## PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SAMARINDA

## Dinny Wirawan Pratiwie S.H.,M.H

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
The  case  of  public  services  in  the  city  of  Samarinda  made  an  independent  institution that is Ombusdman, in this case had to intervene itself to supervise the government does not  provide  good  public  services,  effective,  and  professional  service  to  the  society,  so many people who are not satisfied with the public services provided by government and report  the  matter  for  authorities  to  follow  up  an  ineffective  of  public  services  in Samarinda.
Keywords: Ombusdman and Public Service in Samarinda.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
TPKP (Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik) menempatkan Indonesia pada urutan  ke-129  dalam  hal  pelayanan  publik  (2011  survey  terhadap  183  negara). International Finance Cooperation (IFC) 2011 : Ranking Doing Business : ke 121 dari 183 negara, Starting Business : ke 161 dari 183 negara (atau 60 hari kerja dari rata-rata 40 hari kerja di Asia) 1 .
Fungsi terpenting dari lembaga pemerintahan adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi pada lembaga pemerintahan dinilai  memegang  peranan  penting  dan  berkaitan  langsung  dengan  masyarakat terutama  dalam hal  pemberian pelayanan umum,  yang selama ini masih dianggap sebagai isu yang kurang penting. Masyarakat lebih banyak menyoroti isu-isu yang sifatnya lebih elite seperti korupsi, kepemimpinan nasional, isu politik, dan isu-isu lainnya.
Birokrasi  sebagai  pelayan  masyarakat  seharusnya  berperilaku  tidak diskriminatif  dan  professional,  karena  perilaku  yang  demikian  menurut Kusumasari  dalam  Mirnasari  (2013),  merupakan  kegagalan  birokrasi  pemerintah dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dapat  melemahkan  legitimasi pemerintah  terhadap  publik  juga  kurangnya  trust  mitra  investasi  karena ketidakpastian  pelayanan  publik  yang  berdampak  pada  kurangnya  penerimaan daerah (PAD) 2 .
Reformasi  dalam  lembaga  pemerintahan  pada  dasarnya  dapat  dimulai dengan cara memperbaiki prosedur dan mekanisme pengawasannya. Di Indonesia pembentukan  Ombudsman  menjadi  tonggak  sejarah  yang  menandai  mulainya reformasi  di  dalam  lembaga  pemerintahan  dan  upaya  perbaikan  pelayanan  umum secara  lebih  serius  dan  keberadaan  Ombudsman  telah  memberikan  sebuah  model
1 www.google.com
2 PKP2A III LAN Samarinda, 2013, Inovasi Pelayanan Publik di Wilayah Kalimantan, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 3.
dan  sistem  pengawasan  baru  yang  lebih  independen  berbasis  masyarakat. Masyarakatpun  mulai  membahas  lebih  serius  permasalahan good  governance , pelayanan umum, dan maladministrasi.
Kualitas  pengawasan  Ombudsman  juga  sangat  bergantung  pada  seberapa besar  pemahaman  mengenai  Ombudsman  dan  kesadaran  dalam  menyuarakan praktek  penyimpangan  yang  terjadi  serta  keberanian  untuk  melaporkan penyimpangan  tersebut  kepada  instansi  terkait,  antara  lain  Ombudsman.  Oleh karena  itu,  keberadaan  Ombudsman  termasuk  juga  di  daerah  menjadi  salah  satu upaya  sosialisasi  kepada  masyarakat  di  daerah  dan  diharapkan  masyarakat mengetahui tentang pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah.
Keberadaan  Ombudsman  Daerah  menjadi  perpanjangan  tangan  dari Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI)  untuk  memudahkan  kegiatan  pengawasan di daerah-daerah dan menjadi upaya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah di daerah.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  Daerah  hanya  pada pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi baik pemerintah maupun swasta.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pelaksanaan  pengawasan  oleh  Ombudsman  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda ?
2. Apakah  yang  menjadi  kendala  bagi  Ombudsman  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur dalam melaksanakan fungsi pengawasan ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan publik di Kota Samarinda.
2. Untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisa  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala bagi Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kota Samarinda.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi  akademisi  yaitu  sebagai  bahan  kajian  dan  menambah  khasanah  didalam perkembangan ilmu hukum bagi akademisi.
2. Bagi  Pemerintah  yaitu  sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  dalam melaksanakan  pelayanan  publik  dan  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang bersih dan bebas korupsi khususnya di Kota Samarinda.
3.

## BAB II

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  Penulis  gunakan  adalah  penelitian  normatif,  yaitu penelitian  kepustakaan  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai  sumber  data. Sedangkan  data  primer  atau  data  lapangan  yang  diperoleh  dengan  wawancara hanya digunakan sebagai pelengkap hasil penelitian.
B. Sumber Data
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain;
1. Data Sekunder, terdiri dari;
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat; peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  adalah    Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik
Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.
b. Bahan  hukum  sekunder,  berupa  rancangan  undang-undang,  naskah akademik, hasil penelitian, tesis, jurnal, internet dan surat kabar.
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus
2. Data  Primer,  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  penulis  secara  langsung dengan narasumber yang berkompeten mengenai masalah yang diteliti.
C. Tekhnik Pengumpulan Data
1. Studi  Dokumen,  yaitu  dengan  cara  mempelajari,  mengkaji  dan  menelaah bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, maupun bahan hukum tersier.
2. Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
D. Narasumber
Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam  menunjang  penulisan  ini, maka penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkompeten  dalam  hal  ini  perwakilan  koordinator  pada  Ombudsman  Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Balikpapan.
E. Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  berupa  analisis  data  secara  kualitatif  yang bersifat deskriptif. Kualitatif artinya analisis yang dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  dan  data  yang  dikumpulkan.  Deskriptif artinya  data  yang  diperoleh  dielaborasi  secara  komprehensif  dan  dianalisis secara  cermat,  sistematis  dengan  tetap  memperhatikan  otentifikasi  data  dan signifikasi korelasi dengan masalah yang diteliti.

## BAB III

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Pengawasan  Oleh  Ombudsman  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur di Kota Samarinda
Di  Indonesia hanya  ada 2  (dua) daerah  yang menempatkan kantor perwakilan tidak  pada  ibukota  provinsi  salah  satunya  di  Balikpapan.  Ombudsman  RI Perwakilan  Kalimantan  Timur  berlokasi  di  Jl.  Balikpapan  yang  kemudian  disebut ORI  Kaltim.  ORI  Kaltim  memiliki  5  (lima)  orang  Asisten  ORI  yang  melakukan pengawasan  pada  daerah  Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Utara,  antara  lain; Febrityas,  S.Sos.,  Ali  Wardana,  S.Sos.,  Dwi  Farisa  Putra  Wibowo,  S.IP.,  Andri Saputra,  SE.,  Ria  Maya  Sari,  SH.  Serta  dibantu  staf  keuangan,  pramubakti  dan security .  ORI  Kaltim  pertama  kali  dibentuk  pada  tahun  2012,  penetapan  Kota Balikpapan  sebagai  lokasi  Kantor  Perwakilan  dikarenakan  posisi  yang  lebih strategis, koordinasi dengan instansi vertikal menjadi lebih mudah dan efisien.
Menurut  Febrityas,  “metode  pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Asisten  ORI  antara  lain,  menerima  laporan  langsung,  melalui  media  telepon, faksimil,  maupun  email.  Selain  itu  ORI  Kaltim  juga  melakukan  pengamatan
melalui  media  informasi  dan  melakukan  inisiatif  investigasi 3 ”.  Lebih  lanjut Febrityas  menjelaskan  mengenai  metode  investigasi  yang  dibedakan  menjadi  2 macam :
1. Secara Tertutup
Metode  investigasi  secara  tertutup  dilakukan  dengan  tanpa  kontak  secara langsung dengan pihak terlapor.
2. Secara Terbuka Metode  investigasi  secara  terbuka  dilakukan  melalui  komunikasi  terlebih dahulu  dengan  pihak  terlapor.  Diawali  oleh  pihak  ORI  Kaltim  yang mengirimkan  surat  pemberitahuan  bahwa  akan  diadakan  investigasi  pada instansi  terlapor.  Di  Kota  Samarinda  lebih  sering  dilakukan  investigasi  secara terbuka.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia, pada Pasal 34 dijelaskan bahwa Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan  ke  objek  pelayanan  publik  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu kepada  pejabat  atau  instansi  yang  dilaporkan  dengan  memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan.
Dalam  melakukan  pengamatan  terhadap  pelayanan  publik  lebih  banyak dilakukan  secara  tertutup  oleh  ORI  Kaltim.  Dapat  juga  dilakukan  inisiatif  melalui media  massa,  dengan  sebelumnya  menghubungi  pelapor  untuk  dilakukan  kroscek. Proses  pelaporan  diawali  dengan  penerimaan  laporan  dari  pelapor,  kemudian laporan  tersebut  diregistrasi  ke  dalam  sistem  dan  dibuatkan  resume  terkait kelengkapan  berkas  dan  kategori  pelanggaran  yang  dilakukan  atau  kategori  mal administrasi, dan setelah itu penentuan metode penyelesaian yang akan digunakan, ada  tiga  (3)  macam  metode  penyelesaian,  antara  lain;  Bersurat,  Mediasi,  dan Inisiatif  Investigasi  secara  langsung.  Ketiga  metode  penyelesaian  ini  biasanya diterapkan  untuk  kasus-kasus  yang  berbeda,  metode  bersurat  biasanya  digunakan untuk  pelanggaran  terkait  pelayanan  surat-surat,  metode  mediasi  biasanya digunakan  untuk  kasus-kasus  terkait  ketenagakerjaan,  dan  untuk  investigasi langsung  untuk  kasus-kasus  yang  memang  sudah  menjadi  sorotan  media.  Selain ketiga  metode  tersebut,  ajudikasi  juga  menjadi  pilihan  penyelesaian,  akan  tetapi untuk metode ajudikasi ORI Pusat sedang mempersiapkan instrumen atau peraturan pemerintah yang dapat dijadikan sebagai payung hukum.
Menurut  Febrytias,  “terkait  metode  ajudikasi  pernah  dilakukan  pada  kasus pengurusan  permohonan  bebas  narkotika  (tes  narkoba)  di  Kabupaten  Kutai  Barat, diselesaikan  dengan  melakukan  klarifikasi  langsung  kepada  pihak  Rumah Sakit/instansi  terlapor” 4 .  Pada  penyelesaian  melalui  metode  mediasi  kebanyakan ORI  Kaltim  hanya  memfasilitasi  mediasi  oleh  pelapor,  yang  kemudian  hasil mediasi  diselesaikan  oleh  instansi  terlapor,  dengan  harapan  hasil  tersebut  dapat diterima oleh kedua belah pihak.
ORI  Kaltim  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  tidak  hanya  pada  tahapan penyelesaian  laporan  tetapi  secara  berkesinambungan  tetap  melakukan  monitoring
3 Wawancara dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim-Kaltara.
4 Wawancara dengan Asisten ORI Kaltim
terhadap  pelaksanaan  hasil  penyelesaian,  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati. Apabila dalam  pelaksanaan hasil kesepakatan tidak sesuai  atau tidak dilaksanakan maka  ORI  Kaltim  akan  memberikan  rekomendasi  kepada  lembaga  tertinggi  untuk dilakukan  pembinaan,  hal  ini  diatur  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  pada  UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia Pasal 38 yang menyatakan bahwa rekomendasi bersifat wajib.
Pencegahan  terjadinya  maladministrasi  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan pemerintahan  yang  baik,  hal  ini  pula  telah  ditempuh  oleh  ORI  Kaltim  dengan melakukan uji kepatuhan terhadap pelayanan publik, uji kepatuhan ini dilaksanakan di setiap SKPD. Selain itu ORI Kaltim meningkatkan eksistensi dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui berbagai media, salah satunya media sosial dengan  menggunakan  aplikasi  asik.ombudsman.co.id.  hal  ini  dilakukan  supaya masyarakat bisa melakukan pengawasan secara mandiri. Sosialisasi kepada instansi dan  masyarakat  juga  telah  dilakukan  oleh  ORI  Kaltim  melalui  media  radio.  Pada dasarnya setiap instansi pemerintah telah menyediakan unit pengelolaan pengaduan terhadap  pelayanan  instansi  terssebut,  hal  ini  dimaksudkan  agar  instansi  tersebut dapat  melakukan penyelesaian secara mandiri  tanpa perlu campur tangan lembaga independen  lainnya.  Oleh  karena  itu  keberadaan  ORI  Kaltim  sebagai  salah  satu alternatif  pengawasan  pelayanan  publik  yang  mandiri  atau  independen  dan  dapat dengan mudah masyarakat.
Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  dalam percepatan  reformasi  birokrasi  bekerjasama  dengan  Ombudsman  Republik Indonesia  dan  Bandung Institute  of  Governance  Studies (BIGS)  dan  dengan didukung  dari United  States  Agency  of  International  Development (USAID)  dan Management System International (MSI) telah melakukan uji coba penerapan satu metodologi  evaluasi  yang  selama  ini  digunakan  oleh  perusahaan  swasta  untuk meningkatkan kinerja pelayanan, dikenal dengan istilah metode Mystery Shopping . Metode  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  potret  aktual  layanan  berdasarkan pengalaman  langsung  pengguna  jasa. Mystery  shopping dapat  digunakan  untuk menilai  layanan:  layanan  langsung  tatap  muka  yang  diberikan  di  unit-unit pelayanan, layanan berbasis telepon ( call center ), layanan berbasis website ( online ).
Metode Mystery  Shopping memiliki  manfaat  bagi  unit  pelayanan  publik sebagai berikut:
1. Memenuhi  maklumat  pelayanan,  memastikan  hal-hal  yang  dijanjikan  ke masyarakat (standar pelayanan) dipenuhi oleh unit pelayanan publik.
2. Meningkatkan level kualitas pelayanan publik.
3. Apabila mystery  shopping dilakukan  secara  regular,  maka  akan  meningkatkan integritas  petugas,  meningkatkan  kesadaran  petugas  mengenai  hal-hal  penting dalam pelayanan serta membentuk kebiasaan pelayanan yang lebih baik.
Semua  unit  pelayanan  publik,  baik  yang  memberikan  pelayanan  administratif, barang  publik  ataupun  jasa  publik,  dapat  melakukan mystery  shopping untuk mengukur implementasi standar pelayanan yang ditetapkan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  ORI  Kaltim  untuk  Kota  Samarinda, berikut informasi statistik berdasarkan substansi laporan yang telah diterima selama tahun 2015, antara lain;
Tabel. 1.
No Aspek Jumlah 1 Air Minum 1 2 Cukai dan Pajak 1 3 Kesehatan 3 4 Pendidikan 3 5 Perhubungan/Infrastruktur 1
Informasi  statistik  berdasarkan  dugaan  maladministrasi  yang  telah  diterima selama tahun 2015, antara lain;
Tabel 2. No Aspek Jumlah 1 Penundaan Berlarut 5 2 Penyimpangan Prosedur 1 3 Permintaan Imbalan Uang, Barang, dan Jasa 6 4 Tidak Patut 1 5 Tidak Memberikan Pelayanan 1
Informasi  statistik  berdasarkan  klasifikasi  pelapor  yang  telah  diterima  selama tahun 2015, antara lain;
Tabel 3. No Aspek Jumlah 1 Inisiatif Invetigasi 9 2 Perorangan/Korban Langsung 13
Informasi statistik berdasarkan klasifikasi instansi terlapor yang telah diterima selama tahun 2015, antara lain;
Tabel 4.
No Aspek Jumlah 1 BUMD 1 2 Kementerian Kesehatan 1 3 Kementerian Keuangan 1 4 Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 4 5 Pemerintah Provinsi 5 6 Sekolah Negeri 2
Berdasarkan  data  tersebut  diatas,  dari  beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Kota Samarinda  beberapa  diantaranya  terkait  masalah  kualitas  pelayanan,  administrasi dan dugaan adanya pungutan liar pada setiap proses pelayanan.

## B. Kendala bagi Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan
Dalam  melakukan  fungsi  pengawasan,  khususnya  pada  pelayanan  publik  di Kota Samarinda, menurut Febrityas “ORI Kaltim tidak mengahadapi kendala yang berarti, hanya saja pada saat melakukan pengamatan maupun investigasi diperlukan waktu  dan  biaya  yang  lebih  banyak.  Selain  itu,  efektivitas  pengawasan  dirasakan kurang  atau  dapat  dikatakan  ORI  Kaltim  tidak  dapat  segera  menanggapi  laporan- laporan  yang  ada” 5 .  Meskipun  laporan  atau  aduan  dari  pihak  pelapor  terkait pelayanan publik di Kota Samarinda dapat segera diterima oleh ORI Kaltim tetapi dalam prosesnya dibutuhkan waktu untuk melakukan pengawasan dan investigasi”.
Kendala  lain  yang  dihadapi  oleh  ORI  Kaltim  adalah  kurangnya  kesadaran masyarakat khususnya di Kota Samarinda untuk berperan aktif melaporkan adanya mal  administrasi  didalam  sebuah  instansi,  kebanyakan  informasi  diperoleh  dari inisiatif  media.  Selain  itu,  kendala  lain  berkaitan  dengan  website/link  ORI  Kaltim yang  belum  sepenuhnya  dapat  dipergunakan,  hal  ini  berkaitan  pada  minimnya anggaran yang terbatas bagi ORI Kaltim, anggaran yang diperoleh sekitar 63 miliar rupiah per tahun, yang kemudian dialokasikan untuk ORI Pusat dan 32 perwakilan di masing-masing Provinsi di Indonesia.
Terkait  kendala  pada  sumber  daya  manusia,  pada  ORI  Kaltim  hanya  ada  5 orang Asisten ORI yang mewakili beberapa bidang antara lain, bidang pengawasan, bidang  pencegahan,  bidang  humas,  dan  administrasi.  Kelima  (5)  Asisten  ini mengawasi  tidak  hanya  wilayah  Kalimantan  Timur  tetapi  juga  pada  wilayah Kalimantan  Utara.  Apabila  dibandingkan  dengan  wilayah  yang  diawasi  sangat terlihat  ketimpangan  dengan  sumber  daya  manusia  yang  tersedia.  Karena  itu sumber daya manusia juga termasuk kendala bagi ORI Kaltim.
5 Wawancara dengan Asisten ORI Kaltim.
ORI  Kaltim  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  melaksanakan  fungsinya sebagai  lembaga  pengawas  independen.  Akan  tetapi  dengan  adanya  beberapa kendala yang dihadapi akan mendapatkan hambatan-hambatan pada prosesnya.

## BAB IV

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan pengawasan oleh ORI Kaltim dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu  :  menerima  laporan  secara  langsung/perorangan,  telepon,  faksimil, maupun  email.  Dan  metode  penyelesaian  yang  dilaksanakan  oleh  ORI Kaltim  dengan  bersurat,  mediasi,  dan  inisiatif  investigasi.  Metode penyelesaian  dengan  ajudikasi  sedang  dipersiapkan  instrumen  sebagai payung  hukumnya.  ORI  Kaltim  telah  melakukan  sosialisasi  baik  melalui media elektronik maupun media massa kepada masyarakat, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik.
2. Kendala yang dihadapi oleh ORI Kaltim terkait permasalahan waktu, biaya, dan  efektifitas  pengawasan.  Selain  itu,  kendala  lainnya  terkait  sumber  daya manusia dan anggaran ORI Kaltim yang terbatas.

## B. Saran
Demi  peningkatan  kinerja  ORI  Kaltim  dan  peningkatan  pelaksanaan pelayanan publik di Kota Samarinda, ada baiknya ORI Kaltim dapat menambah anggota  yang  dapat  melakukan  pengawasan  secara  berkala,  di  instansi-instansi yang terindikasi melakukan maladministrasi. Selain itu, agar proses penindakan laporan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak memakan waktu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Literatur
PKP2A  III  LAN  Samarinda, Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Wilayah  Kalimantan , Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2013
Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta. Budhi Masthuri, Mengenal Ombudsman Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 2005 Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparatur  Pemerintah  dan Peradilan Tata Usaha Negara , Liberty, Yogyakarta, 1995 Irfan  Fachruddin, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung, 2004
S.F.  Marbun, Peradilan  Administratif  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1997
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Amandemen  ke Empat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah