## PENGARUH TINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA TERHADAP KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA
The Impact of Ease of Doing Business Indicators on the Performance of Indonesia’s Export and Import
Niken Larasati Abimanyu 1 , Christina Ruth Elisabeth L. Tobing 2 1,2 Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya IV No.4, Jakarta Pusat, Indonesia Email : nikenlarasatiabimanyu@ymail.com
Naskah Diterima: 03/10/2022; Naskah Direvisi: 07/03/2023; Disetujui Diterbitkan: 26/06/2023; Diterbitkan Online: 31/07/2023

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  dampak  tingkat  kemudahan  berusaha  terhadap kinerja  ekspor  dan  impor  Indonesia  pada  periode  tahun  2015  hingga  2020.  Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai ekspor dan nilai impor Indonesia terhadap 116 negara trading  partner .  Metode  yang  digunakan  adalah  regresi  data  panel  statis menggunakan random  effect  model .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat kemudahan  berusaha  Indonesia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja ekspor  dan  impor.  Indikator starting  a  business dan trading  across  borders tidak berdampak terhadap ekspor dan impor.  N a m u n m easurement pada  indikator trading across  borders yang  mengukur  proses  logistik  kegiatan  ekspor  berpengaruh  positif terhadap  ekspor  dan measurement yang  mengukur  proses  logistik  kegiatan  impor berpengaruh positif terhadap  impor.  Perbaikan tingkat kemudahan berusaha diperlukan untuk  mengurangi  waktu  dan  biaya  yang  menjadi  penyebab  tingginya trade  cost pada proses logistik kegiatan ekspor dan impor.
Kata Kunci: Kemudahan Berusaha, Ekspor, Impor, Model Efek Acak

## Abstract
This  study  discusses  the  impact  of  ease  of  doing  business  indicator  on  Indonesian exports and imports with a time period from 2015 to 2020. The dependent variable in this study is the value of Indonesia's export and import of 116 trading partner countries. The method  used  is  static  panel  data  regression  using  a  random  effect  model.  The  results showed that the average score of the ease of doing business indicator in Indonesia as a whole had a positive and significant effect on export and import. The indicators of starting a business and trading across borders have no impact on exports and imports. However the  measurement  on  the  trading  across  borders  indicator  which  measures  the  logistics process of export  activities  has  a  positive  effect on  exports,  while  the measurement that measures  the logistics  process  of  import  activities  has  a  positive  effect  on  imports. Improvements in the score of the ease of doing business are needed to reduce time and costs which are the cause of high trade costs in the logistics process of export and import activities.
Keywords : Ease of Doing Business, Exports, Imports, Random Effect Models JEL Classification : F10, F11, F12, F13

## PENDAHULUAN
Perubahan  kapasitas  ekspor  dan impor  salah  satunya  dipengaruhi  oleh infrastruktur sosial. Tridico (2007) menyebutkan  kapasitas  ekspor  memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi  dimana  hal  tersebut  salah satunya  didukung  oleh  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).  Kualitas  regulasi  yang tercermin dari kebijakan yang  ditetapkan oleh  lembaga  pemerintah  dalam  suatu negara  merupakan  salah  satu  dari infrastruktur  sosial    (Hall  dan  Jones, 1999).  Pada  tahun  2020  Indonesia memiliki pangsa ekspor barang dan jasa terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)
paling  rendah  diantara  semua  kelompok negara pendapatan yaitu sebesar 17,17%  (Gambar  1  (a)).  Sedangkan  dari tahun  2015  hingga  2020 share impor barang  dan  jasa  Indonesia  merupakan yang terendah diantara semua kelompok negara  pendapatan  dan  di  tahun  2020 memiliki  pangsa  impor  sebesar  16,02% (World  Bank,  2022a)  (Gambar  1  (b)). Pencapaian  tingkat  perekonomian  suatu negara khususnya perdagangan internasional  salah  satunya  dapat  dilihat dari  perolehan  peringkat  kemudahan berusaha  ( ease  of  doing  business / EODB),  yang  merupakan  salah  satu instrumen  dalam  mengukur  infrastruktur sosial.
(a) Ekspor
(b) Impor

## Gambar 1. Persentase Ekspor dan Impor Barang dan Jasa terhadap PDB
(dalam %)
Sumber : World Bank (2022a)
Peringkat  kemudahan  berusaha merupakan  penilaian  yang  diberikan oleh  World  Bank  atas  kemudahan melakukan bisnis atau kemudahan berusaha.  Pemeringkatan  kemudahan berusaha  memotivasi  negara  untuk melakukan  reformasi  regulasi  sehingga dapat  merangsang  dinamika  persaingan sebagai  akibat  kebijakan  yang  dibuat (Doshi dkk, 2019). Indonesia merupakan salah  satu  dari  190  negara  yang berpartisipasi  dalam  penilaian  indikator EODB. Skor EODB Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap dari  tahun  2015  hingga  tahun  2020 (Gambar  2).  Pada  tahun  2020,  skor EODB  Indonesia  berada di  angka  69,58 dibanding  skor  yang  didapat  sebesar 61,85  pada  tahun  2015.  Indonesia
menempati  urutan  ke-4  dengan  skor 69,58  setelah  kawasan  Amerika  Utara (81,82);  Uni  Eropa  (76,60);  serta  Eropa (Non-UE) dan Asia Tengah (74,34) pada tahun 2020. Indikator kemudahan berusaha  mengalami  diskontinu  pada tahun 2021 dan berubah menjadi proyek Business  Enabling  Environment  (BEE) yang hingga saat ini sedang dikembangkan oleh World Bank
(worldbank.org,  2022).  Hal  tersebut bertujuan untuk mempertajam pengukuran indikator  agar  menjadi  lebih akurat  dan  objektif  tidak  hanya  berfokus pada business  regulations namun  juga seimbang terhadap implementasi pelayanan publik dan menciptakan indikator  efisiensi  melalui  survei  pada tingkat firm-level .
Gambar 2. Indikator EODB Indonesia terhadap Kawasan Regional Lain
Sumber: World Bank (2022a), diolah
Kegiatan ekspor dan impor menghasilkan  keuntungan  perdagangan atau gains from trade bagi suatu negara.
Berdasarkan  teori  klasik  David  Ricardo, gains from trade dihasilkan dari keunggulan  komparatif  yang  dimiliki masing-masing  negara  sehingga  barang yang  diperdagangkan  antar  dua  negara adalah  dua  jenis  barang  berbeda  atau disebut  sebagai inter  industry  trade .
Padahal  dalam  kenyataannya  tidak semua  negara  memiliki  spesialisasi produksi  yang  berbeda  satu  sama  lain, adakalanya  terdapat  beberapa  negara yang memiliki spesialisasi produksi pada industri  yang  sama.  Kondisi  tersebut disebut  sebagai intra-industry  trade (Melitz  dan  Trefler,  2012). Menurut Forstner  dan  Ballance  dalam  Sawyer dan  Sprinkle  (2012),  perdagangan  intra- industri  dari  tahun  1970  ke  tahun  2000 meningkat cukup signifikan sebesar 19% hingga  39%  pada  kelompok  negara developing  countries dan developed economies .  Menurut  Melitz  dan  Trefler (2012), gains  from  trade diperoleh melalui perdagangan intra-industri dimana  produsen  bergantung  kepada economies of scale dan melihat kecenderungan konsumen menyukai variasi barang atau disebut sebagai love- of-variety  gains dalam New  Trade Theory .  Dengan  demikian,  produsen
perlu  mencapai  volume  produksi  yang diperlukan untuk menutup biaya. Setelah New  Trade  Theory ,  menurut  Melitz (2003), economies of scale juga memerlukan efisiensi di dalam perusahaan  dan  pada  kenyataannya antar-perusahaan memiliki heterogenitas faktor  produksi  yang  berbeda-beda. Untuk  itu,  dalam “New”  New  Trade Theory dijelaskan bahwa realokasi antar- perusahaan  untuk  mencapai  efisiensi melalui  perpindahan  ( shifting )  faktor produksi  dari  perusahaan  kecil  yang kurang  produktif  ke  perusahaan  besar yang  lebih  produktif  diperlukan  untuk menghadapi trade exposure . Perusahaan  yang  berkinerja  lebih  baik berkembang  dan  berekspansi  ke foreign markets dan  menjadi  eksportir.  Hasil  45 studi empirik dari 33 negara menemukan bahwa  perusahaan  eksportir  memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibanding perusahaan non- eksportir/ nontraders (Wagner, 2005).
Salah  satu trade  exposure yang memengaruhi perpindahan faktor produksi  dalam  rangka  efisiensi  antar perusahaan  adalah trade  cost yang muncul  dalam  proses trade  facilitation pada kegiatan ekspor dan impor barang. Peningkatan trade  facilitation dapat memiliki  efek  yang  relatif  besar  pada ekspor  (Djankov  dkk,  2006).  Koordinasi
dan  harmonisasi  regulasi  perdagangan dan kepabeanan lintas negara merupakan  aspek  penting  dalam trade facilitation .  Prosedur  dan  dokumentasi perdagangan  dapat  menjadi  hambatan utama  dalam  kegiatan  ekspor  dan impor (ADB  &  ESCAP,  2013).  Hambatan tersebut  dapat  meningkatkan trade  cost perusahaan  baik  perusahaan traders (eksportir dan importir) maupun perusahaan yang ingin masuk ke foreign markets .  Studi  2015, trade  cost bisa setara  dengan  134%  tarif ad  valorem pada produk di negara high- income dan 219% tarif di negara developing countries (WTO, 2015).
Dengan melihat literatur sebelumnya,  peneliti  mengidentifikasi perlunya  penelitian  terkait  dampak  dari kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB)  Indonesia  terhadap kinerja  ekspor  dan  impor  Indonesia. Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  dikarenakan  penelitian  lain lebih  banyak  membahas  dampak  EODB terhadap pertumbuhan ekonomi (Hanusch,  2012;  Ani,  2015;  Adepoju, 2017), foreign direct investment atau FDI (Jayasuriya, 2011; Corcoran & Gillanders,  2012;  Hossain  dkk,  2018; Putra,  2019)  dan firm  creation (Canare, 2018;  Yunita,  2020).  Penelitian  dampak EODB  dalam  perekonomian  sangat
jarang  dilakukan  terhadap  perdagangan internasional atau ekspor dan impor.
Selain  itu,  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  mencakup  ekspor dan  impor  barang  negara  Indonesia secara  keseluruhan.  Penelitian  lain menggunakan  volume  perdagangan  tiap negara sebagai variabel dependen (Hoekman  &  Nicita,  2011).  Selain menggunakan indeks EODB secara rata- rata  penelitian  ini  juga  fokus  pada indikator  kemudahan  berusaha  atau EODB  terkait  perdagangan  internasional untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih akurat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  berbentuk  data  panel periode  tahun  2015  hingga  2020.  Data yang diambil bersumber dari World Bank terkait  indikator  kemudahan  berusaha ( ease  of  doing  business ) trading  across borders dan starting a business , pertumbuhan PDB per kapita, net inflows FDI,  PDB  per  kapita,  populasi,  inflasi, dan  nilai  tukar  nominal  (World  Bank, 2022a;  World  Bank,  2022b);  World Integrated  Trade  Solution  (WITS)  dan United  Nation  Commodity  Trade  (UN Comtrade)  terkait  nilai  ekspor  dan impor (UN  Comtrade,  2022);  dan  World  Trade Organization  (WTO)  terkait  tarif  (WTO, 2022).
Variabel dependen (y) yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah nilai  ekspor  dan impor  barang  Indonesia (i) ke 116 negara trading partner (j) pada tahun  t.  Pengambilan  sampel  negara trading  partner dibatasi  dikarenakan tidak  lengkapnya  data  dari  sebagian besar  negara  lain.  Adapun  periodisasi hanya  diambil  sebanyak 6  (enam)  tahun karena  data  skor  indikator  kemudahan berusaha  untuk trading  across  borders sebagai variable  of  interest mengalami penambahan measurement di  tahun 2016  menjadi  sebanyak  8  (delapan) measurement dari sebelumnya 4 (empat) measurement .  Metodologi measurement trading  across  borders di  tahun  2016 tersebut  merupakan  data  dari  tahun 2015  hingga  2020  dengan  8  (delapan) measurement (DB16-20  methodology) yaitu cost  to  export untuk documentary compliance (CEDC it ); cost  to  export untuk border  compliance (CEBC it ); cost to impor t untuk documentary compliance (CIDC it ); cost  to  import untuk border compliance (CIBC it ); time to export untuk documentary  compliance (TEDC it ); time to  export untuk border  compliance (TEBC it ); time to import untuk documentary  compliance (TIDC it );  dan time  to  import untuk border  compliance (TIBC it ). Sedangkan measurement trading across borders DB06-15
methodology  mencakup  data  dari  tahun 2006  hingga  2015  yang  terdiri  dari cost to  export , cost  to  import , time  to  export , dan time  to  import tanpa  adanya breakdown terkait document dan border compliance
untuk semuanya.
Perhitungan skor pada 2 (dua) measurement indikator kemudahan berusaha  untuk trading  across  borders menggunakan metode sederhana perhitungan  rata-rata  ( simple  average ) dengan  menghitung  rata-rata  dari  8 (delapan) sub- measurement dan membaginya ke dalam 2 (dua) measurement atau  dua  variabel  yang masing-masing berkaitan dengan proses logistik  pada  kegiatan  ekspor  dan  satu lagi pada kegiatan impor.
Selain  indikator trading  across borders dan starting  a  business sebagai variable  of  interest ,  variabel  independen lain  sebagai  variabel  kontrol  terdiri  dari pertumbuhan  PDB  per  kapita  dan net inflows FDI  negara  i,  serta  PDB  per kapita,  populasi,  inflasi,  nilai  tukar nominal,  dan  tarif  untuk  negara  j. Menurut Tridico (2007)  kapasitas  ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,  sehingga  pertumbuhan  PDB per  kapita  negara  i  diambil  sebagai variabel  kontrol.  Selain  itu,  PDB  per kapita  dan  populasi  negara  j  juga dimasukkan  ke  dalam  model  karena
dapat  melihat  permintaan  pasar  akan produk  ekspor  dan  impor  sehingga membentuk market  size industri  (Melitz, 2003).  Sedangkan net  inflows FDI negara i didasari dari penelitian Fontagne (1999)  yang  menyatakan  bahwa inflows FDI  mampu  mempengaruhi  ekspor  dan impor melalui daya saing.  Inflasi merupakan variabel untuk melihat tingkat kenaikan harga yang diukur berdasarkan indeks  harga  konsumen  di  negara  j, Dengan demikian dapat diketahui apakah  variabel  tersebut  memengaruhi ekspor  dan impor  di  negara i  atau  tidak. Menurut  penelitian  Abidin  dkk  (2013), tingkat  inflasi  negara trading  partner pada  negara  OKI  (Organisasi Kerjasama Islam) berdampak positif terhadap ekspor negara  asal  Malaysia. Di  sisi  lain,  nilai tukar  nominal  masing-masing  negara  j terhadap  USD  juga  dimasukkan  ke dalam  model penelitian.  Volatilitas  nilai tukar nominal  berpengaruh negatif signifikan  terhadap  perdagangan  (Bini- Smaghi, 1991).  Adapun  tarif  merupakan salah satu  hambatan  perdagangan  dan trade cost bagi eksportir. Penerapan tarif menurunkan kapasitas ekspor di ASEAN- 5 (Asirvatham dkk, 2017).
Metode  analisis  kuantitatif  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah regresi data panel statis  dengan metode Random  Effect  Model (RE).  Model  RE
atau bisa disebut sebagai Error Component  Model (ECM)  menggunakan teknik metode Generalized Least Square (GLS)  dalam  proses  regresi.
Metode GLS tersebut tidak mengharuskan  model random  effect melalui  uji  heteroskedastisitas  dan  uji autokorelasi sebagai syarat dalam melakukan  uji  asumsi  klasik  karena keduanya  lebih  ditujukan  untuk  analisis regresi linear berganda dengan menggunakan pendekatan Ordinary Least  Square (OLS).  Oleh  karena  itu, model ini melalui tahapan uji multikolinearitas  dengan  menggunakan metode Pearson Correlation yang ditujukan untuk melihat kekuatan korelasi dan  arah  pada  hubungan  linear  antar dua  variabel.  Menurut  Booth  dkk  dalam Dormann dkk (2013), nilai ambang batas yang  menyatakan  bahwa  kedua  variabel dapat  memiliki  tingkat  korelasi  yang tinggi  jika  nilai  koefisien  korelasi  (r) memiliki nilai lebih dari 0,7.
Sebelum  memilih  RE  sebagai metode  analisis,  model  penelitian  perlu diregresikan dengan menggunakan metode Pooled  Least  Square (PLS)  dan Fixed  Effect  Model (FE).  Dari  model PLS, FE, dan RE lalu dilakukan uji Chow untuk  menentukan  apakah  model  PLS atau  FE  yang  terbaik,  lalu  setelah  itu dilakukan uji Hausman untuk
menentukan  apakah  model  FE  atau  RE yang  terbaik,  dan  terakhir  dilakukan  uji Lagrange Multiplier untuk melihat apakah model PLS atau RE yang terbaik. Model RE digunakan sebagai alternatif metodologi  pada  metode  panel  statis apabila  asumsi  model  PLS  dan  FE  tidak diterima  dalam  pengujian  data  panel. Pada  penelitian,  taraf  nyata  (α)  yang digunakan  dalam  uji  Chow,  Hausman, dan  Lagrange  Multiplier  adalah  sebesar 1%  (0,01).  Xiao  (2009)  menggunakan model  RE  dalam  penelitiannya  untuk
melihat dampak foreign direct investment (FDI)  terhadap  ekspor  dan  impor  di Tiongkok.  Selain  itu,  Asirvatham  dkk (2017)  juga  menggunakan  metode  RE untuk  meneliti  dampak  impor,  FDI,  dan tarif  terhadap  ekspor  di  negara  ASEAN- 5. Sebagai robustness check , Asirvatham  dkk  juga  menggunakan model  FE  untuk  membandingkan  hasil antara model RE dan FE.
Model-model yang dibangun pada penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:

## Model 1
Persamaan I:
𝑙𝑛𝐸 X ij 𝑡 = 𝑎 1 + 𝑥 1 * 𝐸𝑂𝐷𝐵 i 𝑡 + 𝑏 1 * 𝐴𝐺𝐺𝐷𝑃 i 𝑡 + 𝑐 1 * 𝐹𝐷𝐼 i 𝑡 + 𝑑 1 * 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 _ 𝐶𝑎𝑝 j 𝑡 + 𝑒 1 * 𝑙 n 𝑃𝑂𝑃 j 𝑡 + ƒ 1 * 𝑇𝑎𝑟iƒ j 𝑡 + 𝑔 1 * 𝐼𝑁𝐹 j 𝑡 + ℎ 1 * 𝑙𝑛𝐸 X 𝑅 j 𝑡 + s i 𝑡 .............................. (1) Persamaan II:
𝑙𝑛𝐼𝑀 ij 𝑡 = 𝑎 2 + 𝑥 2 * 𝐸𝑂𝐷𝐵 i 𝑡 + 𝑏 2 * 𝐴𝐺𝐺𝐷𝑃 i 𝑡 + 𝑐 2 * 𝐹𝐷𝐼 i 𝑡 + 𝑑 2 * 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 _ 𝐶𝑎𝑝 j 𝑡 + 𝑒 2 * 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 j 𝑡 + ƒ 2 * 𝑇𝑎𝑟iƒ j 𝑡 + 𝑔 2 * 𝐼𝑁𝐹 j 𝑡 + ℎ 2 * 𝑙𝑛𝐸 X 𝑅 j 𝑡 + s i 𝑡 .............................. (2) Model 2
Persamaan I:
𝑙𝑛𝐸 X ij 𝑡 = 𝑎 3 + 𝑥 3 * 𝐸𝑂𝐷𝐵 _ 𝑇𝐴𝐵 i 𝑡 + 𝑦 3 * 𝐸𝑂𝐷𝐵 _ 𝑆𝐵 i 𝑡 + 𝑏 3 * 𝐴𝐺𝐺𝐷𝑃 i 𝑡 + 𝑐 3 * 𝐹𝐷𝐼 i 𝑡 + 𝑑 3 * 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 _ 𝐶𝑎𝑝 j 𝑡 + 𝑒 3 * 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 j 𝑡 + ƒ 3 * 𝑇𝑎𝑟iƒ j 𝑡 + 𝑔 3 * 𝐼𝑁𝐹 j 𝑡 +
ℎ 3 * 𝑙𝑛𝐸 X 𝑅 j 𝑡 + s i 𝑡 ................................................................................................................. (3)
Persamaan II:
𝑙𝑛𝐼𝑀 ij 𝑡 = 𝑎 4 + 𝑥 4 * 𝐸𝑂𝐷𝐵 _ 𝑇𝐴𝐵 i 𝑡 + 𝑦 4 * 𝐸𝑂𝐷𝐵 _ 𝑆𝐵 i 𝑡 + 𝑏 4 * 𝐴𝐺𝐺𝐷𝑃 i 𝑡 + 𝑐 4 * 𝐹𝐷𝐼 i 𝑡 + 𝑑 4 * 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 _ 𝐶𝑎𝑝 j 𝑡 + 𝑒 4 * 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 j 𝑡 + ƒ 4 * 𝑇𝑎𝑟iƒ j 𝑡 + 𝑔 4 * 𝐼𝑁𝐹 j 𝑡 + ℎ 4 * 𝑙𝑛𝐸 X 𝑅 j 𝑡 + s i 𝑡 ................................................................................................................................................. (4) Model 3
Persamaan I:
𝑙𝑛𝐸 X ij 𝑡 = 𝑎 5 + 𝑥 5 * 𝑇𝐴𝐵 _ 𝐸𝑥𝑝 i 𝑡 + 𝑏 5 * 𝐴𝐺𝐺𝐷𝑃 i 𝑡 + 𝑐 5 * 𝐹𝐷𝐼 i 𝑡 + 𝑑 5 * 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 _ 𝐶𝑎𝑝 j 𝑡 +
𝑒 5 * 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 j 𝑡 + ƒ 5 * 𝑇𝑎𝑟iƒ j 𝑡 + 𝑔 5 * 𝐼𝑁𝐹 j 𝑡 + ℎ 5 * 𝑙𝑛𝐸 X 𝑅 j 𝑡 + s i 𝑡 .................................... (5) Persamaan II:
𝑙𝑛𝐼𝑀 ij 𝑡 = 𝑎 6 + 𝑥 6 * 𝑇𝐴𝐵 _ 𝐼𝑚𝑝 i 𝑡 + 𝑏 6 * 𝐴𝐺𝐺𝐷𝑃 i 𝑡 + 𝑐 6 * 𝐹𝐷𝐼 i 𝑡 + 𝑑 6 * 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 _ 𝐶𝑎𝑝 j 𝑡 + 𝑒 6 * 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 j 𝑡 + ƒ 6 * 𝑇𝑎𝑟iƒ j 𝑡 + 𝑔 6 * 𝐼𝑁𝐹 j 𝑡 + ℎ 6 * 𝑙𝑛𝐸 X 𝑅 j 𝑡 + s i 𝑡 ................................ (6)
Dimana 𝐸 X ij 𝑡
:  Nilai ekspor barang i ke negara trading partner 𝐼𝑀 ij 𝑡 :  Nilai impor barang i dari negara trading partner 𝐸𝑂𝐷𝐵 i 𝑡 :  Skor rata-rata  10 (sepuluh)  indikator kemudahan berusaha negara i pada tahun t (nilai 1-100) 𝐸𝑂𝐷𝐵 _ 𝑇𝐴𝐵 i 𝑡 :  Skor  kemudahan  berusaha  untuk  indikator Trading  Across  Borders
negara i pada tahun t (nilai 1-100)
𝐸𝑂𝐷𝐵 _S 𝐵 i 𝑡 :  Skor  kemudahan  berusaha  untuk  indikator Starting  a  Business negara i pada tahun t (nilai 1-100)
𝑇𝐴𝐵 _ 𝐸𝑥𝑝 i 𝑡 :  Skor  rata-rata  dari  4  (empat) measurement kemudahan  berusaha Trading  Across  Borders kegiatan  ekspor  negara  i  pada  tahun  t (TEDC it , TEBC it , CEDC it , CEBC it ) (nilai 1-100) 𝑇𝐴𝐵 _ Im 𝑝 i 𝑡 :  Skor  rata-rata  dari  4  (empat) measurement kemudahan  berusaha Trading  Across  Borders kegiatan  impor  negara  i  pada  tahun  t (TIDC it , TIBC it , CIDC it , CIBC it ) (nilai 1-100) AGGDP i 𝑡
:  Pertumbuhan PDB per kapita tahunan negara i pada tahun t (dalam %, berdasarkan constant local  currency )
FDI i 𝑡 :  Persentase net  inflows FDI  terhadap  PDB  negara  i  pada  tahun  t
(dalam %) GDP_Cap j 𝑡 :  PDB  per  kapita  negara  j  pada  tahun  t  (sesuai  harga  konstan  2016 dalam USD) POP j 𝑡 :  Total populasi negara j pada tahun t (dalam Jiwa)
Tarif j 𝑡 :  Tarif simple average MFN applied negara j pada tahun t (dalam %) INF j 𝑡 :  Inflasi negara j pada tahun t (dalam %)
EXR j 𝑡
:  Nilai  tukar  nominal  negara  j  terhadap  USD  pada  tahun  t  (dalam USD)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Model Ekonometrika
Model-model  ekonometrika  di atas  dibuat  untuk  mengukur  sejauh mana pengaruh variable of interest skor rata-rata indikator kemudahan berusaha secara keseluruhan (EODB it ), skor  indikator  kemudahan  berusaha trading  across  borders (EODB_TAB it ) dan  indikator starting  a  business
(EODB_SB it ), serta skor indikator kemudahan  berusaha trading  across borders yang  mengukur  proses logistik kegiatan ekspor (TAB_Exp it ) dan  impor (TAB_Imp it )  terhadap  ekspor  (EX ijt )  dan impor   Indonesia (IM ij t ). Pada prinsipnya variable  of  interest yang  ingin  diteliti dimulai dari indikator kemudahan berusaha  secara  umum  dengan  melihat dampak  indikator  kemudahan  berusaha
Pengaruh Tingkat Kemudahan Berusaha ..., Niken Larasati Abimanyu, Christina Ruth Elisabeth L. Tobing | 95
secara  keseluruhan  lalu  mengerucut kepada kemudahan berusaha per indikator  dan  terakhir  fokus  kepada  sub indikator dari indikator kemudahan berusaha trading  across  borders yang secara spesifik mengukur proses logistik kegiatan  ekspor  dan  impor  dimana  di dalamnya  mencakup  biaya  dan  waktu yang  diperlukan  selama  proses  logistik tersebut.  Selain  itu, variable  of  interest pada model penelitian juga dibuat dalam rangka robustness check terhadap kekokohan model.
Adapun untuk masing-masing indikator  kemudahan  berusaha  tidak semuanya diregresikan terhadap variabel  dependen,  hanya  2  (dua) indikator  kemudahan  berusaha  yaitu  (i) trading  across  borders (EODB_TAB it ) dan (ii) starting a business (EODB_SB it ). Kedua indikator tersebut diambil berdasarkan penelitian terdahulu. Menurut  Ani  (2015),  indikator trading across borders berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dampaknya  merupakan  paling  besar diantara  indikator-indikator  lain  yang signifikan  untuk  negara-negara  di  Asia. Indikator trading across borders merupakan indikator kemudahan berusaha paling signifikan mempengaruhi  FDI  di  27  negara  eks- sosialis  terutama  terkait  dengan  jumlah dokumen yang akan diekspor (Jovanovic
& Jovanovic, 2018). Dampak pengurangan  biaya  perdagangan  pada proses  logistik  ekspor  dan  impor  dalam indikator trading  across  borders juga memiliki  pengaruh  lebih  besar  terhadap volume perdagangan daripada hambatan  perdagangan  tarif  dan non- tariff  measures (NTM)  (Hoekman  & Nicita, 2011). Pentingnya melihat reformasi  regulasi  yang  mempengaruhi performa  ekonomi  suatu negara, negara perlu  melihat  dari  perspektif  entitas bisnis  salah  satunya  melalui  indikator kemudahan berusaha starting a business (Hanusch,  2012).  Indikator starting  a  business merupakan  indikator yang  memiliki  dampak  paling  tinggi terhadap keberhasilan reformasi regulasi.  Selain  itu,  indikator starting  a business juga besar pengaruhnya terhadap penciptaan bisnis pada perusahaan  ( firm  creation )  dibanding indikator  kemudahan  berusaha  lainnya (Canare, 2018).
Pada  tabel  1  didapatkan  bahwa variabel  EODB it berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  ekspor  Indonesia sebesar  1,75%  dan  impor  sebesar 3,58%  setiap  kenaikan  skor  rata-rata sebesar  1.  Penelitian  Hanusch  (2012) dan  Canare  (2018)  juga  membuktikan bahwa skor rata-rata kemudahan berusaha secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan firm creation .
Variabel  EODB_TAB it dan  EODB_SB it tidak  berpengaruh  terhadap  ekspor  dan impor.  Namun  variabel  TAB_Exp it dan TAB_Imp it masing-masing  berpengaruh positif  terhadap  ekspor  dan  impornya. Dengan asumsi ceteris paribus , kenaikan skor TAB_Exp it sebesar 1 akan meningkatkan nilai  ekspor sebesar 2,28%.  Di  sisi  lain  kenaikan  skor TAB_Imp it sebesar 1 akan meningkatkan nilai  impor  5,25%.  Hoekman  dan  Nicita (2011) melihat bahwa menurunnya biaya logistik  pada  kegiatan  ekspor  dan  impor akan meningkatkan volume perdagangan.  Hoekman  dan  Nicita menggunakan variabel biaya ekspor dan impor  secara  langsung  dari indikator trading across borders sehingga variabel tersebut  tidak  dalam  bentuk  skor. Indikator  kemudahan  berusaha trading across  borders memiliki  data  dalam bentuk  skor,  biaya,  dan  waktu  untuk mengukur proses logistik kegiatan ekspor  dan  impor  di  suatu  negara. Apabila  indikator trading  across  borders tersebut  dalam  bentuk  “skor”  maka menurunnya  biaya  dan  waktu  yang diperlukan  dalam  proses  logistik  ekspor dan  impor  akan  meningkatkan  skor trading  across  borders karena  skor tertinggi  yang  diperoleh  suatu  negara menunjukkan  menurunnya  biaya  dan waktu “secara resmi dan tercatat sesuai
regulasi” pada proses logistik ekspor dan impor.
Hal tersebut akan menjadi “bumerang”  apabila  regulasi  resmi perdagangan  di  suatu  negara  tidak efisien  dan/atau  tidak  efektif.  Regulasi yang  tidak  efisien  dan/atau  tidak  efektif menghasilkan trade  cost resmi  yang lebih  tinggi  sehingga  hal  tersebut menciptakan  celah  bagi  eksportir  dan importir  untuk  memperoleh  akses  yang lebih  murah  dan  lebih  cepat  ke foreign markets melalui  cara-cara  yang  korup (ADB  dan  ESCAP,  2013).  Terciptanya korupsi  dan  penyuapan  pada  proses logistik  kegiatan  ekspor  dan  impor disebabkan  karena  tingginya trade  cost dan  rumitnya  prosedur  perdagangan yang  dihadapi  eksportir  dan  importir. Menurut WTO, salah satu permasalahan utama  yang  dihadapi  oleh  eksportir  dan importir  adalah  adanya  penundaan birokrasi  dan  "red  tape"  dalam  proses logistik  kegiatan  ekspor  dan  impor dimana red  tape merupakan  regulasi yang overregulated /regulasi  yang  kaku yang  dapat  mengurangi  produktivitas dan menyebabkan penundaan pengambilan  keputusan.  Oleh  karena itu, penetapan kebijakan deregulasi yang berkaitan  dengan business  regulation dan regulatory framework sangat diperlukan  untuk  perbaikan  kemudahan berusaha dalam kegiatan fasilitasi
ekspor  dan  impor  khususnya  dalam rangka  penyederhanaan  prosedur  dan dokumentasi perdagangan.
Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap  ekspor  dan  impor  adalah variabel AGGDP it , GDP_Cap jt , dan POP jt .  Dengan  asumsi ceteris  paribus , kenaikan 1% pada AGGDP it menyebabkan  peningkatan  nilai  ekspor sebesar  1,68%  hingga  2,33%  dan peningkatan  nilai  impor  sebesar  3,36% hingga 4,30%. Apabila GDP_Cap jt mengalami  kenaikan  sebesar  1%  maka nilai  ekspor  akan  meningkat  sebesar 0,83%  hingga  0,84%  dan  nilai  impor akan  meningkat  sebesar  1,28%  hingga 1,29%.  Lalu  apabila  POP jt mengalami peningkatan  sebesar  1%,  maka  nilai ekspor  akan  meningkat  sebesar  1,22% hingga  1,23%  dan  nilai  impor  akan meningkat  sebesar  1,36%.  Tingginya pertumbuhan  PDB  Indonesia  (AGGDP it ) mendukung kemampuan Indonesia dalam  melakukan  kegiatan  ekspor  dan impor. Peningkatan ekspor sangat dipengaruhi  oleh country  size yang tercermin  dari  permintaan  pasar  melalui kemampuan ekonomi dan jumlah populasi  negara trading  partner .  Hal tersebut  didukung  oleh  penelitian  dari Mayer  &  Ottaviano  (2007),  Hoekman  & Nicita  (2011),  Nicita  (2013),  dan  Mayer dkk (2014) yang menjelaskan bahwa
aliran perdagangan secara positif dipengaruhi  oleh country  size kedua negara  yaitu  PDB  eksportir  dan/atau PDB  importir.  Di  sisi  lain,  tingginya populasi  negara trading  partner (POP jt ) dapat  diartikan  bahwa  negara trading partner memiliki limpahan faktor produksi tenaga kerja yang produktif dan didukung  dengan  kemampuan  ekonomi negara dari pertumbuhan PDB sehingga mampu meningkatkan nilai impor Indonesia  dari  negara-negara  tersebut. Menurut  Bucci  dalam  Peterson  (2017), populasi  yang  semakin  bertumbuh  di suatu negara seiring dengan meningkatnya tingkat produktivitas tenaga kerja di negara tersebut. Peningkatan produktivitas akibat bertumbuhnya  populasi  menunjukkan adanya spesialisasi yang semakin kompleks pada proses produksi sehingga  menjadi  lebih  efisien.  Menurut Melitz  (2003),  efisiensi  skala  produksi menghasilkan  perusahaan-perusahaan berkinerja lebih baik sehingga perusahaan melakukan ekspansi  ke foreign markets sebagai eksportir. Negara yang memiliki banyak perusahaan dengan efisiensi skala produksi  tersebut  mampu  memproduksi barang dalam skala besar dan menawarkan harga yang lebih kompetitif dibanding  barang  yang  diproduksi  di negara importir, dalam hal ini Indonesia.
Hambatan  perdagangan  ( trade barriers ) salah satunya dapat dilihat dari adanya  penerapan  tarif  oleh  negara trading  partner .  Tarif  tersebut  termasuk ke dalam salah satu biaya eksplisit yang tercermin  melalui trade  cost khususnya import  cost yang  dibebankan  kepada negara  asal.  Hasil  regresi  menunjukkan bahwa  penurunan  Tarif jt sebesar  1% dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia  sebesar  7,60%  hingga  7,71% begitu  juga  sebaliknya, ceteris  paribus . Tarif  menurunkan  performa  ekspor  di negara  ASEAN-5  dan  negara  Sub- Sahara  Afrika  (Asirvatham  dkk,  2017; Odebode & Aras, 2020). Pada kenyataannya  keanggotaan  Indonesia pada  perjanjian  AFTA  (ASEAN  Free Trade Area) sejak tahun 1992 membawa perubahan skema hambatan perdagangan  bersifat  tradisional  seperti tarif  dimana  pemberlakuan  tarif  diantara negara-negara anggota ASEAN semakin menurun  dari  tahun  ke  tahun  akibat adanya  liberalisasi  perdagangan.  Di negara emerging market dan development economies , penurunan tarif tersebut berlaku bagi tarif barang-barang manufaktur  tetapi  tidak  untuk  barang- barang pertanian dimana besaran tarifnya  bisa  dua  hingga  tiga  kali  lebih tinggi  dari  tarif  barang  manufaktur negara developed  countries (World Bank, 2021).
Kebijakan  dan  regulasi  di  suatu negara  dapat  menimbulkan  biaya  tinggi bagi  perdagangan  atau  biaya  dimaksud disebut  sebagai trade  cost .  Menurut Anderson  &  Wincoop  (2004),  kebijakan seperti  penerapan  tarif  dan  kuota  serta pengaruh lingkungan seperti transportasi, asuransi terhadap berbagai bahaya,  dan  biaya  waktu  merupakan trade  cost .  Sebagian  besar trade  cost yang timbul pada trading across borders berkaitan  dengan  masalah  regulasi  dan standarisasi  pada  ekspor  dan  impor barang  dan  jasa  baik  skala  domestik, regional  dan  internasional  (Moise  dan Bris,  2013).  Adapun  Moise  dan  Bris (2013)  membagi  penyebab  tingginya trade  cost ke  dalam  tiga  komponen, yaitu disebabkan karena adanya uncertainty dan unpredictability ; rent extraction dan trade wedge ; dan ekonomi  politik.  Berdasarkan  koefisien hasil regresi 3 (tiga) model ekonometrika, pengaruh tarif yang diberlakukan oleh negara trading partner paling  besar  pengaruhnya  terhadap ekspor  Indonesia  ke  negara  tersebut dibanding performa skor indikator berusaha  secara  keseluruhan  (EODB it ) dan  skor indikator  kemudahan  berusaha trading  across  borders yang  mengukur proses logistik kegiatan ekspor (TAB_Exp it ) dan impor (TAB_Imp it ) Indonesia.  Hal  tersebut  didukung  oleh
penelitian  World  Bank  (2021)  dimana tarif  memiliki  dampak  yang  lebih  besar dibanding  indeks  kemudahan  berusaha trading across borders diantara beberapa  penyebab trade  cost bilateral lainnya  seperti  indeks  LSCI  (Liner Shipping Connectivity Index), indeks LPI (Logistics Performance Index), keanggotaan RTA ( regional trade agreement ),  ketidakpastian  kebijakan perdagangan,  jarak, common  border , dan  bahasa.  Berdasarkan “New”  New
Trade  Theory ,  keputusan  perusahaan dalam export  decision akan  meningkat apabila marginal cost perusahaan mengalami penurunan. Penurunan marginal  cost dapat  dilihat  melalui penurunan trade  cost secara  eksplisit dalam  proses  logistik  kegiatan  fasilitasi ekspor  dan  impor.  Perusahaan  dapat mempertahankan  atau  meningkatkan permintaan pangsa pasar saat trade cost menurun.
Tabel 1. Robustness Check – Model Random Effect
Model Random Effect Variabel Dependen : Model 1 Model 2 Model 3 lnEX ij t lnIM ij t lnEX ij t lnIM ij t lnEX ij t lnIM ij t (1) (2) (3) (4) (5) (6) EODB it .0175** .0358** (.0081) (.0147) EODB_TAB it .0102 .0057 (.0137) (.0253) EODB_SB it .0139 .0196 (.0099) (.0183) TAB_Exp it .0228* (.0120) TAB_Imp it .0525** (.0205) AGGDP it .0177** .0425*** .0233* .0430* .0168* .0336** (.0085) (.0155) (.0140) (.0257) (.0086) (.0134) FDI it .0055 -.0870 -.0647 -.1285 .0061 -.0838 (.0308) (.0569) (.1028) (.1896) (.0315) (.0559) lnGDP_Cap jt
.8271***
1.2875*** .8273*** 1.2848*** .8417*** 1.2872*** (.1350) (.1793) (.1350) (.1794) (.1342) (.1790) lnPOP jt 1.2224*** 1.3596*** 1.2226*** 1.3588*** 1.2250*** 1.3601*** (.0841) (.1063) (.0841) (.1064) (.0840) (.1062) Tarif jt -.0768** -.0245 -.0771** -.0239 -.0760** -.0256 (.0374) (.0542) (.0374) (.0543) (.0374) (.0542) INF jt -.0039 -.0042 -.0039 -.0044 -.0042 -.0041 (.0045) (.0082) (.0045) (.0082) (.0045) (.0082) lnEXR jt .0129 -.0954 .0133 -.0967 .0184 -.0942 (.0635) (.0820) (.0635) (.0820) (.0632) (.0818) Cons -16.4924*** -24.7667*** -16.9476*** -24.1455*** -17.0398*** -25.7918***
(1.8958) (2.5304) (2.3549) (3.6110) (1.9393) (2.6405) N 678 678 678 678 678 678
R-sq (overall) 0.6837 0.6644 0.6836 0.6644 0.6836 0.6645 Chow-test (Prob>F) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Hausman-test (Prob>chi2) 0.1311 0.1669 0.1286 0.1331 0.1802 0.2222 LM-test (Prob>chibar2) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Standard errors in parentheses * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

## Regulasi dan Kebijakan
Hasil analisis regresi ketiga model ekonometrika  di  atas  dapat  dikaitkan dengan  regulasi  dan  kebijakan  relevan bagi  pelaku  usaha  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Menurut  Doshi  dkk  (2019), kebijakan  deregulasi  merupakan  salah satu reformasi birokrasi yang berdampak kepada  persaingan  usaha  yang  sehat yang dimotivasi dengan adanya pemeringkatan dari indikator kemudahan berusaha  yang  dilakukan  oleh  World Bank.  Peningkatan  produktivitas  pada tingkat firm-level dipengaruhi oleh reformasi  pada  sektor  publik  salah satunya pada sektor perdagangan internasional (Kouamé & Tapsoba, 2019).  Efisiensi  di  dalam  perekonomian negara khususnya perdagangan internasional  dapat  tercipta  melalui deregulasi  dan  debirokratisasi  dengan melakukan  harmonisasi  regulasi  serta penyederhanaan prosedur dan dokumentasi.
Kemudahan berusaha yang semakin  mudah dirasakan pelaku usaha diindikasikan  oleh  semakin  tingginya
skor  rata-rata  kemudahan  berusaha. Kemudahan  berusaha  tersebut  lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan  nilai  impor  dibandingkan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia.  Pada  gambar  3  terlihat bahwa  Indonesia  memiliki  persentase impor  barang intermediate dan capital goods lebih  besar  daripada  barang consumer goods dan raw materials pada periode  2015  hingga  2019.  Importasi tersebut  dilakukan  untuk  mendukung pengembangan  industri  dalam  negeri maupun dalam rangka ekspor. Importasi barang  antara  dan  barang  modal  dalam rangka  proses  produksi  belum  dapat menciptakan  surplus  perdagangan  yang besar selama periode tersebut. Importasi yang mendukung pengembangan industri dalam negeri diantaranya pembangkit tenaga listrik; pertambangan batubara;  serta  mesin,  barang  dan bahan yang digunakan untuk pembangunan  dan  pengembangan  dari penanaman modal investor. Hal tersebut dapat dilihat dari regulasi yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  melalui Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
Pengaruh Tingkat Kemudahan Berusaha ..., Niken Larasati Abimanyu, Christina Ruth Elisabeth L. Tobing | 101
66/PMK.010/2015  tentang  Pembebasan Bea  Masuk  atas  Impor  Barang  Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan  Industri  Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;  PMK  Nomor  188/PMK.010/2015 tentang  Perubahan  Kedua  atas  PMK Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan  Bea  Masuk  atas  Impor Mesin  serta  Barang  dan  Bahan  untuk
Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal; dan
PMK
Nomor 116/PMK.04/2019  tentang  Pembebasan atau  Keringanan  Bea  Masuk  dan/atau Pembebasan  Pajak  Pertambahan  Nilai atas  Impor  Barang  dalam  rangka Kontrak  Karya  atau  Perjanjian  Karya Pengusahaan  Pertambangan  Batubara.

## Gambar  3.  Persentase  Pangsa  Impor  Indonesia  berdasarkan  Stages  of Processing
Sumber: WITS (2022)
Sebelum  tahun  2018,  sistem perizinan  di  Indonesia  masih  belum terintegrasi  satu  sama  lain  dan  masih terdapat business regulation yang saling tumpang  tindih  antar  instansi.  Melihat demikian,  pemerintah  Indonesia  secara bertahap memperbaiki sistem dan regulasi perizinan yang ada. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan sistem perizinan
berusaha  terintegrasi  secara  elektronik bernama portal Online Single Submission (OSS). Hal tersebut diatur di dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  yang  sebelumnya  juga  diatur di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha. Di dalam
peraturan tersebut pelaku usaha memperoleh kemudahan berusaha dalam  mendaftarkan  izin  usahanya melalui  portal  elektronik  bernama  OSS. Pelaku usaha tidak harus datang dengan membawa kelengkapan berkas dokumen  ke  instansi  berwenang  karena penginputan  dokumen  perizinan  secara paperless ke  portal  dapat  diakses  pada waktu  dan  tempat  yang  tidak  dibatasi selama terdapat jaringan internet. Selain itu,  verifikasi  dan  penandatanganan dokumen  perizinan  melalui  portal  OSS sudah bersifat elektronik sehingga pejabat  berwenang  dapat  memberikan autentifikasi melalui telepon atau komputer genggam pribadi pada dokumen  elektronik  walaupun  sedang tidak  berada  di  tempat.  Pelaku  usaha mendapatkan  identitas  usaha  berupa Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  pertama kali sebelum melengkapi dokumen perizinan lainnya ke tahap perolehan izin usaha  dan/atau  izin  komersial  atau  izin operasional. Nomor Induk Berusaha juga berlaku  sebagai  identitas  Tanda  Daftar Perusahaan  (TDP),  Angka  Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan  secara  satu-kesatuan  dan tidak  terpisah  seperti  sebelum  regulasi PP Nomor 24 Tahun 2018 dikeluarkan.
Berdasarkan  metodologi ease  of doing  business pada measurement indikator trading across borders ,
perhitungan  biaya  ( cost )  dan  waktu ( time )  yang  diperlukan  dalam  kegiatan ekspor  dan  impor  mencakup  kepatuhan terhadap pemenuhan dokumen
( documentary compliance ) dan kepatuhan di kawasan perbatasan ( border  compliance ).  Adapun  kegiatan fasilitasi  ekspor  dan  impor  didasari  oleh regulatory  framework yang  ditetapkan oleh  pemerintah  dan  diimplementasikan melalui  kebijakan.  Di  Indonesia,  regulasi dan  kebijakan  tentang  kepabeanan merupakan  tugas  dan  wewenang  dari Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Kementerian Keuangan. Sebelum traders memproses  semua  persyaratan terkait kepabeanan, traders harus memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan oleh
Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terkait ketentuan  ekspor  dan  impor  untuk  jenis barang yang memiliki klasifikasi berbeda-beda. Adapun Kementerian/Lembaga  lain  yang  terlibat lebih  memberikan  rekomendasi  dan memeriksa  barang  secara  langsung  di lapangan  khususnya  jenis  barang  yang dibatasi.  Semua  dokumentasi  yang diproses  dan  diperoleh  melalui  portal instansi-instansi tersebut terintegrasi pada  portal  INSW  (Indonesia  National Single  Window)  di  bawah  naungan Lembaga National Single Window,
Kementerian Keuangan sebagai lembaga  yang  menyimpan  dokumen kepabeanan,  perizinan,  kekarantinaan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen  lain,  yang  berkaitan  dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau dokumen logistik nasional secara elektronik.
Selain  portal  elektronik  OSS  dan INSW,  kebijakan  lain  yang  memberikan kemudahan berusaha bagi eksportir dan importir  diantaranya  kebijakan  terkait fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Mitra Utama Kepabeanan  (MITA)  milik  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Fasilitas  KITE merupakan  kegiatan  pemberian  fasilitas kepada pelaku usaha industri manufaktur dimana bea masuk dan PPN impor  tidak  dikenakan  atau  dibebaskan atas  importasinya  terhadap  bahan  baku untuk  diolah,  dirakit,  dipasang  yang kemudian  hasil  produksinya  diekspor  ke luar  negeri  atau  lebih  tepatnya  fasilitasi ini  ditujukan  untuk  industri  manufaktur yang berorientasi ekspor. Kegiatan MITA Kepabeanan merupakan bentuk kemudahan fasilitasi di bidang kepabeanan dimana eksportir dan importir dapat diberikan pelayanan khusus  pada  saat  melakukan  proses logistik  di  kawasan  pabean  dengan ketentuan  memenuhi  persyaratan  pada PMK  Nomor  211/PMK.04/2016  tentang
Perubahan Atas PMK Nomor 229/PMK.04/2015  tentang  Mitra  Utama Kepabeanan.
Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi  penurunan  impor  juga bisa disebabkan adanya substitusi impor. Substitusi impor merupakan salah satu  kebijakan  perdagangan  dalam rangka  mengendalikan  impor  dimana barang  yang  diimpor  diganti  dengan barang produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut utamanya ditujukan untuk meningkatkan  jumlah  industri  dalam negeri  serta  industri  hilir.  Adanya ketentuan  Tingkat  Komponen  Dalam Negeri  (TKDN)  untuk  produksi  dan pembangunan  pada  beberapa  sektor tertentu  merupakan  salah  satu  bentuk implementasi  kebijakan  substitusi impor. Produk smartphone 4G  yang  diproduksi dan  dijual  di  Indonesia  wajib  memiliki TKDN  sebesar  30%  (UNCTAD,  2018). Beberapa regulasi yang mengatur TKDN diantaranya  adalah  Peraturan  Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah;  Permenperin  Nomor  04/M- IND/PER/2/2017  tentang  Ketentuan  dan Tata  Cara  Penilaian  Tingkat  Komponen Dalam  Negeri  untuk  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya; Permenperin Nomor 5/M- IND/PER/2/2017 tentang Perubahan
atas
Permenperin Nomor 54/M-
IND/PER/3/2012 tentang Pedoman
Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan Permenperin Nomor  29/M-IND/PER/7/2017  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Perhitungan Nilai  Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Ketentuan tersebut mengharuskan produsen menggunakan bahan baku/modal  yang  diproduksi  di  dalam negeri,  melibatkan  tenaga  kerja  lokal, dan/atau menggunakan jasa pengiriman/pemasangan/konstruksi domestik dengan persentase nilai TKDN yang  berbeda-beda  untuk  sektor-sektor tertentu. Perusahaan asing yang menanamkan  modalnya  di  Indonesia yang  sebelumnya  mengandalkan  bahan baku/modal/  tenaga  kerja/jasa  dari  luar negeri  harus  mengurangi  volume  impor dan  menyesuaikan  dengan  ketentuan TKDN yang berlaku.

## KESIMPULAN  DAN  REKOMENDASI KEBIJAKAN
Secara keseluruhan, indikator kemudahan berusaha atau ease of doing business Indonesia  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  perubahan  nilai ekspor  dan  impor  Indonesia  ke  negara trading  partner .  Indikator  kemudahan berusaha  spesifik  seperti trading  across
borders dan starting  a  business tidak berpengaruh  terhadap  nilai  ekspor  dan impor. Measurement pada  indikator trading  across  borders yang  menunjang proses  logistik  kegiatan  ekspor  dan impor  juga  masing-masing  berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan impornya.
Secara  umum,  variabel  lain  yang berpengaruh  secara  positif  terhadap perubahan  nilai  ekspor  dan  impor Indonesia diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia,  PDB  per  kapita  dan  total populasi negara trading partner . Adapun variabel yang berpengaruh secara negatif terhadap nilai ekspor adalah tarif MFN negara trading partner .
Dari  semua  variabel  indikator kemudahan berusaha yang berpengaruh signifikan  baik  secara  keseluruhan  dan measurement pada  indikator trading across  borders maupun  variabel  kontrol pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia,  PDB  per  kapita  dan  total populasi negara trading partner , dampaknya  terhadap  nilai  impor  lebih besar daripada nilai ekspor.
Kemudahan berusaha pada proses  logistik  kegiatan  fasilitasi  ekspor dan impor juga dipengaruhi oleh perbaikan measurement indikator trading across  borders melalui  pengurangan biaya  dan  waktu  atau trade  cost yang
secara eksplisit dapat mengurangi marginal cost perusahaan. Agar kegiatan  ekspor  dan  impor  Indonesia meningkat, maka dibutuhkan iklim usaha (ADB  &  ESCAP,  2013)  yang  kondusif melalui perbaikan skor indikator kemudahan berusaha. Penciptaan business regulation dan regulatory framework hingga pada tingkat firm-level sangat diperlukan agar partisipasi perusahaan nontraders menjadi traders dan volume perdagangan pada perusahaan traders yang sudah established meningkat.
Pemerintah perlu membenahi institusi business regulation yang mendukung  kegiatan  perdagangan  baik dari  sisi  regulasi  maupun  implementasi agar  dapat  menutup  celah  terjadinya moral  hazard korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  serta asymetric  information yang  menyebabkan  biaya  tidak  resmi dikeluarkan  pelaku  usaha.    Untuk menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas pada  kegiatan  fasilitasi  perdagangan internasional diperlukan perbaikan regulasi dan prosedur melalui koordinasi dan  harmonisasi  regulasi  perdagangan dan  kepabeanan  lintas  negara  (ADB  & ESCAP, 2013). Penyederhanaan prosedur dan dokumentasi perlu dikembangkan  dan  disesuaikan  dengan perkembangan  zaman  dan  kebutuhan pelaku  usaha  dimana  hal  tersebut
memerlukan  kolaborasi  dan  kerja  sama berbagai stakeholders .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan Kementerian Keuangan;  Program  Studi  Magister Perencanaan  Ekonomi  dan  Kebijakan Pembangunan  Universitas  Indonesia; dan  tim  redaksi  Buletin  Ilmiah  Litbang Perdagangan  yang  sudah  memberikan bimbingan  dan  dukungan  terhadap berjalannya penulisan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, I. S. Z., Nor’Aznin A.B. & Rizaudin S. (2013).  The  determinants  of  exports between Malaysia and the OIC member countries:  A  gravity    model  approach.
Procedia  Economics  and  Finance ,  5, 12-19.
ADB  &  UN  ESCAP.  (2013). Designing  and implementing  trade  facilitation  in  Asia and the Pacific: 2013 update .
Adepoju,  Uthman  K.  (2017). Ease  of  Doing Business and Economic Growth . Department  of  Economics  of  the University of Ottawa, dalam pemenuhan persyaratan gelar M.A.
Anderson, J. E., & Van Wincoop, E. (2004). Trade  costs. Journal  of  Economic Literature , 42(3), 691-751.
Ani,  Teodorica  G.  (2015).  Effect  of  Ease  of Doing  Business  to  Economic  Growth among  Selected Countries in Asia. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research ,  Vol.  3,  No.  5,  December 2015.
Asirvatham,  J.,  Rasiah,  R.,  Thangiah,  G.,  & Naghav,  N.  (2017).  Impact  of  Foreign Direct  Investment,  Imports  and  Tariff Deregulation on Exports among Pioneering Asean Members: Panel Data Analysis. International  Journal      of
Business and Society , 18(1).
Bini-Smaghi,  Lorenzo.  (1991).  Exchange Rate Variability and Trade: Why Is It so Difficult to Find any Empirical Relationship? Journal of Applied Economics 23 (May): 927-35.
Canare,  Tristan.  (2018).  The  Effect  of  Ease of  Doing  Business  on  Firm  Creation. Annals Of Economics and Finance 19-2,
555-584, 2018.
Corcoran,  A.,  &  Gillanders,  R.  (2012). Foreign  direct  investment  and  the  ease of  doing  business. Review  of  world economics , 151(1), 103-126.
Djankov,  S.,  Freund,  C.,  &  Pham,  C.  S. (2006). Trading on time. Policy Research Working Paper , (3909).
Dormann,  C.    F.,    Elith,    J.,    Bacher,    S.,
Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., ...  &
Lautenbach,  S.  (2013).  Collinearity:  a review  of  methods  to deal  with  it and  a simulation study evaluating their performance. Ecography , 36(1), 27-46.
Doshi,  R.,  Kelley,  J.  G.,  &  Simmons,  B.  A.
(2019). The power of ranking: The ease of  doing  business  indicator  and  global regulatory behavior.
International Organization , 73(3), 611-643.
Fontagné, L. (1999). Foreign Direct Investment  and  International  Trade: Complements  or  Substitutes? OECD Science, Technology and Industry Working Papers .
Hall,  Robert  E.  &  Charles  I.  Jones.  (1999). Why  Do  Some  Countries  Produce  So Much  More  Output  Per  Worker  than Others?, The  Quarterly  Journal  of Economics ,  Vol.  114,  No.  1  (Feb., 1999),  hal.  83-116,  Oxford  University Press.
Hanusch,  M.  (2012).  The  doing  business indicators, economic growth and regulatory  reform. World  Bank  Policy Research Working Paper , (6176).
Hoekman,  B.,  &  Nicita,  A.  (2011).  Trade policy,  trade  costs,  and  developing country  trade. World  development , 39(12), 2069-2079.
Hossain,  M.  T.,  Hassan,  Z.,  Shafiq,  S.,  &
Basit,  A.  (2018).  Ease  of  Doing Business and Its Impact on Inward FDI. Indonesian Journal of Management and Business Economics , 1(1), 52 –65.
Jayasuriya,  D.  (2011).  Improvements  in  the world  bank's  ease  of  doing  business rankings:  Do  they  translate  into  greater foreign direct investment inflows?. World    Bank    Policy  Research  Working Paper , (5787).
Jovanovic, B., & Jovanovic, B. (2018). Ease of  doing  business  and  FDI  in  the  ex- socialist countries. International
Economics  and Economic Policy , 15(3),
587-627.
Kouamé, W. A., & Tapsoba, S. J. A. (2019). Structural reforms and firms’ productivity:  Evidence  from  developing Countries. World  Development ,  113, 157-171.
Mayer,  T.,  &  Ottaviano,  G.  I.  (2007).  The Happy  Few:  The  internationalisation  of European  firms.  New  facts  based  on firm-level  evidence. Bruegel  blueprint series , Volume 3, November 2007.
Mayer,  T.,  Melitz,  M.  J.,  &  Ottaviano,  G.  I. (2014).  Market  size,  competition,  and the      product      mix      of  exporters. American  Economic  Review ,  104(2), 495-536.
Melitz,  M.  J.  (2003).  The  impact of trade  on intra ‐ industry reallocations and aggregate industry productivity.
Econometrica , 71(6), 1695-1725.
Melitz,  M.  J.,  &  Trefler,  D.  (2012).  Gains from trade when firms matter. Journal of Economic Perspectives , 26(2), 91-118.
Moïsé, E., & Le Bris, F. (2013). Trade Costs- What  Have  We  Learned?: A  Synthesis Report .
Nicita, A. (2013). Exchange rates, international  trade  and    trade  policies. International Economics , 135, 47-61.
Odebode,  A.  &  Aras,  O.  N.  (2020).  The Effect of Trade Liberalization on Exports,  Imports  and  Balance  of Payment:  The  Case  of  Sub-Saharan Africa. Journal of Management,
Economics, and Industrial Organization , Vol. 4, No. 2 (2020): pp. 41-58.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea  Masuk  atas  Impor  Barang  Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan  Industri  Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. 2015. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015  tentang  Perubahan Kedua atas PMK Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan  Bea  Masuk  atas  Impor
Mesin  serta  Barang  dan  Bahan  untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri  dalam  rangka  Penanaman
Modal. 2015. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016  tentang  Perubahan Atas  PMK  Nomor  229/PMK.04/2015 tentang  Mitra  Utama  Kepabeanan.
2016. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau  Keringanan  Bea  Masuk  dan/atau Pembebasan  Pajak  Pertambahan  Nilai atas  Impor  Barang  dalam  rangka Kontrak  Karya  atau  Perjanjian  Karya Pengusahaan  Pertambangan  Batubara. 2019. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor
02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan  Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.
2014. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor 04/M-IND/PER/2/2017 tentang
Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penilaian
Tingkat Komponen  Dalam  Negeri  untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 2017. Jakarta.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M- IND/PER/2/2017  tentang  Perubahan atas Permenperin Nomor 54/M- IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 2017. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor 29/M-IND/PER/7/2017
tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara Perhitungan
Nilai  Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri Produk  Telepon  Seluler,  Komputer Genggam,  dan  Komputer  Tablet.  2017. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun
2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2018. Jakarta. Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun  2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 2017. Jakarta.
Peterson,  E.  W.  F.  (2017).  The  role  of population  in  economic  growth. Sage Open , 7(4), 2158244017736094.
Putra, B. P. (2019). Intervensi APEC Dalam Lima  Indikator  Kemudahan  Berusaha Terhadap  Penanaman  Modal  Asing Anggota APEC . Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.
Sawyer,   W.    C.,    &    Sprinkle,      R.  (2012).
The  Role  of  Intra-industry  Trade  in  the
World Economy (No. 201203).
Tridico,  P.  (2007).  The  determinants  of economic growth in emerging economies: a comparative analysis.
UN  Comtrade.  (2022).  Nilai  Ekspor  dan Impor  Indonesia  ke  Negara  Trading
Partner  Tahun  2015-2020.  Diunduh tanggal
11 April 2022 dari https://comtrade.un.org/data.
UNCTAD.  (2018).  World  Investment  Report 2018  :  Investment  And  New  Industrial Policies.
Wagner, J. (2005). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm level data. International Trade , (0504005).
WITS.  (2022).  Persentase  Share  Impor
Indonesia  Tahun  2015-2019.  Diunduh tanggal 11 April 2022 dari https://wits.worldbank.org/.
World  Bank.  (2021).  High  Trade  Costs: Causes and Remedies. Global Economic  Prospects ,  June  2021,  103- 128.
World Bank. (2022a). Skor Indikator Kemudahan Berusaha; Persentase Ekspor  dan  Impor  Barang  dan  Jasa terhadap  PDB;  Persentase  Annual Growth  PDB  Per  Kapita;  Persentase
Net  Inflows  FDI;  dan  Nilai  PDB  Per Kapita  Indonesia  Tahun  2015-2020. Diunduh  tanggal  11  April  2022  dari https://databank.worldbank.org/.
World Bank. (2022b). Jumlah Populasi; PDB Deflator;  dan  Nilai  Tukar  Nominal Negara  Trading  Partner  Tahun  2015- 2020.  Diunduh  tanggal  11  April  2022 dari https://databank.worldbank.org/. worldbank.org.  2022.  Pre-Concept  Note Business  Enabling  Environment  (BEE).
February  4,    2022.  Diunduh  tanggal  22 Agustus 2022
dari https://www.worldbank.org/content/d am/doingBusiness/pdf/BEE-Pre-
Concept-Note---Feb-8-2022.pdf.
WTO.  (2015).  World  Trade  Report  2015  : Benefits and challenges of
implementing the WTO Trade
Facilitation Agreement. WTO.  (2022).  World  Tariff  Profiles:  Tarif MFN Applied 2015-2020. Diunduh tanggal 11 April 2022 dari https://www.wto.org/.
Xiao, J. (2009). The Impact of Foreign Direct Investment  on  International  Trade:  An Empirical  Study  of  China .  University  of Dalarna : Department of Economics and Social Sciences.
Yunita,  E.  (2020). Dampak  Penerapan Rencana Aksi APEC pada Lima Indikator  Ease  of  Doing  Business terhadap  Pendirian  Usaha  di  Kawasan APEC .  Tesis.  Jakarta  :  Universitas Indonesia.