## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 2, Juni 2024, Halaman 89-101 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## DINAMIKA HUKUM DALAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP ASPEK REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI BERKELANJUTAN
(Legal Dynamics in The Development of New Renewable Energy in Indonesia: A Review of Regulatory Aspects and its Implementation in Sustainable Energy
Infrastructure Development)
Sekar Arum Kusuma Jati
Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Surakarta
E-mail : sekararum18@student.uns.ac.id

## Abstrak
Energi  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat.  Meningkatnya  jumlah  penduduk  di Indonesia menyebabkan penggunaan energi turut meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh  wilayah  Indonesia.  Sumber-sumber  energi  tersebut  melibatkan  panas  bumi, energi  air,  energi  angin,  bioenergi  (termasuk  bioetanol,  biodiesel,  dan  biomassa), energi  arus  laut,  energi  nuklir,  serta  energi  surya.  Kebijakan  energi  Indonesia mendapatkan momentumnya dan secara umum mengarah ke energi terbarukan. Untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia juga mengatur undang-undang energi yang dapat menopang  pelaksanaan  program  pembangunan  berbasis  energi  terbarukan  dalam Kebijakan Energi Nasional. Artikel ini memberikan tinjauan terhadap aspek regulasi yang  berkaitan  dengan  pengembangan  energi  baru  terbarukan  dan  bagaimana implementasinya  memengaruhi  pembangunan  infrastruktur  energi  berkelanjutan  di Indonesia.  Melalui  analisis  hukum  yang  mendalam,  penelitian  ini  menggambarkan perkembangan dan perubahan regulasi terkait energi baru terbarukan serta dampaknya terhadap  langkah-langkah  praktis  dalam  membangun  infrastruktur  energi berkelanjutan. Implikasi hukum terkini juga dieksplorasi untuk memahami bagaimana kerangka regulasi dapat memfasilitasi atau menghambat upaya pengembangan energi baru  terbarukan.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang  peran  hukum dalam  mendukung  transisi  menuju  sumber  energi  yang  berkelanjutan  di  Indonesia serta menyoroti tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam perjalanan ini.
Kata Kunci : Energi Terbarukan, Potensi Energi di Indonesia, Regulasi Energi, Peran Hukum dalam Transisi Energi

## Abstract
Energy  is  indispensable  to  society.  The  increasing  population  in  Indonesia  causes energy use to increase. Therefore, it is important to utilize and optimize the potential of  renewable  energy  spread  throughout  Indonesia.  These  energy  sources  include
geothermal,  water  energy,  wind  energy,  bioenergy  (including  bioethanol,  biodiesel, and  biomass),  ocean  current  energy,  nuclear  energy,  and  solar  energy.  Indonesia's energy  policy  is  gaining  momentum  and  is  generally  moving  towards  renewable energy. To reduce carbon emissions, Indonesia also regulates energy laws that can support the implementation of renewable energy-based development programs in the National Energy Policy. This article provides an overview of the regulatory aspects relating to the development of new renewable energy and how their implementation affects the development of sustainable energy infrastructure in Indonesia. Through in- depth  legal  analysis,  this  research  illustrates  the  development  and  changes  in renewable energy-related regulations and their impact on practical steps in building sustainable  energy  infrastructure.  Recent  legal  implications  are  also  explored  to understand how the regulatory framework can facilitate or hinder renewable energy development efforts. The results of this research provide insights into the role of law in supporting the transition to sustainable energy sources in Indonesia as well as the role of law in supporting the development of new renewable energy infrastructure.
Keywords  : Renewable  Energy,  Energy  Potential  in  Indonesia,  Energy  Regulation, Role of Law in Energy Transition

## A. PENDAHULUAN
Energi merupakan pilar utama dalam mendukung kehidupan masyarakat dan  memacu  perkembangan  suatu  negara.  Di  tengah  pertumbuhan  jumlah penduduk yang pesat, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait peningkatan kebutuhan energi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif penggunaan  sumber  energi  konvensional,  pergeseran  menuju  sumber  energi terbarukan menjadi suatu keharusan. Peningkatan penggunaan energi yang tidak berkelanjutan dapat memberikan tekanan besar pada lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan potensi energi terbarukan menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan  kelestarian  lingkungan.  Indonesia,  dengan  keberagaman  sumber  daya alamnya, memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Panas bumi, energi air, angin, biomassa, arus laut, nuklir, dan surya merupakan sumber- sumber  energi  yang  tersebar  di  seluruh  nusantara.  Kebijakan  energi  nasional Indonesia  pun  mulai  mengarah  ke  penerapan  energi  terbarukan  sebagai  solusi untuk mengatasi tantangan energi di masa depan.
Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang- kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah  kaca  akibat  pembakaran  bahan  bakar  fosil. 1 Selama  ini  Indonesia  masih mengandalkan  sumber  energi  tak  terbarukan  berupa  BBM  yang  diolah  dari minyak  mentah.  BBM  digunakan  di  berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk transportasi,  industri,  dan  rumah  tangga.  Total  konsumsi  BBM  nasional  setara dengan  sekitar  1,63  juta  barel  per  hari.  Tentu  saja  konsumsi  bahan  bakar  akan terus  meningkat  seiring  dengan    bertambahnya  jumlah  penduduk    Indonesia. Konsumsi  minyak  bumi  yang  tidak  sesuai  dengan    produksi  nasional menimbulkan risiko kelangkaan sumber energi minyak bumi, seperti: kekurangan bahan  bakar,  kenaikan  harga  bahan  bakar,  terhambatnya  kegiatan  industri, berkurangnya  devisa  negara,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  untuk memenuhi  kebutuhan  minyak    nasional,  Indonesia  perlu  mengimpor  minyak. Ancaman-ancaman tersebut dapat membahayakan ketahanan energi nasional. 2
Kekayaan  sumber  energi  yang  ada  di  Indonesia  dikuasai  oleh  negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi, yaitu pada pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat “. Secara tegas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu: 3 1. Substansi (sumber daya alam); 2. Status (dikuasai oleh  negara);  3.  Tujuan  (untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat).
1 Vita Puji Lestari, Ringkasan Permasalahan dan Tatangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional , halaman 1
2 Rosyid  Ridlo  Al  Hakim, Model  Energi  Indonesia,  Tinjauan  Potensi  Energy  Terbarukan  Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia: Literatur Review , ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1 (April 2020), halaman 2.
3 Zen Umar Purba, Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan Indonesia , Hukum Internasional, Konstitusi  dan  Globalisasi ,  Jurnal  Hukum  Internasional  Vol.4  No.2  (Januari  2007),  Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH Universitas Indonesia, halaman 257-258.
Berdasarkan  Konstitusi,  negara  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dan pengembangan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. 4
Jika dikorelasikan dengan pengertian kedaulatan yaitu pemberian amanah kepada  suatu  negara  oleh  rakyatnya  untuk  melaksanakan  kebijakan, penyelenggaraan,  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan,  maka  dapat  kita simpulkan  bahwa  kedaulatan  energi  adalah  kemampuan  suatu  negara  dalam mengatasi  kesulitan.  Pemerintah  memutuskan  kebijakan,  pengelolaan, pengelolaan  dan  pemantauan  ketersediaan  energi,  dengan  mempertimbangkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  segala  keadaan.  Pentingnya  kedaulatan  energi tercermin  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007  yang  mewajibkan pemerintah untuk mengelola dan mengatur sumber daya energi serta  menjamin ketahanan energi nasional. 5
Dewasa ini, Indonesia sangat konsen terhadap pengembangan penggunaan Energi  Baru  Terbarukan  (EBT).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah  No.  79  tahun  2014  tentang  Kebijakan  Energi  Nasional  (KEN)  dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memiliki target penggunaan EBT pada tahun 2025 dan 2050 masing masing  sebesar  23%  dan  31%  dari  total  kebutuhan  energi  nasional.  Sebagai kebijakan publik, perumusan kebijakan energi nasional juga dilakukan oleh para aktor.  Aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  perumusan  kebijakan  publik  tersebut, sebagaimana  telah  disebutkan,  terdiri  dari  aktor-aktor  negara,  swasta,  dan masyarakat lokal. Dalam konteks pemerintahan, aktor-aktor tersebut terdiri dari birokrasi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pemerintahan. Dalam konteks non- pemerintah, aktor swasta dan publik terdiri dari kelompok kepentingan, asosiasi bisnis, partai politik, dan organisasi non-pemerintah (LSM).
Melalui  analisis  hukum  yang  mendalam,  artikel  ini  akan  membahas perubahan-perubahan dalam kerangka regulasi, implikasi terkini, dan bagaimana
4 Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia , Jakarta: Gramata Publishing, 2014, halaman 3.
5 Farah Nabila , Menjaga Kedaulatan Energi Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi , Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45, No. 1 (Maret 2015), halaman 148.
regulasi  tersebut  dapat  mendukung  atau  menghambat  langkah-langkah  praktis dalam  pembangunan  infrastruktur  energi  terbarukan.  Penelitian  ini  juga  akan mengulas  kebijakan  energi  Indonesia  dan  bagaimana  undang-undang  energi menjadi  landasan  bagi  pelaksanaan  program  pembangunan  berbasis  energi terbarukan.
Dengan  menguraikan  perkembangan  terkini  dalam  regulasi  energi  dan melihat dampaknya pada implementasi proyek-proyek energi terbarukan, artikel ini  berharap  memberikan  wawasan  yang  berharga  tentang  peran  hukum  dalam mendukung transisi Indonesia menuju sumber energi yang berkelanjutan. Selain itu,  tantangan  dan  peluang  yang  mungkin  dihadapi  juga  akan  diperinci  untuk memberikan  pandangan  komprehensif  terkait  dengan  perjalanan  menuju  energi terbarukan di Indonesia.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  yuridis  normatif  dan bersifat  deskriptif.  Penulis  menginventarisasi  dan  menganalisis  standar  atau peraturan hukum yang berlaku terkait dengan kebijakan  dan peraturan pemerintah yang  mendukung    ekosistem  penelitian  untuk  pengembangan  EBT.  Sumber hukum  utama  dalam    penelitian  ini  adalah  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945    dan  undang-undang  yang  berlaku.  Sedangkan  sumber  hukum sekunder  berupa  literatur,  artikel  jurnal,  dan  data  yang  diperoleh  melalui penelusuran media secara daring. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk  menggambarkan dukungan kebijakan dan peraturan perundang- undangan  dari ekosistem penelitian EBT  Indonesia.

## C. PEMBAHASAN
1. Potensi Energi Baru dan Terbarukan Dalam Ketahanan Energi Nasional
Ketergantungan  pada  sumber    energi  fosil    menimbulkan  banyak tantangan. Pertama, karena  ketersediaan minyak  tidak  lagi dapat diandalkan, Indonesia harus  mengimpor minyak untuk memenuhi  kebutuhan energinya, yang  pada  akhirnya    berkontribusi  terhadap  defisit    perdagangan  negara.
Kedua, meskipun  Indonesia memiliki banyak sumber  daya energi terbarukan seperti  energi  panas    bumi,  biodiesel,  energi  surya,  angin,  dan  tenaga  air, namun  potensi  pemanfaatan    sumber  daya  energi  terbarukan  tersebut  masih dibatasi oleh kebutuhan energi dalam negeri. Ketiga,  pemenuhan kebutuhan energi negara penting untuk ditempatkan dalam konteks transisi energi, yakni peralihan    penggunaan  energi  fosil    ke  energi  baru    terbarukan  (EBT). Pengembangan sumber energi  terbarukan  tidak  hanya berpotensi melindungi lingkungan tetapi juga membantu memperluas kedaulatan energi.
Energi  baru  adalah  energi  yang  dikembangkan  dari  hasil  ristek  dan pengembangan teknologi yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok energi fosil  atau  energi  terbarukan,  contonya  seperti  energi  nuklir,  energi  plasma (magneto hidro dinamika), atau energi cell bahan bakar (fuel cell) . Energi baru merupakan jenis-jenis energi yang perkembangannya didorong oleh intervensi teknologi. 6
Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007  tentang  Energi, pengertian Energi Baru terdapat pada pasal 1 ayat (5) yakni energi yang berasal dari sumber energi baru. Sedangkan, Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane) , batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu  bara tergaskan (gasified coal) .  Pada pengertian sumber energi  baru dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007  tentang  Energi  telah diklasifikasikan macam-macam jenis energi baru, yakni nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal) . 7 Dalam hal penguasaan dan pengaturannya, sumber  energi  baru  diserahkan  oleh  rakyat  kepada  negara  dan  dimanfaatkan sebesar-besanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6 Ariono Abdulkadir, Seri Ketenagalistrikan Jilid 2: Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Bandung: ITB, 2011, halaman 115.
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 1 ayat (4).
Pengertian energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. 8 Sumber  energi  terbarukan  adalah  sumber  energi  yang  dapat digunakan  tanpa  batas  waktu  dan  tidak  akan  pernah  habis  karena  dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat. 9 Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun  tentang  Energi,  pengertian  energi  terbarukan  tercantum  pada  pasal  1 ayat (6), yakni “ sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan  jika  dikelola  dengan  baik,  antara  lain  panas  bumi,  angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.”
Sumber  energi  terbarukan  adalah  sumber  energi  yang  sangat  ramah lingkungan,  karena  tidak  menghasilkan  pencemaran  lingkungan  dan  tidak termasuk  salah  satu  penyebab  dari  perubahan  iklim  dan  pemanasan  global, karena  energi  yang  dihasilkan  berasal  dari  proses  alam  yang  berkelanjutan seperti angin, air, sinar matahari, panas bumi, dan biofuel. 10 Negara Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah yang sangat besar karena pengaruh astronomis dan geografis negara Indonesia. Potensi sumber energi terbarukan yang terkandung di Indonesia seperti energi panas bumi, surya, air, laut/samudra, bioenergi. 11
Dengan  memperhatikan  kekayaan  alam  yang  dimiliki  Indonesia, setidaknya  terdapat  lima  sumber  energi  terbarukan  yang  dapat  berpengaruh besar  dalam  pemasokan  kebutuhan  dan  kemandirian  energi  Indonesia. Penerapan Energi Baru Terbarukan di Indonesia tentunya harus dilaksanakan sesuai  dengan  Asas  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang tercantum  dalam  UU  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Asas-asas  PPLH  tersebu  terdiri  dari:  Asas
8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 1 ayat (7).
9 Daryanto, Energi : Masalah dan Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia , Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007, halaman 26.
10 Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  Lomba  Foto  Energi  Berkeadilan, https://www.esdm.go.id/id/page/lomba-foto-energi-berkeadilan-2018 (diakses pada 19 Desember 2023, pukul 20.37).
11 Muhamad  Azhar, Implementasi  Kebijakan  Energi  Baru  dan  Energi  Terbarukan  Dalam  Rangka Ketahanan  Energi  Nasional ,  Adminitrative  Law  &  Governance  Journal  Vol.  1  Edisi  4  (November 2018), halaman 408.
kelestarian  dan  keberlanjutan.  Asas  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  orang memikul  kewajiban  dan  tanggung  jawab  terhadap  generasi  mendatang  dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya  dukung  ekosistem  dan  memperbaiki  kualitas  lingkungan  hidup.  Oleh karena itu , EBT hadir untuk menyediakan Energi yang lebih ramah lingkungan dan  dapat  digunakan  secara  terus  menerus  sehingga  keberadaan  EBT  masih akan  terjaga  hingga  masa  yang  akan  datang. 12 Indonesia  memiliki  potensi energi surya yang cukup besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI menyebutkan bahwa potensi energi surya di Indonesia telah mencapai 207,8 gigawatt. Akan tetapi dengan potensi sedahsyat itu, pembangkit listrik tenaga surya yang tersedia di Indonesia yang tersedia saat ini adalah kurang dari 1%. Energi surya dapat diaplikasikan secara termal dan fotovoltaik, dimana aplikasi termal  termasuk  pemanfaatan  energi  surya  secara  tradisional,  seperti  dalam pengeringan hasil panen petani dan hasil tangkapan nelayan. Konsep teknologi energi  surya  termal  mengumpulkan  energi  radiasi  dari  penyinaran  matahari menjadi energi panas dan dapat digunakan dalam skala kecil seperti pemanas air  untuk  keperluan  rumah  tangga  atau  agro-industri  di  pedesaan  seperti pengeringan  komoditas  perkebunan,  perikanan,  peternakan,  dan  pertanian pasca-panen. 13
Indonesia  memiliki  potensi  energi  air  yang  besar  karena  banyaknya wilayah dengan topografi bergunung nan berbukit dan banyak sungai. Potensi energi air di Indonesia mencapai sekitar 94,4 MW, yang dapat dimanfaatkan sebagai  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  sebesar  75,09  MW  dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 19,34 MW. 14
Energi angin merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia, dengan PLTB sebagai jenis pembangkit listrik yang ramah lingkungan.  Potensi  energi  angin  Indonesia  mencapai  978  MW,  terbesar  di
12 Faisal, Urgensi  Pengaturan  Pengembangan  Energi  Terbarukan  sebagai  Wujud  Mendukung Ketahanan Energi Nasional, Ensiklopedia Social Review Vol. 3 No.1 (Februari 2021), halaman 21.
13 Sahid  Yudhakusuma  Kalpikajati,  Sapto  Hermawan, Hambatan  Penerapan  Kebijakan  Energi Terbarukan di Indonesia , Batulis Civil Law Review Volume 3 Nomor 2 (November 2022), halaman 192.
14 Sahid Yudhakusuma Kalpikajati, Sapto Hermawan, loc. cit.
wilayah Sidrap dan Jeneponto. Wilayah lain seperti Sukabumi, Garut, Lebak, Pandeglang,  dan  Lombok  juga  memiliki  potensi  yang  cukup  besar.  Meski potensinya  besar,  pengelolaan  energi  angin  di  Indonesia  masih  belum optimal. 15
Bioenergi adalah energi yang berasal dari pengolahan bahan atau sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan (biomassa). Bioenergi dapat digunakan  untuk  menghasilkan  bahan  bakar  kendaraan  dan  listrik.  Yang membuat bioenergi unik adalah potensi dan peluangnya yang luas. Pengolahan bioenergi  dapat  mengubah  limbah  dari  berbagai  industri,  pertanian,  dan kehutanan  menjadi  listrik  dan  panas.  Biomassa  juga  dapat  diolah  menjadi bahan  bakar  kendaraan.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  bioenergi dianggap sebagai energi terbarukan yang paling komprehensif. 16
Indonesia  memiliki  potensi  energi  panas  bumi  yang  signifikan  karena lokasinya yang berada di kawasan Ring of Fire , dengan 40% dari potensi panas bumi global. Potensi tersebut tersebar di 285 lokasi, dengan Sumatera, Jawa, dan Sulawesi sebagai wilayah dengan potensi terbesar. Bahkan wilayah di luar Ring  of  Fire ,  seperti  Bangka  Belitung,  Kalimantan,  dan  Papua  Barat,  juga memiliki  potensi  panas  bumi.  Dengan  potensi  tersebut,  Indonesia  memiliki peluang  yang  tinggi  untuk  melakukan  dekarbonisasi,  dan  energi  panas  bumi dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai pembangkit listrik beban dasar. Energi panas bumi tidak terpengaruh oleh cuaca, sehingga menjadi sumber energi yang kontinu dan dapat diandalkan. 17
Telah  banyak  ditemukan  teknologi  konversi  energi  untuk  pembangkit listrik,  termasuk  PLTN  dan  pembangkit  mini  hidro/mikro  hidro.  PLTN  di Indonesia masih banyak kontroversi karena pro-kontra dari masyarakat  yang meragukan  keamanan  dan  pengendalian  pemerintah,  meskipun  kepentingan ekonomi dan politik serta militer memerlukan energi nuklir. Indonesia bahkan membeli energi dari PLTN di negara tetangga. 18
15 Ibid., halaman 194.
16 Ibid. 17 Ibid., halaman 195.
18 Rosyid Ridlo Al Hakim, op. cit., halaman 7.
Pengembangan  dan  pemanfaatan  energi  terbarukan  (EST)  di  pembangkit listrik  terhambat  oleh  berbagai  masalah,  termasuk  kurangnya  pelaksanaan kebijakan  harga,  ketidakjelasan  subsidi  EST,  regulasi  yang  tidak  menarik investasi,  minimnya  insentif  pemanfaatan  energi  terbarukan,  minimnya instrumen pembiayaan, proses perizinan yang rumit, dan permasalahan lahan dan tata ruang. Penggunaan energi di Indonesia belum efisien, ditunjukkan oleh intensitas  energi  nasional  yang  tinggi  dan  elastisitas  energi  yang  tinggi. Penyebab  penggunaan  energi  yang  belum  efisien  termasuk  kewajiban konservasi  energi  yang  belum  dilaksanakan  secara  konsisten,  kurangnya standar dan label, belum optimalnya pelaksanaan program restrukturisasi dan sistem  transportasi  massal,  serta  terbatasnya  insentif  dan  pengetahuan masyarakat terkait efisiensi dan konservasi energi.
2. Dinamikan Hukum dan Strategi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Energi Nasional memuat kebijakan utama dan pendukung yang terdiri dari beberapa aspek. Kebijakan utama meliputi ketersediaan energi, prioritas pengembangan energi,  pemanfaatan  sumber  daya  energi  nasional,  dan  cadangan  energi nasional.  Sementara  itu,  kebijakan  pendukung  terdiri  dari  konservasi  energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi, dan insentif energi, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi, penelitian, pengembangan, dan penerapan  teknologi  energi,  dan  kelembagaan  dan  pendanaan.  KEN  akan diterapkan  pada  periode  tahun  2014  hingga  2050.  KEN    mengoptimalkan penyediaan  dan  pemanfaatan  Energi  Baru  dan  Terbarukan  (EBT)  melalui beberapa strategi, seperti menetapkan sasaran tercapainya bauran energi primer dengan target paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Selain itu, KEN mendorong pengembangan EBT berbasis riset dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penelitian, universitas, industri,  pemegang  kebijakan,  dan  komunitas  dalam  rangka  mempercepat penguasaan dan pemanfaatan energi.
Secara  umum,  pengaturan  dalam  KEN  terkait  dengan  kebijakan  yang menentukan arah kebijakan energi nasional, telah memenuhi kerangka energy trilemma .  Unsur energy  security dipenuhi  oleh  kebijakan  utama  yaitu ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dan cadangan energi, yang fokus utamanya  terhadap  jaminan  pemenuhan  kebutuhan  energi  domestik.  Unsur energy equity dipenuhi oleh kebijakan utama prioritas pengembangan energi yang  dilakukan  melalui  pemerataan  akses  energi  sehingga  energi  dapat dijangkau  oleh  seluruh  masyarakat.  Terakhir,  unsur  environmental sustainability dipenuhi oleh kebijakan utama pemanfaatan sumber daya energi nasional yang mengutamakan transisi pemanfaatan energi fosil ke EBT. 19
Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia  membutuhkan  perbaikan  untuk  menjadi  undang-undang  yang komprehensif  yang  membahas  trilema  ketahanan  energi,  akses  energi,  dan kelestarian  lingkungan.  Ketahanan  energi,  akses  energi,  dan  keberlanjutan lingkungan  merupakan  tiga  aspek  dalam  mengelola  energi.  Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia sangat berfokus pada  ketahanan  energi  dan  penyediaan  energi  terbarukan,  tetapi  tidak membahas  akses  energi  atau  keterjangkauan  energi  bagi  masyarakat  secara komprehensif. RUU ini menekankan peran bisnis dalam menyediakan energi terbarukan, tetapi tidak memiliki skema yang jelas untuk aksesibilitas fisik atau keterjangkauan  bagi  masyarakat.  Bagian  tentang  indikator  harga  tidak memberikan  rencana  yang  jelas  tentang  bagaimana  energi  terbarukan  dapat diakses  oleh  publik.  Selain  itu,  RUU  EBT  memiliki  prioritas  yang  ambigu terkait pengembangan energi terbarukan karena masih memasukkan ketentuan untuk bahan bakar fosil. Dalam Pasal 40 RUU EBT,  terdapat terminologi yang tidak  dapat  memisahkan  pengelolaan  sumber  energi  terbarukan  dan  energi baru.  Padahal,  energi  baru  berasal  dari  pengolahan  energi  fosil.  Hal  ini  juga terjadi  dalam  Bab  XI  tentang  Dana  Energi  Baru  dan  Terbarukan,  di  mana pendanaan  energi  terbarukan  dan  energi  baru  selalu  mendapat  porsi  yang
19 Rina Juliet Artami, Evaluasi Kebijakan Energi Nasional, Buletin Pertamina Volume 9 No. 2 (2023), halaman 153.
seimbang.  Terminologi  yang  digunakan  menunjukkan  ketidakseriusan pemerintah dan mengarah pada ambiguitas.

## D. SIMPULAN
Indonesia  perlu  melakukan  pembaruan  dalam  sektor  energi  terbarukan  dan mengambil  langkah  serius  dalam  penganggaran  dan  pengelolaan  energi terbarukan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Diperlukan analisis dan penelitian berkelanjutan untuk menghasilkan produk energi terbarukan yang ramah  lingkungan  dan  memiliki  risiko  minimal.  Pemerintah  harus  memastikan agar lembaga atau badan yang bertanggung jawab di sektor energi terus bekerja secara  sinergis  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  energi terbarukan.  Insentif  untuk  energi  terbarukan  masih  lebih  kecil  dibandingkan subsidi untuk bahan bakar fosil. Semua kendala ini harus diatasi agar Indonesia dapat mencapai kemandirian dan ketahanan energi.
Kebijakan Energi Nasional (KEN) menunjukkan bahwa arah kebijakan energi nasional  telah  memenuhi  kerangka energy  trilemma .  Target  penyediaan  dan pemanfaatan energi primer dan energi final secara umum masih jauh dari target. Indonesia  perlu  menciptakan  industrialisasi  dengan  mengembangkan  industri turunan hasil hilirisasi. Dari  segi yuridis,  permasalahan pertama  hadir  dengan belum adanya  undang-undang yang khusus mengatur  perihal pengelolaan energi terbarukan  secara  tersistem  dan  komprehensif.  Saat  ini  permasalahan  pertama tersebut  tengah  dijawab  oleh  pemerintah  dan  DPR  dengan  merumuskan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT. Namun hal ini justru mengantar  kepada permasalahan  yang  kedua,  yaitu naskah  RUU EBT  yang ada belum  mampu  menjawab  permasalahan-permasalahan  yang  ada di  masyarakat. Seperti permasalahan energy trilemma dan belum adanya prioritas dari pemerintah dalam mengelola  sumber energi terbarukan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Abdulkadir, A. (2011). Seri Ketenagalistrikan Jilid 2: Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi. Bandung: ITB.
Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia, Jakarta: Gramata Publishing, 2014. Daryanto,  E.  (2007).  Masalah  dan  Pemanfaatannya  Bagi  Kehidupan  Manusia.
Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

## 2. Internet
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lomba Foto Energi Berkeadilan. https://www.esdm.go.id/id/page/lomba-foto-energi-berkeadilan-2018. Diakses pada 19 Desember 2023, pukul 20.37 WIB.

## 3. Jurnal
Al  Hakim,  R.  R.  (2020).  Model  energi  Indonesia,  tinjauan  potensi  energi terbarukan  untuk  ketahanan  energi  di  Indonesia:  Sebuah  ulasan.  ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1).
Azhar, M.,  & Satriawan, D. A. (2018).  Implementasi kebijakan energi  baru  dan energi  terbarukan  dalam  rangka  ketahanan  energi  nasional.  Administrative Law and Governance Journal, 1(4), 398-412.
Balowski, James. “Aceh: Activists Launch First Local Political Party.” Green Left Weekly (No. 662, 29 March 2006).
Faisal,  F.  (2021).  Urgensi  pengaturan  pengembangan  energi  terbarukan  sebagai wujud  mendukung  ketahanan  energi  nasional.  Ensiklopedia  Social  Review, 3(1), 18-24.
Kalpikajati,  S.  Y.,  &  Hermawan,  S.  (2022).  Hambatan  Penerapan  Kebijakan Energi  Terbarukan  di  Indonesia.  Batulis  Civil  Law  Review,  3(2),  187-207. Artami,  R.  J.  (2023).  KEBIJAKAN  ENERGI  NASIONAL. Buletin Pertamina , 9 (2), 153.
Lestari, V. P. (2025). Ringkasan permasalahan dan tatangan program peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. TARGET , 22 , 25.
Nabila,  F.  (2016).  Menjaga  Kedaulatan  Energi  Dengan  Reformasi  Kebijakan Diversifikasi  Sumber  Daya  Energi.  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  45(1), 146-162.
Purba,  A.  Z.  U.  (2006).  Kepentingan  Negara  Dalam  Industri  Perminyakan  di Indonesia: Hukum Internasional, Konstitusi, dan Globalisasi. Indonesian J. Int'l L., 4, 252.
4. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.