## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jembrana
Muhammad Nuha Maulana Pasya a,1 , Reni Anggriani b,2 a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
b Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
1 nuha.pasya@gmail.com; 2 anggriani@umy.ac.id *email korespodensi : nuha.pasya@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada masa modern ini, manusia memiliki banyak pilihan, ragam, dan jenis  peningkatan serta penjaminan  dalam  sektor  ekonomi.    Dalam  peningkatan  dan  penjaminan  ekonomi,  manusia banyak  memilih  benda-benda  yang  memiliki  nilai  baik  secara  investasi  maupun  ekonomi. Investasi  diartikan  sebagai  langkah-langkah  yang  ditempuh  seseorang  dalam  pemanfaatan sumber daya baik sumber daya berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingannya di masa mendatang. 1 Dalam  melakukan  investasi,  emas  merupakan  suatu  alat  atau  benda  yang  dapat dijadikan sarana investasi dengan keuntungan likuidasi yang mudah. Selain proses likuidasinya yang  mudah,  emas  juga  akrab  dengan  kehidupan  sehari-hari,  untuk  itu  proses  untuk
1 amy mastura, Sri Nuringwahyu, and Daris Zunaida, ‘PENGARUH MOTIVASI INVESTASI, PENGETAHUAN INVESTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL (STUDI PADA MAHASISWA FIA DAN FEB UNISMA YANG SUDAH MENEMPUH MATA KULIAH MENGENAI INVESTASI)’, 2020.

## I N F O R M A S I A R T I K E L A B STR A C T

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2022-12-23
Diterima 2023-04-15 Dipublikasikan 2023-04-28 Inside  Pasar  Swadaya  Jembrana  have  at  least  23  gold  shops.  In practice,  the  process  of  gold  transactions  does  not  always  run smoothly. The making of gold have an obstacle in the gold sale and purchase agreements, gold's proprietor sometimes does not include purchase notes. Then brings discourse to legal issues, namely looking at  the  validity  of  the  sale  and  purchase  agreement  and  seeing whether the price set imposed on the store owner is by the process and mechanism that is not contrary to the law. This Research uses normative-empirical  methods  and  qualitative  with  a  constructivist paradigm. Found the validity of a gold jewellery sale and purchase agreement  without  a  purchase  note  can  be  notarized  as  valid  if  it refers to Article 1320 KUHPer by not violating the provisions of that article.  The  determination  and  cut  in  the  price  of  gold  jewellery inscribed  by  the  latter  has  the  consequence  that  increasing  the number of gold rebates to be sold, is based upon defaults made by the party (gold owner). The pricing is not done haphazardly, but with a negotiation process, until an agreement is reached, the calculation necessary  is  inseparable from the "package" that has been carried out in the world of gold jewellery transactions.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords: Agreement; Gold; Law; Sale;

## D
mendapatkan  emas  cenderung  mudah,  oleh  karenanya  emas  menjadi  salah  satu  instrumen investasi yang banyak diminati dewasa ini.
Investasi merupakan bagian yang penting dalam dunia bisnis yang dapat mempengaruhi suatu ekonomi  dan  juga  investasi  merupakan  hal  mutlak  dalam  pembangunan  suatu  ekonomi. 2 Di dalam dunia bisnis, dapat kita lihat banyaknya ragam, bentuk, dan jenis bisnis yang dijalankan, mulai dari yang berbentuk Online (non-fisik) maupun offline (fisik). Bisnis di dalam dunia offline atau fisik, dapat kita jumpai dengan wujud toko. Toko emas atau perhiasan, menyediakan emas dalam bentuk jadi, maupun dalam kategori murni 24 Karat (emas batangan). Sebagai instrumen investasi, emas dengan kadar tinggi dinilai mempunyai nilai investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan emas yang mempunyai kadar rendah, namun dalam kenyataannya, emas dalam kadar rendah cenderung diminati oleh pembeli atau pelanggan dibandingkan dengan emas yang mempunyai kadar lebih tinggi, di samping harganya yang lebih murah, emas dengan kadar lebih rendah cenderung mempunyai model yang lebih update dibandingkan dengan emas yang mempunyai kadar lebih tinggi. 3
Jumlah karat pada emas yang bervariasi tersebut memiliki sisi manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan suatu barang dalam hal ini emas yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan  dan  kemampuan  konsumen,  hal  ini  merupakan  suatu  efek  dari  globalisasi  dan perdagangan  bebas,  sehingga  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  menjadi  bervariasi,  baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.
Di  dalam  praktiknya  transaksi  jual  beli  emas  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  yang  namanya perjanjian.  Perjanjian  secara  definitif  dituangkan  ke  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) , dalam pasal tersebut memiliki suatu arti yakni, bahwa perjanjian  merupakan  hubungan  satu  orang  atau  lebih  yang  mengikatkan  dirinya  kedalam sesuatu yang kemudian disepakati dan didalamnya terdapat bentuk hak, kewajiban, peraturan- peraturan dan kehendak yang harus dipenuhi satu sama lain. Perjanjian tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1320 KUHPer. Di dalam Pasal 1320 KUHPer dijelaskan sebab-sebab atau syarat sah perjanjian  sebagai  berikut  “Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  Kecakapan  untuk membuat  suatu  perikatan,  Suatu  hal  tertentu,  Suatu  sebab yang  halal”.  Pada  hakikatnya perjanjian merupakan sesuatu  yang peranannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang kita tidak bisa hindari. Perjanjian yang paling umum dilakukan dalam lingkup kehidupan sosial yakni jual beli, secara nyata suatu perjanjian jual beli pastilah menimbulkan sebab akibat yang timbul, yakni hak dan kewajiban. Perjanjian jual beli kemudian di terjemahkan dalam Pasal 1457  KUHPer  yakni  perjanjian  dimana  pihak  satu  mengikat  dirinya  untuk  menyerahkan kebendaan,  dan  pihak  lain  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan. 4 Jual  beli  benda  bergerak khususnya emas, haruslah  dilakukan dengan dasar itikad baik dalam praktiknya,  dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyatakan bahwa “perjanjian -perjanjian harus di nyatakan dengan itikad baik”. Per janjian juga tidak hanya sebatas peraturan serta definisi-definisi semata, namun lebih jauh  dari  itu,  suatu  perjanjian  juga  harus  dilaksanakan  sesuai  isi  dari  perjanjian  yang  telah disepakati,  hal  tersebut  selaras  dengan  bunyi  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPer  yang  memberikan kepastian bahwa segala persetujuan yang telah dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Dalam perjanjian jual
2 Reni Anggriani, ‘PERJANJIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA SEBAGAI LAHAN KAWASAN INDUSTRI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA’, Jurnal Media Hukum , 24.2 (2017) <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0093.172-180>.
3 Data tersebut menurut beberapa pengakuan owner toko emas yang terletak di Pasar Swadaya Jembrana Bali, 2022.
4 Malinda Latifah, ‘KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN’, 7.2.

## D
beli khususnya emas haruslah memperhatikan adanya suatu itikad baik, selain itu antara penjual maupun pembeli harus pula mewaspadai akan adanya itikad buruk dari para pihak. 5
Pasar Swadaya Jembrana sendiri terletak pada Kabupaten Jembrana tepatnya di Kota Jembrana, Kabupaten  Jembrana,  Provinsi  Bali.  Pasar  Swadaya  Jembrana  merupakan  tempat  vital  dalam perputaran roda perekonomian masyarakat Jembrana. Di dalam Pasar Jembrana yang kurang lebih luasnya mencapai 30 Hektar tersebut terdapat sekitar 23 toko perhiasan emas didalamnya. Dalam  melakukan  perniagaan  emas,  pada  praktiknya  dijumpai  beberapa  masalah  dalam melakukan  perniagaan  antara  pembeli  dan  penjual  emas.  Masalah  yang  terdapat  dalam melakukan perjanjian jual beli emas mempunyai kemiripan pada hampir seluruh toko emas yang berada di Pasar Swadaya Jembrana yaitu ketika pembeli melakukan penjualan emas yang telah dibelinya  kepada  penjual  emas  (toko  emas)  dengan  tidak  menyertakan  surat  atau  nota pembelian, sedangkan pada awal perjanjian jual-beli antara pemilik toko (penjual) dan pelanggan atau pembeli sudah melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis yang bunyinya kurang lebih “jika perhiasan emas yang telah  dibeli hendak dijual, atau  ditukarkan dengan perhiasan emas model, kadar, dan jenis lain, harap disertakan surat atau nota pembelian”. Perjanjian li san yang telah disepakati antara para pihak tersebut kemudian diperkuat dengan tulisan pada nota pembelian yang menganjurkan di setiap transaksi yang akan dilakukan terhadap emas yang telah dibeli dan di bezzit atau dikuasai haruslah menyertakan bukti otentik berupa nota pembelian.
Terjadi  konsekuensi  pada  perjanjian  jual  beli  emas  yang  dilakukan  tanpa  menyertakan  nota pembelian. Konsekuensi logis dari penjualan perhiasan emas tanpa surat, salah satunya adalah dengan dilakukan penolakan penjualan, karena tidak adanya bukti otentik bezziter yang mem bezzit barang  tersebut  merupakan  kepemilikannya.  Karena  hal  tersebut  permasalahan  akan timbul apa bila bezziter yang bertindak sebagai penjual tenyata bukan seseorang yang memiliki barang  bukan  pemilik  sebenarnya  dari  barang  tersebut. 6 Lalu  konsekuensi  yang  timbul selanjutnya adalah penentuan harga dengan potongan yang lebih tinggi akibat tidak di sertakan surat yang sudah menjadi kewajiban penjualan perhiasan emas. Tentunya penerimaan penjualan perhiasan emas dengan potongan yang lebih tinggi mempunyai alasan dengan tidak serta merta penjual atau toko emas menerima perhiasan yang hendak di jual tersebut. Alasan keyakinan akan itikad  baik  seseorang  yang  akan  menjual  emas  tersebut  menjadi  acuan  dalam  penerimaan perhiasan emas yang akan hendak di jual.
Konsekuensi yang timbul terhadap perniagaan emas tanpa surat atau nota pembelian, apabila dibawa  pada  ranah  hukum  pastilah  terdapat  pertanyaan-pertanyaan.  Pertanyaan  paling mendasar  pada  transaksi  penjualan  emas  tanpa  nota  pembelian,  yakni  pada  legalitas penjualannya, jika mengacu kepada Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dilihat bahwa perjanjian secara lisan dan tertulis pada nota pembelian yang mewajibkan membawa nota pembelian apabila akan melakukan transaksi dengan perhiasan emas tersebut merupakan suatu peraturan yang harus ditaati  dan  dijalankan  bagi  para  pihak  yang  melakukan  suatu  perjanjian,  jika  tidak,  terdapat konsekuensi  yuridis  yang  timbul  akibat  tidak  dijalankannya  suatu  perjanjian  yang  telah disepakati  tersebut.  Lalu  pada  penentuan  harga  penjualan  emas  tanpa  nota  tersebut  apakah menggunakan  standarisasi  tersendiri  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  dikarenakan  jika menentukan  suatu  harga  pada  satu  pihak  dengan  perlakuan  semena-mena,  perjanjian  yang dilakukan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dan  dapat  pula dikatakan sebagai pelanggaran hak konsumen untuk mendapat harga yang layak pada perjanjian jual beli emas yang dilakukan.
5 Hanifudin Sujana, ‘KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK’, 2013 <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/5381> [accessed 9 May 2023].
6 Sujana.

## D
Dari penjelasan diatas timbul beberapa permasalahan yang penulis soroti dalam perjanjian jual beli emas terhadap toko emas dengan tidak disertakannya nota pembelian emas, yang pada awal perjanjian tersebut telah disepakati bahwa setiap transaksi penjualan maupun pembelian emas harus disertakan sebuah nota atau surat pembelian.
Adapun beberapa permasalahan yang muncul yakni:
1. Bagaimana  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Emas  Tanpa  Surat  Yang  Dilakukan  Antara Pembeli (pemilik emas) Kepada Toko Emas (pembeli dan penjual emas)?
2. Bagaimana Penentuan Harga Emas Tanpa Surat Di Pasar Swadaya Jembrana Bali

## 2. METODE PENELITIAN
Suatu  kepenulisan  ilmiah  haruslah  menggunakan  mekanisme,  atau  metode  dalam kepenulisannya.  Jenis  penelitian  jurnal  kali  ini  menggunakan  metode  normatif-empiris  dan menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  paradigma  konstruktivis  yang  akan  melihat bagaimana  konstruksi  yang  dilakukan  melalui  analisa  jurnal-jurnal,  buku,  dan  serangkaian proses wawancara. 7 Salah satu Teknik pengumpulan data yang dipilih dan digunakan yaitu studi pustaka  dan  wawancara  karena  dengan  mengadakan  studi  pemahaman  terhadap  buku-buku, jurnal-jurnal,  catatan-catatan,  laporan-laporan,  dan  serangkaian  proses  wawancara  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  dan  dipecahkan  sesuai  dengan  judul  dan permasalahan yang ada sesuai keadaan faktanya. 8

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Emas Tanpa Surat
Kegiatan  sehari-hari  manusia  tidak  lepas  dari  suatu  perjanjian  akibat  konsekuensi  dari kesepakatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat diartikan sebagai, adanya satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian perjanjian yang terjadi mengakibatkan lahirnya perikatan, perikatan yang timbul membentuk adanya hubungan hukum. Hubungan hukum terjadi karena dibuat oleh para pihak sehingga mengikat kedua belah pihak. 9 Dilihat dari pengertian perjanjian diatas, muncullah unsur-unsur perjanjian sesuai dengan definisi perjanjian itu sendiri, yakni. 10

## 1. Adanya para pihak
Pihak yang dimaksudkan berupa manusia dan badan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang telah cakap hukum serta berwenang melakukan perjanjian.
2. Adanya persetujuan para pihak Persetujuan yang timbul karena adanya perundingan terkait hal yang di sepakatkan.
3. Adanya tujuan Tujuan yang timbul tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dilarang oleh undang-undang.

## 4. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi
7 Muhammad Nuha Maulana Pasya and Yeni Widowaty, ‘Myanmar Coup and Connections of International Network Terrorism Affiliate in Transnational Legal View’, Unram Law Review , 5.2 (2021) <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.167>.
8 Muhammad Nuha Maulana Pasya and Fina Akmalia, ‘Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 2022, 185–200 <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6286>.
9 Retna Gumanti, ‘SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata)’, Jurnal Pelangi Ilmu , 5.01 (2012) <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900> [accessed 9 May 2023].
10 M. Zen Abdullah, ‘KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT SAH DAN UNSUR-UNSUR DALAM SUATU PERJANJIAN’, Jurnal LEX SPECIALIS , 11, 2017, 20–25.

## D
Prestasi  atau  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  para  pihak  sesuai  dengan  syarat-syarat perjanjian.
5. Adanya bentuk tertentu
Bentuk-bentuk  perjanjian  yang  sudah  ditentukan  dalam  undang-undang  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Adanya syarat-syarat tertentu Syarat inilah yang dapat menentukan perjanjian sah atau tidak.
Jual  beli  merupakan  kegiatan  umum  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  pada praktiknya dilakukan sebuah perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Suatu perjanjian jual beli  dapat  diaktakan  sah  apabila  barang  yang  hendak  dijadikan  objek  jual  beli  haruslah  jelas dengan  sebab  yang  halal,  hal  tersebut  mengacu  pada  Pasal  1332  KUHPerdata  dimana menyebutkan  bahwa  “hanya  barang -barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  dapat  menjadi pokok perjanjian- perjanjian”. Kemudian barang atau objek perjanjian jual beli diklasifikasikan kedalam  dua  jenis,  yakni  barang    yang  sudah  ada,  dan  barang  yang  akan  ada  (absolut  dan relatif). 11 Perjanjian  jual  beli,  diatur  pada  Pasal  1457  KUHPer.  Didalam  perjanjian  jual  beli terdapat  objek  perjanjian  yang  beragam,  yang  pada  intinya  objek  tersebut  diserahkan  dan kemudian pihak lainya menyerahkan uang untuk ditukarkan pada objek yang dijadikan jual beli. Proses jual beli mempunyai beberapa macam dalam praktiknya yakni, jual beli barang terlihat, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam kesepakatan, dan jual beli benda tidak tampak. 12 Emas  merupakan  logam  mineral  yang  berasal  dari  salah  satu  bahan  galian  logam  yang mempunyai nilai tinggi, baik secara harga maupun dalam sisi penggunaan. Emas terbentuk dari proses yang dinamakan magmatisme, yang terbentuk karna adanya kegiatan thermal vulkanisme di dalam bumi. 13 Dalam perniagaan perhiasan emas di pasar swadaya Jembrana menggunakan bentuk  berjanjian  atau  macam  perjanjian  jual  beli  barang  terlihat,  artinya  barang  yang diperdagangkan saat melakukan akad, barang tersebut terlihat dan ditukarkan secara langsung. Pada  saat  perjanjian  jual  beli  secara  langsung  tersebut,  perhiasan  emas  yang  telah  dibeli kemudian  di  buktikan  alih  kepemilikannya  dengan  berupa  nota  pembelian.  Pemberian  nota pembelian  sebagai  bukti  otentik  kepemilikan  perhiasan  tersebut  mempunyai  sejumlah kesepakatan  didalamnya,  baik  secara  tertulis  maupun  lisan.  Adapun  kesepakatan  tersebut diantaranya, pengharusan penyertaan nota pembelian pada saat emas hendak di transaksikan (jual maupun tukar), lalu kesepakatan potongan harga yang lebih rendah apabila menyertakan nota pembelian dalam transaksi perhiasan emas, dan tidak dapat diterimanya barang yang tidak bersurat.
Pada  kondisi  objektifnya,  sering  kali  pemilik  emas  yang  hendak  mentransaksikan  perhiasan emasnya  tidak  menyertakan  nota  pembelian.  Tidak  dibawanya  nota  pembelian  pada  saat transaksi  perhiasan  emas  tersebut  tentunya  bukan  tanpa  alasan.  Ditemui  alasan  umum  yang menyebabkan tidak disertakannya nota pembelian antara lain, hilangnya nota tersebut dan lupa membawa pada saat transaksi. Tentunya dengan tidak menyertakan nota pembelian pada saat transaksi  emas  tersebut  membawa  dampak  atau  konsekuensi  yuridis  atas  wanprestasi  yang dilakukan oleh pemilik emas yang hendak mentransaksikan emasnya tersebut.
Tidak disertakannya nota pembelian dalam melakukan jual kembali perhiasan emas merupakan indikasi bahwa perjanjian jual beli yang akan dilakukan tidak lah sah, mengingat bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan syarat kejelasan objek
11 Aan Handriani, ‘KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA’, Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum , 1.2 (2019) <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>.
12 Shobirin Shobirin, ‘JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM’, BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 3.2 (2016), 239 <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
13 1972- Sholeh Dipraja and Andiek Kurniawan, ‘Siapa bilang investasi emas butuh modal gede? (Rp200 ribu bisa kok!) /’, 2011.
D
(barang atau jasa) yang hendak dijadikan objek dalam perjanjian. Pada kasus ini, perhiasan emas yang hendak di transaksikan melalui perjanjian jual beli tidak mempunyai kejelasan dalam artian bukti bahwa benar barang tersebut merupakan barang yang dapat dijadikan objek perjanjian berdasarkan bukti nota pembelian yang dibawa bersamaan dengan perhiasan emas yang hendak di  transaksikan,  dikarenakan  nota  kontan  atau  nota  pembelian  dapat  membuktikan  suatu peristiwa (perjanjian) pernah terjadi dengan objek barang berupa perhiasan emas. 14 Hal-hal yang dapat  dibuktikan  oleh  nota  pembelian  antara  lain,  waktu  perjanjian  jual  beli  tersebut  dibuat, informasi  mengenai  barang  (perhiasan)  yang  dijadikan  objek  dalam  perjanjian,  harga  objek dalam perjanjian, nama pembeli, pemilik usaha, dan kesepakatan-kesepakatan yang tertera yakni perkenaan untuk membawa surat pada transaksi objek jual beli dalam perjanjian.
Nota  pembelian  atau  nota  kontan  merupakan  salah  satu  alat  bukti  surat.  Menurut  Sudikno Mertokusumo,  surat  merupakan  “segala  sesuatu  yang  memuat  tanda -tanda  bacaan  yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan  sebagai  pembuktian”. 15 Sebagai  pembuktian  bahwa  perhiasan  emas  tersebut merupakan memang benar kepunyaan sang bezziter , dalam hal ini karena tidak terdapat nota pembelian,  sang  bazziter  harus  membuktikan  bahwa  benar  barang  atau  objek  tersebut kepunyaannya.  Hal  tersebut  mengacu  kepada  Pasal  1866  KUHPer  yang  menyatakan  bahwa “setiap  orang  yang  mengaku  mempunyai  suatu  hak,  atau  menunjuk  suatu  peristiwa  untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ”. Dari pasal tersebut, fakta lapangan yang penulis temui  terkait  pembuktian bezziter ke  penjual  (toko  emas)  dengan  menyebutkan  model,  berat perhiasan, harga perhiasan waktu di beli, waktu pembelian, nama pembeli. Jika bezziter dapat membuktikan hal tersebut maka dapat dikatakan barang tersebut jelas secara objek perjanjian yang merupakan salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.
Pembuktian  yang  dilakukan bezziter atas  objek  perjanjian  tersebut  terdapat  suatu  relevansi dengan  Pasal  1338  KUHPer  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan itikad  baik,  artinya  pada  saat  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  para  pihak  harus mengindahkan  substansi  pada  perjanjian  atau  kontrak  yang  didasarkan  pada  kepercayaan, keyakinan, maka dari hal tersebut didapat suatu kesepakatan yang mempunyai benang merah terhadap  kehendak.  Karena  kehendak  tersebut  mengakibatkan  kata  sepakat  maka  terpenuhi salah satu unsur sepakat pada sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer. 16
Pada pokoknya sahnya suatu perjanjian dikembalikan lagi ke dalam Pasal 1320 KUHper yang menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian

## 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
Kata sepakat mereka yang mengikat dirinya ini mengandung makna bahwa, para pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini jual beli perhiasan emas, telah sepakat atau ada kesesuaian  kemauan,  persetujuan  kehendak  pihak-pihak,  bukan  dari  hasil  kekeliruan, paksaan, dan penipuan.
Merujuk pada Pasal 1321 dan 1449 KUHPer kedua pasal tersebut menerangkan bahwa jika terjadi kesepakatan dan namun kesepakatan dan tersebut terjadi akibat kekhilafan, paksaan,  dan  penipuan  maka  kesepakatan  tersebut  menjadi  tidak  sah,  dapat  juga
14 Malinda Latifah, ‘KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN’, Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) , 7.2 (2021), 126–38.
15 Sudikno Mertokusumo, ‘Hukum acara perdata Indonesia’, 2013.
16 Anita Ratnasari, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TOKO EMAS MADINA KLODRAN DALAM JUAL BELI EMAS TANPA SURAT RESMI DI SURAKARTA’, Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum , 1.1 (2015).

## D
dikatakan  tidak  sah,  dan  terdapat  tuntutan  untuk  membatalkannya.  Dari  kedua  pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa kesesatan atau kekhilafan merupakan sebab yang membuat cacat kehendak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Dewasa  merupakan  syarat  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  secara  sah,  selain  itu sehat akal dan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan  tertentu,  maka  dapat  dikatakan  seseorang  cakap  menurut  hukum  untuk melakukan perjanjian dengan memenuhi syarat kecakapan dalam suatu perjanjian. 17 Pada  aspek  rasa  keadilan  diperlukan  seseorang  yang  melakukan  suatu  perjanjian mempunyai kemampuan untuk menginsafi segala tanggung jawab atas perjanjian yang dilakukan. 18 Rasa  keadilan  mempunyai  relevansi  dengan  aspek  ketertiban  umum, dikarenakan orang yang membuat perjanjian mempertaruhkan hartanya, maka demikian sudah  sepatutnya  orang  yang  membuat  perjanjian  tersebut  haruslah  berbuat  bebas terhadap harta kekayaannya. 19
3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu pada sebuah perjanjian mengacu pada objek atau barang yang hendak dijadikan  atau  telah  dijadikan  objek  pada  perjanjian.  Barang  yang  menjadi  objek perjanjian haruslah mempunyai kategorisasi tertentu, dapat ditentukan jenis, dan dapat diperhitungkan, hal tersebut mengacu pada Pasal 1333 KUHPer, selain itu barang yang dijadikan  objek  dalam  suatu  perjanjian  haruslah  jelas  dalam  artian  kebendaan, kepemilikan, dan hasil perolehan.
4. Suatu sebab yang halal Sebab  dalam  perjanjian  merupakan  syarat  terakhir  yang  melengkapi  sahnya  suatu perjanjian. Dalam perjanjian harus dimungkinkan terdapat sebab atau kausa didalamnya, hal  tersebut  dikuatkan  ke  dalam  Pasal  1335  KUHPer  yang  menyatakan  bahwa  “Suatu persetujuan  tanpa  sebab,  atau  dibuat  berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  yang terlarang,  tidaklah  mempunyai  kekuatan”.  Dapat  dikatakan  juga  apabila  as pek  sebab dalam perjanjian ini dilanggar maka akan menimbulkan konsekuensi disebut sebagai akta atau surat pura-pura dengan sebab didalamnya tidak memuat kenyataan yang terjadi. 20
Apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUHPer, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli tanpa surat dapat dikatakan sah, namun begitu, terkait pemenuhan pada poin tiga dan empat diatas apa bila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dikarenakan pada poin tersebut merupakan syarat objektif pada suatu perjanjian, dengan demikian perjanjian tersebut sejak semula tidak mempunyai kekuatan atau akibat hukum bagi para  pihak.  Lalu  apabila  pada  poin  satu  dan  dua  tidak  di  penuhi  maka  perjanjian  tersebut dikatakan  dapat  dibatalkan  dengan  salah  satu  pihak  memakai  hak  nya  untuk  membatalkan perjanjian karna tidak memenuhi syarat subjektif dari perjanjian. 21 Dalam syarat objektif dapat dipenuhi  apa  bila  para  pihak  mendasarkan,  mengutarakan,  mempunyai,  itikad  baik  yang dilakukan  dalam  perjanjian  jual  beli  (dalam  hal  ini  benda  bergerak  yakni  perhiasan  emas) tersebut atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata kemudian dikuatkan atas pembuktian objek
17 Aan Handriani, ‘KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA’, Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum , 1.2 (2019) <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>.
18 Subekti, ‘Hukum perjanjian’.
19 Achmad Ichsan, Hukum Perdata I A (Jakarta: Jakarta Pembimbing Masa, 1969).
20 Haneke Rani, ‘Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Yang Dianggap Sebagai Akta Pura- Pura Ditinjau Dari Kausa Perjanjian Terkait Dengan Pasal 1320 Juncto Pasal 1335 KUHPerdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar)’, Indonesian Notary , Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal, 2019 <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/645/182>.
21 1948- Riduan Syahrani, ‘Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata’, 1992.

## D
perjanjian  tersebut  merupakan  kepunyaannya  dalam  artian  Pasal  1866  KUHPerdata  maka terpenuhilah  unsur  atau  syarat  objektif  yang  mengakibatkan  sahnya  perjanjian.  Terkait  pada syarat subjektif dimana merupakan syarat yang berpatok pada person atau subjek hukum, maka dapat  dinilai  oleh  masing-masing  pihak  apakah  perjanjian  tersebut  dapat  diteruskan  atau dibatalkan  menggunakan  hak  pihak  dalam  membatalkan  suatu  perjanjian,  implementasi daripada hal tersebut pada kondisi faktualnya, dilakukan pembatalan jual beli oleh pihak toko emas dikarenakan, pihak (penjual) tidak memenuhi unsur atau syarat pada poin satu dan dua diatas. 22

## 3.2 Penentuan Harga Emas Tanpa Surat Di Pasar Swadaya Jembrana Bali
Emas  merupakan  logam  mulia  yang  paling  diminati  dan  digemari  oleh  masyarakat  baik dipergunakan dalam bentuk investasi maupun dipergunakan sebagai perhiasan. 23 Investasi emas dianggap cenderung aman atau risk free dalam investasi. Secara grafik harga emas fine gold (24 karat)  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  mulai  dari  tahun  2015  di  harga  berkisar  Rp 490.000-530.000  per  gramnya,  hingga  menyentuh  harga  Rp  840.000-860.000  per  gramnya. 24 Didalam  naik  turunnya  pasar  emas  atau  harga  emas,  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut antara lain. 25

## 1. Ketidak Pastian Kondisi Global
Situasi  politik,  ekonomi,  krisis,  resesi  atau  perang  pemicu  naik  turunnya  harga  emas. Dalam situasi politik, ekonomi yang tidak stabil menyebabkan naik turun harga emas, namun  dalam  keadaan  politik,  ekonomi,  hingga  perang,  emas  dijadikan  salah  satu instrumen investasi dikarenakan salah satu aset yang tergolong aman ( safe haven ).
2. Penawaran dan Permintaan Emas
Hukum penawaran dan permintaan yang akrab disebut dengan supply and demand ini berpengaruh dalam penurunan atau kenaikan harga emas, semakin banyak permintaan emas maka harga pun semakin naik, mengingat keterbatasan kesediaan emas yang ada.
3. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter merupakan upaya pengendalian perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan pengaturan peredaran uang. 26 Naik turunnya harga emas pun dapat disebabkan oleh kebijakan moneter, dalam hal ini kebijakan moneter yang diambil oleh FED  (Federal  System). Kebijakan  menaik  turunkan  suku  bunga  oleh  Bank  Sentra Amerika  berpengaruh  pada  harga  emas,  dikarenakan  apabila  Bank  Sentral  Amerika menurunkan suku bunganya, Dolar menjadi tidak menarik, dan saat itulah emas memiliki potensi kenaikan harga dikarenakan prioritas investasi.
4. Inflasi
Inflasi  merupakan  proses  meningkatnya  harga  secara  terus  menerus,  besar  kecilnya suatu  inflasi  di  ukur  dari  besar  kecilnya  permintaan  dan  penawaran  terhadap  uang. 27 Semakin tinggi inflasi maka harga tukar uang-emas pun semakin tinggi. Meski demikian emas  bersifat  tidak  terpengaruh  oleh  inflasi  ( zero  inflation )  sehingga  harga  emas
22 Supangin, Wawancara Terkait Pembatalan Pembeian Emas Kepada Pemilik Emas Tanpa Surat di Toko Emas Semar Jembrana, 2022.
23 ‘Harga Emas Naik Turun, Apa Penyebabnya? .:: SIKAPI ::.’ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10520> [accessed 9 May 2023].
24 ‘Harga Emas Hari Ini⁤’ <https://harga-emas.org/> [accessed 9 May 2023].
25 Bareksa Portal Investasi, ‘Harga Emas Naik-Turun, Ini 5 Faktor Penggerak Nilai Investasi Logam Mulia’, Bareksa.com <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-08-31/harga-emas-naik-turun-ini-5-faktor- penggerak-nilai-investasi-logam-mulia> [accessed 9 May 2023].
26 Shobirin.
27 Achmad Ardiansyah, ‘Pengaruh Inflasi, Harga Emas, Dan Suku Bunga Bi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019’, 2020 <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1437> [accessed 9 May 2023].

## D
mengikuti  pergerakan  inflasi,  dikarenakan  emas  merupakan  global  currency  yang nilainya diakui secara universal. 28
5. Nilai Tukar Dolar Amerika
Harga emas, khususnya di Indonesia mengacu pada harga emas internasional yang telah di  konversikan  dari  Dolar  Amerika  Serikat  (USD)  ke  dalam  mata  uang  rupiah  (Rp). Pengaruh  nilai  tukar  Rp  ke  USD  sangat  berpengaruh  pada  nilai  jual  harga  emas  di Indonesia,  saat  niilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  melemah  maka  harga  emas  lokal semakin menguat.
Pada penentuan harga beli barang emas atau perhiasan dibedakan menjadi dua, yakni barang bersurat  dan  tidak  bersurat.  Pada  salah  satu  toko  (Toko  Emas  Semar)  di  Pasar  Swadaya Jembrana, didapati data bahwa pemotongan harga barang bersurat yakni sebesar Rp 15.000 - Rp 20.000 per gram dari harga emas dunia pada saat emas tersebut di jual, namun jika perhiasan emas tersebut dalam keadaan rusak atau tidak sebagaimana mestinya, dilakukan pemotongan yang lebih tinggi berkisar antara 5-15% yang kemudian di konversi harga emas dunia pada saat melakukan  penjualan. 29 Selanjutnya  pada  Toko  Emas  Sinar  Mutiara  melakukan  persentase potongan sebesar 5%-10% dari harga per gram emas sesuai dengan harga emas dunia yang telah dikonversi ke dalam rupiah. Lalu kemudian penetapan potongan harga jual pada toko emas lainya secara kumulatif didapatkan hasil yang serupa, barang bersurat mendapat potongan per gram nya antara 5-15% per gram nya, sesuai dengan harga, kadar, dan kondisi barang yang dijual. 30
Hasil beberapa wawancara dengan pemilik toko emas yang berada di kawasan Pasar Swadaya Jembrana  Bali,  didapati  perhitungan  harga  jual  kembali  emas  tanpa  surat  dilakukan  dengan potongan harga emas mengikuti harga pasaran potong emas tanpa surat.  Dalam perhitungannya dibedakan antara barang bersurat dan tidak bersurat. Barang bersurat didapati dengan potongan 5-10%  per  gram,  potongan  tersebut  merupakan  potongan  barang  emas  pasaran  di  Pasar Swadaya  Jembrana  Bali.  Perhiasan  emas  tidak  bersurat  dilakukan  dengan  pemotongan  kadar emas  yang  tertera,  yang  akrab  di  dunia  perdagangan  emas  di  sebut  dengan  pen  emas.  Ada beberapa  cara  yang  dilakukan  pemilik  toko  emas  dalam  menentukan  kadar  perhiasan  emas, yakni, dapat melihat dari tok atau cap kadar yang tertera dalam perhiasan emas tersebut, namun dalam beberapa kasus terdapat perhiasan emas yang tidak mempunyai tok atau cap kode kadar emas  di  perhiasan  emas,  maka  hal  yang  dilakukan  pemilik  toko  emas  yakni  melakukan perhitungan  kadar  emas  atau  akrab  disebut  dengan  timbang  air.  Timbang  air  merupakan penentuan hasil kadar yang didapat dapat dengan mengukur berat masa emas di udara dan di air setelah itu menggunakan rumus dan tabel pengukuran emas. Setelah didapati kadar, misalkan 37,50 % maka menurut pengukuran secara pen kadar tersebut terbilang 37,5 maka bilamana barang  tersebut  tidak  bersurat  akan  dikenakan  potongan  sebesar  3-5  pen.  Sebagai  contoh, dengan penentuan harga 37,5 dikurangi 5 = 32,5. Kadar 32.5 kemudian dijadikan patokan dalam penentuan  harga  per  gram  emas,  jika  sudah  didapati  harga  emas  dengan  penentuan  kadar tersebut  kemudian  harga  dikalikan  berat  perhiasan  emas,  dan  ditemui  harga  total  dari  suatu barang  perhiasan  emas  yang  hendak  di  transaksikan,  tentunya  perhitungan  harga  tersebut mengacu  pada  harga  emas  dunia  pada  saat  emas  tersebut  di  transaksikan.  Penentuan  harga tersebut sudah menjadi standar potongan pasar. Jadi dalam penentuan potongan barang bersurat maupun  tidak  bersurat  telah  memiliki  standarisasi  atau  pakem  perhitungan,  oleh  karenanya suatu  pemotongan  barang  tidak  bersurat  tidak  dilakukan  dengan  cara  mengada-ngada,
28 Umi Sartika, ‘PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, KURS, HARGA MINYAK DUNIA DAN HARGA EMAS DUNIA TERHADAP IHSG DAN JII DI BURSA EFEK INDONESIA’, BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 2.2 (2017), 285 <https://doi.org/10.32502/jab.v2i2.1180>.
29 Supangin.
30 Eko Rahmdani, Wawancara terhadap Pemilik Salah Satu Toko Emas di Kawasan Pasar Swadaya Jembrana, 2022.

## D
melainkan  dilewati  dengan  proses  perhitungan,  serta  cara-cara  perhitungan  yang  telah  di tetapkan.
Menarik persoalan tersebut kepada materi hukum keperdataan, jelas dilihat bahwa pemotongan perhiasan emas tidak bersurat dikarenakan kelalaian atau wanprestasi dari pihak pemilik atau bazziter perhiasan emas tersebut. Wanpr estasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer bahwa “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini  mengakibatkan  debitur  harus  dianggap  Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dapat diartikan wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya dapat juga dikatakan pelaksanaan perjanjian dengan tidak dilakukan menurut atau selayaknya dan bahkan tidak dilakukan sama sekali. 31 Mengacu pada  Pasal  1338  ayat  (1)  yang  menyinggung  prihal pacta  sunt  servanda ,  bilamana  suatu perjanjian tersebut telah terjadi dan sepakat dengan tidak keluar dari pada Pasal 1320 KUHPer sebagai  penentuan  sahnya  perjanjian,  maka  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  tersebut membuat hukum yang keberlakuannya mengikat bagi para pihak dalam perjanjian dalam hal ini toko (penjual) dan pemilik (pembeli) emas, apabila dalam kesepakatan tersebut dilanggar maka menimbulkan konsekuensi hukum yaitu tindakan wanprestasi.
Dalam  perjanjian  jika  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi,  terdapat  cara  penyelesaian melalui  tata  cara  non  litigasi  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa,  dengan  prosedur  yang dikehendaki  para  pihak,  yakni  konsultasi  negosiasi,  mediasi,  konsolidasi  penilaian  ahli,  dan arbitrase, hal tersebut mengacu pada Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase. 32 Pada  kondisi  faktualnya,  dalam  penyelesaian  sengketa wanprestasi  jual  beli  emas  di  Pasar  Swadaya  Jembrana  Bali,  umunya  para  pihak  melakukan proses negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur  litigasi  dengan  para  pihak  saling  berhadap-hadapan  untuk  mendiskusikan  masalahnya secara kooperatif dan saling terbuka. 33
Perihal negosiasi penentuan harga yang dilakukan para pihak yang melakukan perjanjian jual beli emas  tanpa  surat  ini,  timbul  akibat  kelalaian  pemilik  atau bezziter perhiasan  emas,  oleh karenanya pembeli berhak menuntut kerugian atas perjanjian yang dilanggar pemilik perhiasan emas  tersebut.  Mengacu  pada  pasal  1276  KUHPer  disebutkan  frasa  “pihak  yang  terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika  mal  tersebut  dapat  dilakukan…”.  Dari  hal  tersebut  terdapat  ar tian  bahwa  pihak  yang  di rugikan  (toko  emas)  dapat  meminta  dengan  paksaan,  menuntut  berupa  sanksi  tegas  atas tindakan wanprestasi yang dilakukan pemilik emas. 34 Untuk dilanjutkannya perjanjian tersebut maka atas tindakan wanprestasi berupa tidak menyertakan surat atau nota pembelian pada saat transaksi perhiasan emas, maka kesepakatan negosiasi berupa pemotongan harga dengan lebih tinggi dengan pemotongan sebesar 7-15 persen tergantung kondisi perhiasan emas yang hendak di  transaksikan.  Pemotongan  tersebut  berkesesuaian  dengan  Pasal  1243  KUHPer  berbunyi “Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai
31 Syarifah Desi Putriani Ramadhanty and Mohammad Fajri Mekka Putra, ‘AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 560/PDT.G/2020/PN SBY).’, PALAR (Pakuan Law Review) , 8.4 (2022), 106–14 <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6370>.
32 Marvita Langi, ‘AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI’, LEX PRIVATUM , 4.3 (2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11573> [accessed 9 May 2023].
33 R. Subekti and others, Kitab undang-undang hukum perdata : Burgelijk Wetboek / (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006).
34 Adhisti Friska Paramita, ‘Makna Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil’ (unpublished Magister, Universitas Brawijaya, 2019) <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176237/> [accessed 9 May 2023].
D
diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang  telah  ditentukan”.  Pada  Pasal  1243 terdapat dua sebab dimintakan ganti kerugian oleh pemilik toko dalam hal ini sebagai kreditur, yaitu: 35

## 1. Berupa hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur
Hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur dalam hal ini yakni keuntungan yang  didapat  akibat  menyertakan  bukti  pembelian  yang  merupakan  bukti  bahwa perhiasan  emas  yang  hendak  di  transaksikan  merupakan  kepunyaan  pemegang  atau penguasa bezziter barang tersebut. Dengan tidak disertakannya surat atas transaksi yang hendak dilakukan membutuhkan suatu upaya pembuktian bahwa barang tersebut benar kepunyaan bezziter .  Dalam  hal  ini  juga  merupakan  konsekuensi  atas  terjadinya wanprestasi dimana pihak toko atau kreditur memberikan syarat bahwa “apabila hendak mentransaksikan emas harap membawa surat”, dari hal itu kemudian pembeli yang tidak menyertakan  surat  mendapati  sanksi  atas  tindakan  wanprestasi  berupa  pemotongan lebih tinggi dengan melewati proses negosiasi.
2. kerugian yang timbul karna ada kerusakan terhadap barang pada kondisi faktualnya banyak ditemukan perhiasan emas tidak bersurat yang hendak di transaksikan mempunyai kondisi cacat fisik atau rusak yang berasal dari, pemakaian, kurangnya kehati-hatian pemilik, penyimpanan yang kurang baik. Atas kondisi kecacatan barang tersebut maka pemilik toko meminta ganti kerugian atas perhiasan emas yang hendak di transaksikan.
Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa proses atau mekanisme pemotongan perhiasan emas tidak bersurat dilakukan melalui suatu mekanisme yang sudah baku dan tidak dilakukan dengan semena-mena dalam hal perhitungan serta penentuan harga. Dari sisi hukum dapat dilihat juga, pemotongan  harga  dengan  lebih  tinggi  dari  pada  perhiasan  emas  bersurat  merupakan konsekuensi  logis  dari  pengingkaran  suatu  perjanjian  jual  beli  atas  tidak  dipenuhinya  kontra prestasi  dari  pihak  debitur  atau bezziter perhiasan  emas.  Dari  hal  tersebut  diartikan  bahwa kegiatan  transaksi  emas  yang  dilakukan  di  pasar  swadaya  Jembrana  dilakukan  dengan sebagaimana  mestinya  dengan  tidak  melakukan  kecurangan  didalamnya,  terlebih  lagi  dalam penentuan harga perhiasan telah dilakukan negosiasi sebelumnya hingga mencapai kata sepakat oleh para pihak terhadap penentuan harga beli perhiasan emas yang hendak dijual dari pembeli.

## 4. KESIMPULAN
Dilihat  pada  praktiknya  perjanjian jual  beli emas yang  dilakukan  di  Pasar Swadaya  Jembrana berjalan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hukum.  Melihat  keabsahan  suatu  perjanjian  jual  beli perhiasan emas tanpa nota pembelian dapat diaktakan sah apabila mengacu pada Pasal 1320 KUHPer dengan tidak melanggar ketentuan dari pasal tersebut. Dari pasal tersebut juga didapati bawah  terdapat  syarat  batalnya  perjanjian,  yaitu  syarat  subjektif  dan  objektif.  Pada  syarat subjektif  pada  kondisi  faktualnya  pemilik  toko  emas  dapat  menilai  sendiri  kualitas  dari  pada pemilik emas yang hendak menjual emasnya, yang mempunyai implementasi terjadinya suatu perjanjian  jual  beli.  Namun  pada  syarat  objektif,  pemilik  perhiasan  emas  yang  hendak mentrasaksikan emasnya namun tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut merupakan kepunyaannya  maka  pemilik  toko  emas  diwajibkan  tidak  melanjutkan  perjanjian  tersebut dikarenakan mempunyai konsekuensi batal demi hukum karena ketidakjelasan objek serta kausa
35 Dermina Dalimunthe, ‘AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA (BW)’, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan , 3.1 (2017), 12–29 <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>.

## D
dari  perjanjian  jual  beli.  Penentuan  serta  pemotongan  harga  perhiasan  emas  tidak  bersurat, mempunyai konsekuensi yaitu dengan dilakukan peningkatan jumlah potongan harga emas yang hendak  dijual,  hal  tersebut  berdasarkan  wanprestasi  yang  dilakukan  pihak  (pemilik  emas). Penentuan harga yang dilakukan tidak dengan secara semena-mena, melainkan dengan proses negosiasi hingga tercapainya sebuah kesepakatan, tentunya perhitungan tersebut tidak terlepas dari pada “ pakem ” yang telah dijalankan dalam dunia transaksi perhiasan emas. Untuk itu dapat diakatan bahwa penentuan harga perhiasan emas tidak bersurat dikatakan tidak keluar dari pada koridor hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Zen, ‘KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT SAH DAN UNSUR-UNSUR DALAM SUATU PERJANJIAN’, Jurnal LEX SPECIALIS , 11, 2017, 20–25
Anggriani, Reni, ‘PERJANJIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA SEBAGAI LAHAN KAWASAN INDUSTRI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA’, Jurnal Media Hukum , 24.2 (2017) <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0093.172-180>
Ardiansyah, Achmad, ‘Pengaruh Inflasi, Harga Emas, Dan Suku Bunga Bi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019’, 2020 <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1437> [accessed 9 May 2023]
Dalimunthe, Dermina, ‘AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)’, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan , 3.1 (2017), 12–29 <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>
Data tersebut menurut beberapa pengakuan owner toko emas yang terletak di Pasar Swadaya Jembrana Bali, 2022
Gumanti, Retna, ‘SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata)’, Jurnal Pelangi Ilmu , 5.01 (2012) <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900> [accessed 9 May 2023]
Handriani, Aan, ‘KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA’, Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum , 1.2 (2019) <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>
———, ‘KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA’, Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum , 1.2 (2019) <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>
Haneke Rani, ‘Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Yang Dianggap Sebagai Akta Pura-Pura Ditinjau Dari Kausa Perjanjian Terkait Dengan Pasal 1320 Juncto Pasal 1335 KUHPerdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar)’, Indonesian Notary , Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal, 2019 <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/645/182>
‘Harga Emas Hari Ini⁤’ <https://harga-emas.org/> [accessed 9 May 2023]
‘Harga Emas Naik Turun, Apa Penyebabnya? .:: SIKAPI ::.’ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10520> [accessed 9 May 2023]
Ichsan, Achmad, Hukum Perdata I A (Jakarta: Jakarta Pembimbing Masa, 1969)

## D
Investasi, Bareksa Portal, ‘Harga Emas Naik-Turun, Ini 5 Faktor Penggerak Nilai Investasi Logam Mulia’, Bareksa.com <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-08-31/harga-emas-naik-turun-ini- 5-faktor-penggerak-nilai-investasi-logam-mulia> [accessed 9 May 2023]
Langi, Marvita, ‘AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI’, LEX PRIVATUM , 4.3 (2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11573> [accessed 9 May 2023]
Latifah, Malinda, ‘KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN’, 7.2
———, ‘KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN’, Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) , 7.2 (2021), 126–38
mastura, amy, Sri Nuringwahyu, and Daris Zunaida, ‘PENGARUH MOTIVASI INVESTASI, PENGETAHUAN INVESTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL (STUDI PADA MAHASISWA FIA DAN FEB UNISMA YANG SUDAH MENEMPUH MATA KULIAH MENGENAI INVESTASI)’, 2020
Mertokusumo, Sudikno, ‘Hukum acara perdata Indonesia’, 2013
Paramita, Adhisti Friska, ‘Makna Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil’ (unpublished Magister, Universitas Brawijaya, 2019) <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176237/> [accessed 9 May 2023]
Pasya, Muhammad Nuha Maulana, and Fina Akmalia, ‘Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 2022, 185–200 <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6286>
Pasya, Muhammad Nuha Maulana, and Yeni Widowaty, ‘Myanmar Coup and Connections of International Network Terrorism Affiliate in Transnational Legal View’, Unram Law Review , 5.2 (2021) <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.167>
Rahmdani, Eko, Wawancara terhadap Pemilik Salah Satu Toko Emas di Kawasan Pasar Swadaya Jembrana, 2022
Ramadhanty, Syarifah Desi Putriani, and Mohammad Fajri Mekka Putra, ‘AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 560/PDT.G/2020/PN SBY).’, PALAR (Pakuan Law Review) , 8.4 (2022), 106–14 <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6370>
Ratnasari, Anita, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TOKO EMAS MADINA KLODRAN DALAM JUAL BELI EMAS TANPA SURAT RESMI DI SURAKARTA’, Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum , 1.1 (2015)
Riduan Syahrani, 1948-, ‘Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata’, 1992
Sartika, Umi, ‘PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, KURS, HARGA MINYAK DUNIA DAN HARGA EMAS DUNIA TERHADAP IHSG DAN JII DI BURSA EFEK INDONESIA’, BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 2.2 (2017), 285 <https://doi.org/10.32502/jab.v2i2.1180>
D
Shobirin, Shobirin, ‘JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM’, BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 3.2 (2016), 239 <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
Sholeh Dipraja, 1972-, and Andiek Kurniawan, ‘Siapa bilang investasi emas butuh modal gede? (Rp200 ribu bisa kok!) /’, 2011
Subekti, ‘Hukum perjanjian’
Subekti, R., Indonesia, R. Tjitrosudibio, and R. Subekti, Kitab undang-undang hukum perdata : Burgelijk Wetboek / (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006)
Sujana, Hanifudin, ‘KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK’, 2013 <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/5381> [accessed 9 May 2023]
Supangin, Wawancara Terkait Pembatalan Pembeian Emas Kepada Pemilik Emas Tanpa Surat di Toko Emas Semar Jembrana, 2022