## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 03, Nomor 01, Juli 2021

## PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN URGENSI MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

## Syahrul Romadan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang Syahrulromadhan99@gmail.com

## Abstract
This writing aims to determine the capacity of law school institute and law students in creating law  enforcers  with  integrity,  profesionalism,  and  being  able  to  realize  legal  justice.  Law enforcement in Indonesia that does not synergize with each other will hinder the realization of justice. Therefore, the existence of law school institute and law students as the forerunner of law enforcement must be questioned. The result of this study is that law enforcement in Indonesia still  shows  ineffectiveness  in  its  operation.  So  the  authors  suggest  that  law  school  institution should be oriented to efforts to provide stimulus to students so that they are able to have critical, analytical, innovative and progressive thinking so that the essence of law enforcement, namely justice, can be achieved.
Keywords: Law School Institute; College Student; Justice

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kapasitas  pendidikan  tinggi  hukum  dan  mahasiswa hukum  dalam  menciptakan  penegak  hukum  yang  berintegritas,  profesional,  serta  mampu mewujudkan keadilan hukum. Penegakan hukum di Indonesia yang tidak saling bersinergi satu sama  lain  akan  menghambat  terwujudnya  keadilan.  Oleh  karenanya  eksistensi  pendidikan tinggi  hukum  dan  mahasiswa  hukum  sebagai  cikal  bakal  penegakan  hukum  harus dipertanyakan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  penegakan  hukum  di  Indonesia  masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam keberjalanannya. Sehingga penulis menyarankan kepada  pendidikan  tinggi  hukum  yang  harus  berorientasi  kepada  upaya memberikan  stimulus kepada  mahasiswa  supaya  mampu  memiliki  daya  pikir  kritis,  analitis,  inovatif  dan  progresif sehingga esensi dari penegakan hukum yaitu keadilan dapat tercapai.
Kata Kunci : Pendidikan Tinggi Hukum; Mahasiswa; Keadilan

## A. Pendahuluan
Berangkat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat  bisa diketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Kaelan, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, peradilan  yang bebas serta bersih dari pengaruh
luar  serta  adanya  kepastian  hukum  merupakan  ciri-ciri  dari  negara  hukum. 1 Sehingga  tujuan hukum akan tercapai apabila hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap persoalan warga negara dan pemerintahan. Konsekuensi logisnya ialah kapasitas seluruh penegak hukum harus mampu bekerja secara optimal untuk mencapai esensi dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu keadilan.
Martabat Negara Indonesia sebagai negara hukum terletak kepada kemampuannya untuk menegakkan keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, keberhasilan suatu negara dalam upaya meningkatkan martabatnya di bidang hukum dinilai dari penegakan hukum ( law  enforcement )  yang  baik,  adil  dan  bertanggungjawab.  Sebaliknya,  suatu  negara  akan terlihat sangat jelas belum mampu memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya ketika apparat penegak hukumnya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Maka dari itu,  sistem  hukum  harus  berjalan  layaknya  rangkaian  organ  masyarakat  yang  harus  saling melengkapi  dan  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  dalam  hukum  yang  berlaku,  terkhususnya dalam hal ini diperlukan keprofesionalan para penegak hukum.
Membicarakan  penegak  hukum  yang  profesional,  tentu  tidak  terlepas  dengan  eksistensi pendidikan  tinggi  hukum  yang  sangat  berperan  penting  dalam  melahirkan  mahasiswa- mahasiswa yang nantinya akan memenuhi kapasitas penegak hukum seperti yang diharapkan. Pendidikan  tinggi  hukum  yang  memberikan  ilmu  hukum  secara  holistik  dan  integral menjadikannya  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  dalam  menciptakan  penegak  hukum profesional.  Melihat  kondisi  tersebut,  bukan  suatu  kesalahan  apabila  muncul  berbagai pertanyaan terkait eksistensi dan peran pendidikan tinggi hukum apabila melihat kondisi hukum Indonesia saat ini yang masih begitu menyedihkan. 2
Dewasa ini, keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional,  diukur  dari  tingkat  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  itu sendiri.  Semakin  tinggi  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  maka keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang professional pun dinilai  semakin  rendah.  Ironisnya,  dalam  perkembangannya,  justru  banyak  penegak  hukum yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau bermasalah dengan hukum, seperti kasus suap yang  dilakukan  oleh  Hakim  Konstitusi  Akil  Mochtar,  advokat  senior  O.C  Kaligis,  Toton,  Dewi Suryana Hakim, hingga terbaru ini kasus jaksa Pinangki Sirna Malasati dan masih banyak juga yang lain.
1 Sahat  Maruli  Tua  Situmaeng,  “Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penegakan  Hukum  Untuk  Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Res Nullius Law Journal, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hlm 27.
2 Muhammad Ali Safaat, 2015, Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum , Malang, Setara Press, hlm 21.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  tentang  KPK,  disebutkan  bahwa  lembaga  antikorupsi  berwenang  melakukan penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara  dan  orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  penyelenggara negara. 3 Seperti  di  lansir  dalam  statistik  penindakan  tindak  pidana  korupsi  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  secara  berkala  rekapitulasi  yang  dilaporkan  dan  diperharui diantaranya sebagai berikut: 4
Tabel 1. Rekapitulasi Penindakan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK
dalam Kurun Waktu Tahun 2015 s.d. 2021
Penindakan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penyelidikan 87 96 123 164 142 111 41 Penyidikan 57 99 121 199 145 91 22 Penuntutan 62 76 103 151 153 75 34 Inkracht 38 71 84 104 142 92 16 Eksekusi 38 81 83 113 136 108 18 Total 282 423 514 736 718 477 131
Berdasarkan  tabel  tersebut,  kenyataannya  justru  diketahui  bahwa  penindakan  kasus  korupsi masih  terus  menyasar  pelaku  (tersangka)  dari  jabatan  menengah  bawah  ( middle  lower ) sedangkan  pelaku  dengan  jabatan  menengah  atas  ( middle  upper )  seperti  mantan  menteri, anggota  DPR/Parpol,  pengusaha  nasional  hingga  aparat  penegak  hukum  seperti  yang  telah disebutkan di atas seringkali tidak diusut dengan tuntas. 5
Berdasarkan fakta tersebut, suatu hal  yang  wajar bahwa  muncul pertanyaan: apa peran pendidikan  tinggi  hukum  dalam  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan?.  Berdasarkan  uraian latar  belakang  di  atas,  maka  dalam  penulisan  ini  terdapat  beberapa  permasalahan  yang dibahas, antara lain: Bagaimana Keadaan Penegakan Hukum di Indonesia? Bagaimana Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam  Menciptakan Penegak Hukum yang Profesional? Bagaimana Upaya  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dan  Mahasiswa  dalam  Mewujudkan  Hukum  yang Berkeadilan?
4 Komisi Pemberantasan Korupsi, tersedia di website https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109- statistik , diakses pada tanggal 26 Juli 2021.
5 Indonesia Corruption Watch Jakarta, tersedia di website
https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2015_dan_2010-2015_-_151124_0.pdf , diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

## B. Pembahasan

## 1. Keadaan Penegakan Hukum Indonesia
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Konsep  negara  hukum  harus  diidealkan dengan menjadikan hukum sebagai panglima dari seluruh dinamika kenegaraan, politik bahkan ekonomi. 6 Simbol  dari  hukum  adalah  penegakan  hukum,  sehingga  penegakan  hukum  harus mampu membantu negara hukum untuk mewujudukan cita-cita hukum itu sendiri. Hukum yang sejatinya  tercipta  dan  hadir  untuk  kebaikan,  keberpihakan  dan  tentunya  keadilan  bagi kepentingan masyarakat luas justru dalam praktinya penegakan hukum yang ada lebih berpihak kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Penegakan hukum yang lemah  akan  terlihat  dengan  jelas  apabila  hukum  yang  ada  direduksi  kepada  persoalan prosedural semata tanpa melihat aspek lainnya.
Kewibawaan hukum terletak pada kemampuan penegak  hukum  dalam mengatasi setiap permasalahan  hukum  yang  ada.  Secara  teoritis  efektifitas  penegakan  hukum  akan  terpenuhi apabila  5  (lima)  pilar  hukum  dapat  berjalan  dengan  baik.  Instrumen  hukum,  aparat  penegak hukum,  peralatan,  masyarakat  dan  birokrasi  adalah  kelima  pilar  hukum  yang  dimaksud. 7 Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan aparat penegak hukum sebagai sorotan, dan  disi  lain  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  hukum sudah  sangat memprihatinkan, salah satu indikasinya adalah banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri ( eigenrichting ). 8
Hukum  di  Indonesia  serta  penegakannya  belum  bisa  dikatakan  berjalan  sesuai  dengan arah  dan  tujuan  hukum  bersama.  Permasalahan  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  selalu memiliki  tendensi  terhadap  ketidakseimbangan  interaksi  dinamis  antara das  sollen  ( harapan ) dengan das  sein  ( Kenyataan ) . 9 Bukti  dari  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  masih  lemah dapat  dilihat  dari  penyelesaian  berbagai  kasus  yang  tidak  tertuntaskan,  khususnya  seperti praktik  korupsi  yang  semakin  meningkat,  namun  justru  pelaku  utamanya  sangat  sedikit  yang terambah  hukum  dan/atau  tidak  divonis  sebagai  mana  aturan  hukum  yang  berlaku.  Realitas penegakan  hukum  yang  seperti  itulah  yang  melukai  hati  rakyat  kecil  dan  akan  memunculkan sikap  apriori  masyarakat  hingga  ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  penegak  hukum  itu
6 Jimly  Asshiddiqie,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  negara  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  Jakarta, Bhuana Ilmu popular, hlm 297.
7 Bambang  Sutiyoso,  2005, Aspek-Aspek  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia , Yogyakarta, UII Press, hlm 78.
8 Rosdalina Bukido, “Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , Vol. 4, No 1, 2006, hlm 2
9 Rif’ah  Roihanah,  “Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Sebuah  Harapan  dan  Kenyataan”, Justicia Islamica , Vol. 12, No 1, 2015, hlm 40-41.
sendiri.  Berangkat  dari  kondisi  tersebut,  sudah  suatu  keharusan  bagi  kita  untuk  bercermin kembali pada tujuan akhir hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan keadilan.
Penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  masih  sering terjadi  penyimpangan  dalam  hukum, Sidharta  menyampaikan  hal  tersebut  dengan  apa  yang  dinamakan  sebagai  jurang  hukum, dimana  jurang  hukum  tersebut  menjadi  sangat  terbuka  ketika  perkiraan  terhadap  peristiwa- peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari tidak mampu dirumuskan secara tepat dan lengkap  oleh  pembentuk  undang-undang. 10 Konsekuensinya  adalah  jika  hal  tersebut  tidak dengan  tepat  memenuhi  kebutuhan  terhadap  peristiwa  konkret,  maka  pemaknaan  terhadap ketentuan  normatif  dapat  diperluas  atau  dipersempit  olehnya. 11 Kalangan  akademisi  hukum menyebutnya  sebagai  penemuan  hukum  yang  justru  mengisi  celah  jurang  hukumnya  itu sendiri. 12
Menurut  Moch  Koesnoe,  di  dalam  Pembukaan  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkandung berbagai nilai dasar tata hukum yang merupakan rechtsidee hukum , nilai  dasar  tersebut  secara  ringkas  meliputi: 13 (1)  hukum  itu  berwatak melindungi; (2) hukum itu mewujudkan keadilan; (3) hukum  itu  bersifat kerakyatan; (4) hukum adalah  pernyataan  kesusilaan  dan  moralitas  yang  tinggi  baik  dalam  bentuk  peraturan  atau dalam  pelaksanaannya  sebagaimana  yang  diajarkan  dalam  ajaran  agama  dan  rakyat Indonesia.  Nilai-nilai  tersebutlah  yang  harus  tercermin  dalam  realita  penegakan  hukum  di Indonesia, dimana terciptanya keadilan di masyarakat menjadi esensi utama dari tujuan hukum Negara Indonesia.

## 2. Peran  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dalam  Menciptakan  Penegak  Hukum  yang Profesional
Persoalan  profesionalitas  penegak  hukum  sangat  berkaitan  erat  dengan  tata-kelola Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  terkhususnya  dalam  pengelolaan  SDM  di  pendidikan  tinggi hukum yaitu mahasiswa dan/atau Sarjana Hukum. Tujuan pendidikan tinggi hukum sangat perlu untuk ditetapkan mengingat pendidikan hukum di Indonesia terus berkembang, meskipun di sisi lain hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait rumusan dan tujuan pendidikan hukum dari
10 Ucuk  Agiyanto,  “PENEGAKAN  HUKUM  DI  INDONESIA:  Eksplorasi  Konsep  Keadilan  Berdimensi Ketuhanan”, Hukum Ransendental , Vol. , No. , Tahun, hlm 495.
11 Arief  Sidharta, “Pendekatan  Hukum progresif dalam  Mencairkan  Kebekuan Produk Legislasi,” dalam Moh.  Mahfud  MD,  Sudharta,  Sunaryani  Hartono,  et.al.,  2013 ,  Demokrasi  dan  Gerakan  Pemikiran Hukum  Progresif  (Konsorsium  Hukum  Progresif  Universitas  Diponegoro  Semarang) ,  Yogyakarta, Thafa Media.
12 Ucuk Agiyanto, Loc Cit.
13 Muhammda Khambali, “Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Supremasi Hukum , Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm 11-12.
setiap    institusi  pendidikan  tinggi  hukum,  baik  Fakultas  Hukum,  Fakultas  Syariah  hingga Sekolah Tinggi Hukum. 14 Hal tersebut pun harus mengingat bahwa prinsip ideal dari pendidikan tinggi  hukum  adalah  pendidikan  tinggi  hukum  harus  dapat  mengimplementasikan  aspek aksiologi  dari  pendidikan  hukum  secara  tepat. 15 Sehinggan  kapasitas  ( capacity  building ) mahasiswa  wajib  dijadikan  sebagai  konsep  dan  prioritas  kebijakan  pendidikan  tinggi  hukum sebagai  salah  satu  langkah  menciptakan  penegak  hukum  yang  memiliki  rasa  profesionalitas tinggi.
Pendidikan tinggi hukum harus mampu menjadi pelopor dalam mewujudkan paham yang luhur serta mulia. Pendidikan tinggi hukum ketika mampu menjalankan prinsip integritas dalam setiap  lini  kehidupan  pada  dasarnya  telah  sukses  menerapkan  peran  strategisnya  dalam melahirkan mahasiswa-mahasiswa  yang  mempunyai  paham  dan  prinsip berupa  berbagai  nilai moralitas  yang  sangat  memengaruhi  tingkat  keprofesionalitasannya  sebagai  penegak  hukum nantinya.
Di  sisi  lain,  mahasiswa  hukum  sebagai  agen  perubahan  ( agent  of  change )  diperlukan untuk  menjadi  garda  terdepan  penegakan  hukum  yang  keadaannya  semakin  hari  semakin menyedihkan. Mahasiswa dinilai sebagai entitas terpelajar, berintelektualitas serta mempunyai kepribadian  mulia,  memiliki  peran  yang  sama  strategisnya  seperti  pendidikan  tinggi  hukum untuk  benar-benar  memenuhi  harapan  masyarakat  untuk  membentuk  suatu  lembaga  hukum atau penegak hukum yang mampu menjalankan sistem dan tata kelola hukum yang profesional.
Dikotomi  antara  pendidikan  tinggi  akademik  dan  pendidikan  keahlian  profesi  menjadi persoalan lain diluar internalisasi nilai hukum di masyarakat. Di satu sisi, pendidikan akademik hukum  diarahkan  untuk  membentuk mahasiswa  agar  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan mumpuni  secara  akademik,  namun  di  sisi  lain  pendidikan  keahlian  profesi  justru memprioritaskan  arah  pendidikan  untuk  melaksanakan  praktik  sebagai  profesi  hukum,  seperti pengacara, jaksa, hakim, notaris dan lain sebagainya.
Iklim  pendidikan  tinggi  hukum  seperti  di  atas  sebenarnya  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan  keilmuan  hukum  yang  sekarang.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Barda Nawawi  Arief  bahwasannya,  keberadaan  pendidikan  tinggi  hukum  bukan  hanya  untuk melakukan  proses  pembelajaran  untuk  menghasilkan  Sarjana  Hukum  yang  memiliki kemampuan  akademik  saja,  namun  juga  untuk  melaksanakan  tugas  keilmuan  yang  dimiliki
14 Hikmahanto  Juwana,  2003, Memikirkan  Kembali  Sistem  Pendidikan  Hukum  di  Indonesia ,  Jurnal Jentera, 2003, hlm 89-94.
15 Titon  Slamet  Kurnia,  Sri Harini Dwiyatmi,  Dyah Hapsari, 2013,  P endidikan  Hukum,  Ilmu  Hukum dan Pendidikan Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 44.
serta  tugas  nasional  dalam  rangka    pengembangan  dan  pembaharuan  hukum  nasional. 16 Maksud dari penyampian tersebut ialah pendidikan tinggi hukum sebagai lembaga formal serta mahasiswa  hukum  sebagai  calon  penegak  hukum  nantinya,  tidak  hanya  menguasai  hukum positif  saja,  namun  juga  mempunyai  kecerdasan  untuk  mengembangkan  ilmu,  pemikiran, pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang senyata terjadi di masyarakat nantinya.
Perkembangan  hukum  harus  mampu  diikuti  oleh  pemahaman  dan  pemikiran  terhadap hukum itu sendiri. Disadari atau tidak, bahwa profesi hukum sangatlah beragam sehingga tidak hanya  terpusatkan  dalam  ranah  penyelesaian  konflik  seperti  Advokat,  Jaksa,  Polisi,  Hakim, namun  juga  dalam  ranah  pencegahan  konflik  seperti legal  drafter,  legal  officer, konsultan bidang hukum, notaris dan lain sebagainya. Seluruh lapangan pekerjaan bidang hukum tersebut tentu  dipengaruhi  oleh  pendidikan  tinggi  hukum  sebagai  gerbang  terdepan  menciptakan mahasiswa  hukum  yang  memiliki  kapasitas  mumpuni  untuk  menjadi  penegak  hukum profesional sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.
Kondisi tersebut di atas, menjadikan latar belakang lahirnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  yang  berusaha menyeimbangkan akademik dengan kemampuan non akademik untuk menunjang kompetensi kerja  mahasiswa  hukum  nantinya.  Implementasi  KKNI  tersebut  dalam  kenyataannya  bisa terlihat dengan diajarkannya mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Perancangan Peraturan  Perundang-Undangan  ( Legal  Drafting )  serta  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  yang  selama  ini  fokus  pembelajaran  hanya  kepada  keterampilan  beracara  di pengadilan.
Dengan  adanya  KKNI  tersebut,  mencerminkan  bahwa  pendidikan  tinggi  hukum  mulai menyadari  dalam  praktiknya  nanti  keprofesionalan  seorang  penegak  hukum  tidak  serta merta dilihat  hanya  dari  ijazah  yang  dimilikinya,  namun  juga  dari  pemahaman  teoristis  bidang pengetahuan,  kemampuan  mengaplikasikan  keahlian  dalam  penyelesaian  masalah, pengambilan  keputusan  dan  tanggungjawab  dalam  pekerjaan  yang  dipercayakan  padanya. Sehingga sangat diperlukan kebijakan pendidikan tinggi hukum diimbangi dengan pemahaman mahasiswa  hukum  untuk  perlunya  menanamkan  karakter  berintegrasi,  bermoral  baik  dan profesional.
16 Syaifuddin  dan  Ade  Kosasih,  “Reorientasi  Arah  Kebijakan  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dalam  Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional”, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm 160.

## 3. Upaya  Pendidikan Tinggi  Hukum  dan  Mahasiswa  dalam  Mewujudkan Hukum  yang Berkeadilan
Keadilan  selalu  dijadikan  bahan  peredebatan  dalam  dunia  hukum,  karena  pada  prinsip keadilan  merupakan  tujuan  dari  lahirnya  hukum  itu  sendiri.  Banyaknya  kasus  yang  tidak terselesaikan dan justru dibawa ke ranah perpolitikan menjadikan peradilan atau keadilan tidak ditemukan  dalam keadaan  yang  sebenarnya  karena  kebenaran  hukum  serta keadilan  telah  di rekayasa  dengan  cara  yang  sangat  sistematik. 17 Disini  sangatlah  diperlukan  peran  penegak hukum  yang  seharusnya  mampu  menjadi  panglima  dalam  menegakkan  keadilan,  bukan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan.
Di  sisi  lain,  indikator  untuk  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  haruslah  ditopang dengan  kinerja  penegak  hukum  yang  profesional  dengan  kedudukannya  sebagai  penopang harapan  masyarakat  untuk  menciptakan  keadilan,  sehingga  kinerja  profesional  dari  para penegak  hukum  bukanlah  suatu  hal  yang  bisa  ditawar  dan  diperjual  belikan  nilainya  demi mewujudkan  tatanan  hukum  yang  berkeadilan  dan  bertanggungjawab  sebagaimana  harapan masyarakat dan negara pada khususnya.
Lahirnya  penegak  hukum  yang  mampu  mewujudkan  keadilan  hukum,  tidak  pernah  bisa terlepas  dari  perbaikan  dan  pembenahan  sektor  pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia  yang selama  ini  terdapat  ketidaksinkronan  antar  berbagai  kebijakan  menjadi  tuntutan  yang menggejala  dewasa  ini.  Pendidikan  hukum  selama  ini  cenderung  mengejar  profesi  dan  ini mempunyai side  effect dimana  buah  karya  profesi  adalah  sikap  untuk  memperlakukan pengetahuan  hukum  sebagai  urutan  prosedur  dan  mekanisme. 18 Makna  mekanisme  tersebut ialah  bahwa  berbagai  unsur  dalam  hukum  dilaksanakan  harus  sesuai  ketentuannya,  pendek kata  ilmu  hukum  menjadi  lebih  positivistik.  Tradisi  hukum  tersebut  memposisikan  kepastian menjadi  kunci  utama  dalam  sistem  berhukum  dengan  memfokuskan  terhadap  aturan  tertulis daripada  aturan  tidak  tertulis  dan/atau  hukum  kebiasaan.  Apabila  hal  tersebut  terus  menerus dijalankan  maka,  hal  yang  lumrah  apabila  dunia  hukum  dipenuhi  kepentingan-kepentingan politis praktik oleh sebagian orang yang menjadi pihak dalam memformulasikan hukum.
Apabila  dipahami  secara  mendalam,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan  tujuan pendidikan  hukum  dari  waktu  ke  waktu meskipun  tidak  ada  perbedaan  signifikan  dari  lulusan setiap pendidikan tinggi hukum. Lulusan hukum dari tahun ke tahun terkesan legalistik dan tidak
17 Inge Dwisvimiar, “Keadilan dalan Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 1, No. 3, September 2011, hlm 522.
18 Arief  Budiono,  Siti  Syahida  Nurani,  Ucuk  Agiyanto,  “Pendidikan  Hukum  yang  Bervisi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”, Prosiding  Konferensi  Nasional  ke-6:Sosial  dan  Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan , Yogyakarta, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 8-9 September 2017, hlm 124.
memiliki  perbedaan  signifikan  dari  lulusan  di masa  pemerintahan  Kolonial,  bahkan  cenderung tidak  memenuhi  berbagai  tujuan  pendidikan  hukum  pasca  Indonesia  merdeka. 19 Apabila dikembangkan  lebih  lanjut  lagi,  maka  akan  diketahui  bahwa  system  hukum  yang  dianut  oleh suatu negara menentukan arah kebijakan yang diterapkan oleh pendidikan tinggi hukum dalam proses pembelajarannya.
Tradisi  hukum  eropa  continental  ( civil  law  system )  sangat  memengaruhi  sistem  hukum Indonesia  dengan  menjadikannya  bercirikan  formalistic,  legalistic  dan  positivistic.  Tradisi demikian  lebih  mengarahkan  pendidikan  hukum  untuk  menekankan  pada  pembelajaran  yang bersifat  doktrinal.  Materi  yang  teoritik  dan  metode  penyampaian  pembelajaran  yang konvensional dan bersifat monolog, menjadikan dosen sebagai narasumber utama sedangkan mahasiswa  bersifat  pasif  dan  hanya  sebagai  pendengar.  Akibatnya  adalah  sikap  kritis  dan analitis  mahasiswa  terfokus  kepada  kepastian  hukum  yang  dijelmakan  melalui  peraturan perundang-undangan  sehingga  tidak  leluasa  dalam  memikirkan  dan  menyikapi  berbagai  nilai hukum  yang  harus  dijadikan  tombak  perjuangan  seperti  halnya  keadilan,  kemanfaatan  dan kasih sayang.
Berbeda  halnya  apabila  fakta  di  atas  kita  sandingkan  dengan  negara  penganut  tradisi hukum common  law .  Hal  yang  ditekankan  oleh  negara  penganut common  law dalam  proses pembelajaran  pendidikan  tinggi  hukum  adalah  dalam  hal  praktis  ( practical  use ).  Negara penganut common law menjadikan kebiasaan sebagai pedoman untuk mendasarkan hukumnya atau  dengan  kata  lain,  setiap  pebuatan  hukum  telah  ada  di  kehidupan  masyarakat  berupa kebiasaan, tinggal bagaimana penegak hukum menerapkan hukum itu sendiri. Terhadap segala perbuatan yang belum ada pengaturan tersendiri, maka kehadiran hakim dalam keleluasaannya menentukan dan/atau membentuk hukum dengan penuh tanggung jawab sangat diutamakan.
Hukum  di  negara  penganut common  law tidak  hanya  berorientasi  kepada  penciptaan dan/atau  pembaharuan  hukum  saja,  namun  juga  berorientasi  kepada  penerapan  hukumnya. Nuansa  tradisi  yang  diusung  oleh  negara  penganut common  law ,  menjadikan  arah pembelajaran  hukum  lebih  bersifat  praktis,  sehingga  mahasiswa  pendidikan  tinggi  dapat terstimulasi  untuk  memunculkan  sikap  kritis  analitis  dalam  setiap  pembelajaran  kasus  yang sedang  diberikan.  Mahasiswa  tidak  akan  hanya  terikat  kepada  nilai  kepastian  hukum,  namun juga  mengarahkan  kepada  nilai  moral  berupa  tanggung  jawab  terhadap  keadilan  dan kebenaran.
Ketika  membicarakan  kondisi  di  lapangan,  diketahui  bahwa  stereotip  masyarakat terhadap setiap mahasiswa dan/atau lulusan pendidikan tinggi hukum adalah sangat legalistik, ahli menghafalkan dan patuh terhadap doktrin. Pola pembelajaran hingga stereotip masyarakat
19 Ibid, hlm 131.
terhadap pendidikan hukum hanya akan membentuk penegak hukum yang terampil, memahami hingga menghafal peraturan yang ada, namun minim nurani. Ketika nilai-nilai hukum tidak dapat diberjalankan secara keseluruhan, maka tujuan hukum berupa keadilan akan terciderai. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  pemikiran  hukum  untuk  manusia  harus dikembalikan menjadi filosofi dasar berhukum. 20 Berangkat dari filosofi ini, olehnya titik orientasi hukum  ditentukan  oleh  manusia,  sehingga  hal  tersebut  yang  menjadikan  hukum  progresif berideologi “hukum yang pro-keadilan serta hukum yang pro-rakyat”.
Kedepannya,  pendidikan  tinggi  hukum  harus  mampu  memberikan  pengajaran  hukum yang  tidak  sebatas  fokus  pada  keterampilan  akademik,  namun  juga  memiliki  kemampuan “ problem  solving ”,  karena  pada  dasarnya  mahasiswa  hukum  akan  dihadapkan  pada  keadaan mayarakat  di  kenyataannya  nanti.  Sehingga  mahasiswa  hukum  sebagai  penegak  hukum nantinya  dapat  diandalkan  oleh  masyarakat  untuk  memiliki  idealisme,  moral,  perilaku  yang memprioritaskan keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan tanggungjawab.
Oleh karena hal tersebut di atas, esksistensi pendidikan tinggi hukum sebagai pengawal penegakan  hukum  harus  mampu  mewujudkan  pendidikan  bersistem  komprehensif  dengan prioritas  pembaharuan  hukum  nasional,  sehingga  mampu menciptakan  penegak  hukum  yang profesional dengan kemampuan penalaran kritis, idealis serta mampu memahami berbagai nilai yang ada dalam, sehingga nantinya dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan.

## C. Simpulan
Proses penegakan hukum Negara Indonesia sangat jauh dari tujuan  hukum kita semua, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan masih belum bisa tercapai. Tidak mengherankan apabila kemudian muncul kalimat hukum tumpul ke atas namun hukum tajam ke bawah, karena pada faktanya masih terdapat banyak kasus hukum yang belum terselesaikan dengan sebagaimana mestinya dan menjadi problematika dalam penegakan hukum Indonesia. Hukum dapat berjalan secara  efektif  apabila  seluruh  pihak  terkhususnya  penegak  hukum  mampu  menjunjung  tinggi nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat dan tentunya mengutamakan intelektualitasme dan integritas dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.
Terbentuknya mahasiswa hukum sebagai penegak hukum yang berintegritas, profesional dan  tentu  berkeadilan  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  ditentukan  oleh  eksistensi pendidikan  tinggi  hukum  itu  sendiri.  Pendidikan  tinggi  hukum  harus  mampu  menjadikan mahasiswa  hukum    sebagai  penegak  hukum  yang  nantinya  tidak  hanya  menggunakan kacamata  kuda,  dalam  artian  mengabaikan  keadilan  dan  hanya  mengutamakan  prosedur
20 Satjipto  Rahardjo,  2007, Mendudukkan  UUD,  Suatu  Pembahasan  dari  Optik  Ilmu  Hukum  Umum, Semarang, Undip Press, hlm 11.
belaka.  Perubahan  paradigma  dan  sistem  pendidikan  hukum  secara  menyeluruh,  transparan dan  holistik  sangatlah  diperlukan,  sehingga  mampu  memperbaiki  krisis  hukum  yang  telah tercipta.
Solusi  terbaik  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  adalah,  pendidikan  tinggi  hukum harus mampu  meciptakan  formula kebijakan  pendidikan  yang  tidak  hanya  menguatkan  aspek akademik  mahasiswa,  namun  juga  penguatan  aspek  dalam  nilai  jujur,  adil  dan bertanggungjawab hingga aspek etika ( attitude ) wajib dimiliki  oleh setiap penegak hukum atau dengan  kata  lain  harus  mampu  menjadikan  dunia  pendidikan  tinggi  hukum  yang  memiliki ketajaman  kurikulum  yang  seimbang  antara  lingkungan  akademis  dan  praktis,  yang  nantinya secara  bersama-sama  dapat  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  secara  substansial  di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  negara  Indonesia  Pasca  Reformasi , Jakarta, Bhuana Ilmu popular.
Juwana,  Hikmahanto,  2003, Memikirkan  Kembali  Sistem  Pendidikan  Hukum  di  Indonesia , Jurnal Jentera, 2003.
Kurnia, Titon Slamet, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari, 2013, P endidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Pendidikan Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Rahardjo,  Satjipto,  2007, Mendudukkan  UUD,  Suatu  Pembahasan  dari  Optik  Ilmu  Hukum Umum, Semarang, Undip Press.
Safaat, Muhammad Ali, 2015, Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum , Malang, Setara Press.
Sutiyoso,  Bambang,  2005, Aspek-Aspek  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia , Yogyakarta, UII Press.

## Internet:
Komisi Pemberantasan Korupsi, tersedia di website https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik ,  diakses  pada  tanggal  26  Juli 2021. Indonesia Corruption Watch Jakarta, tersedia di website
https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2015_dan_2010-2015_- _151124_0.pdf , diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

## Jurnal dan Prosiding:
Agiyanto,  Ucuk,  “PENEGAKAN  HUKUM  DI  INDONESIA:  Eksplorasi  Konsep  Keadilan Berdimensi Ketuhanan”, Hukum Ransendental , hlm 495.
Budiono, Arief, Siti Syahida Nurani, Ucuk Agiyanto, “Pendidikan Hukum yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Prosiding Konferensi Nasional ke-6:Sosial dan Politik,  Pemikiran  Islam,  Hukum,  Kesehatan ,  Yogyakarta,  Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 8-9 September 2017.
Bukido, Rosdalina, “Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia”, Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah , Vol. 4, No 1, 2006.
Dwisvimiar, Inge, “Keadilan dalan Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 1, No. 3, September 2011.
Khambali,  Muhammda,  “Fungsi  Filsafat  Hukum  dalam  Pembentukan  Hukum  di  Indonesia”, Supremasi Hukum , Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
Roihanah, Rif’ah, “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan”, Justicia Islamica , Vol. 12, No 1, 2015.
Sidharta,  Arief, “Pendekatan Hukum progresif dalam Mencairkan Kebekuan  Produk Legislasi,” dalam  Moh.  Mahfud  MD,  Sudharta,  Sunaryani  Hartono,  et.al.,  2013 ,  Demokrasi  dan Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif  (Konsorsium  Hukum  Progresif  Universitas Diponegoro Semarang) , Yogyakarta, Thafa Media.
Situmaeng,  Sahat  Maruli  Tua,  “Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penegakan  Hukum  Untuk Mewujudkan  Keadilan  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia”, Res  Nullius  Law  Journal, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.
Syaifuddin  dan  Ade  Kosasih,  “Reorientasi  Arah  Kebijakan  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional”, Vol. 3, No. 2, 2018.