## JURNAL DISKURSUS ISLAM
ISSN Print: 2338-5537 | ISSN Online: 2622-7223 Vol. 12 No. 1 (2024) : April | p. 106-126 Journal Homepage: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/

## Analisis Penerapan SIMPEG dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Lapas Perempuan Kelas III Mamuju
Rizal Harmawan Samauna 1 *, Hafied Cangara 2 , Arianto 3
Universitas Hasanuddin, Sulawesi Tengah, Indonesia 1,2,3
Email: pbkominfo@gmail.com * (Corresponding author)
Submitted: 05-01-2024 | Accepted: 28-04-2024
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  Sistem Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  dan  menganalisis  usaha  yang dilakukan  dalam  rangka  mengoptimalkan  penerapan  sistem  manajemen kepegawaian  (SIMPEG)  dalam  pengelolaan  administrasi  kepegawaian  pada Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  (LPP)  Kelas  III  Mamuju.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive  sampling  dalam  penentuan  informan.  Pengumpulan  data  melalui wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  model  interaktif  Miles  dan  Hubberman.  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  penerapan  sistem  informasi  manajemen kepegawaian  dan  usaha  yang  dilakukan  dalam  mengoptimalkan  pengelolaan administrasi kepegawaian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju  belum  berjalan  secara  maksimal.  Adapun  faktor-faktor  penghambat penerapan dan usaha mengoptimalkan SIMPEG dalam pengelolaan administrasi kepegawaian selain SIMPEG masih dalam tahap pengembangan dan berdasarkan penerapan selama ini oleh operator kepegawaian secara langsung bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian hanya digunakan dalam menyusun sasaran kinerja  pegawai  dan  penilaian  kinerja  pegawai,  kemudian  masih  minimnya kesadaran arti pentingnya SIMPEG sebagai pedoman dalam pengembangan karir kepegawaian,  minimnya  kuantitas  SDM  dalam  pengelolaan  data  kepegawaian sehingga masih terdapat data PNS yang belum mutakhir; dan jaringan internet yang lemah atau terbatas pada jam-jam tertentu, baik itu karena adanya masa jeda perhitungan tunjangan kinerja pada tanggal tertentu maupun karena faktor letak geografis itu sendiri pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.
Kata Kunci : Penerapan SIMPEG; Sistem Informasi; Administrasi Kepegawaian

## I. PENDAHULUAN
Dalam  era  revolusi  digital  ini  perkembangan  teknologi  telah  menjadi  sebuah evolusi pada teknologi media, sebut saja new media atau orang juga sering menyebutnya media online atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet, media ini tentunya  sudah  tidak  asing  lagi  di  telinga.  Media  ini  juga  disebut-sebut  sebagai  media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di
negara maju, new media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi.
Cita-cita untuk menjadikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkelas dunia terus digelorakan dengan proses administrasi pemerintahan yang dijalankan telah berbasis teknologi yang terbarukan. Dimulai sejak tahun 2018 hal ini diterapkan sesuai instruksi  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  berupa  kebijakan  yang  diambil  dan dilakukan  pimpinan  dalam  rangka  mewujudkan e-government. Dimana  kemajuan teknologi  dalam  perbaikan  tata  Kelola  pemerintahan  menjadi  kewajiban  bagi  semua jajaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan Kementerian yang good  governance .  Teknologi  tersebut  memberikan  sumbangsih  penting  dalam membantu pemerintah ataupun pengawasan dan pengambilan keputusannya.
Berdasarkan referensi dari artikel  Afif Syarifuddin Yahya (2017) yang bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  dari  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, faktor-faktor yang menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan BKD untuk memaksimalkan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  dalam Penempatan  PNS  di  lingkungan  pemerintah  Kabupaten  Sanggau  Provinsi  Kalimantan Barat. 1
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  Kementerian  Hukum  dan  HAM (SIMPEG  Kemenkumham)  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  digunakan  untuk pengelolaan  data  Pegawai  Kementerian  Hukum  dan  HAM  secara  on-line,  sebuah perangkat lunak komputer yang menyediakan fasilitas pengelolaan data kepegawaian dan mengelola data kepegawaian tersebut menjadi informasi kepegawaian yang dibutuhkan, menunjang  kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  masalah  kepegawaian.  Aturan proses  yang  dijalankan  di  dalam  SIMPEG  tetap  mengacu  kepada  dasar  hukum  yang berlaku,  yaitu  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 . Secara spesifik tujuan dari SIMPEG adalah untuk mendukung integritas data para pegawai, kemudahan pengaksesan data kepegawaian, dan kemudahan pengelolaan data yang bersifat pribadi sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang  efektif  dan  efisien  atau  mempunyai  fungsi  untuk  mendukung  sistem  manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di aparatur pemerintah, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi, sehingga dapat dikatakan bahwa SIMPEG merupakan  sistem  yang  melakukan  manajemen  kepegawaian  dimulai  dari  pegawai tersebut  memperoleh  status  pegawai  sampai  dengan  pegawai  tersebut  pensiun,  sejak pertama kali mulai diberlakukan pada tahun 2015.
Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju  merupakan  salah  satu Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  bidang  Pemasyarakatan  yang  termasuk  wilayah  kerja
1 (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat and Syarifudin Yahya, n.d.)
2 (“BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA,” n.d.)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat yang telah menerapkan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  untuk  meningkatkan  kualitas pengelolaan data administrasi kepegawaian. SIMPEG pada LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju merupakan salah satu wujud pelaksanaan e-government dalam pelayanan bidang kepegawaian  secara  transparan  dan  objektif.  Sistem  ini  dapat  di  akses  melalui (https://simpeg.kemenkumham.go.id/siap/index.php/login)  selain  menyajikan  informasi kepegawaian,  juga  dikhususkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  di  bidang  administrasi kepegawaian seperti kepangkatan, pemindahan atau mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri  Sipil  dari  dan  dalam  jabatan.  Sehingga  dengan  harapan  adanya  keluaran  dari Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  dapat  mempermudah  dan  mempercepat pimpinan dalam menentukan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang tepat sesuai dengan kualifikasi dalam bidang tersebut sehingga keputusan itu berkualitas dan objektif.

## Rumusan Masalah
a. Bagaimana penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan  administrasi  kepegawaian  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas III Mamuju?
b. Usaha  apa  yang  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  penerapan  sistem  informasi manajemen  kepegawaian  (SIMPEG)  dalam  pengelolaan  administrasi  kepegawaian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju?

## Tujuan Penelitian
a. Untuk  menganalisis  penerapan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG)  dalam  pengelolaan  administrasi  kepegawaian  pada  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju;
b. Untuk menganalisis usaha yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerapan sistem manajemen  kepegawaian  (SIMPEG)  dalam  pengelolaan  administrasi  kepegawaian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.

## II. TINJAUAN TEORETIS

## a. Keterbukaan Informasi Publik
Berkaitan  dengan  pengakuan  terhadap  HAM,  khususnya  dalam  hubungannya dengan hak atas informasi publik, Pasal 28 F UUD 45 menegaskan:
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Dalam negara hukum yang demokrasi, negara dilaksanakan berdasarkan amanat rakyat.  Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  negara,  pemerintah  bertanggungjawab kepada  rakyat.  Segala  informasi  yang  dihasilkan  dalam  hal  penyelenggaraan  negara merupakan milik rakyat.
Sebagai  langkah  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik
mulai  dari  proses  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan  serta  evaluasi  (dalam  bentuk Undang-Undang,  Peraturan  Pelaksanaan  maupun  kebijakan-kebijakan,  dan  juga Peraturan  Daerah),  serta  instrumen  yang  lainnya,  yakni  instrumen  materiil  (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia). 3
Implementasi Good Governance sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka  dan  partisipatoris  adalah  dengan  mengembalikan  fungsi  kontrol  atas penyelenggaraan  pemerintahan  kepada  masyarakat.  Masyarakat  harus  diberi  akses  dan ruang    untuk  berperan  dalam  pembuatan  produk  kebijakan  dan  kinerja  badan-badan pemerintah beserta para  pejabatnya. Hal ini yang mendasari lahirnya dasar hukum yang kuat bagi masyarakat tentang hak atas informasi informasi publik dalam penyelenggaraan kepemerintahan. 4

## b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk mengolah  data,  termasuk  memproses,  mendapatkan,  menyusun,  menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu  informasi  yang  relevan,  akurat  dan  tepat  waktu  (Wawan  Wardiana,2002). Sedangkan pengertian lain disebutkan, teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana prasarana  (hardware,  software,  useware),  sistem  dan  metode  untuk  perolehan, pengiriman,  penerimaan,  pengolahan,  penafsiran,  penyimpanan,  pengorganisasian,  dan penggunaan data yang bermakna (Yusufhadi Miarso, 2004). Pengertian lain menyebutkan teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola  informasi  agar  informasi  tersebut  dapat  dicari  dengan  mudah  dan  akurat (http://www.ti.apjii.or.id (Sejarah Teknologi Informasi).Dalam ruang lingkup akademis, MasWigrantoro Roes Setiyadi yang dimuat dihttp://www.gipi.or.id (Teknologi Informasi dan    Komunikasi),  TIK  sebagai  sisi  dari  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam Proses Pembelajaran suatu sistem informasi, yang terdiri atas perangkat keras (hardware), basis data (database), perangkat lunak (software), jaringan komputer, dan peralatan lain terkait. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan TIK merupakan seperangkat ilmu, prosedur, program, alat (tool) yang membentuk sebuah sistem tertentu yang dapat memudahkan  kerja  manusia.  Sebagai  sebuah  sistem,  di  dalamnya  terkandung  berbagai perangkat,  baik  perangkat  keras  (hardware),  perangkat  lunak  (software),  dan  manusia sebagai  useware  untuk  mempelajari  dan  mengaplikasikannya  sesuai  dengan  tingkat urgensinya.5

## c. E-Government
Kebijakan  pengembangan e-Government di  Indonesia  sebenarnya  telah  dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Sejak saat itu berbagai kebijakan lainnya dikeluarkan dan lembaga yang mendukung pengembangan e-Government mulai dibentuk.  Lembaga  yang  dibentuk  mulai  yang  bersifat  independen  seperti  Dewan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Nasional  (Wantiknas)  hingga  unit  yang  melekat
3 (Retnowati 2012)
4 (Suhendar PKPPA Lembaga Administrasi Negara and Kiara Payung 2020)
5 (Smada and Pendidikan n.d.)
pada kementerian yaitu Direktorat e-Government pada Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  di  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, dapat dipersepsikan bahwa lembaga-lembaga tersebut  belum  cukup  efektif  dalam  menyusun  strategi  pembangunan e-Government sehingga waktu 13 tahun belum cukup bagi Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara dalam mengimplementasikan e-Government . 6

## d. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Keberadaan sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi kebutuhan  informasi  umum  semua  manajer  di  perusahaan  atau  di  bagian-bagian organisasi  perusahaan  seperti  departemen  atau  antar  tingkatan  manajemen.  Sistem Informasi  Manajemen  adalah  serangkaian  sub-sistem  informasi  yang  menyeluruh  dan terkoordinasi  dan  secara  rasional  terpadu  yang  mampu  mentransformasi  data  sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan  gaya  dan  sifat  manajer  atas  dasar  kriteria  mutu  yang  telah  ditetapkan  (Scott, 2002:100). 7
Sistem Informasi Manajemen dapat didefenisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem  informasi  yang  bertanggung  jawab  mengumpulkan  dan  mengolah  data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan  perencanaan  dan  pengendalian.  Sistem  Informasi  Pegawai  adalah  suatu perencanaan,  pengorganisasian  dalam  pergerakan  dan  pengawasan  atas  pengadaan, pengembangan,  kompensasi,  pengintegrasian,  pemeliharaan  dan  pemutusan  hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 8
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan  manajemen  aparatur  sipil  negara  kemudian  memberlakukan  sistem informasi manajemen kepegawaian berbasiskan teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Sistem Informasi Manajemen Kepagawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia.  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepagawaian  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  merupakan  rangkaian  informasi  dan  data  mengenai  pegawai  yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. 9
Dengan  adanya  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian,  maka  semua informasi  yang  ada  terkait  dengan  pegawai  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk pemenuhan  tujuan  organisasi,  yang  kemudian  akan  berdampak  pada  efektivitas  dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
6 (Masyhur  Balai  Besar  Pengkajian  dan  Pengembangan  Komunikasi  dan Informatika  Makassar Jalan Abdurrahman Basalamah 2017)
7 (Djawa et al., n.d.)
8 (Nuraini and Ahmad 2021)
9 (“BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA,” n.d.)

## e. Administrasi Kepegawaian
Administrasi kepegawaian adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, jika administrasi  kepegawaian  ada  dalam  suatu  perusahaan  maka  tentunya  untuk  mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.
Perubahan  paradigma  pengelolaan  administrasi  publik  dewasa  ini  tengah memasuki fase reformasi yang ditandai dengan isu-isu aktual yang terus mengemuka dan tuntutan akan pengelolaan administrasi yang mengarah pada keharusan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yang baik dapat dicapai apabila  terjadi  sinergitas  ketiga  pilarnya  yaitu  antara  pemerintah,  dunia  usaha  dan masyarakat.  Ditinjau  dari  fase  perkembangan  paradigma  tersebut,  terdapat  pergeseran nilai-nilai  manajemen  penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat  feodalisme menuju profesionalisme manajemen.
Era  profesionalisme  manajemen  menuntut  terwujudnya  birokrasi  pemerintahan yang  berkualitas  dan  profesional  sebagai  prasyarat  dalam  upaya  meningkatkan  mutu penyelenggaraan  negara  serta  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Agar setiap  upaya  pembinaan  kearah  peningkatan  kualitas  aparatur  pemerintah  mencapai sasaran  dan  menjadi  relevan  dalam  menjawab  tuntutan  reformasi  birokrasi,  maka peningkatan efektivitas organisasi pemerintah perlu diarahkan kepada pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang optimal. 10
Sistem  administrasi  kepegawaian  sejatinya  merupakan  bagian  dari  administrasi negara, dimana kebijakannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai.  Adapun sistem administrasi kepegawaian secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Kepegawaian. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang kebijaksanaan dasar sistem administrasi di Indonesia. 11

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data primer hasil  wawancara  langsung  (in  depth  interview)  dengan  informan  yang  dipilih  secara sengaja (purposive sampling), sedangkan data sekundernya berupa buku-buku, dokumen, jurnal,  dan  peratutan  perundang  undangan  berkaitan  dengan  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian.  Informan  penelitian  terdiri  dari  10  (sepuluh)  PNS  pada Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju,  yaitu:  Kepala  Lapas.,  Kaur. Tata  Usaha,  Kasubsi.  Kamtib,  Bendahara  Satker.,  Operator  Kepegawaian,  kemudian Perawat Ahli  Pertama (JFT),  Pengadministrasi  Umum, Operator SAIBA,  Satgas. P2U, kemudian  Pengolah  Data  Laporan  Keamanan  dan  Ketertiban.  Analisis  data  yang digunakan  menggunakan  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi (Milles dan Huberman, 1992: 16)
10 (“ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SALEH,” n.d.)
11 (“UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” n.d.)

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  bentuk  pelaksanaan e-government atau  pemerintah  digital  adalah dikembangkannya  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  berbasis  elektonik  atau secara online . Pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan amanat dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan  bahwa  untuk  menjamin  efisiensi,  efektivitas,  dan  akurasi  pengambilan keputusan dalam manajemen aparatur sipil negara diperlukan sistem informasi aparatur sipil  negara.  Di  mana,  tujuan  dibentuknya  undang-undang  ini  salah  satunya  adalah diperuntukkan  untuk  perolehan  pembagian  birokrasi  sehingga  dibutuhkan  dengan tanggungan  hasil  kerja.  Dan  diperuntukan  pada  perjalanan  penugasannya,  dengan membangun profesi tertentu dan berdasar dari sistem kualifikasi dan kompetensinya, hasil kerja yang dipunyai dan pelaksanaan serta tata kelolanya. 12
Teori  Informasi  yang  dicetuskan  oleh  Shannon  Weaver  melihat  komunikasi sebagai proses, yaitu komunikasi sebagai transmisi pesan, titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses bukan pada makna pesannya sendiri. Fokus utama pada teori informasi  adalah  untuk  menentukan  cara  dimana  saluran  ( channel) komunikasi  dapat digunakan  secara  efisien,  maka  dari  itu  dengan  melihat  teori  informasi  diatas  bahwa masih ditemukan fenomena di lapangan bahwa adanya beberapa sumber daya manusia yang belum paham arti pentingnya penerapan SIMPEG secara mandiri. Dikarenakan dari semua  menu  yang  ada  hanya  menu  kinerja  yang  terdiri  atas  sasaran  kinerja  pegawai, jurnal  harian,  penilaian  SKP,  PPKP  yang  sering  di  akses  oleh  PNS  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju.  Sedangkan  untuk  menu  utama  lainnya hanya  bisa  di  akses  oleh  1  (satu)  orang  operator  kepegawaian  yang  secara  khusus mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  bidang  kepegawaian  yang  terkadang  harus  membuat cadangan data kepegawaian secara tradisional akibat pemeliharaan berkala dari SIMPEG maupun kendala dari jaringan yang kurang stabil, bahkan untuk sub menu pindah data jabatan  hanya  bisa  diajukan  ke  admin  pusat  di  Sekretariat  Jenderal.  Sehingga  dapat dikatakan hal tersebut kurang mendukung dengan adanya teori informasi.
Shannon  dan  Weaver  mencetuskan  teori  ini  dan  mendeskripsikan  komunikasi sebagai  proses  linear  dan  ingin  mengembangkan  suatu  model  yang  dapat  menjelaskan bagaimana pengirim sejumlah informasi ysng masksimum melalui saluran yang ada, dan bagaimana mengukur kapasitas dari saluran yang ada untuk membawa informasi. Mereka menggunakan  asumsi  bahwa  komunikasi  antar  manusia  ( human  communication )  itu ibarat  hubungan  melalui  telepon  dan  gelombang  radio.  Jika  ternyata  komunikasi  yang dilakukan tidak berhasil mengubah perilaku lawan bicara kita agar mau mengikuti apa- apa  yang  dimaksudkan  oleh  komunikator,  maka  komunikasi  yang  dilakukan  dianggap mengalami  gangguan.  Lebih  dari  itu  komunikasi  yang  dilakukan  dilihat  juga  sebagai komunikasi yang tidak efektif, atau komunikasi yang gagal.
Teori  Shannon  dan  Weaver  memandang  persoalan  komunikasi  sekedar  sebagai hitung-hitungan yang matematis. Jumlah informasi yang dapat dikaitkan atau dihasilkan oleh  sebuah  keadaan  atau  kejadian  merupakan  tingkat  pengurangan  (reduksi) ketidakpastian, atau pilihan kemungkinan yang dapat muncul dari keadaan atau kejadian tersebut.  Dengan  kata  yang  lebih  sederhana,  teori  ini  berasumsi  bahwa  jika  kita
12 (“3. UU NO 5 2014 ASN,” n.d.)
memperoleh informasi maka kita memperoleh kepastian tentang suatu kejadian atau suatu hal tertentu.
Teori ini berasumsi bahwa jika kita memperoleh informasi maka kita memperoleh kepastian tentang suatu kejadian atau suatu hal tertentu. Lebih jauh lagi, komunikasi pada nantinya  dibuat  sedemikian  rupa  agar  mampu  memanipulasi  pesan  dan  saluran  guna mencapai level keefektifan komunikasi yang optimal, yaitu mampu mengubah orang lain mengikuti apa-apa yang diinginkan oleh seorang komunikator.
Kemudian jika dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy, yang berpandangan mengenai perkembangan media dalam new media terdapat dua pandangan, pertama interaksi  sosial  yaitu yang membedakan media menurut  kedekatannya dengan interaksi tatap muka, pandangan kedua yaitu integrasi sosial yang merupakan gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk bagaimana  manusia  menggunakan  media  sebagai  cara  menciptakan  masyarakat.  Yang dimaksud  media  baru  disini  adalah  berbagai  perangkat  teknologi  komunikasi  dengan berbagai  ciri  yang sama  yang mana selain baru dimungkinkan juga dengan digitalisasi dan  ketersediaanya  yang  luas  untuk  pribadi  sebagai  alat  komunikasi,  sebagaimana fenomena yang ada saat ini bahwa media baru sangat beragam dan tidak dapat dijabarkan
Dengan  semakin  merajalela  penggunaan  teknologi  sehingga  kini  seluruh masyarakat dari berbagai belahan bumi sudah dapat bersosialisasi dan bertukar informasi. Masyarakat tidak harus repot karena terciptanya teknologi dan media baru yang sangat membantu  sumber  daya  manusia  agar  lebih  fleksibel.  Tanpa  adanya  teknologi komunikasi, media tidak dapat bekerja secara efisien, sebagai contoh dulu sebagai bentuk tata  kelola  administrasi  kepegawaian  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang masih menggunakan media komunikasi yang sederhana seperti pengarsipan manual, boros  penggunaan  kertas  dan  tempat  penyimpanan  sehingga  cukup  menguras  waktu, biaya  serta  tenaga  sewaktu  arsip  tersebut  dibutuhkan.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh pengelola data kepegawaian sebagai wadah penerimaan ataupun penyimpanan informasi.
Teknologi informasi dan komunikasi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah dan menyebarkan berbagai macam informasi. Teknologi informasi dan komunikasi  saat  ini  menjadi  salah  satu  kebutuhan  penting  yang  dapat  mendukung berbagai  macam  aktifitas.  Semakin  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  zaman, menuntut  berbagai  macam  aktifitas  manusia  menjadi  lebih  cepat,  praktis,  akurat  dan efisien.  Dengan  adanya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  memudahkan pekerjaan manusia serta meningkatkan kinerja organisasi.
SIMPEG  merupakan  bagian  dari  Sistem  Informasi  yang  di  dalamnya  memuat seluruh data  base yang  menggunakan  data pegawai,  SIMPEG.  yang  ada  pada  Kantor Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju  ini  dirasakan  belum  berjalan secara  optimal.  Dari  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  SIMPEG  masih  dalam  tahap pengembangan sehingga belum berfungsi secara maksimal penerapannya secara mandiri, sumber pengambilan keputusan tidak berasal  dari DSS ( decision support system) yang berpedoman pada data base kepegawaian yang ada pada aplikasi SIMPEG sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan pimpinan dalam rangka untuk
menjamin  efisiensi,  efektifitas,  objektifitas  dalam  pengambilan  keputusan  tanpa merugikan pihak manapun.
Dan  jika  dikaitkan  dengan  pendapat  Davis  (1984)  bahwa  sistem  informasi merupakan kombinasi teratur dari hardware, software , teknologi penyimpanan, teknologi komunikasi  dan  jaringan,  sumber  daya  data  yang  mengumpulkan,  mengubah,  dan menyebarkan  informasi  dalam  sebuah  organisasi.  Sistem  informasi  memerlukan teknologi  yang  memadai  untuk  mendukung  dalam  pelaksanaannya.  Pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  sistem  informasi  manajemen  akan mendukung aliran informasi berjalan dengan cepat dan akurat.
Kualitas  sistem  pada  suatu  sistem  informasi  manajemen  mempunyai  hubungan yang erat dengan kualitas informasi yang dihasilkan. Keduanya saling bergantung satu sama lain untuk  menghasilkan sebuah sistem informasi yang memberi nilai lebih pada penggunanya.  Suatu  sistem  informasi  manajemen  dibuat  dengan  harapan  dapat memberikan  banyak  manfaat  pada  organisasi  utamanya  pada  level  manajemen  dalam membuat suatu keputusan.
Sehingga  pada  proses  penerapan  pengelolaan  administrasi  kepegawaian  oleh operator  SIMPEG  sebagai  komunikator  yang  merancang  sebuah  pesan  kemudian disampaikan  kepada  sasaran  dalam  hal  ini  pembina  kepegawaian  maupun  pengguna mandiri  pada  Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju  melalui saluran ataupun media SIMPEG belum bisa dikatakan efektif dan efisien.
Berdasarkan data pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa SIMPEG yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (studi kasus pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju) belum maksimal dalam penerapannya sebagai media tata kelola administrasi kepegawaian.
Dalam konteks reformasi birokrasi, ketiga aspek merupakan turunan terhadap dua dari delapan area perubahan, yakni tata laksana dan sumber daya manusia aparatur. Area perubahan tata laksana menuju pada terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,  efektif,  efisien,  terukur,  dan  sesuai  prinsip-prinsip good  governance .  Sedangkan area sumber daya manusia aparatur bertujuan mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berintegrasi, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
Ketentuan  ini  kemudian  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Sistem  Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di  mana  tujuan  dibentuknya  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  adalah  dalam  mendukung  pelaksanaan  pembinaan terhadap  pegawai.  Namun,  tiga  tahun  sebelum  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerapkan sekaligus mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang  dapat  diakses  melalui  laman  http://simpeg.kemenkumham.go.id.  (Mufid,  2014: 195).
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  yang  dikembangkan  oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah lebih detil dari sistem informasi  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur
Sipil Negara. Dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ada 10 (sepuluh) field data yaitu:
a. Data riwayat hidup;
b. Riwayat Pendidikan formal dan non formal;
c. Riwayat jabatan dan kepangkatan;
d. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
e. Riwayat pengalaman berorganisasi;
f. Riwayat gaji;
g. Riwayat Pendidikan dan latihan;
h. Daftar penilaian prestasi kerja;
i. Surat keputusan; dan
j. Kompetensi.
Sedangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia justru memuat lebih banyak field data pegawai yakni 15 (lima belas) field , yaitu :
a. Riwayat hidup;
b. Riwayat Pendidikan formal dan nonformal;
c. Riwayat jabatan dan kepangkatan;
d. Riwayat penghargaan, tanda jasa / tanda kehormatan;
e. Riwayat pengalaman berorganisasi;
f. Riwayat gaji;
g. Riwayat pendidikan dan latihan;
h. Riwayat penilaian prestasi kerja;
i. Riwayat surat keputusan;
j. Riwayat kompetensi;
k. Riwayat penugasan;
l. Riwayat hukuman;
m. Riwayat cuti;
n. Riwayat keluarga, dan;
o. Riwayat pengalaman kerja dan catatan penugasan.
Perbandingan tersebut, dapat diperhatikan yang menjadi usahanya terkait dengan kelembagaan,  serta  penilaian  kompetensinya,  dengan  pengidentifikasian  mutu  dan potensi  pekerjanya.  Dalam  holistikasi  tersebut,  pada  rapat  pimpinan  dalam  rangka menentukan  pengisian  jabatan,  identifikasi  dan tracking pegawai  yang  diusulkan  oleh masing-masing  satuan  kerja  dapat  dilakukan  melalui  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian. Sama dengan yang dilaksanakan pada keorganisasian, dibutuhkan dengan penukaran  jabatan,  yang  menjadi  pertimbangan  informasi  manajemen  kepegawaian, dengan yang menjadi tujuan penyelenggaraannya.
Dalam  konteks  ini,  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  berperan  dalam berbagai  fitur  yang  ada  di  dalamnya  terutama  fitur  SIAP  dan  Dossier.  SIAP  sendiri singkatan  dari  Sistem  Informasi  Administrasi  Pegawai,  yang  merupakan  kumpulan informasi  pegawai  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  mulai  dari  Calon Pegawai Negeri Sipil hingga data pensiun. Dalam fitur ini terdapat subfitur output data
seperti daftar riwayat hidup, daftar urut kepangkatan, statistik pegawai, laporan pegawai, dan  kenaikan  gaji  berkala.  Sedangkan  modul  dossier  merupakan  arsip  digital  pegawai yaitu  kumpulan  hasil  digitalisasi  arsip  pegawai  berupa  file  PDF.  Arsip  pegawai  yang terdapat  di  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  antara  lain  Surat  Keputusan Pengangkatan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil,  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat serta Surat Keputusan jabatan.
Pelaksanaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  tidak  saja  melibatkan pegawai yang bersangkutan juga melibatkan atasan pegawai yang bertugas untuk menilai kinerja pegawai sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dalam penilaian sasaran kinerja pegawai.  Penyusunan  sasaran  kinerja  pegawai  dilaksanakan  dengan  perhatian  rencana, hasil  kinerja  pegawai  atasan  langsung.  Di  mana  sasaran  kinerja  pegawai  tersebut disepakati  oleh  pegawai  yang  bersangkutan  dengan  pejabat  penilai  kinerja  pegawai. Sasaran  kinerja  pegawai  tersebut  paling  sedikit  memuat  indikator  kinerja  individu  dan target  kinerja  yang  spesifik,  terukur,  realistis,  memiliki  batas  waktu  pencapaian,  dan menyesuaikan  kondisi  internal  dan  eksternal  organisasi.  Setelah  penyusunan  sasaran kinerja  pegawai,  pelaksanaan  rencana  kerja  sesuai  dengan  sasaran  kinerja  pegawai didokumentasikan secara periodik yang dilaksanakan secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan/atau tahunan.
Pejabat  penilai  kinerja  pegawai  melakukan  pemantauan  kinerja  pegawai  secara berkala  dan  berkelanjutan  dalam  proses  pelaksanaan  sasaran  kinerja  pegawai  paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan. Pemantauan kinerja ini dilakukan dengan mengamati capaian kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam  sistem  informasi  non-elektronik  dan/atau  sistem  informasi  berbasis  elektronik yang  digunakan  untuk  mengetahui  kemajuan  kinerja  pegawai  agar  tidak  terjadi keterlambatan  dan/atau  penyimpangan.  Apabila  terjadi  keterlambatan  dan/atau penyimpangan, pegawai dan/atau pejabat penilai  kinerja pegawai harus segera mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana direncanakan semula.
Tujuan  penilaian  kinerja  ialah  untuk  penjaminan  atas  objek  pembinaan  yang dilakukan berdasar dengan sistem prestasi dan sistem karier. Menilai hasil kerja dengan rangkaian sistem awalnya untuk menyusun dan menjadi sasarannya, dilaksanakan dengan membandingkan hasil kerja dan penetapannya, menilai dan menggabungkan penyikapan kerja, tolak ukurnya, dengan analisa hambatan dan yang menjadi umpan balik, menyusun memperbaiki dan menetapkan penilaiannya.
Dalam perkembangannya, sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  juga  digunakan  sebagai  media  untuk absensi  dan  sudah  terintegrasi  dengan  mesin  absensi  yang  dijadikan  sebagai  dasar pembayaran  tunjangan  kinerja.  Di  mana,  pegawai  wajib  mengisi  absensi  dan  mengisi jurnal harian dan pejabat penilai wajib menilai kinerja pegawai setiap hari sebagai dasar pembayaran  tunjangan  kinerja.  Apabila  pegawai  tidak  mengisi  jurnal  harian  maka pegawai  tersebut  dianggap tidak mempunyai  kinerja pada bulan tersebut  dan dianggap tidak berhak memperoleh tunjangan kinerja.
Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil.  Di  mana,  dalam
peraturan  pemerintah  ini  ada  beberapa  ketentuan  tentang  keberadaan  sistem  informasi yang  harus  dilaksanakan,  namun  dalam  pelaksanaannya  belum  dilaksanakan  secara maksimal, yaitu: 13
a. Dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karier pegawai  negeri wajib mengumumkan informasi lowongan jabatan di seluruh instansi pemerintah;
b. Rencana  pengembangan  karier  pegawai  negeri  dimasukkan  ke  dalam  sistem informasi untuk dipublikasikan;
c. Hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan karier di tingkat instansi dimasukkan ke dalam sistem informasi;
d. Kebutuhan  dan  rencana  pengembangan  kompetensi  dimasukkan  ke  dalam  sistem informasi pengembangan kompetensi;
e. Pelaksanaan  pengembangan  kompetensi  diinformasikan  melalui  sistem  informasi pelatihan terintegrasi dengan sistem informasi;
f. Hasil  evaluasi  pengembangan  kompetensi  dipublikasikan  dalam  sistem  informasi pelatihan yang terintegrasi dengan sistem informasi;
g. Sistem  informasi  manajemen  karier  berisi  mengenai  rencana  dan  pelaksanaan manajemen karier yang terintegrasi dengan sistem informasi.
Dalam sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM belum tersistemnya pengembangan karier pegawai negeri sipil yang terencana mulai dari proses  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi.  Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  adanya perencanaan mengenai pengembangan karier setiap pegawai sehingga ada pegawai yang ditempatkan  di  bidang  atau  bagian  yang  sama  sampai  dengan  pensiun  tanpa  pernah dimutasi ke bidang atau bagian lain. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 177 ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil  bahwa  manajemen  pengembangan  karier  pegawai  negeri  sipil  salah  satunya dilakukan melalui mutasi. Yang bahkan menurut ketentuan Pasal 132 ayat (2) disebutkan bahwa  mutasi  dilakukan  salah  satu  syaratnya  adalah  telah  menduduki  jabatan  paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa paling lama 5 (lima) tahun seorang pegawai negeri sipil harus sudah dilakukan mutasi sebagai bagian dari pelaksanaan pengembangan karier pegawai negeri sipil. 14
Selain  itu,  dalam  pelaksanaannya  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian belum diterapkan secara  optimal salah satunya dalam rangka pemantauan  dan evaluasi kinerja  pegawai  yang  dilakukan  satu  kali  setahun,  meskipun  telah  ditingkatkan  yang terbaru saat ini di tahun 2022 telah menggunakan evaluasi kinerja dua kali setahun dalam rangka  pengembangan  karier.  Namun,  data  dalam  sistem  informasi  manajemen kepegawaian  belum  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  evaluasi  kinerja  pegawai.  Hal  ini dikarenakan  target  kinerja  dalam  sasaran  kinerja  pegawai  masih  bisa  diubah  ketika sasaran kinerja tersebut tidak tercapai. Sehingga data dalam sistem informasi manajemen kepegawaian kurang akurat jika dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja pegawai.
13 (“REPUBLIK INDONESIA-2,” n.d.)
14 (“REPUBLIK INDONESIA-2,” n.d.)
Dalam Pasal 177 ayat  (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  disebutkan  bahwa  manajemen  pengembangan  karier pegawai negeri sipil salah satunya dilakukan melalui mutasi. Dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karier pegawai negeri sipil ini dilakukan dengan menetapkan rencana  pengembangan  karier,  melaksanakan  pengembangan  karier,  dan  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  pengembangan  karier.  Namun,  data-data  tersebut belum terakomodir dalam sistem informasi manajemen kepegawaian. Sehingga, mutasi pegawai  dilakukan  bukan  dengan  mempertimbangkan  kompetensi  dan  kebutuhan organisasi.  Karena  data  kompetensi  pegawai  baik  itu  kompetensi  teknis,  kompetensi manajerial,  dan  kompetensi  sosial  kultural  belum  terdata  dengan  baik  dalam  sistem informasi manajemen kepegawaian.
Selain  itu,  pengembangan  karier  pegawai  negeri  sipil  melalui  mutasi  belum dilaksanakan,  padahal  berdasarkan  ketentuan  Pasal  190  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil,  mutasi  dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atas dasar kesesuaian antara kompetensi pegawai negeri sipil dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Namun, pada kenyataaan ada juga pegawai negeri sipil yang tidak pernah dimutasi sampai dengan pensiun.
Sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  sendiri  dikembangkan  dengan memenuhi beberapa unsur. Pertama, sistem informasi manajemen. Sistem ini merupakan kelengkapan  pengelolaan  dari  proses-proses  yang  menyediakan  informasi  untuk pimpinan  guna  mendukung  operasi-operasi  dan  pembuatan  keputusan  dalam  sebuah organisasi.  Pada  tataran  ini,  masukan  yang  diberikan  berupa  data  yang  telah  diproses, beberapa  data  yang  asli,  model-model  pengolahan  data.  Kemudian  data-data  tersebut akan  diproses.  Proses  yang  terjadi  berupa  pembuatan  laporan-laporan  yang  ringkas, keputusan-keputusan yang rutin dan jawaban dari query yang diberikan. Kedua, sistem pendukung  keputusan,  merupakan  peningkatan  sistem  informasi  manajemen  dengan penyediaan  prosedur-prosedur  khusus  dan  pemodelan  yang  unik  yang  akan  membantu pimpinan  dalam  memperoleh  alternatif  keputusan.  Ketiga,  sistem  informasi ekepegawaian,  yakni  suatu  sistem  yang  dibangun  untuk  menjawab  tantangan pengintegrasian  data  dan  informasi  dari  proses  bisnis  di  bidang  kepegawaian  yang berbasis internet.
Pengembangan  karier  adalah  suatu  tindakan  manajemen  karier  dan pengembangan  karier  juga  dapat  diartikan  sebagai  proses  identifikasi  potensi  karier seorang pegawai. Pengembangan karier juga dapat mengidentifikasi cara-cara yang tepat untuk  perkembangan  karier  seorang  pegawai.  Pada  tahap  awal  proses  pengembangan karier dimulai dengan melakukan evaluasi pada kinerja karyawan atau dengan kata lain bisa  diartikan  sebagai  penilaian  kinerja  pegawai.  Dari  hasil  penilaian  atau  evaluasi tersebut dapat diketahui kemampuan, potensi, dan kinerja dari seorang pegawai dan dari penilaian tersebut dapat diidentifikasi metode apakah yang cocok untuk mengembangkan potensi dari pegawai tersebut.
Ada beberapa manfaat dari pengembangan karier pegawai bagi lembaga yaitu:
a. Terjaminnya ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan;
b. Meningkatnya motivasi pegawai;
c. Terjaganya proses kaderisasi;
d. Peningkatan otonomi;
e. Maksimalnya potensi pegawai;
f. Peningkatan tanggung jawab pegawai; dan
g. Bertambahnya tantangan dalam bekerja.
Pengembangan  karier  seorang  pegawai  tergantung  pada  karier  yang  telah direncanakan lembaga masing-masing yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan lembaga itu.  Akan  tetapi  pada  umumnya  lembaga  melakukan  pengembangan  karier  melalui pendidikan dan pelatihan, promosi, dan juga mutasi.
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karier, yaitu:
a. Pendidikan,  di  mana  pendidikan  sangat  berpengaruh  bagi  pegawai  dalam pengembangan  karier  karena  setiap  perencanaan  karier  organisasi  akan memperhatikan pendidikan pegawainya yang akan mengikuti program pengembangan  karier.  Organisasi  akan  melihat  apakah  pengembangan  karier tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai, dengan harapan pegawai dapat menyerap materi program dengan optimal.
b. Pengalaman  Kerja,  di  mana  untuk  mengikuti  program  pengembangan  karier dibutuhkan pengalaman kerja tertentu.
c. Sikap  Atasan,  rekan  kerja  maupun  bawahan  juga  mempengaruhi  program pengembangan karier karena pegawai yang akan mengikuti program tidak mendapat dukungan baik dari sekeliling tempat ia bekerja.
d. Prestasi  Kerja.  penilaian  prestasi  kerja  dilakukan  untuk  dijadikan  pedoman  untuk melaksanakan  kebijakan  yang  lebih  lanjut  apakah  pegawai  tersebut  akan dipromosikan,  dikembangkan,  atau  gajinya  dinaikkan.  Penilaian  prestasi  pegawai dilakukan  oleh  manajer  setelah  pegawai  sudah  diterima,  ditempatkan,  dan dipekerjakan.
e. Lowongan  Jabatan,  lowongan  juga  mempengaruhi  pengembangan  karier  karena adanya  lowongan  jabatan  baru  tentunya  membutuhkan  pegawai.  Oleh  karena  itu dibutuhkan pengembangan karier yang bertujuan mempersiapkan pegawai tersebut memegang jabatan tersebut.
f. Produktivitas Kerja, apabila produktivitas kerja pegawai menurun maka organisasi seharusnya  melakukan  pengembangan  karier  pegawai,  salah  satunya  dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.
g. Pendidikan dan Latihan, menjadi faktor utama dalam pengembangan karier apakah pegawai tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Promosi jabatan ini menilai dengan acuan pendidikan dan latihan apa saja yang telah diikuti karena dengan adanya pendidikan dan latihan yang diikuti seorang pegawai tersebut maka penempatan di organisasi baru akan sesuai dengan keterampilan dan kebutuhannya.
Sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  dalam  pelaksanaannya  belum  maksimal  dalam  meningkatkan  profesionalitas pegawai.  Hal  ini dapat  dilihat karena berdasarkan praktek selama ini, sistem  informasi manajemen kepegawaian hanya digunakan dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai. Namun selain dari itu, data pegawai yang ada dalam sistem
manajemen kepegawaian juga digunakan sebagai dasar pengajuan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pensiun.
Penginputan data pegawai negeri sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (studi kasus pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju) dilakukan oleh 1 (satu) orang staff yang membidangi informasi dan pengolahan data pegawai dan juga mengupload semua dokumen dalam file atau gambar misalnya  dokumen  kenaikan  gaji  berkala,  jenjang  kepangkatan,  pendidikan  dan sebagainya.  Hal  ini  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  merampungkannya  secara individu  sehingga dibutuhkan setidaknya 1 (satu) tambahan sebagai  cadangan operator kepegawaian.
Dari  segi  layanan  internet  yang  digunakan  untuk  mengakses  SIMPEG  pada Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju  telah  menggunakan layanan  dari  PT.  Indonesia  Comnets  Plus  dimana  sebelumnya  masih  menggunakan jaringan telepon seluler  dan dibantu dengan layanan berbayar  Indihome  dengan alasan agar  akses  internetnya  bisa  lebih  cepat  dari  sebelumnya  dan  lebih  hemat  biaya  karena layanan  ICON+  merupakan  salah  1  (satu)  bantuan  langsung  dari  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan kepada unit pelaksana teknis (UPT) di jajarannya.
Tetapi  terkadang  dalam  penggunaan  layanan  ICON+  tak  luput  dari  akses  yang terkadang lambat atau bahkan kehilangan sinyal hingga beberapa saat sehingga pada saat penginputan  data  pegawai  negeri  sipil  yang  sifatnya  mendesak  pada  Kantor  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju  tidak  berjalan  lancar  sesuai  harapan. Sehingga  dibutuhkan  anggaran  untuk  menambah bandwitch yang  lebih  besar  untuk mengakses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju telah memasang 1 (satu) unit komputer di ruang satuan tugas penjaga pintu utama (Satgas. P2U) sebagai layanan anjungan  SIMPEG.  kepada  pegawai  pengamanan  dan  lainnya  untuk  dapat  mengakses serta melihat data-data pegawai negeri sipil secara bergiliran pada jam dinas tertentu.
Dukungan anggaran sangat  diperlukan dalam pengembangan SIMPEG.  menuju e-governance sehingga tercipta data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi. Serta menyediakan  informasi  yang  akurat  untuk  keperluan  perencanaan,  pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai negeri sipil.
Dalam  usaha  memaksimalkan  pemanfaatan  sistem  informasi  manajemen kepegawaian perlu dilakukan sosialisasi secara berkala bukan hanya kepada user disetiap subseksi tetapi juga kepada pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap bawahan secara langsung khususnya kepada pejabat struktural yang menangani kepegawaian pada Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju.  Dengan  tujuan  untuk mendukung  sistem  informasi  manajemen  pegawai  yang  rasional  dan  pengembangan sumber daya manusia demi terwujudnya data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi serta  dapat  menyediakan  informasi  yang  akurat  untuk  keperluan  perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan user disetiap  subseksi  melakukan  pembaharuan  data  pegawai  negeri  sipil setiap kali ada perubahan data demi mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
Jadi,  sebenarnya  pegawai  yang  yang  akan  mengajukan  kenaikan  gaji  berkala, kenaikan  pangkat,  dan  mengajukan  pensiun,  tidak  perlu  lagi  melengkapi  dokumen- dokumen  yang  diperlukan.  Karena  semua  dokumen  pegawai  sudah  ada  dalam  sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Namun,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dioptimalkan  dari  sistem  informasi manajemen kepegawaian yaitu digunakan sebagai dasar pengembangan karier pegawai, baik untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, mutasi, dan promosi.
Dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan, data kompetensi pegawai yang sudah  ada  di  dalam  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  menjadi  dasar  bagi pimpinan atau organisasi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan  diberikan  kepada  pegawai  yang  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  masih kurang optimal, maka dengan pendidikan dan pelatihan yang diberikan dapat mendorong pengembangan  karier  pegawai  yang  pada  akhirnya  dapat  dijadikan  sebagai  dasar memberikan  promosi  kepada  pegawai  tersebut  sesuai  dengan  kompetensi  yang  telah dimiliki.
Selain  itu,  kompetensi  yang  terdata  dalam  sistem  informasi  manajemen kepegawaian  juga  belum  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  proses  mutasi  dan  promosi jabatan.  Dalam  proses  mutasi  dan  promosi,  data  kompetensi  yang  ada  dalam  sistem informasi manajemen kepegawaian penting diperhatikan. Apakah kompetensi dan kinerja pegawai  yang akan dimutasi  dan dipromosikan  sudah sesuai  dengan lowongan jabatan yang  ada.  Apabila  kompetensi  yang  ada  di  dalam  sistem  informasi  manajemen kepegawaian sudah sesuai dengan lowongan yang ada dan kinerja selama ini memiliki nilai  yang baik,  maka dapat  diberikan mutasi  ataupun promosi.  Namun,  apabila belum sesuai  dengan  lowongan  jabatan,  maka  terhadap  pegawai  yang  bersangkutan  perlu diberikan pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan yang sedang lowong tersebut.
Dalam  pengembangan  karier  pegawai  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  termasuk  Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Mamuju,  promosi  jabatan  merupakan  salah  satu  jenjang  yang  bisa  dilalui  oleh  setiap pegawai.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendukung  pengembangan  karier  tersebut  diperlukan informasi  dan  data  mengenai  kompetensi  pegawai-pegawai  yang  dianggap  layak diberikan promosi.
Namun, dalam sistem informasi manajemen kepegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya dijadikan dasar pengambilan keputusan promosi jabatan. Hal tersebut dikarenakan menu kompetensi yang terdapat dalam sistem informasi manajemen  kepegawaian  belum  semua  pegawai  di  Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju memilikinya. Kompetensi sebagai hasil dari test assessment seyogianya diperlukan sebagai dasar untuk melihat potensi dari setiap pegawai. Sehingga peningkatan  kompetensi  pegawai  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  diberikan  oleh organisasi. Baik itu melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, seminar-seminar, dan sebagainya.  Sehingga  ke  depan  dihasilkan  pegawai-pegawai  profesional  yang mempunyai kompetensi untuk ditempatkan di setiap jabatan yang memerlukan. Alhasil pegawai yang dipromosikan memang adalah pegawai yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jabatannya.
Padahal  berdasarkan  Pasal  198  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Dan lebih lanjut dalam Pasal 199 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka promosi jabatan ditetapkan kelompok suksesi setiap  tahun  dan  mengumumkan  melalui  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian dengan syarat salah satunya adalah memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam  2  (dua)  tahun  terakhir.  Namun,  dalam  kenyataannya  proses  promosi  belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. 15
Tidak  digunakannya  data  dalam  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagai  dasar  pelaksanaan  promosi  salah  satu  halnya dikarenakan  tidak update -nya  data-data  yang  terdapat  dalam  Sistem  Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Hal ini dikarenakan tidak  disiplinnya  pegawai  dalam  meng -update data-data  pribadinya  dalam  Sistem Informasi  Manajemen  Kepegawaian  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Indisipliner ini salah satunya dikarenakan pegawai yang bersangkutan tidak diberikan akses untuk meng- update sendiri  datanya  dan  harus  selalu  menghubungi  admin  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian  Kementerian  Hukum  dan  HAM  ketika  ada  perubahan  data kepegawaian.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan  permasalahan  sehingga  ke  depan  perlu diberikan  akses  kepada  pegawai  untuk  meng- update sendiri  data  dan  perkembangan kepegawaiannya, baik itu naik pangkat, mengikuti pendidikan dan pelatihan, kompetensi, dan sebagainya. Sehingga data-data yang ditampilkan adalah data-data terbaru.
SIMPEG  tercipta  demi  mendukung  perkembangan  teknologi  dan  mengikuti percepatan  teknologi  digital  sehingga  menjadi  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Dimana SIMPEG  pada  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  awalnya berbentuk  catatan  manual  dalam  bentuk  jurnal  harian  dan  melalui  beberapa perkembangan  sehingga  menjadi  aplikasi  berbasis web yang  saat  ini  bisa  diakses kapanpun dan dimanapun.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  jika  dikaitkan  dengan  pendapat  dari  Ron  Rice yang  mendefinisikan  bahwa  media  baru  adalah  media  teknologi  komunikasi  yang melibatkan  komputer  di  dalamnya  (baik mainframe,  PC maupun notebook )  yang memfasilitasi  penggunanya  untuk  berinteraksi  sesama  pengguna  ataupun  dengan informasi  yang  diinginkan  sehingga  sangat  mendukung  penerapan  SIMPEG  yang dikelola oleh Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju. Dikatakan sangat mendukung karena telah menggunakan komputer, laptop atau telepon seluler  yang dapat dibawa kemana-mana untuk mengakses aplikasi tersebut karena didalamnya telah termuat data pegawai negeri sipil yang dimulai sejak pengangkatan pertama sebagai calon pegawai  negeri  sipil  hingga  pegawai  tersebut  pensiun.  Seiring  dengan  implementasi SIMPEG dengan hadirnya anjungan SIMPEG yang tersedia di ruang satuan tugas penjaga pintu utama (Satgas. P2U) pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju,  sehingga  dapat  digunakan  oleh  semua  petugas  yang  ingin  mengakses  dan melihat  data  kepegawaiannya.  Maka  kelahiran  teknologi  yang  kian  maju  tersebut
15 (“REPUBLIK INDONESIA-2,” n.d.)
kemudian  menimbulkan  suatu  kenyataan  yang  dapat  disaksikan  dalam  industri  media komunikasi yang disebut sebagai “Media Baru”.
Proses  transformasi  data menjadi  informasi yang merupakan output dari  sistem informasi  manajemen  memanfaatkan  teknologi  dan  sumber  daya  manusia.  dengan pemanfaatan ini maka sistem informasi manajemen dapat menjalankan fungsinya yaitu mengolah, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi. Fungsi sistem informasi manajemen  ini  sama  dengan  fungsi  teknis  dari  sebuah new  media (media  baru)  yang dikemukakan oleh Pavlik (1996:2-4), yaitu : produksi yang merujuk pada pengumpulan dan  pemrosesan  informasi  melalui  komputer,  distribusi  yang  merujuk  pada  beragam teknologi untuk menampilkan informasi pada pengguna terakhir, audiens yang menjadi konsumen  informasi  serta storage yang  merujuk  pada  media  yang  menggunakan penyimpanan informasi dalam format elektronik.
Menurut Davis  (1984), kebutuhan sebuah organisasi  untuk  mengolah informasi (atau banyaknya informasi) adalah sebuah fungsi dari faktor-faktor : (1) ketidakpastian tugas-tugas,  semakin  besar  ketidakpastian  tugas,  semakin  besar  pula  jumlah  informasi yang harus diolah untuk menjamin efektivitas prestasi. Sebuah kegiatan yang dipahami dengan baik dapat  direncanakan dimuka, bila tidak dipahami dengan baik  akan timbul banyak  perubahan  selama  pelaksanaan  tugas;  (2)  banyaknya  unsur  relevan  untuk pengambilan  keputusan,  banyaknya  unsur  sebanding  dengan  banyaknya  departemen, produk, klien dan sebagainya. Peningkatan dalam jumlah unsur akan meningkatkan pula kebutuhan informasi; (3) saling ketergantungan unit keorganisasian, bila unit-unit sangat saling berhubungan, pengolahan informasi yang dibutuhkan untuk menangani koordinasi akan menjadi besar.
Masih menurut Davis, bahwa sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari hardware, software , teknologi penyimpanan, teknologi komunikasi dan jaringan, sumber daya  data  yang  mengumpulkan,  mengubah,  dan  menyebarkan  informasi  dalam  sebuah organisasi, kurang mendukung dengan adanya sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)  karena  sumber  daya  data  yang  ada  sekarang  belum  sepenuhnya  dilengkapi karena  masih  dalam  proses  tahap  pengembangan  aplikasi,  sehingga  penyebarluasan informasi belum maksimal karena data pegawai negeri sipil pada pada Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sulawesi  Barat  (studi  kasus  pada  Kantor  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju) belum akurat.
Hal  lain  yang  mendukung  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  adalah budaya kerja yang ada disetiap subseksi dimana semua pegawai negeri sipil pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju sudah menggunakan teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  menunjang  pekerjaannya.  Hampir  seluruh  pegawai negeri  sipil  pada  tiap  subseksi  bisa  mengoperasikan  komputer  tetapi  tidak  semua memanfaatkan SIMPEG. Meskipun jumlahnya tidak banyak, pegawai-pegawai ini juga bekerja  pada  posisi  yang  tidak  berhubungan  dengan  penggunaan  sistem  informasi sehingga hal ini tidak menjadi hambatan.
Yang menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk ditingkatkan juga terkait dengan  penggunaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  Kementerian  Hukum dan HAM adalah terkait dengan pembekalan metode sejak awal atau modul pembekalan
pencapaian  perolehan  angka  kredit  kepada  Jabatan  Fungsional  Tertentu  dalam  hal  ini Perawat-Ahli  Pertama  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju yang  masih  berstatus  CPNS  (calon  pegawai  negeri  sipil)  sehingga  pada  saat  diangkat menjadi  PNS  telah paham  betul apa saja tugas pokok dan fungsinya serta pengawasan secara terpadu dari atasan pegawai yang bersangkutan. Khususnya dalam mengisi sasaran kinerja pegawai dan jurnal harian agar pengisian jurnal harian dapat dilaksanakan setiap harinya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  analisis  penerapan  sistem  informasi  manajemen kepegawaian  (SIMPEG)  dalam  pengelolaan  administrasi  kepegawaian  pada  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sulawesi  Barat  (studi  kasus  pada  Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju). Maka peneliti menyimpulkan hasil temuan sebagai berikut :
a. Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia dalam pemanfaatannya telah dilaksanakan, namun belum  maksimal  disebabkan  karena  SIMPEG  masih  dalam  tahap  pengembangan dalam  rangka  meningkatkan  profesionalitas  pegawai.  Hal  ini  dapat  dilihat  karena berdasarkan  praktek  selama  ini,  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  hanya digunakan dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai. Selain itu, data pegawai yang ada dalam sistem manajemen kepegawaian juga hanya digunakan  sebagai  dasar  pengajuan  kenaikan  gaji  berkala,  kenaikan  pangkat,  dan pensiun.  Untuk  meningkatkan  implementasi  SIMPEG.  Kementerian  Hukum  dan HAM ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu Penggunaan Sistem Informasi Manajemen  Kepegawaian  Kementerian  Hukum  dan  HAM  terhadap  pengambilan keputusan kepegawaian, pengambilan keputusan penempatan pegawai, pengambilan keputusan  mutasi  pegawai,  pengambilan  keputusan  pensiun  pegawai,  dan  terhadap pengambilan keputusan Promosi Jabatan.
b. Usaha  yang  dilakukan  dalam  pengoptimalan  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Hukum dan HAM  yang merupakan salah satu wujud  pelaksanaan e-government di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  khususnya Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju,  di  mana  semua proses  kepegawaian  dilakukan  secara  elektronik  dengan  perlunya  menambahkan  1 (satu)  orang staff selaku  asisten  atau  cadangan  operator  kepegawaian  dalam melakukan penginputan data, dimana data pegawai yang cukup kompleks berjumlah 51  (lima  puluh  satu)  orang  yang  akan  dikelola  melalui  aplikasi  SIMPEG.  Hal  ini diupayakan agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam proses administrasi kepegawaian  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  III Mamuju telah melakukan perubahan layanan internet yang  semula  menggunakan  layanan  indihome  dimana  kurang  maksimal Ketika  ditempatkan  pada  area  yang  diselimuti  oleh  perbukitan  seperti  pada lingkungan Lembaga Pemasyarkatan Perempuan Kelas III Mamuju. Dimana layanan internet ICON+ akses internetnya cukup baik dari segi kecepatan dan biaya yang bisa dikatakan gratis, dimana hal ini merupakan layanan internet bantuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ke tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah
jajarannya  meski  terkadang  masih  mengalami  sedikit  gangguan  pada  jam-jam tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Cangara, Hafied 2018. Pengantar Ilmu Komunikasi . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Davis,  Gordon  B.  1984 Kerangka  Dasar  Sistem  Informasi  Manajemen. PT.  Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Djawa  M,  Durinta  D,  Program  P  et  al. Implementasi  Aplikasi  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  Untuk  Mendukung  E-Government  Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.
Kwartolo,  Yuli, Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Dalam  Proses  Pembelajaran , Jurnal Pendidikan Penabur, Vol. 9, No. 14, Juni 2010.
Masyhur, Firdaus, Penelitian E-government di Indonesia: Studi Literaur Sistematis dari Perspektif  Dimensi  Pemeringkatan  e-Government  Indonesia , Jurnal  IPTEK- KOM, Vol. 19, No. 1, Juni 2017.
Miles, B.B., dan Hubberman, A.M. Tanpa Tahun, Analisa Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. UI Press Jakarta, Jakarta, Jakarta.
Nuraini N, Ahmad I, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Menggunakan Metode Key Performance Indicator Untuk Rekomendasi Kenaikan Jabatan (Studi Kasus: Kejaksaan Tinggi Lampung), Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI), Vol. 2, No. 3, September 2021.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016  Tentang  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2020  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Retnowati, Endang, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen , Perspektif, Vol. 17, No. 1, Perspektif, 2012.
Saleh, Sirajuddin, Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Jurnal Eklektika, Vol. 4, No. 1, April 2016.
Suhendar,  Ade, Keterbukaan  Informasi  Publik  Bentuk  keseriusan  Pemerintah  Menuju Good  Governance , Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, Vol. 13, No. 2, 2020.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

## Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Yahya,  S.  A, Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat , Civil Service, Vol. 11, No. 2, e-journal BKN, 2017.