JURNAL TAMBORA VOL. 7 NO. 2 JULI 2023 http://jurnal.uts.ac.id Science and Technology/Social Humaniora
PEMETAAN DESTINASI PARIWISATA BERDASARKAN DAYA DUKUNG KEPARIWISATAAN PROVINSI DI INDONESIA
Muhammad Fikri Masteriarsa 1 , Riyanto 2
1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
2* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia *Corresponding Author email: fikrimasteriarsa@gmail.com

## Diterima
Bulan Maret 2023
Diterbitkan Bulan Juli 2023 Keyword: Daya Dukung, Destinasi
Klaster, Pariwisata,
Pemetaan

## Abstrak
Pembangunan destinasi pariwisata di Indonesia dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan selama berada di destinasi wisata. Pengembangan destinasi wisata perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah yang dimilikinya. Kajian ini melakukan analisis klaster untuk memetakan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan 13 aspek  karakteristik  dan  daya  dukung  pariwisata.  Hasil  pemetaan  membentuk  empat kelompok destinasi wisata dengan karakteristik yang sama. Klaster-1 memiliki rata-rata daya dukung wisatawan terbaik, sehingga tergolong kelompok tujuan wisata maju, yang terdiri dari  Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.  Klaster-2 terdiri dari DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, terdiri dari 11 aspek baik dengan dua aspek buruk,  sehingga  tergolong  destinasi  wisata  revitalisasi.  Daerah  yang  tergabung  dalam Klaster-3  antara  lain  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Banten,  Nusa  Tenggara  Barat, Nusa  Tenggara  Timur,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Selatan, Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Utara,  dan  Papua  Barat,  dimana  kinerja  buruk  di  6  aspek sehingga  dikategorikan  sebagai  destinasi  wisata  berkembang.  Klaster-4  terdiri  dari  16 provinsi lain dengan kinerja buruk dalam 9 aspek, sehingga dikategorikan sebagai tujuan wisata rintisan. Hasil pemetaan dibandingkan dengan kebijakan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas  (DPP)  di  Indonesia,  didapatkan  bahwa  3  DPP  (Bangka  Belitung,  Morotai- Maluku  Utara,  dan  Wakatobi-Sulawesi  Tenggara),  termasuk  dalam  klaster-4  dengan kategori destinasi wisata rintisan. Pembangunan pada 3 DPP ini membutuhkan dana yang besar.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sektor  pariwisata  di  era globalisasi  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  perekonomian  suatu  negara.  Berdasarkan data  tren  wisatawan  lima  tahun  terakhir  (2015- 2019), kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan  11,47  persen  dan  mencapai  16,1  juta orang pada tahun 2019 dengan nilai devisa sebesar USD  18,45  miliar  (BPS,  2020).  Pada  tahun  yang sama, wisatawan nusantara (wisnus) melakukan 282 juta  perjalanan  dan  tumbuh  sebesar  12,4%  dengan pengeluaran  sebesar  Rp  291  triliun.  Sektor pariwisata  juga  dapat  menyerap  tenaga  kerja sebanyak  14,96  juta  orang,  dengan  kontribusi sebesar  4,97%  terhadap  perekonomian  Indonesia. Besarnya  kontribusi  sektor  pariwisata  terhadap perekonomian  mendorong  pemerintah  menjadikan sektor  pariwisata  sebagai  salah  satu  upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menetapkan arah kebijakan pengembangan  pariwisata  baru  dari  semula berorientasi  pada  jumlah  kunjungan  wisatawan menjadi pariwisata yang berkualitas, dengan tujuan utama  memberikan  (i)  nilai  tambah  bagi  sektor
pariwisata,  (ii)  peningkatan  devisa  negara,  (iii) kesiapan  destinasi,  dan  (iv)  kapasitas  industri, pariwisata,  dan  SDM  masyarakat  di  Indonesia. Pemerintah  telah  menetapkan  target  pembangunan pariwisata  pada  tahun  2024  yaitu  22,3  juta kunjungan  wisman,  dan  devisa  sebesar  30  miliar USD,  dengan  kontribusi  pariwisata  sebesar  5,0 persen  terhadap  perekonomian  nasional  dan menyerap  tenaga  kerja  15  juta  orang.  Beberapa strategi dilakukan pemerintah, baik memperkuat sisi permintaan  maupun  meningkatkan  sisi  penawaran. Penguatan  di  sisi  permintaan  diharapkan  mampu menarik  kunjungan  wisatawan  secara  efektif,  yang dilakukan  melalui  aspek  pemasaran,  seperti promosi, penyediaan paket perjalanan, dan penyelenggaraan  festival. Sementara itu, perbaikan di  sisi  penawaran  mampu  meningkatkan  lama tinggal  dan  pengeluaran  wisatawan  yang  didukung oleh  perbaikan  industri  pariwisata,  kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia, serta pengembangan destinasi pariwisata.
Kondisi  destinasi  pariwisata  yang  kurang memadai  akan  memberikan  pengalaman  yang kurang berkesan bagi wisatawan, sehingga menyebabkan  terbatasnya lama  tinggal  dan pengeluaran  wisatawan,  serta  keengganan  untuk melakukan  kunjungan  kembali.  Kesiapan  destinasi pariwisata  merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi.
http://jurnal.uts.ac.id Science and Technology/Social Humaniora
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  50  Tahun  2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) mengamanatkan bahwa perwujudan
visi pembangunan kepariwisataan nasional dapat dipenuhi dengan mengembangkan destinasi pariwisata  yang  aman,  nyaman,  menarik,  mudah diakses,  berwawasan  lingkungan,  dan  mampu mengalami peningkatan berlanjut.
Gambar 1. 50 Destinasi Pariwisata Nasional
Namun perkembangan destinasi pariwisata nasional  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  merata. Kunjungan  wisatawan  sebagai  salah  satu  indikator untuk  menggambarkan  keberhasilan  pariwisata menunjukkan bahwa destinasi pariwisata Bali masih menjadi  andalan  pariwisata  di  Indonesia,  dengan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 6,3 juta orang atau 40% dari seluruh kunjungan wisman ke Indonesia  (BPS,  2019).  Kunjungan  wisatawan nusantara  ke  DPN  Bali  juga  mencapai  10,5  juta kunjungan  dan  memberikan  kontribusi  terhadap PDRB Bali sebesar 61%. Keberhasilan pengembangan  destinasi  pariwisata  Bali  perlu direplikasi  oleh  pemerintah  di  destinasi  pariwisata lainnya  di  Indonesia.  Destinasi  pariwisata  harus dibangun  secara  komprehensif,  berfokus  pada kualitas daya tarik wisata, peningkatan kelengkapan amenitas, perluasan aksesibilitas, dan didukung oleh sumber  daya  manusia  pariwisata  yang  kompeten, lingkungan  yang  berkelanjutan,  dan  penguatan kelembagaan.
Pengembangan destinasi pariwisata khususnya  dalam  pembangunan  infrastruktur  fisik membutuhkan  dana  yang  cukup  tinggi.  Kondisi fiskal  pemerintah  pusat  (APBN)  dan  pemerintah daerah  (APBD)  yang  terbatas,  menyebabkan destinasi  pariwisata  di  Indonesia  tidak  dapat dikembangkan  secara  bersamaan  dan  dalam  satu periode  waktu.  Pengembangan  destinasi  wisata perlu diprioritaskan pada destinasi dengan kesiapan daya  dukung  yang  memadai  agar  anggaran  yang digunakan  dapat  optimal.  Destinasi  wisata  yang menjadi prioritas pengembangan harus mempertimbangkan fasilitas pendukung yang relatif siap.  Pemerintah  harus  merumuskan  strategi  dan intervensi  yang  tepat  dalam  mengoptimalkan pengembangan  destinasi  pariwisata,  terutama melalui efektifitas program pengembangan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Intervensi pemerintah dalam mengembangkan  destinasi  pariwisata  dapat  lebih optimal  jika  kebijakan  terkait  pariwisata  dapat
direncanakan,  disusun,  dan  dilaksanakan  sesuai dengan  karakteristik  dan  daya  dukung  pariwisata yang berbeda-beda di setiap kelompok daerah.

## LANDASAN TEORI
Pemetaan  destinasi  wisata  di  tingkat  nasional berdasarkan  daya  dukung  kepariwisataan  masih jarang  dilakukan.  Terdapat  kajian  dan  analisis terkait  destinasi  wisata  di  tingkat  daerah,  dengan mengidentifikasi kawasan wisata utama  yang perlu dikembangkan di suatu destinasi wisata. Pemerintah melalui  Integrated  Tourism  Masterplan  (ITMP)  di tingkat destinasi pariwisata Lombok telah menetapkan empat kawasan wisata utama, yaitu (i) Senggigi-Gili Tramena, (ii) Pantai Selatan Lombok, (iii)  Sembalun-Rinjani,  (iv)  Mataram.  Penetapan kawasan wisata unggulan yang akan dikembangkan didasarkan pada aspek daya tarik wisata, infrastruktur aksesibilitas, amenitas wisata, investasi ekonomi, sumberdaya manusia kelembagaan, sosial budaya, pemasaran, dan regulasi tata ruang. Dalam literatur  lain  telah  dilakukan  analisis  pemetaan sentimen  wisatawan  di  destinasi  wisata  Phuket, Thailand  berdasarkan  review  TripAdvisor.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sentimen  positif wisatawan  terdapat  pada  (i)  pemandangan  pantai yang  indah,  bersih  dan  tidak  ramai,  (ii) pengembangan  pulau  yang  berkelanjutan  dan kunjungan  yang  terbatas,  dan  (iii)  pengembangan pasar  yang  mengutamakan  kualitas  makanan  dan harga yang wajar. Publikasi World Economic Forum (WEF) tentang Tourism & Travel Competitiveness Index (TTCI) 2019 menunjukkan kondisi daya saing antar  negara  berdasarkan  kondisi  lingkungan  yang memadai, kebijakan pariwisata, kondisi infrastruktur,  serta  ketersediaan  objek  wisata  alam dan  budaya.  Namun  hasil  TTCI  tersebut  belum menunjukkan  kondisi  pengembangan  dan  daya saing pariwisata pada level yang lebih rendah yaitu daya  saing  dan  daya  dukung  pada  level  destinasi pariwisata Indonesia.
Penelitian lain yang dilakukan terkait destinasi wisata, namun tidak secara khusus terkait pemetaan, dilakukan oleh Anggraini (2016) yang menganalisis hubungan  komplementer  dan  persaingan  antar destinasi  wisata  dengan  menggunakan  studi  kasus pada sepuluh destinasi wisata prioritas di Indonesia. Namun,  hasil  penelitian  tersebut  belum  mampu menggambarkan klasifikasi destinasi wisata dengan daya dukung yang lebih baik. Penelitian lain terkait pariwisata masih menggunakan pendekatan dampak terhadap  perekonomian  di  Indonesia.  Penelitian yang dilakukan oleh Mahadevan (2017) menemukan bahwa  sektor  pariwisata  dapat  meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian suatu negara. Seperti  halnya  Riyanto  (2020),  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pariwisata  sebagai leading sector dalam  perekonomian  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan,
http://jurnal.uts.ac.id Science and Technology/Social Humaniora
serta  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat kelas menengah ke bawah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  untuk memetakan destinasi pariwisata yang diwakili oleh 34  provinsi  di  Indonesia  penting  untuk  dilakukan. Pengelompokan  daerah  tujuan  wisata  didasarkan pada  karakteristik  dan  daya  dukung  wisata  di masing-masing daerah. Analisis klaster  merupakan metodologi yang digunakan dalam pemetaan karena dapat  mengelompokkan  objek  ke  dalam  kelompok tertentu  sehingga  dalam  satu  kelompok  terdapat persamaan/homogenitas  satu  sama  lain,  sebaliknya antar  kelompok  terdapat  perbedaan/heterogenitas. Melalui  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menentukan dan merekomendasikan strategi pengembangan  pada  destinasi  pariwisata  yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok sehingga  dapat  memberikan  manfaat  dan  dampak ekonomi  yang  lebih  besar  di  Indonesia.  Hasil pengelompokan destinasi wisata juga akan memberikan gambaran tentang klasifikasi destinasi wisata  utama  di  Indonesia  sehingga  program  dan anggaran  pembangunan  dapat  diprioritaskan  dan dioptimalkan untuk destinasi wisata yang lebih baik dengan daya dukung yang memadai.
Hasil penelitian ini juga akan mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan  di  destinasi  pariwisata.  Terdapat  10 Destinasi  pariwisata  yang  menjadi  prioritas pemerintah untuk percepatan pembangunan, antara lain  Danau  Toba,  Lombok,  Borobudur,  Labuan Bajo,  Manado-Likupang,  Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi,  Bangka  Belitung,  Morotai,  dan  Raja Ampat.  Hasil  kelompok  destinasi  pariwisata  yang terbentuk dari penelitian tersebut akan dibandingkan dengan  kondisi  daya  dukung  pariwisata  di  sepuluh DPP  pemerintah  sehingga  dapat  dikeluarkan rekomendasi kebijakan yang tepat.

## MATODE PENELITIAN
Data Terdapat 13 aspek daya dukung kepariwisataan  yang  digunakan  dalam  kajian  ini, yang  didapatkan  melalui  data  sekunder  pada berbagai portal data pemerintah yang tersedia secara umum.  Aspek-aspek  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  identifikasi penelitian sebelumnya dan literatur  terkait, kemudian  diseleksi  sesuai  dengan  relevansinya. Penetapan  aspek  yang  relevan  mempertimbangkan ketersediaan  data  sekunder  di  tingkat  provinsi  dan pada tahun pengamatan 2019. Ditetapkan 13 aspek pengembangan  pariwisata  terpilih,  dimana  aspek- aspek tersebut merupakan nilai indeks dari indikator data  sekunder  penyusunnya,  yang  kemudian dinormalisasi dengan satuan 1-10.

## Perhitungan Indeks
Nilai  indeks  untuk  setiap  aspek  penelitian dihitung berdasarkan indikator penyusunnya.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung  nilai  indeks  pada  aspek  daya  dukung wisata adalah sebagai berikut.
1. Penetapan Indikator. Penetapan beberapa indikator yang digunakan sebagai penyusun  aspek  penelitian  sesuai  dengan relevansi dan signifikansinya.
2. Penetapan Nilai Maksimum dan Minimum. Perhitungan nilai indeks aspek pariwisata  dilakukan  dengan  terlebih dahulu  menentukan  nilai  masing-masing indikator berdasarkan nilai batas maksimal dan  minimal  yang  telah  ditetapkan. Penentuan nilai batas maksimum/ minimum menggunakan nilai aturan resmi untuk  beberapa  indikator.  Namun  untuk indikator  yang  tidak  memiliki  standar, digunakan  nilai  rata-rata  data  empiris (distribusi data tiap provinsi) ditambah dua kali nilai standar deviasi.
3. Normalisasi  Data. Untuk  memberikan ukuran  yang  sebanding,  perlu  melakukan normalisasi data. Setiap indikator pembentuk dibakukan melalui nilai maksimum dan minimum sebelum kemudian  digunakan  dalam  perhitungan indeks.
4. Perhitungan  Nilai  Aspek. Berbagai variabel  komposit  untuk  setiap  indikator kemudian  dihitung  secara  rata-rata  untuk mendapatkan nilai setiap aspek
Analisis Klaster Analisis
klister bertujuan untuk mengelompokkan  pengamatan  yang  memiliki karakteristik  tertentu  yang  sama.  Analisis  ini mengklasifikasikan  objek-objek  ke  dalam  suatu kelompok, sehingga dalam satu kelompok terdapat kesamaan  atau  homogenitas  satu  sama  lain, mengkontraskan antar kelompok, diharapkan terdapat  perbedaan/heterogenitas  (Hair,  2009). KMeans  Clustering  adalah  teknik  pengelompokan non-hierarkis yang sering digunakan untuk mengelompokkan  banyak  pengamatan.  Jumlah cluster  ditentukan  terlebih  dahulu  sebagai  bagian dari tahap clustering. Matriks jarak (kesamaan) tidak harus  ditentukan  terlebih  dahulu.  (Johnson  & Wichern, 2007)

## Manova
Multivariate  Analyze  of  Variance atau MANOVA  digunakan  untuk  membandingkan  nilai rata-rata antar populasi. Analisis Varians Multivariat  Satu  Arah  atau  MANOVA  satu  arah digunakan untuk membandingkan rata-rata dua atau lebih  populasi  dengan  lebih  dari  satu  variabel dependen.  Pengertian  tersebut  menjelaskan  bahwa MANOVA  digunakan  untuk  menguji  pengaruh suatu  perlakuan  terhadap  respon  sehingga  dapat
Science and Technology/Social Humaniora
diketahui  perbedaan  antar  kelompok  (Johnson  & Wichern,  2007).  Uji  MANOVA  mensyaratkan asumsi  bahwa  residual  terdistribusi  secara  normal multivariat  dan  matriks  varians  dan  kovarians adalah  homogen.  Sedangkan  model  MANOVA adalah sebagai berikut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Kelompok
Destinasi wisata
di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan  metode  Kmeans  Clustering.  Jumlah klister  adalah  4  sampai  7,  kemudian  dilakukan  uji statistik pseudo-f pada setiap cluster yang terbentuk untuk menentukan cluster terbaik.
Tabel 1. Nilai Pseudo F-Statistic Kelompok 4-7
Jumlah Klaster Pseudo F- Statistic Jumlah Anggota di Grup ke- 1 2 3 4 5 6 7 4 11,53 5 2 11 16 5 10,01 1 2 8 18 5 6 10,31 1 4 7 2 10 10 7 11,44 3 2 4 1 9 2 13 Tabel 1. menunjukkan
bahwa pengelompokan  4  klaster  merupakan  klaster  yang paling  optimal,  karena  nilai  statistik  pseudo-f tertinggi yaitu 11,53. Kemudian dilakukan pengujian  perbedaan  karakteristik  antar  kelompok dengan menggunakan metode One-Way MANOVA.  Asumsi  sebelum  melakukan  analisis MANOVA  adalah  varians-kovariansnya  homogen dan residualnya berdistribusi normal multivariat.
Gambar 2. Tes Homogenitas Matriks Varians Kovarians
Pengujian  homogenitas  matriks  varians- kovarians menggunakan nilai M Box. Nilai M Box yang  dihasilkan  adalah  10,012  dengan  signifikansi 0,019  dimana  p-value  lebih  besar  dari  α  (α  =  5%) sehingga matriks varians-kovarians tidak homogen. Berdasarkan  hal tersebut, dalam  memenuhi  asumsi homogenitas,  uji  statistik  yang  paling  kuat digunakan  dalam  uji  One-Way  MANOVA  adalah uji statistik Pillai's Trace (Seber, 1984).
Tabel 2. Nilai Tes Saphiro Wilk Kelompok Nilai Tes Shapiro Wilk Klaster 1 0,664 Klaster 2 0,876 Klaster 3 0,944 Klaster 4 0,976
Tabel  2. menunjukkan  hasil  pemeriksaan distribusi normal multivariat untuk setiap kelompok residual  yang  terbentuk.  Pemeriksaan  distribusi normal multivariat diketahui melalui korelasi antara 𝑑 𝑗 2 and 𝑄 (𝑐,𝑝) , dimana residual berdistribusi normal multivariat  jika  nilai  dari  uji  Shapiro-Wilk  gagal menolak H0. Nilai Shapiro Wilk yang diperoleh (W) lebih  besar  dari  α  (0,05).  Asumsi  residual berdistribusi  normal  multivariat,  sehingga  analisis MANOVA dapat dilakukan.

## Gambar 3. Hasil Tes MANOVA
Gambar  3  menunjukkan  hasil  pengujian perbedaan  karakteristik  antar  kelompok  dengan menggunakan One-Way MANOVA. Hasil pengujian  dengan  One-Way  MANOVA,  dimana nilai F hitung pada statistik Pillai's Trace test sebesar 4,363,  dengan  signifikansi  0,000.  Nilai  p  lebih rendah dari α (α = 5%), sehingga disimpulkan bahwa hasil  pemetaan  daerah  tujuan  wisata  memiliki perbedaan rata-rata antar kelompok (heterogenitas), dan memiliki karakteristik yang sama pada anggota kelompok yang terbentuk (homogenitas).

## Gambar 4. Hasil Pemetaan Destinasi Pariwisata
Hasil  pemetaan  menggunakan  KMeans Clustering  menunjukkan  bahwa  4  klaster  destinasi wisata  merupakan  klaster  yang  optimal  dengan perbedaan  karakteristik  antar  kelompok,  dan kesamaan  karakteristik  dalam  anggota  kelompok. Dengan  membandingkan  nilai  rata-rata  antar kelompok yang terbentuk diketahui kelompok mana yang memiliki aspek daya dukung wisata yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Gambar 5. Radar Diagram Rerata Tiap Kelompok
Multivariate Tests a Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Intercept Pillai's Trace .998 603.262 b 13.000 18.000 .000 Wilks' Lambda .002 603.262 b 13.000 18.000 .000 Hotelling's Trace 435.689 603.262 b 13.000 18.000 .000 Roy's Largest Root 435.689 603.262 b 13.000 18.000 .000 cluster Pillai's Trace 2.218 4.363 39.000 60.000 .000 Wilks' Lambda .010 5.086 39.000 54.050 .000 Hotelling's Trace 14.174 6.057 39.000 50.000 .000 Roy's Largest Root 10.276 15.809 c 13.000 20.000 .000
a. Design: Intercept + cluster b. Exact statistic c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
JURNAL TAMBORA VOL. 7 NO. 2 JULI 2023 http://jurnal.uts.ac.id
Science and Technology/Social Humaniora
Kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki skor indeks  yang  lebih  tinggi  dalam  beberapa  aspek dibandingkan kelompok 3 dan kelompok 4. Secara khusus, kelompok 1 sedikit mengungguli kelompok 2  dalam  domain  Atraksi  dan  Aksesibilitas  Wisata. Sedangkan  kelompok  3  mengungguli  kelompok  4 pada ranah Daya Tarik Wisata. Selain itu, peringkat setiap  kelompok  tujuan  wisata  yang  terbentuk ditentukan  berdasarkan  nilai  rata-rata  kelompok tersebut pada setiap aspek daya dukung wisata.
Tabel 3. Penilaian Indikator pada tiap kelompok
Kel- ompok Sangat Baik Baik Kurang Baik Buruk 7,5-10 5-7,5 2,5- 0-2,5 Kel 1 1 aspek 12 aspek - - Kel 2 2 aspek 9 aspek 1 aspek 1 aspek Kel 3 - 6 aspek 7 aspek - Kel 4 - 4 aspek 7 aspek 2 aspek
Destinasi  wisata  kelompok  1  telah mencapai  daya  dukung  wisata  yang  baik  dalam segala  aspek.  Kelompok  2  juga  memiliki  daya dukung  wisata  yang  baik,  kecuali  2  aspek  yang masih tergolong kurang baik. Kelompok 3 memiliki enam aspek yang baik, sedangkan tujuh aspek daya dukung wisata lainnya  masih perlu dikembangkan. Sementara  itu,  destinasi  wisata  di  kelompok  4 memiliki  9  aspek  yang  tergolong  kurang  baik, bahkan  dua  di  antaranya  tergolong  buruk. Berdasarkan  analisis  di  atas,  dilakukan  klasifikasi untuk masing-masing kelompok tujuan wisata yaitu kelompok  1  sebagai  Destinasi  Pariwisata  Maju, kelompok 2 sebagai Destinasi Pariwisata Revitalisasi, kelompok 3 sebagai Destinasi Pariwisata  Berkembang,  dan  kelompok  4  sebagai Destinasi Pariwisata Rintisan.
Tabel 4. Nilai Rata-Rata Kelompok 1 Aspek Min Avg Max X1 2,52 5,28 7,33 X2 6,46 7,12 7,71 X3 5,16 7,23 8,39 X4 3,99 5,31 6,41 X5 4,31 5,95 8,30 X6 5,43 5,97 6,77 X7 6,27 7,34 8,33 X8 6,02 7,02 7,80 X9 4,65 5,79 6,40 X10 5,43 6,87 8,46 X11 7,11 7,65 8,50 X12 4,71 5,92 6,82 X13 5,33 5,84 6,93
Kelompok  1,  tergolong  daerah  tujuan wisata  maju  karena  semua  aspek  daya  dukung wisata  memiliki  rata-rata  penilaian  yang  baik. Kelompok ini terdiri dari 5 provinsi, antara lain Jawa Barat,  DI  Yogyakarta,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,
dan Bali. Ragam pilihan wisata yang tersedia dapat menarik  kunjungan  wisatawan  dengan  berbagai jenis tipologi wisata. Kemudahan aksesibilitas dapat dijadikan  sebagai  hub  pariwisata  dan  mendorong pergerakan  wisatawan  di  sekitar  destinasi  wisata, serta memperluas pola perjalanan wisata. Tersedianya fasilitas yang baik dapat meningkatkan lama  tinggal  dan  pengeluaran  wisatawan,  serta memberikan  pengalaman  yang  berkesan  bagi wisatawan selama berada di Destinasi. Daya dukung sosial  budaya  yang  baik  menunjukkan  kesiapan daerah untuk menerima wisatawan yang ditunjukkan dengan keramahan dan SDM pariwisata yang  baik,  keselamatan  dan  keamanan  yang terjamin,  destinasi  yang  bersih  dan  sehat,  serta memperhatikan  daya  dukung  lingkungan.  Kondisi perekonomian  dan  investasi  yang  tumbuh  positif dapat mendorong berkembangnya destinasi pariwisata  sejalan  dengan  permintaan  pasar. Pengembangan  destinasi  wisata  ini  ke  depan  akan diarahkan secara berkelanjutan dan akan menerapkan standar internasional. Tabel 5. Nilai Rata-Rata Kelompok 2 Aspek Min Avg Max X1 1,40 1,90 2,40 X2 5,53 5,58 5,64 X3 4,14 5,16 6,17 X4 5,60 5,78 5,97 X5 6,68 6,96 7,23 X6 6,47 6,99 7,51 X7 6,19 6,27 6,35 X8 6,10 7,41 8,72 X9 5,43 6,18 6,92 X10 6,78 7,72 8,65 X11 7,00 7,56 8,13 X12 4,11 6,12 8,13 X13 3,61 4,21 4,82
Kelompok kedua terdiri dari dua provinsi, yaitu  Kepulauan  Riau  dan  DKI  Jakarta.  Destinasi wisata  ini  tergolong  destinasi  wisata  revitalisasi karena hampir semua aspek  memiliki daya dukung wisata  yang  baik  dan  memiliki  rata-rata  tertinggi dibandingkan  kelompok  destinasi  wisata  lainnya. Namun,  masih  ada  dua  aspek  daya  dukung  wisata yang  tergolong  kurang  baik.  Kondisi  daya  dukung wisata  pada  domain  amenitas  dan  domain  sosial budaya  pada  kelompok  destinasi  wisata  ini menunjukkan  hasil  yang  baik,  paling  tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sumber kunjungan wisatawan pada kelompok ini mengandalkan aspek daya  tarik  wisata  budaya  dan  buatan,  karena terbatasnya pilihan daya tarik wisata alam. Berbagai pilihan  taman  hiburan,  perbelanjaan,  dan  rekreasi, serta penyelenggaraan acara dan festival menunjukkan bahwa pariwisata ini ditujukan untuk wisatawan  dengan  kebutuhan  bisnis  dan  MICE.
Science and Technology/Social Humaniora
Selain  itu,  daya  dukung  aksesibilitas  baik  udara maupun  darat-laut telah  mencapai  hasil  yang  baik. Hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  pintu  masuk kunjungan wisatawan mancanegara dengan memperhatikan  wilayah  geografis  dengan  negara tetangga. Selain itu, terjadi perlambatan pertumbuhan  investasi  khususnya  di  sektor  hotel dan restoran sehingga pariwisata perlu direvitalisasi dengan fokus pada kawasan wisata yang produktif.
Tabel 6. Nilai Rata-Rata Kelompok 3 Aspek Min Avg Max X1 1,64 4,60 7,50 X2 1,49 2,56 4,28 X3 4,66 6,30 8,11 X4 4,59 5,59 7,35 X5 1,33 3,82 5,41 X6 3,78 5,02 6,20 X7 5,27 6,42 7,04 X8 3,85 5,37 7,02 X9 2,56 4,41 5,62 X10 4,42 6,20 8,09 X11 5,73 7,40 8,17 X12 2,10 3,27 4,16 X13 1,67 4,08 6,22
Pada kelompok ketiga terdapat 11 destinasi pariwisata yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur, Kalimantan  Selatan,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi Utara,  dan  Papua  Barat.  Golongan  ini  termasuk dalam klasifikasi pengembangan destinasi pariwisata,  karena  beberapa  aspek  daya  dukung pariwisata  tergolong  baik  dan  dapat  menjadi modalitas dalam pengembangan destinasi pariwisata di  masa  mendatang.  Modalitas  aksesibilitas  yang baik  perlu  dimanfaatkan  sebagai  hub  wisata  dalam kegiatan  wisata  dan  penguatan  pola  perjalanan  di destinasi  wisata,  untuk  meningkatkan  lama  tinggal wisatawan  baik  di  dalam  destinasi  wisata,  maupun dengan  destinasi  wisata  sekitarnya.  Daya  dukung tempat  wisata  masih  belum  baik,  sehingga pemerintah perlu mendorong pengembangan tempat wisata  secara  tematik  berdasarkan  potensi  wisata utamanya. Pengembangan tersebut dapat dioptimalkan mengingat beberapa objek wisata yang tersedia masih relatif alami. Sedangkan daya dukung amenitas  masih  terbatas,  karena  pariwisata  masih didominasi  oleh  wisatawan  lokal.  Aspek  ekonomi dan  investasi  juga  tergolong  kurang  baik,  karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menjadikan sektor  pariwisata  sebagai  sektor  prioritas  di daerahnya.
Tabel 7. Nilai Rata-Rata Kelompok 4 Aspek Min Avg Max X1 0,34 2,10 4,32 X2 1,27 2,28 4,16
X3 1,45 3,89 6,19 X4 4,41 5,31 6,83 X5 1,66 3,46 5,18 X6 2,96 4,63 5,85 X7 3,90 6,08 6,83 X8 3,32 4,43 5,26 X9 3,60 4,70 5,79 X10 4,66 6,07 7,21 X11 4,79 7,49 8,60 X12 1,92 2,84 3,88 X13 1,11 3,68 5,22 Pada  kelompok  keempat  terdapat  16
destinasi  wisata  yaitu  Aceh,  Sumatera  Selatan,
Bangka Belitung, Jambi, Riau, Bengkulu, Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi Tenggara,  Sulawesi  Tengah,  Gorontalo,  Maluku, Maluku  Utara,  dan  Papua.  Kelompok  destinasi wisata ini tergolong destinasi wisata pionir, karena sebagian  besar  aspek  daya  dukung  wisata  masih tergolong  kurang  baik  dan  memiliki  rata-rata terendah  dibandingkan  kelompok  destinasi  wisata lainnya.  Pengembangan  daya  tarik  wisata  pada kelompok  ini  memerlukan  diferensiasi,  melalui pemilihan daya tarik wisata utama dan mengutamakan  nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai modalitas pengembangan. Daya dukung aksesibilitas udara  yang kurang baik  menjadi salah satu  penyebab  terbatasnya  masuknya  wisatawan mancanegara maupun domestik untuk mengunjungi kelompok destinasi ini. Namun potensi aksesibilitas darat-laut  yang  baik  dapat  menjadi  peluang  bagi kelompok ini untuk menjadi pola perjalanan dengan aglomerasi  destinasi  wisata  di  sekitarnya  dengan daya  dukung  yang  lebih  baik.  Aspek  sumber  daya manusia  dan  tenaga  kerja  tergolong  kurang  baik, karena sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor lain  (non  pariwisata).  Pengembangan  pariwisata pada  kelompok  ini  memerlukan  risiko  fiskal  yang tinggi dari pemerintah.
Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menetapkan 10 Destinasi Wisata (DPP) Prioritas,  untuk  menarik  kunjungan,  meningkatkan pengeluaran  dan  lama  tinggal  wisatawan,  serta didukung pembangunan berkelanjutan. dan manajemen  destinasi  kelas  dunia.  Beberapa indikator yang digunakan pemerintah serupa dengan indikator  daya  dukung  pariwisata  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini.  Namun  demikian,  masih terdapat  beberapa  indikator  dalam  penentuan destinasi  wisata  prioritas  yang  tidak  diperhatikan dalam  indikator pemetaan daya dukung pariwisata, yaitu indikator tren kunjungan wisatawan yang baik dan berkembang. Kedua indikator tersebut merupakan  indikator  dari  sisi  permintaan  yang bukan  merupakan  daya  dukung  suatu  destinasi pariwisata dari segi ketersediaan sisi penawaran.
http://jurnal.uts.ac.id Science and Technology/Social Humaniora
Tabel 8. Sandingan 10 DPP dengan Penelitian Destinasi Provinsi Hasil Pemetaan Bromo-Tengger- Semeru Jawa Timur DP Maju Borobudur Jawa Tengah DP Maju Danau Toba Sumatera Utara DP Berkembang Lombok- Mandalika Nusa Tenggara Barat DP Berkembang Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur DP Berkembang Manado-Likupang Sulawesi Utara DP Berkembang Raja Ampat Papua Barat DP Berkembang Wakatobi Sulawesi Tenggara DP Rintisan Bangka Belitung Bangka Belitung DP Rintisan Morotai Maluku Utara DP Rintisan
Berdasarkan  hasil  pemetaan,  destinasi wisata  Borobudur  dan  Bromo-Tengger-Semeru merupakan  Destinasi  Wisata  Lanjutan,  kemudian lima  destinasi  wisata  lainnya  yaitu  Danau  Toba, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang,  dan  Raja  Ampat  merupakan  Destinasi Pengembangan  Wisata.  Sementara  itu,  masih  ada tiga  destinasi  wisata  yang  hasil  pemetaan  daya dukung  pariwisatanya  menjadi  Destinasi  Wisata Perintis,  yaitu  Wakatobi,  Morotai,  dan  Bangka Belitung. Pemilihan ketiga destinasi wisata tersebut sebagai  prioritas  pemerintah  memiliki  konsekuensi pembiayaan  fiskal  dan  prioritas  anggaran  yang tinggi dari pemerintah. Oleh karena  itu, diperlukan alternatif  pembiayaan  melalui  skema  blended financing  dengan  mengandalkan  dukungan  dari APBD,  swasta,  investor,  dan  dana  pinjaman  luar negeri, guna mempercepat pengembangan destinasi wisata.
Pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa destinasi wisata nonprioritas dengan daya dukung pariwisata yang baik, seperti Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Pengembangan destinasi wisata ini tidak membutuhkan  biaya  yang  besar,  karena  beberapa aspek daya dukung wisata sudah baik.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pengembangan destinasi pariwisata masa depan perlu  direncanakan  dengan  prinsip  pemerataan pembangunan.  Pada  prinsipnya  pengembangan pariwisata mengikuti trend dan kekuatan pasar yang mengakibatkan  perbedaan  kualitas  antar  destinasi wisata.  Kondisi  perekonomian  antar  daerah  juga memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan, sehingga  pembangunan  di  bidang  pariwisata  perlu menjadi  alat  untuk  mengurangi  kesenjangan  antar daerah  dan  meningkatkan  perekonomian  daerah. Pemerataan pembangunan antar destinasi pariwisata berfungsi  untuk  menjaga  kapasitas  wisatawan,  dan tingkat kepuasan wisatawan. Destinasi wisata yang ramai  dikunjungi  dapat  menurunkan  kualitas pengalaman  wisatawan  dan  berdampak  pada
kelestarian  sumber  daya,  serta  menjadi  sumber masalah  lain  seperti  kemacetan,  polusi  udara,  dan degradasi lingkungan.
Destinasi wisata dengan daya dukung yang baik perlu  ditetapkan  sebagai  pusat  pertumbuhan pariwisata  nasional,  kemudian  didistribusikan  ke destinasi  wisata  lainnya,  guna  mendistribusikan manfaat dan mengurangi beban kunjungan wisatawan.  Kelompok  destinasi  wisata  yang  maju, dan revitalisasi destinasi wisata perlu dikembangkan dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  dan penguatan  infrastruktur,  sehingga  dapat  menarik pasar wisatawan mancanegara dan domestik dengan daya beli yang lebih tinggi. Kemudian, sekelompok destinasi wisata yang sedang berkembang juga perlu mendapat dukungan pemerintah melalui pembangunan di beberapa aspek yang kurang baik. Pengembangan  destinasi  wisata  pionir  perlu difokuskan  pada  daya  tarik  wisata  yang  menjadi keunggulan  utama,  sehingga  dapat  meningkatkan perekonomian,  dan  kualitas  sumber  daya  manusia secara  bertahap.  Destinasi  wisata  pionir  yang berdekatan  dengan  destinasi  wisata  yang  maju, direvitalisasi,  dan  berkembang  (destinasi  wisata utama) perlu menjadi pola perjalanan wisata dalam aglomerasi  destinasi  wisata.  Keterkaitan  antar destinasi wisata tersebut dapat memaksimalkan daya dukung  yang  dimiliki,  sehingga  pengunjung  dapat memanfaatkan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas  yang  baik,  pelayanan  wisata,  dan tersedianya  amenitas  yang  memadai  di  destinasi wisata utama, serta dapat mendistribusikan keuntungan dengan  meningkatkan aktivitas wisata. melalui pilihan wisata yang disediakan di destinasi wisata  pionir.  Menguatnya  pola  ini  di  destinasi wisata  sejalan  dengan  terbatasnya  ketersediaan anggaran pemerintah.
Pengembangan destinasi wisata juga perlu mengedepankan  diferensiasi,  melalui  penentuan tematik  masing-masing  destinasi  wisata,  sebagai bentuk  diversifikasi  produk  wisata  antar  destinasi. Tema-tema tersebut menyesuaikan dengan karakteristik  daya  dukung  dan  alur  cerita  yang sedang  dikembangkan.  Pengembangan  destinasi wisata juga perlu memperkuat keterkaitan berbagai potensi  alam-budaya  dan  ekonomi  yang  dimiliki masing-masing  destinasi  wisata,  termasuk  sektor pertanian yang kontribusinya masih mendominasi di beberapa  daerah.  Penciptaan  link  penting  untuk meningkatkan  multiplier  effect  pada  pengeluaran wisatawan. Pada akhirnya, destinasi pariwisata yang ada  harus  dikelola  secara  profesional  melalui kekuatan  kelembagaan  dengan  fungsi  pariwisata yang  sejalan  dengan  visi  dan  misi  rencana pengembangan yang diusulkan.
Penelitian ini masih memerlukan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Penelitian  yang  dilakukan  masih  terfokus  pada tingkat provinsi sebagai representasi dari Destinasi Wisata yang memiliki kedalaman pada tingkat yang
Science and Technology/Social Humaniora
lebih  rendah.  Aspek-aspek  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  masih  terfokus  pada  sisi  penawaran suatu  destinasi  pariwisata,  tidak  menambahkan perhatian  pada  sisi  permintaan  suatu  destinasi pariwisata.  Pengelompokan  destinasi  wisata  juga dapat  menggunakan  metode  pengelompokan  lain sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Secara  khusus, pemerintah perlu menyusun indeks daya saing atau daya  dukung  pariwisata  di  tingkat  nasional  secara berkala,  sehingga  dapat  memberikan  gambaran faktual  (evidence  based)  perkembangan  pariwisata di setiap destinasi pariwisata di Indonesia.

## REFERENSI
Angggraini. (2017). Analisis Hubungan Komplementer dan Kompetisi Antar Destinasi Pariwisata: 10 DPP di Indonesia . Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol 12, 2.
Ardika,  G.  (2018). Kepariwisataan  Berkelanjutan: Rintis  Jalan  Lewat  Komunitas .  Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Cannonier.  Burke.  (2019). The  economic  growth impact  of  tourism  in  Small  Island Developing  States—evidence  from  the Caribbean . Tourism Economics, Vol 25, 1. Cooper,  et  al.  (2005). Tourism:  Principles  and Practice . Pearson Education.
Dwyer, L. Kim, C. (2003). Destination Competitiveness:
Determinants and
Indicators . Current Issues in Tourism, 6(5),
369-414.
doi:10.1080/13683500308667962
Effendy,  D.  (2014). Strategi  Program  Bantuan
Pendidikan  Dasar  dengan  Pemetaan
Karakteristik Kabupaten Kota di Indonesia . Universitas Indonesia. Ghartey.  (2013). Effect  of  Tourism,  Economic Growth,  Real  Exchange  Rate,  Structural Changes  and  Hurricanes  in  Jamaica .
Tourism Economics, Vol 19, 4. Hafiz. (2019). The Evolution of Tourism Destination Competitiveness (TDC) Models .
Competitiveness  Review  29  (5),  592-621. DOI: 10.4018/978-1-5225-7253-4.ch002
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R.  E.  (2010). Multivariate  Data  Analysis (7th Edition) . New Jersey: Prentice Hall. Heath,  E.  (2003). Towards  a  Model  to  Enhance Destination  Competitiveness:  A  Southern African Perspective . Journal of Hospitality and Tourism Management, 10(2), 124-142. Johnson,  R.,  &  Wichern,  D.  (2007). Applied Multivariate  Statistical  Analysis .  New
Jersey: Prentice Hall. Kodyat. (1996). Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya  di  Indonesia .  Jakarta: Grasindo
Lee  &  Chang.  (2008). Tourism  Development  and Economic  Growth:  A  Closer  Look  at
Panels . Tourism Management 29 (1), 180- 192.
Mahadevan,  R.  Amir,  H.  Nugroho,  A.  (2017).
Regional  Impacts  of  Tourism-led  growth on  poverty  and  income  inequality:  A Dynamic General Equlibrium Analysis for Indonesia .  Tourism  Economics,  23(3), 614-631. Morrison,  Allastair  M.  (2013). Marketing  and Managing Tourism Destination . Newyork: Routledge. Prabowo,  M.  A.  (2009). Dampak  Ekonomi  Sektor Pariwisata Indonesia Tahun 2005: Analisa Model  Input-Output .  Jakarta:  Universitas
Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  tahun  2011. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2011-2025 .
Peraturan  Presiden  Nomor  2  tahun  2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 . Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 . Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2021. Rencana Induk  Destinasi  Pariwisata  Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044 . Pratomo,  D.  (2009). Permintaan  Pariwisata Indonesia: Studi Kasus Wisatawan
Malaysia .  Journal  of  Indonesian  Applied Economics, 3(2), 200-209.
Rencher,  A.  C.  (2002). Methods  of  Multivariate Analysis  (2nd  Edition) .  New  York:  John
Wiley and Sons, Inc.
Ritchie,  J.  Crouch,  G.  (1993). Competitiveness  in International  Tourism:  A  Framework  for Undestanding and Analysis . World Tourist Education and Research Centre, University of Calgary.
Riyanto,  et  al.  (2020). The  Impact  of  Tourism  On Poverty Alleviation and Income
Distribution:  Evidence  from  Indonesia .
LPEM-FEB UI Working Paper 047.
Seber,  G.  A.  F  (1984). Multivariate  Observations . New York: John Wiley and Sons, Inc.
Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques .  New  York:  John  Willey  and Sons, Inc.
Smith.  (1989). Tourism  Analysis:  A  Handbook . Newyork: John Wiley & Sons.
Teguh,  F.  (2022). Ekosistem  Kepariwisataan: Konsep  Solusi  Sistem  dan  Pengukuran .
Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Timm, N. H. (2002). Applied Multivariate Analysis .
United State of America: Springer.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009.
Kepariwisataan . UNWTO.  (2010). International  Recommendations for Tourism Statistics 2008 . Newyork: UN Publication.
http://jurnal.uts.ac.id Science and Technology/Social Humaniora
Wahab, S. (1992). Pemasaran Pariwisata . Jakarta: Pradnya Paramita. WEF.  (2019). Travel  &  Tourism  Competitiveness Report  2019:  Travel  and  Tourism  at  a
Tipping  Point .  Geneva:  World  Economic Forum