Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kabupaten Gowa
Abd. Rahman, Anggriani Alamsyah, Achmad Abdi Amsir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: abdrahmanbaharuddin23@gmail.com

## Abstrak
Studi  ini  mengkaji  tentang  peran  pemerintah  dalam  pengembangan  kopi arabika.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Bontolerung  yang  merupa- kan salah satu sentra perkebunan kopi arabika yang ada di dataran tinggi Kabupaten Gowa. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  fenomenologi. Penelitian  ini  menggunakan  teori  peran  pemerintah  dan  teori  pemberda- yaan  masyarakat.  Temuan  penelitian,  pertama;  Peran  regulator  di  mana pemerintah  kelurahan  membangun  jejaring  kemitraan  dengan  dinas-dinas terkait  sebagai  upaya  dalam  menjembatani  dan  membantu  masyarakat dalam  mengatasi  permasalahan.  Kedua,  peran  fasilitator  dalam  hal pembinaan  kelompok  tani  serta  fasilitasi  proposal  bantuan  dana.  Ketiga, peran  dinamisator  melalui  penyuluhan,  pengarahan  serta  pendampingan terkait upaya-upaya pengembangan kopi arabika.
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Petani

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  utama  dibentuknya negara  adalah  untuk  meningkatkan  kese- jahteraan  hidup  warga  negaranya,  dan salah  satu  langkah  untuk  mewujudkan  hal tersebut  adalah  melalui  pembangunan. Seperti  yang  kita  ketahui  bahwasanya pembangunan merupakan salah satu amanat  yang ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu  untuk  menciptakan  kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Paradigma  pembangunan  baru  beranggap- an bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas dasar inisiatif dan dorongan
dari  masyarakat,  artinya  masyarakat  harus diberikan  kesempatan  untuk  mengambil peran  secara  emansipatif  dalam  setiap proses  pembangunan,  mulai  dari  tahap pembuatan keputusan, penerapan keputus- an  hingga  pada  penikmatan  hasil  dan evaluasi.  Pembangunan  juga  erat  kaitan- nya  dengan  pengembangan  masyarakat karena dalam proses pembangunan diperlukan  upaya-upaya  untuk  mempersi- apkan  masyarakat  guna  memperkuat kelembagaannya  agar  mereka  mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatk- an  lingkungan  strategisnya  untuk  menca-
Peran Pemerintah dalam... | 16
pai  suatu  keberlanjutan  dalam  jangka panjang. Selain itu, dalam proses pengem- bangan  masyarakat  juga  diperlukan  keter- libatan  pihak  pemerintah  atau  pun  pihak- pihak  lain  untuk  menjamin  keberlanjutan dari  berbagai  hasil  yang  ingin  dicapai. Upaya  tersebut  merupakan  salah  satu wujud  nyata  dari  pemberdayaan  masyara- kat.
Permberdayaan  dipahami  sebagai  upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik  secara  individual  ataupun  secara kelompok  dalam  memecahkan  berbagai persoalan  yang  berkaitan  dengan  upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahter- aan  masyarakat. 1 Pemberdayaan  masyara- kat  juga  merupakan  sebuah  proses  peru- bahan  sosial  yang  menyangkut  usaha masyarakat  dengan  pihak  lain  di  luar sistem  sosialnya  untuk  menjadikan  sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan  yang  lebih  baik.  Proses  ini berlangsung  melalui  kegiatan  kolektif  dan berjejaring  yang  dikembangkan  masyara- kat sehingga mereka memiliki kemampuan dan  kemandirian  baik  secara  ekonomi, ekologi maupun sosial. 2
Untuk  memenuhi  keberdayaan  tersebut, istilah  pemberdayaan  pun  semakin  akrab menjadi  bagian  dari  realitas  kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat
1 Andreas & Enni
Savitri, Peran
Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  dan
Modal Sosial: Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir
(Pekanbaru: t.p., 2016), h. 13.
2 Ardito  Bhinadi, Penanggulangan  Kemiski- nan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat, Cet.  I (Yogyakarta: Deepublish, 2007), h. 23.
yang  bermukim  di  pedesaan  atau  semi- kota.  Bagi  masyarakat  pedesaan,  sektor pertanian  menjadi  sektor  yang  paling berpengaruh  terhadap  keberlangsungan hidup  mereka  karena  merupakan  mata pencaharian  pokok  mereka.  Selain  itu, sektor  pertanian  juga  memiliki  kontribusi besar  dalam  perekonomian  nasional  teru- tama  dalam  hal  penyedia  lapangan  peker- jaan,  penghasil  devisa  negara,  penyedia bahan  dasar  pangan  dan  bahan  baku industri.  Olehnya  itu,  pembangunan  desa melalui  pemberdayaan  masyarakat  petani juga  menjadi  salah  satu  bagian  dari program  pembangunan  nasional  yang tidak  dapat  dilepaskan  dari  prinsip  otono- mi daerah, sehingga dengan memberdaya- kan  masyarakat,  maka  masyarakat  telah dilibatkan  secara  aktif  membangun  kese- jahteraannya dan kesejahteraan negara.
Pada  pembangunan  pertanian,  tujuan pemberdayaan  diarahkan  pada  terwujud- nya  perbaikan  teknis  bertani,  perbaikan usaha  tani,  perbaikan  kehidupan  petani dan  masyarakat  serta  perbaikan  aksesibi- litas petani dan para pemangku kepenting- an  pertanian  terhadap  sumber  inovasi, input  usaha  tani,  pasar  dan  jaminan  harga serta  pengambilan  keputusan  politik. 3 Sehingga program-program pemberdayaan masyarakat  petani  yang  akan  dilaksana- kan harus mendukung terwujudnya tujuan- tujuan pembangunan tersebut.
3 Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebiato, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif Kebijakan  Publik ,  Cet.  V  (Bandung:  Alfabeta, 2019), h. 109.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Kopi  menjadi  salah  satu  komoditi  pertan- ian  yang  memiliki  kontribusi  besar  dalam perekenomian  nasional. 4 Sejak  ditanam  di Indonesia  pada  masa  penjajahan  Belanda, kopi  telah  menjadi  salah  satu  komoditi ekspor  terbesar  di  Indonesia.  Saat  ini, Indonesia  menjadi  negara  penghasil  dan ekportir  kopi  keempat  di  dunia  setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia. Faktor luas lahan  dan  produktivitas  menjadi  kendala mengapa  Indonesia  sampai  saat  ini  masih belum bisa bersaing dengan negara-negara penguasa kopi lainnya.
Luas  areal  perkebunan  kopi  di  Indonesia saat  ini  mencapai  1,26  juta  ha  dan  96% dari  total  lahan  perkebunan  pengusahaan- nya dilakukan oleh para petani skala kecil dengan  modal  dan  pengetahuan  pengemb- angan kopi yang minim, sehingga mayori- tas teknik pembudidayaannya masih belum  sesuai  dengan  anjuran Good Agriculture  Practise (GAP)  karena  masih menggunakan  bibit  asalan  atau  bibit  hasil peninggalan  Belanda  yang  sudah  tidak produktif  lagi.  Dari  luas  lahan  yang  men- capai  1,26  juta  ha,  kopi  yang  dihasilkan baru  mencapai  40-60%  dari  total  produk- tivitas  yang  bisa  diusahakan.  Artinya,  ke depan peluang untuk meningkatkan produktivitas  kopi  Indonesia  masih  sangat terbuka lebar sebab kondisi geografis yang dimiliki  sangat  ideal  untuk  perkembangan dan pengusahaan tanaman kopi, khususnya kopi  jenis  Arabika.  Terlebih,  saat  ini
4 Keputusan Menteri Pertanian No 511/Kpts/PD.310/9/2006  tentang Jenis  Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
permintaan pasar internasional lebih banyak  menyukai  kopi  arabika  dibanding kopi robusta.
Pemerintah  sejatinya  telah  merumuskan beberapa  kebijakan  terkait  dengan  penge- mbangan  dan  eksportir  kopi  guna  men- dukung  produktivitas  dan  mutu  kopi  di Indonesia.  Kebijakan-kebijakan  tersebut antara lain Permendag No. 27/M-
DAG/PER/7/2008  tentang  standar  mutu kopi  yang  diekspor,  Permendag  No.10/M- DAG/PER/5/2011  tentang  perizinan  eks- por  bagi  para  eksportir  kopi  dan  Permen- tan  No.  52/PERMENTAN/OT.140/9/2012 mengenai teknologi pasca panen. Kebijakan-kebijakan  tersebut  dijabarkan dalam  program  dan  strategi  pengembang- an  kopi  melalui  peningkatan  produksi, produktivitas dan mutu tanaman kopi yang berkelanjutan, revitalisasi lahan, penyedia- an bibit unggul, peningkatan kelembagaan petani  dan  sumber  daya  manusia,  pem- biayaan  petani  serta  penetapan  standar mutu  kopi  nasional  (sistem Defects  Value System sesuai  dengan  keputusan Interna- tional  Coffee  Organization ). 5 Tetapi  pada faktanya kebijakan-kebijakan tersebut masih  belum  terlaksana  dengan  baik sehingga  produktifitas  kopi  di  Indonesia masih  belum  maksimal,  terutama  bagi perkebunan-perkebunan  kopi  yang  bersta- tus perkebunan rakyat.
Topidi  merupakan  salah  satu  sentra penghasil  kopi  arabika  yang  ada  di Kabupaten  Gowa.  Kondisi  topografi  yang
5 Institut  Pertanian  Bogor,  “Peran  Komoditas Kopi  bagi  Perekonomian  Nasional”, Policy  Brief Institut Pertanian Bogor , No. 13 (2017), h. 1-3.
Peran Pemerintah dalam... | 18
berada  pada  ketinggian  1200  mdpl  men- jadi  hal  utama  tumbuh  suburnya  tanaman kopi  arabika  di  daerah  ini.  Awal  mula keberadaan kopi arabika di Topidi dimulai sejak  ±40  tahun  silam  dan  kemudian ditanam  secara  turun-temurun  oleh  warga Topidi.  Saat  ini,  tanaman  kopi  arabika menjadi  salah  satu  sumber  utama  pen- dapatan  ekonomi  masyarakat  setempat. Pada  umumnya,  para  petani  di  Topidi memiliki  keinginan  untuk  meningkatkan produktivitas  pertaniannya,  tetapi  karena banyaknya  kendala  yang  mereka  hadapi sehingga  mereka  sulit  untuk  mewujudkan apa  yang  mereka  inginkan.  Kurangnya pemahaman  petani  terhadap  budidaya yang  baik,  kurangnya  permodalan,  lemah- nya  kelembagaan  petani,  mentalitas  para petani  kopi  dalam  menjaga  produktivitas kopi  yang  sering  berbanding  terbalik dengan  hasil  yang  mereka  dapatkan ditambah  masih  kurangnya  pendampingan oleh  pemerintah  terkait  penanganan  kopi yang  tepat  menyebabkan  masih  menjalar- nya  kemiskinan  pada  petani  golongan kecil.
Salah  satu  potensi  kopi  yang  bisa  digarap dari  Topidi  adalah  tanaman  kopi  yang dibudidayakan  cenderung  mengarah  pada varietas  tunggal  dan single  origin .  Selain
itu,  kopi  Topidi  juga  memiliki  kualitas yang baik dengan cita rasa dan aroma yang khas  yaitu  memiliki fragrance/dry  aroma yang enzymatic (kombinasi  buah  jeruk segar  dan  buah  apel)  serta acidity yang sangat bright dan  floral,  sehingga  jika dikelola  secara  tepat  dan  benar  akan mampu  menjadi  salah  satu  bagian  dari specialty coffee .
Melihat  potensi  kopi  arabika  yang  ada  di Topidi,  dalam  beberapa  tahun  terakhir, masyarakat  di  bawah  binaan  Dinas Pertanian  serta  beberapa  prosessor  kopi sudah mulai memperhatikan dan mengem- bangkan  potensi  kopi  arabika  Topidi. Berdasarkan  hasil  observasi  menunjukkan bahwa  kopi  arabika  Topidi  sudah  bisa dikategorikan  sebagai  salah  satu specialty coffee ,  hal  ini  disandarkan  pada  hasil  uji citarasa  yang  dilakukan  oleh  AEKI  pada akhir  tahun  2020  di  Jakarta  di  mana  hasil cupping  score kopi  arabika  Topidi mencapai  81,75  poin.  Meskipun  saat  ini kopi  arabika  Topidi  sudah  mulai  berkem- bang,  namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa tingkat  kesejahteraan  dan  pengetahuan masyarakat  tentang  budidaya  kopi  masih terus  membutuhkan support yang  lebih agar  bisa  memaksimalkan  pengembangan kopi  arabika, terkhusus  dalam hal  kualitas dan  kontinyuitas  bahan  baku  yang  ter- sedia.  Oleh  karena  itu,  pengembangan potensi  kopi  yang  dimiliki  tidaklah  ter- lepas  dari  dukungan  sarana  dan  prasarana yang  memadai,  hal  ini  tentunya  meng- hendaki ada keterlibatan para stakeholders demi  tercapainya  tujuan  pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan swasem- bada pangan.
Berangkat  dari  permasalahan  tersebut, maka  penulis  merasa  tertarik  untuk melakukan  sebuah  penelitian  tentang sejauhmana  peran  pemerintah  dalam pengembangan  kopi  arabika  di  Kabupaten Gowa.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## TINJAUAN PUSTAKA
Berikut  ini  dipaparkan  studi-studi  ter- dahulu  yang  memiliki  relevansi  dengan topik  penelitian  ini,  di  mana  penelitian- penelitian tersebut dapat membantu dalam memetakan  hal-hal  apa  yang  sudah  dan belum dibidik oleh peneliti sebelumnya.
Eko  Prasetyo  dalam  penelitiannya  tentang "Analisis  Peran  Pemerintah  dalam  Pem- berdayaan  Petani  Kopi  sebagai  Upaya Meningkatkan  Hasil  Produksi  dan  Nilai Jual  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah (Studi  pada  Masyarakat  Petani  Kopi  di Pekon Penantian Ulu Belu Kecamatan Ulu Belu  Kabupaten  Tanggamus)”. 6 Berdasar- kan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa dalam  keterlibatan  pemerintah  dalam proses  pemberdayaan  masyarakat  masih sangat  minim,  yaitu  hanya  sebatas  mem- berikan  bantuan  pupuk  subsidi  dan  pem- bangunan  infrastruktur.  Adapun  proses pemberdayaan  yang  selama  ini  terlaksana dilakukan  oleh  pihak  swasta  melalui Program Sekolah Lapang. Dalam program tersebut,  masyarakat  diedukasi  mengenai tatacara  pengolahan  kopi  dan  manajemen keuangan  yang  baik.  Yang  mana,  proses pemberdayaan  yang  telah  berjalan  sejati- nya  telah  sesuai  dengan  prinsip  Ekonomi Islam,  yaitu  prinsip ta’awūn atau  prinsip saling membantu.
6 Eko  Prasetyo,  “Analisis  Peran  Pemerintah dalam  Pemberdayaan  Petani  Kopi  sebagai  Upaya Meningkatkan Hasil Produksi dan Nilai Jual dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat  Petani  Kopi  di  Pekon  Penantian  Ulu Belu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi (Lampung: Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Universitas  Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmi tentang  "Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Industri  ber- basis  Ekonomi  Kreatif  di  Kabupaten Bantaeng". 7 Dalam  penelitian  ini  dijelas- kan  bahwasanya  ada  tiga  upaya  yang dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Banta- eng  dalam  melakukan  poses  pemberd- ayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Bantaeng yaitu  memperbaiki  tatanan  regulasi  terkait pemberdayaan masyarakat berbasis ekono- mi kreatif, pengarahan strategi dan menga- dakan  pelatihan  serta  pembinaan,  di  mana upaya-upaya  tersebut  selama  ini  telah berjalan  dengan  baik  dan  sudah  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wiyanti  Wahyuni  dalam  penelitiannya tentang  "Strategi  Pemberdayaan  Masyara- kat Petani melalui Pengembangan Agribis- nis  (Studi  Kasus  Gapoktan  Subur  Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupa- ten Purbalingga)". 8 Penelitian ini menjela- skan  tentang  strategi  yang  dilakukan  oleh Gapoktan  Subur  Desa  Kedungjati  dalam memberdayakan  masyarakat,  yang  mana strategi  yang  diterapkan  adalah    strategi  5 P,  yaitu Pemungkinan dalam  hal  pengad- aan  bibit  unggul; Penguatan kelembagaan
7 Rahmi,  “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri berbasis Ekonomi  Kreatif  di  Kabupaten  Bantaeng”, Skripsi (Makassar:  Fakultas  Ushuluddin  dan  Filsafat Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar, 2018).
8 Wiyanti  Wahyuni,  “Strategi  Pemberdayaan Masyarakat Petani melalui Pengembangan Agribisnis  (Studi  Kasus  Gapoktan  Subur  Desa Kedungjati,  Kecamatan  Bukateja,  Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi (Purwokwerto:  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Institut  Agama  Islam Negeri Purwokerto, 2018).
Peran Pemerintah dalam... | 20
masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pertemuan  rutin, Perlindungan melalui pengelolaan  saluran  irigasi; Penyokongan melalui Koperasi LKM-A; dan Pemelihar- aan usaha tani.
Ira  Ferianti  dengan  judul  "Pemberdayaan Masyarakat  Petani  dalam  Meningkatkan Hasil Panen Padi melalui Program Kelom- pok  Tani  (Studi  pada  Kelompok  Tani Sumbersari  Dusun  Sumbersari  Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kab- upaten  Pringsewu)". 9 Dari  hasil  penelitian dikemukakan  bahwasanya  program  pemb- erdayaan  yang  dicanangkan  oleh  Kelom- pok Tani Sumbersari telah berjalan dengan baik  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan oleh  para  petani  Dusun  Sumbersari  dan sudah mampu membantu masyarakatuntuk meningkatkan  produktivitas  padi  mereka. Para petani yang tergabung dalam Kelompok  Tani  Sumbersari  mengaku bahwa  mereka  mengalami  peningkatan hasil  panen  sebanyak  0,3  ton  padi  kering dari  lahan  seluas  1/2  ha  yang  mereka usahakan.

## TINJAUAN TEORITIS

## Teori Peran Pemerintah
Peran  tidak  lepas  kaitannya  dengan  status dan  kedudukan  seseorang  ataupun  lem- baga. Oleh karenanya, konsep peran selalu
9 Ira  Ferianti,  “Pemberdayaan  Masyarakat Petani  dalam  Meningkatkan  Hasil  Panen  Padi Melalui  Program  Kelompok  Tani  (Studi  pada Kelompok  Tani  Sumbersari  Dusun  Sumbersari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)", Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Lampung, 2018).
dikaitkan pada status dan kedudukan yang dimiliki  seseorang  ataupun  yang  melekat pada  sebuah  lembaga.  Soerjono  Soekanto menjelaskan  bahwa  peran  merupakan aspek  yang  dinamis  dari  sebuah  keduduk- an  atau  status.  Apabila  seseorang  atau kelompok  telah  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukan- nya,  maka  ia  telah  menjalankan  suatu peranan. 10 Sementara  itu,  Miftah  Thoha mendefenisikan peranan sebagai rangkaian perilaku  yang  teratur  yang  timbul  karena adanya suatu jabatan tertentu. Ia menjelas- kan  bahwa  bahwa  timbulnya  peran dikarenakan  seseorang  menyadari  bahwa dirinya  tidak  mungkin  untuk  bekerja secara  individu.  Hal  tersebut  dikarenakan masing-masng  individu  atau  pun  kelom- pok  memiliki  lingkungan  yang  setiap  saat menuntut  mereka  untuk  senantiasa  saling berinteraksi. 11
Dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah, konsep  peran  merujuk  pada  kedudukan dan  fungsi-fungsi  yang  dimiliki  pemerin- tah  selaku  fasilitator  dalam  wilayah  yang ia  pimpin.  Sebagai  bagian  dari  instansi birokrasi,  pemerintah  desa  dan  kelurahan pada  dasarnya  memiliki  beberapa  peran dalam melakukan tugas pemberdayaannya. Beberapa peran tersebut di antaranya 12 :
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta:  PT  Raja  Grapindo  Persada, 2003), h. 211.
11 Miftah  Thoha, Perilaku  Organisasi  Konsep Dasar dan Aplikasinya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 10.
12 Anggreyni Raintung, dkk.,  “Peran Pemerin- tah  Desa  dalam  Pemberdayaan  Kelompok  Tani  di Desa  Mobuya  Kecamatan  Passi  Timur  Kabupaten Bolaang Mongondow”, Jurnal Governance , Vol. 1, No. 2 (2021), h. 1-9.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
a. Peran Regulator, yaitu menyiapkan arah  untuk  menyeimbangkan  pen- yelenggaraan  pembangunan  mela- lui  penerbitan  peraturan-peraturan. Sebagai  regulator,  pemerintah  me- mberikan  acuan  dasar  kepada  ma- syarakat  sebagai  instrumen  untuk mengatur  segala  pelaksanaan  pem- berdayaan.
b. Peran Dinamisator,  yaitu mengger- akkan  partisipasi  masyarakat  jika terjadi  kendala  dalam  proses  pem- bangunan,  mendorong  dan  memer- hatikan  dinamika  pembangunan melalui  pemberian  bimbingan  dan pengarahan kepada masyarakat.
c. Peran  Fasilitator,  yaitu  mencipta- kan  kondisi  yang  kondusif  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk menjembatani  berbagai  kepenting- an masyarakat dalam mengoptimal- kan  program  pembangunan  yang diwujudkan  melalui  bidang  penda- mpingan dan bidang permodalan.
d. Peran  Katalisator,  yaitu  berposisi sebagai  agen  yang  mempercepat pengembangan  potensi  daerha  dan negara  yang  kemudian  bisa  men- jadi  modal  sosial  untuk  memba- ngun partisipasi.

## Teori Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  diartikan  sebagai  upaya pemberian atau optimasi daya yang dimili- ki  dan  atau  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat, baik dalam pengertian pening- katan  "kemampuan  dan  keberanian"  mau- pun daya dalam arti penguatan "kekuasaan
dan  posisi-tawar"  masyarakat. 13 Pember- dayaan masyarakat mengacu pada pening- katan  kemampuan  masyarakat  untuk mendapatkan  dan  memanfaatkan  akses  ke dan  kontrol  atas  sumber-sumber  hidup penting  melalui  partisipasi  masyarakat yang  aktif  dan  kreatif. 14 Partisipasi  dalam konteks  ini  diartikan  sebagai  mengikut sertakan  masyarakat  untuk  mulai  sadar akan  situasi  dan  masalah  yang  mereka hadapi, serta berupaya untuk mencari jalan keluar  yang dapat dipakai demi mengatasi masalahnya.  Partisipasi  juga  membantu masyarakat  untuk  melihat  realitas  sosial- ekonomi  dan  proses  desentralisasi  yang dilakukan  dengan  memperkuat  sistem distribusi di tingkat bawah.
Ide utama pemberdayaan selalu bersentuh- an  dengan  konsep  kekuasaan.  Kekuasaan senantiasa  hadir  dalam  konteks  relasi- sosial  antar  masyarakat.  Artinya  kekuasa- an  lahir  karena  adanya  relasi  sosial. Karena  itu,  kekuasaan  dan  hubungan kekuasaan  dapat  berubah.  Sehingga  deng- an  pemahaman  kekuasaan  seperti  ini, pemberdayaan  sebagai  sebuah  proses perubahan  kemudian  memiliki  konsep yang  berbeda.  Dengan  kata  lain  kemung- kinan  terjadinya  proses  pemberdayaan sangat  bergantung  pada  dua  hal  yaitu, bahwa  kekuasaan  dapat  berubah-jika kekuasaan  tidak  dapat  berubah  maka
13 Rahman  Mulyawan, Masyarakat,  Wilayah dan  Pembangunan, Cet.  I  (Bandung:  UNPAD Press, 2016), h. 49.
14 Elly M. Setiadi  & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya ,  Cet.  IV  (Jakarta:  Kencana,  2015), h. 810.
Peran Pemerintah dalam... | 22
pemberdayaan  tidak  mungkin  terjadi dengan cara apapun dan bahwa kekuasaan dapat  diperluas-konsep  ini  menekankan pada  pengertian  kekuasaan  yang  tidak statis melainkan dinamis. 15
Menurut  sudut  pandang  kekuasaan  pem- berdayaan dipahami sebagai berikut 16 :
a. Kelompok Pluralis memaknai pem- berdayaan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  daya  seseorang  atau kelompok-kelompok masyarakat untuk  dapat  bersaing  dengan  kelo- mpok  lain  dalam  suatu  “aturan” tertentu.
b. Kelompok  Elitis  memaknai  pem- berdayaan  sebagai  upaya  untuk mempengaruhi  elit,  mengkronfron- tasi  elit,  serta  berusaha  melakukan perubahan terhadap praktik-praktik dan struktur yang elitis.
c. Kelompok  Strukturalis  memahami pemberdayaan sebagai upaya pem- bebasan,  transformasi  struktural secara  fundamental,  dan  eliminasi struktural atau sistem yang opresif.
d. Kelompok Post-Strukturalis mema- knai  pemberdayaan  sebagai  upaya mengubah  diskursus  serta  meng- hargai  subjektivitas  dalam  pema- haman realitas sosial.
Konsep  lain  yang  juga  menurut  Ife  men- jadi  kunci  pemberdayaan  adalah  adanya Kaum  yang  dirugikan  ( the  disadvantage ).
15 Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebiato,
2019 , h. 29. 16 Jim  Ife  &  Frank  Tesoriero, Community Development:  Alternatif  Pemberdayaan  Masyar- akat  di  Era  Globalisasi ,  Edisi  Ke-3  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2016) , h. 131-137.
Konsep  ini  menekankan  bahwa  proses pemberdayaan  dilihat  bukan  hanya  dari apa  yang  membentuk  kekuasaan  tersebut, tetapi  juga  sifat  dari  keadaan-keadaan yang  merugikan.  Dalam  konsep  ini  ada tiga  kategori  utama  dari  keadaan-yang- dirugikan,  yakni  kelompok  yang  kurang beruntung  secara  truktural  primer  (kelas, gender  dan  ras);  Kelompok  yang  kurang beruntung  lainnya  (manula,  para  penyan- dang  cacat,  orang-orang  yang  terisolasi baik  secara  geografis  maupun  secara sosial);  serta  Kelompok  yang  secara personal kurang beruntung. 17
Terkait  hal  ini,  Mardikanto  merumuskan empat  upaya  pokok  dalam  setiap  kegiatan pemberdayaan  masyarakat,  yaitu:  a)  bina manusia  yang  difokuskan  pada  peningkat- an  kemampuan  dan  posisi-tawar  masyara- kat,  b)  bina  usaha  melalui  peningkatan pengetahuan  teknis;  perbaikan  manaje- men;  pengembangan  jiwa  kewirausahaan; peningkatan  aksesibilitas  terhadap  modal, pasar  dan  informasi;  dan  advokasi  kebija- kan  yang  berpihak  kepada  pengembangan ekonomi rakyat, c) bina lingkungan dan d) bina  kelembagaan  di  mana  bina  kelemba- gaan tidak cukup hanya dengan pembentu- kan  lembaga-lembaga  yang  diperlukan, tetapi  hal  terpenting  adalah  seberapa  jauh kelembagaan  yang  dibentuk  tersebut  telah berfungsi secara efektif. 18
17 Jim  Ife  &  Frank  Tesoriero,  2016,  h.  145- 148.
18 Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebiato,
2019, h. 114-117.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 19 Fokus  penelitian ini mengkaji  tentang  peran  pemerintah  dalam pengembangan  kopi  arabika  di  Kelurahan Bontolerung. Dalam menganalisis persoal- an  di  atas,  selain  menggunakan  sejumlah teori,  penulis  pun  menggunakan  pendeka- tan  dalam  penelitian  ini.  Dalam  hal  ini, penulis menggunakan pendekatan fenome- nologi  dengan  melihat  kondisi  sosial- politik  yang  terjadi  dalam  proses  pember- dayaan  masyarakat  di  Kelurahan  Bonto- lerung. 20 Dengan  melakukan  observasi, wawancara  atau  interview  kepada  pihak- pihak yang memiliki kapabilitas atau basis keilmuan  yang  sesuai  dengan  topik penelitian  penulis,  kemudian  dokumentasi yang  dilakukan  dengan  memotret  kegia- tan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan riset  yang  dilakukan  serta  berfoto  dengan para informan sebagai bukti empirik. 21
Adapun  teknik  analisis  data  pada  pene- litian  ini  adalah  teknik  deskriptif  dengan menerapkan  langkah-langkah  analisis  data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  Data  yang  didapatkan  di  lapangan dipilih  hal-hal  yang  dianggap  penting menjadikannya  dalam  pembahasan  yang
19 Danu  Eko  Agustinova, Memahami  Metode Penelitian Kualitatif; Teori  & Praktik , (Yogyakar- ta: Calpulis, 2015), h. 9.
20 Salim  &  Syahrum, Metode  Penelitian Kualitatif (Bandung:  Citapustaka  Media,  2012),  h. 91-92.
21 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:  Alfabeta, 2014), h. 230-233.
singkat  untuk  kemudian  melakukan  pena- rikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kelurahan Bontolerung
Fungsi  pemerintah  dalam  kaitannya  deng- an proses pemberdayaan adalah mengarah- kan warga masyarakatnya pada kemandiri- an  dan  pembangunan  demi  terciptanya kemakmuran dalam kehidupan bermasyar- akat.  Dalam  hal  ini,  upaya  pemberdayaan masyarakat  pada  dasarnya  tidak  bisa dilepaskan  ataupun  diserahkan  begitu  saja kepada  masyarakat  yang  bersangkutan. Proses pemberdayaan akan berjalan secara optimal jika didukung dengan keterlibatan pemerintah  secara  lebih  optimal  pula. Selain  itu,  peran  serta  pemerintah  dalam proses pemberdayaan juga bertujuan untuk menjamin keberlanjutan hasil yang hendak dicapai oleh masyarakat.
Sebagai  bagian  dari  perangkat  daerah kabupaten,  pemerintah  kelurahan  menjadi menjadi  faktor  penentu  dalam  keberhasil- an  program  pemberdayaan  masyarakat  di wilayah  kelurahan.  Olehnya  itu,  seluruh perangkat  kelurahan  bertanggungjawab atas  jalannya  roda  pemerintahan  dan  roda pembangunan sehingga keberhasilan prog- ram yang ada di kelurahan bergantung dari seberapa  besar  peranan  pemerintah  kelur- ahan dalam menjalankan tugas dan fungsi- nya.  Begitu  pula  dengan  peranannya dalam  memengaruhi  masyarakat  untuk turut serta dalam sebuah program pember- dayaan masyarakat.
Peran Pemerintah dalam... | 24
Sehubungan  dengan  penelitian  ini  untuk melihat  seberapa  aktif  peran  pemerintah dalam  melakukan  proses  pemberdayaan terkhusus  mengenai  pengembangan  kopi bisa  dilihat  dari  beberapa  peran  pemerin- tah,  baik  sebagai  fasilitator,  dinamisator, regulator atau pun katalisator.

## Pemerintah Kelurahan sebagai Regulator
Salah  satu  prasyarat  dan  faktor  utama dalam  melakukan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat adalah perlu adanya kebijakan pemerintah untuk pembangunan di tingkat nasional  dan  penjabarannya  oleh  aparat pemerintah  di  tingkat  regional  dan  lokal, serta  langkah-langkah  pelaksanaan  yang telah  dimusyawarahkan  oleh  masyarakat setempat. Dengan adanya ketegasan dalam bentuk  kebijakan  pemberdayaan  masyara- kat  tentu  akan  sangat  menentukan  seber- apa jauh aktivitas  yang  akan dilaksanakan oleh  para  penguasa  wilayah  dan  aparat pemberdayaan  masyarakat  itu  sendiri untuk menggerakaan partisipasi masyarak- at  demi  tercapainya  tujuan  pembangunan yang  diinginkan. 22 Salah  satu  hal  yang kemudian  perlu  menjadi  catatan  bahwa kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang dilaksanakan  harus  selalu  mengacu  dan merupakan  bagian  integral  yang  tidak boleh terlepas bahkan harus memperlancar pelaksanaaan  serta  tercapainya  tujuan- tujuan pembangunan.
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pember- dayaan tersebut, pemerintah dapat menem- patkan posisinya sebagai: Pertama, pelak-
22 Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebiato, 2019, h. 193.
sana  kebijaksanaan  ekonomi,  di  mana pemerintah  secara  aktif  dapat  melakukan perubahan  dan  pembenahan  masalah- masalah  ekonomi; Kedua, sebagai  konsu- men, produsen sekaligus investor, di mana pemerintah  berkemampuan  untuk  mendo- rong  kegiatan  yang  bersentuhan  langsung dengan  barang  barang  yang  diproduksi, dikonsumsi  maupun  yang  ditanamkan; Ketiga, sebagai  pengelola  perusahaan, pemerintah  secara  aktif  mempengaruhi pasar dan pemasaran di samping memberi- kan  stimulan  bagi  tumbuh  dan  berkemba- ngnya perusahaan-perusahaan swasta; Keempat ,  pemerintah  sebagai  pengatur masyarakat  ( regulator ),  pemerintah  mam- pu  menyusun  perundang-undangan  yang memuat  peraturan  dan  sanksi,  sehingga derap pembangunan yang dilakukan mam- pu berjalan pada jalur yang dikehendaki. 23
Adapun  hasil  wawancara  penulis  dengan Silviana Lestari selaku Lurah Bontolerung terkait  upaya  kebijakan  pemerintah  meng- enai  pengembangan  kopi,  dalam  tuturnya menjelaskan  bahwa: Terkait  kebijakan mengenai  pemberdayaan  ataupun  peng- embangan  kopi  sejauh  ini  masih  belum ada  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan pemda  secara  sah  (artinya  yang  dalam bentuk  tulisan),  mungkin  lebih  ke  dinas- dinas terkait. Sepengetahuan saya kebijak- an-kebijakan  dinas  terkait  (Dinas  Perke- bunan  dan  Pertanian)  itu  seperti  rutin mengadakan pelatihan terkait pengemban- gan  kopi.  Kita  di  kelurahan  hanya  men- jembatani  pelaksanaan  kegiatan  tersebut,
23 Sunyoto  Usman, Pembangunan  dan  Pem- berdayaan  Masyarakat, Cet.  I  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
kita  ikutkan  beberapa  perwakilan  kelom- pok  tani  untuk  hadir  dalam  kegiatan- kegiatan tersebut. Sedangkan kebijakan di kelurahan  sendiri  arahnya  lebih  ke pengusulan  rencana  pembangunan,  kita mengusahakan  supaya  bagaimana  pada setiap  kegiatan  Musrembang,  sedikitnya ada  satu  atau  dua  usulan  rencana pembangunan yang bisa mendukung peng- embangan  kopi  yang  ada  di  Bontolerung. Seperti  halnya  pada  Musrenbang  Kelura- han  tahun  ini  kami  mengusulkan  bantuan bibit kopi untuk 60 ha dan bantuan pupuk ke pengusulan Musrembang Kecamatan. 24
Pernyataan  Silviana  Lestari  dipertegas oleh  Suaib  selaku  Ketua  Lembaga  Pem- berdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Bonto- lerung,  bahwa: Melalui  kegiatan  Musren- bang kemarin pemerintah kelurahan mela- lui  Dinas  Pertanian  mengusulkan  untuk mencarikan bibit unggul untuk para petani yang ada di Topidi sebab kopi yang ada di Topidi  sekarang  sudah  mau  diremajakan. Bahkan,  usulan  pengadaan  bibit  tersebut kita  masukkan  sebagai  skala  prioritas kedua,  setelah  usulan  pelanjutan  pengas- palan di Topidi, dan skala prioritas ketiga dan  keempat  adalah  perbaikan  saluran irigasi  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  fasilitas  umum,  seperti  sekolah dan sebagainya. 25
Sesuai  dengan  pernyataan  informan  di atas,  maka  dapat  dipahami  bahwasanya peran  pemerintah  kelurahan  sebagai  regu-
24 Silviana  Lestari,  Lurah Bontolerung, wawa- ncara , 08 Juni 2021.
25 Suaib,  Ketua  LPM  Kelurahan  Bontolerung, wawancara , 03 Juni 2021.
lator dalam menjalankan program pember- dayaan masyarakat terkhusus dalam pengembangan  kopi  berdasarkan  pada peraturan daerah yang berlaku, baik dalam pembentukan  maupun  pelaksanaan  prog- ram  pemberdayaan  masyarakat,  dalam  hal ini  adalah  PP  Nomor  73  tahun  2005 tentang  Kelurahan  serta  aturan-aturan yang dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait.
Selain itu, dalam menjalankan peran regu- latornya,  pemerintah  juga  dituntut  untuk mampu mengatasi kendala yang dirasakan oleh  masyarakat  dengan  memberikan motivasi atau pun solusi atas permasalahan yang  dikeluhkan  masyarakat  guna  mem- pengaruhi masyarakat untuk meningkatkan mutu  hidupnya.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, Kepala Lingkungan Topidi dalam penuturannya  menjelaskan  bahwa: Duku- ngan  pemerintah  dalam  pengembangan kopi  di  Topidi  sejauh  ini  sudah  cukup lumayan  terjalin  dengan  baik.  Ketika  ada masalah  kita  bisa  koordinasikan  dengan pemerintah terkait penanganannya, solusi- nya  agar  bagaimana  masyarakat  bisa aman  dan  lancar  dalam  pengembangan kopi.  Sebagai  contoh  kecil,  kita  di Lingkungan  Topidi  hampir  60%  lahan kopi  yang  kita  kelola  berada  dalam kawasan kehutanan, solusi yang kemudian pemerintah  (kelurahan)  yang  diberikan adalah  mengkerjasamakan  kelompok  tani yang  ada  di  Topidi  ini  dengan  pihak kehutanan  selaku  pemilik  lahan.  Salah satu  keamanan  masyarakat  untuk  tetap mengelola  kawasan  kehutanan  adalah
Peran Pemerintah dalam... | 26
dengan  pembinaan  kelompok  tani  yang ada dalam kawasan. 26
Dari  hasil  penelitian  ini  juga  dapat dikatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator  adalah  menyiapkan  arah  guna menyeimbangkan  penyelenggaran  pemba- ngunan  melalui  penerbitan  peraturan- peraturan dalam rangka menciptakan efek- tivitas  dan  tertib  administrasi  pembangun- an.  Selain  itu,  sebagai  regulator,  pemeri- ntah  juga  membuat  aturan  atau  program- program  yang  memberikan  acuan  dasar kepada  masyarakat  sebagai  instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksana- an pemberdayaan.

## Pemerintah Kelurahan sebagai Fasilitator
Peran pemerintah dalam kaitannya sebagai fasilitator  yaitu  memberikan  kemudahan dan  atau  menunjukkan  sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyara- kat dan pemangku kepentingan pembangu- nan.  Dalam  pengertian  peran  fasilitasi, termasuk  di  dalamnya  adalah  peran mediasi  atau  perantara  antar  pemangku kepentingan  pembangunan  lainnya  (men- jembatani  kepentingan  berbagai  pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). 27 Sebagai  fasilitator,  pemerintah harus  bersifat  proaktif  dengan  cara  terjun dan  berdialog  langsung  dengan  masyara- kat.  Beberapa  pendekatan  yang  memung- kinkan  untuk  diterapkan  dalam  kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) upaya
26 Abd  Kadir,  Kepala  Lingkungan  Topidi, wawancara , 15 Juni 2021.
27 Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebiato,
2019, h. 143.
pemberdayaan  masyarakat  harus  terarah pada kelompok yang “lemah”; (2) pendek- atan  kelompok  untuk  memudahkan  peme- cahan  masalah  yang  dihadapi  bersama- sama,  dan;  (3)  pendampingan  yang dilakukan  selama  proses  pemberdayaan harus bersifat lokal, teknis dan khusus. 28
Adapun  peran  fasilitator  yang  dilakukan pemerintah  sehubungan  dengan  penelitian ini  yaitu  bagaimana  pemerintah  memain- kan  perannya  dalam  hal  fasilitasi  dalam bidang pendampingan yang dikembangkan melalui  pengembangan  dan  pembinaan masyarakat  melalui  kelompok  tani  serta fasilitasi  dalam  bidang  bantuan  usaha. Terkait  peran  fasilitasi  dalam  bidang pendampingan, pemerintah Kelurahan Bontolerung  dalam  melakukan  pember- dayaan  yaitu  dengan  melakukan  fasilitasi melalui  pengembangan  kelompok  tani yang  ada.  Serta,  peran  pemerintah  dalam mengevaluasi  masyarakat  melalui  keman- dirian  dan  kerjasama  dalam  melakukan pengembangan kopi arabika.Salah seorang informan  memberikan  informasi  perihal proses  pemberdayaan  yang  ada  di  Kelu- rahan  Bontolerung,  dalam  pemapa-rannya menyatakan  bahwa: Sejauh  ini,  upaya pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah  di  kelurahan  adalah  memak- simalkan  kelompok  tani  yang  sudah  ada, kita fasilitasi supaya memudahkan masya- rakat untuk mendapatkan bantuan, utama- nya  bantuan  pupuk,  kita  bina,  kita koordinir,  kita  jalin  kerjasama  yang  baik, kemudian  kita  kerjasamakan  juga  dengan
28 Koirudin, Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi di  Indonesia (Malang:  Averroes  Press,  2005),  h. 147.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
pihak-pihak  (dinas-dinas)  terkait.  Selain itu,  pihak  pemerintah  kelurahan  berkewa- jiban untuk memberikan perlindungan dan pengawasan  kepada  kelompok  tani  yamg ada. 29
Sesuai  dengan  hasil  pernyataan  informan di atas, maka dapat diketahui peran peme- rintah  dalam  proses  pemberdayaan  sudah berlangsung  dengan  baik,  yaitu  dengan menjalin  hubungan  dengan  kelompok  tani yang  ada,  membina  dan  mengkoordinir setiap  program  yang  dilakukan  oleh  kelo- mpok  tani  serta  memfasilitasi  kelompok tani  untuk  mendapatkan  bantuan  serta membangun  jejaring  dan  kemitraan  terha- dap  dinas-dinas  terkait,  seperti  yang dilakukan  terhadap  KTH  Parangmaha yang dikerjasamakan dengan Dinas Perkebunan  dan  Pertanian  serta  Dinas Kehutanan,  dalam  hal  ini  KTH  Parang- maha  berada  di  bawah  binaan  KPH Je’neberang  I.  Informan  juga  menambah- kan  bahwa  saat  ini  pihak  kelurahan  kem- bali  mengusulkan  pembentukan  kelompok tani  (yang  khusus  menangani  kopi)  di Lingkungan Panaikang. Menurut penjelas- an  informan  usulan  pembentukan  kelom- pok  tani  tersebut  sudah  disetujui  peme- rintah  kecamatan  dan  pengusulannya sudah  masuk  ke  Kementrian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Republik Indonesia.
Kelompok  tani  pada  dasarnya  memiliki peran yang sangat penting dalam menduk- ung pengelolaan sumber daya masyarakat,
29 Muh.  Saleh,  Sekretaris  Lurah  Bontolerung, wawancara , 03 Juni 2021.
kelompok tani menjadi wadah belajar bagi masyarakat  serta  menjadi  jembatan  bagi masyarakat  agar  mudah  dalam  mendapat- kan  bantuan,  terkhususnya  bantuan  pupuk bersubsidi.  Di  mana  salah  satu  syarat untuk  mendapatkan  bantuan  adalah  masy- arakat  harus  tergabung  dan  menjadi  ang- gota kelompok tani.
Adapun  hasil  wawancara  bersama  Lurah Bontolerung  terkait  peran  pemerintah dalam pengembangan  kopi  arabika, dalam penjelasannya  mengatakan  bahwa: Dari segi  pemberdayaan  masyarakat,  kita  di kelurahan  sejauh  ini  masih  belum  terlalu maksimal mengingat kondisi kita sekarang yang  berstatus  sebagai  kelurahan,  yang tentu  berbeda  dengan  desa,  kita  di kelurahan  masih  terbatas,  kita  tidak  bisa mengelola  sendiri  sumber  daya  yang  ada di  wilayah  pemerintahan  kami,  melainkan hanya  dilakukan  oleh  dinas-dinas  terkait. Jadi  untuk  sementara  upaya  yang  kami lakukan  dalam  hal  pemberdayaan  hanya sebatas  memberikan  pengawasan  ataupun mem-fasilitasi  mereka  untuk  mendapatkan bantuan.  Untuk  saat  ini,  pemerintah sendiri  perannya  lebih  ke  perkenalan potensi  kopinya  Topidi,  memfasilitasi pemasarannya,  misalnya  (produk  kopi Topidi)  kami  ikutkan  dalam  pameran- pameran kopi, atau ketika ada event-event pemerintah, seperti event Beautiful Malino kemarin,  kopi  yang  ada  di  kelompok  tani kita ambil sampelnya untuk dipamerkan di event-event  atau  pameran-pameran  ter- sebut.  Kemudian,  kita  bantu  fasilitasi proposalnya  ke  dinas-dinas  terkait  untuk
Peran Pemerintah dalam... | 28
mendapatkan  bantuan,  dalam  hal  ini Dinas Pertanian dan Perkebunan. 30
Berdasarkan  hasil  penjelasan  Lurah  Bon- tolerung di  atas, maka diketahui bahwasa- nya  selama  ini  program  pemberdayaan yang  telah  dijalankan  pemerintah  masih belum  terlalu  maksimal  mengingat  status Bontolerung  yang  masih  menjadi  kelura- han.  Sejauh  ini  pemerintah  kelurahan hanya  melakukan  pengawasan  terhadap kelompok tani yang ada. Sementara dalam hal pengembangan kopi, pemerintah hanya berperan  dalam  hal  perkenalan  potensi kopi  Topidi,  seperti  dengan  mengikutkan sampel  kopi  Topidi  ke event-event peme- rintah, serta memfasilitasi proposal bantuan  yang  diajukan  kelompok  tani  ke dinas-dinas terkait.
Selain fasilitasi dalam hal pemberian bim- bingan, fasilitas modal usaha juga menjadi salah  satu  hal  penting  dalam  kaitannya melakukan  program  pemberdayaan,  kare- na akan berdampak pula terhadap perbaik- an  mutu  hidup  masyarakat,  khususnya dalam  bidang  ekonomi.  Terkait  dengan bantuan  modal  usaha,  salah  satu  langkah yang dilakukan pemerintah adalah pembe- rian  izin  dalam  proposal  bantuan  usaha serta pemberian dukungan terhadap kegia- tan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masya- rakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Ketua  Lembaga  Pemberdayaan  Masyara- kat  Kelurahan  Bontolerung,  Suaib  dalam ulasannya  menjelaskan  bahwa: Dari  segi bantuan  usaha,  kita  dari  pemerintah
30 Silviana  Lestari,  Lurah Bontolerung, wawa- ncara , 08 Juni 2021.
sejauh ini memang masih belum maksimal, karena  mengingat  kondisi  kita  sebagai kelurahan,  yang  mana  secara  keuangan ADK  yang  kita  kelola  terbilang  kecil, sehingga  tidak  terlalu  banyak  kegiatan- kegiatan pemberdayaan yang bisa ditutupi oleh dana pemerintah. Untuk di kelurahan sendiri bentuk kerjasama yang kami terap- kan hanya bersifat pemberian izin terhad- ap  kelompok  tani  ketika  ingin  melakukan kegiatan  dan  lain  sebagainya,  untuk  sis- tem ataupun prosesnya kita kembalikan ke masing-masing  kelompok.  Selanjutnya, setiap ada pengucuran dana yang diterima oleh  warga  harus  dalam  bentuk  barang, jadi  sekarang  kita  hanya  memfasilitasi warga  berupa  pengadaan  tiga  roda (kaisar)  di  tiap  lingkungan  dan  mesin pembabat  rumput  di  setiap  RW.  Dan  itu bisa dipergunakan warga untuk membabat rumput yang ada di kebun mereka. 31
Berdasarkan  informasi  di  atas  memperli- hatkan bagaimana dukungan yang diberik- an  oleh  pemerintah  dalam  pengembangan kopi,  dengan  memberikan  respon  yang baik  dan  bantuan  kepada  masyarakat melalui  kelompok  tani.  Hal  yang  senada juga  diungkapkan  oleh  Ketua  Kelompok Tani  Hutan  terkait  dukungan  dan  bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah, dia mengemukakan  bahwa: Alhamdulillah  se- jauh  ini  dukungan  pemerintah  (Dinas Pertanian) sangat baik. Setiap kita ajukan proposal  selalu  direspon  baik  oleh pemerintah. Hasilnya, sekarang kita sudah punya  mesin  pulper  (mesin  penggiling),
31 Suaib,  Ketua  LPM  Kelurahan  Bontolerung, wawancara , 03 Juni 2021.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
lantai  jemur,  mesin  bubuk,  mesin  sangrai (roasting).  Untuk  pemerintah  kelurahan dan  kecamatan  sendiri  juga  sangat  men- dukung  penuh  setiap  kegiatan  yang  mau kita  lakukan,  terutama  dalam  hal  perizin- an dan fasilitasi proposal. 32
Koirudin menjelaskan dalam rangka mela- kukan  pembiayaan  pembangunan  diperlu- kan tiga komponen pemerintah yang men- jadi pusat perhatian dalam proses pember- dayaan  masyarakat  yaitu:  pemerintah  atau negara  sebagai  institusi  formal  menurut perundang-undangan yang berlaku, swasta sebagai  pihak  non  pemerintah  yang memiliki  modal  untuk  mengembangkan usaha  tertentu  dan  masyarakat  sebagai pihak  yang  mendapatkan  dan  melaksana- kan  proses  pembangunan.  Yang  mana ketiga komponen ini melakukan kerjasama yang  saling  menguntungkan  guna  menca- pai  kesejahteraan  masyarakat  yang  luas. 33
Hal  inilah  yang  kemudian  tergambar  di lapangan  di  mana  KTH  Parangmaha mendapatkan  bantuan  fisik  dari  pemerin- tah  melalui  Dinas  Pertanian,  sedangkan dalam  hal  modal  usaha  KTH  Parangmaha bekerja sama dengan PT. Toduri Kopi dan PT. Sukapina Bandung.
Selain  itu,  sebelumnya  pemerintah  juga telah  memberikan  bantuan  bibit  kopi arabika  varietas  Segarar  Utang  kepada masyarakat  tetapi  kopi  tersebut  tidak berkembang  dengan  baik  karena  menurut masyarakat  bibit  kopi  yang  diberikan  ter-
32 Abd  Halim,  Ketua  Kelompok  Tani  Hutan Parangmaha, wawancara , 23 Mei 2021.
33 Koirudin, 2005, h. 24-25.
sebut  kurang  sesuai  dengan  kondisi  ling- kungan yang ada di Topidi.

## Pemerintah Kelurahan sebagai Dinamisator
Pengorganisasian kelompok swadaya mas- yarakat juga perlu disertai dengan pening- katan  kemampuan  para  anggotanya  dalam membangun  dan  mempertahankan  jaring- an dengan berbagai sistem sosial yang ada di  sekitarnya.  Jaringan  ini  menjadi  sangat penting dalam menyediakan dan mengem- bangkan  berbagai  akses  terhadap  sumber dan kesempatan peningkatan keberdayaan. Sebagai  dinamisator, pemerintah memiliki kemampuan  dalam  memberikan  bombing- an,  pengarahan,  memiliki  kemampuan dalam  hal  mengajak  masyarakat  agar terciptanya  kepedulian  masyarakat  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  setiap  proses pembangunan.
Adapun  wawancara  dengan  Lurah  Bonto- lerung  terkait  peran  pemerintah  sebagai dinamisator,  dalam  pemaparannya  Beliau menjelaskan: Untuk  memberikan  edukasi kopi secara langsung kepada saat masyar- akat pada dasarnya bukan ranahnya kami di kelurahan, tetapi ada dinas terkait yang lebih  berkompeten  untuk  memberikan pelatihan-pelatihan  terkait hal  itu.  Kita  di kelurahan  hanya  memberikan  masukan- masukan  lepas  terkait  usaha  kopi  yang dikembangkan  masyarakat,  seperti  saran- saran  terkait  teknik-teknik  pemasaran, cara  packaging  produk  supaya  lebih menarik,  dan  lain  sebagainya.  Atau  kita melakukan pendampingan jika ada penyuluh  dari  dinas-dinas  terkait  yang
datang memberikan edukasi kepada masyarakat. 34
Sesuai dengan penjelasan informan di atas maka dapat diketahui bahwasanya pemeri- ntah  kelurahan  hanya  memberikan  infor- masi-informasi  lepas  terkait  pengemba- ngan  kopi  serta  melakukan  pendampingan ketika ada penyuluh pertanian yang datang ke  Topidi.  Informan  juga  menambahkan, pihak kelurahan hanya menjembatani para petani ketika dinas-dinas terkait melalukan pelatihan terkait edukasi kopi.
Pengembangan  kapasitas  yang  dimiliki oleh  masyarakat  merupakan  hal  paling utama  dalam  menjalankan  proses  pember- dayaan,  sebab  tujuan  utama  dari  proses pemberdayaan adalah untuk meningkatkan daya dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga  mampu  untuk  meningkatkan kapasitas  dalam  menentukan  masa  depan mereka. 35 Dalam  kaitannya  dengan  pem- binaan  dan  kegiatan-kegiatan  pelatihan, Taliziduhu  Nugraha  mengungkapkan  bah- wa  yang  menjadi  sasaran  pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentali- tas  masyarakat  yang  belum  sadar  harus dibangunkan, mentalitas yang belum sesu- ai  harus  segera  diubah,  mentalitas  yang belum  sesuai  harus  segera  ditertibkan  dan mentalitas  yang  masih  kosong  harus segera  diisi. 36 Olehnya  itu,  upaya  pem-
34 Silviana  Lestari,  Lurah Bontolerung, wawa- ncara , 08 Juni 2021.
35 Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebiato, 2019, h. 223.
36 Abid  Muhtarom,  “Peran  Lembaga  Pember- dayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa  di  Kabupaten  Lamongan”, Jurnal  Penelitian
binaan  manusia  harus  difokuskan  pada peningkatan  kemampuan  dan  posisi  tawar masyarakat.
Dari  hasil  sosialisasi  dan  pengadaan pelatihan-pelatihan  yang  dilakukan  peme- rintah tentu akan sangat membantu masya- rakat  dalam  meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola  kopi  sehingga  masyarakat  bisa berkembang  dan  mendapatkan  peningkat- an  harga  yang  lebih  baik.  Adapun wawancara  dengan  Ketua  KTH  Parang- maha  terkait  pemberian  pelatihan  dan keterampilan  oleh  Dinas  Pertanian,  dalam ulasannya  Abd  Halim  menuturkan  bahwa: Kita  sangat  bersyukur  dengan  adanya pelatihan-pelatihan  yang  sering  diadakan oleh pemerintah (Dinas Pertanian) karena melalui  pelatihan  itu  kita  diajarkan  ten- tang  bagaimana  cara  menghasilkan  kopi yang  benar  sampai  bagaimana  cara mengolah  kopi  yang  tepat  sesuai  dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar, sehi- ngga  kopi  yang  kita  hasilkan  mampu bersaing  dan  dilirik  oleh  produsen-prod- usen kopi besar serta konsumen kopi yang ada  di  luar  sana,  dan  tentu  pelatihan- pelatihan  seperti  ini  akan    menambah wawasan kita dalam mengelola kopi. 37
Selain  memberikan  inovasi  dan  pendam- pingan,  pemerintah  juga  secara  intensif memberikan  arahan  kepada  masyarakat untuk  selalu  menjaga  kualitas  kopi, sehingga  mereka  mendapatkan  peningkat-
Ekonomi  dan  Akuntansi, Vol.  1 , No.  3  (2016),  h. 181-204.
37 Abd  Halim,  Ketua  Kelompok  Tani  Hutan Parangmaha, wawancara , 23 Mei 2021.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
an harga serta jaminan pasar memadai, hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  Muh  Saleh, selaku  Sekretaris  Lurah  Bontolerung  yang mengatakan: Sejauh  ini  pemerintah  selalu memberikan  petunjuk  dan  dukungan  ke masyarakat,  terkhususnya  para  petani bahwa  jika  mereka  ingin  mendapatkan harga  kopi  yang  bagus  dan  kualitasnya yang  sesuai  standar  ekspor  atau  kebu- tuhan  pasar  saat  ini  adalah  harus  kopi yang  dipetik  merah,  terlepas  dari  masih adanya  petani  yang  memetik  asalan  atau petik  merah  itu  merupakan  hak  pribadi mereka  antara  pedagang  dan  petani,  kita (sebagai  pemerintah)  hanya  menyampai- kan  aturan-aturan  yang  dikeluarkan  oleh instansi-instansi  terkait  dalam  hal  ini Dinas  Perkebunan  bahwa  jika  ingin  hasil kopi  yang  bagus,  yang  sesuai  standar, petik merah kopita. 38
Upaya  pemberdayaan  masyarakat  juga harus  menumbuh  kembangkan  keberpiha- kan  aparat  pemerintah  kepada  masyarakat miskin  yang  berada  dalam  situasi  yang “belum”  berdaya.  Di  samping  itu,  upaya pemberdayaan  juga  harus  memperbaiki citra  aparat  pemerintah  sebagai  pengab- dian  dan  pelayanan  masyarakat.  Jika kemampuan unit sosial secara keseluruhan meningkat,  maka  semua  anggota  masya- rakat  menikmati  bersama-sama.  Dalam kaitannya  dengan  kasus  ini,  pemberian daya  kepada  kelompok  “miskin”  secara tidak langsung juga meningkatkan daya si pemberi,  dalam  hal  ini  tentunya  adalah pemerintah.
38 Muh.  Saleh,  Sekretaris  Lurah  Bontolerung, wawancara , 03 Juni 2021.

## KESIMPULAN
Sebagai  bagian  dari  perangkat  daerah kabupaten,  pemerintah  kelurahan  menjadi menjadi  faktor  penentu  dalam  keberhasil- an  program  pemberdayaan  masyarakat  di wilayah  kelurahan.  Olehnya  itu,  seluruh perangkat  kelurahan  bertanggungjawab atas  jalannya  roda  pemerintahan  dan  roda pembangunan sehingga keberhasilan prog- ram yang ada di kelurahan bergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelura- han  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi- nya.  Begitu  pula  dengan  peranannya dalam  memengaruhi  masyarakat  untuk turut serta dalam sebuah program pember- dayaan masyarakat.
Dalam  upaya  pengembangan  kopi  arabika di  Kelurahan  Bontolerung  ada  tiga  peran yang  dimainkan  pemerintah  kelurahan sebagai  fasilitator  pembangunan  di  wila- yahnya,  yaitu  pemerintah  sebagai  regu- lator,  pemerintah  sebagai  fasilitator  dan pemerintah  sebagai  dinamisator.  Pada peran regulator, pemerintah bertugas untuk menyiapkan  arah  untuk  menyeimbangkan penyelenggaraan  pembangunan  dan  men- jembatani  atau  membantu  masyarakat untuk  mengatasi  masalah  yang  dirasakan. Dalam  peran  fasilitator,  pemerintah  ber- gerak  dalam  bidang  pembinaan  melalui pengembangan,  pembinaan  dan  pengawa- san  terhadap  kelompok  tani  serta  dalam bidang  permodalan  melalui  fasilitasi proposal  bantuan  dana  serta  pemberian izin  pelaksanaan  usaha  yang  diajukan  dan dilakukan oleh masyarakat melalui kelom- pok  tani.  Sementara  itu,  dalam  peran dinamisator, pemerintah memiliki kemam-
Peran Pemerintah dalam... | 32
puan  dalam  memberikan  pengarahan, pendampingan  penyuluhan  untuk  mening- katkan  kapasitas  masyarakat,  membangun jejaring  dan  kemitraan  serta  memiliki kemampuan  dalam  hal  mengajak  masya- rakat  agar  terciptanya  kepedulian  masya- rakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam setiap proses pembangunan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abid Muhtarom, “Peran Lembaga Pember-dayaan  Masyarakat  (LPM) dalam  Pembangunan  di  Desa  di Kabupaten Lamongan”, Jurnal Penelitian  Ekonomi  dan  Akuntansi, Vol. 1 , No. 3 (2016), h. 181-204.
Andreas & Enni Savitri, Peran Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir  dan  Modal  Sosial:  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten  Meranti  dan  Rokan  Hilir (Pekanbaru: t.p., 2016).
Anggreyni Raintung, dkk., “Peran Pemeri- ntah  Desa  dalam  Pemberdayaan Kelompok  Tani  di  Desa  Mobuya Kecamatan  Passi  Timur  Kabupaten Bolaang Mongondow”, Jurnal Gover- nance , Vol. 1, No. 2 (2021), h. 1-9.
Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiski- nan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (Yogyakarta: Deepublish, 2007).
Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik , (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
Eko Prasetyo, “Analisis Peran Pemerintah dalam  Pemberdayaan  Petani  Kopi
sebagai  Upaya  Meningkatkan  Hasil Produksi  dan  Nilai  Jual  dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah  (Studi pada  Masyarakat  Petani  Kopi  di Pekon Penantian Ulu Belu Kecamatan Ulu  Belu  Kabupaten  Tanggamus)”, Skripsi (Lampung:  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Islam  Universitas  Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
Elly  M.  Setiadi  &  Usman  Kolip, Pengantar  Sosiologi:  Pemahaman Fakta  dan  Gejala  Permasalahan Sosial:  Teori,  Aplikasi  dan  Pemeca- hannya ,  Cet.  IV  (Jakarta:  Kencana, 2015).
Institut  Pertanian  Bogor,  “Peran  Komodi- tas  Kopi  bagi  Perekonomian  Nasion- al”, Policy  Brief  Institut  Pertanian Bogor , No. 13 (2017), h. 1-3.
Ira  Ferianti,  “Pemberdayaan  Masyarakat Petani  dalam  Meningkatkan  Hasil Panen  Padi  Melalui  Program  Kelom- pok  Tani  (Studi  pada  Kelompok  Tani Sumbersari  Dusun  Sumbersari  Pekon Kresnomulyo  Kecamatan  Ambarawa
Kabupaten
Pringsewu)", Skripsi (Bandar  Lampung:  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Lampung, 2018).
Jim  Ife  &  Frank  Tesoriero, Community Development: Alternatif  Pemberdaya- an  Masyar-akat  di  Era  Globalisasi , Edisi  Ke-3  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2016) .
Koirudin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia (Malang: Averroes Press,
2005).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (15-33) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Miftah  Thoha, Perilaku  Organisasi  Kon- sep  Dasar  dan  Aplikasinya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
Rahman  Mulyawan, Masyarakat,  Wilayah dan  Pembangunan, Cet.  I  (Bandung: UNPAD Press, 2016).
Rahmi,  “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam
Pemberdayaan  Masyarakat  Industri berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng”, Skripsi (Makassar:  Fakultas  Ushuluddin  dan
Filsafat  Universitas  Islam  Negeri
Alauddin Makassar, 2018).
Salim  &  Syahrum, Metode  Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012). Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu
Pengantar (Jakarta: PT Raja Grapindo
Persada, 2003).
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2014).
Sunyoto  Usman, Pembangunan  dan  Pem-
berdayaan Masyarakat, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebiato,
Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif  Kebijakan  Publik ,  Cet.  V (Bandung: Alfabeta, 2019).
Wiyanti  Wahyuni,  “Strategi  Pemberda-
yaan  Masyarakat Petani  melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Gapoktan Subur Desa Kedung-
jati,  Kecamatan  Bukateja,  Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi (Purwokwerto: Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

## Wawancara
Abd  Halim,  Ketua  Kelompok  Tani  Hutan Parangmaha, wawancara ,  23  Mei 2021.
Abd  Halim,  Ketua  Kelompok  Tani  Hutan Parangmaha, wawancara ,  23  Mei 2021.
Abd  Kadir,  Kepala  Lingkungan  Topidi,
wawancara , 15 Juni 2021.
Muh. Saleh, Sekretaris Lurah Bontolerung, wawancara , 03 Juni 2021.
Silviana  Lestari,  Lurah  Bontolerung, wawancara , 08 Juni 2021.
Suaib, Ketua LPM Kelurahan Bontolerung, wawancara ,  03  Juni
2021.