Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: KAJIAN MENGENAI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH
Yeni Sri Lestari
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar yenilestari24@yahoo.com

## ABSTRACT
The  prolonged  conflict  in  Aceh  between  the  central  government  and  the  Free  Aceh Movement (GAM) and the earthquake and tsunami disaster in Aceh have added to the long list  of dark history of the suffering of the Acehnese people. The peaceful decision agreed upon by the central government with the Aceh government which gave birth to special autonomy in Aceh provided fresh space for improving relations between the two governments.  However,  the  space  of  freedom  that  is  given  is  not  fully  able  to  control and  build  good  relations  easily,  because  there  are  still  some  differences  in  principles and  political  views  between  the  central  government  and  the  Aceh  government  so  that conflicts  still  arise.  Therefore,  this  article  aims  to  examine  whether  the  provision  of special  autonomy  will  ensure  the  existence  of  Aceh remains  within  the NKRI?,  how  is the development of the Central Government's cooperation with the Aceh Government?, What  are  the  impacts  of  special  autonomy  in  Aceh?.  This  study  found  that  the  special autonomy  acquired  by  Aceh  sufficiently  guaranteed  the  authority  of  the  Aceh government in regulating its own regional affairs in accordance with the life principles of  the  Acehnese  people,  this  was  inseparable  from  the  ongoing  efforts  and  efforts between  the  central  government  and  the  Aceh  government  in  establishing  cooperation for the integrity of the nation . Special autonomy in Aceh provided its own dynamics for the political stability and stability of the Acehnese people.
Keywords: Central government, Aceh government, special autonomy

## ABSTRAK
Konflik  berkepanjangan  di  Aceh  antara  pemerintah  pusat  dengan  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  serta  musibah  gempa  dan  tsunami  di  Aceh  telah  menambah  daftar panjang sejarah kelam penderitaan masyarakat Aceh. Keputusan damai yang disepakati oleh  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  Aceh  yang  melahirkan  otonomi  khusus  di Aceh  memberi  ruang  segar  bagi  perbaikan  hubungan  antara  kedua  pemerintahan tersebut. Namun, ruang kebebasan yang diberikan tidak sepenuhnya mampu mengontrol dan  membangun  hubungan  baik  dengan  mudah,  dikarenakan  masih  terdapat  beberapa
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
perbedaan prinsip dan pandangan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh sehingga masih memungkinkan timbulnya konflik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk  mengkaji  mengenai  apakah  dengan  diberinya  otonomi  khusus  akan  menjamin keberadaan  Aceh  tetap  dalam  NKRI?,  bagaimanakah  perkembangan  kerjasama Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Aceh?,  apakah  dampak  dari  otonomi  khusus  di Aceh?.  Kajian  ini  mendapati  bahwa  otonomi  khusus  yang  diperoleh  Aceh  cukup menjamin  kewenangan  pemerintah  Aceh  dalam  mengatur  urusan  daerahnya  sendiri sesuai  dengan  prinsip  hidup  masyarakat  Aceh,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  upaya  dan usaha  yang  terus  dilakukan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  Aceh  dalam menjalin  kerja  sama  bagi  keutuhan  bangsa.  Otonomi  khusus  di  Aceh  memberikan dinamika tersendiri bagi kestabilan politik dan kemapanan masyarakat Aceh.

## Kata Kunci: Pemerintah pusat, pemerintah Aceh, Otonomi khusus

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  demokratis  yang  terdiri  dari  kepulauan  dengan  sistem negara  kesatuan,  yaitu  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Indonesia  menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.  Dalam  menjalankan  tugasnya  presiden  dibantu  oleh  wakil  presiden  dan para  menteri  yang  mengurusi  bidang-bidang  tertentu  dalam  perlembagaan  publik  di Indonesia,  sedangkan  di  daerah  tingkat  provinsi,  presiden  dibantu  oleh  kepala  daerah yang disebut gubernur.
Indonesia  menganut  sistem  desentralisasi  dalam  pembagian  kekuasaan  dari pusat ke daerah. Bagian dari desentralisasi di Indonesia dikenal dengan otonomi daerah, yaitu  daerah-daerah  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  tersendiri  untuk mengurus  dan mengatur  rumah  tangga  daerahnya.  Sistem  pemerintahan  daerah  ini  tertuang  dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi  daerah  di  Indonesia  lahir  sebagai  akibat  dari  kegagalan  Pemerintah Indonesia  mengantisipasi  gejala  krisis  ekonomi  dan keuangan  global pada  tahun  1998, dikarenakan  Pemerintah  Pusat  lebih  banyak  menggunakan  waktu  dan  energinya  untuk mengurusi  masalah-masalah  domestik  yang  sebenarnya  dapat  diurus  oleh  pemerintah daerah.  Pola  hubungan  pusat-daerah  yang  paternalistik  harus  diubah  menjadi  pola hubungan  yang  bersifat  kemitraan  dan  desentralistik,  maka  lahirlah  Undang-undang pertama    tentang  pemerintahan  daerah  yaitu  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 (Syamsuddin Haris, 2007).
Daerah di Indonesia memiliki dasar dalam pengurusan rumah tangga daerahnya berdasarkan  UU  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah  ditetapkan  oleh  Negara, sehingga  daerah  di  Indonesia  merupakan  daerah  otonom.  Sebagai  daerah  otonom,
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
daerah-daerah  di  Indonesia  berhak  untuk  membuat  Peraturan  Daerah  (Perda)  sebagai dasar  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  di  masing-masing  daerah  yang  kedudukannya berada  di  bawah  Undang-undang,  sehingga  setiap  Perda  tidak  boleh  bertentangan dengan Undang-undang.
Provinsi  Aceh  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  di  Indonesia,  memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dikenal dengan otonomi khusus.  Hal  ini  dikarenakan  Provinsi  Aceh  sebagai  daerah  bekas  konflik  yang  pernah distatuskan sebagai Daerah Operasi Militer  (DOM) akibat adanya aktifitas separatisme dari  golongan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  serta  akibat  terjadinya  musibah  gempa dan tsunami pada 2004 silam.
Upaya  pemerintah  pusat  untuk  tetap  mempertahankan  Aceh  sebagai  salah  satu daerah  di  Indonesia  dengan  berbagai  cara  telah  ditempuh,  penderitaan  yang berkepanjangan  dirasakan  oleh  rakyat  Aceh  baik  ketika  DOM  dan  ditambah  dengan musibah  tsunami  menyadarkan  kedua  belah  pihak  (Pemerintah  Indonesia  dan  GAM) untuk  menyudahi  konflik  di  Aceh,  sehingga  melalui  perjanjian  damai Memory  of Understanding (MoU)  Helsinki  disepakati  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  GAM  untuk berdamai dalam payung NKRI.
Kesepakatan  damai  yang  telah  tercipta  tidak  menjadikan  hubungan  antara keduanya  selalu  harmonis.  Terdapat  perbedaan  yang  seringkali  menjadi  penghambat terjalinnya  keharmonisan  antara  pusat  dan  Aceh  dikarenakan  iklim  perdamaian  yang belum  sepenuhnya  terbangun  memicu  rasa  sentimen  kedua  nelah  pihak,  namun pembiaraan  terhadap  hal  ini  dapat  menganggu  perdamaian  yang  telah  terjalin. Pentingnya  pembangunan  pondasi  kerja  sama  antara  pusat  dan  Aceh  untuk  menjaga persatuan  dan  kesatuan  menjadi  catatan  tersendiri  bagi  bangsa  ini.  Oleh  karena  itu, penting dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan pelaksanaan otonomi khusus.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Desentralisasi
Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan  sentralisasi.  Desentralisasi menghasilkan  pemerintahan  lokal  ( local government ).  Adanya  pembagian  kewenangan  serta  tersedianya  ruang  gerak  yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih  rendah  (pemerintah  lokal),  merupakan  perbedaan  terpenting  antara  konsep desentralisasi dan sentralisasi (Syamsuddin Haris, 2007).
Desentralisasi memberikan sepenuhnya pembahagiaan kekuasaan daripada pusat untuk  daerah  dalam  segala  aspek  kecuali  hal-hal  yang  menjadi  urusan  pusat  seperti kebijakan fiskal dan moneter, pertahanan, keagamaan, hubungan luar negeri, peradilan dan segala bidang yang bersifat strategis nasionalis. Sedangkan sistem sentralisasi lebih
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
menitikberatkan  segala  urusan  negara  terpusat  hanya  kepada  pemerintah  pusat  saja tanpa memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.
Pengelolaan  hubungan  pusat-daerah  ke  arah  yang  lebih  harmonis  serta memenuhi  aspirasi  kedua  pihak  secara  adil  dan  proporsional  bukanlah  persoalan  yang mudah.  Perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia  sendiri  memperlihatkan  tingginya  tingkat fluktuasi  konflik  dan  ketegangan  dalam  relasi  pusat  dan  daerah  meskipun  berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan sejak periode 1950-an hingga era reformasi dewasa ini.  Agenda  penyelesaian  yang  ditawarkan  pemerintah  pusat  hampir  selalu  bermuara pada  munculnya  persoalan  baru  yang  tidak  atau  kurang  diantisipasi  dan  diakomodasi dalam  proposal  kebijakan  sebagai  akibat  dari  besarnya  kepentingan  elit  politik  Jakarta untuk  mempertahankan  posisi  superior  dan  dominasi  pusat  atas  daerah  (Syamsuddin Haris, 2007).
Konflik  Aceh  yang  berkepanjangan  hingga  terjadinya  musibah  tsunami  pada tahun  2004  silam  memberikan  peluang  bagi  pemerintah  pusat  dan  GAM  untuk  sama- sama  menyudahi  konflik  yang  menyebabkan  penderitaan  yang  berkepanjangan  pada masyarakat  Aceh  dan  ditambah  dengan  musibah  tsunami  yang  juga  banyak  memakan korban jiwa. Ditandatanganinya perjanjian MoU Helsinki di Finlandia memberikan titik terang bagi penegakkan demokrasi yang seutuhnya di Aceh.
Undang-undang  otonomi  daerah  memberikan  perspektif  baru  dalam mengamalkan  prinsip  otonomi  daerah,  sehingga  daerah  memiliki  otonomi  penuh,  luas dan  bertanggung  jawab  dalam  mengatur  daerahnya  sendiri.  Dinamika  otonomi  daerah ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  daerah  dalam  memberikan  pelayanan, mengamalkan  asas-asas  demokrasi  serta  pelaksanaan  pembangunan  daerah  yang berkesinambungan  terhadap  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masayrakat  di  daerah. Sehingga  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  terjalin  secara seimbang  dan  mencapai  kesepakatan  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  merumuskan indikator keberhasilan di daerah.
Kebijakan  undang-undang  mengenai  otonomi  daerah  sudah  lama  muncul  di Indonesia, dimulai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, namun UU ini lebih kepada  praktek  sentralisasi  bukan  desentralisasi,  maka  semenjak  reformasi  mulai disahkan  Undang-undang  Nomor  22  tahun  1999  yang  mulai  mengatur  tentang  sistem desentralisasi  di  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  otonomi daerah  mulai  secara  tegas  mengatur  prinsip-prinsip  pembagiaan  kekuasaan  dari  pusat kepada  daerah,  yang  kemudian  direvisi  kembali  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014.
Aceh  melalui  perjanjian  damai  MoU  Helsinki  diberikan  kekuasaan  menjadi daerah otonomi khusus yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 yang  mengatur  mengenai  segala  urusan daerah  Aceh beserta  kekhususannya. Lahirnya UUPA  ini  menjadi salah  satu penyelesaian  konflik  kepentingan  yang  selalu  ada antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Aceh,  dimana  Aceh  selalu  menganggap
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Pemerintah Pusat berperan dominan dalam mengurusi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Aceh, namun dengan hadirnya UUPA memberikan pembagian yang tegas antara kewenangan pusat dan daerah Aceh dalam mengelola SDA yang ada di Aceh.
Reformasi desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi dalam hubungan pusat dan  daerah  disertai  otonomi  pemerintahan  daerah.  Ketika  pemerintah  daerah  dan masyarakat lokal mencapai tingkatan otonomi, keduanya dapat memberdayakan sumber daya  lokal  demi  mencapai  taraf  pembangunan  ekonomi  yang  tinggi  di  daerahnya masing-masing.  Selanjutnya,  apabila  desentralisasi  tidak  dilihat  sebagai  tujuan  bagi dirinya  sendiri,  maka  desentralisasi  bisa  menciptakan  pemerintahan  daerah  yang terbuka,  responsif  dan  efektif  serta  mampu  memperluas  sistem  representasional  dalam membuat keputusan bagi kepentingan masyarakat (Muhammad Noor, 2012: 6).
Wujud keadilan dalam sistem otonomi daerah di Aceh dapat diwujudkan dengan baik  apabila  pemerintah  daerah  Aceh,  DPRA  dan  DPD  Aceh  yang  merupakan keterwakilan  rakyat  dalam  suatu  pemerintahan  dan  parlemen  mampu  mengaplikasikan aspirasi  rakyat  dalam  setiap  kebijakan  yang  dibuat  seperti  membentuk  qanun  yang mencakup  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  Aceh  dan  kebijakan  itu  tidak melangkahi kepentingan pemerintah pusat, dalam artian, Aceh sebagai daerah otonomi khusus  yang  memiliki  hak-hak  istimewa  didalamnya  janganlah  menggunakan  hak tersebut untuk membentuk suatu kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan pusat atau membuat kepentingan yang menjurus kepada perpecahan yang akan menyebabkan konflik,  hubungan  pusat  dan  pemerintah  Aceh  harus  bertujuan  untuk  membangun reformasi desentralisasi sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak.
Otonomi  daerah  sangat  kondusif  bagi  terjadinya  konflik.  Kebebasan  yang menyertai  otonomi  seringkali  ditafsirkan  sebagai  kesempatan  untuk  mengembangkan diri  dengan  mengelola  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  menurut kepentingan sendiri yang merupakan sumber konflik yang amat potensial di masa-masa mendatang. Otonomi daerah hanyalah dapat berjalan dengan baik bila ada pemahaman yang baik terhadap kebebasan dan kewenangan daerah, disamping adanya kemampuan mengendalikan diri dalam menjalanan kebebesan (Syamsuddin Haris, 2007).
Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh harus digunakan sebaik mungkin demi  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  Aceh,  bukan  lagi digunakan  sebagai  kepentingan  individu  atau  kelompok  tertentu  dalam  meraih keinginan  yang  akan  menyebabkan  penderitaan  kepada  masyarakat  Aceh  lagi.  Hal  ini dapat  diwujudkan  dengan  menjaga  hubungan  yang  harmonis  serta  komunikasi  yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, serta sama-sama tetap menjalankan isi perjanjian MoU Helsinki sesuai dengan yang termaktub dalam perjanjian tersebut.
Sistem  desentralisasi  secara  luas  tidak  hanya  mengatur  hubungan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  saja,  namun  juga  mengatur  hubungan dengan  agen-agen  otonom  lain  seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  sektor privat, perusahaan publik, dll. Hal ini dapat dilihat seperti dalam bagan berikut:

## Bagan 2.1. Desentralisasi Tanggung Jawab dari Pemerintah Pusat

## Sumber: Muhammad Noor, 2012: 14
Pelaksanaan  asas  desentralisasi  yang  meliputi  berbagai  sektor  memberikan dorongan  bagi  terjadinya  reformasi  sektor  publik  yang  menjamin  pembangunan pelayanan  masyarakat  lebih  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  desentralisasi diharapkan mampu untuk menjadi semangat bagi daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi  yang  menjadi  landasan  utama  keberhasilan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah.

## 2.2 Otonomi Khusus Aceh
Asas  desentralisasi  dibagi  dalam  2  kategori  yaitu  desentralisasi  simetris  dan desentralisasi  asimetris  atau  diartikan  sebagai  otonomi  khusus.  Menurut  Joachim Wehner,  otonomi  yang  berbeda  tersebut  merupakan  hal  yang  wajar  dalam  praktik penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara. Hal tersebut berlangsung baik dalam negara kesatuan yang desentralisasikan maupun negara yang menganut sistem federatif (Malahayati, 2015: 21).
Pemerintahan  daerah  di  Aceh  dijalankan  sesuai  dengan  sistem  ketatanegaraan yang  memiliki  sifat  khusus  atau  istimewa  sebagai  gambaran  karakter  khas  sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki daya juang dan ketahanan tinggi dalam menjaga keutuhan  dan  persatuan  daerahnya.  Karakter  khas  ini  bersumber  kepada  pandangan hidup yang dilandaskan pada prinsip syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat  sebagai  modal  perjuangan  dalam  mempertahankan  dan  menjaga  kemerdekaan Indonesia.
PEMERINTAH PUSAT PERUSAHAAN KOMERSIAL SEKTOR PUBLIK UNIT DISEKITAR PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH AGEN-AGEN OTONOM LSM/ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL SEKTOR PRIVAT DAN
PERUSAHAAN MASYARAKAT
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Pengadopsian  model  disentralisasi  asimetris  didasarkan  pada  kebutuhan  akan kerangka  administrasi  yang  handal  dalam  mengelola  keragaman  lokal.  Format pengorganisasian  negara  dilihat  sebagai  wujud  responsif  atas  realitas  keberagaman masyarakat  sebagai  sumber  input  bagi  bekerjanya  sistem  politik  dan  pemerintahan (Muhammad  Fauzan,  2006:  44).  Perbedaan  antara  disentralisasi  simetris  dengan disentralisasi asimetris dapat dilihat pada bagan berikut:

## Bagan 2.2. Perbedaan Antara Otonomi daerah dan Otonomi Khusus
No. Aspek Otonomi Daerah Otonomi Khusus 1. Dasar berlakunya Kewenangan yang berlaku untuk semua daerah di suatu negara karena adanya peralihan dari sistem sentralistik menuju sistem desentralisasi Kewenangan yang tidak semua daerah memperolehnya, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan daerah tertentu mendapatkannya, seperti adanya gerakan separatisme maupun kekhususan warisan kebudayaan secara turun temurun 2. Dasar hukum Undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan, hak, dan kewajiban daerah Undang-undang otonomi khusus yang sesuai dengan daerah tertentu, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 3. Tujuan Memberikan kebebasan bagi daerah sebagai bukti pengamalan asas-asas demokrasi melalui reformasi pemerintahan Memberikan hak, kewenangan dan kewajiban bagi terjaminnya sebuah kekhususan yang dimiliki oleh daerah
Sumber: disusun oleh penulis
Konflik  separatisme  Aceh  telah  menggagalkan  sistem  penyelenggaraan  daerah karena tidak mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemajuan rakyat banyak khususnya memberikan perlindungan hak asasi manusia. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat  secara  luas  dirasakan  sebagai  dampak  jangka  panjang  terjadinya  konflik  Aceh, sehingga  perlu  suatu  upaya  untuk  mengembangkan  dan  menjalankan  sistem
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
pemerintahan  berdasarkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  bagi kemajuan Aceh.
Konflik  yang  belum  teratasi  disusul  dengan  peristiwa  gempa  dan  tsunami menjadi  alasan  kuat  untuk  kembali  menumbuhkan  dan  membangun  solidaritas  seluruh kalangan  bangsa  Indonesia  untuk  membangun  kembali  masyarakat  dan  daerah  Aceh. Hal  ini  kemudian  menjadi  dasar  kesepakatan  damai  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  Aceh  yang  dituangkan  dalam  Undnag-undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengamalkan otonomi khusus dalam penyelenggaraan urusan daerah.
Otonomi  khusus  yang  diberikan  kepada  Aceh  merupakan  gambaran keistimewaan  Aceh  sebagai  daerah  yang  menerapkan  syari’at  Islam  sebagai  pedoman utama  dari  asas  umum  penyelenggaraan  pemerintahan,hal  ini  menjadi  ciri  khas  dalam mengamalkan  sistem  ketatanegaraan.  Selain  itu,  pendirian  partai  politik  lokal  sebagai wadah ideologi rakyat Aceh menjadi jembatan baru bagi iklim pembangunan politik di Aceh.
Otonomi khusus mengandung arti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu  daerah  ditentukan  berbeda  dengan  daerah  pada  umumnya.  Otonomi  khusus berbeda  dengan  daerah  khusus  karena  di  dalam  otonomi  khusus  perbedaan  dengan daerah  lain  bukan  hanya  dari  sisi  struktur  pemerintahan  daerah,  melainkan  perbedaan ruang  lingkup  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  yang  dimiliki  daerah,  serta  pola  dan proporsi  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah  khusus  (Malahayati,  2015: 23).
Kekhususan  Aceh  merupakan  peluang  berharga  untuk  melakukan  berbagai penyesuaian  dalam  berbagai  aspek  yang  terdiri  dari  struktur,  susunan,  pembentukan pemerintahan  yang  sesuai  dengan  jiwa  dan  semangat  dalam  berbangsa  dan  bernegara sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  dan  pedoman  hidup  masyarakat  Aceh  yaitu  syari’at Islam.  Maka  dari  itu,  pelaksanaan  sebagian  besar  sistem  pemerintahan  daerah berpedoman kepada asas syari’at Islam.
Sisi  kelembagaan  di  Aceh  melatarbelakang  pembentukan  yang  mengafiliasi hidupnya kembali lembaga adat dan lembaga syaria’at yang secara signifikan meredam permasalahan  yang  timbul  dikalangan  masyarakat  pada  saat  itu.  Pembentukan  dan pendirian  berbagai  macam  lembaga  adat  mulai  dari  tingkat  gampong  hingga  provinsi menjadi tonggak utama dari pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Otonomi  khusus  bagi  Aceh  melahirkan  berbagai  macam  harapan  dan  peluang bagi  masyarakat  Aceh  untuk  menumbuhkan  kreatifitas,  diskresi  dan  kebebasan  dalam pelaksanaan  sistem  ketatanegaraan  yang  bertujuan  menemukan  kembali  identitas  diri sebagai  masyarakat  Aceh  yang  bernafaskan  syari’at  Islam  serta  membangun  kembali Aceh paska keterpurukan akibat konflik dan tsunami.
Peluang positif dari otonomi khusus menjadi acuan dasar bagi masyarakat Aceh terhadap  janji  pemerintah  pusat  untuk  melaksanakan  asas  desentralisasi  secara  utuh
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
yang  menjamin  pelaksanaan  otonomi  yang  seluas-luasnya  bagi  daerah  serta  menjamin tidak kembalinya sistem sentralistik seperti pada masa orde baru. Aceh sebagai daerah istimewa  dan  khusus  dalam  bidang  agama,  adat,  pendidikan  dan  peran  ulama  telah mendapatkan  peluang  dan  tantangan  dalam  mengimplementasikan  keistimewaan  dan kekhususannya  tersebut,  sehingga  diperlukan  komitmen  yang  kuat  antara  pemerintah pusat dan pemerintah Aceh bersama masyarakat Aceh untuk menjaga koridor otonomi ini dengan sebaik-baiknya.

## 3.  METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  membahas  mengenai  hubungan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  Aceh  mengenai  persoalan  otonomi  khusus . Kajian  permasalahan  ini melingkupi  penggunaan  konsep  desentralisasisebagai  payung  pelaksanaan  otonomi khusus  di  Aceh  dan  otonomi  khusus  Aceh  sebagai  pondasi  pemerintah  Aceh  dalam melaksanakan  pembangunan  yang  setara  dengan  pemerintah  pusat.  Penulisan  ini menggunakan tehnik pengumpulan data kepustakaan yaitu data penelitian diperoleh dari pengumpulan sumber bacaan meliputi buku, jurnal, surat kabar dan lain-lain.
Teknik  analisa  data  dilakukan  setelah  penulis  mendapatkan  data  melalui penelitian  kepustakaan  yang  disusun,  dianalisa,  dan  disajikan  untuk  mendapatkan gambaran yang sistematis tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh.  Susunan  data  yang  telah  lengkap  kemudian  diekplorasi  lebih  mendalam  untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan persoalan yang dikaji.

## 4.  PEMBAHASAN
Keinginan  kuat  dari  Pemerintah  Aceh  dalam  membentuk  qanun  bendera  dan lambang  Aceh  serta  qanun  Wali  Nanggroe  banyak  menimbulkan  berbagai  isu dikalangan  masyarakat  dan  pemerintah  di  Indonesia,  hal  ini  menyebabkan  hubungan antara  pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Pusat  menjadi  tegang  sehingga  menimbulkan berbagai  dampak  dalam  beberapa  aspek  seperti  aspek  ekonomi,  politik  dan  sosial- budaya di Aceh.
Perjanjian  damai  melalui  MoU  Helsinki  seharusnya  memberikan  peluang  bagi Aceh  untuk  mulai  membenahi  dirinya  menjadi  sebuah  daerah  yang  lebih  baik  dalam berbagai  tingkat  pembangunan,  baik  ekonomi,  politik  serta  sosial  dan  budaya.  Salah satu  isi  perjanjian  MoU  Helsinki  menyatakan  bahwa  Aceh  diperbolehkan  untuk mendirikan Partai Politik Lokal sebagai wadah untuk menampung ideologi kedaerahan Aceh,  sehingga  dibentuklah  otonomi  khusus  di  Aceh  yang  dituangkan  dalam  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  atau  disebut  dengan Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Namun,  dalam  implementasinya  upaya perdamaian ini masih diuji dengan berbagai macam faktor seperti rasa sentimen.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun bermula  dari  pembentukan  UUPA  pada  tahun  2006  hingga  2013  kini,  dimana kekhususan  Aceh  sebagai  daerah  otonomi  khusus  salah  satunya  adalah  hak  untuk mendirikan  partai  politik  lokal  sebagai  wadah  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat Aceh yang memiliki ideologi kedaerahan yang sama dalam sebuah partai politik.
Kebebasan masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal memberikan ruang yang besar bagi masyarakat Aceh untuk membangun sistem pemerintahan daerah Aceh yang lebih efektif dan efisien lagi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tergabung dalam sebuah partai politik lokal di Aceh yang kemudian dipilih menjadi wakil rakyat di  Dewan  perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten/Kota  (DPRK)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  lebih  mengetahui secara baik permasalahan yang ada di setiap daerah di Provinsi Aceh.
Dibandingkan  dengan  anggota  Partai  Nasional  di  Provinsi  Aceh,  Partai  politik lokal  di  Aceh  juga  mendapatkan  tempat  di  hati  masyarakat  Aceh  di  beberapa  daerah kabupaten/kota. Salah satu besarnya dukungan masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal ialah anggota partai politik lokal yang dipimpin oleh orang Aceh sendiri sehingga arah  tujuan  dari  partai  politik  lokal  tersebut  akan  langsung  kepada  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat  Aceh,  dibandingkan  dengan  partai  nasional  yang  harus  royal terlebih dahulu terhadap pemimpin yang ada dipusat.
Perjanjian  damai  Pemerintah  Pusat  dengan  GAM  yang  melahirkan  perjanjian MoU  Helsinki,  terdapat  berbagai  kewenangan  yang  harus  diberikan  pemerintah  pusat untuk  diatur  sendiri  oleh  Aceh  yang  mengatur  tentang  sistem  pemerintahan  di  Aceh, yaitu  hukum  mengenai  pemerintahan  Aceh,  partisipasi  politik,  ekonomi  dan  aturan hukum.  Peraturan  tersebut  menjadikan  Aceh  memiliki  kuasa  untuk  membentuk  partai politik lokal yang artinya memberikan kekuasaan yang lebih kepada Aceh dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Sejak  perjanjian  MoU  Helsinki  di  Finlandia  disepakati  oleh  Pemerintah  Pusat dengan  GAM  dari  tahun  2005  hingga  2018  ini  banyak  menimbulkan  berbagai  macam peristiwa, baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam aspek politik,  kursi  parlemen  Aceh  yang  banyak  dikuasai  oleh  Partai  Aceh  sedikit  mulai sedikit  mulai  menimbulkan  kekhawatiran  akibat  pengajuan  Rancangan  Peraturan Daerah (di Aceh di sebut Rancangan Qanun) tentang bendera dan lambang Aceh yang memiliki  simbol  yang  serupa  dengan  simbol  gerakan  seperatis  GAM  serta  rancangan Qanun  Wali  Nanggroe  (pemangku  adat)  yang  banyak  menimbulkan  kontroversi  baik dikalangan masyarakat luar Aceh maupun dalam masyarakat Aceh sendiri.
Pembahasan  mengenai  qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  serta  qanun  Wali Nanggroe menimbulkan berbagai polemik dikalangan masyarakat Aceh khususnya dan pemerintah Pusat pada umumnya. Hal ini dikarenakan simbol dari bendera dan lambang provinsi  Aceh  sangat  mirip  dengan  bendera  separatis  GAM,  serta  lambang  ini  tidak mewakili  seluruh  suku-suku  minoritas  yang  ada  di  Aceh  seperti  suku  Gayo,  Simeulu,
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Singkil,  Subulussalam  dan  banyak  lagi,  sehingga  terdapat  banyak  pertentangan  dari suku  minoritas,  dan  tidak  semua  suku  Aceh  itu  sendiri  mendukung  qanun  ini,  karena dibalik  qanun  lambang  bendera  dan  lambang  Aceh  tersebut  banyak  menimbulkan  isu akan adanya pemisahan Aceh dari NKRI untuk menjadi sebuah negara sendiri.
Qanun  Wali  Nanggroe  yaitu  qanun  yang  akan  menetapkan  seorang  pemangku adat  di  Provinsi  Aceh,  hal  ini  dianggap  akan  menimbulkan  dualisme  pemerintahan dikarenakan  peran  dari  Wali  Nanggroe  ini  adalah  mengukuhkan  parlemen  Aceh  dan Kepala  Pemerintahan  Aceh  secara  adat  serta  memberikan  pandangan,  arahan  dan nasehat  kepada  eksekutif  dan  legislatif  Aceh,  hingga  berhak  untuk  berpergian  ke  luar negeri dengan tujuan mengadakan kerja sama dengan negara-negara asing. Hak ini tentu akan  mendominasi  peran  Wali  Nanggroe  melampaui  peran  yang  dilakukan  oleh eksekutif  dan  legislatif  Aceh,  yang  mana  kedudukan  eksekutif  dan  legislatif  adalah sama  dan  tidak  bisa  saling  mengintervensi,  namun  kedudukan  Wali  Nanggroe  dengan segala  peran  yang  melekat  padanya  memberikan  hak  untuk  dapat  mengintervensi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif di jajaran Pemerintah Aceh.
Keinginan  yang  kuat  dari  segelintir  individu  ataupun  kelompok  yang  masih memiliki  keinginan  untuk  melepaskan  Aceh  dari  NKRI  tentunya  menimbulkan permasalahan dengan pemerintah pusat. Permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya usulan  membuat  qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  serta  qanun  Wali  Nanggroe  tentu membuat hubungan Aceh dengan pemerintah pusat menjadi tegang, disatu pihak Aceh yang  berpedoman  kepada  UUPA  dan  MoU  Helsinki  memang  memiliki  hak  untuk melakukan  hal  itu  semua,  namun  di  lain  pihak,  yaitu  Pemerintah  Pusat  sangat  sulit untuk meloloskan qanun tersebut dikarenakan adanya isu bahwa Aceh akan sedikit demi sedikit memperjuangkan kemerdekaannya untuk lepas dari NKRI.
Kepemimpinan  Aceh  yang  saat  ini  memang  didominasi  oleh  orang-orang  eks kombatan  GAM  lebih  cenderung  memperjuangkan  hal-hal  yang  tidak  mencakup kepentingan  masyarakat  Aceh  secara  umum,  seharusnya  DPRA  harus  mendahulukan qanun yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan masyarakat Aceh, seperti rancangan  qanun  tentang  perpajakan,  kesehatan  dan  pendidikan  Aceh.  Dominasi  yang begitu besar  dari pemerintah  Aceh yang berpedoman  kepada perjanjian  MoU  Helsinki dan UUPA memberikan jurang pemisah yang begitu besar dengan pemerintah pusat, hal ini  tentu  akan  mempengaruhi  kerja  sama  keduanya  dalam  sistem  desentralisasi  yang akan berdampak pada permasalahan politik, ekonomi dan sosial-budaya di Aceh.
Otonomi  khusus  di  Aceh  selama  ini  memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar bagi Aceh, baik itu dari aspek ekonomi, politik dan sosial-budaya. Otonomi yang begitu khusus  dan  istimewa  tersebut  kepada  Aceh  dibandingkan  dengan  daerah  provinsi lainnya  di  Indonesia  memberikan  contoh  sistem  otonomi  yang  perlu  dikaji  lebih  jauh, melihat  penerapan  otonomi  ini  selama  13  tahun  terakhir  tentu  memberikan  berbagai dampak  yang  berbeda-beda  dalam  setiap  aspek.  Dampak  ini  juga  akan  berbeda  pada tiap-tiap  sasarannya,  yaitu  dampak  terhadap  masyarakat  Aceh  itu  sendiri,  masyarakat
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
daerah  yang  lain  di  Indonesia  serta  dampak  yang  sangat  besar  kepada  tiap-tiap  unsur- unsur pemerintahan yang terdapat di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Penyelenggaraan berbagai macam pelayanan publik di Aceh sudah menerapkan nilai-nilai  khusus  Aceh  yang  bercirikan  syari’at  Islam.  Dalam  sektor  pendidikan, prinsip-prinsip  pelaksanaan  syari’at  Islam  sudah  menajdi  acuan  dalam  sistem pengajaran  serta  kurikulum  pendidikan  di  Aceh.  Sedangkan  penyelenggaraan  hukum adat juga dilaksanakan pada asas syari’at Islam meliputi aturan kehidupan adat, lembaga adat dan peran pemimpin adat dijaga serta dipertahankan.
Kesepakatan  damai  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  Aceh  harus dipahami  secara  utuh  sehingga  arti  penting  perdamaian  dapat  dimengerti  secara komprehensif,  adil,  permanen,  bermartabat,  dan  damai  secara  berkesinambungan. Karena,  implementasi  dari  kesepakatan  damai  harus  dijaga  oleh  kedua  belah  pihak terutama  niat  baik,  kesungguhan  dan  kepatuhan  terhadap  perjanjian  damai  yang  telah disepakati.

## 5. KESIMPULAN
Otonomi  khusus  di  Aceh  menjadi  jembatan  yang  menghubungkan  kerjasama antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  Aceh  dalam  upayanya  membangun hubungan  yang  telah  lama  terputus.  Keberadaan  UUPA  sebagai  dasar  hukum penegakkan otonomi khusus di Aceh telah memberi kepastian hukum bagi masyarakat Aceh  untuk  tetap  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  melalui  nasionalisme  di bawah  payung  NKRI.  Segala  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  Aceh  seperti pendirian  partai  lokal  dan  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  membuka  lembaran baru bagi hubungan kedua-dua pemerintahan ini.
Kerjasama  yang  terbangun  atas  dasar  tersebut  telah  membawa  Aceh  ke  pentas panggung  yang  lebih  besar  untuk  menunjukkan  eksistensinya  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia.  Upaya  dan  usaha  yang  terus  dibangun  dan  dibina  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah  Aceh  sedikit  demi  sedikit  mulai  tampak  memberi perubahan bagi  masyarakat  Aceh  secara berkesinambungan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari dampak  positif  yang  terjadi  setelah  perjanjian  damai  disepakati  demi  kepentingan masyarakat banyak  telah  membawa perubahan bagi  hubungan  antara pemerintah pusat dan  pemerintah  Aceh,  terutama  berkenaan  dengan  stabilitas  sistem  politik  yang dilandasakan kepada ideologi kedaerahan mampu diterima dan diamalkan dengan baik di Aceh sebagai tonggak pemerintahan melalui pelaksanaan otonomi khusus.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amrizal J Prang. 2015. Pemerintahan Daerah: konteks otonomi simetris dan asimetris . Lhokseumawe: Biena Edukasi.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Astim Riyanto. 2010. Teori Negara Kesatuan . Bandung: Yapemdo.
Bagir  Manan.  2001. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia.
Darmansjah  Djumala.  2013. Soft  Power  Untuk  Aceh,  Resolusi  Konflik  dan  Politik Desentralisasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Haris,  Syamsuddin  (pnys).  2007. Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah . Jakarta: LIPI Press.
Malahayati.  2015. Otonomi  Khusus  dalam  Sistem  Pemerintahan  Indonesia .  Banda Aceh: Syiah Kuala.
Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Muhammad Noor. 2012. Memahami Desentralisasi Indonesia . Yogyakarta: Interpena.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-undang Nomor 23 Ta hun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah