SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2023, hlm. (1-17) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad)
Gilang Setiawan
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: 20071010184@student.upnjatim.ac.id
Shailawa Ramb Madani Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: 20071010052@student.upnjatim.ac.id

## Brina Saskya Paramita
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: 20071010036@student.upnjatim.ac.id
Lintang Yudhantaka Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: lintang.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 31 Januari 2023 |Revised : 24 Maret 2023 |Accepted : 6 April 2023
How  to  cite:  Gilang  Setiawan,  Shailawa  Ramb  Madani,  Brina  Saskya  Paramita,  Lintang Yudhantaka ,  “ Pelaksanaan  Eksekusi  Riil  terhadap  Tanah  dan  Bangunan  dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  Madiun Kelas 1B  Nomor  02/Pen.Pdt.Eks/2021/  PN  Mad) ” , Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)”, hlm. 1 -17.

## ABSTRACT:
Executions  often  occur  due  to  land  disputes.  The  emergence  of  a  land  dispute  can  occur  due  to  a lawsuit from a person or legal entity that contains a lawsuit for torts that have harmed the plaintiff's land rights. Like the real execution referred to in Article 1033 Rv is the execution of a judge's judgment ordering the emptying of fixed objects. This research is normative and empirical legal research, namely literature legal research that refers to legal norms contained in laws and regulations and field research to obtain information as supporting material, especially matters that affect the process of legal work in the implementation of real executions by the Madiun District Court. The process of carrying out real execution can be carried out if in a case there are parties who are negligent or unwilling to carry out court decisions voluntarily, this is based on Article 1033 Rv, Article 200 paragraph (11) HIR, and Article 218 paragraph (2) Rbg. In this paper, it is expected to provide a real picture of how the real execution of unlawful acts in the Madiun District Court Class I B. Execution is carried out on the basis of an application execution of execution. On the existence of the said petition the Chief Justice of Madiun District Court for his authority gave a reprimand (aanmaning) to  the  execution  respondent.  From  the  author's  analysis,  the  execution  was  in  accordance  with  the implementation of the execution by the Madiun District Court.
Keyword : Real Execution, Unlawful Act, Dispute Resolution.

## ABSTRAK:
Eksekusi  sering  kali  terjadi  karena  adanya  sengketa  tanah.  Kerugian  hak  atas  tanah  dari sebuah perbuatan melawan hukum mendasari adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum terhadap  pihak  yang  dianggap  merugikan  penggugat,  hal  inilah  yang  pada  umumnya  menjadi dasar atas suatu sengketa tanah. Sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 1033 Rv, eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan terhadap benda-benda tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) dan  empiris,  yang  mana  penelitian  hukum  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan dalam rangka  metode penunjang informasi  atas  disusunnya  penelitian  ini,  khususnya  hal-hal  yang  mempengaruhi  proses bekerjanya  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  riil  oleh  Pengadilan  Negeri  Madiun.  Proses pelaksanaan eksekusi riil dapat dilakukan apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang lalai ataupun tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan negeri secara sukarela, hal ini didasarkan pada  Pasal  1033  Rv,  Pasal  200  ayat  (11)  HIR,  dan  Pasal  218  ayat  (2)  Rbg.  Dalam  tulisan  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  secara  nyata  terkait  bagaimana  pelaksanaan  eksekusi riill  atas  perbuatan  melawan  hukum  di  Pengadilan  Negeri  Madiun  Kelas  I  B.  Eksekusi dilaksanakan atas adanya permohonan pelaksanaan  eksekusi. Atas adanya permohonan tersebut maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  Madiun  atas  kewenangannya  memberikan  teguran  (aanmaning) kepada  termohon  eksekusi.  Dari  analisa  Penulis  pelaksanaan  eksekusi  telah  sesuai  dengan implementasi pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Madiun.
Kata Kunci : Eksekusi Riil, Perbuatan Melawan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

## Pendahuluan
Tuhan  Yang  Maha  Esa  telah memberikan  tanah  sebagai  hadiah  yang harus  kita  jaga  agar  bermanfaat  bagi kehidupan  manusia.  Tanah  memiliki peran  penting  dalam  masyarakat  dan negara. Manusia membuat rumah di atas tanah  dan  bangunan  lain  untuk keperluan  seperti  perdagangan.  Tanah juga  mengandung  sumber  daya  alam yang  dapat  digunakan  oleh  manusia. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tanah memegang  peran  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  manusia,  terutama  di negara  seperti  Indonesia  yang  sangat bergantung  pada  sektor  pertanian.  Oleh karena  itu,  perlu  ada  usaha  yang sungguh-sungguh  untuk  mengelola  dan menjaga  tanah  agar  dapat  memberikan manfaat  yang  maksimal  bagi  generasi sekarang maupun yang akan datang.
Manusia  merupakan  makhluk sosial  yang  diciptakan  oleh  Tuhan  Yang Maha  Esa  untuk  hidup  bermasyarakat. Dalam  membina  hubungan  masyarakat sering  terjadi  konflik  kepentingan diantara  mereka.  Terjadinya  suatu sengketa  atau  konflik  disebabkan  oleh adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan secara sadar  dilakukan  dan  berdasarkan pengetahuan  yang  dimiliki  seseorang, yang  mana  lingkungan  tersebut  adalah lingkungan  fisik  maupun  lingkungan sosial. 1 Benturan  kepentingan  ini  kerap menjadi  sengketa  hukum  di  antara mereka. Penyelesaian atas suatu
sengketa  kerap  terdapat  ketidakpuasan diantara  para  pihak,  sehingga  pihak tersebut mendaftarkan perkaranya untuk dapat diadili pada pengadilan negeri.
Sengketa tanah dapat timbul dari perbedaan  pendapat  atau  persepsi mengenai penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan  tanah  oleh  individu  atau
1 Monic  Arliana,  dkk.  "Analisis Yuridis  Terhadap  Hasil  Eksekusi  Riil  Yang Melebihi  Batas  Yang  Di  Eksekusi," Jurnal Hukum Lex Suprema 4 , no.2, (2022): 197.
badan  hukum  yang  berbeda.  Hal  ini dapat  diakibatkan  oleh  perbedaan  nilai, kepentingan,  atau  pandangan  mengenai tanah  tersebut. 2 Sengketa  tanah  adalah suatu  konflik  yang  timbul  dari perbedaan  pandangan  atau  pendapat antara pihak-pihak yang terkait mengenai status penguasaan,
kepemilikan,  atau  penggunaan  tanah tertentu.  Perbedaan  tersebut  dapat diatasi  melalui  proses  negosiasi  antara para  pihak  yang  terlibat  atau  dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk  mendapatkan  penyelesaian  yang adil. 3
Untuk  memastikan  bahwa  hak dan kewajiban diterapkan sesuai dengan peraturan hukum, orang harus melakukan  tindakan  sesuai  dengan peraturan  yang  ditentukan.  Apabila suatu  sengketa  tidak  dapat  diselesaikan secara  damai  oleh  para  pihak,  maka dapat  mendaftarkan  sengketa  untuk diadili  melalui  pengadilan  negeri  oleh pihak  yang  merasa  dirugikan.  Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk
mengembalikan  hak-hak  pihak  yang dirugikan  atau  terganggu,  sehingga perlunya  kesadaran  setiap  orang  untuk mematuhi  peraturan  hukum  guna lancarnya hukum yang berlaku. 4 Hukum Acara Perdata telah mengatur mengenai proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan,  serta  pemutusan  dan pelaksanaan dari putusan yang dikeluarkan  oleh  pengadilan. 5 Hukum Acara  Perdata  mengatur  berbagai  cara pembelaan  hak  warga  negara  dengan perantara  pengadilan  atau  dihadapan
2 Ibid., 198.
3 Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian  Sengketa  Konflik ,  Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.
4 Muhammad  Abdulkadir, Hukum Perdata  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2000, hlm. 15.
5 Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara  Perdata  Indonesia, Liberty,  Yogyakarta,
1993, hlm. 2.
hakim.  Tidak  menutup  kemungkinan Putusan  hakim  tersebut  menimbulkan masalah  dalam  pelaksanaannya  di kemudian  hari.  Hal  ini  terjadi  apabila hak  dan  kepentingannya  pihak  ketiga dirugikan  atas  pelaksanaan  putusan tersebut  sehingga  pihak  ketiga  yang merasa  dirugikan  dapat  mengajukan gugatan  balik  kepada  Pengadilan Negeri. 6
Mengacu  pada  Bab  1  Pasal  1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa  “putusan  pengadilan”  sebagai: “pernyataan  hakim  yang  diucapkan dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur  dalam  undang  undang  ini.” Titik puncak  atau  akhir  atau  kulminasi  dari seluruh rangkaian hukum acara merupakan  pengertian  dari  putusan pengadilan. 7 Putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  harus  dapat  diterima  oleh  para pihak, karena para pihak telah diberikan kesempatan  untuk  melakukan  upaya hukum,  baik  perlawanan,  banding maupun  kasasi.  Selain  itu,  para  pihak dapat  tidak  menempuh  upaya  hukum yang  dalam  hal  ini  para  pihak  sudah menerimanya. Hal  tersebut  memberikan pengaruh  terutama  kepada  pihak  yang kalah  yaitu  harus  melaksanakan  atau merealisasikan keputusan tersebut secara  sukarela. 8 Namun  apabila  pihak
6 Ivonne  W.  K.,  “Perlawanan  Pihak Ketiga  (Derden  Verzet)  Sebagai  Upaya
Menangguhkan Eksekusi,” Jurnal Lex Administratum 5, no. 5 (2017): 35.
7 Samosir,  Herlina.  "Disparitas Putusan  Hakim  Terhadap  Pidana  Penjara Sebagai  Sanksi  Uang  Pengganti  Yang  Tidak Dibayar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016)", Tesis Universitas  Islam Riau, (2018), hlm. 32.
8 Jonathan  Santandrea,  “Kepastian Hukum  Dari  Penerapan  Ketentuan  Batas Waktu  Pengajuan  Upaya  Hukum  Verzet
yang  terkalahkan  secara  sukarela  dalam melaksanakan  putusan,  maka  eksekusi dapat dilaksanakan secara paksa. 9 Pelaksanaan putusan secara sukarela  berarti  tanpa  adanya  paksaan oleh pengadilan pihak yang kalah benar- benar menerima dan menaati isi putusan tersebut. Sedangkan melaksanakan putusan  dengan  cara  eksekusi  berarti pihak  yang  kalah  tidak  melaksanakan putusan  secara  sukarela  sehingga pengadilan  melakukan  eksekusi  secara paksa. 10 Berdasarkan  hal  tersebut eksekusi  sering  kali  terjadi  karena adanya sengketa tanah. Adanya gugatan dari  seseorang  atau  badan  hukum  yang berisi  gugatan  atas  perbuatan  melawan hukum  yang  telah  merugikan  hak  atas tanah  penggugat  merupakan  penyebab terjadinya  sengketa  tanah. 11 Para  pihak yang  bersengketa  harus  melakukan tindakan  yang  berdasarkan  oleh  hukum guna mempertahankan hak dan kewajibannya.  Apabila  penyelesaian suatu  sengketa  oleh  para  pihak  tidak berhasil  menemukan  titik  damai,  maka pihak yang dirugikan dapat mendaftarkan gugatannya guna
mendapatkan keadilan atas sengketanya pada  pengadilan.  Putusan  pengadilan adalah  hasil  dari  proses  hukum  yang dilakukan  dalam  rangka  penyelesaian suatu  sengketa,  yang  merupakan  akhir
(Studi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT.  Jo.  Putusan Pengadilan  Tinggi  Dki  Jakarta  Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI).),” Jurnal  Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 9.
9 Wikanto,  Adityo  Wahyu  ,  dkk. "Eksekusi  Riil  dalam  Perkara  Perdata Tentang  Pengosongan  Tanah  dan  Bangunan Rumah." Jurnal Verstek 2, no.2 (2014): 4.
10 Dkk  Cut  Ella  Muliasari,  “Studi Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 1931/K/PDT/2009  Tentang  Pelaksanaan Eksekusi  Riil  Terhadap  Objek  Sengketa Bangunan  Rumah  Toko,” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa 1, no. 2020 (4AD): 78.
11 Sarjita, Op-Cit, hlm. 8.
dari seluruh proses yang telah dilakukan. 12 Tujuan  dari putusan pengadilan ini adalah untuk mengembalikan hak-hak yang dirugikan atau  diganggu,  dan  menjamin  agar setiap  orang  mematuhi  peraturan hukum,  sehingga  hukum  dapat  berjalan dengan baik. 13
Pasal  1033  Rv  memberikan pengertian  dari  eksekusi  riil  yang merupakan  pelaksanaan  putusan  hakim dengan  perintah  untuk  pengosongan benda-benda  tetap. 14 Meskipun  dalam HIR  tidak  mengatur  jelas  mengenai eksekusi  riil,  namun  dalam  Pasal  200 ayat  (11)  yang  mengatur  mengenai lelang,  menyebutkan  bahwa  “Jika  orang yang  barangnya  dijual  itu,  enggan meninggalkan  barang  yang  tetap  itu, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat satu  surat  perintah  kepada  orang  yang berkuasa  menjalankan  surat  jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan  negeri,  jika  perlu  dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan  dan  dikosongkan  oleh orang,  yang  dijual  barangnya  itu,  serta oleh  kaum  keluarganya”.  Pasal  i ni memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi riil,  pengosongan  dilakukan  oleh  juru sita  bahkan  dapat  dilakukan  dengan bantuan  beberapa  anggota  Polri  atau anggota TNI. 15
Pelaksanaan  eksekusi  riil  dapat dilakukan  secara  sukarela  maupun dengan  bantuan  pengadilan  negeri,
sebagaimana yang terjadi pada
12 Dian  Latifiani,  “Permasalahan Pelaksanaan  Putusan  Hakim,” Jurnal  Hukum Acara Perdata 1, no. 1 (2015): 20.
13 Muhammad  Abdulkadir,  Op-Cit, hlm. 33.
14 Syaihul  Hakim,  “Pelaksanaan
Putusan
Pengadilan Dalam Perkara
Pengosongan Rumah,” Jurnal Studi Keislaman Al Hikmah 4, no. 1 (2014): 114. 15 Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara  Perdata  Indonesia (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2009).
Pengadilan  Negeri  Madiun  Kelas  I  B. Permohonan  pelaksanaan  eksekusi  riil atas  obyek  sengketa  tanah  beserta bangunan diatasnya dengan luas 404 M 2 yang  terletak  pada  Jalan  Bolodewo,  RT. 37,  Kelurahan    Kartoharjo,  Kecamatan Kartoharjo,  Kota    Madiun,    dan bangunan  rumah  menghadap    ke  Jalan Udowo  Nomor 4, RT. 003, RW. 003, Kel. Kartoharjo,    Kec.  Kartoharjo,  Kota Madiun  dengan  nomor  Sertifikat  Hak Milik  1236/Th  1991  -  Kel.  Kartoharjo.
Atas Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad terhadap    perkara  Nomor  24/Pdt.G/ 2019/PN.Mad jo 192/PDT/2020/PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI. Atas eksekusi  tersebut  akan  menjadi  pokok bahasan  dalam  penulisan  ini  terkait sesuai tidaknya pelaksanaan eksekusi riil yang  dilakukan  oleh  Lembaga  penegak hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah Pengadilan  Negeri  Madiun  dengan prosedur pelaksanaan eksekusi  riil yang berlaku di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum normatif ( Normative  Legal  Research )  dan  empiris merupakan  metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana penelitian hukum kepustakaan merupakan  metode  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  informasi  dan data  tentang  norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan. Sedangkan penelitian
lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih mendalam dan  detail  tentang  fakta-fakta  yang mempengaruhi proses berjalannya hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  riil oleh  Pengadilan  Negeri  Madiun.  Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif  dengan  melalui  pendekatan yuridis normative .
Prosedur  Pelaksanaan  Eksekusi  Riil yang Berlaku di Indonesia
Eksekusi  berasal  dari  bahasa belanda "executi e " yang berarti menjalankan  putusan  hakim  ( ten  uitvoer legging  van  vonnissen ). 16 Eksekusi  atau pelaksanaan  putusan  hakim  pada hakekatnya adalah realisasi dari kewajiban  pihak  yang  bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum  dalam  putusan  tersebut. 17
Menurut  M.Yahya  Harahap  (2007), eksekusi  memiliki  beberapa  asas  yang berlaku, diantaranya :
1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan  tidak  dijalankan  secara sukarela oleh pihak terkait.
3. Putusan  yang  akan  dieksekusi bersifat condemnatoir.
4. Eksekusi  berdasarkan  perintah  dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. 18
Hakim perlu memahami berbagai peraturan hukum  tertulis  maupun  tidak tertulis guna menjamin kepastian hukum atas  putusan  yang  dibuatnya. 19 Secara formal,  putusan  diatur  dalam  Pasal  178 sampai Pasal 187 HIR, Pasal 189 sampai Pasal 193 RBg. Fakta yang terjadi adalah dasar  hukum  utama  dalam  mengambil keputusan  dalam  suatu  perkara. 20
16 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Dalam  Perkara  Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
17 Djamanat  Samosir, Hukum  Acara Perdata  Tahap-Tahap  Penyelesaian  Perkara Perdata (Bandung:  Nuansa  Aulia,  2011),  hlm 35.
18 Dkk  Adityo  Wahyu  Wikando,
“Eksekusi  Riil  Dalam  Perkara  Perdata
Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan,” Jurnal Verstek 2, no. 2 (2014): 4. 19 Rommy D. Haryono,
“Mewujudkan  Aspek  Keadilan  Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” Jurnal Media Hukum Dan Peradilan 5, no. 1 (2019): 90. 20 Nuri  Jumaidah  A.,  “Eksekusi  Riil Terhadap  Putusan  Hakim  Yang  Telah Mempunyai  Kekuatan  Hukum  Tetap  Pada
Melalui  proses  penelitian  hukum  yang mencakup  pengumpulan  data  baik melalui  sumber  perundang-undangan maupun  melalui  observasi  lapangan, hakim  dapat  menyimpulkan  aturan hukum  yang  sesuai  dengan  fakta  atau peristiwa  yang  dihadapinya.  Proses  ini dikenal  sebagai judge  made  law ,  di  mana hakim  membuat  hukum  secara  mandiri berdasarkan  analisis  dan  interpretasi yang dilakukannya. 21
Putusan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van gewijsde )  adalah  putusan  yang  dapat dilaksanakan  eksekusi.  Eksekusi  hanya dapat  dilaksanakan  pada  putusan  yang memiliki  kekuatan  eksekutorial.  Sumber kekuatan  eksekutorial  dalam  putusan pengadilan  terletak  pada  bagian  yang menyatakan "Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  yang  maha esa". 22 Selain  itu,  putusan  harus  bersifat menghukum,  yaitu  putusan  yang memberikan  hukuman  atas  tindakan tertentu,  dengan  menetapkan  kondisi hukum  dan  memberikan  hukuman, seperti  hukuman  untuk  membayar jumlah  uang  tertentu  atau  hukuman untuk  menyerahkan suatu benda tertentu. 23 Obyek dalam pelaksanaan eksekusi  pada  perkara  perdata  dapat berupa:
1. Putusan  perdata  yang  sudah memiliki  kekuatan  hukum  yang sah  dan  tidak  dapat  diganggu

## Perkara  Perdata  No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr
Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Pekanbaru,” Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum 3, no. 2 (n.d.): 8.
21 Ahmad  Kamil  Dan  M.  Fauzan, Kearah  Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata Dalam  Sema  Dan  Perma (Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2008).
22 Dkk Nabila Pramesti, “Pelaksanaan Eksekusi Rumah Pada
Pengadilan  Negeri Surakarta,” Diponegero Law Journal 9, no. 2 (2020): 418.
23 Dian Latifiani, Op-Cit., hlm. 21.
gugat  lagi  ( res  judicata  /  inkracht van gewijsde );
2. Putusan  provisi  yang  hanya berlaku  untuk  jangka  waktu tertentu  dan  tidak  mencakup aspek  utama  dari  perkara  yang sedang diterima oleh pengadilan;
3. Putusan  yang  dapat  dilakukan segera  tanpa  harus  menunggu putusan  akhir (uitvoerbaar  bij voorraad);
4. Putusan  akta  perdamaian  ( acte van dading );
Pelaksanaan  putusan  yang  telah diadili di tingkat pertama  oleh
Pengadilan  Negeri  dapat  dilakukan dengan  bantuan  ketua  Pengadilan  yang telah  mengadili  dan  memutuskan perkara  tersebut  pada  tingkat  pertama, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal  195  HIR/Pasal  206  Rbg.  Pasal  196 HIR/Pasal  208  Rbg  juga  menyatakan bahwa  jika  pihak  yang  kalah  tidak  mau atau  tidak  berusaha  untuk  secara sukarela  melaksanakan  isi  dari  putusan, maka  pihak  yang  menang  dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk memaksakan pelaksanaan putusan tersebut. 24
Dengan memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1)  Rbg,  guna  menjaga  tegaknya kepastian  hukum,  kewenangan  untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  telah ditentukan oleh undang-undang. Panduan menetapkan kewenangan sesuai dengan Pasal tersebut didasarkan pada Pengadilan Negeri mana gugatan/perkara diajukan; dan Pengadilan Negeri mana perkara
tersebut  diperiksa  dan  diputuskan  pada
24 Asdian Taluke, “Eksekusi Terhadap  Perkara  Perdata  Yang  Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah)  Atas  Perintah  Hakim  Dibawah Pimpinan  Ketua  Pengadilan  Negeri,” Jurnal Lex Privatum 1, no. 4 (2013): 30.
tingkat  pertama. 25 Hal  ini  tidak terpengaruh  oleh  tahap  pemeriksaan banding atau kasasi yang mungkin telah dilalui oleh perkara tersebut. Pengadilan Negeri  yang  memeriksa  dan  memutus suatu  perkara  di  tingkat  pertama berwenang untuk melaksanakan putusan  yang  bersangkutan,  walaupun dapat  dilakukan  pengalihan  delegasi eksekusi  ke Pengadilan Negeri  lain  oleh Pengadilan  Negeri  yang  memutus  dan memeriksa  perkara    apabila  obyek  yang akan  dieksekusi  terletak  di  luar  wilayah hukumnya mengacu pada Pasal 192 ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) Rbg. 26 Dalam  hal  pelaksanaan  eksekusi yang  semula  menangani  perkaranya dimana  obyek  sengketa  berada  di  luar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri menuangkan penetapan  atas  permintaan  bantuan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang wilayah  hukumnya  berada  di  mana obyek  sengeketa  terletak.  Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah  obyek  sengketa  mengeluarkan penetapan  yang  memberikan  perintah kepada  Panitera  atau  Jurusita  untuk melaksanakan  eksekusi  tersebut  atas perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri. Kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk  memberikan  perintah  dan  arahan dalam  pelaksanan  eksekusi  mengacu pada  Pasal  197  ayat  (1)  HIR  atau  Pasal 208 Rbg serta dalam cakupan kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri dalam  menjalankan  eksekusi  yaitu  pada Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1)  Rbg,  juga  terkait  dengan  Pasal  196 ayat  (1)  atau  Pasal  208  Rbg.  Dengan
25 Dkk.  Erick  Sambuari  Lie,
“Implikasi  Hukum  Pihak  Yang  Tidak Melaksanakan  Putusan  Pengadilan  Dalam Perkara Perdata,” Jurnal Lex Privatum 11, no.
3 (n.d.): 5.
26 Edward  K,  “Penundaan  Eksekusi Dengan  Alasan  Adanya  Perkara  Lain  Yang Saling  Berkaitan  Dan  Putusan  Perkara Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap,” Skripsi Universitas Indonesia , 2009, 18.
menggabungkan pasal-pasal yang disebutkan  di  atas,  sekilas  gambaran konstruksi  hukum  kewenangan  untuk melakukan  eksekusi  dapat  diterapkan sebagai berikut:
27 1. Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah dan memimpin proses eksekusi. 2. Kewenangan  untuk  memberikan perintah  dan  memimpin  eksekusi yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah secara ex officio . 3. Diterbitkannya surat perintah eksekusi  dalam  bentuk  surat penetapan  ( beschikking )  oleh  Ketua Pengadilan Negeri.
4. Kewenangan  untuk  melakukan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.
Proses  pelaksanaan  eksekusi  riil dapat  dilakukan  apabila  dalam  suatu perkara  perdata  yang  telah  diputus terdapat  pihak  yang  lalai  ataupun  tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan  sesuai  kewajibannya,  hal  ini didasarkan pada Pasal 1033 Rv, Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) Rbg yaitu:
1. Permohonan
Permohonan eksekusi  diajukan oleh pemohon  ke  Pengadilan  Negeri tempat  perkara  tersebut  diputus dengan melampirkan berkas putusan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  (BHT)  dalam  seluruh tingkat  pengadilan  yakni  putusan pengadilan  negeri,  banding,  kasasi dan  peninjauan  kembali.  Setelah surat  permohonan  diterima,  surat tersebut akan diproses dan dilanjutkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 27 Almi Ra madhani R, “Implementasi
Eksekusi  Riil  Putusan  Perkara  Perdata Tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pada
Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru,” Skripsi  Universitas  Islam  Riau , 2022, 49.
memberikan instruksi kepada panitera untuk memerintahkan panitera  muda  perdata  menyusun resume  dari  putusan  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Setelah  diresume,  Ketua  Pengadilan Negeri  akan  mempertimbangkan apakah  putusan  tersebut  dapat dieksekusi,
Eksekusi dapat dilakukan  jika  isi  putusannya bersifat menghukum atau memerintahkan ( condemnatoir ). 28 Kontruksi putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir dirumuskan  sebagai berikut: 29
a. Menyatakan hukuman atau perintah  untuk  menyerahkan suatu obyek; b. Menyatakan hukuman atau perintah untuk melakukan pengosongan  sebidang  tanah, rumah atau bangunan; c. Menyatakan hukuman atau perintah untuk melakukan pembongkaran tumah atau bangunan; d. Menyatakan hukuman atau perintah  untuk  melakukan  suatu perbuatan; e. Menyatakan hukuman atau perintah  untuk  menghentikan suatu perbuatan atau keadaan; f. Menyatakan hukuman atau perintah untuk melakukan
pembayaran  sejumlah  uang  atau mengganti rugi secara materiil.
Jika  dalam  permohonan eksekusi  yang  diminta  hanya  berisi putusan yang bersifat declaratoir atau constitutif ,  maka  putusan  tersebut
28 Muhammad  Fadhilah,  “Tinjauan Hukum  Pelaksanaan  Eksekusi  Riil  Dalam Putusan  Peradilan  Perdata,” Jurnal  of  Law 7, no. 1 (2020): 2.
29 R,  “Imp lementasi  Eksekusi  Riil Putusan  Perkara  Perdata  Tentang  Perbuatan Melawan  Hukum  Pada  Pengadilan  Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru.”
akan dianggap tidak dapat dilaksanakan. Putusan yang bersifat tidak  dapat  dilaksanakan  ( non eksekutabel) diantaranya: 30
a. Putusan  bersifat  menyatakan keadaan hukum ( declaratoir ) dan constitutif;
b. Obyek  eksekusi  berada  di tangan pihak ketiga;
c. Obyek  yang  akan  diterapkan eksekusi  tidak  memiliki  batas yang jelas;
d. Obyek  yang  akan  diterapkan eksekusi  tidak  cocok  dengan obyek  yang  ada  dalam  putusan yang diterbitkan.;
e. Obyek  yang  telah  dieksekusi telah musnah;
f. Tanah  yang  menjadi  obyek eksekusi  berubah  statusnya menjadi tanah negara;
g. Obyek sengeketa berada di luar negeri;
h. Apabila  terdapat  putusan  yang tidak  sesuai  satu  sama  lain mengenai  hal  yang  sama,  perlu diteliti seberapa jauh perbedaan keputusan tersebut. Jika seseorang yang mengajukan  permohonan  eksekusi ingin mengajukan eksekusi terhadap putusan  yang  memiliki  obyek  yang sama,  maka  pemohon  eksekusi harus sebelumnya mengajukan gugatan  dengan  cara  mengajukan gugatan  yang  dapat  dilaksanakan segera  ( uitvoerbaar bij voorraad )  ke Pengadilan Negeri yang mengeluarkan  putusan  tersebut, dengan menambahkan petitum gugatan  yang  berisi  penghukuman ( condemnatoir ). Hakim harus mengabulkan  permohonan  tersebut dengan  melalui  proses  persidangan
30 Wati Trisnawati, “Analisis Yuridis
Terhadap  Putusan  Pengadilan  Yang  Tidak
Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable),” Jurnal  Syntax  Admiration 1,  no. 7 (2020): 976.
yang
sederhana. Permohonan teguran  ( aanmaning )/eksekusi  yang diajukan memuat berkas:
a. Identitas pemohon dan termohon dalam perkara yang diajukan;
b. Uraian  singkat  mengenai  duduk perkara serta pertimbangan dalam  mengajukan  permohonan eksekusi;
c. Obyek perkara yang akan dieksekusi;
d. Amar  putusan  yang  dikeluarkan oleh  pengadilan  tingkat  pertama sampai dengan tingkat selanjutnya apabila terdapat upaya hukum yang ditempuh; e. Tanggal  ketika  pemberitahuan putusan diterima oleh pemohon.
Surat permohonan kemudian perlu dilampirkan dengan  berkas-berkas  pendukung lainnya, yakni berisi: a. Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap
( inkracht  van  gewijsde )  dan  sesuai dengan  aslinya  ditandai  stempel pengadilan negeri;
b. Surat  kuasa  khusus  apabila permohonan eksekusi diwakilkan oleh kuasa hukum;
c. Surat  pemberitahuan  putusan yang diterima oleh pihak pemohon;
d. Surat  pernyataan  atas  obyek perkara yang tidak terikat dengan perkara lain;
e. Berkas pendukung lainnya apabila dipandang perlu. Setelah  kelengkapan berkas permohonan eksekusi
diteliti, pemohon  eksekusi  membayar  biaya eksekusi riil yang memuat:
a. Bea materai;
b. Biaya redaksi penetapan perintah eksekusi; c. Biaya pencatatan penetapan perintah eksekusi;
d. Biaya koordinasi dan pengerahan aparat keamanan;
e. Biaya jurusita;
f. Biaya saksi-saksi;
g. Biaya pelaksanaan eksekusi;
h. Biaya transportasi;
i. Biaya redaksi dan pencatatan eksekusi serta pemberitahuan kepada Badan Pertanahan
Nasional (BPN) / Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Penyetoran biaya merupakan bagian dari upaya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.  Setelah  membayar, pemohon  akan  diberikan  bukti pembayaran  kepada  kasir  di  bagian Kepaniteraan  Perdata  Pengadilan Negeri, yang selanjutnya menyerahkan tanda bukti pembayaran  dalam  bentuk  SKUM (Surat  Kuasa  Untuk  Membayar). Kepaniteraan Perdata akan menyerahkan berkas terguran ( aanmaning) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan  hari,  tanggal,  jam,  dan tempat  teguran  ( aanmaming) ,  serta memerintahkan Jurusita untuk mengirim  pemberitahuan  kepada termohon  eksekusi  untuk  hadir dalam pelaksanaan teguran ( aanmaning) .  Jurusita  memanggil para  pihak  dengan  waktu  paling lama  3  (tiga)  hari  sebelum  hari  dan tanggal aanmaning ditetapkan. 31
2. Teguran ( Aanmaning )
Aanmaning adalah  upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan untuk memberikan teguran  kepada  pihak  yang  kalah agar  melaksanakan  isi  putusan secara  sukarela.  Berdasarkan  Pasal 196 HIR/207 R.Bg yang menentukan:  “Ketua  Pengadilan Negeri  memanggil  pihak  yang dikalahkan  untuk  ditegur  agar memenuhi  keputusan  dalam  jangka
31 K,  “Penundaan  Eksekusi  Dengan
Alasan  Adanya  Perkara  Lain  Yang  Saling Berkaitan  Dan  Putusan  Perkara  Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap.”
waktu  8  hari  setelah  teguran tersebut”. Secara  kenyataannya, sering  ditemukan  bahwa  putusan perkara perdata yang telah memiliki kekuatan  hukum  yang  tetap  tidak berhasil  dilaksanakan.  Sehingga  hal ini  merugikan  kepentingan  bagi pihak  yang  berperkara  dan  hal  ini mengakibatkan  proses  pelaksanaan putusan  peradilan  menjadi  lemah dan  tidak  mampu  memberikan kepastian  dan  keadilan hukum  bagi pihak yang mengajukan gugatan. 32
Aanmaning dilakukan dengan panggilan  terhadap  pihak  yang kalah  dengan  menentukan  hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat  panggilan. 33 Jika  termohon eksekusi tidak hadir dalam Aanmaning dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka termohon  akan  dipanggil  kembali untuk  yang  kedua  kalinya. Panitera Muda  Perdata  mengeluarkan  berita acara  mengenai  peristiwa  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  teguran yang  ditandatangani  oleh  Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.
Namun, jika termohon eksekusi tidak hadir setelah dipanggil  secara  resmi  dan  tidak bisa
dipertanggungjawabkan, sehingga  ia  tidak  memiliki  hak untuk diundang lagi dan tidak perlu adanya  proses  sidang  peringatan atau  jangka  waktu  peringatan. Ataupun  jika  dalam  waktu  8  hari tersebut  termohon  eksekusi  tidak mau  melaksanakan  putusan  secara sukarela,  maka  Ketua  Pengadilan Negeri mengeluarkan surat
32 Fadhilah,  “Tinjauan  Hukum Pelaksanaan  Eksekusi  Riil  Dalam  Putusan Peradilan Perdata.”
33 Warsito  Kasim,  “Analis is  Hukum Pelaksanaan  Eksekusi  Dalam Perkara Perdata  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum Tetap,” Jurnal  Perencanaan  &  Pengembangan Ekonomi 3, no. 1 (2020): 52.
penetapan yang berisi perintah yang ditujukan  kepada  Jurusita  agar melaksanakan  eksekusi  dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Surat Perintah Eksekusi
Apabila  termohon  eksekusi tidak  melaksanakan  putusan  hakim dalam  masa  peringatan  dan  telah melampaui masa peringatan tersebut  tanpa  alasan  yang  patut atau  tidak  menanggapi  peringatan, Ketua  Pengadilan  Negeri  akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan Panitera atau Jurusita  untuk  melakukan  eksekusi pengosongan  atau  pembongkaran secara ex officio . 34
Dikeluarkannya  penetapan eksekusi  dimulai  dari  Panitera Muda  Perdata  dengan  menyusun resume  tambahan  yang  dikoreksi dan  ditandatangani  oleh  Panitera untuk  memproyeksikan  gambaran yang diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengambil  keputusan  permohonan eksekusi. Setelah mendapat persetujuan  dari  Ketua  Pengadilan Negeri,  eksekusi  dapat  segera dilakukan dengan menyusun Penetapan Eksekusi. Setelah diterbitkannya  perintah  eksekusi, Pengadilan  Negeri  akan  mengirim Surat Pemberitahuan Eksekusi kepada pihak yang meminta eksekusi,  pihak  yang  dituntut eksekusi,  dan  lurah/kepala  desa yang bersangkutan di wilayah obyek eksekusi berada. Penetapan Eksekusi  memuat  hal-hal  sebagai berikut: 35
34
Ralang Hartati Syafrida, “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata,” Adil Jurnal Hukum 12, no. 1 (2021): 93.
35 Denisa  Ratna  Faradilla,  “Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama  Akibat  Perceraian,” Jurnal  Lex Privatum 5, no. 1 (2017): 148.
a) Alasan  atau  pertimbangan yang mendasar dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. ( konsiderans ).
b) Menugaskan  Panitera  atau Jurusita  untuk  melakukan pelaksanaan eksekusi.
c) Identifikasi  obyek  yang  akan diterapkan eksekusi oleh Panitera atau Jurusita. Secara rinci, Kewajiban Panitera  dan/atau  Jurusita  dalam melaksanakan  eksekusi  meliputi: melaksanakan eksekusi sesuai dengan  amar  putusan  yang  telah dikeluarkan,  melakukan  koordinasi dengan  aparat  terkait  sebelum pelaksanaan eksekusi, memberitahukan  hari  dan  tanggal pelaksanaan eksekusi kepada pihak- pihak  yang  terkait,  menyampaikan Berita  Acara  eksekusi  kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi  dan  aparat  terkait,  dan menyampaikan  hasil  pelaksanaan eksekusi  kepada  instansi  yang berwenang. 36 Jika  pihak  yang  harus memenuhi  putusan  merupakan anggota  TNI  (Tentara  Nasional Indonesia)  yang  masih  aktif  atau sudah pensiun, maka proses eksekusi harus melibatkan pengamanan  dari  Polisi  Militer dengan  melakukan  koordinasi  yang lebih lanjut.
Dalam hal penyitaan jaminan ( conservatoir beslaag ) sudah dilakukan, tidak diperlukan perintah tambahan untuk melakukan penyitaan eksekusi ( executorial beslaag ). 37 Namun,  jika
36 Sri  Hartini,  “Eksekusi  Putusan Hakim  Dalam  Sengketa  Perdata,” Jurnal Civics 14, no. 2 (2017): 131.
37 Dkk  Diana  Gusma  Ivo,  “Analisis
Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita
dalam  perkara  tersebut  belum pernah dilakukan penyitaan jaminan sebelumnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan penyitaan  eksekusi.  Dalam  hal eksekusi  pengosongan,  penyitaan tidak  selalu  diperlukan,  eksekusi dapat  dilakukan  tanpa  proses penyitaan.
4. Pelaksanaan Eksekusi
Pasal  197  ayat  (6)  HIR  dan Pasal  210  R.Bg    mengatur  terkait pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan  berdasarkan  perintah Ketua  Pengadilan  Negeri  dan disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi berumur  minimal  21  (dua  puluh satu)  tahun  yang  jujur  dan  dapat dipercaya  serta  memiliki  fungsi untuk  membantu  panitera  dan  atau jurusita dalam pelaksanaan eksekusi.  Panitera  atau  juru  sita yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan eksekusi  harus  mendatangi  secara langsung  ke  tempat  obyek  eksekusi itu  berada.  Pelaksanaan  eksekusi harus  dilaksanakan  sesuai  dengan bunyi  amar  yang  ada  dalam putusan.
Panitera  bertanggung  jawab untuk  mempersiapkan  pelaksanaan eksekusi dengan cara mengkoordinasikan  dan  bekerja sama  dengan  aparat  pengaman  dan pihak-pihak  terkait  yang  berada  di wilayah obyek yang akan dieksekusi. Tujuannya adalah untuk memastikan  bahwa  pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar dan tidak  terjadi  miskoordinasi  atau kegagalan  dalam  pelaksanaannya. Sebelum  eksekusi  pengosongan dilaksanakan, Panitera akan melakukan  sebuah  pemeriksaan terlebih  dahulu  pada  lokasi  tanah atau bangunan yang akan
Ekseku si,” Jurnal  Fakultas  Hukum 10,  no.  2 (2020): 41.
dikosongkan
( konstatering ). Pemeriksaan  ini  dilakukan  untuk memverifikasi  batas-batas  dan  luas tanah  yang  bersangkutan  sesuai dengan  penetapan  sita  atau  yang tertuang  dalam  amar  putusan. Dalam pemeriksaan ini dihadiri oleh Panitera,  jurusita,  pihak  yang berkepentingan,  aparat  setempat dan  serta  petugas  dari  Badan Pertanahan  Nasional.  Hasil  dari inspeksi ini dituangkan dalam Berita Acara. Sebelum dilakukan pengosongan,  dilakukan  upaya- upaya  persuasif  untuk  memastikan bahwa  proses  eksekusi  dilakukan dengan  cara  yang  sesuai  dengan prinsip  kemanusiaan  dan  keadilan. Salah  satunya,  pemohon  eksekusi dapat  diminta  untuk  menyediakan fasilitas  penyimpanan  sementara untuk barang-barang milik termohon  eksekusi,  dengan  jangka waktu  yang  telah  ditentukan  dan biaya yang ditanggung oleh pemohon. Setelah eksekusi
pengosongan  selesai  dilaksanan, pelaksana  eksekusi  membuat  Berita Acara  Eksekusi  yang  memuat  hal- hal  terkait  obyek  yang  dieksekusi beserta  ukuran  dan  letaknya,  hadir tidaknya pihak tereksekusi, penegasan  pengawasan  atas  obyek eksekusi, keterangan dapat tidaknya dijalankan eksekusi, waktu pelaksanaan eksekusi yang ditandatangani oleh pelaksana eksekui,  2  (dua)  orang  saksi,  lurah tempat obyek tersebut berada. 38
Panitera  juga  melaporkan hasil  pelaksanaan  eksekusi  kepada kantor  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  atau  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang  (ATR)  di  wilayah
38 K,  “Penundaan  Eksekusi  Dengan Alasan  Adanya  Perkara  Lain  Yang  Saling Berkaitan  Dan  Putusan  Perkara  Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap.”
obyek sengketa dengan menyertakan dokumen-dokumen yang  diperlukan,  seperti  Berita Acara Eksekusi, laporan pelaksanaan eksekusi, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan  untuk  menyelesaikan perkara  dan  menjamin  kepastian hukum bagi pihak yang terkait.
Jika  ada  perlawanan  dari  pihak tertentu atau pihak ketiga saat pelaksanaan  eksekusi,  maka  eksekusi akan  dihentikan  sementara  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  memimpin pelaksanaan  eksekusi. 39 Penangguhan akan berlangsung hingga ada keputusan dari  perkara  perlawanan  pada  tingkat pertama.  Jika  keputusan  dari  perkara perlawanan  ditolak,  maka  pelaksanaan eksekusi  akan  dilanjutkan,  namun  jika diterima, maka harus menunggu hingga putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap. 40
Pelaksanaan  Eksekusi  Rill  terhadap Tanah  dan  Bangunan  Berdasarkan
Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri Madiun Nomor 2/Pen.Pdt.Eks/ 2021/PN.Mad  Atas  Perkara  Nomor  24 /Pdt.G/2019/PN.Mad  jo  192/PDT/2020/
PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 207  ayat  (1)  R.Bg.  dan  Pasal  196  HIR, apabila pihak yang dimenangkan dalam suatu  perkara  tidak  segera  menerima itikad baik dari pihak yang kalah dalam menjalankan  putusan  maka  harus mengajukan  permohonan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  tempat  perkara tersebut diputus guna dapat dilaksanakan
putusan pengadilan dengan  paksa.  Pada  perkara  ini,
39 Syprianus  Aristeus,  “Eksekusi
Ideal  Perkara  Perdata  Berdasarkan  Asas Keadilan,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 385.
40 Rahmawati Kasim, “Ekeskusi Yang Tidak  Dapat  Dijalankan  Menurut  Hukum Acara Perdata,” Jurnal Lex et Societatis 5, no. 1 (2017): 80.
penggugat dan terbanding serta terkasasi mengajukan permohonan pelaksanaan  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan surat permohonan  tanggal  26  Juli  2021  dan terdaftar  pada  Pengadilan  Negeri Madiun pada tanggal 3 Agustus 2021.
Ketua Pengadilan Negeri
berwenang  untuk  memberikan  teguran terhadap  pihak  yang  tidak  menjalankan putusan  pengadilan  secara  sukarela.
Aanmaning tersebut  dilakukan  melalui pemanggilan  terhadap pihak  yang  tidak menjalankan  putusan  pengadilan  untuk dijalankannya  sidang  insidentil  oleh ketua  pengadilan  dan  pihak  yang  kalah serta  memberikan  peringatan  supaya pihak  yang  kalah  tersebut  segera menjalankan  putusan  pengadilan  dalam jangka waktu 8 (delapan) hari.
Dalam  hal  dijalankannya  proses aanmaning ,  berita  acara aanmaning harus mencatat  seluruh  peristiwa  yang  ada pada sidang insidentil tersebut, sehingga apabila  pihak  yang  di annmaning tidak hadir, ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawab. 41 Dalam  hal  pihak yang  dipanggil  untuk aanmaning tidak hadir
maka dapat dilakukan
pemanggilan aanmaning untuk  kedua kalinya. Dalam hal pihak yang dipanggil untuk aanmaning tidak  mengahadiri panggilan annmaning tersebut  untuk kedua  kalinya  maka  Ketua  Pengadilan Negeri dapat menerbitkan surat penetapan  perintah  eksekusi  kepada panitera  dan  atau  jurusita.  Dalam perkara  ini  Ketua  Pengadilan  Negeri Madiun  telah  menerbitkan  penetapan dengan nomor 2/Pen.Pdt.Eks/2021/PN.Mad  tanggal  3 Agustus 2021 tentang perintah pemanggilan  termohon  eksekusi  dan 41 Junaidi  Hendri,  “Pelaksanaan Eksekusi Riil (Pengosongan) Secara Sukarela/Damai Yang Didasari Atas
Kesepakatan  Para  Pihak  Berperkara,” Jurnal
Hukum  Fakultas  Hukum  Sumatra  Barat Bukittinggi 12, no. 3 (2014): 9.
turut termohon eksekusi untuk dilaksanakan aanmaning namun  para termohon  dan  turut  termohon  tidak hadir sebagaimana Berita Acara Annmaning nomor 2/BA.Pdt.Eks/2021/PN  Mad  tanggal  24
Agustus  2021.  Atas  hal  tersebut  Ketua Pengadilan  Negeri  Madiun  menerbitkan surat  tugas  kepada  juru  sita  dengan nomor  293/Kjr.Pdt.G/2021/PN  Mad untuk  memberi  teguran  kedua  terhadap pemohon  dan  turut  termohon  yang mana para termohon dan turut termohon tersebut tidak hadir Kembali sebagaimana  Berita  Acara Annmaning tertanggal 7 September 2021. Dikarenakan tidak diindahkannya aanmaning yang  dikeluarkan  oleh  Ketua
Pengadilan  maka,  Ketua  Pengadilan berwenang untuk menetapkan
pelaksanaan  eksekusi.  Surat  perintah eksekusi  merupakan  penetapan  yang ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan  atas tidak  diindahkannya aanmaning oleh termohon.  Dalam  penetapan  tersebut berisikan identitas panitera atau juru sita yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan eksekusi,  nomor  perkara  yang  akan dieksekusi  serta  obyek  yang  akan dieksekusi.
Dalam perkara ini telah diterbitkannya  penetapan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  Madiun  nomor
2/Pen.Pdt.Eks/2021/PN  Mad  tanggal  5
Juli 2022 untuk dilaksanakannya eksekusi  terhadap  perkara  nomor  24 /Pdt.G/2019/PN.Mad jo 192/PDT/2020/PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI dengan obyek eksekusi  sebidang  tanah  hak  milik dengan bangunan diatasnya dengan luas 404 M2 yang terletak pada Jl. Bolodewo, RT. 37, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan    Kartoharjo,  Kota    Madiun, dan  bangunan  rumah  menghadap    ke Jalan    Udowo    No.  4,  RT.  003,  RW.  003, Lingkungan Tuk Buntung, Kel. Kartoharjo,    Kec.  Kartoharjo,  Kota
Madiun  dengan  nomor  Sertifikat  Hak Milik 1236/Th 1991 - Kel. Kartoharjo.
Adanya  jangka  waktu  yang cukup lama antara tanggal pemanggilan para  pihak  untuk  dilaksanakannya aanmaning dengan  penetapan  yang diterbitkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  Madiun  dikarenakan  adanya gugatan  perlawanan  dari  pihak  ketiga. Gugatan  perlawanan  eksekusi  telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 14  September  2021  dengan  nomor register 54/Pdt.Bth/2021/PN Mad.
Gugatan  perlawan  tersebut  didasari dengan  adanya  perbedaan  letak  obyek eksekusi  dan  batas – batas  obyek eksekusi  yang  kabur  atau  tidak  jelas. Atas  hal  tersebut  Ketua  Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Penundaan  Eksekusi    pada  tanggal  12 Oktober 2021. Pada tanggal 30 November 2021 tepatnya pada pelaksanaan agenda mediasi,  penggugat perlawanan eksekusi mencabut gugatannya,  sehingga  eksekusi  dapat dilanjutkan  kembali.  Dalam  hal  ini pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan  disaksikan  secara  langsung  oleh 2  (dua)  orang  saksi  yang  telah  berumur lebih  dari  21  (dua  puluh  satu)  tahun, sebagaimana  yang  telah  tercantum dalam  Berita  Acara  Eksekusi    nomor 1/BA.Pdt.Sita Eks/2022/PN Mad tanggal  11  Juli  2022  yang  telah ditandatangani  oleh  pejabat  pelaksana eksekusi,  lurah  dan  telah  diberitahukan kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Madiun  dalam  hal  ini  obyek  eksekusi merupakan tanah dan bangunan.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi atau pelaksanaan  putusan  pengadilan  negeri pada  hakekatnya  adalah  realisasi  dari kewajiban  pihak  yang  bersangkutan sebagaimana  tercantum  dalam  putusan pengadilan.  Pelaksanaan putusan hakim dapat  dilakukan  melalui  bantuan pengadilan  jika  pihak  yang  kalah  tidak
secara  sukarela  memenuhi  isi  putusan yang  telah  ditentukan.  Pelaksanaan putusan  pengadilan  melalui  bantuan pengadilan  dapat  dilakukan  dengan menempuh  beberapa  proses  yang diantaranya :
1. Permohonan;
2. Teguran ( Aanmaning );
3. Surat Perintah Eksekusi;
4. Pelaksanaan Eksekusi. Prosedur  pelaksanaan  eksekusi riil  yang  berlaku  di  Indonesia  telah dilaksanakan  sesuai  prosedur  oleh Pengadilan Negeri Madiun atas eksekusi nomor  02/Pen.Pdt.Eks/2021/  PN  Mad jo. 24 / Pdt.G / 2019 / PN Mad jo 192 / PDT / 2020 / PT.SBY jo 593 K / PDT / 2021  /  MARI.  Eksekusi  pada  perkara tersebut  dilaksanakan  atas  adanya permohonan pelaksanaan eksekusi tertanggal 26 Juli 2021 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Agustus 2021. Atas adanya permohonan  tersebut,  Ketua  Pengadilan
Negeri  Madiun  atas  kewenangannya memberikan teguran ( aanmaning ) kepada termohon  eksekusi.  Dalam  proses aanmaning tersebut  termohon  eksekusi tidak  melaksankan  putusan  pengadilan meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi untuk  melakukan  proses aanmaning sebanyak  2  (dua)  kali.  Atas  hal  tersebut Ketua  Pengadilan  Negeri  Madiun mengeluarkan  penetapan  nomor  2  / Pen.Pdt.Eks / 2021 / PN Mad tanggal 5
Juli 2022 untuk dilaksanakannya eksekusi  terhadap  perkara  nomor  24 /Pdt.G/2019/PN.Mad jo 192/PDT/2020 /PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI.

## Daftar Pustaka
A.,  Nuri  Jumaidah.  “Eksekusi  Riil Terhadap  Putusan  Hakim  Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum  Tetap  Pada  Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr Di Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Pekanbaru.” Jurnal Online
Mahasiswa  Bidang  Ilmu  Hukum 3, no. 2 (n.d.): 8.
Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2000.
Adityo Wahyu Wikando, Dkk. “Eksekusi Riil  Dalam  Perkara  Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan.” Jurnal Verstek 2, no. 2 (2014): 4.
Aristeus,  Syprianus.  “Eksekusi  Ideal Perkara  Perdata  Berdasarkan Asas  Keadilan.” Jurnal  Penelitian Hukum  De  Jure 20,  no.  3  (2020): 385.
Cut  Ella  Muliasari,  Dkk.  “Studi  Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 Tentang  Pelaksanaan  Eksekusi Riil  Terhadap  Objek  Sengketa
Bangunan  Rumah  Toko.” Jurnal Ilmiah  Mahasiswa 1,  no.  2020
(4AD): 78. Diana Gusma Ivo, Dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi.” Jurnal  Fakultas  Hukum 10, no. 2 (2020): 41.
Erick  Sambuari  L ie,  Dkk.  “Implikasi
Hukum  Pihak  Yang  Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata.” Jurnal  Lex  Privatum 11,
no. 3 (n.d.): 5.
Fadhilah, Muhammad.
“Tinjauan
Hukum  Pelaksanaan  Eksekusi
Riil  Dalam  Putusan  Peradilan Perdata.” Jurnal  of  Law 7,  no.  1 (2020): 2.
Faradilla,  Denisa  Ratna.  “Eksekusi Putusan  Pengadilan  Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian.” Jurnal Lex Privatum 5, no. 1 (2017): 148.
Fauzan,  Ahmad  Kamil  Dan  M. Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam  Sema  Dan  Perma .  Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2008.
Hakim,  Syaihul.  “Pelaksanaan  Putusan
Pengadilan Dalam Perkara Pengosongan  Rumah.” Jurnal
Studi Keislaman Al Hikmah 4, no. 1 (2014): 114.
Hartini,  Sri.  “Eksekusi  Putusan  Hakim Dalam  Sengketa  Perdata.” Jurnal Civics 14, no. 2 (2017): 131.
Haryono,  Rommy  D.  “Mewujudkan Aspek  Keadilan  Dalam  Putusan Hakim  Di  Peradilan  Perdata.” Jurnal Media Hukum Dan Peradilan 5, no. 1 (2019): 90.
Hendri,  Junaidi.  “Pelaksanaan  Eksekusi Riil (Pengosongan) Secara Sukarela/Damai  Yang  Didasari Atas  Kesepakatan  Para  Pihak Berperkara.” Jurnal Hukum Fakultas  Hukum  Sumatra  Barat
Bukittinggi 12, no. 3 (2014): 9.
K., Ivonne W. “Perlawanan Pihak Ketiga (Derden  Verzet)  Sebagai  Upaya Menangguhkan  Eksekusi.” Jurnal Lex Administratum 5, no. 5 (2017): 35.
K,  Edward.  “Penun daan  Eksekusi Dengan  Alasan  Adanya  Perkara Lain  Yang  Saling  Berkaitan  Dan Putusan  Perkara  Tersebut  Belum Berkekuatan  Hukum  Tetap.” Skripsi  Universitas  Indonesia ,  2009, 18.
Kasim,  Rahmawati.  “Ekeskusi  Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum  Acara  Perdata. ” Jurnal Lex et Societatis 5, no. 1 (2017): 80.
Kasim,  Warsito.  “Analisis  Hukum
Pelaksanaan  Eksekusi  Dalam Perkara  Perdata  Yang  Telah Berkekuatan  Hukum  Tetap.” Jurnal Perencanaan & Pengembangan  Ekonomi 3,  no.  1 (2020): 52. Latifiani, Dian. “Permasalahan Pelaksanaan  Putusan  Hakim.” Jurnal Hukum Acara Perdata 1, no. 1 (2015): 20.
M.  Yahya  Harahap. Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap . Jakarta:
Sinar Grafika, 2007.
Monic  Arliana,  dkk.  “Analisis  Yuridis
Terhadap  Hasil  Eksekusi  Riil Yang  Melebihi  Batas  Yang  Di Eksekusi.” Jurnal  Hukum  Lex
Suprema 4, no. 2 (n.d.): 197. Nabila  Pramesti,  Dkk.  “Pelaksanaan Eksekusi Rumah Pada Pengadilan  Negeri  Surakarta.”
Diponegero  Law  Journal 9,  no.  2 (2020): 418.
R,  Almi  Ramadhani.  “Implementasi
Eksekusi  Riil  Putusan  Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru.” Skripsi  Universitas Islam Riau , 2022, 49.
Samosir, Djamanat. Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap  Penyelesaian  Perkara Perdata .  Bandung:  Nuansa  Aulia, 2011.
Samosir,  Herlina.  “Disparitas  Putusan Hakim  Terhadap  Pidana  Penjara Sebagai  Sanksi  Uang  Pengganti Yang  Tidak  Dibayar  (Studi  Di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  Pekanbaru  Tahun  2015-
2016),.” Dalam  Tesis  Universitas Islam Riau , 2018, 32. Santandrea, Jonathan. “Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan  Upaya  Hukum  Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI).).” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 9.
Sarjita. Teknik  Dan  Strategi  Penyelesaian
Sengketa Konflik . Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005.
Sudikno  Mertokusumo. Hukum  Acara Perdata  Indonesia .  Yogyakarta: Liberty, 1993.
——— . Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009.
Syafrida,  Ralang  Hartati.  “Hambatan
Dalam Eksekusi Perkara Perdata.” Adil  Jurnal  Hukum 12, no. 1 (2021): 93. Taluke,  Asdian.  “Eksekusi  Terhadap Perkara  Perdata  Yang  Telah Mempunyai  Kekuatan  Hukum Tetap  (Ingkraah)  Atas  Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan  Negeri.” Jurnal  Lex Privatum 1, no. 4 (2013): 30.
Trisnawati,  Wati.  “Analisis  Yuridis
Terhadap  Putusan  Pengadilan
Yang  Tidak  Dapat  Dilakukan
Eksekusi (Non Executable).”
Jurnal  Syntax  Admiration 1,  no.  7 (2020): 976. Wikanto, Adityo Wahyu, dkk. “Eksekusi Riil  Dalam  Perkara  Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah.” Jurnal Verstek 2, no. 2 (2014): 4.