Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.20, No.2 Mei 2016, hlm. 214–223 Terakreditasi SK. No. 040/P/2014 http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp
PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP KEPANJEN KABUPATEN MALANG

## Pujo Gunarso
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang

## Abstract
This study was conducted in 2015 on the territory of the Tax Office Primary Kepanjen region. The purpose of this study is to examine the effect of tax audits and tax penalties for mandatory compliance body. Method and data analysis which was used in this research was multiple linear regression analysis, the statistical test  that consists of the calculation of validity, reliability, classical assumptions, regression, coefficient of determina-tion and hypothesis testing. The results indicates that the examination of the tax and tax penalties have significant impact  on  taxpayer  compliance.  Based  on  these  results,  audits  and  tax  sanctions  can  improve  taxpayer compliance  behavior  of  the  body.  The  results  support  Ebimobowei’s  (2013),  Duran’s  (2009)  and  Nugroho’s (2006), but the results are not suitable with Winerungan’s (2012) and Prince’s (2014)
Keywords: tax inspection, sanctions Taxation and Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Sepuluh  tahun  terakhir  nilai  anggaran  pen- dapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  terus  me- ningkat. Nota Keuangan Tahun 2015 sebagaimana disampaikan Presiden dalam Pidato Nota Keuang- an  2015  di  depan  para  wakil  rakyat,  Rancangan APBN  2015  ditetapkan  sebesar  Rp2.019,9  triliun. Sumber  utama  ditargetkan  dari  penerimaan  pajak sebesar  Rp1.370,8  triliun.  Target  penerimaan  dari pajak  tersebut  meningkat  sekitar  10%  dari  APBN Perubahan 2014 yang ditetapkan sebesar Rp
1.246,1  (Koran  Sindo,2014)  Penerimaan  sektor pajak  cukup  tinggi  dalam  struktur  APBN  2015 sehingga  pemerintah  memerlukan  dukungan segenap  masya-rakat  termasuk  wajib  pajak  untuk merealisasikan APBN 2015 terutama wajib badan.
Data  penerimaan  pajak  nasional  bila  diban- dingkan  dengan  Produk  Domestik  Bruto  ( Tax  Ra-tio ) masih  relatif  rendah  dibandingkan  dengan  tax ratio international  yang  mencapai  20  %  pada  tahun  2005, tax  ratio  Indonesia  hanya  mencapai  12,3%.  Tax  ratio Indonesia bahkan apabila dibandingkan de-
Korespondensi dengan Penulis:
Pujo Gunarso : Telp. +62 8113651005
Email: pujo.lelly@gmail.com

## Pujo Gunarso
ngan  negara  yang  pendapatan  per  kapitanya  ren- dah masih dibawah Pakistan dan Srilangkah memi- liki tax ratio 13,76% dan 19,8% (Gunadi, 2005). Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjuk-kan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta  orang  dianggap  layak  membayar  pajak.  Tetapi dari jumlah itu hanya 8 juta orang yang memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Dari  sektor  wajib  pajak badan,  yang  tercatat  di  Direkto-rat  Jenderal  Pajak terdapat  22.6  juta  badan  usaha  baik  yang berdomisili  tetap  maupun  tidak,  namun  hanya  466 ribu  badan  usaha  yang  membayar  pajak.  Dari  data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat ke-patuhan wajib pajak  ( tax  compliance )  dalam  meme-nuhi  kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Tresno at al , 2013).
Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak (tax  com- pliance) adalah  kesediaan  wajib  pajak  untuk  me- menuhi kewajiban perpajakanya sesuai dengan per- aturan  yang  berlaku  tanpa  melalui  pemeriksaan, investigasi  dengan  seksama,  peringatan,  ancaman dan berberlakuan sanksi pajak baik hukum maupun administrasi  (Simon,  dikutip  Harinurdin  2009). Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  faktor  yang  penting karena  fiskus  menerapkan  sistem self  assessment dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia.  Penerapan self assesment ini akan menjadi efektif apabila kondisi kepatuhan  sukarela  ( voluntary  compliance )  pada masyarakat telah terbentuk (Damayanti, 2004).
Penelitian  Roades  (1979)  tentang  kepatuhan wajib  pajak  menekankan  pada  aspek  pentingnya kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaporkan  pendapatan  bersih,  karena  dari  hasil penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  wajib  pajak seringkali  tidak  memberikan  pelaporan  mengenai pendapatan  bersihnya.  Hasil  penelitian  ini  cukup beralasan  karena  wajib  pajak  cenderung  meng- hindari pajak yang tinggi, hasil penelitian ini diper- kuat  oleh  Kirchler  (dalam  Alabede,  2011:  128) menyatakan  bahwa  ketika  wajib  pajak  mengeluar- kan  biaya  untuk  membayar  pajak,  terdapat  risiko lebih tinggi yang akan membawa kepada ketidak
patuhan wajib pajak. Jadi sikap patuh wajib pajak akan  membawa  biaya  kepatuhan  wajib  pajak semakin  tinggi.  Learche  (1980)  juga  mengemu- kakan  bahwa  kesadaran  perpajakan  seringkali menjadi  kendala  dalam  masalah  pengumpulan pajak dari masyarakat.
Selain  faktor  biaya  kepatuhan  masih  banyak faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, maka  perlu  secara  intensif  dikaji  tentang  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, khususnya  wajib  pajak  badan,  mengingat  kesa- daran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  fak- tor  penting  bagi  peningkatan  penerimaan  pajak. Faktor  sanksi  pajak  dan  pemeriksaan  pajak  diduga kuat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya.
Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan  kepada  pihak  yang  terbukti  bersalah. Penerapan  sanksi  diterapkan  sebagai  akibat  tidak terpenuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib pajak  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  perpajakan.  Hasil  penelitian  Nugroho (2006)  menjelaskan  sikap  wajib  pajak  terhadap pelaksanaan  sanksi  denda  secara  parsial  memiliki pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  kepa- tuhan  WP.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  makin tinggi  sikap  wajib  pajak  terhadap  pelaksanaan sanksi  denda  maka  makin  tinggi  pula  kepatuhan wajib  pajak.  Menurut  Mardiasmo  (2003:39)  sanksi perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)  akan  dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  (preventif)  agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Akan  tetapi  hasil  penelitian  Masruroh  (2013) menunjukan  hasil  yang  berbeda,  melakukan penelitian  mengenai  pengaruh  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  hasil  pene- litiannya menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP, kulitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  secara parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  ter-hadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 214 – 223
juga didukung oleh penelitianya Winerungan (2013) yang  menyimpulkan  sosialisasi  perpajakan,  pela- yanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpenga- ruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.
Faktor  lainya  yang  mempengruhi  kepatuhan wajib  pajak  adalah  pemeriksaan  pajak,  riset  awal yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan  dan  kepa- tuhan pajak pada dasarnya menggambarkan model kepatuhan  pajak  sebagai  suatu  permainan (simulasi)  antara  wajib  pajak  dan  insititusi  pajak, karena di satu  sisi kepatuhan pajak diperhadapkan dengan  maksimisasi  kesejahteraan  wajib  pajak (utilitas pribadi) dan di pihak lain institusi berupaya untuk  memaksimisasi  penerimaan  pemerintah melalui  strategi  audit  yang  tepat  (Beck;  1989, Reiganum; 1985). Hasil penelitian yang terbaru yang dilakukan  oleh Samuel  (2014)  menunjukkan  bahwa pemerik-saan pajak sangat mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  yang  diukur  menggunakan parameter pen-dapatan pajak.
Reiganum  (1985)  menguji  kepatuhan  pajak yang kaitanya dengan sistem self-assessment yang hasilnya menunjukkan bahwa self-assessment yang dilakukan  wajib  pajak  jika  dihubungkan  dengan strategi audit random dengan tingkat audit yang meningkat  akan  meningkatkan  kepatuhan  pajak. Hasil  temuan  ini  sejalan  dengan  temuan  Ghosh dan  Crain  (1996)  yang  membuktikan  bahwa semakin  tinggi audit semakin  rendah  tingkat ketidakpatuh-an  pajak.  Analisis  yang  dilakukan Beck  dan  Jung  (1991)  juga  membuktikan  bahwa pendapatan yang dilaporkan mengalami peningkatan  pada  saat  ada-nya  peningkatan probabilita yang diterima dan tarif pinalti.
Beberapa  penelitian  yang  sudah  dilakukan sebelumnya  ternyata  berbeda  dengan  hasil  pene- litianya  Prince  (2014)  dilakukan  di  Nigeria  yang menyimpulkan  bahwa  audit pajak  belum  membuat dampak  besar  pada  pajak  perusahaan  yang  rendah budaya kepatuhan di Nigeria. Oleh karena itu pen- ting bagi pihak yang berwenang untuk mencari
cara yang lebih pragmatis dan efektif meningkat- kan  dampak  audit  pajak  atas  kepatuhan  pajak per-usahaan di Nigeria dalam rangka konsolidasi pen-dapatan pemerintah.
Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas pe- nulis  berpendapat  terdapat  ketidak  konsistenan hasil  penelitian  tentang  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama faktor sanksi pajak dan  pemeriksaan  pajak,  terdapat research  gap yang penulis perlu dikaji atau diteliti lebih lanjut. Peneli- tian  ini  menggunakan  variabel  bebas  sanksi  pajak dan  pemeriksaan  pajak  dan  variabel  terikat  ke- patuhan  wajib  pajak,  dengan  lokasi  penelitian  di KPP kepanjen Kabupaten Malang.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assesment  system,  self  assesment  system adalah  satu bentuk  sistem  pemungutan  pajak  dimana  masya- rakat  sebagai  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  oleh pemerintah  untuk  menghitung  sendiri  besarnya pajak  yang  terutang  dengan  mengisi  Surat  Pembe- ritahuan  (SPT).  Sistem  ini  membuat  kepatuhan sukarela  ( voluntary  compliance )  wajib  pajak  menjadi faktor  yang  sangat  penting,  karena  faktor  inilah wajib  pajak  tergerak  untuk  melaksanakan  kewaji- banya  melaporkan  SPT  sampai  melakukan  pem- bayaran  Penerapan self  assesment ini  akan  menjadi efektif  apabila  kondisi  kepatuhan  sukarela  ( volun- tary  compliance )  pada  masyarakat  telah  terbentuk (Damayanti, 2004).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  544/KMK.04/2000  yang  diubah  dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003  jo  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  550 tahun  2000,  wajib  pajak  dimasukkan  dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kri- teria sebagai berikut:
1. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  surat pem-beritahuan  untuk  semua  jenis  pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk se- mua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh izin  untuk  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak.
Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang

## Pujo Gunarso
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena mela- uang karena melanggar peraturan dan hukum yang kukan tindak pidana di bidang perpajakan da- berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi lam jangka waktu sepulun tahun terakhir.
4. Dalam hal laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan pen- dapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat  wajar  dengan  pengecualian  sepan- jang pengecualian tersebut tidak mempenga- ruhi laba rugi fiscal
Ketidakpatuhan wajib
pajak dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  salah  satunya adalah dengan sengaja mengurangi jumlah pajak terhutang  (Hyman,  1993).  Ketidakpatuhan  wajib pajak dapat dilakukan dengan cara memanipulasi laporan  ke-uangan  yang  akan  digunakan  untuk kepentingan pajak. Berdasarkan inilah keputusan kepatuhan pajak atau ketidakpatuhan wajib pajak dapat  di-pengaruhi  oleh  faktor  internal  individu dan  faktor  eksternal  individu  atau  dalam beberapa  riset  disebut  dengan  faktor  non- ekonomi dan ekonomi (Alm, 1995).

## HIPOTESIS

## Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Pengertian  sanksi  perpajakan  menurut Mardiasmo  (2009:57)  menyatakan  bahwa:  Sanksi perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau dengan kata lain sanksi perpajakan meru-pakan alat pencegah  (preventif)  agar  Wajib  Pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan.  Dalam  undang- undang  perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi pidana adalah hukuman kepada or- ang yang melanggar peraturan, dan sanksi admi- nistrasi adalah hukuman dengan cara membayar
administrasi adalah hukuman negatif kepada or-ang yang  melanggar  peraturan  dengan  cara  mem-bayar uang.  Menurut  Suyatmin  (2004)  Undang-undang dan  peraturan  secara  garis  besar  berisikan  hak  dan kewajiban, tindakan yang  diperkenankan dan tidak diperkenankan  oleh  masyarakat.  Agar  undang- undang  dan  peraturan  tersebut  dipatuhi,  maka harus  ada  sanksi  bagi  pelanggarnya,  de-mikian halnya untuk hukum pajak.
Sikap wajib  pajak akan  mematuhi pembayar- an pajak bila mempertimbangkan sanksi dan denda pajak  yang  akan  lebih  membebaninya.  Semakin banyak  tunggakan  pajak  yang  harus  dibayar  wajib pajak,  maka  akan  semakin  berat  bagi  wajib  pajak untuk  melunasinya.  Berdasarkan  sikap  atau  pan- dangan  wajib  pajak  terhadap  sanksi  denda  diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpa-jakanya. Hal  ini  sangat  relevan  jika  digunakan  se-bagai variabel  bebas dalam  penelitian  ini.  Beberapa  bukti empiris  seperti  penelitian,  Doran  (2009)  dan Nugroho  (2006)  telah  menunjukkan  bahwa  sikap wajib  pajak  terhadap  sanksi  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan uraian diatas maka disusun hipotesis:
H 1 :  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Pengertian  pemeriksaan  pajak  adalah  se- rangkaian  kegiatan  mencari,  mengumpulkan, mengolah  data  dan  atau  keterangan  lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melak- sanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 214 – 223
Pengawasan dalam konteks pajak identik de- ngan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen pajak terhadap  wajib  pajak.  Tujuan  dilakukan  pemerik- saan  adalah  untuk  menghindari  kemungkinan  ter- jadinya moral  hazard atau adverse  selection yang  bisa saja  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dalam  pengisian SPT.  Reiganum  (1985)  menguji  kepatuhan  pajak yang  kaitanya  dengan  sistem self-assessment yang hasilnya  menunjukkan  bahwa self-assessment yang dilakukan  wajib  pajak  jika  dihubungkan  dengan strategi audit dengan tingkat audit yang meningkat akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil temuan ini sejalan dengan temuan Ghosh dan Crain (1996)  yang  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi audit semakin rendah tingkat ketidakpatuhan pajak. Analisis  yang  dilakukan  Beck  dan  Jung  (1991)  juga membuktikan  bahwa  pendapatan  yang  dilaporkan mengalami  peningkatan  pada  saat  adanya peningkatan  probabilita  yang  diterima  dan  tarif pinalti.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka disusun hipotesis:
H 2 :  Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausa- litas , Sanusi  (2011:14)  menjelaskan  penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk  meneliti  kemungkinan  adanya  hubungan sebab  akibat  antar  variabel.  Pendekatan Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan field  ressearch yakni  pengamatan  langsung terhadap  obyek  yang  diteliti  guna  mendapatkan data  yang  relevan  de-ngan  pengisian  kuesioner dan  analisis  penelitian  menggunakan  analisis kuantitatif,  yaitu  mengguna-kan  analisis  data secara mendalam dalam bentuk angka.
Variabel dependent (Y)  pada  penelitian  ini adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  dan  variabel independent atau  variabel  bebas  pada  penelitian  ini adalah Pemeriksaan Pajak (X 1 ) dan Sanksi Perpa-
jakan  (X 2 ).  Variabel  dalam  penelitian  ini  diukur de-ngan menggunakan kuesioner dengan pengukuran variabel menggunakan  skala likert 1 sampai dengan 5 poin.
Variabel dependent (Y)  adalah  Kepatuhan Wajib  Pajak  badan.  Kepatuhan  wajib  pajak  badan adalah  suatu  tindakan  patuh  dan  sadar  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Variabel independent adalah  Pemeriksaan  Pajak  (X 1 )  Pemeriksaan  Pajak adalah  kegiatan  mengumpulkan  atau  mencari  data wajib  pajak  untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak badan  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Variabel  ini  terdiri  dari  19  item  pertanyaan  yang dijawab  dengan  Jawaban  dari  responden  diguna- kan  untuk  menentukan  seberapa  besar  pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.  Variabel  sanksi  perpajakan  (X 2 ),  sanksi  per- pajakan  adalah  kondisi  dimana  wajib  pajak  yang melanggar  peraturan  perpajakan  atau  tidak  patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan dikenakan  sanksi  perpajakan.  Variabel  ini  ter-diri dari  8  item  pertanyaan  yang  dijawab  respon-den digunakan  untuk  menentukan  seberapa  besar pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak badan.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah pemeriksa  pajak  dan account  representative pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kepanjen.  Dalam hal ini sampel yang diambil yaitu seluruh populasi pemeriksa pajak dan account representative pada KPP Pratama  Kepanjen.  Sumber  data  yang  diperlukan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  dengan cara  menyebarkan  kuesioner  dan  melakukan  wa- wancara secara langsung  dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
Metode analisis yang digunakan dalam pene- litian  ini  pertama  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas data. Uji validitas digunakan untuk mengukur ting- kat  validitas  suatu  item  pertanyaan  dan  menen- tukan  apakah  suatu  item  layak  digunakan  atau tidak. Uji validitas pada penelitian ini adalah meng-
Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang
Pujo Gunarso
gunakan Pearson  Correlation yaitu  dengan  menghi- tung  korelasi  antara  skor  masing-masing  butir pertanyaan  dengan  total  skor  pertanyaan.  Kriteria yang digunakan apabila tingkat signifikansi kurang dari  0,05  maka  butir  pertanyaan  tersebut  valid  de- mikian  pula  sebaliknya.  Uji  reliabilitas  digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandal-kan. Di dalam  penelitian  ini  uji  reliabilitas  dila-kukan dengan  menggunakan alpha  chronbach, varia-bel penelitian  dapat  dinyatakan  reliabel  apabila  indeks alpha lebih dari 0,6. Analisis yang kedua ui asumsi klasik,  uji  asumsi  klasik  digunakan  untuk  menguji bahwa  analisis  regresi  bebas  masalah-masalah asumsi  klasik  seperti  normalitas,  multi-kolonieritas, autokolerasi dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).
Metode analisis berikutnya adalah Untuk mengestimasi besarnya pengaruh variabel inde- penden (pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak badan). Dapat menggunakan rumus analisis regresi berganda berikut: = + 1 1 + 2 2 + Notasi: Y : kepatuhan wajib pajak
: konstanta
b 1 dan b 2 : koefisien regresi X 1 : pemeriksaan pajak X 2
: sanksi perpajakan
: error

## HASIL

## Gambaran Umum Responden Penelitian
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  berjumlah  40  responden  atau  pegawai  KPP Pra-tama Kepanjen. Hasil dari kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Banyak Persentase (%) Responden Laki-laki 22 55% Perempuan 18 45% Total 40 100%
Pada  tabel  diatas  dilihat  bahwa  responden ter-banyak laki-laki yaitu 22 responden (55%) se- dangkan 18 responden (45%) berjenis kelamin pe- rempuan.
Tabel 2 Karakteristik Responden Menurut Lama Kerja
Lama Kerja Banyak Persentase (%) Responden 2-15 tahun 30 75% 16-34 tahun 10 25% Total 40 100%
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  res- ponden  yang  lama  kerja  di  KPP  2-15  tahun  se- banyak  30  responden  (75%),  lama  kerja  16-34 tahun sebanyak 10 orang (25%).
Pengujian  hipotesis  yang  gunakan  uji  F untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabel independen
secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Derajat kepercayaan  yang  digu-nakan  adalah  0,05. Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen  (X)  berpengaruh  terhadap  variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam per-sentase.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Berdasarkan  uji  validitas  dengan uji  korelasi product  moment  pearson menunjukan  variabel  ke- patuhan  menunjukan  bahwa  6  item  pertanyaan yang diuji memiliki tingkat signifikansi < 0,05, maka di dalam item variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y)  adalah  valid  dengan  demikian  dapat  di-pakai dalam  penelitian.  Berdasarkan  uji  validitas  variabel pemeriksaan pajak (X 1 ) menunjukan bahwa

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 214 – 223
19 item pertanyaan yang diuji memiliki tingkat sig- nifikansi < 0,05, maka di dalam item variabel peme- riksaan  pajak  (X 1 )  adalah  valid  dengan  demikian dapat  dipakai  dalam  penelitian.  Berdasarkan  uji validitas  variabel  sanksi  perpajakan  menunjukan bahwa  8  item  pertanyaan  yang  diuji  memiliki  ting- kat signifikansi < 0,05, maka di dalam item variabel sanksi  perpajakan  (X 2 )  adalah  valid  dengan  demi- kian  dapat  dipakai  dalam  penelitian.  Berdasarkan uji  reliabilitas  dengan  menghitung nilai  koefisien Alpha  Cronbach dapat  diketahui  bahwa  semua variabel mempunyai  indeks  alpha  lebih  besar  dari 0,6.  Jadi  berdasarkan  uji  reliabilitas  instumen  yang ada layak untuk dipergunakan.

## Analisis Data
Pengujian Ketepatan Model/ Goodness of Fit

## Model (Uji F)
Hasil  pengujian  (Uji  F)  menunjukkan  bahwa nilai F sebesar 22,991 dan nilai probabilitas ( p value ) sebesar 0,000 yang signifikan pada sebesar 5% (0,00 <  0,05)  maka  dapat  diartikan  bahwa  variabel independen  yang  terdiri  dari  pemeriksaan  pajak dan  sanksi  perpajakan  yang  diformulasikan  dalam model penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen  (kepatuhan).  Maka  dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  model  yang  digunakan dalam model penelitian ini modelnya sudah tepat (goodness of fit model ).

## Pengujian Asumsi Klasik Regresi
Pengujian  normalitas  dilakukan  dengan meng-gunakan Normal  P-P  Plot  of  Regressions Standardized Residual .  Pengujian  yang  telah dilakukan  menun-jukan  bahwa  data  menyebar  di sekitar  garis  di-agonal  dan  mengikuti  arah  garis diagonal  maka  model  regresi  dalam  penelitian  ini telah  memenuhi  asumsi  normalitas.  Pengujian multikolinearitas  menunjukan  bahwa  untuk  ketiga variable indepen-dent diperoleh nilai tolerance > 0,1 dan  nilai  VIF  <  10  dengan  demikian  maka  model regresi  di  dalam  penelitian  ini  dapat  dinyatakan bebas  multikoli-nearitas.  Pengujian  autokorelasi menggunakan  besaran Durbin-Watson ,  tabel  model Summary  hasil  uji autokorelasi menunjukan bahwa hasil dari penelitian ini diperoleh nilai D-W sebesar 1,542, karena angka D-W di antara angka -2 sampai +2  berarti  bahwa  dalam  model  regresi  ini  tidak terdapat autokorelasi. Masalah homokesdastisitas di deteksi  dengan  S catter  Plot  Regressions  Studentized Residual. Hasil  dari  uji  heterokesdastisitas  yang disajikan  dalam scatterplot menunjukan  tidak  ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di  bawah  sumbu  Y  maka  dalam  model  pene-litian ini tidak terjadi heterokesdastisitas.

## Koefisien Determinasi
Nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,530 (R 2 = 0,530). Hal ini berarti bahwa 53,0% istimasi kepa-tuhan dapat dijelaskan oleh ketdua variabel inde-penden yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.  Sedangkan  sisanya  47,0%  dijelaskan oleh  faktor  atau  variabel  yang  lain  diluar  model regresi.
Tabel: 3 Hasil Analisis Regresi Berganda Koefisien Variabel Regresi Std. Error Nilai t Nilai p Pemeriksaan Pajak .454 .048 3.035 .004 ӿ ) Sanksi Perpajakan .357 .127 2.387 .022 ӿ )
*). Secara statistik signifikankan pada level á sebesar 5%

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan hasil pengujian H 1 tersebut pada tabel  3  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  se- cara statistik signifikan pada level = 5%, sedang-kan nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,454, standar error 0,048, nilai t hitung sebesar 3,035 dan nilai p
Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang

## Pujo Gunarso
Value 0,004. Hasil tersebut menunjukan p value < 0,05 (0,004 < 0,05) Dengan demikian, maka sesuai dengan hipotesis atau tanda koefisien yang positif menunjukkan  bahwa  semakin  sering  dilakukan pemeriksaan  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak akan meningkat (semakin patuh), dan sebaliknya jika  kuantitas  pemeriksaan  pajak  semakin  diku- rangi  maka  perilaku  patuh  wajib  pajak  semakin menurun.
Berdasarkan hasil pengujian H 2 tersebut pada tabel  3  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajak-an secara  statistik  signifikan  pada  level  sebesar  5% sedangkan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,357  dan standar error sebesar 0,127, t hitung sebesar 2,387 dan nilai p  Value 0,022  sehingga  berdasarkan  hasil tersebut  menunjukan p  Value <  0,05  (0,022  <  0,05). Maka  dapat  disimpulkan  H 2 diterima.  Dengan  de- mikian,  sesuai  dengan  H 2 dapat  diartikan  bahwa sesuai  dengan  hipotesis  atau  tanda  koefisien  yang positip  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  sanksi perpajakan  maka  kepatuhan  waijb  pajak  semakin meningkat,  dan  sebaliknya  jika  sanksi  perpajakan menurun  (diperingan)  maka  perilaku  kepatuhan wajib  pajak  juga  semakin  menurun  (semakin  tidak patuh).

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  ini  berhasil  menemukan  bahwa pemeriksaaan  pajak  secara  statistik  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  (menerima  H 1 ).  Sesuai  dengan  arah  koefi- siennya  yang  positif  maka  hal  ini  mengindikasikan bahwa  apabila  terjadi  kenaikan  kuantitas  peme- riksaan  pajak  maka  akan  mengakibatkan  pening- katan  perilaku  patuh  wajib  pajak.  Hasil  penelitian ini  sesuai  dengan  hasil  penelitianya  Ebimobowei (2013), yang menjelaskan pemeriksaan pajak ada-lah salah satu strategi yang digunakan oleh peme-rintah Nigeria untuk upaya meningkatkan perilaku
patuh  wajib  pajak  dan  juga  mendukung  pene- litianya  Samuel  dan  Jean  (2014),  yang  menjelaskan bahwa  pemeriksaan  pajak  sangat  berpengaruh terhadap  jumlah  pendapatan  pajak  yang  yang  di- kumpulkan  oleh  pemerintah  Rwanda,  artinya  de- ngan  pembayaran  pajak  semakin  meningkat  oleh wajib  pajak  dapat  diartikan  perilaku  kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  ini  berhasil  menemukan  pengaruh yang  signifikan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Sesuai  dengan  arah  koefisiennya  yang positip  maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin besar  sanksi  perpajakan  maka  perilaku  kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sesuai dengan hasil penelitianya  Doran  (2009)  yang  menjelaskan  sanksi pajak  atau  denda  pajak  mempunyai  hubung-an yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak, bah-kan wajib pajak yang berani menggelapkan pajak karena sanksi  pajak  kecil  bahkan  tidak  ada  sanksi  pajak. Juga  didukung  oleh  hasil  penelitianya  Nugroho (2006),  yang  menjelaskan  sikap  wajib  pajak  terha- dap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memi- liki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  ke- patuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksana- an sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan WP.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  seluruh  hipo- tesis,  maka  secara  keseluruhan  penelitian  ini  dapat memberikan  bukti  empiris  bahwa  pemeriksaan pajak  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Dengan  demikian  semakin  sering  dilakukan  peme- riksaan  pajak  dan  semakin  besar  sanksi  perpajakan yang diberlakukan maka perilaku patuh wajib

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 20, No.2, Mei 2016: 214 – 223
pajak  semakin  meningkat.  Hal  tersebut  menunjuk- kan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajak- an  seharusnya  menjadi  perhatian  fiskus  dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak negara.

## Saran
Bagi fiskus yang bertanggung jawab menarik pajak  dari  masyarakat  untuk  membiayai  pem- bangunan  nasional  sebaiknya  mempertimbangkan pemeriksaan  pajak  dan  sanksi  perpajakan  ketika terjadi  penurunan  penerimaan  pajak,  hendaknya meninjau  ulang  kebijakan  tentang  pemeriksaan pajak  dan  sanksi  pajak  yang  diberlakukan,  apakah perlu  ditingkatkan.  Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat menggunakan variabel penelitian yang lain, variabel yang  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak lebih banyak lagi baik yang berkaitan dengan faktor intern  wajib  pajak  (sikap  perilaku)  maupun  faktor ekstern  wajib  pajak  yang  berkaitan  dengan  faktor sosial ekonomi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm  James.,  I.,Sanchez.,  dan  Ana  De  Juan,.1995. Economicand  Non-economic  Factors  in  Tax Com-pliance. KYKLOS , 48(1): 8-18.
Anonin,  2014,  Target  Pajak  Naik  Terus,  Koran  Sindo Selasa,19 Agustus 2014 “ 16:48
WIB http://nasional.sindonews.com/read/892935/ 16/target-pajak-naik-terus 1408441700
Beck, P., J dan., W. Jung. 1991. Experimental Evidence on Tax Payer Reporting Under Uncertainty. The Ac-counting Review , 66: 535 - 558.
Darmayanti,  Theresia  Woro,  2004.  Pelaksanaan  Self Assesment  System  Menurut  Wajib  Pajak  (Studi Kasus  pada  Wajib  Pajak  Badan  Salatiga). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109 – 128.
Doran, Michael, 2009, Penalties AndTax Comppliance, Harvard Journal onLegislation 111-161. Vol. 46. http:/ /scholarship.law.georgetown.edu/facpub/915
Ebimobowei, Appah. 2013.A Causality Analysis between Tax Audit and Tax Compliance in Nigeria. Euro-
pean Journal of Business and Management . Vol.5. No.2. p.107-120.
Guandi,  2005, Indonesian  Taxation  ;  A  Reference  Guide , Jakarta:  Multi  Utama  Publishing  Ghosh Dipankar  dan  Crain  L.,  C.  1996.  Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. Behavioral Research in Accounting , 8(Supplement 1996): 219-244
Harinurdin,  Erwin.2009.”Perilaku  kepatuhan  Wajib Pajak”.  Bisnis  &  Birokrasi,  Jurnal  Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 96-104 Volume 16, Nomor 2
Hyman,  D.,  N.  1993. Public  Finance:  A  Contemporary Application  of  Theory  To  Policy (Fourth  ed.):
The Eryden Press
Iswahyudi.  2005.  Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan Pajak, Berita Pajak . Jakarta
Lerche,  Pletrich.  1980. Efficency  of  taxtion  in  indonesia . Bies. VOL. 16 No, 1, halaman 34-35.
Masruroh,  Siti  dan  Zulaikha.  2013. Pengaruh Kemanfaaatan  NPWP,  Pemahaman  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal) . Diponegoro  Journal Of  Ac- counting Volume 2, Nomor 4.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009.
Yogyakarta. Penerbit Andi
Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta:
Andi.
Nugroho,  Agus  Jatmiko  2006.  Pengaruh  Sikap  Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi
Denda,Pelayanan  Fiskus,  dan  Kesadaran  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis: Magister Akuntansi  Program  Pascasarjana  Universitas Dipenogoro
Prince, Kennedy. 2014. Impact of Tax Audit on Tax Com- pliance  Negeria.International J  ournal  of  Business and Social Science Vol. 5 No. 9; August 2014
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK. 03/2003 tentang
Perubahan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  544/ KMK. 04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajayang

## Pujo Gunarso
Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Reinganum,  Marc  R.  1985.  “  The  Anomalous  Stock  Mar- ket Behaviour of Small Firms in January: Empiri-cal Tests  for  Tax-Loss  Selling  Effects,” Journal  of Financial Economics, vol.12, no.1 (June): 89-104.
Samuel dan Jean, 2014, The Impact of Taxpayers Finan- cial Statements Audit on Tax
Revenue  Growth, International  Journal  of  Business  and Eco-nomic  Development  (IJBED)  Vol.  2  Number  2 July 2014www.ijbed.org A Journal of the Academy of Busi-ness and Retail Management (ABRM).
Sanusi, A. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat. Jakarta.
Suyatmin,  2004, Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan  Bangunan:  Studi  Empiris  di  Wilayah  KP  PBB Surakarta ,  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Mag-ister
Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
Tresno,.  Pahala,  Indra,.  &  Rizky,  Selvy  Ayu,  2013, Pengaruh  Persepsi  Penerapan  Sistem e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan  Perilaku  Pajak  Sebagai  Variabel Interven-ing  Dan  Biaya  Kepatuhan  Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 .
Uppal, J. S. 2005.Kasus Penghindaran Pajak di Indone- sia. Economic Review Journal , 201:1 - 5.
Winerungan, Oktaviane L, 2013. Sosialiasai Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis,  Jurusan  Akuntansi,  Universitas  Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba Vol.1No.3September 2013,hal 960-970