## Analisis Illegal Fishing Di Perairan Aceh Analysis Illegal Fishing in The Aceh Waters
*Fadli Afriandi¹, Fachriza Ariyadi², Ligar Abdillah¹ dan Yeni Sri Lestari¹
¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh ²Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Tulisan ini merupakan kajian politik keamanan nontradisional yang berfokus kepada illegal fishing . Illegal fishing merupakan bentuk ancaman yang dapat merusak hubungan antar negara, lingkungan hidup, dan berdampak terhadap keamanan manusia. Tulisan ini berupaya menganalisis mengapa kasus illegal  fishing oleh  kapal  ikan  asing  dan  kapal  ikan  Indonesia  di  Provinsi  Aceh  sering  kali terjadi.  Kasus illegal  fishing yang  terjadi  di  Aceh  dianalisis  menggunakan  pendekatan  keamanan nontradisional dengan menggunakan Teori Sea Power Mahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September 2022. Hasil dari penelitian ini adalah kasus illegal fishing terjadi disebabkan oleh faktor wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Faktor wilayah seperti jauhnya Aceh dari pusat pemerintahan dan berada di wilayah perbatasan. Faktor dari masyarakat  misalnya  sedikitnya  jumlah nelayan,  adanya  tradisi  larangan  melaut, dan masih  menggunakan  alat  tangkap  yang  dilarang.  Terakhir  faktor  pemerintah  adalah  rendahnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak ramah illegal fishing.
Kata Kunci: Keamanan Maritim; Keamanan Nontradisional; Illegal Fishing ; Aceh; Kebijakan

## ABSTRACT
This paper studies non-traditional security politics that focus on illegal fishing. Illegal fishing is a form of threat that can damage relations between countries and the environment and have an impact on human security. This paper analyses why illegal fishing by foreign and Indonesian fishing boats often occurs in Aceh Province. Cases of illegal fishing that occurred in Aceh were analyzed using a nontraditional security  approach  using  Mahan’s  Sea  Power  Theory.  The  research  method  used  is  qualitative,  with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The research was conducted from August to September 2022. The results of this study are cases of illegal fishing that occur due to regional, community, and government factors. Regional factors include Aceh’s distance from the central government, and being in a border area. Aspects from the community, for example, the small number of fishermen, the tradition of prohibiting going to sea, and still using prohibited fishing gear. Finally, the government factor is the low level of supervision and policies that could be more friendly to illegal fishing.
Keywords: Maritime Security; Nontraditional Security; Illegal Fishing; Aceh; Policy
Diterima tanggal : 9 Juli 2023
Perbaikan naskah: 15 November 2023 Disetujui terbit   : 12 Desember 2023
Korespodensi penulis: Email: fadliafriandi@utu.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jsekp.v18i2.13006

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  sejarah  yang  panjang mengenai  kedaulatan  wilayah  khususnya  laut. Awal  kemerdekaan,  Indonesia  memiliki  laut  yang dapat  mengancam  kedaulatan  (Haqiqi,  2020). Sebelum tahun 1957, wilayah laut Indonesia masih berdasarkan  Ordonansi  Belanda  yang  dikeluarkan
tahun 1939 (Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie) hanya memiliki lebar laut sejauh tiga mil  (Tribawono,  2018)  sehingga  pulau-pulau  di Indonesia dipisahkan oleh laut-laut pedalaman atau laut yang hampir dikelilingi oleh daratan  (Oktaviardy et al., 2023; Zhuo et al., 2020). Awal kemerdekaan, Indonesia  memiliki  luas  laut  100.000  km 2 namun pasca  deklarasi  Juanda  1957  dan  sidang United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958,  Indonesia  diakui  sebagai  negara  kepulauan sehingga bertambahnya luas laut Indonesia menjadi 8 juta km 2 (Zuhdi, 2018). Bertambahnya luas laut tersebut  membuat  kedaulatan  Indonesia  semakin kuat karena pulau-pulau tidak lagi terpisah namun berkonsekuensi  dengan  risiko  keamanan  maritim seperti  kejahatan  perikanan  laut,  penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia (Ali et al., 2021; Thontowi, 2018). Hal ini dikarenakan laut menjadi jalur utama interaksi ekonomi dan keamanan global (Al Syahrin, 2018).
Luasnya laut Indonesia menjadikan Indonesia sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya perikanan.  Data  dari  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan Indonesia diperkirakan bahwa Indonesia menghasilkan  12,54  juta  ton  per  tahun  ikan  laut yang  mana  37%  ikan  tersebut  merupakan  spesies dunia yang bernilai ekonomis tinggi (Aryani, 2021). Berlimpahnya  kekayaan  laut  Indonesia  tersebut dapat  mendatangkan  risiko  keamanan  yang  dapat mengganggu  kepentingan  nasional  Indonesia (Anwar, 2018). Pada umumnya wilayah perbatasan Indonesia adalah wilayah pedesaan dengan berbagai infrastruktur yang belum memadai, rentan terhadap gangguan, dan ketidakamanan. Wilayah perbatasan laut, praktik ancaman banyak terjadi seperti sengketa antar  negara,  terorisme  maritim,  pembajakan, penyelundupan narkotika, penyelundupan orang dan barang terlarang, pengayaan atau proliferasi senjata, penangkapan  ikan  ilegal,  pencemaran  lingkungan, atau kecelakaan dan bencana alam maritim (Bueger, 2015).
Data  dari  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Indonesia,  di  tahun  2021  terdapat  135 unit kapal yang ditangkap karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Kapal tersebut berasal dari Indonesia 88 unit, Malaysia 16 unit, Vietnam 25  unit,  dan  6  unit  dari  Filipina  (KKP,  2021). Pada tahun 2022 puluhan kapal kasus illegal fishing ditangkap diantaranya; 72 unit dari Indonesia, 8 unit dari Malaysia, dan 1 unit kapal dari Filipina (KKP, 2022). Aktivitas illegal fishing di Indonesia biasanya beroperasi  di  wilayah  perbatasan  dan  perairan internasional.  Wilayah  barat  lokasi  yang  biasanya menjadi  incaran illegal  fishing adalah  perairan Provinsi Aceh dan Selat Malaka (Muhamad, 2012).
Illegal  fishing merupakan  kegiatan  yang melanggar  aturan  penangkapan  ikan  seperti menggunakan  bom  ikan,  pembiusan,  bahan beracun,  penggunaan  pukat  harimau,  pemalsuan surat  izin  penangkapan,  dan  pencurian  ikan  di wilayah  suatu  negara  oleh  nelayan  negara  lain (Jamilah  &  Disemadi,  2020).    Kasus illegal  fishing
merupakan kejahatan perikanan yang terjadi hampir di  seluruh  dunia,  termasuk  di  Aceh  (Battista  et al., 2018). Ada beberapa kasus illegal fishing yang terjadi  di  perairan  Aceh.  Di  Pulo  Aceh  misalnya, terjadinya illegal  fishing dikarenakan  penggunaan bom yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut (Devy et al., 2019). Penangkapan ikan  secara  illegal  juga  dilakukan  oleh  kapal  ikan asing di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur atau diperairan  selat  Malaka.  Penangkapan  ikan  di wilayah  Aceh  Utara  dan  Aceh  Timur  dikarenakan airnya  yang  relatif  tenang.  Di  wilayah  ini  sering masuknya  kapal  dari  Thailand  dan  Malaysia  yang menangkap ikan dengan pukat harimau (Adwani et al., 2016; Farsia et al., 2020). Dari aktivitas illegal fishing ini  selain  berdampak  kepada  kerusakan lingkungan  juga  dapat  menimbulkan  tantangan dan ancaman yang akhirnya menggangu kedaulatan dan  stabilitas  nasional  (Muhammad  Ridha Iswardhana, Adi Wibawa, 2020). Illegal fishing juga berdampak kepada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Aktivitas illegal fishing di Aceh ini  menyebabkan rantai kemiskinan nelayan tidak pernah hilang (Wahyuddin et al., 2017).
Tulisan ini berfokus kepada kasus illegal fishing yang terjadi diperairan Aceh baik yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah perbatasan laut antar negara maupun kapal ikan Indonesia.   Tulisan ini penting dikaji karena illegal fishing merupakan aktivitas yang mengganggu  keamanan  sumber  daya  perikanan  di laut yang menjadi isu penting bagi sebuah   negara. Keamanan sumber daya perikanan di laut menjadi begitu penting dikarenakan perikanan laut sebagai sumber protein yang digunakan untuk pemenuhan pangan  bagi  keberlangsungan  hidup  masyarakat. Kegiatan  penangkapan  ikan  melalui  cara  illegal dapat  mengancam  keberlangsungan  sumber  daya perikanan di laut.
Aceh merupakan provinsi yang sering terjadi kasus illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia. Kasus terbaru untuk kapal ikan asing tahun 2022 di Aceh adalah dengan  ditangkapnya  dua  unit  kapal  berbendera Malaysia (Syahriyal, 2022). Lima tahun belakangan, kapal  berbendera  asing  sering  masuk  ke  wilayah Aceh yang di dominasi oleh kapal dari Malaysia (Sari et  al.,  2019).  Sementara  itu  kapal  ikan  Indonesia jumlahnya  lebih  banyak  melakukan  pelanggaran penangkapan  ikan  daripada  yang  dilakukan  oleh kapal ikan asing. Kasus illegal fishing yang dilakukan di  perairan  Aceh  memiliki  pola  yang  disesuaikan dengan  geografis  wilayahnya. Illegal  fishing yang dilakukan  oleh  kapal  ikan  asing  sering  terjadi  di wilayah utara hingga timur Aceh sedangkan illegal
fishing yang  dilakukan  oleh  kapal  ikan  Indonesia banyak ditemukan di wilayah barat hingga selatan Aceh.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis mengapa kasus illegal fishing di perairan Aceh sering terjadi. Kajian keamanan di Aceh banyak membahas mengenai keamanan tradisional maupun nontradisional.  Secara  sederhana  keamanan tradisional berfokus kepada negara dan penggunaan senjata/ militer (Hosen, 2022; Liaqat et al., 2022; Nurhasanah et al., 2020; Saha & Chakrabarti, 2021a; Sudiar,  2019)  sedangkan  keamanan  nontradisional tanpa  menggunakan  senjata/  non  militer  dan aktornya  tidak  hanya  negara  tapi  juga  non  negara (Hosen, 2022; Liaqat et al., 2022; Nurhasanah et al.,  2020;  Saha  &  Chakrabarti,  2021b;  Yasmin, 2021).  Adanya  keamanan  maka  akan  berdampak kepada terciptanya rasa nyaman, damai, tertib, dan keadilan (Soegeng, 2020).
Ada  beberapa  kajian  keamanan  dengan mengambil  lokasi  di  Aceh  misalnya  penelitian terorisme yang diteliti oleh Nurmasyah menjelaskan bahwa Aceh sangat mudah dimasuki oleh terorisme. Masuknya terorisme ini disebabkan geografis Aceh yang  jauh  dari  pemerintah  pusat  dan  kurangnya jumlah personil keamanan di sana. Penelitian dari Nurmasyah  ini  menyimpulkan  bahwa  pencegahan terorisme  di  Aceh  dapat  dilakukan  melalui pendekatan  kemasyarakatan  dan  penggunaan agama  dalam  mensosialisasi  bahaya  terorisme (Nurmansyah,  2021).  Kajian  keamanan  yang ditulis  oleh  Lee  menganalisis  konflik  yang  terjadi antara  pemerintah  Aceh  dengan  Indonesia  pasca ditandatangani  MoU  Helsinki.  Temuan  Lee  pasca MoU Helsinki menyebutkan bahwa MoU tersebut mampu  mengakhiri  konflik  namun  tidak  dengan hilangnya permusuhan (Lee, 2020). Sejalan dengan itu, tulisan Dewi menemukan bahwa adanya konflik laten  di  Aceh  yang  sudah  tertanam  kuat  selama 16 tahun pasca MoU Helsinki karena pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu (Dewi et al., 2022). Zainal  menambahkan  bahwa  meskipun  MoU Helsinki  berhasil  namun  juga  berdampak  negatif karena mereduksi otoritas pemerintah Aceh dalam mengatur dirinya sendiri melalui Undang-Undang (UU) Pemerintah Aceh (Zainal, 2016).
Masih  berhubungan  dengan  konflik,  isu keamanan  dalam  penyelesaian  konflik  Aceh  juga melibatkan  pihak  asing  (Fahry  &  Fuadi,  2020; Pratiwi,  2019).  Penyelesaian  konflik  di  Aceh melibatkan  pihak  asing  yang  berperan  sebagai mediator  (Pratiwi,  2019). Crisis      Management Initiative (CMI) merupakan organisasi yang berperan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik melalui
dialog dan mediasi informal (Fahry & Fuadi, 2020). Kemudian isu keamanan di Aceh juga mendiskusikan peran Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik akibat penerapan otonomi khusus. Wali Nanggroe berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum pasca konflik serta masalah sosial yang ada di masyarakat (Bustamam, 2022). Kajian keamanan manusia  di  Aceh  yang  ditulis  oleh  Munawih mengangkat  bagaimana  hukum  syariat  Islam  di Aceh memberikan perlindungan kepada perempuan yang  menjadi  korban  kekerasan.  Temuan  tulisan tersebut adalah meskipun negara sudah memberikan perlindungan  dalam  UU  namun  lahirnya  qanun syariat  Islam  di  Aceh  justru  perempuan  sering mendapatkan kekerasan (Munawiah et al., 2017).
Kajian  keamanan  di  Aceh  lainnya  terdapat dalam  tulisan  Savitri  yang  mengangkat  isu keamanan  maritim.  Tulisan  Savitri  memfokuskan kepada  bagaimana  Panglima  Laot  berperan  dalam meningkatkan ketahanan sosial (Savitri E.I, Wiranto S, 2022). Isu kemaritiman lainnya juga ditulis oleh Rizki  yang  menulis  mengenai  kasus  penggunaan “pukat  harimau”  oleh  nelayan  di  wilayah  Aceh Barat. Tulisan tersebut ditulis dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia menemukan bahwa penggunaan “pukat harimau” menimbulkan konflik diantara nelayan (Rizki, 2020).
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kajian  keamanan tradisional  dan  nontradisional  telah  banyak dilakukan  di  Aceh.  Namun  jika  dibandingkan  dua pembagian keamanan tersebut maka kajian keamanan nontradisional  lebih  banyak  dibahas  khususnya penyelesaian  konflik  di  Aceh  melalui  perundingan dan  alternatif  lainnya.  Kajian  keamanan  maritim melalui pendekatan keamanan nontradisional masih belum  populer  di  Aceh.  Tulisan  ini  berkontribusi untuk  mengkaji  keamanan  nontradisional  di bidang  maritim  khususnya illegal  fishing di  Aceh .

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  keamanan nontradisional.  Penelitian  ini  meminjam  teori Mahan mengenai sea power (Mahan, 1989). Dalam teorinya  Mahan  mengatakan  bahwa  jika  wilayah laut  mempunyai  kekuatan  maka  akan  berdampak kepada kemajuan dan kejayaan suatu negara. Laut yang  kuat  dapat  memberikan  kesejahteraan  dan keamanan suatu negara. Mahan menjelaskan bahwa keamanan  laut  dapat  tercipta  secara  menyeluruh dengan memperhatikan aspek-aspek seperti posisi, bentuk, dan luas wilayah, jumlah nelayan, karakter
penduduk,  serta  sikap  pemerintah  (Mahan,  1989; Mulya,  2013;  Suwarno et  al., 2021).  Enam  aspek yang Mahan jelaskan tersebut dapat dikelompokan menjadi  tiga  unsur  yaitu  wilayah  (posisi,  bentuk, dan luas), penduduk (jumlah nelayan, dan karakter), dan pemerintahan.

## Lokasi dan waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Provinsi  Aceh  yang terbagi  ke  dalam  dua  wilayah,  yaitu  wilayah  barat- selatan Aceh dan utara-timur Aceh. Aceh dijadikan lokasi  penelitian  dikarena  alasan  geografis  bahwa Aceh berada di wilayah berbatasan langsung dengan negara  lain  yang  strategis  di  Selat  Malaka  yang menjadi jalur internasional dan memiliki garis pantai yang panjang. Penelitian dilaksanakan di tahun 2022 dari bulan Agustus hingga bulan September.

## Jenis  dan Metode pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data diperoleh melalui metode  wawancara  dan  studi  dokumen.  Selain itu  data  yang  dikumpulkan  terbagi  ke  dalam  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari wawancara  dengan  empat  pejabat  berwenang  yang bersumber dari Polisi Air Aceh Barat, Dinas Kelautan dan  Perikanan  (DKP)  Aceh,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Aceh Barat, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo-Aceh. Polisi Air Aceh Barat untuk melihat keamanan laut di Aceh bagian barat, DKP Aceh untuk mengetahui jenis pelanggaran di perairan Aceh, peran pemerintah
provinsi,  kendala  penanganan illegal  fishing ,  dan data kasus illegal fishing , sedangkan untuk PSDKP untuk  mencari  data  pembanding  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  sebelumnya  dan  mengetahui peran dan kendala PSDKP dalam menghadapi illegal fishing. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang didapat melalui jurnal ilmiah, prosiding, dan situs resmi pemerintah.

## Metode Analisis
Data  telah  yang  dikumpulkan  kemudian dianalisis  dengan  model  interaktif  dari  Miles  & Huberman  yang  fokus  kepada  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014). Penggunaan model ini mampu memberikan  keakuratan  analisis  data  berdasarkan pengelompokkan data yang diperoleh. Data khusus juga diperoleh dalam mendukung analisis yang lebih mendalam  terkait  kelemahan  keamanan  sumber daya  perikanan  di  laut  Aceh.  Metode  ini  juga mendukung  dalam  penelitian  yang  membutuhkan kelompok data yang masuk ke dalam aspek wilayah, masyarakat, dan pemerintah.
Data  yang  digunakan  adalah  data  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  mampu menjawab  masalah  penelitian .  Data  tersebut terdiri  dari  pelaku illegal  fishing, lokasi  terjadiya illegal  fishing, bentuk illegal  fishing, kelemahan pemerintah  (baik  pusat  mapu  daerah)  dalam mengatasi illegal  fishing, potensi  terjadinya illegal fishing yang bersumber dari masyarakat , dan kondisi geografis  Aceh  yang  jauh  dari  pemerintah  pusat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Wilayah Aceh
Aceh  merupakan  provinsi  yang  berada  di paling barat wilayah Indonesia. Luas daratan Aceh sebesar 57.365,67 km 2 , sedangkan luas perairannya mencapai  295.370  km 2 yang  terdiri  dari  56.563 km 2 berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km 2 berupa perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE),  dengan  panjang  garis  pantai  mencapai 2.666,3  km  (Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Aceh, 2020).  Potensi  sumber  daya  perikanan  di  laut Aceh diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2020).
Pada  tahun  2017,  sumber  daya  ikan  yang ada  tersebut  baru  dimanfaatkan  sebesar  76%  atau sejumlah  208  ribu  ton.  Hasil  perikanan  yang menjadi unggulan di perairan Aceh terdiri dari Ikan Pelagis besar dan kecil, misalnya ikan tembang, siro, layang, kembung, tongkol, cakalang, dan tenggiri; Ikan  Karang,  misalnya  ikan  kerapu,  ekor  kuning, dan  ikan  kakap;  Ikan  demersal,  terdiri  dari  ikan kurisi,  bawal  putih,  kuro,  udang,  dang  gulamah; serta  Lobster,  rajungan,  kepiting,  dan  cumi-cumi (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2020).
Dari peta di atas terlihat bahwa wilayah Aceh dikelilingi oleh lautan. Bagian utara dan timur Aceh berbatasan  dengan  Selat  Malaka,  dan  di  bagian barat  berbatasan  dengan  Samudera  Hindia.  Secara geografis menurut Teori Mahan bahwasannya posisi dan  kondisi  Aceh  sangat  berpotensi  menyebabkan terjadinya tindakan illegal fishing . Hal ini disebabkan oleh  faktor  kayanya  sumber  daya  laut  Aceh .    Kekayaan ikan di Aceh disebabkan oleh lokasi Aceh  yang  berada  di  Samudera  Hindia  dan  Selat Malaka sebagai wilayah migrasi ikan   seperti ikan Tenggiri, Kakap dan Kerapu dari Laut Natuna Utara ke  Samudera  Hindia  dan  sebaliknya  menjadikan wilayah tersebut sebagai rumah bagi ikan. DKP Aceh dan PSDKP Lampulo-Banda Aceh mengungkapkan bahwa  kekayaan  sumber  daya  perikanan  di  laut Aceh  berbanding  terbalik  dengan  kondisi  negara dunia  saat  ini  yang  mengalami  penurunan  jumlah ikan khususnya negara yang masuk ke wilayah Aceh (Wawancara 03/08/2022).
Penyebab  terjadinya illegal  fishing juga dipengaruhi  oleh  letak  geografis  Aceh  yang  jauh dari  pemerintah  pusat  yang  berada  di  Pulau  Jawa. Jauhnya  suatu  daerah  dari  pantauan  pemerintah pusat  menyebabkan  kurangnya  perhatian  sehingga keamanan  daerah  tersebut  lemah.  Kelemahan pengawasan  yang  terjadi  di  Aceh  tidak  hanya  di laut  yang  menjadi  wewenang  provinsi  (12  mil)
tapi  juga  wewenang  pemerintah  pusat  (di  atas  12 mil).  Ketika pemerintah tidak mampu menjadikan dan memanfaatkan laut sebagai jalan utama dalam distribusi  sumber  daya  maka  laut  dapat  menjadi pemisah  antara  satu  pulau  dengan  pulau  lainnya (Mulya, 2013).
Kasus illegal  fishing di  Aceh  terjadi  hampir di  seluruh  perairan  Aceh. Illegal  fishing di  wilayah Aceh  memiliki  karakteristik  khususnya  asal  kapal ikan  yang  melakukan  pelanggaran    .  Kapal  ikan asal Indonesia misalnya melakukan kegiatan illegal fishing di  bagian  utara,  barat  dan  selatan  Aceh sedangkan wilayah timur Aceh sering terjadi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Kapal asing  didominasi  oleh  kapal  berbendera  Malaysia dan Thailand. Terdapat pula dari negara Seychelles dan  akhir-akhir  ini  ada  kapal  berbendera  India masuk  ke  perairan  Aceh.  Kapal  asing  yang  masuk ke wilayah timur dipengaruhi oleh letak geografis di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan  Thailand  dan  dipengaruhi  oleh  air  laut  yang relatif  tenang  (Adwani,  2018).  Menurut  data  dari DKP Aceh dan PSDKP pada tahun 2005 s.d. 2022 kasus illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia  biasanya  terkait  dengan  alat      tangkap trawl dan  penggunaan  bahan  peledak  (Wawancara 03/08/2023). Trawl atau pukat harimau merupakan alat  tangkap  yang  dilarang  dalam  UU  No.  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan  Pasal  9  sedangkan bom  atau  penggunaan  bahan  peledak  melanggar Pasal 84. Kasus penggunaan trawl banyak terjadi di wilayah  Aceh  Barat,  Utara,  dan  Timur  sedangkan bom  ikan  banyak  terjadi  di  wilayah  Aceh  Singkil dan  Simeulue.  Berikut  kasus illegal  fishing dan pelanggaran di wilayah Aceh dari tahun 2015-2022 baik  pelanggaran  oleh  kapal  ikan  dalam  maupun dari luar Indonesia.

## Masyarakat Aceh
Mahan  dalam  teorinya  menjelaskan  bahwa kekuatan  laut  dalam  menciptakan  keamanan  jika dilihat  dari  sisi  masyarakat  dapat  digolongkan menjadi dua yaitu jumlah penduduk yang berprofesi sebagai  nelayan  dan  karakter  penduduk.  Jumlah penduduk  di  Aceh  yang  menjadi  nelayan  cukup sedikit. Secara keseluruhan jumlah penduduk Aceh berjumlah  5.274.871  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik, 2020).  Jumlah  masyarakat  Aceh  yang  berprofesi sebagai nelayan hanya 1.53% atau sejumlah 80.689 jiwa (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Rendahnya  profesi  masyarakat  sebagai  nelayan berdampak kepada sepinya aktivitas yang ada di laut. Nelayan mempunyai tugas utama untuk menangkap ikan,  namun  nelayan  juga  berperan  sebagai
prescribed  role atau  memiliki  peran  tambahan/ dianjurkan.  Peran  tambahan  nelayan  yaitu  dalam menjaga  keamanan,  membantu  penegak  hukum dalam mengawasi, melaporkan, dan mencegah hal- hal  yang  dapat  menimbulkan  ancaman  keamanan (Nasution, 2018).
Karakter  masyarakat  nelayan  lokal  juga mempengaruhi  terjadinya illegal  fishing di  Aceh. Karakter  merupakan  ciri  khas  perilaku  suatu masyarakat.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa ada beberapa elemen yang mempengaruhi karakter masyarakat  nelayan  lokal  di  Aceh;  seperti  kondisi ekonomi, tradisi, dan budaya. Karakter masyarakat yang  melakukan  kegiatan illegal  fishing yang
Tabel 1.  Data Kasus Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Aceh Tahun (Jumlah Kasus) Nama Kapal Tempat Penangkapan Jenis Tindak Pidana Perikanan 2015 (5 kasus) KHF. 1780, Malaysia, KM Hasil Nelayan, MV. Silver Sea II, Thailand, KM Elly 02, Kapal Kayu KM.026 Perairan Aceh Timur, Aceh Singkil, Kota Sabang, Aceh Barat, dan Selat Malaka Tidak membawa surat izin berlayar, dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) 2016 (11 Kasus) PKFB Malaysia, FV.Jiin Horng, Berbendera Republik Seychelles, KM.KHF 1959 Malaysia, KM. PKFB 669, Malaysia, PKFB (U) 1639,
Kapal PKFB 992, Kapal
KM. KHF1959, Kapal KM PKFB 1035, Kapal KM PKFB 669, Tanpa Tanda Selar, Nama Kapal Tidak Ada, diduga asal Sibolga Perairan Kota Langsa, Perairan Aceh Singkil, Kota Sabang, dan Selat Malaka Pengeboman, penggunaan jaring, tidak ada dokumen, dan tidak memiliki Ijin Melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Indonesia 2017 (5 Kasus) Kapal PKFB 1488, Kapal Kayu KM KHF 1821, SLFA 4641, SLFA 4948, KHF 1338 Perairan Selat Malaka Aceh dan Perairan samudera Lampulo Tidak Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), (SIPI), dan trawl 2018 (2 kasus) Kapal PKFB 1108, Kapal SLFA 4935 – Malaysia Perairan Selat Malaka Aceh ZEE Kuala Langsa dan Lampulo Trawl 2019 (4 kasus) Kapal KHF 2598, 1980, 1786 – KM. PKFA 7949 - Malaysia Perairan Selat Malaka Aceh Barang bukti Ikan berformalin 2020 (3 kasus) KM. PKFB 1099, 776 Malaysia dan KM Sinar Intan Perairan Simeulue Penggunaan Kompressor 2021 (5 kasus) KM. PKFB 1603, KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua, Lambung Biru) Perairan Simeulue, Aceh Singkil, dan Perairan Aceh, WPP 572 Penggunaan Kompressor Tahun 2022 KM. Blessing - India Perairan Aceh Besar Penggunaan Pancing Rawai, Tanpa SIPI
Sumber: DKP Aceh dan PSDKP Lampulo, 2022
mana  faktor  ekonomi  dan  tradisi  menjadi  elemen pembentuk karakter. Kemiskinan dari segi ekonomi menyebabkan  masyarakat  berorientasi  kepada pemenuhan  hidup  jangka  pendek  (Battista et  al., 2018) sehingga nelayan menangkap ikan sebanyak- banyaknya  dengan  modal  serendah-rendahnya. Nelayan  menggunakan  alat  tangkap trawl yang dilarang  dalam  UU  No.  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan. Tradisi dan didukung oleh faktor ekonomi juga terdapat dalam penggunaan trawl dan bahan peledak . Penggunaan trawl memiliki  selektivitas yang  rendah  juga  berdampak  kepada  peningkatan kuantitas  tangkapan  tanpa  mengindahkan  ukuran dan  jenis  tangkapan.  Nelayan  juga  menggunakan
bahan  peledak  atau  bom  dalam  menangkap  ikan. Penggunaan bom dirasa jauh lebih menguntungkan dikarenakan pengoperasiannya mudah dan praktis.
Selain segi ekonomi, budaya juga merupakan karakter  masyarakat  nelayan.  Tradisi  penggunakan bom  dan  alat  tangkap  trawl  menjadi  alat  tangkap yang  diwariskan  dari  nelayan  sebelumnya. Wawancara  dengan  DKP  Aceh  Barat  memaparkan bahwa  penggunaan  trawl  dan  bom  yang  dilarang oleh UU ini masih saja dipertahankan oleh beberapa oknum  nelayan  lokal  (Wawancara  23/08/2022). Kondisi  ini  disebabkan  oleh  ketidakmampuan nelayan mengkonversi ke alat tangkap yang diizinkan karena biaya yang besar dan jumlah tangkapan akan menurun. Wawancara dengan DKP Aceh mengatakan bahwa Trawl sudah digunakan sejak tahun 1980an dari  generasi  ke  generasi  di  Aceh  (Wawancara 03/08/2022).  Sejak  ada  larangan  penggunaan trawl,  nelayan  memodifikasi    penggunaan  trawl dalam  ukuran  kecil  atau  mini  trawl.  Bagi  nelayan penggunaan mini trawl dianggap tidaklah terlarang seperti trawl pada umumnya (Sulaiman, 2016).
Kearifan lokal masyarakat Aceh dalam melaut mendukung  aktivitas illegal  fishing khususnya oleh  kapal  ikan  asing.  Kearifan  lokal  ini  terdapat dalam “Hukum Adat Laot” yang merupakan hasil musyawarah Panglima Laot seluruh wilayah Aceh. Hukum adat tersebut terkandung beberapa kondisi larangan  melaut.  Hari  larangan  melaut  di  Aceh menurut Hukum Adat Laot antara lain;
a. Kenduri Laot (Selama 3 Hari)
Kenduri  Laot  merupakan  tradisi  penting bagi  masyarakat  pesisir  Aceh  yang  rutin dilaksanakan  setiap  tahun  yang  berfungsi untuk  penguatan  Lembaga  Hukom  Adat Panglima Laot. Pelaksanaan Kenduri Laot ini  dapat  menciptakan  keharmonisan di  antara  masyarakat  nelayan,  menjalin silaturahmi,  menjaga  kerukunan,  dan kekompakkan  masyarakat  nelayan.  Tradisi ini  juga  merupakan  rasa  syukur  kepada Tuhan atas hasil laut sepanjang tahun.
b.  Hari Jumat Hari Jumat adalah hari istimewa bagi Islam yang  mayoritas  dianut  oleh  masyarakat Aceh.  Istimewanya  hari  ini  maka  adanya larangan untuk tidak melaut. Larangan ini dimulai dari terbenanamnya matahari di hari kamis dan berakhir setelah tenggelamnnya matahari di hari Jumat.
c.  Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha (3 hari) Selain hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul  Adha  juga  merupakan  hari  penting bagi masyarakat Aceh. Kedua hari tersebut merupakan hari besar dalam agama Islam.
d.  17 Agustus
17  Agustus  merupakan  hari  perayaan kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Untuk memperingati hari istimewa tersebut nelayan juga  dilarang  untuk  melaut.  Larangan  ini dimulai  dari  sehari  sebelumnya  setelah matahari  tenggelam  hingga  terbenamnya matahari di tanggal 17 Agustus.
e.  26 Desember
Pada  tanggal  26  Desember  2004  Aceh dilanda  oleh  gempa  bumi  dan  tsunami. Bencana alam tersebut berdampak dengan hancurnya  daerah  pesisir  barat  Aceh  dan banyaknya korban jiwa. Bencana ini menjadi hari berduka bagi masyarakat Aceh. Maka dari  itu  masyarakat  Aceh  dilarang  untuk melaut setiap tanggal 26 Desember karena memperingati peristiwa tsunami.
Adanya  kekosongan  laut  Aceh  pada  hari- hari  larangan  melaut  tersebut  membuat  fungsi pengawasan  dari  nelayan-pun  hilang.  Wawancara dengan  PSDKP  Lampulo  memberikan  argumen bahwa  kondisi  kekosongan  laut  ini  berkontribusi kepada  kapal  asing  mudah  masuk  tanpa  adanya pengawasan  dan  berpotensi  membawa  ikan  dari Indonesia (Wawancara 04/08/2022).

## Pemerintah
Teori  Mahan  mengenai sea  power juga memperhitungkan  keberadaan  pemerintah.  Ada beberapa alasan sehingga kasus illegal fishing sering terjadi di wilayah perairan Aceh baik yang dilakukan oleh  Kapal  Ikan  Indonesia  dan  Kapal  Ikan  Asing. Adapun penyebab terjadinya illegal fishing di Aceh antara lain:
1. Pengawasan Perairan Aceh yang masih belum  maksimal  dan  Terbatasnya  Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana) Wawancara  dengan  PSDKP  Lampulo menjelaskan pengawasan laut yang menjadi wewenang  pemerintah  pusat  dilakukan seyogyanya  dilakukan  secara  rutin.  Hal ini  berguna  dalam  upaya  pencegahan terjadi  kegiatan illegal  fishing (Wawancara 04/08/2022) . Pengawasan  perairan  Aceh masih  belum  maksimal.  Kegiatan  patroli oleh  pemerintah  di  perairan  Aceh  dalam waktu  satu  tahun  jika  diakumulasikan hanya  mencapai  90  hari  atau  15-20  hari setiap  sekali  penugasan.  Kondisi  minimnya jumlah hari patrol makin diperparah dengan bocornya  jadwal  patroli  yang  dilakukan oleh  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan dan  Perikanan  (PSDKP)  ataupun  instansi pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan yang
sangat tidak optimal ini berdampak dengan peningkatan  aktivitas illegal  fishing di  Aceh (Wawancara 04/08/2022) . PSDKP  Lampulo  juga  memberikan hubungan  antara  kenaikan  harga  BBM terhadap  melemahnya  pengawasan  di  laut Aceh.  Kenaikan  harga  BBM  di  Indonesia yang  siginifikan  berkontribusi  kepada melemahnya  usaha  pengawasan  laut  di Aceh. Biaya patrol yang besar, durasi patrol yang  tidak  lama  sebelum  bahan  bakar naik  menjadikan  kuantitas  patroli  di  laut berkurang hampir setengahnya (Wawancara 04/08/2022) .
Wawancara  dengan  PSDKP  Lampulo mendapatkan  fakta  bahwa  terbatasnya penyidik  pegawai  negeri  sipil,  terbatasnya anggaran,  dan  terbatasnya  sarana  serta prasarana menjadi faktor utama pengawasan laut  Aceh  lemah.  Ditambah  lagi  dengan adanya  oknum  nakal  yang  memanfaatkan kondisi  ini  untuk  bekerja  sama  dengan para kapal ikan asing seperti membocorkan jadwal  patrol  hingga  mau  di  suap  untuk tidak  diadili  secara  hukum  (Wawancara 04/08/2022) . Berdasarkan wawancara dengan  Polisi  Air  Aceh  Barat  bahwa  kasus kapal ikan Indonesia yang menyalahi aturan UU,  beberapa  oknum  membiarkan  nelayan dan  membebaskan  mereka  tanpa  diadili. Penggunaan mini  trawl menjadi  contoh bahwasannya  pelanggaran  yang  dilakukan masih  dianggap  belum  signifikan  sehingga alat  ini  cukup  dimaklumi  aparat.  Alasan utamanya adalah kebutuhan masyarakat kecil dalam mencari nafkah untuk kehidupannya (Wawancara 23/08/2022).
2.  Regulasi Terkait Kegiatan Kelautan dan Perikanan Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  58  tahun 2020  Tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap memberikan  perizinan  yang  lebih  ketat terhadap kapal penangkapan ikan. Informasi dari  PSDKP  Lampulo  menjelaskan  bahwa peraturan  menteri  tersebut  berakibat terjadinya  pengurangan  jumlah  kapal penangkapan  ikan  yang  resmi  namun permintaan  produk  perikanan  makin meningkat.  Meningkatnya  permintaan pasar  akan  ikan  membuat  kapal  ikan  asing melakukan  tindakan-tindakan  melawan hukum dalam menangkap ikan (Wawancara 04/08/2022) . Wawancara  dengan  PSDKP  Lampulo  juga memberikan informasi terkait implementasi UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal  102  menjelaskan  bahwa  Kapal  Ikan Asing  sulit  untuk  dipidana  karena  perlu
adanya  perjanjian  dengan  negara  lain. Dengan  kondisi  seperti  ini  aparat  di lapangan  menjadi  kesusahan  menjalankan proses  hukum  (Wawancara  04/08/2022). Hasil  wawancara  dengan  DKP  Aceh  Barat mejelaskan bahwa UU No, 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  27,  UU ini  mengamanatkan  kepada  provinsi  untuk mengelola sumber daya alam di laut sehingga jika terdapat pelanggaran di laut, kabupaten atau  kota  tidak  mempunyai  wewenang untuk menangani kasus tersebut. Ditambah dengan adanya Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang  Perikanan  yang  tidak  lagi  relevan dengan  kondisi  di  lapangan.  Qanun  tidak spesifik  mengatur illegal  fishing dan  sanksi yang diberikan lebih kepada sanksi adat dan denda  yang  tidak  berefek  jera  (Wawancara 25/08/2022).
3.  Kebijakan  Provinsi  Aceh  lebih  berfokus kepada  isu  kemiskinan,  kesehatan,  dan Pendidikan Wawancara dengan DKP Aceh menjelaskan bahwa isu keamanan sumber daya perikanan di  laut  bukan  menjadi  isu  prioritas  bagi pemerintah Aceh saat ini. Pemerintah lebih fokus  kepada  isu  pendidikan,  kesehatan, ekonomi,  sosial,  dan  budaya  (Wawancara 03/08/2023).

## Penanganan Kasus Illegal Fishing di Aceh
Wawancara  dengan  DKP  Aceh  dan  PSDKP Lampulo  menjelaskan  bahwa  penanganan  kasus illegal fishing di Aceh dilakukan melalui kolaborasi beberapa  instansi  seperti  Kepolisian  Republik Indonesia,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Angkatan  Laut,  PSDKP  Lampulo  dan  Belawan (Sumatera  Utara),  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Perikanan  DKP  Aceh  dan  Belawan  serta  juga melibatkan  Bea  Cukai  (Wawancara  04/08/2022). Penanganan  kasus  illegal  fishing  di  Aceh  masih belum optimal sesuai dengan amanat UU (Adwani, 2018). Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perikanan seperti:
1.  UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan  UU  No.  45  Tahun  2009  tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004.
2.  UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
3.  UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007. 4.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2013 tentang Perubahan  ketiga  atas  Permen-KP  Nomor Per.02/Men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan negara RI.
e-ISSN: 2527-4805
5.  Qanun No. 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan (Qanun  adalah  peraturan  perundang undangan khusus di Provinsi Aceh). Ada  beberapa  usaha-usaha  yang  dilakukan dalam penanganan kasus illegal fishing diantaranya:
1.  Patroli laut Aktivitas patroli laut dilakukan oleh instansi pemerintah  dengan  saling  koordinasi. Wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan DKP  Aceh  menjelaskan  bahwa  kegiatan patroli laut oleh DKP Aceh dilakukan dua kali setahun. Sekali patroli dibutuhkan anggaran sekitar 30 juta selama 4 hari. DKP memiliki sarana  dan  prasarana  yang  terbatas  seperti kapal  patroli  sehingga  sering  meminjam kapal  dari  PSDKP  Lampulo  ataupun Polisi  Air.  Patroli  sering  kali  menemukan alat  tangkap  yang  dilarang  khususnya  alat tangkap  yang  digunakan  oleh  kapal  ikan Indonesia (Wawancara 03/08/2022).
2.  Sosialisasi terkait peraturan perundang undangan kepada masyarakat, pembuatan poster, dan pamflet himbauan Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  hampir  oleh seluruh  instansi  pemerintahan.  Wawancara dengan  DKP  Aceh  menginformasikan bahwa  sosialisasi  biasanya  menekankan kepada penggunaan alat tangkap yang tidak diperbolehkan  seperti trawl dan  bom  ikan.
Sosialisasi juga mengajak masyarakat untuk menggunakan  alat  tangkap  yang  ramah lingkungan  dan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku (Wawancara 03/08/2022).
3.  Pendirian dan pembimbingan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pembentukkan  Pokmaswas  ini  merupakan perpanjangan tangan dari instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan laut dan isinya. Wawancara dengan DKP Aceh menjelaskan bahwa Pokmaswas merupakan bentukan dari kepala desa (gampong) dan anggotanya terdiri dari lapisan masyarakat seperti nelayan, tokoh masyarakat,  tokoh  adat,  masyarakat  yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Kelompok  ini  memberikan  laporan  terkait jika  ditemukannya  aktivitas  yang  mengarah kepada pelanggaran undang-undang tentang perikanan (Wawancara 03/08/2022).
4.  Peran Panglima Laot Panglima  Laot  merupakan  suatu  institusi adat di Aceh yang bertugas dalam mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, mengatur tentang  larangan  pengrusakan  lingkungan laut,  serta  menetapkan  hari-hari  tertentu untuk  tidak  melaut.  Panglima  Laot  tidak hanya  sebagai  sebuah  lembaga  namun
sebutan  Panglima  Laot  juga  dilekatkan kepada  ketua  dari  lembaga  itu.  Kehadiran Panglima Laot sudah lama sejak 400 tahun lalu (Pranita et al., 2021) namun diperkuat dengan keistimewaan Aceh melalui UU No. 44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.
Semua  hal  di  atas  menunjukkan  upaya pemerintah  baik  pusat,  daerah,  hingga  ke  tingkat desa.  Usaha-usaha  yang  telah  diuraikan  di  atas masih belum menunjukkan penangkapan ikan secara illegal bisa diberantas hingga tuntas. Hal ini terlihat bahwa masih banyak kasus illegal fishing yang terjadi di Aceh sesuai yang sudah dipaparkan di Tabel 1.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Kasus illegal  fishing yang  terjadi  di  Aceh merupakan  tindakan  kejahatan  perikanan  yang mengancam  sumber  pangan  protein.  Terjadinya illegal  fishing di  Aceh  dilakukan  oleh  kapal  ikan yang  berasal  dari  luar  maupun  dalam  Indonesia. Ada  beberapa  kondisi  yang  menyebabkan illegal fishing kembali  berulang  berdasarkan  kepada  teori sea  power Mahan.  Kondisi  tersebut  dipengaruhi oleh wilayah (posisi, bentuk, dan luas), masyarakat (jumlah  nelayan  dan  karakter  penduduk),  dan pemerintah.  Wilayah  Aceh  yang  jauh  dari  pusat pemerintahan  berdampak  kepada  kurangnya perhatian  pemerintah  pusat .  Ditambah  dengan kurangnya andil pemerintah daerah dalam menjaga keamanan  laut  memberikan  kontribusi  terjadinya illegal  fishing. Luasnya  laut  dan  posisi  Aceh  yang berada di wilayah perbatasan tidak berbanding lurus dengan jumlah aparat keamanan. Masyarakat Aceh yang  berprofesi  sebagai  nelayan  hanya  1,53%  dari total  penduduk.  Kondisi  ini  menjelaskan  bahwa melaut bukanlah profesi primadona. Adanya tradisi masyarakat  tentang  aturan  larangan  untuk  tidak menangkap ikan di laut pada hari-hari tertentu dan karakter  masyarakat  juga  masih  mempertahankan dan  belum  serius  untuk  mengganti  alat  tangkap memberikan  kontribusi  lemahnya  keamanan sumber  daya  perikanan  di  Aceh.  Pemerintah  juga ikut  andil  dalam  melemahnya  keamanan  sumber daya  perikanan  di  laut  Aceh  seperti  masih  adanya oknum yang melakukan pembiaran, kebijakan yang tidak yang tidak ramah terhadap illegal fishing , dan pengawasan yang belum optimal.

## Rekomendasi Kebijakan
Kondisi-kondisi  yang  telah  diuraikan  di  atas berikut  beberapa  rekomendasi  kebijakan  yang  bisa diambil  oleh  pemerintah,  yaitu;  (1).  Pemberdayaan nelayan  dengan  memberikan  sarana  (kapal  ikan modern  dilengkapi  alat  navigasi  dan  komunikasi) dan  prasarana  (pelatihan  dan  pendidikan  nelayan terkait  penggunaan  teknologi)  yang  nantinya dapat  menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah dalam  melakukan  pengawasan  laut;  (2).  Perlunya pendidikan  yang  berorientasi  ke  laut  sehingga generasi muda mau kembali lagi ke laut; (3). Perlunya peningkatan  sumber  daya  manusia,  peningkatan sarana  dan  prasarana  pengawasan  keamanan  laut baik  tingkat  pemerintah  pusat  maupun  daerah, dan  (4).  Pengawasan  dan  penegakan  hukum bagi  pelanggaran  maritim  semakin  diperkuat .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Universitas  Teuku  Umar  yang  telah  memberikan izin  penelitian,  Universitas  Islam  Internasional Malaysia  yang  memberikan  kesempatan  untuk menyampaikan  hasil  penelitian  dalam  konferensi internasional keamanan maritim di Asia Tenggara, dan para narasumber yang telah bekerja sama selama penelitian.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan  ini  kami  menyatakan  bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Fadli Afriandi sebagai kontributor utama serta  Fachriza  Ariyadi,  Ligar  Abdillah  dan  Yeni Sri  Lestari  sebagai  anggota.  Penulis  menyatakan bahwa penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Adwani, A. (2018). Penanggulangan Penangkapan Ikan secara  Ilegal  di  Perairan  Provinsi  Aceh. Jurnal Media  Hukum , 25 (2),  137–149.  https://doi. org/10.18196/jmh.2018.0109.137-149
Adwani,  Mahfud,  &  Rosmawati.  (2016).  Local Government  Role  in  The  Solving  of  Catching Fish Illegally in Aceh Region. Jurnal Dinamika Hukum , 16 (1), 1–7.
Agnew,  D.  J.,  Pearce,  J.,  Pramod,  G.,  Peatman,  T.,
Watson,  R.,  Beddington,  J.  R.,  &  Pitcher,  T. J.  (2009).  Estimating  the  worldwide  extent  of illegal  fishing. PLoS  ONE , 4 (2).  https://doi. org/10.1371/journal.pone.0004570
Al  Syahrin,  M.  N.  (2018).  Kebijakan  Poros  Maritim Jokowi  dan  Sinergitas  Strategi  Ekonomi
dan  Keamanan  Laut  Indonesia. Indonesian Perspective , 3 (1),  1.  https://doi.org/10.14710/ ip.v3i1.20175
Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan  Tata  Ruang  Pertahanan  Daerah dalam  Menghadapi  Ancaman  Non-Militer  di Indonesia. Jurnal Global & Strategis , 13 (1), 103. https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122
Ali,  I.  M.,  Yudho,  L.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut , 6 (2), 169– 188.  https://doi.org/https://doi.org/10.33172/ spl.v6i2.636
Anwar,  S.  (2018).  Membangun  Keamanan  Maritim Indonesia  Dalam  Analisa  Kepentingan, Ancaman,  Dan  Kekuatan  Laut. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 6 (3), 69–90. https:// doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315
Arnowo,  H.  (2018).  Penguasaan  tanah  di  kawasan perbatasan  negara.
Jurnal  Transformasi Administrasi , 8 (2) (April), 130–146.
Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut  dalam  Penguatan  Sistem  Keamanan Laut  Nasional. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 3 (2),  155–173.  https://doi.org/ https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173
Azizah,  Z.  H.  (2020).  Mendefinisikan  Kembali  Konsep Keamanan  dalam  Agenda  Kebijakan  Negara- Bangsa  (Redefining  the  Concept  of  Security in  the  Nation-State  Policy  Agenda). Jurnal Diplomasi  Pertahanan , 6 (3),  94–104.  https:// doi.org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.666
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Jumlah  Penduduk (Jiwa),  2018-2020 .  https://aceh.bps.go.id/ indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html
Battista, W., Romero-Canyas, R., Smith, S. L., Fraire, J.,  Effron,  M.,  Larson-Konar,  D.,  &  Fujita, R.  (2018).  Behavior  change  interventions  to reduce  illegal  fishing. Frontiers  in  Marine Science , 5 (OCT), 1–15. https://doi.org/10.3389/ fmars.2018.00403
Bueger, C. (2015). What is maritime security? Marine Policy , 53 ,  159–164.  https://doi.org/10.1016/j. marpol.2014.12.005
Bustamam, A. (2022). Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Lokal  Masa Penerapan Otonomi Khusus. Serambi Tarbawi , 10 (1), 15–28. https://doi.org/10.32672/tarbawi. v10i1.3953
Devy, S., Siti, &, & Abstrak, R. (2019). Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh. Legitimasi , 8 (1), 103–119. http://m.detik.com/travel/travel- news/d-3071563/pulo-aceh,
Dewi, K. F., Sumerta, G., & Hidayat, E. (2022). Potensi Konflik  Antara  Pemerintah  Provinsi  Aceh  dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi  Memorandum  of  Understanding
Helsinki dalam Perspektif Amnesti Internasional. Jurnal Education and Development , 10 (1), 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ ed.v10i1.3215
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2020). Profil Dinas Kelautan  dan  Perikanan .  https://dkp.acehprov. go.id/halaman/profil-organisasi
Fahry,  M.,  &  Fuadi,  A.  (2020).  Efektivitas  Crisis Management  Initiative  (CMI)  Dalam  Upaya Membangun  Perdamaian  Pasca  Memorandum Of  Understanding  (MoU)  Helsinki  Di  Aceh. Global  Political  Studies  Journal , 4 (2),  89–104. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5876
Farsia, L., Sautunnida, L., & Putra Iqbal, M. (2020). The Efforts  to  Resolve  the  Case  of  Illegal  Fishing Conducted  by  Foreign  Fishing  Vessels  in  the Territorial  Waters  of  Aceh. Advances  in  Social Science,  Education  and  Humanities  Research, . https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.230
Haqiqi,  F.  A.  (2020).  Optimalisasi  Geostrategi Indonesia di Selat Malaka. Transformasi Global ,
7 (2),  258–265.  https://doi.org/10.21776/ ub.jtg.2020.007.02.5
Hosen,  S.  (2022).  The  Rohingya  refugees’  prolonged presence in Bangladesh: non-traditional security threats  to  the  region. Political  Science  and Security Studies Journal , 3 (4), 3–14. https://doi. org/10.5281/zenodo.7526439
Jamilah,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Penegakan Hukum  Illegal  Fishing  dalam  Perspektif UNCLOS  1982. Mulawarman  Law  Review ,
5 (1),  29–46.  https://doi.org/10.30872/mulrev. v5i1.311
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Pencarian Nelayan/Pembudidaya  Ikan  Menurut  Jenis Nelayan/Pembudidaya  Ikan,  Jenis  Kegiatan, Tahun dan Provinsi . https://statistik.kkp.go.id/ home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer KKP. (2021). Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan  Tahun  2021 .  Kementerian  Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. https://kkp. go.id/djpsdkp/infografis
KKP.  (2022). Hasil  Operasi  Kapal  Pengawas  dan Penanganan TPKP Semester 1 2022 . Kementerian Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia. https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis
Lee,  T.  (2020).  Political  orders  and  peace-building: ending  the  Aceh  conflict. Conflict,  Security  & Development , 20 (1),  115–139.  https://doi.org/ https://doi.org/10.1080/14678802.2019.170507 1
Liaqat,  B.  Bin,  Mustafa,  G.,  &  Ali,  N.  (2022).  Non- Traditional  Security  Threats  To  China  In  The 21st Century. Journal of Int’L Affairs , 5 (2).
Mahan, A. T. (1989). The Influence of Sea Power Upon History 1660-1793 . Little Brown and Company.
Miles, M. B. , Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode Baru . UI Press.
Muhamad,  S.  V.  (2012).  Illegal  fishing  di  perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya  secara  bilateral  di  kawasan. Jurnal Ilegal Fishing , 3 (Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. https://doi.org/10.1002/asi Muhammad Ridha Iswardhana, Adi Wibawa, H. C. C. (2020).  Strategi  Keamanan  Laut  Pemerintah Indonesia  untuk  Menjaga  Keamanan  Maritim. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 7 (2),  408–420.  https://doi.org/http://dx.doi. org/10.31604/jips.v8i6.2021.1406-1428
Mulya, L. (2013). Postur maritim Indonesia: pengukuran melalui teori Mahan. Lembaran Sejarah , 10 (2),
8. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/ lembaran-sejarah.23701
Munawiah,  Melayu,  H.  A.,  &  Husna,  N.  (2017). Perempuan Aceh dan Human Security. Gender Equality:  International  Journal  of  Child  and Gender Studies , 3 (2), 19–36.
Nasution,  A.  M.  (2018).  Peran  Nelayan  Dalam Membantu  Instansi  Penegak  Hukum  Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 8 (1), 85–104. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/ jpbh.v8i1.267
Nurhasanah,  S.,  Napang,  M.,  &  Rohman,  S.  (2020). Covid-19  As  A  Non-Traditional  Threat  To Human Security. Journal of Strategic and Global Studies , 3 (1),  54–68.  https://doi.org/10.7454/ jsgs.v3i1.1028
Nurmansyah,  F.  A.  (2021).  Efektifitas  Strategi Penanganan Terorisme di Aceh Melalui Sistem Pertahanan  Rakyat. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (2), 31–37. https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.31- 37
Palar,  A.  M.  K.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Aries,  S.  (2021). Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim  Dunia. Jurnal  Strategi  Pertahanan Laut , 7 (2),  143–158.  https://doi.org/https:// doi.org/10.33172/spl.v7i2.854
Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu’aqaffi, G., Said, B. D.,
& Yulianto, B. A. (2021). Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security Di  Aceh. Jurnal  Education  and  Development , 9 (3),  131–138.  https://doi.org/https://doi. org/10.37081/ed.v9i3.2775
Pratiwi,  E.  A.  (2019).  Campur  Tangan  Asing  di Indonesia :  Crisis  Management  Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). Historia:  Jurnal  Pendidik  Dan  Peneliti  Sejarah ,
2 (2),  83.  https://doi.org/10.17509/historia. v2i2.15630
Rizki, K. (2020). Pandangan Human Security terhadap Komunikasi  dan  Implementasi  Kebijakan Maritim:  Studi  Kasus  Penggunaan  Pukat Harimau  di  Laut  Aceh. JCommsci:  Journal  Of Media  and  Communication  Science , 3 (2),  78– 91.  https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ jcommsci.v3i2.79
Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi  Pembangunan  Industri  Pertahanan Pada  Negara  Kepulauan  Guna  Mendukung Pertahanan Negara. Jurnal Academia Praja , 4 (2), 427–440. https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629
Saha,  S.,  &  Chakrabarti,  S.  (2021a).  The  Non- traditional  Security  Threat  of  COVID-19  in South  Asia:  An  Analysis  of  the  Indian  and Chinese Leverage in Health Diplomacy. South Asian  Survey , 28 (1),  111–132.  https://doi. org/10.1177/0971523121998027
Saha,  S.,  &  Chakrabarti,  S.  (2021b).  The  Non- traditional  Security  Threat  of  COVID-19  in South  Asia:  An  Analysis  of  the  Indian  and Chinese Leverage in Health Diplomacy. South Asian  Survey , 28 (1),  111–132.  https://doi. org/10.1177/0971523121998027
Sari, D. R., Dr. Dahlawi, M. S., & Alfi Rahman, M. Si.,
Ph. D. (2019). Pelaksanaan Penanganan Illegal Fishing  oleh  Pangkalan  Pengawasan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Lampulo  di Perairan Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 4 (4) (4), 1–18.
Savitri E.I, Wiranto S, dan L. E. (2022). Peran Panglima Laot  Dalam  Meningkatkan  Ketahanan  Sosial Masyarakat  Pesisir  Aceh. Jurnal  Education and  Development  Institut  Tapanuli  Selatan , 10  (2) (2),  46–53.  https://doi.org/https://doi. org/10.37081/ed.v10i2.3463
Soegeng. (2020). Diplomasi Pertahanan Indonesia Study of National Security in the Perspective of. Jurnal Diplomasi Pertahanan Indonesia , 6 . https://doi. org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.662
Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi  Perbatasan  Negara. Jurnal  Hubungan Internasional , 7 (2).  https://doi.org/https://doi. org/10.18196/hi.72139
Sulaiman,  S.  (2016).  Interaksi  Hukum  Negara  dan Hukum  Adat  Dalam  Penanggulangan  Trawl di  Indonesia. LITIGASI , 17 (2),  3377–3426. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139
Suwarno,  P.,  Sumantri,  S.  H.,  &  Bahar,  F.  (2021).
Rekonstruksi  Keamanan  Maritim  Indonesia Dalam  Rangka  Mewujudkan  Ketahanan Wilayah  (Studi  Di  Kabupaten  Natuna  Periode Tahun 2019-2020). Jurnal Ketahanan Nasional ,
27 (1), 65. https://doi.org/10.22146/jkn.62028 Syahriyal,  M.  (2022). Diduga  Lakukan  Illegal  Fishing, Dua  Kapal  Berbendera  Malaysia  Ditangkap . Aceh Journal National Network.
Thontowi,  J.  (2018).  Konflik  Wilayah  Laut  Tiongkok Selatan  dan  Kejahatan  Lintas  Negara  serta Implikasinya  terhadap  Ketahanan  Nasional.
Jurnal Media Hukum , 25 (2), 124–136. https:// doi.org/10.18196/jmh.2018.0108.124-136
Tribawono, D. (2018). Hukum Perikanan Indonesia (2nd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
Verma, R. (2022). Instability in Afghanistan and Non- traditional  Security  Threats:  A  Public  Good
Problem? Clobal  Policy , 13  (1) (February 2022),  152–159.  https://doi.org/https://doi. org/10.1111/1758-5899.13044
Wahyuddin,  Muksal,  Nirzalin,  &  Zulfikar.  (2017). Pengaruh  Prkatik  Illegal  Fishing  Terhadap Kesejahteraan  Ekonomi  Nelayan  di  Provinsi Aceh. Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia , 1 , 411–417.
Yasmin, L. (2021). Non-Tradisional Security Threats in The Bay of Bengal: We Arw in The Same Boat, Brother! Bimrad Journal , 2 (1), 20–36.
Zainal,  S.  (2016).  Transformasi  Konflik  Aceh  dan Relasi  Sosial-Politik  di  Era  Desentralisasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 21 (1). https:// doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757
Zuhdi,  S.  (2018).  Sejarah  Perjuangan  Bangsa  Sebagai Modalitas  Memperkuat  Pertahanan  Negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 4 (1), 33–60. https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.321
Adwani, A. (2018). Penanggulangan Penangkapan Ikan secara  Ilegal  di  Perairan  Provinsi  Aceh. Jurnal Media  Hukum , 25 (2),  137–149.  https://doi. org/10.18196/jmh.2018.0109.137-149
Adwani,  Mahfud,  &  Rosmawati.  (2016).  Local Government  Role  in  The  Solving  of  Catching Fish Illegally in Aceh Region. Jurnal Dinamika Hukum , 16 (1), 1–7.
Agnew,  D.  J.,  Pearce,  J.,  Pramod,  G.,  Peatman,  T., Watson,  R.,  Beddington,  J.  R.,  &  Pitcher,  T. J.  (2009).  Estimating  the  worldwide  extent  of illegal  fishing. PLoS  ONE , 4 (2).  https://doi. org/10.1371/journal.pone.0004570
Al  Syahrin,  M.  N.  (2018).  Kebijakan  Poros  Maritim Jokowi  dan  Sinergitas  Strategi  Ekonomi dan  Keamanan  Laut  Indonesia. Indonesian Perspective , 3 (1),  1.  https://doi.org/10.14710/ ip.v3i1.20175
Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan  Tata  Ruang  Pertahanan  Daerah dalam  Menghadapi  Ancaman  Non-Militer  di Indonesia. Jurnal Global & Strategis , 13 (1), 103. https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122
Ali,  I.  M.,  Yudho,  L.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut , 6 (2), 169– 188.  https://doi.org/https://doi.org/10.33172/ spl.v6i2.636
Anwar,  S.  (2018).  Membangun  Keamanan  Maritim Indonesia  Dalam  Analisa  Kepentingan, Ancaman,  Dan  Kekuatan  Laut. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 6 (3), 69–90. https:// doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315
Arnowo,  H.  (2018).  Penguasaan  tanah  di  kawasan perbatasan  negara. Jurnal  Transformasi Administrasi , 8 (2) (April), 130–146. Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut  dalam  Penguatan  Sistem  Keamanan
e-ISSN: 2527-4805
Laut  Nasional. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 3 (2),  155–173.  https://doi.org/ https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173
Azizah,  Z.  H.  (2020).  Mendefinisikan  Kembali  Konsep Keamanan  dalam  Agenda  Kebijakan  Negara- Bangsa  (Redefining  the  Concept  of  Security in  the  Nation-State  Policy  Agenda). Jurnal Diplomasi  Pertahanan , 6 (3),  94–104.  https:// doi.org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.666
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Jumlah  Penduduk (Jiwa),  2018-2020 .  https://aceh.bps.go.id/ indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html
Battista, W., Romero-Canyas, R., Smith, S. L., Fraire, J.,  Effron,  M.,  Larson-Konar,  D.,  &  Fujita, R.  (2018).  Behavior  change  interventions  to reduce  illegal  fishing. Frontiers  in  Marine Science , 5 (OCT), 1–15. https://doi.org/10.3389/ fmars.2018.00403
Bueger, C. (2015). What is maritime security? Marine Policy , 53 ,  159–164.  https://doi.org/10.1016/j. marpol.2014.12.005
Bustamam, A. (2022). Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Lokal  Masa Penerapan Otonomi Khusus. Serambi Tarbawi ,
10 (1), 15–28. https://doi.org/10.32672/tarbawi. v10i1.3953
Devy, S., Siti, &, & Abstrak, R. (2019). Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh. Legitimasi , 8 (1), 103–119. http://m.detik.com/travel/travel- news/d-3071563/pulo-aceh,
Dewi, K. F., Sumerta, G., & Hidayat, E. (2022). Potensi Konflik  Antara  Pemerintah  Provinsi  Aceh  dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi  Memorandum  of  Understanding Helsinki dalam Perspektif Amnesti Internasional.
Jurnal Education and Development , 10 (1), 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ ed.v10i1.3215
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2020). Profil Dinas Kelautan  dan  Perikanan .  https://dkp.acehprov. go.id/halaman/profil-organisasi
Fahry,  M.,  &  Fuadi,  A.  (2020).  Efektivitas  Crisis Management  Initiative  (CMI)  Dalam  Upaya Membangun  Perdamaian  Pasca  Memorandum Of  Understanding  (MoU)  Helsinki  Di  Aceh.
Global  Political  Studies  Journal , 4 (2),  89–104. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5876
Farsia, L., Sautunnida, L., & Putra Iqbal, M. (2020). The Efforts  to  Resolve  the  Case  of  Illegal  Fishing Conducted  by  Foreign  Fishing  Vessels  in  the Territorial  Waters  of  Aceh. Advances  in  Social Science,  Education  and  Humanities  Research, . https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.230
Haqiqi,  F.  A.  (2020).  Optimalisasi  Geostrategi Indonesia di Selat Malaka. Transformasi Global ,
7 (2),  258–265.  https://doi.org/10.21776/ ub.jtg.2020.007.02.5
Hosen,  S.  (2022).  The  Rohingya  refugees’  prolonged presence in Bangladesh: non-traditional security
threats  to  the  region. Political  Science  and Security Studies Journal , 3 (4), 3–14. https://doi. org/10.5281/zenodo.7526439
Jamilah,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Penegakan Hukum  Illegal  Fishing  dalam  Perspektif UNCLOS  1982. Mulawarman  Law  Review ,
5 (1),  29–46.  https://doi.org/10.30872/mulrev. v5i1.311
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Pencarian Nelayan/Pembudidaya  Ikan  Menurut  Jenis Nelayan/Pembudidaya  Ikan,  Jenis  Kegiatan, Tahun dan Provinsi . https://statistik.kkp.go.id/ home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer KKP. (2021). Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan  Tahun  2021 .  Kementerian  Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. https://kkp. go.id/djpsdkp/infografis KKP.  (2022). Hasil  Operasi  Kapal  Pengawas  dan Penanganan TPKP Semester 1 2022 . Kementerian Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia. https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis
Lee,  T.  (2020).  Political  orders  and  peace-building: ending  the  Aceh  conflict. Conflict,  Security  & Development , 20 (1),  115–139.  https://doi.org/ https://doi.org/10.1080/14678802.2019.170507 1
Liaqat,  B.  Bin,  Mustafa,  G.,  &  Ali,  N.  (2022).  Non- Traditional  Security  Threats  To  China  In  The 21st Century. Journal of Int’L Affairs , 5 (2).
Mahan, A. T. (1989). The Influence of Sea Power Upon History 1660-1793 . Little Brown and Company.
Miles, M. B. , Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode Baru . UI Press.
Muhamad,  S.  V.  (2012).  Illegal  fishing  di  perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya  secara  bilateral  di  kawasan. Jurnal Ilegal Fishing , 3 (Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. https://doi.org/10.1002/asi Muhammad Ridha Iswardhana, Adi Wibawa, H. C. C. (2020).  Strategi  Keamanan  Laut  Pemerintah Indonesia  untuk  Menjaga  Keamanan  Maritim. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 7 (2),  408–420.  https://doi.org/http://dx.doi. org/10.31604/jips.v8i6.2021.1406-1428
Mulya, L. (2013). Postur maritim Indonesia: pengukuran melalui teori Mahan. Lembaran Sejarah , 10 (2),
8. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/ lembaran-sejarah.23701
Munawiah,  Melayu,  H.  A.,  &  Husna,  N.  (2017). Perempuan Aceh dan Human Security. Gender Equality:  International  Journal  of  Child  and Gender Studies , 3 (2), 19–36.
Nasution,  A.  M.  (2018).  Peran  Nelayan  Dalam Membantu  Instansi  Penegak  Hukum  Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 8 (1), 85–104. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/ jpbh.v8i1.267
Nurhasanah,  S.,  Napang,  M.,  &  Rohman,  S.  (2020). Covid-19  As  A  Non-Traditional  Threat  To Human Security. Journal of Strategic and Global Studies , 3 (1),  54–68.  https://doi.org/10.7454/ jsgs.v3i1.1028
Nurmansyah,  F.  A.  (2021).  Efektifitas  Strategi Penanganan Terorisme di Aceh Melalui Sistem Pertahanan  Rakyat. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (2), 31–37. https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.31- 37
Palar,  A.  M.  K.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Aries,  S.  (2021). Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim  Dunia. Jurnal  Strategi  Pertahanan Laut , 7 (2),  143–158.  https://doi.org/https:// doi.org/10.33172/spl.v7i2.854
Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu’aqaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security Di  Aceh. Jurnal  Education  and  Development , 9 (3),  131–138.  https://doi.org/https://doi. org/10.37081/ed.v9i3.2775
Pratiwi,  E.  A.  (2019).  Campur  Tangan  Asing  di Indonesia :  Crisis  Management  Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). Historia:  Jurnal  Pendidik  Dan  Peneliti  Sejarah ,
2 (2),  83.  https://doi.org/10.17509/historia. v2i2.15630
Rizki, K. (2020). Pandangan Human Security terhadap Komunikasi  dan  Implementasi  Kebijakan Maritim:  Studi  Kasus  Penggunaan  Pukat Harimau  di  Laut  Aceh. JCommsci:  Journal  Of Media  and  Communication  Science , 3 (2),  78– 91.  https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ jcommsci.v3i2.79
Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi  Pembangunan  Industri  Pertahanan Pada  Negara  Kepulauan  Guna  Mendukung Pertahanan Negara. Jurnal Academia Praja , 4 (2), 427–440. https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629
Saha,  S.,  &  Chakrabarti,  S.  (2021a).  The  Non- traditional  Security  Threat  of  COVID-19  in South  Asia:  An  Analysis  of  the  Indian  and Chinese Leverage in Health Diplomacy. South Asian  Survey , 28 (1),  111–132.  https://doi. org/10.1177/0971523121998027
Saha,  S.,  &  Chakrabarti,  S.  (2021b).  The  Non- traditional  Security  Threat  of  COVID-19  in South  Asia:  An  Analysis  of  the  Indian  and Chinese Leverage in Health Diplomacy. South Asian  Survey , 28 (1),  111–132.  https://doi. org/10.1177/0971523121998027
Sari, D. R., Dr. Dahlawi, M. S., & Alfi Rahman, M. Si., Ph. D. (2019). Pelaksanaan Penanganan Illegal Fishing  oleh  Pangkalan  Pengawasan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Lampulo  di Perairan Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 4 (4) (4), 1–18.
Savitri E.I, Wiranto S, dan L. E. (2022). Peran Panglima Laot  Dalam  Meningkatkan  Ketahanan  Sosial Masyarakat  Pesisir  Aceh. Jurnal  Education and  Development  Institut  Tapanuli  Selatan , 10  (2) (2),  46–53.  https://doi.org/https://doi. org/10.37081/ed.v10i2.3463
Soegeng. (2020). Diplomasi Pertahanan Indonesia Study of National Security in the Perspective of. Jurnal Diplomasi Pertahanan Indonesia , 6 . https://doi. org/https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.662
Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi  Perbatasan  Negara. Jurnal  Hubungan Internasional , 7 (2).  https://doi.org/https://doi. org/10.18196/hi.72139
Sulaiman,  S.  (2016).  Interaksi  Hukum  Negara  dan Hukum  Adat  Dalam  Penanggulangan  Trawl di  Indonesia. LITIGASI , 17 (2),  3377–3426. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139
Suwarno,  P.,  Sumantri,  S.  H.,  &  Bahar,  F.  (2021). Rekonstruksi  Keamanan  Maritim  Indonesia Dalam  Rangka  Mewujudkan  Ketahanan Wilayah  (Studi  Di  Kabupaten  Natuna  Periode Tahun 2019-2020). Jurnal Ketahanan Nasional ,
27 (1), 65. https://doi.org/10.22146/jkn.62028 Syahriyal,  M.  (2022). Diduga  Lakukan  Illegal  Fishing, Dua  Kapal  Berbendera  Malaysia  Ditangkap . Aceh Journal National Network.
Thontowi,  J.  (2018).  Konflik  Wilayah  Laut  Tiongkok Selatan  dan  Kejahatan  Lintas  Negara  serta Implikasinya  terhadap  Ketahanan  Nasional.
Jurnal Media Hukum , 25 (2), 124–136. https:// doi.org/10.18196/jmh.2018.0108.124-136
Tribawono, D. (2018). Hukum Perikanan Indonesia (2nd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
Verma, R. (2022). Instability in Afghanistan and Non- traditional  Security  Threats:  A  Public  Good Problem? Clobal  Policy , 13  (1) (February 2022),  152–159.  https://doi.org/https://doi. org/10.1111/1758-5899.13044
Wahyuddin,  Muksal,  Nirzalin,  &  Zulfikar.  (2017). Pengaruh  Prkatik  Illegal  Fishing  Terhadap Kesejahteraan  Ekonomi  Nelayan  di  Provinsi Aceh. Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia , 1 , 411–417.
Yasmin, L. (2021). Non-Tradisional Security Threats in The Bay of Bengal: We Arw in The Same Boat, Brother! Bimrad Journal , 2 (1), 20–36.
Zainal,  S.  (2016).  Transformasi  Konflik  Aceh  dan Relasi  Sosial-Politik  di  Era  Desentralisasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 21 (1). https:// doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757
Zuhdi,  S.  (2018).  Sejarah  Perjuangan  Bangsa  Sebagai Modalitas  Memperkuat  Pertahanan  Negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 4 (1), 33–60. https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.321