Di tahun 2022 sebanyak 9,68% dari perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut lebih tinggi dibanding laki-laki yakni sebesar 9,40%. Sementara itu dari sisi pengeluaran perkapita, laki-laki pengeluarannya sebesar Rp15,77 juta dan perempuan sebesar Rp9.05 juta. Data ini menunjukkan ketimpangan ekonomi serius. Semntara dari sisi pendidikan, tahun 2022 rata-rata lama sekolah penduduk berusia di atas 15 tahun untuk laki-laki selama 9,2 tahun dan perempuan selama 8,8 tahun. Belum lagi data tersebut tersubordinasi di daerah, sehingga masalah perlindungan sosial perempuan rentan benar-benar merata. Oleh karena itu, perlindungan sosial netral gender pada dasarnya memberikan ruang khusus pada kelompok perempuan sehingga mereka bisa menuju pada tahap sejahtera. Hal ini dikarenakan bagaimanapun kelompok perempuan memerlukan seperangkat perlindungan sosial khusus yang selama ini belum netral gender di tengah beban sosial yang berlipat.
Di sisi yang lain, selain bansos stunting yang jelas mengarah pada aspek perempuan, bansos lainnya juga turut digulirkan. Pada perode November 2023 saja, di Kabupaten Batang menggulirkan beberapa baansos yang meliputi BLT El Nino, PKH, PIP Cadangan Besar Pemerintah (CBP), dan BPNT. Jenis-jnis bansos tersebut memiliki besaran masing-masing dan juga kriteria
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender...
43 58 6 15 75 0 51 04 2 33 32 8 32 99 3 23 85 0 30 18 4 22 89 9 17 37 4 28 87 0 26 31 8 20 81 1 24 67 9 23 50 4 20 34 7 Ba nd ar Ba ny up uti h Ba tan g Ba wa ng Bla do Gr ing sin g Ka nd em an Lim pu ng Pe cal un gan Re ban Sub ah Te rso no Tul is Wa run gas em Wo no tun gga l Jumlah Jiwa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 79-90
Kelompok Penerima Mafaat (KPM) yang berbeda pula. Tabel 3 merupakan jenis bansos di Kabupaten Batang yang dikucurkan berdasarkan cakupan dan besaran nominal.
Tabel 3. Jenis-Jenis Bansos di Kab Batang November 2023
Sumber: Ramadhan (2023) .
Berdasarkan daftar varian bansos di atas maka dapat dilihat selain bansos stunting, bentuk pengembangan perlindungan sosial netral gender yakni tidak semuanya melibatkan perempuan sebagai kelompok penerima manfaat. Sebaran bansos tersebut merata mulai dari laki- laki dan perempuan asalkan sesuai dengan kriteria jenis bansos yang telah ditetapkan oleh pemberi bansos. Namun demikian, arah bansos ke depan dituntut lebih inovatif sehingga ada satu kepastian komprehensif bagi kelompok perempuan rentan yang masih mengalami masalah ekonomi sosial. Satu hal yang paling penting atas inovasi bansos khusus bagi kelompok perempuan ialah harus berkelaanjutan, sehingga perlindungan sosial yang komprehensif dapat diwujudkan.

## 3.2. Jaminan Sosial dan Perwujudan Perlindungan Sosial Sensitif Gender
Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, perlindungan sosial dalam konsep jaminan sosial di Kabupaten Batang masih menginduk pada kebijakan Pemerintah Pusat. Pada akhirnya keadaan ini menutup ruang bagi lahirnya kreativitas dan inovasi birokrasi dalam mengembangkan skema perlindungan sosial yang lebih bersifat sense of belonging pada kelompok perempuan. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Setiawan (2023) terkait dengan pengeluaran pemerintah yang pro terhadap gender di Kabupaten Batang, menunjukkan bahwa belum ada instrument khusus yang diberikan ke sektor gender. Belum ada secara konkret alokasi anggaran yang diprioritaskan terkhusus pada kelompok perempuan baik yang bekerja di dalam sektor informal. Bahkan para kelompok perempua yang bekerja di dunia industri, mengingat di Batang lagi berlangsung Kawasan Industri Terpadu Batang yang menjadi proyek strategis nasional, belum ada instrument khusus. Padahal pekerja perempuan di Batang sangatlah banyak, terlebih mereka yang berjibaku di dunia pabrik. Hal ini tentu harus menjadikan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah setempat untuk menciptakan perlindungan sosial khusus bagi kelompok perempuan sehingga risiko kerentanan tidak semakin melebar.
Di sisi yang lain adanya kewenangan daerah melalui pengaturan otonomi daerah seharusnya mampu dimanfaatkan oleh setiap daaerah untuk mendorong berbagai inovasi dalam kerangka perwujudan P2SNG. Diberikannya ruang bagi daerah untuk menata dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan situasi kondisi sosial politik yang ada semestinya bisa melahirkan regulasi dan program kreatif inovatif sehingga tuntas di daerah. Misalnya saja dalam konteks inovasi perlindungan sosial, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana sejak tahun 2013 silam telah melahirkan inovasi Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus). Program ini kemudian tersubordinasi di setiap kabupaten/kota yang ada, bahkan di Kabupaten Bantul memiliki sistem perlindungan sosial bernana Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu ( Rachmawati, 2017 ; Hafidz et al ., 2020 ; Methian & Fitriana, 2024 ). Tentu harus diakui tidak semua daerah memiliki program perlindungan sosial berupa jaminan sosial khusus yang diperuntukkan pada kelompok-kelompok tertentu, termasuk di Kabupaten Batang. Padahal di Kabupaten Batang memiliki regulasi perlindungan sosial yakni Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 54 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Di regulasi tersebut juga mencakup pentahapan kepesertaan, kewajiban peserta program jaminan sosial dalam pemebrian layanan perijinan, sanksi administrasi, pencabutan sanksi, dan pengawanan pembinaan. Namun, sayangnya regulasi ini masih dinilai
Jenis
Bansos Sasaran Besaran Sumber Bansos BLT El Nino KPM Rp200.000 (November- Desember) Kemensos PKH Balita, ibu hamil, lansia, Siswa, disabilitas berat Rp900.000- Rp3.000.000 pert tahun Tahap 4: Oktober, November, Desember PIP Masyarakat miskin Rp45.000- Rp1.500.000 per tahun Tahap 3: November 2023 CBP KPM terdampak El Nino Beras 10kg per bulan September, Oktober, November BPNT KPM Rp200.000 per bulan Oktober, November, Desember
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender...
eksklusif terhadap kelompok-kelompok marginal yang semestinya juga diurai bagaimana perlindungan sosial khusus bagi mereka dibentuk.
Satu hal yang paling ditekankan dalam P2SNG ialah mampu mengukur sejauhmana sensifitas gender diakomodasi. Artinya pada kelompok-kelompok perempuan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seyogyanya dilakukan pendekatan khusus dan berbeda. Pendekatan sensitif gender dalam analisis kemiskinan melibatkanbanyak hal dan ini lebih dari sekadar membuat pengelompokan statistik berdasarkan gender. Kontribusi utama terhadap P2SNG yang dikaitkan dengan kemiskinan perempuan harus dilihat pertimbangan dengan setidaknya duat hal mendasar. Pertama, diasumsikan bahwa penyebab dan pengalaman kemiskinan tidak netral gender, yang berarti bahwa laki- laki dan perempuan mungkin terpapar kemiskinan dengan cara yang berbeda dan oleh faktor yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang peka gender dalam analisisnya. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai sebuah konsep multidimensi, yang berarti kemiskinan tidak dipahami hanya dalam kaitannya dengan kurangnya pendapatan, melainkan sebagai suatu deprivasi dalam bidang-bidang yang menyebabkan perempuan, karena proses ekonomi dan sosial tertentu, mungkin mengalami defisit kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan mereka ( Bastos et al ., 2009: 765 ). Berdasarkan uraian tersebut maka jelaskan perlindungan sosial yang netral gender harus mampu menciptakan sensifitas gender di dalam pembangunan. Ada konteks jaminan sosial di Kabupaten Batang belum ada gejala dan dorongan dari otoritas berwenang mewujudkan perlindungan tersebut mengingat masih banyak kelompok perempuan rentan risiko kemiskinan yang belum terjangkau kebijakan khusus, misalnya perlindungan sosial afirmatif.

## 3.3. Pencegahan dan Promosi Publik Perlindungan Sosial Netral Gender
Tahapan krusial dalam membangun perlindungan sosial komprehensif ialah dimulai dengan pencegahan. Artinya sebelum tercipta kerentanan pada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi, maka gejala yang sudah nampak harus dicegah. Pada konteks perlindungan sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Guhan (1994) , langkah pencegahan dinilai penting
untuk dibangun. Itulah alasan mengapa perlindungaan sosial itu harus mampu memberikan resistensi bagi kelompok rentan walaupun hanya sementara. Di Kabupaten Batang sendiri upaya pencegahan sekaligus antisipasi munculnya kelompok rentan bagi perempuan, maka dilakukanlah berbagai pelatihan yang diprioritaskan khusus bagi mereka perempuan. Otoritas yang berwenang nampaknya menyadari bahwa pelatihan yang diberikan dan ditujukan khusus pada perempuan sejatinya menunjukkan bahwa pelatihan menjadi bagian dari pencegahan yang secara terintegral tidak bisa dipisahkan. Sebagai tindak lanjut dan bentuk dari upaya perlindungan sosial maka melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 melakukan pemberdayaan perempuan kelompok rentan melalui peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) melalui program pelatihan tata rias wajah, tata boga, dan pembuatan hionik. Pemberdayaan ini diikuti oleh 25 kaum perempuan dengan kriteria kepala keluarga, diabilitas, purna pekerja imigran, korban kekerasan, dan keluarga tidak mampu.
Gambar 3. Dinas Perempuan dan Anak Jawa tengah Lakukan Pemberdayaan Perempuan Kelompok Rentan di Kabupaten Batang.
Berdasarkan Gambar 3 di atas upaya pemberdayaan kepada perempuan kelompok rentan menunjukkan kesadaran dalam menjaga dan menguatkan eksistensi kelompok rentan. Semntara itu terkhusus pelatihan dan pemberdayaan perempuan di batang sendiri biasanya dilakukan oleh Balai Latihan Kerja yang menyasar ke desa-desa dan kecamatan dengan berbagai varian program, seperti latihan berwirausaha. Namun demikian, upaya tersebut tidak dilakukan secara terintegral dan berkelanjutan. Sementara syarat untuk keberhasilan pembangunan perlindungan sosial netral gender haruslah ada aktivitas keberlanjutan sehingga
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 79-90
lebih komprehensif. Oleh karenanya akibat tidak ada keberlanjutan program maka persoalan selanjutnya menimbulkan ketidakmerataan dan tidak memiliki sifat akomodatif terhadap kelompok rentan. Apabila melihat data kasus perceraian di Kabupaten Batang, sejak adanya Pandemi Covid-19 sampaai aakhir tahun 2021 saja sudah terdapat lebih dari 4000 janda. Tingginya perceraian tersebut disebabkan oleh persoalan ekonomi yang dianggap tidak stabil sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir ( Budi, 2021 ). Namun demikian, sampai hari ini belum ada perlindungan sosial khusus melalui jaminan sosial yang ditujukan untuk penyandang janda di Kabupaten Batang. Oleh karenannya dalam kontes tersebut konsep P2SNG belum sepenuhnya menjadi kesadaran sehinggi produk regulasi yang ada tidak mampu menjangkau kelompok-kelompok tersebut.
Sisi menarik yang lain di Kabupaten Batang juga terdapat kelompok para nelayan yang hidup di beberapa lokasi dekat dengan Pantai Utara Jawa. Upaya perlindungan sosial bagi kelmpok nelayan juga diberikan ruang oleh emerintah daerah setempat. Melalui BPJS cabang Batang di tahun 2022 telah melakukan rembug gayeng perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) di aulah Kantor Klidang Lor. Acara rembug ini dihadiri oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang, Kasat Pol Air Polres Batang, Komandan Pos TNI AL Sigandu, BKO Pol Air Polda jateng, Syahbandar di PPP Klidang Lor, DPC HNSI, KUD Ngupoyo Mino, dan Paguyuban Laut Sehat. Pada acara tersebut para pemangku kepentingan memberikan satau kesadaran khusus bagi para nelayan untuk menjadi bagian dari program BPJS ketenagakerjaan agar risiko keselamatan kerja dan kematian paraa nelayan dapat jaminan kepastian ( Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022 ).
Berdasarkan Gambar 4 , rembug gayeg perlindungan jaminan sosial bagi nelaayan telah menunjukkan komitmen dari pemerintah Kabupaten Batang dalam mewujudkan arah pembangunan sosial ke kelompok rentan. Data per Juli 2023, dari sekitar jumlah nelayan 10.000 jiwa baru setengahnya yang tercover BPJS ketenagakerjaan. Sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan bagi nelaayan di Kabupaten Batang, masih didominasi oleh kapal berukuran 30 Gross Tonage (GT) ke atas. Padahal sifat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wajib
bagi nelayan di mana mereka dalam berlayar harus melampirkan bukti kwitansi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan terakhir. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi nelayan diharapkan ke depannya mampu mengkover seluruh pekerja nelayaan tanpa kecuali ( Kabupaten Batang, 2023 ).
Gambar 4. Rembug Gayeng Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Nelayan Bukan penerima Upah (BPU) Kabupaten Batang

## 3.4. Menata Ulang Pembangunan Perlindungan Sosial yang Netral Gender
Tidak efektifnya proses P2SNG di Kabupaten Batang sejatinya menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial di Indonesia belum akomodatif. Sampai hari ini skema perlindungaan sosial di Indonesia masih bervariasi dan memiliki lndasan hukum masing-masing ( Habibullah, 2017 ). Itu artinya bahwa sistem perlindungan sosial di Indonesia belum terbangun secara terintegtrasi sehingga pada tataran implentatif jauh dari target. Akibatnya, karena sistem perlindungan sosial belum tersatukan maka di setiap daerah pun wajar jika masih banyak dijumpai persoalan perlindungan sosial yang belum mengakomodasi kebutuhan kelompok perempuan rentan. Namun demikian, dengan kewenangan yang ada setiap satuan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk melahirkan gagasan inovatif kreatif dalam menumbuhkan sistem perlindungan sosial yang akurat serta memastikan bahwa kebutuhan perempuan rentan tidak tereksklusifkan.
Konsep perlindungan sosial bagi kelompok perempuan memiliki peran vital untuk memastikan
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender...
mereka tumbuh dan hidup dalam mendapatkan hak- haknya. Perlindungan sosial netral gender ini menjadi gagasan peneliti untuk menawarkan bagaimana system perlindungan sosial harus memperhatikan betul kontruksi gender antara laki-laki dan perempuan. Mulai dilihat peran laki-laki dari sisi kiprah, ciri, sifat, posisi, fungsi, dan bukti diri wanita dan pria dari kualitas maskulinitas dan feminimitas ( Ningsih et al ., 2022 ). Semua hal tersebut kian memperkompleks kontruksi gender hingga bbila bisa dipahami maka akan melahirkan netral gender. Konsep netral gender akan berbeda dengan gender netral. Netral gender lebih menekankan pada system yang terbagun, bisa melekat pada regulasi, konsep, ataupun pendekatan kebendaan sementara gender netral ialah suatu pemahaman terhadap posisi manusia atau seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya baik ke kelompok laki-laki atapun kelompok perempuan. Artinya konsep gender netral berhubungan dengan peran posisi seksualitas manusia itu sendiri ( FISIP UI, 2022 ). Pembedaan tersebut ditekankan oleh peneliti agar konsep perlindungan sosial netral gender tidak menimbulkan ambigusitas dan salah penafsiran.
Gambar 5. Konsep Pengembangan P2SNG yang komprehensif bagi Kelompok Perempuan Rentan.
Berdasarkan peta pada Gambar 5 , maka perlindungaan sosial yang selama ini berjalan tentu diperlukan evaluasi sehingga sasaran penerima manfaat mambu secara lebih khusus mengakomodatif kelompok perempuan. Di samping itu, dalam proses implementasi perlindungan sosial praktik baiknya hanya bertahan untuk sementara waktu saja. Artinya perlindungan sosial yang telah dikembangkan hanya berjalan pada jangka pendek. Namun demikian, setidaknya perlindungan sosial harus mampu dikembangkan walaupun dilaksanakan dalam beberapa jangka tahun saja, namun para penerima manfaat masih bisa menggunakan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan perlindungan sosial, terlebih netral gender harus bisa memberikan efek lebih dan berkelanjutan sehingga apabila program perlindungan itu sudah selesai masa waktunya, namun kebermanfatan bisa tetap berjalan. Pada hal tersebut memikirkan kembali atas perlindungan sosial yang berdampak dan berkelanjutan bagi penerima manfaat perlu diberikan ruang ke depannya.

## 4. Kesimpulan
Tingginya persoalan sosial ekonomi di Kabupaten Batang sejatinya menunjukkan perlunya pengembangan perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Maraknya kasus stunting, kemiskinan ekstrim, perceraian, kekerasan pada perempuan, hingga masalah lainnya akan terus melibatkan perempuan. Lebih jauh dampak perempuan akan lebih besar dibandingkan oleh laki-laki. Keadaan ini menuntut Pemerintah Kabupaten Batang dalam melihat beban laki-laki dan perempuan. Pada konsep sensitive gender dan kontruksi gender bagaimanapun laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Oleh karena itu kebijakan perlindungan sosial baik dalam ranah bantuan sosian, jaminan sosial, atau kebijakan pemerintah lainnya harus lebih akomodatif pada posisi perempuan. Pengembangan konsep P2SNG pada dasarnya akan menjadi jawaban bagi kelompok perempuan. Di satu sisi konsep tersebut akan mengecilkan risiko dampak sehingga tingkat kerentanan tidak terlalu membebani dari penyandang riskan.
Di sisi yang lain, P2SNG ialah jalan alternatif dalam rangka menciptakan perlindungan sosial yang inklusif terhadap berbagai kelompok rentan. Sementara,
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 79-90
Kabupaten Batang belum mampu melahirkan kebijakan perlindungan sosial yang ditujukan pada kelompok dengan tingkat kerentanan khusus, seperti halnya perempuan. Upaya perlindungan sosial masih dikonsepkan dengan jangka pendek, sementara, sesaat, dan tidak berdampak berkelanjutan. Untuk mengurai masalah perlindungan sosial di Kabupaten Batang, konsep perlindungan sosial bila secara komprehensif dilakukan akan melahirkan program perlindungan yang mampu berdampak bagi kelompok rentan. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Batang konsep perlindungan sosial jarang dikemas kreatif inovatif dengan program pelatihan, pendidikan, pemberdayaan, dan kewirausahaan yang berkelanjutan bagi kelompok perempuan itu sendiri. Padahal yang dibutuhkan mereka ialah program jangka panjang dan berdampak positif bagi eksistensi kehidupan mereeka.

## Ucapan Terima Kasih
Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mendukung dalam penulisan ini yakni keluarga besar jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Selamat Sri Batang. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyaak terima kasih pula kepada rekan-rekan dosen di luar UNISS Batang yang telah berkontribusi secara pikiran dan gagasan sehingga tulisan ini bisa diselesaikan dengan baik.

## Referensi
Aditiya, B. (2023). Penduduk Miskin Ekstrim di Kabupaten Batang Masih 1,55 Persen, Tersebar di 21 Desa. Radar Pekalongan . Retrieved from https://radarpekalongan.disway.id/read/27804/penduduk-miskin- ekstrim-di-kabupaten-batang-masih-155-persen-tersebar-di-21- desa .
Aranditio, S. (2024). Bansos Bukan Solusi Utama Mengatasi Kemiskinan. Kompas . Retrieved from https://www.kompas.id/baca/humaniora/ 2024/02/07/bansos-bukan-solusi-utama-mengatasi-kemiskinan .
Ariyad, F. (2023). Belanja Pemerintah Daerah: Bagaimana Alokasi Belanja Publik yang Pro Poor Expenditure di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta?. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 3 (2), 91-102. Crossref | Google Scholar
Bastos, A., Casaca, S. F., Nunes, F., & Pereirinha, J. (2009). Women and poverty: A gender-sensitive approach. Journal of Socio-Economics, 38 (5), 764–778. Crossref | Google Scholar
Budi, E. W. (2021). Jumlah Janda di Kabupaten Batang Bertambah 4.000 Orang Sejak Awal Pandemi, Ini Sebabnya. Suara Merdeka . Retrieved from https://blora.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-171918663/ jumlah-janda-di-kabupaten-batang-bertambah-4000-orang-sejak- awal-pandemi-ini-sebabnya .
Dewi, R. (2023). Jenis-Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia Beserta Program, Tujuan, dan Anggarannya. Tempo . Retrieved from https:/ /koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482699/jenis- perlindungan-sosial-di-indonesia-beserta-program-tujuan-dan- anggarannya .
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. (2022). Angka Stunting di Kabupaten Batang Tembus 21 Persen, Peringkat 10 Besar Jateng. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang . Retrieved from https:// dinkes.batangkab.go.id/angka-stunting-di-kabupaten-batang- tembus-21-persen-peringkat-10-besar-jateng .
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (2022). Rembug Gayeng Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Nelayan Batang Sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Aula Kantor PPP Klidang Lor. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah . Retrieved from https://dkp.jatengprov.go.id/berita/detail/rembug-gayeng- perlindungan-jaminan-sosial-bagi-nelayan-batang-sebagai- pekerja-bukan-penerima-upah-bpu-di-aula-kantor-ppp-klidang-lor . FISIP UI. (2022). Sudah Siapkah Indonesia Menerima Gender Netral. FISIP UI . Retrieved from https://fisip.ui.ac.id/sudah-siapkah-indonesia- menerima-gender-netral .
Guhan. (1994). Social Security Options for Developing Countries. International Labor Review , 35–53. Retrieved from https:// www.bls.gov/mlr/1994/09/art4full.pdf .
Habibullah, H. (2017). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia.
Sosio Informa, 3 (1). Crossref | Google Scholar
Hafidz, F., Mahardya, R. T. K., Pratiwi, A. B., Setiyaningsih, H., & Puspandari, D. A. (2020). Costing study of wheelchair service provision in Yogyakarta. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences, 16 , 27–33. Google Scholar
Hayfaza. (2023). Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperluas cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial. FEB UGM . Retrieved from https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4190- indonesia-masih-menghadapi-tantangan-dalam-memperluas- cakupan-dan-efektivitas-program-perlindungan-sosial .
Hidayati, A., & Setiawan, H. (2023). Women and Budget: Pro Gender
Government Expenditure Budget in Batang Regency. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 113 (3), 13–25. Crossref | Google Scholar
Komunita Kementerian Keuangan. (2021). Pentingnya Peran Perlindungan Sosial dalam Mempersiapkan Indonesia 2045. Komunita Kementerian Keuangan . Retrieved from https:// komunita.kemenkeu.go.id/post/detail/news/pentingnya-peran- perlindungan-sosial-dalam-mempersiapkan-indonesia-2045 .
Lianto, V., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Perlindungan Sosial Cuti Haid terhadap Tenaga Kerja Perempuan. Jurnal Panorama Hukum, 7 (2), 110–121. Crossref | Google Scholar
Liufeto, A. M., & Angi, Y. F. (2019). Anggaran Responsif Gender Pada Apbd Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas, 7 (2), 99–110. Crossref | Google Scholar
Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2022). HNW Menyayangkan Melemahnya Program Perlindungan Sosial Pemerintah Di Tahun 2023. Majelis Permusyawaratan Rakyat . Retrieved from https:// mpr.go.id/berita/HNW-Menyayangkan-Melemahnya-Program- Perlindungan-Sosial-Pemerintah-Di-Tahun-2023 .
Methian, D., & Fitriana, K. N. (2024). Stakeholder Analysis dalam Implementasi Kebijakan Pembinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul. J ournal of Policy and Administration Research, 09 . Crossref | Google Scholar
Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). Qualitative Data Analysis a Method Sourcebook. In H. Salmon (Ed.), SAGE Publication (Edition 3, Vol. 7, Issue 1) . SAGE Publications. Google Scholar
Ningsih, Y., Nissah, N., & Afriansyah, R. (2022). Upaya Penanganan Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan terhadap Kaum Wanita di Bangladesh (Studi Kasus: Kekerasan terhadap Wanita di Bangladesh). Aufklarung: Jurnal Pendidikan, 2 (3), 264–275. Google Scholar
Pemerintah Kabupaten Batang. (2022). Sistem Data Analisa Pemerintah Kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang . Retrieved from h t t p s : / / d a t a - a n a l i s a . b a t a n g k a b . g o . i d / b e r a n d a / d e t a i l / ay9VaEtXOWZPa3M5NmM4N0FJSUlIdz09 .
Pemerintah Kabupaten Batang. (2022). Pemkab Batang Berusaha Menurunkan Stunting. Pemerintah Kabupaten Batang . Retrieved from https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9468 .
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender...
Pemerintah Kabupaten Batang. (2023). Sedekah Laut, BPJS
Ketenagakerjaan Berikan Santunan Kecelakaan Kerja Sebesar Rp 300 Juta. Pemerintah Kabupaten Batang . Retrieved from https:// berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11150 .
Rachmawati, R. (2017). Inclusive Cities: The New Issue in Urban Development. 1st International Conference on Geography and Education , 160–165. Google Scholar
Rahakbauw, N., & Salakory, D. M. (2017). Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku). Aristo, 6 (1), 145. Crossref | Google Scholar
Rahmah, H. J., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., & Artikel, I. (2022).
Ancaman dan Strategi: Krisis Kesehatan Mental pada Anak Komunitas K-Pop selama Pandemi COVID-19. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak, 4 (2), 171–182. Crossref
Ramadhan, L. (2023). Di Kabupaten Batang BLT El Nino, PKH, dan BPNT Siap Cair, Cek Penerima Bansos Pada November 2023. Nusa Hits . Retrieved from https://www.nusahits.com/ekonomi-bisnis/ 61610842620/di-kabupaten-batang-blt-el-nino-pkh-dan-bpnt-siap- cair-cek-penerima-bansos-pada-november-2023 .
Sabilla, K. (2023). Kemiskinan Tidak Selalu Netral Gender, Perempuan Lebih Menderita Akan Dampaknya. The Conversation . Retrieved from https://theconversation.com/kemiskinan-tidak-selalu-netral- gender-perempuan-lebih-menderita-akan-dampaknya-200637 .
Sartika, R. E. A. (2023). Kemiskinan Tidak Selalu Netral Gender: Perempuan Lebih Menderita. Kompas . Retrieved from https:// www.kompas.com/sains/read/2023/03/14/190000023/kemiskinan- tidak-selalu-netral-gender--perempuan-lebih-menderita?page=all .
Setiawan, H., & Erison, Y. (2023). The Women-Based Welfare (WBW):
Penguatan Perempuan Berbasis Formulasi Government Expenditure di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 3 (2), 129-141. Crossref | Google Scholar
Sofiani, T. (2018). Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal. Muwazah, 9 (2), 138–150. Crossref | Google Scholar
Yuhelson, Y., Lina Sinaulan, R., & Rahmat, A. (2020). Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah
Pembangunan, 4 (1), 223–246. Crossref | Google Scholar
Zairinayati, Z., & Purnama, R. (2019). Hubungan hygiene dan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada balita. Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan, 10 (1). Google Scholar