Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 44-48| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011
Ni Putu Feggy Cintya Karna, I Ketut Sukadana, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Kawasan  perkotaan  pada  saat  ini  telah  menjadi  masalah  yang  cukup  sulit  diatasi,  terutama  dalam  bidang pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  dikarenakan  permintaan  lahan  yang  terus  meningkat.  Permasalahan  yang dibahas dalam penulisan ini adalah ruang lingkup ruang  terbuka  hijau dan  akibat  hukum  mendirikan  bangunan pada  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Denpasar?  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  dengan  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum menggunakan  studi  kepustakaan  yang  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif.  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota merupakan  ruang-ruang  lingkup  dalam  bentuk  area  atau  jalur  yang  mendominasi  oleh  tumbuhan  yang berfungsiperlindungan  habitat  tertentu,  dan/atau  sarana  kota,  dan/atau  pengaman  jaringan  prasarana,  dan/atau budidaya  pertanian  sebagaimana  yang  diatur  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar  tahun  2011-2031.  Selanjutnya,  terkait  dengan  akibat hukum bagi pelanggaran mendirikan bangunan pada ruang terbuka hijau atau pengendalian pemanfaatan ruang wilayah  kota  adalah  berupa  sanksi  administrasi  atas  kegiatan  pengawasan  yang  berakibat  pada  terhambatnya pelaksanaan program  pemanfaatan  ruang,  baik  yang  dilakukan  oleh  penerima  izin maupun  pemberi  izin.  Jenis sanksi administrasi bagi masyarakat terdiri dari peringatan dan atau teguran, penghentian sementara pelayanan administratif, penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan ruang, pencabutan izin yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  ruang,  pemulihan  fungsi  atau  rehabilitasi  fungsi  ruang,  pembongkaran  bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pelengkapan/pemutihan perizinan, dan pengenaan denda. Terdapat juga sanksi lainnya berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000, 00, - (Lima puluh juta rupiah).

## Kata Kunci: Akibat Hukum; Izin Mendirikan Bangunan; Ruang Terbuka Hijau

## Abstract
In this era, urban areas have become a problem that is quite difficult to overcome, especially in the matter of utilization of green open space caused by land demand  continuing to increase. The problems discussed in this study are the coverage of green open space and the legal consequences of constructing buildings in green open space in the city of Denpasar. The type of the research used in this study is normative legal research with two types of sources of legal materials, primary and secondary. Data collection was carried out using a literature study  which  was  then  analyzed  qualitatively.  The  results  show  that  green  open  spaces  in  cities  belong  to  the spaces  in  the  form  of  areas  or  paths  dominated  by  plants  functioning  as  protection  of  certain  habitats,  city facilities, infrastructure safety networks, and/or agricultural cultivation as regulated in Regional Regulation of Denpasar  City  Number  27  of  2011  concerning  the  Spatial  Planning  for  the  City  of  Denpasar  in  2011-2031. Furthermore,  the  legal  consequences  for  violations  of  erecting  buildings  in  green  open  spaces  or  controlling spatial use of urban areas are in the form of administrative sanctions for supervision activities which result in obstruction of the implementation of the spatial utilization program, both carried out by the permit recipient and the  licensor.  Types  of  administrative  sanctions  for  the  community  consist  of  warnings  and/or  reprimands, temporary suspension of administrative services, temporary suspension of development activities and/or use of space,  revocation  of  permits  relating  to  spatial  use,  restoration  of  functions  or  rehabilitation  of  spatial functions, demolition of buildings not in accordance with the plan spatial planning, licensing/whitening, and the imposition of fines. There are also other sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a maximum fine of IDR. 50,000,000.00, - (fifty million rupiah).
Keywords: Legal Consequence; Building Permit; Green Open Space

## I. PENDAHULUAN
Demi  kebutuhannya,  setiap  manusia  memakan  makanan  dan  meminum  minuman  yang  didapat  dari sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam yang tersedia sebagai salah satu  sumber  daya  alam  yang  penting  bagi  setiap  manusia.  Kehidupan  manusia  tidak  terlepas  dari lingkungan hidup yang ikut serta untuk membantu dalam kelangsungan hidupnya. Dari tahun ke tahun ruang terbuka hijau mengalami peningkatan secara alami yaitu dalam bidang pemanfaatan yang susah diatasi.  Ruang  Terbuka  Hijau  merupakan  area  yang  memanjang  berbentuk  jalur  atau  area mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang tumbuh dengan sengaja ditanam ( Budhihardjo & Sudanti, 1993: 199-200 ).
Wilayah  perkotaan  mengendalikan  kenyamanan  iklim  mikro  dan  keserasian  kota  yang memerlukan ruang-ruang terbuka  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Semakin  berkembangnya jaman  dan  semakin  banyak  populasi  manusia  maka  akan  menyebabkan  keberadaan  dari  ruang terbuka  hijau  semakin  hari  semakin  menyempit.  Adapun  manfaat  dari  ruang  terbuka  hijau  yaitu sarana  yang  dipergunakan  untuk  mencerminkan  identitas  setiap  daerah,  sarana  penelitian,sarana pendidikan,  penyuluhan,  rekreasi  aktif  dan  pasif  serta  interaksi  social,  dapat  meningkatkan  nilai ekonomi  di  perkotaan,  menimbulkan  rasa  bangga  dan  meningkatkan  sarana  ruang  untuk  keadaan darurat, dapat memperbaiki iklim dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.
Pada  tataran  mancanegara,  dengan  naiknya  suhu  bumi  membuat  tidak  saja  hanya  dialami oleh satu pulau, tetapi akan terus menjalar ke pulau-pulau lain, bahkan semakin tipis ruang terbuka itu semakin  berakibat  fatal  bagi  bumi,  bahkan  dapat  melampaui batas  wilayah  tersebut.  Ruang  terbuka hijau  seperti  taman,  hutan  lindung,  serta  sawah  lading  dan  lain-lain  secara  fisik  dapat  dibedakan menjadi tiga bagian tersebut. Dan memiliki fungsi yang sama pula.
Ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua yaitu Ruang Terbuka publikdan Ruang Terbuka privat. Ruang  Terbuka  Hijau  publik  adalah  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  memiliki  dan  dikelola  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  umum.  Contoh Ruang  Terbuka  Hijau  publik  adalah  taman  kota,  hutan  kota,  Ruang  Terbuka  Hijau  disekitar  sungai dan  pemakaman.  Selain itu  banyak  institusi, instansi, seseorang,  yang memiliki  ruang terbuka  hijau, seperti kebun, halaman, rumah atau Gedung, dan lain-lain ( Sutedi, 2015:18 ).
Adapun  ruang  terbuka  hijau  kawasanperkotaan  (RTHKP)  adalah  bagian  dari  ruang  terbuka hijau  kawasan  perkotaan  yang  dilengkapi  dengan  beberapa  pertumbuhan  dan  tanaman  untuk mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Ruang terbukahijau yang telah ada secara alami  yang  telah  dibangun  antara  keseimbangan  area  dan  menciptakan  suasana  yang  serasi,  fungsi estetika antara yaitu meningkatkan  kenyamanan,  fungsi  budaya  yaitu  melihat  dari ekspresi  budaya lokal,  pengatur  iklim,  paru-paru  kota,  sebagai  peneduh,  produsen  alam,  dan  penyedia  habitat binatang.
Adapun  manfaat  dalam  ruang  terbuka  hijau  berdasarkan  fungsi  yang  dibagi  dalam  kategori manfaatlangsung,yaitu  membentuk  pemeliharaan  yang  baik,  serasi,  sebagai  pembersih  udara,  dan melestarikan lingkungan berupa flora dan fauna dan luas kota. Perlu insentif  atau  intensif jika  terjadi atau  pelanggaran  hukum  oleh  perorangan  dana  atau badan dalam pelaksanaan pengembangan ruang terbuka  hijau  dan  disarankan  untuk  pemerintah  untuk  membentuk  tim  audit  ruang  terbuka  hijau untuk  menjaga keberadaan dan pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau ( Hastuti, 2011: 56 ). Beberapa  kajian  terkait  dengan  ruang  hijau.  Pengaturan  hukum  dan  penataannya  telah diluncurkan  dalam  berbagai  jurnal  sebagai  media  publikasi  hasil  penelitian.  Beberapa  kajian sebelumnya  dapa  dilihat  dalam  penelitian Haris  dkk.  (2015) , Susmitha  dkk.  (2016) , Theis  (2016) , Salim  (2017) , Sholihah  &  Sabarisman  (2018) ,  dan Iqbal  (2019) .  Penelitian-penelitian  ini  mengkaji tentang tata ruang hijau dari sudut pandang hukum dengan ketentuan Undang-Undang yang berbeda. Namun, terkait dengan ruang lingkup ruang terbuka hijau dan akibat hukum bagi pendirian bangunan pada ruang dimaksud belum disentuh oleh penelitian-penelitian yang sudah ada ini.
Dari  uraian  pada  latar  belakang  masalah,  penelitian  kali  ini  mengakji  dua  isu:  1)  Bagaimana ruang  lingkup  ruang  terbuka  hijau?  2)  Bagaimana  akibat  hukum  mendirikan  bangunan  pada  ruang terbuka hijau di Kota Denpasar? Tujuan penelitian yaitu:  1)  untuk mengetahui  ruang  lingkup  ruang terbuka  hijau (RTH); dan 2)  untuk  mengetahui akibat  hukum  izin  mendirikan bangunan pada  ruang terbuka hijau di Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Suatu  karya  ilmiah  akan  tersusun secara  sistematis, mempunyai arah  yang jelas  serta  pembahasannya teratur.  Penelitian  ini  metode  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  permasalahan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan, dan juga menekankan pada segi yuridis ( Soekanto & Manudji, 2007: 14 ).  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  Pendekatan  Perundang-Undangan  (Statute  Appoarch)  dan Pendekatan  Konseptual  (Conceptual  Appoarch).  Pendekatan  ini  digunakan  sebagai  pembangunan argumentasi  hukum  saat  menyelesaikan  kasus  atau  isu  hukum yang  ada  di  dalam  masyarakat, serta pendekatan ini menjadi doktrin dalam perkembangan ilmu hukum.
Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dari  penelitian  perpustakaan.  Dalam hal ini dilakukan dengan beberapa macam sumber atau bahan yang dapat digolongkan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan, yaitu  dengan  mempelajari  dokumen  atau  bahan  bacaan  terkait  sertifikasi  lingkungan  &  penataan ruang.  Selain  itu,  data  juga  dikumpulkan  dengan  metode  mencatat,  meringkas  serta  memberikan ulasan  seperlunya  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang sebelumnya  sudah  dikatagorikan  dan  diinventarisasikan  berdasarkan  klasifikasinya.  Data  dianalisa secara kualitatif yaitu dengan memilih bahan hukum yang kualitasnya dapat menjawab permasalahan mengenai  pelaksanaan  dan  hambatan  dalam  jaringan  dokumentasi  dan  informasi hukum. Kemudian bahan  hukum  disajikan  dengan  deskriptif  analisis  yaitu  dengan  cara  menyusun  secara  sistematis sehingga kesimpulan pun didapatkan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka adalah ruang suatu ruang yang telah direncanakan untuk kebutuhan  aktivitas  manusia dalam  melakukan  kegiatannya.  Baik  secara  individu  ataukelompok,  serta  wadah  manusia  lainnya untuk  hidup  dan  berkembang  secara  berkelanjutan  sebutkan  sebagai  fungsi  ruang  terbuka.  Sama dengan pengertiannya, ruang terbuka, ruang terbuka hijau, dan ruang publik memiliki pengertian yang sama. Ruang terbuka seperti taman, kota, dan hutan bisa berbentuk jalan. Ruang Terbuka Hijau adalah daerah  jalur  yang  digunakan  lebih  bersifatterbuka,  tempat  tumbuhnya  tanaman,secara  umum  ruang terbuka  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah,  memang  sengaja  ditanam  dan  dipelihara sebagaimana baiknya agar tidak tercemar dan tetap asri ( Purnomohadi, 2006: 27 ).
Ruang  terbuka  hijau  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  28  huruf  a  Undang-  Undang Nomor  26  tahun  2007  tentang  penataan  ruang  terdiri  dari  ruang  terbuka  hijau  publik  dan  ruang terbuka  hijau  privat.  Pada  pasal  29  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  disesuaikan  dengan  adanya  persebaran penduduk dan jajaran pelayanan dengan memperhatikan struktur dan pola ruang. Ruang terbuka hijau sebagai  ruangterbuka  yang  pemanfaatannya  lebih  memacu  terhadap  perkebunan,  pertanian, pertamanan.  Ruang  terbuka  hijau  digunakan  untuk  penetralisir  udara,  pelindung  cahaya  matahari, untuk keindahan suatu pusat kota, dan sebagai suatu penghijauan unsur kota.
Menurut  Pasal  1  Angka  (8)  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  izin  merupakan  dokumen  penting  yang dikeluarkan oleh  pemerintah daerah  berdasarkan peraturan yang  merupakan  bukti  legalitas  sah  atau tidaknya  suatu  badan  usaha  atau  seseorang  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut.  Perizinan didefinisikan sebagai legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Salah satu instrument pemerintah yang memiliki sifat yuridis preventuif, yang digunakan sebagai pengendalian sifat masyarakat, sesuai yang dijelaskan oleh Asep Warlan  Yusuf.  Pada  dasarnya  izin  merupakan  suatu  ketetapan  atau  peraturan  yang  dibuat  oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang, yang substansinya memiliki sifat terikat, izin yang bersifat bebas,  pribadi,  kebendaan,  menguntungkan,  memberatkan,  Izin  berlangsung  lama,  dan  Izin  yang segera berakhir ( Mitchell, 2000:1 ).
Izin yang memiliki sifatterikat, yaitu izin yang dimana peraturan perundang-undangan  tersebut mengaturnya sejauh mana peraturan itu mengatur dan terikat terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam memutuskan pemberian izin, yang tidak terikat pada aturan hukum tertulis serta pejabat  berwenang  yang  bersifat  bebas.  Perizinan  yang  bersifat  pribadi,  adalah  izin  yang  isinya mengikut  sifat  atau  kualitas  pribadi  dan  memohon  izin.  Perizinan  yang  bersifat  kebendaan, merupakan  izin  yang  isinya  tergantungpada sifat  dan  objek  izin  tersebut.  Demi  menjaga  keamanan
dan kenyamanan bangunan, penghuni, dan lingkungannya, didirikanlah izin yang berfungsi agar dapat menjaga  ketertiban,  keselarasan,  kepentingan  hak  atas  tanah,  maupun  kepentingan  lainnya  yang diperlukan oleh masyarakat.
Suatu surat izin diterbitkan oleh pihak yang berwenang demi suatu legalitas surat izin tersebut, persyaratan  yang  harus  dilengkapi  juga  berupa  persyaratan  administrasi,  persyaratan  teknis, penerbitan bangunan, bangunan komersial, syarat umum  bangunan komersial dan legalitas surat izin mendirikan bangunan. Surat izin yang dimaksud yaitu surat izin  yang kewenangan untuk melakukan pendirian  bangunan  itu  disahkan  oleh  Pemerintah  Kota,  Dinas  Tata  Ruang  dan  Perumahan,  Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Jika dilihat dari keterkaitan izin mendirikan bangunan dengan peraturan yang mengatur tentang Ruang  Terbuka  Hijau  yaitu,  yang  menjelaskan  bahwa  strategi  pengendalian  perkembangan  kegiatan budi daya perkotaan ialah mempertahankan ruang terbuka publik yang sudah ada dan dikembangkan ruang terbuka hijau publik baru di setiap lingkunganpermukiman, pusat Lingkungan, dan Pusat BWK. Ruang  terbuka  hijau  juga  termasuk  dalam  kawasan  lindung  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  37 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011.

## Akibat Hukum Mendirikan Bangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar
Akibat  hukum  bagi  pelanggar  dikenakan  sanksi  sesuai  aturan  yang  ada  pada  aturan  hukum  Tata Usaha  Negara  yaitu  penjatuhan  sanksi  administratif.  Sehubungan  dengan  jenis-jenis  sanksi  hukum administrasi  dalam  rangka  menegakan suatu  peraturan  daerah,  dalam  halnya,  adapun  beberapa jenis sanksi  dalam  hukum  administrasi  yaitu  paksaan  pemerintah,  penarikan  uang  paksa,  penarikan keputusan,  dan  dikenakan  sanksi  administrtif  dengan  paksaan  pemerintah,  dan  pengenaan  denda administratif bagi yang melanggarnya.
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011,  ketentuan  mengenai pemanfaatan  wilayah  diatur  dalam  pasal  65.  Dalam  menjalankan  prosedur  yang  benar,  mengenai pemanfaatan  ruang,  yang  sesuai  dengan  arahan  pengenaan  sanksi  nya,  pelanggaran  yang  dilakukan diterbitkan  sanksi  nya  oleh  pemerintah  berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota.  Jadi, pelanggaran  ketentuan  tersebut  telah  ditetapkan  dalam  pernyataan  izin  pemanfaatan.  Dalam  struktur pola dan ruang yang tidak sesuai dengan pengenaan sanksi nya, dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatan seseorang atau badan tersebut.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadinya pelanggaran lagi, penertiban terhadap penataan ruang  yang  dilakukan terdiri  atas  pengadilan, instansi,  dn  masyarakat  yang  profesionaldan tertib  agar  dapat  menciptakan  suatu  pelanggaran,  dan  memberikan  sanksi  administratif  secara  lebih tegas.  Dalam  hal  ini  diharapkan  kepada  masyarakat  agar  mematuhi  peraturan  sesuai  dengan  system pengenaan  sanksi  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan,  arahan  sesuai zonasi,  dan memberikan insentif atau disinfektif.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari  penjelasan  pendahuluan  sampai  dengan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  ,  maka  dapat disimpulkan yaitu:
a. Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Denpasar  mengatur  mengenai  ruang  lingkup  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Denpasar, yang  dibagi menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Privat. Ruang Terbuka Publik dalam hal ini dikembangkan sekitar 2.480 Ha dari luas wilayah kota yang berupa jalur hijau, sungai, hutan, jalan raya, dan area persawahan. Ruang Terbuka Privat dalam hal  ini dikembangkan  sebanyak  2.220  Ha  dari  luas  area  yang  berupa  pekarangan rumah, taman  kota, kebun, dan lain-lain.
b. Akibat  hukum  mendirikan bangunan pada  ruang  terbuka  hijau,  pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah  kota,menurut  hasil  dari  pengawasan  dari  pemerintah,  dilakukan  penerimaan  izin maupun  memberikan  izin,  hal  ini  diakibatkan  pada  hambatan  program  pemanfaatan  ruang dengan  pelaksanaannya.  Sanksi  yang  ada  lama  hal  ini  ialah  diberikan  sanksi  administratif, pencabutan  izin,  pengenaan  denda,  pemutihan  perizinan,  pemulihan  fungsi  atau  rehabilitasi fungsi  ruang,  dan  penghentian  pembangunan  sementara.  Selain  adanya  sanksi  administratif,
terdapat  juga  sanksi  pidana  yaitu  kurungan  penjara  paling  lama  6  bulan  atau  dikenakan  denda sebanyak Rp. 50.000.000.00-,

## 2. Saran
Dalam hal  ini  diperlukan perilaku yang  tegas  dari  pemerintah  untuk  menerapkan sanksi-sanksi bagi pihak  yang  melakukan pelanggaran pendirian  bangunan  pada  ruang terbuka  hijau  atau  pemanfaatan ruang  wilayahkota berupa  peringatan  atau  teguran, diberhentikan sementara  pelayanan  administratif dan  kegiatan  pembangunan  atau  pemanfaatan  ruang,  pencabutan  izin  ruang  terbuka, mengalihfungsikan  atau  merehabilitasi  fungsi  ruang,  pengenaan  denda  pencabutan  izin,  dan pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai terhadap yang melanggar peraturan tersebut.
Masyarakat  perlu  untuk  memahami  dan  melaksanakan  prosedur  mendirikan  bangunan  dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ruang terbuka hijau dan pemanfaatan  ruang wilayah kota.Dan masyarakat  juga perlu untuk memahami  dan melaksanakan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  baik peraturan  walikota,  peraturan daerah, dan lain sebagainya yang terkait dengan mendirikan bangunan dan  pemanfaatan  ruang  wilayah  kota,  agar  tidak  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Budhihardjo, E., & Sudanti. (1993). Kota Berwawasan Lingkungan . Penerbit Alumni.
Haris,  H.  S.,  Sucipto,  &  Effendi,  L.  (2015).  Efektifitas  Pasal  16  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun 2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang  Tahun  2010-2030  Terkait  Dengan Ruang  Terbuka  Hijau  Bagi  Masyarakat  (Studi  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  & Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kot. Jurnla Ilmu Hukum , Maret (2), 1–20. Hastuti, E. (2011). Kajian Perencanaan RTH Perumahan . Raja Grafindo.
Iqbal, M. (2019). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun  2017. Ranah  Research:  Journal  of  Multidisclipinary  Research  and  Development , 1 (2),
125–252.
Mitchell, B. (2000). Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan . Gajah Mada University Press.
Purnomohadi,  N.  (2006). Ruang  Terbuka  Hijau  Sebagai  Unsur  Utama  Tata  Ruang  Kota .  Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
Salim,  M.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Pengadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Melalui  PERDA  No.  10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Journal of Politic and Government Studies .
Sholihah, I., & Sabarisman, M. (2018). Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka  Hijau  (Rth)  Di  Kawasaan  Perkotaan  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Kebijakan. Sosio Informa , 4 (1), 297–312.
Soekanto,  S.,  &  Manudji, S.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Susmitha,  N.  P.  P.  W.,  Sudiarta,  I.  K.,  &  Sarna,  K.  (2016).  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011  Terkait  Bangunan  Di  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Denpasar. Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum , 04 (05), 1–5. Sutedi, A. (2015). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Sinar Grafika.
Theis,  G.  A.  (2016).  Analisis  Hukum  atas  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota  Manado. Lex Administratum , 4 (1), 13–20.