## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA

## KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI

## PROPINSI JAMBI
Junita T 1) , Tona Aurora Lubis, H. Zamzami 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2017
2) Dosen Pembimbing

## EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION TO THE FINANCIAL PERFORMNACE OF DISTRICT/MUNICIPALITY IN JAMBI PROVINCE

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  fiscal  decentralization  to  the  financial  performance  of  the District / Municipality in Jambi Province. The populations in this study are all districts / municipalities in Jambi Province. The populations in this study are 11 districts / cities, because the population is less than 100, then the entire  population  were  being  sampled.  The  analytical  method  used  in  this  research  is  the  PLS  (Partial  Least Square)  by  using  software  SmartPLS.  PLS  is  one  method  for  implementing  the  Structural  Equation  Modeling (SEM).  The  results  of  this  study  indicate  that  fiscal  decentralization  significantly  affected  on  the  financial performance of Regency / City in Jambi Province Year 2010-2014.
Keywords: Fiscal decentralization, financial performance area.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  berjumlah  11  kabupaten/kota  karena  jumlah  populasi  kurang  dari  100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS ( Partial  Least  Square )  dengan  menggunakan  software SmartPLS .  PLS  merupakan  salah  satu  metode  untuk melaksanakan  model Structural  Equation  Modelling (SEM).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014.
Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah.
1.   PENDAHULUAN 1.1   Latar Belakang Penerapan
otonomi daerah memberikan kewenangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004).    Pelaksanaan  otonomi  daerah ini  tidak  terlepas  dari  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004.
Desentralisasi fiskal bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali  berbagai  sumber  dana,  meliputi  (Pakpahan, 2006) pembiayaan mandiri, dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak  secara  lebih tepat,  transfer  dana  ke  daerah,  utamanya  melalui  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  secara  lebih  adil,  kewenangan  daerah  untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan memberikan  manfaat  yang  optimal  jika  diikuti  oleh kemampuan  finansial  yang  memadai  oleh  daerah otonom.  Apabila  pemerintah  daerah  melaksanakan fungsinya  secara  efektif,  dan  diberikan  kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor  publik,  maka  mereka  harus  didukung  sumber- sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan  Ash  Daerah  (PAD)  termasuk surcharge  of taxes, bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak,  pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.
Kemampuan pemerintah
daerah
dalam pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  sangat  dipengaruhi oleh  kemampuan  daerah  tersebut  menggali  dan memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  daerah secara  optimal.  Optimalisasi  sumber  daya  dimaksud termasuk  permasalahan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  daerah.  Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan  penerimaan  daerah  yang  sebesar- besarnya  menjadi  modal  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan  ekonomi.  Dengan  adanya  penerimaan daerah yang sebesar-besarnya yang berasal dari sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  membuat  daerah mampu membiayai pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
Masih  rendahnya  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  menjadikan  adanya ketergantungan  terhadap  bantuan  keuangan  dari pemerintah  pusat.  Dengan  demikian,  besarnya  dana perimbangan  yang  diterima  oleh  daerah  tentunya  akan sangat  mempengaruhi  kebijakan  desentralisasi  fiskal daerah.  Pelaksanaan  anggaran  yang  dilaksanakan  di daerah  sangat  bergantung  pada  seberapa  besar  dana perimbangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat baik  berupa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) Pajak dan Bukan Pajak.
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten/Kota  yang  ada di wilayah Provinsi Jambi. Pemilihan objek Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  dikarenakan  kinerja keuangan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  yang beberapa tahun belakangan  ini  mengalami peningkatan dari  beberapa  sektor.  Selain  itu,  realisasi  PAD Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  dalam lima  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan,  namun masih  terlihat  adanya  ketergantungan  yang  besar terhadap  dana  transfer  dari  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini mencerminkan  masih  rendahnya  desentralisasi  fiskal Provinsi Jambi yang tentunya sangat bertolak belakang dengan  amanat  otonomi  daerah  yang  menunjukkan kemandirian  daerah  dan  kewenangan  luas  dalam menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga  pemerintahan daerah.  Ketergantungan  Pemerintah  Kabupaten/Kota terhadap  dana  transfer  pusat  menunjukkan  masih rendahnya  kemandirian  daerah  yang  tentunya  akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut.

## 1.2   Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  desentralisasi  fiskal  di  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana  kinerja  keuangan  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap kinerja  keuangan  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi?

## 1.3   Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  penelitian,  maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk  menggambarkan  desentralisasi  fiskal  di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Untuk  menggambarkan  kinerja  keuangan  di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3. Untuk  membuktikan  secara  empiris  pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  kinerja  keuangan  di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## 1.4   Tinjauan Pustaka
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  bagi  praktisi  maupun  bagi akademisi sebagai berikut:
1. Bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan  masukan  dan  evaluasi  untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD.
2. Bagi  mahasiswa  atau  akademisi,  penelitian  ini diharapkan  dapat  menambah  wawasan  ilmu pengetahuan  di  bidang  akuntansi  sektor  publik
terutama  pada  pengelolaan  keuangan  daerah  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
3. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan  dapat  memberi  masukan  terutama  di bidang akuntansi sektor publik.
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat menjadi  bahan  kajian  pustaka  bagi  peneliti  yang  ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
2.   TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1   Tinjauan Pustaka
2.1.1   Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  Halim  (2008:24)  kinerja  keuangan daerah  atau  kemampuan  daerah  merupakan  salah  satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  otonomi daerah. Sedangkan menurut Kamus Akuntansi Manajemen,  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah adalah  aktivitas  terukur  dari  suatu  entitas  selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan  pekerjaan.  Pengukuran  kinerja  diartikan sebagai  salah  satu  sistem  keuangan  atau  non  keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau dihasilkan yang  dicapai  dari  suatu  aktivitas,  suatu  proses  atau suatu unit organisasi.
Dari uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa kinerja  keuangan  daerah  adalah  kemampuan  keuangan daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan melaksanakan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  dibuat pemerintah  daerah  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan.  Dalam  penelitian  ini,  dimaksud  dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah adalah tingkat pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah dengan menggunakan indikator  keuangan yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran. Bentuk  dari  pengukuran  kinerja  tersebut  berupa  rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam perhitungan APBD.
Penilaian  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah (Pemda)  sangat  berbeda  dengan  penilaian  kinerja keuangan  perusahaan.  Selain  berbasis  anggaran, keuangan  Pemda  tidak  memiliki  tujuan  untuk memaksimalkan  keuntungan  atau  laba  ( profits atau net income ),  meskipun  ada  sebutan  surplus  atau  defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit  menunjukkan  sebuah  “muara”  dari “komitmen”  atau  “kesepakatan”  antara  eksekutif (kepala  daerah  dan  jajarannya)  dengan  legislatif (DPRD)  dalam  satu  tahun  anggaran,  yang  di  hulunya sendiri  sudah  dihiasi  dengan  berbagai  asumsi  ddan “kompensasi” (Abdullah dan Halim, 2006).
Pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  dapat dilakukan  menggunakan  rasio  keuangan.  Sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa untuk menilai kinerja keuangan dibuat rasio-rasio, yang merupakan perbandingan  antara  angka-angka  tertentu  dalam laporan keuangan dikalikan 100%. Hal ini menunjukkan  nilai  relatif  atau  proporsi  di  antara  dua angka  yang  dipakai,  yang  diasumsikan  memiliki hubungan,  baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung,  yang  bersumber  dari  laporan  keuangan Pemda (LKPD) (Abdullah dan Halim, 2006).
Pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan  perbandingan  antara  output  dan  input atau  realisasi  pengeluaran  dengan  alokasi  yang dianggarkan  oleh  pemerintah  daerah  (Halim,  2008) Semakin  kecil  rasio  ini,  maka  semakin  efisien,  begitu pula  sebaliknya.  Suatu  kegiatan  dikatakan  efisien  jika pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  telah  mencapai  hasil ( output )  maksimal  dengan  menggunakan  biaya  ( input ) yang  terendah  atau  dengan  biaya  minimal  diperoleh hasil yang diinginkan.
2.1.2   Desentralisasi Fiskal
Terminologi  desentralisasi  ternyata  tidak  hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi  sebagai  berbagi  ( sharing )  kekuasaan pemerintah  antara  kelompok  pemegang  kekuasaan  di pusat  dengan  kelompok-kelompok  lainnya,  di  mana masing-  masing  kelompok  tersebut  memiliki  otoritas untuk  mengatur  bidang-bidang  tertentu  dalam  lingkup territorial  suatu  Negara.  Sedangkan  Mawhood  (1987) dengan  tegas  mengatakan  bahwa  desentralisasi  adalah penyerahan  ( devolution )  kekuasaan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Sementara  itu,  Smith juga  merumuskan  definisi  desentralisasi  sebagai penyerahan  kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas  ke  tingkatan  lebih  rendah,  dalam  suatu  hierarki territorial,  yang  dapat  saja  berlaku  pada  organisasi pemerintah  dalam  suatu  Negara,  maupun  pada organisasi-organisasi  besar  lainnya  (organisasi  non pemerintah) (Hidayat, 2005).
Persentase  derajat  desentralisasi  fiskal  adalah ukuran  untuk  menunjukkan  kewenangan  dan  tanggung jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan. Tingkat desentralisasi fiscal dalam penelitian ini diukur dengan  menggunakan  rasio  PAD  terhadap  total penerimaan  daerah.  Dalam  membahas  desentralisasi fiskal,  umunya  terdapat  tiga  variabel  yang  sering digunakan  sebagai  representasi  desentralisasi  fiskal, yaitu (Khusaini, 2006).
1. Desentralisasi Pengeluaran
Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total  masing-masing  kabupaten/kota  terhadap  total
pengeluaran  pemerintah  (APBN).  Variabel  ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan Variabel  ini  didefinisikan  sebagai  rasio  antara  total pengeluaran pembangunan masing-masing
kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan  nasional  (APBN).  Variabel  ini menunjukkan besaran
relatif pengeluaran pemerintah  dalam  pembangunan  antara  pemerintah pusat dan daerah.
3. Desentralisasi Otonomi Variabel  ini  didefinisikan  sebagai  rasio  antara  total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap  total  penerimaan  pemerintah.  Variabel  ini menjelaskan  besaran  relatif  antara  penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.
Menurut  Halim  (2007),  untuk  mengetahui persentase  derajat  desentralisasi  fiskal,  digunakan rumus berikut:
Adapun kriterian untuk
menetapkan ketergantungan  keuangan  daerah  dapat  dikategorikan seperti Tablel.1 sebagai berikut:

## Tabel. 1
Kriteria Penilaian Tingkat

## Desentralisasi Fiskal
Persentase PAD Terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 10,01 - 20,00 Kurang 20,01 - 30,00 Sedang 30,01 - 40,00 Cukup 40,01 - 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik
Sumber: Halim (2001).

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Model  penelitian  ini  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Gambar. 1 Model Penelitian Gambar di atas menunjukkan bagaimana hubungan  variabel-variabel  yang  terlibat  dalam penelitian  ini.  Permasalahan  pertama  yaitu  bahwa desentralisasi fiskal diukur menggunakan tiga indikator menggunakan indikator pengeluaran, indikator pendapatan,  dan  indiaktor  otonomi,  sedangkan  kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas  PAD.  Permasalahan  kedua  yaitu  pengaruh dari  desentralisasi  fiskal  terhadap  kinerja  keuangan daerah  dimana  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal tentunya akan memperhitungkan optimalisasi pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  PAD.  Semakin tinggi PAD maka pelaksanaan desentralisasi fiskal akan semakin  baik  karena  semakin  rendahnya  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Hasilnya daerah dengan lebih leluasa melaksanakan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah inilah  yang  akan  menjadi  tolok  ukur  kinerja  keuangan daerah.
Pembangunan  infrastruktur  di  daerah  merupakan faktor utama yang menunjang perkembangan pembangunan  daerah.  Ketersediaan  infrastruktur  yang memadai  menunjang  segala  kegiatan  pelaksanaan
pembangunan daerah menjadi lebih efektif dan mampu mencapai  sasaran  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Hal ini  tentunya  sangat  dipengaruhi  oleh  bagaimana pengelolaan  belanja  daerah  dalam  untuk  membiayai pembangunan  daerah  tersebut.  Pengelolaan  belanja yang efisien dan efektif terutama bila dialokasikan pada belanja  yang  mampu  mendorong  peningkatan  sumber pendapatan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

## 2.3 Perumusan Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## 3.   METODOLOGI

## 3.1   Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif bersifat  hubungan causal  explanatory yang  bertujuan mengetahui  pola  hubungan  kausal  antara  variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan metode
Desentralisasi Fiskal
Kinerja Keuangan Daerah Indikator Pengeluaran Indikator Pendapatann Indikator Otonomi Rasio Efisiensi Rasio Efektivitas
causal  explanatory sesuai  dengan  tujuan  penelitian yaitu  melakukan  pengujian  hipotesa  yang  menguji hubungan  dan  pengaruh  diantara  variabel  yang  diteliti Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif yang  merupakan  penekanan  pada  pengujian  teori melalui  pengukuran  variabel  penelitian  dengan  angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

## 3.2   Subjek Penelitian
Menurut  Arikunto  (2002:  109)  subyek  penelitian mempunyai  kedudukan  sangat  sentral,  karena  pada subyek  penelitian  itulah  data  tentang  variabel  yang  di teliti berada dan diamati oleh peneliti. Arikunto (2002: 116)  mengungkapkan  bahwa  subyek  penelitian  adalah benda,  hal,  orang  atau  tempat  data  untuk  variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan. Subyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## 3.3   Objek Penelitian
Sugiyono  (2007)  menyatakan  bahwa  objek penelitian  adalah  suatu  atribut  atau  sifat  atau  nilai  dari objek  atau  kegiatan  yang  mempunyai  variasi  tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Objek  penelitian  ini yaitu Alokasi dan Realsisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten.Kota  di  Provinsi Jambi  selama  lima  tahun  pada  periode  2010  -  2014 serta data kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2010 - 2014 yang diambil dari data situs
Direktorat Jendral
Perimbangan Keuangan http://www.djpk.go.id.

## 3.4   Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2007:  72)    populasi  adalah wilayah  generasi  yang  terdiri  atas:  objek/subyek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik  kesimpulannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Sampel  yaitu,  bagian  dari  jumlah  karakteristik yang  dimiliki  oleh  populasi.  Teknik sampling yang digunakan  yaitu  sampling  jenuh.  Menurut  Arikunto (2002:  112),  “apabila  subjek  kurang  dari  100,  maka sebaiknya  diambil  semua  sebagai  sampel  penelitian”. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 kabupaten/kota  karena  jumlah  populasi  kurang  dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

## 3.5   Definisi Operasional Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan variabel desentralisasi fiskal  sebagai  variabel  independen  dan  kinerja keuangan  daerah  sebagai  variabel  dependen  serta variabel  alokasi  belanja  daerah  dan  dana  perimbangan sebagai variabel kontrol.
Secara  keseluruhan,  operasionalisasi  variabel penelitian digambarkan dalam tabel berikut ini:

## Tabel. 2 Operasionalisasi Variabel
Variabel Konsep Indikator Skala Variabel Independen Desentralisasi Fiskal (X 1 ) Ukuran untuk menunjukkan kewenangan  dan  tanggung  jawab yang  diberikan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan pembangunan. (Halim, 2001) 1. Indikator  pengeluaran  diukur  dengan  rasio  pengeluaran masing-masing  pemerintah  kabupaten/kota  terhadap  total pengeluaran pemerintah pusat.
2. Indikator  pendapatan  diukur  dengan  rasio  dari  total pendapatan  masing-masing  pemerintah  kabupaten/kota terhadap total pendapatan pemerintah pusat.

## 3.
Indikator  otonomi  diukur  dengan  menggunakan  rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Sumber: Haryanto, 2012
Rasio

## Variabel Dependen
Kinerja Keuangan Daerah (Y). Kinerja  keuangan  daerah  atau kemampuan  daerah  merupakan salah  satu  ukuran  yang  dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2008) Rasio efisiensi Rasio efektivitas PAD
Sumber: Halim (2008)
Rasio

## 3.6   Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan  secara  kuantitatif  dengan  menggunakan analisis  statistik  deskriptif  dan Partial  Least  Square
(PLS)
mengggunakan menggunakan
Struktural
Equation  Modeling (SEM).  Langkah-langkah  analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
3.6.1   Analisis Statistik Deskriptif
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  pertama dan  kedua  yaitu  menggambarkan  desentralisasi  fiskal dan  kinerja  keuangan  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi  dilakukan  menggunakan  analisis  deskriptif kuantitatif.  Analisis  deskriptif  kuantitatif  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  rasio  keuangan  yaitu rasio rasio derajat desentralisasi fiskal yang dilihat dari indikator  pengeluaran,  indikator  pendapatan,  dan indikator  otonomi,  dan  rasio  efektifitas  PAD  dan  rasio efisiensi untuk melihat kinerja keuangan daerah.

## 3.6.2 Structural Equation Modelling (SEM)
Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  pengujian variabel dalam penelitian ini adalah PLS ( Partial Least Square ) dengan menggunakan software SmartPLS . PLS merupakan  salah  satu  metode  untuk  melaksanakan model Structural Equation Modelling (SEM). Keuntungan  dengan  menggunakan  PLS  adalah  PLS merupakan  metode  analisis  yang  powerful  oleh  karena
tidak  mengasumsikan  data  harus  dengan  skala  tertentu dan jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006).
Untuk pengujian hipotesis atas pengaruh desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  keuangan  daerah dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil path coeffecient dengan t tabel . Hipotesis dapat dikatakan sangat  signifikan  apabila  t hitung >  t tabel dan  nilai  p-value lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05.
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variansi  variabel  terikat.  Nilai  koefisien yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-  variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel- variabel  independen  memberikan  hampir  semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## 4.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1   Deskriptif Statistik
4.1.1   Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  diukur  menggunakan  3 indikator  yaitu  indikator  pengeluaran,  indikator pendapatan  dan  indikator  otonomi.  Hasil  analisis deskriptif  pada  ketiga  indikator  desentralisasi  fiskal yaitu sebagai berikut:

## Tabel. 3
Deskriptif Statistik Desentralisasi Fiskal Deskriptif Statistik Indikator Pengeluaran (%) Indikator Pendapatan (%) Indikator Otonomi (%) Min 0.03 0.04 2.26 Max 0.08 0.08 14.35 Rata-rata 0.05 0.06 5.32 Standar Deviasi 0.01 0.01 2.59
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  3  dapat  digambarkan  bahwa nilai  indikator  pengeluaran  terendah  sebesar  0,03, nilai  indikator  pengeluaran  tertinggi  sebesar  0,08 dengan  nilai  rata-rata  sebesar  0,05  dan  standar deviasi  0,01.  Nilai  indikator  pendapatan  terendah yaitu  sebesar  0,04,  nilai  indikator  pendapatan tertinggi sebesar 0,08 dengan nilai rata-rata indikator pendapatan  0,06  dan  standar  deviasi  0,01.  Indikator otonomi  terendah  sebesar  2,26,  nilai  tertingginya 14,35 dengan  nilai  rata-rata  5,32  dan  standar  deviasi 2,59.
4.1.2   Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah tingkat  capaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang keuangan  daerah  yang  meliputi  anggaran  dan realisasi  PAD  dengan  menggunakan  indikator keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu periode  anggaran.  Pengukuran  kinerja  keuangan daerah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rasio efisiensi  pengelolaan  belanja  dan  rasio  efektivitas PAD.  Gambaran  mengenai  kinerja  keuangan  daerah secara  deskriptif  statistik  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel. 4 Deskriptif Statistik Kinerja Keuangan Daerah Deskriptif Statistik Rasio Efisiensi (%) Rasio Efektivitas PAD (%) Min 81.14 79,58 Max 127.76 127,97 Rata-rata 98.29 99,55 Standar Deviasi 8.04 8,61
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  4  dapat  diketahui  bahwa pada  rasio  efisiensi  nilai  maksimum  sebesar  127,76 yang  menunjukkan  adanya  daerah  dengan  realisasi belanja jauh lebih besar dari total pendapatan daerah. Hal  ini  berarti  terjadi  defisit  anggaran  pada  tahun yang  bersangkutan.  Nilai  maksimum  untuk  indikator Rasio  efisiensi  ini  sebesar  127,76%  yang  berarti  ada daerah  dengan  nilai  surplus  dalam  realisasi anggarannjya.  Rata-rata  skor  pada  indikator  rasio efisiensi  ini  sebesar  98,29  yang  artinya  kebanyakan daerah masih mengalami defisit anggaran.

## 4.3   Struktur Model Analisis
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial  Least  Square pada  model  Structure Equation  Modeling  (SEM).  Analisis  data  dilakukan menggunakan  software  SmartPLS  3.1.  Pada  model SEM,  analisis  data  dilakukan  dengan  dua  langkah. Langkah  pertama  yaitu  pengujian outer  model untuk melihat kemampuan setiap indikator untuk mengukur variabel  latennya  masing-masing.  Langkah  kedua yaitu  pengujian inner  model yaitu  untuk  menguji hubungan antar variabel laten. Berdasarkan gambaran tersebut,  maka  struktur  model  analisis  dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar. 2
Struktur Model Analisis
Berdasarkan gambar 2 terlihat adanya hubungan indikator  dengan  variabel  latennya  dan  hubungan antar  variabel  laten.  Desentralisasi  fiskal  diukur menggunakan indikator indikator pengeluaran, indikator pendapatan dan indikator otonomi. Sementara itu kinerja keuangan daerah diukur dengan indikator rasio efisiensi dan rasio efektivitas PAD.
Analisis Structure  Equation  Modeling (SEM) menggunakan  2  langkah  analisis  yaitu outer  model (pengujian  measurement)  dan inner  model . Outer model menjelaskan  hubungan  antar  indikator  dengan variabel  latennya  masing-masing,  sedangkan inner model menjelaskan  hubungan  antar  variabel  laten. Dari  gambar  2  terlihat  jelas  hubungan  antara indikator  dengan  variabel  latennya  dan  hubungan antar variabel laten.

## 4.4   Pengujian Measurement (Outer) Model
Pengujian outer model dilakukan untuk  melihat kelayakan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel  laten-nya.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk melihat  validitas  dan  reliabilitas  dari  indikator  yang digunakan.
4.4.1   Uji Validitas
Suatu  indikator  dinyatakan  valid  dan  dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel latennya jika nilai loading factor -nya lebih besar dari 0,05.  Hasil outer  loading dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel. 5
Nilai Loading Factor pada Indikator untuk Masing-masing Variabel Laten Variabel Laten Indikator Desentralisasi Fiskal Kinerja Keuangan Daerah Indikator Pengeluaran 0,716 Indikator Pendapatan 0,903 Indikator Otonomi 0,967 Rasio Efisiensi 0,842 Rasio Efektivitas PAD 0,948
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  5  dapat  dilihat  nilai loading factor untuk  semua  indikator  lebih  besar  dari  0,5
yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan valid dan  dapat  dipergunakan  sebagai  indikator  untuk
mengukur variabel latennya masing-masing.
Tabel. 6

## Hasil Pengujian Signifikansi Nilai Loading Factor pada
Setiap Indikator
Original Sample (O) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Indikator Pengeluaran <- Desentralisasi Fiskal 0,716 9,163 0,000 Indikator Pendapatan <- Desentralisasi Fiskal 0,903 5,992 0,000 Indikator Otonomi <- Desentralisasi Fiskal 0,967 4,483 0,000 Rasio Efisiensi <- Kinerja Keuangan Daerah 0,842 5,624 0,000 Rasio Efektivitas PAD <- Kinerja Keuangan Daerah 0,948 3,912 0,000
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai p- value  pada  setiap  indikator  lebih  besar  dari  taraf signifikansi  α  =  0,05,  yang  berarti  bahwa  semua
indikator  secara  signifikan  dapat  mengukur  variabel latennya masing-masing.
Hasil pengujian cross loading dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel. 7
Hasil Pengujian Cross Loading Variabel Indikator Desentralisasi Fiskal Kinerja Keuangan Daerah Indikator Pengeluaran 0,716 0,138 Indikator Pendapatan 0,903 0,096 Indikator Otonomi 0,967 0,350 Rasio Efisiensi 0,182 0,842 Rasio Efektivitas PAD 0,308 0,948 Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  7  dapat  dilihat  bahwa  nilai loading  factor dengan  masing-masing  variabel latennya  (angka  yang  dicetak  tebal)  lebih  besar daripada  nilai loading  factor indikator  dengan variabel  laten  yang  lain.  Hal  ini  menyatakan  bahwa semua  indikator  mampu  mengukur  dengan  baik variabel latennya masing-masing.
Pengujian  validitas  indikator  pada  analisis Partial  Least  Square (PLS)  menggunakan  software SmartPLS  juga  dilakukan  menggunakan Average Variance  Extracted (AVE).  Nilai  AVE  digunakan untuk  mengukur  total  varians  konstruk  yang  dapat dijelaskan  oleh  pengukuran  yang  dilakukan.  Nilai yang  disarankan  adalah  lebih  besar  dari  0,5.  Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel. 8

## Hasil Pengukuran Average Variance Extracted
Average Variance Extracted (AVE) Desentralisasi Fiskal 0,754 Kinerja Keuangan Daerah 0,804
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  8  dapat  dilihat  bahwa  nilai AVE  pada  masing-masing  variabel  laten  lebih  besar dari  0,5,  yang  berarti  bahwa  semua  indikator  pada masing-masing  variabel  laten  mampu  mampu mengukur dengan baik variabel latennya.
4.4.2   Uji Realibilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat keandalan  semua  indikator  untuk  mengukur  suatu konstruk.  Konstruk  dikatakan  reliabel  jika  memiliki nilai composite  reliability dan cronbach  alpha yang tinggi.  Nilai  yang  disarankan  untuk  nilai composite reliability jika  lebih  besar  dari  0,7.  Nilai composite reliability dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 9
Nilai Composite Reliability Variabel Laten Composite Reliability Desentralisasi Fiskal 0,900 Kinerja Keuangan Daerah 0,891
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  9  dapat  dilihat  bahwa  nilai composite reliability pada semua variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa hasil pengukuran pada setiap  konstruk  reliabel  dan  mampu  menjelaskan
dengan  baik  masing-masing  variabel  dimaksud. Pengujian  reliabilitas  juga  diperkuat  dengan  nilai cronbach alpha sebagai berikut:

## Tabel. 10
Nilai Cronbach Alpha Pengujian Reliabilitas Variabel Laten Cronbach's Alpha Desentralisasi Fiskal 0,848 Kinerja Keuangan Daerah 0,771 Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  9  dapat  dilihat  nilai cronbach alpha pada semua variabel lebih besar dari 0,6  yang  berarti  bahwa  semua  konstruk  reliabel  dan data  hasil  pengukuran  semua  indikator  untuk mengukur variabel laten dapat diandalkan.

## 4.5   Pengujian Inner Model
Pengujian inner model dilakukan untuk  melihat hubungan antar variabel laten.
4.5.1   Koefisien Path
Koefisien path menunjukkan besarnya pengaruh dari  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogennya. Hasil  analisis  untuk  melihat  besarnya  pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogennya yaitu sebagai berikut:

## Tabel. 11
Koefisien Path Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pengaruh Antar Variabel Laten Koefisien Path Desentralisasi Fiskal -> Kinerja Keuangan Daerah 0,288
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  11  dapat  dirumuskan  bahwa pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  kinerja keuangan  daerah  dengan  koefisien  path  bernilai positif, yang berarti setiap peningkatan desentralisasi fiskal  akan  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah dengan  besarnya  pengaruh  sebesar  0,288  x  100%  = 28,8%.
4.5.2   Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan yaitu dengan membandingkan  nilai p-value hasil  pengujian hipotesis  dengan  taraf  signifikansi  0,05.  Jika p-value ≤  0,05,  maka  hipotesis  statistik  diterima  dengan demikian  variabel  eksogen  berarti  berpengaruh
signifikan  terhadap  variabel  endogennya.  Hasil pengujian hipoteis dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel. 12 Hasil Pengujian Hipotesis
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah t Statistics P Value
Desentralisasi Fiskal -> Kinerja Keuangan Daerah 2,272 0,024
Sumber: Data sekunder diolah, 2016
Berdasarkan  tabel.  12  dapat  dirumuskan  bahwa pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  kinerja keuangan  daerah  dengan  nilai  p-value  sebesar  0,024 lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05,  yang  berarti H 0 ditolak  dan  Ha  diterima,  dengan  demikian
desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja keuangan daerah.
Secara  keseluruhan  hasil  analisis  data  dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar. 3 Hasil Analisis Data
Berdasarkan  gambar  3  terlihat  nilai  p-value hubungan  indikator  dengan  variabel  latennya  di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan  mampu  mengukur  variabel  latennya dengan  baik.  Sementara  itu  nilai  p-value  pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah sebesar  0,024  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05 yang  berarti  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

## 5.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 5.1   Desentralisasi  Fiskal  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  terlihat  bahwa desentralisasi  fiskal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi  masih  tergolong  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  rata-rata  pada  setiap  indikator  pengukuran desentralisassi  fiskal  dengan  nilai  yang  relatif  kecil. Dengan demikian kemampuan daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  dalam  mengelola keuangan  daerahnya  masih  tergolong  kecil.  Hal  ini dikarenakan  masih  rendahnya  sumber  penerimaan daerah  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang mengakibatkan tingginya ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  penerimaan yang  berasal  dari  dana  transfer  yang  berasal  dari pemerintah pusat.
Kondisi pelaksanaan desentralisasi fiskal terutama  terlihat  dari  indikator  otonomi  daerah  pada pengukuran desentralisasi fiskal dengan membandingkan total PAD terhadap total penerimaan daerah.  Kriteria  penetapan  derajat  desentralisasi fiskal  menyebutkan  bahwa  jika  persentase  PAD terhadap  total  penerimaan  daerah  kurang  dari  10% tergolong  dalam  kategori  sangat  kurang,  sedangkan jika  antara  10%  sampai  20%  maka  tergolong  dalam kategori  kurang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini
terlihat  Kota  Jambi  dengan  nilai  tertinggi  dengan rasio  sebesar  14,35%  yang  terjadi  di  tahun  2014. Namun demikian nilai tersebut masih di bawah angka 20% yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.
Derajat Desentralisasi fiskal Kota Jambi periode Tahun  2010  -  2014  berdasarkan  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi  masih  menunjukkan  derajat  yang masih  kurang.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  masih  belum  bisa terlepas  dari  ketergantungan  pada  Pemerintah  Pusat. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  terlihat  masih rendahnya  realisasi  PAD  dibandingkan  dengan  total penerimaan daerah. Dengan demikian sebagian besar penerimaan  daerah  Kota  Jambi  berasal  dari  dana transfer  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Provinsi.  Hal  ini  berarti  bahwa  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi  masih  belum  bisa  melepaskan  diri dari ketergantungan terhadap bantuan dari luar.
Ketergantungan  ini  boleh  jadi  merupakan refleksi  dari  kurangnya  kemampuan  daerah  dalam menggali  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  atau  boleh  jadi  karena  keterbatasan  potensi sumber  daya  daerah  yang  dapat  dioptimalkan  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Merujuk pendapat  Kuncoro  (2003)  dalam  Haryanto  (2012), terdapat  lima  penyebab  rendahnya  PAD  yang  pada gilirannya akan menyebabkan tingginya ketergantungan  fiskal  daerah  terhadap  pemerintah pusat, yaitu: Pertama, kurang berperannya perusahaan  daerah  sebagai  sumber  penerimaan daerah. Kedua ,  tingginya  derajat  sentralisasi  dalam bidang  perpajakan. Ketiga ,  walaupun  pajak  daerah cukup  beragam,  tetapi  hanya  sedikit  yang  dapat diandalkan  sebagai  sumber  penerimaan  daerah. Keempat, kekhawatiran  akan  terjadinya  disintegrasi dan  separatisme  jika  daerah  mempunyai  sumber
keuangan  yang  tinggi. Kelima, adanya  kelemahan dalam  pemberian  subsidi  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah.
Pemerintah  daerah  di  Provinsi  Jambi  memiliki tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  sumber penerimaan  dari  pemerintah  pusat,  maka  upaya peningkatan  kemampuan  daerah  dalam  menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus  dilakukan.  Upaya  yang  dapat  dapat  ditempuh antara  lain  adalah  dengan  meningkatkan  kompetensi aparatur  daerah  dalam  menetapkan  instrumen pendapatan daerah. Peningkatan kompetensi aparatur ini menjadi sangat penting dikaitkan dengan terbitnya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan  lebih  besar  pada  daerah  di  bidang perpajakan dibandingkan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Dengan peningkatan  kompetensi  aparatur  ini  diharapkan pemerintah  daerah  mampu  untuk  menyesuaikan perda  pungutan  daerah  dengan  peraturan  yang  baru, dan  mampu  untuk  memilih,  menginventarisasi,  serta menetapkan  instrumen  pendapatan  daerah  yang sesuai  dengan  potensi  daerah  sehingga  mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif yang pada gilirannya dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Daerah memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan  pengalokasian  belanja  daerahnya  demi mewujudkan kemajuan pembangunan daerah tersebut. Desentralisasi fiskal menunjukkan bagaimana  pemerintah  daerah  sanggup  melakukan pengelolaan  keuangan  daerahnya  secara  mandiri, sedangkan PAD merupakan sumber utama penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  daerah  itu sendiri.  Tingginya  desentralisasi  fiskal  dan  PAD menunjukkan kemampuan daerah membiayai pembangunan dengan sumber pendanaan dari daerah itu  sendiri  dan  kecilnya  ketergantungan  terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi desentralisasi fiskal dan  PAD  berarti  semakin  tinggi  pula  kewenangan daerah  dalam  pelaksanaan  anggaran  daerahnya. Semakin  besar  kemampuan  daerah  melakukan pengelolaan daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Kebijakan  desentralisasi  fiskal  yang  dititikberatkan pada  kabupaten/kota,  akan  memberi  keleluasaan daerah untuk melihat dan menentukan skala prioritas pembiayaan  pembangunan  yang  berimplikasi  pada peningkatan  penerimaan  daerah  dan  disertai  dengan keleluasaan pemerintahan daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang diterima.
5.2   Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2014
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan  daerah  Kota  Jambi  dilihat  dari  rasio efisiensi dan efektivitas PAD masih perlu ditingkatkan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  rata- rata pada rasio efektivitas PAD yang masih di bawah
100%  yang  berarti  realisasi  PAD  masih  di  bawah nilai yang ditargetkan dalam anggaran. Sementara itu nilai  efisiensi  berada  di  bawah  100%  yang  berarti bahwa  nilai  belanja  lebih  rendah  dibandingkan dengan realisasi pendapatan.
Pengelolaan belanja yang lebih efisien menunjukkan bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan  daerah.  Realisasi  belanja  yang  lebih  besar dari realisasi penerimaan daerah akan mengakibatkan nilai  defisit  dalam  anggaran  pemerintah  daerah.  Hal ini  menunjukkan  rendahnya  efisiensi  pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pada sisi lain, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan  memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemampuan daerah untuk menghasilkan  PAD  yang  sebesar-besarnya  menjadi tolok  ukur  kinerja  daerah  dalam  melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.
Alokasi  belanja  daerah  yang  tepat  sasaran terutama  pada  alokasi  belanja  modal  akan  sangat mempengaruhi efisiensi pengunaan anggaran. Alokasi belanja modal untuk pembiayaan pembangunan  insfrastruktur  daerah  akan  akan mempengaruhi semakin lancarnya proses pembangunan daerah tersebut. Pembangunan insfrastruktur berarti bahwa adanya penambahan aset daerah  yang  bisa  menjadi  penunjang  pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Kondisi inilah yang akan  membuat  kinerja  keuangan  daerah  akan semakin meningkat.

## 5.3   Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2014
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil pengujian  hipotesis  dengan  nilai  p-value  lebih  kecil dari 0,05. Dengan demikian desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan indikator pengeluaran, indikator pendapatan dan indikator otonomi mampu menjelaskan  dengan  baik  perkembangan  kinerja keuangan  daerah  yang  diukur  menggunakan  rasio efisiensi dan rasio efektivitas PAD.
Desentralisasi  fiskal  menunjukkan  bagaimana pemerintah  daerah  sanggup  melakukan  pengelolaan keuangan daerahnya secara mandiri. Daerah memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pengalokasian  belanja  daerahnya  demi  mewujudkan kemajuan  pembangunan  daerah  tersebut.  Tingkat desentralisasi  fiskal  ditunjukkan  dengan  besarnya proporsi PAD dibandingkan dengan seluruh penerimaan  daerah.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal yang  dititikberatkan  pada  kabupaten/kota,  akan memberi  keleluasaan  daerah  untuk  melihat  dan menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan  yang  berimplikasi  pada  peningkatan penerimaan  daerah  dan  disertai  dengan  keleluasaan
pemerintahan  daerah  untuk  membelanjakan  dana alokasi yang diterima. Kewenangan untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  diharapkan memberi  dampak  positif  terhadap  kinerja  keuangan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah  sebagai bentuk  upaya  pemerintah  daerah  dengan  menggali sumber-sumber  PAD  merupakan  faktor  yang  sangat penting  dalam  menunjang  efektivitas  transfer pemerintah  pusat  kepada  daerah.  Oleh  karena  itu, pemberian transfer seharusnya disikapi pemerintahan daerah  dengan  upaya  memacu  pembangunan  yang berkesinambungan  dalam  menciptakan  kemandirian daerah dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah  perlu  diikuti dengan  pemberian  inisiasi  dari  pemerintah  dalam pengoptimalannya  melalui  kebijakan  dan  peraturan yang menguntungkan banyak pihak. Oleh karenannya PAD  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  penerimaan utama  dan  mencerminkan  kemampuan  daerah  dalam memperoleh  pendapatan  yang  berasal  dari  daerah sendiri,  sedangkan  Dana  Perimbangan  merupakan transfer  pemerintah  pusat  kepada  daerah  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.
Pemerintah  Daerah  diharapkan  untuk  dapat lebih  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerahnya melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Tuntutan peningkatan  PAD  semakin  besar  seiring  dengan semakin  banyaknya  kewenangan  pemerintahan  yang dilimpahkan  kepada  daerah  disertai  pengalihan personil,  peralatan,  pembiayaan  dan  dokumentasi (P3D)  ke  daerah  dalam  jumlah  besar.  Sementara, sejauh  ini  dana  perimbangan  yang  merupakan transfer  keuangan  oleh  pusat  kepada  daerah  dalam rangka  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang- kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  namun  daerah  harus  lebih  kreatif dalam  meningkatkan  PAD-nya  untuk  meningkatkan akuntabilitas  dan  keleluasaan  dalam  pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial  harus  digali  secara  maksimal,  namun  tentu saja di dalam  koridor peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Adapun  komponen-komponen  PAD terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
Hasil  penelitian  ini  tentunya  memberikan gambaran bahwa perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk meningkatkan  PAD-nya  dengan  mengoptimalkan semua  sumber  PAD  yang  ada  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi.  Optimalisasi  pembangunan  Daerah dengan  berbagai  pembangunan  infrastruktur  yang akan  meningkatkan  PAD  merupakan  hal  yang  perlu
dilakukan  sehingga  akan  meningkatkan  derajat desentralisasi fiskal.
Kewenangan  untuk  meningkatkan  pendapatan asli  daerah  diharapkan  memberi  dampak  positif terhadap  kinerja  keuangan  daerah  yang  bermuara pada  kesejahteraan  rakyat.  Pada  sisi  lain,  alokasi belanja  daerah  yang  tepat  sasaran  terutama  pada alokasi  belanja  modal  akan  sangat  mempengaruhi efisiensi pengunaan anggaran. Alokasi belanja modal untuk pembiayaan pembangunan insfrastruktur daerah  akan  akan  mempengaruhi  semakin  lancarnya proses  pembangunan  daerah  tersebut.  Pembangunan insfrastruktur berarti bahwa adanya penambahan aset daerah  yang  bisa  menjadi  penunjang  pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Kondisi inilah yang akan  membuat  kinerja  keuangan  daerah  akan semakin meningkat.

## 6.   KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1   Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut.
1. Desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi .masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari nilai rata-rata indikator otonomi desentralisasi  fiskal hanya sebesar 5,32%. Nilai ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi.dilihat  dari  efisiensi  anggaran masih  belum  efisien  yang  terlihat  dari  rata-rata rasio efisiensi masih di bawah 100%. Sementara itu  rasio  efektivitas  PAD  tergolong  efektif dengan nilai rata-rata di atas 100%.
3. Desentralisasi  fiskal,  berpengaruh  signifikan terhadap
Kinerja Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014.

## 6.2   Saran
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian,  maka peneliti menyumbangkan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  supaya  menggunakan subjek  yang  lebih  besar  seperti  penggunaan seluruh  kabupaten/kota  di  Indonesia  sehingga memperbesar jumlah pengamatan yang diteliti.
2. Peneliti selanjutnya supaya menggunakan variabel  lain  yang  mempengaruhi  kinerja keuangan  daerah  seperti  alokasi  belanja  modal, Dana Perimbangan dan lain-lain.

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah, S. dan Halim, A. 2006. Studi atas Belanja Modal  pada  Anggaran  Pemerintah  Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan . Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, no. 2.
Al-Gahtani,  S.S.,  G.S.Hubona.,  J.  Wang.  2007. Information Technology (IT) in Saudi Arabia: Culture  and  Acceptance  and  Use  of  IT. Information & Management 44, 681-691.
Arikunto,  S.  2000. Manajemen  Penelitian .  Rineka Cipta. Jakarta.
___________.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek . Rineka Cipta. Jakarta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Erlangga: Jakarta
Darwanto dan Yustikasari, Yulia, Pengaruh pertumbuhan  ekonomi,  Pendapatan Asli Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal, Makalah  disajikan  pada  Seminar  Antarbangsa di  Universitas  Hassanudin,  Makassar,  26-28 Juli 2007.
Elmi,  Bachrul,  2002.  Kebijaksanaan  Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah  Otonomi  Daerah,  Jurnal  Ekonomi dan Keuangan.
Ghozali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis  Multivariat Dengan  Program  SPSS .  Edisi  4.  Badan
Penerbitan Universitas Diponegoro:
Semarang.
Halim,  Abdul.  2001.  Analisis  Diskripsi  Pengaruh
Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah. Kompak . STIE YO. Yogyakarta.
___________.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik  - Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat: Jakarta.
Haryanto,  Dedy  Tri.  2012.  Dampak  Desentralisasi Fiskal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Provinsi  Jambi.  Tesis  Program  Magister
Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia. Jakarta.
Henseler,  J.,  Ringle,  C.M.,  and  Sinkovicks,  R.R., 2009,  The  Use  of  Partial  Least  Square  Path Modelling in International Marketing,
Advances in international marketing, 20, 271- 319 .
Hidayat,  Syarif,  2005.  Too  Much  Too  Soon  ;  Local
States  Elite’s  Perspective  on  The  Puzzle  Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy, Jakarta, Rajawali Pers. Khusaini,  Mohammad,  2006.  Ekonomi  Publik  - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Malang, BPFE Unibraw.
Kuncoro,  Mudrajat.  2009.  Ekonomika  Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global , Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
Mahi,  Raksaka,  2002.  Desentralisasi  Fiskal  dan
Otonomi Daerah, Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV,
LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Edisi  Dua. Yogyakarta  : UPP STIM YKPN.
Mahsun,  M.  2012. Pengukuran  Kinerja  Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit Andi: Yogyakarta.
__________. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Nasution,  Nina  Andriany.  2010.  Analisis  Pengaruh Desentralisasi  Fiskal  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Di  Provinsi Sumatera  Utara.  Tesis  Sekolah  Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Republik  Indonesia,  2004, Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah ,
Republik Indonesia, Jakarta.
_______________, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintahan  Pusat  dan  Daerah .
Republik Indonesia, Jakarta.
Sidik, Machfud, 2009. Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004 Dalam Abimanyu,  Anggito  dan  Megantara,  Andie, Era  Baru  Kebijakan  Fiskal;  Pemikiran, Konsep  dan  Implementasi , Jakarta,  Penerbit Kompas.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian  Bisnis .  Edisi Kesepuluh. Alfabeta. Bandung.
Tanzi, V., 1995. Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and  Macroeconomic  Aspects ,”  in:  Bruno,
Michael,  and  Boris  Pleskovic  (eds.),  Annual World  Bank  Conference  on  Development Economics  1995,  World  Bank,  Washington, D.C.
Tim  Litbang  Depdagri.  1991.  Kriteria  Penilaian Tingkat  Desentralisasi  Fiskal.  Fisipol  UGM: Yogyakarta.
Woller,  M  Gary  dan  Phillips  Kerk,  1998. Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An  Empirical  Investagion,  The  Journal  of Developmnet Studies ; April 1998;34,4.
Yuhayani,  Nizarni.  2008.  Pengaruh  Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap
Kinerja Pemerintah Kabupaten  Aceh Tengah (Dengan Pendekatan Balanced Scorecard). Tesis Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Sumatera Utara.