Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 967-972 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2826

## Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan Sei Agul
1) Maringan Panjaitan, 2) Vera A. Pasaribu, 3) Jonson Rajagukguk, 4) Dimpos Manalu, 5) Silvia Gea, 6) Ridhon M B Simangunsong, 7) Lasma Siagian
1,2,3,4) Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen
5) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen
6) Dosen tetap Administrasi bisnis Fisip, Universitas HKBP Nommensen
7) Dosen tetap Prodi Ekonomi Pendidikan FKIP, Universitas HKBP Nommensen Email: maringan.panjaitan@uhn.ac.id

## I. PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah negara dalam membangun dan melembagakan politiknya sangat tergantung sejauh mana  partisipasi  politik  warganya  dalam  politik.  Pemilu  yang  diselenggerakan  oleh  sebuah  negara  dengan jaminan UU dan jaminan konstitusional adalah sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu rakyat memberikan hak politiknya dan partisipasinya untuk menetukan amsa depan pemerintahan lima tahun kedepan.
Jika kita lihat sebuah kasus di Kota Medan pada beberapa waktu yang silam mislanya bahwa golput bisa jadi sebuah pilihan politik yang bisa jadi masalah kedepannya karena menganggap legalitas pemilu kedepan.

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kesadaran Warga Negara, Pemilu 2024 Pemilu  yang  damai  dan  jujur  adalah  tujuan  utama  yang  harus  kita  pahami  dan  sepakati bersama agar bisa menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan negara yang baik dan benar. Dalam  pemilu  warga  negara  diberikan  kebebasan  sebebas-beasnya  dan  dijamin  oleh konstitusi untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Melalui pemilu warga negara akan datang ke  tempat  pemungutan suara  dan  sudah di  atur  oleh negara  melalui  regulasi  khusus tentang pemilihan  umum.  Warga  negara  akan  memberikan  hak  politiknya  agar  kedepan  tercipta struktur  pemerintahan  yang  akan  menyelenggerakan  tata  kelola  negara  untuk  pelayanan publik  dan  percepatan  pembangunan.  Masalahnya,  bagaimana  mewujudkan  pemilu  yang damai  dan  jujur  dengan  berbagai  indikatornya  adalah  tujuan  yang  kita  inginkan  bersama. Untuk itulah penting kesadaran semua warga negara bagaimana agar pemilu yang damai dan jujur bisa terwujud dengan baik pada tahun 2024 bagi masyarakat Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Medan sebagai warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dengan baik.

## A B S T R A C T
Keywords: Political Participation, Citizen Awareness, 2024 Election Peaceful  and  honest  elections  are  the  main  goal  that  we  must  understand  and  agree  on together  so  that  they  can  become  a  means  of  upholding  good  and  true  state  sovereignty.  In elections,  citizens  are  given  the  greatest  freedom  and  are  guaranteed  by  the  constitution  to channel their political aspirations. Through elections, citizens will come to the voting stations and  this  has  been  regulated  by  the  state  through  special  regulations  regarding  general elections. Citizens will give their political rights so that in the future a government structure will  be  created  that  will  organize  state  governance  for  public  services  and  accelerate development.  The  problem  is,  how  to  realize  peaceful  and  honest  elections  using  various indicators is the goal we all want. For this reason, it is important for all citizens to be aware of how to achieve peaceful and honest elections in 2024 for the people of Jalan Sekata, Sei Agul Village, Medan, as citizens who already have the right to vote properly.
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 967-972 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2826
Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan ...
Rendahnya  partisipasi  politik    masyarakat  ( political  participant  society )  dalam  pemilihan  umum  kepala daerah  (pilkada)  di  Kota  Medan    beberapa  tahun  yang  lalu  mislanya  sebagai  sebuah  kasus  masalah  golput dari  berbagai  kasus  lainya.  Pilkada  sebagai  proses  politik  (political  process)  dalam  mencari  figur  Kepala Daerah yang merakyat kembali diperhadapkan dengan golput yang terus menerus keluar sebagai pemenang ( the  winner  player ).  Partisipasi  pemilih  berkisar  20  s/d  30  persen  saja.  Artinya  angka  golput  sudah  pasti sampai  pada  angka  70  persen  lebih.  Persentase  itu  naik  dibandingkan  partisipasi  pemilih  pada  Pemilu Gubernur  Sumut  tahun  2013  yakni  sebesar  43%  atau  625.067  pemilih  dari  1.433.551  pemilih  terdaftar. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pemilukada Kota Medan hanya sampai kisaran 20 s/d 30 persen.
Mengapa  golput  sering  (terus)  menang  dalam  setiap  event  pilkada?  Bahkan  golput  menang  dalam pilkada  Kota  Medan?  Apakah  golput  sebagai  sikap  politik  ( political  principle )  rakyat  yang  kritis  patut dijadikan  sebagai  ancaman  demokrasi?  Di  negara-negara  maju  fenomena  golput  bukan  sesuatu  hal  yang menakutkan.  Persentasi  golput  di  negara  –negara  maju  sangatlah  kecil.  Tradisi  masyarakat  negara  maju memilih  sangat  tinggi.  Mereka  berduyun  –duyun  akan  terjun  ke  TPS  jika  sudah  waktunya  pemilu  (apakah eksekutif  dan  legislatif).  Tradisi  fanatisme  pemilih  muncul  di  negara  maju  karena  memang  pilihan  mereka sangat menentukan nasib mereka.

## Gambar 1. Lokasi PkM
Bagaimana  dengan  kondisi  negara  kita  dimana  tiap  tahun  tradisi  memilih  pemimpin  dalam  setiap pilkada  cenderung  mengalami  penurunan  (golput).  Pertanyaannya,  mengapa  masyarakat  lebih  (cenderung) memilih golput sebagai sikap politik? Padahal masa depan mereka lima tahun sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin di daerahnya. Sikap apatisme masyarakat ini harus dijadikan sebagai ancaman demokrasi.
Jangan kita samakan golput di negara maju sebagai sikap politik dengan golput di negara yang sedang dalam transisi demokrasi. Konteks golput di negara maju sangat beda dengan negara kita. Golput di negara maju  merupakan  rasionalitas  politik.  Mungkin  dia  melihat  si  calon  tidak  layak,  dan  tidak  terjadi  secara kolektif, hanya personal.
Di  negara  kita  golput  terjadi  secara  kolektif  (bersama),  bukan  personal.  Fenomenanya  sama  dengan (satu) alasan yang sama. Alasan masyarakat menjadi golput kalau diambil semua jawaban bisa dipastikan 90 persen jawabnya sama, yaitu siapapun yang terpilih jadi pemimpin tetap akan korupsi. Siapapun pemimpin nasib kita tetap seperti ini –ini saja. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa muncul tulisan ini.
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
1) Memberikan  pemahaman  tentang  gpentingnya  kesadaran  warga  negara  dalam  hal  ini  masyarakat  jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat mengenai pemilu 2024.
2) Memberikan solusi dalam membangun sistem tata kelola pemilu 2024 berbasis kesadaran warga negara.
3) Membangun  sistem  pemilu yang  bisa  mengakomodir berbagai  aspirasi  yang bagus untuk pemilu  2024 ini.

## II. METODE SOSIALISASI
Metode  sosialisasi  adalah  dengan  model  ceramah  bagi  masyarakat  Jalan  Sekata  di  Kecamatan  Medan Barat  Kota  Medan  mengenai  hubungan  kesadaran  warga  negara  dengan  pemilu  2024  agar  berjalan  denagn sukses, damai, dan jujur.

## III. PEMBAHASAN
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 967-972 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2826

## Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum
Adapun yang menjadi Tujuan Pemilu Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko  (2003:19)  pemilu   dalam pelaksanaanya memiliki  tiga tujuan yakni:
1)   Sebagai  mekanisme  untuk  menyeleksi  para  pemimpin   pemerintahan  dan alternatif kebijakan umum (public policy).
2)  Pemilu sebagai  pemindahan  konflik  kepentingan  dari   masyarakat  kepada badan  badan  perwakilan rakyat    melalui      wakil    wakil    yang    terpilihatau  partai  yang      memenangkan        kursi      sehingga integrasi   masyarakat   tetap terjamin.
3)   Pemilu   sebagai   sarana   memobilisasi, menggerakan   atau    menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya   berdasarkan Undang-Undang Nomor  8  tahun  2012 pasal  3  yakni  pemilu diselenggarakan untuk  memilih anggota  DPR, DPRD   Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota dalam  Negara Kesatuan  Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## Gambar 2. Kegiatan PkM
Sedangkan  yang  menjadi  fungsi  Fungsi  Pemilihan  Umum  Menurut  C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T. Kansil  Fungsi  Pemilihan  Umum  sebagai  alat  demokrasi  yang  digunakan  untuk:    1)  Mempertahankan  dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi  di Indonesia.  2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila  (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).  3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap  tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.
Memang  kita  akui  ketika  masyarakat  memilih  kepala  daerah  (Gubernur/  Walikota  dan  Bupati)  secara langsung  yang  dimulai  dari  tahun  2004  yang  lalu  harapan  masyarakat  adanya  perubahan  secara  radikal. Konsep  pembangunan kearifan  lokal  yang  digadang-gadang  akan  mampu  memperbaiki  nasib  mereka  tidak kunjung  datang.  Bahkan  desentralisasi  korupsi  makin  merajalela.  Bupati  dan  Walikota  yang  terpilih  bukan fokus  dalam  mengurus  rakyatnya  sebagaimana  yang  diamantakn  oleh  UU.  Bahkan  pada  pemilukada selanjutnya  yang  dimulai  tahun  2008/2009  fenomena  yang  sama.  Aktivitas  pemerintaha  begitu-begitu  saja. Tidak  ada  terobosan  yang  berarti  yang  bisa  mengangkat  derajat  hidup  masyarakat  daerah.  Kecenderungan korupsi tetap terjadi.
Apa yang diharapkan oleh masyarakat pada Bupati dan Walikota dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan,  kesehatan,  dan  pendidikan  tidak  sesuai  dengan  ekspektasi  masyarakat.  Dimana-mana  jalan  hancur lebur,  kualitas  air  minum  tidak  bagus,  biaya  sekolah  mahal  sekalipun  anggaran  pendidikan  sangat  besar. Bahkan banyak lagi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.
Tujuan  otonomi  daerah  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  medekatakan  pemerintahan kepada rakyat supaya percepatan pembangunan dan percepatan pelayanan publik dapat terwujud, gagal sama seklai.  Banyak  Pejabat  dan  Kepala  Daerah  yang  ditangkap  oleh  KPK  karena  korupsi.  Korupsi  di  daerah menjadi  isu  nasional.  Tata  kelola  anggaran  makin  runyam  karena  cenderung  disalahgunakan  oleh  pemda. Semua  ini  berefek  pada  tidak  jalannya  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien.  Akhirnya,  kualitas  hidupa masyarakat tidak berubah.
Sementara biaya untuk mkelaksanakan pilkada sangatlah besar. Anggaran untuk pilkada per Kabupaten mencapai  rata-rata  18  miliar  untuk  satu  putaran.  Anggaran  yang  besar  ini  dianggap  mubazir  kalau  hanya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 967-972 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2826
Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan ...
untuk  melahirkan  Bupati  dan  Walikota  yang  korup.  Akibatnya  wacana    model  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  pun  perlu  ditinjau  ulang.  Proses  demokratisasi  yang  diharapkan  melalui  pilkada  tidak berjalan  sesuai  dengan  skenario.  Siapa  yang  patut  dipersalahkan  dengan  carut  marutnya  pilkada  kita sekarang ini?
Secara  sistem,  model  pilkada  secara  lsngung  sudahlah  tepat.  Implementasinya  yang  jauh dari  ontologi pilkada langsung ini. Pilkada langsung tanpa diimbangi dengan persiapan yang matang, persiapan SDM telah membuat  masyarakat  alergi  dengan  pilkada.  Mengapa  tidak,  semua  calon  menjanjikan  perubahan  yang radikal untuk perbaikan hidup masyarakat. Setelah terpilih apa yang dijanjikan tidak juga terealisasi. Bahkan dalam  setiap  event  pilkada  sering  terjadi  konflik  sosial,  semua  calon  yang  kalah  rame-rame  menggugat  ke Mahkamah  Konstitusi,  akibatnya  pendidikan  politik  yang  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  nihil sama sekali.
Inilah  yang  memicu  sikap  masyarakat  untuk  golput  dan  merupakan  sikap  politik.  Apakah  masyarakat patut  dipersalahkan  dengan  pilihan  politiknya  ini?  Tentu  tidak.  Sekalipun  peran  civil  society  merupakan prasyarat  mutlak  dalam  konsolidasi  demokrasi  modern  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Juan  J  Linz  dan Alfred Sthepan (1996), masyarakat tidak bisa langsung dipersalahkan.
Ini  adalah  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas).  Ketika  pemerintah  menyatakan  dirinya  sebagai pemerintahan  yang  merakyat,  nyatanya  pemerintahan  yang  culas  masyarakiat  akan  melihat  ini  sebagai kebohongan  besar.  Akibatnya  masyarakat  hanya  melihat  pemerintahan  ini  adlaah  bentuk  oligarki  elite semata.  Pemerintah  hanya  milik  sekelompok  orang  yang  punya  akses  mengendalikan  pemerintahan.  Akses masyarakat  miskin  sangat  lemah  kepada  pemerintah  daerah  karena  bargaining  posisionnya  sangat  rendah. Akibatnya, masyarakiat kita menjadi masyarakiat yang sangatn apatis kepada pemerintahan.
Pemerintahan daerah yang miskin kreasi, tetapi subur korupsi memicu masyarakat makin apatis. Ketika muncul pilkada,  padahal  menetukan  nasib  masyarakat  itu  sendiri,  masyarakat  lebih  memilih  golput  dengan satu  alasan,  pilkada  tidak  akan  mengubah  nasib  mereka.  Pola  pikir  seperti  ini  harus  dilihat  pemerintah sebagai ancaman. Pemerintah pusat perlu melakukan kebijakan.
Misalnya,  siapa  kepala  daerah  terpilih  harus  menjalankan  pemerintahannya  secara  terukur.  Pemerintah pusat  perlu  membuat  bebeapa  indikator  capaian  pemerintahan  yang  sukses.  Semua  kepala  daerah  perlu mencdapai capaian indikator ini yang muaranya adalah percepatan dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian semua pemda akan berusaha maksimal untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan baik karena  adanya target capaian yang dibuat oleh pemerintahan pusat.
Pemerintah pusat harus mampu mengambil hati masyarakat dengan terus mendorong pemerintah daerah adalah  pemerintahan  yang  melayani  dengan  baik.  Dengan  demikian  masyarakat  akan  berubah  dan mengatakan betapa pemerintahan itu sangat penting dalam proses pembangunan daerah.  Yang ada di pikiran masyarakat  kita  saat  ini  adalah  bahwa  pemerintahan  itu  hanya  milik  beberapa  orang  saja.  Praktiknya memang  seperti  itu.  Akibatnya  memicu  apatisme  masyarakat  kepada  setiap  aktivitas  politik  pemerintahan, termasuk pilkada.
Pilkada  Kota  Medan  yang  hanya  menempatkan  partisipasi  masyarakat  20  persen  s/d  30  persen memberikan  kita  sebuah  pesan  khusus,  golput  kedepannya  akan  semakin  kuat  dan  melembaga.  Apa  upaya yang bisa dilakukan mencegah golput ini tidak  bisa lagi dengan himbauan semata (iklan, alat peraga, dsb). Perlu sebuah terobosan yang brilian dengan cara meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi pemerintahan yang  merakyat,  melayani  dan  visioner.  Hanya  dengan  cara  inilah  angkat  golput  bisa  dikurangi.  Karena kepercayaan  (trust)  masyarakat  pada  pemerintah  sudah  hilang  atau  tidak  percaya  lagi.  Siapapun  walikota pasti semua urusan  musti dengan uang atau tetap juga dengan uang.
Untuk itu, action adalah hal yang utama. Bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat menempatkan dirinya  sebagai  pelayan  masyarakat  yang  sesungguhnya  adalah  esensi  yang  harus  dilakukan  kalau  ingin melihat  golput  bukan  lagi  sebagai  sikap  politik  dan  pemenang.  Kata  kuncinya  (political  willnya)  ada  sama pemerintah. Dan untuk itulah Pemko Medan dengan Walikota yang baru harus bekerja ekstra keras untuk itu.
Fenomena  golput  yang  menjadi  pemenang  pada  pilgubsu  7  Maret  2013  menjadi  bahan  yang  terus menjadi fokus diskusi di Sumatera Utara. Para analis politik di Sumatera Utara melalui Opini Harian SINDO Sumut terus mengupas mengapa golput bisa menjadi pemenang pada pilgubsu 2013. Terkejutkah kita golput bisa  menang  pada  pilgubsu  2013?  Setidaknya  pertanyaan  yang  sangat  sederhana  ini  mengawali  tulisan  ini mengapa  golput  bisa  menang  pada  pilgubsu  2013.  Bagi  penulis  secara  pribadi  munculnya  golput  sebagai
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 967-972 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2826
Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan ...
pemenang  bukan  hal  yang  asing.  Pada  pemilihan  Walikota  Medan  2010  pun  golput  keluar  sebagai pemenang. Memang tidak sebesar sekarang (pilgubsu 2013) persentasenya.
Golput  sudah  sering  menjadi  pemenang  dalam  setiap  pelaksaan  pilkada  di  berbagai  daerah. Kemenangan  golput  bukan  hal  yang  asing  lagi  dalam  demokrasi  kita.  Tentu  yang  menjadi  pembahasan adalah sejauh mana golput mempengaruhi kualitas demokrasi yang sedang kita bangun bersama? Sementara fakta mengatakan pola partisipatoris warga dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Di negara-negara maju  seperti  Eropa  barat,  Jepang,  Korea  Selatan  dukungan  warga  sangat  signifikan  bagi  kemajuan negaranya. Asumsinya, semakin terdidik masyarakat semakin kuat kontrol pada penyelenggara negara.
Pada  akhirnya  elit-elit  politik  tidak  bisa  main-main  lagi.  Mereka  ikut  memperbaharui  dirinya  dan melakukan  instropkesi  karena  kemajuan  masyarakat  tersebut.  Dari  sini  dapat  kita  lihat  tingkat  pendidikan masyarakat  yang  bergerak  maju  ikut  mempengaruhi  kemajuan  sebuah  bangsa.  Artinya,  pemimpin  yang merakyat  lahir  dari  proses  yang  baik  dan  benar.  Pada  saat  pemilihan  langsung  adalah  sebuah  pilihan  yang dihadapkan pada masyarakat, apakah metode yang dianggap demokratis ini langsung menghasilkan seorang pemimpin yang baik, khususnya Gubernur dan Bupati beserta wakilnya?
Fakta mengatakan, evaluasi dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa otonomi daerah cenderung gagal. Terlepas faktor yang mempengaruhinya. Otonomi daerah yang dulunya diharapkan mampu menjawab persoalan  daerah  dalam  bentuk  percepatan  pembangunan,  pendekatan  pemerintahan  kepada  rakyat  tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan yang paling menonjol adalah desentralisasi korupsi. Ada 174 kepala daerah  berdasarkan  data  2012  yang  sedang  dalam  proses  hukum.  Ini  merupakan  sebuah  gambaran  bahwa otonomi  daerah  cenderung  mengalami  kegagalan.  Menyelematkan  otonomi  daerah  mutlak  diperlukan pemimpin yang mampu memberikan pelayanan yang baik pada rakyat dengan komitmen dan integritas yang tinggi.
Berangkat  dari  kegagalan  otonomi  daerah  dan  aji  mumpung  kepala  daerah  maka  muncullah  apatisme yang  tinggi  dikalangan  rakyat.  Pemerintah  dimata  rakyat  adalah  sekelompok  oligarki  lokal  yang  hanya mementingkan  diri  sendiri.  Bahkan  masyarakat  sampai  beranggapan  tanpa  pemerintahan  aktivitas  rakyat tetaplah  jalan.  Ini  adalah  sebuah  kondisi  yang  tidak  bagus  di  tingkat  lokal.  Bagaimana  mengatasi  ini dibutuhkan pemimpin di tingkat lokal yang transformatif dan aspiratif.
Dalam konteks Sumatera Utara, apakah kepemimpinan transformatif dan aspiratif terhadap kepentingan rakyat sudah terwujud dengan baik? Indikator kesana pun belum ada. Survei beberapa lembaga independen, bahkan  KPK  pada  tahun  2011  pernah  menempatkan  daerah  ini  daerah  paling  korup.  Pejabat  di  Sumatera Utara pun banyak yang berurusan dengan Jaksa, KPK karena terlibat persoalan korupsi. Tampilan SUMUT dengan sebutan semua urusan musti dengan uang tunai menjadi benar dalam konteks Sumut sebagai daerah yang sangat korup. Dalam hal inilah pesimisme berpemerintahan Sumut muncul dikalangan rakyat.
Berangkat  dari  apatisme  rakyat  pada  pemerintahan,  apakah  mereka  bisa  kita  salahkan  ketika  mereka tidak  memberikan  suaranya  pada  7  Maret  2013  kemarin? Salahkan  mereka  mendesah  dengan  ucapan  yang sangat sederhana, “siapapun gubernur nasib kemai seperti ini”. Berangkat dari desahan ucapan inilah banyak warga Sumut menjadi golput. Mereka memilih golput dengan alasan membuang energi untuk memilih. Toh pada  akhirnya  mereka  akan  membentuk  oligarki  lokal  di  Sumut.  Sikap  apatisme  publik  ini  bukan  tanpa alasan. Sementara yang dibutuhkan oleh rakyat bukanlah hal yang sulit.
Gambar 3. Foto Bersama
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 967-972 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2826
Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan ...
Mereka  hanya  butuh  jalan,  sarana  air  minum,  harga  semabko  jangan  terlalu  tinggi.  Permintaan  rakyat sangat  sederhana.  Mereka  tidak  minta  rumah,  mobil,  atau  barang  mewah  lainnya.  Bagaimana  pemerintah menyanggupi permintaan rakyat yang sangat sederhana ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Bahkan konsep anggaran dalam struktur APBD tidak pernah berpihak kepada masyarakat.
Biaya-biaya  untuk  belanja  pegawai  lebih  besar  daripada  belanja  untuk  publik.  Ini  sungguh  sebuah kondisi yang sangat ironis. Bagaimana keberhasilan pembangunan bisa berhasil dengan struktur APBD yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Munculnya apatisme rakyat pada pemerintahan, termasuk golput dalam setiap pemilu secara psikologis bisa kita maklumi.
Ketika  golput  menjadi  pemenang  pada  pilgubsu  2013  ini  merupakan  sebuah  simbol  kekecewaan masyarakat pada pemerintah sudah sampai pada titik nadir. Apakah kehadiran golput menjadi momok yang menakutkan pada kita semua? Sebelum tiba sampai pada sebuah konklusi bahwa golput itu merugikan pada perkembangan  demokrasi,  memahami  mengapa  golput  menjadi  pemenang  jauh  lebih  penting  daripada menyalahkan golput tersebut.
Mengapa  golput  bisa  menang  dalam  pilgubsu  2013  merupakan  bentuk  golput  berkonstitusi.  Dasar hukum  golput  sangatlah  jelas,  gagalnya  pemerintah  Sumatera  Utara  menjadi  pemerintahan  yang  baik, pemerintahan  merakyat,  pemerintahan  yang  melayani  merupakan  penyebab  munculnya  golput  menjadi pemenang  pada  pilgubsu  2013.  Golput  muncul  sebagai  fenomena  ketika  rakyat  sudah  apatis  dan  muak dengan  kondisi  pemerintahan  yang  tidak  pernah  berpihak  kepada  masyarakat.  Jelaslah  bahwa  golput berkonstitusi merupakan fakta kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang berbpihak atau berbasis rakyat.

## IV. KESIMPULAN
Pemilu  yang  damai  adalah  tanggung  jawab  kita  semua.  Dengan  pemilu  damai  dan  jujur  ada  harapan untuk memperoleh pemimpin  yang baik  (DPR  dan Presiden/  Wapres).  Pemilu  damai  harus  disosialisasikan kepada  semua  komunitas,  bagaimana  agar  pemilu  damai  ini  bisa  terwujud  dengan  baik.  Tidak  a  da  alasan untuk  tidak  mewujudkan  dan  membumikan  pemilu  yang  damai  dan  jujur.  Masyarakat  Di  Jalan  Sekata Kelurahan  Sei  Agul  Kecamatan  Medan  Barat  Kota  Medan,  sebagai  salah  satu  komunitas  yang  juga diharapkan  menjadi  partisipan  dalam  pemilu  sangat  kita  harapkan  ikut  dalam  mendukung  dan  mendorong pemilu yang damai.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.  M.  D.,  &  Yusof,  H.  (2011).  Quality  and  qualitative  studies:  The  case  of  validity,  reliability,  and generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting, 5(1/2), 25-26
Basri,  H.  (2014).  Using  qualitative  research  in  accounting  and  management  studies:  not  a  new  agenda.
Journal  of  US-China  Public  Administration,  October  2014,  Vol.11,  No.10,  831-838.  DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
Chua, W.F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. The Accounting Review, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1986), pp. 601-632.
Evans, Kevin Raymond, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, PT Arise Consultancies, Jakarta,
2003.
Feith, Herbert, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999. Haris, Syamsuddin (Editor), Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Yayasan Obor Indonesia – PPW LIPI, Jakarta, 1998.