## IMPLEMENTASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA JAMBI
Nailul Husna 1 Fridinanti Yusufhin 2
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E_mail: nailulhusna@uinjambi.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana Implementasi  Perpustakaan  Berbasis  Inklusi  Sosial  di  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Jambi.  Metode  yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Anaslisis  data  dalam  penelitian  melalui reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi sudah mengimplementasikan perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai dengan diamanatkan Perpustakaan Nasional RI sejak Tahun 2019 atas dasar inisiatif pustakawan  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Jambi. Pengimplementasian  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  di
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan    Kota  Jambi  melalui peningkatan  literasi  dengan  penyediaan  informasi  yang dibutuhkan masyarakat,  melaksanakan kegiatan  pelatihan yang dibutuhkan masyarakat yang berdampak terhadap perekonomian  masyarakat  serta  menambah  ilmu  pengetahuan yang  menjadikan  masyarakat  lebih  literat.  Kendala  yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dalam menjalankan  program  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial adalah kurangnya anggaran dana dan sumbar daya manusia.

## صلختسم
ثحبلا Abstract
Kata Kunci: perpustakaan, inklusi sosial, Jambi
تاملك
ةيساسأ
Keyword

## NAZHARAT:

## JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 30 No. 01 ، Juni 2024
Nailul HUsna dan Fridinanti YUsufhin, : Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi

## INTRODUCTION ( ةمدقم )
Perpustakaan  merupakan  institusi  penyedia  sumber  informasi  terseleksi  yang akan digunakan oleh masyarakat  untuk  pemenuhan kebutuhan informasi,  oleh karenya harus memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Peran perpustakaan sebagai  sarana  pengembangan  intelektual  juga  mempunyai  tanggung  jawab  dalam pembangunan  pendidikan  dan  karakter  masyarakat.  Perpustakaan  harus  menyediakan pelayanan yang beragam karena sebagian besar pelayanan perpustakaan diberikan akses secara  bebas.  Perpustakaan  juga  dituntut  untuk  memberikan  manfaat  secara    langsung kepada masyarakat, misalnya memberikan perubahan kesejahterann kepada masyarakat.
Dalam  kehidupan  sosial  bermasyarakat  salah  satu  permasalahan  yang  timbul adalah adanya golongan masyarakat yang tereksklusi. Masyarakat yang tereksklusi atau pemisahan golongan umumnya terjadi karena disebabkan oleh perbedaan  atau kondisi yang dialaminya. Sebagai  contoh  karena perbedaan warna kulit,  suku, ras, agama atau status sosial yang direpresentasikan dalam bentuk apakah kaya atau miskin, menjadikan suatu  golongan  menjadi  tereksklusi.  Sehingga  muncul  golongan  di  masyarakat  yang tereksklusi  atau  berusaha  dimarjinalkan  dan  tidak  dianggap  dalam  masyarakat (Muhammad Usman Noor, 2019).
Perpustakaan  umum  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  layanan informasi  yang  inklusif,  yang  tidak  membedakan  siapapun  dan  atribut-atribut  yang melekat pada masyarakat. Salah satu kriteria orang yang tereksklusi ialah mereka yang tidak  memiliki  akses  ke  perpustakaan  karena  berbagai  keadaan,  seperti  tidak  memiliki kesempatan ke perpustakaan karena jarak atau kesibukan-kesibukan. Jika perpustakaan tidak  bisa  mengimbangi    atau  memberikan  solusi  bagi  mereka  yang  tidak  mempunyai waktu  ke  perpustakaan  maka  secara  perlahan  perpustakaan  tidak  akan  bisa survive dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Oleh sebab  itu,  paradigma  perpustakaan  mulai  mengalami  pergeseran  dari  yang  awalnya tempat menyimpan buku akan menjadi lembaga yang strategis yang mempunyai peran dalam  mengiringi  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dengan  memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkannya.
Pengembangan SDM dalam rangka untuk mempersiapkan manusia yang unggul menjadi  salah  satu  indikator  dalam  keberhasilan  pembangunan  Nasional.  Selain menyiapkan  SDM  yang  unggul,  pemanfaatan  sumber  daya  informasi  yang  tersedia  di perpustakaan dapat diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat yang bertujuan  untuk  peningkatan  ekonomi  dengan  menyediakan  informasi-informasi  yang bersifat  stimulan  maupun  menambah  kemampuan  kognitif  masyarakat  dalam meningkatkan  perekonomian.  Perpustakaan  akan  menjadi  ruang  terbuka  pada  seluruh golongan masyarakat untuk belajar sehingga informasi yang di dapat  bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Perpustakaan mempunyai  tanggung jawab yang besar untuk  berbenah sehingga dapat menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat dan harus mampu memberikan pelayanan  berbasis  inklusi  sosial  secara  merata.  Hal  ini  diperkuat  dalam  Undang-
undang  Nomor  43  Tahun  2007  tentang  Perpustakaan  yang  tertera  pada  bab  2  pasal  5 yang  secara  eksplisit  menjelaskan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  yang  sama  untuk memperoleh  layanan  serta  memanfaatkan  dan  mendayagunakan  fasilitas  perpustakaan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial juga sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam IFLA  Multicultural  Library  Manifesto yang  menyebutkan  bahwa  perpustakaan dalam  perannya  menghadapi  masyarakat  global,  jasa  layanan  perpustakaan  harus  bisa dan  mampu  melayani  seluruh  anggota  kelompok  masyarakat  tanpa  diskriminasi. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 2 menyebutkan bahwa “Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi,  keadilan,  keprofesionalan,  keterbukaan,  keterukuran  dan  kemitraan” (Undang-undang  Perpustakaan,  2007).  Merujuk  pada  undang-undang  tersebut,  maka perpustakaan  mengemban  amanah  sebagai  tempat  belajar  sepanjang  hayat  dan kemitraan bagi masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan terbuka ke semua kalangan guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat  dalam  mengembangkan  potensinya  dengan  melihat  keragaman  budaya, kemauan  untuk  menerima  perubahan  serta  menawarkan  kesempatan  untuk  berusaha. Dalam  tranformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  layanan  perpustakaan mendesain perpustakaan dan koleksinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seoptimal mungkin. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dimulai pada tahun 2018 oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai respon terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)  yang  menekankan  hak  asasi  manusia  dan  pembangunan  berkelanjutan. Tranformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  juga  diatur  dalam  Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial wajib untuk diimplementasikan.  Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perubahan dalam peran perpustakaan  yang  bertujuan  meningkatkan  literasi  masyarakat  dan  kualitas  hidup mereka.  Tujuan  utamanya  ialah  meningkatkan  kesejahteraan  dengan  aksesibilitas, relevansi  dan  manfaat  layanan  perpustakaan  untuk  semua  anggota  masyarakat.  Hal  ini dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pemanfaatannya oleh masyarakat.  Selain  itu,  perpustakaan  juga  berperan  dalam  meningkatkan  kemampuan literasi  masyarakat  sehingga  mereka  bisa  lebih  mandiri  dan  berdaya  guna  dalam menghadapi perubahan.
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Jambi  merespon  dengan  baik  dan mendukung  program  yang  berkenaan  dengan  transformasi  perpustakaan  berbasis inklusi  sosial.  Perpustakaan  bukan  hanya  sekedar  tempat  penyimpanan  dan peminjaman buku, akan  tetapi  juga sebagai  tempat  pembelajaran sepanjang hayat  dan pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  peran  utamanya  sebagai  pusat  ilmu  pengetahuan, pusat  kegiatan  masyarakat    dan  pusat  kebudayaan,  perpustakaan  juga  memiliki  peran penting  dalam  penyebaran  informasi,  pendidikan  dan  pemeliharaan  kekayaan intelektual  manusia.  Dinas  Kearsiapan  dan  Perpustakaan  Kota  Jambi  memberikan layanan  perpustakaan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  layanan  perpustakaan  yang
Nailul HUsna dan Fridinanti YUsufhin, : Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
inklusif  dalam  rangka  pengembangan  SDM  masyarakat  melalui  penguatan  literasi. Pelaksanaan  layanan  tersebut  sudah  dijalankan  sejak  tahun  2021.    Dalam  upaya mendukung program dari Perpustakaan Nasional tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial,  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Jambi  telah  melaksanakan  berbagai kegiatan.  Pelatihan  Bahasa  Isyarat  Dasar  Indonesia  (BISINDO)  bersama PUSBISINDO  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2022,  merupakan  salah  satu  bentuk kegiatan yang mengarah pada perpustakaan berbasis inklusi sosial.

## THEORETICAL FRAMEWORK
(

## تايرظن )

## 1. Inklusi Sosial di Perpustakaan
Menurut  Simarmata  di  dalam  Buku  Prima  Putra,  secara  teoritis  inklusi  sosial adalah  proses  yang  memberikan  daya  pada  individu  atau  kelompok  tertentu untuk ikut  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial  baik  secara  menyeluruh  atau  sebagian (Prima Putra Budi Gutama, 2020). Menurut Syarif dalam tulisan Wawan Budiyanto perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  adalah  bagaimana  pendekatan  kearifan  lokal dengan  memengaruhi  untuk  bisa  bergerak  dan  terdorong  menciptakan  lapangan kerja  sendiri  dengan  apa  yang  tersedia  di  daeran  dan  pengetahuan  yang  di  dapat (Wawan Budiyanto, 2022).
Sementara  itu,  inklusi  sosial  di  bidang  perpustakaan  mulai  diwacanakan  pada tahun 1999 melalui dokumen Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy  Guidance  for  Local  Authorities  in  England  October  1999. Kunci  dalam pengembangan  inklusi  sosial  di  bidang  perpustakaan,  yaitu  (Departement  for Culture, 1999):
a. Perlunya  inklusi  sosial  di  perpustakaan  umum.  Perpustakaan  umum adalah titik fokus untuk penyediaan layanan informasi di masyarakat, sehingga  mereka  memiliki  peran  penting  untuk  dimainkan  dalam membantu  mengembangkan  inklusi  sosial  sebagai  perwujudan  dari belajar sepanjang hayat.
b. Identifikasi dan hambatan keterlibatan masyarakat.
c. Kontek  inklusi  sosial,  pada  saat  yang  sama  masalah  individu  sering terkait dengan masalah lokalitas juga keadaan pribadi. Namun proyek pengembangan  masyarakat  di  Inggris  dan  di  tempat  lain  telah menunjukkan  bawa  kebijakan  yang  berhasil  untuk  inklusi  sosial harus  mendorong  orang  untuk  mengambil  tindakan  bersama  pada masalah  yang  mempengaruhi  lingkungan  mereka.  Yang  menjadi konteks dalam inklusi sosial ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pembaharuan lingkungan.
d. Kebijakan inklusi sosial, inklusi sosial harus diarusutamakan sebagai prioritas  kebijakan  untuk  perpustakaan  dan  layanan  informasi. Pengarustamaan  berarti  menempatkan  prinsip  di  jantung  pembuatan kebijakan  dan  pengembangan  layanan.  Masalah  inklusi  sosial  harus
mendukung  semua  aspek  penyediaan  perpustakaan.  Ini  berlaku  di mana  layanan  ditingkatkan    dan  ketika  ada  tekanan  untuk mengurangi  layanan  perpustakaan.  Perpustakaan  umum  dan  layanan informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Untuk membantu  mewujudkan  tujuan  ini,  perpustakaan  harus  memberikan layanan  kepada  kelompok  warga  tertentu,  seperti  orang  lanjut  usis dan  orang  cacat,  untuk  membantu  mereka  mengatasi  pengucilan mereka  dan  memungkinkan  mereka  untuk  lebih  aktif  dan terinformasi. Perpustakaan umum menggunakan layanan perpustakaan  keliling  sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk mendapatkan koleksi yang dibutuhkannya.
e. Tantangan yang dihadapi perpustakaan
1) Isu keberlanjutan dan sumber daya jangka panjang
2) Sumber daya yang memadai akan diperlukan untuk mempertahankan  layanan  dan  kebutuhan  pertimbangan  khusus untuk  diberikan pada masalah pendanaan yang berkaitan dengan penyediaan  TIK  dan  untuk  memperluas  pembukaan  jam kontribusi  yang  lebih  signifikan  terletak  pada  pengembangan jangka  panjang  stratefi  dan  langkah-langlah  inklusi  sosial  yang berkelanjutan. 3) Kebutuhan akan perubahan budaya dalam perpustakaan. 4) Menanggapi lingkungan TIK baru, kedatangan era informasi dan dampaknya  terhadap  kehidupan  orang,  berarti  perpustakaan memiliki  peran  penting  dalam  mengembangkan  masyarakat informasi  yang  inklusif  secara  sosial.  Landasannya  adalah menyediakan akses lokal dan terjangkat ke TIK.
5) Menunjukkan manfaat dan hasil.

## 2. Konsep Dasar Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Perpustakaan  bertransformasi  berarti  menjadikan  perpustakaan  sebagai  wadah meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan    untuk  mengubah  kualitas  hidup  yang lebih  baik.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  memaksimalkan  potensi-potensi  yang  dimiliki di  suatu  wilayah,  dibantu  dengan  informasi  yang  disediakan  di  perpustakaan (Suharyanto  Malawa,  2019).  Perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  berarti  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  seluas-luasnya  memanfaatkan  perpusakaan dengan strategi (Lubis Hairani, 2022):
a. Peningkatan Pelayanan melalui Buku dan Internet
Perpustakaan  memastikan  ketersediaan  buku-buku  sesuai kebutuhan  masyarakat/  pemustaka  seperti  petani  membutuhkan bahan  bacaan  bagaimana  cara  bertani  yang  menghasilkan  hasil yang  baik  bagi  tanaman  pertaniannya  ataupun  pedagang  butuh referensi kiat-kiat sukses berdagang dan lain-lain.
Nailul HUsna dan Fridinanti YUsufhin, : Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi

## b. Pelibatan Masyarakat
Sehubungan dengan kebutuhan tersebut maka perpustakaan dalam  menjalankan  program/  kegiatan  harus  melibatkan masyarakat  agar  apa  yang  dibutuhkan  dapat  terpenuhi.  Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perpustakaan harus membuat perencanaan yaitu identifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat,  untuk  kemudian membuat  langkah-langkah strategis dan  kemudian  mengadakan  kegiatan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. c. Membangun Kemitraan Program  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  telah membuktikan  bahwa  perpustakaan  berperan  aktif  dalam menciptakan  SDM  unggul,  profesional,  kreatif,  inovatif  dan bertanggung jawab. Akan tetapi, untuk senantiasa mempertahankan  kualitas  program  yang  ada,  perpustakaan  tidak dapat bekerja sendiri. Perpustakaan harus melibatkan peran serta dari  dinas  di  daerah.  Untuk  melibatkan  dinas/  pihak  lain  maka hasil  identifikasi  seperti  yang  telah  dicontohkan  pada  point pelibatan  masyarakat,  dapat  diidentifikasi  bahwa  kebutuhan pelajar  dapat  bekerja  sama  dengan  beberapa  instansi  atau  pihak yang  berkompeten  di  bidangnya,  untuk  ibu-ibu  PKK  dapat bekerja  sama  dengan  Dinas  Tenaga  Kerra  atau  pihak  lain  yang bersinergi.Dengan adanya kemitraan, program/ kegiatan perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  akan  terlaksana  sesuai dengan tujuan perpustakaan membangun masyarakat yang literat dan sejahtera.
METHOD ( ةقيرط \ جهنم ثحبلا )
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  merupakan  sebuah pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  dan  memahami  suatu fenomena penelitiaan dengan rinci. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang  mendalam  terhadap  pandangan,  makna,  persepsi,  serta  pengalaman  dari  individu yang  sedang  terlibat  dalam  sebuah  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  yaiut  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Penelitian  ini  berfokus  pada  Implementasi  Perpustakaan  Berbasis  Inklusi Sosial Di Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan Kota Jambi.

## FINDINGS & DISCUSSION
( و ثحب م ةشقان )
1. Perpustakaan  sebagai  pusat  ilmu  pengetahuan,  kegiatan  masyarakat  dan pusat kebudayaan.
Kita  ketahui  bahwa  perpustakaan  mempunyai  peran  penting  dalam penyebaran  informasi  karena  perpustakaan  memiliki  beragam  informasi, sumber pendidikan, sarana penyimpanan dan kekayaan intelektual manusia. Perpustakaan  tidak  hanya  menyediakan  koleksi  yang  terbaru,  tetapi  juga masih  mengamankan  informasi-informasi  lama  yang  berhubungan  dengan kearifan  lokal  dan  kebudayaan.  Oleh  sebab  itulah  dapat  dikatakan  bahwa perpustakaan  menjadi  pusat  kegiatan  masyarakat  agar  bisa  belajar  secara konteksual  serta  berbagi  pengalaman.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan informasi  masyarakat  yang  berbasis  inklusi  sosial  dan  tidak  membeda- bedakan  masyarakat  dari  segi  ras,  warna  kulit  dan  lain  sebagainya,  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan  (DKP)  Kota  Jambi  melaksanakan  kegiatan pelatihan BISINDO (Bahasa Isyarat Dasar Indonesia) bersama PUSBISINDO  pada  tahun  2022.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  dapat membantu  penyandang  disabilitas  tuli  untuk  bisa  berkomunikasi  dan mendapatkan haknya sebagai masyarakat Indonesia.
DKP  Kota  Jambi  selalu  melakukan  monitoring  ke  masyarakat  untuk melihat kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan dalam menunjang proses pendidikan.  Pemerataan  informsi  bagi  masyarakat  ini  merupakan  tanggung jawan  perpustakaan  dalam  memberikan  akses  maupun  pelayanan  secara prima. DKP Kota Jambi melihat masih banyak guru-guru TK dan SD yang kesulitan  untuk  mengkomunikasikan  informasi  yang  ingin  mereka sampaikan  kepada  anak  didiknya.  Untuk  tataran  TK-  SD  anak-anak biasanya  lebih  suka  mendengarkan  pembelajaran  dalam  bentuk  cerita. Berdasarkan  fenomena  ini  DKP  Kota  Jambi  mengadakan  kegiaatan mengenai pelatihan teknik bercerita ( story telling) bagi guru TK-SD se Kota Jambi  yang  diadakan  pada  tahun  2021  lalu.  Pelatihan  ini  dilaksanakan  di Perpusatkaan Umum Kota Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang dilaksanakan selama 2 hari. Setelah diadakan pelatihan ini, para guru merasa  lebih  mudah  untuk  menyampaikan  pembelajaran  dengan  metode story telling dan anak didik juga lebih antusias dalam mengikuti pelajaran. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DKP Kota Jambi tersebut  terlihat  bahwa  perpustakaan  berusaha  untuk  memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mengatasi masalah yang sedang di hadapi. Hal ini  menunjukkan  DKP  Kota  jambi  sangat  antusias  dalam  membantu pengembangan pengetahuan masyarakat dan ikut serta  memberikan wadah kepada  masyarakat  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  mereka butuhkan.
2. Perpustakaan dirancang lebih berdayaguna bagi masyarakat
Nailul HUsna dan Fridinanti YUsufhin, : Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Perpustakaan tidak lagi hanya menyediakan informasi yang hanya bisa diakses  di  perpustakan.  Akan  tetapi  perpustakaan  harus  merancang  konsep bagaimana informasi secara cepat dan tepat guna bisa sampai ke masyarakat sesuai  sasaran.  Perpustakaan  dituntut  untuk  lebih  berdaya  guna  bagi masyarakat.  Konsep  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  akan melihat  bagaimana  perpustakaan  ikut  serta  dan  berperan  aktif  untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahun.  Untuk  mendukung  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosia,  DKP Kota  Jambi  telah  melaksanakan  kegiatan  yang  dapat  membantu menyelesaikan  masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat.  DKP  Kota Jambi telah mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan pengolahan bahan ikan  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2021.  DKP  menyediakan  buku-buku yang  berkenaan  dengan  pengolahan  ikan,  selain  itu    DKP  juga menghadirkan  narasumber  yang  ahli  dalam  bidang  tersebut  untuk  berbagi ilmu kepada masyarakat. Mulai dari membuat olahan ikan menjadi pempek, membuat cuka sampai ke tahapan packing kemasan yang menarik sehingga mempunyai  daya  jual  di  masyarakat.  Dalam  hal  ini  masyarakat  juga  diberi pelatihan  bagaimana  menjaga  mutu  pengolahan  dan  pemasaran  ikan  untuk menghasilkan  produk  yang  aman  dikonsumsi  dan  bermanfaat  bagi kesehatan  tubuh  dan  untuk  menghasilkan  produk  yang  layak  untuk didistribukikan kepada konsumen.
DKP  Kota  Jambi  selain  memberikan  pelatihan  tentang  pengolahan dari bahan baku ikan, untuk  meningkatkan kreatifitas dari masyarakat  juga mengadakan  pelatihan  keterampilan  menghias  tumpeng.  DKP  melihat masyarakat  Kota  Jambi  yang  dapat  dikatakan  konsumtif  dalam  pemesanan tumpeng, hal ini menjadi dasar DKP untuk memberikan pelatihan menghias tumpeng  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar  nilai  jual  tumpeng  bisa lebih  tinggi.    Dengan  diadakannya  pelatilhan  ini  dapat  membantu masyarakat  dalam  segi  ekonomi,  banyak  ibu  rumah  tangga  yang  awalnya tidak  ada  pekerjaan,  kini  sudah  bekerja  dengan  membuka  jasa  pemesanan tumpeng.  Salah  satu  indikator  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  ialah perpustakaan  dituntut  untuk  dapat  mengembangkan  serta  memberikan pengetahuan  yang  bisa  membantu  kehidupan  maupun  perubahan  di masyarakat.  Pengembangan  pengetahuan  ini  telah  dilaksanakan  oleh  DKP Kota Jambi dalam mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial.
3. Perpustakaan  menjadi  wadah  dalam  memberikan  solusi  dari  permasalahan kehidupan masyarakat.
Perpustakaan  mempunyai  fungsi  sebagai  tempat  yang  menyediakan informasi, baik yang berkaitan dengan sosial, politik, budaya, ekonomi dan informasi  lainnya. Dengan adanya kesadaran tentang literasi  informasi dari masyarakat, diharapkan  dapat meningkatkan kualitas perekonomian dengan hadirnya  lapangan  usaha.  Penyediaan  buku-buku  yang  sesuai  dengan
lapangan  pekerjaan  masyarakat  guna  mempermudah  akses  informasi  bagi masyarakat  yang  ingin  bersaing.  Perpustakaan  akan  dianggap  mampu menjadi  wadah  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  apabila  berhasil menyediakan  informasi  dari  buku,  internet  dan  lain  sebagainya  sesuai kebutuhan  informasi  yang  dibutuhkan  dan  mengikuti  kegiatan  yang  ada  di masyarakat  serta  terjun  langsung  dalam  proses  pendampingan.  DKP  Kota Jambi  dapat  membuktikan  hal  ini  dengan  mengadakan  pelatihan keterampilan  pengolahan  limbah  plastik.  Melihat  kondisi  Kota  Jambi  yang rentan  sekali  dengan  pembuangan  sampah  yang  dilakukan  masyarakat sehingga  merusak  kenyamanan  kota.  DKP  Kota  Jambi  berinisiatif  untuk mengurangi limbah plastik tersebut dengan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana  cara  memanfaatkan  limbah  plastik  yang  terbuang  dan  masih layak di perbarui menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti asoi, koran yang dapat  diperbarui  menjadi  pajangan  bunga  dari  hasil  limbah-limbah  yang tidak berguna tersebut.
Pelatihan  pengelolaan  limbah  plastik,  DKP  Kota  Jambi  mengadakan pelatihan  yang  mana  sasarannya  adalah  masyarakat  Kelurahan  Lebak Bandung.  Daerah  Kelurahan  Lebak  Bandung  merupakan  daerah  yang termasuk mempunyai banyak limbah plastik, sehingga ini menjadi masalah bagi  Kelurahan  tersebut.  Oleh  sebab  itu  DKP  Kota  Jambi    melihat  kondisi ini turut serta berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara bekerja  sama  dengan  pihak  kelurahan  untuk  mengadakan  pelatihan  dalam proses penanganan limbah plastik yang awalnya tidak berguna akan berdaya guna dan membantu masyarakat setempat dalam berkegiatan dan menambah perekonomian.  Tidak  hanya  pengolahan  limbah  plastik,  kegiatan  yang lainnya  juga  sudah  dilakukan  oleh  DKP  Kota  Jambi  dalam  mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Pelatihan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  DKP  Kota  Jambi  dalam mendukung  program  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  yaitu  pengolahan limbah minyak jelantah (minyak bekas). Sebagai masyarakat Indonesia kita sudah sangat akrab dengan olahan makanan yang di goreng. Minyak bekas gorengan  ini  akan    menimbulkan  berbagai  macam  penyakit  yang  bisa merusak  tubuh.  Namun  jika  dibuang  begitu  saja,  limbah  minyak  jelantah (bekas)  ini  akan  dapat  mencemari  lingkungan,  terutama  tanah  dan  sungai. DKP Kota Jambi menyadari itu sangat mencemari lingkungan, maka dari itu DKP berinisiatif untuk  mengadakan kegiatan pelatihan pengolahan minyak jelantah  untuk  menjadi  berdaya  guna.  Pelatihan  keterampilan  pengolahan minyak  jelantah  ini  merupakan  suatu  keterampilan  mendaur  ulang  minyak jelantah  menjadi  lilin  aroma  terapi  dan  sabun.  Diharapkan  dengan  adanya pelatihan  ini  dapat  mengurangi  pencemaran  lingkungan  dan  dapat memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  serta  meningkatkan perekonomian dengan menidirkan UMKM untuk masyarakat.
Nailul HUsna dan Fridinanti YUsufhin, : Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Berdasarkan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh  DKP  Kota Jambi, kita dapat melihat bahwa implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial    telah  terlaksana.  Banyak  pelatihan-pelatihan  yang  dilaksanakan  dan diikuti  oleh  masyarakat  mampu  mengubah  paradigma  berfikir  serta meningkatkan literasi masyarakat.  Kegiatan yang dilakukan oleh DKP Kota Jambi    secara  berkelanjutan  juga  dapat  mengubah  perekonomian masyarakat. Masyarakat merasa  terbantu dalam mencari pekerjaan dan akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran. Kegiatan dan pelatihan yang  dilakukan  dalam  mendukung  program  transformasi  perpustakaan berbasis  inklusi  sosial  yang  dilaksanakan  oleh  DKP  Kota  Jambi  sangat diterima  di  masyarakat.  Namun  yang  menjadi  kendala  DKP  Kota  Jambi dalam memaksimalkan  perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah masalah penganggaran  dana  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia.    Anggaran  yang diperuntukan  dalam  program  ini  tidak  terlalu  besar  sehingga  untuk pemerataan    akan  kebutuhan  informasi  maupun  pelatihan-pelatihan  yang diadakan  sangat  terbatas.  DKP  Kota  Jambi  sedang  mengupayakan  untuk membangun jejaring dan melakukan kerjasama ke pihak-pihak terkait guna untuk  menjaga keberlangsungan dalam menjalankan program  perpustakaan berbasis inklusi sosial.
CONCLUSIONS ( ةصلاخ \

## ةمتاخ )
Implementasi  Perpustakaan  Berbasis  Inklusi  Sosial  di  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan  Kota  Jambi  telah  terlaksana  meskipun  belum  optimal  dan  merata.  DKP Kota Jambi telah menerapkan konsep-konsep dasar perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu  melakukan  peningkatan  pelayanan  melalui  buku  dan  internet  dengan menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan.  Dalam  hal  pelibatan  masyarakat  DKP  Kota Jambi sudah melaksanakan kegiatan dan pelatihan yang melibatkan masyarakat  dengan cara  mengidentifikasi  terlebih  dahulu  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat    dan membuat  langkah-langkah  yang  strategis  untuk  mengadakan  kegiatan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Pelatihan  bahasa  isyarat  untuk  penyandang  disabilitas tuli merupakan kegiatan yang dilakukan DKP Kota Jambi untuk memberikan pelayanan secara  menyeluruh  tanpa  adanya  diskriminasi.  Kemudian  pelatihan  seperti  mengolah limbah  plastik  dan  minyak  jelantah  yang  telah  dilakukan  oleh  DKP  Kota  Jambi  telah mampu  mengubah  cara  berfikir  masyarakat  untuk  lebih  menjaga  lingkungan  dan meningkatkan  perekonomian  masyarakat  setempat.  Selain  itu,  DKP  Kota  Jambi  juga telah  membuktikan  bahwa  perpustakaan    berperan  aktif  dalam  pengembangan  SDM masyarakat  yang  kreatif  dan  inovatif.  DKP  Kota  Jambi  selalu  melibatkan  masyarakat dan  membantu  masyarakat  untuk  membangun  kemitraan  guna  untuk  keberlanjutan perpustakaan berbasis inklusi sosial agar terlaksana sesuai dengan tujuan.

## BIBILIOGRAPHY
( عجارلما ةمئاق )
Abdurrahman Misno.2020. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial . Inais
David.2014. Manajemen Strategi Konsep . Jakarta : Salemba Empat
Riska  Darmayanti.2021. Membangun  Budaya  Literasi  Informasi  bagi  Masyarakat Kampus. Jurnal Iqra’, Vol. 10. No. 01
Elva Rahman. 2018. Akses dan Layanan Perpustakaan . Jakarta: Kencana
Hartono. 2016. Manajemen Perpustakaan Profesional. Jakarta: Sagung Seto
Hartono.2017. Strategi  Pengembangan  Perpustakaan  Dalam  Membangun  Aksebilitas Informasi . Jurnal Perpustakaan Vol.8 No.1
Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen. 2006. Etika Kepustakawanan: suatu pendekatan terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia. Jakarta: Agung Seto
Lexy  J.  Moleong.    2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Libraries  for  All:  Social  Inclusion  in  Public  Libraries  Policy  Guidance  for  Local Authorities in England October 1999 (Departemen for Culture, Media and sport, Gov. UK).
Lubis  Hairani.2022 .  Pemberdayaan  Perpustakaan  Berbasis  Inklusi  Sosial .  Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi.
Malawa,  Suharyanto.  2019  . Model  dan  Konsep  Transpormasi  Perpustakaan  Berbasis Inklusi Sosial di Era Digital . Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia.
Marwadani. 2022. Praktis Penelitian Kualitatif : Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif . Yogyakarta: Deepublisher
Prasetyawan,  Y.  Y.,  &  Suharso.  P .  Inklusi  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Pembangunan Perpustakaan Desa . Acarya Pustaka
Sulistyo Basuki. 2014. Pengantar Ilmu Perpustakaan . (Jakarta : Universitas Terbuka)
110
Nailul HUsna dan Fridinanti YUsufhin, : Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Woro Titi Haryanri. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Talenta Publisher, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2019
https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/Peraturan_Perpustakaan_Nasional_Nomor_3 _Tahun_2023_tentang_Transformasi_Perpustakaan_Berbasis_Inklusi_Sosial_sal inan.pdf.
https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_No._43_Tahun_2007_tentang_Perpustak aan_.pdf.