Pemberdayaan  perempuan  menjadi  amanah pada  Negara  sedang  berkembang  seperti Indonesia saat ini. Pemberdayaan perempuan  sebagai  mitra  sejajar  dengan laki-laki.  Isu  ini  menjadi  sangat  meminta perhatian  publik  baik  nasional  maupun internasional.  Namun  sampai  detik  ini upaya yang dilakukan masih belum optimal.  Perlu  adanya  usaha  yang  lebih menjawab persoalan optimalisasi pemberdayaan  perempuan  secara  nyata  di masyarakat.  Menurut  Fukuyama  dalam Ahdiah (2014) berbagai jenis perantara atau kelembagaan  sosial  merupakan  unsur  dari modal  sosial  yang  di  miliki  oleh  suatu masyarakat, di samping sistem nilai, seperti etika  sosial  dan  etika  penghormatan  sosial, etos  kerja,  saling  percaya  ( trust ),  jaringan hubungan-hubungan sosial, sistem pembagian kerja secara seksual, dan unsur- unsur kebudayaan lainnya.
Guna  meningkatkan  kualitas  SDM perempuan  Indonesia  dan  mewujudkan kemitrasejajaran  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, pemerintah  telah  membentuk  berbagai program dan sarana yang dapat membantu; salah satunya adalah
organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Organisasi  ini  telah diakui  oleh  masyarakat,  bahkan  pada tahun  2007  mendapat  penghargaan  dari beberapa  lembaga  internasional  (WHO, Unicef,  Unesco,  dan  sebagainya)  karena melalui  10  program  pokoknya  PKK  telah mampu  melibatkan  perempuan  (dan  laki- laki)  dalam  upaya  mewujudkan  keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri. (Aslichati, 2015)
Perempuan mempunyai andil besar dalam  membentuk  sebuah  keluarga  yang

## Modal Sosial dan Dampaknya Pada Tata Kelola Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kota Pekanbaru
NOVITA 1 ; KARTIKA SARI LUBIS 2 ; YULIA HARWINA 2
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Jln. HR Subrantas KM 12 No. 57 Panam Pekanbaru Telp. (0761) 63237 Fax. (0761) 63237 E-mail : novita@lecturer.stieriau-akbar.ac.id
Abstract :  Tujuan  jangka  panjang  dalam  rencana  penelitian  ini  adalah  model  tata  kelola  tim penggerak  PKK  kelurahan  di  Kota  Pekanbaru  yang  berbasiskan  modal  sosial  yang  dimiliki perempuan  khusus  ibu-ibu  rumah  tangga  dengan  berbagai  kesibukannya  mengurus  rumah tangga. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemberdayaan perempuan dalam rangka memperkuat sumberdaya manusia melalui kelembagaan tim penggerak PKK. Selama ini tim penggerak  PKK  dalam  aktivitasnya  belum  berjalan  optimal  seperti  masalah  keaktifan  dalam berbagai  kegiatan  perempuan.  Target  khusus  dari  rencana  penelitian  ini  adalah terpublikasinya  hasil  penelitian  ini  pada  jurnal  nasional  tidak  terakreditasi  yakni  pada  jurnal daya  saing  sehingga    dapat  menjadikan  bahan    informasi  dan  sekaligus  model  yang  dapat dipertimbangkan kepada pihak  yang berkepentingan dalam mengembil keputusan tata kelola tim  penggerak  PKK.    Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survey, populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  ibu-ibu  tim  penggerak  PKK  (ketua,  sekretaris  dan bendahara) yang berjumlah 249 orang. Sedangkan sampel diambil sebanyak 72 orang dengan menggunakan  rumus  slovin  dan  data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang disusun  berdasarkan  operasionalisasi  variabel  modal  sosial  dan  juga  variabel  tata  kelola  dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda melalui software SPSS  versi  20.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  modal  sosial  berpengaruh  signifikan terhadap tata kelola tim penggerak PKK Kelurahan di Kota Pekanbaru.
Keywords: Modal Sosial, Tata Kelola, Tim Penggerak PKK
144
bermartabat.  Lebih  dari  itu,  perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan  penanggulangan  kemis-  kinan melalui  pemberdayaan  masyarakat  dan kelompok  yaitu  dengan  pendidikan  dan keterampilan  yang  dimiliki.  Untuk  dapat membina  keluarga  secara  langsung  dan menjangkau  sasaran  sebanyak  mungkin, maka  dibentuk  Gerakan  Pemberdayaan  dan Kesejahteraan  Keluarga,  yang  mekanisme gerakannya  dikelola  dan  dilaksanakan  oleh suatu  Tim  Penggerak  Pemberdayaan  dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) di setiap jenjang. (Riana dan Sjamsudin, 2014)
Pekanbaru merupakan ibukota Propinsi  Riau  adalah  salah  satu  daerah yang  memiliki  83  kelurahan,  dan  12 kecamatan  yang  tersebar,  penyebaran  ini memberikan gambaran mengenai keragaman  masalah  yang  dihadapi  di masyarakat.  Apabila  dilihat  dari  keilmuan manajemen,  pada  persoalan  tim  penggerak PKK,  sebagai  lembaga  perempuan  yang memiliki peran dalam kesejahteraan keluarga memang sepertinya masih jalan di tempat.  Persoalan  pengelolaan  yang  masih belum  optimal,  ditambah  dengan  persoalan yang  lainnya  berhubungan  dengan  masalah transparansi  pengelolaan  PKK,  masalah kepedulian  terhadap  warga  masyarakat yang  menjadi  sasaran  PKK,  dan  program PKK  terkesan  hanya  seremonial,  hal  ini menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pengurus PKK  dan  juga  pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam rangka menjadikan PKK efektif.
Pengurus  PKK  ini  sangat  penting dan bersifat strategis karena dalam memperdayakan  keluarga  sejahtera  maju dan  mandiri  tidak  terlepas  dari  peran seorang  ibu.  Melalui    ibu-ibu  PKK  juga bisa diharapkan bisa mensinergikan program kerjanya dengan program pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan  keluarga  agar  lebih  maju dan mandiri. (http://www.pekanbaru.go.id/berita/berita- pemko).
Pada  satu  sisi,  perempuan  menjadi basis  SDM  yang  diharapkan  mampu menggerakan  PKK  dan  membuat  PKK
berhasil,  namun  selama  ini  terkesan belum  berjalan  sebagaimana  mestinya, masih  banyak  persoalan  keluarga  yang belum  terselesaikan,  tetapi  sesungguhnya ibu-ibu  rumah  tangga  memiliki  modal sosial yang baik dalam rangka menghidupkan gerakan tim PKK.
Oleh  karenanya,  penelitian  ini diarahkan  kepada  bagaimana  identifikasi modal sosial yang dimiliki oleh perempuan  yang  pada  gilirannya  dapat menjadikan  pengelolaan  PKK  berhasil, yang  akan  diteliti  dalam  sebuah  judul penelitian:  Modal  Sosial  dan  Dampaknya pada  Tata  Kelola  Tim  Penggerak  PKK (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga) Kelurahan di Kota Pekanbaru.
Menurut  sejarahnya,  PKK  semula merupakan akronim dari Pendidikan Kesejahteraan  Keluarga  yang  bertujuan untuk  melibatkan  partisipasi  perempuan melalui  program  pendidikan  perempuan. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi  tersebut  berubah  nama  menjadi Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  yang bertujuan  untuk  membina  dan  membangun keluarga  di  bidang  mental,  spiritual  dan fisik  serta  peningkatan  mutu  pangan, sandang,  kesehatan,  dan  lingkungan  hidup. Anggotanya adalah tokoh/pemuka masyarakat, para isteri Kepala Dinas/Jawatan  dan  isteri  Kepala  Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Selanjutnya  dengan  adanya  reformasi  serta paradigma  baru  dan  semangat  otonomi daerah,  sejak  tahun  1999  akronim  PKK berubah  lagi  menjadi  Pemberdayaan  dan Kesejahteraan Keluarga.
Kata
pemberdayaan  perempuan  dipilih  karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis  dan  terencana  untuk  mencapai kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Peningkatan kualitas perempuan melalui program pemberdayaan  perempuan  yang  diarahkan untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan
berbagai  potensi  yang  ada  pada  diri perempuan. (Aslichati, 2015)
Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan  utama  PKK.  Hal  ini  dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang  akan  berpengaruh  besar  terhadap kinerja  pembangunan  dalam  mendukung program-program  pemerintah.  Dari  keluarga yang  sejahtera  ini,  maka  tata  kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan,  dan  kedamaian.  Dengan demikian,  kesejahteraan  keluarga  menjadi salah  satu  tolak  ukur  dan  barometer  dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. (Shalfiah, 2017).
Berdasakan Keputusan Menteri Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga, PKK  mempunyai  10  program  kerja  yang merefleksikan  kebutuhan  dasar  manusia Indonesia, yaitu:1) penghayatan dan pengamalan  Pancasila,  2)  gotong  royong,  3) pangan,  4)  sandang,  5)  perumahan  dan tatalaksana rumah tangga, 6) pendidikan dan keterampilan, 7) kesehatan,
8)
pengembangan  kehidupan  berkoperasi,  9) kelestarian lingkungan hidup, 10) perencanaan sehat.(Aslichati, 2015)
Tata  kelola  kelembagaan  menurut Syakhroza  dalam  Wibowo  (2012)  sebagai suatu  mekanisme  tata  kelola  organisasi secara  baik  dalam  melakukan  pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis  ataupun  produktif  dengan  prinsip- prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban,  independen,  dan  adil dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi. Tata  kelola  organisasi  secara  baik  apakah dilihat  dalam  konteks  mekanisme  internal organisasi  ataupun  mekanisme  eksternal organisasi.  Mekanisme  internal  lebih  fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur  jalannya  organisasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  diatas  sedangkan  mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi  organisasi  dengan  pihak eksternal  berjalan  secara  harmoni  tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.
Ashari  (2010)  Sedikitnya  terdapat  3 (tiga) hal utama dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan/  birokrasi  yang  efektif  dan efisien  yaitu  melakukan  suatu  langkah, upaya, ataukah perlakuan yang optimal dan merujuk  kepada  prinsip-  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan  ( business  process ),  dan yang  paling  utama  adalah  sumberdaya manusia aparatur. Oleh karenanya, program reformasi  birokrasi  yang  saat  ini  tengah gencar  dilakukan,  harus  melibatkan  atau mendasarkan prosesnya pada ketiga komponen  utama  tersebut  diatas  disamping faktor-faktor pendukung lainnya.
Governance merupakan suatu sistem,  di  mana  yang  mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya  sangat  bergantung  pada integritas dan komitmen. Good Governance merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragama,  serta  dapat  ditemukan  pada kultur  budaya  di  manapun.  Hal  yang membedakan  praktik Good  Governance di suatu  negara  adalah Good  Governance sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri. Didalam menerapkan governance yang baik, diperlukan  pendekatan  yang  berbeda-beda, disesuaikan  dengan  keadaan  dan  waktu. (Wibowo, 2012)
Naping  (2016)  menjelaskan  bahwa secara  operasional  kelembagaan  lokal  yang terdapat  pada  masing-masing  kelompok masyarakat  seperti  telah  diungkapkan, mengandung  seperangkat  nilai  ( value )  dan norma  ( norms ),  dimiliki  secara  bersama oleh anggota  masyarakat,  berfungsi  menata dan mengarahkan perilaku anggota masyarakat memenuhi suatu tujuan tertentu. Melalui sistem nilai dan sistem norma yang dimiliki masyarakat tercipta dan termanifestasikan sejumlah nilai dasar yang memungkinkan warga masyarakat melakukan  aksi  kolektif  ( colective  action ),
146
saling membantu sehingga kebutuhan hidupnya,  baik  secara  individual  maupun secara  kolektif  dapat  terpenuhi  sehingga terhindar dari kefatalan hidup. Sejumlah nilai dan norma dalam kelembagaan lokal tersebut dipahami  sebagai  modal  sosial  ( social capital ).
Konsep  modal  sosial  muncul  dari pemikiran  bahwa  anggota  masyarakat  tidak mungkin  dapat  secara  individu  mengatasi berbagai  masalah  yang  dihadapi.  Diperlukan adanya  kebersamaan  dan  kerjasama  yang baik  dari  segenap  anggota  masyarakat  yang berkepentingan  untuk  mengatasi  masalah tersebut.  Pemikiran  seperti  inilah  yang  pada awal  abad  ke  20  mengilhami  seorang pendidik  di  Amerika  Serikat  bernama  Lyda Judson Hanifan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau  uang,  tetapi  lebih  mengandung  arti kiasan,  namun  merupakan  aset  atau  modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat.  Menurut  Hanifan  dalam Syahra  (2003),  dalam  modal  sosial  termasuk kemauan  baik,  rasa  bersahabat,  saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang  erat  antara  individu  dan  keluarga  yang membentuk suatu kelompok sosial.
Sosiolog  James  Coleman  dalam Ahdiah  (2014)  menyatakan  bahwa  modal sosial adalah “kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama  dalam  berbagai  kelompok  dan organisasi“. Sejalan dengan itu terdapat juga konsep human  capital yaitu  kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (hubungan) satu sama lain.
Sementara  itu,  Wim  van  Oorschot dan  Ellen  Finsveen  dalam  Wijaya  (2016) yang  mengkaji  mengenai social  capital dan keterkaitannya  dengan  negara  kesejahteraan mengkaitkan social capital terdiri dari 3 apek yaitu  :  (1)  Jaringan  Sosial;  Hubungan  dalam dan  antara  keluarga  dan  teman-teman (sosialisasi  in-  formal),  keterlibatan  dalam masyarakat dan kehidupan organisasi (misalnya  sukarela),  dan  keterlibatan  publik (misalnya  pemilihan);  (2)  norma-norma sosial;  nilai-nilai  dalam  masyarakat,  norma dan kebiasaan kerjasama; dan (3)
kepercayaan  sosial;  Ke-  percayaan  pada lembaga sosial dan orang lain.
Otniel  Pontoh  (2010),  masyarakat dengan karakter modal sosial terikat (social capital  bonding).  Tipologi  modal  sosial  ini sangat  dipengaruhi  oleh  nilainilai  dan norma  dari  aspek  ekonomi  yang  dimiliki dan  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini berdampak  pada  struktur  sosial  yang terbentuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat  nelayan  yang  ada  pada  saat  ini menjadi  lebih  berorientasi  pada  hubungan antar  anggota  dalam  satu  kelompok  lebih banyak  terfokus  pada  hal-hal  yang  terkait dengan  aspek  ekonomi.  Hubungan  antar kelompok di sisi lain sangat  lemah, baik di dalam  masyarakat  maupun  dengan  pihak luar. mereka memiliki tipologi modal sosial terikat  beserta  penyebabnya  menyiratkan perlunya kebijakan dalam rangka meningkat  modal  sosial  di  masyarakat nelayan  tersebut.  Kebijakan  dimaksud adalah perbaikan struktur sosial yang terkait dengan  kehidupan  ekonomi  masyarakat nelayan.  Melalui  kebijakan  ini,  diharapkan hubungan  antar  anggota  dalam  satu kelompok  tidak  hanya  terfokus  pada masalah  ekonomis  dan  hubungan  antar kelompok akan lebih terjalin kuat.
Radikawahyu  Setyowati  (2012), meneliti tentang Dampak Program Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan  Keluarga  (Pkk)  Terhadap Peningkatan Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan  Di  Dusun  Sosoran  Desa Candimulyo  Kecamatan  Kedu  Kabupaten Temanggung.  Diketahui  bahwa  1)  Dampak program kelompok PKK terhadap peningkatan
kegiatan
ekonomi menunjukkan  dampak  yaitu  masyarakat dapat  meningkatkan  kegiatan  ekonomi keluarga dengan mengikuti pelatihan keterampilan  seperti  pembuatan  krupuk, molen  pisang,  membuka  warung  dan pembuatan  mie  basah  yang  diterapkan dikehidupan sehari-hari untuk meningkatkan  pendapatan,  2)  dampak program kelompok PKK terhadap peningkatan  pendapatan  ekonomi  yaitu
kenaikan  tingkat  penghasilan  dari  responden yang  telah  diwawancarai  sebesar  4,77%  3) faktor  pendukung  dari  program  kelompok PKK  adalah  peran  serta  atau  partisipasi  dan minat  dari  anggota  PKK  yang  cukup  tinggi, motivasi dari pengurus kepada anggota PKK, 4) faktor penghambat dari program kelompok adalah tingkat pendidikan anggota yang rata- rata masih rendah, sarana transportasi kurang memadahi  dan  perilaku  anggota  PKK  yang kurang  mengetahui  apa  itu  organisasi  PKK. Kata  kunci:  Pemberdayaan  Perempuan, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Trisakti  Handayani,  2008,  meneliti tentang  Pemberdayaan  Dan  Kesejahteraan Keluarga  (Pkk)  Di  Kota  Malang:  Dalam Perspektif  Kajian  Budaya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  faktor-faktor  yang mempengaruhi  munculnya  PKK  adalah: politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Faktor ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh  pada  awal  kemunculan  PKK, namun  dalam  perkembangannya  faktor politik  menjadi  dominan  karena  terjadinya politisasi  gerakan  perempuan;  (2)  paradigma kelembagaan  yang  dikembangkan  PKK adalah  paradigma  dari  atas  ke  bawah  (top down)  dan  bergerak  dari  konsep  pendidikan, pembinaan,  dan  pemberdayaan;  (3)  makna PKK  dikaitkan  dengan  kesetaraan  dan keadilan  gender,  yaitu  makna  keharmonisan, makna  solidaritas,  makna  keadilan,  makna keselarasan, dan makna keseimbangan.
Lilik Aslichat (2012) meneliti dengan judul:  Organisasi  PKK  Sebagai  Salah  Satu Sarana  Pencapaian  Millenium  Development Goals Di Tingkat Akar Rumput. Kiprah PKK di  lingkungan  masyarakat  juga  merupakan salah  satu  ikon  bergeraknya  masyarakat madani  dalam  peningkatan  kesejahteraan keluarga  dan  lebih  terasakan  efektivitasnya dengan adanya kader-kader yang menjangkau sampai di tingkat Desa/Kelurahan.  Dengan  kuatnya  gerakan pemberdayaan  keluarga  di  tingkat  akar rumput,  maka  pelaksanaan  pembangunan partisipatif dalam masyarakat akan mempunyai added-value yang signifikan.

## METODE
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan se  Kota  Pekanbaru  dimana  ruang  lingkup pengumpulan data mencangkup pada seluruh  tim  penggerak  PKK  tingkat kelurahan. Pada penelitian ini yang menjadi objek/  peubah  yang  diamati,  modal  sosial, tata  kelola  kelembagaan  tim  penggerak PKK  Kelurahan.  populasi  dalam  penelitian ini  adalah  ibu-ibu  tim  penggerak  PKK (ketua,  sekretaris  dan  bendahara)  yang berjumlah  249  orang.  Sedangkan  sampel diambil sebanyak 72 orang dengan menggunakan rumus slovin.
Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  dari  pengamatan  dan  observasi secara angsung terhadap obyek yang diteliti melalui  kuesioner.  Dalam  hal  ini  pengurus tim  penggerak  PKK  Kelurahan  yang diperoleh  melalui  kuesioner.  Sedangkan data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh dari  instansi-instansi  atau  lembaga  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini,  misalnya studi literature terdahulu, studi kepustakaan,  jurnal  literatur-literatur  yang berkaitan dengan permasalahan.
Analisa  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kuantatif yaitu suatu metode dengan mengelompokan data kedalam suatu  distribusi frekuensi dan kemudian  dianalisis  dan  dikaitkan  dengan teori  yang ada setelah itu baru dibuat suatu kesimpulan. Uji validitas dan uji reliabilitas serta  uji  normalitas  dilakukan  dalam penelitian  ini  untuk  memastikan  data normal  dan  juga  layak  digunakan  dalam pengukuran statistic parametric.
Data  analisis  menggunakan  metode regresi  linier  berganda.  Untuk  melihat persamaan  umum  regresi  linier  berganda dapat  dilihat  dengan  metode  ini.  Analisis regresi  berganda  merupakan  teknik  analisis yang  umum  digunakan  dalam  menganalisis hubungan  dan  pengaruh  satu  variabel terikat  (Y)  dengan  dua  atau  lebih  variabel bebas (X). apabila nilai variabel independen mengalami  kenaikan  atau  penurunan  dan untuk  mengetahui  arah  hubungan  antara variabel, apakah masing-masing ada hubungan positif atau negatif.

## 148
Metode  regresi  linier  berganda  dapat dihitung dengan menggunakan:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 + ε
Dimana :

## Y  = Tata Kelola Tim Penggerak PKK
Kelurahan β = Koefisien Regresi X 1 = Kepercayaan X 2 = Saling pengertian X 3 = Nilai-nilai bersama X 4 = Keinginan mengikatkan diri X 5 = Perawatan X 6 = Sensitivitas α = Konstanta ε = Variabel Error ( random error )

## HASIL
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  berkaitan  dengan  modal  sosial yang  dimiliki  oleh  pengurus  PKK  yang terdiri  dari  enam  modal  sosial  yang  ada antara  lain:  kepercayaan,  saling  pengertian, nilai-nilai  kebersamaan,  keinginan  untuk menigkatkan diri, perawatan dan sensitivitas. Dari  keenam  indikator  modal  sosial  tersebut dikembangkan  menjadi  18  item  pertanyaan yang  sebelumnya  sudah  dilakukan  uji validitas dan reliabilitas.
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif yakni dengan  memberikan  penilaian  skor  yang dikembangkan  dari  perkalian  antar  jawaban responden  dengan  nilai  setiap  jawaban  dan dibagikan  dengan  jumlah  sampel  yang  ada. Selain  itu  juga  skor  seterusnya  akan diberikan  penilaian  dengan  menggunakan range  skor  yakni:  range  1-1,8  kategori  tidak baik;  range  1,8-2,6  kategori  kurang  baik; range  2,6-3,4  kategori  cukup;  range  3,4-4,2 kategori  baik;  range  4,2-5,0  kategori  sangat baik.
Berikut deskripsi data variabel modal sosial  yang  dapat  dipaparkan  bahwa  total skor  modal  sosial  sebesar  4,2  yang  masuk dalam  kategori  baik.  Kemudian  dapat  dilihat dari  enam  indikator  yang  dimiliki  dapat diketahui  indikator  tertinggi  terletak  pada indikator kepercayaan dan indikator terendah
adalah pada keinginan meningkatkan diri.

## 5.1.1 Tata  kelola  tim  penggerak  PKK Kelurahan di Kota Pekanbaru
Tata  kelola  tim  penggerak  PKK  menjadi variabel yang berkaitan dengan kepengurusan lembaga PKK yang merupakan kegiatan sosial masyarakat yang di  program  pemerintah  dan  ini  telah dilaksanakan. Menggunakan skala tanggapan  responden  yang  sama  dengan uraian  sebelumnya  dan  pada  variabel  tata kelola  tim  penggerak  PKK  Kelurahan dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  72 orang pengurus PKK diperoleh bahwa total skor tata kelola lembaga PKK yang dikelola oleh  tim  penggerak  PKK  dengan  skor sebesar  4,4  yang  masuk  dalam  kategori sangat  baik.  Kemudian  dapat  dilihat  dari lima indikator yang dimiliki dapat diketahui item tertinggi terletak pada hal pengambilan keputusan selalu pada kesepakatan dan item terendah  adalah  pada  selalu  melaporkan aktivitas  dalam  mengurus  PKK  sesuai dengan bidangnya.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis  regresi  linier  berganda,  digunakan software  SPSS    berkaitan  perhitungan pengaruh variabel modal sosial yang terdiri dari  kepercayaan,  saling  mengerti,  nilai- nilai bersama, keinginan meningkatkan diri, perawatan  dan  sensitivitas  terhadap  tata kelola  tim  penggerak  PKK  Kelurahan  di Kota Pekanbaru.  Sebelumnya dilakukan  uji validitas,  uji  reliabilitas  dan  uji  normalitas data dan selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien regresi, koefisien determinasi dan juga uji t serta uji F.
Uji validitas digunakan untuk melihat kelayakan kuesioner sebagai instrument penelitian untuk mengumpulkan data  penelitian.  Perhitungan  dilakukan dengan menggunakan program SPSS melalui  perhitungan  nilai  korelasi  item dengan jumlah seluruh item. Untuk melihat validitatas  dilihat  dengan  menggunakan standar  r  hitung  pada  n=72  sebesar  0,23. Hasil  perhitungannya  dapat  dilihat  pada dapat  diketahui  seluruh  nilai  perhitungan
korelasi  item  lebih  dibesar  dibandingkan dengan  r  tabel.  Jadi  seluruh  item  dinyatakan valid.
Perhitungan uji reliabilitas  digunakan untuk  melihat  keajegan  variabel  dan  dari hasil  perhitungan  dengan  membandingkan nilai alpha setiap variabel dengan standar uji reliabilitas  sebesar  0,6  dapat  dilihat  dapat dikatakan  bahwa seluruh  nilai alpha variabel lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  0,60. Ini berarti bahwa seluruh variabel dinyatakan valid.
Uji  normalitas  digunakan  sebagai syarat  diterapkannya  regresi  berganda  dalam penelitian  ini,  hasil  perhitungan  dapat menunjukkan  mendekati  garis  diagonal, berarti bahwa data terdistribusi normal.
Perhitungan  dengan  analisis  regresi linier  berganda  diperoleh  data  berkaitan dengan  besarnya  nilai  pengaruh  variabel modal  sosial  berupa  kepercayaan,  saling pengertian,  nilai-nilai  bersama,  keinginan meningkatkan  diri,  perawatan  dan  juga sensitivitas terhadap tata kelola tim penggerak  PKK  Kelurahan  Kota  Pekanbaru bahwa nilai koefisien regresi dengan formulasi sebagai berikut:
Y = 0,254 + 0,488X1 + 0,221X2 + 0,017X3 + 0,021X4 + 0,448X5 + 0,492X6 Keterangan:
1. Konstanta  sebesar  0,254  yang  berarti bahwa  besarnya  nilai  tata  kelola  tim penggerak  PKK  Kelurahan  dalam mengelola  lembaga  PKK  bernilai 0,254  satuan  pada  saat  X  sama dengan nol.
2. Koefisien  regresi  X1  sebesar  0,448 ini berarti bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap  tata  kelola  tim  penggerak
PKK  Kelurahan  dalam  mengelola lembaga  PKK,  yang  mana  semakin tinggi kepercayaan pengelola terhadap lembaga maka akan semakin baik  tata  kelola  yang  dikelola  oleh pengurus.
3. Koefisien  regresi  X2  sebesar  0,221 ini  berarti  bahwa  variabel  saling pengertian berpengaruh
positif terhadap  tata  kelola  tim  penggerak
PKK  Kelurahan  dalam  mengelola lembaga  PKK,  yang  mana  semakin baik  rasa  saling  pengertian  sesame pengurus  dalam  mengelola  lembaga maka  akan semakin baik tata kelola yang dikelola oleh pengurus.
4. Koefisien  regresi  X3  sebesar  0,017 ini berarti bahwa variabel nilai-nilai bersama berpengaruh positif terhadap  tata  kelola  tim  penggerak PKK  Kelurahan  dalam  mengelola lembaga  PKK,  yang  mana  semakin tinggi  penerapan  nilai-nilai  bersama yang  diyakini  pengelola  terhadap lembaga  maka  akan  semakin  baik tata  kelola  yang  dikelola  oleh pengurus.
5. Koefisien  regresi  X4  sebesar  0,021 ini berarti bahwa variabel keinginan meningkatkan diri berpengaruh positif  terhadap  tata  kelola  tim penggerak  PKK  Kelurahan  dalam mengelola  lembaga  PKK,  yang mana semakin tinggi tinggi keinginan memperbaiki diri pengelola  terhadap  lembaga  maka akan  semakin  baik  tata  kelola  yang dikelola oleh pengurus.
6. Koefisien  regresi  X5  sebesar  0,448 ini berarti bahwa variabel perawatan berpengaruh  positif  terhadap  tata kelola tim penggerak PKK Kelurahan dalam mengelola lembaga  PKK,  yang  mana  semakin perawatan yang dilakukan pengelola terhadap lembaga maka akan semakin  baik  tata  kelola  yang dikelola oleh pengurus.
7. Koefisien  regresi  X6  sebesar  0,492 ini berarti bahwa variabel perawatan berpengaruh  positif  terhadap  tata kelola tim penggerak PKK Kelurahan dalam mengelola lembaga  PKK,  yang  mana  semakin baik  perawatan  pengelola  terhadap lembaga  maka  akan  semakin  baik tata  kelola  yang  dikelola  oleh pengurus.
Koefisien  determinasi  merupakan kontribusi  variabel  X  terhadap  variabel  Y,
150
yang  mana  dapat  diketahui  dari  sini  variabel lain  yang  mempengaruhi  tata  kelola  tim penggerak  PKK  dalam  mengelola  lembaga PKK  Kelurahan  tersebut.  Berikut  data berkaitan dengan nilai koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  nilai  koefisien  determinasi  sebesar 0,727  atau  72,7%    pengaruh  variabel  modal sosial  terhadap  tata  kelola  tim  penggerak PKK  Kelurahan.  Sedangkan  sisanya  sebesar 27,3%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan  perhitungan  t  hitung dengan  memperlihatkan  nilai  t  hitung  dan kemudian  juga  nilai  sign  dan  apabila  nilai tersebut  lebih  besar  dari  0,05  maka  variabel yang  diuji  tidak  berpengaruh  signifikan. Namun  apabila  nilai  sign  lebih  kecil dibandingkan  dengan  alpa  0,05  maka variabel  yang  uji  memiliki  pengaruh  yang signifikan. bahwa varibael X1 (kepercayaan), Perawatan  (X5)  dan  Sensitivitas  (X6) memiliki  nilai  sign  lebih  kecil  dari  0,05  ini berarti  bahwa  variabel  tersebut  berpengaruh signifikan terhadap tata kelola tim penggerak PKK  Kelurahan  dalam  mengelola  lembaga. Sedangkan  variabel  Saling  Pengertian  (X2), Nilai  nilai  bersama  (X3)  dan  Keinginan meningkatkan  diri  (X4)  memiliki  nilai  sign lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  dikatakan variabel tersebut tidak berpengaruh signfikan terhadap  tata  kelola  tim  penggerak  PKK mengelola lembaga PKK Kelurahan. Variabel  yang  paling  besar  pengaruhnya adalah sensitivitas pengurus dalam mengurus lembaga PKK.
Uji F dilakukan untuk menguji secara simultan  pengaruh  variabel  modal  sosial terhadap  tata  kelola  tim  penggerak  PKK, berikut ini data hasil olahan data SPSS dapat diketahui  nilai  F  hitung  sebesar  28.797 dengan  sign  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari 0,05  maka  dapat  dikatakan    bahwa  secara simultan  variabel  modal  sosial  yang  terdiri dari  kepercayaan,  saling  pengertian,  nilai- nilai  bersama,  keinginan  meningkatkan  diri, perawatan  dan  juga  sensitivitas  berpengaruh signifikan terhadap tata kelola tim penggerak PKK Kelurahan Kota Pekanbaru.

## PEMBAHASAN
Lembaga  PKK  Kelurahan  adalah lembaga  ujung  tombak  pemberdayaan perempuan di Kota Pekanbaru. Lembaga ini bersinerji  dengan  pemerintah  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa  total  skor  modal  sosial  sebesar  4,2 yang masuk dalam kategori baik. Kemudian dapat  dilihat  dari  enam  indikator  yang dimiliki  dapat  diketahui  indikator  tertinggi terletak  pada  indikator  kepercayaan  dan indikator  terendah  adalah  pada  keinginan meningkatkan diri.
Kemudian  dilihat  dari  tata  kelola lembaga  PKK  yang  dikelola  oleh  tim penggerak  PKK  dengan  skor  sebesar  4,4 yang  masuk  dalam  kategori  sangat  baik. Kemudian  dapat  dilihat  dari  lima  indikator yang dimiliki dapat diketahui item tertinggi terletak  pada  hal  pengambilan  keputusan selalu  pada  kesepakatan  dan  item  terendah adalah  pada  selalu  melaporkan  aktivitas dalam  mengurus  PKK  sesuai  dengan bidangnya.
Dari  perhitungan  yang  dilakukan bahwa  variabel  modal  sosial  yang  terdiri dari  kepercayaan,  saling  pengertian,  nilai- nilai bersama, keinginan meningkatkan diri, perawatan dan juga sensitivitas berpengaruh signifikan  baik  secara  parsial  maupun secara  simultan  terhadap  tata  kelola  tim penggerak PKK Kelurahan Kota Pekanbaru.  Variabel  yang  paling  besar pengaruhnya  adalah  sensitivitas  pengurus dalam mengurus lembaga PKK.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai  berikut:  Variabel  modal  sosial sebesar  4,2  yang  masuk  dalam  kategori baik.  Kemudian  dapat  dilihat  dari  enam indikator  yang  dimiliki  dapat  diketahui indikator  tertinggi  terletak  pada  indikator kepercayaan  dan  indikator  terendah  adalah pada keinginan meningkatkan diri. Variabel tata kelola lembaga PKK yang dikelola oleh tim  penggerak  PKK  dengan  skor  sebesar 4,4 yang masuk dalam kategori sangat baik.
Kemudian  dapat  dilihat  dari  lima  indikator yang  dimiliki  dapat  diketahui  item  tertinggi terletak  pada  hal  pengambilan  keputusan selalu  pada  kesepakatan  dan  item  terendah adalah  pada  selalu  melaporkan  aktivitas dalam mengurus  PKK  sesuai  dengan bidangnya.
Dampak  modal  sosial  yang  terdiri dari  kepercayaan,  saling  pengertian,  nilai- nilai  bersama,  keinginan  meningkatkan  diri, perawatan  dan  juga  sensitivitas  berpengaruh signifikan  baik  secara parsial  maupun  secara simultan  terhadap  tata  kelola  tim  penggerak PKK  Kelurahan  Kota  Pekanbaru.  Variabel yang  paling  besar  pengaruhnya  adalah sensitivitas pengurus dalam mengurus lembaga PKK.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya  kepada Direktorat  Riset  dan
Pengabdian
Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan ,  yang  telah  memberikan dukungan  dana  dalam  untuk  penelitian  ini sehingga menghasilkan informasi hasil penelitian  yang  dapat  dimanfaatkan  bagi kepentingan  lembaga.  Begitu  pula  kepada mahasiswa  yang  telah  berpartisipasi  dalam mengisi kuesioner penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahdiah,  I.  (2014).  Organisasi  Perempuan Sebagai  Modal  Sosial  (Studi  Kasus Organisasi  Nasyiatul  Aisyiyah  Di Sulawesi Tengah). Academica , 3 (1).
Ashari,  E. T. (2010).  Reformasi Pengelolaan SDM  Aparatur,  Prasyarat  Tata Kelola  Birokrasi  yang  Baik. Jurnal Borneo Administrator , 6 (2).
Aslichati,  L.  (2012).  Organisasi  PKK
Sebagai Salah Satu Sarana Pencapaian Millenium Development Goals  (MDGs)  di  Tingkat  Akar
Rumput.
Aslichati, L. (2015). Organisasi Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan  Perempuan. Jurnal Organisasi  dan  Manajemen , 7 (1), 1-7.
Handayani,  T.,  Parimartha,  M.  A.,  Gde,  I., Sukesi, M. S., Keppi, I. H., Ardika, M.  A.,  &  Wayan,  I.  (2008). Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan
Keluarga  (PKK)  di  kota  Malang:
dalam Perspektif
kajian Budaya. E-Journal of Cultural
Studies , 2 (1).
http://www.pekanbaru.go.id/berita/berita- pemko
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan
Otonomi  Daerah  Nomor  53  tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga. Naping,  H.  N.  (2016).  Modal  Sosial Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan  Secara  Mandiri  Pada Desa  Nelayan  di  Sulawesi  Selatan dan Sulawesi Barat. SOCIUS: Jurnal Sosiologi , 12 (1), 1-14.
Pontoh,  O.  (2010).  Identifikasi  Dan
Analisis  Modal  Sosial  Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis , 6 (3), 125-133.
Riana,  N.  R.  (2014).  Pelaksanaan  Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan  Keterampilan  di  Kecamatan
Kaliori Kabupaten Rembang). Jurnal Administrasi Publik , 2 (5), 851-856.

## 152
Riau dalam angka, 2016, Pekanbaru.
Setyoaji, R. (2012). Dampak Program Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten  Temanggung (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri yogyakarta). Shalfiah,  R.  (2017).  Peran  Pemberdayaan Dan  Kesejahteraan  Keluarga  (Pkk) Dalam Mendukung Program- Program Pemerintah Kota Bontang. Jurnal Universitas Mulawarman , 1 (3), 975-984.
Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. Jurnal  Masyarakat  dan Budaya , 5 (1), 1-22.
Wibowo,  E.  (2012).  Implementasi  Good
Corporate Governance Di Indonesia. Ekonomi dan Kewirausahaan , 10 (2).
Wijaya,  A.  A.  M.  (2016).  Modal  Sosial
Untuk Kapasitas Community Governance (Studi Kasus Perempuan  Pesisir  Kelurahan  Sulaa Kota Baubau). Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 107-125.