## PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KASUS IMUNITAS NEGARA MELALUI ICJ (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) / MAHKAMAH INTERNASIONAL
Julianto Jover Jotam Kalalo Universitas Musamus Merauke Email: joverkalalo@gmail.com Abstract
International  Court  of  Justice  as  the  largest  international  dispute  resolution expected to be able to facilitate the settlement of disputes among member States. With its  function as  an international organization that protects  world  peace and security.  Settlement  of  disputes  jurisdiction  in  the  case  of  the  State  Immunity substantially  greater  emphasis  on  the  peaceful  settlement  of  disputes  in  its member  countries.  International  Court's  decision  can  be  interpreted  as  an assurance  contained  in  the  rules  of  international  law  that  determines  how  the legal relationship between the two countries litigants in the International Court of Justice in which the rules of international law issued by the International Court of Justice judges who determine the state dispute settlement issues.
Keywords: dispute resolution, state immunity, international court

## Abstrak
Mahkamah  Internasional  sebagai  tempat  penyelesaian  sengketa  internasional yang  terbesar  diharapkan  mampu  untuk  menjembatani  penyelesaian  sengketa antar  Negara  anggotanya.  Dengan  fungsinya      sebagai  organisasi  internasional yang  melindungi  perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Penyelesaian  sengketa yurisdiksi    negara  dalam  kasus  Imunitas  Negara  pada  hakekatnya  menekankan upaya secara damai  dalam penyelesaian  sengketa  negara  anggotanya. Keputusan Mahkamah    Internasional  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kepastian  yang  terdapat di  dalam peraturan hukum internasional  yang menentukan bagaimana  hubungan hukum antara kedua negara yang berperkara di Mahkamah  Internasional dimana ketentuan  hukum  internasional  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  Mahkamah Internasional yang menentukan penyelesaian persoalan sengketa negara tersebut.
Kata  kunci  :  penyelesaian  sengketa,  imunitas  negara,  mahkamah internasional

## PENDAHULUAN
ada  awalnya  negaralah  yang  memiliki  yurisdiksi  secara  mutlak  dan ekslusifitas  teritorialnya. 1 Sebagai  bagian  dari  komunitas  internasional setiap negara berdaulat dipandang sama di mata hukum internasional,  hal ini  dikenal  dengan  asas ‘Equality  of  States’ . Declaration  on  Principles  of International  Law  Concerning  Friendly    Relations    and  Co-operation  Among States in Accordance with the United  Nations  Charter 1970 mempertegas asas ini  dengan  mengemukakan    definisi    tentang    prinsip  ‘persamaan    kedaulatan negara’.    Majelis  Umum  PBB  ( United  Nations  General  Assembly )  yang membuat  definisi  tersebut  menyatakan  bahwa    persamaan  kedaulatan  negara- negara ( the  principle of sovereign  equality   of  states )  adalah sebagai berikut: “All the States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members  of the international  community,  notwithstanding differences of  an  economic,  social,  political  or    other    nature . 2 “Semua  negara  menikmati persamaan kedaulatan.  Mereka  mempunyai kesamaan hak-hak dan kewajiban- kewajiban    dan    persamaan  sebagai  anggota  masyarakat  internasional,  tanpa memandang  perbedaan-perbedaan  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  keadaan lainnya.” Berdasarkan asas atau prinsip tersebut maka lahirlah suatu konsekuensi dimana  suatu      negara      berdaulat      tidak  dapat  melaksanakan  yurisdiksi terhadap  negara  berdaulat  lainnya. 3 Namun  dalam  perkembangannya,  karena adanya  keinginan  bekerjasama  dalam  hal  ini  adalah  kerjasama  internasional untuk  saling  memenuhi  kebutuhan  antar  negara  yang  satu      dengan      negara yang      lain      maka      muncullah      organisasai      internasional. 4 Organisasi internasional  tumbuh  karena  adanya  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat antar-bangsa  sebagai  wadah  serta  alat  untuk      melaksanakan  kerjasama internasional.
Hans Kelsen menulis:
“ a  most  important  restriction  of  the  personal  and  the  teritorial  sphere  of validity  ....  of  the  jurisdiction  of  the  state,  results  from  the  principle  of
1 Ade  Maman  Suherman, Organisasi  Internasional  &  Integritas  Ekonomi  Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi , (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003, h. 23.
2 Declaration on principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co- operation Among States in Accordance with the United Nations Charter 1970. Dapat di download di: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)
3 J.  G.  Starke. Pengantar  Hukum  Internasional  1 (Cetakan  X.  Sinar  Grafika:  Jakarta,
2001), h.279
4 Ibid , h. 4.
P
general     international    law    that    no state  has jurisdiction  over  another state.  This  principle  is  usually  presented  as  a  consequence  of  the fundamental  right  of  equality  and  formulated  as  par  in  parem  non  habet imperium     (equals     do     not     have jurisdiction over each other). ” 5
Kelsen  berpendapat  bahwa  prinsip  suatu  negara  tidak  memiliki  yurisdiksi terhadap  negara  lain,  merupakan  sebuah  konsekuensi  dari  hak  fundamental negara berdaulat   yakni  ‘ equality ’  atau ‘persamaan derajat’ antar setiap negara- negara  berdaulat  tersebut  dan  prinsip  itu  kemudian      diformulasikan      dalam idiom  yang  dikenal  dalam  hukum  internasional  sebagai      - par  in    parem    non habet imperium ( an equal has no power over an equal ). Konsekuensi yang lahir dari  asas  persamaan  derajat  antar  negara-negara  berdaulat    inilah    yang kemudian  melahirkan  doktrin foreign  state  immunity atau  imunitas  negara (asing).
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  merupakan  organisasi  internasional yang  paling  besar  selama  ini  dalam  sejarah  pertumbuhan   kerjasama   semua bangsa  di  dunia  di  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  internasional. 6 Oleh sebab  itu  sebagai  salah  satu  fungsi  daripada  PBB  adalah  untuk  menyelesaikan kasus-kasus  internasional  yang  terjadi.  Sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam pembukaan Piagam PBB :
“We  the  peoples  of  the  united  nations  determined  to  save  succeeding generations  from  the  scourage  of  war…” (PBB bertujuan  hendak menyelamatkan   generasi  penerus  dari  ancaman  terhadap  perang). Oleh  sebab itu  PBB  berperan  aktif  di  dalam  menyelesaikan    setiap  sengketa-sengketa yang  terjadi    diantara    negara-negara    di  dunia.    Salah    satu    prinsip    yang dipegang  PBB  di  dalam menyelesaikan  setiap  sengketa  yang  ditangani  seperti yang  tecantum  di  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  Piagam  PBB: “All  members  shall settle  their  international  disputes  by  peaceful    means  in  such  manner  that international  peace  and  security,  and  justice,  are  not  endangered” (Setiap anggota  harus  menyelesaikan  sengketa  internasional  dengan  cara  damai  yang tidak membahayakan  keamanan dunia).
Mahkamah  Internasional  sebagai  tempat  penyelesaian  sengketa internasional  yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa  antar  Negara  anggotanya.      Dengan      fungsinya      sebagai  organisasi internasional  yang  melindungi  perdamaian  dan  keamanan  dunia  seperti  yang
5 Hans Kelsen.. Principles of International Law (Reinhart & Company Press, 1956), h.235
6 Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional , ( Jakarta: UI-Press, 1987),  h. 1.
tertuang  dalam  Piagam  PBB  yang  pada  hakekatnya  menekankan  upaya  secara damai dalam penyelesaian  sengketa negara anggotanya.
Penyelesaian  sengketa    yurisdiksi    negara  dalam  kasus  Imunitas  Negara s e p e r t i   Germany  v.  Italy  (Greece  Interveneng),  Jurisdictional  Immunities  of the State, Judgment, ICJ, 3 Feb 2012, Germany  v.  Italy,  Application  Instituting Proceedings    Jurisdictional    Immunities  of  the  State,  ICJ,      23  december  2008, merupakan  kasus-kasus  imunitas  yang  dipersengketakan  di  dalam  ICJ (Internasional  Court  Of  Justice)/  Mahkamah  Internasional  sehingga  dengan melihat  kasus  imunitas  tersebut  sangat  ditinjau    dari  landasan  serta    instrumen hukum  internasional  dalam menyelesaikan  sengketa  melalui  ICJ (international court of justice) / mahkamah internasional.

## PEMBAHASAN
A. Doktrin Imunitas Negara (Foreign State Immunity)
Dalam    Black’s  Law    Dictionary,  imunitas  atau  immunity  didefinisikan sebagai ‘any exemption from a duty, liability, or service or process’, 7 (terjemahan bebas:  setiap  pembebasan  dari  sebuah  kewajiban,  tanggung  jawab,  atau      tugas atau   proses).   Yang   akan dibahas disini adalah imunitas, yakni imunitas negara seperti  yang  telah  diatur  dalam  United  Nations  Convention  on  Jurisdictional Immunities  of  States  and  Their  Property  2004. 8 Pasal  5  dari  konvensi  tersebut menyatakan bahwa “a State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention.” 9
Imunitas  ini  adalah  imunitas  yang  dimiliki  negara  dari  yurisdiksi pengadilan negara lain,  yang dibedakan dari imunitas  yang  dimiliki oleh  kepala
7 Black’s Law Dictionary, 2004. 8th Edition, h. 765
8 Sebelum  membahas  tentang  imunitas  lebih  lanjut  lagi,  sangatlah  penting  untuk membedakan  antara      konsep      ‘non-justiciability’      (tidak      dapat  diadili)    dan    immunity (imunitas).  Kedua  hal  ini sekilas   hampir   sama,   namun   menurut   Martin Dixon, suatu hal dikatakan  non-justiciable  apabila  pengadilan  nasional  tidak  memiliki  kompetensi  untuk melaksanakan  yurisdiksi  sama  sekali.  Hal  ini  dikarenakan  secara  substantif  masalah  tersebut bukanlah  subjek  dari  proses  peradilan  suatu  pengadilan  nasional.  Sedangkan  imunitas  adalah ketika  dimana  suatu  pengadilan  seharusnya  dapat  memiliki  yurisdiksi  terhadap  suatu  subjek permasalahan,  tetapi  wajib  untuk  tidak  melaksanakan  yurisdiksinya  terhadap  hal  tersebut  karena salah    satu    pihak    adalah    negara    berdaulat  atau  pemerintah  dari  suatu  negara.  Imunitas didasarkan  kepada  identitas  pihak  yang  berperkara  (ratio  personae),  sedangkan  non-justiciability didasarkan pada isi dari permasalahan (ratio materiae).
9 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004, pasal.5
negara    atau  pejabat  diplomatik.  Imunitas  negara  sendiri  telah  berkembang  dari imunitas  absolut  sampai  imunitas  terbatas.  Imunitas  negara  adalah  ketika  suatu pengadilan  nasional  seharusnya  memiliki  yurisdiksi  terhadap  suatu  kasus  yang menjadi perselisihan, tetapi wajib untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya dalam kasus  tersebut  karena  pihak  lawannya  adalah  negara  yang  berdaulat  atau pemerintah. 10
Menurut  Higgins,  dalam  hukum  internasional  klasik,  negara,  termasuk pemerintah daripadanya, diberikan kekebalan dari yurisdiksi teritorial negara lain. Berbagai  alasan  untuk  kebijakan  telah  diusulkan,  dan  semua  saling  terkait. Pertama,  alasan  tersebut dapat ditemukan dalam doktrin kedaulatan negara:  par im  parem  non  habet imperium. Tidak ada negara yang bisa ditundukkan kepada hukum-hukum  di  negara  lain.  Kedua,  bila  negara  dapat  tunduk  pada  yurisdiksi negara  lain  maka  hal  tersebut  akan  menyinggung  martabat  dari  negara  yang bersangkutan.  Dalam  Belge  Parlement,  Brett  LJ  mengemukakan  tentang kewajiban setiap negara berdaulat untuk menghormati kemerdekaan dan martabat setiap  Negara  berdaulat  lainnya. 11 Pendapat  Higgins  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  Oppenheim  yang          mengemukakan  bahwa        prinsip  imunitas  negara bukan  hanya  lahir  dari  prinsip  persamaan  kedaulatan  negara  tetapi  juga  dari prinsip kemerdekaan dan martabat  negara. 12
Sedikit    berbeda  Cassese  yang  berpendapat  bahwa  doktrin  imunitas negara    asing    didasarkan    pada  dua  pemikiran.  Pertama,  negara  tidak  boleh mengganggu    tindakan    publik    dari  negara  asing  untuk  menghormati kemerdekaan mereka. Kedua, secara umum dan berkaitan dengan keputusan baik domestik dan keputusan yang dibuat oleh negara-negara asing, lembaga peradilan tidak boleh mengganggu pelaksanaan  kebijakan   luar  negeri   baik  oleh otoritas pemerintah nasional atau asing,   pada prinsip pemisahan kekuasaan. 13
10 Martin Dixon, Textbook on International Law. 3rd Edition. (Blackstone Press Limited: Britain, 1996),  h.157
11 Rosalyn   Higgins.   Problems   and Process;  International Law  and  How  to  Use  it. (Oxford  University Press: United Kingdom, 1994), h.74-75
12 Robert    Jennings    &    Arthur    Watts,  Oppenheim’s      International    Law.  9 th Edition. (Longman: London, 1996),  h. 342
13 Antonio Cassese, International Law. 2nd Edition (Oxford University Press: New York, 2005), h.99

## B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Sengketa  (dispute)  menurut Merrils adalah ketidak sepahaman mengenai sesuatu.  Adapun  John  Collier  &  Vaughan  Lowe  membedakan  antara  sengketa dengan konflik (conflict). Sengketa adalah “a specific disagreement concerning a matter of  fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal,  counter  claim,  or  denial  by  another”  sedangkan  konflik  adalah  istilah umum  atau  genus  dari  pertikaian  antara  pihak  pihak  tertentu.  Dengan  demikian, setiap      sengketa      adalah      konflik,      tetapi  tidak  semua  konflik  dapat dikategorikan sebagai  sengketa. Sengketa  yang dimaksud disini adalah sengketa internasional yang jelaslah bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu  negara.  Sengketa  internasional  juga  tidak  hanya  eksklusif  menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah  mengalami  perluasan  sedemikian  rupa  hingga  melibatkan  banyak  aktor non-negara. 14 Friedmann  mengemukakan  bahwa  karakteristik  sengketa  hukum adalah sebagai berikut: 15
1. capable    of    being    settled    by    the  application      of      certain principles and rules of international law
2. influence   vital   interest   of   State such as territorial integrity
3. implementation      of      the      existing  international  law  enough  to raise  a  justice  decision  and  support  to  progressive  international relation
4. the   dispute   related   with   legal rights by claims to change the existing rule.
Pengadilan  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  jalan  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  dimaksudkan  diatas.  Menyelesaikan  sengketa internasional  tentu  adalah  merupakan  tugas  dari  pengadilan  internasional.  Ada beberapa  pengadilan    internasional  diantaranya  yakni  International  Court  of Justice    (ICJ),  Permanent  Court  of  International  Justice  (PCIJ),  International Tribunal for the Law of the Sea (Mahkamah Hukum Laut Internasional), berbagai Ad  Hoc  Tribunal,  juga  International  Criminal  Court  (ICC).  ICJ  yang  merupakan suksesor daripada PCIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antarnegara di bidang  hukum  internasional.  Mahkamah  Hukum  Laut  Internasional  khusus mengadili sengketa dibidang  hukum  laut  internasional,  dan ICC beserta dengan beberapa ad hoc tribunal      adalah      pengadilan untuk mengadili individu yang
14 Sefriani, Hukum  Internasional: Suatu Pengantar (Cetakan I. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010),  h.322
15 Ibid , h.323
diduga  telah  melakukan  kejahatan  internasional  (international  crime). 16 Diantara pengadilan-pengadilan  ini,  ICJ  dianggap  sebagai  cara  utama  penyelesaian sengketa hukum antar Negara.

## C. ICJ (International Court Of Justice) / Mahkamah Internasional
ICJ      atau      yang      dikenal      dengan  World  Court    atau    Mahkamah Internasional  adalah  organ  yudisial  utama  dari  PBB,  yang  beranggotakan  15 hakim  yang    dipilih    oleh    General    Assembly  (Majelis  Umum)  dan  Security Council (Dewan Keamanan). Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, di  Istana Perdamaian  (Peace Palace), namun  hal ini tidak menutup kemungkinan pengadilan bersidang di tempat lain bila dianggap perlu. 17 Sidang pada prinsipnya dihadiri  oleh  15  anggota; 18 tetapi  quorum  anggota  cukup  untuk  mengadili  suatu perkara. Biasanya persidangan dilakukan oleh 11 anggota tidak termasuk hakim- hakim  ad  hoc.  ICJ  memilih  ketua  dan  wakil  ketuanya  untuk  masa  jabatan  tiga tahun dan meraka dapat dipilih kembali. 19 ICJ juga mengangkat paniteranya dan pegawai-pegawai lain yang dianggap perlu. 20 Bahasa-bahasa resmi menurut pasal 39  Statuta  adalah  perancis  dan  Inggris. 21 Atas  permintaan  salah  satu  dari  pihak yang bersengketa, ICJ dapat mengizinkan  penggunaan  bahasa  lain. 22 Mengenai hukum  yang  dipakai  telah  ditetapkan  oleh  ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  38 Statuta. Pasal tersebut menyatakan:
The  Court,   whose  function  is   to  decide in  accordance with  international  law such disputes as are submitted to it, shall apply:
16 Ibid , h.342
17 Statute  of  International  Court  of  Justice,  San  Fransisco,  1945  [ICJ    Statute], pasal.22(1);  “The  seat of the Court shall be  established at The  Hague. This, however, shall  not prevent the Court from sitting and exercising its functions elsewhere whenever the Court considers it desirable.”
18 Ibid , pasal.3(1),; “The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state”
19 Ibid ,  pasal.21(1),  “The  Court  shall  elect  its  President  and  Vice-President  for  three years; they may be re-elected.”
20 Ibid , pasal.21(2). “ The Court shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other officers as may be necessary”
21 Ibid , pasal.39(1); “The official languages of the Court shall be French and English ... “
22 Ibid ,  pasal.31(3);  “The  Court  shall,  at  the  request  of  any  party,  authorize  a  language other than French or English to be used by that party.”
a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized  by  the contesting states;
b. international  custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. the general principles of law recognized by civilized nations;
d. subject   to   the   provisions   of  Article  59,  judicial  decisions  and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations,  as subsidiary  means  for the determination of rules of law. 23
Ketentuan-ketentuan  prosedural  dalam  kegiatan  ICJ  sama  sekali  berada diluar  kekuasaan  negara-negara  yang  bersengketa.  Ketentuan-ketentuan  tersebut sudah ada sebelum lahirnya sengketa-sengketa  dan  hal  ini  diatur dalam Bab III Statuta. Selanjutnya pasal 30 Statuta  memberikan  wewenang  kepada ICJ untuk membuat aturan-aturan tata tertib untuk melengkapi Bab III tersebut. 24
Jadi  bila  Statuta  merupakan  suatu  konvensi,  aturan  prosedur    tadi  merupakan suatu  perbuatan  multilateral  ICJ      yang      juga      mengikat      negara-negara  yang bersengketa.  Disini  teknik  internasional    identik  dengan    teknik  interim  suatu negara.  Mengenai  isi  ketentuan-ketentuan  prosedural  dicatat  bahwa  jalannya proses  dimuka  ICJ  mempunyai  banyak  kesamaan  dengan  yurisdiksi  intern  suatu negara, yaitu:
1) Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sebegitu rupa untuk menjamin sepenuhnya masing- masing pihak mengemukakan pendapatnya.
2) Sidang-sidang ICJ terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrasi tertutup.  Tentu  saja  rapat  hakim-hakim  ICJ  diadakan  dalam  sidang tertutup. 25
ICJ  memiliki  yurisdiksi  dalam  dua  jenis  kasus,  yang  pertama  atas  kasus sengketa  (contentious  cases)  yang  menghasilkan  putusan  yang  mengikat  antara negara- negara yang menjadi pihak, yang sebelumnya telah sepakat untuk tunduk kepada putusan pengadilan, dan yang kedua  yaitu  untuk mengeluarkan pendapat nasehat  (advisory  opinions) yang menyediakan  alasan- alasan/jawaban-jawaban hukum,  sesuai  pertanyaan  yang          ditanyakan          dalam  lingkup  hukum internasional, tetapi tidak mengikat.
Kasus  Sengketa  (Contentious  Case)  Yurisdiksi      ICJ      terhadap contentious  case  bergantung  pada  kesepakatan  pihak-  pihak  yang  bersengketa
23 Ibid, pasal.38(1)
24 ICJ  Statute,  pasal.30;  “The  Court shall frame rules for carrying out its functions. In particular, it shall lay down rules of procedure.”
25 Boer  Mauna.  2008.  Hukum  Internasional;  Pengertian  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global. Edisi II. Cetakan II. PT  Alumni:Bandung, h.252
untuk  membawa  kasus  mereka  ke  hadapan  ICJ. 26 Kesepakatan  negara-negara yang bersengketa diajukan dalam bentuk  special agreement (persetujuan  khusus) atau  yang  dikenal  dengan  compromis.  Compromis    sendiri  selain    berisi persetujuan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  mengajukan  perkara  ke Mahkamah, juga berisi penentuan hal-hal yang dipersengketakan dan pertanyaan- pertanyaan yang diajukan ke Mahkamah. 27 Hanya   negara   yang   bisa menjadi pihak bersengketa. Hal ini jelas dimuat dalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan “Only  states  may  be  parties  in  cases  before  the  Court.” 28 Individu,  Korporasi, Organisasi  Internasional,  bahkan  organ-organ  PBB  tidak  dapat  menjadi  pihak dalam    ICJ.    Namun  hal    ini  tidak  menghalangi  kepentingan  dari  non-  negara untuk menjadi subyek proses jika satu negara terlibat terhadap yang lain. Sebagai contoh,  negara  dalam  kasus  perlindungan  terhadap  warga  negaranya  (diplomatic protection),  membawa  kasus ke ICJ atas nama warga negaranya atau perusahaan.
ICJ       memiliki       yurisdiksi       wajib (compulsory jurisdiction) apabila:
a. Para          pihak       yang          bersengketa  terikat  dalam  perjanjian  atau  konvensi dimana dalam perjanjian tersebut  mereka telah menyapakati bilamana terjadi sengketa  antar  pihak-pihak  tersebut  maka  mereka  menerima  yurisdiksi  wajib ICJ untuk memutus perkara tersebut.
b. Ketika                para                pihak                yang  bersengketa  menyatakan  mereka menerima  yurisdiksi  wajib  Mahkamah,  atau  yang  dikenal  dengan  istilah optional clause. Dalam pasal 36 paragraf 2 dari Statuta Mahkamah dikatakan bahwa  pihak-pihak  dari  Statuta  tersebut  dapat  setiap  saat  menyatakan menerima  yurisdiksi  Mahkamah  tanpa  adanya  persetejuan  khusus  dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam semua    sengketa hukum mengenai:
1) the interpretation of a treaty (penafsiran perjanjian)
2) any  question  of  international  law  (setiap  persoalan  dalam  hukum internasional)
3) the   existence   of   any   fact which, if established, would constitute a breach  of  an  international  obligation  (adanya  suatu  fakta  yang  bila terbukti  akan  menjadi  suatu  pelanggara  terhadap  kewajiban internasional)
26 ICJ Statute, pasal 36(1)
27 Boer Mauna, Op.Cit ., hal.259
28 ICJ Statute, pasal 34(1)
4) the nature or extent of the reparation  to  be  made  for the  breach of an  international  obligation  (jenis  atau  besarnya  ganti  rugi  yang  harus dilaksanakan   karena atau  (iii)  hanya  untuk  kurun  waktu tertentu. 29
Pasal  65(1)  Statuta  ICJ,  menyatakan  bahwa  “the  Court  may  give  an advisory opinion   on   any   legal   question   at   the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter  of  the  United  Nations to  make such  a  request.” 30 Hal  ini  menjelaskan bahwa ICJ juga mempunyai fungsi  konsultatif,  yaitu    memberikan    pendapat-  pendapat  yang  tidak  mengikat terhadap  suatu  pertanyaan  hukum  oleh  badan  yang  diakui    oleh    Piagam    PBB sebagai    badan  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengajukan  pertanyaan  kepada ICJ. Sudah  jelas  bahwa terdapat perbedaan antara   fungsi penyelesaian sengketa dan  fungsi  konsultatif  dari  ICJ.  Dalam  melaksanakan  fungsi  penyelesaian sengketa,  keputusan  ICJ  merupakan  keputusan  hukum  yang  mengikat  pihak- pihak yang bersengketa. Sedangkan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh ICJ bukan   merupakan   putusan   hukum yang memiliki kekuatan mengikat, apalagi pelaksanaan  pendapat  tersebut  tidak  dipaksakan.  Yang  dikeluarkan  oleh  ICJ hanyalah   suatu   pendapat   nasehat   dan bukan suatu keputusan. 31 Menurut pasal 96(1)  Piagam  PBB,  Majelis  Umum  dan  Dewan  Keamanan  PBB  dapat    meminta advisory opinion mengenai    masalah    hukum    ke    ICJ. 32
Selanjutnya  menurut    ayat    2    pasal  tersebut,    hak    untuk    meminta pendapat  pelanggaran  dari  suatu  kewajiban  internasional).  Pernyataan  ini  dapat dibuat:   (i) tanpa syarat,  atau (ii) dengan syarat  resiprositas  oleh  negara-negara lain,  hukum    juga    dapat    diberikan    kepada  organ-organ  lain  PBB  dan  badan- badan  khusus,  dengan  syarat  bahwa  semuanya  harus  mendapat  otorisasi  terlebih dahulu  dari  Majelis  Umum. 33 Prosedurnya  dalam  meminta  pendapat  nasehat haruslah  dibuat  dalam  bentuk  permintaan  tertulis  yang  berisi  pernyataan  yang jelas  tentang  hal  yang  dimintakan  dari  Mahkamah,  sementara  itu  dokumen-
29 J.G. Starke, 1977. An Introduction to International Law. 8th Edition. Butterworths: London., h. 527-528
30 ICJ Statute, Op.Cit ., pasal.65(1)
31 Boer Mauna, Op.Cit , h. 263
32 Charter  of  the  United  Nations,  pasal.96(1);  “The  General  Assembly  or  the  Security Council  may  request  the  International  Court  of Justice to give an advisory opinion on any legal question.”
33 Ibid, pasal 96(2); “Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope  of   their  activities.”;  lihat   juga   Boer Mauna, Op.Cit ., h.264
dokumen  serupa  yang  menjadi  pelengkap  harus  diserahkan  pada  saat  yang bersamaan  dengan  permintaan  tertulis,  atau  segera  sesudahnya,  sebanyak  jumlah yang  disyaratkan.  Ini  adalah  syarat  formal  yang  harus  dipenuhi  agar  Mahkamah dapat  memberikan  pendapat  nasehat.  Pantitera  kemudian    memberitahukan negara-  negara  mana  saja  yang  akan  tampil  dalam  persidangan.  Panitera  juga memberitahukan  kepada  negara  atau  organisasi  international  mana  saja  yang dianggap  dapat  memberikan  informasi  mengenai  subyek  masalah,  dalam  hal  ini Mahkamah  akan  menerima  pernyataan  tertulis  dan  lisan.  Negara-negara  dan Organisasi-organisasi internasional yang membawakan   pernyataan   baik   secara lisan  maupun  tertulis  berhak  memberikan  komentar  terhadap  negara  atau organisasi  internasional  lain  yang  juga  membawakan  pernyataan  lisan    ataupun tulisan. Pendapat nasehat dibawakan  dalam sidang yang terbuka untuk umum. 34

## PENUTUP
Pengadilan  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  jalan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Menyelesaikan  sengketa  internasional  tentu  adalah merupakan  tugas  dari  pengadilan  internasional.  Peran  Mahkamah  internasional dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  telah  diakui  oleh  masyarakat internasional.  Kekuatan    yang    mengikat    dalam    hukum    maksudnya    adalah suatu    kepastian  yang  menentukan  bagaimana  pada  akhirnya  hubungan  hukum antara  kedua  belah  pihak  yang  berperkara.    Dengan  demikian,  kekuatan mengikat  sebuah  keputusan yang  dalam  hal  ini  adalah  keputusan  Mahkamah Internasional   dapat  diartikan sebagai  suatu  kepastian  yang  terdapat  di  dalam peraturan    hukum    internasional  yang      menentukan      bagaimana      hubungan hukum   antara    kedua   negara    yang berperkara  di  Mahkamah   Internasional dimana    ketentuan    hukum    internasional  yang  dikeluarkan  oleh  hakim Mahkamah  Internasional  lah  yang  menentukan penyelesaian  persoalan  sengketa negara  tersebut.  Pasal 59 Statuta  Mahkamah Internasional   menentukan   : “The decision  of  the  Court  has  no  binding  force except between  the parties and in respect of that particular case.”
.
34 J. G. Starke, 1977, Op. Cit., hal.536-537

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Maman  Suherman,  2003. Organisasi  Internasional  &  Integritas  Ekonomi Regional  Dalam  Perspektif Hukum  dan  Globalisasi ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia)
Antonio Cassese, 2005. International Law. 2nd Edition. Oxford University Press: New York.

## Black’s Law Dictionary, 2004. 8th Edition
Declaration  on  principles  of  International  Law  Concerning  Friendly  Relations and  Co-operation  Among  States  in  Accordance  with  the  United  Nations Charter 1970. Dapat di download di: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV) Hans Kelsen. 1956. Principles of International Law . Reinhart & Company Press J. G. Starke. 2010. Pengantar Hukum Internasional 1 . Cetakan X. Sinar Grafika: Jakarta,
J.G.  Starke,  1977.  An  Introduction  to  International  Law.  8th  Edition. Butterworths: London
Martin  Dixon,  1996.  Textbook  on  International  Law.  3rd  Edition.  Blackstone Press Limited: Britain
Robert  Jennings  &  Arthur  Watts, 1996. Oppenheim’s   International  Law. 9 th Edition. Longman: London.
Rosalyn   Higgins.   1994.   Problems   and Process;  International Law  and  How to  Use  it. Oxford University Press: United Kingdom
Sefriani,  2010.    Hukum    Internasional:  Suatu  Pengantar.  Cetakan  I.  PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
Statute  of  International  Court  of  Justice,  San  Fransisco,  1945  [ICJ    StatuteBoer Mauna. 2008. Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Edisi II. Cetakan II. PT  Alumni:Bandung
Sumaryo Suryokusumo,1987. Organisasi Internasional ,Jakarta: UI-Press United  Nations  Convention  on  Jurisdictional  Immunities  of  States  and  Their Property 2004