## MAQĀ ṣ ID SYARĪ’AH SEBAGAI KORIDOR PENGELOLAAN PERBANKAN SYARIAH
Moh Nasuka Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia e-mail: asucha_durri@yahoo.com
Subaidi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia e-mail: zubaidimasyhud41@gmail.com

## Abstract:
A wave of vanity of modernity and global industrialization has sneaked into the joints of human life. So in turn, contemporary Islamic thought with all its tools, including  the  methodology  of u ṣū l  al-fiqh  and  qaw ā 'id  al-fiqhiyyah  which  has been  one  of  the  references  and  the  cornerstone  of  Islamic  banking  practice, should mimamorphose with the passage of time and relitas. In other words, it is necessary  to  incorporate  revelation  into  scientific  research  in  order  to  free Muslim  scholars  from  the  coercion  of  Western  epistemology  or  to  adopt  the conventional  economic  and  financial  parktics  without  considering  all  the  risks. This is a great work to be done in order to build Islamic self-image (self image of Islam) in the midst of modern life that is always changing and developing. In this regard, Maq āṣ id  Syar''ah  is  a  relevant  corridor  as  the  basis  for  system development,  practice,  and  even  Islamic  banking  products  in  the multidimensional era. In relation to the above issues, this study will describe the values of Maq āṣ id Syar ī 'ah as the corridors of the management of today's Islamic banking  institutions.  These  values  can  provide  protection  to  customers  to  be preserved in various aspects of life, including: his religion, his mind, his soul, his descendants  and  his  possessions.  This  paper  is  expected  to  contribute theoretically  in  the  field  of  Islamic  economics  and  can  be  used  as  a  reference management  of  sharia  financial  institutions  and  especially  for  Islamic  banking institutions.
Keywords: Maqā ṣ id Syarī‟ah, Islamic Economics, Islamic Banking

## Pendahuluan
Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa baik dalam maupun di luar negeri.Banyak permasalahan  hukum-hukum  yang  terkait  dengan  pengelolaan  lembaga keuangan syariah tersebut.
Maqā ṣ id  Syarī‟ah dalam  konteks  eknomi  Islam,  merupakan  jantung dalam  ilmu  ushul  fiqh,  karena  itu  maqashid  syariah   menduduki  posisi yang  sangat  penting  dalam  merumuskan  ekonomi  Islam    menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah.
Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak  diperlukan,  karena  melalui  ilmu  inilah  dapat  diketahui kandungan  dan  maksud  setiap  dalil  syara‟  (Al-quran  dan  hadits) sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan.
Para  ulama  ushul  fiqh  sepakat  bahwa  pengetahuan  maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqā ṣ id  Syarī‟ah tidak  saja  diperlukan  untuk  merumuskan  kebijakan- kebijakan  ekonomi  makro  baik  kebijakan  moneter,  fiscal,  dan  public finance,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  produk-produk  perbankan  dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Disamping itu Maqā ṣ id  Syarī‟ah juga  sangat  diperlukan  dalam  membuat  regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.
A. Teori Maqā ṣ id Syarī’ah
Konsep Maqā ṣ id  al-Syarī‟ah adalah  teori  perumusan  ( istinbā ṭ ) hukum  dengan  menjadikan  tujuan  penetapan  hukum  syara  sebagai referensinya,  yang  dalam  hal  ini  tema  utamanya  adalah ma ṣ la ḥ ah . Menurut  Abdul  Wahab  Khalaf,  mengerti  dan  memahami  tentang maqā ṣ id  al-syarī‟ah dapat  dijadikan  sebagai  alat  bantu  dalam
memahami  redaksi  Alquran  dan  Sunnah,  membantu  menyelesaikan dalil  yang  saling  bertentangan  ( ta‟āru ḍ al-adillah ),  dan  yang  sangat penting  lagi  adalah  untuk  menetapkan  suatu  hukum  dalam  sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah  jika  menggunakan  kajian  semantik  (kebahasaan). 1 Syā ṭ ibī mengatakan  bahwa  tujuan  pokok  pembuat  undang-undang  (Syāri‟) adalah ta ḥ qīq ma ṣ alih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan  bahwa  kewajiban-kewajiban  syari‟at  dimaksudkan  untuk memelihara maqā ṣ id syarī‟ah. 2
Sub bab ini menjelaskan Teori Maqā ṣ id Syarī‟ah, diawali penjelasan tentang  fungsi maqā ṣ id  syarī‟ah dalam  kehidupan, maqā ṣ id  syarī‟ah dalam  ekonomi  Islam,  dan  diakhiri  dengan  pembahasan  pentingnya maqā ṣ id syarī‟ah dalam perbankan Islam.
B. Fungsi Maqā ṣ id Syarī’ah dalam Kehidupan
Maqā ṣ id merupakan bentuk plural (jama‟) dari maq ṣ ud . Sedangkan akar  katanya  berasal  dari  kata  verbal qa ṣ ada ,  yang  berarti  menuju; bertujuan;  berkeinginan  dan  kesengajaan. 3 Sementara  itu,  kata maqā ṣ id ,  menurut  al-Afriqi,  dapat  diartikan  sebagai  tujuan  atau beberapa tujuan, sedangkan asy- syarī‟ah adalah jalan menuju sumber air  sebagai  sumber  kehidupan. 4 Oleh  karenanya,  secara  terminologis, al-maqā ṣ id  asy-syarī‟ah dapat  diartikan   sebagai  tujuan-tujuan  ajaran Islam  atau  dapat  juga  dipahami  sebagai  tujuan-tujuan  pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.
1 Isa Anshori, “Maqā ṣ id Al-Syarī‟ah Sebagai Landasan Etika Global”, Jurnal Hukum Islam , Vol. 01, No. 01, (Maret 2009), hlm. 16.
2 Muhammad  Khalid  Mas‟ud, Shatibi‟s  of  Islamic  Law ,  (Islamabad:  Islamic  Research Institute, 1995), hlm. 151.
3 Hans  Wehr, A  Dictionary  of  Modern  Written  Arabic (London:  McDonald  &  Evan  Ltd., 1980), hlm. 767.
4 Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-„Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. hlm. 175.
Teori Maqā ṣ id tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan  tentang masla ḥ ah .  Hal  ini  karena  sebenarnya  dari  segi  substansi,  wujud al- maqā ṣ id  asy-syarī‟ah adalah  kemaslahatan. 5 Dalam  pandangan  Asy- Sya ṭ ibi,  Allah  menurunkan  syariat  (aturan  hukum)  bertujuan  untuk menciptakan  kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. 6 Tujuan  utama  ketentuan  syariat  ( maqā ṣ id  syarī‟ah )  adalah tercermin  dalam  pemeliharaan  pilar-pilar  kesejahteraan  umat manusia,  sebagaimana  dikemukakan  Asy-Sya ṭ ibi 7 yang  mencakup lima  kemaslahatan  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap terjaga:  (1)  agamanya  ( hif ẓ ad-dīn ),  misalnya  membaca  dua  kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya ( hif ẓ an- nafs) dan  (3)  akal  pikirannya  ( hif ẓ al-„aql ).  misalnya  makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4)keturunannya ( hif ẓ an-nasl ) dan (5) harta bendanya ( hif ẓ al-māl ), misalnya bermuamalah.
Aturan-aturan  dalam  syariah  tidaklah  dibuat  untuk  syariah  itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. 8 Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah,  baik  dalam  al-Qur‟an  dan  Sunnah,  melainkan  di  dalamnya terdapat  kemaslahatan. 9 Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa serangkaian  aturan  yang  telah  digariskan  oleh  Allah  dalam  syariah adalah  untuk  membawa  manusia  dalam  kondisi  yang  baik  dan
5 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid  Syari‟ah  menurut  al-Syatibi (Jakarta:  Rajawali  Press, 1996), hlm. 69.
6 Imam  Asy-Sya ṭ ibi, al-Muwafaqat  fi  U ṣ ūl  al-A ḥ kām (ttp:  Dar  al-Rasyād  al- Ḥ adī ṡ ah,  t.th.), juz. II, h. 2.
7 Ibid, hlm. 4.
8 Fathi ad-Daraini, al-Manahij al-U ṣ uliyyah fī Ijtihad bi al-Ra‟yi fī al-Tasyri‟ (Damsyik: Dar al- Kitab al- Ḥ adī ṡ , 1975), hlm. 28.
9 Muhammad Abu Zahrah, U ṣ ul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1958), h. 336.
menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang  buruk,  tidak  saja  di  kehidupan  dunia  namun  juga  di  akhirat. Kata  kunci  yang  kerap  disebut  kemudian  oleh  para  sarjana  muslim adalah masla ḥ ah yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah.
Prinsip  dasar  syariah  Islam  menurut  Ibnu  al-Qayyim  adalah hikmah  dan  kemaslahatan  umat  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat. Kemaslahatan  ini  terletak  pada  keadilan  yang  merata,  rahmat  (kasih sayang  dan  kepedulian),  kesejahteraan  dan  kebijaksanaan.  Segala permasalahan  yang  berubah,  dari  keadilan  menjadi  kezhaliman, rahmat  berubah  menjadi  kekerasan,  kesejahteraan  menjadi kesengsaraan,  dan  kebijaksanaan  hikmah  menjadi  kebodohan,  maka hal  itu  semua  bertentangan  dengan  syariah  Islam.  Ibnu  al-Qayyim menambahkan  syariah  merupakan  keadilan  Allah  diantara  hamba- hambaNya, rahmat bagi segala citptaannya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi, dan hikmah-Nya ditunjukkan atas kebenaran yang  diajarkan  oleh  Rasulullah  Saw.  Syariah  Islam  juga  merupakan cahaya  bagi  orang  yang  mampu  melihat  dengan  mata  hatinya, menjadikan petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah, sebagai obat mujarab untuk segala penyakit hati, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang senantiasa berada pada jalan yang benar. Oleh karenanya, syariah Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa. 10
Kriteria masla ḥ ah ,  terdiri  dari  dua  bagian: pertama,masla ḥ ah itu bersifat  mutlak,  artinya  bukan  relatif  atau  subyektif  yang
10 Ibnu  al-Qayyim, I‟lām  alMuwaqi  īn (al-Mamlakah  as-Saudiyah  al-Arabiyyah,  as- Su‟ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy,1423 H) Juz. 1, hlm. 41.
akanmembuatnya  tunduk  pada  hawa  nafsu. 11 Kedua ; masla ḥ ah itu bersifat  universal  ( kulliyah )  dan  universalitas  ini  tidak  bertentangan dengan  sebagian  ( juz`iyyat )-nya.Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka Asy-Sya ṭ ibi  kemudian  menyatakanbahwa  agar  manusia  dapat memperoleh  kemaslahatan  dan  mencegah  kemadharatan  maka  ia harus  menjalankan  syariah,  atau  dalam  istilah  yang  ia  kemukakan adalah Qa ṣ duhu  fī  Dukhūl  al-Mukallaf  ta ḥ ta Ḥ ukmihā (maksud  Allah mengapa  individu  harus  menjalankan  syariah).  Jika  individu  telah melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan  menjadi  hamba,  yang  dalam  istilah  Asy-Sya ṭ ibi, ikhtiyaran dan bukan idhtiraran. 12 Selanjutnya, masla ḥ ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga  bagian  yang  berurutan  secara  hierarkhis,  yaitu ḍ aruriyyat (necessities/primer), ḥ ajjiyyyat (requirements/sekunder), dan ta ḥ siniyyat (beautification/tersier). 13
Masla ḥ at Ḍ aruriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk  mewujudkan  kemaslahatan  yang  terkait  dengan  dimensi duniawi  dan  ukhrawi.  Apabila  hal  ini  tidak  ada,  maka  akan menimbulkan  kerusakan  bahkan  hilangnya  hidup  dan  kehidupan seperti  makan,  minum,  shalat,  puasa,  dan  ibadah-ibadah lainnya. 14 Terkait dengan aspek mu‟amalat, Asy-Sya ṭ ibi mencontohkan dalam transaksi perpindahan kepemilikan. 15
Masla ḥ ah Ḥ ajjiyyat adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  sehingga dalam  melaksanakannya  leluasa  dan  terhindar  dari  kesulitan.  Kalau sesuatu  ini  tidak  ada,  maka  ia  tidak  akan  menimbulkan  kerusakan
11 Muhammad  Khalid  Mas‟ud, Shatibi‟s  of  Islamic  Law (Islamabad:  Islamic  Research Institute, 1995), h. 157-159.
12 Imam Sya ṭ ibi, al-Muwafaqat fi U ṣ ūl, Juz II, hlm. 2.
13 Ibid, hlm. 3-4.
14 Ibid, Juz II, hlm. 7.
15 Ibid, hlm. 4.
atau  kematian,  namun  akan  berimplikasi  adanya masyaqqah dan kesempitan. 16 Contoh  yang  diberikan  oleh  asy-Sya ṭ ibi  dalam  aspek mu‟amalat  pada  bagian  ini  adalah  dimunculkannya  beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu‟amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam. 17
Masla ḥ ah  Ta ḥ siniyyat adalah  sesuatu  yang  tidak  mencapai  taraf dua  kategori  di  atas.  Hal-hal  yang  masuk  dalam  kategori ta ḥ siniyyat jika  dilakukan  akan  mendatangkan  kesempurnaan  dalam  suatu aktivitas  yang  dilakukan,  dan  bila  ditinggalkan  maka  tidak  akan menimbulkan  kesulitan.  Ilustrasi  yang  digunakan  asy-Sya ṭ ibi  dalam bidang  mu‟amalat  untuk  hal  ini  adalah  dilarangnya  jual-beli  barang najis  dan  efisiensi  dalam  penggunaan  air  dan  rumput. 18 Pemahaman nilai  serta  ide  yang  terkandung  dalam  teks-teks  otoritatif,  dalam  hal ini  al-Qur‟ān  dan    as-Sunnah,    tidak  dapat  dipisahkan  dari pemahaman  terhadap Maqā ṣ id  Syarī‟ah. Seseorang  yang  berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praksis, maka tidak  akan  memberikan  efek  positif  dan  kemaslahatan  jika  ia  tidak dapat menginternalisasikan Maqā ṣ id Syarī‟ah dalam proses tersebut.

## C. Prinsip-prinsip Umum Ekonomi Islam
Bangunan  ekonomi  Islami,  menurut  Karim 19 didasarkan  ats  lima nilai  universal,  yakni:  1) Tauhid (Keimanan),  2) „Adl (Keadilan),  3)
Nubuwah (Kenabian), 4) Khilafah (Pemerintahan), dan 5) Ma‟ad (Hasil).
Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasni untuk menyusun proposisi- proposisi dan teori-toeri ekonomi Islami. Namun teori yang kuat dan baik  tanpa  diterapkan  menjadi  sistem,  akan  menjadikan  ekonomi Islami  hanya  sebagai  kajian  ilmu  saja  tanpa  memberi  dampak  pada
16 Ibid, hlm. 3-4.
17 Ibid, hlm. 5.
18 Ibid. 19 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 34.
kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal  bakal  sistem  ekonomi  Islami.  Ketiga  prinsip  derivatif  tersebut adalah multyple  ownership,  freedom  to  act, dan social  justice. Di  atas semua  nilai  dan  prinsip  yang  telah  diuraikan  tersebut, dibangunkanlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak.  Akhlak  menempati  posisi  puncak,  karena  inilah  menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak  manusia.  Akhlak  inilah  yang  menjadi  panduan  para  pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.
1. Nilai-nilai Universal: Teori Ekonomi
Nilai-nilai  ini  menjadi  dasar  inspirasi  untuk  membangun  teori- teori ekonomi Islami. Karim 20 menjelaskan rinciannya:
(1) Tauhid (Keesaan Tuhan)
Dalam  Islam,  segala  sesuatu  yang  ada  tidak  diciptakan dengan  sia-sia,  tetapi  memiliki  tujuan. 21 Tujuan  diciptakannya manusia  hanyalah  untuk  beribadah  kepadaNya. 22 Karena  itu segala  aktivitas  manusia  dalam  hubungannya  dengan  alam (sumber  daya)  dan  manusia  ( mu‟amalah )  dibingkai  dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya manusia akanmempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
(2) „Adl (Keadilan)
Manusia sebagai khalifah di muka bumi 23 harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber  daya  diarahkan  untuk  kesejahteraan  manusia,  supaya
20 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, hlm. 34-42.
21 QS 23:115. 22 QS 51.56.
23 QS 2:30.
semua  mendapat  manfaat  daripadanya  secara  adil  dan  baik. Dalam  Islam,  adil  didefinisikan  sebagai  “tidak  menzalimi  dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai adil adalah bahwa pelaku  ekonomi  tidk  dibolehkan  untuk  mengejar  keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.
(3) Nubuwah (Kenabian)
Diutusnya  para  nabi  dan  rasul  untuk  menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang  baik  dan  benar  di  dunia,  dan  mengajarkan  jalan  untuk kembali  (taubah)  kepada  Allah.  Fungsi  rasul  adalah  untuk menjadi  model  terbaik  yang  harus  diteladani  manusia  aga mendapat keselamatan di dunia dan di akirat. 24 Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan  pelaku  ekonomi  dan  bisnis  pada  khususnya  adalah: siddiq (benar,  jujur), amanah (tanggung  jawan,  kepercayaan, kredibilitas), fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita),
tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). 25
(4) Khilafah (Pemerintahan)
Dalam  al-Qur'an  Allah  berfirman  yang  artinya  bahwa manusia  diciptakan  untuk  menjadi khalifah di  bumi, 26 artinya untuk  menjadi  pemimpin  dan  pemakmur  di  bumi.  Nabi bersabda: “Setiap  dari  kalian  adalah  pemimpin,  dan  akan  dimintai pertanggungjawaban  terhadap  yang  dipimpinnya,”. Dalam  Islam, pemerintah  memainkan  peranan  yang  kecil,  tetapi  sangat penting  dalam  perekonomian.  Peran  utamanya  adalah  untuk menjamin  perekonomian  agar  berjalan  sesuai  dengan  syari‟ah,
24 QS 33:21, 59:7, 60:4.
25 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, hlm. 38.
26 QS 2:30.
dan  untuk  memastikan  supaya  tidak  terjadi  pelanggaran terhadap hak-hak manusia.
(5) Ma‟ad (Hasil)
Allah  menandaskan  bahwa  manusia  diciptakan  di  dunia untuk berjuang. 27 Perjuangan akan mendapatkan ganjaran, baik di  dunia  mapun  di  akhirat.  Perbuatan  baik  dibalas  dengan kebaikan  yang  berlipat-lipat,  perbuatan  jahat  dibalas  dengan hukuman  yang  setimpal.  Karena  itu  ma‟ad  diartikan  juga sebagai imbalan/ ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi  dan  bisnis,  misalnya  diformulasikan  oleh  Imam  Al- Ghaali  yang  menyatakan  bahwa  motivasi  para  pelaku  bisnis adalah  untuk  mendapatkan  laba.  Laba  dunia  dan  laba  akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.
2. Prinsip-prinsip Derivatif: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islami
Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk  menyusun  teori-teori  dan  proposisi  ekonomi  Islami.  Dari kelima  nilai  ini  dapat  diturunkan  ke  dalam  tiga  prinsip  derivatif yang  menjadi  ciri-ciri  sistem  ekonomi  Islami.  Prinsip  derivatif tersebut adalah 1) multyple ownership, 2) freedom to act, dan 3) social justice.
Adapun uraiannya sebagai berikut:
1) Multyple Ownership (Kepemilikan Multijenis)
Nilai  tauhid  dan  nilai  adil  melahirkan  konsep multiple ownership. Dalam  sistem  kapitalis,  prinsip  umum  kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan  negara.  Sedangkan  dalam  Islam,  berlaku kepemilikan  multijenis,  yakni  mengakui  bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik swasta, negara atau campuran.
Prinsip  ini  adalah  terjemahan  dari  nilai  tauhid:  pemilik primer  langit,  bumi  dan  seisinya  adalah  Allah,  sedangkan manusia  diberi  amanah  untuk  mengelolanya.  Jadi  manusia dianggap  sebagai  pemilik  sekunder.  Dengan  demikian,  konsep kepemilikan  swasta  diakui.  Namun  untuk  menjamin  keadilan, yakni  supaya  tidak  ada  proses  penzaliman  segolongan  orang terhadap  segolongan  yang  lain,  maka  cabang-cabang  produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh  negara.  Dengan  demikian,  kepemilikan  negara  dan nasionalisasi  juga  diakui.  Sistem  kepemilikan  campuran  juga mendapat  tempat  dalam  Islam,  baik  campuran  swasta-negara, swasta  dimestik-asing,  atau  negara-asing.  Semua  konsep  ini berasala dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam.
2) Freedom to act (Kebebasan Bertindak/Berusaha)
Nilai  nubuwah  akan  melahirkan  pribadi-pribadi  yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi  dan  bisnis.  Pelaku-pelaku  ekonomi  dan  bisnis menjadikan  nabi  sebagai  teladan  dan  model  dalam  melakukan aktivitasnya.  Sifat-sifat  nabi  yang  dijadikan  model  tersebut terangkum  ke  dalam empat  sifat  utama,  yakni  siddiq,  amanah, fatanah,  dan  tabligh.  Sedapat  mungkin  setiap  Muslim  harus dapat  menyerap  sifat-sifat  ini  agar  menjadi bagian  perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.
Keempat nilai-nilai nubuwah ini bila digabungkan dengan nilai  keadilan  dan  khilafah  ( good  governance )  akan  melahirkan prinsip freedom  to  act pada  setiap  individu  Muslim,  khususnya pelaku  bisnis  dan  ekonomi. Freedom  of  act bagi  setiap  individu akan  menciptakan  mekanisme  pasar  dalam  perekonomian. Karena  itu,  mekanisme  pasar  adalah  keharusan  dalam  Islam,
dengan  syarat  tidak  ada  distorsi  (proses  penzaliman).  Potensi distorsi  dikurangi  dengan  penghayatan  nilai  keadilan. Penegakan  nilai  keadilan  dalam  ekonomi  dilakukan  dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang  didapat secara  zalim), gharar ( uncertainty, ketidakpastian), tadlis (penipuan),  dan maysir (perjudian, zero-sum  game :  orang mendapat  keuntungan  dengan  merugikan  orang  lain).  Negara bertugas  menyingkirkan  atau  paling  tidak  mengurangi market distortion ini.  Dengan  demikian,  negara/pemerintah  bertindak sebagai  wasit  yang  mengawasi  interaksi  ( mu‟amalah )  pelaku- pelaku  ekonomi  dan  bisnis  dalam  wilayah  kekuasannya  untuk menjamin  tidak  dilanggarnya  syariah,  supaya  tidak  ada  pihak- pihak  yang  zalim  atau  terzalimi,  sehingga  tercipta  iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.
3) Social Justice (Keadilan Sosial)
Gabungan nilai khilafah dan nilai ma‟ad melahirkan prinsip keadilan.  Dalam  Islam,  pemerintah  bertanggung  jawab menjamin  pemenuhan  kebutuhan  dasar  rakyatnya  dan menciptakan  keseimbangan  sosial  antara  yang  kaya  dan  yang miskin.
Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan  sistem  perekonomian  yang  adil.  Namun  tidak semuanya  sistem  tersebut  mampu  dan  secara  konsisten menjalankan  prinsip-prinsip  keadilan.  Dalam  sistem  sosialis, keadilan  akan  tewujud  apabilamasyarkatnya  dapat  menikmati barang dan jasa dengan sama rasa sama rata. Sedangkan dalam sistem  kapitalis,  adil  apabila  setiap  individu  mendapatkan  apa yang  menjadi  haknya.  Dalam  Islam,  keadilan  diartikan  dengan suka  sama  suka  ( antarraddiminkum )  dan  satu  pihak  tidak
mezalimi pihak lain ( latazlimuna wa la tuzlimun ). Islam menganut sistem  mekanisme  pasar,  namun  tidak  kesemuanya  diserahkan pada  mekanisme  harga.  Karena  segala  distorsi  yang  muncul dalam  perekonomian  tidak  sepenuhnya  dapat  diselesaikan, maka  Islam  membolehkan  adanya  beberapa  intervensi,  baik intervensi harga maupu pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat  berupa  instrumen  kebijakan  yang  difungsikan mengatasi segala distorsi yang muncul.
3. Akhlak: Perilaku Islami dalam Perekonomian
Teori  dan  sistem  ekonomi  menuntut  adanya  manusia  yang menerapkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  teori  dan  sistem tersebut.  Karenanya  dibutuhkan  manusia  yang  berperilaku, berakhlak  secara  profesional  ( ihsān,  itqān )  dalam  bidang  ekonomi, baik  sebagai  produsen,  konsumen,  pengusaha,  karyawan  atau sebagai  pejabat  pemerintah.  Perekonomian  baru  dapat  maju  bila pola  pikir  dan  pola  laku  Muslimin  dan  Muslimat  sudah itqān (tekun)  dan ihsān (profesional).  Nabi  Muhammad  Saw.,  bersabda yang  artinya: “Sesungguhnya  aku  diutus  untuk  menyempurnakan akhlak.” Karena akhlak (perilaku) menjadi indikator baik-buruknya manusia.  Baik  buruknya  perilaku  bisnis  para  pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang dijalankannya.

## D. Lembaga Keuangan Perbankan Syariah
Perbankan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun    1998, 28 adalah  segala sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup  kelembagaan, badan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya.  Sedangkan  yang  dimaksud  Bank  berdasarkan  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998, 29 adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut  RivaiVeithzal,dan  Idroes 30 ,  keberadaan  bank  dalam perekonomian  modern  merupakan  kebutuhan  yang  sulit  dihindari karena  bank  telah  menyentuh  pada  semua  kebutuhan  masyarakat. Masyarkat  lebih  percaya  menyimpan  uangnya  di  bank  karena  selain aman,  uang  tersebut  dapat  menghasilkan  bunga,  demikian  pula masyarakat yang memerlukan dana akan lebih mudah datang ke bank dari  pada  mencari  orang  (ijon,  renternir  dan  sejenisnya)  yang menyediakan  dana  kepada  yang  memerlukannya.  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa  bank  sebagai  lembaga  kepercayaan  tidak  hanya dibutuhkan  atau  bermanfaat  bagi  individu  dan  masyarakat  secara keseluruhan,  tetapai  juga  berperan  dalam  pertumbuhan  dan perkembangan  ekonomi  suatu  negara.  Selain  itu  bank  juga  dapat membantu  memperlancar  kegiatan  transaksi,  produksi,  serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembayaran. Demikian pula, bank juga berperan melaksanakan kebijakan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat berljalan dengan  baik  dipengaruhi  oleh  kesehatan  dan  stabilitas  bisnis perbankan.  Senada  hal  tersebut,  Naja 31 mengatakan  bahwa  industri perbankan  mempunyai  sifat  yang  khusus,  sebagai  salah  satu  sub-
29 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan    Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2.
30 Veithzal  Rivai,  Andria  Permata  Veithzal,  Ferry  N.  Idroes, Bank  and  Financial  Institution Management  Conventional  and  Sharia  System, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2007), hlm. 108.
31 Daeng  Naja, Bank  Hijau,  Kebijakan  Kredit  yang  Berwawasan  Lingkungan, (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 8.
sistem  industri  jasa  keuangan,  industri  perbankan  sering  diangap sebagai jantungnya dan penggerak roda perekonomian suatu negara.
Bisnis  perbankan  di  Indonesia  menurut  Sipahutar, 32 merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  permasalahan  perekonomian Indonesia.  Sangat  erat  kaitannya  antara  kestabilan  perbankan  dan kestabilan  perekonomian,  demikian  pula  sebaliknya.  Dengan demikian,  peran  yang  diemban  oleh  lembaga  perbankan  ini sedemikian  besarnya  sehingga  sangat  sulit  untuk  mengharapkan pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  tanpa  didukung  penuh  oleh lembaga perbankan.
Berdasarkan  fungsi  utama  perbankan  Indoensia,  sebagai  lembaga intermediasi,  bank  konvensional  menerima  simpanan  dari  nasabah dan  meminjamkannya  kepada  nasabah  (unit  ekonomi)  lain  yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan  berupa  bunga.  Demikian  pula,  atas  pemberian  pinjaman  itu bank  mengenakan  bunga  kepada  para  peminjam. 33 Pengertian  Bank Konvensioanal  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 dijelaskan, bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan  usahanya  secara  konvensional  dan  berdasarkan  jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. 34
Dalam  sistem  perbankan  konvensioanal,  bank  sentral  atau  otoritas moneter  menggunakan  suatu  perangkat  kebijakan  moneter  seperti pengendalian tingkat bunga,  pembatasan ekspansi kredit, penentuan rasio  likuiditas  atau  cadangan  minimum  ( recerve  requirements ), penentuan  bunga  rediskonto,  operasi  pasar  terbuka, currency  swap,
32 Mangasa  Augustinus  Sipahutar, Persoalan-Persoalan  Perbankan  Indonesia, (Jakarta:
Gorga Media, 2007), hlm. v.
33 Zaenul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah, Cet.  4,(Jakarta:  Pustaka  Alvabet, 2006), hlm. 2.
34 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1, ayat 4.
dan  sebagainya.  Sebagian  besar  dari  kebijakan-kebijakan  itu melibatkan  elemen  bunga.  Dalam  perbankan  konvensional  terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar  bunga  (riba),  membiayai  kegiatan  produksi  dan perdagangan barang-barang yang dilarang oleh syariah Islam.
Perbankan Konvensional yang transaksinya berdasarkan pada riba, tidak demikian saja ditutup atau serta merta dihapuskan1, melainkan dirubah  secara  perlahan  dengan  memberikan  alternatif  perbankan yang  halal  yang  tujuannya  adalah  melakukan  perubahan  struktural /paradigmatis  dalam  pemikiran  masyarakat  di  Indonesia  dari  bank dengan  dasar  riba  menjadi  bank  anti  riba.  Hal  itu  terkait  dengan kondisi  bangsa  Indonesia  yang  pluralistik  di  bidang  agama.  Dalam konteks inilah kemudian terjadi perubahan paradigma perbankan dari sistem riba yang dilarang oleh syariah Islam menjadi sistem bagi hasil yang  dihalalkan  menurut  syariah  Islam.  Perubahan  paradigma  ini tidak  terlepas  dari  proses  Globalisasi  yang  sedang  berlangsung  di Indonesia.  Suatu  hal  yang  patut  dibanggakan  adalah  adanya perubahan  Undang-undang  No.7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  adalah,  mereka  telah  berhasil  memberikan  peluang  perbankan dengan prinsip syariah, sehingga perkembangan dan pengembangan perbankan di Indonesia semakin kompetitif dan sampai pada saatnya terbit UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka sejak saat  itu  di  Indonesia  mengenal dual  banking  system yaitu  bank konvensional  dan  bank  bagi  hasil  hidup  berdampingan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam laya jasa perbankan.
Kehadiran Bank Syariah ditengah permasalahan yang terjadi pada bank  konvensional  serta  krisis  moneter  dan  keuangan  yang mengglobal pada tahun 1997, telah memberikan fenomena baru dalam
khasanah  industri  perbankan  nasional.  Menurut  Syahdeini, perbankan Islam merupakan fenomena baru yang perkembangannya telah  mengejutkan  para  pengamat  perbankan  konvensional  maupun kalangan  perbankan  konvensional. 35 Bank  Syariah,  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah. 36 Sebagaimana  disebutkan dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah Pasa 2, bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya  berasaskan  Prinsip  Syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan prinsip  kehati-hatian.  Selanjutnya  dalam  Pasal  3  dalam  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan, bahwa Perbankan Syariah bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan kesejahteraan rakyat.
Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Menurut Riva‟i, 37 perbedaan  utamanya  terletak  pada  landasan  landasan  operasi  yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga,  bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan  sewa.  Hal  ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  bunga mengandung  unsur  riba  yang  dilarang  oleh  agama  Islam.  Menurut pandangan  Islam,  di  dalam  sistem  bunga  terdapat  unsur ketidakadilan,  karena  pemilik  dana  mewajibkan  peminjam  untuk membayar  lebih  dari  pada  yang  dipinjam  tanpa  memerhatikan
35 Sutan  Remy  Syahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Perbankan Indonesia , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007),  hlm. xvii.
36 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1, ayat 7.
37 Veithzal  Rivai,  Andria  PermataVeithzal,  dan    Ferry  N.  Idroes, Bank  and  Financial Institution, hlm. 733.
apakah  peminjam  menghasilkan  keuntungan  atau  mengalami kerugian.  Sebaliknya  sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  bank  syariah merupakan  sistem  ketika  peminjam  dan  yang  meminjamkan  berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Lebih jauh apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula  didefinisikan  sebagai  sebuah  lembaga  intermediasi  yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan  larangan  riba)  yang  bersifat  produktif  (dengan  larangan  judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

## 1. Pengertian Bank Syariah
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 38 Sebagaimana  disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  2,  bahwa Perbankan  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan  Prinsip  Syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip kehati-hatian.
Menurut  Antonio,  tujuan  utama  dari  pendirian  lembaga keuangan  berlandaskan  etika  ini  adalah  tiada  lain  sebagai  upaya kaum  muslimin  untuk  mendasari  segenap  aspek  kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur‟ān dan  as-Sunnah 39 . Selanjutnya dalam  Pasal  3  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 ditegaskan,  bahwa  Perbankan  Syariah  bertujuan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
38 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1, ayat 7.
39 Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syari‟ah  Dari  Teori  ke  Praktik, Cetakan  Kesebelas, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 18.
Fungsi  Bank  Syariah  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Pasal  4  diantaranya:    (1)  Bank Syariah  dan  UUS  wajib  menjalankan  fungsi  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat.  (2)  Bank  Syariah  dan  UUS  dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  organisasi pengelola  zakat.  (3)  Bank  Syariah  dan  UUS  dapat  menghimpun dana  sosial  yang  berasal  dari  wakaf  uang  dan  menyalurkannya kepada  pengelola  wakaf  ( na ż ir )  sesuai  dengan  kehendak  pemberi wakaf ( wakif ). (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Mohamed  Ibrahim  dalam  Arifin 40 ,  mengatakan  bahwa  prinsip utama yang diikuti bank Islami itu adalah: a) larangan riba dalam berbagai  bentuk  transaksi;  b)  melakukan  kegiatan  usaha  dan perdagangan  berdasarkan  perolehan  keuntungan  yang  syah;  dan d) memberikan zakat.
2. Mengapa Harus dengan Bank Syariah?
Bank konvensional dalam menerima simpanan para nasabah itu bank  memberi  imbalan  berupa  bunga.  Demikian  pula,  atas pemberian  pinjaman  itu  bank  mengenakan  bunga  kepada  para peminjam.
Para  ulama  berbeda  pendapat  terhadap  bunga  bank, sebagaimana keputusan dari Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan  perbankan  di  Cisarua  (Bogor)  pada  19-22  Agustus  1990. Pendapat pertama bahwa bunga bank itu riba, dan oleh karena itu
40 Zaenul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, hlm. 2.
hukumnya  haram,  sedang  pandangan  kedua  berpendapat  bunga itu bukan riba, dan oleh karena itu hukumnya halal.
Riba  dapat  berdampak  negativ  dalam  perekonomian, sebagaimana  ditegaskan  oleh  Sudarsono 41 ,  bahwa  dominasi transaksi  ribawi  dalam  perekonomian  telah  berdampak  pada fluktuasinya  tingkat  inflasi  dan  berpotensi  sebagai  alat  eksploitasi manusia,  mengarah  pada  ketidakadilan  distribusi,  dan  membawa pada marginalisasi kebenaran.
Sementara  ada  keyakinan  yang  kuat  di  kalangan  masyarakat Muslim  bahwa  transaksi  dalam  perbankan  konvensional mengandung  unsur  riba  yang  dilarang  oleh  agama  Islam.  Di  sisi lain  dengan  melihat  kenyataan  hidup  yang  ada  dan  untuk menghindari  kesulitan  ( masyaqqah ),  sebagian  umat  Islam  terlibat dalam sistem bunga bank.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, diperlukannya lembaga perbankan  yang  sistem  operasinya  tidak  mengenakan  bunga ( interest  free  banking  system ),  untuk  memenuhi  kebutuhan  umum ( qiyamu  hajatin )  umum  demi  kelanjutan  pembangunan  nasional melalui  pemantapan  pengerahan  dana  pembangunan  dari masyarakat  yang  menganggap  bunga  bank  adalah  riba  atau meragukan, dan secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan ( kifayah ). 42
Secara  eksplisit  dijelaskan  dalam  konsideran  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008,  ayat  b).  bahwa  kebutuhan  masyarakat Indonesia  akan  jasa-jasa  perbankan  syariah  semakin  meningkat; dan  ditegaskan  lagi  dalam  ayat  c).  bahwa  perbankan  syariah
41 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 1.
42 Zaenul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, hlm. 7.
memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  bank syariah  sudah  saatnya  dibutuhkan  Pentingnya  oleh  masyarakat Muslim  maupun  non-Muslim,  disamping  bank  syariah  memiliki kekhususan  dibandingkan  bank  konvensional,  sebagaimana  telah diuraikan dimuka dalam bab ini.
Bank  syariah,  dengan  menggunakan  prinsip  bagi  hasil,  dapat menciptakan  iklim  investasi  yang  sehat  dan  adil  karena  semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang  timbul,  sehingga  akan  menciptakan  posisi  yang  berimbang antara bank dan nasabahnya. Hal ini cukup beralasan sebagaimana dinyatakan oleh fzalur Rahman dalam Sudarsono 43 bahwa tingkat bungantinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan  besarnya  harga  pinjaman  atau  bunga  bank. Investor  tidak  mau  menanggung  biaya  produksi  tinggi  yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila ini terjadi  akan  mengurangi    kesempatan  kerja  dan  pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Konsep  perbankan  syariah,  secara  jangka  panjang,  akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak  hanya  dinikmati  oleh  pemilik  modal  saja,  tetapi  juga dirasakan  oleh  pengelola  modal  sebagai  refleksi  prinsip  syariah dengan  melihat  sisi  nilai-nilai  keadilan.  Ditegaskan  Sudarsono (2007),  bahwa  prinsip  riba  (bunga)  yang  memberikan  nilai  tetap ( fixed  return )  pada  satu  pihak  (pemodal)  dan  hasil  tak  tetap  pada pihak  lawan  (pengusaha)  jelaslah  tidak  adil  dan  mematikan motivasi pengusaha. 44
43 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 22.
44 Ibid, hlm. 2.
Berbeda  dengan  perbankan  konvensional  yang  sebagian  besar mengelola  dana  nasabah,  yang  mereka  kumpulkan  ke  pasar keuangan  seperti  pasar  modal  dan  pasar  uang  yang  bersifat spekulatif,  perbankan  syariah  justru  melarang  pengelolaan  dana kedalam  instrumen-instrumen  keuangan  yang  bersifat  spekulatif atau bisa dibilang sejenis judi ( maisir ). Menurut Sudarsono 45 , sistem mekanisme  pasar  modal  konvensional  yang  selama  mengandung unsur riba, maisir, dan gharar menimbulkan keraguan adanya pasar modal yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.
Keberhasilan  Perbankan  Syariah  menghadapi  hempasan  krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997-1998 lalu lebih  disebabkan  karena  mereka  menerapkan  prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan cara-cara yang diperkenankan ( halāl ), serta  menjauhi  cara-cara  yang  meragukan  ( subhāt ),  apalagi  yang dilarang dalam Islam ( harām ).
Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bab II Pasal  2,  secara  tegas  dijelaskan  bahwa  kegiatan  usaha  yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak  mengandung  unsur:  a.  riba,  yaitu  penambahan  pendapatan secara  tidak  sah  (batil)  antara  lain  dalam  transaksi  pertukaran barang  sejenis  yang  tidak  sama  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu penyerahan,  atau  dalam  transaksi  pinjam-meminjam  yang mempersyaratkan  Nasabah  Penerima  Fasilitas  mengembalikan dana  yang  diterima  melebihi  pokok  pinjaman  karena  berjalannya waktu  ( nasi‟ah );  b. maisir ,  yaitu  transaksi  yang  digantungkan kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  dan  bersifat  untung- untungan; c. gharar , yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak
dimiliki,  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  tidak  dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;  d.  haram,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  dilarang  dalam syariah;  atau  e.  zalim,  yaitu  transaksi  yang  menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  pentingnya keberadaan  perbankan  syariah  dalam  sistem  perekonomian nasional,  yakni  sesuai  dengan  tujuannya  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
3. Manajemen dan Struktur Bank Syariah.
a. Pola Manajemen Bank Syariah.
Tujuan utama syariat menurut Ghazali dalam Arifin 46 adalah memeliahra kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan  keimanan,  kehidupan,  akal,  keturunan,  dan harta  benda  mereka.  Apa  saja  yang  menjamin  terlindunginya lima  perkara  ini  adalah ma ṣ la ḥ ah bagi  manusia  dan dikehendaki.Dengan sangat bijaksana Imam Ghazali meletakkan  iman  pada  urutan  pertama  dalam  daftar  tujuan ( maqā ṣ id )  Syariah  itu,  karena  dalam  perspektif  Islam,  iman adalah  isi  yang  sangat  penting  bagi  kebahagiaan  manusia, sedangkan  harta-benda  dalam  urutan  terakhir  karena  harta bukanlah  tujuan  itu  sendiri. 47 Tiga  tujuan  yang  berada  di tengah,  yaitu  kehidupan,  akal  dan  keturunan,  berhubungan dengan  manusia  itu  sendiri  dan  kebahagiaannya  menjadi tujuan utama Syariah. Komitmen moral bagi perlindungan tiga tujuan  itu  melalui  alokasi  dan  distribusi  sumber  daya  tidak
46 Zaenul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, hlm. 86.
47 Ibid, hlm. 86.
mungkin  berasal  dari  sistem  harga  dan  pasar  dalam  suatu lingkungan  sekuler.  Justru  kehidupan,  akal,  dan  keturunan umat  manusia  seluruhnya  itulah  yang  harus  dilindungi  dan diperkaya,  bukan  hanya  mereka  yang  sudah  kaya  dan  kelas tinggi saja. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga  tujuan  ini  bagi  semua  umat  manusia  harus  dianggap sebagai  kebutuhan.  Begitu  pula  semua  hal  yang  dapat menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti makanan yang  cukup,  sandang,  papan,  pendidikan  spiritual  dan intelektual,  lingkungan  yang  secara  spriritual  dan  fisik  sehat (dengan  ketegangan,  kejahatan  dan  polusi  yang  minim), fasilitas  kesehatan,  transportasi  yang  nyaman,  istirahat  yang cukup untuk bersilaturahim dengan keluarga dan tugas-tugas sosial  dan  kesempatan  untuk  hidup  bermartabat.  Pemenuhan kebutuhan  ini  akan  menjamin  generasi  sekarang  dan  yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan konstribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan falāh dan ḥ ayatan ṭ ayyibah . Setiap alokasi dan distribusi  sumber  daya  yang  tidak  membantu  mewujudkan falāh dan ḥ ayatan ṭ ayyibah ,  menurut  Ibnu  Qayyim,  tidak mencerminkan  hikmah  dan  tidak  dapat  dianggap  efisien  dan merata  (adil).  Untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut  para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat- syarat  yang  tidak  boleh  ditinggalkan  ( condition  sine  qua  non ) demi  mencapai  hasil  tugas  yang  baik.  Oleh  karena  itu  para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Apalagi  bila  prinsip  atau  teknik  manajemen  itu  terdapat  atau diisyaratkan  dalam  al-Qur‟ān  atau Ḥ adi ṡ .  Beberapa  prinsip
atau  kaidah  dan  teknik  manajemen  yang  ada  relevansinya dengan al-Qur‟ān dan Ḥ adi ṡ antara lain sebagai berikut:
1).Prinsip Amar  Ma‟ruf  Nahi  Munkar. Setiap  Muslim  wajib melakukan  perbuatan  yang ma‟ruf ,  yaitu  perbuatan  yang baik  dan  terpuji  seperti  perbuatan  tolong-menolong ( ta‟awun ),  menegakkan  keadilan  di  antara  manusia, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji), seperti  korupsi,  suap,  pemborosan  dan  sebagainya  harus dijauhi  dan  bahkan  harus  diberantas.  Menyeru  kepada kebajikan  ( amar  ma‟ruf )  dan  mencegah  kemunkaran  ( nahi munkar ) adalah wajib sebagaimana firman Allah swt:
“Hendaklah  ada  diantara  kamu  umat  yang  menyeru  kepada kebajikan,  menyuruh  berbuat  yang  ma‟ruf  dan  mencegah perbuatan keji” (QS. Ali Imran [3]: 104)
Untuk  melaksanakan  prinsip  tersebut,  ilmu  manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.
2).  Kewajiban  Menegakkan  Kebenaran.  Ajaran  Islam  adalah metode  Ilahi  untuk  menegakkan  kebenaran  dan menghapuskan  kebatilan,  dan  untuk  menciptakan masyarakat  yang  adil,  sejahtera  serta  diridai  Tuhan. Kebenaran ( haq ) menurut ukuran dan norma Islam, antara lain tersirat di dalam firman Allah dalam SuraAl Isra [17]: 81:
“Katakanlah Ya Muhammad: „Telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap.‟”
Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran [30]: 60, menyatakan: “Kebenaran  itu  dari  Tuhanmu,  karena  itu  janganlah  engkau termasuk salah seorang yang ragu-ragu.”
Manajemen  merupakan  suatu  metode  pengelolaan  yang baik  dan  benar,  untuk  menghindari  kesalahan  dan kekeliruan  dan  menegakkan  kebenaran.  Menegakkan kebenaran  adalah  metode  Allah  yang  harus  ditaati  oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.
3).  Kewajiban  Menegakkan  Keadilan.  Hukum  Syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimana pun. Allah berfirman di Q.S. An Nisā [4]: 58:
“Jika  kamu  menghukum  di  antara  manusia,  hendaknya  kamu menghukum (mengadili) secara adil.”
Dan firman Allah dalam Surah Al A‟raf [7]: 29 menyatakan bahwa:
“Katakanlah  Ya  Muhammad:  „Tuhanku  memerintahkan bertindak adil.‟”
Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang,  adil  dalam  bertindak,  dan  adil  dalam menghukum.  Adil  itu  harus  dilakukan  dimanapun  dan dalam  keadaan  apapun,  baik  diwaktu  senang  maupun  di masa  susah.  Sewaktu  sebagai  orang  kecil  harus  berbuat adil,  ketika  sebagai  orang  yang  berkuasa  pun  harus  adil. Tiap  Muslim  harus  adil  kepada  dirinya  sendiri  dan  adil pula terhadap orang lain.
4).  Kewajiban  Menyampaikan  Amanah.  Allah  dan  Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap Muslim untuk menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah dinyatakan oleh Allah dalam Q.S. An Nisā [4]: ayat 58: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”
Ayat  ini  mengandung  pengertian  bahwa  Allah memerintahkan  agar  selalu  menunaikan  amanat  dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli,  hukum  perjanjian  yang  termaktub  dalam  Kitab al-Buyu‟ (hukum  dagang)  maupun  amanat  perusahaan, amanat  rakyat  dan  Negara,  seperti  yang  dipikul  oleh seorang  pemimpin  Islam.  Mereka  tanpa  kecuali  memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.
Mengenai  kewajiban  menunaikan  amanat  di  bidang mu‟amalah , Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah [2]: 283:
“Maka  hendaklah  (orang)  yang  dipercayai  itu  menunaikan amanat-nya (utangnya) kepada yang berhak (yang berpiutang).”
Seorang  manajer  perusahaan  adalah  pemegang  amanat dari  pemegang  sahamnya,  yang  wajib  mengelola perusahaan  dengan  baik,  sehingga  menguntungkan pemegang  saham  dan  memuaskan  konsumennya. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap  hamba  itu  adalah  penggembala  (pemelihara)  harta tuannya,  dan  ia  bertanggung  jawab  atas  harta  yang dikelolanya” (HR Muslim).
Sebaliknya,  orang-orang  yang  menyalahgunakan  amanat (berkhianat)  adalah  berdosa  di  sisi  Allah,  dan  dapat dihukum  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Rasulullah  SAW bersabda:
“Sesungguhnya pengurus-pengurus (manajer) yang buruk akan disiksa,  berhati-hatilah  engkau  untuk  menjadi  mereka (manajer)” (HR Muslim).
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  hak  dan  kewajiban seseorang  dalam  manajemen  secara  tegas  diatur  di  dalam hukum  Syariah.  Pengaturannya  antara  lain  terdapat  dalam
Hukum  Syariah,  Bab al-Buyu‟ ,  Hukum  Perjanjian,  atau  Bab Imarah dan Khilafah yang  dinyatakan  dengan  dalil  dan na ṣ dalam al-Qur‟ān dan Ḥ adi ṡ .
Semua  hukum  tersebut  wajib  dilaksanakan  dan dikembangkan  seperti  hukum-hukum  lain.  Demikian  pula prinsip-prinsip  manajemen  yang  terdapat  di  dalam  al-Qur‟ān dan Ḥ adi ṡ ,  yang  selalu  segar,  tidak  terdapat  kejanggalan,
sehingga sewajarnyalah diterapkan dalam praktek.
Islam  memberikan  keluwesan  untuk  ber- ijtihad .  Dengan peralatan  dalil na ṡ al-Qur‟ān  dan Ḥ adi ṡ yang  ditunjang  oleh kemampuan ilmu pengetahuan modern, seorang manajer akan dapat  ber- ijtihad sehingga  mendapatkan  hasil  ( natijah )  yang memuaskan.
b. Struktur Organisasi Bank Syariah.
Disamping    Dewan  Komisaris  dan  Direksi,  Bank  Umum Syariah  dan  BPRS  wajib  memiliki  Dewan  Pengawa  Syariah (DPS)  yang  ditempatkan  di  kantor  pusat  bank  tersebut. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah mu‟amalah yang  ditunjuk  oleh  Dewan  Syariah  Nasional (DSN). 48 Contoh struktur organisasi bank umum syariah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

## Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Bank Umum Syariah dan BPRS
Sementara bagi bank umum konvesional yang membuka kantor cabang  Syariah,  selain  wajib  memiliki  DPS  juga  diwajibkan membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  UUS  merupakan  satuan kerja  di  kantor  pusat  bank  umum  yang  berfungsi  sebagai  kantor induk  bagi  kantor-kantor  cabang  Syariah.  Karena  BPR konvensional tidak diperkenankan memiliki kantor cabang Syariah,
RUPS/Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah DewanKomisi Direksi Dewan Audit Divisi/Urusan Divisi/Urusan Divisi/Urusan Divisi/Urusan Kantor Cabang Kantor Cabang
Kantor Cabang
maka  UUS  tidak  dikenal  pada  BPR.  Contoh  struktur  organisasi bank umum konvensional yang membuka cabang Syariah.
Gambar 2.2.
Struktur OrganisasiBank Umum Konvensional yang Membuka Kantor Cabang Syariah 49
E. Maqā ṣ id Syarī’ah dalam Ekonomi Islam .
Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariah Islam ( maqā ṣ id asy-syarī‟ah ), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan
49 Ibid, hlm. 106.
RUPS/Rapat anggota Dewan Pengawas Syariah DewanKomisi Dewan Audit Direksi Divisi/Urusan Usaha Syari’ah Divisi/Urusan Divisi/Urusan Divisi/Urusan Kantor Cabang Syari’ah Kantor Cabang Syari’ah Kantor Cabang Konvensional Kantor Cabang Konvensional
akhirat  ( falā ḥ )melalui  suatu  tata  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat ( ḥ ayah ṭ ayyibah ).  Inilah  kebahagiaan  hakiki  yang  didambakan  oleh setiap  manusia,  bukan  kebahagiaan  semu  yang  justru  sering  kali menimbulkan  penderitaan  dan  kesengsaraan. 50 Untuk  menyusun sebuah  bangunan  ekonomi  Islam,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  teori Maqā ṣ id. Bahkan,  Syaikh  Muhammad  Thahir  ibn  „Asyur  pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi maqā ṣ id dalam syariah Islam  adalah  faktor  utama  penyebab  terjadinya  stagnasi  pada fikih. 51 Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan ijtihadi . Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom Muslim untuk  mencari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  al-Qur‟ān  dan  as- Sunnah  yang  terkait  dengan  ekonomi.  Untuk  selanjutnya  nilai-nilai ideal  tersebut  diderivasikan  menjadi  teori-teori  ekonomi  yang kemudian dapat dijadikan rumusan/kaidah di dataran praksis.Selain itu, tawaran tentang Fiqh Maqā ṣ id nampaknya menjadi salah stimulan yang  layak  dikembangkan  oleh  para  ekonom  Muslim  untuk mengembangkan  ekonomi  Islam. Fiqh  Maqā ṣ id akan  mengakhiri babakan sejarah yang  selama ini menghadirkan fiqh dalam wajahnya yang kaku, out-of date , sakral, nyaris untouchable dan tidak mempunyai daya sentuh yang maksimal di lapangan. Yusuf al-Qardhawi melihat kenyataan mandulnya fiqh ini ditandai dengan sistematisasi fiqh yang dimulai  dengan  pembahasan  mengenai  ibadah.  Menurutnya, karakteristik fiqh yang  seperti  ini  telah  memandulkan  cara  pandang
50 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),hlm. 54.
51 Muhammad  Thahir  bin  „Asyur, Maqa ṣ id  al-Syari‟at  al-Islamiyyah ,  (ttp.:  al-Basair,  cet.  I, 1998), hlm. 110.
fiqh terhadap  masalah  sosial,  politik,  dan  ekonomi. 52 Ekonomi  Islam yang  dalam  banyak  hal  adalah  reinkarnasi  dari  fiqh  mu‟amalat 53 sudah  semestinya  mengembalikan  kelenturan  dan  elastisitas fiqh dengan  menjadikan Maqā ṣ id  Syarī‟ah sebagai the  ultimategoal dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar F. Mas‟udi, bahwa dalam masalah  mu‟amalat,  irama  teks  tidak  lagi  dominan,  tetapi  yang dominan  adalah  irama  maslahat.  Pendapat  ( al-qawl )  yang  unggul bukan  hanya  memiliki  dasar  teks  tapi  juga  bisa  menjamin kemaslahatan  dan  menghindar  dari  kerusakan  ( al-mafsadah ).  Oleh karenanya,  menggunakan  kaca  mata Fiqh  Maqā ṣ id untuk mengoperasionalisasikan  nilai-nilai  kemanusiaan  universal,  seperti kemaslahatan,  keadilan  dan  kesetaraan  ke  dalam  ekonomi  Islam menjadi  sebuah  keniscayaan. 54 Ekonomi  Islam  semestinya  dibangun tanpa  menafikan  realitas  yang  ada  namun  tetap  dalam  bingkai Maqā ṣ id  Syari‟ah. Ini  karena Maqā ṣ id  Syarī‟ah sendiri  berupaya  untuk mengekspresikan  penekanan  terhadap  hubungan  antara  kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang  manusiawi. 55 Sampai di  sini  dapat  ditarik  sebuah  benang  merah  bahwa  teori Maqā ṣ id menempati  posisi  yang  sangat  sentral  dan  vital  dalam  merumuskan metodologi  pengembangan  ekonomi  Islam.  Bahkan,  asy-Sya ṭ ibi sendiri  menyatakan  bahwa Maqā ṣ id  Syarī‟ah merupakan u ṣ ulnya- u ṣ ul. 56 Ini  berarti  bahwa  menyusun u ṣ ul  fiqh sebagai  sebagai  sebuah
52 Yusuf  Qardhawi, As-Siyasah  asy-Syar‟iyyah  fī Ḍ au‟i  Nu ṣ u ḥ asy-Syari‟ah  wa  Maqa ṣ idiha (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998), hlm. 228.
53 A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175.
54 Ibid, hlm. 178.
55 Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur‟an in Syathibi Legal Theory”, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991), hlm. 89.
56 Imam Asy-Sya ṭ ibi, al-Muwafaqat ., juz. II, hlm. 32.
metodologi,  tidak  dapat  lepas  dari Maqā ṣ id  Syarī‟ah. Hal  ini  karena teori Maqā ṣ id dapat  mengantarkan  para  mujtahid  untuk  menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariah/hukum.
Uraian di atas menunjukkan bahwa Maqā ṣ id asy-Syarī‟ah menjadi landasan  dasar  untuk  mencapai  tujuan  akhir  ekonomi  Islam,yaitu mencapai  kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat  ( falā ḥ )melalui  suatu  tata kehidupan  yang  baik  dan  terhormat  ( ḥ ayah ṭ ayyibah ).Karenanya, konsep Maqā ṣ id asy-Syarī‟ah menjadi landasan dasar perilaku individu maupun lembaga baik sebagai produsen, konsumen, karyawan.Dengan  demikian  konsep Maqā ṣ id  asy-Syarī‟ah memiliki peranan  penting  dalam  menentukan  dalam  bidang  produksi  dan pemasaran sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.
F. Pentingnya Maqā ṣ id Syarī’ah dalam Perbankan Syariah
Gelombang  keangkuhan  modernitas  dan  industrialisasi  global telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia.Sehingga pada  gilirannya,  pemikiran  Islam  kontemporer  dengan  segala perangkatnya,  termasuk  metodologi u ṣ ūl  al-fiqh dan qawā‟id  al- Fiqhiyyah yang  selama  ini  menjadi  salah  satu  landasan  praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman  dan  relitas.  Dengan  kata  lain,  perlu  dilakukan  upaya inkorporasi  wahyu  ke  dalam  penelitian  ilmiah  guna  membebaskan sarjana-sarjana  Muslim  dari  paksaan  epistemologi  Barat  atau mengadopasi  parktik  ekonomi  dan  keuangan  konvensional  tanpa mempertimbangkan  segala  resikonya.  Hal  ini  merupakan  pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam
( self  image  of  Islam )  di  tengah  kehidupan  modern  yang  senantiasa berubah dan berkembang. 57
Berkaitan dengan itu, Maqā ṣ id Syarī‟ah merupakan koridor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan  syariah  di  era  multidimensi  ini.  Tatanan maqā ṣ id  syarī‟ah dinilai  oleh  mayoritas  ulama  sebagai  jalan  terang  bagi  perjalanan perbankan  syariah  dalam  menjawab  persoalan  kontemporer  yang dinamis,  karena  didasarkan  pada  kemaslahatan  dan  kesejahteraan ( welfare ). Konsep ma ṣ la ḥ ah merupakan tujuan syara‟ ( Maqā ṣ id Syarī‟ah ) dari  ditetapkannya  hukum  Islam. Ma ṣ la ḥ ah di  sini  berarti jalbul manfa‟ah  wa  daf‟ul  mafsadah (menarik  kemanfaatan  dan  menolak kemudaratan). 58
Menurut  Thohir  Ibnu  Asūr,  semua  ajaran syarī‟ah ,  khususnya Islam,  datang  dengan membawa  misi  kemaslahatan  bagi  manusia  di dunia  dan  akhirat. 59 Oleh  karenanya,  bisa  dikatakan  bahwa  seluruh ajaran  yang  tertuang  dalam  al-Qur‟ān  dan    as-Sunnah  menjadi  dalil adanya ma ṣ la ḥ ah .  Meskipun  sumber  syara‟  tersebut  tidak  semuanya berbicara  mengenai  kemaslahatan  secara  langsung,  akan  tetapi  ada beberapa  dalil  yang  bisa  mengindikasikan  terhadap  eksistensi maslahat dalam syari‟at Islam. Sehingga menjadi aneh adanya, ketika ada  satu  produk  hukum  yang  justru  memberatkan  bahkan  memberi beban  bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  dalam  segala  tranksasi perekonomiannnya.Itulah mengapa eksistensi maqā ṣ id syarī‟ah menjadi penting.  Menurut  Abdul  Wahab  Khalaf,  mengerti  dan  memahami
57 W.  Montgomery  Watt, Islamic  Fundamentalism  and  Modernity (New  York:  Routledge, 1988), hlm. 140.
58 Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171-182
59 Muhammad Ṭ āhir Ibnu Asyūr, Maqā ṣ id al-Syarī‟ah, hlm. 13.
tentang al-maqā ṣ id al-syarī‟ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur‟ān dan as-Sunnah, membantu menyelesaikan  dalil  yang  saling  bertentangan  ( ta‟ārud  al-adillah )  dan yang  sangat  penting  lagi  adalah  untuk  menetapkan  suatu  hukum dalam  sebuah  kasus  yang  ketentuan  hukumnya  tidak  tercantum dalam  al-Qur‟ān  dan    as-Sunnah  jika  menggunakan  kajian  semantik (kebahasaan). 60 Di  sinilah  pentingnya maqā ṣ id  syarī‟ah dalam  praktek ekonomi  dan  keuangan  kekinian,  di  tengah  ketidaksamaan  praktik perbankan syariah di berbagai Negara.
Visi  yang  akan  dicapai  dari  pengembangan  perbankan  syariah sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut:
“ Terwujudnya  sistem  perbankan  syariah  yang  kompetitif,  efisien,  dan memenuhi  prinsip  kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil  secara nyata  melalui  kegiatan  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  dan  transaksi  riil dalam  kerangka  keadilan,  tolong  menolong  dan  menuju  kebaikan  guna mencapai kemaslahatan masyarakat ”. 61

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  visi  tersebut,  perbankan  syariah  menghadapi tantangan  pengembangan  industri  perbankan  syariah  yang  semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan ke depan. Secara operasional, model bisnis bank syariah  mencakup  aspek  bisnis  dan  non  bisnis  (seperti  aspek syariah/sosial) dari beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh  aspek  bisnis  adalah  operasional  bank  syariah  yang
60 Isa, Anshori, “Maqā ṣ id Al-Syarī‟ah Sebagai Landasan Etika Global”, Jurnal Hukum Islam , Vol. 01, No. 01, Maret 2009.
61 Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002), hal. i.
menguntungkan  ( profitable )  bagi stakeholder dan  perekonomian nasional  pada  umumnya,  di  samping  memudahkan  aktifitas  bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dan  perekonomian  nasional.Sedangkan  contoh  aspek  syariah  adalah kesesuaian  model  bisnis  bank  syariah  Indonesia  dengan maqā ṣ id syarī‟ah yang  mengandung  unsur  keadilan,  kemaslahatan  dan keseimbangan  guna  mencapai  masyarakat  Indonesia  yang  lebih sejahtera secara material dan spiritual. 62
Berikut  peninjauan  produk-produk  dan  operasional  di  bank syariah  pada  umumnya  dan  di  Bank  Muamalat  pada  khususnya dengan nilai-nilai maqā ṣ id syarī‟ah: 63
1. Terjaga  agama  para  nasabah.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  Bank Muamalat  menggunakan  Al-Qur‟an,  hadits,  dan  hukum  Islam lainnya  sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  segala  sistem operasional  dan  produknya.  Dengan  adanya  Dewan  Pengawas Syariah  dan  Dewan  Syariah  Nasional,  keabsahan  bank  tersebut dalam  nilai-nilai  dan  aturan  Islam  semakin  terjamin  dan  Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim.
2. Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan  dalam  setiap  transaksi  di  bank  syariah.  Secara psikologis  dan  sosiologis,  penggunaan  akad-akad  antar  pihak menuntun  manusia  untuk  saling  menghargai  dan  menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
62 Bank  Indonesia, Kajian  Model  Bisnis  Perbankan  Syariah (Jakarta:  Direktorat  Perbankan Syariah, 2012), hlm. 1.
63 Elsimh  feb-11,  “Aplikasi Maqā ṣ id  Syarī‟ah dalam  Praktik  Perbankan  Syariah ,http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id, Diakses 17 April 2015.
3. Terjaga  akal  pikiran  nasabah  dan  pihak  bank.  Hal  ini  terwujud dari  adanya  tuntutan  bahwa  pihak  bank  harus  selalu mengungkapkan  secara  detail  mengenai  sistem  produknya  dan dilarang  untuk  menutup-nutupi  barang  sedikit  pun.  Di  sini terlihat  bahwa  nasabah  diajak  untuk  berpikir  bersama  ketika melakukan  transaksi  di  bank  tersebut  tanpa  ada  yang  dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).
4. Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk yang dikeluarkan  oleh  bank,  di  mana  bank  berupaya  untuk  menjaga dan  mengalokasikan  dana  nasabah  dengan  baik  dan  halal  serta diperbolehkan  untuk  mengambil  profit  yang  wajar.  Selain  itu, terlihat  juga  dari  adanya  penerapan  sistem  zakat yang  bertujuan untuk  membersihkan  harta  nasabah  secara  transparan  dan bersama-sama.
5. Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal  di  atas.  Dengan  demikian,  dana  nasabah  yang  Insya  Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  bahwa Maqā ṣ id  Syarī‟ah merupakan  koredor  yang  relevan  sebagai  dasar  pengembangan sistem,  praktik,  bahkan  produk  perbankan  syariah  di  era multidimensi  ini,    dalam  menjawab  persoalan  kontemporer  yang dinamis,  karena  didasarkan  pada  kemaslahatan  dan  kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka
„Asyur, Muhammad Thahir bin. 1998. Maqa ṣ id al-Syari‟at al-Islamiyyah . ttp.: al-Basair, cet. I.
Ad-Daraini,  Fathi.  1975. al-Manahij  al-U ṣ uliyyah  fī  Ijtihad  bi  al-Ra‟yi  fī  al-
Tasyri‟. Damsyik: Dar al-Kitab al- Ḥ adī ṡ .
al-Afriqi, Ibn Mansur, Lisan al-„Arab . Beirut: Dar ash-Shadr, t.th
al-Qayyim, Ibnu. 1423 H. I‟lām alMuwaqi‟ īn. al-Mamlakah as-Saudiyah al- Arabiyyah, as-Su‟ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy.
Anshori, Isa. 2009. Maqā ṣ id Al-Syarī‟ah sebagai Landasan Etika Global. Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01. Maret 2009
Asafri  Jaya  Bakri.  1996. Konsep  Maqashid  Syari‟ah  menurut  al-Syatibi. Jakarta: Rajawali Press.
Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2001. Falsafah Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Asy-Sya ṭ ibi,  Imam. al-Muwafaqat  fi  U ṣ ūl  al-A ḥ kām. ttp:  Dar  al-Rasyād  al- Ḥ adī ṡ ah, t.th., Juz. II.
Azizy,  A.Qodri.  2004. Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat:  Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,
Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
Bank  Indonesia.  2012 Kajian  Model  Bisnis  Perbankan  Syariah, Jakarta:
Direktorat Perbankan Syariah.
Elsimh  feb-11,  “Aplikasi Maqā ṣ id  Syarī‟ah dalam  Praktik  Perbankan Syariah, http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id, Diakses 17 April 2015.
Hallaq, Wael B. 1991. “ The Primacy of The Qur‟an in Syathibi Legal Theory ”, dalam  Wael  B.  Hallaq  dan  Donald  P.  Little  (eds.), Islamic  Studies Presented to Charles J. Martin. Leiden: EJ. Brill.
Mas‟ud,  Muhammad  Khalid.  1995. Shatibi‟s  of  Islamic  Law .  Islamabad:
Islamic Research Institute.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Qardhawi, Yusuf. 1998. As-Siyasah asy-Syar‟iyyah fī Ḍ au‟i Nu ṣ u ḥ asy-Syari‟ah wa Maqa ṣ idiha, Kairo: Maktabah Wahbah.
Watt,  W.  Montgomery.  1988. Islamic  Fundamentalism  and  Modernity. New York: Routledge.
Wehr,  Hans.  1980. A  Dictionary  of  Modern  Written  Arabic. London:  Mc Donald & Evan Ltd.
Zahrah, Muhammad Abu. 1958. U ṣ ul al-Fiqh , Mesir: Dar al-Fikr al-„Arabi.