## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 18, No. 1, Juni 2018 (hlm. 79-92)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/ OT.140/9/2013 DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU

## IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 98/ PERMENTAN/OT.140/9/2013 IN ROKAN HULU RIAU PROVINCE

## Bagio Kadaryanto & Nabella Puspa Rani
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Pekanbaru e-mail: Bagio.kadaryanto@gmail.com
Abstrack: the aim of this article is to explain the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/ PERMENTAN/OT.140/9/2013. It also examines the measures to be taken by the Government of Rokan Hulu to regulate business licensing cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu. Type of research is a sociological law that is more focused on the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PER- MENTAN/OT.140/9/2013. This article concludes that the implementation of business licensing the cultiva- tion of oil palm plantations in Rokan Hulu has not been fully implemented by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia yet. In order to enhance the implementation of that regulation in Rokan Hulu, some measures are needed, such as socializing the regulation, cooperating among the stakeholders with the society of Rokan Hulu, and giving serious sanction to companies that do not have permit yet.
Keywords: Regulation, Palm Oil, Agriculture
Abstrak: artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perizinan usaha budidaya tanaman perkebu- nan kelapa sawit berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/ OT.140/9/2013 di Kabupaten Rokan Hulu serta upaya yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menertibkan perizinan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, artikel ini menyimpulkan bahwa imple- mentasi  perizinan  usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  belum sepenuhnya  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  98/PER- MENTAN/OT.140/9/2013. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya seperti sosialisasi kebijakan, kerja sama antar-stakeholder dan masyarakat, dan penerapan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang belum memiliki izin.
Kata Kunci: Peraturan, Kelapa Sawit, Pertanian

## Pendahuluan
Bagi  pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hulu, Provinsi Riau, selain menjadi sumber penda- patan asli daerah (PAD) yang signifikan, ko - moditas kelapa sawit juga membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang berada di seki- tar lokasi perkebunan. Kelapa sawit terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat dan geliat perekonomian  daerah.  Meskipun  demikian, ironisnya, saat ini hanya terdapat 41 perusa- haan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan  Hulu  yang  memiliki  izin.  Sisanya, sekitar 85%, tidak berizin. 1
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  meng- haruskan  segala  sesuatu  yang  dilaksanakan di  wilayahnya  berlandaskan  peraturan  pe- rundang-undangan yang berlaku. 2 Untuk itu, pemerintah berkewajiban menetapkan aturan yang memuat perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, termasuk perkebunan ke- lapa  sawit. Tujuannya  untuk  membatasi  dan mengontrol ruang gerak pemegang izin agar terhindar dari dampak negatif. 3
Perizinan usaha budidaya tanaman perke- bunan kelapa sawit di Indonesia diatur dalam Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indo- nesia  Nomor  98/Permentan/OT.140/9/2013. 4
Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi perizinan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit berdasarkan peraturan tersebut di
1  Data Olahan yang peneliti lakukan pada tahun 2017.
2  Sri  Soemantri, Bunga  Rampai  Hukum  Tata Negara , (Bandung: Alumni, 1992), 10.
3  Syahrul, “Perbaikan Tata Kelola Perizinan Us - ha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh”, Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  20,  No.  2,  (2018); H.  Joni,  “Pengadaan Tanah  untuk  Perkebunan Kelapa  Sawit  dalam  Perspektif  Lingkungan Hidup”, Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 6, No. 2 (2015).
4  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.
Kabupaten Rokan Hulu serta upaya yang har- us ditempuh oleh pemerintah setempat dalam menertibkan  perizinan  usaha  budidaya  tana- man  perkebunan kelapa sawit.  Metode  yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  sosiologis,  yakni  peneli- tian difokuskan pada implementasi perizinan usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa sawit  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perta- nian Republik Indonesia Nomor 98/Permen- tan/OT.140/9/2013 yang dihubungkan dengan persoalan-persoalan  yang  muncul  mengenai implementasi perizinan usaha budidaya tana- man  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten Rokan Hulu.
Perizinan  Usaha  Budidaya  Tanaman Perkebunan  Kelapa  Sawit  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/

## OT.140/9/2013
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indo- nesia  nomor  98/Permentan/OT.140/9/2013 dimaksudkan  sebagai  dasar  hukum  dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksa- naan kegiatan usaha perkebunan, dengan tu- juan  untuk  memberikan  perlindungan,  pem- berdayaan  pelaku  usaha  perkebunan  secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan. 5
Usaha  perkebunan  terdiri  atas  usaha  bu- didaya  tanaman  perkebunan,  usaha  indus- tri  pengolahan  hasil  perkebunan,  dan  usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan  industri  pengolahan  hasil  perkebu - nan. Usaha perkebunan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan  sesuai  Perencanaan  Pembangu-
5  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.
nan Perkebunan Nasional, Provinsi dan Kabu- paten/Kota. Sementara itu, badan hukum as- ing atau perorangan warga negara asing yang melakukan  usaha  perkebunan  wajib  bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum In- donesia dan berkedudukan di Indonesia. 6
Luas usaha budidaya tanaman perkebunan harus kurang dari 25 hektar, dengan dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Pendaftaran usaha  tersebut  paling  kurang  berisi  keteran- gan  pemilik,  data  kebun,  data  identitas  dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi ke- bun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola  tanam,  jenis  pupuk,  mitra  pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam. Usaha bu- didaya  tanaman  perkebunan  yang  terdaftar diberikan STD-B yang berlaku selama tana- man perkebunan masih dilaksanakan. 7
Usaha industri pengolahan hasil perkebu - nan  juga  harus  dilakukan  pendaftaran  oleh bupati/walikota.  Pendaftaran  usaha  tersebut berisi  data  identitas  dan  domisili  pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber  bahan  baku,  jenis  produksi,  dan  tu- juan  pasar.  Usaha  industri  yang  terdaftar diberikan STD-P yang berlaku selama usaha industri  pengolahan  hasil  perkebunan  masih dilaksanakan. 8
Perizinan  usaha  perkebunan  terdiri  atas IUP-B, IUP-P, dan IUP. Usaha budidaya tana- man perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih  wajib  memiliki  IUP-B.  Usaha  industri pengolahan  hasil  perkebunan  kelapa  sawit,
6  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
7  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
8  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
teh, dan tebu dengan kapasitas sama atau me- lebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki IUP-P.
Usaha budidaya tanaman kelapa sawit den- gan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas  240  hektar  atau  lebih,  dan  tebu  dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pen - golahan  hasil  perkebunan.  Usaha  budidaya tanaman  perkebunan  yang  terintegrasi  den- gan  usaha  industri  pengolahan  hasil  perke - bunan  wajib  memiliki  IUP.  Usaha  industri pengolahan  hasil  perkebunan  untuk  menda- patkan  IUP-P,  harus  memenuhi  penyediaan bahan baku paling rendah 20 persen berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi  dari  kebun  masyarakat/perusahaan perkebunan  lain  melalui  kemitraan  pengola- han  berkelanjutan.  Masyarakat/perusahaan perkebunan lain tersebut adalah masyarakat/ perusahaan  perkebunan  yang  tidak  memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 9
Kemitraan  pengolahan  berkelanjutan  di- lakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku,  terbentuknya  harga  pasar  yang  wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah se- cara  berkelanjutan  bagi  pekebun.  Kemitraan pengolahan  berkelanjutan  dilakukan  dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cuk- up untuk jangka waktu paling kurang sepuluh tahun.  Isi  perjanjian  tersebut  dapat  ditinjau kembali paling singkat setiap dua tahun sesuai dengan kesepakatan. 10
Dalam hal suatu wilayah perkebunan swa- daya  masyarakat  belum  ada  usaha  industri
9  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 . 10  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
pengolahan hasil perkebunan dan lahan untuk penyediaan  paling  rendah  20%  (dua  puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri, da- pat didirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan oleh perusahaan perkebunan. Pe- rusahaan perkebunan tersebut harus memiliki IUP-P. Untuk mendapatkan IUP-P, maka pe- rusahaan harus memiliki pernyataan ketidak- tersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasa- ma dengan koperasi pekebun. 11
Perusahaan  industri  pengolahan  kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan ko- perasi  pekebun,  wajib  melakukan  penjualan saham  kepada  koperasi  pekebun  setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap  menjadi  paling  rendah  30%  pada tahun  ke-15.  Perusahaan  perkebunan  yang mengajukan  IUP-B  atau  IUP  dengan  luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban  memfasilitasi  pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan pal- ing  kurang  20%  (dua  puluh  perseratus)  dari luas areal IUP-B atau IUP. Kebun masyarakat yang  difasilitasi  pembangunannya  berada  di luar areal IUP-B atau IUP. 12
Kewajiban  memfasilitasi  pembangunan kebun masyarakat sekitar wajib mempertim- bangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta dan kesepakatan antara perusahaan perkebu- nan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala  Dinas  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota yang  membidangi  perkebunan  sesuai  ke- wenangannya. 13
11  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
12  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 13  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
Masyarakat  sekitar  yang  layak  sebagai peserta adalah masyarakat yang lahannya di- gunakan  untuk  pengembangan  perkebunan dan  berpenghasilan  rendah  sesuai  peraturan perundang-undangan,  bertempat  tinggal  di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan Sanggup melakukan pengelolaan kebun. 14
Masyarakat  sekitar  yang  layak  sebagai peserta  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota berdasarkan  usulan  dari  Camat  setempat. Pelaksanaan  fasilitasi  pembangunan  kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Guber- nur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang  meliputi  perencanaan,  pemenuhan  ke- wajiban  dan  keberlanjutan  usaha.  Gubernur, Bupati/Walikota dan perusahaan perkebunan memberi  bimbingan  kepada  masyarakat  un- tuk penerapan budidaya, pemanenan dan pen- anganan pascapanen yang baik. 15
Kewajiban  memfasilitasi  pembangunan kebun  masyarakat  sekitar  dilakukan  dengan memanfaatkan  kredit,  bagi  hasil  dan/atau bentuk  pendanaan  lain  sesuai  dengan  kes- epakatan  dan  peraturan  perundang-undan- gan.  Kewajiban  memfasilitasi  pembangunan kebun  masyarakat  sekitar  tidak  diberlaku- kan  terhadap  badan  hukum  yang  berbentuk koperasi.  Terhadap  IUP-B  dan  IUP  untuk  1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) pe- rusahaan perkebunan diberikan dengan batas paling  luas  berdasarkan  jenis  tanaman  yang sudah  ditentukan  dalam  Peraturan  Menteri Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  98/ PERMENTAN/OT.140/9/2013.  Batas  paling luas tidak berlaku untuk Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
14  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 15  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
(BUMD), Koperasi dan perusahaan perkebu- nan dengan status perseroan terbuka ( go pub- lic )  yang  sebagian  besar  sahamnya  dimiliki oleh  masyarakat.  Batas  paling  luas  merupa- kan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan. 16
Syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan tertuang dalam pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013. Untuk memperoleh  IUP-B,  perusahaan  perkebunan mengajukan  permohonan  secara  tertulis  dan bermetari  cukup  kepada  Gubernus  atau  Bu- pati/Walikota sesuai kewenangannya, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
Profil perusahaan meliputi akta pendirian 1. dan  perubahan  terakhir  yang  telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia,  komposisi  kepemilikian saham,  susunan  pengurus  dan  bidang usaha perusahaan;
Nomor Pokok Wajib Pajak; 2.
Surat Izin Tempat Usaha; 3.
Rekomendasi kesesuaian dengan 4. perencanaan  pembangunan  perkebunan Kabupaten/Kota  dari  Bupati/Walikota untuk  IUP-B  yang  diterbitkan  oleh Gubernur;
Rekomendai kesesuaian dengan 5.
perencanaan  pembangunan  perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
Izin  lokasi  dari  Bupati/Walikota  yang 6. dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan  skala  1:100.000  atau  1:50.000 (cetak  peta  dan  file  elektronik)  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan
16  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
dan  tidak  terdapat  izin  yang  diberikan pada pihak lain;
Pertimbangan  teknis  ketersediaan  lahan 7. dari  dinas  yang  membidangi  kehutanan, apabila  areal  yang  diminta  berasal  dari kawasan hutan;
Rencana  kerja  pembangunan  kebun 8. termasuk  rencana  fasilitas  pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
Izin  lingkungan  dari  Gubernur  atau 9. Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
Pernyataan kesanggupan: 10.
Memiliki sumber daya manusia, sarana a. prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian  organisme  pengganggu tanaman (OPT);
Memiliki sumber daya manusia, sarana b. dan  prasarana  serta  sistem  untuk melakukan  pembukaan  lahan  tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
Memfasilitasi  pembangunan  kebun c. masyarakat  sekitar  yang  dilengkapi dengan  rencana  kerja  dan  rencana pembiayaan; dan
Melaksanakan  kemitraan  dengan
d. pekebun,  karyawan  dan  masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format pernyataan.
11.  Surat  pernyataan  dari  pemohon  bahwa status  perusahaan  perkebunan  sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group)  perusahaan  belum  menguasai lahan melebihi batas paling luas, dengan menggunakan format pernyataan. 17
Untuk  memperoleh  IUP-P,  perusahaan
17  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
perkebunan  mengajukan  permohonan  secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Guber- nur atau Bupati/Walikota sesuai kewenanan- gannya, dengan dilengkapi persyaratan seba- gai berikut:
Profil perusahaan meliputi akta pendirian 1. dan  perubahan  terakhir  yang  telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia,  komposisi  kepemilikan saham,  susunan  pengurus  dan  bidang usaha perusahaan;
Nomor Pokok Wajib Pajak; 2.
Surat Izin Tempat Usaha 3.
Rekomendasi kesesuaian dengan
4.
perencanaan  pembangunan  perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
Rekomendasi kesesuaian dengan
5. perencanaan  pembangunan  perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
Izin  lokasi  dari  Bupati/Walikota  yang 6.
dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan  skala  1:100.000  atau  1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
Jaminan  pasokan  bahan  baku  dengan 7. menggunakan format;
Rencana  kerja  pembangunan  usaha 8. industri pengolahan hasil perkebunan;
Izin  lingkungan  dari  Gubernur  atau 9. Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
Pernyataan  kesediaan  untuk  melakukan 10.
kemitraan dengan menggunakan format. 18
Untuk memperoleh IUP, perusahaan perke- bunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya den- gan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
Profil perusahaan meliputi akta pendirian 1. dan  perubahan  terakhir  yang  telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia,  komposisi  kepemilikan saham,  susunan  pengurus  dan  bidang usaha perusahaan.
Nomor Pokok Wajib Pajak. 2.
Surat Izin Tempat Usaha 3.
Rekomendasi kesesuaian dengan 4. perencanaan  pembangunan  perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
Rekomendasi kesesuaian dengan
5. perencanaan  pembangunan  perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
Izin  lokasi  dari  Bupati/Walikota  yang 6. dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan  skala  1:100.000  atau  1:50.000, (cetak  peta  dan  file  elektronik)  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan dan  tidak  terdapat  izin  yang  diberikan pada pihak lain.
Pertimbangan  teknis  ketersediaan  lahan 7. dari  dinas  yang  membidangi  kehutanan, apabila  areal  yang  diminta  berasal  dari kawasan hutan.
Jaminan  pasokan  bahan  baku  dengan 8. menggunakan format.
Rencana  kerja  pembangunan  kebun 9.
18  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
dan  unit  pengolahan  hasil  perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.
Izin  lingkungan  dari  Gubernur  atau 10.
Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
Pernyataan kesanggupan: 11.
Memiliki sumber daya manusia, sarana a. prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian  organisme  pengganggu tanaman (OPT);
Memiliki sumber daya manusia, sarana b.
dan  prasarana  serta  sistem  untuk melakukan  pembukaan  lahan  tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
Memfasilitasi  pembangunan  kebun c. masyarakat  sekitar  yang  dilengkapi dengan  rencana  kerja  dan  rencana pembiayaan; dan
Melaksanakan  kemitraan  dengan d. pekebun,  karyawan  dan  masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format pernyataan. 19
Berdasarkan  kebijakan  tersebut  di  atas, pembangunan  perkebunan  juga  harus  mem- perhatikan  dasar-dasar  hukum  tersebut  agar tidak bertentangan dengan tujuan pokok di bi- dang pertanahan, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Pem- bangunan bidang perkebunan sangat mungkin dikembangkan  mengingat  bangsa  Indonesia dikenal sebagai bangsa agraris, karena may- oritas penduduk Indonesia adalah masyarakat petani dan sangat bergantung pada pertanian atau perkebunan. 20
19  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indon - sia nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013
20  H.  Joni,  “Pengadaan Tanah  untuk  Perkebunan Kelapa  Sawit  dalam  Perspektif  Lingkungan Hidup”.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Repub- lik  Indonesia  nomor  98/PERMENTAN/ OT.140/9/2013  dimaksudkan  sebagai  dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindun- gan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.

## Implementasi  Perizinan  Usaha  Budidaya Tanaman  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di Kabupaten Rokan Hulu
Budidaya sawit oleh petani kecil pertama kali dikembangkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru pada tahun 1980-an, untuk mengembangkan dan  secara  politis  mengintegrasikan  pulau- pulau luar Indonesia. Pada awalnya, inisiatif ini dupayakan untuk mengaitkan petani kecil dengan  perusahaan  perkebunan  milik  nega- ra  lewat  sistem  yang  dikenal  dengan  skema Perkebunan  Inti  Rakyat  (PIR).  Sepanjang 1990-an, perluasan variasi skema ini menin- gkat, dipicu oleh munculnya perusahaan-pe- rusahaan swasta. Hal ini juga terjadi di daerah Kabupaten  Rokan  Hulu,  karena  masih  ban- yaknya ketersediaan lahan kosong.
Pada  2010,  petani  PIR  di  Indonesia  su- dah  mengelola  lahan  sawit  seluas  700.000 hingga  900.000  ha. 21 Dengan  meningkatnya kesejahteraan  sebagian  besar  petani  PIR, seiring  berkembangnya  pasar  sawit  dan  in- frastrukturnya,  menjadikan  budidaya  sawit mandiri makin menarik bagi para petani ke- cil di Provinsi, tanpa kecuali Riau khususnya Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  masih  banyak lahan kosong.
Pada  2016,  wilayah  yang  dibudidayakan
21  M. Badrun, Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa  Sawit (Jakarta:  DITJENBUN,  2010), 25.
oleh  petani  kecil  sawit  diperkirakan  menca- pai 4,7 juta ha (atau 41 persen) dari keselu- ruhan lahan sawit di Indonesia. Dari jumlah tersebut,  sebagian  besar  lahan  dikuasai  oleh petani kecil mandiri. Tanpa adanya dukungan dan  pengaturan  yang  cukup  dari  pemerintah terhadap  perluasan  perkebunan  rakyat  terse- but,  sebagian  besar  petani  kecil  bergantung pada bahan baku informal dan pasar temporer. Sistem produksi petani juga ditandai dengan hasil panen rendah dan praktik pertanian yang buruk. 22
Riau merupakan provinsi dengan wilayah budidaya  sawit  terbesar  diperkirakan  meli- puti 23% dari total luas area sawit siap panen dan diperkirakan terdiri atas 30% petani ke- cil sawit Indonesia. 23 Dari 3,46 juta ha lahan sawit di Riau, 58,6% diklasifikasikan di bawah budidaya  petani  kecil  sawit,  dan  sebanyak 3,6% dan 37,8% masing-masing dibudidaya- kan oleh perusahaan milik negara dan swasta. Pabrik tanpa perkebunan, yang disebut seba- gai pabrik mandiri, mencakup 33% dari total kapsitas  pengolahan  minyak  sawit  di  Riau. Pabrik-pabrik tersebut umumnya mengambil buah sawit dari petani kecil mandiri. Ini men- jadi pertanda tingkat kematangan perkebunan sawit mandiri di Riau.
Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi loka- si penelitian ini, memiliki kapasitas pengolah- an dan jumlah pabrik terbesar di Riau. Pabrik mandiri terhitung lebih dari sepertiga kapasi- tas pengolahan di Rokan Hulu. Separuh dari 8513,7 km 2 luas wilayah Rokan Hulu menjadi
22  M. Badrun, Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit… , 25.
23  Idsert Jelsma & George Christoffel Schoneveld, Mewujudkan Petani Kecil Sawit Mandiri yang lebih  Produktif  dan  Berkelanjutan  di  Indone- sia  Pandangan  dari  Pengembangan  Tipologi Petani Kecil (Bogor: Cifor dan CGIAR Univer- sitas Utrecht, 2016), 41.
lahan budidaya sawit. Pada 2014, petani yang melakukan kegiatan secara mandiri mencapai hampir 56% dari total area.
Berdasarkan tinjauan lapangan yang penel- iti lakukan kepada pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Abu Nawas, Kepala Bidang Perkebunan Ka- bupatan Rokan Hulu mengatakan bahwa se- lama  ini  pelaksanaan  pemberian  izin  usaha budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa  sawit di Kabupaten Rokan Hulu sudah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indone- sia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013. Ia  juga  menginformasikan  bahwa  terdapat 41 (empat puluh satu) perusahan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki izin usaha budidaya tanaman perkebunan, yakni IUP-B, IUP-P, dan IUP. Sementara yang belum memi- liki izin sekitar 34 (tiga puluh empat) perusa- haan perkebunan kelapa sawit. 24
Terhadap  perusahaan  perkebunan  kelapa sawit  yang  belum  memiliki  izin  dilakukan tindakan teguran tertulis oleh Pemerintah Ka- bupaten  Rokan  Hulu.  Tindakan  teguran  ini dilakukan secara berkala dan terus menerus, apabila  tidak  diindahkan  oleh  pemilik  peru- sahan  perkebunan.  Menurut  pengakuan Abu Nawas, hambatan yang dirasakan hingga saat ini dalam upaya menertibkan izin usaha budi- daya tanaman perkebunan kelapa sawit di Ka- bupaten  Rokan  Hulu  adalah  kurang  respon- sifnya perusahaan tersebut terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Perusahaan tidak koorporatif bekerjasama dalam menjaga wilayah Rokan Hulu baik dari segi lingkun- gan maupun budaya masyarakat. 25
24  Wawancara dengan Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten  Rokan  Hulu  pada  tanggal  10  Mei 2017 di Kabupaten Rokan Hulu.
25  Wawancara dengan Kepala Bidang Perkebunan
Menurut penuturan Abu Nawas, selama ini terjadi kerja sama yang baik antar stakeholder dalam kegiatan penertiban perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu.  Kerjasama ini dilakukan dengan DPRD (Dewan Perwak- ilan Rakyat Daerah) Kabupaten Rokan Hulu. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah  untuk  mengantisipasi  agar  tidak  ber- tambah  lagi  jumlah  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  yang  belum  memiliki  izin,  di- lakukan dengan cara mengeluarkan himbauan dan  sosialisasi  peraturan  ataupun  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  hal  izin usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa sawit di Indonesia. 26
Wawancara  juga  dilakukan  dengan  ang- gota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, yakni H. Porkot, Hardi Chandra, dan Sumiartini yang dilakukan pada 11 Mei 2017 di kantor DPRD Kabupaten  Rokan  Hulu.  Menurut  penuturan ketiga narasumber tersebut, pelaksanaan pem- berian izin usaha budidaya tanaman perkebu- nan  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Rokan  Hulu belum  sepenuhnya  mengacu  pada  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, masih terdapat  arogansi  kepentingan-kepentingan birokrat dengan pengusaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit. 27
Narasumber  juga  mengatakan  belum  ada tindakan dari pemerintah untuk menertibkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu  yang  belum  memiliki  izin  usaha  budi- daya tanaman perkebunan kelapa sawit, kar-
Kabupaten  Rokan  Hulu  pada  tanggal  10  Mei 2017 di Kabupaten Rokan Hulu.
26  Wawancara dengan Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten  Rokan  Hulu  pada  tanggal  10  Mei 2017 di Kabupaten Rokan Hulu.
27  Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 11 Mei 2017 di Kan- tor DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
ena transparansi manajemen perkebunan yang cenderung  ditutup-tutupi,  kurangnya  respon perusahaan  terhadap  kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan peru- sahaan yang tidak koorporatif. 28
Narasumber juga mengakui bahwa selama ini belum terjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder yang  ada,  termasuk  kepada  pe- merintah eksekutif. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan yang belum memi- liki izin usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa  sawit  adalah  melakukan  tinjaungan lapangan, melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan, dan melakukan sosialisasi. 29
Pihak  masyarakat  yang  memiliki  usaha budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa  sawit di  Kabupaten  Rokan  Hulu  beralasan  hingga saat ini belum memiliki izin dikarenakan pe- rusahaan besar yang ada di Rokan Hulu juga belum  memiliki  izin,  selain  itu  berdasarkan pengakuan  bapak  H.  Darwin  sebagai  tokoh masyarakat  dan  pemilik  kebun  kelapa  sawit di Kabupaten Rokan Hulu yang peneliti temui pada tanggal 10 Mei 2017 di rumahnya, 30 se- lama ini tidak ada sanksi bagi pengusaha yang belum memiliki izin. Sementara untuk pengu- rusan izin tersebut menghabiskan dana yang besar dan untungnya tidak ada.
Menurut H. Aman dan H. Ilip, selama ini pengusaha  sawit  di  Kabupaten  Rokan  Hulu melakukan  trik  dengan  tetap  menjalankan usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa
28  Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 11 Mei 2017 di Kan- tor DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
29  Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 11 Mei 2017 di Kan- tor DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
30  Wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  dan pemilik kebun kelapa sawit di Kabupaten Ro- kan Hulu pada tanggl 10 Mei 2017.
sawit  di  Kabupaten  Rokan  Hulu,  meskipun dengan  kebun  yang  besar  sekitar  100  (sera- tus) hektar, tetapi tetap menjadi milik pribadi, artinya tidak menggunakan perusahaan. Seh- ingga dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memiliki izin usaha budi- daya tanaman perkebunan kelapa sawit. 31
Pemilik  perkebunan  kelapa  sawit  di  Ka- bupaten Rokan Hulu harusnya memiliki IUP, IUP-B untuk usaha budidaya tanaman perke- bunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hek- tar atau lebih dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, dengan kapa- sitas sama atau melebihi kapasitas paling ren- dah unit pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki IUP-P.
Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  adalah  izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wa- jib  dimiliki  oleh  perusahaan  yang  melaku- kan usaha budidaya perkebunan dan terinte- grasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya  sengketa  lahan  atau  ketika  sebi- dang lahan yang diberikan IUP, maka direko- mendasikan  agar  IUP  diberikan  di  atas  la- han  yang  kepemilikannya  sudah  jelas,  yaitu pemohon  IUP. 32 Izin  Usaha  Perkebunan  Bu- didaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari peja- bat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Izin Usaha Perkebunan Pengola- han  (IUP-P)  adalah  izin  tertulis  dari  pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh peru- sahaan yang melakukan usaha industri pengo - lahan hasil perkebunan. 33
31  Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kab - paten Rokan Hulu pada tanggl 10 Mei 2017.
32  Syahrul, “Perbaikan Tata Kelola Perizinan Us - ha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh”.
33  Syahrul, “Perbaikan Tata Kelola Perizinan Us - ha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh”.

## Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Menertibkan  Perizinan  Usaha  Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit
Masih banyaknya perusahaan budidaya tana- man  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten Rokan  Hulu  belum  memiliki  izin  memberi- kan asumsi bahwa terdapat kekurangan atau hambatan  yang  terjadi  dalam  upaya  menert- ibkan izin usaha budidaya tanaman perkebu- nan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Adanya  sentralisasi  penguasaan  lahan  dan sumber daya agraria lain pada satu pihak ter- tentu sehingga menutup akses rakyat terhadap sumber daya agraria. Kondisi yang demikian kenyataannya menyebabkan adanya ketidaka- dilan  dalam  pendistribusian  dan  penguasaan serta pemanfaatan lahan. 34
Dampak  keberadaan  perkebunan  kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu adalah seba- gai berikut: dampak negative dari perkebunan kelapa sawit, yaitu budidaya kelapa sawit di- lakukan  dengan  sistem  monokultur.  Hal  ini dapat  memicu  hilangnya  keragaman  hayati dan  kerentanan  alam  seperti  kualitas  lahan menurun, terjadinya erosi, serta merebaknya hama  dan  penyakit  tanaman.  Kebanayakan kegiatan  pembukaan  lahan  kelapa  sawit  di- lakukan  dengan  metode  tebang  habis  agar menghemat biaya dan waktu. Akibatnya habi- tat makhluk hidup yang tinggal di dalamnya menjadi  terganggu.  Selain  itu,  kelapa  sawit membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak, mencapai 12 liter/pohon. Proses per- tumbuhan tanaman ini juga seringkali dirang- sang  memakai  pestisida,  zat  fertilizer,  dan bahan kimia lainnya. Kebun sawit dapat men- gakibatkan kemunculan hama baru. Penyebab
34  Ida Keumala Jempa, “Perumusan Ketentuan P - dana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup”, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hu- kum , Vol. 12, No. 3, (2010).
utamanya tidak lain karena penerapan sistem lahan  monokulturasi.  Aktivitas  pembukaan kebun yang dikerjakan dengan membakar hu- tan menimbulkan polusi udara. Bahkan asap pencemaran ini bisa terbawa angina hingga ke negeri tetangga. Timbulnya konflik baik yang bersifat  horizontal  maupun  vertikal.  Misal- nya konflik antar pekerja daerah dengan para pendatang atau konflik Antara pemilik kebun dengan  pemerintah  setempat.  Perkebunan sawit  juga  menjadi  penyebab  utama  timbul- nya  bencana  alam  seperti  tanah  longsor  dan banjir bandang. Hal ini dikarenakan struktur tanah mengalami perubahan sehingga kondis- inya menjadi labil. 35
Perkebunan  kelapa  sawit  juga  memiliki dampak  positif,  yaitu  meningkatnya  pem- bangunan di daerah, dibangunnya akses jalan dari perkebunan ke pusat kota yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pendapatan per kapita daerah semakin naik. Hal ini tidak terlepas  dari  banyaknya  kebutuhan  tenaga yang  diperlukan  oleh  suatu  perkebunan  ke- lapa  sawit.  Untuk  menjaga  kesehatan  dan kesejahteraan  para  pekerja,  seringkali  pihak perkebunan  juga  mendirikan  pusat  layanan kesehatan  dan  pendidikan  terpadu.  Walau- pun  kualitasnya  masih  di  bawah  standar, setidaknya  fasilitas  tersebut  cukup  berguna bagi warga sekitar. 36
Menurut peneliti terdapat beberapa upaya yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah,  yaitu: pertama, sosialisasi Kebijakan. Sosialisasi da- pat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama
35  Ronald Bonardo Gultom, “Pengawasan Peme - intah  Terhadap  Kegiatan  Perkebunan  Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang”, Jurnal Serviens in Lumine Veritatis , Universitas Atma Jaya Yo- gyakarta, 2017.
36  Ronald Bonardo Gultom, “Pengawasan Peme - intah  Terhadap  Kegiatan  Perkebunan  Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang”.
dengan  masyarakat.  Sosialisasi  dilakukan untuk  memberikan  informasi  kepada  setiap pengusaha yang sudah atau akan mendirikan usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa sawit, terhadap kebijakan-kebijakan yang su- dah ada di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pengusaha  tersebut  mengetahui  nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku terhadap izin usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa sawit. Selain itu, hal ini dilakukan untuk men- gurangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha budidaya tan- aman perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu.
Sosialisasi  dapat  dilakukan  secara  aktif maupun pasif. Sosialisasi aktif adalah sosial- isasi yang dilakukan secara langsung, seperti bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  pelaku usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa sawit, ataupun dengan masyarakat setempat. Sementara sosialisasi pasif adalah sosialisasi yang  dilakukan  tidak  secara  langsung  tetapi dengan menggunakan media elektronik, me- dia masa, atau media online.
Kedua, kerjasama Stakeholder . Kurangnya koordinasi  antar stakeholder juga  menjadi salah  satu  penyebab  banyaknya  perusahaan budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa  sawit di Kabupaten Rokan Hulu yang belum meiliki izin.  Harusnya  pemerintah  eksekutif  dalam hal ini bidang Perkebunan dapat berkerjasama dengan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menindaklanjuti  permasalahan  usaha  budi- daya tanaman perkebunan kelapa sawit yang belum  memiliki  izin.  Pemerintah  juga  dapat bekerjasama  dengan  masyarakat  tempatan untuk dapat berperan aktif melakukan tinda- kan-tindakan koorporatif dengan tujuan agar terjadinya tertib administrasi dalam perizinan usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa sawit.
Ketiga, memberikan sanksi yang tegas. Pe- merintah juga diharapkan untuk dapat mem- berikan  tindakan  sanksi  yang  tegas  kepada perusahaan budidaya tanaman perkebunan ke- lapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu yang be- lum meiliki izin. Dengan diberikannya sanksi yang tegas, diharapkan memberikan efek jera bagi  setiap  pengusaha  yang  belum  mengan- tongi izin tersebut. Sanksi ini bisa saja berupa sanksi administrasi, sanksi perdata atau sanksi pidana.

## Penutup
Implementasi perizinan usaha budidaya tana- man  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten Rokan  Hulu  belum  sepenuhnya  dilaksana- kan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik  Indonesia  Nomor  98/Permentan/ OT.140/9/2013. Oleh karena itu, upaya yang harus  ditempuh  oleh  Pemerintah  Kabupaten Rokan Hulu untuk menertibkan perizinan usa- ha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit adalah: pertama, sosialisasi kebijakan dengan kepada  setiap  pengusaha  perkebunan  kelapa sawit agar mereka mengetahui nilai-nilai ser- ta  norma-norma  yang  berlaku  terhadap  izin usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa sawit.  Kedua,  kerjasama  antar stakeholder dan masyarakat agar terjadinya tertib admin- istrasi dalam perizinan usaha budidaya tana - man  perkebunan  kelapa  sawit.  Ketiga,  pen- erapan sanksi yang tegas kepada perusahaan budidaya  tanaman  perkebunan  kelapa  sawit yang belum meiliki izin.

## Bibliography

## Journals
Jempa,  Ida  Keumala, Perumusan  Ketentuan Pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor
32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 3, 2010 Joni, Pengadaan  Tanah  untuk  Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Lingkun- gan  Hidup ,  Jurnal  Cakrawala  Hukum,
Volume 6, Nomor 2 Desember 2015 Syahrul, Perbaikan  Tata  Kelola  Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018

## Books
Badrun,  M. Lintasan  30  Tahun  Pengemban- gan  Kelapa  Sawit, Jakarta:  Ditjenbun,
2010
Gultom,  Ronald  Bonardo, Pengawasan  Pe- merintah  Terhadap  Kegiatan  Perkebu- nan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang , Jurnal Serviens in Lumine Veritatis, Uni- versitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017
Jelsma,  Idsert  dan  George  Christoffel  Scho - neveld, Mewujudkan  Petani  Kecil Sawit Mandiri yang lebih Produktif dan Berkelanjutan  di  Indonesia  Pandangan dari Pengembangan Tipologi Petani Ke- cil, Bogor: Cifor dan CGIAR Universitas Utrecht, 2016 Mubyarto, Strategi Pembangunan Pedesaan, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
Soemantri,  Sri, Bunga  Rampai  Hukum  Tata Negara , Bandung: Alumni, 1992

## Laws
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  In- donesia  Nomor  98/PERMENTAN/ OT.140/9/2013
Wawancara dengan Kepala Bidang Perkebu- nan Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 10 Mei 2017 di Kabupaten Rokan Hulu.
Wawancara  dengan  Anggota  DPRD  Kabu- paten Rokan Hulu pada tanggal 11 Mei
2017 di Kantor DPRD Kabupaten Rokan
Hulu.
Wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  dan pemilik kebun kelapa sawit di Kabupaten
Rokan Hulu pada tanggl 10 Mei 2017. Wawancara dengan tokoh masyarakat di Ka- bupaten Rokan Hulu pada tanggl 10 Mei
2017.