57 | Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian | Vol 6 | No. 2 | 2023

## TRANSFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BERAKHLAK
TRANSFORMATION OF STATE CIVIL APPARATUS MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA BERAKHLAK
https://10.0.205.137/jikk.v6i2.476 Submitted: 02-08-2023    Reviewed: 11-08-2023   Published: 05-08-2023

## Iwan Kurniawan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI iwan.kurniawan@kemenkumham.go.id
Abstract.  This  research  aims  to  explore  the  transformation  of  the  State  Civil Apparatus of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in realizing the core values of ASN BerAKHLAK and employer branding Proud to Serve  the  Nation  in  serving  the  community.  This  is  also  one  of  the  efforts  to transform the management of the State Civil Apparatus (ASN) towards world-class government.  This  research  uses  a  type  of  literature  review  research  with  a narrative review  model. The study conducted in the narrative review  model  is to compare  data  from  several  articles  that  have  been  analyzed  and  summarized based on the author's experience, existing theories and models. The results show that ASN Kemenkumham is ready to transform into ASN BerAKHLAK and Proud to  Serve  the  Nation.  These  core  values  will  ultimately  create  a  characteristic  or branding,  through  this  branding  can  promote  the  best  talents  needed  by  the organization  to  have  a  spirit  of  service  in  accordance  with  the  slogan  Proud  to Serve the Nation. The end line of all this is the creation of a good ASN character related to knowing the good, loving the good, and acting the good

## Keywords: State Civil Apparatus; BerAKHLAK; Employer Branding
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transfromasi Aparatur Sipil Negara  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  dalam  mewujudkan  core  values  ASN BerAKHLAK  dan  employer  branding  Bangga  Melayani  Bangsa  dalam  melayani masyarakat. Ini juga sebagai salah satu ikhtiar transformasi pengelolaan Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  menuju  pemerintahan  berkelas  dunia  (World  Class Government). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur (literature review) dengan model narrative review. Studi yang dilakukan pada model narrative review yaitu membandingkan data dari beberapa artikel yang telah dianalisis serta dirangkum  berdasarkan  pengalaman  penulis,  teori  dan  model  yang  ada.  Hasil menunjukkan  bahwa  ASN  Kemenkumham  siap  bertransformasi  menjadi  ASN BerAKHLAK dan Bangga Dalam Melayani Bangsa. Core values ini pada akhirnya akan  menciptakan  suatu  ciri  khas  atau  branding,  melalui  branding  ini  dapat mempromosikan kepada talenta-talenta terbaik yang dibutuhkan organisasi agar memiliki  semangat  mengabdi  sesuai  dengan  slogan  Bangga  Melayani  Bangsa. Garis  akhir  dari  semua  ini  adalah  terciptanya  karakter  ASN  yang  baik  berkaitan
dengan mengetahui yang baik (knowing the good), mencintai yang baik (loving the good), dan melakukan yang baik (acting the good).
Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara; BerAKHLAK; Employer Branding

## 1. PENDAHULUAN
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  adalah  bagian  integral  dari  sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat. ASN berfungsi sebagai pelayan publik, yang  berarti  mereka  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  layanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  standar  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  ASN bertugas untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.  Tujuan nasional ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum dan keadilan.  Dalam  menjalankan  tugas  ini,  ASN  harus  mematuhi  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945,  yang  mencakup  demokrasi, keadilan  sosial,  dan  persatuan  Indonesia.  ASN  juga  memiliki  peran  penting dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Mereka  melakukan  ini  melalui berbagai  cara,  seperti  penyediaan  layanan  publik,  implementasi  kebijakan pemerintah,  dan  penegakan  hukum.  Dalam  melakukan  semua  ini,  ASN  harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam mewujudkan tujuan  nasional  dan  kesejahteraan  masyarakat.  ASN  bukan  hanya  pelayan publik, tetapi juga penjaga nilai-nilai dan tujuan nasional kita (Aspina, 2022).
ASN  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham) memiliki  peran  strategis  dalam  menjaga  kedaulatan  negara,  menegakkan hukum,  dan  melindungi  hak  asasi  manusia.  ASN  di  Kemenkumham  berperan dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum dan regulasi yang ada.  Mereka  memastikan  bahwa  semua  warga  negara  dan  entitas  hukum mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, yang pada gilirannya membantu menjaga  kedaulatan  dan  integritas  negara.  Disamping  itu,  ASN  di Kemenkumham  juga  bertugas  untuk  menegakkan  hukum  dan  menjaga ketertiban.  Mereka  melakukan  ini  melalui  berbagai  cara,  seperti  penegakan hukum,  pemberian  sanksi  hukum,  dan  penyelesaian  sengketa  hukum.  Dalam melakukan  tugas  ini,  mereka  harus  selalu  berpegang  pada  prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Terakhir dan menjadi salah satu tugas penting ASN di Kemenkumham  adalah  melindungi  dan  mempromosikan  hak  asasi  manusia. Mereka  memastikan  bahwa  setiap  individu  mendapatkan  perlindungan  hukum yang sama dan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi (Fadla et al., 2023).
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi,  ASN  Kemenkumham  juga menghadapi  tantangan  era  disrupsi  yang  ditandai  oleh  perubahan  cepat, kompleks,  dan  tidak  pasti  di  berbagai  bidang,  seperti  teknologi,  sosial,  politik, ekonomi, dan budaya. Era disrupsi ditandai oleh perubahan cepat dan tidak pasti dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumham)  di  Indonesia,  tantangan  ini  dapat  dilihat  dalam beberapa aspek antara lain: (1) Teknologi: Disrupsi teknologi, seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan cloud computing, memaksa organisasi untuk berpikir
ulang  tentang  cara  mereka  merancang  produk,  memuaskan  pelanggan,  dan menghasilkan  pendapatan.  ASN  Kemenkumham  harus  mampu  beradaptasi dengan teknologi baru ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan mereka;  (2)  Sosial:  Perubahan  sosial,  seperti  pergeseran  demografis  dan perubahan  nilai-nilai  sosial,  dapat  mempengaruhi  cara  ASN  Kemenkumham berinteraksi  dengan  masyarakat.  Misalnya,  generasi  milenial  yang  memiliki semangat  tinggi  tetapi  lemah  dalam  eksekusi;  (3)  Politik:  Perubahan  politik, seperti  perubahan  dalam  kebijakan  pemerintah  atau  peraturan  hukum,  dapat mempengaruhi  operasi  dan  mandat  ASN  Kemenkumham.  Misalnya, implementasi  hukum  dan  konseptualisasi  kebijakan  menjadi  tantangan  utama dalam  era  disrupsi;  (4)  Ekonomi:  Perubahan  ekonomi,  seperti  fluktuasi  dalam pertumbuhan  ekonomi  atau  perubahan  dalam  pola  perdagangan global, dapat mempengaruhi  sumber  daya  dan  prioritas  ASN  Kemenkumham.  Misalnya, investor  lokal  kalah  dalam  persaingan  dengan  investor  asing;  (5)  Budaya: Perubahan budaya, seperti perubahan dalam norma dan nilai-nilai masyarakat, dapat mempengaruhi cara ASN Kemenkumham berinteraksi dengan masyarakat dan memenuhi mandat mereka (Inam, 2023).
Untuk menghadapi tantangan ini, ASN Kemenkumham perlu mengadopsi pendekatan yang proaktif dan adaptif. Termasuk pelatihan dan pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  untuk  memastikan  mereka  memiliki keterampilan  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  di lingkungan yang dinamis dan berubah cepat, serta peninjauan dan penyesuaian proses dan prosedur internal untuk memastikan mereka tetap relevan dan efektif. Untuk itu, maka ASN Kemenkumham perlu melakukan transformasi budaya kerja yang  berorientasi  pada  pelayanan  prima,  akuntabilitas,  kompetensi,  harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi. Inilah kemudian yang menjadi landasan pijakan  atau standing  point Presiden  Joko  Widodo  dalam  meluncurkan core values ASN  BerAKHLAK  pada  tanggal  27  Juli  2021  sebagai  nilai  dasar  yang harus  dimiliki  oleh  seluruh  ASN  di  Indonesia,  termasuk  ASN  Kemenkumham. Core  values BerAKHLAK  merupakan  singkatan  dari  Berorientasi  Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini dirancang dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan branding ASN "Bangga Melayani Bangsa". Harapannya adalah agar dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, inovatif, dan berintegritas.
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menjelaskan  makna, implementasi,  dan  manfaat  dari core  values BerAKHLAK  bagi  ASN Kemenkumham  dalam  rangka  transformasi  budaya  kerja  di  era  disrupsi  yang berkembang sangat cepat dan dinamis. Penulisan artikel ini juga bertujuan untuk memberikan  inspirasi,  motivasi,  dan  edukasi  kepada  civitas  akademis  di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM RI pada umumnya.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  studi  literatur  (literature  review) dengan model review yang dipilih adalah narrative review . Studi yang dilakukan pada  model narrative  review yaitu  membandingkan  data  dari  beberapa  artikel yang telah dianalisis serta dirangkum berdasarkan pengalaman penulis, teori dan model  yang ada.  Metode  penelitian  yang  digunakan  berupa metode  penelitian
kualitatif  dengan  sumber  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder  yang diperoleh  dari  beberapa  jurnal,  artikel,  naskah  akademis,  dan  penelitian terdahulu  yang  telah  dianalisis  oleh  penulis  terkait  masalah  yang  akan  dikaji dalam  penelitian  ini.  Peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dengan mengumpulkan,  mengidentifikasi,  menyusun  dan  menganalisis  berbagai  data yang ditemukan.

## 3. PEMBAHASAN
Agenda Reformasi Birokrasi yang dimulai sejak tahun 2010 telah memasuki fase ketiga atau terakhir dalam grand design reformasi birokrasi (Peraturan Presiden, 2010). Pada fase ini Pemerintah berupaya melakukan percepatan transformasi untuk  mempersiapkan  cita-cita  reformasi  birokrasi  yaitu  mewujudkan pemerintahan berkelas dunia diantaranya dengan melakukan pembenahan pada Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Semenjak  tahun  2019  pemerintah  gencar mengintroduksi dan mengkampanyekan Smart ASN sebagai konsepsi dan nilai baru yang perlu diinternalisasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi Indonesia bersamaan dengan itu meluncurkan core values BerAKHLAK sebagai suatu nilai utama bagi ASN (Martogi et al., 2023).
Dalam  rangka  penguatan  budaya  kerja  sebagai  salah  satu  strategi transformasi  pengelolaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menuju  pemerintahan berkelas dunia ( World Class Government) . Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai  Dasar)  ASN  BerAKHLAK  dan Employer  Branding (Bangga Melayani  Bangsa). Core  Values ASN  BerAKHLAK  merupakan  akronim  dari Berorientasi  Pelayanan,  Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis,  Loyal,  Adaptif, Kolaboratif.  Hal  ini  sejalan  dengan  prioritas  pembangunan  SDM  serta grand design reformasi  birokrasi  nasional.  Kebijakan  strategis  pembangunan  SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) bertumpu pada reformasi manajemen ASN dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian  direvisi  menjadi  Undang-undang  (UU)  Nomor  20  Tahun  2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan PP  Nomor  49  Tahun  2018  tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Mulyadi et al., 2023). ASN diharapkan menjadi suar di tengah  kondisi  negara  yang  masih  belum  cukup  kompetitif  dan  berada  pada standar-standar  global  yang  meyakinkan  seperti  revolusi  industri  4.0  serta society 5.0.
Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN pada umumnya dan ASN dilingkungan Kemenkumham pada khususnya serta diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan  fungsi serta dalam  kehidupan  sehari-hari.  Untuk  memperkuat core  values tersebut  maka dibuatlah Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”, yang termaktub dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021,  yang menjadi udara segar perbaikan dan peningkatan layanan publik (Pribadi & Fardila, 2023). Bila dilakukan oleh semua unsur ASN, akan memberikan dampak sistemik mengingat saat ini capaian Indonesia dalam Global Talent Competitiveness Index masih belum memuaskan di peringkat 72 dari  119  negara  dengan  nilai  37,00  (INSEAD,  Human  Capital  Leadership,  & Institue, 2022). Di sisi lain, Human Capital Index (HCI) Indonesia yang terakhir di
survey oleh World Bank pada tahun juga masih belum cukup tinggi. Dalam skala 0-1 Indeks human capital Indonesia sebesar 0,54 atau berada pada peringkat 96 dari 174 negara dalam data world bank .

## 3.1. TRANSFORMASI BIROKRASI APARATUR DARI MASA KE MASA
A.  Birokrasi Masa Kerajaan
Indonesia merupakan  negara  yang  mulitikultural.  Yang  mana  sejak berdirinya  telah  diawali  dengan  adanya  berbagai  kerajaan  besar.  Bahkan  tiap wilayah yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki kerajaan. Terkadang di satu  wilayah  tidak  hanya  ada  satu  keRajaan  saja.  Melainkan  ada  beberapa kerajaan.  Masa  kerajaan  ini  dikenal  sekita  abad  16  masehi.  Pada  saat  itu masyarakat  Indonesia  masih  belum  mengenal  apa  itu sistem  pemerintahan, demokrasi  dan  lain  sebagainya.  Berbagai  konflik  yang  terjadi  pun  masih disebabkan oleh adanya pertentangan antar kerajaan saja. Namun, dalam sistem kerajaan  sudah  dipastikan  bahwa  yang  memiliki kekuasaan tertinggi  adalah Raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak atas segala kepentingan yang berkaitan dengan kerajaan.
Baik  sisi  internal  maupun  eksternal.  Semua  keputusan  yang  sudah menjadi  kehendak  dari  Raja  sudah  tidak  dapat  dielakkan  lagi.  Tak  akan  ada satupun  rakyatnya  yang  berani  untuk  membantah  ataupun  melakukan pemberontakan,  seperti  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  saat  ini. Semua  aparatur  kerajaan  yang  dipilih  telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan kerajaan.  Yang  mana  tata  pemerintahannya  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut. Kekuasaan  yang  berada  pada  pemerintahan  pusat  diserahkan  kepada  empat pejabat  yang  ada  ditingkat  menteri  (Wedana  Lebet).  Dalam  pelaksanaannya, pemerintahan pusat dikoordinasikan lagi oleh seorang pejabat yang berada pada tingkat  menteri  dari  menteri  koordinator  (pepatih  lebet).  Lalu  untuk  mengatur kekuasaan yang berada di luar wilayah dari istana telah ditunjuk seorang Bupati.

## B.  Birokrasi Masa Kolonial
Sistem pelayanan publik yang diterapkan pada masa kolonial ini tentunya sangat  berkaitan  dengan  sistem  administrasi  pemerintahan  kolonial.  Namun, sistem pemerintahan ini tidak memberikan dampak besar bagi perubahan sistem pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu strategi yang  diterapkan  oleh pemerintah  kolonial untuk menguasai  wilayah  Indonesia. Selain  itu,  pemerintah  kolonial  juga  melakukan  beberapa  pendekatan  secara politik dan juga ekonomi untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Oleh karena  itu,  para  pemerintah  kolonial  masih  belum  dapat  menerapkan  sistem pemerintahannya secara penuh di Indonesia. Berbagai strategi itu dilakukan oleh pihak kolonial dengan tujuan yang sudah dapat ditebak.
Tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah  untuk  mengeksploitasi  dan menanamkan  seluruh  pengaruh  politiknya  terhadap  sistem  pemerintahan kerajaan. Sehingga nantinya akan berkembang sistem dualisme kepemimpinan dalam  birokrasi  pemerintahan.  Yang  mana  dalam pelaksanaan,  sebagian  masih  menggunakan  sistem  pemerintahan  tradisional (adat  governance)  dan  satu  sisi  menggunakan  sistem  pemerintahan  kolonial (tata pemerintahan modern). Dalam sistem pemerintahan birokrasi kolonial yang memiliki kekusaan tertinggi adalah Raja Belanda yang tentunya didampingi oleh Ratu Belanda.

## C.  Birokrasi Masa Orde Lama
Berakhirnya masa kolonialisasi sangat berdampak besar pada perubahan sosial yang  ada  di  bidang  politik.  Akhir  kolonisasi  ini  menjadi  awal  dari pemerintahan  Indonesia  sebagai  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Pada awal pemerintahannya, masih banyak terjadi perbedaan pendapat diantara para pendiri bangsa ini. Perdebatan itu dimulai dari penentuan bentuk negara, dasar negara,  susunan  kelembagaan  dan  lain  sebagainya.  Terutama  yang  sangat terlihat  adalah  saat  penentuan  skema  dari  birokrasi  Indonesia.  Perdebatan  itu juga  dipicu  dengan  adanya  perubahan  bentuk  dari  negara  kesatuan  menjadi negara federal.
Dalam  perkembangannya  juga,  pemerintah  Indonesia  mulai  dikenalkan dengan sistem pemerintahan parlemen. Yang mana keberadaan mulai diterima pada  tahun  1950  hingga  1959  an.  Pemerintahan  parlemen  ini  sukses memberikan perkembangan bagi pemerintahan Indonesia yang baru saja lahir. Namun,  sistem  pemerintahan  ini  hanya  dapat  bertahan  untuk  beberapa  bulan saja.  Berakhirnya  eksistensi  dari  pemerintahan  parlementer  ini  dimulai  sejak adanya pergantian kabinet. Yang mana setiap tahun banyak terjadi pergantian kabinet.  Hal  itu  disebabkan  oleh  sistem  birokrasi  Indonesia  yang  masih terfragmentasi  secara  politis.  Sehingga  sistem  birokrasi  nya  masih  berjalan diatas  kepentingan partai  politik saja.  Semua  kebijakan  atau  program  yang diangkat oleh kabinet dinilai oleh menteri yang menduduki departemen.

## D.  Birokrasi Masa Orde Baru
Sistem birokrasi  yang ada  pada masa  orde  baru  lebih  ditekankan untuk menciptakan  strategi  politik  yang  korporatisme.  Yang  dalam  pelaksanaannya ditujukan sepenuhna untuk mendukung kepentingan masyarakat umum. Strategi politik yang diterapkan lebih mengatur mengenai sistem perwakilan kepentingan yang melalui jaringan fungsional non ideologis.
Dalam penerapan
sistem ini, pemerintah menyediakan berbagai lisensi atau ijin untuk kelompok kelompok fungsional yang ada dalam masyarakat. Hukum baru  ini  menggunakan  sistem  premi  mobile  yang diharapkan  dapat  menciptakan  perkembangan  terhadap  proses pembangunan nasional.  Bentuk  reformasi  ini  bertujuan  untuk:  1)  memindahkan  wewenang administrative;  2)  untuk  menciptakan  birokrasi  partisipatif.  Dalam  artian  sistem birokrasi yang ditetapkan dapat merespon segala kebijakan pemerintah pusat; 3) memperluas kewenangan dari pemerintahan baru.

## E.  Birokrasi Masa Reformasi-sekarang
Dalam  perkembangannya,  masa  reformasi  ini  adalah  tumpuan  dari harapan rakyat mengenai birokrasi. Masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap  sistem  birokrasi  yang  ada di  reformasi.  Tentunya  masyarakat  sangat menunggu adanya perubahan besar dari sistem birokrasi ini yang mana harus lebih baik dari sistem birokrasi sebelumnya.
Masyarakat lebih menginginkan adanya perubahan dalam struktur budaya dan  juga paradigma birokrasi.  Yang  mana  perkembangannya sangat berkaitan dengan kepentingan publik. Perkembangan era dan teknologi yang  semakin  cepat  telah  mendorong  birokrasi  untuk  melakukan  perubahan melalui  tata  kelola  pengembangan  SDM  Aparatur.  Sumber  daya  manusia sebagai  penggerak  dan  dinamika  pemerintahan  berada  pada  garda  terdepan
dalam  melakukan  perubahan  dalam  mewujudkan  aparatur  negara  yang kompeten,  yaitu  aparatur  SDM  yang  memiliki  keahlian  dan  keterampilan manajerial  yang  unggul,  guna  mempercepat  pembangunan  tata  pemerintahan yang baik. Karena dinamika perubahan lingkungan yang semakin membutuhkan kemampuan  analitis  untuk  menghasilkan  informasi,  maka  penting  dilakukan pengembangan SDM birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan keterampilan  belajar  yang  berkelanjutan  (Gunastri,  2013).  Dalam  rangka meningkatkan proses pembangunan berkelanjutan, motivasi bagi pegawai untuk terus belajar dan menambah pengetahuannya tentang pekerjaan di unit lainnya akan membuat seorang pegawai tidak hanya menguasai satu bidang saja, akan tetapi dapat menguasai dan tahu bagaimana melaksanakan pekerjaan di semua bidang.  Diperkuat  dengan  keterampilan  ICT,  literasi  pengetahuan  dan  literasi media,  serta  pemahaman  tentang  data  besar  dan  kecerdasan  buatan  (Arief  & Saputra, 2019)
Dewasa  kini,  Pemerintah  sudah  mestinya  harus  fokus  pada pengembangan  SDM  Aparatur  yang  memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan teknis  yang  signifikan  dan  relevan  secara  substansial  dan  kontekstual  dengan perkembangan zaman. Pengetahuan substansial yakni penguasaan pengetahuan  yang  meliputi  kemampuan  kognitif  dan  analitik.  Sedangkan pengetahuan  kontekstual  yakni  kemampuan  SDM  dalam  memahami  kondisi lingkungan  organisasi  baik  lingkungan  alam,  sosial,  budaya,  dan  iklim  kerja. Tidak hanya itu, Birokrasi juga harus mampu mengadopsi teknologi dan memiliki pengetahuan  terkait  big  data  yang  terintegrasi  ke  semua  unit  yang  ada  di birokrasi. Sehingga diperlukan internalisasi budaya akademis ke dalam birokrasi agar  SDM  Aparatur  memiliki  mental  pembelajar  dan  termotivasi  meningkatkan pengetahuan  serta  kemampuannya  dalam  memanfaatkan  teknologi.  Dalam rangka tersebut, sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  menuju  pemerintahan  berkelas  dunia  ( World  Class Government) .  Pemerintah  telah  meluncurkan Core  Values (Nilai-Nilai  Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa).

## 3.2. TRANSFORMASI ASN KEMENKUMHAM BERAKHLAK
Sebelum menggemanya Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer  Branding (Bangga  Melayani  Bangsa).  ASN  dilingkungan Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  telah  memiliki core  value “Kami  PASTI”. Semangat  ini bergelora saat  pelaksanaan  Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2016. Semangat itu pula yang membuat para peserta Rakor  berhasil  menuntaskan  kegiatan  dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  dan menghasilkan  kesepakatan  bersama  tentang  kebijakan  perencanaan  dan penganggaran tahun 2016, serta penetapan target kinerja tahun 2015. Sekretaris Jenderal  (Sekjen)  Kemenkumham,  Bambang  Rantam  Sariwanto,  mengatakan agar  semangat  'Kami  PASTI'  dijadikan  sebagai  budaya  organisasi  di  seluruh satuan kerja Kemenkumham.
Slogan  'Kami  PASTI'  yang  merupakan  akronim  dari  'Kami  Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif' diharapkan agar menjadi pemantik semangat  bagi  seluruh  jajaran  Kemenkumham  untuk  berupaya  optimal  dalam pencapaian tujuan organisasi. "Jadikan nilai-nilai dalam 'Kami PASTI' mewujud dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  sehingga  target  yang  termaktub  dalam
Renstra  (Rencana  Strategis)  melalui roadmap dapat  direalisasikan  dan  akan berimplikasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi  organisasi,"  kata  Sekjen  saat menutup  secara  resmi  Rakor  di  Hotel  Grand  Sahid  Jakarta.  Semangat  ini kemudian  bertransformasi  menjadi  ASN  Kemenkumham  BerAKHLAK, sebagaimana  amanat dari Presiden RI agar seluruh ASN memiliki core values yang sama.
A.  Berorientasi Pelayanan
Tugas  pelayanan  publik  sangat  erat  kaitannya  dengan  pegawai  ASN, sangatlah  penting  untuk  memastikan  bahwa  ASN  mengedepankan  nilai Berorientasi  Pelayanan  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  yang  dimaknai  bahwa setiap  ASN  harus  berkomitmen  memberikan  pelayanan  prima  demi  kepuasan masyarakat.  Citra  positif  ASN  sebagai  pelayan  publik  terlihat  dengan  perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapi,  melayani  dengan  cepat  dan  tepat  waktu,  melayani  dengan  memberikan kemudahan  untuk  memilih  layanan  yang  tersedia,  serta  melayani  dengan kemampuan,  keinginan  dan  tekad  memberikan  pelayanan  yang  prima  dengan bersandar  pada  nurani.  Menurut  Sutarti  (2009),  melayani  dengan  hati  nurani berarti bahwa dalam melayani publik sikap dan perilaku petugas haruslah baik. Artinya  bahwa  meskipun  sarana  dan  parasarana  pelayanan  sangat  baik,  tapi biasanya sikap dan perilaku pelayanan oleh petugas merupakan penilaian yang tidak dapat diabaikan.
Panduan  perilaku  berorientasi  pelayanan  bagi  setiap  ASN  di  instansi tempatnya  bertugas,  terdiri  dari:  1)  Memahami  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat; 2) Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan 3) Melakukan perbaikan tiada henti. Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh ASN Kemenkumham adalah  berusaha  secara  maksimal  untuk  tetap  memberikan  layanan  meski  di tengah pandemi contoh pada saat pandemi covid 19 beberapa waktu yang lalu, dengan  menciptakan  inovasi-inovasi  berbasis  digital  sebagai  langkah  solutif dalam  memenuhi  hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  dan  masyarakat sebagai  pengguna  layanan.  Layanan  eazy  passport  yang  dikeluarkan  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi  juga  merupakan  solusi  layanan  paspor  di  masa pandemic  yang  bersifat  solutif.  Dengan  berorientasi  pelayanan,  ASN Kemenkumham  dapat  memberikan  pelayanan  prima  demi  kepuasan masyarakat.  Hal  ini  tentunya  akan  meningkatkan  citra  ASN  Kemenkumham  di mata masyarakat
B.  Akuntabel
Integritas  memiliki  keutamaan  sebagai  dasar  seorang  pelayan  publik untuk dapat berpikir secara akuntabel. Kejujuran adalah nilai paling dasar dalam membangun  kepercayaan  publik  terhadap  amanah  yang  diembankan  kepada setiap pegawai atau pejabat negara. Akuntabilitas dan integritas dapat menjadi faktor yang kuat dalam membangun pola pikir dan budaya antikorupsi. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values  ASN,  dengan  panduan  perilaku  Akuntabel  sebagai  berikut:  1) Kemampuan  melaksanakan  tugas  dengan  jujur,  bertanggung  jawab,  cermat, disiplin,  dan  berintegritas  tinggi;  2)  Kemampuan  menggunakan  kekayaan  dan barang  milik  negara  secara  bertanggung  jawab,  efektif  dan  efisien;  dan  3) Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi.
Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh ASN Kemenkumham adalah dengan menggunakan  kekayaan  dan  barang  milik  negara  secara  bertanggung  jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dengan bertanggung  jawab  atas  kepercayaan  yang  diberikan,  ASN  Kemenkumham dapat menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas  tinggi.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kualitas  kerja  ASN Kemenkumham.
C.  Kompeten Konsepsi kompetensi adalah tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi  meliputi  aspek  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  Sesuai  Peraturan  Menteri  PANRB Tahun  2017  tentang  Standar  Kompetensi  ASN,  kompetensi  meliputi;  1) kompetensi teknis; 2) kompetensi manajerial; dan 3) kompetensi sosial kultural. Setiap ASN  mempunyai  hak  pengembangan  kompetensi,  sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran  bagi  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  kerja  (PPPK). Kompetensi  seorang ASN  tercermin  dari  proses  kerja  yang  efektif  dan  efisien. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari proses perekrutan. Satu dari 14 Prinsip Manajemen dari Henry Fayol menjelaskan bahwa dalam proses merekrut bahwa harus mampu memilih the right person to do the right  just  job at the right atau menempatkan seseorang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Mengembangan  prinsip  dasar  pada  pola  rekruitmen  tersebut  maka  merekrut talenta  terbaik  bagi  ASN  secara  prinsip  dapat  melalui  3  proses  utama  yaitu identifikasi kebutuhan, menarik minat  talenta terbaik, dan terakhir yaitu seleksi (Rohmah et al., 2023).
Panduan perilaku kompeten bagi ASN, yaitu: 1) meningkatkan kompetensi diri  untuk  menjawab  tantangan  yang  selalu  berubah;  2)  membantu  orang  lain belajar; 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perilaku kompeten ini menjadi  bagian  dasar  penguatan  budaya  kerja  di  Instansi  pemerintah  untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi. Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh ASN Kemenkumham adalah dengan cara terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, ASN Kemenkumham dapat menjawab tantangan yang  selalu  berubah.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kinerja  ASN  Kemenkumham. Dengan  terus  belajar  dan  mengembangkan  kapabilitas,  ASN  Kemenkumham dapat  menjawab  tantangan  yang  selalu  berubah.  Hal  ini  akan  meningkatkan kinerja ASN Kemenkumham.
D.  Harmonis
Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadi  sebuah  tantangan  bahkan  ancaman  integrasi  nasional.  ASN  dalam menjalankan  tugas  pelayanan  kepada  masyarakat  dituntut  dapat  mengatasi permasalahan  keberagaman,  bahkan  menjadi  unsur  perekat  bangsa  dalam menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Upaya  menciptakan suasana  kondusif  yang  harmonis  dilakukan  secara  terus  menerus.  Mulai  dari seluruh  ASN  dari  jenjang  terbawah  sampai  yang  paling  tinggi,  memelihara suasana harmonis, meningkatkan usaha tersebut sehingga menjadi kebiasaan dan  menjadi  budaya  hidup  harmonis  di  kalangan  ASN  dan  seluruh  pemangku kepentingannya.
Panduan  perilaku harmonis  bagi  para  ASN,  yaitu:  1) menghargai setiap orang  apapun  latar  belakangnya;  2)  suka  menolong  orang  lain;  dan  3) membangun  lingkungan  kerja  yang  kondusif.  Membangun  budaya  harmonis tempat kerja harmonis sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja  yang  positif  dan  kondusif  juga  berdampak  bagi  keharmonisan  bersama kolega, rekan sejawat saat memberikan pelayanan publik. Aksi nyata yang dapat dilakukan  oleh  ASN  Kemenkumham  adalah  menghargai  setiap  orang  apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang  kondusif.  Misalnya,  ASN  Kemenkumham  terus  berupaya  memupuk hubungan  yang  baik  dengan  rekan-rekan  kerjanya.  Dengan  saling  peduli  dan menghargai  perbedaan,  ASN  Kemenkumham  dapat  membangun  lingkungan kerja  yang  kondusif.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kualitas  kerja  ASN Kemenkumham.
E.  Loyal
Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Loyal merupakan salah satu nilai dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi  dan  mengutamakan  kepentingan  bangsa  dan  negara.  Untuk menciptakan  dan  membangun  rasa  setia  (loyal)  pegawai  terhadap  organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:
1.  Membangun ras kecintaan dan memiliki;
2.  Meningkatkan kesejahteraan;
3.  Memenuhi kebutuhan Rohani;
4.  Memberikan kesempatan peningkatan karir;
5.  Melakukan evaluasi secara berkala.
Panduan perilaku loyal bagi para ASN, yaitu : 1) memgang teguh ideologi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah; 2) menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan 3) membangun  lingkungan  kerja  yang  kondusif.  Sikap  loyal  seorang  PNS  dapat tercermin  dari  komitmennya  dalam  melaksanakan  sumpah/janji  yang diucapkannya  ketika  diangkat  menjadi  PNS.  Menurut  Nasution  (1992)  secara etimology sumpah berasal dari bahasa Arab alqasamu yang bermakna al-yamiin yaitu  menguatkan  sesuatu  dengan  menyebutkan  sesuatu  yang  diagungkan. Pada hakekatnya sumpah adalah sesuatu yang sangat identik dengan janji untuk ditaati.  Sumpah  berarti  pernyataan  yang  diucapkan  pada  hakekatnya  bersaksi kepada Allah Ta’ala untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sumpah berarti pernyataan yang disertai tekad untuk melakukan sesuatu perbuatan dan berani menerima konsekuensi apabila tidak dipenuhi. Oleh karena sumpah/janji PNS  merupakan  suatu  perbuatan  yang  sakral  dan  menunjukkan  keseriusan untuk dilaksanakan perwujudannya berhubungan erat dengan loyalitas. Loyalitas akan membangun budaya harmonis di tempat kerja serta sangat penting dalam suatu  organisasi.    Suasana  tempat  kerja  yang  positif  dan  kondusif  juga berdampak bagi keharmonisan bersama kolega, rekan sejawat saat memberikan pelayanan publik.
Aksi  nyata  yang  dapat  dilakukan  oleh  ASN  Kemenkumham  adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia  jabatan  dan  negara  sebagaimana  tertuang  dalam  naskah  Panca Prasetya  KORPRI.  Dengan  berdedikasi  dan  mengutamakan  kepentingan Bangsa  dan  Negara,  ASN  Kemenkumham  dapat  menjaga  nama  baik  sesama
ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Hal ini akan meningkatkan citra ASN Kemenkumham.
F.  Adaptif
Indonesia  dan  seluruh  negara  di  dunia  tanpa  kecuali  menghadapi  tantangan yang  relative  sama  pada  arus  global,  dengan  perubahan  lingkungan  yang berkarakteristik VUCA, yaitu:
1. Volatility , dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan  tak  terduga.  Untuk  menghadapinya  diperlukan  “vision”,  tujuan  yang fleksibel yang dapat diubah setiap saat bila diperlukan.
2. Uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Untuk menghadapinya  diperlukan  “understanding”,  mendengarkan  dan  melihat sekeliling,  mengembangkan  sikap  ilmiah,  diharapkan  dapat  menghadapi ketidakpastian.
3. Complexity , dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Menghadapinya dengan  “clarity”,  berkomunikasi  dengan  jelas,  berkolaborasi,  dan membangun tim efektif.
4. Ambiguity , lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami.  Menghadapinya  dengan  “agility”,  mendorong  fleksibilitas, beradaptasi, dan tangkas dalam memperbaiki layanan.
Menghadapi  tantangan  diatas,  sangat  diperlukan  penerapan  budaya adaptif  dalam  organisasi  pemerintahan,  yang  akan  membawa  konsekuensi adanya  perubahan  dalam  cara  pandang,  cara  berpikir,  mentalitas  dan  tradisi pelayanan  publik  yang  lebih  mampu  mengimbangi  perubahan  atau  tuntutan jaman. Para Aparatur Sipil Negara dituntut untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dalam pelayanan publik. Panduan  perilaku  adaptif  bagi  para  ASN,  yaitu  :  1)  cepat  menyesuaikan  diri menghadapi  perubahan;  2)  terus  berinovasi  dan  mengembangkan  kreativitas; dan  3)  bertindak  proaktif.  Aksi  nyata  yang  dapat  dilakukan  oleh  ASN Kemenkumham adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi  dan  mengembangkan  kreativitas,  serta  bertindak  proaktif  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi.  Dengan  terus  berinovasi  dan  antusias  dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, ASN Kemenkumham dapat cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Hal ini akan meningkatkan kinerja ASN Kemenkumham
G.  Kolaboratif
Kolaborasi  menjadi  hal  sangat  penting  ditengah  tantangan  global  yang dihadapi  saat  ini,  dimana  birokrasi  Indonesia  masih  dihadapkan  pada fragmentasi dan silo mentality. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi  antar  lembaga  pemerintah  adalah  kepercayaan,  pembagian kekuasaan,  gaya  kepemimpinan,  strategi  manajemen  dan  formalisasi  pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Kolaboratif merupakan  nilai  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  Aparatur  Sipil  Negara.  Sekat- sekat  birokrasi  yang  mengkungkung  birokrasi  pemerintah  saat  ini  dapat dihilangkan. Para ASN diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut.
Panduan  perilaku  kolaboratif  bagi  para  ASN,  yaitu  :  1)  memberi kesempatan  kepada  berbagai  pihak  untuk  berkontribusi;  2)  terbuka  dalam bekerja  sama  untuk  menghasilkan  nilai  tambah  ;  dan  3)  menggerakkan
pemanfaatan  berbagai  sumber  daya  untuk  tujuan  bersama.  Aksi  nyata  yang dapat dilakukan oleh ASN Kemenkumham adalah memberi kesempatan kepada berbagai  pihak  untuk  berkontribusi,  terbuka  dalam  bekerja  sama  untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya  untuk  tujuan  bersama.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kualitas  kerja  ASN Kemenkumham
Indonesia merupakan  negara  yang  mulitikultural.  Yang  mana  sejak berdirinya  telah  diawali  dengan  adanya  berbagai  kerajaan  besar.  Bahkan  tiap wilayah yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki kerajaan. Terkadang di satu  wilayah  tidak  hanya  ada  satu  keRajaan  saja.  Melainkan  ada  beberapa kerajaan.  Masa  kerajaan  ini  dikenal  sekita  abad  16  masehi.  Pada  saat  itu masyarakat  Indonesia  masih  belum  mengenal  apa  itu sistem  pemerintahan, demokrasi  dan  lain  sebagainya.  Berbagai  konflik  yang  terjadi  pun  masih disebabkan oleh adanya pertentangan antar kerajaan saja. Namun, dalam sistem kerajaan  sudah  dipastikan  bahwa  yang  memiliki kekuasaan tertinggi  adalah Raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak atas segala kepentingan yang berkaitan dengan kerajaan.

## 3.3. EMPLOYER BRANDING ASN
Employer  branding  ASN  diperkenalkan  diIndonesia  bersamaan  dengan peluncuran  core  values  Ber-AKHLAK  oleh  Presiden  Jokowi  pada  tahun  2019. Employer  branding  ASN  dengan  tagar  “Bangga  Melayani  Bangsa”  bersama dengan internalisasi core values Ber-AKHLAK diharapkan dapat mentrasformasi sumber daya manusia birokrasi di Indonesia sesuai agenda reformasi birokrasi. Employer branding ASN Bangga Melayani Bangsa mengkomunikasikan bahwa ASN  adalah  profesi  yang  bangga  dalam  melayani  bangsa.  Profesi  ASN  patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka  untuk  berkarier,  employer  branding  pun  dilaksanakan  untuk  menarik talenta yang sesuai dengan ekspektasi instansi pemerintah (MENPANRB, 2021).
Di  sektor non-government atau  bukan  pemerintah employer  branding kerapkali  digunakan  untuk  membentuk  citra  suatu  perusahaan. Employer branding menurut  Mosley,  R.  &  Schmidt  (2017)  adalah  proses  menciptakan tempat  kerja  yang  sangat  bagus  dan  kemudian  mempromosikannya  kepada talenta  yang  pengetahuan  dan  keterampilannya  dibutuhkan  oleh  organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran bisnisnya. Secara umum employer branding bertujuan  untuk  membuat  pegawai  merasa  nyaman  bekerja  dan  mencintai pekerjaanya  sehingga  menciptakan  suatu  ciri  khas  atau branding ,  melalui branding ini  dapat  mempromosikan  kepada  talenta-talenta  terbaik  yang dibutuhkan organisasi memiliki minat untuk bergabung (Watungadha, 2022).
Upaya employer  branding diantaranya  dengan  terus  mendorong pelaya nan  prima  sehingga  dapat  mencitrakan diri  “Bangga  Melayani  Bangsa”, berdasarkan  survei  pada  instansi  pemerintah  di  banyak  negara,  McKinsey menemukan  bahwa  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  tidak  hanya bermanfaat  terhadap  masyarakat  tetapi  juga  meningkatkan trust kepada pemerintah 9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan yang tidak sesuai
dengan  harapan  masyarakat.  Memiliki  pencapaian  tujuan  negara  9  kali  lebih besar, mengurangi risiko, dan bahkan dapat meningkatkan moral pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa employer branding “Bangga Melayani Bangsa” dengan mewujudkan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  adalah  hal  yang  sangat penting, dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah dan ASN itu sendiri (Suryana & Briando, 2022).

## 4. KESIMPULAN
Core values BerAKHLAK merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh seluruh ASN Kemenkumham dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai  pelayan  publik  yang  profesional,  inovatif,  dan  berintegritas.  ASN Kemenkumham  perlu  terus  meningkatkan  pemahaman,  kesadaran,  dan komitmen  dalam  menerapkan core  values BerAKHLAK  dalam  setiap  aktivitas kerja,  serta  melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  secara  berkala  untuk memastikan  konsistensi  dan  efektivitas  penerapan core  values BerAKHLAK. ASN Kemenkumham dapat menjadi contoh dan teladan bagi ASN lainnya dalam mewujudkan core values BerAKHLAK, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Core values ini  pada  akhirnya  akan  menciptakan  suatu  ciri  khas  atau branding ,  melalui branding ini  dapat  mempromosikan  kepada  talenta-talenta  terbaik  yang dibutuhkan  organisasi  agar  memiliki  minat  untuk  bergabung  sesuai  dengan slogan Bangga Melayani Bangsa. Garis akhir dari semua ini adalah terciptanya karakter ASN yang baik berkaitan dengan mengetahui yang baik ( knowing the good), mencintai yang baik ( loving the good), dan melakukan yang baik (acting the good).

## REFERENCES
Aspina,  A.  (2022). ASN  Berakhlak  Bangga  Melayani  Bangsa .  karya.brin.go.id. http://karya.brin.go.id/id/eprint/15070/1/Jurnal_Aspina_Badan%20Penge mbangan%20SDM%20Daerah%20Provinsi%20Sulawesi%20Tengah_20 22-4.pdf
Fadla,  Z.,  Yusran,  R.,  Alhadi,  Z.,  &  Sasmita,  S.  (2023).  Penerapan  Nilai-Nilai
Dasar ASN BerAKHLAK Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (2). https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8830
Inam, A. (2023). Hubungan Pengetahuan dan Sikap tentang Core Values ASN BerAKHLAK terhadap Perilaku Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK pada  ASN  di  lingkungan  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Lumajang. Sanskara Manajemen Dan Bisnis , 1 (2). https://sj.eastasouth- institute.com/index.php/smb/article/view/85
Martogi, A.,  Dwiputrianti,  S.,  &  Sufianti,  E.  (2023).  Strategi  Penerapan Budaya “ASN  Berakhlak”  Untuk  Mendukung  Kinerja  Pegawai  di  Kecamatan Batununggal  Kota  Bandung. Konferensi  Nasional  Ilmu  Administrasi  7.0 . http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/882
Mulyadi, A., Dwisasti, T., & Rahmanasari, C. (2023). Mewujudkan Pemerintahan Berkelas  Dunia  Melalui  Rekruitmen  Smart  Asn  Berakhlak  Di  Era  4.0.
Musamus Journal of Public Administration , 6 (1). https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/view/5412
Pribadi, D., & Fardila, U. (2023). Kajian Sosiologi dan Komunikasi Pada Karakter BerAKHLAK ASN. Nusantara Innovation Journal , 2 (1).
Rohmah, L., Cendana, G., & Garvera. (2023). Implementasi Budaya Kerja Core
Value Aaparatur Sipil Negar (ASN) BerAKHLAK. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi ,
20 (1). http://e-
journal.unwiku.ac.id/isip/index.php/DA/article/view/85
Suryana,  O.,  &  Briando,  B.  (2022).  Berakhlak  as  a  New  Foundation  of  Basic
Values for the State Civil Apparatus. The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social  Science , 2022 , 769 –781. Watungadha, F. (2022). Peran Widyaiswara Dalam Menerapkan Nilai Nilai Dasar
ASN Berakhlak Pada BPSDM Provinsi Papua. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum , 11 (4). http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2168