## PENGARUH MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP MUTU SEKOLAH

## Rabukit Damanik
Dosen STKIP Budi Daya Binjai

## Abstrak
Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah persoalan mutu pendidikan pada  setiap  jenjang  dan  satuan  pendidikan.  Berbagai  usaha  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  nasional,  antara  lain  melalui  berbagai  pelatihan  dan  peningkatan  kompetensi  guru,  pengadaan buku  dan  alat  pelajaran,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  meningkatkan  mutu  manajemen sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap mutu sekolah; (2) pengaruh  komite sekolah  terhadap mutu sekolah; dan  (3) pengaruh manajemen berbasis sekolah  dan  komite  sekolah  terhadap  mutu  sekolah.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif dengan  desain  penelitian  korelasional  dengan  metode  path  analisis  (analisa  jalur).  Populasi  penelitian  ini adalah guru SD Negeri Kecamatan Patumbak sebanyak 290 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaruh  manajemen  berbasis  sekolah  (X1)  terhadap  mutu  sekolah  (Y)  sebesar  0,611  =  61,1%,  hal    ini terlihat  pada  nilai  Sig.  0,00  (0,00  <  0,05);  (2)  Pengaruh  komite  sekolah    (X2)  terhadap  mutu  sekolah  (Y) sebesar 0,389 = 38,9%, hal ini terlihat pada nilai Sig. 0,00 (0,00 < 0,05); (3) Pengaruh pengaruh manajemen berbasis sekolah (X1) dan pengaruh komite sekolah  (X2) terhadap mutu sekolah (Y)  sebesar 0,772 = 77,2. Kata Kunci : Manajemen Berbasis Sekolah, Komite Sekolah, dan Mutu Sekolah

## A. Pendahuluan
Mutu pendidikan adalah masalah yang sejak dulu  senantiasa  diupayakan  peningkatannya  oleh pemerintah.  Pengendalian  mutu  pendidikan  pada dasarnya  adalah  pengendalian  mutu  sumber  daya manusia  yang  berada  dalam  sistem  tersebut.  Untuk mengetahui  pengendalian  ini  dibutuhkan  informasi mengenai  keadaan  peserta  didik,  apakah  ada perubahan,  apakah  guru  berfungsi,  apakah  sekolah mendukung terlaksananya progam-progam pendidikan  sehingga  hasilnya  bisa  dicapai  secara optimal.
Dalam rencana strategi pendidikan nasional salah  satu  permasalahan  utama  yang  harus diselesaikan  berkaitan  dengan  mutu  pendidikan, upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  yaitu  dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  untuk dapat mengendalikan mutu dalam pendidikan adalah dengan  melakukan  assessment  (penilaian).  Proses penilaian  dalam  pembelajaran  dilakukan  untuk memperoleh  data  mengenai  perkembangan  hasil belajar  peserta  didik.  Penilaian  yang  dilakukan diharapkan  dapat  menjadi  instrument  penjamin mutu, pengendalian mutu dan perbaikan mutu dalam sistem  pendidikan  baik  secara  kelas  maupun
sekolah.  Dalam  kurikulum  2013  penilaian  yang dilakukan  mengacu  pada  Permendikbud  No  66 Tahun  2013  tentang  standar  penilaian  pendidikan penilaian  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  proses dan  kinerja  yang  dicapai  telah  sesuai  dengan rencana  dan  tujuan  (Mulyasa,  2013).  Salah  satu penekanan  dalam  kurikulum  2013  adalah  penilaian autentik  ( Authentic  Assessment ),  yang  sebenarnya sudah  ada  dalam  kurikulum  KTSP  namun  dalam implementasinya belum berjalan secara optimal Salah  satu  persoalan  pendidikan  yang sedang  dihadapi  bangsa  kita  adalah  persoalan  mutu pendidikan  pada  setiap  jenjang  dan  satuan pendidikan.  Berbagai  usaha  telah  dilakukan  untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi  guru,  pengadaan  buku  dan  alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,  dan  meningkatkan  mutu  manajemen sekolah. Namun demikian, Indikator mutu pendidikan  belum  menunjukkan  peningkatan  yang berarti.  Sebagian  sekolah,  terutama  di  kota-kota, menunjukkan  peningkatan  mutu  pendidikan  yang mencakup  menggembirakan,  namun  sebagian  besar lainnya masih memprihatinkan.
Kondisi  tersebut  menyebabkan  sebagian masyarakat  menjadi  pesimis  terhadap  sekolah.  Ada anggapan  bahwa  pendidikan  tidak  lagi  mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena  sekolah  tidak  menjanjikan  pekerjaan  yang layak.  Sekolah  kurang  menjamin  masa  depan  anak yang  lebih  baik.  Pengertian  mutu  secara  umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari  barang-barang  dan  jasa  yang  menunjukkan kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang ditentukan  dalam  konteks  pendidikan.  Pengertian mutu mencakup Input, proses dan output pendidikan (Depdiknas Buku 1 MPMBS, 2001:25).
Mutu sekolah adalah sebuah proses terstruktur  untuk  memperbaiki  keluaran  yang dihasilkan  oleh  sekolah  (Jerome,  2007  :  75).  Mutu sekolah  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam pendidikan.  Sebab  baik  tidaknya  lulusan  sekolah sangat  ditentukan  oleh  mutu  sekolah  tersebut  yang pada akhirnya menjadi acuan tinggi rendahnya mutu pendidikan.  Mutu  juga  berkenaan  dengan  penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standart atau  rujukan  tertentu.  Dalam  dunia  pendidikan, standard  ini  menurut  Depdiknas  (2001:2)  dapat dirumuskan  melalui  hasil  belajar  mata  pelajaran skolastik  yang  dapat  diukur  secara  kuantitatif,  dan pengamatan  yang  bersifat  kualitatif  khususnya untuk  bidang-bidang  pendidikan  sosial.  Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari  berbagai  sudut  pandang.  Kesepakatan  tentang konsep  mutu  dikembalikan  pada  rumusan  acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, srana prasarana, fasilitas  pembelajaran  dan  tenaga  kependidikan sesuai  dengan  kesepakatan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Mutu  sekolah  dipengaruhi  oleh  peran  :  1) Masyarakat, 2) Siswa, 3) Orangtua, 4) Guru, 5) Staf, 6)  Administrator/  Kepala  Sekolah,  7)  Managemen, 8)  Pengawas  Sekolah,  9)  Dewan  Sekolah  (Jerome, S.  Arcaro,  2007  :  17).  Berdasarkan  teori  diatas jelaslah  bahwa  Manajemen  yang  dalam  hal  ini penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah  yang  dalam  hal  ini  Komite  Sekolah memiliki  hubungan  langsung  dalam  peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Pemberian  otonomi  pendidikan  yang  luas pada  sekolah  merupakan  kepedulian  pemerintah terhadap  gejala-gejala  yang  muncul  di  masyarakat serta  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan
manajemen  yang  lebih  kondusif  di  sekolah  agar dapat  mengakomodasi  seluruh  keinginan  sekaligus memberdayakan  berbagai  komponen  masyarakat secara  efektif  guna  mendukung  kemajuan  dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif  paradigma  baru  manajemen  pendidikan yang ditawarkan. Menurut Mulyasa, 2004 Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  merupakan suatu  konsep  yang  menawarkan  otonomi  pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan  pendidikan  agar  dapat  mengakomodasi keinginan  masyarakat  setempat  serta  menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.
Sedangkan Nanang Fatah (2000) menyatakan Manajemen
Berbasis Sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain  ulang  pengelolaan  sekolah  dengan memberikan  kekuasaan  kepada  kepala  sekolah  dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya perbaikan  kinerja  sekolah  yang  mencakup  guru, siswa,  komite  sekolah,  orang  tua  siswa  dan masyarakat. Manajemen berbasis Sekolah mengubah  sistem  pengambilan  keputusan  dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal Local Stakeholder. Sesuai  dengan  perkembangan  tuntutan masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan yang  semakin  meningkat  dewasa  ini,  maka  dalam era manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pengelolaan  pendidikan  perlu  dibenahi  selaras dengan  tuntutan  perubahan  yang  dilandasi  oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun  budaya  baru  dan  profesionalisme dalam  mewujudkan  “Masyarakat  Sekolah”  yang memiliki  loyalitas  terhadap  peningkatan  mutu sekolah.
Pendidikan  dengan  segala  persoalannya tidak  mungkin  diatasi  hanya  oleh  lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program- progamnya,  sekolahan  perlu  mengundang  berbagai pihak  yaitu  keluarga,  masyarakat,  dan  dunia  usaha/ industri  untuk  beraptisipasi  secara  aktif  dalam berbagai  program  pendidikan.  Paertisipasi  ini  perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu  dan  efektifitas  pendidikan  lewat  suatu  wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota
dan  Komite  Sekolah  di  setiap  satuan  pendidikan. Dengan  demikian  pelaksanaan  MBS  disatuan pendidikan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Faktor lain yang berhubungan dengan mutu sekolah  adalah  komite  sekloah.  Pendidikan  dengan segala  persoalannya  tidak  mungkin  diatasi  hanya oleh  lembaga  persekolahan.  Untuk  melaksanakan program-progamnya,  sekolah  perlu  mengundang berbagai  pihak  yaitu  keluarga,  masyarakat,  dan dunia usaha/ industri untuk beraptisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Paertisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih  bermakna  bagi  sekolah,  terutama  dalam peningkatan  mutu  dan  efektifitas  pendidikan  lewat suatu  wadah  yaitu  komite  sekolah.  Menurut  Fatah (2003 : 118) komite sekolah adalah suatu badan atau lembaga  non  politis  dan  non  profit  (tidak mengambil  keuntungan),  dibentuk  berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan  sekolah  sebagai  representasi  berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah.  Secara  jelas  fungsi  komite  sekolah  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  telah  dituangkan dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sisdiknas  menyatakan  bahwa  komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk  dan  berperan  dalam  meningkatkan  mutu pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan.
Sedangkan  Anonimus,  2004  Pembentukan Komite  Sekolah  bertujuan  untuk  (a)  mewadahi  dan menyalurkan  aspirasi  dan  prakarsa  masyarakat dalam  melahirkan  kebijakan  dan  program-program pendidikan  di  satuan  pendidikan,  (b)  meningkatkan tanggung  jawab  dan  peran  serta  aktif  dari  seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaan pendidikan,  dan  (c)  menciptakan  suasana  dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan  yang bermutu di satuan pendidikan.
Berdasarkan  kenyataan  diatas  jelaslah bahwa  komite  sekolah  mempunyai  peran  untuk meningkatkan  kualitas  (mutu)  pendidikan  di sekolah.  Ini  berarti  semakin  tinggi  peran  komite sekolah  dalam  peningkatan  mutu  sekolah,  semakin tinggi  pula  peningkatan  mutu  sekolah  tersebut. Demikian  juga  sebaliknya  semakin  rendah  peran
komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, semakin rendah pula mutu pendidikan di sekolah.  Lebih  jelaslah  yang  lagi  bahwa  komite sekolah  memiliki  hubungan  langsung  terhadap peningkatan mutu sekolah.
Namun  pada  kenyataannya,  berdasarkan observasi  awal  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  SD Negeri  Kecamatan  Patumbak,  manajemen  yang diterapkan  oleh  kepala  sekolah  kurang  baik.  Ini terbukti dari hasil kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Deli Serdang. Dari hasil kinerja tidaklah memuaskan dan tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Demikian juga  dengan  peran  komite  sekolah.  Disamping  itu dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  komite  sekolah kurang  memiliki  peran  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  sekolah  ini  terlihat  dalam  rapat-rapat komite  bahwa  peserta  rapat  cenderung  diam  dan tidak memiliki ide atau gagasan dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah tersebut. Sehingga  pada  akhirnya  mutu  lulusan  SD  Negeri Kecamatan Patumbak juga sangatlah rendah.
Guna perbaikan kualitas pembelajaran yang terjadi  pada  pendidikan  dasar  dan  menengah  perlu adanya  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang terkait,  termasuk  perlu  adanya  hubungan  yang  baik antara  sekolah  dan  masyarakat  sekitar.  Berkaitan dengan  hubungan  antara  sekolah  dan  masyarakat yang  belum  berjalan  dengan  baik,  perlu  adanya suatu  lembaga  khusus  dari  masyarakat  untuk  ikut memberikan perhatian perbaikan kualitas pendidikan  dasar  dan  menengah.  Masyarakat  masih banyak  yang  beranggapan  bahwa  pendidikan menjadi  tanggung  jawab  sekolah  secara  penuh. Sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku, pendidikan  juga  menjadi  tanggung  jawab  keluarga dan  masyarakat  secara  bersama.  Masyarakat merupakan stakeholder yang mempunyai kepentingan atas keberhasilan pendidikan di sekolah (baik  pendidikan  dasar  maupun  menengah).  Untuk mempermudah  hubungan  antara  sekolah  dan masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mampu menjadi penghubung, yaitu dewan pendidikan untuk tingkat  kabupaten/kota  dan  provinsi,  dan  komite sekolah untuk tingkat satuan pendidikan.
Komite  Sekolah  merupakan  badan  atau lembaga  non  profit  dan  non  politis,  yang  dibentuk berdasarkan  musyawarah  secara  demokratis  oleh stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, sebagai representasi dari berbagai unsur yang  bertanggung  jawab  terhadap  peningkatan
kualitas,  proses  dan  hasil  pendidikan.  Berdasarkan latar  belakang  permasalahan  di  atas  maka  penulis menganggap  penting  membuat  peneletian  dengan judul  ”Pengaruh  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dan Komite  Sekolah  Terhadap  Mutu  Sekolah  di  SD Negeri Kecamatan Patumbak”.

## B. Kajian Teoritik
1. Mutu Sekolah
Menurut  Jerome.  S.  Arcano  (2007:75) mutu  adalah  sebuah  proses  terstruktur  untuk memperbaiki  keluaran  yang  dihasilkan.  Mutu berkenaan  dengan  penilaian  bagaimana  suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu.  Dalam  dunia  pendidikan,  standar  ini menurut Depdiknas (2001:2) dapat dirumuskan melalui  hasil  belajar  mata  pelajaran  skolastik yang  dapat  diukur  secara  kuantitatif,  dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat  ditelaah  dari  berbagai  sudut  pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang  ada  seperti  kebijakan  pendidikan,  proses belajar  mengajar,  kurikulum,  sarana  prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan sesuai  dengan  kesepakatan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Mutu  pendidikan  harus  diupayakan untuk  mencapai  kemajuan  yang  dilandasi  oleh suatu  perubahan  terencana.  Peningkatan  mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan  yang  harus  ditempuh  mencapai mutu  pendidikan  yang  dipersyaratkan  oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu
pendidikan yang berorientasi
pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi  oleh  pendidikan  yang  berlandasan luas, nyata dan bermakna. Dalam kaitan dengan strategi yang akan ditempuh, peningkatan rnutu pendidikan  sangat  terkait  dengan  relevansi pendidikan  dan  penilaian  berdasarkan  kondisi aktual  mutu  pendidikan  tersebut.  Telaah terhadap situasi aktual merupakan titik berangkat  dalam  menempuh  perjalanan  ke situasi  ideal  yang  didahului  oleh  suatu  batas ambang  sebagai  landasan  minimal,  dan mencakup mutu pendidikan yang
dipertanggungjawabkan  serta  yang  ditandai oleh suatu tolok ukur sebagai norma ideal.
Mutu  pendidikan  tidak  saja  ditentukan oleh  sekolah  sebagai  lembaga  pengajaran, tetapi  juga  disesuaikan  dengan  apa  yang menjadi  pandangan  dan  harapan  masyarakat yang  cenderung  selalu  berkembang  seiring dengan  kemajuan  zaman.  Bertitik  tolak  pada kecenderungan ini penilaian masyarakat tentang  mutu  lulusan  sekolah  pun  terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus terus  menerus  meningkatkan  mutu  lulusannya dengan menyesuaikannya dengan perkembangan  tuntutan  masyarakat  menuju pada  mutu  pendidikan  yang  dilandasi  tolok ukur norma ideal.
Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh  jasa  pelayanan  pendidikan  secara internal  maupun  eksternal  yang  menunjukkan kemampuannya  memuaskan  kebutuhan  yang diharapkan  atau  yang  tersirat  mencakup  input, proses,  dan  output  pendidikan.  Sekolah  dapat dikatakan  bermutu  apabila  prestasi  sekolah khususnya  prestasi  peserta  didik  menunjukkan pencapaian  yang  tinggi  dalam  :  (1)  prestasi akademik  yaitu  nilai  rapor  dan  nilai  kelulusan memenuhi  standar  yang  ditentukan;  (2) memiliki  nilai-nilai  kejujuran,  ketaqwaan, kesopanan,  dan  mampu  mengapresiasi  nilai- nilai budaya; dan (3) memiliki tanggung jawab yang  tinggi  dan  kemampuan  yang  diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterimanya di sekolah.
Memenuhi  harapan  mutu  pendidikan yang  tinggi  tentu  diperlukan  desentralisasi terhadap  fungsi-tungsi  manajemen  disekolah untuk  mengoptimalkan  kebijakan  pada  tingkat manajemen  sekolah  dalam  melaksanakan programnya. Desentralisasi fungsi-fungsi administrasi  dan  manajemen  ini  memberi kewenangan  kepada  kepala  sekolah  bersama seluruh  personal  sekolah  untuk  menentukan visi  dan  misi,  menyusun  perencanaan  sekolah, membagi  tugas  kepada  seluruh  personal, memimpin  penyelenggaraan  program  sekolah, melakukan  pengawasan  dan  perbaikan  sesuai dengan keperluan. Keterkaitan ini menunjukkan  bahwa  peranan  antara  para profesional,  orang  tua,  dan  masyarakat  saling melengkapi memenuhi tuntutan kualitas sekolah.
Indikator  atau  kriteria  yang  dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan yaitu: a) Hasil  akhir  pendidikan;  b)  Hasil  langsung pendidikan,  hasil  langsung  inilah  yang  dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu  lembaga  pendidikan.  Misalnya  tes tertulis,  daftar  cek,  anekdot,  skala  rating,  dan skala sikap; c) Proses pendidikan; d) Instrumen input,  yaitu  alat  berinteraksi  dengan  raw  input (siswa); dan e) Raw input dan lingkungan.
Dalam  konteks  pendidikan,  pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh  sekolah  pada  setiap  kurun  waktu  tertentu setiap  catur  wulan,  semester,  setahun,  5  tahun dan  sebagainya).  Prestasi  yang  dicapai  dapat berupa  hasil  test  kemampuan  akademis (misalnya  ulangan  umum,  UN,  dan  lain-lain), dapat  pula  prestasi  di  bidang  lain  misalnya dalam  cabang  olah  raga  atau  seni.  Bahkan prestasi  sekolah  dapat  berupa  kondisi  yang tidak dapat dipegang intangible seperti suasana disiplin.  Keakraban,  saling  menghormati  dan sebagainya.
Dalam .proses pendidikan. yang bermutu  terlibat  berbagai  input.  Seperti:  bahan ajar  (kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik), metodologi  (bervariasi  sesuai  kemampuan guru),  sarana  sekolah  dukungan  administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta  penciptaan  suasana  yang  kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan  berbagai  input  tersebut  atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi  (proses)  belajar  mengajar  baik  antara guru,  siswa  dan  sarana  pendukung  di  kelas maupun  di  luar  kelas,  baik  konteks  kurikuler maupun  ekstra  kurikuler,  baik  dalam  lingkup substansi  yang  akademis  maupun  yang  non akademis  dalam  suasana  yang  mendukung proses pembelajaran.

## 2. Manajemen Berbasis Sekolah
Menurut Sagala (2004:133) Manajemen Berbasis  Sekolah  adalah  model  manajemen yang  memberikan  otonomi  atau  kemandirian yang  lebih  besar  kepada  sekolah  dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah  dan  masyarakat  sesuai  dengan  standar mutu  yang  berkaitan  dengan  program  sekolah.
Selain  itu,  Manullang  dan  Milfayetty  (2001:1) mengemukakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah merupakan konsep pengelolaan sekolah dengan ciri  otonomi  yang  mengubah  ketergantungan sekolah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan melalui  pengkoordinasian  dan  penyesuaian sumber  daya  yang  dilakukan  oleh  sekolah secara  mandiri  dengan  melibatkan  semua kelompok  yang  berkepentingan.  Dalam  kajian ini  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dibatasi sebagai  model  manajemen  sekolah  yang ditandai  oleh  adanya  otonomi  yang  luas  di sekolah, peran serta dan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional dan  peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku.  Selanjutnya,  efektivitas  keberhasilan implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah adalah  ukuran  yang  menyatakan  capaian tujuan/ output /target dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Menurut Mulyasa (2004:25)
Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk : (1)  meningkatkan  efisiensi,  (2)  mutu  dan  (3) pemerataan  pendidikan.  Depdiknas  (2007:16) menyatakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  sekolah melalui  pemberian  kewenangan  dan  tanggung jawab  yang  lebih  besar  kepada  sekolah  yang dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  tata kelola  sekolah  yang  baik,  yaitu  partisipasi transparansi  dan  akuntabilitas.  Selain  itu, Manajemen  Berbasis  Sekolah  bertujuan  untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah  pusat  dan  rendahnya  intervensi pemerintah  daerah  terhadap  sekolah  (Sagala, 2004:133).
Secara  lebih  rinci  menurut  Depdiknas (2007.b:4) Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan  untuk    (1)  memberdayakan  sumber daya yang tersedia, (2) meningkatkan kepedulian  warga  sekolah  dan  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dengan mengambil keputusan
bersama, (3) meningkatkan  tanggung  sekolah  terhadap orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam hal mutu  pendidikan.                                              (4) meningkatkan  kompetisi  yang  sehat  antar sekolah,  dan  (5)  meningkatkan  efisiensi, relevansi dan pemerataan pendidikan.
Menurut  Sagala  (2004:133-134)  lebih spesifik  lagi,  Manajemen  Berbasis  Sekolah bertujuan  (1)  menjamin  mutu  pembelajaran siswa  yang  berpijak  pada  azas  pelayanan  dan prestasi  hasil  belajar,  (2)  meningkatkan kualitas  transfer  ilmu  pengetahuan  dan membangun  karakter  bangsa  yang  berbudaya, (3)  meningkatkan  mutu  sekolah  dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian,  kreativitas,  inisiatif,  dan  inovatif dalam  mengelola  dan  memberdayakan  sumber daya  sekolah,  (4)  meningkatkan  kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi
bersama, (5) meningkatkan tanggungjawab  sekolah  kepada  orangtua, masyarakat  dan  pemerintah  tentang  mutu sekolah,  dan  (6)  meningkatkan  kompetensi yang  sehat  antar  sekolah  tentang  mutu pendidikan  yang  akan  dicapai,  kebijakan pengelolaan  sekolah  oleh  semua  unsur  yang terkait  dengan  mengacu  pada  standar  nasional pendidikan.
Mulyasa  (2004:25-26)  mengemukakan manfaat manajemen berbasis sekolah adalah (1) memberikan keleluasaan dan kewenangan yang besar kepada sekolah disertai dengan seperangkat  tanggung  jawab  yang  besar,  (2) mendorong  profesionalisme  guru  dan  Kepala Sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  di sekolah,  dan  (3)  menekankan  keterlibatan maksimal  berbagai  pihak,  sehingga  menjamin pertisipasi  yang  lebih  luas  dalam  perumusan keputusan tentang pendidikan.
Menurut
Depdiknas (2006:4)
Manajemen  Berbasis  Sekolah  diterapkan  agar: (1)  sekolah  lebih  mengetahui  kebutuhan lembaganya.  khususnya  input  pendidikan  yang akan  dikembangkan  dan  didayagunakan  dalam proses  pendidikan  sesuai  dengan  tingkat perkembangan  dan  kebutuhan  siswa,  (2) pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan  sekolah  karena  pihak  sekolah  lah yang  paling  tahu  apa  yang  terbaik  bagi sekolahnya,  (3)  penggunaan  sumber  daya pendidikan  lebih  efisien  dan  efekiif  bilamana dikontrol  oleh  masyarakat  setempat,  (4) keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan
sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi  yang  sehat,  (5)  Sekolah  dapat bertanggungjawab  tentang  mutu  pendidikan masing-masing  kepada  pemerintah,  orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah  akan  berupaya  semaksimal  mungkin melaksanakan  dan  mencapai  sasaran  mutu pendidikan  yang  telah  direncanakan,  (6) sekolah  dapat  melakukan  persaingan  yang sehat  dengan  sekolah-sekolah  lain  untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya- upaya  inovatif  dengan  dukungan  orangtua siswa,  masyarakat  dan  pemerintah  daerah setempat,  (7)  sekolah  dapat  secara  tepat merespon  aspirasi  masyarakat  dan  lingkungan yang  berubah  dengan  cepat,  dan  (8)  secara yuridis  Manajemen  Berbasis  Sekolah  telah ditetapkan  dalam  peraturan  perundangan  yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Levin  dan  Lockhead  yang  dikutip Umaedi (2002:4) menuliskan beberapa indikator  sekolah  efektif,  yakni  (1)  lingkungan sekolah  yang  aman  dan  tertib,  (2)  perumusan visi,  misi  dan  target  mutu  yang  jeas,  (3) kepemimpinan  sekolah  yang  kuat,  (4)  harapan prestasi  yang  tinggi,  (5)  pengembangan  staf sekolah  secara  terus  menerus,  (6)  evaluasi belajar  untuk  penyempurnaan  proses  belajar mengajar,  dan  (7)  komunikasi  dan  dukungan orangtua dan masyarakat.
Sejalan itu, Hatton dan Smith (1992:5) mengemukakan indikator sekolah efektif adalah  (1)  kepemimpinan  instruksional  yang kuat,  (2)  relevansi  yang  jelas  bagi  lulusan,  (3) harapan  yang  tinggi  dari  siswa-siswanya,  (4) lingkungan yang kondusif, dan (5) pengawasan yang ketat terhadap tingkat pencapaian belajar. Sementara itu, Newman, yang dikutip Moedjiarto  (2002:4-5)  menegaskan  indikator sekolah  efektif  adalah  kemampuan  siswa  pada setiap mata pelajaran dengan penekanan khusus pada  peningkamn  hasil  belajar  bagi  sisa  yang tergolong lambat. Sedangkan, Hadiyanto (2004:69) mengemukakan karakteristik sekolah efektif  adalah  (1)  memiliki  kepemimpinan administratif  yang  kuat,  hal  itu  ditunjukkan perhatian  pada  kualitas  pembelajaran,  (2) mempunyai  iklim  harapan  dimana  tidak  ada satupun  siswa  yang  gagal  pada  prestasi minimum, (3) suasana sekolah teratur dan tidak
kaku,  tenang  tanpa  adanya  tekanan,  dan  pada umumnya kondusif untuk urusan pembelajaran, (4)  sekolah  memiliki  fokus  pembelajaran  yang dipahami  secara  luas  dan  mendalam,  dan  (5) sering memonitor kemajuan siswanya.

## 3. Komite Sekolah
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 pada  pasal  1  merinci  Komite  Sekolah  sebagai lembaga mandiri dengan anggota orangtua/ wali peserta  didik,  kominitas  sekolah,  serta  tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Selanjutnya pada  pasal  56  ayat  3  menyebutkan  Kornite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana,  serta  , pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan pendidikan.  Selain  itu,  menurut  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 044/U/2002  dalam  Depdiknas  (2003:  263), dinyatakan  Komite  Sekolah  adalah  badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam  rangka  peningkatan  mutu,  pemerataan, dan  dimensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan pendidikan,  baik  pada  pendidikan  pra  sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan  luar  sekolah,  Sedangkan  menurut Fattah  (2003:118)  Komite  Sekolah  merupakan suatu  badan  atau  lembaga  non  politis  dan  non profit,  dibentuk  berdasarkan  musyawarah  yang demokratis  oleh  para  stakeholder  pendidikan  di sekolah sebagai represenrasi dan berbagai unsur yang  bertanggung  jawab  terhadap  peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.
Menurut suryadi (2003: 4)
penyederhanaan  konsep  “masyarakat”  melalui “perwakilan”  fungsi stakeholder dengan  jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah yang  sedapat  mungkin  dapat  mempresentasikan keberagaman  agar  benar-benar  dapat  mewakili masyarakat,  sehingga  interaksi  antara  sekolah dengan  masyarakat  dapat  diwujudkan  melalui mekanisme  pengambilan  keputusan  antara sekolah  dengan  Komite  Sekolah.  Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:  441/2002,  prinsip  yang  dianut  dalam pembentukan  Komite  Sekolah  adalah  (1) transparan,    akuntabel  dan  demokratis;  dan  (2) merupakan mitra sekolah.
Menurut  Tim  Pengembangan  Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  (2003:16) pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk : (1)  mewadahi  dan  menyalurkar  aspirasi  dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan  dan  program  pendidikan  di  sekolah. (2)  meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran serta  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  dan  (3) menciptakan  suasana  dan  kondisi  transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan yang bermutu di sekolah.
Menurut    Fattah  (2003:118)  tujuan Komite  Sekolah  adalah  (1)  mewadahi  dan meningkatkan  partisipasi  pada  stakeholder pendidikan  di  tingkat  sekolah  untuk  turut  serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan  dan  rnemonitoring  pelaksanaan kebijakan  sekolah  dan  pertanggungjawaban yang  terfokus  pada  kualitas  siswa  secara proporsional  dan  terbuka,  (2)  mewadahi partisipasi  para stakeholder untuk  turut  serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan  fungsinya  berkenaan  dengan  perencanaan pelaksanaan  dan  evaluasi  program  sekolah secara proporsional, mewadahi partisipasi, baik individu maupun kelompok sukarela ( volountir )  pemerhati  atau  pakar  pendidikan yang  peduli  kepada  kualitas  pendidikan  secara proporsional  dan  profesional  selaras  dengan kebutuhan  sekolah,  dan  (4)  menjembatani  dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat daerah.
Menurut  Keputusan  Menteri  Nasional Nomor : 44/U/2002 dalam Depdiknas (2003.b:263-264)  Komite  Sekolah  bertujuan untuk  (1)  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi dan  prakarsa  masyarakat  dalam  melahirkan kebijakan  operasional  dan  program  pendidikan di  sekolah,  (2)  meningkatkan  tanggung  jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan (3) menciptakan  suasana  dan  kondisi  transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan yang bermutu di sekoah.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif dengan desain penelitian expost facto yaitu variabel- variabel  yang  diteliti  tidak  dikendalikan  dan dimanipulasi  oleh  peneliti,  tetapi  fakta  diungkap berdasarkan  pengukuran  gejala  yang  telah  dimiliki atau  menguji  apa  yang  akan  terjadi.  Pendekatan analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  jalur  ( path analysis ).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru  SD  Negeri  Kecamatan  Patumbak  Kabupaten Deli  Serdang  Provinsi  Sumatera  Utara    yang berjumlah 364 Orang.  sedangkan sampel berjumlah 290 orang.
Analisa  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisa  statistik  dengan menggunakan bantuan komputer program Excel dan SPSS 17 .  Alasan yang mendasari dipakainya analisa statistik  ini  karena  :  (1)  statistik  bekerja  dengan angka-angka;  (2)  statistik  bekerja  dengan  objektif; dan (3) bersifat universal. Teknik analisa data untuk pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  yaitu  uji path analisys .

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  butir-butir  pernyataan  variabel manajemen  berbasis  sekolah  (X 1 )  yang  berjumlah 20  butir,  maka  skor  terendah  adalah  47  dan  yang tertinggi  adalah  97.  Rata-rata  71,98;  simpangan baku  13,65;  median  72;  dan  modus  71,17.  Sebaran data ini  menunjukkan  bahwa  skor  rata-rata,  median dan modus tidak jauh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data cenderung berdistribusi normal. Sesuai dengan hasil perhitungan statistik dasar yang telah  dilakukan,  data  diklasifikasikan  dalam  enam interval  kelas.  Untuk  memperoleh  gambaran  yang jelas  tentang  distribusi  skor  variabel  manajemen berbasis sekolah (X 1 ) dapat dilihat pada tabel  serta histogram berikut.
Tabel 4 : 1 Distribusi Frekuensi Skor Manajemen Berbasis Sekolah
Interval  Frekuensi   Persentase  Persentase Komulatif 47 – 55 28 14.74 14.74 56 – 64 36 18.95 33.69 65 – 73 38 20 53.69 74 – 82 36 18.95 72.64 83 – 91 34 17.89 90.53 92 – 100 18 9.47 100 Jumlah 190 100
Dari tabel di atas menunjukkan sebaran skor manajemen  berbasis  sekolah  (X 1 )  sebanyak  64 orang  (33,68  %)  berada  di  bawah  rata-rata  kelas interval atau berkategori kurang; sebanyak 38 orang (20  %)  berada  pada  rata-rata  kelas  interval  atau berkategori  cukup;  dan  sebanyak  88  orang  (46,32 %) di atas rata-rata atau berkategori baik.
Berdasarkan  butir-butir  pernyataan  variabel komite sekolah (X 2 ) yang berjumlah 25 butir, maka skor  terendah  adalah  56  dan  yang  tertinggi  adalah 107.  Rata-rata  82,11;    simpangan  baku  13,82; median  82;  dan  modus  81,92.  Sebaran  data  ini menunjukkan  bahwa  skor  rata-rata,  median  dan modus  tidak  jauh  berbeda,  hal  ini  menunjukkan bahwa sebaran data cenderung berdistribusi normal.
Sesuai  dengan  hasil  perhitungan  statistik dasar  yang  telah  dilakukan,  data  diklasifikasikan dalam  enam  interval  kelas.  Untuk  memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi skor variabel komite sekolah dapat dilihat pada tabel  berikut ini.

## Tabel 4 : 2 Distribusi Frekuensi Skor Komite Sekolah
Interval Frekuensi   Persentase Persentase Komulatif 56 – 64 27 14.21 14.21 65 – 73 32 16.84 31.05 74 – 82 37 19.47 50.52 83 – 91 36 18.95 69.47 92 – 100 35 18.42 87.89 101 - 109 23 12.11 100 Jumlah 190 100
Tabel  di  atas  menunjukkan  sebaran  skor komite  sekolah  (X 2 )  sebanyak  96  orang  (50,52  %) berada  di  bawah  rata-rata  kelas  interval  atau berkategori  kurang;  sebanyak  36  orang  (18,95  %) berada pada rata-rata kelas interval atau berkategori cukup;  dan  sebanyak  58  orang  (30,53  %)  di  atas rata-rata atau berkategori baik.
Berdasarkan  butir-butir  pernyataan  variabel mutu  sekolah  (Y)  yang  berjumlah  38  butir,  maka skor  terendah  adalah  45  dan  yang  tertinggi  adalah 95. Rata-rata 69,91;  simpangan baku 13,63; median 70;  dan  modus  69,16.    Sebaran  data  ini menunjukkan  bahwa  skor  rata-rata,  median  dan modus  tidak  jauh  berbeda,  hal  ini  menunjukkan bahwa sebaran data cenderung berdistribusi normal.
Sesuai  dengan  hasil  perhitungan  statistik dasar  yang  telah  dilakukan,  data  diklasifikasikan dalam  enam  interval  kelas.  Untuk  memperoleh
gambaran yang jelas tentang distribusi skor variabel mutu sekolah (Y)dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4 : 3 Distribusi Frekuensi Skor Mutu
Sekolah Interval  Frekuensi   Persentase  Persentase Komulatif 45 – 53 28 14.74 14.74 54 – 62 36 18.95 33.69 63 – 71 39 20.52 54.21 72 – 80 36 18.95 73.16 81 – 89 35 18.42 91.58 90 – 98 16 8.42 100 Jumlah 190 100
Tabel  di  atas  menunjukkan  sebaran  skor mutu  sekolah  (Y)  sebanyak  64  orang  (33,69  %) berada  di  bawah  rata-rata  kelas  interval  atau berkategori  kurang  dan  sebanyak  39  orang  (20,52 %)  berada  pada  rata-rata  kelas  interval    atau berkategori  sedang  dan  sebanyak    87  orang  (45,79 %) di atas rata-rata atau berkategori baik.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa manajemen berbasis sekolah yang diukur oleh mutu sekolah  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  tinggi  rendahnya  mutu  sekolah. Artinya  tinggi  rendahnya  mutu  sekolah  dijelaskan oleh  manajemen  berbasis  sekolah.  Besarnya pengaruh  manajemen  berbasis  sekolah  terhadap mutu  sekolah  sebesar  0,611  (61,1%).  Oleh  karena itu  untuk  mengoptimalkan  mutu  sekolah  harus diupayakan  meningkatnya  manajemen  berbasis sekolah,  sehingga  pengetahuan  tentang  manajemen berbasis  sekolah  perlu  ditingkatkan  lagi  bagi  guru- guru  maupun  kepala  sekolah.  Dalam  .proses pendidikan  yang  bermutu  terlibat  berbagai  input. Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan  guru),  sarana  sekolah  dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya  serta  penciptaan  suasana  yang  kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input  tersebut atau mensinergikan  semua  komponen  dalam  interaksi (proses)  belajar  mengajar  baik  antara  guru,  siswa dan  sarana  pendukung  di  kelas  maupun  di  luar kelas,  baik  konteks  kurikuler  maupun  ekstra kurikuler,  baik  dalam  lingkup  substansi  yang akademis  maupun  yang  non  akademis  dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.
Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling  berhubungan.  Akan  tetapi  agar  proses  itu
tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil output harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas  target  yang  akan  dicapai  untuk  setiap  tahun kurun  waktu  tertentu.  Berbagai  input  dan  proses harus  selalu  mengacu  pada  mutu  hasil output yang ingin dicapai.
Temuan  penelitian  ini  dikuatkan  oleh Nanang Fatah : MBS merupakan pendekatan politik yang  bertujuan  untuk  mendesain  ulang  pengelolaan sekolah  dengan  memberikan  kekuasaan  kepada kepala  sekolah  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  upaya  perbaikan  kinerja  sekolah yang  mencakup  guru,  siswa,  komite  sekolah,  orang tua  siswa  dan  masyarakat.  Sedangkan  Depdiknas (2006:  2)  menggambarkan  MBS  sebagai  model manajemen  yang  memberikan  otonomi  yang  lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas, dan mendorong  partisipasi  langsung  warga  sekolah  dan masyarakat  untuk  meningkatkan  mutu  berdasarkan kebijakan  nasional  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Bahwa mutu sekolah kaitan dengan manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  :  (1)  akan memperkuat  rujukan  referensi  nilai  yang  dianggap strategis  dalam  arti  memperkuat  relevansi,  (2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan  Kegiatan  pendidikan,  (3)  memperkuat preferensi  nilai  pada  kemandirian  dan  kreativitas baik  individu  maupun  kelembagaan,  dan  (4) memperkuat  dan  mempertinggi  kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa komite  sekolah  yang  diukur  oleh  mutu  sekolah memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  tinggi  rendahnya  mutu  sekolah.  Artinya tinggi  rendahnya  mutu  sekolah  dijelaskan  oleh komite  sekolah.  Besarnya  pengaruh  komite  sekolah terhadap mutu sekolah sebesar 0,389 (38,9%). Oleh karena  itu  untuk  mengoptimalkan  mutu  sekolah harus  diupayakan  meningkatnya  komite  sekolah. Menurut  Fatah  (2003  :  118)  komite  sekolah  adalah suatu badan atau lembaga non politis dan non profit (tidak mengambil keuntungan), dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan sekolah sebagai representasi berbagai  unsur  yang  bertanggung  jawab  terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah.
Salah  satu  tujuan  pembentukan  Komite Sekolah  adalah  meningkatkan  tanggung  jawab  dan peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan
pendidikan  di  satuan  pendidikan.  Hal  ini  berarti peran  serta  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam peningkatkan  mutu  pendidikan,  bukan  hanya sekadar  memberikan  bantuan  berwujud  material saja,  namun  juga  diperlukan  bantuan  yang  berupa pemikiran,  ide,  dan  gagasan-gagasan  inovatif  demi kemajuan suatu sekolah.
Secara  jelas  fungsi  komite  sekolah  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  telah  dituangkan dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sisdiknas  menyatakan  bahwa  komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk  dan  berperan  dalam  meningkatkan  mutu pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan.
Sedangkan  Anonimus,  2004  Pembentukan Komite  Sekolah  bertujuan  untuk  (a)  mewadahi  dan menyalurkan  aspirasi  dan  prakarsa  masyarakat dalam  melahirkan  kebijakan  dan  program-program pendidikan  di  satuan  pendidikan,  (b)  meningkatkan tanggung  jawab  dan  peran  serta  aktif  dari  seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaan pendidikan,  dan  (c)  menciptakan  suasana  dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan  yang bermutu di satuan pendidikan.
Mengacu  pada  peranan  Komite  Sekolah terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan,  sudah barang  tentu  memerlukan  dana.  Dana  dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang  tidak  bertentangan  dengan  maksud  dan  tujuan pembentukan  Komite  Sekolah.  Adanya  hubungan yang  harmonis  antar  sekolah  dan  masyarakat  yang diwadahi  dalam  organisasi  Komite  Sekolah,  sudah barang  tentu  mampu  mengoptimalkan  peran  serta orang  tua  dan  masyarakat  dalam  memajukan program pendidikan.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa manajemen  berbasis  sekolah  dan  komite  sekolah yang  diukur  oleh  mutu  sekolah  memiliki  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap  tinggi rendahnya  mutu  sekolah.  Artinya  tinggi  rendahnya mutu  sekolah  dijelaskan  oleh  manajemen  berbasis sekolah  dan  komite  sekolah  secara  srimultan. Besarnya pengaruh manajemen berbasis sekolah dan komite  sekolah  secara  srimultan  terhadap  mutu sekolah  sebesar  0,772  (77,2%).  Oleh  karena  itu untuk mengoptimalkan mutu sekolah harus
diupayakan  meningkatnya  manajemen  berbasis sekolah  dan  peran  dari  komite  sekolah,  sehingga pengetahuan  tentang  manajemen  berbasis  sekolah perlu  ditingkatkan  lagi  bagi  guru-guru  maupun kepala sekolah. Pendidikan sekarang ini peran serta masyarakat  menjadi  sangat  penting  artinya  bagi kehidupan suatu sekolah. Organisasi yang diharapkan  mampu  untuk  menampung  seluruh aspirasi  dan  peran  serta  masyarakat  tersebut  adalah Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan badan atau  lembaga  non  profit  dan  non  politis,  yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis  oleh stakeholder pendidikan  pada tingkat  satuan  pendidikan,  sebagai  representasi  dari berbagai  unsur  yang  bertanggung  jawab  terhadap peningkatan  kualitas,  proses  dan  hasil  pendidikan. Temuan  penelitian  ini  dikuatkan  oleh  Jerome,  S. Arcaro, 2007 Mutu sekolah dipengaruhi oleh peran : 1)  Masyarakat,  2)  Siswa,  3)  Orangtua,  4)  Guru,  5) Staf,  6)  Administrator/  Kepala  Sekolah,  7) Managemen,  8)  Pengawas  Sekolah,  9)  Dewan Sekolah.
Keberadaan
Komite Sekolah harus bertumpu  pada  landasan  partisipasi  masyarakat dalam  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya  harus  memperhatikan  pembagian peran  sesuai  posisi  dan  otonomi  yang  ada.  Adapun peran  yang  dijalankan  Komite  Sekolah  berupa  (a) pemberi  pertimbangan  ( advisory  body )  dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan  pendidikan,  (b)  pendukung  ( supporting agency )  baik  yang  berujud  finansial,  pemikiran, maupun  tenaga  dalam  penyelenggara  pendidikan  di satuan  pendidikan,  (c)  pengontrol  ( controlling agency ) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, (d) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Anonimus, 2003).

## E. Penutup
Berdasarkan  data  dan  hasil  analisis  yang telah  dipaparkan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulkan sebagai  berikut:  Pengaruh  manajemen  berbasis sekolah  (X1)  terhadap  mutu  sekolah  (Y)  secara langsung  sebesar  0,611  =  61,1%.  Berdasarkan temuan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  manajemen berbasis  sekolah  berpengaruh  terhadap  mutu sekolah  dapat  diterima.  Pengaruh  komite  sekolah
(X2)  terhadap  mutu  sekolah  (Y)  secara  langsung sebesar  0,389  =  38,9%.  Berdasarkan  temuan penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis penelitian  yang  menyatakan  komite  sekolah berpengaruh terhadap mutu sekolah dapat diterima. Pengaruh manajemen berbasis sekolah dan  komite sekolah  terhadap  mutu  sekolah  secara  bersama- sama  sebesar  0,772  =  77,2%.  Berdasarkan  temuan penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis penelitian  yang  menyatakan  manajemen  berbasis sekolah  dan  komite  sekolah  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap mutu sekolah dapat diterima.
Saran-saran yang  disampaikan sehubungan dengan  temuan    penelitian  ini  adalah    sebagai berikut:  Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  maka peneliti menyarankan untuk memperhatikan pengaruh  manajemen  berbasis  sekolah  dan  komite sekolah  terhadap  mutu  sekolah.  Kepala  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Deli  Serdang  beserta jajaran yang terkait lainnya terutama dalam hal peningkatan mutu  sekolah    disarankan  memberikan    perhatian khusus  dalam  hal  ini  :  1)  melakukan  pembinaan terhadap  kemampuan  kepala  sekolah  dan  guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 2)  memberikan    penghargaan  bagi    guru  yang berprestasi  dalam  melaksanakan  tugasnya,  3) membuka kesempatan pada kepala sekolah dan guru untuk  melanjutkan  pendidikannya  pada  jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan kemampuan kepemimpinan  kepala  sekolah  hendaknya  terus dikembangkan melalui pelatihan dan penataran yang efektif  sehingga  akan  menjadi  faktor  pendorong yang positif bagi peningkatan mutu sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimus.  2003. Panduan  Umum  Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah . Departemen  Pendidikan  Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
Anonimus.  2006. Panduan  Penilaian  Kinerja
Sekolah Dasar . Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar  dan  Menengah. Direktorat
Pembinaan  Taman  Kanak-Kanak  dan Sekolah Dasar. Jakarta.
Arcaro,  Jerome  S.2007.  Pendidikan  Berbasis  Mutu.
Prinsip  -  prinsip  Perumusan  dan  Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Danim  Sudarwan.  2002. Inovasi  Pendidikan  dalam Upaya  Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan . Bandung: Pustaka Setia. .............................. 2002. Konsep dan Teori Manajemen Berbsis Sekolah . Bengkulu:    Proyek  Peningkatan Penelitian Dikti, Ditjen Dikti. Depdiknas. 2000. Panduan Manajemen
Sekolah . Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu SLTP. Direktorat PLP. ------------ 2002. Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang  Dewan  Pendidikan  dan Komite Sekolah . Jakarta: Eka Jaya.
-------------  2002. Manajemen  Peningkatan Mutu  Berbasis  Sekolah. Jakarta:
Proyek  Peningkatan  Mutu  SLTP, Direktorat PLP.
………….  2003. Petunjuk  Pelaksanaan  Sistem Pendidikan  Nasional. 2003.  Jakarta:
Eka Jaya.
…………  2005. Manjemen  Berbasis  Sekolah . Jakarta: Direktorat PLP.
…………  2006. Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS)  Sekolah  Menengah Pertama (SMP). Jakarta: Dharma Bhakti.
...............  2007. Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS ). Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.
Fattah  Nanang.  2000. Manajemen  Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan olah Sekolah  dalam  rangka  Peningkatan
Mutu dan Kemandirian . Bandung Andira.
Hatton  and  D.  Smith.  1992 .  Perspective  on Efective  Schools .  Sidney:  Allen  & Unwin Pty Ltd.
Manullang,    Belferik.  2001.  Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS), (Makalah), Disampaikan pada Seminar  Sehari  Dinas  Pendidikan dan  Pengajaran  Kecamatan  Lubuk Pakam, di Lubuk Pakam,  tanggal 29
Maret 2001.
Moedjiarto. 2002. Karakteristik Sekolah Unggul, Metodologi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jakarta: Duta Graha Pustaka. Mulyasa,  E.  2004.  Menjadi  Kepala  Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan  MBS  dan  KBK, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nurkholis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: Grasindo.
Sagala,  S.  2007. Manajemen  Strategik  Dalam PeningkatanMutu Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
................  2004. Manajemen  Berbasis  Sekolah dan  Masyarakat .  Jakarta:  Nimas
Multima.
Slamet.  2005.  Manajemen  Berbasis  Sekolah, (Makalah),  Dipresentasikan    Pada Workshop Sekolah Standar Nasional, tanggal  18-21  Oktober  2005,  di LPMP Jakarta.
Soemantrie, Hermana. 2004. Manajemen
Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah, Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang.