Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (1) (2017): 1-23

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Nasabah Deposan
Alvin Hamzah Nasution *

## Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima Pebruari 2017; Disetujui April 2017; Dipublikasikan Juni 2017

## Abstrak
Lembaga  perbankan  merupakan  lembaga  yang  sangat  tergantung  pada  kepercayaan  masyarakat.  Tanpa  adanya perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  deposan,  mustahil  akan  tetap  bertahan  sebagai  nasabah  pada  bank tertentu. Perlindungan hukum nasabah deposan merupakan aspek penting dalam kapasitasnya sebagai konsumen bank.  Kehadiran  OJK  membawa  perubahan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  deposan. Prinsip  kehati-hatian,  prinsip  tanggung  jawab  produk,  prinsip  tanggung  jawab  profesional,  prinsip  ganti  rugi, prinsip  keterbukaan,  dan  prinsip  penyelesaian  sengketa  perlindungan  terhadap  nasabah  deposan.  Pentingnya nasabah deposan dilindungi secara khusus  karena fungsi bank sebagai lembaga perantara. Fungsi perlindungan konsumen  yang  dilakukan  oleh  OJK  terhadap  nasabah  deposan  dilakukan  secara  terintegrasi. Agar  bank  dapat menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen kepada para nasabahnya maupun kepada masyarakat pada umumnya.  Agar  bank  memberikan  pelayanan  informasi  terhadap  nasabah  deposan  secara  transparan  dan akuntabel sepanjang informasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip rahasia bank. Agar OJK benar-benar melaksanakan fungsi perlindungan konsumen secara terintegrasi dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi Perlindungan Konsumen, Nasabah Deposan, dan Bank.

## Abstract
Banking  institutions  are  institutions  that  are  highly  dependent  on  public  trust.  Without  the  legal  protection  of depositors' customers, it is impossible to survive as a customer in a particular bank. Legal protection of depositors' customers is an important aspect of their capacity as bank customers. The presence of OJK brings changes in providing legal  protection  for  depositors'  customers.  Prudential  principles,  principles  of  product  responsibility,  principles  of professional responsibility,  compensation principles, principles  of disclosure, and the principle  of dispute resolution protection against depositors' customers. The importance of depositors' customers is specifically protected because of the  bank's  function  as  an  intermediary  institution.  The  consumer  protection  function  performed  by  OJK  against depositors'  customers  is  done  in  an  integrated  manner.  In  order  for  the  bank  to  apply  the  principles  of  consumer protection  to  its  customers  as well  as  to  the  public  at  large.  In  order  for  banks  to  provide  information  services  to depositors' customers in a transparent and accountable manner as long as such information is not inconsistent with the bank's secret principle. In order for OJK to truly implement the functions of consumer protection in an integrated and responsible manner.
Keywords : Financial Services Authority, Consumer Protection Function, Depositors, and Bank.
How  to  Cite: Nasution,  A.V. (2017), Fungsi  Perlindungan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Nasabah Deposan , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (1): 1-23 *Corresponding author: E-mail: alvinhamzah@yahoo.com p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Pemerintah  menyediakan  instrumen perlindungan konsumen di dalam UU No.21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (UUOJK).  Kehadiran  OJK  ini membawa  reformasi  baru  terhadap regulasi  perbankan  terutama  regulasi tentang perlindungan konsumen.
Perhatian  khusus  terhadap  nasabah bank yang menyimpan dananya pada bank (nasabah  deposan)  seperti  giro,  deposito berjangka,  sertifikat  deposito,  tabungan, dan  lain-lain  merupakan  karakter  dunia perbankan  itu  sendiri. (Sihombing,  2012: 143).  Sebagaimana  diketahui  bahwa nasabah  deposan  termasuk  sebagai konsumen bank yang menempati kedudukan  sebagai  pihak  yang  lemah dibandingkan  dengan  pihak  bank,  yang berpotensi  menimbulkan  kerugian  pada nasabah  deposan  menyimpan  dananya  di bank.
OJK  sebagai  lembaga  pengawas lembaga-lembaga jasa keuangan memberikan  perhatian  khusus  bagi nasabah  bank  terutama  nasabah  deposan. Perlindungan  itu  misalnya  memberikan edukasi  dan  perlindungan  konsumen. (http://www.ojk.go.id/,  diakses  tanggal  3 Mei  2013. Berita  di  Situs  Resmi  OJK). Penyediaan  layanan  pengaduan  konsumen sebagai  upaya  deteksi  dini  terhadap persoalan  lembaga  keuangan.  Sosialisasi terus  dilakukan  untuk  mengantisipasi praktek investasi bodong. Memastikan agar konsumen  dapat  menggunakan  fasilitas layanan,  jika  terdapat  keraguan  terhadap suatu  produk  investasi,  maka  dapat disampaikan kepada OJK. (http://www.bisnis.com/perlindungan- konsumen-antisipasi-investasi-bodong-ojk- siapkan-call-center,  diakses  tanggal  5  Mei
2013. (Berita  di  Bisnis.com  dengan judul:
“Perlindungan Konsumen Antisipasi Investasi Bodong, OJK Siapkan Call Center”) Secara  normatif,  regulasi  tentang perlindungan  konsumen  dan  masyarakat diatur  dari  Pasal  28  s/d  Pasal  31  UUOJK. (http://www.republika.co.id/berita/ekono mi/makro/13/03/25/mk863h-ojk- siapkan-peraturan-perlindungan- konsumen,  diakses  tanggal  4  Mei  2013.
Berita di Republika.com, dengan judul: “OJK Siapkan Peraturan Perlindungan Konsumen”). OJK juga telah menggabungkan  aturan  perlindungan konsumen dalam payung hukum baru yaitu Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan  perlindungan  konsumen  yang terpisah-pisah  dinilai  tidak  evektif. Pengaturannya  selama  ini  ada  di  Pasar Modal, di Perbankan, dan lain-lain sehingga OJK  menggabungkannya  dalam  satu payung hukum OJK. (http://www.metrotvnews.com/metronew s/read/2013/03/25/2/141276/OJK- Gabungkan-Aturan-Perlindungan-
Konsumen,  diakses  tanggal  4  Mei  2013.
Berita  diutlis  di  Metrotvnews.com,  dengan judul: “OJK Gabungkan Aturan Perlindungan Konsumen”) Penggabungan  peraturan  tersebut menyelaraskan  antara  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (UUPK)  dengan  Peraturan  OJK Nomor  1/POJK.07/2013.  Berdasarkan Pasal 55 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 ketentuan-ketentuan pelaksanaan  lainnya  yang  mengatur perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa keuangan  masih  tetap  berlaku  sepanjang tidak bertentangan.
Pemberlakuan peraturan ini sekaligus  mereformasi  berbagai  bentuk peraturan  perlindungan  konsumen  di
bidang  sektor  jasa  keuangan  tanpa membatalkan  peraturan  atau  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku  di  bidang perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian, Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Peraturan OJK  ini  mengatur  lebih  khusus  dan  lebih menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan masyarakat. Pemeirntah mereformasi
pengawasan  terhadap  sistim  perbankan.
Reformasi  ini  patut  disambut  baik  oleh masyarakat  dan  sekaligus  memberikan perlindungan  terhadap  para  nasabah deposan. Sehingga selain Badan Perlindungan  Sengketa  Konsumen  (BPSK), konsumen  khususnya  nasabah  deposan juga dilindungi oleh OJK.
Ketentuan  cakupan  kewenangan untuk  melindungi  konsumen  OJK  meliputi kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan, pasar  modal,  perasuransian, dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan lembaga  jasa  keuangan  lainnya,  membuka lingkup  perlindungan  konsumen  untuk semua  sektor  tersebut.  Khusus  dalam penelitian  ini  fokus  kajiannya  hanya  pada perlindungan  nasabah  deposan  dalam sistem perbankan.
Mengingat  luasnya  cakupan  ruang lingkup  perlindungan  OJK  untuk  sektor- sektor  tersebut  maka  fungsi  OJK  sebagai regulator  dalam  menyelenggarakan  sistim pengaturan  dan  pengawasan  harus dilakukan  secara  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  dan  harus  tunduk pada  sistim  pengaturan  dan  pengawasan OJK. (Nasution, 2013: 3-4).
OJK  harus  mampu  melakukan  fungsi mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha di  dalam  sektor  jasa  keuangan  yang berpotensi merugikan
kepentingan- kepentingan, nasabah atau konsumen, dari
keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan. (Nasution, 2013: 3-4.) Di sinilah tugas  Pemerintah  harus mengarahkan kegiatan  ekonomi  melalui  kegiatan perbankan dalam mengantisipasi kegagalan pasar. Pemerintah mengintervensi  ekonomi,  sekaligus  harus membuat  hukum  untuk  mengarahkan kegiatan  ekonomi  itu  sendiri. (Nasution,
2012: 7-8)
Dengan  demikian  status  independen OJK  menempati  posisi  penting  dalam kapasitasnya  sebagai  lembaga  pengawas bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain, (Nasution, 2012: 5) termasuk  independen pada  sisi  regulasi,  pengawasan,  institusi, dari  sisi  pembiayaan,  dan  penyidikan,
(Bismar  Nasution, 2012: 11–14) serta independen dalam memberikan perlindungan  terhadap  para  konsumen. (Sigalingging,  2013: 38).  Independensi
UUOJK  harus  dapat  mengakomodasi ( accomodation ) berbagai kepentingan yang saling bersaing. (Nasution, 2010: 7). Dari sisi regulasi, upaya perlindungan terhadap nasabah deposan cukup mendukung, namun masih ada kekhawatiran bagi nasabah deposan untuk mewujudkan  perlindungan  konsumen, misalnya  masalah  yang  dihadapi  industri keuangan  khususnya  perbankan  saat  ini bukanlah  telah  semakin  menyatunya dengan  industri  keuangan  lainnya,  tetapi lemahnya  penerapan good  corporate governance ,  masalah  ini  tidak  akan  selesai dengan beralihnya kewenangan pengawasan. (Nasution, 2010: 11). Dalam konteks perlindungan terhadap  nasabah  deposan  dilakukan sehubungan  dengan  kedudukan  nasabah merupakan  posisi  yang  tidak  seimbang dengan  lembaga  yang  bergerak  di  sektor jasa  keuangan. (Sihombing, 2012: 136). Sementara  posisi  bank  sebagai  lembaga
perantara  yaitu  menghimpun  dana  dari masyarakat  yang  kelebihan  dana  dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit-kredit perbankan. (Ismail, 2010: 8-11). Berarti  posisi  masyarakat  khususnya nasabah  deposan  pada  sektor  perbankan merupakan  jiwanya  perbankan  itu sendiri. Suatu  bank  tidak  akan  dapat  beroperasi jika  nasabahnya  tidak  ada,  nasabah  itu sendiri  adalah  masyarakat,  sedangkan faktor  penting  bagi  masyarakat  adalah kepercayaan. Jika masyarakat tidak percaya kepada  bank  untuk  menyimpan  dana- dananya  di  bank,  maka  bank  itu  sendiri akan likuid atau ditutup.
OJK  menyiapkan  perangkat  hukum yang memadai untuk pelayanan pengaduan nasabah,  membuat  mekanisme  pengaduan nasabah  yang  dirugikan,  dan  bahkan memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan nasabah yang dirugikan oleh pelaku usaha sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  29 UUOJK.  Kemudian  Pasal  30  UUOJK, berwenang  melakukan  pembelaan  hukum terhadap  konsumen  misalnya  mengajukan gugatan.
OJK  dapat  bertindak  sebagai  pihak yang  turut  dirugikan  oleh  pelaku  usaha dengan  mengajukan  gugatan  untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik nasabah  yang  dirugikan.  Pengajuan gugatan dimaksud untuk memperoleh ganti rugi  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas peraturan  perundang-undangan di  sektor jasa  keuangan.  Bahkan  OJK  dapat  pula melakukan  tindakan  penyidikan  adanya dugaan terkait dengan tindak pidana.
Mengingat bank merupakan lembaga jasa  keuangan  yang  berperan  penting dalam pembangunan perekonomian
nasaional,  maka  perlu  diperhatikan secara khusus perlindungan hukum terhadap para nasabah deposan.

## PEMBAHASAN
Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teori  perlindungan hukum.  Fitzgerald  saat  menjelaskan  teori perlindungan hukum yang dikembangkannya dari Salmond, menguraikan  bahwa hukum  bertujuan mengintegrasikan  dan  mengordinasikan berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat, dengan  cara  membatasinya,  karena  dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu hanya dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi kepentingan  di  lain  pihak. (Fitzgerald dalam Muhammad Syaifuddin, 2009: 16) Menurut  teori  tersebut  dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum  harus ada  kepentingan  pihak  lain  dibatasi  untuk melaksanakan  kepentingan  di  lain  pihak.
Philipus M. Hadjon, menjelaskan perlindungan hukum menghadirkan keharusan  pada  diri  sejumlah  subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh  hukum,  agar  kekuatannya  secara terorganisasi  dalam  proses  pengambilan keputusan  politik  maupun  ekonomi, khususnya  pada  distribusi  sumber  daya, baik  pada  peringkat  individu  maupun struktural. (Fitzgerald  dalam  Muhammad Syaifuddin, 2009: 16-17).
Sejumlah  sumber  daya  menyangkut hak-hak orang tertentu karena jasa-jasanya baik jasa nasabah maupun jasa bank harus diberikan  kepada  subjek  hukum  yang dilindungi  di  samping  membatasi  hak subjek hukum lain. Keputusan perlindungan  hukum  dapat  dilakukan melalui  distribusi  sumber  daya  individu maupun struktural.
Pada  prinsip  masyarakat  atau konsumen  khususnya  nasabah  deposan harus  dilindungi  dari  ketidaksewenang-
wenangan  para  pelaku  usaha.  Hadjon mengatakan, perlindungan hukum preventif menghendaki pencegahan sengketa lebih baik daripada menyelesaikan  sengketa.  Beliau  juga mengakui bahwa  perlindungan  hukum dalam  hukum  administratif  di  Indonesia belum memadai dalam hal upaya preventif. (Philipus  M.  Hadjon,  Tatiek  Sri  Djatmiati, GH Addink, dan JBJM Ten Berge, 2011: 8- 9).
Satjipto Rahardjo berpandangan “Jika hukum  tidak  dibiarkan  mengalir  secara asasnya,  maka  pihak-pihak  yang  posisinya lemah  berpotensi  tidak  akan  dilindungi”. (Rahardjo,  2008: 144).  Kritik  Satjipto  ini melihat  tenaga  kerja  sebagai  pihak  yang lemah  dalam  hukum  perlindungan, cenderung  tidak  dilindungi  hak-haknya. Demikian pula  perlindungan  terhadap konsumen, karena konsumen sebagai pihak yang  lemah  bilamana  posisinya  sebagai pengguna jasa-jasa industri.
Perlindungan konsumen
mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan  kepada  konsumen  dalam usahanya  untuk  memperoleh  barang  dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena  penggunaannya,  maka  hukum perlindungan  konsumen  dapat  dikatakan sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhannya sebagai  konsumen.  Dengan demikian, hukum  perlindungan  konsumen  mengatur hak  dan  kewajiban  konsumen,  hak  dan kewajiban  produsen,  serta  cara-cara mempertahankan  hak  dan  kewajiban  itu. (Sidabalok, 2006:. 45).
Teori hukum perlindungan konsumen  mencakup  keseluruhan  asas- asas hukum yang mengatur dan melindungi konsumen  dalam  hubungannya  dengan para  penyedia  barang  dan  jasa  dan  atau
jasa  konsumen. (Nasution,  2000: 64). Dalam  dunia  perbankan  untuk  melindungi nasabah deposan, maka hukum perlindungan  konsumen  harus  mampu diientegrasikan  dalam  satu  kesatuan payung hukum. Teori perlindungan hukum konsumen menghendaki segala upaya yang dilakukan  untuk  menjamin  adanya kepastian  pemenuhan  hak-hak  konsumen sebagai  wujud  perlindungan  kepada konsumen.  Hukum  tidak  membeda- bedakan  setiap  orang  untuk  dilindungi, setiap  orang  memiliki  tenpat  didalam hukum  sejajar  dengan  golongan-golongan yang ada. Kendatipun pelaku usaha sebagai pihak  kuat  dan  konsumen  sebagai  pihak yang  lemah,  namun  hukum  tidak  melihat kondisi  yang  demikian.  Prinsip  ini dipahami dalam prinsip “persamaan semua orang di hadapan hukum”. (Tahardjo, 2009:
12-13) Perundang-undangan di bidang perbankan  memberikan  perlindungan kepada  nasabah  deposan  dengan  cara membatasi  kepentingan  pelaku  industri perbankan  berupa  hak  untuk  memperoleh keuntungan  komersil. (Syaifuddin,  2009: 18).  Pembatasan  itu  antara  lain  larangan kesewenang-wenangan
pengelola perbankan terhadap hak-hak nasabah, dan hak-hak nasabah juga dibatasi oleh hukum dalam menggunakan jasa-jasa perbankan. Pembatasan  hak  seseorang  untuk memberikan  hak  di  lain  pihak  dimaksud agar  menjaga  semua  kepentingan  dapat terakomodasi  dan  berinteraksi  satu  sama lain dengan baik dan produktif. (Rahardjo, 2008: 14).  Satjipto  menggunakan  istilah “tembok” berarti pembatas untuk menjaga agar  suatu  golongan  dalam  masyarakat tidak  selalu  dikalahkan  oleh  orang  lain. (Tahardjo,  2009: 14).    Maksudnya  yaitu suatu  golongan  pengusaha  menindas
golongan konsumen dengan sistim kapitalis adalah dilarang.
Pentingnya  dilakukan  perlindungan nasabah  deposan  karena  posisi  bank sebagai  pemegang  amanah  ( trustee )  harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang  kepercayaan  nasabah  deposan. Teori  yang  melandasi  ini  dikenal  dengan fiduciary  duty  theory adalah  suatu  teori tentang  penerapan  kewajiban  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang  bagi seseorang  yang  memanfaatkan  orang  lain berkenaan  dengan  kepentingan  pribadi orang lain yang diurus oleh pribadi lainnya sifatnya  hanya  hubungan  atasan  dan bawahan untuk sesaat. (Nasution, 2008: 4).
Posisi trustee mempunyai  kewajiban melaksanakan  amanah  berdasarkan  suatu standar kewajiban ( standard of duty ) yang paling  tinggi  sesuai  dengan  tugas  dan kewenangan yang dinyatakan oleh hukum. Seseorang wakil ( trustee ) harus didasarkan pada  kepercayaan  dan  kerahasiaan  ( trust and  confidence )  yang  meliputi  ketelitian ( scrupulous ),  itikad  baik  ( good  faith ),  dan keterusterangan ( candor ). Hubungan
dalam fiduciary seperti  pengurus  atau pengelola, pengawas,  wakil  atau  wali,  dan pelindung    ( guardian ),  termasuk  juga  di dalamnya seorang lawyer yang mempunyai hubungan fiduciary dengan client -nya. (Nasution, 2008: 5).
Asas  adalah  suatu  pemikiran  yang dirumuskan  secara  luas  dan  mendasarkan adanya  sesuatu  norma  hukum. (Marwan dan  Jimmy  P.,  2009: 57). Prinsip  adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.( Marwan  dan  Jimmy  P.,  2009: 514). Prinsip  hukum  bukanlah  sebagai aturan  hukum  kongkrit  melainkan merupakan  pikiran  dasar  umum  sifatnya atau  merupakan  latar  belakang  dari perumusan  aturan  hukum  kongkrit. (Mertokusumo,  2005: 34).  Prinsip-prinsip
perlindungan  konsumen  yang  dapat digunakan  untuk  melindungi  hak-hak nasabah  deposan  antara  lain:  prinsip kehati-hatian,  prinsip  tanggung  jawab produk ( product liablity ), prinsip tanggung jawab  profesional  ( professional  liability ), prinsip ganti rugi, prinsip keterbukaan, dan prinsip penyelesaian sengketa.
Agar  dapat  meminimalisasi  berbagai risiko  yang  mungkin  terjadi  maka  bank menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah ( Know  Your  Customers )  yang  pada  saat  ini lebih dikenal dengan istilah Customers Due Diligence (CDD)  yaitu kegiatan  berupa identifikasi,  verifikasi,  dan  pemantauan yang  dilakukan  bank  untuk  memastikan bahwa  transaksi  dilakukan  sesuai  dengan profil  pengguna  jasa  bank. (Pasal  1  angka 15  PBI  Nomor:  12/  20  /Pbi/2010  tentang Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme Bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah). Prinsip tersebut  pada  intinya  implementasi  dari prinsip kehati-hatian ( prudential principle ) atau prinsip prundential banking . Prinsip kehati-hatian sebagai perlindungan  secara  tidak  langsung  oleh pihak  perbankan  terhadap  kepentingan- kepentingan  nasabah  deposan  dan terhadap kepentingan bank itu sendiri atas risiko  kerugian  yang  timbul  dari  suatu tindakan  atau  timbul  dari  kebijaksaan  dan kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  bank.
Penerapan prinsip kehati-hatian
merupakan  suatu  upaya  pencegahan  yang bersifat  internal  pada  bank  bersangkutan.
(Ais, 2009: 146).
Prinsip  kehati-hatian  merupakan prinsip  terpenting  yang  wajib  diterapkan oleh  bank  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  sehubungan  dengan  bisnis perbankan  merupakan  bisnis  kepercayaan yang  penuh  dengan  risiko  bisnis.
Kepercayaan  wajib  dijaga  oleh  pihak pengelola  (bank)  agar  nasabah  deposan tetap  percaya  dan  semakin  meningkatkan kepercayaannya  pada  bank  itu  sendiri. (Sjahdeini, 2005: 2).
Prinsip  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  2 UU No.7 Tahun 1992 junto UU No.10 Tahun 1998  tentang  Perbankan  (UU  Perbankan) bahwa  “Perbankan  Indonesia  dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan prinsip  kehati-hatian”.  Menurut  ketentuan ini,  bank  melaksanakan  asas  demokrasi ekonomi melalui penerapan prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam  menjaga  tingkat  kepercayaan  dan kesehatan  bank  berpandangan  positif terhadap bank itu sendiri.
Patokan  kehati-hatian  ( duty  of  the duty  care )  yang  diterapkan  secara  umum dalam praktek adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan oleh orang biasa ( the kind  of  care  that  an  ordinary  prudent person )  dalam  posisi  dan  kondisi  yang sama. (Woon,  1998: 215). Jika  patokan kehati-hatian diabaikan dalam
menjalankan  pengurusan  bank,  maka Direksi Bank dianggap bersalah melanggar kewajiban  melaksanakan  pengurusan dengan  penuh  tanggung  jawab.  Kelalaian ( negligent ) merupakan
pelanggaran terhadap  prinsip  kehati-hatian. (Woon, 1998: 217).
Prinsip  Tanggung  Jawab  Produk oada Pasal  19 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK) mengenal  prinsip tanggung  jawab  produk  ( product  liability ). Tanggung  jawab  produk  merupakan tanggung jawab produsen atas produk yang diproduksinya, diedarkan, untuk diperjual- belikan  di  pasaran.  Jika  menimbulkan kerugian  kepada  konsumen  yang  membeli produk  tersebut,  maka  tanggung  jawab
produsen  melekat  pada  produk  tersebut. (Dedi, 2010: 218).
Tanggung jawab produk pada intinya diberlakukan  untuk  memberikan  rasa aman bagi para konsumen dan menumbuhkan kesadaran produsen tentang  bagaimana  membuat  produk (barang  dan/atau  jasa)  menjadi  lebih  baik dan  produsen  bertanggung  jawab  penuh atas  produknya.  Prinsip  tanggung  jawab produk di  dalam  UUPK  bersifat  tanggung jawab mutlak ( strick liability ).
Tanggung  jawab  produk  merupakan suatu  tanggung  jawab  secara  hukum  dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk  ( product  manufacture )  atau  dari orang atau badan yang bergerak dari suatu proses  untuk  menghasilkan  suatu  produk ( processor, assembler ) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan ( seller,  distributor )  produk  tersebut. (Saefullah, 1998: 5).
Tanggung  jawab  produk  merupakan suatu  konsep  hukum  yang  intinya dimaksudkan  memberikan  perlindungan kepada  konsumen  yaitu  dengan  jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan  bahwa  kerugian  konsumen timbul  akibat  kesalahan  dalam  proses produksi  dan  sekaligus  melahirkan tanggung  jawab    produsen  untuk memberikan ganti rugi. (Nurmardito, 1998: 17).
Prinsip  Tanggung  Jawab  Profesional pada UUPK  juga  menganut  prinsip tanggung  jawab  profesional  ( profesional liability ). Prinsip tanggung jawab profesional  merupakan  tanggung  jawab hukum  ( legal  liability )  yang  diberikan kepada  klien  atau  konsumen  secara profesional. (Shidarta, 2000: 68).  Prinsip tanggung  jawab  profesional  ini  ditujukan untuk  produk  pelaku  usaha  berupa  jasa profesional,  sedangkan tanggung  jawab
produk  ditujukan  untuk produk  pelaku usaha berupa barang. (Zulham, 2013: 99).
Setiap pelaku usaha harus
bertanggung  jawab  atas  produk  atau  jasa yang  diperdagangkan  atau  ditawarkan kepada konsumen. Tanggung jawab produk dan/jasa timbul karena akibat dari produk cacat  atau  karena  pelaku  usaha  kurang profesional  dalam  memproduksi  atau karena  tidak  sesuai  dengan  perjanjian penjaminan  atau  karena  kesalahan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). (Sari dan Advendi S, 2008: 168).
Pihak bank harus bertanggung jawab atas  segala  sesuatu  masalah  yang  timbul antara  nasabah  dengan  bank.  Sebagai penegasan  dalam  hal  ini  bahwa  produsen (dalam konteks UU Perlindungan Konsumen)  sama  maksudnya  dengan pelaku  usaha  (dalam  konteks  UU Perbankan) yaitu sama-sama berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung  jawab terhadap  pihak  ketiga atau masyarakat.
Pelaku usaha setiap orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang ikut  serta  dalam  penyediaan  barang  dan atau jasa ke tangan konsumen. (Sidabalok, 2006: 45). Pelaku usaha sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap akibat- akibat negatif yang menimbulkan kerugian bagi  konsumen  dari  kegiatan  usaha produsen atau pelaku usaha. (Sumarni dan Jhon S, 1987: 23).
Bentuk  tanggung  jawab  tersebut dapat  berupa  pemberian  ganti  kerugian melalui gugatan perdata atau dapat berupa tanggung  jawab  secara  pidana. (Sari  dan Advendi  S,  2008: 168). Tanggung  jawab pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas  kerusakan,  kerugian  konsumen  atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan.  Bank  bertanggung  jawab
memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita  oleh  nasabah  deposan  sebagai konsumen bank.
Prinsip  tangggung  jawab  produk, prinsip  tanggung  jawab  profesional,  dan prinsip  tanggung  jawab  kontraktual termasuk  dalam  lingkup  tanggung  jawab perdata  yang  berakibat  hukum  pada konsekuensi  ganti  kerugian  dari  bank kepada  nasabah. (Dedi  2010: 218).  Dalam hukum perikatan, prinsip ganti rugi terdiri dari  tiga  hal  yaitu  biaya,  rugi,  dan  bunga. Tidak  selamanya  ketiga  hal  ini  selalu  ada, tetapi  ada  kalanya  hanya  terdiri  dari  satu aspek saja,  yang  juga  berlaku  dalam  hal perbuatan  melawan  hukum. (Sidabalok, 2010: 157).
Kerugian  yang  diderita  seseorang karena  perbuatan  melawan  hukum dibedakan  antara  kerugian  ekonomi ( economic loss ) dan kerugian fisik ( physical harm ). Kerugian ekonomi berupa hilangnya atau  berkurangnya  sejumlah  harta kekayaan  sebagai  akibat  dari  perbuatan melawan  hukum,  kerugian  fisik  berupa berkurangnya kesehatan seseorang karena perbuatan  melawan  hukum.  Kerugian ekonomi  dapat  dihitung  secara  matematis sedangkan  kerugian  fisik  sulit  dihitung dinilai  dengan  uang,  satu-satunya  cara adalah  dengan  menaksir  nilai  harga  dari kerugian  fisik  tersebut. (Prodjodikoro, 1990: 39).
Berdasarkan  prinsip  ganti  rugi, kerugian  yang  mana  yang  dapat  digugat dalam  hukum  perdata  atas  perbuatan melawan  hukum  atau  wanprestasi,  dalam praktik  umumnya  dianut  teori adequate . Ajaran
adequate dari  Von  Kries mengatakan  ukuran  kerugian  itu  adalah jika  suatu  peristiwa  itu  secara  langsung menurut pengalaman manusia yang normal menimbulkan akibat tertentu. (Badrulzaman, 1993: 29).
Jika  perjanjian  itu  dilaksanakan secara  baik,  maka  suatu  ganti  kerugian harus  menempatkan  sejauh  mungkin kreditur  dalam  kedudukan  di  mana  ia seharusnya berada. (Dunne dan Gregor v.d. B,  1988: 82).  Inilah  prinsip  ganti  kerugian yang  berlaku  dalam  hal  perbuatan melawan  hukum  dan  wanprestasi. Kerugian  itu  benar-benar  diderita  oleh nasabah atau konsumen sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. (Sidabalok, 2006: 45).  Harus ada hubungan kausalaitas antara kesalahan dan kerugian pada tuntutan ganti rugi.
Prinsip  keterbukaan  ( transparency principle )  merupakan  prinsip  pemberian informasi  yang  benar  dan  tepat  kepada nasabah  deposan.  Prinsip  transparansi dalam  Pasal  2  huruf  a  Peraturan  OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan menghendaki keterbukaan informasi  baik  dalam  proses  pengambilan keputusan maupun mengungkapkan informasi tentang produk dan layanan jasa perusahaan. Dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan  pada  bank,  informasi  harus diungkapkan  secara  tepat  waktu  dan akurat.  Informasi  yang  diungkapkan  itu antara lain informasi tentang layanan bank kepada  nasabah.  Prinsip  keterbukaan dilakukan  para  nasabah  dan  masyarakat yang  belum  menjadi  nasabah  mengetahui arah,  dampak  atau  akibat,  serta keuntungan  dari  jenis-jenis  layanan  jasa bank yang ditawarkan kepada nasabah dan masyarakat.
Perbincangan  prinsip  keterbukaan sangat  menarik,  sebab  isu  yang  sering muncul  adalah  pertentangan  dalam menjalankan  prinsip keterbuaan  ini. (http://definisi- pengertian.blogspot.com/2010/05/penger
tian-keterbukaan.html,  diakses  tanggal  16 November  2013). Dalam  mewujudkan prinsip transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan  tepat  waktu  kepada  berbagai  pihak yang  berkepentingan  atau  masyarakat khususnya kepada nasabah deposan.
Asas  kepastian  hukum  dalam  hukum perlindungan  konsumen  menghendaki pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur  keterbukaan  akses  informasi,  serta menjamin  kepastian  hukum. (Syawali, 2000: 7).
Prinsip  ini  terdapat  pada Pasal  3 huruf  a  UUPK  menentukan  perlindungan konsumen  untuk  menciptakan  sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi.  Prinsip  keterbukaan  ini  juga terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008.
Sekalipun  UU  Perbankan  menganut prinsip  rahasia  bank (Nasution,  2011: 48) dalam  rangka  meningkatkan  fungsi lembaga  perbankan,  ketentuan  rahasia bank  yang  sangat  tertutup  menjadi dilonggarkan  pada  hal-hal  tertentu.  Bank sebagai  lembaga  kepercayaan  masyarakat, maka tidak seluruh aspek yang ditatausahakan  bank  harus  dirahasiakan. (Penjelasan umum UU Perbankan).
Dalam UU Perbankan terdapat hal-hal yang  dikecualikan  yang  merupakan  suatu penerobosan  terhadap  konsep  rahasia bank. Pengecualian  rahasia  bank  misalnya berlaku  dalam  hal atas  permintaan, persetujuan  atau  kuasa  dari  nasabah
penyimpan  yang  dibuat  secara  tertulis, bank  wajib  memberikan  keterangan mengenai simpanan nasabah deposan pada bank  yang  bersangkutan  kepada  pihak yang  ditunjuk  oleh  nasabah  deposan. (Kasmir, 2001: 97).
Prinsip  penyelesaian sengketa  diatur dalam  Pasal  2  huruf  e  Peraturan  OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  yang  menentukan  penanganan pengaduan  serta  penyelesaian  sengketa konsumen  dilakukan  secara  sederhana, cepat, dan  biaya  terjangkau.  Prinsip  ini merupakan  lingkup  hukum  perdata sehingga  hak  nasabah  deposan  dalam penyelesaian  sengketa  yang  diharapkan adalah ganti kerugian. Prinsip penyelesaian sengketa menurut Lawrence M. Friedman, dimaksudkan agar orang tidak menyelesaikan  perdebatan  kepentingan  di antara mereka dengan cara-cara yang tidak sah,  atau  main  hakim  sendiri  dan  aksi kekerasan. (Friedman dalam  Rahngena  P, 2003: 428). Penyelesaian  sengketa  yang melekat  pada  sistem  peradilan  sangat bertele-tele, menimbulkan banyak
kerugian,  buang-buang  waktu,  biayanya sangat  mahal,  mempermasalahkan  masa lalu  bukan  merupakan  penyelesaian masalah  masa  depan  dan  dapat melumpuhkan  para  pihak. (Sitepu,  2008: 3). Pada  prinsipnya  penyelesaian  sengketa dapat  dilakukan  di  dalam  pengadilan maupun  di  luar  pengadilan.  Alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan lebih  efektif  dibandingkan  di  dalam pengadilan.
Oleh sebab itu penyelesaian sengketa alternatif  baik  di  luar  pengadilan  menjadi pilihan  yang  menarik.  Salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  misalnya  mediasi, arbitrase,  konsiliasi,  dan  negosiasi,
sedangkan yang termasuk di dalam sistem peradilan  dikenal  dengan  ” Court  Annexed Mediation ”  atau  lebih  dikenal  dengan ” Court  Annexed  Dispute  Resolution ”. (Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2003: 13).
Prinsip  penyelesaian  sengketa  salah satu pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  di  dalam penjelasan  Pasal  8  ayat  (2)  huruf  f  UU Perbankan.  Mediasi  perbankan  diatur  di dalam  PBI  Nomor:  8/5/PBI/2006  tentang Mediasi  Perbankan.  PBI  ini  menentukan mediasi  penyelesaian  sengketa  melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa  guna  mencapai  penyelesaian dalam  bentuk  kesepakatan  sukarela terhadap  sebagian  ataupun  seluruh permasalahan yang disengketakan.
Mediator  atau  pihak  luar  bersifat  netral, tidak  berpihak,  tidak  bekerja  bersama dengan salah satu pihak yang bersengketa, tetapi  harus  mampu  mengakomodasi  dan mencari  jalan  terbaik  untuk  membantu para  pihak  yang  bersengketa. (Nasution, 2003: 1).
Pasal  2  Peraturan  OJK  Nomor: 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  juga menganut  prinsip  transparansi,  prinsip perlakuan  yang  adil,  prinsip  keandalan, prinsip  kerahasiaan  dan  keamanan data/informasi  konsumen.  Tranparansi atas  hak-hak  nasabah  deposan  yang dirugikan  diperlakuan  secara  adil  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  yang dirugikan.  Prinsip  keandalan  menekankan layanan  perlindungan  konsumen  dan masyarakat yang disediakan oleh OJK dapat diandalkan  dan  bukan  hanya  sebagai  hal yang  abstrak  tetapi  dapat  diwujudkan dengan kenyataan.
OJK  adalah  sebuah  badan  atau lembaga pengawas dan regulator di bidang
jasa  keuangan  yang  bersifat  independen, kedudukannya  bersifat  mandiri,  berada  di luar  Pemerintah,  atau  di  luar  campur tangan  pihak  manapun. (Mahendra,  2010: 40).  Lembaga  ini  berperan  penting  dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak nasabah deposan pada bank.
Perlindungan konsumen secara umum  telah  diatur  di  dalam  UUPK  dan perundang-undangan lainnya. Tetapi rezim OJK membawa perubahan dengan dimenasi baru  yaitu  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen  LJK.  Dikatakan perlindungan  ini  sebagai  perlindungan khusus  karena  UUOJK  hanya  memberikan perlindungan  khusus  kepada  konsumen LJK.  Selain  daripada  konsumen  LJK perlindungan ini tidak berlaku.
Ada  4  (empat)  aspek  yang  menjadi sorotan pentingnya, mengapa penting hak- haka  nasabah  deposan  dilindungi  secara khusus  oleh  OJK.  Pertama  untuk  menjaga menjaga  kepercayaan  nasabah  deposan terhadap  bank.  Kedua  untuk  menjaga stabilitas  perbankan  nasional.  Ketiga mengingat  peraturan  yang  ada  belum optimal  melindungi  nasabah  deposan. Keempat  untuk  meningkatkan  kinerja perbankan.
Alasan  untuk  menjaga  kepercayaan nasabah  deposan  terhadap  bank,  karema kegiatan  bisnis  perbankan  merupakan bisnis  kepercayaan.  Sehingga  kepercayaan nasabah  deposan  wajib  dijaga  oleh  pihak pihak bank agar tetap percaya dan semakin mengingkatkan kepercayaannya pada bank. Bank  merupakan  suatu  lembaga  yang sangat  tergantung  pada  kepercayaan  dari masyarakat. (Hermansyah 2009: 144).
Sehingga  perlindungan  hukum  bagi nasabah  deposan  terhadap  kemungkinan terjadinya  kerugian  sangat  diperlukan. Untuk  dapat  menjaga  kepercayaan masyarakat dan nasabah deposan terhadap
perbankan,  maka  perlindungan  hukum mutlak  diperlukan. (Hermansyah, 2011: 145).
Dalam mencapai tujuan perlindungan tersebut  menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini, harus  ditingkatkan  beberapa  faktor  yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  bank  dengan meningkatkan: integritas pengurus, pengetahuan  dan  kemampuan  pengurus baik  berupa  pengetahuan  kemampuan manajerial  maupun  pengetahuan  dan kemampuan  teknis  perbankan,  kesehatan bank  yang  bersangkutan,  dan  kepatuhan bank  terhadap  kewajiban  rahasia  bank. (Sjahdeini, 2005: 2).
Jika  asas-asas  merupakan  nafas (jiwa)  hukum (Budiono,  2006: 65),  maka dapat  dianalogikan  bahwa  kepercayaan merupakan nafas atau jiwa dari perbankan. Artinya  bank  di  seluruh  Indonesia  tidak akan  dapat  melakukan  kegiatan  usahanya jika tidak mampu membentuk kepercayaan nasabah agar tetap percaya pada bank.
Pentingnya nasabah deposan dilindungi,  Pemerintah  telah  membentuk LPS  yang  pada  prinsipnya  untuk melindungi simpanan nasabah deposan jika suatu saat bank dilikuidasi. (Sentosa, 2008: 66).  Tujuan  LPS  agar  kepercayaan masyarakat  terhadap  industri  perbankan semakin meningkat. (Sitompul,  2007: 194).
Setiap  bank  wajib  menjamin  dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin penyimpanan  dana-dana  dari  nasabah deposan adalah suatu kewajiban bank. Jika bank tempat nasabah deposan menyimpan dana  mengalami kegagalan,  maka  dana nasabah  deposan  dikembalikan  oleh  LPS. Sebagai  lembaga  yang  yang  menjamin kepentingan  nasabah  deposan  dalam kondisi  bank  gagal  atau  dilikuidasi, pembentukan  LPS  diharapkan  semakin
meningkatkan kepercayaan nasabah deposan. Pentingnya  dilakukan  perlindungan nasabah deposan juga sehubungan dengan posisi  bank  sebagai  pemegang  amanah ( trustee )  harus  berperilaku  sebagaimana layaknya  pemegang  kepercayaan  nasabah. Teori  yang  melandasi  ini  adalah fiduciary duty  theory suatu  teori  kewajiban  yang telah  ditetapkan  dalam  undang-undang bagi  seseorang  yang  memanfaatkan  orang lain berkenaan dengan kepentingan pribadi orang lain yang diurus oleh pribadi lainnya yang sifatnya hanya untuk sesaat.
Pihak bank ( trustee ) atau orang  yang memegang    kepercayaan di  bank  secara natural    memiliki    potensi    untuk menyalahgunakan wewenangnya.
Hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan  kepada standar perilaku yang  tinggi. Seseorang yang memiliki tugas kepercayaan  manakala  seseorang  itu memiliki kapasitas. Bisnis yang ditransaksikannya  atau  uang/dana  yang dikelolanya  bukan  miliknya  atau  bukan untuk  kepentingannya,  melainkan  milik dan  untuk  kepentingan  orang  banyak  dan orang
banyak tersebut memiliki kepercayaan  yang  besar  ( great  trust ) kepadanya. (Fuady, 2010: 31 dan 32).
Hubungan  antara  orang  yang dipercaya dengan orang yang mempercayai dalam  mengelola  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  bisnis  terjalin  dalam suatu hubungan fiducia . (Fuady, 2010: 33). Kepercayaan  menghendaki  kepedulian ( care ),  loyal ( loyality ),  itikad  baik  ( good faith ),  kejujuran  ( honesty ),  keterampilan ( skill )  dalam  derajat  atau  standar  yang tinggi. (Fuady, 2010: 34).
Penekanan fiduciary  duty  theory ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya  ketidakpercayaan  nasabah deposan  dan  masyarakat  terhadap  bank,
maka  perlindungan  hukum  bagi  nasabah deposan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, mutlak diperlukan. BI  telah  mengeluarkan PBI  Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang mengatur bahwa bank  tidak  diperkenankan  menolak  setiap pengaduan  yang  diajukan  secara  lisan maupun tertulis. Upaya ini salah satu untuk meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank. Menurut  Muliaman  D.  Hadad,
mengatakan  penyelesaian  pengaduan nasabah  dimaksudkan  untuk  memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian  pengaduan  nasabah,  pada setiap triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada BI mengenai  kasus-kasus  pengaduan  yang sedang  dan  telah  diselesaikan  oleh  bank. (http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D29 0182-176A-4B66-9B9F- 1F4E14AE5686/7947/,  diakses  tanggal 7 November 2013). Penerbitan  PBI  Nomor  7/7/PBI/2005 tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah ini  memiliki  tujuan  utama  yaitu  untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan  masyarakat  pada  lembaga perbankan  dan  untuk  menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi  reputasi  bank  tersebut. (Hadad, 2006: 7-8). Sedapat mungkin bank harus  mencegah  timbulnya  kerugian nasabah  deposan,  oleh  karena  sudah menjadi  kewajiban  bank  itu  sendiri  harus menjaga  kesehatannya  dan  memelihara kepercayaan masyarakat padanya.
Pentingnya nasabah deposan
dilindungi  secara  khusus  oleh  OJK  adalah untuk  menjaga  stabilitas  perbankan nasional.  Peranan  sistim  keuangan  suatu negara  memacu  terwujudnya  suatu  sistim keuangan  yang  sehat dan  stabil.  Sehingga
tidak berlebihan bila dikatakan kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia memerlukan penyelesaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititikberatkan  pada  upaya  mencapai  dan memelihara  stabilitas  nilai  rupiah  yang ditopang oleh tiga pilar yaitu: (1) kebijakan moneter  dengan  prinsip  kehati-hatian;  (2) sistim  pembayaran  yang  cepat,  tepat,  dan aman;  serta  (3)  sistim  perbankan  dan keuangan yang sehat dan efisien.
Pelanggaran terhadap prinsip kehati- hatian  salah  satu  faktor  penyebab munculnya masalah perbankan nasional di Indonesia. (Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 30).  Untuk  mewujudkan  sistim  perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien, tentu bukanlah  suatu  pekerjaan  yang  mudah untuk  diwujudkan  karena  banyak  hal persyaratan yang harus dipenuhi.
Persyaratan  itu  misalnya  menciptakan lembaga  keuangan  yang  sehat,  pasar keuangan  yang  stabil,  dan  lembaga pengatur  dan  pengawas  yang  kompeten. (Hermansyah, 2011: 4).
Pentingnya  untuk  menjaga  stabilitas perbankan  nasional  yang  sehat  memiliki beberapa alasan sebagai berikut: (Hermansyah  2011: 5). 1) Keunikan karakteristik  perbankan  yang  rentan terhadap penarikan dana-dana  masyarakat secara besra-besaran ( bank runs ) sehingga berpotensi  merugikan  nasabah  deposan maupun  nasabah  kreditor. 2) Penyebaran kerugian di antara bank-bank sangat cepat sehingga  berpotensi  menimbulkan  efek terhadap sistim perbankan akan bermasalah. 3) Proses  penyelesaian  bank- bank  bermasalah  membutuhkan  dana dengan  jumlah  yang  tidak  sedikit. 4) Hilangnya  kepercayaan  nasabah  dan masyarakat  terhadap  perbankan  sebagai lembaga  intermediasi  akan  menimbulkan
tekanan-tekanan  dalam  sektor  keuangan ( financial distres ). 5) Ketidakstabilan sektor keuangan  akan  berdampak  pada  kondisi makroekonomi khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.
Peran  penting  perbankan  dalam sistim keuangan dituntut untuk senantiasa selalu stabil, sehat, transparan, dan dikelola dengan baik. Kondisi perbankan yang sehat dapat  membentuk  dan  membangun keyakinan  masyarakat,  nasabah  deposan, dan  para  pelaku  pasar  untuk  bertransaksi secara  aktif,  mendorong  terbentuknya tingkat  kepercayaan  nasabah  deposan  dan masyarakat berdasarkan informasi- informasi  yang  tersedia  ( full  disclosure )
pada  hal-hal  tertentu  berkaitan  dengan hak-hak nasabah deposan. Misalnya dalam hal terjadi ketidakstabilan sistem perbankan berdampak  pada  aktivitas  ekonomi. (Hermansyah, 2011: 5).  Jika  sistem perbankan  bergejolak  akan  berpotensi menimbulkan  dampak  negatif  antara  lain: mempengaruhi stabilitas lembaga-lembaga jasa  keuangan  lainnya;  dapat  menyulitkan otoritas dalam memformulasikan kebijakan makroekonomi  sehingga  harga  pasar  akan mempengaruhi  instrumen  moneter  yang digunakan  dalam  rangka  transmisi kebijakan  moneter  ke  sektor  riil,  misalnya suku  bunga  pasar.  Dapat  menimbulkan beban  jika  otoritas  dituntut  untuk mengambil tindakan pemulihan stabilitas. Otoritas juga dituntut untuk menjaga sistem  perbankan  yang  sehat  dan  stabil. Lembaga  pengatur  dan  pengawas  yang kompeten  sebagai  penyangga  melakukan tugas,  fungsi, dan  wewenangnya  mengatur dan  mengawasi  sektor  jasa  keuangan khususnya perbankan, harus memformulasikan dan menerapkan kebijakan  yang:  konsisten, integrated ,
forward  looking ,  dan cost  effective ;  dapat mempertahankan  tingkat  kompetisi  yang sehat; dan dapat mendukung inovasi pasar sistem keuangan. (Hermansyah, 2011: 6).
Kondisi sistem perbankan yang tidak stabil, dapat berdampak pada ketidakstabiltas  sektor  jasa  keuangan sehingga  mengakibatkan  terganggunya aktivitas  mobilisasi  dana  yang  sangat diperlukan  di  sektor  riil.  Dengan terhambatnya  aliran  dana  tersebut,  sektor riil akan membatasi bahkan menghentikan aktivitas  perekonomian.  Kestabilan  sektor keuangan pada perbankan sangat diperlukan  dalam  menunjang  proses transmisi kebijakan moneter.
Dari  segi  substansi hukum  positif yang ada pada masa terjadinya pencabutan izin  terhadap  16  bank  di  tahun  1997 kewenangan kelembagaan BI dan Departemen  Keuangan  pada  masa  itu belum  sepenuhnya  secara  optimal  dapat melindungi kepentingan nasabah. (Sudaryatmo, 1999: 21). Peraturan perundang-undangan yang ada  tersebut  antara  lain:  KUH  Pidana, UUPK,  UULPS,  UU  Perbankan.  Peraturan Bank Indonesia antara lain: Peraturan Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  7/6/PBI/2005 tanggal  20  Januari  2005  tentang Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah,  PBI Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana  telah  diubah  dengan  PBI Nomor:  10/10/PBI/2008,  PBI  Nomor:
8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  PBI Nomor  10/1/PBI/2008, POJK  Nomor: 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
UUPK  bukan  satu-satunya  yang mengatur  perlindungan  konsumen  di Indonesia. Sebelumnya telah ada peraturan
perundang-undangan  yang  materinya melindungi  kepentingan  konsumen  antara lain: Pasal 202-205 KUH Pidana, Ordonansi Bahan-Bahan  Berbahaya  (1949),  UU Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK menjadi  payung  hukum  ( umbrella  act )  di bidang  konsumen  dengan  tidak  menutup kemungkinan  terbentuknya  peraturan perundang-undangan  lain  yang  materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. (http://legalbanking.blogspot.com/2010/0 6/perlindungan-hukum-bagi-nasabah- sebagai.html, diakses tanggal 19 November
2013. ).
Tetapi  bila  ditelaah  ketentuan  UUPK belum  optimal  memberikan  perlindungan secara  khusus  kepada  nasabah  deposan, sebab  UUPK  masih  secara  umum memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya. Oleh karena menganggap pentingnya dilakukan perlindungan konsumen khususnya  bagi  nasabah  deposan  maka dikeluarkan lah POJK Nomor: 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan patut disambut  baik  oleh  masyarakat.  Sebab dalam  Peraturan  OJK  ini  bukan  hanya mengatur  perlindungan  konsumen  saja tetapi  juga  mengatur  perlindungan terhadap masyarakat secara umum sebagai upaya  antisipatif  bagi  masyarakat  yang belum  menjadi  nasabah  pada  bank tertentu. Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013  ini  antara  lain  mengatur mengenai  pemberian  informasi  yang akurat,  jujur,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan kepada  konsumen,  wajib  menyampaikan informasi  terkini,  wajib  menggunakan bahasa  yang  sederhana  dan  mudah dimengerti konsumen, memberikan pemahaman  bagi  konsumen,  pelaku  usaha
wajib  menyelenggarakan  edukasi  bagi konsumen,  wajib  mencantumkan  identitas pelaku  usaha  pada  setiap  penawaran  atau promosi produk dan/atau layanan.
Peraturan  perundang-undangan  di bidang  perbankan  tidak  begitu  banyak memberikan dukungan terhadap perlindungan  bagi  nasabah  deposan. Misalnya  UULPS  dan  UU  Perbankan  tidak secara terperinci memberikan perlindungan  hukum  terhadap  nasabah deposan. UULPS hanya khusus memberikan perlindungan  terhadap  simpanan  nasabah penyimpan.
Argumentasi  selanjutnya  adalah untuk  meningkatkan  kinerja  perbankan. Kinerja  perbankan  meliputi  semua  sistem yang  berkaitan  dengan  perbankan, sehingga  dapat  memelihara  kepercayaan masyarakat  pada  bank  dan  tidak  terjadi bank runs . Secara kinerja perbankan dapat terpelihara  dengan  baik,  tetap  sehat  dan stabil  sehingga  kinerja  perbankan  secara umum pun dapat terjaga tetap sehat.
Posisi  nasabah  deposan,  menempati posisi  sentral  dalam  perbankan.  Tanpa adanya  simpanan  nasabah  deposan, nisacaya  bank  tersebut  tidak  memperoleh dana  untuk  disalurkan  kepada  nasabah kreditor.  Seharusnya  nasabah  deposan pantas  untuk  memperoleh  perhatian khusus dibanding nasabah-nasabah lainnya dalam  kapasitasnya  sebagai  penyimpan dana.
Dengan  adanya  dana-dana  yang tersimpan  pada  bank,  tidak  akan  berarti jika  tidak  disalurkan  kepada  nasabah kreditor, jika dana-dana tersebut disalurkan kepada para nasabah peminjam maka  kinerja  perbankan  dapat  tetap dipertahankan  sebagai  lembaga  perantara tanpa mengabaikan aspek penting terhadap perlindungan nasabah deposan. Sebagaimana diketahui bahwa
sumber  dana-dana  di  bank  berasal  dari: bank  itu  sendiri,  dari  nasabah  dan  atau masyarakat, dana yang bersumber dari BI, dan  dana-dana  yang  bersumber  dari lembaga-lembaga  jasa  keuangan  bank lainnya dan bukan bank.
Dana  yang  bersumber  dari  bank  itu sendiri  merupakan  dana  berupa  modal awal, sedangkan dana yang bersumber dari nasabah dan atau masyarakat adalah dana- dana nasabah deposan yang telah disimpan di  bank  berupa:  simpanan  giro,  deposito, sertifikat deposito, dan tabungan masyarakat.  Dana  yang  bersumber  dari  BI dapat  berupa  Kredit  Likuditas  Bank
Indonesia (KLBI), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia  (BLBI),  dari  kredit-kredit konvensional  maupun  syariah  baik  jangka pendek maupun jangka panjang. Dana yang bersumber  dari  lembaga  jasa  keuangan bank  dan  bukan  bank  dapat  diperoleh melalui  pinjaman, call  modey ,  dan  dana berasal  dari  pinjaman  luar  negeri. (Hermansyah, 2011: 45-55). Sehingga dengan demikian tampaklah bahwa  dana-dana  yang  bersumber  dari nasabah  deposan  dapat  digunakan  oleh bank untuk meningkatkan kinerja perbankan.  Jika  jumlah  nasabah  deposan menunjukkan  jumlah  yang  lumayan banyak, maka sangat mendukung peningkatan usaha suatu bank. Pentingnya diberikan  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  deposan  sehubungan  dengan tujuan  dibentuknya  OJK  dalam  Pasal  4 UUOJK agar dapat mendukung kepentingan sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
Kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan, harus  dilaksanakan  secara  terintegrasi.
Terintegrasi yaitu semua lembaga keuangan diawasi oleh lembaga pengawasan yang tunggal dengan cakupan
pengawasan  yang  luas  baik  untuk  aspek mikroprudensial,  makroprudensial  dan praktek bisnisnya. Konsep ini diterapkan di Inggris,  Australia  dan  Belanda.  Masing- masing  lembaga  harus twin  peak yaitu sistem  pengawasan  berbasis  pada  tujuan dimana  ada  pemisahan  antara  fungsi supervisi safety dan soundness di  satu  sisi dengan  fungsi  pada  praktek  bisnis. (Mongid, 2010: 34).
Setiap institusi dapat saling bertukar informasi  dan  mengakses  informasi perbankan  yang  dibutuhkan  setiap  saat. Informasi  tersebut  meliputi  informasi umum  dan  khusus  tentang  bank,  laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank,  dan  informasi  lain  dengan  tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan  informasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan Pasal 43 UUOJK). Terintegrasi dalam kaitannya dengan upaya  perlindungan  konsumen  di  sektor jasa  keuangan,  berdasarkan  Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PDK-OJK) Nomor 1/PDK.07/2013 menentukan  sistem  dan  mekanisme pelayanan  konsumen  dilakukan  secara terintegrasi di antara sektor jasa keuangan
( financial  customer  care  system ). (Pasal  1 angka  2  Peraturan  Dewan  Komisioner Otoritas  Jasa  Keuangan  (PDK-OJK)  Nomor 1/PDK.07/2013  tentang  Sistem  Dan Mekanisme Pelayanan Konsumen Terintegrasi  Sektor  Jasa  Keuangan. Mekanisme  ini  meliputi:  proses  utama, proses manajemen, dan proses pendukung).  Prinsip  dasarnya  terdiri  dari: sistem customer  care ;  sistem  layanan informasi,  edukasi  dan  pengaduan;  dan sistem  informasi  manajemen  pengetahuan ( knowledge management ). Fungsi pelayanan pengaduan konsumen meliputi: menyiapkan perangkat
yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di LJK,  membuat  mekanisme  pengaduan konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di LJK  dan  memfasilitasi  penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan.
Fungsi  bank  dalam  memberikan pelayanan  pengaduan  nasabah  deposan dapat  dilihat  berdasarkan  ketentuan  Pasal 11 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013, menentukan kewajiban kepada bank untuk menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan  ketentuan  produk  dan/atau  layanan kepada  nasabah  sebelum  konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan. Syarat dan  ketentuan  produk  dan/atau  layanan sekurang-kurangnya  memuat:  rincian biaya,  manfaat,  dan  risiko;  dan  prosedur pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  di pelaku usaha jasa keuangan.
Pelaporan  penanganan  pengaduan serta  penyelesaian  sengketa  konsumen harus  disampaikan  kepada  OJK  dalam  tiga bulan  sekali  secara  cepat.  Fungsi perlindungan  ini  ditangani  oleh  unit  kerja yang  berfungsi  untuk  menangani  dan menyelesaikan  pengaduan  yang  diajukan nasabah.  Pihak  bank  wajib  menunjuk  1 (satu) orang pegawai di setiap kantor bank (cabang)  untuk  menangani  penyelesaian pengaduan nasabah.
Nasabah  deposan  dapat  melakukan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan atau  melalui  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dilakukan melalui  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak  dilakukan  melalui  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa,  nasabah  deposan dapat menyampaikan permohonan kepada OJK  untuk  memfasilitasi  penyelesaian pengaduannya  yang  dirugikan  oleh  pihak bank.
Secara  garis  besar  perlindungan hukum  terhadap  nasabah  penyimpan (nasabah deposan) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistim perlindungan tidak  langsung  dan  secara  langsung. Perlindungan  secara tidak  langsung dilakukan  dalam  bentuk  pengaturan  dan pengawasan terhadap aktivitas perbankan. (Sitompul, 2002: 142). Perlindungan tidak langsung menciptakan  ketidak-pastian  bagaimana tentang  nasib  nasabah  deposan  hanya bergantung pada kebijakan dan kemampuan Pemerintah dalam mengakses dana masyarakat. Sedangkan perlindungan secara  langsung  misalnya  LPS  banyak menghasilkan  manfaat.  LPS  memberikan penjaminan  dalam  bentuk  skim  dana bersama  ( pooling  fund )  yang  dikeluarkan LPS  dengan  tujuan  menjaga  sistim perbankan  yang  sehat  dan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat. (Sitompul,  2002:
142). Perlindungan langsung dengan jaminan  terbatas  yang  lazim  digunakan adalah  skim  asuransi  simpanan,  baik  skim yang  dikelola  Pemerintah  sebagaimana telah  dipraktikkan  di  Amerika  Serikat maupun  yang  telah  dikelola  swasta sebagaimana  di  Jerman.  Perlindungan langsung secara penuh umumnya dilakukan  pada  masa  krisis  sebagaimana praktik  yang  telah  terjadi  di  Asia  yang tertimpa krisis termasuk di Indonesia pada tahun 1997. (Sitompul, 2002: 142).
Perlindungan  nasabah  di  Amerika Serikat dipraktikkan dengan menggunakan perlindungan  langsung  melalui  skim asuransi  simpanan  yang  diselenggarakan oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC),  suatu  lembaga  yang  akan mengganti  dana  nasabah  pada bank  yang dilikuidasi.  Memberikan  jaminan  kepada nasabah  deposan  melalui  FDIC  untuk
mencegah  terjadinya bank  panic sehingga dapat  menghentikan  efek  domino  yang pada  tahun  1997  melanda  insutri perbankan  di  Amerika  Serikat. (Sitompul, 2002: 142). Thailand juga menggunakan perlindungan  secara  langsung.  Tetapi perlindungan  nasabah  deposan  model Thailand pada awalnya melakukan langkah yang  berbeda  dengan  Amerika  Serikat yakni  dengan  memberikan  ketentuan kepada bank bermasalah melalui dana yang dikumpulkan  perbankan  ( pooling  fund ).
Memberikan  likuditas  pada  bank  pada tahun 1983 terhadap bank-bank bermasalah  melalui  pendirian liquidity fund .  Tetapi  pada  tahun  1984    lembaga perbankan Thailand kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga didirikan The  Financial  Institutions Development Fund (FIDF) untuk mengembalikan  dana  nasabah  jika  bank dilikuidasi. (Sitompul, 2002: 142). Perlindungan nasabah deposan model Jerman, Bundesbank Jerman dilarang oleh  undang-undang  menggunakan  fungsi the  lander  of  the  last  resort .  Asuransi simpanan  bagi  bank  swasta  didirikan  oleh German Bank Assosiation untuk membentuk  kelompok saving  bank yang dapat  digunakan  dalam  rangka  mengatasi bank  anggota  ketika  bank  tersebut mengalami kesulitan pendanaan. (Sitompul: 2002: 142). Sementara  fungsi  perlindungan  LPS di  Indonesia  pada  prinsipnya  sebagai wujud  perlindungan  secara  langsung terhadap nasabah deposan dan simpanannya di bank ketika bank tersebut mengalami  kesulitan  likuiditas  sama dengan  negara  Amerika  Serikat,  Thailand, dan  Jerman  walaupun  sedikit  berbeda. Hukum perlindungan nasabah di Indonesia memberikan  tempat  bagi  nasabah  untuk
dilindungi  dengan  cara:  perlindungan secara  langsung  dan  tidak  langsung. (Sutedi, 2008: 138).
Fungsi  perlindungan  dalam  UUOJK mengatur  hanya  4  (empat)  pasal  yang tentang perlindungan konsumen yaitu pada Bab  VI  tentang  “Perlindungan  Konsumen dan  Masyarakat”  mulai  dari  Pasal  28  s/d Pasal 31 UUOJK. Sesuai Bab VI UUOJK, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan  kerugian  demi  melindungi konsumen  dan  masyarakat  yang  meliputi: pemberian informasi dan edukasi, pelayanan  pengaduan  konsumen,  dan pembelaan hukum. Ketentuan Pasal 28 UUOJK menegaskan  bahwa  tindakan  pencegahan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat  merupakan  wewenang  OJK.
Dalam    melakukan  tindakan  pencegahan,
OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
karakteristik  sektor  jasa  keuangan, layanan, dan produk yang diperdagangkan. Informasi  tersebut  menurut  penjelasan Pasal  28  UUOJK  tidak  dijelaskan  dalam bentuk  apa.  Berdasarkan  pengaturan  ini informasi tersebut menyangkut
karakteristik  sektor  jasa  keuangan, layanannya, maupun produknya.
Dalam  penyediaan  informasi  terkait dengan  konsumen,  OJK  menyediakan pedoman Alur Kerja Penyampain Informasi Sistem  Pelayanan  Konsumen  Keuangan
Terintegrasi  yang  dapat  dilihat  pada Lampiran  I  Peraturan  Dewan  Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PDK.07/2013  Tentang  Sistem  dan Mekanisme Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. OJK  membentuk  Edukasi  dan
Perlindungan  Konsumen  (EPK)  dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan
kejahatan  di  sektor  keuangan  seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai Pasal 4 UUOJK. Bidang EPK OJK bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai LJK serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan, sehingga dengan demikian tingkat pengetahuan  mengenai  industri  keuangan akan  meningkat  dan  pada  akhirnya  akan meningkatkan tingkat utilitas dan kepercayaan  masyarakat  serta  konsumen terhadap  lembaga  dan  produk  jasa keuangan di Indonesia. EPK  OJK  menyelenggarakan  edukasi dan sosialisasi. Kegiatan ini diselenggarakan  di  berbagai  kota  serta mengundang  berbagai  lapisan masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pengusaha kecil, pedagang, dan para akademisi (mahasiswa dan  dosen).  Aktivitas  sosialisasinya meliputi:  produk  keuangan;  pengelolaan keuangan;  lembaga  jasa  keuangan;  dan investasi ilegal. (http://www.ojk.go.id/konsumen,  diakses tanggal  22  November  2013.  Situs Resmi OJK, judul: “Edukasi”). Contoh  sosialisasi  edukasi  yang dilakukan OJK adalah mengupas keuntungan  dan  risiko  dari  investasi, mengungkap  modus  operandi  penipuan berkedok  investasi,  membeberkan  bentuk umum  produk  diduga  ilegal  yang  sering ditawarkan, mengupas karakteristik umum produk  diduga  ilegal,  dan  mengungkap beragam metode  penjualan  produk  diduga ilegal. (http://www.ojk.go.id/konsumen, diakses  tanggal  22  November  2013.  Situs Resmi OJK, judul: “Edukasi”). Saat ini situs resmi OJK telah memuat istilah-istilah  keuangan  yang  disebut dengan “OJK-Pedia”. (http://www.ojk.go.id/pedia, diakses
tanggal  21  November  2013.  Situs  Resmi OJK  dengan  judul  “OJK-Pedia”).  Setiap orang  dapat  mengakses  sehingga  mampu memahami  istilah-istilah  keuangan.  Tetapi bagi  masyarakat  awam  tentu  saja  menjadi dilema,  oleh  sebabnya  sosialisasi  fungsi perlindungan  OJK  ke  berbagai  daerah  juga harus dilakukan.
Sebagai  penyeimbang  dari  kurang menyeluruhnya  informasi  tentang  istilah- istilah  keuangan,  maka  melalui  edukasi kepada  masyarakat secara  langsung  juga dirasa cukup mendukung misalnya petugas OJK dapat melakukan tim safari sosialisasi edukasi  langsung  ke  tempat-tempat tertentu baik kota maupun desa.
Penting  dilakukan  sosialisasi  secara langsung  kepada  masyarakat  tradisional karena  konsumen  OJK  bukan  hanya  orang akademis tetapi semua lapisan masyarakat. Misalnya  untuk  konsumen  koperasi, lembaga  pembiayaan  ( leasing ),  bahkan lembaga perasuransian tertentu menawarkan  produknya  ke  pelosok- pelosok  desa  yang  pada  umumnya konsumen yang berada di desa-desa adalah konsumen LJK seperti konsumen koperasi, leasing , dan asuransi.

## KESIMPULAN
Prinsip-prinsip
perlindungan terhadap  nasabah  deposan  antara  lain prinsip  kehati-hatian,  prinsip  tanggung jawab  produk,  prinsip  tanggung  jawab profesional,  prinsip  ganti  rugi,  prinsip keterbukaan,  dan  prinsip  penyelesaian sengketa.  Prinsip  kehati-hatian  diperlukan karena  posisi  bank  sebagai  lembaga perantara.  Prinsip  tanggung  jawab  produk diperlukan  karena  instrumen  bank menawarkan  berbagai  macam  jasa  dan produk.
Prinsip tanggung jawab profesional  diperlukan  karena  tanggung jawab bank adalah tanggung jawab hukum
dalam  kapasitasnya  sebagai  badan  hukum yang  memberikan  jasa  profesional  kepada nasabah  deposan.  Prinsip  ganti  rugi diperlukan  karena  kecenderungan  risiko penggunaan  jasa-jasa  bank  berpotensi menimbulkan  kerugian  bagi  nasabah deposan.  Prinsip  keterbukaan  diperlukan dalam  rangka  pemberian  informasi  yang jelas,  akurat,  dan  tepat  waktu  kepada nasabah  deposan.  Prinsip  penyelesaian sengketa  diperlukan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  bank  dan  nasabah deposan. Pentingnya nasabah deposan dilindungi  secara  khusus  oleh  OJK sehubungan  dengan  fungsi  bank  sebagai lembaga  perantara,  menghimpun  dan menyalurkan  dana  dari  dan  kepada masyarakat.  Tanpa  perlindungan  terhadap nasabah  deposan  dapat  mengakibatkan terjadinya  pasar  perbankan  yang  tidak efisien,  para  nasabah  deposan  akan melakukan rush atau  terjadinya  bank runs dan panics .  Sehingga  pentingnya  nasabah deposan dilindungi bertujuan agar kegiatan di  dalam  sektor  perbankan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel;  mampu  mewujudkan  sistem perbankan yang tumbuh secara berkelanjutan  dan  stabil;  serta  mampu melindungi  kepentingan  nasabah  bank pada umumnya dan nasabah deposan pada khususnya.
Fungsi perlindungan konsumen yang dilakukan  oleh  OJK  terhadap  nasabah deposan  dilakukan  melalui  penerapan Sistem  Pelayanan  Konsumen  Terintegrasi Sektor  Jasa  Keuangan  ( Financial  Customer Care  System )  dan  dengan  Mekanisme Pelayanan  Konsumen  Terintegrasi  Sektor Jasa  Keuangan.  Dalam  sistem  ini  fungsi perlindungan  terhadap  nasabah  deposan, dilakukan  oleh  OJK  tindakan  pencegahan berupa  pemberian  informasi  dan  edukasi,
serta  melakukan  tindakan  penanganan berupa  pemberian  pelayanan  pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ais,  C,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  Tentang  Bank  Indonesia,  Edisi Revisi,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009.
Badrulzaman,  M.D,  KUH  Perdata  Buku  III Hukum  Perikatan  dengan  Penjelasan, Bandung: Alumni, 1993.
Dunne,  J.M.V  dan  Gregor  v.d.B,  Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: DKIH Belanda- Indonesia, 1988.
Fuady,  M,  Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Hadjon,  P.M.,  dkk.,  Hukum  Administrasi  dan Tindak  Pidana  Korupsi,  Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011. Harianto,  D,  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan,  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2010.
Herlien, B,  Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum Perjanjian  Di  Indonesia,  Bandung:  Citra Adtya Bakti, 2006.
Hermansyah  (I),  Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan  Sebagaimana  Telah  Diubah
Dengan  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Bank Indonesia,  Edisi  Revisi, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2009. ______(II), Hukum Perbankan Nasional Indonesia
Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan
Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004  Tentang  Bank  Indonesia,  Serta Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), Jakarta: Kencana, 2011.
Ismail,  Manajemen  Perbankan,  Dari  Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2010. Kasmir,  Manajemen  Resiko  Bisnis  Pendekatan
Finansial dan Non-Finansial, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Kuncoro,  M. dan  Suhardjono  ,  Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: BPFE, 2002. Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Naskah Akademisi  Mengenai:  Curt  Dispute
Resolution,  Jakarta:  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2003.
Marwan,  M.,  dan  Jimmy  P.,  Kamus  Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009. Mertokusumo,  S,  Mengenal  Hukum  Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005.
Nasution,  A.,  Hukum  Perlindungan  Konsumen: Suatu  Pengantar,  Jakarta:  Daya  Widya, 2000.
Nasution, A.H., Ketentuan Penerobosan Rahasia Bank  Dalam  Memberantas  Money Laundering,  Medan:  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
Prodjodikoro, W, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur, 1990.
Rahardjo,  S,  Biarkan  Hukum  Mengalir:  Catatan Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia  dan Hukum,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,
2008.
Sari,  E.K. dan  Advendi  S.,  Hukum  Dalam Kegiatan  Ekonomi,  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
Sembiring,  S,  Hukum  Perbankan,  Bandung: Mandar Maju, 2008.
Shidarta,  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000. Sidabalok, J, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,  Bandung:  Citra  Adtya  Bakti,
2006.
______Hukum  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia,  Bandung:  Citra  Adtya  Bakti,
2010.
Sihombing,  J,  Otoritas  Jasa  Keuangan:  Konsep,
Regulasi,  dan  Implementasi,  Jakarta:  Ref Publisher, 2012. Sigalingging, B, Analisis Hubungan Kelembagaan  Antara  Otoritas  Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia, Tesis, Medan:  Fakultas  Hukum  Universitas
Sumatera Utara, 2013.
Sitompul, Z, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu  Gagasan  Tentang  Pendirian Lembaga  Penjaminan  Simpanan  di Indonesia, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2002.
______Lembaga Penjaminan Simpanan, Bandung: BooksTerrace and Library, 2007.
Sudaryatmo,  Hukum  &  Advokasi  Konsumen, Bandung: Citra Adtya Bakti, 1999. Sumarni,  M  dan  Jhon  S.,  Pengantar  Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, Yogyakarta: Liberty, 1987. Sutedi,  A,  Hukum  Perbankan,  Suatu  Tinjauan Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi  dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Syaifuddin,  M,  Menggagas  Hukum  Humanistis- Komersial:  Upaya  Perlindungan  Hukum Hak  Masyarakat  Kurang  dan  Tidak Mampu  atas  Pelayanan  Kesehatan  di Rumah  sakit  Swasta  berbadan  Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Bayu Media
Publishing, 2009. Syawali,  H,  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2000. Tahardjo, S, Negara Hukum yang Membahagiakan  Rakyatnya,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Woon,  W,  Company  Law,  Longman  Singapore,
Publisher Pte. Ltd., 1998.
Zulham,  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2013.

## Perundang-Undangan
UU  No.7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU
No.10  Tahun  1998  tentang Perbankan (UU Perbankan).
UU  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (UUPK).
UU  No.21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan (UUOJK).
UU  No.24  Tahun  2004  tentang  Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## Makalah, Jurnal, dan Artikel
Hadad,  M.D,  “Perlindungan  dan  Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan  Indonesia”,  Makalah  yang Disampaikan  pada  Diskusi  Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta,16 Juni 2006. Mahendra, O., ”Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas  Jasa  Keuangan”,  Artikel  yang ditulis  di  dalam  Buletin  Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume
8, Nomor 3, September 2010.
Mongid,  E.A,  “Bank  Indonesia:  Independensi, Pengawasan  Bank  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan”,  Artikel  yang  ditulis  dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,  Volume  8,  Nomor  3, September 2010. Nasution,  B,  “Struktur  Regulasi  Independensi Otoritas  Jasa  Keuangan”,  Makalah  yang Disampaikan  pada  Seminar Eksistensi dan  Tantangan  OJK  Dalam  Menata Industri Jasa Keuangan Untuk Pembangunan  Ekonomi,  Dilaksanakan Bening Institut, Jakarta, Tanggal 23 April 2013. ______”Pengaturan  dan  Pengawasan  Lembaga Jasa  Keuangan  Menurut  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Makalah yang Disampaikan  pada  Sosialisasi  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan,  Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang Terintegrasi,  Dilakasanakan  Oleh  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Jasa
Kuangan bekerjasama dengan Universitas Medan Area, di Hotel Santika Medan, Tanggal 19 Juni 2012. ______”Kajian  Terhadap  RUU  Tentang  Otoritas
Jasa  Keuangan”  Artikel  dalam  Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 3, September 2010.
______“Implementasi  Pasal  34  Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di  Bidang  Moneter,  Sistem  Pembayaran dan  Stabilitas  Keuangan”,  Artikel  yang ditulis  di  dalam  Buletin  Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 3, September 2010.
______“Tanggung  Jawab  Direksi  dan  Komisaris Dalam  Pengelolaan  Perseroan  Terbatas Bank”,  Makalah  yang  Disampaikan  pada Seminar  Sehari:  Tanggung  Jawab Pengurus  Bank  dalam  Penegakan  dan Penanganan  Penyimpanan  di  Bidang Perbankan  Menurut  Undang-undang
Perseroan  Terbatas  dan  Undang-undang Perbankan,  diselenggarakan  oleh  Bank Indonesia  dan  Forum  Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008. ______”Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  Melalui Mediasi”,  Makalah Disampaikan  pada
Dialog  Interaktif Perma  No.  2  Tahun 2003  Tentang  Mediasi  di  Pengadilan, Medan: Tanggal 21 November 2003.
Nurmardiito,  “Kesiapan  Perangkat  Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi  Era  Perdaganagn  Bebas”, Makalah  dalam  Seminar  Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen  dalam  Sistem  Hukum Nasional  Menghadapi  Era  Perdagangan Bebas,  Fakultas  Hukum  UNISBA, Bandung, 1998. Purba, R, “Lembaga Masyarakat Adat (Runggun) dan  Perdamaian  Desa  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan  di  Tanah  Karo,  Butir-Butir Pemikiran Hukum Guru Besar dari Masa ke  Masa”,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan
Guru Besar Fakultas Hukum, USU, 1979-
2001,  disunting  Tan  Kamelo,  Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003. Saefullah,  H.E., “Tanggung  Jawab  Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Dalam Menghadapi  Era  Perdagangan  Bebas”, Makalah  dalam  Seminar  Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen  dalam  Sistem  Hukum Nasional  Menghadapi  Era  Perdagangan Bebas,  Fakultas  Hukum  UNISBA,
Bandung, 1998.
Sitepu,  R,  ”Alternative  Dispute  Resolution  dan Arbitrase”,  Makalah  Disampaikan  pada Pendidikan  Khusus  Profesi  Advokat (PKPA),  Kerjasama  DPC  IKADIN  Medan dengan  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara, 2008.
Sjahdeini,  S.R, “Rahasia  Bank    dan  Berbagai Masalah  di  Sekitarnya”,  Makalah Disampaikan  Pada  Diskusi  Mengenai Legal  Isues  Seputar  Pengaturan  Rahasia Bank,  Jakarta,    Senin  Tanggal  13  Juni 2005.

## Internet
http://www.ojk.go.id/,  diakses  tanggal  3  Mei 2013. Berita di Situs Resmi OJK. http://www.bisnis.com/perlindungan- konsumen-antisipasi-investasi-bodong- ojk-siapkan-call-center, diakses tanggal 5 Mei  2013.  Berita  di  Bisnis.com  dengan judul: “Perlindungan Konsumen Antisipasi Investasi Bodong, OJK Siapkan Call Center”.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/m akro/13/03/25/mk863h-ojk-siapkan- peraturan-perlindungan-konsumen, diakses  tanggal  4  Mei  2013.  Berita  di Republika.com,  dengan  judul:  “OJK Siapkan Peraturan Perlindungan Konsumen”. http://www.metrotvnews.com/metronews/rea d/2013/03/25/2/141276/OJK-
Gabungkan-Aturan-Perlindungan- Konsumen,  diakses  tanggal  4  Mei  2013. Berita  diutlis  di  Metrotvnews.com, dengan  judul:  “OJK  Gabungkan  Aturan Perlindungan Konsumen”.
http://definisi- pengertian.blogspot.com/2010/05/peng ertian-keterbukaan.html, diakses tanggal
16 November 2013. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D290182- 176A-4B66-9B9F-
1F4E14AE5686/7947/,  diakses  tanggak 7  November  2013.  Oleh:  Muliaman  D. Hadad, “Perlindungan dan Pemberdayaan  Nasabah  Bank  Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia”.. http://legalbanking.blogspot.com/2010/06/pe rlindungan-hukum-bagi-nasabah- sebagai.html,  diakses  tanggal  19 November  2013.  Oleh:  Khotibul  Umam, dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah  Sebagai  Konsumen  Jasa
Perbankan”.
http://www.ojk.go.id/konsumen, diakses tanggal  22  November  2013.  Situs  Resmi OJK, judul: “Edukasi”. http://www.ojk.go.id/pedia, diakses tanggal 21
November 2013. Situs Resmi OJK dengan judul “OJK-Pedia”.