## ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH Dian Aries Mujiburohman* dan Kusmiarto **
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective.  The values of human right should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasari pembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, should get a more prosperous life than the condition prior to the development process or  at least they have similar condition as compared to  the situation before the land acquisition process takes place.  . The activity should also protect people’s prosperity so that they do not  get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition.  First, the loss of income  due to the loss or decrease of lands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth, the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.
Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Human right, public inetrest, land acquisition.
Intisari Intisari Intisari Intisari Intisari:Tulisan ini bertujuan mengkaji tentang pengadaan tanah dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasari pembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. Masyarakat yang terkena dampak, kualitas hidupnya harus di usahakan lebih meningkat dan atau setidaknya kondisinya sama dengan sebelum terkena pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah ini juga harus mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masyarakat, termasuk hak untuk mendapat jaminan kesejahteraan agar tidak menjadi lebih miskin dari sebelum tanahnya dibebaskan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah, yaitu: Pertama, hilangnya pendapatan akibat tanah yang berkurang atau hilang sama sekali yang dimilikinya. Kedua, hilangnya mata pencarian baik yang bersifat sementara atau permanen. Ketiga, keresahan sosial dan terputusnya ikatan kekeluargaan yang disebabkan pemindahan penduduk dan atau relokasi. Keempat, komposisi rumah tangga dasar dan status sosial ekonomi dalam hal kesehatan, pendidikan, mata pencarian, pendapatan, pengeluaran dan kerentanan terhadap resiko pemiskinan. Kata K Kata K Kata K Kata K Kata Kunci unci unci unci unci: Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah

## A. Pengantar
“ Negara Indonesia adalah negara hukum” demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Unsur- unsur yang terpenting dalam negara hukum yaitu: (a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. 1
Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya
pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga, terutama warga negaranya ter- bebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. 2
Dalam fungsinya sebagai kepentingan manu- sia, hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur
* Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email : esamujiburohman@yahoo.com. ** Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email : kusmiarto@gmail.com 1 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara , (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 49
2 Soehino, Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Re- publik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.  9.

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
cara memecahkan masalah hukum serta meme- lihara kepastian hukum. 3 Hukum dibuat tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertim- bangan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Nurhasan Ismail dalam pidato pengukuhan guru besar UGM memaparkan bahwa fakta-fakta sosial-ekonomi sebagai akibat negatif dari berla- kunya hukum nasional modern, dari zaman orde baru hingga orde reformasi telah membawa kemajuan dengan dukungan liberalisasi dan kapitalisasi, pembangunan telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dibalik keberhasilan tersebut pembangunan ekonomi telah  menda- tangkan dampak sampingan negatif, yaitu; pertama, terjadi kesenjangan dalam penguasaan dan pemamfaatan sumber daya alam; kedua, realitas kemiskinan masih terjadi pada bangsa Indonesia, ketiga, berkembangnya konflik struk- tural dipicu kebijakan negara karena telah terjadi kesenjangan sosial ekonomi. 4
Demikian juga keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai dampak sampingan negatif atau tidak. 5 Tentunya tidak mudah untuk dijawab. Bagi mazhab positivistik dampak sampingan hukum bukan pada subtansi hukum namun disebabkan oleh penyimpangan implementasinya, karena subtansi hukum tidak mempunyai kekuatan memaksa manusia untuk bertindak, bagi peng- kaji hukum kritis bukan hanya penyimpangan pelaksaan hukum, juga substansi hukum ber- potensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.
Hal ini juga berkaitan dengan pendapat Mahfud MD dalam disertasinya bahwa karakter produk hukum di suatu tempat atau waktu di- pengaruhi oleh konf igurasi politik yang mela- tarbelakanginya. Pada saat konf igurasi politik tampil demokratis, maka karakter produk hukum- nya cenderung responsif atau populistik, tetapi pada saat konfigurasi politik tampil otoriter, maka produk hukumnya konservatif atau ortodoks. 6 Jika dikaitkan dengan pendapat mahfud MD, karakter produk hukum UU No 2 Tahun 2012 termasuk kategori responsif atau populistik, karena konf igurasi politik yang melatarbelakangi saat ini adalah demokratis.
Produk hukum yang responsif adalah produk hukum yang pembentukan atau pembuatannya dilakukan secara partisipatif dalam arti meng- gambarkan kehendak umum, dan cakupannya bersifat limitatif dalam arti tidak dapat ditafsirkan sembarangan secara sepihak melalui peraturan turunan oleh pemerintah. Sebaliknya produk hukum yang konservatif atau ortodoks adalah produk hukum yang pembentukannya didomi- nasi oleh lembaga negara, isinya bersifat positifis- instrumentalistik dalam arti lebih mencerminkan kehendak sepihak penguasa, dan cakupannya bersifat opened interpretatif dalam arti bisa ditaf- sirkan secara sepihak oleh penguasa melalui pem- buatan peraturan pelaksanaan berdasarkan ke- hendak penguasa. 7
Berdasarkan dua pendapat ini, UU Nomor 2 Tahun 2012 tidak dipungkiri akan ada dampak negatif. Pengaturan dan kebijakan pemerintah yang bermaksud untuk mewujudkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang konse- kuensinya akan mengurangi atau meniadakan hak atas tanah dan hak-hak lain yang ada di atas-
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty,1999),  hlm.71.
4 Nurhasan Ismail, Hukum Prismatik: Kebutuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Desember 2011 di Yogyakarta, hal. 3-4.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indone- sia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
6 Moh. Mahfud MD, Kompleksitas dalam Politik Hukum Agraria, Kata Pengantar dalam Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, (Jakarta:Konstitusi Press, 2013), hlm. ix.
7 Ibid. , hlm x.
Dian Aries M. & Kusmiarto: Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah ..: 621-632
nya dari warga masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat akan mempengaruhi hak-hak asasi dan hak-hak keperdataan masyarakat khu- susnya yang haknya dicabut atau dibebaskan/ pelepasan. Oleh karena itu, peraturan perun- dang-undangan yang berkaitan dengan penca- butan atau pembebasan/pelepasan hak atas tanah harus mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak keperda- taannya.
Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, fungsi tanah bagi manusia bukan saja tempat berpijak manusia untuk hidup, semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah. Tanah disamping mempunyai nilai  ekonomis juga berfungsi sosial.
Tanah mempuyai nilai ekonomis salah satunya sebagai faktor modal dalam pembangunan. Begitu pentingnya tanah, hampir tidak ada aktivitas pembangunan yang tidak memerlukan tanah, bahkan tanah menentukan berhasil tidak- nya suatu pembangunan. Sementara itu, tanah juga berfungsi sosial artinya kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepen- tingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi peng- gantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepen- tingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk ke- giatan pembangunan. 8
Tanah sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka pengadaan tanah harus dilakukan melalui proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak satu pihak dengan pihak lain. Disamping itu mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa kese- jahteraan sosial ekonominya tidak akan lebih bu- ruk dari keadaan sebelum tanahnya digunakan pihak lain. 9

## B. Hambatan-Hambatan dalam Pengadaan Tanah
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional, terdapat empat hambatan dalam pengadaan tanah. Pertama , belum terse- dianya aturan dasar, prinsip, prosedur dan meka- nisme pengadaan tanah. Kedua , belum ditetap- kannya kelembagaan pengadaan tanah. Ketiga , tidak adanya peraturan khusus pembiayaan pengadaan tanah. Keempat , belum jelasnya krite- ria kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Keempat , permasalahan tersebut menjadi salah satu penghambat untuk mencapai tujuan pembangunan untuk kepen- tingan umum. 10
Disamping hambatan-hambatan tersebut diatas, terdapat hambatan-hambatan lain yang sangat penting untuk dikaji dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 diantaranya adalah:

## 1. Hambatan karena Hukum dan Kerumitan Semantik
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pem- bangunan mengalami hambatan-hambatan dika- renakan kerumitan hukum itu sendiri. Bukan saja perolehan tanahnya yang dikuasai atau dimi-
8 Maria S.W Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 280.
9 Ibid. hlm 282.
10 Komisi Hukum Nasional RI, Kebijakan Keberpihakan Hukum Suatu Rekomendasi . (Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2012), hlm. iii.

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
liki orang perorang atau badan hukum, keru- mitan hukum ketika pembangunan perolehan tanah yang dikuasai oleh lembaga-lembaga peme- rintah/daerah, tanah-tanah BUMN/BUMD, tanah-tanah transmigrasi, tanah-tanah di ka- wasan hutan, tanah-tanah yang ada sumber daya alamnya, dalam areal tambang mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi yang semuanya diatur dalam undang-undang sektoral, pembe- basan atau pelepasanya tanahnya diatur dengan tatacara tersendiri. Dalam undang-undang pengadaan tanah terdahulu belum diatur secara tegas.
Solusi pengaturan pelepasan tanah instansi diatur Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2012. Pelepasan tanah yang dimiliki pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah, 11 se- dangkan tanah yang kuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh BUMN/BUMD dilakukan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Pengunaan dua undang-undang tersebut diatas mengguna- kan asas lex spesialis derogad legi generalis bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesamping- kan peraturan umum dan/atau disebut juga menggunakan asas unif ikasi hukum, dengan tidak mengunakan undang-undang sektoral yang membutuhkan waktu yang lama dan birokratif dalam pelepasan tanah untuk pembangunan.
Ketegasan dalam pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tanahnya dimiliki pemerintah dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Apa- bila pelepasan objek Pengadaan Tanah belum selesai tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara untuk selanjutnya dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Begitu juga dengan kerumitan semantik, istilah “kepentingan umum” dalam pengadaan tanah menjadi bahan perdebatan akademis. Pengertian kepentingan umum merupakan salah satu isu sentral dalam pengadaan tanah, karenanya hu- kum harus memberikan batasan yang tegas supaya tidak ditafsirkan oleh pemerintah untuk kepen- tingan lain.
Pengertian kepentingan umum tersebar da- lam peraturan perundang-undangan dengan konteks yang berbeda-beda. Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa “ Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bang- sa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang ”. 12 Pasal ini yang kemudian menjadi rujukan utama, seperti dituangkan dalam konsideran dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan konsideran dalam UU Nomor 20 Tahun 1961. 13
Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961 menyebutkan bahwa: ”Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepen- tingan bersama dari rakyat, demikian pula kepen- tingan pembangunan, maka Presiden dalam ke- adaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.” Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Pasal 1 bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan pem- bangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut: a). Kepentingan bangsa dan negara dan/atau b).
11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
12 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya ( Ln 1961/288; Tln No. 2324, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961).
Dian Aries M. & Kusmiarto: Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah ..: 621-632
Kepentingan masyarakat luas, dan/atau c). Kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau d). Kepentingan pembangunan. 14 Dalam penjelasan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1991, dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masya- rakat luas. 15 Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ke- pentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat ber- sama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, 17 Pasal 1 angka 6 yaitu Kepentingan Umum adalah ke- pentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan diguna- kan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diguna- kan untuk pembangunan meliputi: a) pertahanan dan keamanan nasional; b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c) waduk, ben- dungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d) pelabuhan, bandar udara dan terminal; e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f ) pembangkit, transmisi, gardu,
jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i). rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah; j) fasilitas keselamatan umum; k) tempat pema- kaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l). fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m). cagar alam dan cagar budaya; n). kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/ desa; o). penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta peru- mahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p). prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah. Kepen- tingan Umum dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus dibatasi dan merujuk pada Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012, diluar ketentuan Pasal 10 tersebut tidak termasuk kategori kepentingan umum.
Menurut Maria S. W. Sumardjono ada dua cara dalam menentukan doktrin kepentingan umum dalam hal pertanahan, yaitu: 18
a) Pedoman umum, yang secara umum menye- butkan bahwa pengadaan tanah harus berda- sarkan alasan kepentingan umum. Istilah– isti- lah yang yang sering digunakan secara ber- gantian untuk mengungkapkan tentang pengertian ‘umum’ tersebut, misalnya: public atau social , common atau collective . Sedang- kan untuk istilah ‘kepentingan’ atau purpose sering diganti dengan need, necessity, inter- est, function, utility , atau use . Sesuai dengan sifatnya sebagai pedoman, maka hal ini mem- berikan kebebasan bagi eksekutif untuk menyatakan suatu proyek memenuhi syarat untuk kepentingan umum dengan menafsir-
14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.
15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).
17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).
18 Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, (Kompas, Jakarta, 2009), hlm. 241.
kan pedoman tersebut.
b) Penyebutan kepentingan umum dalam suatu daftar kegiatan yang secara jelas mengiden- tif ikasi tujuannya: sekolah, jalan, bangunan- bangunan pemerintah, dan sebagainya, yang oleh peraturan perundang-undangan dipan- dang bermanfaat untuk umum. Segala ke- giatan di luar yang tercantum dalam daftar tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk pengadaan tanah.
Demikian juga dengan pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan, “ Penyelenggaraan Penga- daan Tanah untuk Kepentingan Umum memper- hatikan keseimbangan antara kepentingan pem- bangunan dan kepentingan masyarakat”, tidak mendef inisikan dengan jelas pengertian kepen- tingan pembangunan dan kepentingan masya- rakat sehingga tidak jelas yang akan diseim- bangkan. Apabila sudah atas nama kepentingan umum, kepentingan pembangunan yang men- jadi acuan, maka kepentingan masyarakat tidak lagi diperhatikan.
Dengan terbitnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, semakin tampak usaha untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan peorangan dengan kepentingan umum. Berkenaan dengan pengambil-alihan hak atas tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2). 19

## 2. Keengganan Masyarakat
Soal tanah adalah soal hidup dan penghi- dupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi memperta-
hankan hidup selanjutnya. 20 Hubungan tanah dengan manusia bukan hanya sekedar hubungan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya, tetapi juga terdapat hubungan batin yang didalamnya, terdapat aspek sejarah dalam kehidupan manusia, aspek sejarah dimana manusia lahir, tumbuh, ber- kembang, berinteraksi dan wafat di lingkungan- nya, sehingga hubungan tanah dengan manusia tidak dapat dipisahkan.
Apalagi tanah yang akan dilepaskan hanya sebi- dang tanah yang dipunyai, akan semakin rumit dan susah untuk dilepaskan dengan alasan pem- bangunan untuk kepentingan umum, melepas- kan tanah sama juga dengan melepaskan hu- bungan batin keluarga, sosial dan kesejarahannya dalam keluarga.
Hal-hal tersebut diatas, membuat masyarakat enggan untuk melepaskan tanahnya, untuk seba- gian masyarakat tanah tidak dapat dinilai dengan uang. Walapun dalam konstitusi mengatur bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Disisi lain pe- merintah membutuhkan tanah untuk kepen- tingan pembangunan demi mencapai tujuannya. Fungsi sosial dirumuskan dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Prinsip fungsi sosial hak atas tanah tersebut mem- perhatikan secara seimbang antara kepentingan- kepentingan perseorangan dan kepentingan ma- syarakat.

## 3. Besaran Nilai Ganti Kerugian
Dua unsur penting dalam pembebasan tanah, pertama, kesediaan pemegang tanah dan ba- ngunan yang ada diatasnya, kedua, pemberian imbalan berdasarkan kesepakatan. 21 Ketentuan
19 Ibid., hlm. 269.
20 Mohchammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta:STPN Pres, 2009, hlm. 3.
21 Irene Eka Sihombing, Budaya Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembanguna. Dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional, Suatu
Dian Aries M. & Kusmiarto: Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah ..: 621-632
tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 2 Tahun 2012 menyatakan, Pengadaan Tanah ada- lah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil ke- pada pihak yang berhak.
Masalah ganti kerugian merupakan hal yang sensitif dalam proses pengadaan tanah, khususnya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pada dasarnya ganti rugi sebagai suatu upaya me- wujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorban- kan untuk kepentingan umum. Proses pemberian ganti rugi serigkali menjadi proses yang panjang, dan berlarut-larut, akibat tidak adanya kese- pakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Masalah besaran ganti kerugian berdasarkan Nilai Objek Pajak dan Bangunan (NJOP) atau berda- sarkan harga pasar atau jual beli, panitia memiliki kecenderungan menggunakan NJOP, sebaliknya pemilik tanah berkecenderungan menggunakan harga pasar, bahkan sering menuntut ganti keru- gian 2 atau 3 kali harga pasar, ditambah tuntutan lain dari pemilik tanah ganti kerugian non fisik lain yang harus dihitung, padahal perencanaan penganggaran pengadaan tanah berbasis NJOP, sehingga pengadaan tanah berpotensi berhenti atau stagnan.
Polemik tentang besaran ganti rugi didasarkan pada perhitungan ganti ruginya didasarkan atas nilai pasar atau dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan Bangunan (NJOP). Menurut pendapat Maria S.W. Sumardjono, apabila di- bandingkan dengan ganti rugi untuk bangunan dan tanaman, maka ganti rugi untuk tanah lebih rumit perhitungannya karena ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga tanah. Untuk Indonesia, kiranya faktor-faktor yang dapat di- pertimbangkan dalam menentukan ganti rugi, disamping NJOP Bumi dan Bangunan tahun
terakhir, adalah : (1) lokasi/letak tanah (strategis atau kurang strategis); (2) status penguasaan tanah (sebagai pemegang hak yang sah/peng- garap); (3) status hak atas tanah (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain); (4) ke- lengkapan sarana dan prasarana; (5) keadaan penggunaan tanahnya (terpelihara/tidak); (6) rugi sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang; (7) biaya pindah tempat/pekerjaan; (8) rugi terhadap akibat turunnya penghasilan si pemegang hak. 22
Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan oleh penilai bidang per bidang tanah, meliputi: a). tanah; b). ruang atas tanah dan ba- wah tanah; c). bangunan; d). tanaman; e). benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf). keru- gian lain yang dapat dinilai. Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa Lembaga Pertanahan melaku- kan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berda- sarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Pasal 38 dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja setelah musya- warah penetapan Ganti Kerugian. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pengaturan tentang pemberian ganti kerugian juga dijabarkan pada Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pendekatan Multidispliner. Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 60 Tahun Prof. Aries Sukanti Hutagalung. Badan Penerbit FHUI, 2011, hlm. 159.
22 Maria S.W. Soemarjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 80-81.

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
Presiden Nomor 40 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014.
Pemberian ganti rugi sebagai bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. 23 Pemberian ganti kerugian semestinya tidak membawa dampak yang meru- gikan bagi pemegang hak atas tanah. Khusus masalah ganti kerugian yang diatur dalam un- dang-undang pengadaan tanah harusnya diatur atau  dilaksanakan menggunakan hukum perdata bukan memakai hukum publik, sehingga asas keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat tercapai.

## 4. Faktor Spekulan
Spekulan tanah adalah orang atau badan yang mencari keuntungan besar dengan cara mela- kukan spekulasi/dugaan, perkiraan, dengan membeli tanah karena mengharapkan harga tanah akan naik di masa depan.
Faktor spekulasi tanah  menjadi salah satu penyebab terhambatnya proyek pembangunan. Aksi spekulan telah membuat harga tanah yang akan dibebaskan melambung tinggi, sehingga tidak lagi sesuai dengan nilai proyek. Pada umum- nya aksi spekulan membeli tanah masyarakat dengan mengunakan perantara masyarakat setempat dengan harga yang murah karena masyarakat tidak tahu bahwa tanahnya akan terkena proyek pembangunan, spekulan yang ingin mengambil keuntungan  dalam pembelian tanah

## C. Pengadaaan Tanah dalam Perspektif HAM
Pembangunan berbasis HAM, dalam konteks ini nilai-nilai dan standar universal HAM harus mendasari pembangunan, baik proses maupun hasil, sehingga substansi dari tujuan mulia pembangunan yang hakiki dapat terwujud secara
manusiawi. 24 Konsep pembangunan berbasis HAM berbeda dengan konsep pembangunan berbasis kebutuhan. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi, kebijakan dan program pembangunan lebih ditujukan pada memberi dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar. Masyarakat ditempatkan sebagai penerima bantuan dan Negara sebagai pemberi bantuan. 25 Pentingnya perlindungan HAM, maka harus diatur dalam konstitusi tertinggi, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945 pasal-pasal yang memuat ten- tang materi HAM termuat dalam Pasal 28A sam- pai dengan 28J yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Jaminan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 dilihat dalam konteks UU Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilihat dalam rumusan antara lain pada Pasal 28 (A), Pasal 28 (D) ayat(1),  Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 (H) ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28 (I) ayat (2) (3)(4) dan (5).
Pasal 28(A) menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memper- tahankan hidup dan kehidupannya ”. Pasal 28 (D) ayat(1) menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ’. Kemudian pada Pasal 28 (G) ayat (1) menyebutkan bahwa “ Setiap or- ang berhak atas perlindungan diri pribadi, kelu- arga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman keta- kutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 (H) ayat (1) “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
23 Ibid., hlm 87.
24 Pihri Buhaerah dkk. Kajian MP3EI Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014, hlm. 17
25 Ibid. , hlm 19.
Dian Aries M. & Kusmiarto: Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah ..: 621-632
memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 (H) ayat (4)menyebutkan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun”.
Selanjutnya padaPasal 28 (I)ayat (2) menye- butkan” Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” . Pasal 28 (I) ayat (3) menyebutkan “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban , Pasal 28 (I) ayat (4) menyebutkan “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, dan Pasal 28 (I) ayat (5)menyebutkan “ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
Demikian juga dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 1 dije- laskan apa yang dimaksud dengan HAM, yaitu: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlin- dungan harkat dan martabat manusia”. Sementara itu Kewajiban Dasar Manusia dijelaskan dalam Pasal 2 dengan def inisi “Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memung- kinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manu- sia.”Pasal 8 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Jaminan dan perlindungan HAM berkaitan dengan pengadaan tanah dapat dilihat dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU Nomor 39 Tahun 1999.
Pasal 36 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”, Pasal 36 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum ”, Pasal 36 ayat (3) berbunyi “ Hak milik mempunyai fungsi sosial”. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan “ Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diper- bolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal 37 ayat (2) menyebutkan “ Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberda- yakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentu- kan lain”.
Permasalahan Pokok Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah Kekuasaan negara selalu perlu dibatasi, sehingga tidak bertindak sewenang-wenang. Di sisi lain, negara dalam mencapai tujuannya menambah kekuasa- annya, dengan adanya undang-undang penga- daan tanah ini. Hal ini perlu diteliti kembali karena ini membuka ruang bagi terciptanya masalah hak asasi manusia. Pembatasan dan penambahan kekuasaan negara harus diatur dalam peraturan perundang-perundangan.
Jaminan dan perlindungan dalam perpekstif HAM pada UU Nomor 2 Tahun 2012 dapat terlihat pada: Pertama, proses transparan dan adil, mengatur proses yang transparan dan adil sangat penting untuk menghindarkan terjadinya kese- wenang-wenangan, hak-hak pihak yang berhak juga mendapatkan perlindungan pada setiap pengadaan tanah lainnya, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan dan
evaluasi. Hal demikian merupakan cerminan penghargaan terhadap hak-hak setiap orang dalam perlindungan terhadap hak milik pribadi. Kedua, Ganti kerugian layak dan adil. Ganti rugi yang layak dan adil itu adalah apabila bekas pe- milik tanah mendapat ganti rugi yang menjadikan hidupnya lebih baik dari sebelumnya, sebelum tanah tersebut diambilalih untuk kepentingan umum. Ketiga, adanya sistem Peradilan, besaran ganti rugi yang layak dan adil tersebut, bila pemilik tanah dan Pemerintah tidak mencapai kesepa- katan, ada lembaga peradilan yang menanganinya, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi kemudian Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai penegak hukum dan keadilan memutuskannya, dengan demikian pemerintah tidak sewenang-wenang mendapatkan tanah untuk kepentingan umum, mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berhak pada setiap tahap penyelenggaraan pengadaan tanah yaitu melalui pemberitahuan, konsultasi publik, konsultasi publik ulang, hak untuk mengajukan keberatan baik kepada pemerintah maupun melalui PTUN, musyawarah, hak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identif ikasi, penunjukan tim independent untuk menentukan penilai, dan hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan mengenai ganti kerugian.
Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Bukan Pemerintah yang menentukan ganti kerugian, tetapi melalui mekanisme peradilan. Ini adalah salah satu ciri utama negara hukum.
Konsideran UU No 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pe- merintah perlu menyelenggarakan pembangu-
nan. Salah satu upaya Pembangunan dalam ke- rangka pembangunan nasional yang diselengga- rakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk ke- pentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan menge- depankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, ke- adilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keber- lanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Jaminan dan perlindungan dalam perpekstif HAM yang menggunakan prinsip kesetaraan dalam proses pengadaan tanah ini juga terlihat pada peraturan Presiden Nomor 71 Tahun  2012 Pasal 121 yang telah mangalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dengan cara-cara yang merupakan hasil kesepakatan antara Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, baik itu dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah fihak. Cara lain inilah yang memungkinkan tidak terputusnya hubungan hukum antara para pemegang hak atas tanah dengan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.
Menurut Maria S.W Sumardjono, paradigma baru pembagunan yang dijadikan pedoman da- lam pengaturan pengadaan tanah hendaknya mengakomodasi tiga hal, yakni: 26 (1) Penghor- matan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk penghapusan kemiskinan, perlu- asan lapangan kerja dan pemerataan pem-
26 Maria S.W Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 271.
Dian Aries M. & Kusmiarto: Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah ..: 621-632
bangunan, (2) Keberlanjutan kapasitas produktif masyarakat, (3) Pemberdayaan  masyarakat mela- lui pengembangan dan pelaksanaan good gover- nance (pastisipasi, transparansi, akuntabilitas dan rule of law).

## D. Kesimpulan
Pembangunan untuk kepentingan umum adalah sebuah keniscayaan, agar terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. pembangunan harus ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat, karenanya rakyat tidak boleh dikorbankan demi pembangunan, dan perlu ada keseimbangan antara kepentingan pem- bangunan dan kepentingan masyarakat.
Kepastian hukum atas hak-hak rakyat atas tanah juga harus dijamin dan dihormati, Penga- daan tanah harus bisa dihindari jika memung- kinkan atau diminimalkan. Jika tidak mungkin untuk menghindari pengadaan tanah perlu ka- jian terhadap potensi dampak pengadaan tanah tersebut dapat dihindari sedini mungkin. Masya- rakat yang terkena dampak harus diupayakan dengan meningkatkan penghidupan dan atau setidaknya mengembalikan pada kondisi yang sama sebelum terkena pengadaan tanah dan mengakomodasi perlindungan hak dan kepen- tingan masyarakat, termasuk hak untuk menda- pat jaminan demi kesejahteraan agar tidak men- jadi lebih miskin dari sebelum tanahnya dibe- baskan.
Dampak yang penting yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah, yaitu: (a) hilangnya pen- dapatan penduduk akibat tanah yang berkurang atau hilang sama sekali yang dimilikinya; (b) hilangnya mata pencarian baik yang bersifat se- mentara atau permanen; (c) Keresahan sosial dan terputusnya ikatan kekeluargaan yang disebabkan pemindahan penduduk dan atau relokasi; (d) Komposisi rumah tangga dasar dan status sosial, ekonomi dalam hal kesehatan, pendidikan, mata
pencaharian, pendapatan, pengeluaran dan kerentanan terhadap resiko pemiskinan.
Perlu juga sebagai catatan pertimbangan, disamping ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan bagi kepen- tingan umum, masyarakat tidak dirugikan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ialah masyarakat men- jadi pemegang saham dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Artinya ada jumlah keuntungan dari proyek pengadaan tanah dibe- rikan ke warga terkena dampak untuk kasus- kasus tertentu misalnya pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol atau pelabuhan, ka- rena tidak semua masyarakat dapat menik- matinya.

## Daftar Pustaka
Buhaerah, Pihri dkk. 2014. Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Ismail, Nurhasan. 2011. “Hukum Prismatik: Ke- butuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal. ” Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 12 Desember 2011 di Yogya- karta.
Komisi Hukum Nasional RI. 2012. Kebijakan Ke- berpihakan Hukum Suatu Rekomendasi, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. Mahfud MD, Moh. 2013. Kompleksitas dalam Po- litik Hukum Agraria, Kata Pengantar dalam Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria,
Jakarta:Konstitusi Press.
Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Sihombing, Irene Eka. 2011. “Budaya Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”. Dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Ga- gasan Seputar Hukum Tanah Nasional, Suatu Pendekatan Multidispliner . Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 60 Tahun Prof. Aries Sukanti Hutagalung.
632 Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
Badan Penerbit FHUI.
Soehino. 1985. Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: Liberty. Soemantri, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara , Bandung: Alumni.
Sumardjono, Maria S.W. 2009. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. ____, 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regu- lasi dan Implementasi , Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.
Tauhid, Mohchammad. 2009. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemak- muran Rakyat Indonesia , Yogyakarta: STPN Pres.
Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda- Benda Yang Ada Diatasnya (LN 1961/288; Tln No. 2324, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un- tuk Kepentingan Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang  Perubahan atas Pe- raturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un- tuk Kepentingan Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyeleng- garaan Pengadaan Tanah Bagi Pem- bangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta- hun 2014 Nomor 223).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.