DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 24 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Penerimaan Arab Saudi Terhadap Shuttle Diplomacy China dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023
Syaiful Muhammad Khadafi 1
1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, syaifulmkhadafi@gmail.com
Corresponding Author: syaifulmkhadafi@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  explain  and  answer  the  question  of  why  Saudi  Arabia accepted China's shuttle diplomacy as a medium to restore its diplomatic relations with Iran, even though previously there had been mediation efforts done by other countries. Using the 'tripartite approach' analytical framework proposed by Carlsnaes (1992), this research was discussed qualitatively deductively starting from this analytical framework. Previously there had  been  literature  that  examined  China's  relations,  influence,  and  policies  in  the  Middle East and found four main points that were the focus of this topic, namely: China's Influence in  the  Middle  East,  Economic-Political  Aspects  of  China's  Policy  in  the  Middle  East, Pragmatism in China's Policy in the Middle East, and Sino-Saudi Arabia and Sino-Iran. To fill  the  existing  gap,  this  research  then  found  that  Saudi  Arabia's  objective  conditions  and institutional arrangements influenced perceptions and values which then assessed that China had a significant role without a bad historical record in the region, so Saudi Arabia with its preference chose to accept China as a mediator to improve relations with Iran.
Keyword: China;  Saudi  Arabia;  Iran;  Foreign  Policy;  Diplomatic  Relations;  Middle  East; Shuttle Diplomacy; Tripartite Approach.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  dan  menjawab  pertanyaan  mengapa  Arab Saudi  menerima  shuttle  diplomacy  China  sebagai  media  untuk  mengembalikan  hubungan diplomatiknya dengan Iran, padahal sebelumnya telah ada upaya mediasi oleh negara-negara lain.  Menggunakan  kerangka  analisis  „tripartite  approach‟  yang  diajukan  oleh  Carlsnaes (1992) penelitian ini dibahas secara kualitatif deduktif yang berangkat dari kerangka analisis tersebut.  Sebelumnya  telah  ada  literatur  yang  mengkaji  terkait  bagaimana  hubungan, pengaruh  dan  kebijakan  China  di  Timur  Tengah  dan  ditemukan  empat  poin  utama  yang menjadi  fokus  dalam  topik  ini  yaitu:  Pengaruh  China  di  Timur  Tengah,  Aspek  Ekonomi- Politik  Kebijakan  China  di  Timur  Tengah,  Pragmatisme  dalam  Kebijakan  China  di  Timur Tengah,  dan  Sino-Arab  Saudi  dan  Sino-Iran.  Untuk  mengisi  gap  yang  ada,  penelitian  ini kemudian  menemukan  bahwa  dari  kondisi  objektif  Arab  Saudi  dan  pengaturan  institusional mempengaruhi  persepsi  dan  value  yang  kemudian  menilai  bahwa  China  memiliki  peran signifikan dengan tanpa adanya catatan historis buruk di kawasan, maka Arab Saudi dengan
preferensinya memilih untuk menerima China sebagai mediator perbaikan hubungan dengan Iran.
Kata Kunci: China; Arab Saudi; Iran; Kebijakan Luar Negeri; Hubungan Diplomasi; Timur Tengah; Shuttle Diplomacy; Tripartite Approach.

## PENDAHULUAN
Arab  Saudi  dan  Iran  memiliki  sejarah  hubungan  yang  dinamis  dalam  kurun  waktu yang panjang dan dalam beberapa dekade terakhir diwarnai oleh berbagai kondisi konflik dan atmosfer  hubungan  yang  panas.  Keretakan  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  diantaranya faktor ideologi, etnis dan kultur. (Nour Mohammadi, 2020).
Pada tahun 2016, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah terjadinya  serangan  di  kantor  Kedutaan  Besar  Arab  Saudi  di  Teheran.  Serangan  ini  terjadi karena kemarahan publik Iran yang dipicu oleh eksekusi mati Nimr al-Nimr, salah satu ulama terkemuka  Syiah,  oleh  Arab  Saudi  bersama  dengan  47  (empat  puluh  tujuh)  tokoh  lainnya yang dianggap melakukan pergerakan anti-pemerintah dan terorisme di Arab Saudi.  (Jazeera, 2016). Beberapa negara telah berupaya melakukan mediasi ataupun negosiasi untuk meredam keretakan  lebih  lanjut  dalam  hubungan  Arab  Saudi  dan  Iran.  Diantaranya  adalah  Indonesia, Swiss  dan  Iraq.  Semua  usaha  ini  sayangnya  gagal.  (Kompas,  2016)  (Hanggoro,  2016) (Swissinfo, 2017) (Rafsanjani, 2022).
Namun  tiba-tiba,  pada  bulan  Maret  2023,  China  berhasil  merestorasi  hubungan diplomatik  Arab  Saudi  dan  Iran  melalui  serangkaian  langkah  diplomasi  ulang-alik  ( shuttle diplomacy )  (Miller,  2023).  Hal  ini  mengejutkan  sebab  sebelumnya  telah  ada  banyak  upaya mediasi  yang  dilakukan  namun  selalu  mengalami  kegagalan.  Kedekatan  Iran  dengan  China sudah  menjadi  rahasia  umum.  Dua  negara  tersebut  telah  lama  menjalin  hubungan  baik. Keduanya juga sama-sama memiliki rivalitas dengan Amerika Serikat. Dari sisi tersebut tidak mengherankan apabila  Iran mau menerima China sebagai  mediator.  Namun, tidak demikian halnya  dengan  Arab  Saudi.  Arab  Saudi  memiliki  kedekatan  dengan  Amerika  Serikat  dan merupakan salah satu mitra aliansi Amerika Serikat di Timur Tengah.
Pergeseran  kebijakan  Arab  Saudi  yang  mengejutkan  ini  menarik  untuk  diteliti, mengingat  bahwa:  pertama,  secara  ideologi  dan  sistem  politik  Arab  Saudi  memiliki perbedaan  yang  sangat  kontras  dengan  Iran  dan  antara  keduanya  masih  memiliki  konflik. Kedua,  secara  ideologi  bernegara  dan  sistem  politik  Arab  Saudi  dengan  China  selaku mediator  perdamaian  juga  memiliki  perbedaan  yang  sangat  kontras,  Arab  Saudi  dengan sistem  konservatif  dan  China  dengan  komunisme.  Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka pertanyaan  penelitian  tulisan  ini  adalah  “Mengapa  Arab  Saudi    bersedia  menerima  China sebagai mediator perdamaian dengan Iran?”.

## METODE
Kondisi  perubahan  sikap  dan  kebijakan  yang  terjadi  pada  Arab  Saudi  ini  diteliti dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  non-numerik  yang  kemudian diinterpretasikan  dan  dianalisis.  Hal  ini  melibatkan  proses  berulang  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman melalui pengumpulan dan analisis data yang kaya dan terperinci, metode  ini  disebut  kualitatif  (Lamont,  et.  al.  2008).  Penggunaan  metode  kualitatif  ini didukung  dengan  metode  deduktif  dan Causal  Process  Tracing (CPT)  melalui  studi  kasus tunggal ( single-case-based ) dengan Arab Saudi sebagai unit analisis utamanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengaruh China di Timur Tengah
China  secara  historis  tidak  memiliki  catatan  merah  di  kawasan  Timur  Tengah. Sebaliknya,  mereka  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  penanganan  konflik  yang terjadi di kawasan itu sebab China lebih mengedepankan konsep dan gagasan tata kelola yang lebih  kreatif  dan  bernilai  lebih  (Pang  dan  Wang  2013).  Sun  (2017)  menuturkan  bahwa partisipasi China dalam tata kelola keamanan Timur Tengah berkembang dari tahap kognisi negatif hingga evaluasi positif.
China sendiri memainkan strategi smart power yang menurut  Altin (2022) bertujuan untuk  menjaga  keseimbangan  dalam  persaingan  regional  dan  untuk  mencapai  perluasan pengaruh ekonominya di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (Karakir, 2022). Hal ini  juga  kondusif  bagi  peningkatan  wacana  internasional  China,  daya  tarik  moral,  dan pengaruh  politik,  serta  memperkaya  konotasi  positif  dari  gagasan  dan  praktik  diplomasi China  (Sun,  2017).  Oleh  sebab  itu  Evron  (2015)  berargumen  bahwa  China  berusaha  untuk menjadi bagian dari proses utama di Timur Tengah dan berupaya untuk memajukan nilai dan kepentingannya di sana, tapi dengan pola yang berbeda dimana China mencoba mencapai dua hal tersebut tanpa investasi intensif sumber daya politik, ekonomi, dan militer.
Wu  (2021)  menyebutkan  bahwa  Aspek  ekonomi-politik  menjadi  salah  satu  yang paling  menonjol  dalam  kehadiran  China  di  Timur  Tengah.  Berkenaan  dengan  peran  dalam mendukung  perdamaian  dan  stabilitas  regional,  menurut  Liangxiang  (2017),  China  telah menjadi  kontributor ekonomi  yang penting, mediator  yang rendah hati, dan penyedia utama barang  publik  keamanan.  China  tidak  ingin  terlalu  masuk  pada  aspek  militer  dan  lebih mementingkan aspek ekonomi politik. Bagi China, bila dipandang dari sisi kewaspadaan dan perimbangan  kekuatan,  Calabrese  (1993)  berargumen  bahwa  insentif  ekonomi  dan  politik untuk  memanfaatkan  kesempatan  ini  tampaknya  lebih  besar  daripada  risiko  berkontribusi pada militerisasi lebih lanjut di wilayah tersebut.
Namun,  menurut  Ponížilová  (2019),  China  menyadari  semua  risiko  yang  datang dengan  keterlibatan  yang  lebih  besar  dalam  politik  regional  dan  pencapaian  ekonomi  dan perdagangan  tidak  harus  diterjemahkan  secara  otomatis  sebagai  tanda  kebijakan  diplomasi dan keamanan yang berhasil. Kita masih dapat mengamati bahwa konsep China tentang peran kekuatan besar berbeda dari konsep tradisional.

## Pragmatisme dalam Kebijakan China di Timur Tengah
Ponížilová (2019) dan Chaziza (2019) mengatakan bahwa diplomasi ekonomi China bersifat  pragmatis  dan  fleksibel.  Lebih  lanjut,  Chaziza  (2019)  menemukan  bahwa  peran mediasi  China  adalah  bagian  dari  strategi  yang  dirancang  dengan  hati-hati  yang  sesuai dengan  kerangka  kebijakan  non-intervensi  negara  tersebut.  Fardella  dan  Friedman  (2023) memandang bahwa China secara progresif mewujudkan aspirasi  mereka  untuk  menciptakan jaringan  global  yang  saling  bergantung  (interdependensi)  yang  mengintegrasikan  semua hubungan  komersial,  strategis,  politik  dan  budaya.  Timur  Tengah  telah  menjadi  bagian  inti dari desain global China.
Arab  Saudi  mengkhawatirkan  kedekatan  China  dengan  Iran  bisa  membawa  dampak tidak  baik  bagi  kondisi  regional  Timur  Tengah.  Menurut  Houghton  (2022),  ada  beberapa perdebatan  di  Arab  Saudi  terkait  dengan  perjanjian  antara  Iran  dan  China.  Pertama,  ada kekhawatiran  di  kalangan  komentator  Arab  Saudi  bahwa  perjanjian  tersebut  dapat  semakin mendorong  agresi  Iran  di  wilayah  tersebut.  Kedua,  beberapa  komentator  mencatat keprihatinan  mereka  tentang  niat  China  dan  mempertanyakan  apakah  China  akan  terus menjadi  mitra  yang  dapat  diandalkan  bagi  negara-negara  Teluk.  Meski  demikian,  ada  juga
keyakinan  bahwa  kepentingan  China  di  negara-negara  Teluk  pada  akhirnya  akan mengalahkan kepentingan mereka di Iran yang berarti Arab Saudi tidak perlu takut terhadap dampak jangka panjang dari hubungan Sino-Iran.
Literatur-literatur  tersebut  lebih  menekankan  pada  kepentingan  China  di  Timur Tengah  dan  perilaku  mereka  di  kawasan  ini  namun  belum  menjelaskan  alasan  dari  pilihan Arab  Saudi  dan  Iran  untuk  menerima  China  sebagai  pihak  ketiga  dalam  restorasi  hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2023. Sebagian litetatur tersebut memang lebih berfokus pada  periode  sebelum  restorasi  hubungan  diplomatik  Arab  Saudi  dengan  Iran.  Tulisan  ini menelisik alasan tersebut untuk mengisi gap penelitian yang ada.

## Kerangka Analisis
Holsti  (1988)  berpendapat  bahwa  kebijakan  luar  negeri  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  yaitu:  faktor  struktural,  terutama  polaritas;  struktur  ekonomi  internasional;  dan pengaruh  kebijakan  negara  lain.  Tulisan  ini  menggunakan  kerangka  analisis  kebijakan  luar negeri  yang  diajukan  oleh  Carlsnaes  (1992)  tentang  tripartite  approach.  Carlsnaes  (1992) menjelaskan  tiga  dimensi  dalam  perumusan  kebijakan  luar  negeri,  yaitu:  intentional dimension, dispositional dimension dan structural dimension.
Intentional  dimension  merupakan  dimensi  yang  memiliki  hubungan  teleologikal secara  langsung  dengan  aksi  kebijakan  luar  negeri.  Kebijakan  luar  negeri  tidak  dapat terbentuk tanpa ada kesengajaan dari aktor yang memiliki kepentingan tertentu maka proses yang  terjadi  dalam  pembentukan  kebijakan  luar  negeri  tidak  dapat  secara  langsung  muncul dari dispositional dimension dan structural dimension karena keduanya bukan dimensi  yang secara  langsung  sengaja  membentuk  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara.  Intentional dimension  mencakup  pilihan  dan  preferensi  dari  negara  yang  dari  sinilah  nantinya  pembuat kebijakan  menentukan  kebijakan.  Namun,  pilihan  dan  preferensi  negara  tidak  mungkin terbentuk  begitu  saja  tanpa  ada  landasan  yang  mendasari  hal  tersebut  dan  di  sinilah  fungsi dari  dispositional  dimension.  Dimensi  ini  memiliki  hubungan  kausalitas  yang  sangat  kuat dengan  intentional  dimension.  Dispositional  dimension  mencakup  persepsi  dan  nilai  yang tanpa disadari membentuk karakter seorang pemimpin dan kemudian mengarahkannya untuk memilih  dan  membentuk  suatu  kebijakan.  Sedangkan  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang ada  pada  intentional  dimension  dapat  dilakukan  dengan  melihat  pada  aspek  psikologis- kognitif  yang  menjadi  landasan  dan  dasar  utama  bagi  pengambil  kebijakan  untuk  memiliki preferensi  dan  pilihan  terhadap  kebijakan  tertentu.  Sementara  itu,  structural  dimension mencakup  kondisi  objektif  dan  pengaturan  institusional  seperti  aturan-aturan  yang  formal ataupun  tidak  formal  (Conceição-Heldt,  2006).    Dimensi  ini  menjadi  lapisan  ketiga  dengan asumsi bahwa sejauh apapun pilihan dan preferensi pengambil kebijakan serta sekuat apapun nilai dan persepsi  yang memengaruhinya, dia tidak akan mengejar kepentingan  yang berada di  luar  wadah  struktural.  Karena  itu  terdapat  hubungan  kausalitas  yang  kuat  antara  faktor- faktor yang ada pada dimensi ini dengan dimensi-dimensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain  struktur  dan  lembaga  dapat  dipahami  menjadi  penghambat  dan  pembatas  bagi kepentingan  suatu  aktor,  keduanya  juga  memberikan  pengaruh  dalam  membentuk  nilai  dan persepsi yang kemudian nantinya membentuk pilihan dan preferensi. Kemudian, meski tidak terlihat secara langsung, pengambilan kebijakan luar negeri juga memberikan pengaruh pada struktur internasional baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab setiap kebijakan luar negeri  yang diambil oleh suatu negara akan mempengaruhi tatanan internasional, mulai dari hubungan bilateral, multilateral, organisasi internasional dan lain sebagainya. Misal bila suatu negara memutuskan untuk membeli alutsista bersenjata nuklir, maka insecurity  pada negara sekitarnya akan muncul lalu akan mempengaruhi kebijakan dalam struktur internasional.
Kondisi  nasional  ataupun  internasional  Arab  Saudi  terbilang  cukup  kompleks sehingga  kebijakan  Arab  Saudi  ini  tidak  dapat  ditelaah  hanya  melalui  satu  aspek  atau  satu
dimensi saja, melainkan melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan, sehingga untuk itu dibutuhkan  kerangka  analisis  yang  komprehensif.  Maka  kerangka  teori  dari  Carlsnaes tersebut  relevan  untuk  menjadi  kerangka  analisis  yang  menjelaskan  kebijakan  Arab  Saudi dalam  memperbaiki  hubungan  diplomatiknya  dengan  Iran  dan  menerima  China  sebagai mediator  melalui shuttle  diplomacy. Hal  tersebut  dikarenakan  teori  ini  membahas pembentukan  kebijakan  luar  negeri  melalui  berbagai  aspek  dan  dimensi  sesuai  dengan keadaan Arab Saudi sendiri, sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya.

## Pembahasan
Analisis Kebijakan Arab Saudi Menerima Mediasi China Dalam Perbaikan Hubungan Diplomatik Dengan Iran
Untuk  menemukan  jawaban  dari  pertanyaan  penelitian  yang  sudah  diajukan,  tulisan ini  menggunakan  teori  Carlsnaes  (1992)  dengan  mengidentifikasi  beberapa  variabel,  yaitu: kondisi objektif dan pengaturan institusional yang berada dalam dimensi struktural, persepsi dan value  yang berada dalam dimensi disposisional, lalu pilihan dan preferensi  yang berada dalam dimensi intensional.

## Dimensi Struktural: Kondisi Obyektif Arab Saudi dan Pengaturan Institusional
Hal  yang  paling  mendasar  dari  kondisi  objektif  adalah  keinginan  Arab  Saudi  untuk terus  mengejar  hegemoni  di  kawasan  Timur  Tengah,  yang  menghasilkan  gagasan  Vision 2030 yang dicetuskan oleh Muhammad bin Salman.
Arab  Saudi,  sebagai  negara  yang  rajanya  dijuluki  “Pelayan  Dua  Tanah  Suci”, berupaya meraih hegemoni di kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam. Ada beberapa upaya yang  dilakukan  Arab  Saudi  untuk  mencapai  hal  tersebut.  Akbarzadeh,  et  al.  (2017)  menilai bahwa  Arab  Saudi,  khususnya  dalam  Organisasi  Kerja  Sama  Islam  (OKI),  telah  mengubah perannya  dari  yang  bersifat  kepemimpinan  menjadi  hegemoni.  Dalam  konteks  ini,  dia mendefinisikan hegemoni dengan pendapat Gramsci yang mengatakan bahwa hegemoni tidak hanya  dominasi  terkait  force  namun  juga  gagasan  bahkan  ideologi.  Hal  ini  relevan  dengan konteks organisasi berbasis kesamaan ideologi seperti OKI.
Hegemoni  ini  juga  bisa  dicapai  dengan  proses  funding  terhadap  negara  lainnya, khususnya negara-negara miskin  dan berkembang. Konsep intermediate hegemonic strategy dari  Brown  dan  Gravinghold  (2016)  serta  Radelet  (2015)  menjelaskan  bahwa  negara  kaya yang memiliki kepentingan memberikan sumbangan untuk mempromosikan kepentingan luar negeri  mereka.  Sejak  tahun  1993,  Arab  Saudi  mengalokasikan  5,3%  dari  Produk  Nasional Bruto (PNB) mereka untuk bantuan luar negeri (Zuhur 2011, 169). Bila diakumulasikan sejak tahun 1975, Arab Saudi telah menyumbangkan kurang lebih 125,97 miliar dolar AS dengan penerima terbanyak didominasi oleh negara-negara Arab dan Islam dengan Yaman berada di posisi  teratas  dan  disusul  oleh  Suriah  dan  Mesir  (data.ksrelief.org,  2023).  Jumlah  fantastis tersebut  mengangkat  posisi  Arab  Saudi  pada  salah  satu  puncak  donatur  di  dunia  dan  yang tertinggi di kawasan Timur Tengah dan di antara negara-negara Islam.
Sumbangan tersebut diberikan oleh Arab Saudi secara sukarela di berbagai sektor. Di antara  fokus  utama  Arab  Saudi  adalah  bidang  pendidikan  dan  dakwah  dengan  intensi  yang berlandaskan pada ideologi. Salah satu tujuannya adalah untuk secara konsisten menyebarkan paham resmi ideologinya, yaitu sunni, di Dunia Islam. Semua usaha ini termasuk bagian dari soft  hegemony  Arab  Saudi.  Tercatat,  sejak  tahun  1976,  Arab  Saudi  telah  menyumbangkan total  biaya  lebih  dari  8.905.987.316  (delapan  miliar  sembilan  ratus  lima  juta  sembilan  ratus delapan  tujuh  ribu  tiga  ratus  enam  belas)  dollar  AS  untuk  keperluan  pendirian  sekolah, beasiswa  mahasiswa  luar  negeri,  dakwah  dan  lainnya  yang  terkait  hal  tersebut (data.ksrelief.org, 2023).
Selain  itu,  dalam  usaha  untuk  memperkuat  ekonomi  dan  jalur  bisnis  serta mewujudkan  hegemoninya  di  kawasan  Timur  Tengah  dan  Dunia  Islam,  Arab  Saudi bergabung dengan berbagai organisasi internasional. Institutional power bisa membantu Arab Saudi  mewujudkan  targetnya  sebab  kekuatan  institusional  memungkinkan  negara  untuk memberikan  pengaruh  tidak  langsung  pada  perilaku  negara  anggota  melalui  aturan  formal dan informal dari institusi (Choi, 2013; Loke, 2017; Thompson, 2013). Dari sini, pengaturan institusional  memberikan  pengaruh  pada  Arab  Saudi  untuk  mempengaruhi  dimensi disposisionalnya  yang  mencakup  persepsi  dan  nilai.  Ada  berbagai  organisasi  yang  diikuti oleh  Arab  Saudi,  di  antaranya  adalah Organization  of  The  Petroleum  Exporting  Country (OPEC) ,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), Gulf  Cooperation  Council  (GCC),  League  of Arab  States  (LAS),  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI),  The  Standing  Committee  for Economic  and  Commercial  Cooperation  of  the  Organization  of  Islamic  Cooperation (COMCEC), World Trade Organization (WTO), G20, International Trade Center (ITC), dan World Bank Group (WBG) (gaft.gov.sa.). Setiap organisasi tersebut tentu memiliki berbagai aturan yang menjadi alat kontrol dan pengaturan terhadap anggota-anggotanya.
Barnett  dan  Duvall  (2005)  menggambarkan  hal  ini  sebagai  kontrol  tidak  langsung suatu  aktor  atas  kondisi  tindakan  negara  lain  yang  jauh  secara  sosial.  Keberadaan  di organisasi-organisasi  tersebut  dimanfaatkan  oleh  Arab  Saudi  untuk  secara  tidak  langsung mengenali  kondisi  setiap  negara  anggota  dan  memberikan  pengaruh  secara  tidak  langsung melalui pengaturan institusionalnya. Untuk melihat  mekanisme kontrol tidak langsung  yang dilakukan oleh Arab Saudi, penulis berfokus pada dua organisasi sebagai sampel mekanisme tersebut, yaitu League of Arab States (LAS) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
League of Arab States (LAS) yang merupakan salah satu organisasi yang didominasi oleh Arab Saudi, adalah salah satu jalur utama Arab Saudi melalui institutional power untuk mewujudkan  hegemoni  di  kawasan.  Menurut  Felsch  (2020)  Arab  Saudi  memiliki  pengaruh kuat secara tidak langsung dalam menguasai keanggotaan LAS dalam menentukan kebijakan. Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  LAS  yang  berpihak  pada kepentingan Arab Saudi terkait rivalitasnya di kawasan, di antaranya peningkatan keputusan anggota  LAS  sebanyak  22  negara  yang  membentuk  LAS  menjadi  institusi  anti-Iran  dan aliansinya pada periode 2015-2019. Masih menurut Felsch (2020) bahwa aktor internasional harus  mempertimbangkan  bahwa  konflik  dengan  Arab  Saudi  bisa  berubah  menjadi ketegangan dengan seluruh negara Arab.
Sedangkan  OKI  sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  merupakan  organisasi internasional  terbesar  setelah  PBB.  Organisasi  ini  digunakan  oleh  Arab  Saudi  sebagai  salah satu wadah mewujudkan soft hegemony. Terbukti Arab Saudi memainkan peran penting dan memiliki  pengaruh  terbesar  dalam  pembuatan  kebijakan  di  OKI.  Menurut  Akbarzadeh  dan Ahmed  (2017),  Arab  Saudi  telah  mendominasi  pengaruh  terhadap  kebijakan  yang dikeluarkan di OKI selama 5 dekade. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya: 1. Tatanan  struktural,  pada  aspek  ini  Arab  Saudi  berhasil  mendominasi  OKI  karena  pada nyatanya  kepatuhan  mayoritas  anggota  OKI  menjadi  penyedia  kuasa  penuh  untuk mengklaim kepemimpinan Arab Saudi di organisasi tersebut. Dominasi peran ini menjadi salah  batu  loncatan  Arab  Saudi  dari  kepemimpinan  menuju  hegemoni.  Salah  satunya adalah  dengan  menjadi  pemimpin  sekaligus  tuan  rumah  untuk  Akademi  Fiqih  Islam Internasional,  melalui  agenda  ini  Arab  Saudi  mampu  mengkrontruksi  ideologi  resminya, Sunni,  pada anggota akademi tersebut  (Akbarzadeh dan Ahmad, 2017).  Berikutnya Arab Saudi  mampu  mempengaruhi  anggota  OKI  ketika  terbentuknya  Koalisi  Anti  Terorisme Alianssi  Militer Islam  (IMAFT) dipimpin  oleh Arab Saudi  yang dianggotai  oleh anggota OKI,  sehingga  mereka  terikat  oleh  kebijakan  Arab  Saudi  dalam  keamanan penanggulangan terorisme (Akarzadeh dan Ahmad, 2017).
2. Pendanaan, aspek ini merupakan salah satu yang terkuat bagi Arab Saudi untuk mencapai tujuannya di kawasan. Secara soft hegemony, Arab Saudi bahkan mengeluarkan 5.3% dari Produk  Nasional  Burto  (PNB)  untuk  keperluan  bantuan  luar  negeri  (Zuhur,  2011). Diantara bantuan itu dialokasikan untuk penyebaran ideologi sunni di dunia, dalam hal ini Arab  Saudi  telah  menginvestasi  100  miliar  dolar  AS  untuk  penyebaran  ideologi  sunni melalui pendirian sekolah, masjid, dan berbagai institusi baik di negara mayoritas muslim ataupun selainnya (Dorsey, 2016).
3. Urusan  bilateral,  dalam  aspek  ini  Arab  Saudi  telah  menjalin  hubungan  bilateral  secara intens  dengan  negara-negara  anggota  OKI.  Hal  ini  melanggengkan  kemampuan  Arab Saudi dalam membentuk kebijakan di organisasi tersebut (Akbarzadeh dan Ahmed, 2017). Hal  ini  juga  digunakan  oleh  Arab  Saudi  untuk  menyebarkan  paham  ideologi  sunni  di negara-negara tersebut (Bates, 1975).
Selain  dominasi  Arab  Saudi,  ada  satu  kesepakatan  yang  berperan  penting  dan membentuk pengaturan institusional, baik yang secara resmi maupun tidak resmi, yaitu Belt and  Road  Initiative  (BRI)  yang  merupakan  gagasan  China.  Kebijakan  luar  negeri  China secara tradisional menolak strategi aliansi dan berfokus pada pembentukan kemitraan sebagai taktik  yang  lebih  sederhana  untuk  menghindari  permusuhan  pihak  ketiga  (Zuokui,  2017). Memiliki  BRI  memberi  pengaruh  signifikan  dalam  pembangunan  di  negara-negara  Timur Tengah  sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu  pertimbangan  Arab  Saudi  (Chazizah,  2019). Terbukti  bahwa  investasi  China  berada  pada  rentang  1  hingga  8  triliun  dolar  AS  dan  575 miliar dolar AS dialokasikan untuk investasi pada 70 koridor BRI yang sudah berjalan. Dari 575 miliar dolar ini, 13% dialokasikan khusus untuk Timur Tengah dan Afrika Utara (World Bank, 2019). Selain BRI, China juga mampu mewujudkan wadah forum multilateral dengan negara-negara  kawasan  Timur  Tengah.  China  mendirikan  forum  China  Arab  States Cooperation  Forum  (CASCF)  pada  tahun  2004  yang  merupakan  salah  satu  instrumen diplomasi  China  yang  kemudian  berkembang  menjadi  platform  penting  untuk  mewujudkan dialog  dan  kerja  sama  kolektif  di  kawasan  tersebut.  Di  bawah  kerangka  CASCF,  lebih  dari sepuluh  mekanisme berhasil menjadi  platform institusional  bagi  kerja sama strategis  China- Arab,  seperti  pertemuan  tingkat  menteri,  pertemuan  pejabat  senior,  konferensi  bisnis,  dan seminar investasi (Liu, 2011). Selain hal tersebut, masih banyak pengaruh signifikan China di wilayah  Timur  Tengah  yang  disambut  baik  oleh  negara-negara  di  kawasan  tersebut.  Tanpa disengaja  hal  ini  membentuk  suatu  pengaturan  institusional  yang  mampu  mempengaruhi kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  negara  di  kawasan  tersebut,  tidak  terkecuali  Arab  Saudi. Dari sini kemudian nantinya akan mempengaruhi persepsi Arab Saudi dan memberikan nilai pada negara tersebut.

## Dimensi Disposisional: Persepsi dan Nilai Arab Saudi
Dari  penjelasan  di  bagian  sebelumnya,  untuk  terus  melanjutkan  usaha  hegemoni  di kawasan  Timur  Tengah  dan  Dunia  Islam,  Arab  Saudi  harus  menjaga  keberlangsungan ekonomi  dan  kekayaan  serta  sumber  pendanaannya.  Kondisi  ini  mengharuskan  Arab  Saudi mencari  sumber  keuangan  yang  bisa  digunakan  untuk  terus  mensuplai  keperluan  funding dalam  proses  hegemoni  tersebut.  Arab  Saudi  yang  dikenal  sebagai  negara  petrodollar, kemudian  memiliki  persepsi  baru  bahwa  mereka  harus  segera  menyudahi  ketergantungan pada  minyak  bumi  dan  mencari  solusi  sumber  dana  lain  sejalan  dengan  target  nol  emisi global Arab Saudi dan kondisi produksi dengan harga minyak yang tidak stabil.
Berdasarkan  persepsi  tersebut,  Arab  Saudi  di  masa  MBS  kemudian  membentuk gagasan  Vision  2030  sebagai  upaya  memperkuat  ekonomi  di  sektor  non-migas  dan melakukan  modernisasi  Arab  Saudi.  Arab  Saudi  harus  fokus  pada  ekspor  non-migas  untuk mengatasi  dampak  negatif  dari  guncangan  harga  minyak,  investasi  domestik,  dan  investasi asing  langsung  untuk  mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dalam
jangka  panjang  sebagaimana  prospek  dalam  Vision  2030  (Alneel,  2022).  Salah  satu  tujuan terpenting  Vision  2030  adalah  membuka  investasi  dari  luar  negeri  dan  kebanyakan merupakan proyek yang berorientasi pada wisata yang diharapkan mengundang banyak turis dan  pengunjung.  Dari  24  proyek  yang  dijalankan,  15  diantaranya  menargetkan  kunjungan turis  dan  wisatawan,  yaitu:  Al-Ula,  AMAALA,  Diriyah  Gate,  Green  Riyadh,  King  Salman Energy  Park,  King  Salman  Park,  Middle  East  Green  Initiative,  Mohammed  bin  Salman Project  for  Developing  Historical  Mosque,  NEOM,  Qiddiya,  Riyadh  Art,  Riyadh  Sport Boulevard, ROSHN, Saudi Green Initiative, dan The Red Sea (Vision2030.gov.sa.). Terlihat dari  hal  tersebut  bahwa  sektor  wisata  dan  investasi  menjadi  salah  satu  target  utama  Arab Saudi  untuk  membentuk  sumber  keuangan  yang  berkelanjutan.  Dari  persepsi  ekonomi  ini, Arab  Saudi  melihat  bahwa  semakin  luas  jaringan  hubungan  diplomasi  yang  dimiliki, khususnya dengan negara-negara di dalam kawasan, proyek ini akan semakin berjalan dengan baik  dan  terus  berkembang.  Pemutusan  hubungan  diplomatik,  berdasarkan  hal  itu,  tentu berkontribusi  mengurangi  jumlah  pengunjung  dan  membatasi  investor  dari  negara  yang terputus  hubungannya.  Dengan  demikian,  langkah  memperbaiki  hubungan  dengan  Iran merupakan pilihan yang paling rasional dan menguntungkan bagi Arab Saudi.
Selain  itu,  Arab  Saudi  juga  melihat  pengaruh  signifikan  China  di  kawasan  Timur Tengah,  khususnya  melalui  BRI,  dan  negara-negara  di  kawasan  tersebut  selalu mempertimbangkan China dalam setiap tindakan mereka, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis.  Hal  ini  membentuk  persepsi  Arab  Saudi  yang  melihat  peluang  untuk  memperkuat posisinya  di  kawasan  Timur  Tengah  dengan  melakukan  kerja  sama  dan  menjalin  hubungan yang  baik  dengan  China  di  berbagai  sektor.  Ada  banyak  kerja  sama  antara  kedua  negara tersebut. Di antaranya tercatat bahwa Arab Saudi pada tahun 2022 telah menandatangani 34 kesepakatan investasi bersama China yang mencakup berbagai sektor mulai dari green energy hingga  industri  medis  (SPA,  2022).  Bahkan,  sebelumnya  Arab  Saudi  dan  China  telah melakukan  kerjasama  ekonomi  sebesar  1,2  triliun  riyal  Saudi  atau  senilai  320  miliar  dollar AS  periode  2017-2021  (SkyNews,  2022).  Pada  tahun  2022,  bila  dibandingkan  dengan Amerika  Serikat,  China  jauh  unggul  dalam  hal  kerja  sama  dengan  Arab  Saudi.  Pada  tahun tersebut, Amerika Serikat melakukan kerja sama dengan Arab Saudi dengan nilai 23,3 miliar dollar AS sedangkan dengan China sebesar 106 miliar dollar AS (Thenewkhalij.news, 2022). Begitu  juga  dalam  data  resmi  yang  dirilis  oleh  website  stats.gov.sa  menyatakan  secara eksplisit:
ٍيو ىهأ لود ةعىًجً نا ٍي ص نا ًح ناو تر ثأح س ا اً ب هح ب س َ %18 ٍي ً ناًجإ ةًي ق تارداص  ،ةك ه ًً نا ثغ ه بو تارداص نا اهي نا واع 2019و  179,669 ٌىي ه ي ريال  ثي ح ثه ح حا ةب جرً نا ى نولأا ٍي ٍي ب لوذ نا ًح نا رذص ج اه ن ةك ه ًً نا. ً ف ٍي ح ثغ ه ب ةًي ق تادراو ةك ه ًً نا اهُ ي م ناخ واع 2019و 105,571 ٌىي ه ي ريال  مث ً ج ةب س َ  %18 ٍي ً ناًجإ ةًي ق تادراو ،ةك ه ًً نا ثي ح ثه ح حا ةب جرً نا ى نولأا ٍي
ٍي ب لوذ نا ًح نا درىح س ج اهُ ي ةك ه ًً نا
Dan  di  antara  negara-negara  penting  dalam  kelompok  ini  yaitu  China  dan  yang menyumbang  18%  dari  total  nilai  ekspor  Kerajaan,  dan  ekspor  ke  negara  tersebut  pada tahun 2019 mencapai 179.669 juta Riyal, menjadikannya tingkat pertama di antara negara- negara tujuan ekspor  kerajaan. Sementara itu nilai impor Kerajaan dari China  pada tahun 2019  mencapai  105.571  juta  Riyal  mewakili  18%  dari  total  nilai  import  Kerajaan  yang menjadikan China pada posisi pertama dari negara-negara asal impor Kerajaan.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  dan  dipahami  bahwa  China  merupakan partner ekspor-impor terbesar Arab Saudi, terbukti dari tahun 2010 hingga 2019, 18% ekspor- impor  Arab  Saudi  dilakukan  dengan  China  yang  mengungguli  negara  manapun  termasuk Amerika  Serikat.  (Stats.gov.sa,  2019).  Angka-angka  tersebut  terbilang  besar  dan merepresentasikan  persepsi  bahwa  Arab  Saudi  telah  mempertimbangkan  China,  khususnya dalam aspek ekonomi, investasi, dan pengaruh mereka di kawasan Timur Tengah.
Disadari  atau  tidak,  nilai  Arab  Saudi  yang  awalnya  terbentuk  dalam  pola  politik konservatif  kini  mulai  berkembang  lebih  moderat  dan  bahkan  mendekati  sikap  pragmatis. Berangkat dari kebijakan ekonomi dan urusan dalam negeri, globalisasi melalui Vision 2030 perlahan  mengikis  ideologi  kerajaan  tersebut.  Untuk  mencapai  Vision  2023  tersebut, Kementerian  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pembangunan  Masyarakat  melaksanakan  berbagai kegiatan  dan  acara  hiburan  untuk  melibatkan  anak-anak  muda,  bahkan  terjadi  pelemahan terhadap Otoritas Amr Ma‟ruf dan Nahi Munkar sebagai salah satu lembaga pendirian syariat Islam di Arab Saudi lalu didirikan Otoritas Umum Hiburan yang menjadi wadah diadakannya berbagai  acara  termasuk  konser-konser  yang  mengundang  penyanyi  Barat  dan  aktor internasional (Al-Jibaly, 2022).
Kegiatan-kegiatan tersebut mendapat sambutan dari para pemuda maupun pemudi di Arab  Saudi,  Al-Kinaniy  (2020)  melakukan  penelitian  secara  kuantitatif  dengan  mengambil sampel  343  pemuda  dari  King  Saud  University  dan  368  pemudi  dari  Princess  Noura University  dan  didapatkan  hasil  bahwa  jumlah  yang  mendukung  mendominasi,  lalu  pada akhir tulisannya Noura justru cenderung merekomendasikan agar kerajaan lebih serius dalam mengembangkan  dunia  hiburan  melalui Vision  2023 (Al-Kinaniy,  2020).  Fenomena  ini dikhawatirkan  menjadi  salah  satu  faktor  terbesar  atas  kemungkinan  terkikisnya  ideologi masyarakat  internal  kerajaan  yang  mengakibatkan  sebagian  masyarakat  khususnya  para pemuda  mungkin  tidak  bisa  membedakan  mana  yang  dibolehkan  dan  mana  yang  tidak  (Al- Jibaly, 2022). Dalam hal ini ada tiga tantangan dasar yang dihadapi oleh masyarakat dan para pemuda  di  Arab  Saudi  yang  juga  telah  melampaui  ideologi  kerajaan:  kebebasan  individu, hiburan  dan  seni  dengan  segala  bentuknya  seperti  konser  dan  drama,  dan  hubungan  lawan jenis (Al-Jibaly, 2022).
Pergeseran  nilai  ini  juga  tampak  pada  aspek  politik  luar  negeri  Arab  Saudi,  hal  ini terbukti  dari  menurunnya  tensi  pandangan  politik  Arab  Saudi  terhadap  Iran  yang  telah mengalami  pergeseran  dalam  beberapa  dekade  dan  Arab  Saudi  terus  berupaya  menjalin hubungan dan kerja sama dengan berbagai negara, terutama China, yang notabene merupakan „musuh besar‟ dari rekan utama Arab Saudi sendiri, yaitu Amerika Serikat. Demi mengejar kepentingan  politik,  Arab  Saudi  terus  berupaya  menjalin  hubungan  baik  dengan  berbagai negara selama tidak melanggar komitmen dan prinsip dasar negara tersebut.

## Dimensi Intensional: Preferensi dan Pilihan Arab Saudi
Persepsi dan nilai yang terbentuk dari pengaruh secara kausalitas oleh kondisi objektif dan  pengaturan  institusional  membentuk  preferensi  dan  pilihan  Arab  Saudi.  Mereka kemudian  menimbang  bahwa  kebutuhan  keberlangsungan  ekonomi  sangat  diperlukan  untuk terus  mempertahankan  hegemoni  di  kawasan  Timur  Tengah  dan  Dunia  Islam.  Apabila mengandalkan  minyak,  kondisi  harga  dan  produksi  yang  tidak  stabil  bisa  mengancam perkembangan  ekonomi  Arab  Saudi.  Hal  ini  memunculkan  persepsi  bahwa  ekonomi  harus terus dikembangkan dengan membuka berbagai sektor untuk mengejar kepentingan tersebut. Untuk melancarkan tujuannya, Arab Saudi, dengan pertimbangan di berbagai aspek, memilih untuk  membuka  kembali  hubungan  diplomatik  dengan  Iran.  Nilai  yang  dulu  terpola  dari konservatif  kini  mulai  moderat  bahkan  cenderung  pragmatis  membuat  Arab  Saudi  memilih siapa  yang  akan  menjadi  mediator  perdamaian  tersebut.  China  adalah  pilihan  yang  rasional dan  menguntungkan  bagi  Arab  Saudi.  China  dengan  kemampuannya  menjalin  kemitraan  di kawasan  juga  akan  mengukuhkan  posisi  Arab  Saudi  di  kawasan  tersebut.  China  secara historis  tidak  memiliki  catatan  hitam  di  kawasan  Timur  Tengah  sehingga  pilihan  terhadap China  untuk  memediasi  hubungan  dengan  Iran  diperkirakan  tidak  akan  mendatangkan keluhan apa lagi  protes dan kecaman dari negara lain di  kawasan tersebut.  Dari sini terlihat preferensi dan pilihan Arab Saudi dalam mengambil keputusan.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  bagian  kerangka  teori  bahwa  kebijakan  luar  negeri tidak  terbentuk  secara  kausalitas  oleh  dimensi  intensional,  melainkan  hubungan  antara keduanya  bersifat  teologikal  yang  berarti  bahwa  pembentukan  kebijakan  luar  negeri  bukan terjadi secara sebab-akibat dengan maksud dan tujuan tertentu saja. Melainkan kebijakan luar negeri  terbentuk  dengan  cara  teratur  melalui  pertimbangan  yang  dibentuk  dari  berbagai dimensi  sebelumnya,  kemudian  disertai  dengan  adanya  maksud  yang  ingin  dikejar,  baik setelah pembentukan kebijakan ataupun sebelumnya.
Maka  Arab  Saudi  menerima  China  sebagai  mediator  bukan  semata  karena  ingin mendapatkan  keuntungan  ekonomi  saja,  namun  terbentuk  karena  kondisi  objektif  dan pengaturan institusional yang mendorong Arab Saudi untuk mencapai hegemoni di kawasan dan  hal  tersebut  membutuhkan  kekuatan  ekonomi  serta  finansial  yang  secara  logis  dan rasional China merupakan pilihan terbaiknya.
Jadi,  dalam  mengambil  keputusan  berlandaskan  pada  aspek  ekonomi  sebagai penunjang  utama  dalam  mencapai  tujuan  hegemoninya  di  kawasan,  maka  secara  teologikal Arab  Saudi  kemudian  membentuk  kebijakan  luar  negerinya  untuk  membuka  kembali hubungan  diplomatik  dengan  Iran  dan  menerima  shuttle  diplomacy  China  untuk  memediasi hal tersebut.

## KESIMPULAN
Banyak  aspek  yang  menjadi  pertimbangan  setiap  negara  untuk  menentukan  pilihan dalam  pembentukan  kebijakan  luar  negeri.  Aspek  dominasi  di  kawasan  menjadi  salah  satu pembentuk  persepsi  Arab  Saudi  untuk  mengejar  kepentingan  ekonominya  melalui pengembangan  sektor  non-migas.  Keberadaan  Iran  di  kawasan  Timur  Tengah  sebagai  rival menjadi  salah  satu  penghambat  keberlangsungan  dominasi  Arab  Saudi  di  kawasan  Timur Tengah dan Dunia Islam sehingga menjadikan mereka sebagai teman dan memulai hubungan baik lagi merupakan pilihan logis dan rasional serta menguntungkan bagi Arab Saudi. Shuttle diplomacy  China  ternyata  berhasil  mewujudkan  hal  tersebut  dan  Arab  Saudi  menerimanya berdasarkan  pertimbangan  pengaruh  besar  China  di  kawasan  melalui  BRI  dan  upaya-upaya lainnya. Selain itu, catatan hitam sejarah yang tidak pernah dimiliki China di kawasan Timur Tengah  (Karakir,  2022)  menjadi  pendorong  pilihan  dan  preferensi  Arab  Saudi  untuk menerimanya sebagai mediator.
Namun, aspek ideologi juga harus jadi perhatian penting Arab Saudi  yang tidak bisa diabaikan  dalam  menjalin  hubungan  dengan  suatu  negara.  Ideologi  sunni  sebagai  asas bernegara  tanpa  disadari  bisa  perlahan  dikikis  oleh  modernisasi  yang  salah  satunya disebabkan  oleh  kontruksi  nilai  yang  dibentuk  oleh  globalisasi  melalui  Vision  2030,  dan perubahan arah politik terhadap Iran yang notabenenya adalah penganut syiah. Bisa saja hal tersebut menjadi ancaman bagi ideologi Arab Saudi tanpa disadari. Begitu pula China dengan paham komunisnya. Bila di sisi ini Arab Saudi lengah, stabilitas negara bisa terganggu.

## Ucapan Terimkasih
Penulis  menghaturkan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  Bapak  Broto  Wardoyo atas dukungan, masukan dan saran yang beliau berikan pada penulisan artikel ini.

## REFERENSI
Akbarzadeh,  S.,  Ahmed,  Z.S.  (2018).    Impacts  of  Saudi  Hegemony  on  the  Organization  of Islamic Cooperation (OIC). Int J Polit Cult Soc 31, 297–311 https://doi.org/10.1007/s10767-017-9270-x
Altin, H. (2022). A Genuine Blend of Statecrafts: China's smart power strategy in the MENA region. World Affairs, 185(3), 557-586. doi:10.1177/00438200221107398
Al-Jibaly,  Ali.  (2022).  At-Tahawulat  Al-Fikriyat  „inda  As-Syabab  As-Saudi…Al-Asbab  wa Al-Mazhahir. Strategic Fikr Center for Studies.
Al-Kinaniy,  Iman  binti  Ahmad  binti  Ibrahim.  (2020).  Ittijahat  As-Syabab  wa  Al-Fatayat Nahw At-Tarfih fi Al-Mujtama‟ As-Saudi fi Dhau Rukyat 2030. Majallat Jamiat Fyum li  Al-Ulum  At-Tarbawiyah  wa  An-Nafsiyah.  Jilid  14.  Hlm.  493-549.  DOI: 1021608/jfust.2020.119909
Alterman, Jon B. (2009) China‟s Soft Power in The Middle East, China's Soft Power and Its Implication for The United States, Hlm. 63-76
Abdo, G. (2017). The new sectarianism: The Arab uprisings and the rebirth of the shi‟a-sunni divide. UK: Oxford University Press.
Alneel, A. (2022). The Effect of Oil Price Shocks on Saudi Arabia‟s Economic Growth in the Light  of  Vision  2030  “A  Combination  of  VECM  and  ARDL  Models.  Jurnal  of  The Knowledge Economy, 3401-3423.
Calabrese, J. (1992-1993). Peaceful or Dangerous Collaborators? China's Relations with the Gulf Countries. Pacific Affairs, Vol. 65, 471- 485.
Carlsnaes.  (1992).  The  Agency-Structure  Problem  in  Foreign  Policy  Analysis.  International Study Quarterly Oxford University Press, 245-270.
Carlsnaes,  W.  (1992).  The  Agency-Structure  Problem  in  Foreign  Policy  Analysis. Internatioanl Study Quarterly, 245-270.
Conceição-Heldt,  E.  D.  (2006).  Taking  Actors'  Preferences  and  the  Institutional  Setting Seriously:  The  EU  Common  Fisheries  Policy.  Journal  of  Public  Policy,  Sep.  -  Dec, 2006, Vol. 26, No. 3, 279-299.
data.ksrelief.org.  (2023).  Manasshat  Al-Musa'adat  As-Su'udiyah.  Manasshat  Al-Musa'adat As-Su'udiyah.
Eilts,  H.  F.  (2001).  Saudi  Arabi  Foreign  Policy.  Diplomacy  in  the  Middle  East:  The International Relations of Regional and Outside Powers.
Evron,  Y.  (2015).  Middle  East:  the  quest  for  a  great-power  role  in  the  region.  International Relations, 125–144.
Hanggoro,  M.  A.  (2016,  Januari  11).  Merdeka.  Retrieved  from  Merdeka.com: https://www.merdeka.com/dunia/upaya-indonesia-damaikan-kembali-arab-saudi-dan- iran.html
Jazeera,  A.  (2016,  Januari  4).  Al  Jazeera.  Retrieved  from  Al  Jazeera.com: https://www.alriyadh.com/1116040
Karakir, I. A. (2022). China's Conflict Management in the Middle East: Involvement without Impact? 240-257.
Kompas.
(2016, Januari 12). Kompas. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15000071/Indonesia.dan.Mediasi.Konflik .Arab.Saudi-Iran?page=all
Liangxiang, J. (2017). China‟s Role in the Middle East: Current Debates and Future Trends. 39-55.
Liu,  Z.  (2011).  China‟s  Diplomacy  on  the  Hot  Issues  of  Middle  East:  History,  Ideas, Experiences  and  Impact. Journal  of Middle Eastern and  Islamic Studies (in Asia), 68- 91.
Miller,  A.  D.  (2023,  Maret  14).  Foreign  Policy.  Retrieved  from  foreignpolicy.com: https://foreignpolicy.com/2023/03/14/china-brokered-saudi-iran-deal-explained- diplomacy-biden/
Nour  Mohammadi,  M.  (2020).  Cultural  Foundations  of  Iran-Saudi  Arabi  Conflict. Geopolitics Quarterly, 163-181.
Rafsanjani, M. N. (2022). POTENSI NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI DAN IRAN TAHUN 2016-2022. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 583- 594.
SkyNews. (2022, Desember 8). Tauqi'at 34 Ittifaqiyah Istitsmariyah baina Syarikat Su'udiyah wa Shiniyah. Retrieved
from
SkyNews:
https://www.skynewsarabia.com/business/1578919- %D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-34- %D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9- %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8 %A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA- %D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D
SPA. (2022, 8 12). Saudi Press Agency. Retrieved from sp.spa.gov.sa.: https://sp.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2407555
Stats.gov.sa. (2019). At-Tabadul At-Tijariy. Al-Haiah Al-'Amma li Al-Ihsha.
Sun, D. (2017). China and the Middle East security governance in the new era. Contemporary Arab Affairs, 1-18.
Swissinfo.
(2017, July 19). Swissinfo.ch. Retrieved from Swissinfo.ch: https://www.swissinfo.ch/eng/business/swiss-diplomacy_saudi-arabia-and-iran- weighing-mediation-offer/43344638
Thenewkhalij.news. (2022, Oktober Minggu, 9). Thenewkhalij.news. Retrieved from جي ه خ نا يذج ناد: https://thenewkhalij.news/article/279267/artfaaa-hgm-altbadl-altgary-byn- alsaaody-oamryka-l-232-mlyar-
dolar#:~:text=%D9%88%D8%B5%D9%84%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20% D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A7% D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7% Vision.
(2030). vision2030.gov.sa. Retrieved
from https://www.vision2030.gov.sa/v2030/v2030-projects/.
Weekly,  T.  A.  (2021,  10  April).  The  Arab  Weekly.  Retrieved  from  thearabweekly.com: https://thearabweekly.com/saudi-arabia-confirms-first-round-talks-irans-new- government
Zuokui, L. (2017). 16+1 Cooperation‟ Forges Ahead Steadily. Chinese People‟s, 69.