## PERAN POLITIK KIAI DALAM PROSES POLITIK DI PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan)

## Ulin Nuha

## Abstract
Since the passing of the reform party brings a lot of the principles of Islam as an  ideological platform and the foundation of the party. This seems in line with the kiai activities to disseminate the teachings of Islam. Of course the inevitable happened "utilization" in the pesantren kiai leadership by politicians  that  carries  both  Islamic  and  nationalist  principles.  Practical  political  developments  in Indonesia  to  bring  a  number  of  kiai  involved  directly  or  indirectly  in  the  political  scene  in  the country.Using  kiai  political  aspirations  of political  parties  in  national  and  local  level  in  every  election. As  a  result,  kiai  faced  practical  political  world  filled  with  uncertainty  and  interests.  Variety  of  tactics and strategies that run political campaigns of political  parties usually do not forget the importance of the role of kiai as a "vote getter" in the forefront of collecting votes.
Keyword : The Role of Political, Kiai, Political parties

## A.   PENDAHULUAN
“Dalam setiap perubahan sosial yang terjadi, sosok kiai selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kiai  dengan  kehidupan  sosial  masyarakat bagaikan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  terpisahkan.  Kiai telah  menjadi  kekuatan  tersendiri  dalam  struktur  sosial  budaya  masyarakat,  bahkan  kiai  memegang peran penting dalam mengubah peta kehidupan sosial masyarakatnya. Hal ini terjadi karena kiai telah menjadi  elite  sosial  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  dalam  struktur  sosial  kultural  masyarakat dianggap  sebagai  raja-raja  lokal  yang  bisa  menggerakkan  kehidupan  masyarakat,  sehingga  tidak berlebihan apabila kiai diposisikan layaknya raja yang disa njung dan dihormati”. (Ibnu Hajar, 2009:17)
“Menurut  Endang  Turmudi  (2003:246)  bahwa  aspek  politik  kepemimpinan  kiai  perlu  diperhatikan karena  ia  mengungkap  pola  patronase  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat,  dan  bagaimana kekuasaannya  secara  jelas  terlihat  sentralitas.  Otoritas  dan  kekuasaan  kiai  dalam  masyarakat menimbulkan  asumsi  bahwa  pengaruh  kiai  tidak  terbatas  hanya  pada  hubungan  sosial  saja,  tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang politik. Asumsi ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama pemilu, misalnya,  partai  peserta  pemilu  coba  memanfaatkan  kiai  untuk  meningkatkan  perolehan  suara mereka.  Pengaruh  kiai  ini  tentu  begitu  jelas  dikalangan  umat  Islam  saleh  yang  sering  mengikuti langkah politik kiai”.
Kepemimpinan  kharismatik  kiai  ini  sudah  umum  dikenali  masyarakat. Pengaruh  kiai  yang  kuat  "dimanfaatkan"  atau  menjadi  incaran  para  politisi  untuk mendulang  suara.  Berbagai  taktik  dan  strategi  kampanye  politik  yang  dijalankan partai  politik  biasanya  tidak  melupakan  akan  arti  penting  peran  kiai  sebagai "vote getter" terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak bergulirnya reformasi  banyak  partai  mengusung  azas  Islam  sebagai platform dan  landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas kiai yang menyebar-luaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi "pemanfaatan" kepemimpinan kiai di pesantren  oleh  para  politisi  baik  yang  mengusung  azas  Islam  maupun  nasionalis ( pragmatism ).  Perkembangan  politik  praktis  di  Indonesia  membawa  sejumlah  kiai terjun  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  kancah  perpolitikan  di  Tanah  Air. Aspirasi politik kiai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap Pemilu. Alhasil, kiai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan.
Hampir  di  setiap  partai  politik,  figur  kiai  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan.  Dunia  politik  tidak  lagi  menjadi  sesuatu  yang  tabu,  bahkan  “seakan- akan” telah menjadi sesuatu yang harus direbut dan diraih. Kiai telah mendapatkan
lahan  garapan  yang  baru,  setelah  sebelumnya  lebih  banyak  mengurus  masalah pesantren dan masyarakat secara langsung, kini telah beralih mengurus dunia politik yang secara otomatis telah menyedot energi para kiai.
Keakraban  kiai  dan  politik  menampakkan dinamika  yang  menarik khususnya jika  kita  memotretnya  di  era  pasca-kemerdekaan.  Proses  persiapan  kemerdekaan NKRI  yang  secara  intens  menyertakan  peran  besar  para  kiai  dilanjutkan  di  masa setelah  kemerdekaan.  Para  kiai  telah  mengukir  sejarah  efektifitas  peran  politiknya yang membanggakan di kancah politik nasional era Bung Karno. Hal terbukti bahwa kekuatan  politik  kiai  bukan  hanya  berhasil  menjadi  kekuatan  politik  penyeimbang yang  memadai  atas  gempuran  golongan  komunisme,  namun  juga  eksistensinya terakui dengan dibentuknya kementerian penghubung pesantren dan ulama.
Dalam  proses  transisi  politik  dari  Bung  Karno  ke  Soeharto  tahun  1966, sejarah  juga  mencatat  kontribusi  besar  kiai-kiai  pesantren,  khususnya  dalam membungkam  pengaruh  kekuatan  politik  komunisme  yang  bergerak  sporadis  di penghujung  kekuasaan  Bung  Karno.  Sayangnya  dinamika  politik  pemerintahan Soeharto  secara  sistematis  melakukan  marginalisasi  terhadap  para  kiai.  Mereka dipinggirkan  karena  ketidakpahaman  dan  ketakutan  yang  berlebihan  pihak penguasa terhadap gerakan politik kiai.
Pupusnya rezim Soeharto  memberikan harapan besar bagi seluruh rakyat  di republik ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya di segala bidang. Belenggu politik otoriter  yang  telah  terputus  diikuti  oleh  semangat  demokrasi  yang  luar  biasa sehingga  bermunculan  partai-partai  politik  secara  dahsyat.  Pada  saat  yang  sama umat Islam mulai kembali berpeluang untuk memainkan peran dalam kancah politik secara  signifikan.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  para  kiai.  Gelombang  reformasi telah  memancing  para  kiai  untuk  ”turun  gunung”  dan  turut  membidani  gerakan politik.
Pasca  reformasi,  eksistensi  keindonesiaan  memang  menghadapi  banyak tantangan  serius.  Dengan  modal  sejarah  yang  gemilang  dalam  memperjuangkan kemerdekaan,  pesantren  mestinya  bisa  berbuat  banyak  untuk  turut  membantu penyelesaian berbagai masalah kebangsaan. Sayangnya, para pemimpin pesantren yang belakangan marak terlibat dalam politik praktis tidak banyak yang memiliki visi kebangsaan seperti para pendahulu mereka. Kita berharap, pesantren melalui para kiai,  santri  dan  alumninya  di  masa-masa  mendatang  dapat  memainkan  lagi  peran kebangsaan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peran politik KH. A. Haris Shodaqoh dalam proses politik di partai  politik Partai Persatuan Pembangunan.
“Dewasa ini, para kiai sepertinya saling berlomba terjun ke politik praktis melalui partai politik yang  beragam  (multi  partai),  baik  di  tingkat kabupaten, provinsi  maupun  nasional.  Kiai  tidak berkumpul  dalam  satu  wadah  partai  politik  tertentu,  tetapi  menyemut  ke  dalam  berbagai partai  politik,  terutama  partai-partai  politik  yang  berlatar  belakang  dengan  simbol-simbol  ke- kiai- an (PKB, PPP, PNU, PKNU, dan lain sebagainya)”. (Ibnu Hajar 2009:103) “Peran (role) menurut H. Achmad Patoni (2007:46) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan  terhadap  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya,  maka  dia  menjalankan  suatu  peran.  Dengan  demikian,  terdapat  hubungan yang  erat  antara  peran  dengan  kedudukan.  Perbedaan  antara  keduanya  dilakukan  untuk kepentingan  ilmu.  Karena  memang  sebenarnya  diantara  keduanya  tidak  dapat  dipisah- pisahkan  dan  satu  tergantung  pada  yang  lain.  Begitu  sebaliknya.  Tidak  peran  yang  tanpa kedudukan atau kedudukan tanp a peran”.
“Menurut  Ibnu  Hajar  (2009:40)  peran  kiai  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  beberapa  hal. Pertama,  menyebarkan  dan  mempertahankan  ajaran  dan  nilai-nilai  Islam.  Sebagaimana
diketahui  bersama,  pesantren  merupakan  salah  satu  pusat  penyebaran  ajaran  dan  nilai Islam. Kedua, melakukan kontrol dalam masyarakat.  Kontrol kiai dapat berupa sebuah usaha penyadaran  terhadap  segala  prilaku  masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  semangat  dan nilai  Islam.  Ketiga,  membentuk  memecahkan  persoalan  kemasyarakatan.  Fungsi  ini  kerap kali  muncul  dominan,  dimana  kiai  sebagai  problem  solver  bagi  persoalan  yang  dihadapi masyarakat, yang kadangkala tidak hanya mencakup pada keagamaan, tetapi juga persoalan bercocok  tanam,  rumah  tangga,  dan  lain  sebaginya.  Keempat,  menjadi  agen  perubahan sosial  (agent  of  social  movement).  Secara  garis  besar,  tiga  peran  diatas  mengalir  dalam sebuah arus besar  perubahan sosial. Tentunya, perubahan yang dimaksud  ialah perubahan pada yang lebih baik dalam segala dimensi kehidupan, terutama corak keberaga maan”.
Kata kiai dalam konteks tulisan ini adalah orang yang memiliki keahlian dalam agama  Islam,  yang  mengajar  santri  di  pondok  Pesantren.  Pesantren  sebagai lembaga  Islam  tradisional  tertua  di  Indonesia  telah  melakukan  transformasi. Perubahan telah menyentuh institusi ini. Pesantren yang pada dasarnya merupakan subkultur  dalam  kehidupan  setelah  masyarakat,  telah  bergeser  perannya  tidak sekedar  lembaga  yang  mencetak  kiai  atau  ulama  dan  intelektual  muslim  yang diharapkan  dapat  melanjutkan  cita-cita  para  pendahulunya  untuk  memajukan  umat Islam secara keseluruhan. dalih demi kemaslahatan ummat.
Terkait penjelasan diatas, peneliti melihat dan memperhatikan salah satu kiai yang  cukup  dikenal  di  Semarang  bahkan  Jawa  Tengah  adalah  KH.  Ahmad  Haris Shodaqoh  pengasuh  Pondok  Pesantren  Tafsir  Dan  Sunnah  Al-Itqon  Tlogosari Wetan  Pedurungan  Semarang.  Beliau  pernah  diberi  posisi  sebagai  ketua  Majelis Pertimbangan Wilayah tahun 2010, saat ini K. Haris aktif sebagai Wakil ketua MPW (Majelis  Pakar  Wilayah),  ketua  MSW  (Majeli s  Syari’ah  Wilayah)  DPW  PPP  Jawa Tengah dan tercatat sebagai anggota Majelis Syariah Pusat DPP sampai sekarang.
Dalam organisasi non parpol, K. Haris sebagai pengurus Mutasyar NU Jawa Tengah, dan Ketua I (membidangi Fatwa) di MUI Jawa Tengah tahun 2012 sampai sekarang.  Yang  lebih  mengagumkan  lagi,  di  bawah  asuhan  langsung  KH.  Ahmad Haris  Shodaqoh  memiliki  Majlis  Ta'lim  Ahad  Pagi  yang  mengkaji  Tafsir  Al-Ibriz dengan  peserta  kurang  lebih  12000  orang  dari  berbagai  kalangan  dan  dari  dalam kota ataupun luar kota Semarang.
Disamping  itu  juga,  dengan  memperhatikan  hasil  pemilu  legislatif  2009  yang lalu,  PPP  di  kota  Semarang  hanya  mendapatkan  jatah  1  kursi  dari  50  kursi  DPRD Kota  Semarang  yang  diperebutkan,  dan  ironisnya  khusus  di  Daerah  Pemilihan  3 (Pedurungan,  Gayamsari  dan  Genuk)  Kota  Semarang,  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  tidak  mendapatkan  jatah  satupun  kursi  di  Dewan,  padahal Kecamatan  Pedurungan  dimana  dia  tinggal  berikut  pondok  pesantrennya,  ini mengapa bisa terjadi ?
Dari hal diatas, maka timbul pertanyaan bahwa, bagaimana peran politik KH. A.  Haris  Shodaqoh  di  PPP  dalam  proses  politik  di  parpol  Partai  Persatuan Pembangunan,  yang  mana  dia  termasuk  salah  satu  tokoh  kharismatik  dan  cukup berpengaruh di Jawa Tengah, yang dengan peran dia sebagai “ vote getter ” di parpol PPP diharapkan dapat meraup suara pemilih secara signifikan.

## A.1.   Metode Penelitian
Penelitia ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan  metode  atau  pendekatan  studi  kasus  ( Case  Study ).  Penelitian  ini, memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu  obyek  tertentu  yang  mempelajarinya sebagai suatu kasus.  Desain  Kasus dalam penulisan ini adalah tunggal,  yaitu studi kasus  peran  KH.  A.  Haris  Shodaqoh  sebagai  subjek  utama  dan  sekaligus  sebagai informan  kuncinya  yang  dilengkapi  dengan  informan  tambahan  yaitu  santri  Pondok
Pesantren  Tafsir  Dan  Sunnah  Al-Itqon  Tlogosari  Wetan  Pedurungan  Semarang, beberapa  elit  atau  pengurus  papol  PPP  dan  tokoh  masyarakat  Jawa  Tengah  serta warga  masyarakat  sekitar  ponpes  diluar  pengurus  PPP,  yang  diperlukan  untuk menunjang  kesempurnaan  tulisan  ini  dan  dianggap  cukup.  Instrumen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  dokumentasi,  wawancara  dan  observasi langsung  dilapangan.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisa  Analisa  data  studi kasus,  membatasi  studi  pada  kekhususan  konteks  dengan  karakteristik  dan keterbatasannya  (wilayah).  Model  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kasus tunggal (kasusnya hanya satu) dengan pendekatan holistik.

## A.2.   Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses  politik  di  parpol  PPP  saat  ini,  dari  hasil  penelitian  dilapangan  bahwa  pada prinsipnya  hanya  satu  hal  yaitu,  dalam  konsep amar  ma’ruf  nahi  munkar dengan memberikan  pesan  moral,  nasihat  ( tausiyah )  kepada  para  pengurus  harian  partai PPP  dan  anggota  DPRD,  baik  ditingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Dan peneliti  menyimpulkan  bahwa,    ada  tiga  peran  politik  yang  cukup  penting  yaitu, peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekruitmen politik.

## B.   PEMBAHASAN B.1.   Gambaran Umum
Pondok  Pesantren  Tafsir  dan  Sunnah  Al-  Itqon  yang  berada  di  desa  Bugen kelurahan  Tlogosari  Wetan  adalah  salah  satu  pondok  pesantren  yang  ada Pedurungan  Semarang.  Perlu  diketahui  bahwa,  sejarah  keberadaan  Pondok Pesantren ini sangat terkait erat dengan sejarah desa Bugen. Sosok sederhana dan kharismatik, beliau adalah Ahmad Haris Shodaqoh yang lahir 59 tahun yang lalu di desa Bugen Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang.
Tahun 2010 sebagai seorang kiai sekaligus politisi, K. Haris sebetulnya ingin istirahat  dari  dunia  politik  praktis,  karena  ingin  berkonsentrasi  penuh  di  pondok pesantren  yang  dia  asuh.  Ternyata  banyak  elit  politik  PPP  termasuk  para  kiai  dari Kota/Kabupaten,  Jawa  Tengah  bahkan  pusat  berharap  besar  bahwa  KH.  Haris Shodaqoh  harus  tetap  eksis  di  PPP  sebagai  orang  tua  (kiai).  Karena  tidak  bisa menolak,  dia  pernah  diberi  posisi  sebagai  ketua  Majelis  Pertimbangan  Wilayah tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 menjadi wakil ketua Majelis Pakar Wilayah sampai  sekarang.    Tidak  sampai  disitu,  tahun  ini  DPW  PPP  Jawa  Tengah  sedang mengusulkan  KH.  Haris  Shodaqoh  kepada  DPP  PPP  untuk  menjadi  ketua  Majelis Syariah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah, dan bahkan dia masih tercantum sebagai anggota Majelis Syariah Pusat DPP PPP.
Dari  uraian  profil  dan  karir  politik  K.  Haris  diatas  menunjukkan  bahwa, informan  adalah  sosok  yang  cukup  dikenal  dan  berpengaruh  di  mata  santri  dan masyarakat  serta  di  parpol  PPP  khususnya  di  Jawa  Tengah.  Karena  dengan seabreg  pengalaman  yang  dia  miliki  sudah  semestinya  peran  politik  dia  di  PPP cukup signifikan dan dibutuhkan demi pengembangan partai pada saat ini dan akan datang.

## B.2.   Peran Politik KH. A. Haris Shodaqoh Dalam Proses Politik di Parpol PPP
Peran yang sudah dilakukan oleh K. Haris dalam melakukan peran politiknya di  partai  politik  PPP  yang  dimulai  dari  tahun  2006,  ketika  beliau  sebagai  ketua
Majelis  Pertimbangan  Wilayah,  wakil  ketua  Majelis  Pakar  Wilayah  tahun  2011  dan terakhir sebagai ketua Majelis Syariah Wilayah DPW PPP sampai sekarang.
Orientasi  para  kiai  dalam  terjun  ke  dunia  politik  adalah  untuk menegakkan amar  ma’ruf  nahi  munkar. Konsep amar  ma’ruf  nahi  munkar ini diletakan  dalam  pengertian  yang  luas,  yaitu  pengawasan  dan  evaluasi.  Dalam pandangan  kiai,  konsep  ini  memiliki  peran  signifikan,  karena  dalam  kenyataannya tatanan  sosial-politik  yang  ada  banyak  yang  tidak  sejalan  dengan  ajaran  agama. Karena  itulah  para  kiai  merasa  perlu  untuk  terjun  ke  dalam  dunia  politik  untuk mewujudkan  kontrol  kekuasaan  yang  sewenang-wenang  dan  menyimpang  dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama.
Selain itu,  konsep amar ma’ruf ini hendaknya juga dipahami dalam cakupan dan  pengertian  yang  luas,  yaitu  mewujudkan  perbaikan  sistem  pendidikan, penegakan supremasi hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memprioritaskan pembangunan bagi rakyat. Meskipun demikian, masuknya para kiai ke  dunia  politik  tidak  selalu  membawa  implikasi  yang  menggembirakan.  Misalnya pesantren  yang  tak  terurus  dengan  baik,  ataupun  fungsi-fungsi  sosial-keagamaan kiai yang sedikit banyak terdegradasi.
Sebagaimana yang dikatakan oleh K. Haris, yang mengatakan bahwa sudah tidak  tabu  lagi  kiai  atau  ulama  terjun  dalam  dunia  politik  sepanjang  dalam  konteks politik  kebangsaan  dan  kerakyatan  secara  luas  dan  kemaslahatan  umat,  bukan politik kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Peran kiai dan ulama akan lebih besar jika  mereka  masuk  di  dalamnya.  Kiai  dan  ulama  dapat  melakukan  peran  sebagai pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
Senada dengan pendapat DR. KH. Ahmad Darodji, M.Si., (Ketua MUI Provinsi Jawa  Tengah),  saat  wawancara  di  kantornya,  beliau  mengatakan  bahwa  tidak  ada masalah kiai masuk di politik praktis, sebab dengan adanya kiai paling tidak aktifitas kepartaian  terkontrol  dari  pesan  moral  kiai  yang  mengajak  untuk  melakukan perbuatan yang baik dan mencegah kemungkaran.  Di dalam masyarakat Islam, kiai menjadi  salah  satu  elit  strategis  dalam  masyarakat  karena  ketokohannya  sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari  itu,  secara  teologis  ia  juga  dipandang  sebagai  sosok  pewaris  para  Nabi ( waratsatul  al-anbiya ).  Tidak  mengherankan  jika  kiai  kemudian  menjadi  sumber legitimasi  dari  berbagai  keagaman,  tapi  juga  hampir  dalam  semua  aspek kehidupannya.  Pada  titik  inilah  kita  dapat  melihat  peran-peran  strategis  kiai, khususnya  dalam  aspek  kehidupan  politik  di  Indonesia,  termasuk  dalam  proses politik  itu sendiri.
Pro-kontra  seputar  peran  Kiai  dalam  dunia  politik  praktis  masih  menjadi perbincangan  dalam  masyarakat.  Sebagian  kalangan  berpendapat  bahwa  Kiai, seharusnya  cukup  berperan  sebagai  pengayom  umat  saja,  terutama  dalam kehidupan  beragam.  Oleh  karena  itu,  lebih  tepat  jika  ia  menghindarkan  diri  dari kegiatan  politik.  Adapula  yang  mengatakan  sebaliknya,  tidak  ada  alasan  bagi  Kiai meninggalkan  politik  praktis  sebab  berpolitik  merupakan  bagian  kehidupan  agama itu sendiri.
Dari  persoalan  tersebut  sebenarnya  ada  sebagian  masyarakat  yang mengaharapkan  posisi  dan  peran  kiai  berdiri  independen  tidak  ikut  dalam  kegiatan politik  praktis,  tidak  terkontaminasi  oleh  hingar  bingar  dan  panasnya  perpolitikan. Kehadiran  kiai  ini  diharapkan  akan  dapat  memberikan  kesejukan  dan  kedamaian serta  dapat  mendinginkan  panasnya  arus  politik  dan  menjadi moral  force dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Disisi lain ada pula sebagian  masyarakat  yang  mengaharapkan  peran  kiai  atau  elit  agama  berperan
lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia.
Maka  dalam  hal  ini  pandangan  KH.  Dzikron  Abdullah,  (pengasuh  Pondok Pesantren  Ad-  Dainuriyah  2  Gemah  Semarang,  dan  ketua  Thoriqoh  Qodiriyah  An- Naqsabandiyah  Jawa  Tengah)  tentang  pandangan  terhadap  K.  Haris  yang  aktif  di parpol  PPP  Jateng,  bahwa  sebaiknya  posisi  kiai  netral  saja  dalam  di  dunia  politik, agar  bisa  diterima  disemua  kalangan.  Kalaupun  toh  kiai  harus  terlibat  langsung  di dunia  politik,  itu  ada  penilaian  positif  dan  negatifnya.  Segi  Positif,  kiai  bisa mengayomi dan memberi sentuhan spiritual dan etika moral terhadap pengurus dan kader.  Tapi  dari  segi  negatif,  ada  kesan  dimiliki  oleh  satu  kelompok  tertentu  dan tidak bisa diterima di semua kalangan serta dijumpai ada istilah lawan bisa menjadi kawan dan sebaliknya. Padalah Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi Rahmat bagi seluruh alam, sebab kiai (ulama) adalah pewaris para nabi.
Berbeda  dengan  pendapat  KH.  Ubaidullah  Shodaqoh,  SH.,  (ketua  Yayasan Al- Wathoniyah Pedurungan Semarang dan Katib I DPW NU Provinsi Jawa Tengah), adik kandung K. Haris. Beliau mengatakan bahwa kiai terjun ke  dunia politik praktis karena  kiai  terjun  ke  dunia  politik,  termasuk  Mas  K.  Haris  itu  karena  ada “keterpaksaan”,  dengan  pertimbangan  hukum  dan  norma-norma  yang  harus disampaikan  di  partai  politik.  Sebab  kalau  didalamnya  tanpa  ada  kiai,  jalannya proses  politik  parpol  PPP  khususnya  dikhawatirkan  akan  melenceng  dari  ideologi nilai-nilai Islam itu sendiri.
Berbeda pula dengan pandangan Drs. Muhammad Adnan, MA., (Ketua DPW NU Provinsi Jawa Tengah), ketika ditemui bahwa kiai masuk di partai politik itu ada dua bentuk. Pertama, mewajibkan kiai masuk partai politik itu harus memahami dan mengikuti  langsung  karakter  partai  dan  fungsinya.  Kedua,  dipartai  politik  itu sebetulnya bukan wilayah kiai untuk menyampaikan aspirasinya.
Adapun peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam  konsep amar ma’ruf nahi munkar dengan  memberikan  pesan  moral, nasihat ( tausiyah )  kepada  para  pengurus  harian  partai  PPP  dan  anggota  DPRD,  baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Peran  K.  Haris  diatas  terbukti  ketika  pada  hari  Sabtu,  17  oktober  2009, bertempat  di  Pondok  Pesantren  Al  Itqon  Gugen  Semarang,  tujuh  anggota  FPPP DPRD  Jawa  Tengah  diwejang  oleh  para  Ulama  PPP  Jawa  Tengah.  Lebih  dari  10 Ulama memberikan tausyiah kepada anggota FPPP KH. Haris Shodaqoh, Pengasuh Pesantren  Al-Itqon  sekaligus  Ketua  Majlis  Pertimbangan  PPP  Jawa  Tengah mengatakan  bahwa  anggota  dewan  tidak  hanya  membawa  amanat  rakyat  tetapi juga  membawa  amanat  Allah  SWT  oleh  karena  itu  setiap  hal  yang  dilakukan  oleh anggota akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.
Ada  empat  sifat  yang  harus  selalu  tertanam  dalam  hati  anggota  FPPP; pertama  Sifat  siddiq  (Jujur);  Jangan  pernah  membohongi  masyarakat  apalagi menganggap  enteng  hukum  Allah,  kedua  Amanah  (dapat  dipercaya);  sebagai anggota FPPP hendaknya bisa dipercaya, dan memberi contoh yang baik; jelasnya. Ketiga;  Tabligh  (Menyampaikan);  Salah  satu  tugas  anggota  dewan  adalah menyampaikan amanah rakyat; jangan hanya duduk, diam; Katakan yang benar itu benar  dan  yang  salah  tetap  salah  walaupun  itu  pahit  adanya.  Keempat  adalah Fatonah  (Cerdas);  Sebagai  anggota  dewan  harus  cerdas  membaca  situasi lingkungan  sekitar,  cerdas  mensikapi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan umat  dan  peduli  terhadap  kepetingan  sesama  tutur  Kiai  Haris.  Yang  tak  kalah penting  lanjut  ulama  kharismatik  ini  adalah  anggota  FPPP  adalah  satu  kesatuan
yang  utuh;  maka  kebersamaan,  kekompakan  dan  komitmen  anggota  FPPP  harus tetap  dijaga,  ketika  sudah  tidak  ada  lagi  kebersamaan  dan  komitmen  maka tunggulah kutukan dari Allah SWT, tegasnya.
Selanjutnya  dalam  perannya  di  PPP,  K.  Haris    pada  posisi  struktural  partai pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan dan wakil ketua Dewan Pakar Wilayah, serta jabatan paling baru adalah sebagai ketua Syariah Wilayah PPP Jawa Tengah, tugas dan perannya ikut serta dalam pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan  rekruitmen  politik  itu  adalah  memberikan  saran, tausiyah (pesan  moral)  yang sesuai  dengan  syariah  ( fiqih )  kepada  pengurus  harian  partai,  kader  partai  yang menjadi anggota DPRD, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota serta kepada masyarakat luas.
Hal  tersebut  seperti  yang  disampaikan  K.  Haris,  peran  kami  di  parpol  PPP sesuai  dengan  tugas  kepartaian  sesuai  dengan  AD/ART,  karena  saya  pernah menjadi  Dewan  Pertimbagan  Wilayah,  ya  saya  hanya  memberikan  pertimbangan, nasihat serta saran kepada pengurus Harian DPW, dan juga pernah menjadi Dewan Pakar Wilayah tugasnya mengkaji masalah bangsa, negara dan masyarakat kepada pengurus  Harian.  Dan  sekarang  ini  saya  ditunjuk  sebagai  ketua  Dewan  Syariah Wilayah  Jawa  Tengah,  secara  umum  tugasnya  memberikan  nasihat,  arahan, tausiyah (pesan  moral)  berdasarkan  agama  kepada  Pengurus  Harian  partai  dan kader  yang  menjadi  anggota  DPRD,  agar  dalam  melaksanakan  tugasnya  bisa amanah.  Karena  mereka  tidak  sempat  ngaji  alasannya  sibuk  dengan  pekerjannya. Harapan kami semua yang saya sampaikan itu bisan diimplementasikan, baik itu di kantor  maupun  dilapangan  sekalipun.  Tapi  nasihat,  saran  dan  lain  sebagainya  itu dilaksanakan atau tidak, monggo.
Seperti  apa  yang  telah  dilakukan  K.  Haris  dalam  perannya  di  parpol  PPP tersebut  diatas,  sehingga  peneliti  mengkategorikan  peran  politik  dia  dalam  tiga  hal yang cukup penting untuk dianalisis, diantaranya adalah sebagai berikut :

## 1.   Peran dalam Pengambilan Kebijakan Partai
Dalam hal pengambilan kebijakan partai, PPP selalu menggunakan sumber ajaran Islam sebagai dasar utama pengambilan keputusan partai. Biasanya  sebelum  KH.  Haris  Shodaqoh  mengambil  keputusan  partai bersama  anggota  yang  lain,  draff  yang  terkait  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan itu disampaikan terlebih dahulu untuk dipelajari.
Hal  ini  disampaikan  K.  Haris  Shodaqoh,  dalam  wawancaranya yang  ditemui  penulis  dikediamannya  tentang  pengambilan  kebijakan partai,  di  PPP,  Kiai  selalu  diberi  draff  sebelum  kebijakan  itu  diputuskan oleh partai. Hal yang krusial Kiai memberikan fatwa dan saran. Misalnya, ada draff tentang UU perkawinan, dimana ada pasangan pria-wanita yang belum  diikat  dengan  akad  nikah  secara  sah  menurut  agama,  hubungan kedua  orang  itu  dianggap  zina  kalau  antara  kedua  pelaku  (pria  dan wanita)  itu  tidak  saling  setuju  atas  pebuatannya.  Akan  tetapi  kalau keduanya  setuju  atas  perbuatannya,  hal  itu  tidak  dianggap  zina.  Hal  ini bagi  PPP  jelas-jelas  menyimpang  dari  nilai-nilai  ajaran    Islam.  Yang seperti  inilah  tugas  kami  sebagai  Majelis  Syariah  Wilayah  DPW  PPP Jateng.
Hal ini juga disampaikan oleh Drs. H. Istajib AS (Ketua Fraksi PPP Jawa  Tengah),  sesuai  dengan  tugas  K.  Haris  di  struktural  parpol  PPP DPW  Jawa  Tengah  yaitu  memberi  fatwa  dan  masukan  yang  sesuai dengan  ajaran  Islam.  Dalam  memberi  fatwa  tersebut,  bisa  dengan  rapat
insidental dikantor DPW atau fraksi PPP DPRD Jateng, atau dengan cara informal,  yaitu  kami  sowan  ke  dalemnya  bersama  pengurus  harian  dan anggota DPRD Jateng.

## 2.   Peran dalam Sosialisasi Politik
Metode  sosialisasi  politik  salah  satunya  yaitu  pendidikan  politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses yang dialogik antara pemberi dan  penerima  pesan.  Melalui  proses  ini  anggota  masyarakat  mengenal dan  mempelajari  nilai-nilai,  symbol,  norma  termasuk  melalui  kegiatan kursus,  diskusi,  pengajian,  halaqoh  dan  lain  sebagainya.  Dalam  konteks ini,  di  parpol  PPP  khususnya  yang  dilakukan  oleh  KH.  Haris  Shodaqoh adalah sebagai berikut, dari petikan wawancaranya, “Proses politik - misi kiai  berpolitik  adalah  dengan  politik  kerakyatan  bukan  parsial.  Saat  ngaji ya ngaji. Tetapi ketika ada diskusi, pertemuan, khusus kelompok PPP ada pengajian, konfrensi cabang yang diadakan tiap 5 tahun sekali, termasuk Muskerwil.  Disamping  memberi  ceramah  agama  (pengajian),  disitulah kami  juga  bersosialisasi  dengan  menyampaikan  prinsip  perjuangan  dan program- program kepartaian”.
Hal ini juga disampaikan Drs. H. Istajib AS, (wakil  ketua Pengurus
Harian  Wilayah  DPW  PPP  Jawa  Tengah  masa  bakti  2011-2016)  adalah pada  saat  ada  Muskerwil,  K.  Haris  dalam  posisinya  memberikan pembekalan kepada kader berupa nasehat atau fatwa. Isi dari nasihat itu biasanya pada wilayah ajakan agar semua kader berjalan sesuai dengan nilai-nilai  ajaran  Islam.  Dan  juga  memberikan  pendidikan  keteladanan tingkah laku kepada masyarakat.
Halaqoh  ulama  PPP  Jateng  merekomendasikan  perlunya peningkatan  kedewasaan  umat  Islam  dalam  berpolitik,  sehingga  bisa mencerminkan  perilaku  politik  yang  terpuji  di  mata  masyarakat  dan Tuhan.  Ketua  Majelis  Pertimbangan  Wilayah  (MPW)  PPP  Jateng  KH Haris  Shodaqoh  menyatakan  hal  itu,  Senin  (6/8).    ''Para  ulama  harus mampu  memberikan  bimbingan  kepada  para  politikus  Islam  agar berpolitik  dengan  memegang  teguh  prinsip-prinsip  amanah  dan  ber- akhlakul  karimah,''  katanya  menyampaikan  hasil  kegiatan  yang belangsung  di  Wonosobo  pekan  lalu.  Halaqoh DPW  PPP  yang mengangkat  tema  ''PPP  Rumah  Kita,  Nyaman  untuk  Beribadah  dan Tentram  untuk  Bersiyasah''  diikuti  420  ulama  dan habaib itu  secara khusus  menyoroti  kinerja  politikus  yang  berbasiskan  agama  Islam  di panggung  politik  nasional  yang  tengah  menjadi  sorotan  tajam masyarakat.  Dia  mengingatkan,  partai  Islam,  lebih-lebih  PPP  agar berpolitik  dengan  memegang  prinsip  yang  terpuji  sehingga  kepercayaan rakyat  dan  konstituen  tidak  luntur.  Menyikapi  sorotan  publik  yang  minus pada  politikus,  Kiai  Shodaqoh  menyarankan  perlu  pendekatan  kasih sayang  untuk  selanjutnya  diwujudkan  dalam  kehidupan  politik  secara nyata.
Keteladanan  individu  dalam  sosialisasi  politik  ini  ternyata  masih efektif  yang  terjadi  pada  figur  K.  Haris  dalam  kesehariannya.  Walaupun responnnya  tidak  terlalu  signifikan  dalam  pilihan  politik  santri  atau masyarakat.  Berkaitan  antara  keteladanan  pribadi  beliau  ada  beberapa catatan penting tentang respon ini, yaitu:
a. Para  pemilih  membuat  keputusan  diakhir  sosialisasi  atau  mengubah pendapat  mereka  selama  sosialisasi  mempunyai  kemungkinan  lebih besar dipengaruhi oleh keteladan pribadi kiai.
b. Para pemilih secara psykologis melihat sejarah perjuangan orang tua kita dulu yaitu KH. Shodaqoh Hasan, ayah dari K. Haris yang pernah berjuang  atau  terjun  di  partai  politik  yaitu  PPP.  Hal  ini  ada  kesan bahwa K. Haris sebagai penerus estafet ayahnya.

## 3.   Peran dalam Rekruitmen Politik
Rekruitmen  politik  merupakan  suatu  proses  politik  yang  biasanya mengantarkan seseorang untuk menuju jabatan-jabatan dalam pemerintahan.  Dalam  kenyataannya  menunjukkan  bahwa  proses rekruitmen  politik    ini  sifatnya  terbatas.  Karena  itu,  rekruitmen  politik sering sering dikenal sebagai proses elitis daripada proses populis.
Untuk dapat melakukan tugas  ini, dalam  tubuh  organisasi partai politik  perlu  dikembangkan  sistem  rekrutmen,  seleksi  dan  kaderisasi politik.  Mendapatkan  sumber  daya  yang  baik  perlu  dimulai  dari  sistem rekrutmen.  Dalam  hal  proses  politik,  termasuk  peran  dan  keterlibatan kiai  pada  pilpres,  pemilukada  dan  pileg  dalam  konteks  rekruitmen politik di sebuah partai politik khususnya PPP.
Ketika  peneliti  menemui  Dr.  H.  Arief  Mudatsir  Mandan,  M.Si (Ketua DPW PPP Prov. Jawa Tengah), ia menjelaskan, bahwa K. Haris selalu  diminta  pendapatnya  tentang  calon-calon  yang  akan  diusung oleh  PPP  dalam  pilpres,  pemilukada  dan  pileg.  K.  Haris  selalu menekankan  calon-calon  yang  santun,  berakhlak  mulia  dan  selalu mengedepankan  nilai-nilai  Islam.  Walaupun  keputusan  terakhir ditangan pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya.
Bagi partai PPP, kaderisasi adalah salah satu aktivitas utama yang menandakan  keberlanjutan  kehidupan  partai.  Kaderisasi  merupakan salah  satu media  rekruitmen,  pemantapan  komitmen  dan  ideologi  politik, pengembangan  kapasitas  personal  dan  penguatan  kelembagaan  partai yang  berorientasi  jangka  panjang.  Tanpa  kederisasi,  partai  bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk berproduksi.
Ini  jelas  bahwa  peran  K.  Haris  dalam  proses  politik  di  PPP,  khusus pada  rekruitmen  politiknya  masih  cukup  kental.  Cuma  masalahnya  adalah dilakukan atau tidak, ini tergantung mereka.

## C.   PENUTUP C.1.   Simpulan
Tidak  tabu  lagi  ada  sejumlah  kiai  yang  terjun  ke  dunia  politik  praktis,  guna melaksanakan  peran  dan  misi  diatas,  termasuk  salah  satunya  KH.  A.  Haris Shodaqoh  di  parpol  PPP  hingga  saat  ini.  Sehingga  dari  hasil  penelitian  yang  kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep amar ma’ruf nahi munkar dengan memberikan pesan moral,  nasihat  ( tausiyah )  kepada  para  pengurus  harian  partai  PPP  dan anggota  DPRD,  baik  ditingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Dan peneliti menyimpulkan bahwa,  ada tiga peran politik yang cukup penting
yaitu, peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekriutmen politik.
b. KH.  Haris  Shodaqoh  Dalam  Pandangan  Santri,  Masyarakat  dan  Tokoh Masyarakat, secara umum hampir sama, yaitu bahwa beliau adalah sosok kiai  yang  sabar,  santun,  tawadlu  dengan  siapa  saja,  serta  pakaian  dan penampilannya  yang  sederhana.  Tapi  secara  struktural  kepartaian sebagian kecil ada yang tidak sependapat dengan beliau. Itu dikarenakan perbedaan  dalam  melihat  problem  partai  dari  berbagai  sudut  pandang dan paradigma oleh pengurus atau kader partai PPP, walaupun nilai dan sikap  paternalistik  masih  tampak  dalam  keseharian  dan  hubungannya. Partai politik yang berbasiskan Islam tidak bisa hanya mengandalkan figur kiai  sebagai  upaya  mendongkrak  perolehan  suara  dalam  pemilu. Sebab, saat  ini  figur  kiai  dan  ulama  sudah  tidak  bisa  lagi  menjadi  penarik  suara pemilih. Sehingga posisi kiai tidak bisa menjadi vote getter lagi.

## C.2.  Saran
Peran  politik  kiai  dalam  proses politik  di  partai  politik,  sebaiknya  parpol  lebih banyak menerima dan terbuka bagi para kiai, baik kiai yang terjun langsung secara praktis maupun hanya partisipan saja, selama peran kiai itu dalam bentuk masukan, saran,  dan  pesan  moral  ( tausiyah )  yang  dilandasi  dengan  nilai-nilai  Islami.  Dengan harapan  parpol  dan  anggota  dewannya  mempunyai  etika  politik  yang  santun  yang berimpilikasi pada kebijakan publik.

## DAFTAR RUJUKAN
Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan Yogyakarta LKiS, 2003. H. Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. Ibnu Hajar,  Kiai Di Tengah Pusaran Politik, IRCiSoD, Februari 2009. Lexi J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Rosdakarya, Bandung, 2007. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu politik , Gramedia, Jakarta, 1989. Robert K. Yin, STUDI KASUS (Desain Dan Metode), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Tabloid Kaki Langit, Pondok Pesantren Langitan Tuban , edisi 07, 2005.
Internet: http://blog.persimpangan.com/blog/2007/08/06/pengertian-politik-politics, Agustus, 2007.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/07/nas23.htm
wawancara :
Wawancara dengan DR. KH. Ahmad Darodji, M.Si., tanggal 2 Juni 2012. Wawancara dengan Dr.H. Arief Mudatsir Mandan,M.Si., tanggal 18 April 2012. Wawancara dengan Drs. H. Istajib AS, tanggal 18 Mei 2012. Wawancara dengan Drs. Muhammad Adnan, MA., tanggal 16 Mei 2012. Wawancara dengan KH. Dzikron Abdullah, tanggal 18 April 2012 Wawancara dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh, tanggal 14 dan 18 April 2012 Wawancara dengan KH. Ubaidullah Shodaqoh, SH., tanggal 6 Mei 2012.