## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN
Oleh: Risma Wati Sitompul 1)
Nathanael Sitorus 2)
Ria Sintha Devi 3)
Alusianto Hamonangan 4) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
rismaaja744@gmail.com 1) nathanaelsitorus@gmail.com 2) kokriasintha@gmail.com 3)
Alusiantoh710@gmail.com 4)

## ABSTRACT
This  research  studies  the  law  protection  form  given  to  the  creditor  in  the  Credit Agreement with Bail Right collateral when the debtor commits the violation according to Act Number 4 of 1996 about the Bail Right on Land as well as the matter related to Land; as well as the Interpretation of Articles in Act Number 4 of 1996 about the Bail Right  on  Land  as  well  as  the  matter  related  to  Land  giving  law  protection  to  the creditor when the debtor commits the violation. This study belongs to a normative law research that is descriptive in nature. The type of data used was secondary data, that is, the one derived directly from the field or society, but through library study by studying and  learning  the  book,  literature,  journal  and  internet  data.  The  approach  employed here was the one to law procedure, the research done in certain legislation or written law. Technique of collecting data used was library study while technique of analyzing data  was  the  qualitative  one.  The  result  of  law  research  shows  that  the  form  of  law protection given to the creditor when the debtor commits the violation according to Act Number 4 of 1996 is the credit agreement written in the form of deed, both informal and authentic deed corresponding to the explanation of Article 10 of Act Number 4 of 1996, that the Bail right certificate publishing by the Land Affairs Officeas the evidence of the Bail Right, having the same executorial power as the judge’s decision with fixed power, if the debtor commits the violation, the creditor can ask for direct help from the Chief of Local  First  Instance  Court  to  execute  through  public  auction  in  order  to  get  the  debt payment. The interpretation of Act Number 4 of 1996 giving law protection to the creditor includes Article 1 number 1 about the preference right of a creditor; article 6, article 14 clause (1), (2), and (3) as well as Article 20 clause (2) and (3) about the Bail Right execution; Article 11 clause (2) about the promise that should be included in the Bail  Right  Issuance  Deed  (APHT)  to  protect  the  creditor  when  the  debtor  commits violation, as well as the provision of article 7 about droit de suite principle stating that the bail right remain to guarantee its object although it has been transferred to the third party so that it will remain to guarantee the creditor credit payment.
Keywords: Bail Right, creditor, law protection, Act Number 4 of 1996.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada kreditur  dalam  Perjanjian  Kredit  dengan  jaminan  Hak  Tanggungan  saat  debitur wanprestasi  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah;  serta  Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  yang  memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini termasuk jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  (secondary  data),  yaitu  data  yang  tidak diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan  atau  masyarakat,  tetapi  melalui  studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan   penelitian  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  terhadap  sistematik hukum,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  pada  peraturan  perundang-undangan  tertentu atau  hukum  tercatat.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil yang  diperoleh  dari  penelitian  hukum  ini  adalah  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  kreditur  saat  debitur  wanprestasi  menurut  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  yaitu  perjanjian  kredit  yang  dituangkan  dalam  bentuk  akta,  baik  berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996,  bahwa  dengan  diterbitkannya  Sertifikat  Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki  irah-irah  dan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  sama  seperti  putusan  hakim berkekuatan  hukum  tetap,  maka  apabila  debitur  cidera  janji  atau  wanprestasi,  dapat meminta  bantuan  secara  langsung  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk melakukan  eksekusi  melalui  pelelangan  umum  guna  memperoleh  pelunasan  piutang kreditur.  Serta  penafsiran  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  yang memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kreditur,  yaitu  ketentuan  Pasal  1  angka  1 tentang  hak  preference  seorang  kreditur;  Pasal  6,  Pasal  14  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji  yang  harus  dicantumkan  dalam  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  untuk melindungikreditur ketika debitur wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droit desuite  yang  menyatakan  bahwa  Hak  Tanggungan  tetap menjamin  objeknya  sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasanpiutang kreditur.
Keywords  :  Hak  Tanggungan,  Kreditur,  Perlindungan  Hukum,  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
1. PENDAHULUAN
meningkatnya  pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi,  dibutuhkan  dana  yang  sangat besar,  sehingga  membutuhkan  lembaga Hak  Jaminan  yang  sangat  kuat  dan mampu memberi  kepastian  hukum  bagi pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  untuk
mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan  pinjaman  uang  antara  lain
melalui  kredit  perbankan,  yaitu  berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak  pemberi  pinjaman  atau  fasilitas kredit  dengan  debitur  sebagai  pihak yang berhutang.
Risiko-risiko yang umumnya merugikan kreditur  tersebut  perlu  diperhatikan secara  seksama  oleh  pihak  bank, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank atas kemampuan  dan  kesanggupan  debitur untuk membayar hutangnya serta memperhatikan  asas-asas  perkreditan bank  yang    sehat.  Untuk  memperoleh keyakinan  atas  kemampuan  debitur tersebut,  maka  sebelum  memberikan kredit  bank  harus  melakukan  penilaian secara  seksama  terhadap  7  (tujuh)  hal yang  dikenal  dengan  istilah 7  P  (Party, Purpose, Payment,
Profitability,
Protection, Personality, and Prospect) 1 .
Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit yaitu adanya protection
atau perlindungan  berupa  jaminan  yang harus  diberikan  debitur  guna  menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian  hukum,  khususnya  apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan,  debitur  tidak  meluasi hutangnya atau Wanprestasi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  kreditur  tertentu kepada kreditur-kreditur lain.
Untuk  memberikan  suatu  kepastian hukum  sebagai  bentuk  perlindungan hukum, maka pembebanan jaminan Hak Tanggungan  ini  wajib  didaftarkan  di
Kantor  Pertanahan,  guna  memenuhi unsur  publisitas  atas  barang  jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol  apabila  terjadi  pengalihan benda jaminan. Dalam proses pemberian  kredit,  sering  terjadi  bahwa pihak  kreditur  dirugikan  ketika  pihak debitur wanprestasi, sehingga diperlukan  suatu  aturan  hukum  dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan  yang  tertuang  dalam  suatu perjanjian  kredit,  yang  bertujuan  untuk memberikan kepastian dan
perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak terkait,  khususnya  bagi  pihak  kreditur apabila debitur wanprestasi.
Hal  ini  mendorong  peneliti untuk  melakukan  penelitian  tentang bagaimana  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah memberikan perlindungan hukum  kepada  kreditur  khususnya apabila  debitur  wanprestasi  dalam perjanjian  kredit  dengan  menggunakan jaminan Hak Tanggungan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  tertarik  untuk  membahas wanprestasi  hutang  piutang  tersebut dalam  bentuk  penelitian  yang  berjudul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian  Hutang  Piutang  (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn )”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Perjanjian  kredit  merupakan perjanjian  pendahuluan (pactum  de contrahendo) ,  sehingga  perjanjian  ini mendahului  perjanjian  hutangpiutang (perjanjian pinjam-pengganti). Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (pactade contrahendo obligatoir) disertai adanya pemufakatan antara  pemberi  dan  penerima  pinjaman
mengenai  hubungan  hukum  antara keduanya.  Pada  saat  penyerahan  uang dilakukan, maka baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit pada kedua belah pihak.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka 23 bahwa agunan yang merupakan  bagian  dari  istilah  jaminan adalah  :  “Agunan  adalah  jaminan tambahan  yang  diserahkan  nasabah debitur  kepada  bank  dalam  rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”
Pengertian  Hak  Tanggungan berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta Benda-Benda  yang  berkaitan  dengan tanah  adalah  :  “  Hak  Tanggungan  atas
tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya  disebut  Hak  Tanggungan adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut atau  tidak  berikut  benda-benda  lain yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain”.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang Berkaitan  dengan  Tanah,  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder:  yaitu  bahan-bahan  hukum yang  diperoleh  bukubuku  bacaan  dan laporan-laporan  hasil  penelitian  hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang  diteliti  dan  bahan  hukum  tersier yaitu  bahan  hukum  yang  pelengkap sifatnya  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  tambahan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  tersier  ini terdapat  dalam  penelitian  misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA
A. Perlindungan  terhadap    kreditur jika  debitur  wanprestasi  dalam suatu  Perjanjian    Kredit  dengan jaminan Hak Tanggungan
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  dijelaskan  pengertian  Kredit
:  “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga”. Dalam  ketentuan  pasal  tersebut,  yang dimaksud  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam adalah
bentuk
perjanjian kredit dimana adanya kesepakatan  harus  dibuat  dalam  bentuk tertulis. Kesepakatan dalam
Perjanjian  Kredit  Perbankan  harus dibuat  dalam  bentuk  tertulis.  Ketentuan ini  terdapat  dalam  Penjelasan  Pasal  8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  yang  mewajibkan  kepada bank  sebagai  pemberi  kredit  untuk membuat  perjajian  secara  tertulis. Keharusan  perjanjian  perbankan  harus berbentuk  tertulis  telah  ditetapkan dalam pokokpokok ketentuan perbankan oleh Bank Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 ayat  (2)  Undang-Undang  Perbankan. Menurut Badriyah  Harun, pokok-pokok ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia adalah :
 Pemberian  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
 Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah  debitur  yang  antara  lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan,  modal,  agunan,  dan prospek usaha darinasabah debitur;
 Kewajiban  bank  untuk  menyusun dan menerapkan prosedur pemberian  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 Kewajiban  bank  untuk  memberikan informasi  yang  jelas  mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah;
 Larangan  bank  untuk  memberikan kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan
prinsip  syariah  dengan  persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
 Penyelesaian  sengketa  H.R.  Daeng Naja menyebutkan bahwa perjanjian kredit  memiliki  beberapa  fungsi yaitu :
 Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian kredit  merupakan  sesuatu  yang menentukan  batal  atau  tidaknya perjanjian  lain  yang  mengikutinya, misalnya perjanjian perngikatan jaminan;
 Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
 Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai alat  untuk  melakukan  monitoring kredit
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal 10  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  dijelaskan  bahwa  perjanjian  yang menimbulkan  hubungan  utang-piutang yang dijamin pelunasannya dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu baik berupa akta  dibawah  tangan  maupun  akta autentik,  tergantung  pada  ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada pihak kreditur menurut  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  ini  terdapat dalam  bentuk  perjanjian  kredit  itu sendiri.  Perjanjian  kredit  ini  berfungsi sebagai  alat  bukti  serta  memberikan batasan  mengenai  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  Agar  perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan hutang  kreditur,  maka  harus  dilakukan proses  pengikatan  jaminan  dengan klausul  pemberian  Hak  Tanggungan apabila  benda  yang  dijaminkan  berupa benda  tetap  yaitu  hak  atas  tanah.  Hak atas  tanah  ini  banyak  dijadikan  sebagai
jaminan karena pada umumnya
memiliki nilai atau harga yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Setelah dilakukan proses pengikatan  jaminan  dengan  klausul pemberian  Hak  Tanggungan  dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT)  yang  berisikan  janjijanji yang  melindungi  kreditur,  maka  agar Perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan piutang kreditur perlu dilakukan  proses  pembebanan  Hak Tanggungan  dalam  bentuk  Akta  Hak yang  dilakukan  melalui  2  (dua)  tahap yaitu  melalui  proses  pendaftaran  dan penerbitan  Hak  Tanggungan  dalam bentuk Sertifikat Hak Tanggungan.
Sebagai  tanda  bukti  adanya
Hak Tanggungan, maka Kantor Pertanahan  menerbitkan  Sertifikat  Hak Tanggungan  yang  memiliki  irah-irah yang  berkekuatan  eksekutorial  sebagai dasar atau landasan pelaksanaan eksekusi  apabila  debitur  cidera  janji  di kemudian hari. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis dituangkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
a. Perjanjian  Kredit  atau  Akta  di bawah tangan
Perjanjian  kredit  atau  akta  di bawah  tangan  adalah  perjanjian  yang dibuat  hanya  diantara  para  pihak  tanpa di  hadapan  pejabat  yang  berwenang dalam  pembuatan  akta  yaitu  notaris. Bahkan lazimnya, dalam penandatanganan akta perjanjian
tersebut  tanpa  dihadiri  saksi  yang membubuhkan tanda tangannya. Akta di bawah  tangan  ini  biasanya  telah berbentuk  draft  yang  lebih  dahulu disiapkan  sendiri  oleh  bank  kemudian ditawarkan kepada calon nasabah
debitur  untuk  disepakati.  Perjanjian yang  telah  dibakukan  memuat  segala macam persyaratan dan ketentuan, yang berbentuk  formulir  dan  isinya  tidak
pernah  dibicarakan  atau  dirundingkan dengan  nasabah  calon  debitur  terlebih dahulu.  Apabila  calon  nasabah  debitur tidak  berkenan  terhadap  kalusul  yang terdapat didalamnya, maka tidak terdapat  kesempatan  untuk  melakukan protes atas klausul yang tidak diperkenankan  oleh  calon  nasabah tersebut, karena perjanjian tersebut telah dibakukan  oleh  lembaga  perbankan yang  bersangkutan,  bukan  oleh  petugas perbankan  yang  berhadapan  langsung dengan  calon  debitur.  Sehingga,  calon debitur yang hendak mengajukan kredit harus  menyetujui  segala  syarat  dan ketentuan  yang  diajukan  oleh  bank sebagai pihak kreditur
Dalam  prakteknya,  akta  atau perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  ini memiliki beberapa kelemahan, sehingga menurut  penulis  akta  di  bawah  tangan ini kurang memberikan jaminan
pelunasan piutang kreditur dan
perlindungan  hukum  terhadap  kreditur.
Beberapa  kelemahan  akta  di  bawah tangan ini adalah :
1. Apabila  terjadi  wanprestasi  oleh debitur,  yang  pada  akhirnya akan  dimbil  tindakan  hukum melalui  proses  peradilan,  maka apabila debitur yang bersangkutan  menyangkali  atau tidak mengakui tanda tangannya,  akan  melemahkan posisi  bank  saat  berperkara  di pengadilan dan mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit tersebut;
2. Karena  perjanjian  atau  akta dibawah tangan ini hanya dibuat diantara para pihak, maka mungkin saja terdapat kekurangan data-data yang seharusnya  dilengkapi  untuk suatu  kepentingan  pengikatan kredit;
3. Arsip atau file surat  asli
Mengenai  hal  ini  pada  dasarnya
juga merupakan kelemahan perjanjian kredit di bawah tangan apabila arsip atau file asli tersebut hilang, sehingga mengakibatkan  hilangnya  alat bukti apabila berperkra di pengadilan;
4. Kemungkinan  seorang  debitur mengingkari isi perjanjian kredit di  bawah  tangan  adalah  sangat besar,  hal  ini  disebabkan  dalam pembuatan akta perjanjian kredit form  atau  blangko  nya  telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga  debitur  juga  dapat mengelak untuk mengakui bahwa  ia  telah  menandatangani isi perjanjian tersebut.
b. Perjanjian Kredit atau Akta Autentik
Akta  autentik  adalah  surat atau  tulisan  atau  perjanjian  pemberian kredit  oleh  bank  kepada  nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris.  Definisi  akta  autentik  terdapat dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu : “ Suatu akta  autentik  ialah  suatu  akta  yang  di dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana akta  dibuatnya.  Dari  definisi  akta autentik  dalam  Pasal  1868  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal : 1.  Pertama  :  yang  berwenang  membuat akta autentik adalah notaris, terkecuali wewenang diserahkan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain. Pejabat  lain  yang  dapat  membuat akta autentik adalah misalnya seorang panitera dalam siding pengadilan,  seorang  pegawai  catatan sipil  dalam  membuat  akte  kelahiran atau  perkawinan,  atau  pemerintah dala membuat peraturan.
2.  Kedua  :  akta  autentik  dibedakan dalam  yang  dibuat  “oleh”  dan  yang dibuat  “  di  hadapan”  pejabat  umum. Dalam  hal  “membuat  proses  verbal akta”,  maka  seorang  notaris  menulis apa  yang  dilihat  dan  dialami  sendiri tentang  perbuatan (handeling) dan kejadian (daadzaken) ,  membaca  dan menandatangani  hanya  bersama  para saksi  di  luar  hadirnya  atau  karena penolakan  para  penghadap.  Maka, dalam  membuat  akta partij ,  seorang notaries  membaca  akta  tersebut, disusul  oleh  penandatanganan  akta tersebut  oleh  para  penghadap  dan para saksi dan oleh notaries tersebut.
3. Ketiga : isi dari akta autentik tersebut adalah  semua  perbuatan  yang  oleh undang-undang  diwajibkan  dibuat dalam  akta  autentik  dan  semua “perjanjian”  dan  “penguasaan”  yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan.  Suatu  akta  autentik dapat  berisikan  suatu  “perbuatan hukum”  yang  diwajibkan  oleh undang-undang  atau  perjanjian  yang dikehendki oleh para pihak, misalnya jual beli, sewa menyewa atau hibah.
4.  Keempat : akta autentik memberikan kepastian  mengenai  penanggalan. Bahwa  seorang  notaris  memberikan kepastian  tetang  penanggalan  pada aktanya,  yang  berarti  bahwa  ia berkewajiban  menyebut  dalam  akta bersangkutan  tahun,  bulan,  dan tanggal  pada  waktu  akta  tersebut dibuat.  Pelanggaran  akan  kewajiban tersebut  berakibat  akta  tersebut kehilangan  sifat  autentiknya,  dan dengan  demikian  hanya  berkekuatan sebagai  akta  di  bawah  tangan Mengenai  akta  autentik  ini,  terdapat beberapa  hal  yang  perlu  diketahui oleh pihak perbankan, yaitu :
1. Kekuatan Pembuktian
Pada suatu akta autentik, terdapat  tiga  macam  kekuatan pembuktian, yaitu :
a. Membuktikan  antara  para pihak,  bahwa  mereka  sudah menerangkan apa yang ditulis  dalam  akta  tersebut (kekuatan pembuktian formal); b. Membuktikan  antara  para pihak, bahwa peristiwa yang disebutkan dlam akta benar- benar terjadi (kekuatan pembuktian mengikat);
c. Membuktikan  tidak  hanya kepada  para  pihak  yang bersangkutan,  tetapi  juga kepada  pihak  ketiga  bahwa pada  tanggal  tersebut  di dalam  akta,  kedua  belah pihak  telah  menghadap  di muka pegawai umum
(notaris)  dan  menerangkan apa  yang  ditulis  dalam  akta tersebut.
2. Ketergantungan terhadap notaris
Bahwa  yang  perlu  diingat  oleh pihak perbankan adalah, notaries sebagai  pejabat  umum  juga sebagai manusia biasa. Sehingga, di dalam mengadakan perjanjian  kredit  di  hadapan notaris,  pihak  perkreditan  bank tetap  dituntut  peran  aktif  nya guna  memeriksa  segala  aspek hukum  dan  kelengkapan  yang diperlukan, karena kemungkinan terjadi  kesalaha  atau  kekeliruan atas suatu perjanjian kredit yang dibuat  secara  notariil  tetap  ada. Sehingga, pihak perbankan tidak secara  mutlak  bergantung  pada notaris,  tetapi  notaris  harus dianggap  sebagai  mitra  dalam pelaksanaan  suatu  perjanjian kredit.  Disamping  itu,  pihak bank  tetap  mengharapkan legal opinion dari  notaris  tentang setiap  akan  diadakan  pelepasan kredit,  sehingga  notaris  dapat berperan  sebagai  salah  satu
filterisasi dari legal aspect suatu pelepasan kredit.
3. Grosse Akta Pengakuan Hutang
Kelebihan  dari  akta  perjanjian kredit  atau  pengakuan  hutang yang  dibuat  secara  notariil (autentik) adalah dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial,  artinya  disamakan dengan  keputusan  hakim  yang oleh bank diharapkan pelaksanaan  eksekusinya  tidak perlu lagi melalui proses gugatan  yang  biasanya  menyita waktu  lama  dan  memakan  biaya besar. Bentuk perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada kreditur ketika debitur wanprestasi  menurut  Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  terdapat dalam  bentuk  perjanjian  kredit itu  sendiri  yang  tertuang  dalam bentuk tertulis, yaitu baik berupa akta  di  bawah  tangan  maupun akta autentik.
Menurut peneliti, bahwa yang lebih  menjamin  hak  kreditur  dalam memperoleh  kembali  piutangnya  ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian  kredit  dengan  akta  autentik. Akta  autentik  ini  memiliki  kelebihan yaitu  dapat  dimintakan Grosse  Akta Pengakuan  Hutang yang  memiliki kekuatan  eksekutorial  dan  menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan  Penjelasan  Pasal  14  ayat  (2)
Undang-Undang Hak Tanggungan, telah  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Atas Tanahsebagai  pengganti Grosse  Akta Pengakuan  Hutang yang  memiliki fungsiyang sama.
Akta  autentik  ini  dibuat  oleh para  pihak  di  hadapan  pejabat  yang
berwenang  yaitu  notaris  melalui  proses pengikatan  perjanjian  kredit  dengan jaminan  pemberian  Hak  Tanggungan terlebih  dahulu,  kemudian  dibuatkan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  yang  memuat  janji-janji guna  menjamin  hak  kreditur  dalam memperoleh  pelunasan  piutangnya  dan membatasi  kewenangan  debitur,  dan dilakukan tahap berikutnya yaitu proses pembebanan  Hak  Tanggungan  melalui tahap  pendaftaran  Hak  Tanggungan pada  Kantor  Pertanahan  dan  sebagai
Bukti adanya Hak Tanggungan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan  yang  memiliki  irah-irah
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”, dimana  sertifikat  ini  menjadi  landasan atau dasar pelaksanaan eksekusi apabila debitur  mengingkari  untuk  melunasi hutangnya di kemudian hari.

## B. Penafsiran ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda- Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah.
Dalam proses pemberian kredit  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank selaku kreditur kepada debitur,
kemungkinan  terjadi  resiko  seperti kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan hutang oleh debitur sangatlah besar.  Sehingga  diperlukan  jaminan kebendaan  yang  dipersyaratkan  oleh bank  kepada  debitur  gunan  menjamin pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang paling  banyak  digunakan  adalah  hak atas  tanah,  karena  nilai  atau  harganya yang  cenderung  meningkat.  Lembaga jaminan  yang  dianggap  efektif  dan aman  oleh  lembaga  perbankan  adalah Hak  Tanggungan,  hal  ini  disebabkan karena  mudah  dalam  mengidentifikasi objek  Hak  Tanggungan  serta  jelas  dan
mudah  dalam  pelaksanaan eksekusinya, serta  harus  dibayar  lebih  dahulu  dari tagihan  lainnya  dengan  uang  hasil pelelangan objek Hak Tanggungan, dan sertifikat  Hak  Tanggungan  mempunyai kekuatan eksekutorial.
Dalam  hal  tersebut  di  atas, jelas bahwa perlindungan hukum diberikan  kepada  kreditur  melalui Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan  Tanah  yang  mulai  berlaku tanggal 9 April 1996. Adapun ketentuan Pasal  dalam  Undang-Undang  Hak
Tanggungan yang memberikan perlindungan  hukum  kepada  kreditur adalah :
a.  Pasal  1  angka  1  :  Memberikan kedudukan  yang  diutamakan  atau didahulukan  kepada  pemegang
Hak Tanggungan (droit de preference) .
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Hak  Tanggungan  menyebutkan  bahwa pengertian Hak Tanggungan :
“Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta benda-benda  yang  berkaitan  dengan Tanah,  yang  selanjutnya  disebut  Hak Tanggungan  adalah  hak  atas  tanah Sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda lain  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain”.
1. Penafsiran atas ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah :
a. Ketentuan dalam pasal tersebut  mengandung  makna bahwa  apabila  debitur  cidera janji,  maka  kreditur  sebagai pemegang  Hak  Tanggungan berhak  menjual  objek  Hak
Tanggungan  yang  menjadi jaminan  pelunasan  piutang melalui  pelelangan  umum menurut ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan,  dengan  hak mendahulu  daripada  kreditur- kreditur lain, dimana kedudukan diutamakan tersebut  tidak  mengurangi preferensi piutang-piutang negara  menurut  ketentuan hukum yang berlaku. b. Hak kreditur yang didahulukan (preference) merupakan  hak  tagihan  yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa (privilege) , dan tagihannya  disebut  sebagai tagihan  yang  didahulukan atau tagihan preference, sedangkan krediturnya disebut  kreditur preference. Hak preference atau privilege ini diatur juga dalam Buku  II Titel  XIX  tentang  “Piutang- piutang yang Diistimewakan”,  yaitu  mulai Pasal  1131  sampai  dengan Pasal  1149  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, diman  bab  tersebut  terdiri atas  tiga  bagian  yang  isinya mengenai : 1. Piutang-piutang yang diistimewakan; 2. Hak-hak istimewa mengenai benda-benda tertentu; 3. Hak-hak  istimewa  atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya. Dalam  salah  satu  Pasalnya yaitu Pasal 1131 Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata,  disebutkan  hak-hak ekstern kreditur, yaitu :
1. Seorang  kreditur  boleh  mengambil pelunasan  dan  setiap  bagian  dari harta kekayaan debitur;
2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur;
3. Hak  tagihan  kreditur  hanya  dijamin dengan  harta  benda  debitur  saja, tidak dengan “persoon debitur Secara  yuridis,  pengertian privilege dirumuskan  dalam  Pasal  1134 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, yaitu : “Hak  istimewa  ialah  suatu  hak  yang oleh  undang-undang  diberikan  kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih  tinggi  daripada  orang  berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata membedakan  dua  macam  hak privilege berdasarkan ketentuan Pasal 1138 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang berbunyi :
“Hak-Hak istimewa ada yang mengenai benda-benda  tertentu  dan  ada  yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun  tidak  bergerak.  Yang  pertama didahulukan  daripada  yang  tersebut terakhir
Hak privilege berdasarkan ketentuan  Pasal  1138  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata tersebut adalah
:
1) Piutang-piutang  yang  didahulukan terhadap  kebendaan  tertentu  saja dari milik debitur (privilege khusus) , terdiri dari :
a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata  disebabkan  karena suatu penghukuman untuk melelang suatu kebendaan bergerak maupun tidak bergerak.  Biaya  ini  dibayar  dari pendapatan penjualan kebendaan tersebut lebih  dahulu daripada  semua  piutang-piutang lainnya yang didahulukan;
b. Uang sewa dari kebendaan tidak bergerak,  biaya  perbaikan  yang menjadi  kewajiban  penyewa, serta  segala  apa  yang  mengenai kewajiban  memenuhi  perjanjian sewa-menyewa;
c. Harga pembelian kebendaan bergerak;
d. Biaya  yang  telah  dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu kebendaan atau barang;
e. Biaya  untuk  melakukan  suatu pekerjaan pada suatu kebendaan;
f. Apa  yang  telah  diserahkan  oleh seorang pengusaha rumah penginapan kepada seorang tamu;
g. Upah  atau  biaya  pengangkutan dan biaya tambahan;
h. Apa  yang  harus  dibayar  kepada tukang  batu,  tukang  kayu,  dan lain-lain  asal  piutangnya  tidak lebih dari tiga tahun;
i. Penggantian  dan  pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang  memangku  jabatn  umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan  yang  dilakukan  dalam jabatannya.
2) Piutang-piutang  yang  didahulukan terhadap semua kebendaan bergerak atau  tidak  bergerak  pada  umumnya (privilege umum) , yang terdiri dari:
1. Biaya perkara, semata-mata disebabkan  oleh  pelelangan  dan penyelesaian suatu warisan;
2. Biaya pemakaman, dengan tidak mengurangi  kekuasaan  hakim untuk menguranginya, jika biaya terlampau tinggi;
3. Semua  biaya  perawatan  dan pengobatan  dari  sakit  yang penghabisan  kemudian  debitur meninggal;
4. Upah  dan  tunjangan  buruh beserta sanak keluarganya;
5. Tagihan  karena  pengiriman  atau penyerahan bahan makanan untuk  keperluan  orang  yang berutang; 6. Tagihan para kostschoolhouders ;
7. Tagihan  anak-anak  yang  belum dewasa
2. Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2)  dan
(3), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) : tentang Eksekusi Hak Tanggungan Salah  satu  ciri-ciri  Hak Tanggungan  yaitu  sebagai  lembaga  hak jaminan  atas  tanah  yang  kuat  adalah mudah  dan  pasti  dalam  pelaksanaan eksekusinya.  Berdasarkan  Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996,  bahwa  walaupun  secara umum  ketentuan  tentang  eksekusi  telah diatur  dalam  Hukum  Acara  Perdata yang  berlaku,  dipandang  perlu  untuk memasukkan  secara  khusus  ketentuan tentang  eksekusi  Hak  Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,  yaitu  mengatur  tentang  lembaga parate  eksekusi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  224  HIR  dan  Pasal  256 Rbg.  Pelaksanaan  eksekusi  atas  objek Hak  Tanggungan  ini  merupakan  salah satu  wujud  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada pihak kreditur apabila debitur wanprestasi.
Eksekusi berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dibedakan menjadi 3, yaitu :
(1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 : Parate Executie atau Lelang tanpa melalui Pengadilan. Ketentuan  dalam  Pasal  6  Undang- Undang ini berbunyi :
“Apabila  debitur  cidera  janji,
pemegang Hak Tanggungan pertama  mempunyai  hak  untuk menjual objek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan  piutangnya  dari  hasil penjualan tersebut”.
Penafsiran  terhadap  ketentuan Pasal 6 ini yaitu :
1) Melekatnya  Hak  untuk  menjual atas  kekuasaan  sendiri  yang berpedoman  pada  Penjelasan Pasal  6  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996, yaitu : a) Hak  untuk  menjual  objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan  dari  kedudukan yang  diutamakan  atau  hak preference yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan pertama, apabila  terdapat  lebih  dari satu pemegang Hak Tanggungan. b) Hak  menjual  atas  kekuasaan sendiri  baru  akan  melekat apabila : 1) Diperjanjikan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, atau didasarkan  “janji”  atau “klausul”  yang  diberikan debitur  kepada  kreditur, bahwa  apabila  debitur cidera janji maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan  umum  tanpa persetujuan pemberi Hak Tanggungan  atau  tanpa meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dapat langsung memintakan lelang  kepada  Kantor Penjualan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 2) Syarat menjual atas kekuasaan  sendiri  hanya boleh dilakukan pemegang Hak Tanggungan  “pertama”, sedangkan pemegang Hak  Tanggungan  kedua, ketiga,  dan  seterusnya tidak boleh. c) Dari  hasil  penjualan  objek
Hak Tanggungan, maka :
1) Seorang  kreditur  berhak mengambil pelunasan atas  seluruh  utang  dari hasil penjualan lebih dahulu, dengan jalan mengesampingkan kreditur lain. 2) Jika  masih  ada  sisa  dari hasil  penjualan  tersebut, maka menjadi hak pemberi tanggungan (debitur). 3) Pasal  6  tidak  hanya mengatur Lembaga Parate Eksekusi,  tetapi juga Menjual Atas Kuasa
Sendiri (Eigenmachtige
Verkoop) .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal
6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996,  terdapa  karakter  parate  eksekusi dan  menjual  atas  kekuasaan  sendiri
(eigenmachtige verkoop) , namun penerapannya sebagai berikut :
a) Pelaksanaan parate eksekusi tunduk pada  Pasal  224  HIR  dan  Pasal  256
Rbg, dan apabila tidak diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka :
1) Dilakukan  melalui  penjualan lelang  dengan  meminta  kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2) Permintaan  berdasarkan  alasan cidera janji. Apa yang dimaksud
dengan  cidera  janji  tidak  diatur dalam Pasal 6, sehingga ketentuannya merujuk pada ketentuan  Pasal  1243  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Ketentuan  Pasal  ini mengandung kerancuan jika dihubungkan  dengan  Penjelasan Pasal 6, bahwa Pasal 6 memberikan kuasa kepada pemegang Hak Tanggungan apabila  debitur  cidera  janji, tetapi ditegaskan dalam penjelasan tersebut bahwa kuasa menjual  sendiri  baru  melekat apabila  diperjanjikan,  sehingga rumusan Pasal ini seolah bersifat ipso  jure  (by  law) diberikan undang-undang kepada pemegang  Hak  Tanggungan, namun  berdasarkan  penjelasan tersebut  pula,  tidak  bersifat  ipso jure,  tetapi  harus  berdasarkan kesepakatan.
(2) Pasal 7 : Asas Droit de Suite (Hak Tanggungan selalu mengikuti objek  yang  dijaminkan  dalam tangan siapapun objek itu berada).
Ketentuan  dalam  Pasal  ini berbunyi  :  “Hak  Tanggungan  tetap mengikuti  objeknya  dalam  tangan siapapun objek tersebut berada”.
Penafsiran  atas  ketentuan  dalam Pasal 7 ini yaitu :
1. Asas  ini  merupakan  salah  satu ciri-ciri  Hak  Tanggungan  yang berarti  bahwa  Hak  Tanggungan selalu  mengikuti  objek  yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada;
2. Menurut Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa sifat ini merupakan  salah  satu  jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan, bahwa walaupun objek Hak
Tanggungan sudah berpindah menjadi  milik  pihak  lain,  kreditur masih  tetap  dapat  menggunakan haknya  untuk  melakukan  haknya apabila debitur cidera janji.

## 5. SIMPULAN
1. Perlindungan hukum kepada kreditur ketika  debitur  wanprestasi  dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan  Hak  Tanggungan  bahwa yang  lebih  menjamin  hak  kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi  adalah  pada  perjanjian kredit  dengan  akta  autentik.  Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan Grosse Akta
Pengakuan  Hutang  yang  memiliki kekuatan  eksekutorial  dan  menjadi dasar  untuk  pelaksanaan  eksekusi apabila  debitur  cidera  janji.  Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan Penjelasan Pasal 14  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak Tanggungan, telah diterbitkan
Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  sebagai pengganti  Grosse  Akta  Pengakuan Hutang  yang  memiliki  fungsi  yang sama.  Akta  autentik  memuat  janji- janji  guna  menjamin  hak  kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya.
2. Penafsiran ketentuan dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  yang berkaitan dengan tanah yang memberikan  perlindungan  hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi yaitu di mulai dari pasal 1 angka 1 yang memberikan Kedudukan  yang diutamakan kepada kreditur  sebagai  pemegang  Hak Tanggungan dalam memperoleh pelunasan  piutangnya.  Selanjutnya pada  Pasal  6  Hak  untuk  menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan  sendiri  ( parate  executie ) melalui  pelelangan  tanpa  meminta
bantuan dari Pengadilan, yang terakhir  pada  Pasal  7  tentang  Asas Droit  de  Suite ,  Asas  ini  merupakan jaminan  khusus  bagi  kepentingan pemegang  Hak  Tanggungan,  bahwa walaupun  objek  Hak  Tanggungan sudah berpindah menjadi milik pihak lain,  kreditur  masih  tetap  dapat menggunakan haknya untuk
melakukan  haknya  apabila  debitur cidera janji. 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian  Kredit  Bank. PT Citra Aditya Bakti. Bandung :
1991
Bahsan  M, Hukum  Jaminan  dan Jaminan  Kredit  Perbankan Indonesia. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta : 2007 devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Harahap,    M.  Yahya,  Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta : 2009 Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia. Djambatan, Jakarta : 2007 Harun, Badriyah, Penyelesaian Sengketa  Kredit  Bermasalah . Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta : 2010 Hernoko,  Agus  Yudha, Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Laksbang Mediatama, Yogyakrta : 2008. Muhammad, Abdulkadir, Hukum
Perdata  Indonesia ,  PT.  Citra
Aditya  Bakti , Bandung  :
2000.
Naja,  HR  Daeng, Hukum  Kredit  dan Bank  Garansi,  The  Bankers
Hand  Book. PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung : 2005. Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Rachmadi,    Usman, Hukum  Jaminan
Keperdataan .  Sinar  Grafika,
Jakarta : 2008 Raharjo,  Handri, Hukum  Perjanjian  di Indonesia .  Pustaka  Yustisia.
Yogyakarta : 2009 Salim  HS, Perkembangan  Hukum Jaminan  di  Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2005 Simorangkir,  Op, Seluk  Beluk  Bank
Komersial,  cetakan  kelima , Aksara  Persada  Indonesia, Jakarta : 1986 Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta : 2007 Subekti  R, Jaminan-Jaminan  untuk Pemberian  Kredit  menurut Hukum  Indonesia. PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991 Sutianto, Retnowulan, Penelitian tentang Perlindungan  Hukum Eksekusi  Jaminan Kredit, BPHN, Jakarta : 1999. Untung,  Budi, Kredit  Perbankan  di Indonesia, Andi Offset. Yogyakarta : 2000 Yudha  Pandu, Himpunan  Peraturan
Perundang-undangan Jaminan  Fidusia  dan  Hak Tanggungan . Indonesia Legal Center  Publishing  Jakarta  :
2008 B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang
Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.