## Rumah  sebagai  Bagian  Anak  Perempuan  dalam  Tradisi  Warisan  di  Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
House as Part of a Daughter in the Tradition of Inheritance in the Ponre District, Bone District, Reviewed the Islamic Inheritance Law
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: ihsanmusafir96@gmail.com , Jafarusman1958@gmail.com
supardinpati@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima* 29 September 2020 Revisi I* 30 Oktober 2020 Revisi II* 12 September 2020 Disetujui* 5 Desember 2020
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengemukakan  rumah  sebagai  bagian anak  perempuan  dalam  tradisi  pembagian  harta  warisan  di  Kecamatan Ponre  Kabupaten  Bone  dan  selanjutnya  ditelaah  menurut  hukum  waris
Islam. Jenis  penelitian  ini  adalah  field  research  deskriptif  kualitatif dengan  menggunakan  tiga  pendekatan  yaitu  teologis  normatif (Syar‟i/„Urf),  sosiologi  dan  yuridis  formal.  Sumber  data  utama  yaitu masyarakat  yang  terlibat  langsung  serta  pihak-pihak  yang  dianggap berkompeten  untuk  memberikan  informasi. Data  dikumpulkan  melalui studi  dokumen,  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Kemudian  data yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis  dengan  tiga  tahapan  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  tradisi  rumah  sebagai  bagian  anak  perempuan, secara  eksplisit  tidak  sesuai  dengan  hukum  farāiḍ  dan  secara  tekstual bertentangan  dengan  nash,  tetapi  berkaitan  dengan  hukum  kewarisan Islam  karena  secara  kontekstual  tujuannya  sama  yakni  untuk kemaslahatan.  Kemudian  rumah  diperuntukkan  kepada  anak  perempuan karena  beberapa  alasan  yang  dijadikan  pertimbangan,  yakni  (1)  Karena tinggal  bersama  orang  tua  (2)  Mengikuti  tradisi  (3)  Tidak  mampu membikin  rumah  sendiri  (4)  Pertimbangan  orang  tua  yang  disepakati para  ahli  waris  (5)  Ahli  waris  lain  telah  mapan  (6)  Karena  belum menikah  (7)  Ahli  waris  laki-laki  telah  mengambil  bagiannya.  Adapun bentuk  keadilannya,  yaitu  (1)  Dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  (2) Bagian  yang  diperoleh  sewajarnya  (3)  Tradisi  kewarisan  yang  dianggap baik  (4)  Anak  perempuan  lebih  banyak  berperan  dalam  merawat  orang tua  (5)  Memberikan  peluang  yang  sama  bagi  para  ahli  waris  untuk mewarisi  rumah.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaannya  mengutamakan prinsip assitujungeng, asitinajang, assisompungeng lolo untuk mewujudkan rasa keadilan.
Kata Kunci : Rumah, Tradisi Warisan, Hukum Waris Islam.
This  study  aims  to  identify  the  house  as  a  part  of  the  daughter  in  the tradition  of  distribution  of  inheritance  in  Ponre  District,  Bone  Regency
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
and  further  analyzed  according  to  Islamic  inheritance  law.  This  type  of research is qualitative descriptive field research using three approaches, namely  normative  theological  (Syar'i/'Urf),  sociology  and  formal juridical.  The  main  data  source  is  the  people  who  are  directly  involved and  those  who  are  considered  competent  to  provide  information.  Data was  collected  through  document  study,  observation,  interview  and documentation. Then the data obtained is processed and analyzed in three stages,  namely  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  tradition  of  the house as part of girls is explicitly not in accordance with the farāiḍ law and  textually  contradicts  the  texts,  but  is  related  to  Islamic  inheritance law  because  contextually  the  goal  is  the  same,  namely  for  the  benefit.
Then the house is allocated to girls for several reasons that are taken into consideration,  namely  (1)  Because  living  with  parents  (2)  Following tradition  (3)  Not  being  able  to  build  their  own  house  (4)  Parental considerations  agreed  by  the  heirs  (5)  Expert  Another  heir  is  already established (6) Because he is not married (7) The male heir has taken his share.  As  for  the  form  of  justice,  namely  (1)  Conducted  based  on agreement (2) The share that is obtained fairly (3) Inheritance traditions that  are  considered  good  (4)  Girls  have  more  roles  in  caring  for  their parents  (5)  Providing  equal  opportunities  for  the  heirs  to  inherited  the house.  In  addition,  in  its  implementation,  it  prioritizes  the  principles  of assitujungeng, asitinajang, and assisompungeng lolo to create a sense of justice.
Keywords: Home, Heritage Tradition, Islamic Inheritance Law.

## A. PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  diwahyukan  oleh  Allah  swt.  yang  berdimensi rahmatan  lil  ālamin, sebagai  pedoman  hidup  secara  menyeluruh  bagi  kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, serta memberikan aturan terhadap  tata  kehidupan  manusia  baik  secara  individu  maupun  dalam  kehidupan bermasyarakat. 1 Dalam  hal  ini,  norma-norma  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam merupakan hal yang fundamental keberedaannya untuk menciptakan keteraturan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Keberadaan  hukum  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan manusia seperti  yang diungkapkan oleh Cicero,  “ ubi societas ibi ius” yang berarti  “di  mana  ada  masyarakat  maka  di  situ  juga  terdapat  hukum”. 2 Hal  ini  karena hukum  merupakan  manifestasi  internal dari keadilan dan keadilan  merupakan  internal autentik dan esensi roh dari wujud hukum. 3 Dalam Islam, tujuan dan penetapan hukum diciptakan  untuk  kemaslahatan  dan  kebahagiaan  manusia  seluruhnya  (QS  al- Baqarah/2: 201-202). 4
1 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10.
2 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, h. 10.
3 Sukarno  Aburaera  dkk., Filsafat  Hukum:  Teori  dan  Praktek, Edisi  Pertama (Cet.  IV;  Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 179.
4 Kementerian  Agama  RI, al-Qur‟an  Terjemah  dan  Tajwid (Cet.  I;  Bandung:  Sygma,  2014), h. 31.
Abu Zahra menerangkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menyucikan jiwa, menegakkan  keadilan  dan  mewujudkan  kemaslahatan. 5 Di  antara  banyaknya  ayat  al- Qur‟an yang menjelaskan tentang hukum menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam adalah untuk  membawa rahmat dan kemaslahatan bagi  kehidupan  manusia  yang dapat terpenuhi  dengan  terpeliharanya  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  (QS  al- Anbiya‟/21: 107). 6
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  dengan  berbagai  tata  aturan  dan  hukum- hukum  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  juga  mengatur  tentang  bagaimana pembagian  harta  warisan  bagi  orang  yang  meninggal  dunia. 7 Aturan  tersebut  penting karena  harta  merupakan  hal  yang  tidak  terlepas  dari  kehidupan  manusia  dan  masalah waris  merupakan  salah  satu  pokok  bahasan  utama  dalam  hukum  Islam,  mengingat pembagian  harta  warisan  selalu  ada  dalam  setiap  keluarga  dan  rentan  dengan masalah/konflik  yang  umumnya  diakibatkan  karena  pembagiannya  tidak  adil  atau adanya pihak yang merasa dirugikan.
Pembagian  harta  warisan  menarik  untuk  selalu  dikaji  dengan  berbagi permasalahan di dalamnya, karena meskipun aturan tentang kewarisan telah jelas dalam hukum  waris  Islam  bahkan  telah  menjadi  hukum  positif  yang  digunakan  dalam Pengadilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  buku  II  untuk  menyelesaikan atau  memutuskan  kasus  pembagian  dan  persengketaan  yang  berkenaan  dengan  harta warisan. 8 Namun, pada realitasnya pengaplikasian sistem hukum kewarisan masyarakat sangat  plural  dan  tidak  selamanya  dilakukan  pembagian  menurut  hukum  waris  Islam karena  sistem  pembagian  warisan  yang  dianut  beragam  berdasarkan  golongan masyarakat  yang  memiliki  sistem  hukum  waris  masing-masing. 9 Seperti  pada masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang melaksanakan sistem pembagian warisan  bahwa  rumah  sebagai  bagian  warisan  yang  diperuntukkan  dan  dipriorotaskan untuk diwarisi anak perempuan.
Pembagian  harta  warisan  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku  merupakan hal  utama  dalam  proses pewarisan.  Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal  terpenting  yang  harus  mampu  dijalankan  tanpa  harus  terjadi  perselisihan  atau sengketa dalam proses  pembagian  harta warisan. Dalam hal  ini,  nilai kebersamaan dan kekeluargaan  dijadikan  sebagai  pijakan  tanpa  harus  mengedepankan  ego  dan kepentingan  masing-masing  pihak. Seperti  perintah  untuk  berlaku  adil  bagi  setiap orang-orang yang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan (QS al-Nisa/4:135). 10 Walaupun  adil  merupakan  suatu  kata  yang  tidak  dapat  didefenisikan  secara  rinci  dan tidak  dapat  diartikan  kesamarataan,  tetapi  hanya  dapat  dilihat  dan  dirasakan  akibatnya secara riil.
Bagi  umat  Islam melaksanakan  peraturan-peraturan  syariat merupakan  suatu keharusan, selama  tidak  ditunjuk  oleh  dalil  nas lain  yang  menunjukkan
5 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, h. 11.
6 Kementerian Agama RI, al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid, h. 331.
7 Hamid Pongoliu, “Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam”, al-Manhāj, vol. 6 no.  2  (Juli  2012),  h.  177.  http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042/795 (Diakses 20 November 2019).
8 Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam (Cet.  IV:  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup, 2012), h. 4.
9 M.  Toha  Abdurrahman, Pembahasan  Waris  dan  Wasiat  Menurut  Hukum  Islam (Yogyakarta: [t.p], 1976), 102.
10 Kementerian Agama RI, al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid, h. 100.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
ketidakwajibannya. Begitu  juga  dengan  penetapan  dan  pembagian  harta  waris  yang telah  tercantum  dalam  al-Qur‟an  dan  hadis  tidak  boleh  ditolak  oleh  ahli  waris  yang berhak  menerimanya,  sebelum  dilakukan  pembagian  harta  warisan  terlebih  dahulu. Begitu  juga  dengan  porsi  bagian  masing-masing,  tidak  dapat  diubah  atau  dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya. 11 Karena itu, mengetahui jumlah bagian yang  didapatkan  oleh  ahli  waris  amatlah  penting  sebelum  harta  itu  diserahkan  kepada ahli  waris  yang  lain.  Mengingat  masalah  bagian  atau  porsi  untuk  ahli  waris  seringkali menjadi  akar  dari  suatu  masalah  persengketaan  yang  seringkali  harus  berujung  pada putusan  Pengadilan.  Sehingga  penting  untuk  mengetahui  jumlah  bagian  ahli  waris sebagaimana kaidah fikih berikut:
هوذالاب سيغىا ليم ىف ف سصتي نادح لا شىجيلا
Seseorang tidak dibolehkan mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara‟. 12
Hal ini senada dengan kaidah fikih berikut ini.

## يع سش تبس لابدحا هااام رخاي نادحلا شىجيلا
Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin (dari pemiliknya). 13
Melaksankan  pembagian  harta  warisan  merupakan  suatu  kewajiban.  Seperti yang  dijelaskan  dalam  QS  al-Nisa  ayat  13  dan  14,  bahwa  setiap  kaum  muslimin berkewajiban  untuk  melaksanakan  pembagian  harta  warisan  berdasarkan  ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam al-Qur‟an dan hadis. Tetapi, dalam hal ini ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa melakukan pembagian warisan boleh tidak dilakukan berdasarkan ketentuan dalam al-Qur‟an dengan jalan musyawarah antar ahli waris atau keluarga. 14 Pendapat  tersebut  disebabkan  karena  sifat-sifat  hukum  yang  memaksa  dan mengatur. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan memaksa yaitu ketentuan hukum yang ada  tidak  dapat  di  kesampingkan,  dalam  artian  harus  mematuhi  perintah  dan  larangan hukum  yang  ada,  atau  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  jika  seandainya  tidak dilakukan maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum. Sedangkan yang dimaksud  dengan  hukum  yang  mengatur  adalah  teks  yang  ada  bisa  tidak  dipedomani apabila  ada keinginan dari para pihak untuk  melakukan kesepakatan dan  musyawarah. Pendapat  ini  didasarkan  pada  ketentuan  yang  ada  dalam  al-Qur‟an  dan  hadis  adalah hukum yang bersifat mengatur, sehingga dapat tidak dipedomani jika ada kehendak lain dari  ahli  waris. 15 Seperti  tradisi  pembagian  harta  warisan  masyarakat  di  Kec.  Ponre Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu bentuk sistem kewarisan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke-generasi berikutnya dan dari mulut ke mulut yang telah menjadi tradisi masyarakat.
11 Amin  Husein  Nasution, Hukum  Kewarisan:  Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran  Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 50-52.
12 Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh:  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi, Edisi  I  (Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. 2002), h. 111.
13 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi , h. 111.
14 Suharwandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 4.
15 Suharwandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis, h. 4.
Masyarakat Kecamatan Ponre, 16 dalam sistem pembagian warisannya umumnya menerapkan sistem kekeluargaan ( islah ) yakni dilakukan berdasarkan musyawarah serta adanya kesepakatan oleh para ahli waris. Hal tersebut menarik, karena terdapat banyak kasus  pembagian  harta  warisan  dengan  adanya  ketentuan  bagian  ahli  waris  anak perempuan  sebagai  ahli  waris  yang  dipriotitaskan  untuk  mendapatkan  bagian  warisan berupa  rumah.  Sedangkan  dalam  sistem  hukum  waris  Islam,  tidak  ditemukan  sistem pembagian  warisan  dengan  cara  tersebut,  melainkan  bagian  warisan  anak  perempuan telah  ditentukan  bagiannya  dengan  jelas  dalam  al-Qur‟an  dan  hadis  ( furudul muqaddarah ) dan tidak ada ketentuan yang menyatakan atau mengharuskan bahwa anak perempuan  adalah  ahli  waris  yang  akan  mewarisi  rumah  setelah  orang  tuanya meninggal sebagai harta warisan. Tetapi meskipun tidak dilakukan berdasarkan hukum waris Islam, pada realitasnya dengan cara tersebut sangat jarang terjadi sengketa.
Adanya  sistem  pembagian  warisan  tersebut  justru  akan  berdampak  pada perolehan warisan  yang diperoleh ahli waris  lain  karena  bagiannya  menjadi tidak  jelas bahkan dapat menjadi tidak seimbang karena nilai meteri dari setiap rumah itu berbeda- beda.  Sehingga  harus  ada  persetujuan  dan  kesepakatan  oleh  para  ahli  waris  agar  tidak terjadi  konflik  atau  sengketa.  Olehnya  itu,  penting  untuk  mengetahui  sistem peralihannya,  alasan  dan  pertimbangan  sehingga  rumah  diperuntukkan  kepada  anak perempuan  serta  bentuk  keadilan  dari  pembagian  harta  warisan  dengan  melakukan telaah atas hukum waris Islam dengan merujuk pada al-Qur‟an dan hadis serta ketentuan waris  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  digunakan  sebagai acuan  sekaligus  penentu  benar  tidaknya  kebiasaan  pembagian  warisan  yang  dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di Kecamatan  Ponre  Kabupaten  Bone  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Penelitian  ini menggunakan  tiga  pendekatan  yaitu  teologis  normatif (Syar‟i/„Urf), sosiologi  dan yuridis  formal . Pendekatan  teologis  normatif  (Syar‟i/„Urf),  digunakan  untuk mempelajari  masalah keagamaan, dengan  berdasar pada sumbu utama  yakni al-Qur‟an dan  hadis  dalam  menjelaskan  tentang  masalah  kewarisan.  Serta  pengunaan „urf untuk menganalisis  sistem  pembagian  warisan  masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  Kabupaten Bone  untuk  diperoleh  status  hukumnya,  bertentangan  atau  tidak  bertentangan  dengan syariat  Islam. Adapun  pendekatan  sosiologi  dilakukan  dengan  melihat  dan  mengamati secara  langsung  fenomena  dan  kejadian  dalam  masyarakat  seperti  sistem  pembagian warisan  rumah  sebagai  bagian  anak  perempuan  dalam  tradisi  warisan  di  Kecamatan Ponre  Kabupaten  Bone.  Sedangkan pendekatan  yuridis  formal  dilakukan  dengan menelaah perundang-undangan  yang berlaku secara yuridis di Indonesia,  dalam  hal  ini aturan-aturan  yang  terkait  dengan  hukum  kewarisan  yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) buku II.

## C. PEMBAHASAN Pengertian Hukum Kewarisan Islam
16 Kecamatan  Ponre  merupakan  salah  satu  Kecamatan  dari  dua  puluh  tujuh  Kecamatan  di Kabupaten  Bone  yang  terdiri  dari  9  Desa  yaitu,  Desa  Mappesangka,  Desa  Salebba,  Desa  Mattampae, Desa Pattimpa, Desa Tellu Boccoe, Desa Turu Adae, Desa Salampe, Desa Poleonro dan Desa Bolli yang terletak di sebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Bone.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
Menurut  Muhammad  al-Syarbini,  hukum  kewarisan  Islam  adalah  ilmu  fikih yang berkaitan dengan harta pusaka, pengetahuan tentang tata cara penghitungan bagian harta pusaka dan pengetahuan  mengenai  bagian-bagian tertentu dari  harta peninggalan untuk ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan  hak kepemilikan  harta peninggalan pewaris kepada  ahli warisnya, serta penentuan siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan dan berapa besar  bagian  masing-masing  ahli  waris.  Sedangkan  ilmu mawāris atau  ilmu farāiḍ menurut Wahbah az-Zuhailiy adalah:
هب فسعي تيب اسحو تيهقف دعاىق تمستىا هم ثزاو وم بيصو ا
Maksudnya:
“kaidah-kaidah  fikih  dan  perhitungan  yang  dengannya  dapat  diketahui bagian ahli waris dari harta peninggalan” 17
Warisan  menurut  hukum  Islam  adalah  “sejumlah  harta  benda  dan  semua  hak yang  berasal  dari  orang  yang  meninggal  dunia  dalam  keadaan  bersih”.  Maksudnya, harta  warisan  yang  diwarisi  oleh  ahli  waris  merupakan  sejumlah  harta  benda  dengan segala  hak,  setelah  dikurangi  biaya-biaya  pengurusan  si  mayit  serta  pelunasan  utang- utangnya maupun pembayaran-pembayaran yang lain sebagai akibat dari meninggalnya pewaris. 18
Kewarisan  mengatur  tentang  peralihan  harta  dari  orang  yang  meinggal  kepada yang  masih  hidup.  Dalam  berbagai  literasi,  peralihan  harta  dalam  kewarisan  disebut dengan  beberapa  istilah  seperti farāiḍ, fikih mawāriṡ dan  hukum al-wāris. Fikih mawāriṡ dapat  diartikan  sebagai  ilmu  yang  berkaitan  dengan  harta  warisan  untuk mengetahui  cara  penghitungan  dan  mengetahui  kadar  yang  wajib  menjadi  bagian masing-masing ahli waris yang berhak. 19 Adanya perbedaan dalam penamaan peralihan harta  disebabkan  karena  perbedaan  titik  utama  pengkajian.  Tetapi,  yang  paling  umum digunakan  adalah  kata farāiḍ yaitu  bagian  yang  jelas  dan  telah  ditentukan  bagiannya. Kata farāiḍ ini  digunakan  juga  oleh  al-Nawāwi  dalam  kitab  fikihnya minhaj  al- Thālibin.
Sehingga  dapat  disimpulkan,  berdasarkan  pengertian  tentang  hukum  kewarisan Islam  di  atas  sebagai  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  pembagian  harta  warisan terhadap  orang  yang  meninggal  dunia,  mengenai  siapa  saja  ahli  waris  yang  berhak menerima harta warisan tersebut dan jumlah bagian harta warisan yang diperolehnya.

## Bentuk-Bentuk Kewarisan
1. Pembagian Warisan Secara Damai ( Takharuj/Tashaluh )
Ahmad  Azhar  Basyir  berpendapat  bahwa takharuj dan tasaluh terjadi  apabila para  ahli  waris  melakukan  perdamaian  dengan  mengeluarkan  sebagian  ahli  waris  dari haknya dengan imbalan mendapatkan sejumlah harta tertentu dari harta warisan ataupun harta  lain. 20 Secara  normatif,  sistem  pembagian  warisan  hanya  dapat  dilakukan
17 Wahbah az-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmy wa-Adillatuh, Juz VIII (Dār al-Fikr, 1989), h. 243.
18 Rosindar  Sembiring, Hukum  Keluarga:  Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan, Edisi  1 (Cet. 2; Rajawali Pers, 2017), h. 197.
19 Supardin, Fikih  Mawāriṡ  &  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Studi  Analisis Perbandingan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 56.
20 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press,  2001), h. 103.
berdasarkan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  al-Qur‟an  dan  hadis  yang  telah disepakati  oleh  ulama  sebagai  petunjuk  yang  pasti  ( dalalah  qat‟iy ). 21 Namun, realitasnya dalam masyarakat justru sering melakukan pembagian warisan secara damai karena ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian lebih banyak, perekonomiannya sudah  berkecukupan,  sedangkan  ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian  sedikit  secara ekonomi masih kekurangan.
Melihat  kenyataan  tersebut,  KHI  mengakomodasi  sistem  pembagian  warisan secara  damai  dalam  Pasal  183  bahwa:  “Para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan  setelah  masing-masing  menyadari bagiannya”. Dalam  bahasa  usul  fikih,  kebiasaan  yang  mengandung  kemaslahatan dinamakan ʹurf yang  seakar  dengan  kata ma‟ruf yaitu  baik. Kata  lain  yang  setara dengan ʹurf yaitu ʹādat (kebiasaan) yang dapat diterima sebagai hukum.

## 2. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup (Jalan Wasiat atau Hibah)
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  pembagian  harta  warisan  dengan  cara  wasiat dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  perselisihan  dikemudian  hari.  Hal  ini  karena pembagian warisan dengan cara wasiat dianggap lebih mengikat oleh ahli waris karena adanya rasa kewajiban untuk menghormati pesan orang tua. 22 Menurut Supardin, wasiat merupakan  ucapan  atau  pesan  dari  seseorang  atau  lembaga  kepada  orang  lain  atau lembaga  lain  yang  akan  dilaksanakan  setelah  pewasiat  meninggal  dunia  yang dimaksudkan agar terpenuhinya rasa keadilan dalam keluarga. Di Indonesia dalam fikih maupun  hukum  kewarisan  Islam  sistem  pembagian  warisan  dengan  cara  wasiat  tidak boleh  melebihi  sepertiga  dari  harta  peninggalan  yang  ditinggalkan.  Pada  dasarnya wasiat hukumnya boleh ( mubah ), tetapi harus diperhatikan kondisi dan status sosial ahli waris karena masalah wasiat juga menjadi masalah warisan. 23
Selanjutnya, hibah dalam adat jawa sering dilakukan apabila seorang anak telah berumah tangga dan telah berpisah dari orang tuanya,  sehingga diberikan barang untuk dijadikan  modal  hidupnya  yang  kelak  diperhintungkan  sebagai  harta  warisan sepeninggal  orang  tuannya  dan  tidak  berhak  lagi  untuk  menerima  warisan.  Dalam pandangan  hukum  Islam,  hibah  berbeda  dengan  warisan  dan  tidak  dapat  dianggap sebagai warisan. Namun, dalam agama diajarkan untuk selalu berbuat adil kepada anak- anaknya  dan  tidak  pilih  kasih.  Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  dalam  hal  harta  yang jumlahnya  sangat kecil sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak  yang  tidak  pernah  menerima  pemberian  dari  orang  tuanya,  maka  tidak  ada  yang menghalanginya  jika  hibah  yang  pernah  diberikan  kepada  anak  tersebut  dianggap sebagai  warisan  dengan  pertimbangan  bahwa  adat  setempat  menganggap  pemberian tersebut merupakan warisan yang diberikan ketika pewarisnya masih hidup. 24

## 3. Pembagian Warisan Secara Munasakhah
Menurut  Supardin,  sistem  atau  kasus munāsakhah ini  terjadi  apabila  harta warisan yang ada belum sempat untuk dibagi kepada ahli waris kemudian ada ahli waris
21 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris , h. 200.
22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , h. 108.
23 Lihat.  Supardin, Fikih  Mawāriṡ  &  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Studi  Analisis Perbandingan , h. 70-71.
24 Lihat. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , h. 109.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
yang meninggal lagi. Sehingga kasus kewarisan dengan jenis ini tergolong rumit dalam penyelesaiannya  karena  pembagian  warisan  dibagi  dalam  beberapa  kasus  secara bertingkat. 25 Adapun  menurut Ahmad  Azhar Basyir, munāsakhah dapat terjadi apabila dalam  suatu  kasus  warisan  sebelum  dilakukan  pembagian  harta  warisan  kepada  ahli waris  lain,  kemudian  tiba-tiba  disusul  dengan  kematian  salah  satu  dari  ahli  waris  atau sebelum  diselesaikannya  pembagian  harta  warisan  kemudian  disusul  lagi  dengan kematian  ahli  waris  lain  dan  seterusnya. Dengan  adanya  kejadian  tersebut  sehingga menyebabkan  hak  waris  atau  warisan  yang  belum  diterima  berpindah  ke  ahli  waris lainnya. 26

## 4. Pembagian Warisan dengan Memperhitungkan Harta Bersama (Gono-Gini)
Menurut  Ahmad  Rofiq,  harta  gono-gini  atau  harta  bersama  merupakan  harta yang  diperoleh  suami  isteri  selama  dalam  masa  perkawinan  mereka.  Oleh  karena  itu, harta gono-gini merupakan harta yang didapatkan setelah adanya perkawinan dan tidak bercampur dengan harta bawaan kecuali ada kesepakatan yang lain.
Harta gono-gini berbeda dengan harta bawaan yang merupakan harta yang telah dimiliki  sebelum  adanya  perkawinan  yang  merupakan  harta  pemberian  dari  orang  tua masing-masing.  Dalam  hal  ini,  harta  bawaan  tetap  menjadi  hak  milik  masing-masing sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  35  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan. 27 Sehingga  apabila  terjadi  perceraian,  harta  yang  diperoleh  selama  dalam ikatan perkawinan yang sah maka terlebih dahulu harta tersebut dibagi dua dan seperdua lainnya  menjadi  harta  tirkah  yang  akan  diberikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak menerima. Apabila terjadi perceraian akibat kematian  maka terlebih dahulu harta  yang ditinggalkan dibagi dua yang seperdua lainnya diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk  menerima  menurut  kadar  bagian  masing-masing.  Akan  tetapi,  jika  perceraian yang  terjadi  adalah  perceraian  hidup,  maka  harta  bersama  yang  diperoleh  tersebut langsung dibagi dua. 28

## Keadilan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

## 1. Keadilan dalam Kewarisan Islam
Menurut al-Qadri, konsep keadilan dalam Islam  memiliki arti yang lebih dalam daripada  apa  yang  dikenal  dengan  keadilan  distributif  dan  finalnya  Aristoteles. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber dari al-Qur‟an dan kedaulatan rakyat dan  komunitas  muslim  yakni  umat. 29 Makna  keadilan  yang  terkandung  dalam  konsep keadilan  Islam  adalah  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya,  membebankan  sesuatu berdasarkan kemampuan seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar atau bagian yang seimbang.
Adapun  keadilan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  sangat  berhubungan  erat dengan hak, kewajiban, serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaannya. Dengan
25 Supardin, Fikih  Mawāriṡ  &  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Studi  Analisis Perbandingan , h. 54.
26 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , h. 101..
27 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 206.
28 Supardin, Fikih  Mawāriṡ  &  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Studi  Analisis Perbandingan , h. 57.
29 Lihat.  Sukarno  Aburaera  dkk., Filsafat  Hukum:  Teori  dan  Praktek, Edisi  Pertama (Cet.  IV; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 193.
adanya asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan terlihat bahwa keadilan dalam hukum  kewarisan  Islam  sangat  diutamakan.  Dalam  hal  ini,  persoalan  gender  tidak dipermaslahkan  dan  tidak  menentukan  bagian  warisan,  baik  antara  ahli  waris  laki-laki dan  perempuan  keduanya  mempunyai  kedudukan  yang  sama  sebagai  ahli  waris  untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur‟an surat al-Nisā ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan.
Mengenai jumlah bagian yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan, dalam hal  ini  Syariat  Islam  telah  mengatur  pembagian  warisan  dengan  cara  yang  adil  yaitu pembagian  warisan  2:1  sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS  al-Nisā  ayat  11.  Adanya ketidaksamaan dalam pembagian hak waris ini bukan berarti tidak terdapat keadilan di dalamnya,  bahkan  dalam  kondisi  tertentu,  terkadang  jumlah  bagian  perempuan  sama banyaknya  dengan  bagian  laki-laki  bahkan  lebih  banyak  dari  bagian  laki-laki.  Dalam kondisi  bagian  laki-laki  lebih  banyak  daripada  perempuan  hanya  terdapat  pada  empat kasus saja, yaitu: 30
a. Jika  anak  perempuan  bersama  dengan  anak  laki-laki,  maka  bagiannya  adalah separoh dari bagian anak laki-laki.
b. Jika  ada  ayah  dan  ibu  pewaris,  dan  ia  tidak  mempunyai  keturunan  dan  tidak mempunyai suami ataupun isteri, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 dan selebihnya adalah bagian ayah.
c. Jika  terdapat  saudara  maupun  saudara  kandung  pewaris  dan  tidak  memiliki  anak dan  orang  tua,  maka  saudari  kandung  mendapatkan  bagian  1/3  dan  selebihnya untuk saudara laki-laki kandung.
d. Jika terdapat saudara laki-laki sebapak dan saudari perempuan sebapak dan pewaris tidak  memiliki  saudara  kandung,  anak  dan  orang  tua,  maka  saudari  sebapak mendapatkan  bagian  1/3  dan  selebihnya  2/3  untuk  saudara  laki-laki  sebapak pewaris.
Adapun  kondisi  yang  menyebabkan  perempuan  mendapatkan  bagian  warisan lebih banyak daripada laki-laki, dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: 31
a. Lebih  banyak kaum perempuan  yang termasuk ahli waris aṣhābul  furūḍ dari pada ahli  waris  laki-laki.  Ahli  waris aṣhābul  furūḍ yang  ditentukan  dalam  al-Qur‟an berjumlah 12 orang, delapan orang perempuan yang di antaranya: nenek, ibu, isteri, anak  perempuan,  cucu  perempuan,  saudari  kandung,  saudari  sebapak  dan  saudari seibu.  Empat orang  laki-laki  di  antaranya:  kakek,  ayah,  suami,  serta  saudara  laki- laki seibu. Dan bagian terbanyak dalam  pembagian warisan adalah 2/3 dan semua yang mendapatkannya adalah permpuan, mereka di antaranya dua anak perempuan atau lebih, dua orang saudari sekandung atau lebih, dua orang saudari sebapak atau lebih dan dua orang saudari seibu.
b. Dalam  kasus  kewarisan  Islam  memperlihatkan  bahwa  kaum  perempuan  lebih berpotensi  untuk  mendapatkan  bagian  warisan  lebih  banyak  daripada  laki-laki.
30 Fadlih Rifenta, “Konsep adil dalam Hukum Waris Islam”, Trafficking  In  The  Perspective  Of islamic  Law  And  The  Draft  Criminal  Code, vol.  13  no.  1  (April  2019),  h.  53. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2117/1669  (Diakses  20  November 2019).
31 Fadlih Rifenta, “Konsep adil dalam Hukum Waris Islam”, Trafficking  In  The  Perspective  Of islamic  Law  And  The  Draft  Criminal  Code, vol.  13  no.  1  (April  2019),  h.  53-54. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2117/1669  (Diakses  20  November 2019).
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
Seperti pada kasus, si mayit meninggalkan suami dan seorang anak perempuan atau meninggalkan dua orang anak perempuan; si mayit meninggalkan anak perempuan dan saudara laki-laki.
Adanya  bukti-bukti  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  hukum  kewarisan  Islam sangat  menekankan  keadilan  dan  tidak  mendiskriminasi  kaum  perempuan  dalam  hal pembagian  warisan,  bahkan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  hak-hak  waris  perempuan sangat diperhatikan.

## 2. Hikmah Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam
Allah  swt.  tentunya  mempunyai  hikmah  yang  lebih  agung  dalam  melebihkan bagian  warisan  anak  laki-laki  dibandingkan  dengan  anak  perempuan  dalam  hal pembagian  harta  warisan.  Dan  tidak  diragukan  bahwa  jalan  yang  paling  adil  adalah dengan  melebihkan  bagian  anak  laki-laki  daripada  anak  perempuan.  Hal  ini  karena laki-laki  memiliki  tenggung  jawab  untuk  menafkahi  wanita  yang  menjadi tanggungannya,  memberikan  mahar  kepada  perempuan  dan  untuk  membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, dengan melebihkan bagian anak laki-laki agar dapat memenuhi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata akan kebenaran pembagian warisan tersebut. 32
Menurut  al-Razi  hikmah  pembagian  warisan  dengan  dua  kali  lipat  untuk  anak laki-laki, karena beberapa hal antara lain: 33
a. Prempuan lebih sedikit keluar rumah karena ia dinafkahi oleh suaminya, sementara laki-laki  lebih  sering  keluar  rumah  karena  memiliki  tanggung  jawab  untuk menafkahi isterinya;
b. Dalam  hal akal dan agama  laki-laki  lebih  baik daripada perempuan, dalam  hal  ini laki-laki  lebih  cakap  untuk  menjadi  hakim  dan  pemimpin  dan  kesaksian  laki-laki adalah  dua  kali  perempuan.  Jadi  wajar  jika  laki-laki  mendapatkan  bagian  warisan dua kali lipat dari perempuan;
c. Perempuan memiliki nafsu yang lebih besar dan pendek akalnya, sehingga apabila diberikan kepadanya harta yang banyak besar kemungkinan muncul kerusakan;
d. Adanya kesempurnaan akal laki-laki dibandingkan perempuan, maka laki-laki lebih berpotensi untuk membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

## Sistem Kewarisan Islam Kaitannya dengan Rumah sebagai Bagian Warisan Anak Perempuan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  fakta  bahwa rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi warisan masyarakat di Kecamatan Ponre  telah  ada  dan  menjadi  tradisi  yang  dilakukan  sejak  dahulu  oleh  mayoritas masyarakat. 34 Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan serta merta karena telah  menjadi
32 Fadlih Rifenta, “Konsep adil dalam Hukum Waris Islam”, Trafficking  In  The  Perspective  Of islamic  Law  And  The  Draft  Criminal  Code, vol.  13  no.  1  (April  2019),  h.  51. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2117/1669  (Diakses  20  November 2019).
33 Mukhtar  Zamzami, Perempuan  dan  Keadilan  dalam  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta Prenada Media Grup, 2013), h. 172-173.
34 Bahris  (48  Tahun),  Salah  satu  Masyarakat  di  Dusun  Barugae  Desa  Bolli  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
tradisi  semata,  namun  di  dalamnya  termuat  aturan-aturan  dan  terkandung  nilai-nilai Islami untuk mewujudkan kemaslahatan serta keadilan bagi para ahli waris.
Pembagian  harta  waris  masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  Kabupaten  Bone umunya  dilakukan  ketika  orang  tua  sudah  ada  tanda-tanda  kematian  yang  sering diistilahkan maridini  pa‟bbiccanna,  siare  essomani  naddenne‟, 35 Ketika  pembagian harta tersebut  dilakukan,  maka diadakan tudang  sipulung (musyawarah) oleh para ahli waris, untuk mendiskusikan mengenai pembagian harta orang tua sekaligus menentukan kepemilikan  rumah  yang  akan  diwarisi  ketika  pewaris  meninggal.  Umumnya,  dalam pembagian  tersebut  anak  perempuan  diprioritaskan  untuk  mewarisi  rumah  yang biasanya ditentukan sendiri oleh orang tua serta diikuti dengan adanya persetujuan para ahli waris atau turut dipersaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. 36
Tetapi  umumnya  karena  telah  menjadi  tradisi,  sehingga  tidak  mengaharuskan ada  penunjukan  dari  orang  tertentu  atau  dari  luar  untuk  membagikannya,  karena  para ahli  waris  biasanya  telah  mengetahui  bahwa  ahli  waris  anak  perempuanlah  yang seharusnya  mewarisi  rumah. 37 Rumah  sebagai  bagian  anak  perempuan  dalam  tradisi waris masyarakat di Kecamatan Ponre adalah berpindahnya harta pewaris baik ketika ia masih hidup atau setelah meninggal untuk dimiliki ahli waris anak perempuan.  Setelah dilakukan pembagian, kepemilikan rumah dapat  dimiliki  setelah dilakukan pembagian, sehingga tidak perlu lagi ada penegasan jika suatu saat pewaris meninggal, karena para ahli waris yang lain telah mengetahuinya dan menyadari bagiannya masing-masing. 38
Menurut  Bahris,  anak  perempuan  yang  mewarisi  rumah  karena  dia  merupakan anak  yang tinggal  bersama pewaris atau  yang paling terakhir  berkeluarga ( mattujung ), apalagi  jika  saudara-saudaranya  telah  memiliki  rumah  masing-masing.  Pada  dasarnya tidak ada syarat spesifik  anak perempuan  mana  yang  mewarisi rumah,  tergantung dari kesepakatan  para  ahli  waris.  Jika  lebih  dari  seorang,  umumnya  yang  mewarisi  rumah adalah  yang  tinggal  bersama,  merawat  dan  memelihara  orang  tua. 39 Selanjutnya dikemukakan  pula  oleh  Kasman  bahwa  rumah  memang  diprioritaskan  kepada  anak perempuan  dan  biasanya  diwarisi  oleh  anak  perempuan  bungsu  terlebih  jika  ia  hanya seorang. 40 Tetapi pada kasus tertentu, terdapat pula anak laki-laki yang justru mewarisi rumah.
Senada dengan yang dikemukakan oleh Bondeng bahwa jika mereka bersepakat, anak laki-laki dapat mewarisi rumah terlebih jika anak laki-laki tersebut tinggal bersama dengan orang tuanya dan dari segi perekonomian saudara perempuannya kehidupannya telah mapan. Tetapi jika masih ada harta lain yang bisa diwarisi, maka hal tersebut lebih
35 Maridini  pabbiccanna,  siare  essomaninaddenne adalah  sebuah  istilah  yang  digunakan  untuk sebuah  kondisi  yang  menggambarkan  keadaaan  orang  tua  yang  sudah  berumur  dan  diperkirakan  tidak lama lagi akan meninggal dan sedang dalam keadaan sakit.
36 Abd. Aziz (67 Tahun), Salah satu Tokoh masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
37 Ali  Rusdi  (57  Tahun),  Salah  satu  Kepala  Dusun  di  Desa  Mappesangka  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
38 Bahris  (48  Tahun),  Salah  satu  Masyarakat  di  Dusun  Barugae  Desa  Bolli  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
39 Bahris  (48  Tahun),  Salah  satu  Masyarakat  di  Dusun  Barugae  Desa  Bolli  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
40 Kasman (41 Tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
diutamakan dan anak perempuan tetap di prioritaskan mewarisi rumah. 41 Apabila harta yang tersisa hanya berupa rumah, maka bisa saja rumah tersebut dijual kemudian hasil penjualannya  dibagikan  kepada  para  ahli  waris  atau  dilakukan  persetujuan  lain ( assitujungeng ) . 42
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  anak  perempuan  tidak  mutlak  harus  mewarisi rumah,  tetapi  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  peluang  dan  kedudukan yang sama sebagai ahli waris dengan  menjadikan kesepakatan sebagai penentu utama . Hal tersebut karena hanya merupakan sebuah tradisi yang dianggap baik. Dalam hukum kewarisan  Islam,  adanya  kesempatan  yang  sama  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan untuk mewarisi dijelaskan dalam QS al-Nisa/ 4:7-8.
ِنٰدِىا َىۡىا  َك َسَت اَّمِّم ٌب ۡي ِصَو ِهاَج ِّسيِى
ُه ۡىِم َّوَق اَّمِم  َن ۡىُب َسۡقَ ۡلاا َو ِنٰدِىا َى ۡىا  َك َسَت اَّمِّم ٌب ۡي ِصَو ِءٓاَسِّىيِى َو ۖ َن ۡىُب َسۡقَ ۡلاا َو
َسُثَم  ۡوَا ؕ ااً ۡو ُس َّۡۡم ااب ۡي ِصَو ( ٧ )
ُهْىِّم مُهىُق ُش ْزٲَف  ُهيِن َٰسَمْىٱ َو  ٰىَمَٰتَيْىٱ َو  ٰىَب ْسُقْىٱ  ۟اىُى ۟وُأ َتَمْسِقْىٱ  َسَضَح اَذِإ َو اافو ُسْعَّم  الا ْىَق ْمُهَى ۟اىُىىُق َو
( ٨ )
Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu  bapak  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu  bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian  yang  telah  ditetapkan.  Dan  apabila  sewaktu  pembagian  itu  hadir kerabat,  anak  yatim  dan  orang  miskin,  maka  berilah  mereka  dari  harta  itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”
Menurut  Abd.  Aziz,  tradisi  pembagian  harta  waris  yang  dilakukan  oleh masyarakat  meskipun  tidak  dilakukan  berdasarkan  hukum farāiḍ, namun  secara  tidak langsung  juga  menerapkan  konsep  pembagian  harta  waris  2:1.  Hal  ini  karena  dalam masyarakat dikenal dengan istilah uruwane mallempa, makkunrai mancujung (laki-laki memikul, perempuan menjunjung). 43 Sehingga istilah tersebut mengindikasikan adanya penerapan  secara  subtansi  konsep  pembagian  waris  2:1  sebagaimana  ketentuan  dalam hukum kewarisan Islam .
Tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre,  secara  eksplisit  tidak  berdasarkan  ilmu farāiḍ sebagaimana  ketentuan  yang terdapat  dalam  al-Qur‟an  maupun  hadis,  karena    dilakukan  dengan  jalan  musyawarah untuk  memperoleh  kesepakatan.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  pembagian harta waris dengan jalan musyawarah diatur dalam Pasal 183 yang menyebutkan bahwa: “para  ahli  waris  dapat  bersepakat,  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta warisan,  setelah  masing-masing  menyadari  bagiannya”.  Sehingga  pembagian  harta waris  dengan  jalan  musyawarah  atau  perdamaian  merupakan  cara  alternatif  dalam membagi  harta  warisan  apabila  para  ahli  waris  rela  dan  menyepakati  bagiannya ditentukan bersama.
Tujuan  pembagian  harta  waris  dengan  jalan tasâluh pada  dasarnya  dijadikan sebagai  upaya  untuk  menjaga  kemaslahatan,  terutama  menjaga  kerukunan  dan
41 Bondeng (55 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Watangponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
42 Nurtang  (29  Tahun),  Selaku  ahli  waris/salah  satu  masyarakat  di  Dusun  Watngponre  Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
43 Abd. Aziz (67 Tahun), Salah satu Tokoh masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
persaudaraan  dalam  keluarga,  sehingga  cara  tersebut  diperbolehkan  selama  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  bidang  fikih,  walaupun  realitasnya  bertentangan dengan teks al-Qur‟an. Oleh karena itu, cara tasâluh sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  diperbolehkan  karena  didasarkan  pada  kesepakatan bersama  setelah  mengetahui  bagian  masing-masing,  sehingga  dapat  dibenarkan  karena tidak  menimbulkan  adanya  konflik  bagi  para  ahli  waris  dan  tidak  ada  ahli  waris  yang merasa dirugikan atau diambil haknya serta tidak terdapat adanya unsur memakan harta dengan cara yang bathil. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih bahwa:
ُةَداَعْىَا ُتَمَّنَحُم ُتَعْي  ِسَش
44 adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
Oleh  karena  itu,  adanya  kebolehan  tradisi  pembagian  harta  warisan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  dengan  rumah  sebagai  bagian  anak perempuan dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:
1. Tidak  ada  ahli  waris  yang  keberatan  jika  ahli  waris  anak  perempuan  yang mewarisi rumah.
2. Tidak menjadi persoalan karena selama ini tradisi tersebut tidak menimbulkan problema/konflik, bahkan justru menjadi penyempurna sistem kewarisan Islam.
3. Proses  pelaksanaannya  yang  dilakukan  dengan  jalan  musyawarah  untuk diperoleh  mufakat,  sehingga  menjadi  salah  satu  sumber  hukum  waris  Islam selain farāiḍ.
4. Semua  ahli  waris  sepakat  dan  merasa  adil  dengan  adanya  sistem  pembagian harta warisan tersebut karena sifatnya kondisional dengan mempertimbangkan secara langsung kondisi dari para ahli waris.
Sehingga  hal  itulah  yang  menjadi  alasan  tradisi  tersebut  memiliki  eksistensi hingga  sekarang.  Karena  walaupun  caranya  pembagiannya  berbeda,  namun  memiliki tujuan  yang  sama  yakni  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  demi  kemaslahatan, sebagaimana dalam konsep maqashid al-Syari‟ah .
Rumah  Diperuntukkan  Kepada  Anak  Perempuan  dalam  Tradisi  Warisan  di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone
1. Karena Tinggal Bersama Orang Tua
Masyarakat di  Kecamatan Ponre  yang  memiliki kultur budaya dan tradisi  yang masih  kental  melekat  dalam  kehidupan  masyarakatnya  masih  berlangsung  hingga sekarang.  Salah  satu  kebiasaan  yang  ada  adalah  anak  perempuan  dalam  struktur keluarga  tinggal  bersama  dengan  orang  tua  baik  sebelum  atau  sesudah  menikah.  Hal tersebut karena, anak perempuan dianggap memiliki naluri keibuan sehingga dipandang pandai untuk merawat orang tua, apalagi jika orang tua sedang dalam keadaan sakit dan membutuhkan  perawatan  yang  intens  ( Poto‟  Paleu )  atau  karena  anak  perempuan dianggap cakap untuk merawat rumah. Anak perempuan yang tinggal bersama orang tua umunya adalah anak perempuan bungsu. 45 Karena tinggal  bersama dan  merawat orang tua, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa anak perempuan diprioritaskan mewarisi rumah.
44 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Cet.VII, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah, 1952), h. 90.
45 Tamrin (58 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone,
“Wawancara”, Ponre – Bone, 11 Maret 2020.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
Disisi  lain,  anak  perempuan  tinggal  bersama  orang  tua  karena  telah  menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang dianggap baik, serta menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tuanya yang masih hidup dan memperlihatkan pentingnya saling mengerti kedudukan antara anggota keluarga. 46 Selain itu, Hamang mengungkapkan bahwa anak perempuan tinggal  bersama orang tua, karena belum  menikah. 47 Dalam  hal  ini, karena pertimbangan  belum  menikah  sehingga  memungkinkan  juga  anak  laki-laki  tinggal bersama  orang  tua  dan  mewarisi  rumah,  apalagi  jika  saudaranya  yang  lain  telah berkeluarga  dan  sudah  cukup  mapan,  tetapi  yang  umum  terjadi  meskipun  tinggal bersama  orang  tua  sebelum  menikah,  biasanya  ketika  anak  laki-laki  telah  menikah, maka  ia  membuat  rumah  sendiri  dan  rumah  orang  tua  diserahkan  kepada  saudara perempuannya  dan  memilih  untuk  mewarisi  harta  lain  yang  berupa  tanah,  baik  itu sawah  maupun  kebun. 48 Hal  tersebut  dilakukan  karena  dalam  sistem  kehidupan  sosial masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  memiliki  pandangan  bahwa  suatu  hal  yang  tidak  etis jika  anak  laki-laki  yang  mewarisi  rumah  karena  anak  laki-laki  dianggap  mampu membikin rumah sendiri.
2. Mengikuti Tradisi yang Telah Dilakukan Secara Turun-Temurun
Suatu  kebiasaan  yang  dianggap  baik,  cenderung  dilakukan  secara  berulang- ulang  dan  biasanya  diikuti  oleh  orang  lain.  Seperti  halya  tradisi  pembagian  waris masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  yang  telah  dilakukan  secara  turun-temurun  yang dilakukan  hingga  sekarang  karena  dipandang  baik.  Demikian  karena,  bagian  warisan ahli waris anak perempuan sangat diperhatikan, dengan adanya prioritas untuk mewarisi rumah.  Menurut  Tahang,  tradisi  warisan  yang  ada  dalam    masyarakat  adalah  hal  yang baik,  karena  anak  perempuan  yang  dulunya  dikonotasikan  sebagai  kaum  yang  lemah justru  bagian  warisannya  sangat  diperhatikan  bahkan  bisa  dikatakan  memiliki  hak istimewa karena diprioritaskan mewarisi rumah. Selain itu, tradisi tersebut tidak bersifat memaksa  bagi  siapapun  untuk  melaksanakannya,  namun  karena  masyarakat  lebih paham  dengan  cara  yang  telah  berkembang  dalam  masyarakat  sehingga  lebih  sering digunakan cara-cara yang telah ada, apalagi kurangnya pemahaman  masyarakat tentang ilmu farāiḍ. 49
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  Ali  Rusdi,  bahwa  meskipun  dilakukan  karena berakar  pada  tradisi  kebiasaan,  tetapi  pada  pelaksanaannya  menekankan  kesepakatan para ahli waris. 50 Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi warisan masyarakat di Kecamatan Ponre  dilakukan  dan  tetap  berlangsung  hingga  sekarang,  karena  dianggap  baik  oleh masyarakat  karena  tidak  menjadi  keharusan  untuk  dilaksanakan  namun  tetap memberikan  kebebasan  bagi  siapapun  untuk  membagi  harta  warisan  berdasarkan  ilmu farāiḍ bagi yang memahaminya.
3. Tidak Mampu Membikin Rumah Sendiri
46 Patahuddin  Aziz  (49  Tahun),  Salah  satu  Kepala  Dusun  Desa  Salampe  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 11 Maret 2020.
47 Hamang (76 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.
48 Bahris  (48  Tahun),  Salah  satu  Masyarakat  di  Dusun  Barugae  Desa  Bolli  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
49 Tahang(50 Tahun), Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
50 Ali  Rusdi  (57  Tahun),  Salah  satu  Kepala  Dusun  di  Desa  Mappesangka  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
Rumah sebagai tempat tinggal dan berlindung merupakan kebutuhan bagi setiap orang.  Selain  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal,  rumah  juga  dijadikan  sebagai  objek harta  waris. Setiap  rumah  tentunya memiliki  bentuk  dan  ukuran  yang  berbeda-beda, begitu  juga  dengan  usaha  dalam  membikinnya  pun  membutuhkan  biaya  yang  variatif. Bagi masyarakat Kecamatan Ponre membikin rumah tidaklah mudah. Selain biaya yang tidak sedikit, dibutuhkan pula tenaga dan upaya yang juga tidak sedikit. Masyarakat di Kecamatan Ponre yang masih semi tradisional masih banyak menggunakan rumah kayu, sehingga peran laki-laki lebih besar dalam membikin rumah, termasuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun. Seperti menebang dan membikin sendiri  papan  dan  tiang  rumah  yang  diambil  langsung  dari  hutan,  sedangkan  anak perempuan tidak mampu untuk melakukannya. 51
Oleh karena itu, adanya kemampuan bagi anak laki-laki untuk membikin rumah, sehingga  anak  perempuan  di  prioritaskan  untuk  mewarisi  rumah.  Selain  karena ketidakmampuan  membikin  rumah  sendiri,  di  sisi  lain  anak  perempuan  lebih  banyak berperan  dalam  keluarga  dan  melengkapi  perabotan  rumah  sehingga  dianggap  lebih cakap untuk  merawat dan  mewarisi rumah.  Alasan  lain  pentingnya  bagi  anak  laki-laki untuk  membikin  rumah  sendiri  terutama  jika  ia  telah  menikah,    yakni  sebagai  upaya preventif dari  masalah-masalah  internal keluarga  karena adanya turut campur terhadap urusan keluarganya yang dikhawatirkan berimbas terhadap keutuhan rumah tangganya. Agar tidak terkesan pilih kasih karena lebih banyak berperan ketika proses membangun rumah. Maka, biasanya anak laki-laki diberikan juga bantuan berupa bahan-bahan untuk membangun rumah seperti kayu bahkan juga dalam bentuk uang.
4. Pertimbangan Orang Tua yang Disertai dengan Kesepakatan Ahli Waris
Orang tua sebagai pewaris, tentunya selalu menginginkan dan memikirkan yang terbaik  untuk  anak-anaknya.  Oleh  karena  itu,  agar  tidak  terjadi  permasalahan  di kemudian hari apabila ia meninggal, sebisa mungkin mengupayakan agar hartanya yang kelak  akan  menjadi  warisan  ahli  warisnya  terlebih  dahulu  diatur  untuk  menghindari perselisihan  dan  konflik  sehingga  kedamaian,  silaturahmi  dan  kerukunan  dalam keluarga tidak menjadi renggang karena disebabkan persoalan harta waris. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre, yakni ketika pewaris masih hidup dilakukan  penentuan  bagian-bagian  yang  kelak  akan  diperoleh  ahli  waris. 52 Ungkapan senada  juga  dijelaskan  oleh  Bondeng  bahwa  orang  tua  menentukan  bagian-bagian anaknya ketika  masih  hidup karena dikhawatirkan ketika  meninggal,  bagian ahli waris anak perempuan terutama jika memiliki kondisi fisik tidak sempurna atau finansial yang masih kekurangan tidak diperhatikan. 53
Sebagai orang tua yang kelak menjadi pewaris, tentunya mengetahui secara pasti kondisi  dari  anak-anaknya.  Maka  berdasarkan  tradisi  pembagian  waris  masyarakat  di Kecamatan  Ponre,  anak  perempuan  yang  mewarisi  rumah  dapat  terjadi  didasarkan karena beberapa pertimbangan logis dari orang tua sehingga anak perempuan dianggap lebih berhak mewarisi rumah.
5. Ahli Waris Lain Telah Mapan
51 Syamsu  Alam  (23  Tahun),  Salah  satu  Kepala  Dusun  Desa  Poleonro  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.
52 Basri (42 Tahun), Salah satu Kepala Dusun Desa Poleonro Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.
53 Bondeng (55 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Watangponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
Salah  satu  sebab  mengapa  anak  perempuan  mewarisi  rumah  adalah  karena persoalan  finansial.  Dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  di  Kecamatan  Ponre, keseimbangan  dan  keadilan  dalam  pembagian  harta  waris  dijadikan  sebagai  indikator penting,  yang  berpengaruh  terhadap  besaran  jumlah  bagian  yang  diperoleh. 54 Oleh karena  itu,  dalam  sistem  pembagian  harta  pada  masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  juga mengutamakan  prinsip assitujungeng,  asitinajang, dan assisompungeng  lolo. 55 Prinsip tersebut  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  proses  pembagian  harta  waris  sehingga memungkinkan bagian diperoleh tidak mesti harus sama banyak.
Menurut  Ratnawati,  jika  ahli  waris  anak  perempuan  yang  kehidupannya  telah mapan bersama dengan ahli waris anak laki-laki yang terbilang kebutuhan finansialnya masih  kekurangan.  Maka,  hal  tersebut  memungkinkan  ahli  waris  anak  laki-laki mewarisi  rumah  dengan  terlebih  dahulu  dilakukan assitujungeng ,  dengan  syarat  jika tidak ada harta waris lain yang dapat diwarisi. Tetapi, selama masih ada harta lain yang dapat  diwarisi  maka  hal  tersebut  lebih  diutamakan  ketimbang  mewarisi  rumah. Sebaliknya  jika  ahli  waris  anak  perempuan  yang  terbilang  masih  kekurangan  secara finansial  bersama  dengan  ahli  waris  anak  laki-laki  yang  sudah  mapan  maka  sudah dipastikan yang mewarisi rumah adalah ahli waris anak perempuan. 56 Dengan demikian, kondisi  mapan  memungkinkan  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan  mewarisi  rumah. Namun peluang lebih besar dimiliki oleh ahli waris anak perempuan jika dibandingkan dengan  ahli  waris  anak  laki-laki.  Karena  ahli  waris  anak  laki-laki  diutamakan  untuk mewarisi harta waris lain selain rumah.

## 6. Karena Belum Menikah
Berkeluarga  adalah  salah  satu  penyebab  dibagikannya  harta,  bahkan  sebelum meninggalnya pewaris, karena anaknya  yang telah  menikah  membutuhkan  harta untuk digunakan  selepas  pernikahannya  untuk  dijadikan  sebagai  modal  yang  kemudian dihitung  sebagai  bagian  warisannya.  Apabila  pembagian  dilakukan  sebelum meninggalnya pewaris,  maka tentu diberikan  juga kepada anaknya  yang  lain  apa  yang menjadi  bagiannya,  untuk  menghindari  terjadi  permasalahan  di  kemudian  hari  sebab dikhawatirkan  anaknya  yang  telah  mengambil  bagiannya  dahulu  menuntut  untuk mendapatkan  bagian  lain  karena  melihat  masih  ada  harta  yang  belum  terbagi.  Maka, saat  itulah  anak  perempuan  biasanya  diserahi  juga  bagiannya  berupa  rumah  untuk diwarisi ketika pewaris meninggal. 57
54 Ali  Rusdi  (57  Tahun),  Salah  satu  Kepala  Dusun  di  Desa  Mappesangka  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
55 Adapun  yang  dimaksud  dengan assitujungeng,  asitinajang,  assisompungeng  lolo yaitu, assitujungeng berarti kesepakatan yakni pembagian harta yang dilakukan berdasarkan pada kesepakatan para  ahli  waris  yang  diperoleh  dari  hasil  musyawarah; asitinajang berarti  wajar  atau  sewajarnya merupakan salah satu prinsip yang dijadikan tolak ukur ketika dilakukan pembagian harta agar tidak ada ahli  waris  yang memperoleh  bagian   lebih  banyak  atau lebih kecil  serta menghindari adanya  ahli  waris yang  merasa  dizalimi  karena  pembagian  yang  dianggap  tidak  adil;  sedangkan  yang  dimaksud  dengan assisompungeng  lolo atau  kekeluargaan  adalah  adanya  upaya  untuk  tetap  menjaga  dan  mengutamakan pentingnya  hubungan  keluarga  agar  tetap  harmonis,  dengan  menghilangkan  sifat  tamak  dari  masing- masing ahli waris.
56 Ratnawati (49 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 16 April 2020.
57 Dahri  (51  Tahun),  Imam  Desa  Salebba  Kecamatan  Ponre  Kabupaten  Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
Selain itu, alasan belum menikah yang dimaksud adalah ketika orang tua merasa khawatir terhadap anak perempuannya yang belum menikah, sedangkan usia orang tua semakin  bertambah atau karena  anaknya  yang  lain  semuanya telah  menikah. Sehingga dilakukan  musyawarah dengan para ahli waris agar rumah orang tua diberikan kepada anak perempuan yang belum menikah, dengan tujuan apabila suatu saat menikah maka ia telah memiliki rumah sendiri. 58

## 7. Ahli Waris laki-laki Terlebih Dahulu Telah Mengambil Bagiannya
Mengambil  bagian  dari  harta  orang  tua  dalam  pandangan  masyarakat  di Kecamatan Ponre dapat terjadi kapan saja  bahkan ketika orang tua masih  hidup, tetapi hal  itu  dihitung  sebagai  bagian  warisan  yang  telah  diambil. Hal  tersebut  biasanya dilakukan  ketika  dalam  keadaan  mendesak  dan  dibutuhkan  biaya  segera,  seperti  biaya pendidikan  sehingga  perlu  untuk  menjual  harta  seperti  sawah  atau  kebun.  Bagi masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  pendidikan  untuk  ke  jenjang  S1  dan  seterusnya dominan  hanya  dilakukan  bagi  anak  laki-laki,  sedangkan  bagi  anak  perempuan pendidikan  yang  ditempuh  umumnya  hanya  sampai  pada  tingkat  SMA.  Hal  itu  terjadi karena  adanya  anggapan  masyarakat  bahwa  anak  perempuan  lebih  baik  secepatnya menikah dan dikhawatirkan jika pendidikannya terlalu tinggi orang akan merasa segan dan malu untuk melamar karena menganggap tidak sekufu. 59
Menempuh  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  tentu  membutuhkan  biaya yang  lebih  banyak,  sehingga  seringkali  orang  tua  lebih  banyak  menjual  harta  untuk memenuhi  kebutuhan  biaya  pendidikan  anaknya  sehingga  yang  tersisa  hanya  sedikit. Karena  hal tersebut, anak perempuan  yang tidak  melanjutkan pendidikan dan  memilih untuk  segera  berkeluarga  atau  hanya  tinggal  bersama  orang  tua.  Maka,  dialah  yang  di priorotaskan  untuk  mewarisi  rumah  orang  tuanya,  karena  saudara  laki-lakinya  terlebih dahulu telah mengambil bagian untuk biaya pendidikannya. 60
Selain  itu, Menurut Dahri  mengambil  bagian dapat terjadi ketika anak  laki-laki ingin menikah. Dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Ponre, jika anak laki- laki yang akan dinikahkan umumnya membutuhkan uang yang banyak untuk kebutuhan uang panaik dan biaya walimah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali harus dengan  menjual  harta  orang  tua.  Berbeda  ketika  anak  perempuan  yang  hendak dinikahkan karena dia yang diberikan uang panaik sehingga jarang harus menjual harta orang  tua. Terlebih  jika  yang  tersisa  hanya  rumah,  maka  sudah  sewajarnya  anak perempaunlah  yang  berhak  mewarisi  rumah  sebagai  bagiannya,  kecuali  jika  mereka bersepakat menentukan yang lain. 61
58 Hamang (76 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.
59 Ali  Rusdi  (57  Tahun),  Salah  satu  Kepala  Dusun  di  Desa  Mappesangka  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
60 Bukhari (62 Tahun), Kepala Dusun Palacari Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
61 Dahri  (51  Tahun),  Imam  Desa  Salebba  Kecamatan  Ponre  Kabupaten  Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
Bentuk  Keadilan  Pembagian  Warisan  jika  Dikaitkan  dengan  Bagian  Warisan Anak Perempuan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone 1. Dilakukan Berdasarkan Kesepakatan
Apabila  berpatokan  pada  ketentuan  yang  ada  dalam  ilmu farāiḍ ,  maka pembagian  harta  waris  seharusnya  mutlak  berdasarkan  pada  ketentuan  2:1.  Namun berbeda  dengan  sistem  pembagian  harta  waris  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Kecamatan Ponre yang hanya didasarkan pada kesepakatan ahli waris. Pembagian harta waris  ditempuh  dengan  jalan  musyawarah  tidak  lain  daripada  menjaga  nama  baik keluarga  dalam  pandangan  masyarakat,  karena  adanya  kekhawatiran  jika  pembagian yang dilakukan berdasarkan hukum farāiḍ terdapat ahli waris yang tidak menerimanya, selain  itu  dengan  jalan  musyawarah  maka  para  ahli  waris  juga  dapat  mengutarakan pendapat  masing-masing. 62 Sehingga  bagaimanapun  keputusan  yang  dihasilkan  dari hasil musyawarah tersebut, jika disepakati maka dianggap sebagai sebuah keadilan.
2. Bagian yang Diperoleh Sewajarnya dan Tidak Melebihi yang Seharusnya
Tujuan dilakukannya pembagian harta waris adalah agar bagian yang diperoleh ahli  waris  dapat  diketahui  dengan  pasti  dan  tidak  melebihi  bagian  yang  seharusnya didapatkan.  Dalam  praktek  pembagian  harta  waris  masyarakat  di  Kecamatan  Ponre ukuran sewajarnya diperoleh dengan melihat kondisi ahli waris serta besaran tanggung jawab  masing-masing,  dengan  tetap  merujuk  pada  pembagian  2:1  dalam  hukum  waris Islam. 63 Ukuran  sewajaranya  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  bagian  perolehan  ahli waris adalah bagian yang bersifat variatif dan tidak objektif berdasarkan hukum farāiḍ. Sedangkan  bagian  seharusnya  yang  dimaksud  bahwa,  walaupun  dalam  tradisi  tersebut anak perempuan diprioritaskan bagian warisannya adalah rumah. Namun, perbandingan antara  bagian  yang  diperoleh  antara  ahli  waris  anak  laki-laki  dan  ahli  waris  anak perempuan  seharusnya  lebih  banyak  yang  diperoleh  oleh  ahli  waris  anak  laki-laki, karena memiliki taggung jawab yang lebih besar.
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  Muh.  Nasir  bahwa  dalam  tradisi  pembagian tersebut, pada dasarnya besaran bagian yang diperoleh adalah hasil dari kesepakatan dan itulah yang menjadi ukuran sewajarnya dan seharusnya. 64 Dengan kata lain, bagian yang diperoleh  dijadikan  sebagai  suatu  keadilan,  karena  disandarkan  pada  kesepakatan  para ahli waris.
3. Tradisi Pembagian Waris yang Dianggap Baik
Eksistensi  dan  bertahannya  sebuah  tradisi,  tentu  didasarkan  karena  pandangan bahwa  tradisi  tersebut  dianggap  masih  cocok  dan  relevan  untuk  diterapkan  sesuai dengan  kondisi  sosial  masyarakat  yang  bersangkutan.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam tradisi  yang  baik  dan  dapat  dipertahankan  yakni  selama  tidak  bertentangan  dengan hukum  Islam  dan  tidak  merugikan  atau  menzalimi  pihak  siapapun  dalam  hal  ini  tetap dapat mewujudkan rasa keadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  tradisi  warisan  di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dianggap baik karena:
62 Bukhari (62 Tahun), Kepala Dusun Palacari Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
63 Marratang  (39  Tahun),  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)Kecamatan  Ponre  Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.
64 Muh. Nasir (64 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa Turu Adae Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
a. Dilakukan dengan jalan musyawarah, sehingga para ahli waris dapat mengeluarkan semua  pendapatnya,  dengan  demikian  keputusan  yang  dibuat  tidak  ada  unsur pemaksaan  atau  superioritas  dalam  pembagiannya,  tetapi  yang  ada  hanya assitujungeng,  asitinajang,  assisompungeng  lolo dan  prioritas  kepada  anak perempuan  untuk  mewarisi  rumah  sebagai  bagian  dari  sebuah  tradisi. 65 Sehingga dengan jalan musyawarah tersebut, kemungkinan terjadinya konflik sangat kecil.
b. Antara  ahli  waris  anak  laki-laki  maupun  perempuan,  memiliki  kedudukan  yang sama dan keputusan yang mencul berdasarkan hasil kesepakatan. 66 Walaupun anak perempuan  diprioritaskan  dan  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk  mewarisi rumah, tetapi  hal tersebut bukan  berarti  membedakan atau adanya perlakuan  yang tidak  seimbang,  tetapi  karena  pada  dasarnya  prioritas  tersebut  memang  lahir  dari proses  serta  adanya  pertimbangan-pertimbangan  yang  muncul  ketika  dilakukan pembagian.
c. Walaupun  dilakukan  atas  dasar  sebuah  tradisi  secara  turun-temurun.  Namun, masyarakat  di  Kecamatan  Ponre  yang  100%  beragama  Islam,  tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam. 67 Meskipun tidak  diterapkan  secara  eksplisit,  tetapi  secara  subtantif  ketentuan  yang  ada  di dalamnya diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam praktek pembagiannya yang mengutamakan  bagian  perolehan  ahli  waris  anak  laki-laki  lebih  banyak  daripada bagian  perolehan  anak  perempuan.  Terlebih  adanya  sebuah  prinsip  pembagian bahwa, uruwane mallempa, makkunrai  mancujung sehingga secara tidak  langsung menerapkan prinsip pembagian 2:1.
d. Mudah  untuk  diterapkan,  tidak  seperti  dalam  hukum  waris  Islam  yang membutuhkan  perhitungan  secara  rinci  dan  hanya  akan  lebih  mudah  dan  efektif jika  yang  dibagi  dalam  bentuk  uang.  Di  sisi  lain,  pembagian  dengan  jalan musyawarah  digunakan  karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  ilmu farāiḍ yang didukung kondisi realitas  masyarakat  yang  membagi  harta waris  yang umunya masih dalam bentuk aslinya yakni berupa sawah, kebun dan rumah . 68
e. Sangat  jarang  ditemui  adanya  konflik  antara  para  ahli  waris  dan  jika  ada  terjadi maka  sangat  jarang  muncul  di  permukaan  dan  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan. 69 Apabila  tidak  mampu  diselesaikan  dalam  keluarga,  kemudian dibawa  ke  pemerintah  setempat.  Namun,  jika  tidak  juga  ditemukan  solusinya, sebagai  jalan  terakhir  menyelesaikannya  melalui  meja  hijau.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Marjum  bahwa  jika  terjadi  mengenai  pembagian  warisan,  maka sebisa  mungkin  dan  setinggi-tingginya  persolan  tersebut  dibawa  sampai  tingkat
65 Ali  Rusdi  (57  Tahun),  Salah  satu  Kepala  Dusun  di  Desa  Mappesangka  Kecamatan  Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 08 Maret 2020.
66 Bondeng (55 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Watangponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
67 Lihat. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kecamatan Ponre dalam Angka 2019 , h. 10.
68 Tahang(50 Tahun), Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
69 Tahang(50 Tahun), Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
desa  dan  diupayakan  untuk  penyelesainnya  hanya  sampai  pada  tingkat  desa  dan diupayakan supaya tidak sampai di pengadilan.” 70

## 4. Anak Perempuan Lebih Banyak Berperan dalam Merawat Orang Tua
Setelah  dilakukan  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa,  dalam  kondisi  sosial masyarakat  di  Kecamatan  Ponre,  secara  umum  anak  perempuan  lebih  banyak  tinggal bersama  dengan  orang  tuanya  sehingga  lebih  banyak  berperan  dalam  merawat  orang tua.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  tidak  hanya  ketika  dalam  keadaan  sakit,  tetapi berlangsung sejak lama mulai ketika orang tua masih dalam keadaan sehat sampai pada meninggalnya. Sedangkan peran anak laki-laki umumnya lebih banyak berperan dalam mencari  nafkah,  terlebih  jika  telah  menikah  dan  memiliki  tempat  tinggal  sendiri, sehingga perannya tentu saja berbeda dengan yang tinggal bersama orang tua. 71
Oleh  sebab  itu,  karena  peran  anak  perempuan  yang  bersama  orang  tua  lebih dominan,  sehingga  hal  tersebut  dipandang  sebagai  suatu  hal  yang  adil  jika  rumah tersebut  diwarisi  anak  perempuan.  Bahkan,  berhak  juga  untuk  mendapatkan  harta warisan  yang  lain  jika  pewaris  banyak  meninggalkan  harta  waris. 72 Tetapi  jumlahnya tentu lebih sedikit dari bagian yang diperoleh ahli waris lain.

## 5. Memberikan Peluang yang Sama Bagi Para Ahli Waris untuk Mewarisi Rumah
Pembagian harta warisan dalam sistem hukum waris Islam memberikan peluang yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta waris sesuai dengan  ketentuan  bagiannya  dalam furūḍul  muqaddarah. Begitu  juga  dalam  tradisi pembagian  harta  waris  pada  masyarakat  di  Kecamatan  ponre,  memberikan  peluang sama  antara  ahli  waris  laki-laki  atau  perempuan,  tetapi  yang  membedakannya  dengan hukum  waris  Islam,  bahwa  dalam  tradisi  tersebut  secara  khusus  terdapat  prioritaskan kepada ahli waris anak perempuan untuk mewarisi rumah.
Menurut  Abustang,  ahli  waris  anak  perempuan  lebih  di  prioritaskan  mewarisi rumah  karena  didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  dengan  melihat  kondisi realitas  yang  ada  terhadap  ahli  waris  anak  perempuan,  terutama  jika  tinggal  bersama orang tua. Terlebih jika ahli waris anak laki-laki yang bersama dengan ahli waris anak perempaun  telah  hidup  mapan  sehingga  tidak  lagi  terlalu  mempersoalkan  untuk mewarisi rumah. 73
Sekilas  terlihat  bahwa  tradisi  pembagian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Kecamatan  Ponre,  seolah-olah  tidak  memberikan  peluang  yang  sama  karena  anak perempuan  lebih  diprioritaskan.  Tetapi  jika  ditelaah  lebih  dalam  mengenai  sistemnya, maka  peluang  sama  yang  dimaksudkan  bahwa  ahli  waris  anak  laki-laki  juga  memiliki kesempatan  dan  berpeluang  mewarisi  rumah  jika  sebab  yang  ada  memungkinkan demikian.  Sedangkan  kesamaan  yang  dimaksud  adalah  sama-sama  dapat  mewarisi rumah. Dari beberapa bentuk keadilan di atas, secara umum intisari bentuk keadilannya
70 Marjum (35 athun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.
71 Marratang  (39  Tahun),  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)Kecamatan  Ponre  Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.
72 Abd. Aziz (67 Tahun), Salah satu Tokoh masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.
73 Abustang  (63  Tahun),  Imam  Dusun  Ciro  Desa  Bolli  Kecamatan  Ponre  Kabupaten  Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 07 Maret 2020.
dapat dilihat  melalui proses pelaksanaannya  yang dilakukan dengan  jalan  musyawarah dengan mengutamakan prinsip assitujungeng, asitinajang, assisompungeng lolo

## D. PENUTUP Kesimpulan
Berdasrkan hasil wawancara dan observasi mengenai tradisi warisan masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, kaitannya dengan hukum Kewarisan Islam, maka secara  eksplisit  tidak  sesuai  dengan  hukum farāiḍ karena  dilakukan  dengan  cara tasāluh ,  dan  secara  tekstual  bertentangan  dengan  nash.  Tetapi,  secara  kontekstual memiliki keterkaitan karena pada dasarnya tujuanya sama, yakni agar terwujudnya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi para ahli waris. Sehingga diperbolehkan, karena selaras dengan  tujuan  pembentukan  hukum  Islam,  yakni  agar  terwujudnya  kemaslahatan sebagaimana  dalam  konsep maqashid  al-Syari‟ah .  Rumah  diperuntukkan  kepada  anak perempuan  dalam  tradisi  waris  masayarakat  Kecamatan  Ponre,  didasarkan  pada beberapa alasan  yang  menjadi pertimbangan,  dengan  melihat kondisi realitas para ahli waris.  Sehingga  pembagian  harta  waris  tidak  hanya  melihat  dari  besaran  bagian  atau jumlah  yang  diperoleh  ahli  waris,  melainkan  mempertimbangkan  hak  dan  tanggung jawab  serta  manfaatanya  bagi  para  ahli  waris.  Adapun  bentuk  keadilannya,  yakni  jika ketentuan  yang  dihasilkan  disepakati.  Dalam  hal  ini,  dilakukan  dengan  pertimbangan aspek  keadilan  yang ada kemudian disepakati  bersama oleh para ahli waris serta tidak menimbulkan adanya konflik bagi para ahli waris.

## Saran
Sebaiknya  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  serta  pihak  terkait,  dapat memberikan penyuluhan  mengenai  hukum kewarisan Islam.  Agar tradisi warisan  yang ada  memiliki  sinkronisasi  yang  signifikan  dengan  hukum  kewarisan  Islam.  Selain  itu, rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi warisan di Kecamatan Ponre, yang dilakukan  dengan  jalan  musyawarah  oleh  para  ahli  waris  agar  benar-benar  dapat menghasilkan  kesepakatan  dan  keputusan  yang  adil  tanpa  mengabaikan  hak  yang seharusnya diperoleh ahli waris, agar pembagian tersebut dapat diterima dengan ikhlas berdasarkan pada kerelaan yang sesungguhnya tanpa adanya unsur pemaksaan maupun intimidasi.  Terlepas  dari  tradisi  tersebut,  hukum  kewarisan  Islam  juga  sangat  penting untuk  diperhatikan  dan  dikembangkan,  karena  sebagai  umat  Islam,  sudah  seharusnya untuk mempelajari ilmu farāid agar dapat mengaplikasikan dan mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syariat

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  M.  Toha. Pembahasan  Waris  dan  Wasiat  Menurut  Hukum  Islam . Yogyakarta: [t.p], 1976.
Aburaera,  Sukarno  dkk.. Filsafat  Hukum:  Teori  dan  Praktek, Edisi  Pertama . Cet.  IV; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
Ali,  Zainuddin. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia. Cet.  II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kecamatan Ponre dalam Angka 2019 .
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press,  2001.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)
Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin
Kementerian  Agama  RI. al-Qur‟an  Terjemah  dan  Tajwid .  Cet.  I;  Bandung:  Sygma,
2014.
Lubis,  Suharwandi  K.  dan  Komis  Simanjuntak. Hukum  Waris  Islam:  Lengkap  dan Praktis . Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999. Mubarok,  Jaih. Kaidah  Fiqh:  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi, Edisi  I.  Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. 2002.
Nasution,  Amin  Husein. Hukum  Kewarisan:  Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran Mujtahid  dan  Kompilasi  Hukum  Islam .  Cet  III;  Kota  Depok:  PT  Rajagrafindo Persada, 2014.
Pongoliu,  Hamid.  “Wujud  Keadilan  dalam  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam”, al- Manhāj, vol.  6  no.  2.  Juli  2012.  http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index. php/ah/article/view/1042/795.
Rifenta,  Fadlih.  “Konsep  adil  dalam  Hukum  Waris  Islam”, Trafficking  In  The Perspective Of islamic Law And The Draft  Criminal  Code, vol. 13 no. 1. April 2019.  http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/211 7/1669.
Rofiq,  Ahmad. Fiqh  Mawaris, Edisi  Revisi . Cet.  V;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012.
Sembiring,  Rosindar. Hukum  Keluarga:  Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan, Edisi 1. Cet. 2; Rajawali Pers, 2017.
Supardin. Fikih  Mawāriṡ  &  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Studi  Analisis Perbandingan. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016. Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam . Cet. IV: Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
Zamzami, Mukhtar. Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, Edisi Pertama . Cet. I; Jakarta Prenada Media Grup, 2013. az-Zuhailiy, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmy wa-Adillatuh, Juz VIII. Dār al-Fikr, 1989.