Vol. 5 No. 1 (2021)
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 66

## ANALISIS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA CIREBON
Feny Auliyah 1 , Nur Rahman 2 , Sarip 3 , Althea Tahaanii Sutriana 4 Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: auliyah44@gmail.com , nur.rahman@umc.ac.id , sarip@umc.ac.id , altheats25@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine how the policy to prevent Covid-19 in the city of Cirebon, as well as to analyze how the policy is implemented in the community. This research is a type of normative legal research with an empirical approach, this study uses primary data as the main data, namely in the form of data taken directly from the field, through various observation processes.  The results showed that the Covid-19 control policy in Cirebon was appropriate and referred to the policy issued by the West Java Regional Government, which was stated in Governor Regulation Number 60 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Diseas 2019 is in the New Era Life Order, but at an empirical level, the level of community compliance in Cirebon City is still very minimal, especially for people living in areas far from the city center that have not fully enforced health protocols. So it is necessary that the Regional Government of Cirebon City can issue a policy as an alternative solution that can have an impact on the level of public compliance to continue to enforce health protocols in the new normal era.
Keywords: Covid-19, New Era, Health Protocol.
Vol. 5 No. 1 (2021)
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 67

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  bagaimana  kebijakan pencegahan penyeban Covid-19 di Kota Cirebon, serta menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dimasyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris, penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, yaitu berupa data yang diambil langsung dari lapangan, melalui berbagai proses pengamatan. Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  kebijakan  penanggulangan  Covid-19  di Kota Cirebon sudah sesuai dan mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa barat, yang tertuang dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, dalam tataran empirs tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Cirebon sudah dapat dikatakan baik dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Barat  Tersebut,  namun  masih  di  Kota  Cirebon  masih  terdapat  beberapa masyarakat  yang  belum  menerapkan  anjuran  yang  ada  didalam  pergub sebagaimana disebutkan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari  pusat  Kota.  Sehingga  perlu  agar  Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  dapat mengeluarkan kebijakan  sebagai suatu alternatif  solusi  yang  dapat  memberikan dampak  bagi  tingkat  kepatuhan  masyarakat  untuk  tetap  menegakan  protokol kesehatan di era normal baru.
Kata Kunci : Covid-19, Era Baru, Protokol Kesehatan.
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 68

## A. Pendahuluan
Negara-negara  di  Dunia  saat  ini sedang  digemparkan  dengan  adanya fenomena  Corona  Virus  Disease  2019 atau sering disingkat Covid-19. Covid-19 adalah  suatu  penyakit  yang  disebabkan oleh  jenis  coronavirus  baru,  yaitu  Sars- CoV-2,  yang  dilaporkan  pertama  kali  di Kota  Wuhan  Tiongkok  pada  tanggal  31 Desember  2019.  Covid-19  merupakan suatu  penyakit  menular  dan  sangat mematikan,  didasarkan  pada  fakta  di Indonesia  jumlah  masyarakat  yang terpapar  virus  mencapai  1,47  jt  dengan jumlah kematian sebanyak 39.865 jiwa. 1 Di  Indonesia  virus  ini  menyebar dengan cepat sampai keseluruh wilayah di Indonesia  tak  terkecuali  di    wilayah Provinsi  Jawa  Barat.  Jawa  Barat  sendiri, merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia, dimana di provinsi ini tingkat penyebaran  Covid-19  dapat  dikatakan sangatlah cepat dan tinggi, terbukti sampai dengan  akhir  bulan  Maret  2021  jumlah masyarakat  yang  terkonfirmasi  positif Covid-19  di  Jawa  Barat  yaitu  sebanyak 243.749  Jiwa,  dengan  total  jumlah kematian yaitu sebanyak 3.013 Jiwa. 2 Dengan  jumlah  penyebaran  yang begitu  pesat  dan  banyaknya  masyarakat yang  terkonfirmasi  positif  Covid-19  di Indonesia  menuntut  pemerintah  untuk segera  mengambil  tindakan  untuk
1 Agus  Eko  Nugroho,  “Survei  Dampak Pandemi  COVID-19  Terhadap  Ekonomi Rumah  Tangga  Indonesia,”  lembaga  ilmu pengetahuan indonesia, 2020.
2 Tim  detikcom  - detikOto,  “Operasi Ketupat  COVID- 19  Diperpanjang,”  Tim detikcom - detikOto, 2020, https://oto.detik.com/berita/d-
5021724/operasi-ketupat-covid-19- diperpanjang.
3 Farida  Mancar  and  Nurfani,  “Anomali Bahasa Dan Budaya Di Era Pandemi Covid-
mencegah  penyebarannya,  salah  satunya dalah  dengan  mengeluarkan  dan menetapkan  protokol  kesahatan  dengan mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker, seperti yang terjadi di Jawa Barat. 3 Pada hari senin tanggal 27 Juli tahun 2020,  Gubernur  Provinsi  Jawa  Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Pergub  ini  mengatur  beberapa subtansi  penegakan  protokol  kesehatan, salah satunya mengatur tentang Pemberian Sanksi  Administratif  Bagi  Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pembatasan Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  dan Adaptasi  Kebiasaan  Baru. 4 Selain  itu didalam Pergub Nomor 60  Tahun 2020 juga memerintahkan agar masyarakat wajib masker selama menjalankan aktifitas di luar rumah,  tidak  tanggung,  Bagi  warga  yang melanggar  atas  ketentuan a  quo, maka masyarakat akan dikenakan sanksi berupa denda  sebesar  Rp  100.000    hingga  Rp 150.000.
Pergub  Nomor  60  Tahun  2020 beserta segala sanksi yang ada didalamnya memiliki  suatu  nilai,  dalam  arti pemberlakuan sanksi bukan semata-mata
19,” Sang  Pencerah:  Jurnal  Ilmiah  Universitas Muhammadiyah Buton 7, no. 1 (2020): 120 – 32, https://www.jurnal- umbuton.ac.id/index.php/Pencerah.
4 Teguh P. Nugroho, “Ombudsman Minta
Pergub  Sanksi  PSBB  Menjadi  Perda,”
Ombudsman Republik Indonesia , 2020,
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--
ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb- menjadi-perda.
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 69
hanya untuk mendenda, menghukum atau mencari  kesalahan  masyarakat,  namun lebih  jauh  ada  nilai  yang  terkandung didalamnya  yaitu  nilai  edukasi  agar masyarakat  dapat  mematuhi  protokol kesehatan  dan  mendukung  upaya pemerintah  dalam  memutus  penyebaran mata rantai Covid-19. 5 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian  ini  akan  mencoba  untuk mengetahui  dan  menganalisis  tentang ruang  lingkup  atas  peraturan  gubernur jawa  barat  yang  mengatur  mengenai pencegahan  Covid-19  dan  bagaimana implementasi dari peraturan tersebut. Pada akhirnya,  upaya  administrasi  terbagi-bagi pembebanan  sulit  dicapai  secara  adil, kesabaran  warga  akan  hilang  dengan banyaknya pungutan yang kecil- kecil dan kesan  yang  tidak  benar  dapat  timbul terhadap kemampuan keuangan pemerintahan daerah. 6 Biasanya dikehendaki  agar  memusatkan  perhatian pada usaha pemungutan pajak daerah dan retribusi  daerah  yang  menghasilkan pendapatan besar, untuk dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan
5 RAF,  “Jam  Malam,  Upaya  Menekan
Penyebaran
Covid- 19,” Balitbangsdm.Kominfo.Go.Id , 2020, https://balitbangsdm.kominfo.go.id/berita- jam-malam-upaya-menekan-penyebaran- covid-19-19-685.
6 Diding  Rahmat  and  Sarip  Sarip, “Konsekuensi
Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,” UNIFIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2 (2015): 61 – 83, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.237.
7 Sarip  Sarip,  “Analisis  Sejarah  Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era  Otonomi,” Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017): 123 – 35, https://doi.org/10.1017/CBO97811074153 24.004.
yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah terhadap warga. 7
Metode  penulisan  ini menggunakan metode  deskripsi  atas  keberadaan  Covid yang dilihat dari sisi hukum secara runut sebagaimana  pokok  bahasan. 8 Penulisan tentang Peraturan Daerah sebagai hukum merupakan  penelitian  hukum  yang memiliki objek substansi Perda, yaitu suatu proses  untuk  menemukan  doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang  dihadapi.  Menjawab  kedudukan hukum  menggunakan  dua  pendekatan, pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). 9 Pendekatan perundang-undangan  (statute  approach) menggunakan  peraturan  perundang- undangan yang dijadikan sumber hukum formil Indonesia. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) mengelaborasi konsep- konsep  hukum  yang  berkaitan  dengan eksistensi hukum guna memecahkan atau menjawab isu hukum atau permasalahan hukum yang berkenaan dengan pembahasan. 10 Penarikan  kesimpulan menggunakan  metode  deduktif,  yaitu
8 Diana  Fitriana  et  al.,  “The  Dialectics  of Garuda  Totem  and  Covid-19  Totem  in  the Constitution  of  Indonesia,” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.297 9. 9 Sarip,  Diana  Fitriana,  and  Elya  Kusuma Dewi,  “Mendudukan  Datwa  Majelis  Ulama Indonesia  Sebagai  Doktrin  Perundang- Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 289 – 98, https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/
view/513/pdf.
10 Jozef  Raco, Metode  Penelitian  Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya (Jakarta: PT Gramdedia Widiasarana Indonesia, 2018), https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj; Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar, “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 70
dengan cara berfikir di dalam pengambilan kesimpulan  terhadap  permasalahan  yang diajukan secara  umum,  kemudian  ditarik pada  hal-hal  yang  bersifat  khusus. Gambaran  pemikiran  tersebut  bertujuan untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan penulisan. 11

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  ruang  lingkup  subtansi Pearturan  Gubernur  Jawa  barat Nomor  60  Tahun  2020  dalam upaya  mencegah  penyebaran virus Covid-19? 2. Bagaimana  implementasi  Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 di Kota Cirebon?

## C. Pembahasan
Ruang lingkup subtansi Pearturan Gubernur  Jawa  barat  Nomor  60 Tahun 2020
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeluarkan  Pergub  Nomor  60  Tahun 2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian  Corona  Virus  Diseas  2019 dalam  Tatanan  Kehidupan  Era  Baru. 12 Aturan ini dikeluarkan dengan dasar yuridis yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun
Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 23. 11 Sarip, “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 315 – 36, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.1015
7.
12 Humas  Jabar,  “Ridwan  Kamil  Lantik
Bupati/Wakil  Bupati  Cirebon  Masa  Jabatan 2019- 2024,” Berita Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019. 2020  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan ketertiban dan disiplin masyarakat agar bisa bekerja  sama  dengan  pemerintah  untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.
Setelah  di  sosialisasikan  dari  mulai  di terapkannya  Pergub  ini  yaitu  pada  9 September 2020 lalu sampai dengan saat ini. Namun demikian dengan diberlakukannya peraturan  gubernur  ini  memberikan kepastian  hokum  bagi  masyarakat  yang melanggar  protokol  kesehatan.  Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud didalamnya  terdapat  status  pidana terhadap  masyarakat,  atas  jenis pelanggaran  didalam  pergub  ini  di kategorikan kedalam 2 jenis pelanggaran  berdasarkan  subjeknya yaitu  kategori  perorangan  dan katergori kelompok usaha. 13
Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh  perorangan  antaralain  adalah: tidak  mencuci  tangan  dengan  sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis  alkohol;  tidak  melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; tidak menggunakan masker secara benar di ruang  publik;  tidak  menjaga  jarak secara  fisik  antar  orang  minimal  1 (satu)  meter  ketika  berada  ruang publik; pengemudi dan/atau penumpang  kendaraan  pribadi  atau
13 Rahayu Puspasari, “Pemerintah Waspada Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Ekonomi  Indonesia,” Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia ,  no.  April  (2020):  17 – 21, https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/; Derek  K.  Chu  et  al.,  “Physical  Distancing, Face  Masks,  and  Eye  Protection  to  Prevent Person-to-Person  Transmission  of  SARS- CoV-2 and COVID-19: A Systematic Review and Meta- Analysis,” The Lancet 395, no. 10242 (2020): 1973 – 87,
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)31142-9.
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 71
dinas  yang  tidak  menggunakan masker; pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker; tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah  penumpang    di  dalam kendaraan  agar  sesuai  ketentuan menjaga  jarak  secara  fisik  maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti  ketentuan  lain  yang ditetapkan  oleh    pemerintah;  dan pelanggaran  lainnya  yang  berpotensi akan  mengganggu,  menghambat, menggagalkan  upaya  pemerintah  dan masyarakat  untuk  mencegah  dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19. 14 Sedangkan jenis pelanggaran yang dilakukan  oleh  kelompok  usaha antaralain  adalah:  tidak  menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol; mengijinkan  orang  yang  tidak menggunakan  masker  masuk  ke tempat  kegiatan/usahanya;  tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan  masker  di  tempat kegiatan/usahanya; tidak menyediakan  alat  pengukur  suhu tubuh  ( thermo  gun );  tidak  menerapkan aturan  jaga  jarak  secara  fisik  antar orang  minimal  1  (satu)  meter  ketika berada  di  tempat  kegiatan/usahanya; melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di
14 Junaidi  Abdillah,  “Analisis  Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  Selama  Pandemi Covid –19 Studi Lapangan Desa Beruas,” Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2022): 1 – 12,  https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1503; Elsa  Lutmiranita  Amanatin  et  al.,  “Dari Salaman  Ke  Senyuman:  Dampak  Kebijakan Kesehatan  Global  Terhadap  Komunitas Lokal  Di  Era  Pandemi,” Umbara 5,  no.  2
ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi  kapasitas  sesuai  level kewaspadaan daerah; melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda  Transportasi  sesuai  Level Kewaspadaan Daerah. Pandemi Covid-19 yang merebak di  Indonesia  sejak  bulan  Maret  2020 membuat  pemerintah  mengeluarkan himbauan agar masyarakat membatasi aktivitas  di  luar  rumah  untuk mengurangi penyebaran virus tersebut.  Selain  itu,  masyarakat  pun dihimbau  untuk  mematuhi  protokol kesehatan  saat  keluar  rumah,  salah satunya dengan menghindari berjabat tangan  ketika  bertemu  dengan  orang lain.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  perubahan  budaya  jabat tangan yang terjadi pada dosen-dosen di  Politeknik  Kridatama  pada  masa pandemi  Covid-19.  Simpulan  dari penelitian  ini  adalah  dengan  adanya pandemi  Covid-19  telah  membuat perubahan  budaya  jabat  tangan  di kalangan dosen Politeknik Kridatama, yang awalnya berjabat tangan dengan saling  menggenggam  erat,  kini berubah  dengan  menggunakan  jabat tangan  ala  Sunda  yaitu  dengan meletakkan  kedua  tangan  di  dada sambil tersenyum dan menganggukkan kepala, ada pula yang menggunakan salam siku yaitu dengan (2020): 118, https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.3065 6; Aminah and Muli awati, “Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan  COVID-19  Di  Kota  Banda Aceh,” Journal of Governance and Social Policy 1, no. 2 (2021): 86 – 95, https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21194.
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 72
menyentuhkan  siku  pada  siku  dosen yang lain. 15
Melakukan pelanggaran terhadap pembatasan  kegiatan  yang  telah ditetapkan; melakukan kegiatan keagamaan  di  rumah/tempat  ibadah dan/atau  di  tempat  tertentu  tanpa melaksanakan  protokol  kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid- 19;  melanggar  larangan  kerumunan orang  dalam  jumlah  besar;  dan pelanggaran  lainnya  yang  berpotensi akan  mengganggu,  menghambat, menggagalkan  upaya  pemerintah  dan masyarakat  untuk  mencegah  dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.  Adapun  jenis  sanksi  yang diatur  didalam  pergub  ini  meliputi antara  lain  adalah  Jenis  sanksi administratif  terhadap  pelanggaran PSBB/AKB,  meliputi:
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis;
c) jaminan kartu identitas
d) kerja sosial;
e) denda administratif;
f) mengumumkan secara terbuka; g) penghentian sementara kegiatan; h) penghentian tetap kegiatan;
i) pembekuan  izin  usaha  atau rekomendasi  pembekuan  izin usaha;
j) pencabutan  sementara  izin usaha atau rekomendasi
k) pencabutan  sementara  izin usaha;
15 Neneng  Siti  Maryam,  “Perubahan
Bertingkah-Laku  Berjabat-Tangan  Di  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Politeknik  Kridatama Kota Bandung,” Jurnal Budaya Etnika 5, no. 2
l) pencabutan  izin  usaha  atau rekomendasi  pencabutan  izin usaha; dan
m) sanksi  administratif  lainnya yang  ditetapkan  Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan.
Implementasi  Pergub  Jawa  Barat Nomor  60  Tahun  2020  di  Kota Cirebon Sebelum mengetahui tentang Implementasi  dari  ketentuan  yang terkandung  didalam  Pergub  Jawa  Barat Nomor 60 Tahun 2020 di  Kota Cirebon, maka perlu diketahui secara sepintas tentang tinjauan  umum  Kota  Cirebon  diawal  sub bab  pembahasan  ini.  Kota  Cirebon merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi  Jawa  Barat  yang  dikenal  dengan sebutan Kota Wali. Kota Cirebon terletak di daerah  pantai  utara  Propinsi  Jawa  Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis,  yang  merupakan  jalur    utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai  utara  (pantura).  Letak  tersebut menjadikan  suatu  keuntungan  bagi  Kota Cirebon,  terutama  dari  segi  perhubungan dan komunikasi.
Kondisi  geografis  Kota  Cirebon terletak  pada  posisi  108.33o    dan    6.41o Lintang  Selatan  pada  pantai  Utara  Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur  8 kilometer, Utara Selatan 11  kilometer  dengan  ketinggian  dari permukaan laut  5 meter dengan demikian Kota  Cirebon  merupakan  daerah  dataran rendah  dengan  luas  wilayah  administrasi 37,35 km2 atau  3.735,8 hektar. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan kondisi geografis
(2021): 75 – 84, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26742
/jbe.v5i2.1760.
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 73
Kota  Cirebon  yang  strategis  bagi perhubungan dan komunikasi, menyebabkan Kota Cirebon menjadi sangat rawan  atas  penularan  dan  penyebaran
Covid-19. 16 Provinsi  Jawa  Barat,  termasuk didalamnya Kota Cirebon, pada saat ini telah memasuki era baru atau yang sering dikenal dengan  istilah  new  normal.  Era  Ini merupakan suatu kondisi dimana masyarakat  dapat  melakukan  aktivitas sebagaimana  biasanya,  baik  itu  bekerja, beribadah,  dan  hal  lainnya  namun  dengan menerapkan kebiasaan yang baru.
Dengan memasukinya era baru di Jawa Barat maka gubernur Jawa Barat kemudian mengeluarkan  peraturan  gubernur  nomor 60 Tahun 2020 sebagai pedoman kebijakan dalam  penanganan  Covid19  di  era  baru. Namun  berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  lapangan  menunjukan  pada  dasarnya, kesadaran masyarakat akan bahaya covid-19 telah  dibangun  jauh  sebelum  peraturan gubernur sebagaimana disebutkan diresmikan. Pada saat ini masyarakat Kota Cirebon sudah  dapat  dikatakan  cukup  tertib  dalam mematuhi protokol kesehatan  hal demikian dapat  terlihat  pada  saat  masyarakat  akan melakukan  kegiatan  yang  mungkin menciptakan  keramaian  perlu  diwajibkan melapor dan diberikan himbauan agar selalu menyediakan sarana pendukung pencegahan  covid-19.  Selain  itu  di  Kota
Cirebon  saat  ini  juga  sudah  ada  kebijakan yang menghimbau agar seluruh badan usaha, toko,  pasar,  serta  tempat-tempat  umum wajib    menyediakan  tempat  cuci  tangan
16 Dinas Komunikasi dan Informasi, “Profil Letak  Geografis  Kabupaten  Cirebon,” Cirebonkab.go.id, 2016.
17 Bupati  Cirebon,  “Peraturan  Bupati
Cirebon  Nomor  47  Tahun  2016  Tentang
sesuai standar protokol kesehatan yang saat ini diberlakukan. 17
Dengan  fakta  yang  ada  maka  fakta tersebut ini menjadi sebuah indikator bahwa masyarakat  Cirebon  secara  sosiologis  telah terbangun pola pikir untuk mematuhi segala anjuran  pemerintah,  ditambah  dengan adanya  aturan  yang  memeberikan  sanksi kepada pelanggar membuat kesadaran akan disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan semakin  meningkat.  Mengacu  pada ketentuan didalam pergub nomor 60 tahun 2020, yang menyatakan bahwa bupati dan waliKota  dapat  mengenakan  sanksi administrasi  terhadap  pelanggar  protokol kesehatan,  dicirebon,  atas  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  ada  sanksi administrasi berupa denda, apabila ada warga di cirebon yang tidak mengenakan masker. Atas  denda  tersebut  pada  dasarnya  tidak termasuk  status  pidana,  karena  denda tersebut  merupakan  sanksi  administrative seperti  denda  tilang  pada  kendaraan bermotor  yang  telat  dalam  melaksanakan pembayaran pajak kendaaraan bermotor. Kemajemukan  masyarakat  tercermin dalam  praktik  kehidupan.  Sebagai  negara hukum  Pancasila,  negara  Indonesia  coba meramu kemajemukan ke dalam Lima Sila yang  terdapat  dalam  Pancasila.  Hukum negara  sebetulnya  mengarah  pada  hukum positif, sengaja digunakan oleh penulis untuk membuka wawasan yang berkenaan dengan keilmuan  ilmu  hukum.  Konsep  negara hukum Aristoteles walaupun masih dibilang sederhana, namun, dalam tataran normatif negara hukum Pancasila tidak jauh berbeda, dimana lima sila yang ada merupakan siklus yang akan saling berkaitan satu sama yang
Gerakan  Masyarakat  Maghrib  Mengaji  Di Kabupaten Cirebon,” Pub. L. No. Nomor 47 Tahun 2016, 1 (2016).
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 74
lainnya. Nilai ketuhanan akan membentuk nilai kemanusian, kemudian sebagai manusia majemuk akan memiliki nilai persatuan. Nilai persatuan diaplikasikan pada nilai kerakyatan yang menitikberatkan pada nilai sosial yang adil. 18

## D. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas, maka  terdapat  beberapa  poin  yang dapat  disimpulkan,  yang  pertama adalah  kebijakan  penangulangan  atas pencegahan  virus  Covid-19  di Jawabarat  sudah  diatur  didalam peraturan gubernur nomor 60 Tahun 2020 , dimana ruang lingkup pengaturan didalam
Pergub  sebagaimana  dimaksud  meliputi berbagai  subtansi  yang  pada  dasarnya mengatur mengenai pelarangan berkerumun,  penerapan  hidup  New
Normal,  wajib  memakai  masker,  hingga penerapan  sanksi  bagi  masyarakat  yang melanggar  segala  ketentuan  yang  ada didalam perda tersebut.
Selanjutnya  yang  kedua  adalah prihal  implementasi  atas  kebijakan penangulanagan penyebaran Covid-19 ini sudah mendapatkan respon positif diberbagai masyarakat jawa barat salah satunya di  Kota Cirebon. masyarakat Kota  cirebon  pada  dasarnya  sudah memiliki  inisiatif  untuk  melakukan pencegahan dengan terus menereapkan  protokol  kesehatan secara  ketat,  namun  demikian  bukan berarti  masyarakat  di  Kota  Cirebon sudah sepenuhnya patuh dan taat pada kebijakan  pemerintah  yang  sudah ditetapkan, fakta
dilapangan menunjukan  bahwa  masih  ada beberapa masyarakat di Kota Cirebon
18 Sarip and Abdul Wahid, “Kemajemu kan Visi  Negara  Hukum  Pancasila  Dalam  Misi Hukum  Negara  Indonesia,” Refleksi  Hukum:
yang tampak belum memiliki kesadaran dalam menerapkan protokol  kesehatan  seperti  tidak memakai  masker  pada  saat  berada diluar  rumah.  Untuk  itu  maka penerapan pemberlakuan sanksi didalam  pergub  nomor  60  ini merupakan  suatu  hal  yang  memiliki nilai  urgensi  yang  semata-mata ditunjukan  agar  masyarakat  di  Jawa Barat, secara khusus di Kota Cirebon dapat  mematuhi  anjuran  pemerintah guna  memutus  penyebaran  kasus
Covid-19. Selain  penegakan  sanksi  yang diperlukan, maka kiranya agar pemerintah juga dapat lebih berinovasi dalam memberikan sosialisasi penggunaan masker di Kota Cirebon, seperti dengan menambahkan  program  sembako gratis, bagi masyarakat yang ikut serta dalam  mengkampanyekan  gerakan memakai masker, dan lain sebagainya. Daftar Pustaka Abdillah, Junaidi. “Analisis Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa Selama Pandemi Covid – 19 Studi  Lapangan Desa  Beruas.”
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2022): 1 – 12. https://doi.org/10.24967/vt.v4i 1.1503.
Amanatin,  Elsa  Lutmiranita,  Naila Rahmaniyatul  Wulida,  Handika Mukti,  Kuncoro  Bayu  Prasetyo, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono.  “Dari  Salaman  Ke Senyuman:  Dampak  Kebijakan Kesehatan  Global  Terhadap
Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  2  (2018):  109 – 24, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p10 9-124.
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 75
Komunitas  Lokal  Di  Era Pandemi.” Umbara 5,  no.  2 (2020): 118. https://doi.org/10.24198/umba ra.v5i2.30656. Aminah,  and  Muliawati.  “Analisis
Kebijakan  Pemberlakuan  Jam Malam  Dalam  Penanganan COVID-19  Di  Kota  Banda Aceh.” Journal  of  Governance  and Social  Policy 1,  no.  2  (2021):  86 – 95. https://doi.org/10.24815/gasp ol.v2i1.21194.
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad
Azhar.  “Metodologi  Penelitian Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 23. Bupati  Cirebon.  Peraturan  Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang  Gerakan  Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kabupaten
Cirebon, Pub. L. No. Nomor 47
Tahun 2016, 1 (2016). Chu, Derek K., Elie A. Akl, Stephanie Duda, Karla Solo, Sally Yaacoub, Holger  J.  Schünemann,  Amena El- harakeh,  et  al.  “Physical Distancing, Face Masks, and Eye Protection to Prevent Person-to- Person  Transmission  of  SARS- CoV-2  and  COVID-19:  A Systematic  Review  and  Meta- Analysis.” The  Lancet 395,  no. 10242 (2020): 1973 – 87. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(20)31142-9. Dinas  Komunikasi  dan  Informasi. “Profil Letak Geografis Kabupaten Cirebon.” Cirebonkab.go.id, 2016. Fitriana,  Diana,  Sarip,  Rohadi,  and Hanif Nurcholis Adiantika. “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution  of  Indonesia.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum
07,  no.  2  (2020):  162 – 73. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v7i2.2979. Jabar, Humas. “Ridwan Kamil Lantik Bupati/Wakil  Bupati  Cirebon Masa Jabatan 2019- 2024.” Berita
Website  Resmi  Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019. Mancar, Farida, and Nurfani.
“Anomali  Bahasa  Dan  Budaya
Di Era Pandemi Covid- 19.” Sang
Pencerah:  Jurnal  Ilmiah  Universitas Muhammadiyah  Buton 7,  no.  1 (2020): 120 – 32. https://www.jurnal- umbuton.ac.id/index.php/Penc erah. Maryam,  Neneng  Siti.  “Perubahan Bertingkah-Laku Berjabat- Tangan  Di  Masa  Pandemi Covid-19 Di Politeknik Kridatama  Kota  Bandung.” Jurnal  Budaya  Etnika 5,  no.  2 (2021): 75 – 84. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.26742/jbe.v5i2.1760.
Nugroho, Agus Eko. “Survei Dampak Pandemi  COVID-19  Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia.” lembaga ilmu pengetahuan indonesia, 2020.
Nugroho,  Teguh  P.  “Ombudsman
Minta  Pergub  Sanksi  PSBB Menjadi  Perda.” Ombudsman Republik Indonesia , 2020. https://ombudsman.go.id/artik el/r/artikel--ombudsman-minta- pergub-sanksi-psbb-menjadi- perda.
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 76
Puspasari, Rahayu. “Pemerintah Waspada  Dampak  Pandemi
Covid-19  Terhadap  Ekonomi Indonesia.” Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia ,  no.  April (2020): 17 – 21. https://www.kemenkeu.go.id/a pbnkita/. Raco, Jozef. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya . Jakarta: PT Gramdedia Widiasarana Indonesia, 2018. https://doi.org/10.31219/osf.io /mfzuj. RAF.  “Jam  Malam,  Upaya  Menekan Penyebaran Covid- 19.” Balitbangsdm.Kominfo.Go.Id ,  2020.
https://balitbangsdm.kominfo.g o.id/berita-jam-malam-upaya- menekan-penyebaran-covid-19- 19-685. Rahmat,  Diding,  and  Sarip  Sarip.
“Konsekuensi
Dekonsentrasi
Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil  Gubernur.” UNIFIKASI: Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2 (2015): 61 – 83. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v2i2.237. Sarip.  “Pemikiran  the  King  Can  Do Not  Wrong  Dalam  Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 315 – 36. https://doi.org/10.24815/kanu n.v20i2.10157.
Sarip,  Diana  Fitriana,  and  Elya
Kusuma  Dewi.  “Mendudukan Datwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai  Doktrin  Perundang- Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 16,  no.  3  (2019):  289 – 98. https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/513/pdf. Sarip,  Sarip.  “Analisis  Sejarah Perpajakan  Majapahit  Dalam Meningkatkan  Ekonomi Di  Era Otonomi.” Al-Mustashfa:  Jurnal
Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017): 123 – 35. https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415324.004. Sarip, and Abdul Wahid. “Kemajemukan  Visi  Negara Hukum  Pancasila  Dalam  Misi
Hukum  Negara  Indonesia.” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 109 – 24. https://doi.org/10.24246/jrh.2
018.v2.i2.p109-124. Tim  detikcom  - detikOto.  “Operasi Ketupat COVID-19 Diperpanjang.”  Tim  detikcom - detikOto, 2020. https://oto.detik.com/berita/d- 5021724/operasi-ketupat-covid- 19-diperpanjang. https://www.cirebonKota.go.id/prof il/cirebon-dalam-angka/1- letak-geografis/, diakses pada 16 Februari 2021 https://jdih.jabarprov.go.id/page/inf o/produk/24915, diakses pada 15 Februari 2021 https://covid19.hukumonline.com/ wp- content/uploads/2020/06/ peraturan_gubernur_dki_jak arta_nomor_60_tahun_2020
.pdf, diakses pada 9 februari 2021 Syakurah,  Rizma  Adlia,  and  Jesica Moudy."Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19)  di  Indonesia."
Feny Auliyah, Nur Rahman, Sarip, Althea T.S., Analisis Penerapan . . . 77
HIGEIA  (Journal  of  Public
Health Research and Development)  4,  no.  3 (2020): 333-346.
Usman,  A.  H.  Kesadaran  Hukum masyarakat  dan  Pemerintah sebagai  Faktor  Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika, 30(1), (2015) : 26-53 Peraturan Perundang Undangan Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat
Nomor  60  Tahun  2020 Tentang  Penerapan  Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Dan Pengendalian  Corona  virus desease  2019  Di  Masa
Pandemi