Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)

## Aditama Candra Kusuma, Ayu Diah Rahmani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta aditamacandrak@upnvj.ac.id , ayudiahrahmani@upnvj.ac.id

## Abstrak
Pencurian data merupakan masalah serius yang dihadapi di era digital saat ini. Jika data yang dicuri jatuh ke tangan yang salah, dapat berdampak negatif dan dapat merugikan banyak pihak. Pencurian data terjadi pada bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Metode penelitian yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  sifat  penelitian  ini  adalah  kepustakaan (library  research) ,  sumber  data  bersumber dari  data sekunder  yang  terdiri  dari bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan  secara  deskriptif-analitis.  Teknik  pengambilan  kesimpulan  secara  deduktif. Kesimpulan  dalam  penelitian ini  yaitu regulasi yang mengatur perlindungan  data  telah  diatur dalam  beberapa  regulasi  di  Indonesia.  Pelaku  kejahatan  diancam  dengan  pidana  penjara  dan denda.  Namun,  belum  dapat  mengakomodir  dan  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum. Penindakan kejahatan siber harus dikenakan hukuman yang berat. Urgensi untuk dapat segera  mungkin  mengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  demi melindungi  masyarakat  apalagi  mengingat  kondisi  masyarakat  yang  berhadapan  dengan teknologi  dan  perkembangan  internet  yang  semakin  canggih  dan  pesat,  maka  pengesahan sesegera  mungkin  ini  sangat  penting.  Pemerintah  seyogyanya  bertanggung  jawab  untuk melindungi hak-hak rakyat, termasuk privasi terkait data pribadi.
Kata kunci : Bank Indonesia, Kebocoran data, perbankan

## Abstract
Data leakkage is a serious peoblem faced in today’s digital era. If the stolen data falls into the worng hands,it can bring negative impact and prejudice many parties. Data leakage occurred at the central bank of Indonesia, named Bank Indonesia. The research method used is normative legal  reasearch,  the  nature  of  this  reasearch  is  library  (library  reasearch),  the  data  sourcce comes  from  secondary legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  Using  dedcutibe  inference technique. The conclusions in this study is that regulations governing data protection have been regulated in several regulations in Indonesia. Offenders are thereatened with imprisonment and fines. However, it hasn’t been able to accommodate and provide lgal protection and certainty. Cybercrime  should  be  punished  suverly.  The  urgency  to  be  able  to  ratify  the  draft  bill  of Personal  Data  Protection  as  soon  as  possible  in  order  to  protect  the  public,  especially considering the condition of the people who are dealing with technology and the development of the internet which is increasingly sophisticated and rapid, so ratification as soos as possible is very important. The govenrment should be responsible for protecting people’s rights, including privacy regarding personal data.
Keywords :  Bank Indonesia, Data leakage, banking

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  sangat  membantu  manusia  dalam  melakukan  apapun. Kemajuan  tersebut  dapat  kita  rasakan  sehari-hari,  seperti  telepon  genggam  yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak jauh. Dengan ditemukannya  internet,  kemajuan  teknologi  telah  memudahkan  masyarakat  tidak hanya  di  Indonesia  tetapi  di  seluruh  dunia  ikut  merasakan  dampak  dengan  adanya internet.  Perkembangan  internet  juga  semakin  canggih  dengan  banyaknya  aplikasi yang sangat membantu untuk mempermudah aktivitas banyak orang.
Peran  teknologi  informasi,  media,  komunikasi  dan  sistem  elektronik  sangat bermanfaat  bagi  perubahan  perilaku  masyarakat  secara  global.  Sistem  elektronik yang  dimaksud  yaitu  perangkat  keras,  perangkat  lunak  komputer,  jaringan telekomunikasi  dan sistem komunikasi elektronik. 1 Kegagalan dan kesalahan dalam teknologi  informatika  dan  sistem  elektronik  adalah  salah  satunya  kurangnya penjagaan  yang  dilakukan  dalam  upaya  melindungi  data  pribadi  nasabah  atau pelanggan yang sudah meregistrasi data-data pribadinya ke pelantar dunia internet.
Dalam  dunia  maya,  semua  data  baik  berupa  tulisan,  gambar  bahkan  video tidak  akan  pernah  bisa dihapus  secara  permanen,  dan  hal  ini  disebut  sebagai  rekam jejak digital, dimana dari pengunggahan tersebut meninggalkan jejak yang kemudian masih  bisa  ditelusuri  informasinya.  Tentu  hal  ini  sangat  berbahaya  apabila    tidak diberikan  perlindungan  yang  baik  dalam  rangka  menghindari  kebocoran  dari  data- data pribadi yang telah diunggah. Untuk menghindari digunakannya sebagai senjata yang  membahayakan  di  kemudian  hari  dikarenakan  identitas  yang  tidak  dilindungi tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kekhawatiran  masyarakat  Indonesia  selaku  pelanggan e-commerce ,  pemilik akun  aplikasi  media  sosial  dan  nasabah  bank  di  Indonesia  akan  keamanan  data mereka.  Rupanya  kekhawatiran  tersebut  terbukti  dengan  banyaknya  berita  di  media yang  menginformasikan  bahwa  data-data  pelanggan  Tokopedia,  Shopee,  Yahoo, Instagram  dan  lainnya  mengalami  kebocoran  akibat  tindakan  pembobolan  yang dilakukan  oleh  oknum  jahat  yang  menginginkan  informasi  atau  data  pribadi pelanggan  untuk  dikumpulkan  dan  kemudian  diperjualbelikan  sebagai  data-data palsu agar mendapat perizinan peminjaman online dan kegiatan ilegal menggunakan data pribadi orang lain sehingga pelacakan terkadang salah sasaran karena informasi yang sudah diunggah berbeda dengan data pelaku tersebut.
Akhir-akhir  ini  kebocoran  data  terjadi  pada  bank  sentral  di  Indonesia  yaitu Bank  Indonesia.  Diketahui  Bank  Indonesia  mengalami  kebocoran  data  berdasarkan berita  yang  ramai  di  sosial  media.  Berita  kebocoran  data  yang  dialami  Bank Indonesia  ramai  beredar  di  sosial  media  pada  awal  tahun  2022.  Didapati  satu  akun twitter  atas  nama  @darktracer_int  mengunggah  potongan  layar  yang  lengkap
1 Bala  Tim  PY, Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik:  Seri  Perundangundangan (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), hal 33–34.
dengan  keterangan  file  di  dalamnya,  tertulis  bahwa  file  tersebut  berasal  dari  situs www.bi.go.id . 2 Setelah ditelusuri  lebih  lanjut  ternyata  kebocoran  data  ini  terjadi secara  berkala diperkirakan  awal  mula  terjadi  pada  tahun  2021  sampai  pada  tahun 2022.  Dalam  kurun  waktu  dua  tahun  jumlah  kebocoran  data  Bank  Indonesia  terus bertambah dan perangkat yang diretas juga semakin meningkat.
Pencurian data merupakan masalah serius yang dihadapi di era digital saat ini. Jika data yang dicuri jatuh ke tangan yang salah, dapat berdampak negatif dan dapat merugikan  banyak  pihak . Tidak  hanya  terjadi  pada  Bank  Indonesia,  kasus  serupa juga banyak terjadi di Indonesia. Modus operandi yang dilakukan oleh hacker Rusia adalah  dengan  mengunci  sistem  dan  mengambil  data  Bank  Indonesia.  Tentunya kebocoran  data  ini  sangat  mengkhawatirkan  banyak  pihak,  mengingat  peran  Bank Indonesia  sebagai  bank  sentral  yang  membawahi  bank  lain  dan  menjadi  pusat peredaran uang di Indonesia.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas terkait tema dan permasalahan  yang  penulis  angkat,  adapun  uraiannya  sebagai  berikut:  Sebagai bentuk  orisinalitas  penelitian ini, maka penulis melakukan riset  penelitian terdahulu dengan  tema  serupa  dan  mencari  perbedaan  dari  pokok  bahasan  dalam  penelitian. Penulis  menemukan  beberapa  karya  ilmiah  dengan  tema  serupa  diantaranya Pertama, penelitian  Muhamad  Bayu  Satrio  dan  Men  Wih  Widiatno  yang  berjudul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Dalam  Media  Elektronik  (Analisis Kasus  Kebocoran  Data  Pengguna  Facebook  Di  Indonesia), 3 Kedua, penelitian Muhammad  Fathur  yang  berjudul Tanggung  Jawab Tokopedia  Terhadap  Kebocoran Data Pribadi Konsumen. 4 Ketiga, penelitian Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad  Helmi  Fahrozi  yang  berjudul Upaya  Pencegahan  Kebocoran  Data Konsumen  Melalui  Pengesahan  Ruu  Perlindungan  Data  Pribadi  (Studi  Kasus  E- Commerce Bhinneka.Com). 5
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian- penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa. Adapun perbedaan dengan antara penelitian  pertama  adalah  penelitian  pertama  membahas  perlindungan  hukum
2 C.  N.  N.  Indonesia,  “Kebocoran  Data  Bank  Indonesia  Belum  Selesai,  Naik  Jadi  74GB,” teknologi , accessed January 20, 2022, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220124163634-185- 750569/kebocoran-data-bank-indonesia-belum-selesai-naik-jadi-74gb.
3 Muhamad  Bayu  Satrio  and  Men  Wih  Widiatno,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA PENGGUNA FACEBOOK  DI  INDONESIA),” JCA  of  Law 1,  no.  1  (July  15,  2020),  accessed  March  4,  2022, https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6.
4 Muhammad  Fathur,  “TANGGUNG  JAWAB  TOKOPEDIA  TERHADAP  KEBOCORAN  DATA PRIBADI KONSUMEN,” National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (November 19, 2020), hal 43–60.
5 Deanne  Destriani  Firmansyah  Putri  and  Muhammad  Helmi  Fahrozi,  “UPAYA  PENCEGAHAN KEBOCORAN  DATA  KONSUMEN  MELALUI  PENGESAHAN  RUU  PERLINDUNGAN  DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM),” National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (November 19, 2020), hal 255–273.
terhadap  data  pribadi  bagi  pengguna  media  online  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  dikaitkan dengan  studi  kasus  kebocoran  data  pengguna Facebook di  Indonesia.  Sedangkan penelitian  ini  tidak  membahas  perlindungan  hukum  dan  tidak  memilih  studi  kasus kebocoran  data  pada  platform  sosial  media.  Perbedaan  dengan  antara  penelitian kedua  adalah  membahas  pertanggungjawaban Tokopedia terhadap  kebocoran  data pribadi  konsumennya,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  membahas  bentuk pertanggungjawaban  semua  aspek  terhadap  kebocoran  data.  Perbedaan  antara penelitian  ketiga  adalah  pada  variabel  penelitiannya,  dalam  pembahasan  penelitian ketiga  variabel  penelitian  berupa  studi  kasus  kebocoran  data  pada e-commerce sedangkan dalam penelitian ini studi kasus kebocoran data pada Bank Indonesia.
Secara  umum  tujuan  penelitian  ini  sebagai  sumbangsih  pemikiran  dan gagasan  terhadap  ilmu  hukum  pidana  khususnya  dalam  tindak  pidana  siber  yang berkaitan dengan pencurian data melalui jaringan internet. Tujuan khusus penelitian ini,  untuk  mengetahui  bentuk  penindakan  kejahatan  peretas  data  di  Indonesia  serta untuk  mengetahui  upaya  pemerintah  untuk  mengambil  tindakan  terhadap  pencuri data dan akuntabilitas untuk semua aspek yang terlibat.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif. Oleh karena itu sifat penelitian ini adalah kepustakaan (library research) , artinya  sebuah  studi  dengan  mengkaji  buku-buku  atau  kitab-kitab  terkait  dengan artikel  ini  yang  berasal  dari  perpustakaan  (bahan  pustaka)  yang  berkaitan  dengan tema  yang  diangkat.  Dalam  metode  normatif  ini,  pendekatan  hukum  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau yang biasa dikenal sebagai statute approach .
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  terkait kebocoran  data,  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku  dan  jurnal  terkait  tema penelitian,  dan  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus,  ensiklopedia,  koran,  sumber internet  lainnya.  Teknik  Penyajian  data  dalam  penelitian  ini  disajikan  secara deskriptif-analitis.  Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  dan  teknik pengambilan kesimpulan secara deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bentuk Penindakan Kejahatan Peretas Data Di Indonesia
Informasi pribadi yang sudah diunggah ke sistem elektronik akan menjadi jejak  digital  yang  mustahil  untuk  dimusnahkan,  sehingga  harus  dilakukan
perlindungan  untuk  meminimalisasi  risiko  kebocoran  data  pribadi  agar  tidak disalahgunakan. Akan tetapi, faktanya di lapangan masih saja ada kesalahan yang terjadi  secara  tidak  sengaja  dikarenakan  sistem  proteksi  yang  kurang  memadai sehingga  terdapat  celah  bagi  predator  informasi  pribadi  orang  lain  dibobol  dan diperjualbelikan,  atau  digunakan  untuk  hal-hal  yang  melanggar  hukum.  Kasus- kasus kebocoran data dan penjualan data pribadi yang terjadi di Indonesia :
1) Kasus  pembobolan  data  pengguna  akun  Tokopedia  mencapai  91  juta data dan tersebar di forum internet. 6
Awal  tahun  2021  Tokopedia  ramai  dibicarakan,  ketika  dikabarkan sebanyak  15  juta  akun  pengguna  Tokopedia  mengalami  kebocoran. Tokopedia sebagai salah satu marketplace yang memiliki nama cukup besar dan berpengaruh bagi kegiatan jual beli online di Indonesia tentu harus  memberikan  tindakan  yang  tepat  kepada  para  pengguna  akun.
Kemudian  tidak  sampai  di  situ,  bahkan  data  sebesar  91  juta  data pengguna  telah  dimiliki  oleh  akun  bernama  @cellibis  dari  platform bernama Raids Forum . Presiden Lembaga Penelitian Keamanan Siber Indonesia  Cissrec  menjelaskan,  tanpa  regulasi  yang  ketat  bagi  setiap penyelenggara  sistem  elektronik,  baik  publik  maupun  swasta,  tidak akan  ada  tekanan  untuk  menciptakan  sistem  perawatan  terbaik. 7
Kebocoran  data  pengguna  Tokopedia  dengan  jumlah  besar  tentu mengakibatkan  banyaknya  kerugian  dari  pihak  pengguna.  Keamanan dan  privasi  data  pengguna  menjadi  suatu  hal  yang  disebarluaskan bahkan  sampai  diperjualbelikan.  Data  pengguna  yang  tersebar  bisa saja digunakan sebagai identitas untuk melakukan tindak kriminal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2) Kasus  pembobolan  data  penumpang  Lion  Air  Group,  dengan  jumlah penumpang diperkirakan mencapai 7,8 juta data. 8
Beberapa waktu lalu Lion Air mengalami kebocoran data penumpang. Kasus  kebocoran  ini  melibatkan  beberapa  maskapai  seperti  Malindi Air,  Thai  Lion  Air,  dan  Batik  Air  yang  tergabung  dalam  Lion  Air Group.  Setelah  dilakukan  penelusuran  diketahui  pencurian  data tersebut dilakukan oleh dua karyawan GoQuo Sdn Bhd, perusahaan e- commerce yang  menjadi  pernah  menjadi  pemasok  bagi  Malindo  Air. Kedua mantan karyawan Go Quo Sdn Bhd ini melakukan aksi mereka
6 JawaPos.com,  “91  Juta  Data  Akun  Tokopedia  Bocor  dan  Disebar  Di  Forum  Internet,” JawaPos.com , last  modified  July  5,  2020,  accessed  February  10,  2022,  https://www.jawapos.com/oto-dan- tekno/teknologi/05/07/2020/91-juta-data-akun-tokopedia-bocor-dan-disebar-di-forum-internet/.
7 Ibid.
8 Liputan6.com,  “Malindo:  Kebocoran  Data  Gara-Gara  Mantan  Staf  Perusahaan  Kontraktor,” liputan6.com , last modified September 23, 2019, accessed February 20, 2022, https://www.liputan6.com/tekno/read/4069498/malindo-kebocoran-data-gara-gara-mantan-staf- perusahaan-kontraktor.
melalui  pusat  data  di  India  dengan  mengakses  data  penumpang  tanpa izin  dari  pihak  Lion  Air  Group.  Keduanya  diketahui  melakukan pencurian data melalui server maskapai  atau penyedia Cloud  Amazon Web  Sevice dari  Malindo  Air  dan  bukan  dari  GoQuo.  Malindo  Air kemudian  meminta  bantuan  dari  ahli  forensik  dan  keamanan  siber untuk kembali memastikan keamanan infrastruktur milik Malindo Air sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari  pihak  maskapai.  Untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  kemudian  hari  para penumpang Malindo Air kemudian juga diminta pihak maskapai untuk mengubah kata sandi mereka. 9
3) Peretasan data pengguna Bukalapak mencapai 13 juta pengguna terjadi pada  Maret  2019.  Kabarnya  data  yang  sudah  diretas  oleh hacker
dengan username Startexmislead juga diperjualkan di dark web. 10
Pada tahun 2019 Bukalapak mengalami kebocoran data. Diperkirakan kebocoran  data  berjumlah  13  juta  data  pengguna  aktif  Bukalapak. Diketahui  peretas  asal  Pakistan  yang  terkenal  dengan  nama Gnosticplayers  telah  menjual  data-data  tersebut.  Saat  itu,  data-data tersebut dijual dengan harga 1.2431 Bitcoin atau setara dengan sekitar 5.000  USD  atau  Rp  70,5  juta  rupiah  dengan  delapan  website  secara terpisah . Kemudian  pada  tahun  2020  Bukalapak  juga  mengalami kebocoran  data.  Data  milik  Bukalapak  ini  dijual  oleh  akun  bernama Asian  Boy.  Asian  Boy  diketahui  menjual  basis  data  milik Bukalapak.com  sebanyak  12.960.526  pengguna.  Asian  Boy  menjual beragam  data  mulai  dari  Email,  Nama  Pengguna,  Kata  Sandi,  Saldo, Login  Terakhir,  Email  Facebook  dengan  Hash,  Alamat  Pengguna, Tanggal  Lahir,  dan  Nomor  Telepon.  Peretas  lain  dengan  akun Startexmislead  juga  menawarkan  12  juta  data  Bukalapak.com. Startexmislead  bahkan  meretas  data  dari  pendiri  Bukalapak  seperti Fajrin  Rasyid  hingga  Ahmad  Zaky.  Dua  peretas  menjual  data Bukalapak.com  dengan  tidak  mencantumkan  harga,  sebab  keduanya meminta  untuk  dikontak  secara  langsung  untuk  menanyakan  perihal harga. 11
Kasus  kebocoran  data  kembali  terjadi  pada  tahun  2022  ini.  Kebocoran data  yang  terjadi  pada  bank  sentral  milik  Indonesia  yaitu  Bank  Indonesia.
9 idxchannel,  “Pembobol  Data  Penumpang  Lion  Air  Group  Akhirnya  Terungkap,” https://www.idxchannel.com/ ,  accessed  February  21,  2022,  https://www.idxchannel.com/market- news/pembobol-data-penumpang-lion-air-group-akhirnya-terungkap.
10 “Bukalapak  Akui  13  Juta  Data  yang  Dijual  Hacker  adalah  Peretasan  di  Maret  2019,” kumparan , accessed  February  21,  2022,  https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang- dijual-hacker-adalah-peretasan-di-maret-2019-1tMRTr1UR0G.
11 “13  Juta  Data  Bocor  Bukalapak  Dijual  Di  Forum  Hacker,”  accessed  February  22,  2022, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak- dijual-di-forum-hacker.
Kebocoran data ini terntu kembali menarik perhatian dari masyarakat. Perhatian masyarakat  tertuju  pada  kemanan  data  pribadi  milik  mereka  yang  berada  atau terdaftar pada sistem Bank Indonesia. Kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN,  telah  mengonfirmasi  kebenaran  bahwa  data  Bank  Indonesia  mengalami kebocoran.  BSSN  menyatakan  bahwa  data  yang  bocor  merupakan  data  milik Bank Indonesia cabang Bengkulu. Melalui juru BSSN yaitu Aton Setiawan juga menyatakan  kepada  publik  bahwa  data  yang  bocor  bukanlah  data  kritikal. 12 Namun  jika  dilihat  lebih  jauh  walaupun  kebocoran  bukan  terjadi  pada  data kritikal,  keadaan  kebocoran-kebocoran  data  ini  tetap  mengancam  keberadaan dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  keamanan  Bank  Indonesia.  Mengingat Bank Indonesia merupakan bank sentral yang menjadi pusat peredaran bank lain serta uang masyarakat di Indonesia.
Setelah  dilakukan  penelusuran  lebih  lanjut  diketahui  bahwa  peretasan data  milik  Bank  Indonesia  diketahui  dilakukan  oleh  peretas  asal  Rusia,  Conro Ransomware.  Mereka  telah  mengatakan  dan  mengkonfirmasi  kebenaran  bahwa Bank Indonesia adalah korban peretasan data mereka. Peretasan itu terjadi tahun lalu,  peretasan  disinyalir  awalnya  menyerang  Personal  Computer  Bank Indonesia di cabang Bengkulu. Para hacker ini melakukan penyerangan dengan melakukan modus mengunci sistem kemudian mengambil data Bank Indonesia. Diketahui  Conro  Ransomware  telah  melakukan  peretasan  data  sampai  dengan kapasitas  487  MB  dari  16 personal  computer (PC)  pada  21  Januari  2022. Kemudian  selang  3  hari  kemudian,  melalui  akun  twitternya  @darktracker_int kembali menyatakan bahwa kebocoran data Bank Indonesia ke kelompok hacker tersebut  telah  bertambah  menjadi  52.767  dokumen  dengan  kapasitas  74  GB. Data  yang  diretas  dari  237  unit  PC  di  jaringan  komputer  BI.  Walaupun  BSSN telah melakukan upaya dengan mitigasi, 13 tetap terjadi peningkatan jumlah yang sangat besar dalam kurun waktu 3 hari yang dilakukan oleh para hacker . Dalam waktu  singkat  mereka  telah  menunjukan  bahwa  adanya  sistem  keamanan  milik data Bank Indonesia yang telah mereka kuasai.
Maka  tidak  kecil  kemungkinan  para hacker ini  dapat  terus  menambah jumlah  data  pencurian  Bank  Indonesia  jika  tidak  dilakukan  pencegahan. Berdasarkan informasi yang didapat selama 3 hari setelah peretasan pertama dari pihak  Bank  Indonesia  maupun  dari  BSSN  belum  ada  pergerakan  untuk mencegah sehingga terjadi lagi peretasan dengan jumlah yang lebih banyak. Jika pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  bisa  mengatasi  masalah  ini
12 “Benarkan  Ada  Kebocoran  Data  Milik  Bank  Indonesia,  BSSN  Pastikan  Bukan  Data  Kritikal,” KOMPAS.tv , accessed January 20, 2022, https://www.kompas.tv/article/253628/benarkan-ada-kebocoran- data-milik-bank-indonesia-bssn-pastikan-bukan-data-kritikal.
13 “Kebocoran Data Bank Indonesia Terus Bertambah, Naik Jadi 74 GB! | Databoks,” accessed January 21,  2022,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/kebocoran-data-bank-indonesia-terus- bertambah-naik-jadi-74-gb.
dengan cara mencegah tidak akan ada peretasan kedua dengan jumlah yang lebih banyak.  Maka  seharusnya  dilakukan  tindakan  yang  lebih  cepat  dan  maksimal untuk  melindungi  data-data  yang  lain.  Namun  yang  juga  perlu  diperhatikan adalah menjadikan prioritas keamanan siber sejak awal mula membangun sistem dan faktor keamanan.
Regulasi  di  Indonesia  turut  mengatur  perusahaan  yang  memang membangun  bisnisnya  dengan  menggaet  publik  untuk  mendaftarkan  informasi diri  yang sensitif  ke perusahaan tersebut  sehingga  perusahaan harus memahami aturan,  prinsip  prinsip  dan  praktik  perlindungan  data  pribadi.  Pemerintah  juga mengatur  hubungan  kontraktual  antara  bank  dengan  nasabah  yang  merupakan pengguna jasa bank, dalam hal nasabah memberikan informasi dan data pribadi yang  sangat  sensitif  khususnya  dalam  hal  perbankan  dan  keuangan  harus  siap menerapkan prinsip kerahasiaan. 14
Beberapa  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  data  pribadi konsumen dan nasabah yang berlaku di Indonesia:
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bahwa  Bank  sebagai  pihak  yang  menawarkan  jasanya  sebagai penyimpanan  keuangan  dan  kegiatan  keuangan  lainnya  harus merahasiakan  keterangan  terkait  nasabahnya,  penyimpannya  dan simpanannya;
2. Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan,  yang mengatur  mengenai  arsip  data-data  nasabah  dan  pelanggan  yang merupakan  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  hak  untuk dilindungi;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang mengatur mengenai dokumen berkaitan dengan data pribadi para pengguna;
4. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang dalam  perannya  memiliki  kedudukan  hukum  atas  keamanan  data pribadi pasien;
5. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999 tentang  Telekomunikasi  (UU Telekomunikasi),  yang  mengatur  berbagai  macam  tindakan  yang kemungkinan  berpeluang  membahayakan  penggunaan  data  pribadi pelanggan dan nasabah di sistem elektronik;
6. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan (UU Adminduk);
7. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  perubahan  atas
14 Marnia  Rani,  “Perlindungan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan  Keamanan  Data Pribadi Nasabah Bank,” Jurnal Selat 2, no. 1 (2014), hal 172.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
9. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Dengan  adanya  peraturan-peraturan  tersebut  maka  secara  otomatis pengolahan  data  dan  informasi  harus  dikelola  secara  baik,  jelas  dan  terarah. Apabila  tidak  dikelola  dengan  tepat,  maka  akibatnya  bisa  fatal  dan  berbahaya karena  berujung  dengan  penyalahgunaan  dan  penyerangan      kejahatan cyber crime .   Maka   dari   hal   tersebut   diperlukan    analisis manajemen   risiko guna    menghadapi   serangan cyber crime. 15 Karena cyber crime memiliki potensi  terhadap  hilangnya  sistem  informasi  dan  kendali  data  pribadi  dan  hal tersebut  sulit  untuk  diatasi.  Kejahatan  pencurian  data  yang  dilakukan  oleh hacker yang  tidak  bertanggung  jawab  tentu  menimbulkan  kerugian  bagi korbannya. Begitupun dengan korban atas tindakan phising yang membuat data- data  pribadi  korban  dengan  bebas  diperjual  belikan  dengan  risiko  yang  harus ditanggung  korban  sangat  besar.  Maka  penindakan  kejahatan  siber  harus dikenakan hukuman yang berat.
Dalam  Undang-Undang  Telekomunikasi  mengatur  beberapa  hal  yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi, yakni pada Pasal 22 dituliskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak,  tidak sah atau manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi pada sistem elektronik, baik umum maupun khusus. Bagi  pelanggar  peraturan  tersebut  diancam  pidana  penjara  maksimal  6  (enam) tahun dan/atau denda maksimal  Rp 600.000.000  (enam  ratus  juta  rupiah).  Pada Pasal  40  menyatakan  setiap  orang  dilarang  melakukan  penyadapan  informasi yang  diunggah  lewat  jaringan  telekomunikasi  dalam  bentuk  apapun.  Apabila melanggar ketentuan tersebut,  akan diancam  pidana penjara maksimal  15 (lima belas)  tahun.  Pada  pasal  42  ayat  (1) menyatakan  kewajiban  penyelenggara  jasa telekomunikasi  untuk  merahasiakan  informasi  dan  apabila  melanggar  diancam pidana  penjara  maksimal  2  (dua)  tahun  dan/atau  denda  maksimal  Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Dijelaskan pula di dalam Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik  mengenai  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan pembobolan  data  pribadi.  Dinyatakan  di  dalam  Pasal  26  UU  ITE  bahwa  setiap
15 Ineu  Rahmawati,  “ANALISIS  MANAJEMEN  RISIKO  ANCAMAN  KEJAHATAN  SIBER  (CYBER CRIME) DALAM PENINGKATAN  CYBER DEFENSE,” Jurnal  Pertahanan  &  Bela  Negara 7,  no.  2 (October 3, 2017), hal 53.
orang  dapat  melakukan  gugatan  terhadap  perolahan  data  pribadi  tanpa persetujuannya.  Maka  setidaknya  pelaku  kejahatan  yang  telah  melakukan pelanggaran PDP dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar  kesalahan  berdasarkan  ketentuan  UU  (1365  KUHPerdata),  maupun  atas dasar  ketidakpatutan  atau  ketidakhati-hatian  (1366  KUHPerdata).  Kemudian pada  Pasal  3  UU  ITE  juga  menjelaskan  harus  ada  prinsip  kehati-hatian  dan memberikan  tanggung  jawab  pihak  korporasi  maupuan  pemerintah  yang dinyatakan  sebagai  Penyelenggara  Sistem  Elektonik  (PSE),  yakni  setidak- tidaknya harus andal, aman dan bertanggung jawab.
Kemudian  masih  di  dalam  UU  ITE  Pasal  30  yang  menjelaskan  bahwa setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem  elektronik  orang  lain  untuk  tujuan  memperoleh  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dengan  melakukan  pelanggaran,  penyusupan, penimpaan,  atau  pembobolan  keamanan  sistem  dapat  dipidana.  Pidana  yang diberikan kepada pelaku adalah dengan mendapatkan pidana penjara paling lama 6  (enam)  sampai  dengan  8  (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp  800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Kemudian  bagi  pelaku  kejahatan  yang  juga  memperjualbelikan  hasil  data retasan yang telah mereka dapatkan juga diatur di dalam UU ITE. Di dalam Pasal 34  bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk dilakukan mengimpor, mendistribusikan,  menyediakan  atau  memiliki  perangkat  komputer  atau  sistem informasi  maka  menurut  Pasal  45  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan.atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
B. Upaya  Pemerintah  Dalam  Menindak  Pelaku  Kebocoran  Data  Dan Pertanggungjawaban Semua Aspek Yang Terlibat.
Meningkatnya jumlah pengguna internet  tidak terlepas dari meningkatnya kejahatan  siber.  Adanya  pandemi  global  yaitu Covid-19 memaksa  segala  bentuk kegiatan  dialihkan  dari  jarak  jauh  maka  faktor  ini  sangat  relevan  dengan meningkatnya  jumlah  pengguna  internet  beberapa  tahun  ini.  Tercatat  sebesar  18 laporan  mengenai  peretasan  data  dalam  sistem  elektronik  pada  bulan  Januari- September  2020  yang  dilaporkan  oleh  rangkuman  Databoks  milik  Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI)  dalam  data  Laporan  Kasus  Kejahatan  Siber Indonesia. 16 Kemudian  pada  tahun  2021  jumlah  kehatan  ini  terus  bertambah
16 Sandryones Palinggi and Erich C. Limbongan, “Pengaruh Internet Terhadap Industri Ecommerce Dan Regulasi  Perlindungan  Data  Pribadi  Pelanggan  Di  Indonesia,” Semnas  Ristek  (Seminar  Nasional  Riset dan  Inovasi  Teknologi) 4,  no.  1  (January  27,  2020):  226,  accessed  March  4,  2022, http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek/article/view/2543.
dengan meningkat menjadi 43 kasus dengan dugaan kegagalan perlindungan data pribadi  masyarakat. 17 Maka  besar  kemungkinan  terjadinya  pertambahan  jumlah pada kasus serupa akan terus terjadi jika tidak ada pergerakan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah.
Dengan  melihat  ke  belakang,  pasti  terdapat  beberapa  alasan  yang mendorong sehingga menyebabkan banyak orang menjadi berani dan nekat dalam melakukan  kejahatan  siber.  Tentunya  dengan  adanya  faktor  yang  mendukung untuk melakukan hal tersebut menjadi dorongan banyaknya jumlah kejahatan siber yang terjadi. Kejahatan siber ini tentunya tidak hanya mengancam dan merugikan satu  pihak  saja  mengingat  jika  pencurian  data  yang  dilakukan  dapat  pula merugikan  perorangan,  kelompok  bahkan  satu  negara.  Tidak  sampai  pada  subjek yang  dirugikan  tetapi  juga  objek  yang  dirugikan  akibat  pencurian  data.  Akibat pencurian  data  kerugian-kerugian  yang  dialami  bisa  menyebar  sampai  dengan bidang ekonomi, perbankan, politik bahkan kerugian kepada keamanan nasional. 18 Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling banyak mendorong adanya  kejahatan  siber  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  kejahatan  pada  bidang siber. Mengingat adanya rasa keinginan serta adanya kesempatan yang dilihat oleh pelaku kejahatan siber untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Salah satu kejahatan mereka adalah melakukan pembobolan data yang  seharusnya  bersifat  rahasia  dengan  kemudian  memperjualbelikan  data pribadi  yang  berhasil  mereka  retas  ke  pasar  web  ilegal.  Adanya  kemajuan teknologi  yang  sangat  pesat  juga  menjadi  faktor  pendorong  sehingga  terus menimbulkan banyak kejahatan baru di dunia siber. Selain adanya dorongan faktor ekonomi  dan  kemajuan  teknologi,  juga  dapat  dilihat  berdasarkan  kasus  yang pernah  terjadi  adalah  akibat  dari  kurangnya  kesiap  siagaan  dalam  menangani pelaku kejahatan  siber  oleh  aparat  penegak hukum. Maka dari itu  aparat  penegak hukum  dengan  kualitas  yang  mumpuni  pada  bidangnya  sangat  diperlukan keberadannya  agar  dapat  menangani  berbagai  kejahatan  siber.  Mengingat kedepannya akan terus terjadinya kehatan seperti ini dan terus marak terjadi serta keberadannya yang akan berkembang diiringi dengan perubahan zaman. 19
Jika tercipta sebuah masalah yang menimbulkan keresahan maka menuntut adanya sebuah jalan keluar yang tepat, maka dalam kasus ini pertanggungjawaban dari  pihak  yang  bersangkutan  merupakan  jalan  keluar  dan  solusi  yang  bijaksana bagi  para  pihak  yang  dirugikan.  Bagi  pihak  yang  telah  memberikan  data pribadinya di sebuah sistem informasi maka harus melakukan tanggung jawab atas
17 “Tercatat,  Kominfo  Selesaikan  43  Kasus  Kebocoran  Data  Pribadi  Sepanjang  2021,” suara.com ,  last modified December 31, 2021, accessed February 22, 2022, https://www.suara.com/tekno/2021/12/31/104557/tercatat-kominfo-selesaikan-43-kasus-kebocoran-data- pribadi-sepanjang-2021.
18 Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana  Mayantara  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  Di  Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal 52.
19 Ibid.
data yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan, apakah data yang diberikan sudah  benar  dan  sesuai  dengan  data  pribadi  miliknya  dan  bukanlah  data  pribadi milik  orang  lain.  Kemudian  bentuk  pertanggung  jawaban  dari  pihak  yang memegang  data  pribadi  milik  orang  lain  harus  menunjukan  pertanggung jawabannya  dengan  cara  melindungi  dan  memberikan  keamanan  terhadap  data pribadi  milik  orang  lain,  mereka  harus  bisa  mempertanggung  jawabkan  data pribadi  milik  orang  lain  terhadap  pengamanan  dan  perlindungan  sarana  dan prasarana  sistem  elektronik. 20 Dijelaskan  melalui  Pasal  21  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  bahwasannya  setiap  orang berhak  atas  keutuhan  pribadi,  baik  rohani  maupun  jasmani,  dan  karena  itu  tidak boleh  menjadi  obyek  penelitian  tanpa  persetujuan.  Diperjelas  lagi  bahwa  yang dimaksud  obyek  penelitian  di  dalam  pasal  tersebut  adalah  kegiatan  yang menempatkan  seseorang  sebagai  yang  dimintai  komentar,  pendapat  atau keterangan  yang  menyangkut  kehidupan  pribadi  dan  data-data  pribadinya  serta direkam  gambar  dan  suaranya.  Urgensi  diperlukannya  Undang-Undang  yang mengatur  mengenai  permasalahan  data  pribadi  berangkat  dari  harus  adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data untuk menggunakan datanya. Namun didapati  kesalahan  yang  marak  terjadi  adalah  digunakannya  data  pribadi  mereka tanpa adanya persetujuan dari pemilik data pribadi terlebih dahulu.
Menghasilkan  sebuah  produk  hukum  yaitu  Undang-Undang  yang  berasal dari  sebuah  Rancangan  Undang-Undang  tentu  membutuhkan  waktu  dan  proses yang  panjang.  Butuh  banyak  hal  yang  dipertimbangkan  oleh  banyak  pihak sebelum memformulasikan Rancangan Undang-Undang menjadi sebuah Undang- Undang  yang  sah  yang  mana  isinya  dapat  dijadikan  hukum  positif  yang bermanfaat  dan  melindungi  kewajiban  serta  hak  dari  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Maka  pengharmonisasian  merupakan  salah  satu  proses  yang  dapat ditempuh.  Dijelaskan  bahwa  mengharmoniasasikan  Undang-Undang  merupakan salah  satu  bentuk  upaya  untuk  diselarasakannya  suatu  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  satu  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  lain  di  dalam suatu  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan.  Konsep  penyelarasan  ini dikemukakan oleh Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono dalam salah satu tulisan mereka. 21 Namun, urgensi untuk dapat sesegera mungkin mengesahan RUU PDP demi  melindungi  masyarakat  apalagi  mengingat  kondisi  masyarakat  yang berhadapan  dengan  teknologi  dan  perkembangan  internet  yang  semakin  canggih dan pesat, maka pengesahan sesegera mungkin ini sangat penting. Maka dalam hal ini  pemerintah  memiliki  desakan  untuk  segera  melakukan  pertanggungjawaban
20 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Elektronik .
21 Padma  Widyantari  and  Adi  Sulistiyono,  “PELAKSANAAN  HARMONISASI  RANCANGAN UNDANG-UNDANG  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  (RUU  PDP),” Jurnal  Privat  Law 8,  no.  1 (February 2, 2020), hal 117–123.
yang  diharapkan  oleh  masyarakat  untuk  segera  mengesahkan  RUU  Perlindungan Data Pribadi.
Adanya asas pertanggungjawaban yang dimaksudkan di dalam Rancangan Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  pun  menjelaskan  agar  semua  pihak yang  terkait  dengan  proses  dan  pengawasan  data  pribadi  untuk  dapat  bertindak secara  bertanggung  jawab  sehingga  mampu  menjamin  keseimbangan  hak  dan kewajiban  para  pihak  yang  terkait  termasuk  pemilik    data    pribadi. 22 Secepat mungkin  dengan  pertimbangan  yang  sangat  matang  pemerintah    harus mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Dengan mengesahan RUU PDP ini dapat menjadi bentuk dari pertanggung jawaban yang dapat  diberikan  oleh  pemerintah.  Mengingat  akan  terjaminnya  perlindungan terhadap  pemilik  data  pribadi  dari  disahkannya  RUU  PDP.  Pihak  Pemerintah seharusnya  juga  dapat  melakukan  pengupayaan  lebih  lanjut  sebagai  bentuk penindakan  terhadap  pelaku  kebocoran  data  dengan  menerapkan  sanksi.  Seperti yang  sudah  dijelaskan  menurut  hukum  pidana  di  dalam  Bab  XIII  dalam Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  mengenai  Ketentuan Pidana yang sudah dijabarkan di atas. Dengan memberikan sanksi sehingga dapat diharapkan pelaku kejahatan kebocoran data mendapat efek jera atas tindakannya. Kemudian  para  korban  kebocoran  data  bisa  mendapatkan  kepastian  hukum sehingga  dapat  menuntut  hak  dan  kewajiban  yang  seharusnya  mereka  dapatkan. Para korban juga dapat melaporkan permasalahannya agar diselesaikan oleh aparat penegak  hukum  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Sehingga  sesuai  dengan prinsip-prinsip  pengelolaan  data  pribadi,  para  pelapor  maupun  korban  kebocoran data  pribadi  dan  pemilik  sistem  informasi  yang  berperan  sebagai  pengelola  data pribadi milik pengguna dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan data pribadi dan  dapat  memiliki  dasar  dan  sumber  hukum  yang  kuat.  Masyarakat mengharapkan  adanya  upaya  dan  kontribusi  dari  pemerintah  yang  besar  dengan segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi  terlebih dahulu,  mengingat dengan  disahkannya  RUU  ini  menjadi  sebuah  Undang-Undang,  akan menimbulkan  wewenang  yang  dimiliki  aparat  penegak  hukum  dan  badan pemerintahan  lain  yang  terkait  terhadap  penegakan  perlindungan  data  pribadi. Sehingga  aparat  penegak  hukum  dan  badan  pemerintah  lain  yang  terkait  dapat menindaklanjuti pelaku kebocoran data sesuai dengan hukum yang berlangsung.
Selain  upaya  pemerintah  melalui  pengesahan  RUU  Perlindungan  Data Pribadi  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia (KOMINFO)  juga  melakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat  mengenai kebocoran  data.  KOMINFO  sebagai  menteri  yang  erat  bergerak  di  bagian  siber Indonesia  juga  harus  turut  andil  dalam  menyelesaikan  permasalahan  PDP.
22 RUU Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Penjelasan Tentang Perlindungan Data Pribad Secara Umum.
Mengingat  terus  bertambahnya  jumlah  kebocoran  data  yang  terjadi  kepada  Bank Indonesia  tentunya  menimbulkan  kekhawatiran  baru  kepada  masyarakat. KOMINFO  menyatakan  guna  mencegah  kerentanan  terhadap  pencurian  data pribadi,  generasi  muda  perlu  memahami  jenis  data  pribadi  dan  relevansinya. Mencermati  jenis  produk  jasa,  layanan  yang  disediakan,  serta  memeriksa ketentuan kebijakan privasi. Melihat saat ini tindakan pencegahan kebocoran data pribadi  bisa dilakukan dengan  cara jangan menyerahkan data diri pada situs  web untuk  mendapatkan  suatu  hadiah.  KOMINFO  juga  menegaskan  kepada masyarakat  untuk  berhati-hati  dengan  pesan e-mail yang  meminta  data  pribadi ataupun pesan e-mail yang tidak terduga.

## 4. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Ketentuan  yang  mengatur  perlindungan  data  telah  diatur  dalam  beberapa regulasi  di  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  yang  termuat  di  dalam  UU Telekomunikasi  yangmana  mengancam  kejahatan  peretasan  data  dengan pidana  penjara  dan  juga  denda.  Seperti  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  40  UU Telekomunikasi  meyatakan  bahwa  penyadapan  informasi  yang  diunggah dalam  bentuk  apapun  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  15  (lima belas)  tahun.  Kemudian  di  dalam  Pasal  30  UU  ITE  juga  menyatakan  bahwa barang  siapa  yang  dengan  sengaja  mengakses  sistem  orang  lain  untuk memperoleh infomasi seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)  tahun  dan  denda  maksimal  Rp  8.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah).  Namun,  regulasi  ini  belum  dapat  mengakomodir  dan  memberikan perlindungan dan kepastian hukum saat terjadi sebuah peretasan data.
2. Bank Indonesia selaku pihak yang menawarkan jasanya sebagai penyimpanan keuangan  dan  kegiatan  keuangan  lainnya  harus  merahasiakan  keterangan terkait  nasabahnya,  penyimpanan  dan  simpanannya,  serta  memberikan  rasa keamanan terkait data nasabahnya. Mengingat posisi  Bank Indonesia sebagai bank  sentral  sudah  seharusnya  keamanan  data  milik  Bank  Indonesia  terjaga secara ketat dan terkontrol oleh pihak terkait. Peretasan data sebanyak dua kali dan  jumlah  peretasan  data  yang  terus  meningkat  menjadikan  bukti  adanya kelalaian  dan  keterlambatan  dalam  menangani  kasus  tersebut.  Keterlambatan dalam  penanganan  kebocoran  data  milik  Bank  Indonesia  juga  menjadi  suatu hal  yang  perlu  diperbaiki  dan  menjadi  catatan  penting  dalam  upaya perlindungan data di dunia siber.
b. Saran
Adapun saran dari penelitian ini adalah
1. Pemerintah  dapat  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  hak-hak  rakyat, termasuk  privasi  terkait  data  pribadi,  sehingga  diharapkan  melalui  penelitian ini,  pemerintah,  khususnya  DPR  sebagai  lembaga  yang  berwenang  membuat Rancangan  Undang-Undang,  dapat  menyelesaikan  RUU  Perlindungan  Data Pribadi.
2. Rancangan  Undang-Undang  ini  sudah  menjadi  Undang-Undang  yang  sah, pemerintah  serta  aparat  penegak  hukum  dan  instansi  pemerintah  yang berwenang  lainnya  seperti  Kementerian    Informasi  dan  Komunikasi,  Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional,  Kementerian  Perdagangan,  POLRI  serta Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  memiliki  landasan  dan  dasar  hukum  untuk menindaklanjuti pelaku kebocoran data sehingga pengguna e-commerce dapat merasa  terlindungi  dan  merasakan  keamanan  dan  kenyamanan  dalam berinternet.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asikin, Zainal, and Dkk. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006. Tim  PY,  Bala. Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik:  Seri Perundangundangan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019.

## Jurnal
Fathur, Muhammad. “TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN.” National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (November 19, 2020): 43–60.
Palinggi,  Sandryones,  and  Erich  C.  Limbongan.  “Pengaruh  Internet  Terhadap  Industri Ecommerce Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia.” Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi) 4, no. 1 (January
27, 2020). Accessed March 4, 2022. http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek/article/view/2543. Putri, Deanne Destriani Firmansyah, and Muhammad Helmi Fahrozi. “UPAYA
PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM).” National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (November 19, 2020): 255–273.
Rahmawati, Ineu. “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO ANCAMAN KEJAHATAN
SIBER (CYBER CRIME) DALAM PENINGKATAN CYBER DEFENSE.”
Jurnal Pertahanan & Bela Negara 7, no. 2 (October 3, 2017): 35–50.
Rani, Marnia. “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan
Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank.” Jurnal Selat 2, no. 1 (2014): 168–181. Satrio, Muhamad Bayu, and Men Wih Widiatno. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA PENGGUNA FACEBOOK DI INDONESIA).”
JCA of Law 1, no. 1 (July 15, 2020). Accessed March 4, 2022. https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6. Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. “PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP).” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (February 2, 2020): 117–123.

## Berita
“13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual Di Forum Hacker.” Accessed February 22, 2022. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta- data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker.
“Benarkan  Ada  Kebocoran  Data  Milik  Bank  Indonesia,  BSSN  Pastikan  Bukan  Data
Kritikal.” KOMPAS.tv . Accessed January 20, 2022. https://www.kompas.tv/article/253628/benarkan-ada-kebocoran-data-milik- bank-indonesia-bssn-pastikan-bukan-data-kritikal .
“Bukalapak  Akui  13  Juta  Data  yang  Dijual  Hacker  adalah  Peretasan  di  Maret  2019.”
kumparan . Accessed February 21, 2022. https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang-dijual- hacker-adalah-peretasan-di-maret-2019-1tMRTr1UR0G . “Kebocoran  Data  Bank  Indonesia  Terus  Bertambah,  Naik  Jadi  74  GB!  |  Databoks.” Accessed January 21, 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/kebocoran-data-bank- indonesia-terus-bertambah-naik-jadi-74-gb .
“Tercatat,  Kominfo  Selesaikan  43  Kasus  Kebocoran  Data  Pribadi  Sepanjang  2021.”
suara.com .  Last  modified  December  31,  2021.  Accessed  February  22,  2022. https://www.suara.com/tekno/2021/12/31/104557/tercatat-kominfo-selesaikan- 43-kasus-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2021 . idxchannel.  “Pembobol  Data  Penumpang  Lion  Air  Group  Akhirnya  Terungkap.”
https://www.idxchannel.com/ . Accessed February 21, 2022. https://www.idxchannel.com/market-news/pembobol-data-penumpang-lion-air- group-akhirnya-terungkap .
Indonesia, C. N. N. “Kebocoran Data Bank Indonesia Belum Selesai, Naik Jadi 74GB.” teknologi . Accessed January 20, 2022.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220124163634-185- 750569/kebocoran-data-bank-indonesia-belum-selesai-naik-jadi-74gb . JawaPos.com. “91 Juta Data Akun Tokopedia Bocor dan Disebar Di Forum Internet.”
JawaPos.com .  Last  modified  July  5,  2020.  Accessed  February  10,  2022. https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/05/07/2020/91-juta-data- akun-tokopedia-bocor-dan-disebar-di-forum-internet/ .
Liputan6.com.  “Malindo:  Kebocoran  Data  Gara-Gara  Mantan  Staf  Perusahaan Kontraktor.” liputan6.com .  Last  modified  September  23,  2019.  Accessed February  20,  2022. https://www.liputan6.com/tekno/read/4069498/malindo- kebocoran-data-gara-gara-mantan-staf-perusahaan-kontraktor .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1997    Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3674.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3790.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999    Nomor  154,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009    Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5063.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun  2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009    Nomor  152,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5071 .
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (UU  Adminduk). Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013    Nomor  232,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016    Nomor  251,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik.  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

## RUU Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Penjelasan Tentang Perlindungan Data
Pribadi Secara Umum.