## TAKSONOMI BUDAYA INFORMASI DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI KOTA
MAGELANG
Joko Tri Nugraha 1
Retno Dewi Pramodia Ahsani 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsan, Magelang 56116 E-mail: jokotri.nugraha@gmail.com, pramodiaahsani@gmail.com
Abstract: Although in 2014 the Magelang City Government has compiled  a grand design for the development of city government telematics, but most of the stages of e-government  application  development  are  currently  still  focused  on  providing websites  and information services only.  In general,  the objectives of  this  research are:  (1)  Analyzing  the  taxonomy  of  information  culture  of  public  organizations  in the City Government of Magelang; (2) Identifying the driving and inhibiting factors of e-government-based public services in the City of Magelang and; (3) Preparing appropriate policy recommendations so that public services based on e-government in the City of Magelang can run more optimally. The approach used is descriptive quantitative  with  descriptive  statistical  analysis  techniques.  Research  location  in Magelang  City  Government.  Data  collection  techniques  through  questionnaire surveys, documentation and observation. The level of information culture maturity in  the  City  Government  of  Magelang  is  influenced  by  several  types  of  culture, including  technocratic  utopianism,  anarchy,  feudalism,  dictactorship  and federalism. The most dominant information culture is dictactorship culture.
Keywords: information culture, e-government, public service
Abstrak: Meski  pada  tahun  2014  Pemerintah  Kota  Magelang  telah  menyusun grand  design  pengembangan  telematika  pemerintah  kota,  namun  sebagian  besar tahap  pengembangan  aplikasi  e-government  saat  ini  masih  berfokus  pada penyediaan  website  dan  layanan  informasi  saja.  Secara  umum,  tujuan  penelitian ini  adalah:  (1)  Menganalisis  taksonomi  budaya  informasi  organisasi  publik  di Pemerintah  Kota  Magelang;  (2)  Mengidentifikasi  faktor  pendorong  dan penghambat  pelayanan  publik  berbasis  e-government  di  Kota  Magelang  dan;  (3) Menyusun  rekomendasi  kebijakan  yang  tepat  agar  pelayanan  publik  berbasis  e- government  di  Kota  Magelang  dapat  berjalan  lebih  optimal.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  teknik  analisis  statistik  deskriptif. Lokasi penelitian di Pemerintah Kota Magelang. Teknik pengumpulan data melalui survey  kouesioner,  dokumentasi  serta  observasi.  Tingkat  kematangan  budaya informasi  yang  ada  di  Pemerintah  Kota  Magelang  banyak  dipengaruhi  dari beberapa  tipe  budaya,  antara  lain  technocratic  utopianism,  anarchy,  feudalism, dictactorship  dan  federalism.  Budaya  informasi  yang  paling  dominan  adaah budaya dictactorship.
Kata kunci: budaya informasi, e-government, pelayanan publik.

## Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  upaya  pengembangan e- government sedang  giat-giatnya  dilakukan kalangan  birokrasi  publik.  Kecenderungan birokrasi publik seperti kementerian, lembaga  pemerintah  non  kementerian, pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah kota  dan  kabupaten,  menerapkan e- government dalam sistem tata pemerintahan patut  diperhatikan  dan  menarik  untuk dikaji.
Meningkatnya gairah instansi pemerintah menerapkan e-government dapat dilihat sebagai komitmen pemerintah (baik  pusat  dan  daerah)  dalam  upaya mengantisipasi perubahan dan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  terjadi  saat  ini,  khususnya pemanfaatan  teknologi  informasi  guna mendukung penyelenggaraan sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
Untuk mendukung keberhasilan implementasi e-government , maka pemerintah pada tahun 2003 telah mengeluarkan  beberapa  panduan,  antara lain  Panduan  Pembangunan  Infrastruktur Portal  Daerah,  Pembangunan  Manajemen Sistem  Dokumen  Elektronik  Pemerintah, Panduan Penyusunan
Rencana e- government Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang e-government , Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs  Web Pemerintah daerah.  Kemudian  dilengkapi  dengan
panduan yang dikeluarkan pada tahun 2004 yang meliputi: standar mutu dan jangkauan pelayanan  serta  pengembangan  aplikasi  ( e- services ),  kebijakan  tentang  kelembagaan, otorisasi,  informasi  dan  keikutsertaan swasta  dalam  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  manajemen perubahan,  panduan  pelaksanaan  proyek dan  penganggaran e-government , blueprint aplikasi e-government pusat  dan  daerah.
Kemudian  pada  tahun  2006,  pemerintah membentuk  Dewan  Teknologi  Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui  Keppres  No.  20  Tahun  2006  yang salah satu tugasnya adalah untuk mempercepat pelaksanaan e-government .
Sejak  dikeluarkannya  Inpres  No.  3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan e-government , implementasi e-government di  Indonesia mulai terasa gaungnya. Setidaknya penerapan e-government telah  memiliki pijakan  sekaligus  lebih  terarah.  Sebab dalam  Inpres  itu,  para  pejabat  teras  telah diminta  mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.
Meski  begitu,  bukan  berarti  semuanya melakukan hal demikian. Sebagian instansi pemerintah  daerah  dan  pemerintah  kota tengah  memacu  diri  menerapkan e- government .  Namun,  banyak  juga  instansi
atau  daerah  lain  yang  belum  terjamin e- government .  Gebyar e-government di kawasan  indonesia  Timur  seperti  NTB, NTT  dan  Papua  juga  belum  marak.  Malah ada  juga  daerah  yang  belum  memiliki website .
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di Pemerintah  Kota  Magelang.  Meski  pada tahun 2014 Kota Magelang telah menyusun grand  design pengembangan  telematika pemerintah  kota,  namun  sebagian  besar tahap pengembangan aplikasi e-government yang ada pada saat ini masih berfokus pada penyediaan website dan  layanan  informasi saja.  Yakni  hanya  memberikan  informasi saja  kepada stakeholders dan  belum mencapai  hubungan  yang  interaktif  antara pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
Penelitian  ini  berusaha  menguraikan taksonomi budaya informasi terkait dengan pelayanan  publik  berbasis e-government di Kota  magelang.  Karena  salah  satu  faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan  penyelenggaraan e-government adalah budaya informasi, di samping faktor SDM,  infrastruktur  dan  dana.  SDM memang  memiliki  peran  yang  sangat penting dan menjadi faktor sukses pelayanan  publik  berbasis e-government , karena  SDM  lah  yang  menggerakkan sumber  daya  lainnya.  Namun,  sebaik apapun  infrastruktur e-government ,  tetapi
jika  tidak  ada  kesadaran  tentang  budaya informasi,  maka  semua  investasi  yang ditanamkan  akan  sia-sia  tanpa  hasil  yang maksimal.  Mengingat  pentingnya  budaya informasi  ini,  maka  perlu  mendapat perhatian dari pejabat publik atau pengambil  kebijakan  untuk  membangun budaya  informasi  di  organisasi  publik dengan  baik  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  yang  cepat  dan efisien.
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana budaya informasi yang ada di organisasi Pemerintah  Kota  Magelang?;  (2)  Faktor apa yang menjadi penghambat membangun budaya informasi yang mendukung pengembangan  pelayanan  publik  berbasis e-government di Kota Magelang?
Beragam  makna  telah  dikemukakan baik  oleh  institusi  non  pemerintah  atau institusi  pemerintah  terhadap  konsep e- Government.  United  Nation  Development Programme (UNDP) dalam suatu kesempatan  mendefinisikan  secara  lebih sederhana,  yaitu: “E-Government  is  the application of Information and Communication  Technology  (ICT)  by government agencies” (Indrajit, 2002).
The  World  Bank  Group (2001) mendefinisikan E-government sebagai pengguaan teknologi informasi oleh instansi  pemerintah  (seperti Wide  Area
Networks (WAN), internet, Mobile computing )  yang  dapat  digunakan  untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia  usaha,  dan  instansi  pemerintah lainnya. Electronic  government merupakan proses  transaksi  bisnis  antara  masyarakat dan  pemerintah  melalui  pengunaan  sistem yang  otomatis  dan  jaringan  internet,  yang secara  lebih  umum  berkaitan  dengan the World Wide Web .
Berryman  (2004)  mendefinisikan e- government dihubungkan  dengan  proses pelayanan  yang  bersifat on-line,  e-service , e-administrasi dan e-demokrasi. E- government dimaksudkan untuk memberikan  kemudahan  komunikasi  dan transaksi  antara  pemerintah  dengan  warga negara-nya  (G  to  C),  pemerintah  dengan organisasi  bisnis  (G  to  B)  dan  antar lembaga  pemerintah  (G  to  G  serta pemerintah  dengan  stafnya  (G  to  E) (Javidian, Mollayaaghobi, Soltani, 2004).
Apabila ketiga konsep ini disimpulkan, maka e-government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi ( information and communication technology ) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi  bisnis  dan  antara  lembaga pemerintah  serta  stafnya.  Sehingga  dapat dicapai  efisiensi,  efektivitas,  transparansi
dan pertanggungjawaban pemerintah kepada  masyarakatnya  (Slamet,  2007; Sarabi, 2010).
E-government ini dapat diimplementasikan  dengan  berbagai  cara antara  lain  (Raharjo,  2001): Pertama , penyediaan  sumber  informasi,  khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat.  Informasi  ini  dapat  diperoleh langsung  dari  tempat  kantor  pemerintahan, dari  kios  info  ( info  kiosk ),  ataupun  dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat  di  mana  pun  dia  berada). Kedua ,  Penyediaan  mekanisme  akses melalui  kios  informasi  yang  tersedia  di kantor  pemerintahan  dan  juga  di  tempat umum.  Usaha  penyediaan  akses  ini dilakukan  untuk  menjamin  kesetaraan kesempatan  untuk  mendapatkan  informasi. Ketiga, E-procurement di mana pemerintah dapat  melakukan  tender  secara on-line dan transparan.
Upaya  pengembangan e-Government dapat dilakukan dalam beberapa tahap atau tingkatan.  Dalam  implementasinya  dapat dilihat  sedemikian  beragam  tipe  pelayanan yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  kepada masyarakatnya melalui e-Government . Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama, yaitu:
1. Aspek  kompleksitas,  yaitu  yang menyangkut  seberapa  rumit  anatomi
sebuah  aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan dan;
2. Aspek  manfaat,  yaitu  menyangkut
hal-hal    yang  berhubungan  dengan besarnya  manfaat  yang  dirasakan  oleh para penggunanya (Indrajit, 2002).
Menurut  Kroeber  dan  Kluckhorn dalam  (Gibson,  1989),  kultur  mengandung pola,  eksplisit  maupun  implisit,  dari  dan untuk  perilaku  yang  dibutuhkan  dan diwujudkan  dalam  simbol,  menunjukkan hasil  kelompok  manusia  secara  berbeda, termasuk benda-benda hasil ciptaan manusia, inti utama dari kultur yang terdiri dari ide tradisional  atau  turun temurun dan terseleksi  dan  terutama  pada  nilai  yang menyertai.  Di  samping  itu,  kultur  dalam pandangan  (Gibson,  1996),  sebagaimana disepakati  oleh  banyak  pakar  memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Mempelajari (kultur diperlukan dan diwujudkan dalam belajar, observasi dan pengalaman).
b. Saling  berbagi  (individu  dalam kelompok,  keluarga  dan  masyarakat saling berbagi kultur).
c. Transgenerasi (bersifat  kumulatif dan melampaui generasi satu ke generasi lain).
d. Persepsi pengaruh (membentuk perilaku dan struktur bagaimana seseorang menilai dunia).
e. Adaptasi  (kultur  didasarkan  pada kapasitas seseorang berubah atau beradaptasi).
Schein (1992) mendefinisikan budaya organisasi  sebagai  pola  asumsi  dasar bersama  yang  dipelajari  oleh  kelompok dalam  suatu  organisasi  sebagai  alat  untuk memecahkan masalah terhadap penyesuaian  faktor  eksternal  dan  integrasi faktor  internal  dan  telah  terbukti  sahih  dan oleh  karenanya  diajarkan  pada    para anggota  organisasi  yang  baru  sebagai  cara yang benar untuk mempersepsikan, memikirkan dan merasakan dalam kaitannya  dengan  masalah-masalah    yang dihadapi itu.
Sementara  Ratminto  dan  Winarsih (2008)  membedakan  adanya  empat  macam budaya  organisasi,  yaitu:  (1) Apathetic Culture .    Dalam  tipe  ini  perhatian  anggota arganisasi terhadap hubungan antar manusia maupun perhatian terhadap kinerja pelaksanaan  tugas,  dua-duanya  rendah.    Di sini penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik dan pemanipulasian orang-orang lain; (2)
Caring Culture. Budaya organisasi tipe ini dicirikan oleh rendahnya perhatian terhadap kinerja  dan  tingginya  perhatian  terhadap hubungan  antar  manusia.    Penghargaan
lebih  didasarkan  atas  kepaduan  tim  dan harmoni, dan bukan didasarkan atas kinerja pelaksanaan  tugas;  (3) Exacting  Culture.
Ciri  utama exacting  culture adalah  bahwa perhatian  terhadap  orang  sangat  rendah, tetapi  pehatian  terhadap  kinerja  sangat tinggi. Di sini secara ekonomis, penghargaan  sangat  memuaskan  tetapi hukuman  atas  kegagalan  yang  dilakukan juga sangat berat. Dengan demikian tingkat keamanan pekerjaan menjadi sangat rendah dan;  (4) Integrative  Culture. Dalam organisasi yang memiliki budaya integrative, maka  perhatian  terhadap  orang maupun perhatian terhadap kinerja keduanya sangat tinggi.
Bagi organisasi seperti halnya organisasi publik, informasi adalah segalanya.  Tidak  saja  karena  informasi merupakan  bagian  dari  proses  penciptaan pelayanan  publik,  namun  hampir  setiap pengambilan  keputusan  penting  organisasi publik selalu membutuhkan informasi yang berkualitas.  Namun  pada  kenyataannya, tidak  semua  organisasi  publik  memiliki budaya  informasi  yang  serupa  (Indrajit, 2012).
Pada  suatu  titik  ekstrim  terdapat suatu  organisasi  yang  sangat  kaku  dalam menerapkan  prinsip  pengelolaan  terhadap informasi  yang  dimilikinya,  sehingga sangat  sulit  bagi  siapa  saja  untuk mengaksesnya.  Sementara  di  sisi  ekstrim yang  lain,  cukup  banyak  ditemukan
organisasi  yang  liberal,  di  mana  secara bebas  dan  terbuka,  siapa  saja  dan  di  mana saja  yang  ingin  memperoleh  informasi untuk keperluan aktivitas organisasi sehari- hari  dengan  mudah  memperoleh  dan mengaksesnya.
Max Boisot dalam bukunya
Informations and Organizations mengatakan  budaya  informasi  sebagai suatu sistem yang kondusif yang mendukung  terjadinya  perilaku  pertukaran informasi antar individu maupun kelompok dalam  organisasi.  Dalam  karyanya  yang terkenal,  yaitu Boisot’s  Model yang bersangkutan  mengatakan  bahwa  struktur manajemen  informasi  akan  sangat  terkait dengan  karakteristik  informasi  beserta konteks keberadaan organisasi yang bersangkutan, sehingga dapat dikategorikan dalam dua koordinat matrix sebagai berikut (Indrajit, 2012):
a. Codified  vs  Uncodified ,  artinya informasi  dianggap  sebagai codified apabila  dibutuhkan  suatu  mekanisme pengkategorian berdasarkan suatu standar  kode  tertentu  seperti  misalnya: zat  dalam  reaksi  kimia,  variabel  dalam formula fisika, pangkat dalam kemiliteran dan lain sebagainya. Sementara  informasi  yang uncodified sering  dijumpai  dalam  representasi seperti  pada:  majalah,  koran,  televisi, radio dan sebagainya.
b. Difussed  vs  Undifussed ,  artinya informasi  dianggap  sebagai diffused apabila  dapat  diakses  secara  bebas  oleh publik. Sementara dikategorikan sebagai undiffused apabila  hanya  boleh  diakses oleh sekelompok individu atau komunitas tertentu.
Berdasarkan  hasil  risetnya,  yang diilhami  dengan  teori  Max  Boisot,  Justin Keen  dalam  (Indrajit,  2012)  menemukan adanya lima jenis model struktur manajemen informasi yang sangat dipengaruhi oleh budaya informasi organisasi  terkait.  Adapun  kelima  model tersebut  beserta  karakteristiknya  adalah sebagai berikut:
a. Technocratic Utopianism , merupakan  suatu  sistem  di  mana organisasi  secara  ketat,  detail  dan konsisten mengatur penciptaan, distribusi dan penggunaan setiap kategori informasi yang ada di organisasi.  Demi  kelancaran  proses penyebaran informasi, disusunlah sejumlah  prosedur  dan  standar  yang harus  dipatuhi  oleh  setiap  individu  di dalam menggunakan beragam perangkat teknologi  informasi  dan  komunikasi. Dengan  kata  lain,  setiap  individu  dalam organisasi  ini  haruslah information technology literate karena teknologi dan informasi  telah  menjadi  asset  berharga yang tak terpisahkan dengan keberadaan
organisasi.  Dalam  format  ini  biasanya terdapat sebuah unit teknologi informasi yang  bertugas  menjamin  tercapainya suasana budaya informasi yang ketat dan by  the  book (sesuai  aturan  yang disepakati).
b. Anarchy, adalah  suatu  kondisi  di mana  organisasi  sama  sekali  tidak memiliki kebijakan dan prosedur berkaitan  dengan  manajemen  informasi. Setiap  individu  diberikan  keleluasaan dan kewajiban untuk mengurus kebutuhan informasinya masing-masing, sesuai  dengan  peranan,  tugas  dan tanggung jawabnya di  dalam  organisasi. Perusahaan hanyalah menyediakan teknologi  dan  jalur  akses  terhadap berbagai sumber informasi terkait dengan  pelayanan  organisasi,  baik  yang sifatnya  internal  maupun  eksternal. Tentu saja dalam kerangka tersebut tidak akan  ditemukan  dalam  unit  organisasi yang  mengurusi  manajemen  informasi, karena organisasi biasanya menyerahkan hak  penyediaan  infrastruktur  informasi dan komunikasi  ke pihak ketiga melalui outsourcing .
c. Feudalism, terjadi apabila kebutuhan  dan  tata  kelola  manajemen informasi  dipegang  atau  dimonopoli oleh satu atau beberapa fungsi organisasi khusus.  Unit-unit  organisasi  inilah  yang menentukan model, kategori dan standar
informasi  yang  perlu  dikelola  oleh organisasi  dan  merekalah  yang  akan menyediakannya  bagi  seluruh  individu yang  ada.  Dalam  format  kerangka  ini, biasanya  para  individu  dan  unit  lainnya akan  sangat  bergantung  dengan  divisi atau  departemen  teknologi  informasi yang dimaksud.
d. Dictatorship, menempatkan  posisi para  pimpinan  organisasi  atau  yang biasa  disebut  kepala  kantor/satker  yang memutuskan dan mengontrol keberadaan  informasi  di  organisasi. Pemimpin  satker  inilah  yang  akan menentukan  tipe  dan  jenis  informasi yang  dibutuhkan  organisasi,  siapa  saja yang boleh memperoleh dan mengaksesnya  sampai  dengan  struktur kontrol dan pelaporan manajemen terkait  dengannya.  Ada  tidaknya  unit yang bertanggung jawab terhadap teknologi  informasi  sangat  ditentukan oleh  keputusan  pemimpin  organisasi publik tersebut.
e. Federalism, dipandang  sebagai sebuah  sistem  manajemen  yang  cukup demokratis  karena  sejumlah  pihak  yang berkepentingan  mengadakan  konsensus bersama  mengenai  tata  kelola  informasi yang  ada  dan  mengalir  di  organisasi. Bentuk  konsensus  yang  dimaksud  dapat bermacam-macam,  mulai  yang  sangat formal  seperti  kesepakatan  membentuk
suatu  unit  atau  komunitas  khusus  di masing-masing fungsinya.
Kesalahan klasik yang selalu dilakukan  oleh  organisasi  publik  adalah langsung membentuk struktur unit teknologi  informasi  beserta  mekanismenya tanpa  memperhatikan  kematangan  budaya informasi  di  organisasi.  Tidak  perlu  heran jika  di  negara  maju  di  mana  mayoritas individunya  memiliki information  literacy yang  tinggi,  model anarchy kerap  menjadi pilihan utama karena dinilai demokratis dan menjunjung  tinggi  hak  individu  untuk memilih  dan  menentukan  informasi  apa saja  yang  relevan  baginya.  Sementara  itu untuk  kantor  yang  sangat  bergantung dengan  informasi  namun  baru  pimpinan saja  yang  mengerti  nilai  strategisnya, penerapan  model dictactorship akan  lebih efektif  hasilnya  dibandingkan  dengan model lainnya.
Selanjutnya  menurut  (Indrajit,  2012) ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan suatu  organisasi  menjadi  lebih  kompetitif, antara  lain:  (a)  Struktur  organisasi;  (b) Model pembuatan keputusan dan; (c) Gaya manajerial.    Berdasarkan  hasil  studinya fokus  budaya  organisasi  dan  pengetahuan tentang  organisasi  adalah  faktor-faktor yang  perlu  diperhatikan.    Suatu  organisasi perlu  menciptakan  suatu  iklim  organisasi dengan  budaya  organisasi  yang  kuat  untuk
proses  pembelajaran  organisasi  dalam rangka menumbuhkan inovasi-inovasi baru.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  kuantiitatif  dengan  pendekatan survey . Pengumpulan data melalui kuesioner,  wawancara  tidak  terstruktur, observasi  dan  dokumentasi.  Analisa  data menggunakan statistik deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
Dimensi
Variabel
Technocratic
Utopianism
Technocratic  Utopianism merupakan suatu  sistem  di  mana  organisasi  secara ketat,  detail  dan  konsisten  mengatur penciptaan,  distribusi  dan  penggunaan setiap  kategori  informasi  yang  ada  di organisasi. Demi kelancaran proses penyebaran informasi,  disusunlah sejumlah prosedur  dan  standar  yang  harus  dipatuhi oleh setiap individu di dalam menggunakan beragam perangkat teknologi informasi dan komunikasi.  Dengan  kata  lain,  setiap individu  dalam  organisasi  ini  haruslah information  technology  literate karena teknologi dan informasi telah menjadi asset berharga  yang  tak  terpisahkan  dengan keberadaan organisasi. Dalam penelitian ini dimensi technocratic utopianism 8 indikator pertanyaan.
Pertanyaan  pertama  pada  dimensi technocratic  utopianism adalah  pelayanan
berbasis  teknologi  akan  lebih  efektif  dan efisien menunjukkan bahwa persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 15 orang atau sebesar 51,7 persen responden  menyatakan  setuju  pelayanan berbasis  teknologi  akan  lebih  efektif  dan efisien.  Sedangkan  sisanya  sebanyak  14 orang atau 48,3 persen responden menyatakan sangat setuju pelayanan berbasis  teknologi  akan  ebih  efektif  dan efisien.  Dengan  demikian  lebih  dari separuh responden setuju bahwa pelayanan berbasis  teknologi  akan  lebih  efektif  dan efisien.
Pertanyaan kedua dari responden untuk menggambarkan dimensi technocratic utopianism adalah Pemkot Magelang membuat  peraturan  tentang  pelayanan berbasis digital menunjukkan bahwa persepsi  responden  cukup  bervariasi  di mana  sebanyak  20  orang  atau  sebesar  69,0 persen responden menyatakan setuju Pemkot Magelang membuat aturan mengenai layanan berbasis digital . Sebanyak 8 orang atau sebesar 27,6 persen responden  menyatakan  Pemkot  Magelang membuat aturan mengenai layanan berbasis digital .  Sedangkan  sisanya  sebanyak  1 orang atau 3,4 persen responden menyatakan  tidak  ada  pendapat.  Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden setuju  bahwa  Pemkot  Magelang  membuat aturan mengenai layanan berbasis digital .
Pernyataan ketiga dari responden untuk menggambarkan dimensi technocratic utopianism adalah Pemkot Magelang mengadakan  pelatihan  bagi  pengelola website menunjukkan  bahwa  persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 15 orang atau sebesar 51,7 persen responden  menyatakan  setuju  Pemkot Magelang  mengadakan  pelatihan  bagi pengelola website. Sebanyak 12 orang atau sebesar 41,4 persen responden menyatakan Pemkot  Magelang  mengadakan  pelatihan bagi  pengelola website .  Sedangkan  sisanya sebanyak  2  orang  atau  6,9  persen responden  menyatakan  tidak  ada  pendapat. Dengan  demikian  lebih  dari  separuh responden  setuju  bahwa  Pemkot  Magelang mengadakan  pelatihan  bagi  pengelola website .
Pernyataan  keempat  dari  responden untuk menggambarkan dimensi technocratic  utopianism adalah  pengelola website di  OPD  memiliki  kompetensi teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  16 orang  atau  sebesar  55,2  persen  responden menyatakan  setuju  pengelola website OPD memiliki  komptetensi  TIK.  Sebanyak  12 orang  atau  sebesar  41,4  persen  responden menyatakan sangat setuju pengelola website OPD  memiliki  komptetensi  TIK.
Sedangkan  sisanya  sebanyak  1  orang  atau 3,4 persen responden menyatakan tidak ada
pendapat.  Dengan  demikian  lebih  dari separuh  responden  setuju  bahwa  pengelola website OPD memiliki komptetensi TIK.
Pernyataan  kelima  dari  responden untuk menggambarkan dimensi technocratic  utopianism adalah  Pemkot Magelang  mengalokasikan  dana  untuk pengembangan aplikasi e-government menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  18 orang  atau  sebesar  62,1  persen  responden menyatakan  setuju  ada  alokasi  dana  untuk pengembangan e-government . Sebanyak 10 orang  atau  sebesar  34,5  persen  responden menyatakan  sangat  setuju  ada  alokasi  dana untuk pengembangan e-government . Sedangkan  sisanya  sebanyak  1  orang  atau 3,4 persen responden menyatakan tidak ada pendapat.  Dengan  demikian  lebih  dari separuh  responden  setuju  bahwa  ada alokasi  dana  untuk  pengembangan e- government .
Pernyataan  keenam  dari  responden untuk menggambarkan dimensi technocratic  utopianism adalah  Pemkot Magelang  bekerja  sama  dengan  pihak ketiga  dalam  pengembangan  layanan e- government bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  22 orang  atau  sebesar  75,9  persen  responden menyatakan  setuju  ada  kerjasama  dengan pihak  ketiga  dalam  pengembangan e- government . Sebanyak 5 orang atau sebesar 17,2  persen  responden  menyatakan  sangat
JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA                    VOLUME 2, NOMOR 2, Oktober 2018: 58-77
setuju  ada  kerjasama  dengan  pihak  ketiga dalam pengembangan e-government . Sedangkan  sisanya  sebanyak  2  orang  atau 6,9 persen responden menyatakan tidak ada pendapat.  Dengan  demikian  lebih  dari separuh  responden  setuju  bahwa  ada kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam pengembangan e-government .
Pernyataan  ketujuh  dari  responden untuk menggambarkan dimensi technocratic  utopianism adalah  Pemkot Magelang  telah  membangun  infrastruktur untuk pengembangan aplikasi e- government menunjukkan  bahwa  persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 20 orang atau sebesar 69,0 persen responden menyatakan setuju ada pembangunan infrastruktur untuk pengembangan e-government .  Sebanyak  9 orang  atau  sebesar  31,0  persen  responden menyatakan sangat setuju ada pembangunan infrastruktur untuk pengembangan e-government . Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden setuju bahwa ada pembangunan infrastruktur untuk pengembangan e- government .
Pernyataan  kedelapan  dari  responden untuk menggambarkan dimensi technocratic utopianism adalah tidak mengerti  manfaat e-government dalam pelayanan  publik  menunjukkan  bahwa persepsi  responden  cukup  bervariasi  di
mana  sebanyak  19  orang  atau  sebesar  65,5 persen  responden  menyatakan  tidak  setuju tidak  mengerti  manfaat e-government dalam pelayanan publik. Sebanyak 8 orang atau  sebesar  27,6  persen  responden menyatakan  sangat  tidak  setuju  tidak mengerti  manfaat e-government dalam pelayanan  publik.  Sedangkan  sisanya sebanyak  2  orang  responden  atau  sebesar 6,9 persen menyatakan tidak ada pendapat. Dengan  demikian  lebih  dari  separuh responden  setuju  mengerti  manfaat e- government dalam pelayanan publik.

## Dimensi Variabel Anarchy
Dimensi  kedua  dari  taksonomi  budaya adalah anarchy ,  yakni  suatu  kondisi  di mana organisasi sama sekali tidak memiliki kebijakan  dan  prosedur  berkaitan  dengan manajemen  informasi.  Setiap  individu diberikan keleluasaan dan kewajiban untuk mengurus kebutuhan informasinya masing- masing,  sesuai  dengan  peranan,  tugas  dan tanggung  jawabnya  di  dalam  organisasi. Perusahaan hanyalah menyediakan teknologi dan jalur akses terhadap berbagai sumber informasi terkait dengan pelayanan organisasi,  baik  yang  sifatnya  internal maupun  eksternal.  Untuk  melihat  sisi dimensi anarchy ,  peneliti  menggunakan  5 indikator pertanyaan.
Pertanyaan  pertama  pada  dimensi anarchy adalah pimpinan membuat
kebijakan  khusus  tentang  manajemen informasi  menunjukkan  bahwa  persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 20 orang atau sebesar 69,0 persen responden  menyatakan  setuju  pimpinan membuat kebijakan khusus tentang manajemen  informasi.  Sebanyak  6  orang atau  sebesar  20,7  persen  responden menyatakan sangat setuju pimpinan membuat kebijakan khusus tentang manajemen  informasi.  Sedangkan  sisanya sebanyak  3  orang  responden  atau  sebesar 10,3 persen menyatakan tidak ada pendapat.  Dengan  demikian  lebih  dari separuh responden setuju pimpinan membuat kebijakan khusus tentang manajemen informasi.
Pernyataan kedua dari persepsi responden  tentang  dimensi anarchy adalah terdapat SOP tentang pengelolaan informasi di setiap OPD Distribusi frekuensi SOP tentang pengelolaan informasi  di  setiap  OPD  menunjukkan bahwa persepsi responden cukup bervariasi di  mana  sebanyak  22  orang  atau  sebesar 75,9  persen  responden  menyatakan  setuju ada  SOP  tentang  pengelolaan  informasi  di setiap OPD. Sebanyak 6 orang atau sebesar 20,7  persen  responden  menyatakan  sangat setuju  ada  SOP  tentang  pengelolaan informasi  di  setiap  OPD.  Sedangkan sisanya  sebanyak  3  orang  responden  atau sebesar  3,4  persen  menyatakan  tidak  ada pendapat.  Dengan  demikian  lebih  dari
separuh  responden  setuju  ada  SOP  tentang pengelolaan informasi di setiap OPD.
Pernyataan ketiga dari persepsi responden  tentang  dimensi anarchy adalah Pemkot Magelang membuka akses informasi  ke  publik  melalui website menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  18 orang  atau  sebesar  62,1  persen  responden menyatakan  setuju  Pemkot  Magelang membuka  akses  informasi  publik  melalui website .  Sebanyak  11  orang  atau  sebesar 37,9  persen  responden  menyatakan  sangat setuju  Pemkot  Magelang  membuka  akses informasi  publik  melalui website .  Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden setuju  Pemkot  Magelang  membuka  akses informasi publik melalui website .
Pernyataan  keempat  dari  persepsi responden  tentang  dimensi anarchy adalah melibatkan tenaga outourcing dalam pengelolaan website menunjukkan  bahwa persepsi  responden  cukup  bervariasi  di mana  sebanyak  14  orang  atau  sebesar  48,3 persen responden menyatakan setuju Pemkot Magelang melibatkan tenaga outsourcing dalam  pengelolaan website . Sebanyak  2  orang  atau  sebesar  6,9  persen responden menyatakan sangat setuju Pemkot Magelang melibatkan tenaga outsourcing dalam  pengelolaan website . Sebanyak  6  orang  responden  atau  sebesar 20,7 persen menyatakan tidak berpendapat. Sedangkan  7  orang  responden  atau  sebesar
JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA                    VOLUME 2, NOMOR 2, Oktober 2018: 58-77
24,1  persen  menyatakan  tidak  setuju Pemkot Magelang melibatkan tenaga outsourcing dalam  pengelolaan website.
Dengan  demikian  lebih  responden  yang menyatakan  setuju  Pemkot  melibatkan tenaga outsourcing dalam  pengelolaan website .
Selanjutnya  pernyataan  kelima  dari persepsi responden tentang dimensi anarchy adalah  tidak  semua  informasi penting dapat diakses oleh publik menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  17 orang  atau  sebesar  58,6  persen  responden menyatakan  setuju  tidak  semua  informasi penting dapat diakses oleh publik. Sebanyak 4 orang atau sebesar 13,8 persen responden  menyatakan  sangat  setuju  tidak semua informasi penting dapat diakses oleh publik.  Sebanyak  3  orang  responden  atau sebesar  10,3  persen  menyatakan  tidak berpendapat.  Sementara  4 orang responden atau  sebesar  13,8  persen  menyatakan  tidak setuju tidak semua informasi penting dapat diakses  oleh  publik . Sedangkan  1  orang responden atau sebesar 3,4 persen menyatakan sangat tidak setuju tidak semua informasi  penting  dapat  diakses  oleh publik. Dengan demikian lebih dari separuh responden  yang  menyatakan  setuju  tidak semua informasi penting dapat diakses oleh publik.

## Dimensi Variabel Feudalism
Pada  dimensi  ketiga  dari  taksonomi budaya e-government adalah feudalism , yang  akan  terjadi  apabila  kebutuhan  dan tata  kelola  manajemen  informasi  dipegang atau  dimonopoli  oleh  satu  atau  beberapa fungsi organisasi khusus. Unit-unit organisasi  inilah  yang  menentukan  model, kategori  dan  standar  informasi  yang  perlu dikelola  oleh  organisasi  dan  merekalah yang  akan  menyediakannya  bagi  seluruh individu  yang  ada.  Untuk  melihat  sisi budaya  feudalism,  peneliti  menggunakan  6 indikator.
Pertanyaan  pertama dari  dimensi feudalism adalah  penerapan  teknologi digital dalam  pelayanan  publik  sangat penting  menunjukkan  bahwa  persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 16 orang atau sebesar 55,2 persen responden  menyatakan  setuju  penerapan teknologi digital dalam  pelayanan  publik sangat  penting.  Sebanyak  13  orang  atau sebesar 44,8 persen responden menyatakan sangat  setuju  penerapan  teknologi digital dalam  pelayanan  publik  sangat  penting. Dengan  demikian  lebih  dari  separuh responden yang menyatakan setuju penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik sangat penting.
Pernyataan kedua dari persepsi responden tentang dimensi feudalism adalah pengelola website di masing-masing
OPD  harus  mengerti  teknologi  informasi menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  15 orang  atau  sebesar  51,7  persen  responden menyatakan  setuju  pengelola web di  setiap OPD  harus  tahu  teknologi  informasi. Sebanyak  14  orang  atau  sebesar  48,3 persen responden menyatakan sangat setuju pengelola web di  setiap  OPD  harus  tahu teknologi  informasi.  Dengan  demikian lebih  dari  separuh    responden  yang menyatakan setuju bahwa pengelola web di setiap OPD harus tahu teknologi informasi. Pernyataan  ketiga  dari  persepsi  responden tentang dimensi feudalism adalah teknologi digital akan memudahkan dalam penyelesaian  tugas  menunjukkan  bahwa persepsi  responden  cukup  bervariasi  di mana  sebanyak  16  orang  atau  sebesar  55,2 persen responden menyatakan setuju teknologi digital memudahkan penyelesaian tugas menunjukkan. Sebanyak 12  orang  atau  sebesar  41,4  persen responden menyatakan sangat setuju teknologi digital memudahkan penyelesaian tugas. Dengan demikian lebih dari  separuh    responden  yang  menyatakan setuju bahwa teknologi digital memudahkan penyelesaian tugas.
Pernyataan  keempat  dari  persepsi responden tentang dimensi feudalism adalah  pengelola web di  setiap  OPD berpendidikan teknologi informasi menunjukkan  bahwa  persepsi  responden
cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  16 orang  atau  sebesar  55,2  persen  responden menyatakan  setuju  pengelola web di  setiap OPD  berpendidikan  teknologi  informasi. Sebanyak 8 orang atau sebesar 27,6 persen responden menyatakan sangat setuju pengelola web di setiap OPD berpendidikan teknologi  informasi.  Sebanyak  2  orang responden atau sebesar 6,9 persen menyatakan tidak ada pendapat.
Sedangkan  sebanyak  3  orang  atau  sebesar 10,3  persen  menyatakan  tidak  setuju pengelola web di setiap OPD berpendidikan teknologi  informasi.  Dengan  demikian lebih  dari  separuh    responden  yang menyatakan setuju bahwa pengelola web di setiap OPD berpendidikan teknologi informasi.
Sementara  pernyataan  kelima  dari persepsi responden tentang dimensi feudalism adalah  semua  pegawai  Pemkot Magelang mampu mengoperasikan komputer  menunjukkan  bahwa  persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 12 orang atau sebesar 41,4 persen responden menyatakan setuju semua pegawai Pemkot Magelang mampu mengoperasikan  komputer.  Sebanyak  5 orang  atau  sebesar  17,2  persen  responden menyatakan  sangat  setuju  semua  pegawai Pemkot Magelang mampu mengoperasikan komputer.  Sebanyak  6  orang  responden atau  sebesar  20,7  persen  menyatakan  tidak ada pendapat.  Sedangkan sisanya sebanyak
JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA                    VOLUME 2, NOMOR 2, Oktober 2018: 58-77
6 orang atau sebesar 20,7 persen menyatakan  tidak  setuju  semua  pegawai Pemkot Magelang mampu mengoperasikan komputer.  Dengan  demikian  banyak  dari responden  yang  menyatakan  setuju  bahwa semua  pegawai  Pemkot  Magelang  mampu mengoperasikan komputer.
Sementara  pernyataan  kelima  dari persepsi responden tentang dimensi feudalism adalah  memilih  mengerjakan tugas secara manual daripada menggunakan komputer  menunjukkan  bahwa  persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 17 orang atau sebesar 58,6 persen responden  menyatakan  setuju  memilih mengerjakan  tugas  secara  manual  daripada menggunakan komputer. Sebanyak 7 orang atau  sebesar  24,1  persen  responden menyatakan sangat setuju memilih mengerjakan  tugas  secara  manual  daripada menggunakan komputer. Sebanyak 3 orang responden  atau  sebesar  10,3  persen menyatakan  tidak  ada  pendapat.  Sebanyak 1  orang  responden  atau  sebesar  3,4  persen menyatakan tidak setuju memilih mengerjakan  tugas  secara  manual  daripada menggunakan komputer. Sedangkan sisanya  sebanyak  1  orang  atau  sebesar  3,4 persen  menyatakan  tidak  setuju  memilih mengerjakan  tugas  secara  manual  daripada menggunakan  komputer.  Dengan  demikian lebih dari separuh responden yang menyatakan  setuju  bahwa  lebih  memilih
mengerjakan  tugas  secara  manual  daripada menggunakan komputer.
Selanjutnya  pernyataan  keenam  dari persepsi responden tentang dimensi feudalism adalah  setiap  informasi  di  OPD melalui pimpinan terlebih dahulu menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  17 orang  atau  sebesar  58,6  persen  responden menyatakan setuju setiap informasi di OPD harus  melalui  pimpinan  terlebih  dahulu. Sebanyak 7 orang atau sebesar 24,1 persen responden  menyatakan  sangat  setuju  setiap informasi  di  OPD  harus  melalui  pimpinan terlebih dahulu. Sebanyak 2 orang responden atau sebesar 6,9 persen menyatakan tidak ada pendapat. Sedangkan sisanya sebanyak 2 orang atau sebesar 10,3 persen  menyatakan  tidak  setuju  setiap informasi  di  OPD  harus  melalui  pimpinan terlebih  dahulu.  Dengan  demikian  lebih dari  separuh  responden  yang  menyatakan setuju bahwa setiap informasi di OPD harus melalui pimpinan terlebih dahulu.

## Dimensi Variabel Dictactorship
Dimensi  keempat  dari  taksonomi budaya e-government adalah dictatorship , yaitu  menempatkan  posisi  para  pimpinan organisasi  atau  yang  biasa  disebut  kepala kantor  atau  satker  yang  memutuskan  dan mengontrol keberadaan informasi di organisasi.  Pemimpin  satker  inilah  yang
akan  menentukan  tipe  dan  jenis  informasi yang dibutuhkan organisasi, siapa saja yang boleh  memperoleh  dan  mengaksesnya sampai  dengan  struktur  kontrol  dan pelaporan manajemen terkait dengannya. Untuk  melihat  sisi  budaya dictatorship , peneliti menggunakan 4 indikator pertanyaan.
Pertanyaan  pertama dari  dimensi dictactorship adalah  setiap  informasi  di OPD  harus  melalui  pimpinan  terlebih dahulu menunjukkan bahwa persepsi responden  cukup  bervariasi  di  mana sebanyak 17 orang atau sebesar 58,6 persen responden menyatakan setuju setiap informasi  di  OPD  harus  melalui  pimpinan terlebih  dahulu.  Sebanyak  7  orang  atau sebesar 24,1 persen responden menyatakan sangat setuju setiap informasi di OPD harus melalui pimpinan terlebih dahulu.
Sebanyak  2  orang  responden  atau  sebesar 6,9 persen menyatakan tidak ada pendapat. Sedangkan  sisanya  sebanyak  2  orang  atau sebesar  10,3  persen  menyatakan  tidak setuju  setiap  informasi  di  OPD  harus melalui  pimpinan  terlebih  dahulu.  Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden yang  menyatakan  setuju  bahwa  setiap informasi  di  OPD  harus  melalui  pimpinan terlebih dahulu
Pertanyaan kedua dari dimensi dictactorship pimpinan  OPD  memutuskan informasi  yang  dapat  diakses  oleh  publik menunjukkan  bahwa  persepsi  responden
cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  18 orang  atau  sebesar  62,1  persen  responden menyatakan setuju pimpinan OPD memutuskan  informasi  yang  dapat  diakses oleh publik. Sebanyak 9 orang atau sebesar 31,0  persen  responden  menyatakan  sangat setuju pimpinan OPD memutuskan informasi  yang  dapat  diakses  oleh  publik. Sebanyak  1  orang  responden  atau  sebesar 3,4 persen menyatakan tidak ada pendapat. Sedangkan  sisanya  sebanyak  1  orang  atau sebesar 3,4 persen menyatakan tidak setuju pimpinan  OPD  memutuskan  informasi yang  dapat  diakses  oleh  publik.  Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden yang  menyatakan  setuju  bahwa  pimpinan OPD  memutuskan  informasi  yang  dapat diakses oleh publik.
Pertanyaan ketiga untuk menggambarkan dimensi dictatorship adalah  ada  unit  (bagian)  pengelola  khusus informasi  di  setiap  OPD  menunjukkan bahwa persepsi responden cukup bervariasi di  mana  sebanyak  19  orang  atau  sebesar 65,5  persen  responden  menyatakan  setuju ada  unit  khusus  pengelola  informasi  di setiap OPD. Sebanyak 6 orang atau sebesar 20,7  persen  responden  menyatakan  sangat setuju  ada  unit  khusus  pengelola  informasi di  setiap  OPD.  Sebanyak  3  orang responden  atau  sebesar  10,3  persen menyatakan tidak ada pendapat. Sedangkan sisanya  sebanyak  1  orang  atau  sebesar  3,4 persen  menyatakan  tidak  setuju  ada  unit
khusus  pengelola  informasi  di  setiap  OPD. Dengan  demikian  lebih  dari  separuh responden  yang  menyatakan  setuju  bahwa ada  unit  khusus  pengelola  informasi  di setiap OPD.
Pertanyaan keempat untuk menggambarkan dimensi dictatorship adalah  pimpinan  membuat  alur  sistem distribusi  informasi  menunjukkan  bahwa persepsi  responden  cukup  bervariasi  di mana  sebanyak  22  orang  atau  sebesar  75,9 persen responden menyatakan setuju pimpinan  membuat  alur  sistem  distribusi informasi.  Sebanyak  6  orang  atau  sebesar 20,7  persen  responden  menyatakan  sangat setuju  pimpinan  membuat  alur  sistem distribusi  informasi.  Sebanyak  1  orang responden atau sebesar 3,4 persen menyatakan  tidak  ada  pendapat.  Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden yang menyatakan setuju pimpinan membuat alur sistem distribusi informasi.

## 1.1 Dimensi Variabel Federalism
Budaya federalism dipandang  sebagai sebuah  sistem  manajemen  yang  cukup demokratis  karena  sejumlah  pihak  yang berkepentingan  mengadakan  konsensus bersama  mengenai  tata  kelola  informasi yang  ada  dan  mengalir  di  organisasi. Bentuk  konsensus  yang  dimaksud  dapat bermacam-macam,  mulai  yang  sangat formal  seperti  kesepakatan  membentuk
suatu  unit  atau  komunitas  khusus  di masing-masing  fungsinya.  Untuk  melihat sisi  budaya  informasi federalism ,  peneliti menggunakan 4 indikator pertanyaan.
Pertanyaan  pertama  pada  dimensi federalism adalah  pimpinan  membuka  alur akses  informasi  kepada  semua  pegawai menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  19 orang  atau  sebesar  65,5  persen  responden menyatakan setuju pimpinan membuka alur akses  informasi  kepada  semua  pegawai. Sebanyak 6 orang atau sebesar 20,7 persen responden menyatakan sangat setuju pimpinan  membuka  alur  akses  informasi kepada  semua  pegawai.  Sebanyak  1  orang responden atau sebesar 3,4 persen menyatakan tidak ada pendapat. Sedangkan sisanya  3  orang  responden  atau  sebesar 10,3  menyatakan  tidak  setuju  pimpinan membuka  alur  akses  informasi  kepada semua  pegawai.  Dengan  demikian  lebih dari  separuh  responden  yang  menyatakan setuju  pimpinan  membuka  alur  akses informasi kepada semua pegawai.
Pertanyaan kedua untuk menggambarkan dimensi federalism adalah pimpinan  selalu  membagi  informasi  dan mendiskusikan  dengan  semua  pegawai menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  21 orang  atau  sebesar  72,4  persen  responden menyatakan setuju pimpinan selalu
membagi  informasi  dan  mendiskusikan dengan  semua  pegawai.  Sebanyak  6  orang atau  sebesar  20,7  persen  responden menyatakan  sangat  setuju  pimpinan  selalu membagi  informasi  dan  mendiskusikan dengan  semua  pegawai.  Sebanyak  2  orang responden atau sebesar 6,9 persen menyatakan  tidak  ada  pendapat.  Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden yang  menyatakan  setuju  pimpinan  selalu membagi  informasi  dan  mendiskusikan dengan semua pegawai.
Pertanyaan ketiga untuk menggambarkan dimensi federalism adalah pimpinan  bermusyawarah  mengenai  tata kelola informasi bersama pegawai menunjukkan  bahwa  persepsi  responden cukup  bervariasi  di  mana  sebanyak  23 orang  atau  sebesar  79,3  persen  responden menyatakan setuju pimpinan bermusyawarah mengenai tata kelola informasi  bersama  pegawai.  Sebanyak  6 orang  atau  sebesar  20,7  persen  responden menyatakan sangat setuju pimpinan bermusyawarah mengenai tata kelola informasi bersama pegawai. Dengan demikian  lebih  dari  separuh  responden yang menyatakan setuju pimpinan bermusyawarah mengenai tata kelola informasi bersama pegawai.
Pertanyaan keempat untuk menggambarkan dimensi federalism adalah membuat  unit  khusus  pengelola  informasi di  setiap  OPD  menunjukkan  bahwa
persepsi  responden  cukup  bervariasi  di mana  sebanyak  22  orang  atau  sebesar  75,9 persen responden menyatakan setuju pimpinan  membuat  unit  khusus  pengelola informasi di setiap OPD. Sebanyak 5 orang atau  sebesar  17,2  persen  responden menyatakan sangat setuju pimpinan membuat  unit  khusus  pengelola  informasi di  setiap  OPD.  Sebanyak  1  orang responden atau sebesar 3,4 persen menyatakan tidak ada pendapat. Sedangkan sisanya  sebanyak  1  orang  responden  atau sebesar 3,4 persen menyatakan tidak setuju pimpinan  membuat  unit  khusus  pengelola informasi di setiap OPD. Dengan demikian lebih dari separuh responden yang menyatakan setuju pimpinan membuat unit khusus pengelola informasi di setiap OPD.

## 1.2 Faktor  Penghambat  Membangun Budaya  Informasi  di  Pemerintah Kota Magelang
Pada  umumnya  organisasi  pemerintah di  seluruh  dunia  telah  menanamkan investasi yang cukup besar untuk pengembangan e-government .  Hasil  survei dan  studi  yang  dilakukan  di  beberapa negara  bisa  menjadi  faktor  penjelas  bahwa kegagalan dalam melaksanakan e- government terutama  disebabkan  oleh faktor sumber daya manusianya (Sheth dan Sharma, 2007).

## JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA                    VOLUME 2, NOMOR 2, Oktober 2018: 58-77
Faktor  sumber  daya  manusia  terutama berkaitan  dengan literacy dan  budaya masih  menjadi  faktor  penghambat  di Pemerintah  Kota  Magelang. E-literacy adalah kemampuan menggunakan teknologi  informasi  termasuk  di  dalamnya kemampuan menggunakan internet ( internet  literacy ).  Sedangkan  berkaitan dengan  budaya  adalah  karena  budaya  IT belum  meluas,  termasuk  di  kalangan
Pemerintah  Kota  Magelang  itu  sendiri  dan juga masyarakat luas. Adanya kecenderungan  aparat  Pemerintah  Kota Magelang  selaku  penyedia  layanan  untuk tidak menggunakan kegiatan online , dikarenakan mereka lebih menyukai pelayanan  yang  tradisional  yang  bersifat langsung seperti tatap muka, surat- menyurat dan menggunakan telepon.

## Simpulan
Tingkat kematangan budaya informasi yang ada  di  Pemerintah  Kota  Magelang  banyak dipengaruhi  dari  beberapa  tipe  budaya, antara lain technocratic utopianism ,
anarchy , feudalism , dictactorship dan federalism .  Budaya  informasi  yang  paling dominan  di  Pemerintah  Kota  Magelang adalah  budaya dictactorship ,  yang  ditandai oleh posisi para pemimpin OPD atau satker yang  selalu  memutuskan  dan  mengontrol sendiri  keberadaan  informasi  di  organisasi, menentukan siapa yang boleh
mengaksesnya  sampai  dengan  struktur kontrol  dan  pelaporan  manajemen  yang terkait dengannya. Kendala utama pengembangan budaya informasi yang baik di  kota  Magelang  selain  masalah  fisik, keterbatasan jangkauan dan jaringan internet, keterbatasan hardware ,  juga karena  faktor  sumber  daya  manusia  yang masih minim dalam penguasaan TIK.

## Daftar Pustaka
Schein, Edgar, H.  1992.  Culture And Related Corporate Realities, Home Wood, Richard D, Irwin, Inc.
Gibson, James L, et.al.  1989. Organization 5th Edition  Jilid  I  (alih  bahasa  Drs. Djarkasih, MPA), Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
Gibson,  James  L,  et.al.  1996.  Organization,  8 Ed  Jilid  II  (alih  bahasa  Ir.  Nunuk Ardiani, MM), Binarupa Aksara, Jakarta. Indrajit,  Richardus  E.,  (2002).  Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta, Information  Technology  &  Applications (ICITA  2002),  Bathurst,  Australia,  28 November 2002.
Indrajit,  Richardus  Eko.  (2002).  Electronic Government,  Strategi  Pembangunan  dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik Berbasis Teknologi Digital, Andi Offset, Yogyakarta.
Indrajit,  Richardus  E.  2012.  Budaya  TIK. Bunga  Rampai  Pemikiran  Teknologi Informasi,  14  November  2012  diakses
tanggal
2 Juni 2016 dari http://ekoindrajit.com/
Javidian,  Zahra  Dan  Mollayaaghobi,  Sina Soltani. (2004).  Evaluating & Improving
Electronic Trust Factors In E- Government  (Case  Study:  Mashhad Electronic City),
Interdisciplinary
Journal  Of  Contemporary  Research  In Business, Vol 3, No 4.
Legislative  Analyst’s  Office.  (2001).  “E- government  in  California:  Providing Services  to  Citizens  Through  the Internet”,
http://www.lao.ca.gov/2001/012401_ego vernment.html.  Diakses  pada  tanggal  25 Desember 2016, jam 12.30 WIB.
Raharjo, Budi. (2001). Membangun E- government, http://www.Geocities.Com/Seminarts, diakes 28 Desember 2016.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.    2008.
Manajemen  Pelayanan,  Pengembangan Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Slamet,  Hamdan,  Abdul  Rozak  dan  Deraman,
Aziz. (2007). Restrukturisasi Dan
Reorientasi Menuju Percepatan Target E- government  Di  Indonesia,  Konferensi Nasional  Sistem  Informasi  2007,  di Bandung 14-15 Februari.
Sarabi,  Alaa.  H.Ali    Dan  Khanfar,  Salim.M.
(2010).  Electronic  Government  Services And  Benefits  In  The  Private  And  Public Context:  Saudi  Arabia  Case  Study,
Interdisciplinary Journal Of
Contemporary Research In Business, Vol 2, No 7.
Sheth, JN and Sharma, A.  2007. E-Services: A Framework for Growth, Journal of Value Chain and Management I.