## Jurnal Komunikasi
Vol. IX. No. 1, Maret 2015
ISSN 1978-4597

## Penaggung Jawab
Surokim

## Ketua Penyunting
Netty Dyah Kurniasari

## Sekretaris Penyunting
Imam Sofyan Teguh H. Rachmad

## Penyunting Pelaksana
Yuliana Rahmawati Dewi Quraisyin Dessy trisilowaty Syamsul Ariffin

## Penyunting Ahli
Sasa Djuarsa Sandjaja Pawito Prahastiwi Utari

## Administrasi
Syamsul Gunawan Achmad Fauzi
Alamat Redaksi : Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO. BOX 02 Bangkalan 69162
Telp. 031-30123390
Fax. 031-3011506 Email : jurnalikomutm@gmail.com
The Muslim Show: Soft Contra “Labeling” Melalui Media Sosial Yuliana Rakhmawati (1-12)
Peranan Komunikasi Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan Lintas Semesta Surabaya
Victor Marulitua Lumbantobing (13-20)
Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. (Studi Kasus Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur) Teguh Hidayatul Rachmad (21-40)
Konstruksi Kiai Oleh Masyarakat Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep
Anis Kurli (41-56)
Strategi Media Relations Humas PT. Pelabuhan Indonesia III Dalam Handling Crisis Pemberitaan Media
Agesty Sabreyna RM, R. Bambang Moertijoso (57-72)
Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan Masyarakat Sipil
Imam Sofyan (73-82)
Penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) di Media Radio Segara FM Bangkalan
Ipin Rahmadi, Dewi Quraisyin (83-94)
Agenda Setting Function (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika dan Global)
Netty Dyah Kurniasari (95-104)
Jurnal  Komunikasi  adalah  media  untuk  pengembangan  disipilin  ilmu  komunikasi. memfokuskan  kajiannya  pada  hasil  studi  di  bidang  komunikasi  yang  dilakukan melalui  berbagai  ragam  sudut  pandang.  Redaksi  menerima  naskah,  baik  berupa ringkasan hasil penelitian maupun kajian yang relevan dengan misi jurnal. Redaksi dapat mengubah naskah sepanjang tidak mengubah makna keseluruhannya, Naskah yang dimuat dalam jurnal komunikasi sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab penulis dan tidak selalu segaris atau mencerminkan pendapat redaksi.

## Kata Pengantar
Jurnal Ilmu Komunikasi edisi Maret 2015 ini menghadirkan tema yang bervariasi, mulai dari kajian media, kajian budaya sampai komunikasi bisnis. Kajian media diawali oleh tulisan Yuliana Rahmawati yang berjudul The Muslim Show : Soft Contra “Labeling” Melalui  Media  Sosial.  Tulisan  ini  mengupas  tentang  reaksi  yang  dilakukan  oleh pemeluk agama Islam di komik The Muslim Show.Seperti kita ketahui setelah peristiwa 911,  masyarakat  muslim  mendapatkan  labeling  sebagai  agama  yang  menyimpang, fundamentalis dan teroris. Sekelompok warga Musim mencoba mengcounter pemberitaan ini melalui media komik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muslim Prancis berusaha untuk menunjukkan image yang positif dan bahwa islam agama cinta damai.
Kajian komunikasi bisnis diawali dengan tulisan  Victor Marulitua  Lumbantobing yang  membahas  tentang  Peranan  Komunikasi  Customer  Service  Terhadap  Kepuasan Pelanggan  Lintas  Semesta  Surabaya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya hubungan  yang  kuat  dan  positif  antara  peranan  komunikasi  yang  dilakukan  Customer Service  terhadap kepuasan pelanggan CV Lintas Semesta khususnya penguasaan product knowledge. Dengan menguasai bentuk layanan yang dimiliki oleh CV Lintas Semesta dan kemampuan komunikasi yang baik untuk memberikan informasi yang tepat serta mampu mendengarkan  informasi  yang  disampaikan  pelanggan,  baik  yang  berbentuk  keluhan, kritik,  saran  atas  jasa  yang  dibeli  oleh  konsumen  hingga  dapat  mengikat  pelanggan menjadi loyal  kepada perusahaan
Selanjutnya tulisan oleh Teguh Hidayatul Rachmad yang berjudul Strategi Public Relations Dalam  Meningkatkan  Citra  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Jawa  Timur.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua konsep  yang dipakai adalah strategi marketing dan strategi publc relations. Kedua strategi dianalisis dari sisi internal dan eksternal. Studi tersebut menyimpulkan  bahwa  strategi  public  relations  yang  dilakukan  PN  Jawa timur efektif,  namun  harus  dikombinasi  dengan  pendekatan  ke  calon  mahasiswa  baru.  Lebih lanjut,  citra  yang  positif  juga  bisa  dipertahankan  dengan  cara  meningkatkan  kualitas servis dan fasilitas di kampus.
Ipin  Rahmadi  dan  Dewi  Quraisyin  melakukan  penelitian  tentang  Penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) di Media Radio Segara FM Bangkalan. Studi ini ingin mengulas tentang aplikasi konsep IMC yang sudah dilakukan oleh radio Segara Bangkalan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio Segara Bangkalan menggunakan enam konsep IMC yaitu advertising, public relations, personal selling, sales promotion, direct marketing dan interactive marketing.
Masih  tentang  komunikasi  bisnis.  Agesty  Sabreyna  dan  Bambang  Moertijoso
mengulas  topik  tentang  Strategi  Media  Relations  Humas  PT.  Pelabuhan  Indonesia  III Dalam Handling Crisis Pemberitaan Media . Penelitian menunjukkan ada beberap langkah yang  dilakukan  Humas  PT  Pelindo  dalam  menghadapi  krisis.  :  Yaitu  tahap  analisis, identifikasi dan respon media.
Anis  Kurli  dan  Yuliana  Rakhmawati  mengupas  tentang  Konstruksi  Kiai  Oleh Masyarakat Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengkonstruksi kiai sebagai ulama (pemimpin Islam), Kiai sebagai tokoh kharismatik serta sebagai  figur politik.
Kajian  tentang  media  juga  dilakukan  oleh  Imam  Sofyan  dengan  artikel  berjudul Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan Masyarakat Sipil. Artikel ini  mencoba  untuk  mendeskripsikan  teori  tentang  politik  pluralitas  dalam  konteks masyarakat Indonesia. Selain itu juga membahas tentang peran media dalam mengawal demokrasi  dan  memperkuat  masyarakat  sipil.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, perspektif  politik  dan  media  dalam  upaya  pembangunan civil  society dapat  terbentuk melalui  model  ruang  publik  Habermas.  Dengan  sistem  politik  yang  terbuka,  politik yang  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat  akan  mampu  menciptakan  sistem  media yang bebas sebagai perwujudan demokrasi. Media untuk selanjutnya dapat menjalankan perannya secara fungsional dalam menunjang proses demokratisasi dengan memberikan ruang publik yang bebas pada masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang well informed , educated  society berpeluang  besar  bagi  penciptaan  masyarakat  sipil  sebagaimana yang diharapkan tanpa harus vis a vis terhadap negara.
Kajian  media  sebagai  penutup  edisi  maret  ini  tentang Agenda  Setting  Function (Studi  Kasus  Krisis  Ekonomi  Amerika  dan  Global)  yang  dilakukan  oleh  Netty  Dyah Kurniasari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah agenda media berpengaruh terhadap  agenda  publik  khususnya  tentang  pemberitaan  krisis  ekonomi  Amerika  dan global. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis isi dengan cara membandingkan pemberitaan  di  media  tentang  krisis  ekonomi  dengan  apa  yang  terjadi  di  publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara agenda mediadan agenda publik tentang peristiswa krisis ekonomi amerika dan global.
POLITIK PLURALITAS DAN DEMOKRATISASI MEDIA DALAM PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL

## Imam Sofyan
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo Madura, Email: imamsofyan@hotmail.com

## ABSTRACT
Democratization in every aspect of life as well as the impact of the demands of the process of political change is considered positive or negative impact for  changes  in  society,  especially  for  developing  countries,  which  are  in transition  to  developed  countries  to  be  desired,  which  characterized  the openness of society. A country that is also expected to provide assurance and compliance  for  penyejahteraan  society  (welfare  state).  This  article  intends to  describe  theoretically  the  political  concept  of  plurality  in  the  context  of Indonesian society follows the role of the media in achieving democratization and strengthening civil society.
Keywords: political plurality, the democratization of the media, civil society

## I. PENDAHULUAN
Mengidam-idamkan
terwujudnya welfare state sebagai wadah bagi pewujudan masyarakat  sipil  pastilah  membutuhkan proses politik  yang memuliakan sekaligus mengutamakan kehendak publik. Tentunya proses  ini  tidak  mudah  mengingat  negara sebagai  intitusi  formal  yang legitimate dalam  menjalankan  mekanisme  politik pada  kenyataannya  tidak  selalu  netral, yang  membuat  politik  menjadi  tidak mulia  lagi,  penuh  konflik  dan  syarat dengan berbagai kepentingan yang kurang mensejahterahkan masyarakat.
Sangat dimungkinkan keinginan menuju   pembentukan   masyarakat    sipil
dalam  wadah  negara  maju  tersebut menunjukkan  indikasi  positif  apabila dilihat  dari  berbagai  perubahan  yang muncul seiring dengan terjadinya perubahan konstalasi politik global.
Setidaknya  ada  tiga  perubahan  mendasar yang turut mengarahkan sekaligus menandai  permulaan  politik  yang  dapat dipandang  bermuara  pada  pembentukan masyarakat sipil dengan berbagai implikasinya. Pertama ,  kecenderungan perubahan  konstalasi  politik    nasional, dari  pola  bipolar  ke  pola  multipolar. Kedua ,  menguatnya  peran  dan  hubungan antara  ketiga  komponen,  yakni  institusi politik, organisasi media dan   masyarakat.
Ketiga ,  munculnya  isu-isu  baru  sebagai konsekuensi logis dari menguatnya hubungan  ketiga  komponen  tersebut, seperti  hak  partisipasi  dan  kompensasi politik  yang  mensejahterakan  bagi  warga negara,  kebebasan  pers  bagi  perwujudan demokrasi,  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan pemerintahan sebagai prasyarat penciptaan clean government dan good governance , dan lain sebagainya. Mendasarkan pada pemikiran tersebut, perlu kiranya dikaji praktik politik dan  peran  media  dalam  pembangunan masyarakat  sipil.  Tulisan  ini  bermaksud untuk  menjelaskan  keterkaitan  antara politik  dan  media  tersebut,  dalam  arti bagaimana  politik  tersebut  diwujudkan, serta  peran  yang  seharusnya  dimainkan oleh  institusi  media  dalam  perwujudan masyarakat sipil, masyarakat yang mandiri secara politik, ekonomi dan budaya dalam pencapaiannya  menuju  masyarakat  yang lebih maju, adil dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

## II. Pembahasan
Civiv  Virtue dan  Politik  Menyantuni Pluralitas
Pada  dasarnya  ide  pembentukan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup  masyarakat  guna  mewujudkan kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera. Tugas  negara  adalah  untuk  memberikan ”jaminan”  kepada  warganya  dalam memperoleh    kehidupan    secara    layak. Dari    sinilah    kemudian    lahir    konsep
welfare state , yakni negara sejahtera yang dapat  menjamin  kebahagiaan  hidup  bagi rakyatnya. Negara wajib untuk melindungi, mendidik,  dan  membantu  masyarakat dalam  menyelesaikan  masalah-masalah yang  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri  oleh masyarakat.  Atas  dasar  itu,  pengelola negara  (pemerintah  dengan  seperangkat politiknya)  merupakan public    service yang  bertugas  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  negara menjadi  jawaban  fungsional  terhadap segala permasalahan yang menimpa kehidupan masyarakat. (Rumadi, 2000)
Bagaimana konsep negara tersebut terwujudkan,  tentunya  bergantung  pada praktek  politik  yang  dijalankan  oleh pengelola negara. Politik hanyalah merupakan  seperangkat  sistem  yang dinamis,  cara  yang  dapat  dipilih  dan ditentukan secara kolektif bentuknya guna pencapaian tujuan kehidupan dan kebaikan bersama  yang  diinginkan.  Pada    tataran ini,  politik  dituntut  untuk  bisa  berpihak pada  kebaikan  umum,  kebaikan  untuk komunitas bersama yakni rakyat. Dan untuk pencapaian  tersebut  diperlukan  sebuah kesadaran  bersama  untuk  menempatkan politik dalam koridor etika dan moral.
Aristoteles dalam konsepsi politiknya,  pertama-tama  mengkaitkan politik  dengan  etika.  Etika    muncul sebagai  upaya  pencarian  tata  moral,  dan politik  merupakan    praksis    penciptaan tata  moral  bagi  kebaikan  umum.  Dalam catatannya, kebaikan umum tidak mungkin tercipta   tanpa   adanya virtus (keadilan,
Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan... (Imam Sofyan)
kebijaksanaan,  solidaritas,  dll.).  Berbagai keutamaan  tersebut  dilihat  bukan  sebagai kualitas  pribadi  per  individu,  melainkan sebagai kualitas negara kota  Yunani Kuno ( polis ). Suatu tindakan atau tatanan disebut adil  bukan  karena  penetapan  hukum, melainkan karena berupa keutamaan yang membawa  kebaikan  umum,  yang  berarti tata  solidaritas  dalam polis .  Pemikiran inilah  yang  diadopsi  oleh  Jean  Jacques Rousseau  sebagai  dasar  tata  penciptaan negara republik. Dalam sejarah pemikiran politik,  konsepsi  tersebut  dikenal  sebagai tradisi civic  virtue .  Menurutnya, virtus menyangkut penyesuaian kehendak individual  pada  kehendak  komunitas. Sumber  moralitas  bukanlah  individu melainkan komunitas. (Priyono, 2000)
Berdasarkanpadarefleksipemikiran tersebut,  politik  di  Indonesia  diharapkan menjadi    politik      yang      berlandaskan pada  nilai-nilai  kemasyarakatan.  Politik moral yang menyantuni masyarakat dengan  berbagai  pluralitasnya  sebagai kosekuensi  masyarakat  Indonesia  yang serba  majemuk.  Dengan  demikian,  esensi politik  pada  masyarakat  adalah  upaya bersama  untuk  menegakkan  keadilan ( equality )  dan  kemerdekaan  ( freedom ) dalam  kebersamaan  masyarakat.  Dan selama masyarakat berupaya untuk meraih keadilan dan kemerdekaan secara bersama- sama, selama itu pulalah ia membutuhkan negara.
Sebaliknya dalam konteks
Indonesia,  negara  hubungannya  dengan masyarakat      tidaklah      tepat      apabila
dipandang  sebagai  entitas  yang  berhadap- hadapan. Politik yang menyantuni pluralitas menjadi  inheren  dalam  hubungan  antara negara  dengan  demokrasi,  dan  kekuatan demokrasi  yang  terbesar  berada  ditangan dan  merupakan  kehendak  masyarakat. Oleh  karenanya  konsep civil  society di Indonesia,  selayaknya  dipandang  sebagai partner  negara  guna  pencapaian  tujuan bersama negara dan masyarakat.
Pluralitas  dalam  Wadah Welfare State
Sebelum  mendiskusikan  apa  itu welfare    state (kesejahteraan      negara), ada  baiknya  dibahas  sejenak  konsep kesejahteraan ( welfare ) yang sering diartikan  berbeda  oleh  orang  dan  negara yang  berbeda.  Merujuk  pada  Spicker (1995),  Midgley,  Tracy  dan  Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a),  dan  Suharto  (2006),  pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna.
1. Sebagai  kondisi  sejahtera  (well- being). Pengertian ini biasanya menunjuk  pada  istilah  kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material  dan non-material. Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan  kesejahteraan  sosial sebagai  “… a  condition  or  state  of human  well-being .”  Kondisi  sejahtera terjadi  manakala  kehidupan  manusia aman  dan  bahagia  karena  kebutuhan
dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat  tinggal,  dan  pendapatan  dapat dipenuhi;  serta  manakala  manusia memperoleh perlindungan dari resiko- resiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai  pelayanan  sosial. Di Inggris,  Australia  dan  Selandia  Baru, pelayanan  sosial  umumnya  mencakup lima  bentuk,  yakni  jaminan  sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).
3. Sebagai  tunjangan  sosial yang, khususnya  di  Amerika  Serikat  (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orangorang miskin, cacat, penganggur, keadaan  ini  kemudian  menimbulkan konotasi negative pada istilah
kesejahteraan,  seperti  kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “ social illfare ” ketimbang “ social welfare ”.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang  dilakukan  oleh  perorangan, lembaga-lembaga  sosial,  masyarakat
maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui  pemberian  pelayanan  sosial
(pengertian  ke  dua)  dan  tunjangan sosial (pengertian ketiga).
Pengertian  tentang  kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari    empat
definisi  kesejahteraan  di  atas.  Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian  kesejahteraan  yang  pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra  negatif    pada    pengertian    yang ketiga.  Dalam  garis  besar,  kesejahteraan negara  menunjuk  pada  sebuah    model ideal  pembangunan    yang    difokuskan pada  peningkatan  kesejahteraan  melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.  Spicker  (1995:82),  misalnya, menyatakan  bahwa  kesejahteraan  negara “… stands  for  a  developed  ideal  in  which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards .”
Negara  kesejahteraan  sangat  erat kaitannya  dengan  kebijakan  sosial  ( social policy )  yang  di  banyak  negara  mencakup strategi  dan  upaya-upaya  pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya,  terutama  melalui  perlindungan sosial  ( social  protection )  yang  mencakup jaminan  sosial  (baik  berbentuk  bantuan sosial  dan  asuransi  sosial),  maupun jaring pengaman sosial ( social safety nets ).
Konsep      kesejahteraan        negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai  sebuah  cara  pengorganisasian kesejahteraan  ( welfare )  atau  pelayanan sosial  ( social  services ).  Melainkan  juga sebuah  konsep  normatif  atau  sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial  sebagai  haknya.  Kesejahteraan negara   juga   merupakan   anak   kandung
Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan... (Imam Sofyan)
pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri ( left wing view ), seperti  Marxisme,  Sosialisme,  dan  Sosial Demokratik  (Spicker,  1995).  Namun demikian,  dan  ini  yang  menarik,  konsep kesejahteraan  negara  justru  tumbuh  subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.
Dinegara-negaraBarat,kesejahteraan negara  sering  dipandang  sebagai  strategi „penawar racun‟ kapitalisme, yakni dampak negatif  ekonomi  pasar  bebas.  Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari „kapitalisme baik hati‟ ( compassionate capitalism )  (Suharto,  2005b).  Sebagai ilustrasi,    Thoenes      mendefinisikan welfare  state sebagai  “ a  form  of  society characterised  by  a  system  of  democratic government-sponsored  welfare  placed  on a  new  footing  and  offering  a  guarantee of  collective  social  care  to  its  citizens, concurrently  with  the  maintenance  of  a capitalist system of production” (Suharto, 2005b). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara  kapitalis  dan  demokratis seperti  Eropa  Barat,  AS,  Australia  dan Selandia  Baru  adalah  beberapa  contoh penganut welfare state . Sedangkan, negara- negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya  tidak  menganut welfare  state , karena  mereka  bukan  negara  demokratis maupun kapitalis (Suharto, 2005b).
Di  Inggris,  konsep welfare  state difahami  sebagai  alternatif  terhadap  the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena  hanya  ditujukan  untuk  memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto,
1997; Spicker, 2002). Berbeda  dengan sistem dalam the Poor Law, kesejahteraan negara difokuskan  pada  penyelenggaraan system    perlindungan    sosial  yang melembaga bagi setiap  orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan ( right of citizenship ), di satu  pihak,  dan kewajiban negara ( state  obligation ),  di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang  tua dan anak-anak, pria dan wanita,  kaya  dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin.  Ia berupaya untuk  mengintegrasikan  sistem sumber dan menyelenggarakan  jaringan pelayanan yang dapat  memelihara  dan meningkatkan kesejahteraan ( well-being ) warga negara secara adil dan berkelanjutan.
Menurut Bessant, Watts,  Dalton dan Smith(2006),idedasarnegarakesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832)  mempromosikan gagasan  bahwa    pemerintah memiliki tanggung   jawab  untuk  menjamin the greatest happiness (atau welfare ) of the greatest number of their citizens . Bentham menggunakan istilah „utility‟  (kegunaan) untuk menjelaskan konsep  kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan  prinsip utilitarianisme  yang  ia   kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan  kebahagiaan  ekstra adalah sesuatu  yang   baik.  Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan  sakit adalah buruk. Menurutnya,  aksi-aksi  pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian   sebanyak  mungkin orang.
Gagasan  Bentham  mengenai  reformasi hukum,  peranan  konstitusi  dan  penelitian sosial  bagi  pengembangan    kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan  negara”  ( father  of  welfare states ).
Peran Media Dalam Proses

## Demokratisasi
Tidak  dipungkiri  bahwa  kebebasan media menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan demokrasi  suatu  negara.  Berbagai  kriteria demokrasi  seperti;  tersedianya  ruang publik  bagi  pertukaran  pendapat,  arus komunikasi  dan  informasi  yang  bebas, terciptanya  wacana  publik,  semuanya terwadahi  oleh  media.  Gabriel  Almond menempatkan  tingkat  keterpaan  media ( media exposure ) sebagai prasyarat utama bagi terciptanya demokratisasi masyarakat yang sehat, selain tingkat kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, dan konteks budaya politik masyarakat setempat.
Disamping  itu,  asumsi  bahwa warga  negara  yang well  informed dan penuh  tanggungjawab  merupakan  salah satu  pilar  demokrasi,  banyak  melandasi penelitian  keterlibatan  media    massa dalam  pembangunan  sistem  politik  yang demokratis.  Sebagaimana  Suryadi  dalam artikelnya  yang  berujudul  “Media  Massa dan  Sosialisasi  Politik;  Perspektif  Teori Belajar Sosial” (ISKI, 1999), memaparkan keterlibatan  media  tersebut  terbuktikan melalui  perwujudannya  dalam  bentuk pemilihan     berita     yang     mengandung
unsur  politik  dan  laporan  mengenai peristiwa politik yang bermakna signifikan dalam  membentuk  pemahaman  politik masyarakat.
Bagaimana media seharusnya berperan dalam menunjang proses
demokratisasi  tersebut?  Setidaknya  ada lima fungsi media yang dapat dioperasikan dalam ”tipe ideal” masyarakat demokratis ,
diantaranya yakni :
1. To  inform .  Bahwa  media  harus mampu menyajikan berbagai informasi  kepada  masyarakat  secara terbuka  sehubungan  dengan  peristiwa yang  terjadi  disekitarnya.  Dalam menjalankan fungsi ini, media dituntut untuk berperan sebagai pengawas dan pengamat lingkungan masyarakat.
2. To educate . Media diharapkan memberikan pendidikan dan
pengetahuan  kepada  masyarakat  akan makna  dan  signifikansi  dari  ”fakta”. Hal  terpenting  terkait  dengan  fungsi kedua  ini  adalah  profesionalisme media  dalam  menjaga  obyektifitas pemberitaan dan etika jurnalisme yang dijalankan.
3. Provide  platform .  Media    harus mampu  menyedikan platform bagi pengembangan    wacana    politik publik,  memfasilitasi  pembentukan opini  publik.  Termasuk  didalamnya penyediaan ruang publik bagi kemungkinan  terciptanya  konsensus demokrasi.
4. To  give  publicity .  Media  harus memberikan    ruang    publikasi   bagi
Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan... (Imam Sofyan)
pemerintah  maupun  institusi  politik lainnya.  Pada  fungsi  ini,  opini  publik didalam  merubah  realitas  politik “obyektif” dapat berjalan secara efektif apabila  aktifitas  politik  pemerintah berikut institusi-institusi politik lainnya diinformasikan    secara      transparan, dan  masyarakat  diberi  ruang  untuk mengaksesnya,  sehingga  tidak  ada halangan bagi publik untuk turut andil dalam  pengambilan  keputusan  dalam ruang diskursus politik yang terbuka.
5. To serve for the advocacy . Media dalam masyarakat  demokratis  diharapkan berfungsi sebagai saluran advocacy politik masyarakat. (Mc Nair, 1993:21)
Diluar  itu,  Thomas  Dye  dalam Ibrahim  (2005:  166-167)  menyatakan fungsi  politis  media  (menurut)  juga  dapat diidentifikasi berdasarkan lima peran yang dijalankan,  yakni: Pertama ,  menciptakan berita  ( newsmaking ),  yakni  mensurvei dunia dan menentukan orang atau peristiwa apa yang harus atau pantas dilaporkan. Di sini media memutuskan orang, organisasi, atau  peristiwa  mana  yang  patut  mendapat perhatian.  Tanpa  liputan  media,  sebagian besar  masyarakat  umum  tak  akan  “tahu” tentang  itu,  sehingga  tidak  menjadi  objek pembahasan  politik  dan  tidak  dianggap penting oleh pejabat pemerintah yang tidak tahu  tentangnya.  Perhatian  media  dapat menciptakan isu dan personalitas.
Kedua , menafsirkan, yakni menganalisis  makna  peristiwa-peristiwa dan    personalitas.    Media    tidak   hanya
memutuskan  apa  yang  menjadi  berita, tetapi  juga  memberi  penafsiran,  dengan menempatkan  suatu  peristiwa  dalam konteks dan berspekulasi tentang konsekuensi-konsekuensinya. Pemilihan suatu  sudut  pandang  merupakan  sebentuk penafsiran,  yang  bisa  memberi  dampak politis  tertentu  atas  peristiwa  yang diberitakan.  Dengan  menyarankan  sebab dan  dampak  suatu  peristiwa,  media membentuk  opini  populer.  Pemberian makna  ini  biasanya  tidak  kebal  terhadap bias politik.
Ketiga , sosialisasi, yakni “mengindoktrinasi” massa pembaca/ pemirsa/ pendengar ke dalam kultur politik yang berlaku. Ini adalah proses mengajarkan nilai-nilai  dasar  dan  pandangan  dunia, yang  mempersiapkan  individu  tentang posisi mereka dalam kultur yang dominan. Sosialisasi politis bukan cuma berasal dari media,  meskipun  media  massa  termasuk yang paling berpengaruh dalam proses ini, akan tetapi juga dari sekolah, tempat kerja, keluarga, teman, dan sebagainya.
Keempat ,  persuasi,  yakni  usaha- usaha langsung untuk mempengaruhi sikap dan  perilaku  massa  pembaca/pemirsa/ pendengar lewat komunikasi, seperti dalam kampanye-kampanye politik. Persuasi adalah  komunikasi  yang  bertujuan  dan secara sengaja dirancang untuk mengubah kepercayaan,  persepsi,  nilai-nilai,  dan perilaku  orang.  Propaganda  adalah  juga sebentuk  persuasi,  meski  dalam  arti  yang negatif.  Propaganda  adalah  komunikasi fakta,    ide,    atau    opini,    bukan    demi
kepentingan pembaca/pemirsa/pendengar tetapi demi keuntungan si komunikator.
Kelima ,      menetapkan      agenda, yakni merumuskan problem-problem masyarakat dan menyarankan solusi-solusi alternatifnya.  Ini  adalah  proses  terpenting dalam  menentukan  kebijaksanaan  umum Kondisi-kondisi    dalam      masyarakat, yang  tidak  pernah  dirumuskan  sebagai problem,  dan  karena  itu  tidak  pernah diberi  usulan-usulan  solusi,  tidak  akan pernah  menjadi  isu-isu  politik.  Di    sisi lain,  kondisi-kondisi  dalam  masyarakat yang  dirumuskan  sebagai  problem  akan menjadi  isu  kebijaksanaan.  Pemerintah akan terpaksa untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

## Gagasan  Perwujudan  Masyarakat Sipil
Dalam mengkaji relevansi politik dan peranmediabagipengembanganmasyarakat sipil dalam konteks keIndonesiaan, setidaknya  perlu  melakukan  peninjauan kembali  terhadap  perkembangan  konsep civil  society .  Dalam  studi  pustaka  yang dilakukan oleh Sazali (2002: 28-37), Noer (1997:105),  setidaknya  terdapat  lima model yang dapat ditelusuri secara ringkas mengenai  gagasan civil  society dari  masa klasik  hingga  kontemporer,  dalam  tradisi pemikiran  awalnya yakni  pemikiran
Yunani Kuno hingga Eropa-Barat.
Pertama , civil society yang diidentikkan dengan negara ( state ).
Pemahaman     ini     dikembangkan    oleh
Aristoteles, Marcus Tullius Cicero, Thomas Hobbes,  dan  John  Locke.    Aristoteles tidak  memakai  istilah civil  society ,  tetapi koinonie politike , yakni sebuah komunitas politik  dimana  warga  negara  terlibat secara  langsung  dalam  pengambilan keputusan.  Cicero,  yang  memakai  istilah societas civilis , yakni sejumlah komunitas yang  mendominasi  sejumlah  komunitas lainnya. Thomas Hobbes dan John  Locke, memahami civil  society sebagai  tahap lanjutan  dari  evolusi  masyarakat  natural. Bagi  Hobbes civil  society dimaksudkan untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga  tidak  terjadi chaos .  Sementera itu,  John  Locke  memahaminya  sebagai masyarakatbernegarayang  didahuluiproses perjanjian  sosial  dalam  mempertahankan perilaku etis masyarakat yang menghargai hak-hak kemanusiaan.
Kedua ,  Penekanan  makna civil society oleh  Adam  Ferguson    (1767), yakni  sebagai  visi  etis  dalam  kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab  sosial  yang  becirikan  solidaritas sosial    antar    warga      secara      alamiah. civil  society dipahami  sebagai  bentuk perubahan  masyarakat  dari  masyarakat primitif  ataubarbar  menuju  masyarakat bernegara  yang  beradab.  Ferguson  mesih mengidentikkan civil  society dengan negara,  yang digambarkan sebagai sebuah bentuk  tatanan  politik  yang  melindungi dan  memperadabkan  pekerjaan-pekerjaan warganya.
Ketiga ,  Thomas  Paine  (1791) yang
Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan... (Imam Sofyan)
mulai  memaknai civil  society dalam posisi  diametral  dengan  negara.  Paine memandangnya  sebagai  antitesis  atas negara,  masyarakatlah  yang  lebih  mampu dan  memiliki  kekuatan  kontrol    atas negara.  Menurutnya  kekuasaan  negara perlu  dibatasi  campur  tangannya    ke dalam  wilayah civil  society agar  setiap individu    didalam    masyarakat    dapat saling    berinteraksi    secara      kompetitif dan  membangun  solidaritas  berdasrkan kepentingan  timbal  balik  beserta  tujuan bersama.
Keempat , George W. F. Hegel (1770- 1831), mendorongmengembangkan konsep civil  society yang  subordinatif  terhadap negara.  Pandangan  Hegel  berkaitan  erat dengan  fenomena  masyarakat  bojuis Eropa  yang  pertumbuhannya    ditandai oleh      perjuangan      untuk        melepaskan diri  dari  dominasi  negara. Civil  society dinilai  sebagai  tempat  berlangsungnya konflik  pemenuhan  kepentingan  pribadi atau  kelompok,  terutama  kepentingan ekonomi.  Menurutnya civil  society adalah entitas  yang  cenderung    melumpuhkan diri  sendiri  dan  karenanya  memerlukan santunan  negara  melalaui  kontrol  hukum, administrasi dan politik.
Kelima ,  Alexis  De  Tocqueville, mengembangkan teori civil society sebagai entitas penyeimbang atas kekuatan negara. Gagasannya lebih menekankan pentingnya penciptaan      asosiasi-aosiasi      warga negara  yang  mandiri,  dengan  demikian penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  negara yang  menindas  warganya  dapat  dicegah.
Menurutnya, civil society seharusnya tidak subordinatif  terhadap  negara,  karena  ia bersifat  otonom  dan  memiliki  kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi  kekuatan  pengimbang  untuk menahan  intervensi  negara,  dan  pada  saat yang  sama  mamapu  melahirkan  kekuatan kritis  reflektif  untuk  mengurangi  derajat konflik  dalam  masyarakat  sebagai  proses formasi sosial modern.
Model  terakhir  ini  diperluas  oleh Juergen  Habermas  dengan  konsep  “ruang publik yang bebas” ( the free public sphere ). Secara teoritis ruang publik dapat diartikan sebagai  wilayah  di  mana  masyarakat sebagai  warga  negara  memiliki  akses penuh  terhadap  setiap  kegiatan  publik. Ruang publik yang bebas merupakan syarat bagi penciptaan sebuah masyarakat politik, sebab  secara  normatif,  setiap  individu dalam posisi yang setara dapat melakukan transaksi wacana dan praktik politik secara sehat,  tanpa adanya  represi.  Ruang  publik yang  bebas  merupakan  elemen  utama dalam  perjuangan  mewujudkan civil society . Sazali (2002: 38)

## III. PENUTUP
Dengan  demikian,  perspektif  politik dan  media  dalam  upaya  pembangunan civil  society dapat  terbentuk  melalui model  ruang  publik  Habermas.  Dengan sistem  politik  yang  terbuka,  politik  yang berpihak  pada  kepentingan  masyarakat akan      mampu      menciptakan      sistem media   yang   bebas   sebagai  perwujudan
demokrasi. Media untuk selanjutnya dapat menjalankan  perannya  secara  fungsional dalam  menunjang  proses  demokratisasi dengan  memberikan  ruang  publik  yang bebas  pada  masyarakat.  Pada    akhirnya,
masyarakat  yang well  informed , educated society berpeluang  besar  bagi  penciptaan masyarakat sipil sebagaimana yang diharapkan  tanpa  harus vis  a  vis terhadap negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim, Idi Subandy (Ed.). 2005. Media dan Citra Muslim . Jalasutra. Jogyakarta.
McNair,   Brian.   1993. Introduction   to   Political   Communication .   Second edition.
Roudledge. London.
Noer, Deliar. 1997. Pemikiran Politik di Negara Barat . Mizan. Bandung.
Sazali. 2002. Muhammadiyah dan Masyarakat Madani; Independensi,  Rasionalitas dan Pluralisme . Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Jakarta
Suryadi, Karim. (1999). Media Massa dan Sosialisasai Politik; Perspektif Teori Belajar Sosial. Jurnal ISKI edisi Komunikasi Politik . Vol. IV/ Oktober 1999
Priyono, Herry B. (2000). Jalan Ketiga Sebagai Utopia. Kompas, 28 Juni 2000
Rumadi. (2000). Melepas Gurita Negara. Kompas, 30 Maret 2000 .
Suharto,  Edi.  2006. Mengkaji  Ulang  Relevansi  Welfare  State  dan  Terobosan  melalui Desentralisasi-Otonomi  di  Indonesia. Makalah  disampaikan  pada  Seminar, Institute  for  Research  and  Empowerment  (IRE)  Yogyakarta  dan  Perkumpulan Prakarsa Jakarta, MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006

## Pedoman Penulisan
1. Artikel merupakan kajian teoritis, konsep dasar, hasil penelitian dan atau pembahasan mengenai fenomena komunikasi.
2. Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia sepanjang 10-20 halaman kuarto, spasi 2, huruf Times New Roman.
3. Format penulisan artikel:
Judul.
Nama Penulis (tanpa gelar). Nama lembaga dan alamat tempat bekerja.
Abstrak dalam bahasa Inggris (tidak lebih dari 200 kata) dilengkapi dengan kata kunci (dicetak miring)
I. Pendahuluan (latar belakang, perumusan masalah, metode, dan landasan teori). Masing-masing tidak dinyatakan lewat sub-sub judul.
II. Pembahasan (sub judul sesuai dengan topik bahasan)
III. Penutup (simpulan dan saran)
Daftar Pustaka (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja)
Lampiran
4. Daftar Pustaka ditulis secara konsisten dengan susunan sebagai berikut: Pengarang. Tahun terbit. Judul. Kota Terbit: Penerbit.
Cntoh:
Griffin, Michael. 2002. A Fisrt Look at Communication Theories. London: Sage Pub.
5. Artikel dapat dikirim dalam bentuk soft copy (CD) dalam format doc. atau rtf.
6. Artikel yang diterima redaksi dan tidak layak muat tidak dikembalikan.
7. Artikel dikirim ke alamat redaksi:
Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo. P.O. BOX 2 Raya Telang-Kemal, Bangkalan 69162 atau dikirim via email ke: jurnalikomutm@gmail.com