Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
*Email Korespondensi: 1 supernova_nurlam@yahoo.co.id, 2 suratno@univpancasila.ac.id
Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Agama Propinsi Banten
Fitri Akbariah 1 , Suratno 2
1.2 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640

## ABSTRACT
This study analyses the effect between internal control system, instance accountancy  system,  and  human  resources  competence  toward  financial statements quality in Banten Province Ministry Religious Affairs. The data were collected from questioners that had been answered by 95 respondents in Banten Province Ministry Religious Affairs. Data analyzing technique uses multiple regression analysis. The result finds internal control system, instance accountancy system, and human resources competence significantly effected toward  financial  statements  quality  in  banten  province  ministry  religious affairs.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara sistem pengendalian internal, sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kementerian Agama Provinsi Banten. Data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 95 orang responden di Kementerian Agama Provinsi Banten. Teknis analisa data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kementerian Agama Provinsi Banten.

## INFO ARTIKEL
JEL Classsification: M40 J24
Keywords: financial statements quality, internal control system, instance accountancy system, and human resources competence.

## 1.  Pendahuluan
Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik yang disebut dengan laporan keuangan (Mardiasmo, 2006). Laporan keungan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja kepemerintahan, maka dari itu informasi yang
disajikan harus memiliki nilai, agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Sebuah laporan yang memiliki nilai sehingga bermanfaat bagi penggunanya menandakan laporan keuangan tersebut berkualitas, dalam hal ini laporan keuangan haruslah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
SAP menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:
a)  Relevan, yang berarti informasi harus memiliki feedback value , predictive value , tepat waktu dan lengkap
b) Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, variabilitas, netralitas
c) Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
d)  Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna.
Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (George & Hopword, 1995).
Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Instansi salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaiman pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).
Audit yang dilakukan oleh BPK-RI atas LKPP selama 5 tahun terakhir (2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015) opini audit Kementerian Agama yaitu:
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
Tabel 1. Hasil Opini Audit Kementerian Agama, RI. NO BA KEMENTERIAN / LEMBAGA OPINI BPK ATAS KKL 2011 2012 2013 2014 2015 1 025 Kementerian Agama WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP
Sumber Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
menerus oleh eksekutif dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan penelitian yang bersumber dari Udiyanti, dkk (2014) menerangkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Pradono & Basukianto (2015) berkesimpulan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh, Nilai t hitung Sistem Pengendalian Internal sebesar 5,059 dengan signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa Sistem Pengendalian Internal mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Penelitian Nagor, dkk (2015) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah  Kabupaten Aceh Barat. Penelitian oleh Kiranayanti & Erawati (2016) menyebutkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  daerah  dengan  koefisien variabel Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan Sistem Pengendalian Intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Evicahyani & Setiawina (2016) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki
Dalam melakukan audit LKPP Kementerian Agama mendapatkan penurunan opini di Tahun 2015, BPK-RI menemukan beberapa kelemahan terkait dengan pelaksanaan yaitu Laporan Operasional dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran dan akun-akun terkait sebesar Rp 754,27 miliar pada Kementerian Agama yang tidak dapat dijelaskan. Penyajian beban tersebut belum sepenuhnya mendasarkan pada transaksi jurnal yang lazim dan didukung dengan dokumen yang cukup. Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memiliki sistem pengendalian dan pencatatan yang memadai atas penambahan dan/atau pengurangan nilai ekuitas dikarenakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat tidak mengatur penyusunan LPE pada Akuntansi Pusat sehingga transaksi antar entitas pada LPE Pemerintah Pusat secara sistem akuntansi tidak dapat saling mengeliminasi dan kekurangcermatan KL selaku penyusun LKKL, BA BUN selaku penyusun LK BA BUN, dan DJPB selaku penyusun LKPP dalam melakukan analisis antar laporan keuangan. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas (BPK, RI, 2016).
2.  Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila mengandung karakteristik yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pembuatan keputusan bagi penggunanya. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral yang dilakukan terus
pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan koefisien  regresi  0,229.  Ini  berarti  adanya upaya perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kuat lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dimiliki. Ini dibuktikan dari indikator penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (integritas data ketepatan posting dan input data, prosedur otorisasi dokumen transaksi, tersimpannya dokumen sumber data, dan pembagian tanggung jawab) memiliki skor rataan diatas 4. Ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai kontribusi yang besar terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
Penelitian yang mendukung lainnya bersumber dari Widari & Sutrisno (2017) yakni Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sukabumi, artinya semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian pemerintah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: H1: sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## Pengaruh sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan
Definisi kualitas Sistem Akuntansi Instansi mengacu pada tingkat di mana seseorang pemakai sistem akuntansi merasa terpuaskan oleh output (informasi) yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi formal. Sedangkan persepsi manfaat Sistem Akuntansi Instansi merupakan sikap yang akan mempengaruhi perilaku (behaviour) seseorang termasuk kinerja seseorang yang menggunakan Sistem Akuntansi Instansi. Persepsi kegunaan sistem
akuntansi yang dimaksud adalah tingkat di mana seseorang yakin bahwa menggunakan Sistem Akuntansi Instansi akan meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan.
Apabila seseorang menganggap bahwa Sistem Akuntansi Instansi yang ada bermanfaat bagi pertanggungjawaban laporan keuangan, maka hal ini akan mempengaruhi perilakunya untuk menggunakan Sistem Akuntansi Instansi yang ada, akan tetapi sebaliknya apabila dia menganggap bahwa Sistem Akuntansi Instansi yang ada tidak ada gunanya, maka dia tidak akan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi tersebut.
Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yakni Ponamon (2014) menyatakan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuanga. Hal ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan pada Satua Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado telah memahami proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai. Hasil penelitian Wati, dkk (2014) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakain tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
Patra, dkk (2015) berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dinas kehutanan kabupaten luwu, provinsi sul-sel, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu termasuk kategori sangat baik. Rahayu, dkk (2015) menyebutkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Penelitian sebelumnya dari Nagor, dkk (2015) menyatakan prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
Keuangan Daerah. Kiranayanti & Erawati (2016) berkesimpulan bahwa semakin tinggi penerapan Sistem Pengendalian Intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.
Penelitian Evicahyani & Setiawina (2016) berkesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan koefisien  regresi  0,339.  Ini  berarti  adanya upaya perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan. Wijayanti dan Handayani (2017), hasil penelitiannya menyatakan hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika implementasi akuntansi berbasis akural semakin baik, maka semakin berkualitas juga laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat dikemukakan hpotesis sebagai berikut:
H2 : sistem akuntansi instansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

## Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut: “Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”.
Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan dilakukan oleh Wati, dkk (2014) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakain baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Udiyanti, dkk (2014), hasil penelitiannya menyatakan Kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Hal ini berarti semakin semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki staf akuntansi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Pradono & Basukianto (2015) menjelaskan semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rahayu, dkk (2015), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru.
Kiranayanti & Erawati (2016) ber- kesimpulan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Badung. Penelitian sebelumnya dari Kurniawan (2016) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia yang diproksikan dengan penempatan karyawan sesuai dengan skill, masa kerja karyawan, serta pemberian tanggung jawab terhadap karyawan menjadi indikator membentuk dan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Setyowati, dkk
(2016) mengemukakan hasil penelitian bahwa Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
Penelitian Evicahyani & Setiawina (2016) berkesimpulan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tabanan  dengan  koefisien regresi 0,151. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia yang diwakili oleh responden menentukan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan yang akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK-RI. Sebagian besar dari indikator kompetensi Sumber Daya Manusia (latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap peraturan dan standar, pelatihan dan bimtek, serta pengalaman bekerja) memiliki rata-rata skor diatas 4. Ini menandakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia untuk dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki tingkat yang tinggi. Sari & Tamrin (2017) menemukan hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Dengan demikian, dapat dikemukakan hpotesis sebagai berikut:
H3: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## 3.  Metode Penelitian
Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian mengenai “analisis pengaruh sistem pengendalian internal, sistem akuntansi instansi, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan (survey pada Kementerian Agama Provinsi Banten)”  adalah  tipe  penelitian  penjelasan (explanatory  /  confirmatory  research) , karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel
dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang telah ditentukan. Sumber data yang diperoleh bersumber dari jawaban responden atas pernyataan kuisioner yang diisi oleh pegawai pada kementerian agama provinsi banten berhubungan dengan pengaruh sistem pengendalian internal, sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
Data yang diperoleh dari kuisioner merupakan data kualitatif yang dinyatakan dengan angka menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif ini berguna untuk input data penelitian hipotesis. Populasi dari penelitian ini adalah staf perencana keuangan, pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan yang berkerja pada Kementerian Agama Provinsi Banten, yang meliputi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, kantor Kementerian Agama Kota Serang dan kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan terdiri dari bidang pendidikan madrasah, bidang pendidikan agama dan keagamaan islam, bidang urusan agama islam dan bimbingan syariah, bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf, bimbingan masyarakat kristen, bimbingan agama katolik, bimbingan agama hindu, bimbingan agama budha, bidang penyelenggaraan haji dan umrah, sub bagian kepegawaian dan ortala, sub bagian keuangan dan perencanaan, sub bagian hubungan masyarakat, sub bagian umum, sub bagian kerukunan umat beragama, madrasah tsanawiyah negeri serta madrasah aliyah negeri. Ini dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini karena berperan penting dalam meningkatkan penilaian terhadap kualitas
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
laporan keuangan Kementerian Agama Provinsi Banten. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Sampel yang dipilih untuk menjadi
bahan penelitian ialah staf perencana keuangan, pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan pada Kementerian Agama Provinsi Banten.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel No Variabel Dimensi Indikator Skala Pengukuran 1 Kualitas Laporan Keuangan Memiliki manfaat umpan balik ( feedback value ) Memiliki manfaat prediktif ( predictive value ) Tepat waktu Lengkap
Penyajian jujur Dapat diverifikasi ( verifiability ) Netralitas Dapat dibandingkan Dapat dipahami
laporan keuangan yang disusun memiliki manfaat bagi perbaikan kegiatan selanjutnya. laporan keuangan yang disusun mampu memprediksi kemungkinan pengorganisasi kegiatan dan alokasi anggaran yang digunakan laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan laporan keuangan yang disusun disajikan secara lengkap dengan memberikan semua informasi yang memang diperlukan laporan keuangan yang disusun merupakan kondisi objektif setiap penggunaan anggaran maupun alokasinya laporan keuangan yang disusun memberikan ruang untuk verifikasi atas kemungkinan adanya penyimpangan laporan keuangan yang disusun menerapkan asas netralitas atau tidak memiliki pretensi untuk menguntungkan pihak tertentu laporan keuangan yang disusun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya laporan keuangan yang disusun memberikan informasi keuangan atau kegiatan yang mudah dipahami laporan keuangan yang disusun menggunakan standar yang telah ditetapkan pada sistem akuntansi pemerintah
Interval
2 Sistem Pengendalian Internal Standard Operating Procedure (SOP) Pemisahan wewenang Dokumen dan catatan yang memadai Tindakan disiplin atas pelanggaran Pembatasan akses Langkah-langkah pencegahan kerusakan
ketersediaan SOP yang formal dan telah ditaati secara optimal pengakuan realisasi belanja telah memperhatikan cut off kerangka kerja dalam melaksanakan perencanaan kegiatan telah memadai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan dengan tepat pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan perencanaan pengendalian fisik atas aset dalam pencatatatnnya cukup terkendali menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus
catatan atas laporan keuangan telah memberikan informasi yang memadai Interval 3 Sistem Akuntansi Instansi Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi Pelaporan
sistem akuntansi instansi (SAI) di tempat saya bekerja merupakan sistem yang mudah digunakan saat menerapkan sistem akuntansi instansi (SAI) para operator di tempat saya bekerja sudah menjalankan prosedur yang ditetapkan seperti menjalankan rekonsiliasi tepat pada waktunya di tempat saya bekerja rekonsiliasi internal antara SAK dan SIMAK- BMN dilakukan dengan tepat waktu sistem akuntansi instansi (SAI) di tempat saya bekerja sudah menggunakan sistem yang up date sistem akuntansi instansi sangat menunjang dalam penyusunan laporan keuangan
Interval
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
4 Kompetensi Sumber Daya Manusia Latar belakang pendidikan Uraian peran dan fungsi Peran dan tanggung jawab
Fungsi akuntansi Sumber daya pendukung operasional Pelatihan keahlian dalam tugas
pegawai memahami ilmu akuntansi maupun ilmu terkait akuntansi lainnya dalam mendukung pekerjaan pegawai mengetahui kegiatan sektor publik dan metode pengorganisasian kegiatan bersangkutan seseorang yang memiliki keahlian dibidang tertentu seperti hal penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan, akan terampil mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuisi dan sangat jarang membuat kesalahan sosialisasi atas peraturan dan standar operasional prosedur di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran baik yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan maupun Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan penting agar pegawai dapat memahami peraturan dan standar operasional prsedur tersebut penggunaan aplikasi perencanaan sampai dengan penyusunan laporan telah terimplementasi dengan baik jenjang pembagian tugas staf dan pejabat dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan jelas penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan keahliannya dalam rangka mendukung pekerjaan pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan pemantapan kompetensi SDM dilakukan secara berkesinambungan penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan keahliannya dalam rangka mendukung pekerjaan
Interval Teknis analisis data dilakukan dengan uji regresi berganda. Pengujian regresi berganda dilakukan setelah uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri
dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi Pearson, momen antara masing-masing skor indikator dengan total skor
konstruk. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi item butir dengan skor total signifikan  pada  tingkat  signifikansi  0,01  dan 0,02. Uji reliabilitas menggunkan uji statistik Cronbach Alpha (α). Uji normalitias dilakukan dengan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat angka VIF ( Variance  Inflation  Factor ). Uji heterokedastisitas menggunakan uji Glesjer.
Analisis deskriptif digunakan mendeskripsi variabel. Uji t digunakan untuk menguji masing- masing variabel antara sistem pengendalian internal, sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.  uji  koefisien  determinasi  ( Adjusted R Square ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 dilakukan dengan melihat hasil uji-t menunjukkan nilai signifikansi <0,05  (pada  α=5%)  maka  hipotesis  penelitian terbukti (H0 ditolak H1 diterima).

## 4.  Analisis  Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan
terhadap kualitas informasi laporan keuangan, menganalisis dan memberikan bukti empiris bahwa sistem akuntansi instansi berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan, menganalisis dan memberikan bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas informasi laporan keuangan. sampel dianalisis sejumlah 95 orang yang terdiri dari 83 orang pengelola keuangan, 4 orang penyusun laporan keuangan dan 8 orang staf perencana keuangan. dari hasil pengujian setiap item indikator instrumen untuk kualitas laporan keuangan tersebut valid. hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha (α) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variabel adalah reliable .
Hasil uji asumsi klasik menunjukkan distribusi nilai residual variabel adalah normal (0,650>0,05) hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua nilai variabel memiliki nilai  variance  inflation  factor  <10.  Hasil  uji gletsjer  menunjukkan  nilai  signifikansi  >0,05 untuk seluruh pengaruh variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. Deskripsi variabel dirangkum pada tabel berikut:
Tabel 3. Deskripsi variabel penelitian No Variabel Nilai Rata- Rata Standar Deviasi Minimum Maksimum 1 Laporan Keuangan 4,136 0,685 0,279 0,866 2 Standar Pengendalian Internal 3,902 0,634 0,053 0,645 3 Sistem Akuntansi Internal 3,938 0,759 0,396 0,718 4 Sumber Daya Manusia 3,981 0,706 0,317 0,751
Hasil pengujian model penelitian dan hipotesis terangkum pada tabel berikut.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
Tabel 4. Rangkuman hasil pengujian Keterangan B Std. Error t-hitung Sig. Sistem Pengendalian Internal 0,283 0,114 2,480 0,015 Sistem Akuntansi Instansi 0,327 0,087 3,763 0,000 Sumber Daya Manusia 0,275 0,108 2,551 0,012 Constant 0,647 0,244 0,264 0,010 R-Square 0,710 Adjusted R-Square 0,701 F-hitung 74,311 Sig. F 0,000
Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan hasil persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut: Y = 0,647 + 0,283 X1 + 0,327 X2 + 0,275 X3 + e
Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Kode Hipotesis Hasil H1 Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Terbukti H2 Sistem akuntansi instansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Terbukti H3 Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Terbukti
internal, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Pradono & Basukianto (2015) berkesimpulan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh, Nilai t hitung Sistem Pengendalian Internal sebesar 5,059 dengan signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05).
Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian Nagor, dkk (2015) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian oleh

## Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
Hipotesis pertama menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa  nilai  koefisien  regresi  variabel  sistem pengendalian internal adalah 0,283. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Udiyanti, dkk (2014) menerangkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian
Kiranayanti & Erawati (2016) menyebutkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  daerah  dengan  koefisien  variabel Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan Sistem Pengendalian Intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Evicahyani & Setiawina (2016) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan koefisien regresi 0,229.
Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kuat lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dimiliki. Ini dibuktikan dari indikator penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (integritas data ketepatan posting dan input data, prosedur otorisasi dokumen transaksi, tersimpannya dokumen sumber data, dan pembagian tanggung jawab) memiliki skor rataan diatas 4.
Ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai kontribusi yang besar terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Penelitian yang mendukung lainnya bersumber dari Widari & Sutrisno (2017) yakni Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sukabumi, artinya semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian pemerintah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal memiliki peran untuk mengakomodir sistem kerja yang dilaksanakan pegawai dalam menentukan hasil dari laporan keuangan. Jika
sistem pengendalian internal baik maka akan dengan mudah mendapatkan laporan keuangan yang baik dan sebaliknya jika rendah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan rendah pula.

## Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem akuntansi  instansi  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien  regresi  variabel  sistem  akuntansi instansi adalah 0,327. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi instansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Ponamon (2014) menyatakan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuanga. Hal ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan pada Satua Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado telah memahami proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai.
Hasil penelitian Wati, dkk (2014) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakain tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Patra, dkk (2015) berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dinas kehutanan kabupaten luwu, provinsi sul-sel, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu termasuk kategori sangat baik.
Rahayu, dkk (2015) menyebutkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pekanbaru. Penelitian sebelumnya dari Nagor, dkk (2015) menyatakan prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kiranayanti & Erawati (2016) berkesimpulan bahwa semakin tinggi penerapan Sistem Pengendalian Intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.
Penelitian Evicahyani & Setiawina (2016) berkesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan koefisien  regresi  0,339.  Ini  berarti  adanya upaya perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan.
Wijayanti dan Handayani (2017), hasil penelitiannya menyatakan hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika implementasi akuntansi berbasis akural semakin baik, maka semakin berkualitas juga laporan keuangan daerah yang dihasilkan.
Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi instansi yang dimiliki berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan. Jika sistem akuntansi berjalan dengan baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan baik pula dan sebaliknya jika sistem akuntansi yang diprogram tidak baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan rendah pula.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai  koefisien  regresi  variabel  kompetensi sumber daya manusi adalah 0,275. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Wati, dkk (2014) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakain baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Udiyanti, dkk (2014), hasil penelitiannya menyatakan Kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki staf akuntansi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng.
Pradono & Basukianto (2015) menjelaskan semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rahayu, dkk (2015), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Kiranayanti & Erawati (2016) berkesimpulan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Badung.
Penelitian sebelumnya dari Kurniawan (2016) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia yang diproksikan dengan penempatan karyawan sesuai dengan skill, masa kerja karyawan, serta pemberian tanggung jawab terhadap karyawan menjadi indikator membentuk dan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Setyowati, dkk (2016) mengemukakan hasil penelitian bahwa Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  peningkatan  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
Penelitian Evicahyani & Setiawina (2016) berkesimpulan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah    Kabupaten  Tabanan  dengan  koefisien regresi 0,151. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia yang diwakili oleh responden menentukan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan yang akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK-RI. Sebagian besar dari indikator kompetensi Sumber Daya Manusia (latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap peraturan dan standar, pelatihan dan bimtek, serta pengalaman bekerja) memiliki rata-rata skor diatas 4. Ini menandakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia untuk dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki tingkat yang tinggi. Sari & Tamrin (2017) menemukan hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, seorang pegawai sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika pegawai memiliki kompetensi yang baik maka pegawai akan dengan mudah melakukan tugasnya dalam membuat laporan keuangan dan sebaliknya
jika kompetensinya rendah maka pegawai akan mendapatkan kesulitan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan rendah pula.

## 5.  Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia pada Kementerian Agama Provinsi Banten terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin baik tingkat sistem pengendalian internalnya, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dibuat. Untuk sistem akuntansi instansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin baik tingkat sistem akuntansi instansi, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dibuat, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin baik tingkat kompetensi sumber daya manusia yang terdapat pada Kementerian Agama Provinsi Banten, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dibuat.
Penelitian ini berimplikasi pada pegawai. Adanya pengaruh sistem pengendalian internal, sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pegawai Kementerian Agama Provinsi Banten menunjukkan bahwa penguasaan terhadap metode dan teknik pembuatan laporan keuangan serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah akan dapat ditunjang oleh sistem bahwa tercapainya tujuan pembuatan laporan keuangan merupakan kebutuhan organisasi Kementerian Agama sekaligus kebutuhan personil pegawai pemerintah.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 37-52 ISSN 2339 - 1545
Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, di antaranya adalah sulitnya mengendalikan responden. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain atau setidaknya dapat memastikan pihak responden bersedia bekerja sama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penelitian mendatang sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait internal validity. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada Kementerian Agama, RI, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan  sebesar  70,1%,  berarti  bahwa  ada pengaruh  sebesar  29,9%  dari  variabel-variabel lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel- variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini.

## Daftar Referensi
Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.(3), 403-428.
George, H. B., & Hopword, W. S. (1995). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Indonesia Terjemahan: Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan. Jakarta: Salemba Empat. Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 16(2), 1290-1318.
Kurniawan, I. S. (2016). Determinan Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen 13, (1), 47-58.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1), -.
Nagor, T. F., Darwanis, & Abdullah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 72- 79.
Patra, A. D., Bustami, L., & Hasriani. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi 02, (01), 1-9.
Ponamon, I. F. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 9(2), 68-80.
Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) 2, (2), 188 – 200.
Rahayu, L., Kennedy, & Anisma, Y. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi 1 (2), 1-15.
Roni, M., Hamdani, L., Husnan, & Fitriah, N. (2015). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram. Jurnal Akuntansi Aktual 3 (2), 175-187. Sari, I. M., & Tamrin, N. A. (2017). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 1 (1), 106- 121.
Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. KINERJA 20 (2), 179-191.
Udiyanti, N. L., Atmadja, A. T., & Darmawan, N. A. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1 (1). Widari, L., dan, & Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen) 5 (10), 117-126. Wijayanti, R. d. (2017). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(3), -.