Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

## Wida Puspawardani

## ABSTRAK
Berdasarkan hasil observasi di ketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  di  Desa  Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran  secara  umum  sudah terkelola dengan baik.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan,  studi  lapangan  (observasi  dan wawancara).  Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  22  orang  yang  terdiri  dari  15 perangkat  desa  Parakanmanggu,  7  orang  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Parakanmanggu. Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Reduction  (Reduksi  Data),  Data  Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  di  simpulkan  bahwa  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  secara  umum  sudah  dapat  terkelola  dengan  baik  sesuai dengan  pendapat  Adisasmita  (2014:34)  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah.  Ada  pula beberapa  hambatan  dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  diantaranya keterlambatan  dana  yang  turun  dari  pemerintah  sehingga  perangkat  desa  kesulitan  dalam  proses penyusunan APBDesa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, dan ada pula upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini di lakukan  dengan  cara  melakukan  koordinasi  kepada  dinas  terkait  agar  perangkat  mengetahui  kapan dan berapa  dana  yang  akan  turun ke  desa, untuk  memperlancar  proses penyusunan  keuangan  desa, tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.
Kata Kunci: pengelolaan, anggaran, APBDes
I. PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang Penelitian
Kemajuan  sebuah  negara  pada  dasarnya sangat  ditentukan  oleh  kemajuan  desanya,  karena tidak  ada  negara  yang  maju  tanpa  provinsi  yang maju,  tidak  ada  provinsi  yang  maju  tanpa kabupaten  dan  kota  yang  maju,  dan  tidak  ada kabupaten  dan  kota  yang  maju  tanpa  desa  dan kelurahan  yang  maju.  Ini  berarti  bahwa  basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan  desa.
Istilah  desa  sering  kali  identik  dengan masyarakatnya  yang  miskin,  tradisionalis  dan kolot.  Namun  sebenarnya  desa  mempunyai keluhuran dan  kearifan lokal yang luar  biasa,  desa adalah  pelopor  sistem  demokrasi  yang  otonom dan  berdaulat  penuh  sejak  lama,  desa  telah memiliki  sistem  dan  mekanisme  pemerintahan serta  norma  sosial  masing-masing  sebagaimana yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  20014  tentang  Desa  yang menyebutkan:
Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal- usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  negara kesatuan Republik Indonesia
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa,  posisi pemerintah  desa  menjadi  semakin  kuat,  karena tidak  lagi  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undangan tersendiri.  Kehadiran  Undang-Undang  tentang Desa  tersebut  disamping  merupakan  penguatan status  desa  sebagai  pemerintah  masyarakat, sekaligus  juga  menjadikan  desa  sebagai  basis untuk  memajukan  masyarakat  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  desa  dibekali  dengan  pedoman  dan petunjuk  teknis  perencanaan  dan  pengelolaan keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  dapat dijadikan sebagai knowledge based society karena dapat mengakomodir banyak halyang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  pada masyarakat  di desa.
Tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintah yang  baik  dalam  suatu  negara  merupakan  suatu kebutuhan  yang  tak  terelakan.  Sejalan  dengan dikeluarkannya  undang-undang  Nomor  6  tahun 2014  Tentang  Desa,  perlu  mendapat  perhatian yang  serius  mengingat  selama  ini  pemerintahan desa  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun  2014tentang  diaturnya  desa  dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan  politik  pemerintah  untuk  menjadikan desa  sebagai  basis  pembangunan.  Hal  ini  sejalan dengan  visi-misi  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tersebut,  dimana  negara  melindungi dan  memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan  dan kemasyarakatan  menuju  terciptanya  masyarakat yang  adil makmur  dan sejahtera.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  diatur  tentang  perlunya  menerapkan  kaidah- kaidah  yang  baik  dalam  menjalankan  roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah- kaidah  dalam  bidang  pengelolaan  pemerintah untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik,  yang  didalamnya  termasuk  tata  kelola keuangan  pemerintah  pusat,  daerah  dan  desa. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan  yang  baik  itulah,  pemerintah Republik  Indonesia  melakukan  reformasi  di bidang pengelolaan keuangan negara  dan daerah.
Salah  satu  persoalan  mendasar  kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah,  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah adalah  bagaimana  membangun  atau  menciptakan mekanisme  pemerintahan  yang  dapat  mengemban misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  tersebut  Pemerintah harus  melakukan  pengelolaan  keuangan  yang baik, untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan menurut Balderton (Adisasmita  2014:21)  mengemukakan  bahwa:
“istilah  pengelolaan  sama  dengan  manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan  secara  efektif  material  dan  fasilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Selanjutnya Soekanto (Adisasmita 2014:22)  mengemukakan  bahwa:  “Pengelolaan dalam  administrasi  adalah  merupakan  suatu proses  yang  dimulai  dari  proses  perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan  proses terwujudnya  tujuan.”
Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  Pemerintah  Desa  juga  harus  dapat
merencanakan,
mengorganisasikan, dan mengawasi  sehingga  apa  yang  diharapkan  dapat terlaksana dengan baik.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  desa  yang  dibahas  dan  disetujui bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  badan permusyawaratan  desa  yang  di  tetapkan  dengan peraturan  desa  yang  terdiri  dari  pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Di  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa)  tersebut  memuat beberapa  jenis  pendapatan  dan  juga  beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan  terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
b. Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN
c. Pendapatan  bagi  hasil  pajak  kabupaten  atau kota
d. Pendapatan  bagian  dari  retribusi  kabupaten atau kota
e. Pendapatan  Alokasi Dana Desa (ADD)
f. Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah Jenis-jenis  pengeluaran  atau  belanja  terdiri dari:
a. Belanja langsung meliputi  :
1) Belanja pegawai/penghasilan tetap
2) Belanja  kesejahteraan  kepala  desa  dan perangkat desa
3) Belanja tunjangan
4) Belanja subsidi
5) Belanja hibah
6) Belanja bantuan sosial
7) Belanja bantuan keuangan;dan
8) Belanja tidak terduga
b. Belanja langsung meliputi:
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang dan jasa 3) Belanja modal Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan
sumber pendapatan untuk menjalankan  roda-roda  organisasi  dalam  proses pencapaian  tujuan.  Organisasi  pemerintahan  desa sebagai  bagian  dari  organisasi  publik  juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk  membiayai  program/kegiatannya  dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat  desa  yang  lebih  baik.  Pendapatan desa  harus  dikelola  dengan  baik,  dalam  arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya  sehingga  terkumpul  dana  yang cukup  guna  membiayai  program/kegiatan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kata  direncanakan desa  berarti  suatu  proses  untuk  mengidentifikasi dari  mana  sumber-sumber  pendapatan  desa diperoleh  dan berapa besar potensinya.
Untuk  mengelola  belanja  desa  juga  perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut  dasar  hukum,  program  atau  kegiatan yang  akan  di  laksanakan,  jadwal  pelaksanaan, siapa  yang  menjadi  pelaku  aktifitas  dalam melaksanakan  program,  berapa  besar  anggaran yang  dipergunakan,  dan  target  apa  yang  harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan  yang dimaksud. Jumlah  anggaran  belanja  pada  APBDesa maupun  alokasi  untuk  setiap  program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan  dan  harus  dapat  ditutup  oleh pendapatan  yang  di  perkirakan  akan  di  terima oleh pemerintah  desa. Namun  pada  kenyataannya  pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  oleh  pemerintah  desa  di  Desa
Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran  belum  sesuai  dengan  harapan  yang diinginkan,  hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya indikator sebagai berikut:
1. Jumlah  pemasukan  dana  pendapatan  asli  desa (PAD)  tidak  sesuai  dengan  yang  sudah ditargetkan.  Misalnya,  pemasukan  dana  carik pancen  ditargetkan  sebesar  Rp.  40.000.000 tetapi hanya masuk sebesar Rp.20.000.000
2. Jumlah  pemasukan  iuran  desa  (urdes)    tidak sesuai  dengan  yang  ditargetkan.  Misalnya, ditargetkan  Rp.  10.000.000  hanya  terealisasi Rp. 4.000.000
3. Telatnya pemasukan transfer dana dari pemerintah.  Misalnya,  yang  seharusnya  cair pada semester pertama tetapi pada kenyataannya  baru cair pada semester ke dua.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa).  Untuk  itu  peneliti berkeinginan  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran“. Permasalahan  yang  terjadi  sangatlah  luas dan  kompleks,  karena  itu  supaya  lebih  spesifik penelitian  ini  difokuskan  pada  hal  berikut  ini:  1) Bagaimana Pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa di Desa Parakanmanggu
Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran?  2) Bagaimana hambatan-hambatan pengelolaan
APBDesa  oleh  pemerintah desa  di Desa Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran?  3)  Bagaimana  upaya-upaya  untuk mengatasi hambatan-hambatan
pengelolaan APBDesa  oleh  pemerintah desa  di Desa
Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran?
II. TINJAUAN TEORITIS 2.1 Pengertian pengelolaan Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai  dalam  ilmu  manajemen  secara  etimologi dan  biasanya  merujuk  pada  proses  mengurus  atau mengenai  sesuatu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Ada  berbagai  macam  pengertian  pengelolaan yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  namun  pada prinsipnya  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang sama.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Prajudi (Adisasmita,  2014:21)  mengatakan  bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan  semua  faktor  sumber  daya  yang menurut  suatu  perencana  diperlukan  untuk penyesuaian  suatu tujuan kerja tertentu.
Menurut  Balderton  (Adisasmita,  2014:21) mengemukakan  bahwa  istilah  pengelolaan  sama dengan manajemen yaitu
menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia  untuk  memanfaatkan  secara  efektif material  dan  fasilitas  untuk  mencapai  suatu tujuan.
Sedangkan  menurut  Moekijat  (Adisasmita 2014:21)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian  dan pengawasan. Selanjutnya, Soekarto (Adisasmita, 2014:22)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan dalam  administrasi  adalah  merupakan  suatu proses  yang  dimulai  dari  proses  perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan  proses terwujudnya  tujuan.
Menurut  Hamalik,  (Adisasmita,  2014:22)
istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen,  dimana  manajemen  itu  sendiri merupakan  suatu  proses  untuk  mencapai  tujuan, hal  ini  senada  dengan  yang  dikemukakan  oleh Balderton    yang  mengemukakan  hal  yang  sama antara  pengelolaan  dengan  manajemen,  yaitu menggerakan, mengorganisasikan dan mengerahkan  usaha  manusia  untuk  mencapai tujuannya.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa istilah  pengelolaan  memiliki  pengertian  yang sama  dengan  manajemen,  dimana  pengelolaan merupakan  bagian  dari  proses  manajemen  karena didalamnya  harus  diperhatikan  mengenai  proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi,
sehingga  apa  yang  diharapkan  dapat  terlaksana dengan  baik.
2.2 Mekanisme Penyusunan APBDesa
Menurut  Chabib  Soleh  (2015:12)  langkah- langkah  penyusunan  APBDes  adalah  sebagai berikut:
1. Tahap persiapan
2. Tahap Evaluasi
3. Tahap Penetapan

## 2.3 Tujuan Pengelolaan Anggaran
Menurut  Adisasmita  (2014:33)  tujuan pengelolaan  anggaran meliputi: 1. Kesejahteraan masyarakat; dengan
pengelolaan  anggaran  yang  baik  maka  akan mendorong  ke  arah  perbaikan  ekonomi, distribusi  pendapatan  yang  tepat  sasaran sehingga  menciptakan  kondisi  ekonomi  yang stabil  dan  mengarah  kepada  pencapaian kesejahteraan  masyarakat.
2. Membuka kesempatan kerja; anggaran dikelola  dengan  baik  dan  alokasi  anggaran yang  terhadap  objek-objek  vital  akan  menarik tenaga  kerja,  membuka  kesempatan  kerja karena  adanya  lapangan  kerja  sehingga  ada distribusi  anggaran  kepada  para  pekerja sehingga  daya  beli  masyarakat  menjadi  tinggi dan meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
3. Mengurangi  pengangguran;  efektivitas  dan efisiensi  anggaran  dan  perubahan  alokasi anggaran  kepada  optimalisasi  angkatan  kerja dengan  berbagai  bentuk  peluasan  lahan pekerjaan  yang baru.
3 Pelayanan  masyarakat;  indikator  keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana
masyarakat  merasa  terlayani  dengan  baik dengan  memperoleh  tingkat  kepuasan  yang optimal.  Masyarakat  merasakan  kepuasan maka masyarakat akan semakin  sejahtera.

## 2.4 Arah Pengelolaan Anggaran
Pemerintah memegang peran penting dalam  perekonomian.  Pemerintah  diperlukan  di
dalam  setiap  bentuk  atau  sistem  perekonomian yaitu  tidak  hanya  untuk  menyediakan  barang- barang publik melainkan juga untuk mengalokasikan  barang-barang  produksi  maupun barang-barang  konsumsi,  memperbaiki  distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan  kegiatan  pemerintah  dari  tahun  ke tahun,  tampak  bahwa  peranan  pemerintah  selalu meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  tampak  bahwa peranan  pemerintah  selalu  meningkat  hampir  di setiap  jenis  sistem  perekonomian.  Semakin meningkatnya  peranan  pemerintah  ini,  dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan  nasional.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Lamanya  penelitian  yang  penulis  lakukan  kurang lebih 10  bulan. Adapun  sumber data  yang  dipakai oleh  peneliti  untuk  melengkapi  data  tersebut adalah  sebanyak  22  orang  informan.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  (observasi dan  wawancara).  Teknis  analisa  data  dalam penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  penyajian  data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

## IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
4.1 Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  di Desa  Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi

## Kabupaten Pangandaran
Untuk  mengetahui  mengenai  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  oleh pemerintah desa di Desa Parakanmanggu
Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran  dapat disajikan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut:
Rekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh
Pemerintah Desa di Desa ParakanmangguKecamatan Parigi Kabupaten PangandaranTahun 2016 Subvariabel Indikator Tanggapan informan 1. Prinsip kemandirian a. Meningkatkan kualitas sumberdaya pegawai dengan cara pelatihan pengelolaan sumber keuangan Informan no  1, 4,  5,  7, 9,  10,  11,  12,  14,  15, 17,  18,  19,  20,  21  dan 22 atau 72,72% menyatakan bahwa cara meningkatkan kualitas  sumber  daya pegawai  dengan  cara mengikuti pelatihan dan melanjutkan pendidikan  ke  jenjang Informan  no  2,  3,  6, 8,  13,  dan  16    atau 27,27%  menyatakan bahwa cara meningkatkan kualitas sumber daya pegawai dengan  cara  saling mengisi  satu  sama lain
yang lebih tinggi b. Dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya yang ada sehingga akan mendorong produktivitas  yang akan mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Informan no  1, 3,  4,  5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19 , 20, dan 21 atau 68,18% menyatakan bahwa cara peningkatan kualitas sumber    daya  yang akan mampu mendorong produktivitas yang akan  mengarah  pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan  cara  mengikuti pelatihan dan mempraktikannya langsung di masyarakat Informan no 2,  6, 8, 12,  14,  16,  dan  22 atau 31,81 % menyatakan  bahwa cara peningkatan kualitas sumber daya yang akan mampu  mendorong produktivitas yang akan  mengarah  pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan  meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan masyarakat 2. prioritas a. penggunaan skala prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah Informan no  1, 3,  4,  5, 6,    7,  8,  9,  10,  11,  13, 14,  15,  16,  17,  18,  19 20,  21  dan  22  atau 90,90% menyatakan bahwa cara menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah dengan cara melalui RAPBDesa yang terlebih dahulu dijabarkan dari RKPDesa  yang  sudah disusun setahun ke belakang Informan  no  2,  12 atau 9,09% menyatakan  bahwa cara menentukan skala prioritas  dalam penyelenggaraan pemerintah  dengan cara b. menentukan skala prioritas dalam pembangunan Informan  no  1,  2,  4,6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18,  21  dan  22  atau 68,18% menyatakan bahwa cara menentukan skala prioritas dalam pembangunan adalah dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu mengenai rencana  pembangunan (MUSRENBANG) Informan  no  3,  5,  9, 12,  13,  19    atau 31,81%  menyatakan bahwa cara menentukan skala prioritas dalam pembangunan adalah  dengan  cara mendahulukan pembangunan  yang memang benar- benar dibutuhkan 3. efisiensi, efektivitas, ekonomi a. pengalokasian  dana yang masuk di kelola secara optimal Informan no  1, 3,  4,  5, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  16, 18,  19,  21,  22  atau 68,18% menyatakan bahwa pengalokasian dana yang masuk sudah  di  kelola  secara optimal Informan  no  2,  12, 13,  14,  15,  17,  20 atau 31,81 % menyatakan  bahwa pengalokasian  dana yang  masuk  belum dikelola secara optimal
b. pencapaian tujuan atau  sasaran  yang telah ditetapkan sebelumnya Informan no  1, 2,  4,  6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20 atau 54,54% menyatakan bahwa pencapaian  tujuan  atau sasaran yang telah ditetapkan sudah terlaksana  dengan  baik sesuai  dengan  rencana semula Informan  no  3,  4,  8, 10,  12,  13,  16,  19, 21,  22  atau  45,45% menyatakan  bahwa pencapaian tujuan atau  sasaran  yang telah ditetapkan belum terlaksana dengan  baik  sesuai dengan rencana semula c. penghematan  dana yang  masuk  untuk mendapatkan pengeluaran dana yang baik Informan no  1, 2,  3,  4, 5, 8,  9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 atau 72,72% menyatakan bahwa penghematan dana yang masuk untuk mendapatkan pengeluaran  dana  yang baik  dilakukan  dengan cara berpedoman kepada  APBDesa  jadi tidak melakukan pengeluaran  di  luar APBDesa Informan  no  3,  6,  7, 13,  18,  19,  22  atau 31,81%  menyatakan bahwa  penghematan dana  yang  masuk untuk  mendapatkan pengeluaran dana yang  baik  dilakukan dengan cara pengeluaran  yang  di gunakan harus benar-benar  real  dan dapat  dipertanggung jawabkan 4. disiplin anggaran a. penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran  yang  telah ditentukan Informan no  1, 2,  4,  6, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 22 atau 54,54% menyatakan bahwa penggunaan  anggaran telah  sesuai  dengan alokasi  anggaran  yang telah ditentukan sebelumnya Informan  no  3,  5,  8, 10,  12,  13,  15,  16, 19,  21  atau  45,45% menyatakan  bahwa penggunaan anggaran belum sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya b. pemasukan dan pengeluaran anggaran harus direncanakan secara rasional Informan no  1, 2,  5,  6, 10, 15, 16, 17, 21 atau 45,45% menyatakan bahwa  agar  pemasukan dan pengeluaran anggaran terencana secara rasional dilakukan dengan melakukan  pencatatan dibidang  keuangan  dan bendahara desa Informan  no  3,  4,  7, 8,  9,  12,  13,  14,  18 ,19,  20,    22  atau 54,54%  menyatakan bahwa agar pemasukan dan pengeluaran anggaran  terencana secara rasional dilakukan dengan bermusyawarah
Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran  secara  umum  sudah  dikelola  dengan baik,  hal  ini  dapat  ditunjukkan  dari  jawaban informan  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  sebagian sudah  berjalan  dengan  baik,  namun  ada  pula pengelolaan  anggaran  dan  belanja  desa  yang belum berjalan dengan  baik.
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan  oleh  penulis  bahwa  dalam  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  Adisasmita  (2014) merumuskan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:
1. prinsip kemandirian
2. prioritas
3. efisiensi, efektivitas,ekonomi
4. disiplin anggaran Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  juga  diketahui  bahwa  pengelolaan anggaran sebagian belum terlaksana dengan baik.

## 4.2 Hambatan-hambatan  dalam  Pengelolaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa di  Desa  Parakanmanggu  Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  hambatan dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  di  desa  Parakanmanggu  kecamatan Parigi kabupaten
Pangandaran sehingga pengelolaan  anggaran  belum  sepenuhnya  berjalan dengan  baik sesuai dengan yang  diharapkan. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  pendapatan dan belanja desa antara lain: a. penyusunan APBDesa sering terlambat
dengan belum ditentukannya kebijakan keuangan dari kabupaten  atau propinsi.
b. Pengelolaan  dana  yang  masuk  belum  terkelola secara  optimal  dikarenakan  pemasukan  dan pengeluaran yang tidak seimbang, dan penggunaan  dana  alokasi  tidak  sesuai  dengan yang  telah ditentukan  sebelumnya.
c. Bendahara desa kesulitan melakukan
pencatatan  dengan  adanya  kebijakan  yang berubah-ubah.
Penelitian  tersebut  sejalan  dengan  yang dikemukakan  oleh  Riyadi  dan  Baratakusumah (Suhadak  2007:3)  mengemukakan  bahwa  unsur- unsur perencanaan  yaitu :
1. Adanya  asumsi-asumsi  yang  didasarkan  pada fakta-fakta.  Ini  berarti  bahwa  perencanaan
hendaknya disusun berdasarkan asumsi- asumsi  yang  di  dukung  dengan  fakta-fakta atau  bukti-bukti  yang  ada.  Hal  ini  menjadi penting  karena  hasil  perencanaan  merupakan dasar  bagi  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau aktivitas.
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan- pilihan  sebagai  dasar  penentuan  kegiatan  yang akan  dilakukan.  Ini  berarti  bahwa  dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai  alternatif  pilihan  sesuai  kegiatan yang  akan dilaksanakan.
3. Adanya  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dalam  hal ini  perencanaan  merupakan  alat/sarana  untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan
4. Bersifat  memprediksi  sebagai  langkah  untuk memengaruhi pelaksanaan  perencanaan.
5. Adanya  kebijakan  sebagai  hasil  keputusan yang  harus dilaksanakan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan  anggaran  dan  belanja  desa  di  Desa Parakanmanggu  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran  yang  mana  perangkat  desa  masih kesulitan dalam melakukan penyusunan pembukuan keuangan desa karena adanya kebijakan yang berubah-ubah.
4.3 Upaya-upaya  yang  Dilakukan  Untuk Mengatasi  Hambatan  Dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa di Desa Parakanmanggu kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran
Pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  mengalami  berbagai  hambatan, adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa antara lain:
a. Koordinasi  dengan  pihak  terkait  baik  dengan pemda kabupaten atau propinsi untuk mengetahui berapa kisaran dana akan diturunkan ke desa
b. Melakukan  sosialisasi  yang  terus-menerus kepada  masyarakat  agar  masyarakat  mengerti terhadap RAB yang telah direncanakan.
c. Selalu koordinasi dengan dinas terkait terutama  dinas  keuangan  atau  juga  inspektorat guna  memperlancar  pencatatan  pembukuan  di bendahara  desa.
Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan yang dikemukakan oleh Rinusu (Suhadak 2007:8)  yang  menyatakan  ada  beberapa  prinsip dalam penyusunan  anggaran:
a. Transparan
b. Partisipatif
c. Disiplin
d. Keadilan
e. Efisiensi dan efektifitas
f. Rasional dan terukur
Dengan  adanya  beberapa  upaya  yang dilakukan  tersebut  diharapkan  akan  mampu menjadi  referensi  dalam  menjalankan  kehidupan perekonomian  dalam satu daerah.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan  dapat di simpulkan bahwa:
1. Pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa  secara  umum  sudah  dapat  terkelola dengan  baik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  daerah.
2. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa diantaranya:
a. Keterlambatan  dana  yang  turun  dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan
APBDesa;
b. Penggunaan  anggaran  yang  tidak  sesuai dengan  alokasi  yang  telah  di  tentukan sebelumnya  karena  adanya  kebijakan yang  berubah-ubah.
3. Ada  pula  upaya  yang  di  lakukan  dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa,  hal  ini  di  lakukan  dengan  cara melakukan  koordinasi  kepada  dinas  terkait agar  perangkat  mengetahui  kapan  dan  berapa dana  yang  akan  turun  ke  desa,  untuk memperlancar  proses  penyusunan  keuangan desa,  tidak  merubah  kesepakatan  dan  rencana yang  telah di tentukan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku:
Chabib  Soleh.,  dan  Heru  Rochmansjah.2015. Pengelolaan  Keuangan  Desa. Bandung: Fokus Media. Nazir, Moh. 2002. Metode  Analisis  Deskriptif .---- ----------: Penerbit Erlangga Rahardjo, Adisasmita. 2014. Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi.
Bandung:Alfabeta. Suhadak,Trilaksono.  2007, Paradigma  Baru Pengelolaan Anggaran Daerah penyusunan  APBD  di  era  otonomi . Malang:Bayumedia.

## B. Dokumen-dokumen:
PERDES APBDesa TAHUN 2015 Undang  –undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6
Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang  di  aturnya  desa  dengan  undang- undang  tersendiri
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  8
Tahun  2007  tentang  Pedoman  Penyusunan Orgnisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Identitas Penulis :
Wida  Puspawardani, lahir  di  Bandung  tanggal 28 Maret 1994, adalah mahasiswa Program Studi Ilmu  Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Galuh,  Ciamis. Penulis berdomisili  di Kp. Bojong  Asih RT.  003 RW  008  Desa  Cicalengka  Wetan  Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.