## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 7 No. 2 Oktober 2024
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Skema Distribusi Dan Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah
Distribution Scheme And Achieve Balance Of Financial Income From A Sharia Perspective
Eka Salsa Putri Septiana 1 , Hadika A’zul A’la 2 , Siti Rohmah 3) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya ) email: ekasalsaps@gmail.com 1 , Hadika024@gmail.com 2 , Sitirohmah6091@gmail.com 3 Disubmit: 28 Februari 2024; Direvisi; 18 Juli 2024; Dipublish; 1 Okotber 2024

## Abstract
This  research  identifies  distribution  schemes  and  achieving  balance  in financial  income  from  a  sharia  perspective.  This  research  uses  descriptive qualitative  methods  with  literature  study  as  the  main  tool  in  data  collection. The  data  sources  used  come  from  books,  journals,  notes  and  summaries  of previous study findings. The results show that Islam regulates the distribution of  assets,  social  security,  and  wealth  to  achieve  justice,  equality,  and  social welfare.  Sharia  principles  include  justice,  equality,  and  prosperity.  The  main instruments include zakat, the prohibition of usury, and inheritance rules. The distribution  scheme  in  sharia  economics  emphasizes  justice,  blessing  and sustainability.  Through  zakat,  infaq,  profit-sharing  and  mudharabah mechanisms,  income  is  redistributed  fairly.  Achieving  balanced  financial returns  requires  cross-sector  engagement  and  a  holistic  approach.  However, challenges  such  as  social  inequality,  economic  uncertainty  and  infrastructure limitations must be overcome.
Keywords: Income Distribution; Distribution scheme; Sharia Principles

## Abstrak
Penelitian  ini  mengidentifikasi  skema  distribusi  dan  pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan berasal dari buku,  jurnal,  catatan,  dan  ringkasan  temuan  studi  sebelumnya.  Hasil menunjukkan  bahwa  Islam  mengatur  distribusi  aset,  jaminan  sosial,  dan kekayaan  untuk  mencapai  keadilan,  kesetaraan,  dan  kesejahteraan  sosial. Prinsip-prinsip  syariah  termasuk  keadilan,  kesetaraan,  dan  kesejahteraan. Instrumen  utama  termasuk  zakat,  larangan  riba,  dan  aturan  warisan. Skema  distribusi  dalam  ekonomi  syariah  menekankan  keadilan, keberkahan,  dan  keberlanjutan.  Melalui  mekanisme  zakat,  infaq,  profit- sharing,  dan  mudharabah,  pendapatan  di-redistribusi  untuk  adil. Pencapaian keseimbangan pendapatan finansial membutuhkan keterlibatan lintas  sektor  dan  pendekatan  holistik.  Namun,  tantangan  seperti ketimpangan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur harus diatasi.
Kata kunci: Distribusi Pendapatan; Skema Distribusi; Prinsip Syariah

## 1. PENDAHULUAN
Isu distribusi pendapatan pada era globalisasi ekonomi dan keuangan yang  semakin  kompleks  menjadi  perhatian  utama  bagi  para  pemikir ekonomi,  terutama  dalam  konteks  ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi yang  semakin  merajalela.  Distribusi  pendapatan  yang  tidak  merata dapat  mengakibatkan  ketimpangan  sosial,  ketidakstabilan  politik,  dan ketidakadilan  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Dalam  konteks  ini, perspektif syariah menawarkan paradigma alternatif yang berfokus pada keadilan,  keberimbangan,  dan  keberlanjutan  dalam  distribusi pendapatan.  Salah  satu  aspek  utama  dalam  distribusi  pendapatan menurut  perspektif  syariah  adalah  konsep  zakat.  Zakat,  sebagai  salah satu  rukun  Islam,  sebagai  kewajiban  bagi  umat  Muslim  untuk menyalurkan  sebagian  dari  pendapatan  mereka  kepada  golongan  yang membutuhkan,  seperti  fakir  miskin,  orang-orang  yang  terlilit  hutang, dan  sebagainya  (Fadilah,  2020).  Melalui  zakat,  masyarakat  Muslim diajarkan  untuk  memperhatikan  kesejahteraan  sosial  dan  menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.
Selain  zakat,  konsep  infaq  dan  sadaqah  juga  menjadi  bagian  integral dari  skema  distribusi  pendapatan  dalam  perspektif  syariah.  Meskipun tidak diwajibkan seperti zakat, infaq (sumbangan sukarela) dan sadaqah (sumbangan  amal)  memainkan  peran  penting  dalam  membantu kelompok-kelompok  yang  membutuhkan,  serta  menciptakan  ikatan sosial  yang  kuat  di  antara  anggota  masyarakat.  Di  samping  itu,  dalam konteks  keuangan  Islam,  terdapat  mekanisme  distribusi  pendapatan seperti  mudharabah  dan  murabahah.  Mudharabah  merupakan  skema bagi  hasil  dengan  keuntungan  yang  dibagi  antara  pemilik  modal  dan pengelola bisnis sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sementara itu, murabahah  merupakan  transaksi  jual  beli  dengan  keuntungan  yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Dua  skema  ini  mencerminkan  prinsip keadilan  dan  keterbukaan  dalam  distribusi  pendapatan.  Selain  itu, konsep  wakaf  juga  memiliki  peran  penting  dalam  skema  distribusi pendapatan  dalam  perspektif  syariah.  Wakaf  merupakan  sumbangan atas  aset  atau  harta  benda  untuk  kepentingan  umum,  seperti pembangunan  infrastruktur  sosial,  pendidikan,  dan  kesehatan (‘Ilmi, 2023).  Melalui  wakaf,  masyarakat  dapat  memanfaatkan  sumber  daya ekonomi secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Tujuan  utama  dari  skema  distribusi  pendapatan  dalam  perspektif syariah  adalah  mencapai  keseimbangan  pendapatan  finansial  yang  adil dan berkelanjutan. Pertama-tama, skema distribusi pendapatan syariah bertujuan untuk menciptakan redistribusi yang adil, di mana kekayaan didistribusikan  secara  merata  di  antara  anggota  masyarakat.  Dengan adanya  zakat,  infaq,  sadaqah,  mudharabah,  murabahah,  dan  wakaf, masyarakat  dapat  mencapai  keseimbangan  pendapatan  yang  lebih merata.  Selain  itu,  skema  distribusi  pendapatan  dalam  perspektif syariah  juga  bertujuan  untuk  memberdayakan  ekonomi  masyarakat. Melalui  partisipasi  dalam  skema  seperti  mudharabah  dan  murabahah, masyarakat  dapat  terlibat  secara  aktif  dalam  aktivitas  ekonomi  dan merasakan  manfaat  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  adil  dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan langkah penting  dalam  mencapai  keseimbangan  pendapatan  finansial  yang berkelanjutan(Khatimah,  2022).  Skema  distribusi  pendapatan  yang berbasis  syariah  dirancang  untuk  tidak  hanya  menciptakan  keadilan sosial, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain  itu,  perspektif  syariah  juga  menekankan  pentingnya  keadilan gender  dalam  distribusi  pendapatan.  Wanita  memiliki  hak  yang  sama dalam  mengakses  dan  mengelola  sumber  daya  ekonomi,  termasuk pendapatan. Melalui implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti waris dan  hak  kepemilikan,  ekonomi  syariah  berupaya  untuk  menciptakan lingkungan  yang  inklusif  bagi  perempuan  dalam  aspek  distribusi pendapatan.  Berdasarkan  uraian  pemaparan  di  atas,  peneliti  tertarik untuk  membahas  mengenai  “ Identifikasi  Skema  Distribusi  dan Pencapaian  Keseimbangan  Pendapatan  Finansial  dalam  Perspektif Syariah ” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik studi literatur

## 2. METODE PENELITIAN
Penyusunan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif.  Sumber-sumber  untuk  pengumpulan  data  ini  bersifat sekunder yang berasal dari buku, jurnal, catatan, dan ringkasan temuan studi sebelumnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur (library research). Teknik studi literatur ini berperan sebagai alat utama dalam  mengumpulkan  data  primer  untuk  memeriksa  hasil  penelitian terkait  dengan  Identifikasi  Skema  Distribusi  dan  Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial dalam Perspektif Syariah. Kerangka penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  digunakan  untuk  menggali Skema  Distribusi  dan  Pencapaian  Keseimbangan  Pendapatan  Finansial dalam Perspektif Syariah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Distribusi dan Skema Distribusi
Pengertian  distribusi  bagi  Abdul  Mukhsin  Tahir  Sulaiman adalah pendistribusian  hasil  penduduk  antar  individu,  atau  alokasi pendapatan  kepada  setiap orang  di  antara  semua  anggota suatu populasi.  Dalam  ekonomi  Islam  ekonomi pengertian  distribusi menurut Jariba  jelas  lebih  luas  dan  mencakup  berbagai  aspek antara  lain pengendalian  kepemilikan  aset  penghasil  kekayaan  dan  elemen produksi.  Pada  hukum  Islam  mengenal  harta  bersama  dan  harta khusus,  serta  menetapkan  aturan  perolehan  dan  penggunaan  masing- masing  harta,  serta  aturan  warisan  dan  wasiat.  Praktik  penciptaan kekayaan  dalam  Islam  merupakan  tanggung  jawab  komunitas  individu dan  kelompoknya.  Ekonomi  Islam  juga  menekankan  pada  sistem jaminan sosial dan distribusi uang di antara sumber - sumber produksi dan  distribusi  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  serta  menentang pemusatan  kekayaan  di  tangan  segelintir  orang.  Hal  ini  mendorong pembagian  kekayaan  di  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  melarang penimbunan kekayaan di tangan segelintir orang saja (Salim, 1967).
Skema Islam diartikan oleh Muhammad Anas Zarqa (1999) sebagai suatu  kegiatan  yang  terus  berlanjut  atau  berubah  (kontingen)  sesuai dengan wahyu Allah dan Rasul - Nya, termasuk yang dilaksanakan oleh Khulafa  al-  Rashiddin.   Di  sisi  lain,  distribusi  menggambarkan  transfer uang  dan  kekayaan sebagai  redistribusi  atau  distribusi  antar masyarakat  serta  antara  negara  dan  penduduknya.  Skema  distribusi juga  mencakup  berbagai  bentuk  yang mempengaruhi  distribusi,  seperti pengendalian zakat dan larangan monopoli dan riba.
Islahi menyatakan bahwa berikut ini yang termasuk dalam Skema Distribusi Islami adalah:
a. Yang wajib yaitu seperti Zakat, Zakat fithr, qurban, pajak (retribusi), ushr (bea masuk), kaffarat , warisan, hak atas taraf hidup minimal,
ghanimah,  fai'i  ,  dan  penetapan  harga  oleh  penguasa  karena kepentingan umum .
b. Sunnah  sedekah,  hibah/hadiah,  hibah  (bantuan  pemerintah), wasiat,  peminjaman  uang  (qardh),  nazar,  wakaf,  infaq  al-afqa  ( kelebihan  pengeluaran),  zakat,  dan  kurban  merupakan  contoh tindakan  sukarela.  Uang  (qardh),  nazar,  wakaf,  infaq  al-afqa (pengeluaran  berlebih),  sedekah,  dan  kurban  merupakan  contoh tindakan sukarela . c. Larangan terhadap riba, penimbunan produk, monopoli, pengendalian pribadi kontrol atas sumber daya keuangan, perjudian, penyuapan, dan membual adalah contoh tindakan pencegahan .atas sumber daya keuangan, perjudian, penyuapan, dan membual adalah contoh tindakan pencegahan (Saparuddin, 2015).
Menurut  (Rahman,  1995),  Islam  memberikan  konsep  yang  penuh semangat  dan  penuh  nilai  untuk  diikuti  umatnya  guna  mencapai keadilan  yang  ideal  dalam  masyarakat.  Pandangan  itu  memiliki  arti bahwa  bantuan  ekonomi  kepada  sesama  diniatkan demi  mengejar keridhaan  Allah  saja  dan merupakan  tabungan  yang  hakiki  dan  kekal yang  manfaatnya  akan  terlihat  di  akhirat  nanti.  Masyarakat  harus dilibatkan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  sudah  tersedia,  dan negara berperan penting dalam mendistribusikan uang yang kini ada di masyarakat.
Terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  merupakan tujuan  dari terselenggaranya  sistem  distribusi  yang  baik  (Muslihati,  2019).  Islam pada  umumnya  mengatur  sistem  yang  berlandaskan  moral  dan  sistem yang  didasarkan  pada  spiritual  untuk  menegakkan  keadilan  sosial dalam  semua  upaya  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  karena  distribusi pendapatan  yang  tidak  merata.  Kekayaan yang  tidak  merata menjadi landasan bagi hampir semua perselisihan antar pribadi dan masyarakat. Untuk  mengakhiri  penderitaan  di  muka  bumi,  keadilan  ekonomi  harus diterapkan dengan tujuan memperoleh kesenangan manusia.
Inilah paradigma ekonomi distributif yang ditawarkan Islam. Islam menyajikan  gagasan  ide pembagian  kekayaan  negara secara  merata melalui  warisan,  wakaf,  dan  zakat.  Dapat  dikatakan  bahwa pembagian di  atas  mempunyai  arti  penyebaran  yang  luas.  Distribusi hingga  sampai  saat  ini  telah  terlibat  dalam pertukaran  dan  pembagian hasil manufaktur lainnya. Pelaku ekonomi syariah wajib menaati aturan -  aturan  yang  telah  ditetapkan  Islam.  Pedoman  itu  merupakan  norma hukum sebagaimana terdapat pada Fiqih Muamalah. Dalam Al- Qur`an Surah Al-Baqarah ayat 3 Allah SWT telah memberi penjelasan mengenai distribusi yang artinya adalah berikut:
"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat  dan  menafkahkan  sebagian  rezeki  yang  Kami  anugerahkan kepada mereka" (QS. Al- Baqarah:3).

## Prinsip Distribusi Dalam Perspektif Syariah
Distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  merupakan  bagian  integral dari setiap sistem ekonomi. Dalam perspektif syariah, distribusi memiliki prinsip-prinsip yang unik dan mendalam, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan,  kesetaraan, dan  kesejahteraan  sosial.  Dalam  Islam,  distribusi pendapatan dan kekayaan dipandang sebagai amanah ( trust ) yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil. Konsep distribusi dalam syariah mengakui bahwa seluruh kekayaan yang ada dibumi adalah kepunyaan Allah  SWT  dan  manusia  hanya  sebagai  pemegang  amanah  yang bertanggung jawab atas pengelolaannya (Fadilah, 2020). Oleh karena itu,
prinsip  distribusi  dalam  Islam  berakar  pada  konsep  keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Islam menetapkan prinsip keuangan dan ekonomi syariah ketika mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi syariah.  Dalam prinsip tersebut bagaimana diterapkan dalam instrumen zakat,  evolusi  ISWAF,  larangan  riba  dan  maysir,  serta  muamalah  akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Zakat
Zakat  sangat penting  karena  berfungsi  sebagai  amal  sosial  dan kemanusiaan  yang  dapat  berkembang  seiring  dengan  pertumbuhan manusia, selain menjadi kewajiban bagi umat Islam. Pembayaran zakat diperkirakan dapat berfungsi sebagai pengganti pengentasan kemiskinan masyarakat.  Ketika  zakat  dikelola  secara  efektif  dan  profesional  maka kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat dikurangi (Sudaryanto, 2013). Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  zakat  merupakan  alat untuk  mendistribusikan  uang.  Dalam  menjalankan  dua  prinsip  zakat memiliki fungsi sebagai berikut:
▪ Kewajiban  mengeluarkan  zakat  atas  harta  dengan  jumlah  tertentu (nisab) yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu (satu tahun)  turut  memberikan  dampak  terhadap  pengendalian harta milik  pribadi  agar  mengalir  pada  usaha  ekonomi  yang menguntungkan. ▪ Tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota komunitas bersifat inklusif dengan memberikan persentase tertentu ( 2,5%) dari distribusi pendapatan zakat kepada mereka yang kurang mampu
2. Larangan maysir
Maysir,  juga  dikenal  sebagai  perjudian,  merujuk,  ke  permainan  di mana hasil permainan memaksa satu pihak untuk memikul beban pihak lain. khususnya  kegiatan  ekonomi.  Menurut  Al  -Qur'an,  jika  seseorang menahan  diri dari  berjudi  (darimelakukan  maysir),  niscaya  Allah  akan memberikan  rejeki  kepada  mereka;  jika  mereka  berbuat  sebaliknya, maka Allah akan mengambil rejeki mereka. hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah  ayat  90 (Anwar et  al.,  n.d.).  Transaksi  keuangan  tidak  boleh bersifat  spekulatif  atau  tidak  efektif;  sebaliknya,  mereka  harus mempunyai hubungan yang kuat dengan sektor riil.

## 3. Larangan Riba
Dana  yang  dihasilkan  melalui  praktek  riba  disebut  dengan uang riba (Aini, 2018). Uang tidak bisa mengalir bebas karena riba. Bisnis dengan pendapatan di bawah suku bunga acuan (riba) mungkin
akan menghadapi  tantangan  dalam  memperluas  operasinya  dan menciptakan  lapangan  kerja  baru.   Islam  mengharamkan  riba  dan menganjurkan  pembagian risiko  dan  optimalisasi  komersial,  termasuk jual beli.
4. Infaq, Sedekah, dan Wakaf (iswaf)
Islam  menggunakan  metode infaq,  sedekah,  dan  wakaf  untuk menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ketahanan  sosial.  Hal  ini  mendorong  proses  alami  dalam  menjaga stabilitas  dan  keseimbangan  sosial  serta  menurunkan  tingkat kesenjangan  ekonomi. Bagi  Abu  Hanifah,  wakaf  adalah  pemeliharaan status  kepemilikan  dan  kemampuan menggunakan  sesuatu  (tasharruf) agar  hasilnya  dapat  disalurkan  ke  jalan  kebaikan.   Distribusi harta milik  pribadi  untuk  kepentingan  umum  dipandang  mewakili
aspek sosial ekonomi dari praktik wakaf. Masyarakat bisa meringankan atau bahkan memperkuat diri melalui wakaf (Agustianto, 2020).

## 5. Muamalah
Landasan  transaksi  dari  muamalat  merupakan  kerjasama  yang  adil. tidak  boleh  membahayakan  (dharar),  tidak  menganjurkan  pertaruhan atau  perjudian  (gharar),  tidak  boleh  menganiaya  (  dzalim),  tidak  boleh bertransaksi(  pada  barang  haram  (muharramat),  tidak  boleh  terkena moral hazard atau ilmu yang asimetris, dan tidak meninggalkan aturan pasar madinah .
Penerapan  pada  prinsip  distribusi  dalam  ekonomi  islam  memiliki implikasi  praktis  yang  signifikan. Pertama ,  hal  ini  mendorong perkembangan  dari  lembaga  keuangan  berbasis  syariah,  seperti  bank syariah,  yang  menggunakan  prinsip  distribusi  dalam  produksi  dan pengiriman barang. Kedua , prinsip distribusi juga memengaruhi praktik bisnis,  termasuk  perjanjian  kontrak  dan  pembagian  keuntungan. Namun,  penerapan  prinsip  distribusi  dalam  praktik  ekonomi  syariah juga  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan.  Salah  satunya  adalah kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  prinsip-prinsip  syariah di  kalangan  masyarakat  dan  pelaku  ekonomi  (Barakah  et  al.,  2018). Selain  itu,  masalah  implementasi  dan  pengawasan  juga  merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan distribusi yang adil dan transparan.
Distribusi  pendapatan  dalam  perspektif  syariah  bukan  sekadar masalah ekonomi, namun bisa juga bagian integral dari nilai-nilai agama dan  moral  didalam  Islam  (Huda,  2017).  Prinsip-prinsip  distribusi  yang ditetapkan  dalam  Al-Qur'an  dan  Sunnah  menekankan  pentingnya keadilan,  kesetaraan,  dan  kesejahteraan  sosial  dalam  pembagian kekayaan.  Penerapan  prinsip  distribusi  dalam  praktik  ekonomi  syariah membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan agar  dapat  mewujudkan  masyarakat  yang  lebih kohesif,  adil,  dan progresif.

## Faktor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah
Keseimbangan  pendapatan  finansial  merupakan  aspek  kunci dalam  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif.  Dalam perspektif syariah, pencapaian keseimbangan pendapatan finansial tidak hanya  mencakup  distribusi  yang  adil,  tetapi  juga  mempertimbangkan aspek-aspek moral, etika, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi  (Hamdi,  2022).  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pencapaian  keseimbangan  pendapatan  finansial  dalam  perspektif syariah ini, diantaranya :
1. Prinsip-prinsip Syariah dalam Perekonomian
Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah memberikan landasan moral dan  etis  dalam  pengelolaan  ekonomi.  Prinsip-prinsip  ini  mencakup keadilan,  keberimbangan,  keadilan,  dan  keberkahan  dalam  setiap transaksi  dan  aktivitas  ekonomi.  Dalam  konteks  pencapaian keseimbangan pendapatan
finansial, prinsip-prinsip syariah
memberikan  pedoman  yang  jelas  tentang  bagaimana  kekayaan  dan pendapatan harus didistribusikan dan dikelola secara adil.
2. Zakat dan Infaq
Zakat  dan  infaq  adalah  dua  prinsip  penting  dalam  ekonomi syariah  yang  berperan  dalam  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan.
Zakat  merupakan  keharusan  bagi  untuk  Islam  untuk  menyerahkan sebagian  besar  penghasilannya  kepada  orang  -  orang  yang membutuhkan.  Infaq  juga  merupakan  sumbangan  sukarela  yang diberikan  untuk  tujuan  yang  sama.  Dengan  memberlakukan  zakat  dan infaq  secara  konsisten,  masyarakat  dapat  mencapai  redistribusi  yang lebih adil dari pendapatan dan kekayaan.
3. Profit-sharing (Mudharabah) dan Cost-plus (Murabahah) Skema profit-sharing dan cost-plus juga memainkan peran penting dalam pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah.  Dalam  mudharabah,  keuntungan  dibagi  antara  pemilik  modal dan  pengelola  bisnis  sesuai  dengan  kesepakatan  sebelumnya.  Dalam murabahah,  harga  barang  atau  jasa  ditentukan  secara  jelas  sebelum transaksi  dilakukan.  Skema-skema  ini  membantu  menciptakan keseimbangan  pendapatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi.
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  merupakan  faktor  kunci dalam pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah.  Melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan  akses  yang  adil  terhadap sumber  daya  ekonomi,  masyarakat  dapat  lebih  aktif  terlibat  dalam aktivitas  ekonomi  dan  mendapatkan  manfaat  dari  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Keadilan Gender
Aspek  keadilan  gender  juga  harus  dipertimbangkan  dalam pencapaian  keseimbangan  pendapatan  finansial  dalam  perspektif syariah.  Dalam  berinteraksi  dan  mentransfer  sumber  daya  ekonomi, perempuan  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  laki-laki.  Dengan memastikan  bahwa  wanita  memiliki  akses  yang  adil  terhadap pendapatan  dan  kesempatan  ekonomi,  masyarakat  dapat  mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam distribusi pendapatan.
6. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  ekonomi  juga merupakan  faktor  penting  dalam  mencapai  keseimbangan  pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Institusi keuangan dan bisnis harus beroperasi  dengan  transparan  dan  mempertanggungjawabkan  setiap tindakan  dan  keputusan  mereka.  Dengan  memastikan  bahwa  proses ekonomi  berjalan  secara  transparan,  masyarakat  dapat  memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem ekonomi yang ada.
7. Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi
Pembangunan  infrastruktur  sosial  dan  ekonomi  juga  penting dalam  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  pencapaian keseimbangan  pendapatan  finansial  dalam  perspektif  syariah. Infrastruktur  yang  memadai  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan, transportasi,  dan  lainnya  dapat  membantu  menciptakan  kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.
8. Kesadaran dan Pendidikan
Kesadaran  dan  pendidikan  masyarakat  tentang  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  juga  memainkan  peran  penting  dalam  pencapaian keseimbangan pendapatan finansial. Masyarakat perlu memahami nilai- nilai  dan  prinsip-prinsip  yang  mendasari  ekonomi  syariah,  serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan maju.
Pencapaian  keseimbangan  pendapatan  finansial  dalam  perspektif syariah  melibatkan  sejumlah  faktor  yang  saling  terkait  dan  saling mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti zakat,
infaq,  profit-sharing,  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat, masyarakat  dapat  menciptakan  lingkungan  ekonomi  yang  lebih  adil, inklusif,  dan  berkelanjutan.  Melalui  kesadaran,  pendidikan,  dan  aksi kolektif,  masyarakat  dapat  membangun  sistem  ekonomi  yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etis dalam Islam.

## Skema  dan  Strategi  untuk  Mencapai  Keseimbangan  Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah
Dalam  Islam,  distribusi  pendapatan  merujuk  pada  penyaluran harta yang dimiliki oleh individu atau publik kepada pihak yang berhak menerima,  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sesuai  dengan  syariat.  Poin  penting  dari  distribusi  pendapatan  dalam Islam  adalah  pada  proses  pendistribusiannya.  Secara  sederhana, kewajiban  untuk  menyisihkan  sebagian  harta  bagi  pihak  yang berkecukupan  dianggap  sebagai  kompensasi  atas  kekayaannya  dan sebagai  insentif  untuk  membantu  pihak  yang  kekurangan.  Pemecahan masalah  ekonomi  dalam  Islam  terfokus  pada  bagaimana  menciptakan mekanisme  distribusi  ekonomi  yang  adil  di  tengah  masyarakat. Distribusi  dalam  ekonomi  Islam  memiliki  makna  yang  lebih  luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber- sumber kekayaan (‘Ilmi, 2023) . Dalam Islam, distribusi pendapatan harus dilakukan  dengan  cara  yang  adil  dan  sesuai  dengan  syariat,  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan keseimbangan menjadi dasar bagi setiap kebijakan dan praktik ekonomi. Skema distribusi dalam ekonomi syariah melibatkan mekanisme seperti zakat, infaq, profit-sharing, dan mudharabah. Zakat, sebagai kewajiban sosial  bagi  umat  Islam,  berperan  dalam  redistribusi  kekayaan  dan memastikan  keadilan  dalam  pendistribusian  sumber  daya  ekonomi (Sugianto,  2020).  Selain  zakat,  infaq  dan  profit-sharing  juga  menjadi instrumen untuk memperkuat inklusi ekonomi dan memastikan bahwa seluruh  anggota  masyarakat  memiliki  akses  yang  sama  terhadap peluang ekonomi. Pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah memerlukan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang holistik.
Dalam  ekonomi  Islam,  diatur  kaidah  distribusi  pendapatan,  baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan keseimbangan menjadi landasan  bagi  setiap  kebijakan  dan  praktik  ekonomi  dalam  ekonomi syariah.  Dengan  demikian,  distribusi  pendapatan  dalam  ekonomi syariah  dilakukan  dengan  cara  yang  adil ’ dan  merata,  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sumber: Bank Indonesia Gambar 1 . Skema Distribusi Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah
Dalam  skema  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  Islam  memberikan batasan-batasan tertentu dalam aktivitas berusaha, memiliki kekayaan, dan  melakukan  transaksi  keuangan.  Dalam  pendistribusian  harta kekayaan,  Al-Quran  menetapkan  langkah-langkah  tertentu  untuk mencapai  pemerataan  pembagian  kekayaan  dalam  masyarakat  secara objektif.  Misalnya,  hukum  waris  memberikan  batasan  kekuasaan  bagi pemilik  harta  dengan  tujuan  membagi  semua  harta  kekayaan  kepada semua  kerabat  ketika  seseorang  meninggal  dunia  (Nisa,  2021).  Selain itu,  hukum  zakat,  infaq,  sadaqah,  dan  bentuk  pemberian  lainnya  juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.  Dalam  dunia  perdagangan,  distribusi  pendapatan  juga diatur  dalam  bentuk  akad  kerja  sama,  seperti  distribusi  dalam  bentuk mudharabah  yang  merupakan  bentuk  distribusi  kekayaan  dengan sesama Muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Dengan  demikian,  Islam  menekankan  pentingnya  distribusi  kekayaan yang  adil  dan  merata  dalam  masyarakat,  serta  memberikan  aturan- aturan  yang  jelas  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.   Disebutkan  dalam Firman
{ اَم ََءاَفَأ َهَاللّ ىَلَع َِهِلوهسَر َ ن ِم َِل هَأ ىَرهق لا } Artinya  :”Apa  saja  harta  rampasan  (Fai)  yang  diberikan  Allah kepada  Rasul-Nya  yang  berasal  dari  penduduk  kota- kota.”  (QS.  Al - Hasyr:7)
Yaitu  kota-kota  yang  telah  ditaklukkan,  maka  hukumnya  sama dengan  harta  benda  orang-orang  Bani  Nadir.  Untuk  itulah  maka disebutkan dalam firman selanjutnya:
{ ََِ ِ َ فَلِ َِلوهسَرلِل َو يِذِل َو ىَب  رهق لا ىَماَتَي لا َو َِنيِكاَسَم لا َو } Artinya  :”Maka adalah  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat  rasul,  anak- anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan.”(QS. Al -Hasyr:7)
Sampai  pada  akhir  ayat  dan  akhir  ayat  setelah  itu  membahas mengenai pengalokasian dana harta(fai).
Ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  Islam  mengatur  distribusi harta  kekayaan  dan  pendapatan  kepada  seluruh  masyarakat,  bukan hanya  menjadi  komoditas  bagi  golongan  orang  kaya  saja.  Untuk mencapai  pemerataan  pendapatan  secara  objektif,  Islam  menekankan pentingnya  membagi  kekayaan  kepada  masyarakat  melalui  kewajiban membayar  zakat,  mengeluarkan  infak,  serta  aturan  waris,  wasiat,  dan
hibah  (Syahrial,  2021).  Aturan  ini  diberlakukan  untuk  mencegah terjadinya  konsentrasi  harta  pada  sebagian  kecil  golongan  dan mendorong  distribusi  kekayaan  yang  adil  serta  memberikan  pelajaran moral tentang pengelolaan harta yang benar.
Contoh  dari  penerapan  aturan  ini  adalah  harta  Bani  Nadir  yang termasuk  dalam  harta  fai  yang  diberikan  oleh  Allah  kepada  Rasul-Nya. Harta tersebut dihasilkan oleh kaum Muslim tanpa menggunakan kuda atau  unta  (Syukur,  2018).  Harta  fai  tersebut  secara  keseluruhan diberikan  kepada  Rasulullah,  yang  kemudian  membelanjakan  sebagian untuk nafkah keluarganya dan sisanya untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya distribusi  kekayaan  yang  adil  dan  merata,  serta  memberikan  contoh nyata tentang pengelolaan harta yang benar.
Distribusi  dalam  ekonomi  Islam  didasarkan  pada  nilai-nilai manusiawi  yang  sangat  mendasar  dan  penting,  yaitu  nilai  kebebasan dan nilai keadilan
1. Keadilan Keadilan  merupakan  pondasi  yang  kuat  dalam  Islam  dan mencakup  semua  ajaran  dan  hukum  Islam.  Islam  sangat memperhatikan  masalah  keadilan  dan  melarang  segala  bentuk kezaliman.  Ketidakseimbangan  distribusi  kekayaan  dianggap  sebagai sumber  dari semua  konflik individu  dan sosial. Oleh  karena  itu, untuk mencapai  kesejahteraan  sosial,  penerapan  prinsip  moral  keadilan ekonomi menjadi suatu keharusan. Tanpa keyakinan dan prinsip moral tersebut, sulit untuk mencapai keadaan yang diinginkan.
2. Kebebasan Dalam  bidang  distribusi  kekayaan,  kebebasan  merupakan  nilai utama  yang  penting.  Dalam  Islam,  nilai  kebebasan  memiliki  implikasi terhadap  pengakuan  kepemilikan  individu.  Setiap  hasil  usaha  seorang Muslim  diakui  sebagai  miliknya,  yang  menjadi  motivasi  kuat  untuk beraktivitas  ekonomi.  Legitimasi  hak milik  sangat  terkait  dengan pesan moral  dalam  Islam  untuk  menjaga  keseimbangan.  Hak  milik  pribadi diakui dan harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, serta untuk  berproduksi,  berinvestasi,  dan  menunjukkan  kepedulian  sosial serta jihad fisabilillah.
Konsep  kepemilikan  dalam  Islam  menekankan  nilai-nilai  moral sebagai faktor internal dan mengaitkannya dengan hukum-hukum Allah. Distribusi  pendapatan  dalam  konteks  rumah  tangga  terkait  dengan konsep  shadaqah,  yang  dalam  Al-Qur'an  dikenal  sebagai  Shadaqah Wajibah  (wajib),  yang  mencakup  pengeluaran  rumah  tangga  terkait dengan distribusi pendapatan berdasarkan 10 kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. Selain itu, ada juga shadaqah nafilah (sunnah) yang melibatkan  pengeluaran  rumah  tangga  terkait  dengan  distribusi pendapatan berdasarkan amal seperti infaq, akikah, dan wakaf.
Selain itu, hudud (hukuman) merupakan instrumen yang bersifat aksidental  dan  merupakan  konsekuensi  dari  tindakan  tertentu. Instrumen  ini  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  tindakan  ilegal sebelumnya seperti kafarat, dam, atau diyat. Dengan demikian, konsep distribusi  kekayaan  dalam  Islam  menekankan  pentingnya  kebebasan individu  dalam  memiliki  hak  milik  serta  keseimbangan  antara  nilai moral dan hukum Allah
3. Distribusi dalam Konteks Negara
Dalam konteks negara, prinsip-prinsip ekonomi yang berakar pada nilai-nilai  moral  Islam  menekankan  pentingnya  distribusi  pendapatan yang  adil.  Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sosial  dan  individu  dengan  memanfaatkan  sumber  daya
yang  ada  sebaik  mungkin.  Oleh  karena  itu,  negara  diharapkan mengimplementasikan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  mencapai stabilitas  ekonomi,  sesuai  dengan  amanah  UUD  1945  Pasal  27  ayat  3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Fadilah, 2020).
Dalam  manajemen  sumber  daya  alam,  pemerintah  memiliki tanggung  jawab  untuk  mendistribusikannya  dengan  baik.  Kebijakan distribusi  harus  menekankan  kesempatan  kerja  yang  setara, penggunaan  lahan  publik,  dan  perlindungan  ekonomi  bagi  kelompok miskin.  Ajaran  Islam memberikan wewenang  kepada  pemerintah  untuk menetapkan  kebijakan  penggunaan  lahan  untuk  kepentingan  negara dan publik (hak hima), distribusi tanah (hak Iqta’) kepada sektor swasta, pemungutan  pajak,  serta  subsidi.  Semua  hak  istimewa  ini  harus diarahkan  untuk  kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan  dan untuk mengatasi kemiskinan.
Peran  pemerintah  dalam  distribusi  menjadi  penting  terutama ketika  pasar  gagal  menciptakan  distribusi  yang  adil  dan  terdapat hambatan  yang  menghalangi  terbentuknya  mekanisme  pasar  yang efisien.  Pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  menghapus  hambatan tersebut karena keterbatasan atau kurangnya kesadaran di masyarakat. Contohnya  adalah  tindakan  penimbunan  yang  dilakukan  oleh pengusaha,  monopoli  dan  oligopoli  oleh  pengusaha  besar  pada komoditas  tertentu,  ketidakseimbangan  informasi,  pemblokiran  jalur distribusi yang menghambat barang masuk ke pasar, dan tindakan lain yang dapat menghambat mekanisme pasar.
4. Distribusi dalam Sektor Publik (pasar)
Dalam  konteks  distribusi  di  sektor  publik  (pasar),  teori  ekonomi menyatakan  bahwa  pasar  merupakan  mekanisme  yang  digunakan manusia  untuk  menangani  masalah  ekonomi  seperti  produksi, konsumsi,  dan  distribusi.  Dalam  perspektif  ekonomi  pasar  Islam, mekanisme  pasar  diupayakan  dengan  sedikit  campur  tangan pemerintah.  Pemerintah  diizinkan  untuk  intervensi  dalam  pasar  hanya jika  kondisi  pasar  tidak  ideal,  misalnya  adanya  hambatan  kompetisi yang  fair  atau  distribusi  yang  tidak  normal  seperti  biaya  transaksi, ketidakpastian hukum, dan masalah distribusi.
Peran penting negara (pemerintah) dalam distribusi pendapatan di pasar  adalah  memastikan  bahwa  pendapatan  (barang  dan  jasa)  dapat 'dijamin'  bagi  seluruh  warganya.  Tujuannya  adalah  agar  pendapatan tersebut  tidak  hanya  beredar  di  kalangan  tertentu  (orang  kaya),  tetapi juga  untuk  mencapai  keadilan  bagi  seluruh  rakyat.  Dengan  demikian, dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  pemerintah  harus  memastikan distribusi  yang  adil  dan  merata  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat (Turmudi, 2017). Bukan hanya beredar di kalangan tertentu melainkan keadilan untuk semua masyarakat.
Pengaruh Teknologi dan Globalisasi Terhadap Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Perubahan  teknologi  dan  globalisasi  telah  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  ekonomi  dunia,  termasuk  dalam  hal pencapaian  keseimbangan  pendapatan.  Perubahan-perubahan  ini  telah membentuk  pola  distribusi  pendapatan,  mempengaruhi  kesempatan ekonomi,  dan  menimbulkan  tantangan  baru  dalam  upaya  mencapai keseimbangan  pendapatan  yang  adil  di  seluruh  dunia.  Teknologi  telah memainkan  peran  penting  dalam  transformasi  ekonomi  global. Berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah mengubah  cara  masyarakat  bekerja,  berinteraksi,  dan  bertransaksi
(Syahrial,  2021).  Di  satu  sisi,  teknologi  telah  membuka  pintu  bagi inovasi dan perkembangan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, perubahan ini  juga  telah menyebabkan  pergeseran  dalam  struktur  lapangan  kerja, yang  memengaruhi  pendapatan  dan  kesempatan  kerja  bagi  berbagai lapisan masyarakat.
Salah satu dampak teknologi terbesar adalah munculnya ekonomi digital.  Di  era  ini,  banyak  pekerjaan  yang  dulunya  dilakukan  secara tradisional  telah  digantikan  oleh  teknologi,  seperti  otomatisasi  proses produksi  dan  kecerdasan  buatan.  Akibatnya,  pekerjaan  rutin  dan berulang  cenderung  tergantikan  oleh  mesin,  sementara  pekerjaan  yang membutuhkan keterampilan digital menjadi lebih bernilai. Hal ini dapat mengakibatkan  ketimpangan  pendapatan  antara  mereka  yang  memiliki keterampilan teknologi tinggi dan yang tidak. Selain itu, globalisasi juga telah  memainkan  peran  yang  signifikan  dalam  mempengaruhi  pola pendapatan  di  seluruh  dunia.  Globalisasi  membuka  pasar  global, memungkinkan  perusahaan  untuk  beroperasi  di  berbagai  negara  dan memanfaatkan  sumber  daya  dan  tenaga  kerja  dari  berbagai  tempat. Meskipun globalisasi membawa manfaat dalam bentuk akses pasar yang lebih  luas  dan  investasi  asing  yang  lebih  besar,  dampaknya  terhadap pendapatan tidak merata.
Selain  itu,  globalisasi  juga  telah  memberikan  tekanan  pada  upah dan  kondisi  kerja  di banyak  negara.  Persaingan  yang meningkat  dalam pasar global mendorong perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, termasuk  upah  tenaga  kerja.  Hal  ini  sering  kali  mengakibatkan  upah stagnan atau bahkan penurunan upah riil bagi pekerja di banyak sektor. Namun, sementara teknologi dan globalisasi dapat memberikan tekanan pada  keseimbangan  pendapatan,  mereka  juga  membawa  peluang  baru dalam  upaya  mencapai  keseimbangan  yang  lebih  baik.  Teknologi, misalnya,  telah  memberikan  akses  yang  lebih  besar  kepada  pelatihan dan  pendidikan,  memungkinkan  individu  untuk  mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digita  dapat  membantu  mengurangi  kesenjangan  keterampilan  dan meningkatkan  kesempatan  ekonomi  bagi  semua  orang  (Sahib  et  al., 2022).
Teknologi  dan  globalisasi  telah  memberikan  dampak  yang kompleks  terhadap  keseimbangan  pendapatan  finansial  di  seluruh dunia.  Sementara  mereka  telah  membawa  manfaat  ekonomi  yang signifikan,  mereka  juga  telah  memperkuat  ketidaksetaraan  pendapatan dan menciptakan tantangan baru dalam upaya mencapai keseimbangan yang  lebih  baik.  Namun,  dengan  pendekatan  yang  tepat  dan  komitmen yang  kuat,  masyarakat  dapat  memanfaatkan  teknologi  dan  globalisasi sebagai  alat  untuk  mempromosikan  kesejahteraan  ekonomi  yang  lebih inklusif dan berkelanjutan.

## Tantangan  dan  Peluang  dalam  Mencapai  Keseimbangan  Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah
Mencapai  keseimbangan  pendapatan  finansial  dalam  perspektif syariah  merupakan  tantangan  yang  kompleks  diantara  permasalahan ekonomi  global  yang  terus  berubah.  Tantangan  utama  yang  dihadapi adalah  ketimpangan  pendapatan  yang  luas  antara  berbagai  kelompok masyarakat, yang sering kali menjadi akar dari ketidakadilan sosial dan ekonomi.  Ketimpangan  ini  dapat  bersifat  multidimensional,  mencakup akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan,  dan  kesempatan ekonomi.  Ketidaksetaraan  gender  juga  merupakan  faktor  penting  yang menghambat  pencapaian  keseimbangan  pendapatan  finansial  yang  adil dalam perspektif syariah.
Di  sisi  lain,  terdapat  sejumlah  peluang  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  mengatasi  tantangan  ini.  Salah  satunya  adalah  melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi semua individu.  Pendidikan yang selaras dengan kebutuhan pasar dapat menciptakan peluang bagi lebih banyak orang untuk memperoleh pekerjaan yang tepat waktu dan meningkatkan pendapatan (Maghfiroh, 2019).  Selain  itu,  pengembangan  institusi  keuangan  syariah  juga menjadi peluang yang besar dalam memperluas akses keuangan kepada masyarakat  yang  kurang  mampu  serta  mendukung  proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan.
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  juga  memainkan  peran penting  dalam  mengatasi  tantangan  distribusi  pendapatan.  Inovasi dalam bidang teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung. Teknologi juga dapat membantu  mengatasi  hambatan  infrastruktur  dan  meningkatkan efisiensi dalam distribusi pendapatan. Namun, terdapat pula tantangan eksternal  seperti  dinamika  ekonomi  global  yang  tidak  stabil,  fluktuasi pasar,  dan  ketidakpastian  politik  yang  dapat  mengganggu  stabilitas pendapatan  dan  meningkatkan  risiko  ketidaksetaraan  ekonomi. Globalisasi  juga  dapat  memberikan  tekanan  pada  upah  dan  kondisi kerja  di  banyak  negara,  yang  dapat  memperburuk  ketimpangan pendapatan.  Selain  itu,  keterbatasan  infrastruktur  seperti  akses terhadap  pendidikan,  kesehatan,  dan  layanan  keuangan  juga  dapat menjadi  hambatan  dalam  meningkatkan  aksesibilitas  dan  distribusi pendapatan yang merata di seluruh Masyarakat (Nisa, 2021).
Dalam  mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  penting  bagi  semua pemangku  kepentingan  untuk  berkomitmen  pada  pendekatan  yang inklusif  dan  berkelanjutan.  Pemberdayaan  perempuan  dalam  ekonomi menjadi  salah  satu  strategi  penting  dalam  mengurangi  kesenjangan gender  dan  menciptakan  lingkungan  ekonomi  yang  lebih  inklusif  dan berkelanjutan.  Kerja  sama  internasional  juga  dapat  menjadi  sarana untuk  mempromosikan  prinsip-prinsip  distribusi  yang  adil  di  tingkat global,  termasuk  dalam  hal  perdagangan  yang  adil,  investasi  yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kesadaran dan  pendidikan  tentang  prinsip-prinsip  syariah  juga  penting  dalam memperkuat  dukungan  untuk  langkah-langkah  kebijakan  yang mendukung pencapaian keseimbangan pendapatan finansial.
Diperlukan  pula  pendekatan  holistik  yang  memperhitungkan  aspek- aspek  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik  untuk  mencapai keseimbangan pendapatan finansial yang adil dan berkelanjutan dalam perspektif syariah.

## 4. PENUTUP
Skema distribusi dalam ekonomi syariah sangat menekankan prinsip keadilan,  keberkahan,  dan  keberlanjutan.  Melalui  mekanisme  zakat, infaq,  profit-sharing,  dan  mudharabah,  upaya  redistribusi  pendapatan dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  kekayaan  secara  adil didistribusikan di antara anggota masyarakat. Pencapaian
keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah menuntut keterlibatan  lintas  sektor  dan  pendekatan  yang  holistik.  Selain  upaya dari  sektor  keuangan  syariah,  pemerintah,  lembaga  masyarakat,  dan individu  juga  memiliki  peran  krusial  dalam  mempromosikan  inklusi ekonomi, kesetaraan gender, dan distribusi pendapatan yang adil.
Kendati  demikian,  tantangan  dalam  implementasi  skema  distribusi dan  pencapaian  keseimbangan  pendapatan  finansial  juga  tidak  bisa diabaikan.  Ketimpangan  sosial,  ketidakpastian  ekonomi  global,  serta keterbatasan infrastruktur menjadi halangan yang harus diatasi dalam perjalanan  menuju  ekonomi  syariah  yang  inklusif  dan  berkelanjutan. Upaya  mencapai  keseimbangan  pendapatan  finansial  dalam  perspektif syariah memerlukan komitmen yang kuat, kerja sama lintas sektor, dan pendekatan yang terintegrasi. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan,  distribusi yang  adil,  dan  kesejahteraan  bersama, masyarakat dapat  membangun  fondasi  ekonomi  yang  lebih  stabil,  inklusif,  dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran syariah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku : Huda, N. (2017). Ekonomi Pembangunan Islam . Prenada Media. Rahman,  A.  (1995). Economic  Doctrines  of  Islam  (Doktrin  Ekonomi  Islam II), terj. Dana Bhakti Wakaf.
Jurnal :
‘Ilmi,  Z.  (2023).  The  Application  of  Fiqh  Principles  in  Contemporary Sharia  Transactions  in  The  Development  of  Innovative  Products  of Islamic  Financial  Institutions  in  Indonesia. OECONOMICUS  Journal of Economics , 7 (2), 142 – 156. https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156
Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. El-Qist :  Journal  of  Islamic  Economics  and  Business (JIEB) , 9 (2), 143 – 163. https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163
Aini,  H.  (2018).  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Imam  Al-Ghazali  Tentang Uang  Dalam  Perspektif  Maslahah  Mursalah. JES  (Jurnal  Ekonomi Syariah) , 3 (1), 118 – 132. https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41 Barakah,  A.,  Suitra,  P.,  &  Najiha,  U.  (2018).  Etika  Konsumsi  (Istihlak)
Perspektif  Filsafat  Ekonomi  Islam. CENDEKIA:  Jurnal  Studi Keislaman , 6 (1), 20 – 31. http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/79
Fadilah,  N.  (2020).  Teori  Konsumsi,  Produksi  dan  Distribusi  dalam Pandangan  Ekonomi  Syariah. Jurnal  Studi  Ilmu  Keagamaan  Islam ,
1 (4), 17 – 38. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid
Syariah). Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam , 23 (1), 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821 Khatimah,  U.  (2022). Distribusi  Hasil  Usaha  Menurut  Sistem  Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah . http://repository.iainpare.ac.id/3414/%0Ahttp://repository.iainpar e.ac.id/3414/1/17.2900.036.pdf
Maghfiroh,  R.  U.  (2019).  Konsep  Nilai  Waktu  dari  Uang  dalam  Sudut Pandang  Ekonomi  Islam. El-Qist :  Journal  of  Islamic  Economics  and Business (JIEB) , 9 (2), 186 – 195. https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195
Muslihati.  (2019).  Konsep  Distribusi  Islam  Dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Iqtisaduna ,
5 (2), 250 – 263. Nisa,  F.  L.  (2021).  Tinjauan  Etika  Bisnis  Islam  terhadap  Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) ,
11 (1), 60 – 81. https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.60-81
Sahib,  M.,  Anugrah,  M.  F.,  &  Syam,  N.  (2022).  Implementasi  Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education , 1 (1), 16 – 27. https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2
Salim,  M.  F.  N.  (1967).  DISTRIBUSI  DALAM  EKONOMI  ISLAM.
Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 86 . Saparuddin.  (2015).  Skema  Distribusi  dalam  Islam. HUMAN  FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (1), 152 – 168. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/183
Sudaryanto,  K.  (2013).  MANAJEMEN  PENGELOLAAN  ZAKAT  DAN SHADAQAH  (Kiat  Badan  Amil  Zakat  Jawa  Timur  Dalam  Mobilisasi dan  Pendistribusian). El-Qist:  Journal  of  Islamic  Economics  and Business (JIEB) , 3 (1), 387 – 398. https://doi.org/10.15642/elqist.2013.3.1.387-398
Sugianto,  E.  (2020).  Distribusi  Ekonomi  Islam  Dalam  Perspektif Pendidikan Qs. Al- Isra’ Ayat 29 -30. Tawshiyah , 15 (1), 29 – 30. Syahrial, M. (2021). Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. IndraTech , 2 (1), 51 – 61. https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.47 Syukur,  M.  (2018).  Distribusi  Perspektif  Etika  Ekonomi  Islam. Profit : Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 2 (2),  33 – 51. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559 Turmudi, M. (2017). Produksi dalam Perspektif Islam. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , XVIII (1), 37 – 56.

## Website
Anwar, M., Achmad, Suradi, R., Jubaidi, Syahrial, M., Aji Nuryakin, R., Darnilawati,  Arminingsih,  D.,  Mubaraq,  A.,  &  Apriani,  T.  (n.d.). PENGENALAN EKONOMI SYARIAH . Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.