## ANALISIS TATA KELOLA ZAKAT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN ZAKAT
Novendi Arkham Mubtadi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Received  : May 31 st 2022 Revised  :   Aug 02 nd 2022 Accepted : Sep 30 th 2022

## ABSTRAK
Tata  kelola  zakat  merupakan  salah  satu  elemen  yang  dianggap  mampu mempengaruhi  efektivitas  penyaluran  zakat.  Jumlah  dewan  dan  jumlah profesional  di  dewan  adalah  dua  penanda  tata  kelola  zakat  karena  dianggap relevan  dengan  konsep  akuntabilitas  yang  termasuk  dalam  Sharia  Enterprise Theory. Penelitian ini menggunakan pedoman zakat internasional yang baru dirilis pada tahun 2016, yaitu Zakat Core Principles (ZCP). Sebagai hasilnya, diharapkan dapat  mengatasi  kekurangan  penelitian  sebelumnya  dan  bermanfaat  bagi pemangku  kepentingan.  Unit  analisis  untuk  studi  empiris  ini  adalah  25,  dan sampel  dikumpulkan  dari  lima  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  di  Kota  dan Kabupaten Pekalongan selama periode pengamatan 2016–2020. Informasi diambil dari  laporan  tahunan  masing-masing  OPZ.  Efektivitas  penyaluran  zakat dipengaruhi  oleh  jumlah  dewan  dan  jumlah  professional  dalam  dewan,  sesuai dengan  temuan  studi  regresi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  program Microsoft  Excel  2016.  Untuk  mencapai  pengelolaan  zakat  yang  efisien,  OPZ harus  lebih  memperhatikan  masalah  tata  kelola  zakat,  terutama  ketika mempertimbangkan jumlah dewan dan jumlah professional dalam dewan. Ukuran sampel  yang  kecil  hanya  lima  OPZ  dan  periode  pengamatan  singkat  hanya  lima tahun adalah keterbatasan penelitian.
Kata  kunci:  Tata  Kelola  Zakat,  Efisiensi  Penyaluran  Zakat,  Organisasi Pengelola Zakat
PENDAHULUAN Para ekonom muslim berpendapat  bahwa  sistem  ekonomi islam  dibangun  atas  dua  elemen,  yaitu tereliminasinya riba dan teraktualisasikannya zakat (Didin, 2009:
85).  Hal  ini  berdasarkan  firman  Allah SWT berikut:
“Dan  sesuatu  riba  (tambahan)  yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta  manusia,  maka  riba  itu  tidak menambah  pada  sisi  Allah.  Dan  apa yang  kamu  berikan  berupa  zakat  yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan  Allah,  maka  (yang  berbuat demikian  itu)  itulah  orang-orang  yang melipatgandakan  (pahalanya).”  (ar- Rum: 39)
Zakat  adalah  urusan  pribadi yang  pelaksanaannya  bergantung  pada kesadaran  pribadi.  Tujuan  utama  zakat adalah  untuk  mencapai  keseimbangan antara  mereka  yang  memiliki  uang ekstra  dan  mereka  yang  tidak  (Nurul, 2014).  Zakat  sangat  penting  untuk mempromosikan dan memperkuat ekonomi  lokal  (Wahab  dan  Rahman, 2011). Masyarakat harus mampu mencapai  keadilan  sosial  ekonomi melalui zakat (Kahf, 1989).
Efektivitas  lembaga  pengelola menjadi  indikator  pengelolaan  zakat yang  baik  (Mutiara  et  al.,  2013).  Dua komponen  utama  pengelolaan  zakat adalah  pengumpulan  dan  penyaluran (Oran, 2009). Menurut Mustaffha (2007), penyaluran zakat perlu
dilakukan  dengan  perhatian  yang  lebih besar  karena  harus  sampai  kepada individu  yang  benar  yaitu  khusus  untuk delapan asnaf yang disebutkan dalam at- Taubah ayat 60.
Operasional  perusahaan  harus dipantau  kinerjanya  untuk  memastikan mereka berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tujuannya (Noor et al., 2014).
Menurut  Ahmad  dan  Ma'in  (2014), efisiensi menampilkan output maksimum  yang  mungkin  diberikan pada  input  yang  ada.  Rahman  (2007)
menegaskan definisi efisiensi yang lebih luas.  Menurutnya,  efisiensi  berguna untuk menilai dan meningkatkan kinerja organisasi,  termasuk  OPZ.  Efisiensi dalam  OPZ  ditentukan  oleh  bagaimana input  diubah  menjadi  output.  Menurut Noor  dkk.  (2015),  salah  satu  tujuan evaluasi  kinerja  adalah  untuk  mengukur efektivitas  sebagai  cara  untuk  meminta pertanggungjawaban pemangku kepentingan atas zakat dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Nasher  (2009)  pernah  menilai tingkat  produktivitas  pada  sembilan OPZ  di  Indonesia.  Biaya  personalia, biaya  sosialisasi,  dan  biaya  operasional merupakan variabel input yang digunakan. Sedangkan uang yang disalurkan dan yang terkumpul merupakan  variabel  keluaran  penelitian. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan untuk sembilan OPZ (BAZNAS,  Dompet  Dhuafa,  LAZIS Muhammadiyah,  PKPU,  Yayasan  Dana Sosial  Al-Falah,  Yayasan  Baitul  Maal
BRI,  Bamuis  BNI,  Rumah  Zakat,  dan Baitul  Maal  Muamalat)  pada  tahun 2007, hasilnya hanya dua OPZ—Bamuis BNI  dan  Baitul  Maal  Muamalat—yang dinilai  efektif.  Hal  ini  terjadi  salah satunya  sebagai  akibat  dari  pemilihan variabel  yang  kurang  baik  oleh  peneliti, dalam  hal  ini  uang  yang  terkumpul. Lebih  baik  memasukkan  variabel  dana yang  terkumpul  dalam  variabel  input daripada variabel output. Menurut Muhammad dan Bambang  (2007),  salah  satu  komponen penting  dalam  mendorong  efisiensi adalah tata kelola. Kerangka kerja dibuat
oleh  Wahab  dan  Rahman  (2011)  untuk mengevaluasi efektivitas dan administrasi  zakat  (tata  kelola  zakat). Untuk  produktivitas  yang  lebih  besar, mereka  menggarisbawahi  pentingnya menganalisis  efisiensi  dan  tata  kelola zakat. Dalam disertasinya, Wahab (2013) menegaskan bahwa ada hubungan  antara  efektivitas  dan  tata kelola.  Hana  dan  Muhammad  (2015) membuat  klaim  yang  sama,  yang menyatakan  bahwa  tata  kelola  zakat sangat penting untuk memastikan bahwa uang zakat digunakan secara efektif.
Standar pengelolaan zakat
terbaru,  yang  dikenal  sebagai  Zakat Core  Principles  (ZCP),  secara  resmi diperkenalkan  di  Turki  pada  26  Mei 2016.  ZCP  berfungsi  sebagai  standar untuk mengelola zakat secara internasional  maupun  di  Indonesia.  Di berbagai  negara,  ada  perbedaan  dalam cara  pengelolaan  zakat.  Aan  (2016) melihat adanya perbedaan dalam pengelolaan  zakat  antara  Indonesia  dan
Brunei  Darussalam.  Alhasil,  Brunei
Darussalam  lebih  efektif  dari  pada Indonesia  dalam  hal  efisiensi.  Hal  ini dapat terjadi sebagai akibat dari sejumlah  faktor,  termasuk  regulasi  dan administrasi  OPZ  yang  lebih  kuat  di Brunei Darussalam. Menurut BAZNAS, ruang  untuk  zakat  nasional  masih banyak,  namun  karena  pengelolaan zakat  yang  belum  optimal,  maka  ada persoalan  efisiensi  penyaluran  zakat. Selain  itu,  ada  variabel  lain  yang menyebabkan  distribusi  zakat  Indonesia kurang  efisien  dibandingkan  Brunei Darussalam,  seperti  wilayah  yang  lebih luas  dan  jumlah  penduduk  yang  lebih banyak. Di berbagai tempat, pertumbuhan penghimpunan zakat
bervariasi dari tahun ke tahun. Misalnya, Kota  Pekalongan  yang  juga  dikenal sebagai  Kota  Batik,  dan  Kabupaten Pekalongan  yang  juga  dikenal  sebagai Kota  Santri.  Masih  kuatnya  rasa supremasi  manajemen  antara  OPZ  yang dijalankan  oleh  pemerintah,  khususnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Misalnya, BAZNAS
Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan  226%  dalam  pertumbuhan penghimpunan  zakat  antara  tahun  2018 dan  2019.  Jumlah  tersebut  berasal  dari Rp.  1.685.808.689  pengumpulan  pada tahun  2018,  meningkat  menjadi  Rp. 3.808.750.806 pada tahun 2019. Sementara  itu,  hal  berbeda  terjadi  di
BAZNAS Kota Pekalongan antara tahun 2015  dan  2017,  seperti  terlihat  pada table berikut:
Tabel 1. Pertumbuhan Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Pekalongan 2015- 2017 Tahun Penghimpunan (Rp) Pertumbuhan (%) 2015 1.660.117.543 2016 1.501.672.274 90 2017 1.481.584.563 97 Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekalongan Peneliti tertarik untuk menganalisis  Tata  Kelola  Zakat  dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran  Zakat,  berdasarkan  fakta dari  beberapa  penelitian  sebelumnya yang  menunjukkan  masih  banyak  OPZ yang  tidak  efisien  serta  terbatasnya penelitian  yang  mengkaji  pengaruh faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi penyaluran zakat di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sharia Enterprise Theory Menurut akuntansi Islam, tanggung  jawab  dipandang  sebagai  satu kesatuan  yang tidak dapat dibagi.  Inilah yang  membedakan  tujuan  inti  akuntansi konvensional secara signifikan. Akuntansi  Islam  percaya  bahwa  dengan mengikuti  norma-norma  akuntansi  dan syariah,  akuntansi  Islam  dapat  secara efektif  berfungsi  sebagai  saluran  antara pemegang saham, entitas, dan masyarakat umum. Keadaan ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi  Islam  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya  tanpa  rekayasa  dari  semua pihak,  sebagai  bentuk  ketaatan  kepada
Allah,  dan  dalam  rangka  membina hubungan sosial yang baik.
Iwan  (2003)  mencatat  bahwa konsep  akuntabilitas  dalam  akuntansi syariah  memiliki  bentuk  akuntabilitas yang lebih rumit, yaitu manajer organisasi  bertanggung  jawab  kepada pemangku  kepentingan,  masyarakat, lingkungan,  dan  Tuhan  selain  pemilik. Sharia  Enterprise  Theory  adalah  nama lain untuk gagasan ini. Ayat 282 QS. Al- Baqarah mendukung pandangan teori ini tentang  akuntabilitas,  yang  menekankan perlunya  pencatatan  setiap  aktivitas transaksi. Menurut Anim (2015), perilaku  oportunistik  dari  pihak  agen yang  merupakan  gejala  dari  sifat egoistis,  materialistis,  dan  utilitarian seringkali menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan keagenan  antara  prinsipal  dan  agen. Menurut  Ali  (2015),  ada  dua  jenis akuntabilitas  dalam  konteks  zakat  yaitu akuntabilitas  primer,  atau  kewajiban kepada  Allah  SWT,  dan  akuntabilitas sekunder,  atau  tanggung  jawab  kepada masyarakat.

## Efisiensi Penyaluran Zakat
Efisiensi mengacu pada seberapa baik suatu organisasi
menggunakan sumber daya untuk mencapai  tujuannya  (Farrell,  1957). Efisiensi adalah praktik membatasi input untuk  memaksimalkan  output  (Rahman, 2007).
DCR (Disbursement to Collection  Ratio)  adalah  salah  satu metrik  yang  digariskan  dalam  Zakat Core Principles (ZCP)
untuk mengevaluasi efisiensi penyaluran zakat. Dengan  membagi  jumlah  zakat  yang disalurkan  dengan  jumlah  zakat  yang terkumpul, rasio ini menilai kemampuan OPZ dalam menyalurkan zakatnya.
Dalam  penelitiannya,  Mustaffha (2007)  menegaskan  bahwa  meskipun hanya 15% dari uang tunai yang ditahan, zakat  tetap  akan  disalurkan.  Untuk sementara,  jika  dana  zakat  ditahan hingga  70%,  dianggap  tidak  efektif. Karena  penyaluran  zakat  yang  tidak efektif  akan  membuat  asnaf  tidak  puas, hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyaluran zakat lebih signifikan daripada pengumpulan zakat.
Tata Kelola Zakat Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi termasuk kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan pengentasan kemiskinan, zakat berfungsi  baik  sebagai  simbol  iman kepada  Allah  dan  cara  menunjukkan kepedulian  terhadap  orang  lain.  Hal  ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan  alokasi  dana  zakat secara efektif (Achmad, 2012).
Melalui  tata  kelola  zakat  yang efisien  dan  berkualitas,  kriteria  tersebut dapat  dipenuhi.  Proses  pengambilan keputusan  dan  bagaimana  hal  itu dilakukan  disebut  sebagai  tata  kelola. Oleh  karena  itu,  Amil  harus  mematuhi norma tata kelola yang baik dalam OPZ, khususnya  transparan  dan  akuntabel dalam berbagi informasi kepada pemangku  kepentingan  dan  masyarakat umum (Wahab, 2013).
Board Size Zakat  adalah  kewajiban  agama,
pengelola  zakat  harus  melihat  apa  yang mereka lakukan sebagai tindakan pengabdian  atau bahkan jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda:
“Amil  sedekah  (zakat)  yang bekerja  dengan  landasan  Al- Haq  ibarat  prajurit  fi  sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya.”  (HR  Abu  Daud, Tirmidzi,  Ibnu  Majah,  Ibnu Khuzaimah, dan Imam Hakim) Dari hadits tersebut dapat disimpulkan  bahwa  orang  yang  berjasa sebagai petugas zakat akan mendapatkan pahala  yang  besar,  sebagaimana  orang yang  berjihad  di  jalan  Allah  SWT.
Betapa mulianya gelar  yang  akan  diraih Amil jika mereka dengan setia menjalankan tugasnya. Menurut Hsu dan Petchsakulwong  (2010),  jumlah  dewan memainkan peran penting dalam memutuskan  kebijakan  dan  mengambil tindakan yang mempengaruhi keberhasilan  organisasi.  Ukuran  dewan yang  besar  akan  lebih  berhasil  dalam memasok ide-ide penting untuk
memastikan  operasi  OPZ  yang  lebih terorganisir  dan  terencana,  atau  dengan kata  lain,  akan  meningkatkan  efisiensi. Hal  ini  didukung  oleh  Tanna  et  al. (2008), yang berpendapat bahwa jumlah dewan  yang  banyak  dengan  berbagai keterampilan masing-masing akan membantu  mengamankan  sumber  daya dan  menurunkan  ketidakpastian  di tempat kerja.

## Professional on Board
Nabi Yusuf AS pernah mengeluarkan pernyataan yang diabadikan  dalam  Al-Qur’an  sebagai berikut: “Jadikanlah aku (Yusuf) bendaharawan  negara  (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang  pandai  menjaga  amanah lagi  berpengetahuan.”  (Yusuf: 55)
Berdasarkan  ayat  tersebut,  dijelaskan bahwa  untuk  menduduki  suatu  profesi, seseorang haruslah akuntabel dan profesional.  Dalam  beberapa  literarur fiqh,  syarat  untuk  menjadi  pengelola zakat setidaknya harus: muslim, mukallaf (akil baligh), amanah, mengerti dan  memahami  dengan  baik  hukum- hukum  di  sektor  zakat,  dan  mengerti pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung  jawab  (Kementerian  Agama, 2003: 57).
Tata  kelola  zakat  yang  baik membutuhkan staf yang berilmu, amanah  dan  jujur.  Hadits  berikut memperjelas  ancaman  bagi  pengelola zakat yang tidak beretika:
“Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah saatnya kehancuran. Abu Hurairah bertanya:  Bagaimana  amanat itu disia-siakan wahai Rasulullah?,  Beliau  menjawab: Jika  suatu  urusan  diserahkan pada orang yang bukan
ahlinya." (HR. Imam Bukhari) Muhammad (2014) menjelaskan bahwa  dengan  mekanisme  zakat  yang baik,  peningkatan  daya  beli  masyarakat tetap  dapat  stabil.  Maka  zakat  memiliki peran  yang  cukup  signifikan  untuk
menjaga  kestabilan  ekonomi.  Namun semua  itu  tidak  terasa  maksimal,  jika para dewan yang mengurusi pengelolaan zakat  di  institusi  zakat  bukanlah  orang yang profesional. Akan tejadi permasalahan-permasalahan  baik  pada pengumpulan maupun efisiensi penyalurannya. Pengembangan Hipotesis Pengaruh Board Size terhadap Disbursement Efficiency (H1) Berkaitan dengan semakin banyaknya  artikel  tentang  fraud  yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, salah satu tema perbincangan yang erat kaitannya dengan  efisiensi  adalah  governance (FCGI,  2000).  Menurut  Daniel  dan Yeterina (2014), tata kelola yang efektif berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.  Hal  ini  dapat  terjadi  pada OPZ.  Amelia  (2010)  sebelumnya  telah melakukan penelitian tentang tata kelola yang  terbukti  berdampak  baik  terhadap kinerja  keuangan  organisasi,  khususnya dalam  mengevaluasi  efektivitas  kas masuk dan kas keluar.
Menurut  Ali  (2011),  bisnis
memerlukan banyak dewan untuk memantau  kinerja  keuangan  mereka karena  mereka  harus  lebih  berhati-hati dalam  mengevaluasi  efisiensi  mereka. Beasley  (1996)  menyatakan  bahwa ukuran  dewan  harus  ketat  dalam pengawasannya  untuk  memenuhi  tujuan perusahaan, mengurangi penipuan keuangan,  dan meningkatkan  efektivitas penyaluran  zakat.  Untuk  itu  peneliti menduga bahwa:
H1:  Board  Size  berpengaruh  terhadap Disbursement Efficiency
Menurut  Bambang  (2016),  ada dua  komponen  penting  dalam  sistem administrasi  zakat  Indonesia.  Pertama, penyaluran  zakat  yang  masih  belum efektif. Masalah kedua adalah kurangnya  personel  yang  memenuhi syarat yang akan dapat mendistribusikan pembayaran zakat kepada individu yang memenuhi syarat. Di Kabupaten
Banyumas,  OPZ  dievaluasi  oleh  Puji dkk.  (2015)  yang  menemukan  bahwa mayoritas dewan masih belum profesional.  Padahal,  pendistribusian zakat  membutuhkan  profesionalisme amil (dalam hal pelatihan dan pengalaman).  Menurut  Brown  (2005), efektivitas penyaluran zakat akan tercapai jika pengetahuan anggota dewan  yang  beragam  dalam  berbagai disiplin  ilmu,  latar  belakang  pendidikan yang  memadai  dengan  keahlian  dan pengalaman menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Cloyd (1997), akuntabilitas akan meningkatkan efektivitas selama dewan tersebut
profesional.  Oleh  karena  itu,  mudah untuk  mengabaikan  fakta  bahwa  dewan profesional  dengan  pengetahuan  zakat yang  luas  dapat  menghasilkan  dan menjamin  efisensi  penyaluran  zakat yang  dapat  dilaksanakan.  Untuk  itu, peneliti menduga bahwa:
H2:  Professional  on  Board berpengaruh  terhadap  Disbursement Efficiency

## METODE PENELITIAN
Populasi Dan Sampel
Metodologi sampel jenuh digunakan  dalam  proses  pemilihan sampel  penelitian  ini.  Strategi  ini diterapkan  dengan  memilih  sampel  dari populasi  lengkap.  Populasi  OPZ  yang berbeda di Kota dan Kabupaten Pekalongan  digunakan  dalam  penelitian ini. Untuk pengambilan sampel, penelitian  ini  menggunakan  informasi dari  laporan  keuangan  tahun  2016 hingga  2020  untuk  menentukan  jumlah dewan  (board  size),  dan  riwayat  hidup masing-masing
dewan untuk menentukan  jumlah  profesional  dalam dewan (professional on board).
Adapun  secara  rinci,  populasi sekaligus sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  sejumlah  5  OPZ  yaitu  (1)
BAZNAS Kota Pekalongan, (2) LAZISMU Kota Pekalongan, (3) LAZISMU  Kabupaten  Pekalongan,  (4) LAZ Al Ummah Gerai Pekalongan, dan
(5)  Baitul  Mal  Hidayatullah  (BMH) Gerai Pekalongan.
Teknik Pengumpulan Data Data  primer  digunakan  dalam penelitian  ini.  Data  primer,  menurut Muhammad (2002: 82), adalah informasi yang dikumpulkan oleh
peneliti  sendiri  langsung  di  lapangan. Untuk  mengumpulkan  informasi  yang diperlukan  untuk  penelitian  ini,  peneliti pergi  ke  objek  penelitian  yang  telah dipilih  sebelumnya.  Untuk  memastikan bahwa  data  yang  dibutuhkan  benar- benar  dapat  diperoleh,  peneliti  telah melakukan observasi atau studi pendahuluan.
Laporan  keuangan  merupakan salah  satu  data  yang  dikumpulkan. Akibat  banyaknya  OPZ  yang  tidak mempublikasikan  laporan  keuangannya, beberapa  akademisi  merasa  kesulitan untuk  mengakses  informasi  ini.  Baik
Jamaliah  (2004)  dan  Rokyah  (2004) telah  melalui  ini.  Faktanya,  mayoritas OPZ masih menghasilkan laporan keuangan.  Namun,  hanya  ditujukan untuk kalangan manajemen atau internal saja.  Padahal  banyak  pihak  lain,  seperti muzakki,  mustahiq,  lingkungan  sekitar, mahasiswa, dan pemerintah, yang membutuhkannya. Agar lebih akuntabel, OPZ harus membuat laporan keuangannya  tersedia  untuk  publik melalui  situs  webnya  atau  saluran lainnya.
Pengukuran    Variabel    Dan  Definisi Operasional Variabel dependen berikut pengukurannya  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah: Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Dependen Variabel Dependen Definisi Operasional Disbursement Efficiency Disbursement Efficiency merupakan tingkat efisiensi penyaluran dana zakat berdasarkan persentase terhadap dana zakat yang terkumpul sehingga bisa diketahui apakah dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan semua atau tidak Dalam mengukur disbursement efficiency, menggunakan disbursement to collection ratio (DCR) yang bermakna sebagai berikut: a. > 90% : highly efficien b. 70% - 89%  : efficien c. 50% - 69%  : fairly efficien d. 20% - 49%  : below expectation e. < 20 % : zalim Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi  penyebab  besar  kecilnya  nilai variabel  yang  lain.  Varibel  ini  sering disebut sebagai variabel prediktor (Suliyanto,  2011:  7).  Berikut  varibel independen  dalam  penelitian  ini  beserta pengukurannya:
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Independen dan Pengukurannya No. Variabel Definisi Operasional Penguku- ran 1. Board Size Board Size merupakan ukuran dewan yang bertugas mengurusi segala aktivitas pengelolaan zakat Jumlah Dewan 2. Professional on Board Professional on Board merupakan komposisi tenaga ahli dalam dewan pengurus zakat yang terdiri atas orang- orang berpendidikan dan berpengalaman dalam bidang zakat Jumlah Profesional dalam Dewan
HASIL DAN PEMBAHAAN
Hasil

## Uji Normalitas
Tujuan  uji  normalitas  adalah untuk  mengetahui  apakah  nilai  residual atau  variabel  pengganggu  dalam  model regresi  berdistribusi  normal  (Ghozali, 2011: 160). Jika nilai residu terstandarisasi umumnya mendekati nilai rata-rata, maka nilai residu dikatakan berdistribusi normal (Suliyanto,  2011:  69).  Uji  normalitas Kolmogorov-Smirnov  (KS)  digunakan dalam  pennelitian  ini,  dan  berikut  hasil yang diperoleh:
Tabel 4. Tabel Uji Normalitas Variabel Disbursement Efficiency Variabel Hasil Uji Normalitas KS Dependen: Disbursement Efficiency (Y) Observasi: 25 Dn: 0,170 KS Tabel: 0,237 Independen:
Board Size (X1)
Professional on Board (X2)

## Sumber : Data primer diolah (2021)
Diketahui  nilai  uji  Dn  sebesar 0,170  berdasarkan  hasil  pengujian  pada tabel  5.  Hasil  tersebut  lebih  kecil dibandingkan dengan KS Tabel = 0,237. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  residu  dalam  penelitian  ini terdistribusi secara normal.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  berguna  untuk menentukan apakah kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1 berkorelasi dalam model regresi (sebelumnya). Pengamatan yang semuanya  terhubung  satu  sama  lain menyebabkan  terjadinya  autokorelasi. Uji  Durbin-Watson  (DW)  digunakan dalam  analisis  autokorelasi  penelitian ini. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Tabel Uji Autokorelasi Variabel Disbursement Efficiency Variabel Hasil Uji Autokorelasi  D- W Dependen: Disbursement Efficiency (Y) Observasi: 25 Durbin-Watson Stat. : 2,562 Independen:
Board Size (X1) Professional on Board (X2) Sumber: Data primer diolah (2021)
Tabel  5  menunjukkan  nilai Durbin-Watson  sebesar  2,562.  Pada tabel Durbin-Watson dengan n=25, k=2, maka  diperoleh  nilai  batas  bawah (dL)=0,106 dan nilai batas atas
(dU)=1,550.  Nilai  4-dU  sebesar  4  – 0,160  =  2,794.  Nilai  4-dU  sebesar  4  - 1,550  =  2,450.  Dengan  demikian,  nilai DW  terletak  di  antara  4-dU  dan  4-dL yaitu  2,450<2,562<2,794,  sehingga  uji autokorelasi dalam penelitian ini dinyatakan tanpa kesimpulan.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi  kesamaan  varians  dari  residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain. Uji  heteroskedastisitas  dalam  penelitian ini  menggunakan  uji  Glejser  dan diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 6.

## Tabel Uji Heteroskedastisitas Variabel
Disbursement Efficiency Variabel Signifikansi Dependen:Disbursement Efficiency (Y) Independen: Board Size (X1) 0,404 Professional on Board (X2) 0,465
Sumber : Data primer diolah (2021)
Berdasarkan  tabel  6  diatas menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi masing-masing  variabel  sebesar  0,404 dan  0,465  sehingga  semuanya  >  0,05. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Besarnya kemampuan model  untuk  menjelaskan  variabel
terikat ditentukan oleh koefisien determinasi.  Nilai  R2  yang  rendah menunjukkan  bahwa  kapasitas  variabel independen  untuk  menjelaskan  variabel dependen dibatasi. Karena ada lebih dari dua  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  nilai  penyesuaian  R2 (adjusted R2) adalah nilai yang digunakan. Pengujian koefisien determinasi  menghasilkan  hasil  sebagai berikut: Tabel 7. Tabel Uji Koefisien Determinasi Variabel Disbursement Efficiency Variabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Dependen: Disbursement Efficiency (Y) R Square: 0,19 Adjusted R Square: 0,12
Independen: Board Size (X1) Professional on Board (X2) Sumber: Data primer diolah (2021)
Tabel  7  menunjukkan  bahwa nilai  R2  terkoreksi  adalah  0,12  yang merupakan nilai R2. Menurut angka ini, variabel  jumlah  dewan  dan  jumlah profesional dalam dewan dapat menjelaskan  12%  dari  perubahan  dalam variabel  efisiensi  penyaluran,  sementara faktor  eksternal  lainnya  menyumbang 88% sisanya.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Tujuan  utama  uji  statistik  F adalah untuk menentukan apakah variabel  independen  atau  independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh  gabungan  terhadap  variabel dependen. Berikut ini adalah bagaimana hasil uji F diperoleh:
Tabel 8. Tabel Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Variabel Nilai Prob  F- statistic Independen:    Board  Size(X1), Professional on Board(X2) Dependen: Disbursement Efficiency (Y) 0,09
Sumber: Data primer diolah (2021)
Berdasarkan  tabel  8  diketahui bahwa  untuk  variabel  Y1  ( disbursement efficiency )  nilai  signifikansi  sebesar 0,09≤0,10.  Artinya  variabel board  size dan professional  on  board secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap disbursement efficiency .

## Uji  Hipotesis/Uji  Signifikansi  Parsial
(Uji t)
Pengujian  ini  bertujuan  untuk menguji  pengaruh board  size dan professional  on  board secara  individu terhadap disbursement  efficiency pada tingkat  signifikansi α=  0,10  diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 9. Tabel Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Hasil Regresi H 1 : board size berpengaruh terhadap disbursement efficiency 0,07 H 2 : professional on board berpengaruh terhadap disbursement efficiency 0.09
Sumber: Data primer diolah (2021)
Hipotesis  1  yang  menjelaskan pengaruh  variabel board  size terhadap disbursement  efficiency menghasilkan tingkat signifikansi (probabilitas) sebesar  0,07.  Tingkat  signifikansi  ini lebih  kecil  dari alpha yaitu  0,07<0,10.
Dengan  demikian,  hipotesis  pertama yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi board size berpengaruh terhadap
disbursement efficiency diterima. Hipotesis  2  yang  menjelaskan pengaruh variabel professional on board terhadap disbursement efficiency menghasilkan tingkat signifikansi (probabilitas)  sebesar  0,09.  Tingkat signifikansi  ini  lebih  kecil  dari alpha yaitu  0,09<0,10.  Dengan  demikian, hipotesis  kedua  yang  diajukan  dalam penelitian ini yang berbunyi professional  on  board berpengaruh positif  terhadap disbursement  efficiency diterima.

## Pembahasan
Temuan penelitian ini menunjukkan  bahwa  jumlah  dewan berdampak  pada  efisiensi  penyaluran. Ini menyiratkan bahwa efisiensi penyaluran  zakat  meningkat  seiring dengan banyknya jumlah dewan. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Ali  (2015)  yang  melakukan  penelitian serupa  di  Brunei  Darussalam.  Doyle (2005) menegaskan bahwa OPZ memang  membutuhkan  dewan  yang banyak.  Menurut  penelitian  Ali  dkk (2014) , akan lebih mudah bagi dewan di perusahaan  berbasis  laba  untuk  berhasil mengontrol kinerja manajemen.
Menurut temuan penelitian, jumlah  dewan  akan  berdampak  pada tujuan organisasi, yaitu efisiensi penyaluran zakat. Konsolidasi pengawasan  dalam  menyampaikan  dan memverifikasi  data  dan  informasi  yang benar dan terintegrasi dapat diwujudkan dengan ukuran dewan yang besar. Dewan memainkan posisi penting  dalam  proses  pengambilan keputusan organisasi dan sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan tujuan. Pilihan  yang  mereka  buat,  atau  lebih tepatnya seberapa efektif mereka membuatnya, secara signifikan mempengaruhi  seberapa  baik  kinerja organisasi  pengelola  zakat  (Hsu  dan Petchsakulwong, 2010). Dalam disertasinya, Rehli (2011)  menguraikan  bagaimana  dewan organisasi nirlaba biasanya masih memiliki  sudut  pandang  yang  sama dengan  dewan  organisasi  berbasis  laba. Tentu  hal  ini  sangat  meresahkan.
Prinsip-prinsip kedermawanan yang diulang-ulang  dalam  organisasi  nirlaba seperti  OPZ  telah  sedikit  dinodai  oleh keinginan  dewan  yang  semata-mata mengutamakan kesejahteraannya  sendiri di atas kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, para muzakki yang mengharapkan  pemberian  hak  mereka dengan  cepat  tampaknya  tidak  menjadi prioritas dewan. Menurut Ingram (2015),  dewan  dalam  organisasi  nirlaba harus  bertanggung  jawab  kepada  semua pemangku kepentingan. Mereka bertugas  mengamankan  dana  yang  ada
di  dalamnya.  Menurut  sharia  enterprise theory,  jumlah  dewan  akan  berdampak pada seberapa baik dana zakat digunakan. Temuan studi ini juga mendukung hipotesis kedua, yang menyatakan  bahwa  jumlah  professional dalam dewan akan meningkatkan efisiensi  penyaluran  zakat.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Ali  (2015) yang  melakukan  penelitian  terkait  di Brunei Darussalam. Menurut Snowdown dan Rajacich (1993), tanggung jawab profesional  adalah  satu-satunya  cara untuk  memastikan  akuntabilitas  penuh.
Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa mereka  memiliki  pengetahuan  dan keahlian  yang  luas  dalam  industri khusus mereka, yang akan meningkatkan  efisiensi.  Jika  dewan secara  efektif  melaksanakan  tanggung jawabnya,  tata  kelola  dapat  berfungsi. Salah  satu  aturan  yang  harus  dipatuhi adalah  bahwa  susunan  dewan  harus memungkinkan  pengambilan  keputusan yang  cepat,  akurat,  dan  efektif  serta independensi (Maria, 2013).
Menurut Dohmann (2009), dewan  profesional  dengan  struktur  tata kelola yang sesuai akan lebih bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan mencapai  penilaian  mengenai  tugas manajemen  kepada  masyarakat.  Selain itu,  mereka  bertanggung  jawab  atas tindakan  mereka  dan  bertindak  cepat yang berakibat meningkatnya efektivitas organisasi. Menurut Hsu dan Petchsakulwong (2010), dewan profesional akan bertindak secara
profesional  dan  membuat  keputusan yang tepat lebih cepat. Menurut  penelitian  Puji  dkk (2015) yang meneliti OPZ di Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa pendistribusian zakat membutuhkan beberapa profesional (dalam hal
pelatihan  dan  pengalaman).  Hal  ini diperkuat  oleh  Bambang  (2016).  Dia mengklarifikasi  pentingnya  dua  faktor dalam  administrasi  zakat  Indonesia. Pertama,  penyaluran  zakat  yang  masih
belum  efektif.  Masalah  kedua  adalah kurangnya  personel  yang  memenuhi syarat yang akan dapat mendistribusikan pembayaran zakat kepada individu yang memenuhi  syarat.  Isu  kedua  ini  lebih krusial bagi efektivitas penyaluran zakat karena  sejalan  dengan  sharia  enterprise theory  yang  menekankan  pentingnya kemampuan individu dalam berinteraksi dengan  Allah  SWT,  sesama,  dan  alam. Oleh karena itu, jika dewan zakat terdiri dari  orang-orang  yang  berilmu  dan terampil di bidangnya, maka penyaluran zakat akan efisien.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat disimpulkan  bahwa board  size dan professional  on  board berpengaruh positif  terhadap  efisiensi  penyaluran zakat. Berkaitan dengan sharia enterprise theory , dalam konsep hablumminannas, pihak-pihak yang terkait  dengan  pengelolaan  dana  zakat tentu  akan  lebih  percaya  dan  merasa aman manakala dana zakat dikelola oleh tenaga  ahli  (professional)    atau  orang yang  benar-benar  tahu  tentang  hukum zakat  sehingga  kemungkinan  terjadi penyelewengan bisa diminimalisasi atau dengan kata lain lebih efisien.

## SARAN
Bagi  peneliti  selanjutnya,  saran yang diberikan adalah melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui alasan mengapa terjadi arah pengaruh  tata  kelola  zakat  terhadap efisiensi  penyaluran  zakat.  Cara  yang dapat  digunakan  adalah  dengan  metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap masing-masing elemen pengurus OPZ. Bagi  umat,  bisa  memberikan sumbangsih  dalam  tata  kelola  zakat yaitu  dengan  ikut  memilih  profesional atau tokoh masyarakat yang berkompeten  di  bidang  zakat  serta  ikut mengawasi  praktik  akuntabilitas  OPZ dengan  melihat  efisiensi  penyaluran zakat.  Dengan  penyaluran  zakat  yang
efisien, akan membantu mustahiq dalam mengambil  hak  mereka  dan  membuat perekonomian mereka sedikit terbantu.
Sedangkan  bagi  muzakki,  akan membuat  hati  mereka  lebih  nyaman karena  dana  zakat  yang  dia  salurkan benar-benar sampai kepada yang berhak sesuai  syariat  islam  sehingga  mereka akan  lebih  percaya  kepada  OPZ  dan tidak  lagi  menyalurkan  zakatnya  secara langsung  kepada  mustahiq  melainkan melalui  lembaga  yang  memang  sudah diberi  amanat  oleh  pemerintah  untuk melakukan  pengelolaan  zakat  demi kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aan  Jaelani.  2016.  Zakat  Management in Indonesia and Brunei Darussalam. Munich  Personal RePec Archive, No.71561 Aan  Slamet  Rusydiana  dan  Salman  Al- Farisi.  2016.  The  Efficiency  of Zakah  Institutions  Using  Data Envelopment Analysis. AL- IQTISHAD  Jurnal  of  Islamic Economics,  Vol.8,  No.2,  Hal.213-
226
Achmad  Syaiful  Hidayat  Anwar.  2012.
Model  Tata  Kelola  Badan  dan Lembaga  Amil  Zakat  Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga  Amil  Zakat  di Kota  Malang). Jurnal  Humanity, Vol.7, No.2, Hal.1-13 Agus  Widarjono.  2016. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Ahmad,  Ismail  dan  Masturah  Ma’in. 2014. The Efficiency of Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Analysis. Journal  of  Economic Coorporation  and  Development, Vol.35, No.3, Hal.133-170 Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung. 2006.
Referensi Ekonomi Syariah: Ayat- ayat  Al-Qur’an  yang  Berdimensi
Ekonomi . Bandung: Remaja Rosdakarya
Ahmad,  Raja  Adzirin  Raja,  et  al.  2015.
Assessing  the  Satisfication  Level of  Zakat  Recipients  Towards Zakat Management. Procedia Economics  and  Finance,  No.31, Hal.141-150 Alfi  Lestari.  2015.  Efisiensi  Kinerja Keuangan  Badan  Amil  Zakat Daerah : Pendekatan Data Envelopment Analysis. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.16, No.2, Hal.177-187 Ali Muktiyanto, 2011. Pengaruh Interdepedensi Mekanisme Corporate  Governance Terhadap Kinerja Perbankan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia,  Vol.8,  No.2,  Hal.  197- 213 Ali,  Nasir,  et  al.  2014.  The  Effect  of Corporate  Governance  on  Capital Structure  Decisions:  A  Case  of Saudi  Arabian  Banking  Sector. Acta Universitatis Danubius, Vol.10, No.2, Hal.51-60 Ali,  Nurul  Nabilah  Haji.  2015. The Influence  of  Governance to  Zakat Disbursement Efficiency: Empirical  Evidence  from  Brunei Darussalam . Tesis. Malaysia: International  Islamic  University Malaysia _____________________.  2016.  Zakat Management  in  the  era  Caliph Umar bin Abdul Aziz. Persidangan Antarabangsa Kepimpinan dan Pengurusan Islam,  Universitas  Islam  Sultan Sharif  Ali,  Bandar  Seri  Begawan, Brunei  Darussalam,  6  Agustus 2016 Amelia  Lindawati.  2010.  Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap  Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal Akuntansi  Kontemporer,  Vol.2, No.1, Hal. 35-49 Anim  Rahmayati.  2015.  Filantropi Islam:  Model  dan  Akuntabilitas. Syariah Paper Accounting Fakultas Ekonomi Bisnis,Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Bambang P.S Bodjonegoro. 2016. Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Seminar Nasional Peran  Strategis  Zakat  dalam Cetak Biru Ekonomi Pembangunan Indonesia, Jakarta, Indonesia, 8 Agustus 2016 Bashir,  Mohamed  Sharif  dan  Nurul Nabilah  Haji  Ali.  2012.  Analysis
Zakat  Management  in  Brunei Darussalam. IJMS,  Vol.19,  No.2,
Hal.75-102 Beasley,  Mark  S.  1996.  An  Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement  Fraud. The  Accounting Review, Vol.71, No.1, Hal.433-46 Brown, William A. 2005. Exploring The
Association  Between  Board  and Organizational  Performance  in Nonprofit Organizations. Nonprofit Management and Leadership, Vol.13, No.3, Hal.317-339 Buckmaster,  N.  1999.  Associations betweem  Outcome  measurement, Accountability,  and  Learning  for Nonprofit Organizations. The International  Journal  of  Public Sector Management, Vol.12, Hal.124-132 Caulfield,  Helen.  2005. Vital  Notes  for
Nurses:  Accountability. Malden:
Blackwell Cloyd,  C.  Bryan.  1997.  Performance  in Research  Tasks:  The  Join  Effect of Knowledge and Accountability. The  Accounting Review,  Vol.72,  No.1,  Hal.111- 131 Daniel  Felimanto  Hartono  dan  Yeterina Widi  Nugrahanti.  2014.  Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap  Kinerja Keuangan  Perusahaan  Perbankan. Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan  dan  Perbankan,  Vol.3, No.2, Hal.1-22
Didin  Hafidhuddin.  2009. Agar  Harta Berkah  dan  Bertambah. Jakarta: Gema Insani Dohmann, Eileen Levin. 2009. Accountability  in  Nursing:  Six Srategies to Build and Maintain A Culture of Comittment . Marblehead: HCpro, Inc Doyle, Lynne M. 2005. Nonprofit Board Accountability: A Literature Review  and  Critique. SPNA Review, Vol.1, No.1, Hal.27-37
Farrell, M.J. 1957. The Measurement of Productive  Efficiency. Journal  of Royal Statistical Society, Vol.120, No.3, Hal.253-290 Forum  for  Corporate  Governance  in
Indonesia  (FCGI).  2000. Peranan Dewan  Komisaris  dan  Komite Audit  dalam  Pelaksanaan  Tata Kelola Perusahaan. Jakarta: FCGI Hsu, Wen Yen dan Pengpitch Petchsakulwong. 2010. The Impact  of  Corporate  Governance on  the  Efficiency  Performance  of Thai Non-Life Insurance Industry.
The Ganeva Pappers, No.25
Horvath,  Roman  dan  Persida  Spirollari. 2012.  Do  The  Board  of  Directors Characteristics  Influence  Firm’s Performance?  The  U.S  Evidence. Prague  Economic  Papers,  Vol.4,
Hal.470-486 Ingram,  Richard  T.  2015. Ten  Basic Responbilities of Nonprofit Boards . Washington: Board Source Imam  Ghozali.  2012. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program IBM  SPSS  19. Semarang:  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro Irfan  Syauqi  Beik,  et  al.  2014.  Towards an  Establishment  of  an  Efficient and Sound Zakat System. Working  Group  of  Zakat  Core Principles Irfan  Syauqi  Beik.  2015.  Towards International  Standard  of  Zakat System. Fiqh  Zakat  International Conference, Kula Lumpur, Malaysia, 25-26 November 2015 Iwan  Triyuwono.  2003.  Sinergi  Oposisi Biner:  Formulasi  Tujuan  Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. AL-IQTISHAD  Journal of  Islamic  Economics,  Vol.4, No.1, Hal.79-90 Jamaliah,  A.M.  2004. Performance Measurement  of  Malaysia  Zakat
Institutions:  Perception  of  Senior Managers  of  The  Malaysia  Zakat Institutions. Tesis. Malaysia: International  Islamic  University Malaysia Kahf, Monzer. 1989.  Zakat:  Unresolved
Issues  in  the  Contemporary  Fiqh. Journal  of  Islamic  Economics, Vol.2, No.1, Hal.1-22
Keating,  Elizabeth  dan  Peter  Frumkin. 2003.  Reengineering  Nonprofit Financial  Accountability:  Toward A  More  Reliable  Foundation  for Regulation. Public Administration
Review, Vol.63, Hal.3-16
Kementerian Agama. 2013. Standarisasi
Amil  Zakat  di  Indonesia .  Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Maria Fransisca Widyati. 2013. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris  Independen,  Komite Audit,  Kepemilikan  Majerial  dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal  Ilmu  Manajemen,  Vol.1, No.1, Hal.234-249 Muhammad Arif Ujiyantho dan Bambang  Agus  Pramuka.  2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen  Laba, dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makassar,  Indonesia,  26-28  Juli 2007 Muhammad  Aziz.  2014.  Regulasi  Zakat di  Indonesia:  Upaya  Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional. AL  HIKMAH  Jurnal Studi  Keislaman,  Vol.4,  No.1, Hal.22-38 Muhammad  Firdaus,  et  al.  2012. Economics Estimations and Determinations of Zakat Potential in Indonesia . Jeddah:
International Researh and Training Institute Muhammad  Iqbal  Hasan.  2002. Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya . Bogor: Ghalia Indonesia Muhammad  Mulyadi.  2011.  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif  Serta pemikiran Dasar Menggabungkannya. Jurnal  Studi Komunikasi  dan  Media,  Vol.15, No.1 Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen  dan Rafika Rahmawati. 2016. Efficiency  and  Profitability  on Indonesian Islamic Banking Industry. AL-IQTISHAD  Journal of  Islamic  Economics,  Vol.8, No.1, Hal.33-48 Muhammad Nizarul Alim. 2015. Utilization  and  Accounting  of Zakat  for  Productive  Purposes  in Indonesia:  A  Review. Procedia  – Social  and  Behavioral  Sciences 211, Hal.232-236 Muhammad  Soleh  Nurzaman.  2010. Zakat  and  Human  Development: An  Emprical  Analyis  on  Poverty Alleviation  in  Jakarta,  Indonesia.
Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation Mustaffha, Nazifah. 2007. Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative  Study  of  Zakat Institutions in Malaysia . Disertasi. Malaysia:  International  Islamic University Malaysia Mutiara  Dwi  Sari,  et  al.  2013.  Review on Indonesian Zakah Management and Obtacles. Social Sciences, Vol.2, No.2, Hal.76-89 Nasher  Akbar.  2009.  Analisis  Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment  Analysis. TAZKIA Islamic Finance Business Review,
Vol.4, No.2, Hal.760-784
Nikmatuniayah,  dan  Marliyati.  2015. Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Lembaga  Amil  Zakat. MIMBAR, Vol.31, No.2, Hal.485-494 Noor,  Abd  Halim  Mohd,  et  al.  2014. What The Determine Professionalism?  A  Study  on Zakat Institutions Integration Effort into The Mainstream Economy. Middle-East Journal of Scientific  Research,  Vol.27,  No.2, Hal.983-993 __________________________.  2015. Efficiency  of  Islamic  Institutions: Empirical Evidence Zakat Organizations  Performances  in Malaysia. Journal  of  Economics, Business, and Management, Vol.3, No.2 Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2013. Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat Melalui  Pendekatan  Modifikasi Action Research. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.4, No.3, Hal.376-388 Nurul  Widyati  Islami  Rahayu.  2014.
Lembaga  Amil  Zakat,  Politik Lokal,  dan Good  Governance di Jember. KARSA, Vol.22, No.2 Oran, Ahmad F. 2009. Zakat Funds and Wealth Creation. Review of Islamic  Economics,  Vol.13,  No.1, Hal.143-154 Puji  Lestari,  et  al.  2015.  Identifikasi Faktor Organisasional dalam
Pengembangan  “E-Governance” pada  Organisasi  Pengelola  Zakat. MIMBAR,  Vol.31,  No.1,  Hal.221- 228 Raheja, Charu G. 2005. Determinants of Board  Size  and  Composition:  A
Theory  of  Corporate  Boards. Journal of Finance and Quantitative Analysis,  Vol.40, No.2, Hal.283-306 Rahman,  Abdul  Rahim  Abdul.  2007. Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Maistream Islamic Financial System  in  Malaysia. Islamic Economis Studies, Vol.14, No.2
Rahman,  Azman  Abdul,  et  al.  2012. Zakat  Institutions  in  Malaysia.
GIAT, Vol.2, No.1, Hal.35-41 Rehli,  Florian.  2011. Governance  of International Nongovermental
Organizations . Disertasi. Switzerland: University of St.Gallen Reza  Alvionita  dan  Nur  Hisamuddin. 2015. Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat  di  Jember. Artikel  Ilmiah Mahasiswa,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Jember Rokyah,  Siti.  2004. Determinant  of
Financial  Reporting  Practices Waqf  by  State  Islamic  Religions Council  in  Malaysia. Disertasi. Malaysia:  International  Islamic
University Malaysia Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for  Business:  A  Skill  Building Approach. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Sigit  Hermawan  dan  Restu  Widya  Rini. 2016.  Pengelolaan  Dana  Zakat,
Infaq,  dan  Shadaqah  Perspektif Sharia  Enterprise  Theory .  Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.1, No.1, Hal.12-24 Sugiyarti  Fatma  Laela.  2010.  Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. TAZKIA Islamic Finance Business Review, Vol.5, No.2 Shirazi,  Nasim  Shah.  2006.  Providing for  the  Resource  Shortfallfor Poverty  Elimination  through  the Institution  of  Zakat  in  Low- Income  Muslim  Countries. IIUM Journal of Economics and
Management, Vol.14, No.1
Snowdown,  A.  dan  D.  Rajacich.  1993. The  Challenge  Accountabilty  in
Nursing. Nursing  Forum,  Vol.28, Hal.5-11 Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan:  Teori  dan  Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Suwito, et  al., 2016.  Construction  of Sharia  Accounting,  Zakat,  Infaq, and  Amal. Research  Journal  of
Finance  and  Accounting,  Vol.7, No.8, Hal.122-131 Tanna,  S.,  et  al.  2008.  The  Effect  of
Board  Size  and  Composition  of
The  Efficiency  of  UK  Banks. Economics, Finance, and Accounting Applied Research Working  Paper  Series,  Conventry University Business School, United Kingdom Ulfiyani  Asdiansyuri.  2016.  Analisis Pengaruh Pengeluaran Zakat terhadap  Kesejahteraan Muzakki (Studi  Kasus  Pada  BAZNAS Kabupaten Lombok Barat). International  Journal  of  Social and Local Economic Governance, Vol.2, No.1, Hal.23-31 Wahab, Norazlina Abdul. 2013. Efficiency  and  Governance  of Zakat  Institutions  in  Malaysia.
Disertasi.  Malaysia:  International Islamic University Malaysia Wahab,  Norazlina  Abdul  dan  Abdul
Rahim  Abdul  Rahman.  2011.  A Framework to Analyse Efficiency and Governance of Zakat Institutions. Journal  of  Islamic Accounting and Business Research, Vol.2, No.1, Hal.43-62 Yosi Dian Endahwati. 2014. Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat, Infaq,  dan  Shadaqah. Jurnal
Ilmiah  Akuntansi  dan  Humanika,
Vol.4, No.2