## ASPEK KEADILAN DALAM KLAUSULA BAKU

## Fauziyah Sari Ferdyan Putri
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya E-mail : fauziyahputri11@gmail.com

## Nynda Fatmawati Octarina
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya E-mail : nynda_f@yahoo.com

## ABSTRACT
Banks in carrying out credit provide a credit agreement in which standard clauses of standardization have been set by the bank. A standardized agreement means that the contents of the agreement are certain, then the party who standardized the agreement provides a printed form which is then given to the consumer or debtor for approval. With this, the debtor cannot negotiate beforehand about the contents that have been stated in the form and can only agree or not regarding the content of the agreement. Standard clauses are contained in Article 1 paragraph (10) of the Consumer Protection Act which contains: “Standard clauses are any rules of provisions and provisions that have been prepared and determined in advance unilaterally by business actors as outlined in a document and/or a binding agreement and must be met by consumer. The position of the bank that i higher than the debtor from an economic and social perspective must have legal protection that regulates it in order to achieve justice for all parties with a stronger bargaining position tends to dominate the party with a weaker bargaining position. This imbalance requires legal intervention to provide firm legality of legal products.
Keywords : Credit Agreement; Standard Clause; Consumer Protection.

## ABSTRAK
Perbankan dalam melaksanakan kredit memberikan suatu perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat berbentuk  klausula  baku  yang  telah  dibentuk  atau  dibakukan  oleh  bank.  Perjanjian  yang  sudah dibakukan artinya perjanjian tersebut  isinya sudah tetap, kemudian pihak yang telah membakukan perjanjian  tersebut  memberikan  formulir  yang  sudah  tercetak  kemudian  diberikan  kepada konsumennya atau debitur untuk disetujui. Dengan adanya hal tersebut maka debitur tidak berunding terlebih dahulu mengenai isi yang sudah tertuang di dalam formulir dan hanya dapat menyetujui atau tidak  mengenai  isi  perjanjian.  Klausula  baku  dimut  dalam  Pasal  1  ayat  (10)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh kosnumen.” Kedudukan bank yang lebih tinggi dari debitur dilihat dari segi ekonomi dan sosial harus ada  perlindungan  hukum  yang  mengatur  agar  dapat  mencapai  keadilan  untuk  semua  pihak. Ketidakseimbangan  posisi  tawar  mengakibatkan  pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  lebih  kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Ketidakseimbangan demikiran memerlukan campur tangan hukum untuk memberikan legalitas produk hukum yang tegas.
Kata Kunci : Perjanjian Kredit; Klausula Baku; Perlindungan Konsumen..

## I. PENDAHULUAN
Perbankan  memegang  peranan  yang
sangat penting untuk membangun
perekonomian  di  suatu  negara  termasuk  di
negara Indonesia. Lembaga perbankan merupakan suatu badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  (tabungan)  dan  disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  sehingga perbankan  setelah  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan),  maka  akan  dikembalikan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  atau pemberian kredit. 1 Istilah  kredit  berasal dari kata “credere” (kredo dan reditum), yang berarti  kepercayaan. 2 Di  dalam  Pasal  1  ayat (11)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan 3 (selanjutnya  disingkat Undang-Undang  Perbankan)  menyebutkan “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Pemberian kredit berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak itu mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang diberikan dengan pemberian bunga. 4
Dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit tersebut  bank  memberikan  suatu  perjanjian kredit  yang  di  dalamnya  berbentuk  klausula
1 Dora Kusumastuti, Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 48.
2 Ibid., h. 50.
3 Pasal  1  ayat  (11)  Undang-Undang  Nomor  10 tentang Perbankan.
baku yang telah dibentuk atau dibakukan oleh bank.  Perjanjian  baku  merupakan  perjanjian yang  sudah  dibakukan  artinya  perjanjian tersebut  isinya  sudah  tetap,  kemudian  pihak yang  telah  membakukan  perjanjian  tersebut memberikan  formulir  yang  sudah  tercetak kemudian diberikan kepada konsumennya atau debitur untuk disetujui. 5 Klausula baku dimuat dalam  Pasal  1  ayat  (10)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi: “Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi oleh  konsumen.”  Lalu  Pasal  18  ayat menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang untuk mencantumkan klausul baku pada setiap perjanjian  dalam  menawarkan  barang  atau jasanya  yang  isinya  menyatakan  pengalihan tanggung  jawab  salah  satu  pihak  dan  dalam penulisan formulir yang mengandung klausula baku  harus  dapat  dibaca  secara  jelas,  tidak boleh rancu, dan mudah dipahami oleh debitur. Selain  itu  penempatan  penulisan  dalam formulir  yang  mengandung  klausula  baku harus  diungkapkan  atau  dituliskan  dengan sejelas-jelasnya.
Salah satu kalimat klausula baku yang
4 Marsidah, “Bentuk  Klausula-Klausula  Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank” , Jurnal Solusi, Vol. 17 No. 3, h. 287.
5 Kelik  Wardono, Perjanjian  Baku,  Klausul Eksonerasi  dan  Konsumen:  Beberapa  Uraian  tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya , (Yogyakarta, Ombak (Anggota IKAPI), 2014), h. 11.
tertulis dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut: 6
“Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam
Perjanjian  Kredit  ini  dapat  berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
Perubahan  tersebut  berlaku  mengikat DEBITUR  dan  Penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau  melalui  pengumuman  tertulis pada kantor-kantor BANK) dan
perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang
disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.”
Kalimat di atas merupakan isi perjanjian  kredit  berklausul  baku  yang membahas  mengenai  berubahnya  suku  bunga dimana  perubahannya  tanpa  sepengetahuan debitur. Seharusnya perubahan harus mendapatkan  persetujuan  dari  kedua  belah pihak  karena  perjanjian  dilaksanakan  dan disepekati  oleh  pihak  bank  dan  debitur. Kedudukan bank yang lebih tinggi dari debitur dilihat dari segi ekonomi dan sosial harus ada perlindungan  hukum  yang  mengatur  agar dapat  mencapai  keadilan  untuk  semua  pihak. Ketidakseimbangan posisi tawar mengakibatkan  pihak  yang  memiliki  posisi tawar  yang  lebih  kuat  cenderung  menguasai pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  yang  lebih lemah.
Apabila  terjadi  ketidakadilan  dan ketidakseimbangan  maka  sudah  jelas  tidak terwujudnya keadilan sebagai cita-cita hukum.
6 Ahmad Jahri, "Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi  Pada  Bank  Umum  Di  Bandarlampung" ,
Karena keadilan merupakan hal  yang penting dalam  perjanjian  baku  karena  perjanjian tersebut merupakan persetujuan yang dilakukan kedua belah pihak dan menentukan hak  dan  kewajiban  timbal  balik  yang didapatkan  oleh  kedua  belah  pihak.  Kedua belah  pihak  juga  mempunyai  kesepakatan untuk  melakukan  bersama  dan  mencapai tujuan  yang  sama.  Maka  dari  itu  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  diharapkan dapat  memberikan  perlindungan  hukum  dan melindungi  kepentingan-kepentingan  bagi pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian kredit  sehingga  terciptanya  keseimbangan antara pihak bank dan debitur.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  dapat  diidentifikasikan  ke  dalam beberapa  permasalahan  yang  perlu  dibahas. Pertama,  apa  dasar  dibuatnya  klausula  baku dalam Perjanjian Kredit? Kedua, apa klausula baku dalam Perjanjian Kredit telah memenuhi asas  keadilan  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen?  Ketiga,  apa  upaya  penyelesaian diantara  kedua  belah  pihak  apabila  terjadi ketidakseimbangan isi perjanjian?

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah Yuridis  Normatif (Legal  Research).  Legal Research yaitu  memecahkan  permasalahan
Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 No. 1, Januari-Maret 2016, h. 130.
hukum  dengan  menggunakan  bahan-bahan hukum dan data-data hukum. Yuridis Normatif objek  penelitannya  berupa  norma  hukum, konsep  hukum,  asas  hukum,  dan  doktrin hukum. 7 Penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan. 8 Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu  pandangan-pandangan  para  sarjana  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu hukum.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 Dasar Dibuatnya Klausula Baku
Kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-
Undang
Perbankan disebutkan yaitu “Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Perjanjian kredit merupakan  suatu  perjanjian  antara  bank
7 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 2.
8 Peter Mahmud Marzuki, op. cit., h. 137.
dengan  pihak  debitur.  Perjanjian  kredit  lahir karena adanya kesepakatan pinjam meminjam antara  bank  dengan  debitur  dimana  dalam perjanjiannya pihak bank meminjamkan dana kepada  debitur  dan  debitur  wajib  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga.  Setiap pemberian  kredit  harus  dituangkan  dalam perjanjian kredit tertulis berdasarkan Ketentuan  Instruksi  Presidium  Kabinet  No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat  Edaran  Bank  Negara  Indonesia  Unit  I N0. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I  No.  2/649  UPK/Pemb.  tanggal  20  Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang membahas bahwa dalam memberi kredit dalam  bentuk  apapun  maka  bank-bank  wajib membuat  akad  perjanjian  kredit.  Dengan adanya  ketentuan  tersebut  maka  perjanjian kredit bank harus dilaksankan secara tertulis. 9
Dan juga berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank  Indonesia  Nomor  27/162/KEP/DIR tanggal  31  maret  1995,  bahwa  setiap pemberian  kredit  harus  dituangkan  dalam perjanjian kredit tertulis.
Dalam  praktiknya,  perjanjian  kredit mencantumkan  mengenai  jumlah  dan  batas waktu  peminjaman,  penetapan  bunga,  dan denda  apabila  debitur  lalai  membayar
9 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Di  Indonesia , (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 181.
utangnya. Sehingga perjanjian kredit membuat semua  perjanjiannya  menjadi  dibakukan  dan akhirnya  terbentuklah  perjanjian  baku  untuk perjanjian  kredit  tersebut. 10 Perjanjian  baku adalah  perjanjian  yang  terjadi  dengan  cara salah  satu  pihak  telah  menyiapkan  syarat- syarat  baku  pada  formulir  perjanjian  yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada pihak  lainnya  untuk  disetujui  tanpa  adanya perundingan terlebih dahulu. Perjanjian kredit bank  yang  dibakukan  ini  diperlukan  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  sifatnya  praktis dan  kolektif.  Adanya  perjanjian  baku  dalam perjanjian  kredit  dilatarbelakangi  antara  lain oleh  perkembangan  masyarakat  modern  dan perkembangan  keadaan  sosial  ekonomi, dimana tujuan semula diadakannya perjanjian baku  adalah  dengan  alasan  efisiensi  dan praktis.  Alasannya  efisiensi  dan  praktis  yaitu untuk  mempercepat  sistem  pelayanan  karena tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan  menegosiasikan  setiap  transaksi  dengan bank.  Selain  itu  juga  memudahkan  nasabah mengetahui peraturan  apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan pihak bank. 11

## 3.2 Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian
Kredit  Belum  Memenuhi  Asas Keadilan  Ditinjau  Dari  Undang-
10 Yenny  Eta  Widyanti, “Perjanjian  Baku Ditinjau  dari  Prinsip-Prinsip  Pemberian  Kredit  dan Tolak  Ukur  Perjanjian  Baku  Agar  Mengikat  Para Pihak”, Bagian  Hukum  Perdata,  Fakultas  Hukum, Universitas Brawijaya Malang, h. 99.
11 Suci Wahyu Lestari, ” Implementasi Perjanjian Baku Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan

## Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perjanjian  baku  merupakan  perjanjian yang  syarat-syaratnya  telah  disiapkan  oleh salah  satu  pihak  dalam  formulir  perjanjian yang  sudah  dicetak  yang  kemudian  diberikan kepada  pihak  lainnya  untuk  disetujui  isinya tanpa  melakukan  negosiasi  terlebih  dahulu. Hal  ini  biasa  disebut take  it  or  leave  it . Klausula  baku  ini  dianggap  bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen  yang  beberapa  pasalnya  mengatur tentang klausula baku. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen yang  menyebutkan  “Klausula  baku  adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib dipenuhi  oleh  konsumen.”  Perjanjian  baku juga  dimuat  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  dan  (2) yang berisi:
(1)  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan  pengalihan  tanggung jawab usaha;
b. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen    (Studi  Di  Bank  Perkreditan Rakyat  Artha  Daya)”, Skripsi  (Surakarta:  Program Studi Ilmu Hukum FakultasHukum Universitas Sebelas Maret, 2012), h. 49.
kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan  pemberian  kuasa  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung  untuk  melakukan  segala tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur  perihal  pembuktian  atas hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk  mengurangi  manfaat  jasa atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen kepada  peraturan  yang  berupa aturan  baru,  tambahan,  lanjutan
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  membebankan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak jaminan  terhadap  barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan  klausula  baku  yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3)  Setiap  klausula  baku  yang  telah ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi  ketentutan  sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat
(2) dinyatakan batal demi hukum.
(4)  Pelaku  usaha  wajib  menyesuaikan klausula  baku  yang  bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pada  dasarnya  Pasal  18  Undang- Undang Perlindungan
Konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen  atau  debitur  agar  setara  dengan pihak bank yaitu kreditur berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  ini  sangat  penting untuk melindungi para konsumen atau debitur karena pihak bank yang menetapkan klausula baku  dalam  isi  perjanjian  sehingga  debitur tunduk terhadap isi perjanjian yang ada. Dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dapat  memberikan  perlindungan  terhadap debitur  dan  debitur  mengetahui  apa  saja  hak dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  dan dimiliki.
Klausula  baku  juga  digunakan  dalam melakukan  perjanjian  kredit  antara  kreditur dan  debitur.  Kredit  dalam  Pasal  1  ayat  (11) Undang-Undang  Perbankan  disebutkan  yaitu “Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian  bunga”.  Dalam  pasal  tersebut dimaksudkan  bahwa  pembentukan  undang- undang mempunyai maksud untuk mengharuskan  hubungan  kredit  bank  yang dibuat  berdasarkan  perjanjian  tertulis.  Setiap bank  mempunyai  bentuk  dan  format  dari perjanjian  kredit  yang  berbeda  antara  bank yang  satu  dengan  bank  lainnya.  Isi  dari
perjanjian  kredit  tidak  boleh  kabur  atau  tidak jelas,  selain  itu  juga  harus  memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum.
Setiap  bank  mempunyai  bentuk  dan format  dari  perjanjian  kredit  yang  berbeda antara bank yang satu dengan bank lainnya. Isi dari  perjanjian  kredit  tidak  boleh  kabur  atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan  keabsahan  dan  persyaratan secara  hukum.  Di  dalam  praktikknya,  bank telah  menyiapkan  formulir  untuk  debitur mengenai  isi  perjanjiannya  dan  perjanjian tersebut tidak di diskusikan telebih dahulu oleh debitur. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank  Indonesia  kepada  masing-masing  bank untuk  menetapkannya,  namun  sekurang- kurangnya  harus  memperhatikan  hal-hal sebagai berikut: 12
a. Memenuhi  keabsahan  dan  persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
b. Memuat  jumlah,  jangka  waktu,  tata cara  pembayaran  kembali  kredit  serta persyaratan-persyaratan  kredit  lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan
kredit dimaksud.
Hal  ini  untuk  mencegah  batalnya  dari perjanjian  kredit  yang  dibuat,  sehingga perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut memberikan  suatu  fakta  bahwa  perjanjian
12 Bab III Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank , 05.3 bab 3(1).pdf , diakses pada 07 April 2021.
13 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 182.
kredit  oleh  bank  telah  disiapkan  terlebih dahulu dengan suatu standaard agreement . Bank-bank  membuat  perjanjian  kredit dengan dua cara yaitu dengan perjanjian kredit berupa  akta  di  bawah  tangan  dan    perjanjian kredit  berupa  akta  notaris. 13 Perjanjian  kredit pada  umumnya  dibuat  dengan  bentuk perjanjian  baku  dimana  perjanjian  tersebut telah disiapkan oleh pihak bank dan salah satu pihak hanya menandatangani formulir perjanjian  yang  isinya  telah  dipersiapkan sebelumnya. Sehingga jangan sampai dalam isi perjanjian  mengandung  klausul-klausul  yang dapat  memberatkan  nasabah  debitur.  Dalam perjanjian  kredit  bank,  bank  bukan  hanya mewakili  dirinya  sebagai  perusahaan  saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. 14
Di dalam perjanjian kredit bank sering ditemukan klausul baku yang dapat memberatkan  nasabah  atau  debitur,  klausul tersebut dicantumkan pihak bank semata-mata untuk  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian dalam  memberikan  kredit.  Berikut  klausula- klausula  baku  yang  dicantumkan  dalam perjanjian kredit: 15
1. Kewenangan  bank  untuk  sewaktu- waktu  tanpa  alasan  apapun  dan  tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit.
14 Ibid.
15 Ibid., h. 194.
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan  harga  jual  dari  barang agunan  dalam  hal  penjualan  barang agunan  karena  kredit  nasabah  debitur macet.
3. Kewajiban  nasabah  debitur  untuk tunduk  kepada  segala  petunjuk  dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih  akan  ditetapkan  kemudian  hari oleh bank.
Di  antara  klausul-klausul  yang  dinilai sebagai  klausul  yang  memberatkan  dan  yang banyak  muncul  dalam  perjanjian-perjanjian baku  adalah  yang  disebut  klausul  eksemsi. Untuk  istilah  klausul  eksemsi  ini,  Mariam Darus  Badrulzaman  menggunakan  istilah klausula eksonerasi, yang digunakannyasebagai  terjemahan  dari  istilah exoneratie  clausule yang  dipakai  dalam Bahasa Belanda. Yang dimaksdudkan dengan klausul eksonerasi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  klausul eksonerasi bertujuan untuk membebaskan atau membatasi  tanggung  jawab  salah  satu  pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. 16
Adanya pencantuman klausula baku di dalam  perjanjian  kredit  tersebut,  maka terdapat  larangan  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  yang  mengatur
16 Ibid., h. 75.
mengenai  klausula  baku  dalam  perjanjian kredit, diantaranya:
1. Larangan yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab.
2. Larangan  yang  memuat  pencantuman klausula  baku  yang  mengatur  perihal pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan barang  atau  pemanfaatan  jasa  yang dibeli oleh konsumen.
3. Larangan  yang  memuat  pencantuman klausula  baku  yang  memberi  hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat  jasa  atau  megurangi  manfaat jasa  atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
4. Larangan  yang  memuat  pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang  berupa  aturan  baku,  tambahan, lanjutan, pengubahan lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
5. Larangan  yang  memuat  pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen  memberi  kuasa  kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan,  hak  gadai  atau  hak jaminan  terhadap  barang  yang  dibeli oleh konsumen secara angsuran. Berdasarkan  hal  tersebut  menjelaskan bahwa  kedudukan  klausula  baku  dalam
perjanjian  kredit  sudah  ditetapkan  secara sepihak  sehingga  debitur  hanya  dapat menerima  atau  tidak  isi  di  dalam  perjanjian yang  sudah  ditentukan  dan  dituangkan  dalam formulir  perjanjian  kredit.  Di  samping  itu terdapat  perlindungan  dari  Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak dan  kewajiban  kepada  para  pelaku  usaha  dan konsumen  di  dalam  pasal-pasalnya  yang mencantumkan  larangan  yang  dimaksudkan untuk  menempatkan  agar  para  pelaku  usaha dan  konsumen  setara  berdasarkan  prinsip kebebasan berkontrak.
Isi  perjanjian  harus  seimbang  antara hak  dan  kewajiban  antara  masing-masing pihak.  Dalam  melakukan  perjanjian  harus dipastikan tidak ada perbuatan penekanan fisik atau  psikis  antara  kedua  belah  pihak. 17
Keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan  dalam  perjanjian  baku  karena faktor  utama  dalam  setiap  perjanjian  adalah persetujuan  para  pihak  mengenai  ketentuan hak dan kewajiban timbal balik antar pihak dan kesepakatan  bersama  untuk  melaksanakan perjanjian. Pada pelaksanaan perjanjian kredit yang  di  dalamnya  terdapat  klausula  baku, terdapat  ketidakadilan  yang  dilimpahkan  ke debitur  atas  pembuatan  formulirnya  yang secara  sepihak.  Dijelaskan  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  2 terdapat  poin  asas  keadilan  dimana  asas
17 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 165.
18 Johanes  Gunawan  dan  Berdatte  M.  Waluyo, Perjanjian  Baku  Masalah  dan  Solusi, (Jakarta:
tersebut dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan  kesempatan  kepada  konsumen dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
Para pihak yang terikat dalam perjanjian  mempunyai  keinginan  yang  sama yaitu  mencapai  tujuannya  dengan  cara  yang lebih  mudah,  lebih  efisien,  dan  lebih menguntungkan daripada mengusahakan sendiri.  Perjanjian  terjalin  karena  salah  satu pihak  tidak  dapat  mencapai  tujuannya  jika tidak  bekerja  sama  atau  ketergantungan dengan  pihak  lain  yang notabene memiliki kapasitas  yang  lebih  besar  dan  diperlukan. Pada masa sekarang konsumen semakin sering berada dalam posisi tersebut, yaitu membutuhkan  bantuan  dan  jasa  dari  para pelaku  usaha  agar  dapat  mencapai  hal  yang diinginkan  karena  konsumen  tersebut  tidak bisa  melakukan  seorang  diri.  Dengan  adanya hal tersebut, para konsumen yang memerlukan jasa  dari  pelaku  usaha  akan  ditawarkan  oleh pihak  pelaku  usaha  yang  spesifik  dan  pelaku usaha  tersebut  mempunyai  daya  tawar  yang lebih  kuat. 18 Kebebasan  berkontrak  dapat mencapai  keadilan  jika  para  pihaknya memiliki bargaining  power yang  seimbang. Asas keseimbangan atau asas unconscionability merupakan  salah  satu  asas dalam  hukum  kontrak  yang  berlaku  secara
Deutsche
Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit, 2021), h. 29.
universal dan banyak diterapkan khususnya di negara-negara yang menganut prinsip Common  Law. Jika bargaining  power tidak seimbang,  maka  suatu  perjanjian  dapat menjadi unconscionable. 19 Sebuah  perjanjian yang  mengandung  klausula  baku  merupakan perjanjian yang tidak seimbang.
Sehingga  perjanjian  kredit  dengan adanya  klausula  baku  membuat  belum terpenuhinya  keadilan  bagi  salah  satu  pihak yang melaksanakan perjanjian. Belum terpenuhinya  asas  keadilan  dalam  perjanjian baku  karena  belum  memenuhi  kebebasan berkontrak secara utuh yang isi perjanjiannya ditentukan  oleh  salah  satu  pihak  saja.  Setiap orang dapat melakukan perjanjian namun tidak melakukan  sesuatu  yang  melanggar  hukum. Jika  masing-masing  pihak  menjalankan  hak dan  kewajibanya  dengan  baik  sesuai  dengan perjanjian, maka tidak ada masalah.
3.3 Upaya  Penyelesaian  Antara  Kedua Belah Pihak Apabila Terjadi

## Ketidakseimbangan Isi Perjanjian
Penggunaan  Perjanjian  kredit  yang dibuat  oleh  pihak  perbankan  dan  nasabah menimbulkan  adanya  keterikatan  antara  para pihak.  Kaitan antara perlindungan konsumen dengan sektor jasa keuangan khususnya dalam perjanjian kredit perbankan, kedudukan pihak bank selalu diasumsikan lebih kuat dibanding
19 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 185.
20 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian, Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 79.
dengan  kedudukan  nasabah  debitur  dalam menentukan syarat dan klausul-klausul dalam perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan  pemerintah  agar  posisi  kedua  belah pihak  dapat  seimbang  dalam    melaksanakan dan  menentukan  hak  dan  kewajibannya. 20
Berdasarkan  perjanjian  kredit  yang  telah dibuat  oleh  para  pihak,  debitur  dianggap melakukan  cidera  janji  (wanprestasi)  apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: 21
a. Tidak  melakukan  pembayaran  utang yang telah jatuh tempo;
b. Melakukan  penyimpangan  atas  tujuan pemberian kredit;
c. Pernyataan  dan  jaminan  kredit  tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
d. Melakukan  suatu  perbuatan  sehingga dinyatakan tidak berhak lagi
menguasai harta kekayaan, baik
menurut peraturan perundang- undangan maupun putusan pengadilan. Kondisi yang demikian diperlukan cara atau strategi penyelesaian utang yang nantinya dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Salah satu caranya adalah dengan renegosiasi dimana  renegosiasi  ini  adalah  perundingan kembali antara kedua belah pihak. Renegosiasi merupakan  alternatif  dalam  menghadapi permasalahan  penyelesaian  utang.  Memang tidak semua debitur yang utangnya bermasalah
21 Marwah, “Relaksasi  Kredit  Perbankan  di Daerah  Wisata  Yang  Tertimpa  Bencana  Alam”, Jurisprudentie, Vol. 6 No. 1, Juni 2019, h. 128.
dapat diberikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian  utang  melalui  cara  renegosiasi, namun  terdapat  beberapa  syarat  yang  dapat dilakukan agar utang tersebut dapat direnegosiasi. 22 Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan terdapat  beberapa kriteria suatu utang  dapat  direnegosiasi,  diantaranya  adalah nasabah memiliki itikad baik sejak pengajuan kredit  untuk  pertama  kalinya  kepada  bank, selama  penggunaan  kredit,  selama  pelunasan kredit dan setelah kredit menjadi bermasalah.
Renegosiasi  utang  dilakukan  sebagai upaya pembayaran kembali debitur atas utang- utang yang dimilikinya, tentu saja penyelesaian  utang  bukan  diartikan  dengan pembayaran  secara  tunai  kepada  debitur,  dan renegosiasi  juga  bukan  diartikan  sebagai perundingan untuk penghapusan atau pengurangan  utang  debitur.  Akan  tetapi,  cara tersebut  merupakan  upaya  dan  solusi  untuk mendapatkan  kebijakan  bagi  penyelamatan kredit  sehingga  debitur  memiliki  kesempatan untuk membayar utangnya. Selain dengan cara renegosiasi,  kreditur  juga  dapat  memberikan cara  dengan  restrukturisasi  kepada  debitur dimana  cara  ini  memiliki  tujuan  yang  sama yaitu  membantu  debitur  untuk  memenuhi kewajibannya  membayar  utang  kepada  pihak bank.  Restrukturisasi  kredit  diatur  dalam POJK  Nomor  11/POJK.03/2015  tentang Ketentuan  Kehati-Hatian  Dalam  Rangka
22 Aman Sentosa, “Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaan Dalam Upaya Penyelesaia Hutang”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 14, Agustus 2000, h. 197.
Stimulus  Perekonomian  Nasional  Bagi  Bank Umum  Pasal  1  ayat  (4)  dimana  disebutkan bahwa:
Restrukturisasi  Kredit  adalah  upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur yang  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
a. suku bunga Kredit;
b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
d. pengurangan  tunggakan  pokok Kredit;
e. penambahan fasilitas kredit;
dan/atau f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Dapat  dilakukan  restrukturisasi  yang merupakan  tindakan  lazim  dilakukan  di kalangan  perbankan  yang  bertujuan  untuk menurunkan rasio kredit bermasalah agar bank dapat  tetap  berjalan  dengan  baik.  Bank  dapat melakukan  restrukturisasi  kredit  terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. 23
Kebijakan  restrukturisasi  didasarkan pada  kredit  bermasalah  dan  kebijakan  dari masing-masing  bank  yang  bersangkutan. Maka  jika  debitur  tidak  dapat  melaksanakan angsuran  kreditnya,  maka  pihak  bank  akan menawarkan negosiasi mengenai syarat-syarat dari  pinjaman  kredit  tersebut  agar  debitur dapat  melunasi  tepat  waktu.  Namun,  jika debitur  tidak  juga  dapat  membayar  sampai waktu jatuh tempo ditentukan, maka dilakukan
23 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet , (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 3.
upaya  penyelesaian  melalui  cara  renegosiasi ataupun dengan cara restrukturisasi

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis memperoleh kesimpulan yaitu, pertama,  dasar  hukum  dibuatnya  perjanjian kredit  adalah  Ketentuan  Instruksi  Presidium Kabinet  No.  15/EK/IN/10/1966  tanggal  3 Oktober  1966  jo  Surat  Edaran  Bank  Negara Indonesia  Unit  I  N0.  2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649 UPK/Pemb. tanggal  20  Oktober  1966  dan  Instruksi
Presidium
Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967  tanggal  6  Februari  1967 yang membahas bahwa dalam memberi kredit dalam  bentuk  apapun  maka  bank-bank  wajib membuat  akad  perjanjian  kredit.  Di  dalam perjanjian  kredit  terdapat  perjanjian  baku merupakan  perjanjian  yang  salah  satu pihaknya telah menyiapkan syarat-syarat yang dibakukan  dalam  sebuah  formulir  dan kemudian  diberikan  kepada  konsumennya untuk  disetujui.  Adanya  perjanjian  baku karena alasan efisiensi dan praktis yaitu untuk mempercepat  sistem  pelayanan  karena  tidak mungkin  setiap  nasabah  harus  membuat  dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank. Kedua,  klausula baku dalam  perjanjian kredit belum  memenuhi  keadilan  karena  belum terpenuhinya kebebasan berkontrak bagi salah satu  pihak  karena  dalam  isi  perjanjian  sudah diatur  oleh  pihak  kreditur.  Akan  terjadi ketidakseimbangan  bagi  salah  satu  pihak
apabila  pihak  lain  gagal  dalam  menjalankan salah  satu  kewajibannya  sehingga  pihak  lain merasa  dirugikan  karena  tidak  seimbangnya daya tawar antar pihak dalam perjanjian baku. Ketiga,  upaya  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  apabila terjadi ketidakseimbangan dalam isi perjanjian adalah dengan renegosiasi dimana renegosiasi ini  adalah  perundingan  kembali  antara  kedua belah pihak. Renegosiasi merupakan alternatif dalam menghadapi permasalahan penyelesaian utang. Selain dengan renegosiasi, terdapat cara restrukturisasi dimana cara ini memiliki tujuan yang  sama  yaitu  membantu  debitur  untuk memenuhi  kewajibannya  membayar  utang kepada  pihak  bank.  Kedua  cara  tersebut dilakukan  jika  dbeitur  tidak  dapat  melunasi angsuran kreditnya dan melewati jatuh tempo. Saran  dalam  skripsi  ini  adalah  yang  pertama, sebaiknya untuk debitur lebih memperhatikan formulir  yang  di  dalamnya  terdapat  klausula yang sudah dibakukan dalam perjanjian kredit agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  antara debitur  dan  pihak  bank  dalam  melaksanakan perjanjian. Dan antara debitur dan pihak bank dapat bijaksana dalam melaksanakan perjanjian dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Kedua, sebaiknya  pihak  bank  menjelaskan  kembali mengenai  isi  di  dalam  formulir  perjanjian kredit  kepada  debitur  agar  tidak  terjadi ketidakjelasan dari debitur mengenai isi dalam perjanjian  kredit  sehingga  debitur  terhindar dari kerugian perjanjian baku yang mencantumkan  klausula  eksonerasi.  Ketiga,
sebaiknya  debitur  diharapkan  untuk  selalu proaktif  dalam  membela  kepentingan  yang menjadi  haknya  apabila  dilanggar  oleh  bank melalui upaya hukum. Selanjutnya,
Pemerintah  selaku  pemegang  kuasa  dalam pelaksanaan  hukum  dapat  selalu  memberikan sebuah jaminan kepada debitur terkait upaya- upaya hukum yang ditempuh debitur, sehingga perlindungan  hukum  diterima  oleh  debitur berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Diantha,  I  Made  Pasek  2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif
Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta:
Prenada Media Group.
Gunawan,  Johanes  dan  Berdatte  M.  Waluyo,
2021, Perjanjian Baku
Masalah  dan  Solusi, Jakarta:  Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.
Hariyani  ,  Iswi,  2010, Restrukturisasi  dan Penghapusan  Kredit  Macet ,  Jakarta:
Gramedia.
Hernoko  ,  Agus  Yudha,  2011, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam  Kontrak  Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Kusumastuti,  Dora,  2019, Perjanjian  Kredit Perbankan  Dalam  Perspektif  Welfare State, Yogyakarta: Deepublish.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2005, Penelitian Hukum ,  Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group.
Muthiah,  Aulia,  2018, Hukum  Perlindungan Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif  dan
Ekonomi  Syariah, Yogyakarta:  Pustaka Baru Press.
Sjahdeini  ,  Sutan  Remy,  1993, Kebebasan Berkontrak  Dan  Perlindunga  Yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Di  Indonesia , Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Supramono,  Gatot,  2009, Perbankan  dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta.
Wardono,  Kelik  2014, Perjanjian  Baku, Klausul  Eksonerasi  dan  Konsumen: Beberapa  Uraian  tentang  Landasan Normatif,  Doktrin,  dan  Praktiknya , Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1998  Nomor  117  Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735); Jakarta.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Jakarta.

## Jurnal
Jahri, Ahmad, "Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung" , Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 No. 1, 2016
Marsidah, “Bentuk  Klausula-Klausula  Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank” , Jurnal Solusi, Vol. 17 No. 3. Sentosa, Aman, “Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaan Dalam Upaya  Penyelesaia  Hutang”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 14, Agustus 2000.
Widyanti,  Yenny  Eta, “Perjanjian  Baku Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar  Mengikat  Para  Pihak”, Bagian Hukum  Perdata,  Fakultas  Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

## Website
“Bab  III  Klausula  Baku  Pada  Perjanjian Kredit Bank” , 05.3 bab 3(1).pdf , diakses pada 07 April 2021.

## Skripsi
Suci
Wahyu Lestari, ” Implementasi Perjanjian  Baku  Dalam  Transaksi Kredit  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen  (Studi Di Bank Perkreditan  Rakyat  Artha  Daya)”,
Surakarta:  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret, 2012.