## IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK MINUMAN BERALKOHOL KHAS BALI DI KABUPATEN BULELENG
I Wayan Ariawan, Ni Putu Rai Yuliartini, Si Ngurah Ardhya
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { ariawanwayan004@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  terkait  implementasi  ketentuan  Pasal  8  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  serta  mengetahui  bagaimana  akibat  hukum terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak  mencantumkan  label  pada  produk  kemasannya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.    Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara. Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling dan  penentuan  subyeknya menggunakan  teknik Purposive  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Adapun  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Ketentuan  Pasal  8  Ayat  1  UUPK  belum  terimplementasikan  dengan  baik.  Hal  ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat  berupa  perampasan  barang  tertentu,  pengumuman  putusan  hakim,  pembayaran  ganti  rugi,  perintah  penghentian kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian  konsumen,  kewajiban  penarikan  barang  dari  peredaran  dan pencabutan izin usaha.
Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Konsumen, Minuman Beralkohol Khas Bali, Label.

## ABSTRACT
The purposes of this research are to find out and analyze about the implementation of the provisions of Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  concerning  Consumer  Protection  and  to  find  out  the  legal  consequences  for businessman who do not include labels on their packaged products.  The type of this study is empirical legal research with descriptive research characteristics. The research setting was conducted in Buleleng Regency. The data collection method used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling  technique  while  the  determination  of  the  subject  was  using  purposive  sampling  technique.  The  data  was processed  and  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  research  was  shown  that  the  provisions  of  Pasal  8  Ayat  1 UUPK have not been implemented properly. This is reflected in the existence of businessman who do not include labels as  the  applicable  provisions  on  product  packaging.  The  legal  consequences  for  violation  of  labeling  on  product packaging  can  be  in  the  form  of  administrativepenalty  as  stipulated  in  Pasal  61  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 concerning Food Labels and Advertisements andPasal 62 danPasal 63 UUPK. The administrative penaltycan be in the form of confiscation of certain goods, announcement of a judge's decision, payment of compensation, orders to stop certain activities that cause consumer losses, obligation to withdraw  commodity from the circulation and revocation of business licenses.
Key terms: Implementation, Consumer Protection, Balinese Alcoholic Beverages, Label.

## PENDAHULUAN
Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu produk barang maupun jasa, oleh karenanya dalam kehidupan ini tepatlah setiap  orang  diposisikan  sebagai  konsumen. Dalam  mengkonsumsi  barang  maupun  jasa, konsumen perlu mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar konsumen dapat terhindar dari akses  negatif  penggunaan  suatu  produk  barang maupun jasa. Beranjak dari kondisi tersebut yang demikian  maka  perlu  diselenggarakannya  sebuah perlindungan terhadap konsumen.
Secara  umum,  perlindungan  konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah  yang  melindungi  dan  mengatur konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara pelaku usaha atau produsen dan penggunanya, dalam hal ini konsumen dikehidupan bermasyarakat. Sedangkan  menurut  Pasal  8  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  (  yang  selanjutnya  disebut  UUPK  ), menjelaskan  bahwa  perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen (Musniyarda, 2018:8).
Dalam upaya memberi perlindungan terhadap  konsumen,  informasi  yang  jelas  dalam kemasan makanan ataupun minuman sangat wajib dicantumkan  oleh  pelaku  usaha  khususnya makanan  atau  minuman  yang  memiliki  takaran atau  porsi  tertentu  dalam  mengonsumsinya  untuk mencegah  dampak  negatif  yang  merugikan konsumen.  Salah  satu  minuman  yang  memiliki takaran atau porsi khusus dalam mengonsumsinya adalah minuman yang memiliki kadar alkohol.
Penggunaan  atau  mengonsumsi  minuman beralkohol yang tidak sewajarnya sangat berpengaruh besar terhadap perbuatan dan tingkah laku yang mengarah pada deviasi seperti membuat keributan  atau  kekacauan,  kebut-kebutan  di  jalan raya  yang  mengganggu  lalu  lintas  dimana  dapat mengancam  nyawa  orang  lain,  dan  tentunya mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya.
Semenjak  Peraturan  Gubernur  Nomor  1 Tahun  2020  terkait  tata  kelola  minuman fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  Bali  yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, dalam lingkungan  masyarakat  hal  tersebut  sempat menyebabkan  terbentuknya  masyarakat  yang
afirmasi  dan  oposisi.  Secara  jelas,  dalam  aturan tersebut telah mengatur bahwa di tahun 2020 kini minuman  beralkohol  khas  Bali  telah  dilegalisasi sehingga dalam peredarannya di masyarakat telah memperoleh  payung  hukum.  Adapun  yang menjadi alasan atau dasar Gubernur Bali, I Wayan Konster  melegalisasi  minuman  beralkohol  khas Bali  untuk  mengangkat  ekonomi  rakyat.  Dengan diaturnya  legalisasi  minuman  beralkohol  khas Bali  di  dalam  Pergub,  maka  minuman  tersebut akan  menjadi  kekuatan  ekonomi  yang  berbasis kerakyatan dan kearifan lokal. Hal ini dilatarbelakangi  oleh  realita  dilapangan  bahwa minuman  beralkohol  khas Bali  seperti  arak,  tuak, brem  merupakan  salah  satu  sumber  daya keragaman budaya Pulau Bali.
Untuk  menjamin  hak  konsumen,  maka dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  telah  mengatur larangan  untuk  pelaku  usaha  yaitu  pada  Pasal  8 ayat  1  yang  mengatur  “Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi bersih,  atau  netto,  dan  jumlah  barang dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran, timbangan,  dan  jumlah  dalam  hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label, etiket,  atau  keterangan  barang  dan/jasa tersebut;
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan, komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut; g. Tidak  tercantumkan  tanggal  kedaluwarsa atau
jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  produksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak  memasang  label  atau  membuat penjelasan  barang  yang  membuat  nama barang,  ukuran  bersih/netto,  komposisi, atauran  pakai,  tanggal  pembuatan,  efek samping,  alamat  pelaku  usaha,  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang menurut  ketentuan  harus  dipasang  atau dibuat;
j. Tidak  mencantumkan  informasi  dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan hasil observasi, keadaan dilapangan terkait peredaran  minuman beralkohol khas  Bali  ternyata  tidak  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  diatas  khususnya  pada  huruf  g,  i,  dan  j.  Di lapangan,  pelaku  usaha  memproduksi  serta menjual  minuman  beralkohol  khas  Bali  seperti arak  dan  tuak  tanpa  menyantumkan  informasi terkait  ukuran  bersih/netto,  komposisi,  atauran pakai,  tanggal  pembuatan,  efek  samping,  alamat pelaku  usaha,  dan  informasi  tanggal  kedaluwarsa sehingga  ini  bertentangan  dari  Pasal  8  Ayat  1 UUPK.
Dengan  kurangnya  pencantuman  informasi dalam  kemasan  berupa  label  tersebut  tentu  dapat membahayakan  konsumen  yang  notabenenya masih awam dengan minuman beralkohol. Hal ini dapat  menimbulkan  penyalahgunaan  minuman beralkohol seperti pengonsumsian yang berlebihan  entah  tidak  sesuai  dengan  takarannya atau  dicampur  dengan  zat-zat  kimia  lainnya.  Hal ini  tentu  dapat  membahayakan  kondisi  konsumen dan bahkan mengancam nyawa orang lain apabila konsumen  tersebut  berbuat  anarkis  saat  dalam keadaan mabuk. Dampak pada kesehatan merupakan  sebuah  ancaman  yang  akan  menjadi kerugian  bagi  konsumen  nantinya  seperti  pusing, iritasi lambung, dan kerusakan pada hati.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Bidang Admistrasi dan Keuangan BNNK Buleleng,  BNNK  Buleleng  telah  melaksanakan gelar  operasi  Napza  yang  merupakan  program bulanan BNN. Saat operasi berlangsung, ditemukan  beberapa  remaja  di  Desa  Seririt Kabupaten  Buleleng  sedang  mengonsumsi  salah
satu  minuman  beralkohol  khas  Bali  yaitu  arak. Dimana  sebelum  dikonsumsi,  konsumen  telah mencampurkan  minuman  beralkohol  dengan  zat lainnya seperti obat flu dan obat batuk. Salah satu konsumen  yang  mengonsumsinya  dalam  keadaan mabuk,  pusing,  dan  muntah  akibat  meminum tanpa  takaran  yang  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan aturan  pakai  yang  sebagaimana  mestinya.  Hal tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  kerugian dari  konsumen  yang  mengonsumsinya  akibat kurangnya  informasi  yang  jelas  yang  terdapat pada  produk  kemasan  dimana  efek  sampingnya akan menyerang kesehatan  konsumen. Arak  yang dikonsumsi  memang  arak  lokal  yang  dijual  tanpa mencantumkan  label  yang  lengkap  dan  jelas sehingga  dapat  membahayakan  konsumen  dan dapat membahayakan orang lain apabila konsumen  dalam  keadaan  mabuk  lalu  melakukan perbuatan yang anarkis.
Berdasarkan  kondisi  yang  telah  diuraikan diatas,  dengan  mengaitkan  antara  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku terhadap  fakta  yang  terjadi  dilapangan,  maka sebenarnya  telah  terjadi  kesenjangan  antara Das Sollen yaitu  Pasal  8  Ayat  1  UUPK  dengan Das Sein yaitu  kondisi  dilapangan  dimana  beredarnya produksi  minuman  beralkohol  khas  Bali  tanpa label,  maka  penting  untuk  dilakukan  penelitian lebih  lanjut  mengenai  kondisi  tersebut.  Adapun penelitian yang dilakukan berjudul “Implementasi  Ketentuan  Pasal  8  Ayat  1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencantuman  Label  Pada  Produk  Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (Ali  dan  Heryani,  2012:2) . Adapun  sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yakni  bertujuan menggambarkan  secara  nyata  mengenai  keadaan- keadaan  atau  gejala-gejala  yang  ada  dalam masyarakat.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer (Field Research), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,  observasi  maupun  laporan  dalam bentuk  dokumen  tidak  resmi  yang  kemudian dioleh oleh peneliti (Sugiyono, 2016: 225). Data Sekunder  (Library  Research)  adalah  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil
penelitian  yang  berwujud laporan  dan  sebagainya (Amirudin  dan  Zainal  Asiki,  2016:30).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni  teknik studi  dokumen,  teknik  observasi  dan  teknik wawancara (Waluyo, 2008:8).
Teknik pengambilan sampel yang digunakan  adalah non  probability  sampling, jadi tidak ada ketentuan yang pasti baik dalam bentuk angka  ataupun  presentase  mengenai  jumlah sampel  yang  akan  diteliti  didasarkan  atas  titik jenuh,  yang  mana  penelitian  akan  dihentikan  dan dianggap  telah  mewakili  keseluruhan  objek penelitian  bila  jawaban-jawaban  dari  responden maupun  infornan  telah  ada  kesamaan  atau kemiripan  (Ardhya,  Jurnal  Komunikasi  Hukum, No.  1,  Pebruari    2017:127-146).  Selanjutnya dalam penentuan subyek menggunakan Purposive Sampling yaitu  sampel  dapat  ditentukan  sendiri atau dapat dipilih oleh peneliti, dimana menunjukkan  dan  pemilihan  sampel  didasarkan pertimbangan  bahwa  sampel  telah  memenuhi kriteria  dan  sifat-sifat  atau  karakteristik  tertentu yang  merupakan  ciri  utama  dari  populasinya. Data-data  yang  telah  terkumpul  selanjutnya dilakukan  reduksi  data  dan  dilakukan  penyajian data  secara  deskriptif  kualitatif    dan  sistematis guna mendapatkan kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Ketentuan  Pasal  8  Ayat  1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terkait
Pencantuman  Label  pada  Produk  Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng
Menciptakan  ekonomi  dan  pasar  yang kompetitif  merupakan  peran  hukum  dalam konteks ekonomi. Oleh sebab itu tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar selama konsumen memiliki  hak  untuk  bebas  memilih  sebuah produk.  Konsumen  memiliki  hubungan  yang saling bergantungan satu sama lain.
Keberlangsungan  suatu  usaha  sangat  tergantung dari keberadaan konsumen. Begitu juga sebaliknya  apabila  tanpa  pelaku  usaha  maka konsumen  akan  mengalami  kesulitan  dalam memenuhi sebuah kebutuhan tertentu (Kristiyanti, 2008:  9).  Namun  kenyataannya  praktek  di lapangan,  kedudukan  konsumen  biasanya  lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini terjadi  karena  selama  proses  produksi  hingga suatu barang dan/atau jasa jadi, tidak ada campur
tangan  apapun  dari  konsumen  itu  sendiri.  Oleh karena  itu  perlindungan  konsumen  sangat  di perlukan untuk menjamin bahwa konsumen bebas dari kerugian nantinya.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum kepada  konsumen,  maka  perlu  sebuah  batasan- batasan  bagi  pelaku  usaha  agar  tidak  terjadinya kesewenang-wenangan.  Hal  ini  telah  diatur  jelas dalam  Pasal  8  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen yang menyatakan :
“Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :
a. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih, atau netto, dan jumlah barang dalam hitungan sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran, timbangan,  dan  jumlah  dalam  hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan, keistimewaan, atau  kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan, komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan,  atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
g. Tidak  tercantumkan  tanggal  kedaluwarsa atau  jangka  waktu  penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  produksi  secara halal,  sebagaimana  pernyataan  halal  yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak  memasang  label  atau  membuat penjelasan  barang  yang  membuat  nama barang,  ukuran  bersih/netto,  komposisi, aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  efek samping, alamat pelaku usaha, serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang menurut  ketentuan  harus  dipasang  atau dibuat;
j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.”.
Namun  kenyataannya,  peredaran  minuman beralkohol  khas  Bali  di  masyarakat  tampaknya belum mencirikan adanya perlindungan konsumen.  Hal  ini  tercermin  dari  masih  adanya pelaku  usaha  yang  tidak  mencantumkan  label yang benar dan jelas sesuai amanat Pasal 8 Ayat 1 UUPK.  Menurut Tjiptono, label  merupakan salah satu bagian dari suatu produk yang menyampaikan  informasi  mengenai  produk  dan penjual.  Sebuah  label  pada  umumnya  merupakan bagian  dari  kemasan,  atau  bisa  pula  merupakan etiket  (tanda  pengenal)  yang  dicantelkan  pada produk. Label adalah hal yang penting mengingat salah  satu  hak  konsumen  adalah  memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha  agar  nantinya  konsumen  dapat  terhindar dari kerugian (Fibriyanti, 2019: 1). Hal ini selaras dengan  salah  satu  asas  yang  berlaku  di  dalam Perlindungan  Konsumen  yaitu  Asas  Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  digunakan. Asas  ini  memberikan  kepastian  dan  jaminan hukum  bahwa  konsumen  akan  mendapatkan informasi  yang  sebenar-benarnya  terkait  produk yang digunakan agar terhindar dari kesesatan yang dapat memicu kerugian bagi konsumen itu sendiri.
Keterangan  pada  label  yang  jelas  seperti adanya  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang, isi  bersih,  komposisi, tanggal  pembuatan, tanggal  kedaluwarsa,  efek  samping,  dan  aturan pakai  sangatlah  penting  dicantumkan  pada minuman  beralkohol.  Hal  ini  penting  karena minuman beralkohol adalah minuman yang sangat mudah  disalahgunakan  dan  dapat  menyebabkan kerugian  bagi  konsumen  itu  sendiri.  Penjelasan pasal  300  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  minuman  beralkohol  adalah  minuman yang  mengandung  alkohol  dan  dapat  membuat mabuk.
Secara  tegas,  dalam  UUPK  telah  mengatur terkait  pencantuman  label  pada  produk  kemasan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar,  jelas,  dan  jujur.  Pengaturan  yang  tegas merupakan wujud dari pemerintah guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.
Perlindungan  Hukum  menurut  M,  Hadjon  adalah
kumpulan  aturan  atau  kaidah  yang  dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan  Hukum  dapat  dibedakan  menjadi  2 yaitu sebagai berikut (Muchsin, 2013: 14) :
1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan ini diberikan pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini merujuk pada aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah untuk mencegah adanya pelanggaran. Dengan adanya Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  Konsumen,  maka  hal  ini membuktikan  pemerintah  telah  melakukan upaya  Perlindungan  Hukum  Preventif  guna mencegah  adanya  pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen nantinya.
2. Perlindungan  Hukum  Represif  merupakan perlindungan  akhir  yang  diberikan  oleh pemerintah  seperti  sanksi,  denda,  penjara, ataupun  hukuman  tambahan  yang  diberikan kepada  pelaku  usaha  apabila  telah  terjadi pelanggaran.  Dalam  menegakkan  aturan, maka  perlu  sebuah  penegak  hukum  yang nantinya  mampu  membantu  merealisasikan apa  yang  dicita-citakan  dari  sebuah  aturan yang  berlaku.  Dalam  hal  pencantuman  label, terdapat  instansi  terkait  seperti  Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang membantu mengendalikan peredaran minuman  beralkohol  dimasyarakat  melalui izin  dan  Badan  Narkotika  Nasional  sebagai pengawas  meredarkan  minuman  beralkohol di masyarakat.
Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum preventif sudah terbilang  terimplementasikan.  Hal  ini  tercermin dari  adanya  aturan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen yang  bertujuan  mencegah  sebelum  terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya dalam perlindungan  hukum  refresif  juga  sudah  jelas terdapat penegak-penegak hukum yang membantu merealisasikan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  seperti Dinas  Pergadangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Buleleng,  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan, dan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng.  Namun  dalam  upaya  pemberian perlindungan  hukum  refresif  belum  berjalan
optimal karena dalam upaya pemberian pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi tidak dapat terlaksana karena terhalang oleh Pandemi COVID-19.
Selanjutnya  terealisasinya  sebuah  aturan tergantung  pada  berhasil  atau  tidaknya  suatu penegak  hukum  yang  memuat  tiga  teori  dasar implementasi  hukum.  Menurut  Lawrence  M. Friedman terdapat tiga teori  implementasi hukum yang  dikenal  dengan Legal  System  Theory yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya  hukum.  Ada  Substansi  hukum  biasanya menjadi  penentu  dapat  atau  tidaknya  sebuah hukum  dilaksanakan.  Substansi  juga  berarti produk  yang  dihasilkan  oleh  seseorang  yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Dalam  hal  pencantuman  label  pada  produk kemasan,  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  sudah terdapat  substansi  hukum  yang  telah  diciptakan oleh pemerintah.
Selanjutnya teori sistem hukum yang kedua yaitu  Struktur  Hukum.  Demi  menjalankan substansi  hukum,  tentu  diperlukan  sebuah penegak-penegak hukum. Dalam teori ini dijelaskan  bahwa  struktur  hukumlah  yang  dapat mempengaruhi  jalannya  regulasi  dengan  baik. Dalam  kaitannya  pencantuman  label  di  produk kemasan  minuman  beralkohol  khas  Bali,  sudah terdapat  instansi  atau  badan-badan  terkait  yang membantu merealisasikan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen yaitu Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Buleleng, Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan,  serta  Badan Narkotika  Nasional.  Namun  berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, terlihat  jelas  bahwa  struktur  hukumlah  yang kurang  melakukan  pembinaan  terhadap  pelaku usaha  melalui  sosialisasi  terkait  pencantuman label.  Namun  hal  ini  terjadi  karena  adanya Pandemi COVID-19.
Selanjutnya  unsur  terakhir  dalam  teori sistem  hukum  adalah  Budaya  Hukum.  Menurut Friedman,  budaya  hukum  itu  merupakan  sikap manusia  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Budaya hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum. Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat, maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kabupaten
Buleleng,  dapat  dikatakan  bahwa  pelaku  usaha masih  memiliki  kesadaran  hukum  yang  rendah. Hal  ini  terbukti  dari  kurangnya  pengetahuan pelaku  usaha  terkait  keberadaan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng, perlindungan  konsumen  belum  sepenuhnya  dapat terealisasikan  dengan  maksimal  mengingat  masih adanya  pelaku  usaha  yang  tidak  mencantukan label  yang  benar  dan  jelas  pada  produk  kemasan minuman  beralkohol  khas  Bali.  Hal  ini  tejadi karena  ketidaktahuan  masyarakat  khususnya pelaku  usaha  minuman  beralkohol  khas  Bali terkait  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Selain  itu  ada  beberapa  faktor  lain  seperti  ikut- ikutan  usaha  teman  yang  tidak  mengalami permasalahan  sedikitpun,  lalu  informasi  yang beredar  terkait  legalisasi  minuman  beralkohol khas  Bali  yang  masih  kurang  jelas  bagi  pelaku usaha,  serta  ketidaktahuan  prosedur  bagaimana pelaku  usaha  dapat  memperoleh  izin  edar, mengetahui komposisi, anjuran pakai dan kedaluwarsa dari sebuah produk yang diperdagangkan.
Ketidaktahuan pelaku usaha terkait keberadaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak  bisa disalahkan  sepenuhnya.  Hal  ini  wajar  terjadi akibat  kurangnya  pembinaan  kepada  masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pencantuman label yang benar serta kurangnya pengawasan. Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten  Buleleng,  serta  Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami kendala dalam usaha pembinaan kepada pelaku usaha. Hal ini  terjadi  akibat  Pandemi  COVID-19  yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak pemerintah untuk melalukan sosialisasi kepada masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen khususnya  Pasal  8  Ayat  1  belum  dapat terimplementasikan  dengan  maksimal,  sebab kesadaran  masyarakat  khususnya  pelaku  usaha minuman  beralkohol  khas  Bali  masih  sangat rendah.  Hal  ini  terbukti  ketidaktahuan  mereka akan keberadaan aturan tersebut yang
menyebabkan  mereka  tidak  mencantumkan  label yang  benar  sesuai  aturan  yang  belaku.  Selain  itu, adanya  Pandemi  COVID-19  ini  menjadi  sebuah kendala bagi penegak hukum atau instansi terkait seperti  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Buleleng  serta  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan,  untuk  memberikan  pembinaan kepada  pelaku  usaha  melalui  sosialisasi  terkait keberadaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  serta pencantuman label pada produk kemasan minuman beralkohol khas Bali.
Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum M.  Friedman,  dilihat  dari  Substansi  Hukumnya semua  yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen  telah  diatur  jelas  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  UUPK  telah mengatur  jelas  terkait  hak  dan  kewajiban konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Selain  itu  telah diatur  juga  perbuatan  yang  dilarang  oleh  pelaku usaha. Selanjutnya Struktur Hukum yang tercermin  dari  adanya  instansi  atau  badan  terkait untuk  membantu  merealisasikan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Adapun  instansi  terkait  tersebut adalah  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Buleleng,  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan,  serta  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten  Buleleng.  Hanya  saja  tugas  serta fungsinya masih belum terbilang terlaksana sesuai yang  diharapkan,  sebab  mereka  tidak  ada  yang memberikan pembinaan ataupun sosialisasi kepada  masyarakat  khususnya  pelaku  usaha minuman  beralkohol  khas  Bali.  Berdasarkan Budaya  Hukumnya,  suatu  kesadaran  hukum dalam masyarakat sangatlah penting karena untuk mengimplementasikan  substansi  hukum,  perlu kesadaran  tinggi  dari  masyarakat  itu  sendiri. Namun akan tetapi kesadaran hukum pelaku usaha minuman  beralkohol  di  Kabupaten  Buleleng masih  tergolong  rendah  sehingga  banyak  yang tidak  mengetahui  keberadaan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  serta  pencantuman  label  yang  tepat dan benar.
Akibat  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha yang  Tidak  Mencantumkan  Label  pada Produk  Minuman  Beralkohol  Khas  Bali
yang  Diproduksi  atau  Diperdagangkan  Di Kabupaten Buleleng
Ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  semua Undang-Undang  yang  ada  dan  berkaitan  dengan perlindungan  konsumen,  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  tetap  berlaku,  sepanjang tidak  bertentangan  atau  telah  diatur  khusus  oleh Undang-Undang.  Dalam  hal  ini,  UUPK  tidak hanya  mengenal  konsumen  saja,  melainkan  juga pelaku usaha. Oleh sebab itu UUPK mengenal dua subjek  yaitu  konsumen  dan  pelaku  usaha. Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  dan tidak  untuk  diperdagangkan  (Kristiyanti,  2008: 27).  Pelaku  usaha  merupakan  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Kristiyanti, 2008: 41).
Dalam  UUPK,  selain  mengatur  hak  dan kewajiban  konsumen  maupun  pelaku  usaha,  juga mengatur  terkait  perbuatan  yang  dilarang  oleh pelaku  usaha.  Hal  ini  tentu  untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  agar  konsumen terhindar  dari  kerugian.  Hal  ini  telah  diatur  jelas dalam  Pasal  8  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Namun  kenyataannya,  peredaran  minuman beralkohol  khas  Bali  di  kalangan  masyarakat tampaknya belum mencirikan adanya perlindungan  konsumen.  Hal  ini  tercermin  dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan  label  yang  benar  dan  jelas  sesuai amanat Pasal 8 Ayat 1 UUPK. Menurut Marinus, label  merupakan  suatu  sebagaian  dari  sebuah produk  yang  membawa  informasi  verbal  tentang produk ataupun penjualannya. Selanjutnya Kotler, label  adalah  tampilan  yang  sederhana  pada  suatu produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  kemasan. Label  adalah  hal  yang  penting  mengingat  salah satu hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha agar
nantinya konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hal  ini  selaras  dengan  salah  satu  asas  yang berlaku  di  dalam  Perlindungan  Konsumen  yaitu Asas  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  digunakan. Asas  ini  memberikan  kepastian  dan  jaminan hukum  bahwa  konsumen  akan  mendapatkan informasi  yang  sebenar-benarnya  terkait  produk yang digunakan agar terhindar dari kesesatan yang dapat memicu kerugian bagi konsumen itu sendiri.
Apabila  nantinya  pelaku  usaha  melanggar amanat dari Undang-Undang Nomr 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  maka  akan timbul sebuah pertanggungjawaban. Selain mengatur  terkait  hak  dan  kewajiban  konsumen maupun  pelaku  usaha,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha  kepada  konsumen  apabila  konsumen mengalami kerugian akibat dari adanya informasi yang tidak jelas yang tidak terdapat pada kemasan produk.  Hal  ini  merupakan  akibat  hukum  yang terjadi  apabila  pelaku  usaha  tidak  mengindahkan aturan  yang  berlaku.  Akibat  Hukum  menurut Soeroso  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur  oleh hukum.  Dengan  kata  lain,  akibat  hukum  adalah akibat  dari  suatu  tindakan  hukum.  Wujud  dari akibat hukum dapat berupa :
a. Lahirnya,  berubahnya,  dan/atau  lenyapnya suatu keadaan hukum
b. Lahirnya,  berubahnya,  dan/atau  lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek  hukum,  dimana  hak  dan  kewajiban pihak  yang  satu  berhadapan  dengan  hak  dan kewajiban pihak lain
c. Lahirnya  sanksi  apabila  dilakukan  tindakan yang melawan hukum.
Prinsip  tentang  tanggung  jawab  adalah suatu  hal  yang  penting  di  dalam  hukum perlindungan
konsumen.
Mengenai
tanggungjawab  pelaku  usaha  telah  diatur  dalam Pasal 19 UUPK yaitu sebagai berikut:
1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau pergantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Dalam hukum setiap tuntutan pertanggungjawaban  harus  mempunyai  dasar yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus atau wajib
bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu merupakan suatu kesalahan  dan  resiko  yang  ada  dalam  setiap peristiwa hukum. Secara
teori pertanggungjawaban  terkait  dengan  hubungan hukum  yang  timbul  antara  pihak  yang  menuntut pertanggungjawaban  dengan  pihak  yang  dituntut untuk bertanggung jawab.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  beberapa pelaku usaha telah melakukan
pertanggungjawaban dengan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari salah satu pelaku usaha  yang  berada  di  Kecamatan  Tejakula  yang sempat  menerima  keluhan  dari  konsumen  akibat produk tuak yang dijualnya dianggap sudah tidak layak  diminum  akibat  produk  yang  terlalu  lama. Menyikapi  hal  tersebut  Pelaku  usaha  langsung memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang kepada  konsumen  tersebut.  Selain  itu  pelaku usaha di Gerokgak juga sempat menerima keluhan dari  konsumen.  Hal  ini  terjadi  karena  kesalahan dari  salah  satu  keluarga  pelaku  usaha,  dimana konsumen  membayar  dan  memperoleh  tuak  yang lebih  sedikit  isinya.  Sehingga  nilai  tukar  tidak sesuai dengan isinya. Yang dipermasalahkan oleh konsumen  adalah  isi  bersih  atau  netto.  Namun pelaku  usaha  selaku  pemilik  langsung  melakukan
ganti  rugi  dengan  memberi  tuak  yang  jumlah isinya lebih banyak sehingga nilai tukar sebanding dengan isinya.
Selain  pertanggungjawaban  berupa  ganti rugi, pemberian sanksi merupakan salah satu dari akibat  hukum  apabila  pelaku  usaha  melakukan perbuatan  yang  melawan  hukum.  Berdasarkan aturan  terkait,  yaitu  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  69  Tahun  1999 Tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  pencantuman label  merupakan  suatu  keharusan  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha.  Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal 2 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau  memasukan  pangan  yang  dikemas  ke  dalam wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  wajib mencantumkan  label  pada,  di  dalam,  dan/atau dikemasan pangan”. Oleh karenanya pencantuman label  pada  produk  kemasan  khususnya  produk minuman beralkohol khas Bali merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha minuman beralkohol khas  Bali.  Apabila  pelaku  usaha  minuman beralkohol  khas  Bali  melanggar  ketentuan  yang ada,  maka  akan  dijatuhi  sanksi  sebagai  wujud akibat  hukum  yang  terjadi.  Adapun  sanksi tersebut  diatur  jelas  dalam  Pasal  61  yang menyatakan :
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam peraturan  pemerintah  ini  dikenakan  sanksi administratif.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Peringatan secara tertulis;
b. Larangan  untuk  mengedarkan  untuk sementara  waktu  dan/atau  perintah untuk  menarik  produk  pangan  dari peredaran;
c. Pemusnahan  pangan  jika  terbukti membahayakan  kesehatan  dan  jiwa manusia;
d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
e. Pengenaan  denda  paling  tinggi  Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta
Rupiah), dan atau; f. Pencabutan  izin  produksi  atau  izin usaha
(3) Pengenaan tindakan administratif
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) huruf  b,  c,  d,  dan  f  hanya  dapat  dilakukan setelah  peringatan  tertulis  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  diberikan sebanyak banyaknya tiga kali;
(4) Pengenaan tindakan administratif
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan ayat  (3)  dapat  dilakukan  oleh  Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.
Selain  aturan  diatas,  pencantuman  label  juga diatur  jelas  pada  Pasal  8  Ayat  1  UUPK.  Dimana point g, i, dan j menyatakan di dalam label harus berisikan  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang,  ukuran  bersih/netto,  komposisi,  aturan pakai,  tanggal  pembuatan,  efek  samping,  alamat pelaku  usaha,  mencantumkan  informasi  petunjuk penggunaan  barang  dalam  Bahasa  Indonesia  dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Oleh karenanya  pelaku  usaha  wajib  mencantumkan label  pada  produk  kemasannya  khususnya  pelaku usaha  minuman  beralkohol  khas  Bali.  Hal  ini karena  minuman  beralkohol  sangat  mudah  untuk disalahgunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen juga  mengatur  sanksi  sebagai  wujud  dari  akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang  melawan  hukum.  Adapun  sanksi  tersebut telah  diatur  jelas  dalam  Pasal  62  UUPK  yang menyatakan:
(1) Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  Ayat  (2),  Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,  huruf  e  ayat  (2)  dan  Pasal  18  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah).
(2) Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f  dipidana  dengan  pidana  paling  lama  2 (dua)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka  berat,  sakit  berat,  cacat  tetap  atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku Selain  pasal  62,  terdapat  Pasal  63  yang  mengatur sanksi  tambahan  yaitu :  “Terhadap  sanksi  pidana yang  dimaksud  dalam  Pasal  62,  dapat  dijatuhi hukuman tambahan berupa :
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman putusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
f. Pencabutan Izin Usaha.”
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pernyataan diatas  telah  selaras  dengan  pendapat  informan dengan  instansi  terkait  yang  menjelaskan  bahwa apabila  pelaku  usaha  tidak  mencantumkan  label pada  produk  kemasannya  dan  saat  itu  konsumen yang mengalami kerugian menuntut haknya, maka pelaku  usaha  dapat  dijatuhi  hukuman  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  seperti  pasal-pasal yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Selain  itu  berdasarkan  hasil  wawancara,  terdapat aturan  terkait  yaitu  UUPK,  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  69  Tahun  1999  Tentang  Label dan  Iklan  Pangan  dan  Peraturan  Badan  POM Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Label  Olahan Pangan  dimana  di  dalam  aturan  tersebut  telah tertera  sanksi  apabila  pelaku  usaha  melakukan perbuatan  melawan  hukum  seperti  salah  satunya sanksi  administratif  baik  itu  berupa  peneguran, pemusnahan  produk,  pencabutan  izin  edar  dan izin usaha, dan lain sebagainya.
Pengaturan  sanksi  baik  itu  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  69  Tahun  1999  Tentang  Label dan Iklan Pangan  maupun  Peraturan Badan POM Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Label  Olahan Pangan  bermaksud  untuk  mengarahkan  pelaku usaha  agar  tidak  melakukan  perbuatan  melawan hukum.  Hal  ini  berguna  agar  konsumen  dapat memperoleh  perlindungan.  Dimana  implikasinya nanti  akan  menyukseskan  pembangunan  ekonomi yang  baik  dan  menciptakan  iklim  usaha  yang sehat.  Untuk  itu  sanksi  merupakan  salah  satu wujud dari akibat hukum yang dapat mengembalikan  keadaan  pada  keadaan  semula manakala  terjadi  pelanggaran  sekaligus  sebagai upaya  hukum  preventif  bagi  pengusaha  lainya agar  tidak  mengulang  perbuatan  pelaku  usaha yang telah melawan hukum sebelumnya
SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  dari  pembahasan yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan  Pasal  8  Ayat  1  UUPK  belum terimplementasikan  dengan  baik.  Hal  ini tercermin  dari  masih  adanya  pelaku  usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan  produknya.  Ketidakefektifan  aturan tersebut  terletak  pada  kurang  optimalnya peran  pemerintah  dalam  hal  sosialisasi  ke masyarakat  akibat  Panemi  COVID-19  dan kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat terkait keberadaan UUPK.
2. Adapun  akibat  hukum  terhadap  pelanggaran pencantuman  label  pada  kemasan  produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  61 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  69  Tahun  1999  Tentang  Label  dan Iklan  Pangan  serta  Pasal  62  dan  Pasal  63 UUPK.  Adapun  sanksi  administratif  tersebut dapat  berupa  perampasan  barang  tertentu, pengumuman  putusan  hakim,  pembayaran ganti  rugi,  perintah  penghentian  kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian  konsumen,  kewajiban  penarikan barang  dari  peredaran  dan  pencabutan  izin usaha

## SARAN
Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan perlindungan terhadap  konsumen  terkait  tidak  tercantumnya label  yang  benar  dan  tepat  pada  produk  kemasan minuman  beralkohol  khas  Bali  adalah  sebagai berikut :
1. Untuk masyarakat selaku konsumen semestinya  wajib  mencermati  produk  yang mereka konsumsi khususnya minuman beralkohol khas Bali seperti Arak Bali, Tuak, atau Lau. Hal ini tentu dapat mereka peroleh dari  keterangan  label  pada  produk  kemasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konsumen  dari  kerugian  seperti  pusing, muntah-muntah  ataupum  mual-mual  akibat penyalahgunaan  minuman  beralkohol  yang disebabkan  oleh  tidak  jelasnya  kandungan serta  aturan  pakai  dalam  label  produk kemasan.
2. Untuk pelaku usaha agar tetap memperhatikan  hak-hak  konsumen  salah satunya  memperoleh  informasi  yang  jelas dan tepat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan konsumen berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  yang  hendak dibelinya  agar  tidak  menimbulkan  kerugian bagi  konsumen  .  Hal  ini  bisa  direalisasikan dengan  mencantumkan  label  yang  tepat  dan benar  seperti  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan. Selain itu pelaku usaha perlu  mengetahui  bahwa  dalam  melakukan sesuatu  ada  larangan-larangan  tertentu  yang tidak  boleh  dilakukan  sesuai  amanat  Pasal  8 Ayat 1 UUPK.
Untuk  pemerintah  khususnya  penegak  hukum harus  melakukan  upaya  untuk  menanggulangi terkait  pelaku  usaha  minuman  beralkohol  yang tidak mencantumkan label yang tepat dan benar.
Hal  ini  tentu  agar  nantinya  konsumen  tidak mengalami  kerugian  akibat  tidak  memperoleh informasi  yang  tepat  dan  benar  mengingat minuman  alkohol  adalah  minuman  yang  sangat rentan  untuk  disalahgunakan.  Pemerintah  dapat melakukan  pembinaan  melalui  sosialisasi  kepada masyarakat  khususnya  pelaku  usaha  terkait pencantuman label pada produk kemasan minuman beralkohol khas Bali. Setelah melakukan  pembinaan,  pemerintah  juga  dapat melakukan upaya pengawasan dengan mempertegas terkait proses perizinannya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ali,  Achmad  dan  Heryani  Wiwie.  2012. Kajian
Empiris terhadap Hukum. Jakarta:
Kencana.
Amiruddin  dan  Asikin.  2016. Pengantar  Metode Penelitian. Jakarta: PT. TIKI Raja Grafindo Persada.
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi.  2008. Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Muchsin.  2013.  Perlindungan  dan  Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.
Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pasca Sarjana .  Surakarta:  Universitas  Sebelas Maret.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:  CV Alfabet. Waluyo,  Bambang.  2008. Penelitian  Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R.,  & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Curanmor  yang  dilakukan  Oleh  Anak  di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.
G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka  Untuk  Umum  Dalam  Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,
Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019). Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (1).
Fibriyanti,  Nurul.  2019,  “Upaya  Pemahaman Pencantuman  Label  Pada  Kemasan  Produk Makanan  Bagi  Siswa  SMA  12  Semarang”,
Jurnal  Pengabdian  Hukum  Indonesia,

## Volume 02 No.1 Juli 2019
Intaran, G. R. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Penegakan  Hukum Nasional  Sebagai  Upaya  Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal
Komunitas Yustisia , 1 (1), 1-10.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Kajian  Yuridis  Tentang Kewenangan  Tembak  Di  Tempat  Oleh Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sistem Pembinaan  Terhadap  Narapida  Narkotika Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (3), 71-80. Saputra,  I.  G.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019). Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Si  Ngurah  Ardhya.  Product  Liability  Terhadap Smart  Phone  Tanpa  Fasilitas  Purna  Jual Berupa  Garansi  Terkait  Pencantuman Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian Baku.  Jurnal  Komunikasi  Hukum  Vol.  3 No. 1 Pebruari 2017.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43. Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam
Fenomena  Balapan  Liardi  Kota  Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.

## SKRIPSI
Musniyarda.  2018. “Implementasi  UU  No.  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi terhadap Pelaku Usaha  Jual  Beli  Motor  Bekas  Di
Parepare) ” (Skripsi) ,  Program  Studi Hukum  Ekonomi  Syariah,  Insitut  Agama Islam Negeri Parepare.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pemerintah  Indonesia.  1999. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan  Konsumen .  Lembaran  RI Tahun  1999  No.  42.  Sekretariat  Negara. Jakarta. Perintah  Proviwhansi  Bali.  2020. Peraturan Gubernur  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau  Destilasi  Khas  Bali. Berita
Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2018  No.  1.
Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
Denpasar.