## REVITALISASI NILAI PANCASILA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DI INDONESIA
Deaf Wahyuni Ramadhani Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta email: deaf.wahyuni@yahoo.com
Naskah diterima: 12/04/2017 revisi: 27/04/2017 disetujui: 27/04/2017

## Abstrak
Kegiatan  ekspor  dan  impor  sangat  berhubungan  erat  dengan  tindak  pidana  penyelundupan. Kebijakan pemerintah terkait bidang kepabeanan yaitu dengan disyahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (UU  Kepabeanan),  merupakan  sikap  antisipatif  yang  menjangkau  dimensi  strategi,  substantif,  dan esensial  di  bidang  perdagangan  internasional,  yang  diharapkan  mampu  menghadapi  tantangan globalisasi dan perdagangan internasional.  Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengkaji apakah arti  penting  revitalisasi  nilai  Pancasila  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  di  bidang kepabeanan  di  Indonesia?.  Kajian  dilakukan  menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal  ilmiah.  Setelah  melalui  dari  hasil  kajian  maka  ditemukan  suatu  kesimpulan  bahwa  masih tingginya  angka  penyelundupan  di  Indonesia  merupakan  suatu  gambaran  bahwa  bidang  ekonomi  di Indonesia  masih  miskin  nilai  sehingga  harus  ditata  dengan  politik  nilai  keadilan  sosial.  Hukum memiliki  tugas  yang  berat  untuk  menanamkan  pemahaman  pada  pengusaha  dan  aparat  akan  nilai keadilan sosial. Dengan menjadikan nilai keadilan sosial sebagai karakter bagi mereka .
Kata kunci : 1 atau lebih kata atau frase yang penting, spesifik, atau representatif bagi artikel ini

## REVITALIZATION OF PANCASILA VALUES EFFORTS IN COMBATING CRIME IN CUSTOMS AFFAIRS IN INDONESIA

## Abstract
Export  and  import  activities  are  very  closely  linked  to  the  crime  of  smuggling.  Government  policy related  to  customs  matters,  namely  the  legalization  UU  No  10    1995  on  Customs  which  was  later amended  by  UU  No.  17    2006,  an  anticipatory  attitude  that  spans  the  dimensions  of  the  strategy, substantive, and essential in the field of international trade, which is expected to be able to face the challenges of globalization and international trade. The purpose of writing this article is to examine whether the importance of the revitalization of the Pancasila in efforts to combat crime in the area of customs in Indonesia ?. The study was conducted using qualitative methodologies with the normative approach  and  the  study  of  literature  originating  from,  legislation,  books,  and  scientific  journal articles.  After  going  through  the  results  of  the  study  found  a  conclusion  that  the  high  level  of smuggling in Indonesia is a picture that economic sector in Indonesia is still poor value and should be set up with the political values of social justice. Laws have a heavy duty to cultivate an understanding of the businessmen and officials of the value of social justice. By making the values of social justice as a character for them
Keywords:  one  or  more  word(s)  or  phrase(s),  that  it’s  important,  spesific,  or  representative  for  the article
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740

## PENDAHULUAN
Proses globalisasi (Sulistiyono, 2009:25  dan  Deliarnov,  2006:201)  yang semakin  lama  semakin  intens  terjadi memberi  implikasi  bahwa  setiap  negara dituntut  untuk  mengantisipasi  dan  bisa beradaptasi dengan kecenderungan globalisasi menuju perapatan dunia ( compression  of  the  world )  yang  semakin tanpa batas ( borderles ) (Adam dan Sambodo,  2008:15).  Untuk  mengantisipasi saling  bersinggungan  di  bidang  ekonomi memerlukan  adanya  harmonisasi  hukum ekonomi lintas negara termasuk kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku (Simanjuntak,  2008:13).  Seiring  dengan perkembangan ekonomi dunia maka berbagai  organisasi  di  bidang  ekonomi bermunculan seperti
World
Trade Organization (WTO) dengan agenda General  Agreement  on  Trade (GAT). Sedangkan  di  tingkat  Asia  Tenggara terdapat Asean  Free  Trade  Agreement (AFTA)  yang  merupakan  bagian  dari kebijakan  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA).
Indonesia  sebagai  negara  yang  telah meratifikasi  persetujuan  internasional  di bidang  perdagangan  harus  mematuhi  segala ketentuan  yang  berlaku  bagi  semua  negara anggota  dengan  segala  konsekuensinya. Keadaan  ini  menempatkan  Indonesia  untuk benar-benar mengikuti dan mengembangkan hukum  ekonomi  internasional  terutama dalam pelaksanaan atau penegakan hukumnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  apabila terdapat  kekeliruan  dalam  pengelolaannya maka akan berakibat dirugikannya Indonesia
dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas tersebut, bahkan dampaknya  tidak  hanya  menyangkut  para pihak  dalam  perjanjian  bisnis  internasional tersebut,  melainkan  juga  rakyat  Indonesia secara keseluruhan.
Berkomitmen untuk menerima keberadaan  globalisasi  ekonomi  berarti bahwa bangsa  Indonesia siap dengan segala konsekuensi  yang  ditimbulkannya.  Baik dampak  positif  maupun  dampak  negatif. Adapun  dampak  positif  dari  globalisasi ekonomi  diantaranya  (Alicezah,  2008). produksi global dapat ditingkatkan; meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam  suatu  negara;  meluaskan  pasar  untuk produk  dalam  negeri;  dapat  memperoleh lebih  banyak  modal  dan  teknologi  yang lebih baik; dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.
Selain  itu,  globalisasi  ekonomi  juga mempunyai  dampak  yang  negatif  bagi kehidupan masyarakat
Indonesia
diantaranya: menghambat pertumbuhan sektor industri; memperburuk neraca pembayaran;  dan  sektor  keuangan  semakin tidak stabil.
Sedangkan  menurut  Rowland  B.F. Pasaribu  dampak  positif  dan  negatif  dari globalisasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740

## Tabel 1. Dampak Positif dan negatif globalisasi
Dampak Positif Dampak Negatif
a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi  mempermudah  manusia  dalam berinteraksi;
b. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi  mempercepat  manusia  untuk berhubungan dengan manusia lain;
c. Kemajuan  teknologi  komunikasi,  informasi dan transportasi meningkatkan efisiensi;
d. Mendukung nasionalisme dalam menggalakkan  proses  integrasi  antara  lain dengan mendobrak etnosentrik; e. Peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah;
f. Komunikasi  yang  lebih  mudah  dan  juga murah;
g. Peluang  yang  lebih  luas  bagi  manusia berbagai  etnik,  bangsa,  budaya  dan  agama untuk berinteraksi. a. Masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan  nilai-nilai  tradisi  suatu bangsa dan identitas suatu bangsa; b. Eksploitasi  alam  dan  sumber  daya  lain akan  memuncak  karena  kebutuhan  yang makin besar;
c. Dalam  bidang  ekonomi,  berkembang nilai-nilai  konsumerisme  dan  individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat; d. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia  nantinya  tidak  dihargai  karena lebih  banyak  menggunakan  mesin-mesin berteknologi tinggi;
e. Timbulnya dominansi negara-negara maju yang  mempunyai  kekuatan  yang  lebih kuat;
f. Mengakibatkan  erosi  terhadap  nilai-nilai tradisi; g. Timbul gejala-gejala seperti konsumerisme,  materialisme,  kendornya moralitas, dsb; h. Pembangunan  yang  tidak  seimbang  dan jurang  perbedaan  ekonomi  yang  semakin melebar  antara  kawasan-kawasan  di sebuah  negara  dan  antar  sektor-sektor ekonomi; i. Masyarakat  yang  terbentuk  lebih  tidak kreatif, kurang bersemangat dan berwatak hedonistik; j. Merebaknya  kebiasaan  meniru  hasil-hasil iptek dari negara lain.
Aktivitas  ekspor  impor  tercermin dalam  neraca  perdagangan  (Wikipedia) suatu negara. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang berusaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan dapat  meningkatkan  ekspor  namun  di  lain pihak juga dapat meningkatkan impor. Suatu negara  bertujuan  untuk  memiliki  neraca perdagangan  yang surplus  atau ekspor lebih besar  daripada  impor.  Dengan  demikian, liberalisasi  perdagangan  akan  berpengaruh terhadap neraca perdagangan yakni pertumbuhan ekspor dan impor.
Pertumbuhan  ekspor  dan  impor  inilah  yang menentukan  necara  perdagangan  surplus atau defisit (Nongsina dan Hutabarat).
Berikut  data  neraca  perdagangan Indonesia  periode  2003-2013  tersaji  pada
tabel  2.  Sedangkan  bentuk  grafik  neraca perdagangan  Indonesia  tahun  2013-2013 dari  data  yang  diuraikan  di  atas  tersedia pada  gambar  1,  sedangkan  surplus/defisit neraca  perdagangan  Indonesia  tahun  2003- 2013  dapat  dilihat  pada  gambar  2  berikut ini.
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
Gambar 1. Neraca Perdagangan Indonesia
Tahun 2003-2013
Gambar 2. Grafik Surplus/Defisit Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2003-2013
Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2003-2013
Tahun Ekspor Impor Defisit/Surplus 2003 61.058.246.995 32.550.684.286 28.507.562.709 2004 71.584.608.796 46.524.531.358 25.060.077.438 2005 85.659.952.615 57.700.882.616 27.959.069.999 2006 100.798.624.280 61.065.465.536 39.733.158.744 2007 114.100.890.751 74.473.430.118 39.627.460.633 2008 137.020.424.402 129.197.306.224 7.823.118.178 2009 116.510.026.081 96.829.244.981 19.680.781.100 2010 157.779.103.470 135.663.284.048 22.115.819.422 2011 203.496.620.060 177.435.555.736 26.061.064.324 2012 190.031.845.244 191.691.001.109 -1.659.155.865 2013* 91.068.762.794 94.410.645.297 -3.341.882.503
Sumber: bps.go.id Keterangan: *angka sementara (Bulan Januari-Juni). Kegiatan  ekspor  dan  impor  sangat berhubungan  erat  dengan  tindak  pidana penyelundupan (Marpaung, 1991:9). Tindakan  penyelundupan  menjadi  perhatian karena  dilakukan  secara  kasat mata. Sebagian  besar  dan  diketahui  adanya  aksi penyelundupan  itu  bahkan  barang-barang
tersebut  diperdagangkan  secara  bebas. Istilah  “penyelundupan”,  “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Penyelundupan merupakan pengertian gejala  sehari-hari  dimana  seseorang  secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan  atau  mengeluarkan  barang-
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
barang  ke  atau  dari  dalam  negeri  dengan latar belakang tertentu (Chibro, 1992:13).
Hampir setiap hari pemberitaan menyuguhkan mengenai maraknya penyelundupan  yang  terjadi  di  berbagai daerah baik yang masuk maupun keluar dari Indonesia.  Penyelundupan  ini  sudah  pada taraf  yang  memprihatinkan,  karena  terjadi untuk setiap aspek, mulai dari penyelundupan  kendaraan  bermotor,  satwa liar,  elektronik,  hasil  hutan,  bahan  bakar minyak (BBM) bahkan sampai penyelundupan  bahan  pokok  seperti  beras dan gula.
Kebijakan  pemerintah  terkait  bidang kepabeanan  yaitu  dengan  disyahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah dengan Undang-undang  No.  17  Tahun  2006 (selanjutnya  disebut  UU  Kepabeanan), merupakan sikap antisipatif yang menjangkau dimensi strategi, substantif, dan esensial di bidang perdagangan internasional,  yang  diharapkan  mampu menghadapi tantangan  globalisasi dan perdagangan internasional.
Secara  umum  pelanggaran  pabean sebagaimana  dimaksud  dalam  Konvensi Tokyo  dikelompokkan  atas  dua  kelompok, yakni: (1) pelanggaran ketentuan administrasi;  dan  (2)  pelanggaran  ketentuan pidana.
Sedangkan  menurut WCO  Handbook for  Commercial Fraud Investigators dipilah menjadi  enam  belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu: penyelundupan;  uraian  barang  tidak  benar; pelanggaran  nilai  barang;  pelanggaran negara  asal  barang;  pelanggaran  fasilitas keringanan  bea  masuk  atas  barang  yang diolah; pelanggaran impor sementara; pelanggaran perizinan impor/ekspor; pelanggaran  transit  barang;  pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar; pelanggaran  tujuan  pemakaian;  pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen;  barang  melanggar  hak  atas
kekayaan intelektual; transaksi gelap; pelanggaran pengembalian bea; usaha fiktif; dan likuidasi palsu.
Garis  kebijakan  umum  yang  menjadi landasan  sekaligus  tujuan  politik  hukum  di Indonesia  tercantum  dalam  pernyataan singkat  pada  perumusan  Pembukaan  UUD 1945,  yakni  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Dasar politik hukum  inilah  yang  menjadi  landasan  dan tujuan  setiap  usaha  pembaruan  hukum, termasuk  pembaruan  di  bidang  hukum pabean  dan  kebijakan  penanggulangan pelanggaran di bidang kepabeanan ( customs fraud ) (Sutarto, 2010:3).
Pemberantasan tindak pidana penyelundupan  dapat  dipandang  dari  dua sisi,  yakni  menyelamatkan  devisa,  yang dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan  sekarang  dibutuhkan  baik untuk  pembayaran  barang-barang  yang belum  dapat  diproduksi  di  Indonesia, maupun  pembayaran  tenaga  ahli  dari  luar negeri,  dan  lain-lain  disatu  sisi  dan melindungi  pertumbuhan  industri  yang sedang  berkembang,  yang  masih  kurang mampu  bersaing  dengan  produksi  luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi  pengangguran  yang  saat  ini merupakan  masalah  dalam  peningkatan penghasilan  nasional  disisi  lain  (Marpaung, 1991:9,  Sutarto,  1999:189,  dan  Bayu, 2014:4).
Selama  tahun  2008  DJBC  telah melakukan penindakan terhadap 2,109 kasus penyelundupan  dengan  kerugian  keuangan negara sebesar 253,936 Miliar. Berikut pada tabel  2  dapat  dilihat  rincian  dari  kasus tersebut .
Sedangkan  pada  tahun  2009  angka penyelundupan ini meningkat tajam, dimana telah  dilakukan  penindakan  terhadap  2,093 kasus  penyelundupan  dan  negara  dirugikan sebesar  523,742  miliar.  Berikut  rinciannya tersaji pada tabel 3 dan 4.
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740

## Tabel 3. Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Penyelundupan Tahun 2008
No. Jenis Kasus Jumlah Kasus Kerugian Negara (dalam Milliar Rp) 1 Tekstil dan produk tekstil 82 3,093 2 Handphone dan aksesoris 85 10,964 3 Barang lartas* 852 8,276 4 Narkotika 41 184,868 5 Hasil tembakau 477 3,151 6 MMEA** 190 27,569 7 Barang lainnya 382 16,015 Total …..> 2,109 253,936

## Tabel 4. Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Penyelundupan ahun 2009
No. Jenis Kasus Jumlah Kasus Kerugian Negara (dalam Milliar Rp) 1 Tekstil dan produk tekstil 56 43,314 2 Handphone dan aksesoris 141 74,09 3 Barang lartas* 411 6,671 4 Narkotika 79 333,709 5 Hasil tembakau 592 62,844 6 MMEA** 310 69,905 7 Barang lainnya 504 7,281 Total …..> 2,093 523,742 Sumber: diolah dari berbagai sumber. Keterangan: *Lartas : pelarangan dan pembatasan
**MMEA  : Minuman Mengandung Etil Alkohol

## METODE
Kajian
dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari,  peraturan  perundang-undangan,  buku,  dan artikel jurnal ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilahirkannya UU
Kepabeanan
merupakan suatu  perwujudan dari peraturan perundang-undangan yang berasaskan Pancasila  (Tanya,  2015:8)  dan  UUD  1945, yang  di  dalamnya  terkandung  asas  keadilan (Sulistiyono,  2007:21),  menjunjung  tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan    kewajiban  pabean  sebagai kewajiban  kenegaraan  yang  mencerminkan peran  serta  anggota  masyarakat  dalam menghimpun  dana  melalui  pembayaran  bea masuk, maka peraturan perundang- undangan  kepabeanan  sebagai  bagian  dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat,
kelancaran arus barang, orang, dan dokumen,  penerimaan  bea  masuk  yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional (Lindawati).
Pasar  gelap  maupun  pasar  abu-abu sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan tanpa tujuan kecuali  untuk  memperoleh  uang  dalam jumlah besar yang merupakan jenis tindakan kriminal.  Benar,  barang  selundupan  bisa dijual lebih murah dan karena itu menguntungkan konsumen.
Tapi
keuntungan konsumen ini merugikan setidaknya  tiga  pihak:  negara,  produsen barang  serupa,  dan  pedagang  yang  jujur. Karena  itu  dalam  jangka  waktu  tertentu, penyelundupan akan menghancurkan industri produk yang diselundupkan, menjadikan pemerintah kehilangan pendapatan yang mestinya harus
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
dikembalikan  kepada  rakyat  itupun  kalau tidak dikorupsi (Widayanto, 2011:45).
Adapun  aspek-aspek  yang  menjadi perhatian dari UU Kepabeanan adalah: a. keadilan,  sehingga  kewajiban  pabean hanya  dibebankan  kepada  masyarakat yang  melakukan  kegiatan  kepabeanan dan  terhadap  mereka  diperlakukan  sama dalam hal dan kondisi yang sama;
b. pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian  nasional  yang  antara  lain berupa  fasilitas  tempat  penimbunan berikat,  pembebasan  bea  masuk  atas impor  mesin  dan  bahan  baku  dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
c. netralitas  dalam  pemungutan  bea  masuk, sehingga  distorsi  yang  mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
d. kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan  administrasi  kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga  tidak  terjadi  duplikasi.  Oleh karena  itu  biaya  administrasi  dapat ditekan serendah mungkin;
e. kepentingan  penerimaan  negara,  dalam arti  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini telah  memperhatikan  segi-segi  stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan,  sehingga  dapat  menjamin peningkatan  penerimaan  negara,  dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan  pembiayaan  pembangunan nasional;
f. penerapan  pengawasan  dan  sanksi  dalam upaya  agar  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang ini ditaati;
g. Wawasan  Nusantara,  sehingga  ketentuan dalam  Undang-undang  ini  diberlakukan di  daerah  pabean  yang  meliputi  wilayah negara  kesatuan  Republik  Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan  hak  berdaulat  yaitu,  diperairan pedalaman,  perairan  nusantara,  laut
wilayah,  zona  tambahan,  zona  ekonomi eksklusif,  landasan  kontinen,  dan  selat yang digunakan untuk pelayaran
internasional; h. praktek kepabeanan internasional sebagaimana  diatur  dalam  persetujuan perdagangan  internasional  (Widayanto, 2011:45).
Selain  itu  juga  di  dunia  internasional bangsa Indonesia terkenal sebagai salah satu negara  yang  memiliki  etika  yang  baik, rakyatnya  yang  ramah  tamah,  sopan  santun yang  dijunjung  tinggi  nilai.  Pancasila memegang peranan besar dalam membentuk pola  pikir  bangsa  ini  sehingga  bangsa  ini dapat  dihargai  sebagai  salah  satu  bangsa yang beradab di dunia.
Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang  luhur.  Semangat  menyelenggarakan segala  yang  benar,  adil,  dan  baik  (sari  sila pertama)  menjadi  “acuan  moral/nilai”  bagi empat  sila  yang  lain:  kemanusiaan  (sila kedua), kebangsaan (sila ketiga), kenegaraan (sila  keempat),  dan  kemasyarakatan  (sila kelima).  Artinya,  fundamen  moral  dalam Sila Ketuhanan berupa semangat menyelenggarakan  segala  yang  benar,  adil, dan  baik  itu,  menjiwai  upaya  mengelola semua  masalah  yang  ada  dalam  empat  sila yang lain itu (Tanya, 2015:11).
Seokarno  dengan  tegas  mengatakan bahwa  teras  Pancasila  adalah  gotong royong.  Dimana  gotong  royong  merupakan prinsip  sentral  terhadap  sila  pertama  yang merupakan  jalan  gotong-royong  antara semua  kelompok  agama/kepercayaan;  sila kedua  adalah  jalan  gotong-royong  antar sesama manusia (atas dasar spirit mulia sila pertama)  untuk  menegakkan  kemanusiaan; sila ketiga adalah jalan gotong-royong antar sesama  anak  bangsa  (atas  spirit  mulia  sila pertama dan keharusan normatif sila kedua) untuk  menjaga  persatuan  dalam  rumah Indonesia; sila keempat adalah jalan gotong- royong  antar  semua  penyelenggara  negara (atas  dasar  spirit  mulia  sila  pertama, keharusan normatif sila kedua, dan semangat  persatuan  sila  ketiga)  untuk
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
bersama-sama  (secara  hikmat-bijaksana  dan musyawarah-mufakat)  mengelola  negara untuk  melayani  kepentingan  rakyat  sebagai pemilikmtumah  Indonesia;  dan  sila  kelima adalah  jalan  gotong-royong  antar  sesama warga  masyarakat:  kaya  dan  miskin,  kuat dan  lemah  (atas  dasar  spirit  mulia  sila pertama,  keharusan  normatif  sila  kedua, semangat  persatuan  sila  ketiga,  dan  misi luhur sila keempat) untuk saling berbagi dan saling menatang merealisasikan/mewujudkan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  yang  menghuni  rumah Indonesai (Tanya, 2015:4).
Pancasila merupakan kristalisasi perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, dan  isi  jiwa  bangsa  Indonesia  turun- temurun.  Ia  telah  lama  terkandung  dalam kalbu rakyat Indonesia (Tanya, 2015:31).
Hingga  Oktober  2015  Dirjen  Bea  dan Cukai mencatat khusus untuk kasus penyelundupan barang elektronik meningkat sebanyak 33 kasus. Pada tahun 2014 tercatat 96  kasus,  negara  dirugikan  sebesar  41,6 Miliar.  Sedangkan  hingga  Oktober  2015 tercatat 129 kasus, negara dirugikan sebesar 74,6 Miliar (Rochimawati dan Budiawati).
Perbuatan  penyelundupan  ekspor  atau impor  jelas  merugikan  keuangan  negara (Prawita,  2015:26)  dan  akan  membuat keuangan negara semakin terpuruk. Menurut penulis  perbuatan  penyelundupan  tersebut merupakan  kegiatan  bisnis  para  pengusaha yang  tidak  mengabdi  pada  kepentingan nasional  dan  tidak  memiliki  etika  bisnis (Sulistiyono, 2009:110). Perbuatan penyelundupan  ini  penulis  anggap  tidak memiliki etika bisnis, karena para pengusaha  telah  menggunakan  cara  yang tidak  benar  untuk  memajukan  bisnisnya dengan bersikap tidak jujur dengan membohongi aparat pemerintah.
Selain itu juga masih ada oknum yang ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana di  bidang  kepabeanan  tersebut.  Setidaknya ada  tiga  pihak  yang  bekerja  sama,  yang pertama  importir,  yang  kedua  tentu  saja
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan yang ketiga oknum (Yulika dan Rahmat).
Sila  kelima  Pancasila  merupakan doktrin Indonesia tentang demokrasi ekonomi,  yakni  keharusan  mewujudkan keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Doktrin  demokrasi  ekonomi  ini  menjadi landasan  politik  negara  dan  hukum  dalam merawat kehidupan bermasyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Masih tingginya angka penyelundupan yang  tejadi  di  Indonesia,  menurut  penulis merupakan  suatu  gambaran  bahwa  bidang ekonomi  di  Indonesia  masih  miskin  nilai sehingga  harus  ditata  dengan  politik  nilai keadilan sosial. Dimana seharusnya pengusaha  dalam  menjalankan  bisnisnya ataupun  para  aparat  dalam  menjalankan tugasnya  berpedoman  pada  nilai  keadilan sosial.  Apabila  nilai  keadilan  sosial  telah menjadi  karakter  bagi  mereka,  maka kecurangan  ( fraud )  dalam  kegiatan  ekspor dan  impor  tidak  akan  terjadi.  Sehingga dalam  setiap  kegiatan  ekspor  dan  impor, baik  pengusaha  maupun  aparat  akan bersikap  dan  bertindak  berdasarkan  nilai keadilan sosial tersebut.

## Saran
Masih tingginya angka penyelundupan di  Indonesia  merupakan  suatu  gambaran bahwa  bidang  ekonomi  di  Indonesia  masih miskin  nilai  sehingga  harus  ditata  dengan politik  nilai  keadilan  sosial.  Dalam  hal  ini hukum  harus  berusaha  untuk  menanamkan pemahaman  pada  pengusaha  dan  aparat akan nilai keadilan sosial. Dengan menjadikan  nilai  keadilan  sosial  sebagai karakter  bagi  mereka,  maka  kecurangan ( fraud )  dalam  kegiatan  ekspor  dan  impor tidak  akan  terjadi.  Hukum  juga  harus  bisa memastikan  bahwa  negara  tidak  menipu rakyatnya,  tidak  mencuri  harta  rakyat,  tidak memanipulasi  kepentingan  rakyat.  Dengan demikian, negara diharapkan mampu
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
menjadi  pengelola  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alicezah, Globalisasi dalam Bidang Ekonomi , https://alicezah.files.wordpress.com/2 008/06/globalisasi.pdf, diakses 11 November 2015. Adi  Sulistiyono, Pembangunan    Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian  Visi  Indonesia  2030 , Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum  Universitas  Sebelas  Maret, Disampaikan  dalam  Sidang  Senat Terbuka  Universitas  Sebelas  Maret pada tanggal 17 Nopember 2007.
_______________, Hukum Ekonomi sebagai  Panglima ,  Masmedia  Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
Bayu Purnomo Setyawan, Sistem Pemidanaan Perundang-undangan
dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Peyelundupan  Barang  Ekspor  Impor di Indonesia , Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2014.
Bernard  L.  Tanya, Pancasila  Bingkai Hukum  Indonesia ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2015.
_______________ , Pancasila  Bingkai Ke-Indonesia-an , Disam pai kan dal am  Forum  Di skusi  Dosen UPT -MKU  Universi tas  S ebel as Maret ,  Suraka rt a  t anggal  21 Mei 2015.
Deliarnov, Ekonomi  Politik ,  Erlangga, Jakarta, 2006.
Desi Prawita, Presiden Joko Widodo Senang Perintahnya  Segera  Ditindaklanjuti Bea Cukai Terkait Pengawasan Impor
Ilegal ,  Warta  Bea  Cukai,  Volume  47, Nomor 11, November 2015.
Eddhi Sutarto, Efektivitas UU No. 10 Tahun 1995  tentang  Kepabeanan  dalam Menegakkan  Fungsi  Kepabeanan  di Indonesia , Tesis, Universitas Diponegoro, 1999. _______________ , Rekonstruksi
Hukum Pabean Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2010.
Flora  Susan  Nongsina  dan  Pos  M.
Hutabarat, Pengaruh Kebijakan Liberalisasi  Perdagangan  Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor
Indonesia , http://Mukhyi.Staff.Gunadarma.Ac.Id/ Downloads/Files/9106/Pengaruh+Keb ijakan+Liberalisasi+Perdagangan+Ter hadap+Laju+Pertumbuhan+Ekspor- Impor+Indonesia.pdf., diakses 28
Januari 2016.
Latif  Adam  dan  Maxensius  Tri  Sambodo, Investasi  dan  Perdagangan  Luar Negeri:  Dinamika  Globalisasi  dan Perannya dalam
Pertumbuhan Ekonomi , Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,  Vol.  XVI  No.  2,  LIPI
Press, Jakarta, 2008.
Leden  Marpaung,  1991, Tindak  Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Nila  Chrisna  Yulika  dan  Agus  Rahmat,
Impor  Ilegal,  Jokowi  Tuding  Ada Oknum
di Bea Cukai , http://bisnis.news.viva.co.id/news/ read/686119-impor-ilegal--jokowi- tuding-ada-oknum-di-bea-cukai, diakses 15 Desember 2015.
Ricardo  Simanjuntak, Asas-asas  Utama Hukum Kontrak dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
Tinjauan  Hukum ,  Jurnal  Hukum
Bisnis,  Vol.  27  No.  4,  Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2008.
Rita  Dwi  Lindawati, Bahan  Ajar  Undang- undang
Kepabeanan , Program
Diploma  III  Keuangan  Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai, STAN, http://akademik.stan.ac.id/vclass_repo sitory/2012-09- 11_20112_80000016_UU%20Kepabe anan.pdf, diakses 22 November 2015.

## Rochimawati  dan  Arie  Dwi  Budiawati,
Penyelundupan  Barang  Elektronik Meningkat , http://bisnis.news.viva.co.id/news/ read/692183-penyelundupan- barang-elektronik-meningkat, diakses 18 November 2015.
Rowland,  B.F.  Pasaribu, Globalisasi  dan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia ,
https://ml.scribd.com/doc/171662067/ 14-Globalisasi-dan-Pembangunan- Ekonomi-Indonesia,
diakses
15
November 2015.
Saufnir  Chibro, Pengaruh  Tindak  Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan ,  Cetakan  Ketiga,  Sinar
Grafika, Jakarta, 1992.
Sulistyo  Widayanto, Prosedur  Notifikasi WTO  untuk  Transparansi  Kebijkan Impor  Terkait  Bidang  Perdaganagan, Kewajiban  Pokok  Indonesia  sebagai Anggota Organisasi  Perdagangan
Dunia  (World  Trade  Organization) , Jakarta, Direktorat Kerja Sama Multilateral  Direktorat  Jenderal  Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementrian  Perdagangan  Republik Indonesia, 2011. Syarip Hidaya, Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional  Dalam  Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia ,
http://ejournal.narotama.ac.id/files/pen garuh_globalisasi_ekonomi.pdf,
diakses 15 November 2015.
Wikipedia,
Neraca perdagangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Nera ca_perdagangan#cite_note-1, diakses 28 Januari 2016.