## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH

## ( BODY SHAMING ) DI MEDIA SOSIAL
Anak Agung Linda Cantika, I Made Wahyu Chandra Satriana, I Nyoman Satia Negara
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail: lindacantika900@gmail.com , wahana.chandra@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2022 Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: Legal  protection,  Victims, Body Shaming Everyone has the right to socialize and interact in a good and conducive social environment. The negative impact  of  technological  advances  in  social  life  in society causes body shaming to occur easily. The legal rules  regarding  body  shaming  in  the  Electronic Information  and  Transactions  Law  (UUITE)  are unclear, causing multiple interpretations, therefore it is  necessary  to  study  the  rules relating to  insults in order to create legal certainty. Based on this, it is very interesting to discuss the issue of how to regulate the crime  of  body  shaming  on  social  media  in  terms  of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the elements in the crime of body shaming on social media. This type of  research  is  descriptive  normative  legal  research, because  of  the  blurring  of  norms  in  the  ITE  Law Article  27  paragraph  (3).  This  study  uses  statutory and  conceptual  approaches,  legal  materials  using primary, secondary and tertiary legal materials. The results  of  this  study  are  the  regulation  of  body shaming on  social  media  in  terms ofITE  Lawindeed there  is  no  article  that  specifically  mentions  body shaming, there is only a clause “insulting/defaming”. Because in body shaming there are victims who feel humiliated and their good names are tarnished. Thus Article 27 paragraph (3)ITE LawUntil now it is still relevant  to  use  in  cases  of  criminal  acts  of  body shaming if the action is carried out using a computer
and  internet  network.  The  elements  of  the  criminal act of body shaming on social media are: everyone, intentionally,  without  rights,  distributes  and/or transmits  and/or  makes  electronic  information and/or  electronic  documents  accessible,  contains insults and/or defamation. Abstrak Kata kunci: perlindungan
hukum,
korban, body shaming. Corresponding Author: Anak  Agung  Linda  Cantika,  e- mail : lindacantika900@gmail.com Setiap orang berhak bersosialisasi dan berinteraksi dalam  lingkungan  sosial  yang  baik  dan  kondusif. Dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi  dalam kehidupan  sosial  di  masyarakat  menyebabkan mudahnya  kerusakan  citra  tubuh  (body  shaming). Aturan  hu  kum  mengenai  body  shaming  dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tidak jelas sehingga menyebabkan  multi  tafsir,  karena  diperlukan pengkajian  atas  aturan-aturan  yang  berkaitan dengan  rekreasi  agar  tercipta  kepastian  hukum. Berdasarkan  hal  tersebut,  sangat  menarik  untuk membahas  permasalahan  mengenai  bagaimana pengaturan  tindak  pidana  body  shaming  di  media sosial  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) dan unsur-unsur dalam tindak pidana  body  shaming  di  media  sosial.  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif yang bersifat deskriptif, karena adanya kekaburan norma dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3). Penelitian ini menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan kontekstual,  bahan  hukum  menggunakan  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil penelitian  ini  adalah  pengaturan  body  shaming  di media sosial ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal  yang  secara  spesifik  menyebutkan  body shaming, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran  nama  baik”.  Karena dalam body shaming terdapat korban yang merasa terhina dan nama baik tercemar. Demikian Pasal 27 ayat  (3)  UU  ITE  sampai  saat  ini  masih  relevan digunakan untuk kasus tindak pidana body shaming apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan komputer  dan  jaringan  internet.  Unsur-unsur tindak pidana body shaming di media sosial adalah:
setiap  orang,  dengan  sengaja,  tanpa  hak, mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik,  memiliki  muatan liputan dan/atau pencemaran nama baik.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  pada  era  dewasa  ini  ini  menghadirkan  kemudahan dalam  mengakses  informasi  dari  berbagai  media,  baik  melalui  televisi,  hingga melalui  perangkat  canggih  seperti smartphone .  Perkembangan  teknologi  dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. 1 Hal ini  kemudian  juga  berdampak  pada  penyebaran  nilai-nilai  yang  dengan  mudah dapat mempengaruhi perspektif dan sikap masyarakat terhadap sesuatu, termasuk standarisasi  tubuh  ideal,  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan.  Kebebasan berekspresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28E yang menyatakan:
(1) Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadah  menurut  agamanya, memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak kembali.
(2) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat.
Dan dalam Pasal 28 F yang menyatakan:
“Setiap  orang  berhak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  produk  legislasi  baru  yang  dihasilkan pasca  reformasi  1998.  Salah  satu  pembatasan  hak  asasi  manusia  yang  penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib        tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
1 Satriana,  I  Made  Wahyu  Chandra,  2019, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kejahatan  Cyber Dalam Sistem Penegakan  Hukum, Seminar  Nasional  Inovasi  dalam  Penelitian  Sains,  Teknologi dan Humaniora – InoBali, Universitas Dwijendra, hal. 672
dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Hal  ini  kemudian  menjadi  dasar  untuk  membatasi  kebebasan  yang  telah diakui dan dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  UUD  1945,  secara  singkat  adalah “me lindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan  Pancasila”. 2 Kebebasan  berekspresi  dapat  berdampak  buruk  yaitu adanya kebebasan dalam berbicara, salah satunya penghinaan terhadap seseorang. Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana Indonesia, karena pada dasarnya  Indonesia  mewarisi  sistem  hukum  yang  berlaku  pada  masa  Hindia Belanda.  Penghinaan  di  Indonesia  pada  dasarnya  diatur  dalam  kelompok  hukum pidana. Salah satu bentuk penghinaan adalah body shaming atau mempermalukan tubuh manusia bukan lagi menjadi hal yang baru dan tabu di Indonesia. Penghinaan citra  tubuh  ( body  shaming )  semacam  ini  juga  dikategorikan  ke  dalam  kejahatan cybercrime. 3 Body  shaming ini  selain  dijumpai  di  dunia  nyata  kerap  kali  juga dijumpai  pada  dunia  maya  seperti  media  sosial  seperti Facebook,  Instagram, dan lain sebagainya. 4
Indonesia  sendiri  merupakan  salah  satu  negara  dengan  pengguna  media sosial  terbanyak  didunia,  berbagai  kalangan  usia  masyarakat  Indonesia. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh We  Are  Social yang  bekerjasama dengan Hootsuite , menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial,  fakta lainnya orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu untuk berselancar di internet dengan berbagai perangkat hingga 8 jam 51 menit, sementara  rata-rata  berkecimpung  di  media  sosial  dengan  berbagai  perangkat hingga  3 jam  23  menit”. 5 Kelompok  hukum  pidana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  beberapa  Undang-Undang  lain  yang  juga  memuat ketentuan beberapa pasalnya.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  secara  umum  penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 6 bagian yakni: menista ( smaad ) pasal  310  ayat  (1),  menista  dengan  surat  ( smaadschrift )  pasal  310  ayat  (2), menfitnah ( laster ) pasal 311, penghinaan ringan ( eenvoudige belediging ) pasal 315, mengadu  secara  menfitnah  ( lasterlijke  aanklacht )  pasal  317,  dan  tuduhan  secara memfitnah  ( lasterlijke  verdachtmaking )  pasal  318.  Selain  itu,  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus  seperti  penghinaan  terhadap  Presiden/Wakil  Presiden,  penghinaan terhadap  Negara,  penghinaan  terhadap  badan/kekuasaan  umum,  penghinaan terhadap golongan, penghinaan (menista) terhadap agama.
Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku dan pola hidup masyarakat  secara  global.  Perkembangan  teknologi  informasi  telah  pula
2 Satriana,  I.  M.  W.  C.  (2013).  Kebijakan  Formulasi  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana , 2 (3), 44082.
3 Budi Suhariyatno, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5
4 Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia, Vol. 19, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, hal. 6
5 https://inet.detik.com/cyberlife/d3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif- dimedia sosial
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas ( borderless ) dan menyebabkan perubahan sosial,  budaya,  ekonomi  dan  pola  penegakan  hukum  yang  secara  signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan, kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  perbuatan melawan hukum.
Saat  ini  marak terjadi penghinaan terhadap  citra  tubuh  ( body shaming ) di kalangan masyarakat, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan  citra  tubuh  ( body  shaming )  perlu  adanya  aturan  hukum  yang  jelas. Permasalahan body  shaming atau  mempermalukan  bentuk  tubuh  bukan  lagi menjadi hal baru di Indonesia. Body shaming terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari body dan shaming . Body dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan shaming artinya mempermalukan.
Pada  awalnya, body  shaming hanya  menjadi trend sebagai  bahan  untuk bercanda,  namun  lama  kelamaan  menjadi  serius  hingga  menjatuhkan  atau menjelek- jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidak nyamanan dari orang yang menjadi objek body shaming tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat  ini  penggunaan  kata-kata  kerap  sekali  tidak  terkontrol  ketika  menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila body shaming ini masih tetap berlanjut dalam jangka  waktu  yang  lama  maka  akan  mempengaruhi  harga  diri  atau self  esteem seseorang,  meningkatkan  isolasi  menarik  diri,  menjadikan  seseorang  rentan terhadap  stress  dan  depresi  serta  rasa  tidak  percaya  diri. Body  shaming tentu memberikan  efek  tekanan  tersendiri  bagi  orang  yang  mengalaminya.  Perlu diketahui,  setiap  orang  mempunyai  bentuk  tubuh  ideal  yang  berbeda  walaupun sudah  mencapai  berat  badan  ideal  sekalipun.  Apa  yang  kita  perlukan  hanyalah menjaga kesehatan tanpa dipengaruhi oleh body image yang negatif. Body shaming dapat dikatakan sebagai bentuk bullying secara verbal yang sangat  mudah  ditemukan  bahkan  sebagian  orang  cenderung  tidak  menyadari adanya fenomena body shaming dalam kesehariannya. Hal ini disebabkan karena fenomena body shaming sendiri telah merajalela dalam masyarakat bahkan menjadi hal yang biasa. Sebab lelucon menjadi alasan yang paling terlihat dalam fenomena body shaming pada perempuan. Tanggapan seseorang, tidak dibuat secara langsung atas  tindakan  itu,  tetapi  didasarkan  atas  “makna”  yang  diberikan.  Dalam  arti an bahwa  dalam  proses  komunikasi  individu  mengetahui  sesuatu,  menilainya, memberi makna dan memberi tindakan dalam konteks sosial.
Sementara  instrumen  hukum  yang  diharapkan  menjadi  “pelindung”  bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh ( body shaming ) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra  tubuh  ( body  shaming )  tersebut,  sehingga  bukan  tidak  mungkin  dengan semakin  berkembangnya  zaman  dan  teknologi  informasi  serta  berbagai  macam jejaring  sosialnya  akan  mengakibatkan  perbuatan-perbuatan body  shaming ini semakin meluas dan semakin biasa. Adanya kekaburan norma terkait pengaturan penghinaan  citra  tubuh  ( body  shaming )  yang  mana  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  hanya  mengatur  terkait  penghinaan  pada  umunya.  Kemudian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur penghinaan
melalui dunia maya namun tidak ada unsur-unsur dalam undang-undang tersebut yang mengacu pada penghinaan citra tubuh ( body shaming ). Banyaknya kasus mengenai body shaming namun tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang body shaming tentu akan menimbulkan dampak bagi para  korban body  shaming tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas, maka penulis mengangkat judul: Kepastian Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh ( Body Shaming ) di Media Sosial.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah  Pengaturan  Tindak  Pidana  Penghinaan  Citra  Tubuh  ( Body Shaming ) Di Media Sosial?
2. Bagaimanakah  Pengaturan  Tindak  Pidana  Penghinaan  Citra  Tubuh  ( Body Shaming )  Di  Media  Sosial  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative legal research method ). Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber pustaka dikenal dengan penelitian hukum normatif. Adapun jenis penelitian hukum normatif yang  digunakan dalam penelitian ini  yaitu adanya norma kabur. Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( the statue approach) , serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pada intinya metode  perundang-undangan  ini  mensyaratkan  peninjauan  terhadap  semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.  Sumber  bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  teknik  dalam  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  ialah teknik  studi  kepustakaan.  Analisis  bahan  hukum  dengan  cara  sistematis,  yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh ( Body Shaming ) Di Media Sosial
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  merupakan  kitab  yang  dijadikan rujukan  pertama  apabila  akan  mencari  hukuman  yang  akan  dikenakan  terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak  pidana  dalam  hukum  Indonesia  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  seperti  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Pengaturan  yang  dapat  dijadikan  dasar  rujukan  terhadap  perbuatan penghinaan citra tubuh ( body shaming ) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Akan  tetapi  sementara  ini  yang  paling mendekati untuk menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh ( body shaming ) adalah Pasal 315, yang menyatakan:
“Tiap -tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran  atau pencemaran  tertulis,  yang  dilakukan  terhadap  seorang,  baik  di  muka  umum
dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan  atau  diterimakan  kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.
Kata  penghinaan  ringan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  315  KUHP diterjemahkan  dalam  Bahasa  Belanda  yaitu eenvoudige  belediging yang  artinya “biasa”  akan  tetapi  sebagian  para  ahli  menerjemahkannya  dengan  arti  “ringan”. 6 Pasal  tersebut  belum  cukup  mengakomodir  seluruh  perbuatan  penghinaan terhadap citra tubuh ( body shaming ) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  masih  terbatas  karena  mengatur mengenai  penghinaan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat pencemaran  maupun  pencemaran,  baik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dimuka umum  atau  di  muka  orang  itu  sendiri  secara  lisan  atau  tulisan.  Pasal  315  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  tidak  menjelaskan  secara  rinci  mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan atau dengan kata lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini hanya mengatur  tentang  penghinaan  dalam  arti  luas  tanpa  terperinci  sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari  tindak  pidana  penghinaan  ringan.  Berdasarkan  ciri-ciri body  shaming, dapat dikatakan bahwa body shaming sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  seperti  penghinaan  dalam  bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta  dengan  surat  yang  dikirimkan  atau  diterimakan  kepadanya,  sehingga body shaming merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.
Dengan  demikian  Pasal  315  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan body shaming baik di kolom komentar  maupun direct  message, karena  hal  tersebut  sifatnya  tertulis  dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan body  shaming karena  itu  sesuai  dengan  unsur-unsur  Pasal  315  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.
Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh ( Body Shaming ) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Body shaming adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dengan cara mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. Perbuatan body shaming dapat dikategorikan kedalam tindak pidana yaitu penghinaan ringan.
6 Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27
Pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  citra  tubuh  ( body  shaming )  selain  di  atur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut dan telah digunakan dalam suatu putusan pengadilan, yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  kemudian  diubah  dalam Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perbuatan body shaming yang dilakukan di media sosial termasuk kedalam cybercrime dikarenakan  pelakunya  memanfaatkan  perkembangan  teknologi komputer khususnya internet yang artinya perbuatan body shaming dimedia sosial termasuk kedalam tindak pidana khusus. Dalam  era  informasi  ( information  age ), keberadaan  suatu  informasi  mempunyai arti dan peranan  yang sangat penting didalam aspek kehidupan  sehingga  ketergantungan akan  tersedianya  informasi semakin  meningkat.  Perubahan  bentuk  masyarakat  menjadi suatu   masyarakat informasi      ( information  society )  memicu  perkembangan  teknologi  informasi ( information  technology  revolution ) yang  menciptakan  perangkat  teknologi yang kian    canggih    dan    informasi    yang    berkualitas. 7 Ketentuan  hukum  yang  dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh ( body shaming ) di media sosial terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.  Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur content-related offences yaitu tindak pidana yang  memiliki  muatan  tindak  pidana  yang  diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Perjudian (Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal  310,311, dan 315 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  dan  pemerasan  atau  pengancaman  (Pasal 368  dan  Pasal  369  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Perumusan  perbuatan dalam pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya merupakan  reformulasi  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.
Istilah  yang  juga  umum  dipergunakan  untuk  tindak  pidana  terhadap kehormatan  adalah  tindak  pidana  penghinaan.  Kata  penghinaan  ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu eenvoudige belediging yang artinya biasa, akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti ringan. Pasal 27 ayat (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  belum  cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh ( body shaming ) yang  sering  kita  jumpai  akhir-akhir  ini.  Pasal  tersebut  masih  terbatas  karena mengatur  mengenai  penghinaan/pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  dengan sengaja  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Pasal  ini  tidak  menjelaskan  secara  rinci mengenai  penghinaan  dalam  bentuk  apa  saja  yang  dapat  dikatakan  penghinaan khususnya penghinaan terhadap citra tubuh ( body shaming ), atau dengan kata lain pasal  yang  berlaku  saat  ini  hanya  mengatur  tentang  penghinaan  dalam  arti  luas tanpa  terperinci  sehingga  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  multitafsir  dalam pelaksanaannya.  Instrumen  hukum  yang  diharapkan  menjadi  “pelindung”  bagi
7 Satriana,  I.  M.  W.  C.  (2019,  December).  KAJIAN  YURIDIS  TERHADAP  KEJAHATAN CYBER  DALAM  SISTEM  PENEGAKAN  HUKUM.  In Seminar  Nasional  Inovasi  dalam  Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali (pp. 499-506).hal.672
korban perlakuan penghinaan citra tubuh ini masih terdapat ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak  pidana  penghinaan  citra  tubuh  tersebut,  sehingga  bukan  tidak  mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan body shaming ini semakin meluas dan semakin biasa.
Pada  dasarnya  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengakomodir ketentuan pemidanaan dari cyber crime , dimana sebuah kejahatan dalam  konteks  menggunakan cyber sebagai  sarananya.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “setiap  orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentranmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik”. Dalam  rumusan  pasal  tersebut  ditujukan  kepada  tindak pidana  penghinaan  yang  mengacu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  hal  tersebut  sudah dirumuskan  ke  dalam  pasal-pasal  yang  berbeda  akan  tetapi  adanya  delik penghinaan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dapat  dikaitkan  dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh ( body shaming ).
Berdasarkan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  jika  ditelaah  sebenarnya  tidak  ada kalimat  dalam  aturan  tersebut  yang  menyebut  tindak  pidana  penghinaan  citra tubuh atau body shaming secara eksplisit, yang ada hanya klausul penghinaan atau pencemaran  nama  baik  yang  bersifat  umum  dan  sering  kali  menimbulkan multitafsir pada pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan,  yang  mana jika  dilihat  dari  ciri-ciri body  shaming sudah  dapat  memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian pasal tersebut sampai saat ini  masih  relevan  digunakan  untuk  pelaku  tindak  pidana  penghinaan  citra  tubuh ( body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media  elektronik  maka  bisa  saja  dipidana  apabila  sudah  memenuhi  kualifikasi tindakan kejahatan.
Unsur “membuat  dapat  diakses”,  “mendistribusikan”,  “mentransmisikan” dalam  Pasal  27  ayat  (3)  berkaitan  dengan  unsur  di  muka  umum  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  maka  diharapkan  para  penegak  hukum  tidak  akan melakukan  penyalahgunaan  wewenang  saat  melakukan  penindakan  terhadap cybercrime. Akan  tetapi  terkait  pemahaman  pasal  tersebut,  pada  dasarnya penghinaan  terhadap  citra  tubuh  ( body  shaming) dimedia  sosial  dapat  diakui sebagai  bentuk  delik  penghinaan  yang  diakui  tetapi  tetap  berlandaskan  dengan Pasal, 310, Pasal 311 Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## PENUTUP KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan: bahwa pengaturan  yang  dapat  dijadikan  dasar  rujukan  terhadap  perbuatan  penghinaan
citra  tubuh  ( body  shaming )  terdapat  Pasal  310,  Pasal  311  dan  Pasal  315  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pasal  yang  paling  mendekati  adalah  Pasal  315 KUHP.  Secara  materil,  ketentuan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana body shaming atau  bisa  disebutkan  penghinaan  terhadap  citra  tubuh  dimedia  sosial dengan  menggunakan  sarana  computer  dan  jaringan  internet  maka  dapat dipidanakan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

## SARAN
Kepada Eksekutif dan Legislatif agar segera merumuskan pengaturan yang jelas  mengenai  penghinaan  citra  tubuh  (body  shaming)  dalam  peraturan perundang-undangan untuk menghindari kekosongan norma dan dapat memberi keadilan kepada korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Andi  Hamzah,  2015, Delik-Delik  Tertentu  Di  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Budi  Suhariyatno,  2012, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Ni  Gusti  Agung  Ayu Putu  Rismajayanthi,  2019, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak Pidana  Penghinaan  Citra  Tubuh  (Body  Shaming)  Menurut  Hukum  Pidana Indonesia, Vol. 19, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar. Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana , 2 (3), 44082. Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Cyber Dalam Sistem Penegakan Hukum, Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora – InoBali, Universitas Dwijendra.
Satriana,  I. M.  W.  C.  (2019,  December).  KAJIAN  YURIDIS  TERHADAP  KEJAHATAN CYBER  DALAM  SISTEM  PENEGAKAN  HUKUM.  In Seminar  Nasional  Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali (pp. 499-506).
Internet/Website https://inet.detik.com/cyberlife/d3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat- aktif-di media sosial

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik