## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA "MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PENAMBANGAN"

## (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr)
Ivanka Salsabila 1 , Aullia Vivi Yulianingrum 2
1 ,2 Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan Juanda No.15, Samarinda, 75124 Coresponding E-mail : avy598@umkt.ac.id, ivankaslsbla@gmail.com
Abstract — Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  terjadinya  pertambangan  ilegal  di  Samarinda  dan  untuk menganalisis penerapan izin serta sanksi terhadap pelaku usaha tambang ilegal dalam putusan 312/Pid.Sus/2019/PN Smr. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Dasar  terjadinya  pertambangan  illegal  di  Samarinda  didasari  oleh  beberapa  aspek  yaitu  ekonomi,  sosial,  dan  regulasi. Aspek  ekonomi  membahas  mengenai  kebijakan  birokrasi  yang  dianggap  mahal,sulit,  dan  memakan  waktu.  Aspek  sosial membahas  mengenai  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  awam  terkait  izin  usaha  pertambangan.  Dan  aspek  regulasi membahas  adanya  aturan  yang  berubah-ubah  menimbulkan  tambang  ilegal  sebagai  akibat  dari  regulasi  yang  tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dalam putusan 312/Pid.sus/2019/PN Smr menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak menerapkan  izin  pertambangan  sebagaimana  mestinya  yang  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga majelis hakim PN Samarinda menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah  Rp.  10.000.000,  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan sebagaimana merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba). Pemberian sanksi terhadap pelaku tambang ilegal  ini masih berfokus pada pemberian sanksi pidana pokok yang dimana hal ini jarang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga pemberian sanksi terhadap pelaku tambang ilegal  ini  dapat  dilakukan  dengan  adanya  pidana  tambahan  yaitu  pencabutan  beberapa  hak  tertentu  misalnya  berupa dicabutnya izin usaha tambang sehingga tidak boleh lagi beroperasi. Hal ini dapat menjadi sebuah terobosan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Keywords — : pertambangan; illegal mining; pidana

## I. PENDAHULUAN
Ketentuan  UUD  1945  khususnya  pada  pasal  33  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Indonesia diakui sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  seperti  sumber  daya  mineral,  sumber  daya  air,  dan  sumber  daya  hutan. Sumber daya alam ini telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat,  sebagaimana  diatur  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Dan  sebagaimana  didefinisikan  dalam  UUD  1945, pemangku  kepentingan  disini  ialah  rakyat,  dimana  mereka  yang  hidup  di  lingkungan  sumber  daya  alam  itu  berada  dan  harus ditafsirkan setidaknya wilayah tersebut mendapat kontribusi secara adil bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. 1 Sumber  daya  alam  Indonesia  sangat  berlimpah  dan  beraneka  ragam  jenisnya.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  di  Indonesia merupakan bagian penting dari program pembangunan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, pemberlakuan peraturan-peraturan pengelolaan  sumber  daya  alam  merupakan  perwujudan  pelaksanaan  kebijakan  oleh  Pemerintah.  Pada  saat  yang  sama,  agenda pemerintah selama beberapa waktu dianggap mendapat perhatian serius oleh otoritas. 2 Salah satu sumber daya alam Indonesia ialah  dibidang  pertambangan  khususnya  batubara  yang  meliputi  kegiatan  pengelolaan,  pengusahaan  jenis  pertambangan  yang
1 Putra  Astiti,  T.  I.  Implementasi  Pasal  33  Ayat  3  UUD  1945  Dalam  Berbagai  Perundang-Undangan  Tentang  Sumberdaya Alam. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(1), 44179, hlm. 71-72.
2 A. Absori, A.V. Yulianingrum, R. A. Hasmiati, & A. Budiono. (2022). Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum , 20 (1), hlm.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
berupa  bijih  atau  batuan,  di  luar  panas  bumi,  minyak  dan  gas  bumi,  serta  air  tanah  dan  batubara  yang  meliputi  kegiatan  pra penambangan dan pasca tambang atau dalam konteks perizinan usaha tambang dan pasca tambang dan reklamasi. 3
Ada 20 provinsi yang memiliki sumber daya batubara, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan  tingkat  sumbe  rdaya  batubara  tertinggi  di  Indonesia,  yaitu  setara  dengan  82%  dari  total  sumber  daya  batubara  di Indonesia. 4 Kalimantan  Timur  merupakan  propinsi  yang  terluas  di  Indonesia,  dengan  luas  wilayah  ±  245.237,80  Km²  atau sekitar  satu  setengah  kali  pulau  Jawa  dan  Madura  atau  11%  dari  total  luas  wilayah  Indonesia.  Kalimantan  Timur  dikenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif besar baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi,  hasil-hasil  hutan  serta  kekayaan  keaneragaman  hayati. 5 Batubara  adalah  yang  paling  besar  kontribusinya  terhadap perekonomian  diProvinsi  Kalimantan  Timur  dikarenakan  sektor  pertambangan  paling  mendominasi  yang  dimana  proses penambangannya dengan berskala besar dan bernilai tinggi.
Namun,  atas  kegiatan  tambang  berskala  tinggi  tersebut  juga  menimbulkan  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab yaitu  para  pelaku  usaha  tambang  ilegal.  Perkembangan  pertambangan  di  Indonesia  sejatinya  mengharuskan  semua  pelaku usaha  untuk  memperoleh  izin  usaha  pertambangan  sebelum  melakukan  kegiatan  dan/atau  usaha  pertambangan  tersebut yang setidaknya  memenuhi  macam-macam  izin  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  35  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu IUP; IUPK;  IUPK  sebagai  Kelanjutan  Operasi  Kontrak/Perjanjian;  IPR;  SIPB;  Izin  Penugasan;  Izin  Pengangkutan  dan  Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan. 6
Padahal  praktik  pertambangan  ilegal  ini  yang  tidak  memiliki  izin  semacam  IUP,  IPR,  atau  IUPK  telah  jelas  diatur  dalam Pasal  158  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU  Minerba)  menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal  40  ayat  (3),  Pasal  48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Namun, masih banyak perorangan yang melakukan pembukaan kegiatan tambang ilegal ( illegal mining ) seperti tidak takut akan  sanksi  yang  akan  didapat.  Salah  satunya  dalam  perkara  nomor  312/Pid.Sus/2019/PN  Smr,  seorang  pelaku  usaha melakukan penambangan illegal tanpa izin yaitu sekitar dalam tahun 2018 lalu  berlokasi di Komplek Luhui RT.42, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Yang dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Oleh karena itu, dengan  tegas  Majelis  Hakim  PN  Samarinda  mejatuhkan  hukuman  pada  pelaku  usaha  tambang  ilegal  dalam  perkara  tersebut dengan  putusan  sanksi  pidana  sebagaimana  merujuk  pada  Pasal  158  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009.  Sehingga  bisa dikatakan  bahwa  sanksi  pidana  ini  benar-benar  diterapkan  kepada  para  penambang  ilegal  khususnya  di  wilayah  Kota Samarinda.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  sebagai  jawaban  atas  banyak  permasalahan  tambang  illegal  yang  ada  di  Kota Samarinda  yang  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  sekitar  padahal  sudah  jelas  Samarinda  adalah  Ibukota  provinsi  yang dimana  akan  mendapat  sorotan  lebih  dari  kalangan  masyarakat  tetapi  justru  akibat  kegiatan  usaha  tambang  mengakibatkan banjir serta membuat lingkungan menjadi tidak bagus di setiap wilayah kota.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## Perizinan Usaha Pertambangan
Pada Pasal 37 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ada tiga jenis izin usaha yakni; IUP (Izin Usaha Produksi), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat diberikan oleh Bupati,  Walikota,  Gubernur  atau  menteri,  tergantung  pada  lokasi  tambang  yang  akan  di  kelola,  tetapi  dengan  berlakunya Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral  Dan  Batubara,  maka  pada  Pasal  37  tersebut  berubah  seluruh  kewenangan  perizinan  berusaha  dilakukan  oleh Pemerintah Pusat. 7
3 Aullia  Vivi  Yulianingrum,  Absori  Absori,  Rahmatullah  Ayu  Hasmiati.  (2021,  September).  Kebijakan  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam  Berbasis  Kesejahteraan  Profetik  (Studi  Analitik  Regulasi  Mineral  Dan  Batubara  Di  Indonesia).  In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan, hlm. 15.
4 Reno Fitriyanti. (2018). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. Jurnal Redoks, 1(1), hlm. 34.
5 Oloan Purba. (2012). Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Poltabes Samarinda). Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, hlm. 1
6 Nora  Dwi  Rahmawati.  (2020).  Konstruksi  Hukum  Reklamasi  Terhadap  Pelaku  Pertambangan  Ilegal. Lorong:  Media Pengkajian Sosial Budaya, 8(1), hlm. 85.
7 Yulianingrum, Absori. & Hasmiati. Op.Cit ., hlm.11.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Tahapan pengurusan izin pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diantaranya:
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP): Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
b. Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK):  izin  untuk  melaksanakan  Usaha  Pertambangan  di  wilayah  izin  usaha pertambangan khusus;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
d. Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR):  izin  untuk  melaksanakan  Usaha  Pertambangan  dalam  wilayah  pertambangan  rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
e. Surat  Izin  Penambangan  Batuan  (SIPB):  izin  yang  diberikan  untuk  melaksanakan  kegiatan  Usaha  Pertambangan  batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
f. Izin Penugasan;
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan: izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP): izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan
i. IUP untuk Penjualan.
Memperoleh  izin  untuk  pertambangan  batubara  merupakan  pertimbangan  penting  yang  tak  luput  dari  pengawasan  karena pertambangan  adalah  sektor  yang  menguntungkan.  Kegiatan  industri  pertambangan  batubara  dapat  menyebabkan  deforestasi dan hal ini akibat dari izin yang marak diperjual belikan. Philipus M. Hadjon telah menunjukkan bahwa perizinan merupakan kategori  paling  penting  dari  keputusan  tata  usaha  negara  (beschekking)  dalam  bentuk  keputusan  berdasarkan  larangan  dan mandat. 8

## Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
Dari  paparan  mengenai  izin  usaha  tambang  diatas,  selanjutnya  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  38  Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang dapat melakukan permohonan izin usaha untuk kegiatan pertambangan ialah perusahaan perorangan, badan hukum, dan koperasi jika telah dapat perserujuan dari pihak yang berwenang. Tanpa izin ini segala usaha pertambangan batubara  tidak  boleh  dilaksanakan  yang  dimana  perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  kegiatan  Pertambangan  Tanpa  Izin (selanjutnya disingkat PETI) dan tergolong dalam tindakan/perbuatan/peristiwa pidana. 9 Praktik tambang ilegal yang tidak menerapkan good mining practice tentunya akan berdampak pada lingkungan, lingkungan akan  menjadi  rusak  dan  tercemar.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  seperti  ini  tidak  selalu  diikuti  dengan  pemulihan lingkungan  yang  baik.  Kerusakan  lingkungan  semakin  tak  terkendali,  dengan  banjir  besar  melanda  setiap  kota.  Bekas  lubang yang  dibiarkan  tetap  terbuka.  Namun,  di  satu  sisi  gagasan  pengelolaan  pemanfaatan  tambang  batu  bara  tua  bermanfaat  bagi masyarakat sekitar misalnya digunakan untuk budidaya dan pariwisata serta timbunan tanah untuk pemukiman. Akan tetapi di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa racun di tambang batu bara itu berbahaya. 10
Selain berdampak pada lingkungan, kegiatan penambangan tanpa izin ini juga berdampak pada penerimaan negara. Kegiatan tambang ilegal tanpa izin yang terlibat dalam pertambangan mineral dan  batubara tidak akan dikenakan pajak dan tidak dapat memenuhi  kewajiban  perpajakannya  padahal  sejatinya  dalam  usaha  pertambangan  yang  legal  atau  sah  memiliki  beberapa kewajiban, baik kewajiban perpajakan maupun bukan pajak yang harus dipenuhi. Dalam kewajiban pajak, ada beberapa pajak yang  harus  dibayar  oleh  pemegang  izin  perusahaan  pertambangan,  diantaranya  pajak  bumi  dan  bangunan,  pajak  pertambahan nilai,  pajak  penghasilan,  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Sedangkan  dalam  penerimaan  negara  bukan  pajak  diperoleh  dari royalti  dan  iuran  tetap.  Selain  itu,  kerusakan  lingkungan  dan  beban  sosial  akibat  penambangan  ilegal  ini  tentunya  akan ditanggung oleh negara melalui reklamasi dan rehabilitasi. 11
Kegiatan penambangan tanpa izin ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam pasal Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). 12
8 Diana  Yusyanti. (2017). Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit  Aspects  Of  In  The  Legal  Field  Of  Mineral  And  Coal  Mining  In  The  Era  Of  Regional  Autonomy). Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, 16(3), hlm. 316.
9 Ahmad Redi. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(3), hlm. 403.
10 A. Absori, A. V. Yulianingrum, K. Dimyati, H. Harun, A. Budiono, & H. S. Disemadi. (2021). Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences , 9 (E), hlm. 740-741.
11 Redi, Op.Cit ., hlm. 413-414.
12 Herry  Liyus,  Sri  Rahayu,  &  Dheny  Wahyudhi.  (2019).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pertambangan  Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum, 12(1),  hlm. 54.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
1. Pasal  158  UU  Minerba:  “ Barang  siapa  yang  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  Izin  Usaha  Pertambangan,  Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ”
2. Pasal 160 UU Minerba:
a. “ Setiap  orang  yang  melakukan  eksplorasi  tanpa  memiliki  IUP  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  atau Pasal  74  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah) ” b. “ Setiap  orang  yang  mempunyai  IUP  eksplorasi  tetapi  melakukan  kegiatan  operasi  produksi  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

## Teori Pemidanaan
Pemidanaan  merupakan  bagian  penting  dari  hukum  pidana  karena  merupakan  puncak  dari  keseluruhan  proses  meminta pertanggungjawaban orang  yang  melakukan kejahatan. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menghukum seseorang tanpa konsekuensi  nyata  atas  kejahatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  konsep  bersalah  memiliki  pengaruh  besar  pada  proses  penjatuhan hukuman  dan  penegakannya.  Jika  kesalahan  dipahami  sebagai  'dapat  dicela',  hukuman  disini  adalah  'perwujudan  dari  celaan' tersebut. 13
Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori  relatif. Namun dalam  perkembangannya  muncul  teori  ketiga  yang  merupakan  gabungan  dari  kedua  teori  diatas,  yang  dikenal  dengan  teori gabungan.
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)
Menurut  teori  ini  pidana  dijatuhkan  semata-mata  karena  orang  telah  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Teori  ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti  memperbaiki  penjahat  tetapi  pidana  merupakan  tuntutan  mutlak,  bukan  hanya  sesuatu  yang  perlu  dijatuhkan  tetapi menjadi  keharusan,  dengan  kata  lain  hakikat  pidana  adalah  pembalasan  ( revegen ).  Menurut  Vos,  bahwa: 14 “Teori pembalasan  absolut  ini  terbagi  atas  pembalasan  subyektif  dan  pembalasan  obyektif.  Pembalasan  subyektif  adalah pembalasan  terhadap  kesalahan  pelaku,  sementara  pembalasan  obyektif  adalah  pembalasan  terhadap  apa  yang  telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar  bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki  sikap  mental  atau  membuat  pelaku  pidana  tidak  berbahaya  lagi,  dibutuhkan  proses  pembinaan  sikap  mental. Menurut  Muladi  tentang  teori  ini  bahwa: 15 “Pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan  pelaku  tetapi  sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya,  yakni  untuk  mencegah  agar  orang  tidak  melakukan  kejahatan,  maka  bukan  bertujuan  untuk  pemuasan  absolut atas  keadilan.”  Teori  ini  menunjukkan  tujuan  pemidanaan  sebagai  sarana  pencegahan,  baik  pencegahan  khusus  ( speciale preventie )  yang  ditujukan  kepada  pelaku  maupun  pencegahan  umum  ( general  preventie )  yang  ditujukan  ke  masyarakat. Teori relatif ini berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu:
a. Tujuan  preventif  ( prevention )  untuk  melindungi  masyarakat  dengan  menempatkan  pelaku  kejahatan  terpisah  dari masyarakat.
b. Tujuan  menakuti  ( detterence )  untuk  menimbulkan  rasa  takut  melakukan  kejahatan,  baik  bagi  individual  pelaku  agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
c. Tujuan  perubahan  ( reformation )  untuk  mengubah  sifat  jahat  si  pelaku  dengan  dilakukannya  pembinaan  dan pengawasan,  sehingga  nantinya  dapat  kembali  melanjutkan  kebiasaan  hidupnya  sehari-hari  sebagai  manusia  yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

## 3. Teori Gabungan atau Modern
Teori  gabungan  atau  teori  modern  menyatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  bersifat  plural,  karena  menggabungkan  antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik  moral dalam menjawab tindakan  yang salah. Sedangkan karakter tujuannya
13 Chairul  Huda,  2006.  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kealahan.  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana.  Kencana  Prenada Media, Jakarta. hlm. 125
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.
15 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
terletak  pada  ide  bahwa  tujuan  kritik  moral  tersebut  ialah  suatu  reformasi  atau  perubahan  perilaku  terpidana  di  kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List. 16

## Penegakkan Hukum
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  penegak  hukum  diartikan  sebagai  petugas  yang  berhubungan  dengan  masalah peradilan. 17 Pengertian  penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  penyelenggaraan  hukum  oleh  petugas  penegak  hukum  dan oleh  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing  menurut  aturan  hukum  yang berlaku. 18 Penegakan    hukum    adalah    suatu    proses  untuk    mewujudkan    tujuan  hukum  yang  dirumuskan  dalam    peraturan hukum  menjadi  kenyataan. 19 Dalam  sistem  peradilan  pidana  terdapat  2  (dua)  kategori  sanksi  pidana,  yaitu  pidana  pokok  dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP 20 . 1. Pidana Pokok, meliputi: a. Pidana Mati;
b. Pidana Penjara;
c. Pidana Kurungan;
d. Denda; dan
e. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan, meliputi:
a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
b. Perampasan beberapa barang yang tertentu; dan
c. Pengumuman putusan hakim.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis normative merupakan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan atau hanya  data  sekunder  saja. 21 Data  sekunder  ditinjau  dari  kekuatan  mengikatnya  menurut  Ronny  Hanitijo  Soemitro  dibedakan menjadi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier. 22 Oleh  karena  itu,  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer terdiri dari  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara;  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta kerja.  Dan  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  berbagai  buku-buku,  jurnal  hukum,  teori-teori  hukum,  pendapat  para  ahli  dan hasil-hasil penelitian hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, pengkajian informasi tertulis menggunakan cara  mempelajari  buku-buku,  jurnal  hukum,  hasil-hasil  penelitian  dan  dokumen-dokumen  peraturan  perundang-undangan. Sumber  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan mencermati data  yang telah diperoleh dan mengaitkan setiap data yang ada dengan ketentuan dan asas hukum  yang berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti.  Data  kualitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  penyajian  datanya  dilakukan  secara deduktif yaitu penyajian fenomena umum pada akhirnya dipersempit menjadi masalah khusus atau spesifik. 23

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dasar Terjadinya Pertambangan Ilegal Di Kota Samarinda
16 R. Maldini, (2019). Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas), hlm. 39.
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
18 Novi. D. R. Wheny. (2017). Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil) (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang), hlm. 11.
19 Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung:Sinar Baru, hlm. 24
20 Henok Frans Yudha Pandiangan. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian, hlm. 13.
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
22 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, hlm. 156.
23 Ayuning  Tyas,  Efektifitas  Penerapan  Ancaman  Delik  Kejahatan  Narkotika  Di  Kota  Batam,  2018,  Universitas  Internasional Batam, hlm. 76.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## 1. Aspek Ekonomi
Kesadaran akan mengurus perizinan berusaha tersebut seharusnya dimiliki oleh para pelaku usaha yang ingin membuka lahan  pertambangan.  Pola  pikir  para  pelaku  usaha  yang  merasa  dalam  mengurus  perizinan  berusaha  tersebut  terlalu menghabiskan  banyak  biaya  dan  rumit  harus  dirubah  bahwa  mengurus  izin  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Sejatinya prosedur pelayanan perizinan memang harus jelas,  ketat,  rinci,  diatur  secara  resmi  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  umum  tata  kelola  yang  baik,  serta alur  proses  dan  tenggat  waktu  harus  diatur. 24 Namun,  tidak  dipungkiri  pada  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kota Samarinda  dalam  melakukan  proses  pelayanan  perizinan  ini  sering  dijumpai  adanya  oknum-oknum  tertentu  yang memungut biaya bagi pelaku  usaha  yang  mengurus izin tersebut dengan berdalih  sebagai tanda  terimakasih dari pelaku usaha untuk pihak tersebut karena telah menguruskan izinnya sampai terbitnya izin tersebut. 25
Kapasitas  birokrasi  yang  sepeeti  ini,  khususnya  aparat  pemberi  pelayanan  perizinan  pertambangan  mineral  dan batubara,  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  sikap  psikologi  masyarakat  untuk  mengajukan  proses  perizinan  sehingga menjadikan pertambangan tanpa izin sebagai alternatif dari kepengurusan izin  yang dianggap  mahal, sulit dan  memakan waktu. Hal inilah yang membuat oknum-oknum pelaku usaha tambang malas untuk mengurus izin dan mengelola tambang dengan  seenaknya  tanpa  izin  melawan  hukum  padahal  sudah  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  mereka.  Jika  ingin mendapatkan hasil yang besar tentunya harus seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang merasa kurang perlu mengurus perizinan dengan alasan lahan tersebut merupakan miliknya.
Pengelolaan  pertambangan  batubara  didasarkan  pada  prinsip  pembangunan  berkelanjutan.  Pertambangan  yang berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  merupakan  prinsip  yang  bertujuan  mengintegrasikan  pertimbangan  ekonomi, lingkungan,  dan  sosial  budaya  ke  dalam  seluruh  kegiatan  pertambangan  mineral  dan  batubara  untuk  mencapai kemakmuran  saat  ini  dan  masa  depan. 26 Sehingga  seharusnya  melalui  kebijakan  dan  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh pemerintah dapat diminimalisir tentang ilegal mining dan harus ada pembinaan ekonomi dan pelatihan  upaya pemulihan lingkungan jadi tidak hanya mengandalkan usaha tambang batubara namun mengembangkan potensi ekonomi lainnya.

## 2. Aspek Sosial
Selain  pada  aspek  ekonomi,  adanya  pertambangan  ilegal  juga  dipengaruhi  oleh  aspek  sosial  masyarakat.  Dalam kerangka  kehidupan  sosial  masyarakat  sekitar  wilayah  pertambangan,  relasi  sosial  terbentuk  melalui  kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber produksi lokal, kesamaan lahan dan sumber daya alam, serta  kesamaan sejarah dan budaya.  Hilangnya  kontrol  masyarakat  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam  menyebabkan  basis  modal  sosial  masyarakat hilang. 27 Perusahaan  dan  orang-orang  di  sekitarnya  merupakan  dua  (dua)  komponen  yang  saling  mempengaruhi. Perusahaan  membutuhkan  masyarakat  sekitar  untuk  mengembangkan  perusahaan  itu  sendiri,  dan  sebaliknya  masyarakat membutuhkan  perusahaan  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dan  pembangunan  daerah  melalui  kehadiran perusahaan.
Faktor  sosial  masyarakat  atas  hubungan  antara  masyarakat  dan  kegiatan  pertambangan  ini  cukup  besar  pengaruhnya terhadap terjadinya pertambangan ilegal. Masyarakat setempat jarang mempermasalahkan penambangan tersebut memiliki izin  atau  tidak,  yang  terpenting  bagi  masyarakat  setempat  adalah  mereka  tidak  merasa  dirugikan  atas  penambangan tersebut  selama  hak  atas  tanah  mereka  terpenuhi.  Sebagian  besar  masyarakat  masih  awam  atas  perizinan  tambang  yang baik  dan  benar  seperti  apa.  Atas  ketidaktahuan  masyarakat  inilah  menurut  penulis  yang  mendorong  para  pelaku  usaha tambang  ilegal  untuk  tetap  melakukan  kegiatan  tambang  tanpa  izin  karena  menurut  mereka  cukup  dengan  membujuk masyarakat yang hidup disekitar tambang dengan iming-iming pekerjaan.

## 3. Aspek Regulasi
Adanya  norma  hukum  yang  bermasalah  dalam  pembentukannya  menimbulkan  masalah  dalam  pelaksanaannya. Eksistensi  pertambangan  tanpa  izin  ini  tidak  luput  dari  adanya  konflik  regulasi  terkait  kewenangan  pemberian  izin  yang tertuang dalam ketentuan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
1. Ketentuan terkait perizinan berusaha pada Pasal 35 sebagaimana dalam UU No. 4 Tahun 2009, berbunyi “Usaha  pertambangan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  34  dilaksanakan dalam  bentuk:  a.  IUP;  b.  IPR;  dan  c. IUPK.”
24 Redi., Op.Cit., hlm. 410.
25 Niken  Gustantia  Syahaddina.  (2011).  Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pertambangan  Batubara  Tanpa  Izin  di  Kota Samarinda. Risalah Hukum , hlm. 46.
26 Siti  Kotijah.  (2012).  Pengaturan  Hukum  Pengelolaan  Pertambangan  Batubara  Secara  Berkelanjutan  di  Kota Samarinda. Yuridika , 27 (1), hlm. 51.
27 M.  Iqbal  Asnawi,  (2019).  Implikasi  Yuridis  Pengelolaan  Pertambangan  Dalam  Aspek  Kehidupan  Sosial  Ekonomi Masyarakat. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1), hlm. 54.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Dan terkait kewenangan pemberian izin pada Pasal 37 berbunyi, “IUP diberikan oleh:
a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi  setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
2. Ketentuan terkait perizinan berusaha dan kewenangan sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 2020 telah diubah dalam Pasal 35 sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat .
(2) Perizinan  Berusaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  melalui  pemberian:  a.  nomor  induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP;
b. IUPK;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
h. IUJP; dan
i. IUP untuk Penjualan.”
Sebagaimana  ketentuan  yang  mengalami  perubahan  diatas  menunjukkan  adanya  konflik  antar  norma  yang  berlaku. Konflik norma antara UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020 mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah. Praktiknya,  atas  perbedaan  yang  mencolok  mengenai  sistem  perizinan  ini  membuat  masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah sulit untuk menerapkan aturan baru yang berubah-ubah, maka muncullah tambang ilegal sebagai akibat dari regulasi yang tidak  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  sehingga  aspek  izin  ini  belum  ada  ketentuan  baku  dari  Pemerintah  Daerah sebagai implemntasi Undang-Undang yang baru. Makanya tambang ilegal justru marak terjadi sampai saat ini.
Faktor regulasi yang seperti inilah yang kemudian membuat pelaku tambang khususnya batubara malas untuk mengurus izin  usaha  pertambangan  karena  aturan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan.  Di  sisi  lain,  masyarakat  menilai  ada  suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya yang dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka, sehingga praktik tambang ilegal pun dilakukan.
Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Selanjutnya disebut UUCK) yang juga  memberikan  perhatian  khusus  pada  sektor  pertambangan  menambah  konflik  norma  regulasi  mengenai  kegiatan pertambangan  ini.  Terhadap  UU  No.  4  Tahun  2009  jo  UU  No.  3  Tahun  2020  tersebut,  UUCK  memuat  satu  pasal  yaitu pasal  128A  yang  berada  di  antara  bagian  pasal  128  dan  129  dan  juga  mengamandemen  ketentuan  Pasal  162.  Mengenai subtansinya sendiri, dapat dijabarkan sebagai berikut: 28
1. Substansi Pasal 128A adalah memberikan insentif bagi pengusahaan batubara. Dalam hal ini kegiatan usaha batubara diberikan  perlakuan  khusus  terhadap  kewajiban  penerimaan  negara.  Untuk  pelaku  usaha  di  sektor  batubara  yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara akan dibebaskan dari kewajiban membayar royalti.
2. Substansi  dari  Pasal  162  adalah  mengatur  sanksi  bagi  pihak-pihak  yang  mengusik  aktivitas  pertambangan  dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), atau surat izin penambangan batuan (SIPB).
Dari penjabaran subtansi yang terdapat dalam UUCK di atas, menunjukkan bahwa regulasi ini cukup berdampak pada penerimaan negara. Pemberlakuan pembebasan kewajiban royalti secara tertentu ini akan berdampak pada ketidakpastian harga  pasar  yang  dimana  semakin  menekan  kehidupan  ekonomi  masyarakat-masyarakat  kecil.  Selain  itu,  subtansi  pasal 162  UUCK  diatas  dapat  mereduksi  hak-hak  masyarakat  akan  lingkungan  yang  sehat  sebagaimana  hak  tersebut  telah tertuang  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (selanjutnya  disebut  UUPLH)  khususnya  pada  pasal  65.  Dalam  ketentuan  UUPLH  tersebut  sudah  jelas  bahwa masyarakat  berhak  memiliki  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  dan  berhak  untuk  mengajukan  keberatan  terkait  adanya kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Selain  pada  regulasi  terkait  perizinan,  maraknya  tambang  ilegal  di  Samarinda  didasari  juga  oleh  regulasi  terkait penyelesaian  sengketa  izin  usaha  tambang  itu  sendiri.  Lemahnya  sanksi  atau  penegakkan  hukum  yang  diberikan  akan semakin  mendorong  para  pelaku  usaha  tambang  ilegal  untuk  terus  melanjutkan  kegiatannya.  Jika  dilihat  dalam  regulasi
28 A. Irmawan, S.H. Absori, & S.H. Harun. (2020). Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 3-4.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
terbaru sebagaimana telah dijabarkan diatas terkait pemberian sanksi bagi pelaku usaha tambang tanpa izin dalam UU No. 3  Tahun  2020  justru  lebih  ringan  dan  hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukuman  pidana  tersebut  kurang  efektif  untuk memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  sebagaimana  pemidanaan  merupakan  bagian  penting  dari  hukum  pidana  karena merupakan  puncak  dari  keseluruhan  proses  meminta  pertanggungjawaban  orang  yang  melakukan  kejahatan  agar kedepannya diharapkan pelaku tersebut tidak mengulanginya kembali.
Implementasi  Standar  Perizinan  Pertambangan  Dan  Sanksi  Terhadap  Pelaku  Usaha  Pertambangan  Ilegal  Dalam Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr

## 1. Implementasi  Izin  Usaha  Tambang  Oleh  Pelaku  Usaha  Tambang  Ilegal  Dalam  Putusan  Nomor 312/Pids.Sus//2019/PN Smr
Mineral dan batu bara termasuk sebagai salah satu kekayaan alam di Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti sumber daya mineral, sumber daya air, dan sumber daya hutan Dalam ketentuan UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.”  Penguasaan  Negara  tersebut dimaksud  meliputi  kekuasaan  untuk  mengatur,  mengarahkan  dan  mengendalikan  administrasi  dan  kewajiban  untuk menggunakannya sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, penguasaan kekayaan alam tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dari pemerintah salah satunya dapat berupa pemberian izin berusaha dalam hal ini kegiatan pertambangan. Meski tahapan pengurusan izin pertambangan dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  diubah  pada  Pasal  35  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009 Tentang Pertambangan  Mineral Dan Batubara, kegiatan pertambangan  mineral  dan  batubara  diartikan  tetap  harus  mengantongi  izin  dari  Pemerintah  dan  jika  melawan  hukum dapat dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr, dimana terdakwa Alfiyan Zubaidi menggali batu bara secara illegal tanpa memiliki izin dengan tujuan mencari keuntungan.
Terdakwa  Alfiyan  Zubaidi,  melakukan  tindakan  pidana  tersebut  pada  awalnya  beralasan  sedang  melakukan pematangan  lahan  dan  menutup  lubang  pascatambang  (reklamasi)  namun  saat  kegiatan  tersebut  berlangsung,  terdakwa mengetahui  bahwa  di  Komplek  Luhui  RT.  42  Kelurahan  Harapan  Baru,  Kecamatan  Loajanan  Ilir,  Kota  Samarinda terkandung  batubara  yang  kemudian  terdakwa  memerintahkan  beberapa  orang  pekerjanya  untuk  menggali  batu  bara  di daerah tersebut. Dari penambangan tersebut diketahui menghasilkan sekira 150 (seratus lima puluh) mt (metric ton) batu bara. Tindakan terdakwa Alfiyan Zubaidi ini dilakukan setidak-tidaknya pada tahun 2018 sehingga merujuk pada Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  kegiatan  penambangan  yang  dilakukan terdakwa Alfiyan Zubaidi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu melakukan kegiatan penambangan  tanpa  IUP  (Izin  Usaha  Produksi),  IPR  (Izin  Pertambangan  Rakyat)  dan  IUPK  (Izin  Usaha  Pertambangan Khusus).
Jadi,  menurut  penulis  pelaku  usaha  tambang  illegal  dalam  Putusan  Nomor  312/Pid.Sus/2019/PN  Smr  tidak menerapkan  izin  usaha  tambang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga  penerapan sanksi  pidana  atas  tindakan  terdakwa  Alfizan  Zubaidi  adalah  berupa  sanksi  pidana  penjara  dan  denda  karena  terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Pemberian  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  tersebut  sebagai perwujudan  adanya  penegakkan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Samarinda  melalui  Pengadilan  Negeri Samarinda untuk menanggulangi keberadaan pertambangan ilegal yang ada di Samarinda.
2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Ilegal Dalam Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr Hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  setiap  manusia.  Untuk  mewujudkan  tujuan hukum yg seadil-adilnya bagi pencari keadilan maka digelar dalam sebuah peradilan. Di Indonesia yang menganut sistem civil  law ,  penyelesaian  sengketa  dilaksanakan  di  pengadilan.  Pengadilan  di  Indonesia  ada  pengadilan  umum,  militer, administasi Negara. Dari wilayahnya ada pengadilan tingkat pertama yang berada di Kabupaten/Kota, pengadilan tinggi di wilayah  Provinsi,  dan  banding  di  Mahkamah  Agung.  Kasus  tambang  merupakan  wewenang  pengadilan  umum, dikarenakan  kasus  tambang  dalam  perkara  nomor  312/Pid.Sus/2019/PN  Smr  tersebut  berada  diwilayah  Samarinda  maka pengadilan negeri Samarinda yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut.
Kasus  pertambangan  ilegal  pada  perkara  nomor  312/Pids.Sus/2019/PN  Smr  ini  pada  awalnya  terdakwa  Alfiyan Zubaidi  Rahman  bin  Mabeny  Rhasyid  dengan  alasan  melakukan  pematangan  lahan  dan  menutup  lubang  pasca  tambang (reklamasi) di tempat tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC-300 warna kuning  dengan  nomor  lambung  303,  terdakwa  mengetahui  bahwa  di  Komplek  Luhui  RT.42,  Kelurahan  Harapan  Baru, Kecamatan  Loa  Janan  Ilir,  Kota  Samarinda  terkandung  atau  ada  batabaranya,  maka  terdakwa  memerintahkan  beberapa orang  pekerja  atau  suruhannya  antara  lain  saksi  Arnold  Oktober  Sirait  Anak  dari  Paniat  sebagai  operator  excavator  atau untuk mengoperasionalkan excavator dan saksi Iswan Bin Indar sebagai Helper atau untuk membantu excavator bekerja, lalu  melakukan  penambangan  di  tempat  itu  yang  dimulai  pada  hari  Rabu  tanggal  19  Desember  2018  sekira  pukul  16.00 WITA  dan  pada  hari  Sabtu  tanggal  22  Desember  2018  sekira  pukul  18.00  WITA,  kegiatan  penambangan  terhenti  oleh

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
karena rantai excavator mengalami kerusakan (trek putus), dan dari hasil penambangan tersebut, menghasilkan sekira 150 (seratus  lima  puluh)  mt  (metric  ton)  batubara,  dan  terdakwa  dalam  kegiatan  penambangan  yang  dilakukannya  tersebut tanpa  IUP  (Izin  Usaha  Pertambangan),  IPR  (Izin  Pertambangan  Rakyat)  atau  IUPK  (Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus). Perbuatan terdakwa Alfiyan Zubaidi Rahman bin Mabeny Rhasyid tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Berdasarkan serangkaian dalam proses persidangan,  hakim mempertimbangkan unsur-unsur  yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang diantaranya:

## a. Unsur Setiap Orang
Yang dimaksud dengan “Setiap orang” atau dalam bentuk lebih luasnya kerap disebut ‘orang’ yaitu setiap entitas yang dapat didudukkan sebagai pemangku hak dan kewajiban. Bahwa untuk dapat dibebani hak dan kewajiban maka entitas tersebut  haruslah  memiliki  kesadaran  serta  kemampuan  bertindak  dan  berpikir  atas  segala  tindakan  dan  akibat  dari perbuatannya  atau  dalam  bahasa  hukum  kerap  disebut  dengan  istilah  “cakap”.  Dalam  perkara  ini  Terdakwa  terbukti memiliki kecakapan hal mana terbukti dengan usia Terdakwa telah berada pada usia cakap hukum, selain itu Terdakwa mampu  menjawab  secara  jelas  dan  terang  tentang  segala  hal  yang  dipertanyakan  kepadanya.  Oleh  karena  Terdakwa tebukti  cakap,  maka  terhadap  dirinya  dapat  dibebani  hak  dan  kewajiban,  atau  dapat  disebut  sebagai  orang  menurut hukum  yang dalam  unsur ini  dituangkan dengan istilah “setiap orang”. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

## b. Unsur Melakukan Usaha Penambangan
Terungkap  bahwa  Terdakwa  mengambil  batu  bara  selama  kurang  lebih  5  (lima)  hari  dengan  hasil  berupa  batubara sebanyak 150 MT dengan menggunakan alat berat pada lahan yang bukan miliknya dengan luas lahan kurang lebih 30 x  50  m2,  yang  notabene  kegiatan  tersebut  adalah  ditujukan  untuk  memproduksi  batubara  dengan  cara  mengambil batubara yang ada di dalam tanah, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan melakukan usaha penambangan. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.
c. Unsur “Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”
Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, secara nyata terungkap jika Terdakwa pernah memasukkan surat kepada lurah  setempat  untuk  mengeluarkan  izin,  namun  kemudian  terungkap  jika  yang  berwenang  mengeluarkan  adalah Provinsi, sehingga tidak ada izin apapun  yang  keluar dalam usaha ini. Namun, Terdakwa tetap  melanjutkan  kegiatan yang kemuidan pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengantongi dokumen terkait perizinan, atau disini Terdakwa tidak  memiliki  IPR,  sehingga  dapat  dipandang  bahwa  secara  nyata  Terdakwa  tidak  memiliki  dokumen  yang dimaksudkan. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.
Dikarenakan  semua  unsur  dari  Pasal  158  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Sehingga Majelis Hakim PN Samarinda menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan.
Atas  hukuman  yang  diberikan  tersebut  menurut  penulis  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Menurut  penulis,  setiap tindak pidana tambang ilegal seperti yang dilakukan terdakwa Alfiyan Zubaidi harus ditindak secara tegas dengan tujuan kepastian  hukum  untuk  memperoleh  manfaat  hukum,  menciptakan  kesadaran  hukum,  disiplin  hukum  dan  ketertiban hukum. Karena tindak pidana delic dolus dipidana sesuai dengan fakta, sehingga terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang  setimpal  dan  tidak  menimbulkan  penafsiran  negatif  terhadap  hukum  itu  sendiri  di  masyarakat.  Adanya  proses penegakkan  hukum  ini,  diharapkan  dapat  menjadi  jembatan  untuk  memberantas  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kota Samarinda terkait tambang ilegal. Jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan lainnya terkait penambangan ilegal, seperti pada:
1. Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/2018/PN Smr yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana perjara selama 3 (tiga) bulan; dan
2. Putusan Perkara Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Smr yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.30.000.000,-  (tiga  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menunjukkan  bahwa  pemberian  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  usaha  tambang  ilegal  khususnya  di  Kota  Samarinda sebenarnya  telah  diterapkan  hanya  saja  masih  kurang  maksimal  dan  hanya  menitikberatkan  pada  pidana  pokok  saja sebagaimana  dalam  sistem  peradilan  pidana  terdapat  2  (dua)  kategori  sanksi  pidana,  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Dari hasil analisis penulis mengingat dampak negatif yang diberikan oleh kegiatan pertambangan khususnya tambang ilegal,  hukuman  yang  sesuai  untuk  para  pelaku  tindak  pidana  "melakukan  usaha  pertambangan  tanpa  izin  usaha penambangan" selain pada pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, alangkah baiknya juga memperhatikan adanya pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu dalam hal ini  maka dapat berupa dicabutnya izin usaha tambang sehingga tidak boleh lagi beroperasi. Hal ini dapat menjadi sebuah terobosan  hukum dalam pembaharuan  hukum pidana Indonesia  agar  kedepannya  diharapkan  penambangan  ilegal  ini  berkurang  keberadaannya  dan  meningkatkan  kesadaran hukum para pelaku usaha tambang untuk mengurus izin dengan baik.
Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran sistematis terhadap tinjauan yuridis terkait banyaknya permasalahan ilegal mining yang terjadi di berbagai wilayah di Indoneisa. Berikut disajikan dalam skema dibawah ini:
Dalam  penanganan  pertambangan  illegal  dibutuhkan  subtansi  regulasi  atau  aturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas berkaitan  dengan  proses  perizinan  yang  masuk  dalam  birokrasi  Indonesia  serta  regulasi  tersebut  harus  dilaksanakan dengan  baik  karena  kapasitas  birokrasi  itu  sendiri  akan  berdampak  pada  sikap  psikologis  masyarakat  terhadap  perizinan berusaha.  Selain itu, regulasi  terkait penegakkan  hukum terhadap  masyarakat  yang tidak  mengurus izin juga  harus tegas dan  konsisten  dikarenakan  jika  adanya  perbedaan  yang  mencolok  mengenai  sistem  perizinan  ini  akan  membuat masyarakat sulit untuk menerapkan aturan yang berubah-ubah sehingga menimbulkan tambang ilegal sebagai akibat dari regulasi  yang  tidak  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  penambangan  skala  kecil  atau  pertambangan  rakyat, pemerintah telah memberikan regulasi perizinan dengan biaya murah dan membuka peluang usaha seluas-luasnya yangg pro rakyat sehingga tidak hanya memberi kemudahan kepada para penambang yang memiliki modal besar.

## V. P ENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Dasar terjadinya pertambangan ilegal di Samarinda dapat dipengaruh oleh beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi berkaitan  dengan  proses  pelayanan  perizinan  yang  mahal,  sulit,  dan  memakan  waktu  serta  adanya  perilaku  gratifikasi, aspek sosial berkaitan dengan kurangnya perhatian masyarakat setempat terkait izin kegiatan pertambangan mendorong para  pelaku  usaha  tambang  ilegal  untuk  tetap  melakukan  kegiatan  tambang  tanpa  izin,  dan  aspek  regulasi  berkaitan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berubah-ubah  serta  perbedaan  yang  mencolok  antar  norma  membuat masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah  sulit  untuk  menerapkan  aturan  baru  serta  membuat  masyarakat  malas  untuk mengurus  izin  kemudian  memilih  jalan  pertambangan  tanpa  izin  atau  ilegal  akibat  dari  regulasi  yang  tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat
2. Adapun  hasil  analisis  penerapan  izin  pertambangan  serta  pemberian  sanksi  pidana  dalam  putusan  nomor 312/Pid.Sus/PN.  Smr  ditemukan  bahwa  kegiatan  penambangan  yang  dilakukan  terdakwa  Alfiyan  Zubaidi  tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  yaitu  melakukan  kegiatan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Produksi), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).  Atas  tindakannya  tersebut,  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  putusan  nomor 312/Pid.Sus/PN. Smr, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  /  penjara selama 1 (satu) bulan serta dilihat dari beberapa putusan pengadilan lainnya terkait pertambangan ilegal, hukuman yang sesuai  untuk  para  pelaku  tindak  pidana  "melakukan  usaha  pertambangan  tanpa  izin  usaha  penambangan" selain  pada pidana  pokok  berupa  pidana  penjara  dan  denda,  alangkah  baiknya  juga  memperhatikan  adanya  pidana  tambahan  yaitu pencabutan beberapa hak tertentu dalam hal ini maka dapat berupa dicabutnya izin usaha tambang sehingga tidak boleh lagi beroperasi.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## B. Saran
1. Untuk  masyarakat  agar  lebih  peka  terhadap  lingkungan  sekitar  dan  kritis  lagi  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku terkait  perizinan  pertambangan  agar  dapat  menghadapi  realita  kegiatan  pertambangan  di  lapangan  dan  tidak  mudah diperdaya oleh perusahaaan-perusahaan pertambangan.
2. Untuk  perusahaan/pelaku  usaha  pertambangan  dapat  lebih  meningkatkan  kesadaran  diri  atas  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku khususnya terkait ketentuan perizinan berusaha. Sadar akan kewajibannya dalam mengurus izin sebelum membuka usaha pertambangan.
3. Untuk  Pemerintah  yang  berwenang  dalam  membuat  regulasi  agar  bisa  lebih  tegas  dan  ketat  dalam  pembuatan  regulasi khususnya ketentuan sanksi bagi pelaku-pelaku usaha tambang ilegal. Jangan sampai ketentuan tersebut dibuat semakin lebih ringan seiring perkembangan zaman serta dalam memiliki wewenang unuk mengeluarkan izin berusaha agar tidak tutup  mata  mengenai  dampak  pertambangan  ilegal  dan  bisa  lebih  serius  serta  teliti  dalam  kepengurusan  izin pertambangan  terhadap  para  pelaku  usaha  pertambangan  agar  kedepannya  tidak  ada  lagi  oknum-oknum  yang  bermain ‘curang’ mengenai izin pertambangan ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Farid, Z. 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
Fajar, M Dan Achmad, Y. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hamzah, A. 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
Huda,  C.  2006,  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kealahan.  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Raharjo, Satijpto. 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung:Sinar Baru.
Soekanto, Soerjono Dan Mahmudji, Sri. 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. Jurnal
Absori,  A.,  Yulianingrum,  A.  V.,  Hasmiati,  R.  A.,  &  Budiono,  A.  (2022).  Government  Policies  for  the  Natural  Resource  Management  of Minerals  and Coal Based on Social Welfare. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum , 20 (1).
Absori, A., Yulianingrum, A. V., Dimyati, K., Harun, H., Budiono, A., & Disemadi, H. S. (2021). Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences , 9 (E). Asnawi,  M.  I.  (2019).  Implikasi  Yuridis  Pengelolaan  Pertambangan  Dalam  Aspek  Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , 14 (1).
Fitriyanti, R. (2018). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. Jurnal Redoks , 1 (1). Irmawan,  A.,  Absori,S.H.,  &  Harun,  S.H.  (2020). Komparasi  Hukum  Perijinan  Pertambangan  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Welfare  State (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Kotijah, S. (2012). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. Yuridika , 27 (1).
Liyus,  H.,  Rahayu,  S.,  &  Wahyudhi,  D.  (2019).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pertambangan  Dalam  Perspektif  Perundang-Undangan Indonesia. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum , 12 (1). Maldini,  R.  (2019). Perbandingan  Sistem  Pemidanaan  Di  Belanda  Dengan  Di  Indonesia  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Over  Capacity  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
Pandiangan, H. F. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian. Purba,  Oloan (2012) Upaya  Polri  Menanggulangi  Penambangan  Batubara  Ilegal  Di  Kota  Samarinda  (Studi  Kasus  Di  Poltabes  Samarinda). Sarjana  Thesis, Universitas Brawijaya.
Putra  Astiti,  T.  I.  Implementasi  Pasal  33  Ayat  3  Uud  1945  Dalam  Berbagai  Perundang-Undangan  Tentang  Sumberdaya  Alam. Jurnal  Magister  Hukum Udayana , 4 (1), 44179.
Rahmawati, N. (2020). Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal. Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya , 8 (1). Redi,  A.  (2016).  Dilema  Penegakan Hukum  Penambangan  Mineral  Dan Batubara  Tanpa  Izin  Pada  Pertambangan  Skala  Kecil. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 5 (3).
Syahaddina, N. G. (2011). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kota Samarinda. Risalah Hukum . Tyas, A. (2018). Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam). Wheny,  N.  D.  R.  (2017). Penegakan  Hukum  Bagi  Penyalahguna  Narkoba  Saat  Proses  Penyidikan  (Studi  Kasus  Di  Polres  Bangil) (Doctoral  Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
Yulianingrum,  A.  V.,  Absori,  A.,  &  Hasmiati,  R.  A.  (2021,  September).  Kebijakan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis  Kesejahteraan  Profetik  (Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia). In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan.
Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (3).

## C. Peraturan Perundang-undangan
Putusan Pengadian Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## D. Internet