## RESEARCH ARTICLE

## MENINGKATNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI MASA COVID-19 DILIHAT DARI SOSIOLOGI HUKUM

## Naditya Kusumaningrum Erdiawati
S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
nadityakus1@gmail.com

## ABSTRACT
In the realm of sociology, women and men are in a balanced position. The occurrence of violence against women gave rise to a feminist movement that aims to reconstruct the ideal role and function of women. One of the cases that is difficult  to be exposed to the public sphere is the problem of violence against women. Violence against women is an important issue, because it is full of sociological aspects. Especially during the Covid-19 pandemic, cases of domestic violence are increasing due to a lack of income sources to support daily needs.  As  a  form  of  government  concern  for  the  increasing  cases  of  violence,  Law  Number 23  of  2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) was issued. It is hoped that these laws and regulations can provide protection and a sense of security for victims.
Keywords: Women; Domestic violence; Sociology of Law; PKDRT Law
Dalam ranah sosiologi, perempuan dan laki-laki berada dalam posisi seimbang. Terjadinya kekerasan  terhadap  perempuan  memunculkan  gerakan  feminisme  yang  bertujuan  untuk merekonstruksi  peran  dan  fungsi  perempuan  yang  ideal.  Salah  satu  kasus  yang  sulit terekspos ke ranah publik adalah permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting, sebab sarat dengan aspek sosiologis. Terutama dimasa pandemi covid-19, kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat akibat kurangnya sumber penghasilan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian  pemerintah  terhadap  meningkatnya  kasus  kekerasan,  diterbitkanlah  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU  PKDRT).  Diharapkan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat  memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban.
Kata  Kunci: Perempuan;  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga;  Sosiologi  Hukum;  UU PKDRT

## I NTRODUCTION
Tindakan  kekerasan  merupakan  fenomena  sosial  yang  terjadi  disemua  lapisan masyarakat, mulai dari kelas ekonomi rendah hingga kelas ekonomi tinggi. Dimasa pandemi covid-19, semakin marak tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
korban perempuan dan anak. Dalam implementasinya, sangat sulit mengukur secara tepat luasnya  kekerasan  terhadap  perempuan  dikarenakan  anggapan  bahwa  membicarakan KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadi  faktor  pembahasan  penting  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yaitu keengganan seorang  istri  yang  menjadi  korban  kekerasan  untuk  melaporkan  kepada  pihak  berwajib, misalnya polisi, karena akan berdampak pada perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, bahkan masa depan anak-anaknya terancam. Sehingga apabila dilihat dari kacamata sosiologi hukum, tingkat keberhasilan penegakan hukum menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sangat rendah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang berakibat pada penderitaan secara fisik, psikis, seksual maupun ancaman tindakan tertentu.
Imbas dari penerapan kebijakan oleh pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran virus covid-19, seperti kebijakan WFH (Work From Home) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala  Besar)  berdampak  besar  terhadap  keberlangsung  diseluruh  bidang.  Mulai  dari bidang  kesehatan,  perekonomian,  pendidikan,  pariwisata,  dan  masih  banyak  lainnya. Dampak  dari  penerapan  social  distancing,  mengakibatkan  berkurang  bahkan  hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat, terutama mereka pekerja lapangan seperti tukang becak, buruh bangunan, tourguide, ojek online, bahkan karyawan kontrak yang terkena phk dari perusahaan tempatnya bekerja akibat menurunnya kegiatan produksi mereka. Hal inilah yang memicu berkurangnya kontrol emosi dari individu dikarenakan perasaan setres dan tertekan  akan  keberlangsungan  hidup  mereka.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  mayoritas  menimpa  masyarakat  dengan  kondisi penghasilannya kurang dari 3 juta per bulan. Dengan pendapatan sejumlah tersebut, mereka harus  menanggung  beban  biaya  istri  dan anak-anaknya.  Kondisi yang  seperti  inilah yang kemudian  memicu  tidak  terkontrolnya  kondisi  psikologis  pelaku  kepada  orang-orang terdekatnya bahkan dapat berujung dengan tindakan yang merugikan orang lain.

## RESULTS & DISCUSSION

## a. Konsep KDRT
KDRT atau kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk  kekerasan  dengans  mayoritas  korbannya  perempuan.  Pengaturan  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  menyatakan  bahwa:  “(1) Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup  rumah  tangga.”  Selanjutnya  dalam  Pasal  5  juga  disebutkan  bahwa  “Setiap  orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.” Tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 20.  Salah satu pasalnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan
seksual  terdiri  dari:  Pelecehan  seksual;  Eksploitasi  seksual;  Pemaksaan  kontrasepsi; Pemaksaan aborsi; Perkosaan; Pemaksaan perkawinan; Pemaksaan pelacuran; Perbudakan seksual; dan Penyiksaan seksual.
Perlu diketahui bahwa pelaku yang ditujukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  bukan  hanya  kepada  suami  saja,  tetapi  juga  dapat  ditujukan  kepada  istri  yang melakukan kekerasan terhadap suami, anak, keluarga, atau pembantu yang menetap tinggal satu  atap  dengannya.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  memuat  tujuan  pemidanaan  adalah untuk menyadarkan  narapidana  dan anak pidana untuk menyesali perbuatan dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
Diawal  tahun  2020 lalu,  hampir  seluruh  negara di dunia  terkena dampak  yang  luar biasa  dari  persebaran  virus  covid-19  yang  telah  merenggut  nyawa  1.749.528  juta  jiwa. Sehingga  mendesak  pemerintah  diseluruh  dunia  untuk  mengambil  kebijakan  serius  guna memutus persebaran virus tersebut. Akan tetapi, hal ini juga berimbas pada berbagai aspek kehidupan,  salah  satunya  adalah  maraknya  kasus  kekerasan  pada  rumah  tangga  yang semakin meningkat.
Tabel 1 Bentuk KDRT di Tahun 2019 Bentuk KDRT Jumlah (dalam %) Kekerasan Fisik 4.783 kasus (43%) Kekerasan Seksual 2.807 kasus (25%) Kekerasan Psikis 2.056 kasus (19%) Kekerasan Ekonomi 1.459 kasus (13%) Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020
Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
• Faktor Ekonomi
Faktor ini merupakan faktor penting pemicu utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dimasa covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan WFH dan PSBB yang berdampak  kondisi  perekonomian  keluarga  yang  semakin  susah  sehingga  menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban sasaran  emosi  pelaku.  Pendapatan  para  pekerja  lapangan  juga  menurun,  seperti  tukang parkir, buruh lepas, kuli bangunan, pedangan kaki lima, dan masih banyak lagi. Imbas dari tekanan ekonomi paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 3 juta per bulan. Terutama bagi kepala rumah tangga yang terkena dampak pemutus hubungan kerja (PHK),  mereka  tidak  memperoleh  pemasukan  sama  sekali  untuk  membiayai  kebutuhan sehari-hari. John Gottman menyatakan bahwa ada 2 jenis pelaku KDRT, characterlogical dan  situational.    Ditengah  kondisi  keuangan  keluarga  yang  seperti  inilah  yang  memicu timbulnya rasa kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga muncul rasa setres, tertekan, putus asa, cepat tersinggung/mudah marah, dan menjadi tidak terkendali. Dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi, kasus kekerasan di masa pandemi ini bersumber dari  terganggunya  kesejahteraan  keluarga  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  secara fisik,  mental,  spiritual,  dan  sosial.  Walaupun  pemerintah  telah  berusaha  untuk mengentaskan  kemiskinan  dengan  berbagai  macam  program  kebijakan,  namun  angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
• Faktor Pendidikan
Kurangnya pengetahuan suami dan istri dalam menjalin komunikasi yang baik dapat menjadi faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang  maka  semakin  kurang  pahamnya  pengetahuan  mereka  terhadap  dampak  akan bahaya dari KDRT. Permasalahan sepele yang diawali dengan sikap tidak jujur dan tidak percaya  kepada  pasangan  akan  menimbulkan  rasa  sakit  hati,  dendam,  emosi  diantara keduanya sehingga dapat berakhir dengan kekerasan dirumah tangga itu sendiri. Di masa pandemi  covid-19  pelaku  dengan  jenis  situational  cenderung  melampiaskan  rasa  stress, emosi,  dan  frustasi  mereka  pada  orang  terdekatnya  seperti  istri  dan  anak  dalam  bentuk kekerasan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga komunikasi antara suami dan istri dapat menjadi  kunci  menyatukan  persepsi  diantara  keduanya.  Selain  itu,  faktor  kurangnya pengetahuan akan ajaran agama sering membuat mereka tidak sadar akan ajaran didalam agamanya sendiri bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang baik.
• Faktor Sosial
Lingkungan  tempat  suami  atau  istri  bekerja  dapat  menjadi  pemicu  terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pergaulan yang buruk akan mempengaruhi perilaku suami/istri  dalam  memperlakukan  pasangannya  dirumah.  Misalnya  ketika  suami  bekerja sebagai penjual di pasar dengan kondisi lingkungan yang dikelilingi dengan pemabuk dan penjudi, maka lambat laun secara tidak sadar suami akan terseret kedalam arus kebiasaan disekitarnya. Hal  inilah  yang  kemudian  membuat  pelaku mudah  terbawa  emosi  sehingga terjadilah penganiayaan. Selain itu, dengan diterapkannya kebijakan WFH dan PSBB oleh pemerintah  dengan  tujuan  menekan  angka  penyebaran  virus  covid-19,  membuat  banyak perusahaan menambah beban kerja karyawannya atau melakukan pemutus hubungan kerja (PHK).  Sehingga  dengan  beban  kerja  yang  semakin  berat  juga  menjadi  pemicu  sikap temperamental  seseorang.  Bahkan  beberapa  sosiolog  seperti  O’Brien  dan  Dobash mengatakan bahwa penyerangan terhadap kelas pekerja laki-laki akan menjadikan mereka frustasi karena beratnya beban pekerjaan dan tekanan dari kelas penguasa. Sehingga muncul pernyataan, yang miskin cenderung pada kekerasan, dan perempuan lebih subordinat secara sosial mereka diuntungkan, namun secara ekonomi mereka tidak memperoleh apa-apa.
Menurut  Sigmund  Freud  perilaku  yang  ditunjukan  oleh  pelaku  kekerasan  seksual dilihat dari teori agresif frustasi dapat dikaitkan antara derajad frustasi tertentu yang dialami seseorang  yang  berdampak  dengan  timbulnya  kecenderungan  bertingkah  laku  agresif. Perilaku agresif inilah yang dapat berakibat timbulnya korban harta benda bahkan manusia. Menurut salah satu pakar psikologis, Dr. Sylvia Rimm ada beberapa penyebab timbulnya perilaku agresif : a) pernah menjadi korban kekerasan dimasa kecil; b) terlalu dimanjakan oleh orang tua atau orang terdekatnya; c) double parenting atau sikap orang tua yang tidak kompak  dalam  mendidik  anaknya;  d)  kemarahan  dari  dalam  diri  yang  bersangkutan;  e) penyakit  atau  alergi;  dan  f)  perasaan  frustasi  terhadap  sesuatu  hal  yang  tidak  dapat diutarakan.
Dimasa  pandemi  covid-19  seperti  sekarang  ini,  beban  domestik  perempuan  pun bertambah. Selain tugas mengurusi rumah tangga, kini mereka juga beralih profesi sebagai guru  privat  untuk  putra-putrinya  dirumah.  Menyusul  kebijakan  social  distancing  yang diterapkan  pemerintah  dengan  meniadakan  kegiatan  belajar  mengajar  secara  tatap  muka. Seorang  istri  harus  pintar  membagi  waktu  supaya  tetap  produktif  dalam  menyelesaikan
pekerjaan  rumah  tangga  dan  mengajari  anak-anaknya  belajar.  Beban  ganda  seperti  ini disebut juga dengan double bardon. Budaya di Indonesia, terutama dikalangan masyarakat yang  kesejahteraan  hidupnya  kurang,  masih  sangat  melekat  budaya  patriarki  yang menganggap  bahwa  perempuan  sebagai  “The  Second-Man”.  Anggapan  inilah  yang kemudian  mendorong  laki-laki  untuk  tetap  mempertahankan  kekuasaannya  dengan  pola perilaku  yang  cenderung  mendominasi.  Sosiologi  hukum  melihat  bahwa  lading  subur terjadinya kekerasan terhadap perempuan berasal dari rumah tangga. Budaya patriarki yang melekat dengan budaya kita, membuat kedudukan ekonomi dan sosial perempuan rendah, sehingga menjadi sasaran untuk memperoleh perlakuan kekerasan dari pasangannya.
Alasan mengapa perempuan selalu ditempatkan sebagai korban/pihak yang disiksa, antara lain: adanya perasaan rendah diri; tidak mampu membuat keputusan; terbuai janji- janji dari pasangannya untuk berubah atau tidak memukul lagi; ketakutakan bahwa pelaku juga akan melukai anak-anak mereka; anak akan diambil alih atau bahkan tidak memperoleh hak asuh anak; melakukan demi anak; dianggap tidak memiliki cukup alasan untuk bercerai dan pihak orang tua yang akan menyalahkan mereka apabila terjadi perceraian. Selain itu, apabila di situasi normal saja banyak korban kekerasan yang enggan melaporkan kasus yang dialaminya,  dapat  dipastikan  dimasa  pandemi  covid-19  upaya  penanganan  kasus  KDRT akan  semakin  berat.  Adanya  pembatasan  dan  kekhawatiran  tertular  virus  covid-19 menyebabkan semakin sulitnya mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan.

## b. Konsep Sosiologi Hukum
Sosiologi  hukum  adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  fenomena  hukum  yang bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  praktik-praktik  hukum,  dimana didalamnya  memuat  sebab-akibat  bagaimana  praktik  hukum  itu  terjadi,  apa  saja  faktor- faktor  yang mempengaruhinya, bagaimana  latar belakang  kejadiannya,  dan  masih  banyak lagi. Kajian sosiologi hukum tidak untuk menilai antara satu dengan yang lain, tetapi fokus utamanya  adalah  memberikan  penjelasan  atau  gambaran  terhadap  objek  hukum  yang sedang dipelajari. Menurut seorang ahli, Gerald Turke, ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam pendekatan sosiologis yaitu: pengaruh hukum terhadap perilaku sosial; kepercayaan yang dianut warga masyarakat setempat; bagaimana organisasi sosial dan pranata-pranata hukumnya; bagaimana awal mula hukum dibuat di masyarakat tersebut; serta kondisi sosial masyarakat  yang  menimbulkan  hukum.  Pengertian  sosiologi  hukum  seperti  yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis  dan  empiris  menganalisis  atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.
Seiring dengan perkembangan masyarakat yang susunannya semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang, maka diharapkan pengaturan hukum  juga  harus  dinamis  mengikuti  perkembangan  yang  sedemikian  itu.  Menurut Soerjono  Soekanto,  ruang  lingkup  sosiologi  hukum  meliputi:  pola-pola  perilaku  warga masyarakat; hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial; serta  hubungan  timbal  balik  antara  perubahan-perubahan  dalam  hukum  dan  perubahan dalam sosial-budaya.  Dalam mengkaji sosiologi hukum, ada beberapa objek yang dijadikan sebagai fokus kajian seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali yakni:
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
•  Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan  yang  ditujukan  untuk  menegakkan  ketertiban  dan  keadilan  dalam  suatu kehidupan masyarakat.
• Didalam proses pengendaliannya, sosiologi hukum dikaitkan dengan proses pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, ada beberapa kaidah yang harus ditaati di masyarakat seperti kaidah agama, moral, dan sosial. Dengan adanya pembentukan kaidah ini diharapkan warga masyarakat akan menaatinya sehingga pengendalian sosial dapat dilaksanakan secara efektif.
•  Objek sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan.  Dalam  hal  ini  dijelaskan  bagaimana  adanya  stratifikasi  sosial  akan berdampak terhadap hukum dan pelaksanaannya.
•  Objek  sosiologi  hukum  yang  terakhir  adalah  pembahasan  tentang  perubahan,  yang didalamnya mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik  diantara  keduanya.  Terkadang  perubahan  dalam  masyarakat  terjadi  karena  adanya rekayasa  yang  direncanakan  terlebih  dahulu  oleh  pemerintah  dengan  cara  menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

## c.  Disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 dilihat dari perspektif Sosiologi Hukum
Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  gejala  abnormal  dalam masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma di masyarakat dengan korban dominan  adalah  ‘isteri’.  Sosiologi  hukum  menyelidiki  persoalan-persoalan  umum  dalam masyarakat yang bertujuan untuk memahami kekuatan dasar yang berada dibelakang tata kelakuan sosial, dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Fakta meningkatnya perceraian, datang dari inisiatif pihak isteri dengan alasan tidak diberi nafkah atau alasan ekonomi dan mengalami kekerasan fisik. Seiring berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis,  menuntut  adanya  pengaturan  hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  yang sedemikian.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  bahwa  untuk mengetahui gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung dapat dilakukan dengan meneliti  proses  peradilan,  konsepsi-konsepsi  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat,  serta efektivitas  hukum  sebagai  sarana  pengendalian  sosial  serta  hubungan  antara  hukum  dan perubahan sosial.
Kekerasan terhadap perempuan dilihat dari perspektif sosiologi terjadi karena adanya proses interaksi yang menghasilkan ketidakseimbangan posisi tawar menawar dalam status peran atau kedudukan. Sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek  kultural  yang  patriarki,  aspek  struktural  yang  dominatif,  eksploitatif  akibat  posisi tawar-menawar  laki-laki  dan  perempuan  tidak  seimbang,  sehingga  realisasi  jasmani  dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.  Dalam pemikiran yang berkembang  di  masyarakat  dapat  dianalisis  melalui  perubahan  sosial.  Artinya  perubahan sosial harus ditandai dengan munculnya lembaga atau organisasi sosial (perubahan materiil), dan perubahan sosial ketika dilihat secara substantif ada perubahan pemikiran dan ideologi yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat (perubahan immaterial) atau dengan kata lain perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor budaya.
Kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  permasalahan  yang  berkaitan  dengan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dibuktikan  dengan  diterbitkannya  beberapa  peraturan hukum,  seperti:  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  G;  Undang-Undang  No.  7  tahun
1984 tentang Pengesah-an Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM);  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak;  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT).  Dengan diberlakukannya  UU  PDKRT  oleh  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan, menunjukkan  sikap  proaktif  pemerintah  dalam  menyikapi  kasus  yang  berbasis  gender. Dilihat dari perspektif sosiologi, ada dua asumsi dari diterbitkannya UU PKDRT yaitu: 1) telah muncul kesadaran dan keberanian kaum perempuan untuk mengadukan permasalahan mereka  kepada  pihak  yang  berwenang;  2)  peraturan  perundang-undangan  ini  dibentuk sebagai  dampak  dari  kondisi  ekonomi  yang  tidak  menentu,  dimana  harga  semua  bahan pokok semakin melambung, biaya pendidikan dan kesehatan juga meningkat serta peluang kerja semakin  sempit,  mempengaruhi  ketenangan  pikiran kepala  keluarga/rumah  tangga. Sebelum  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), para korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Potret budaya patriarkhis sangat tidak menguntungkan posisi  perempuan sebagai korban kekerasan. Stigma bahwa korban kekerasan cenderung tidak menaati kepada suami sehingga terjadilah tindak kejahatan terhadap istrinya.
Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana  non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, hingga saat ini masih terus terjadi peningkatan kasus Covid-19.  Data  pemerintah  menunjukkan,  per  31  Desember  2020  pukul  23.00  WIB, keseluruhan  kasus  Covid-19  di  Indonesia  mencapai  743.198  kasus  yang  tersebar  di  34 provinsi dan 510 kabupaten/ kota, dengan total kasus kematian mencapai 22.138 orang, dan sebanyak 611.097 orang dinyatakan sembuh.  Pada masa pandemi, terjadi peningkatan kasus KDRT. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, dua pertiga-nya (213 kasus) merupakan kasus KDRT (conversation.com, 9 Agustus 2020).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang relatif baru yang  belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat  awam.  Sehingga  dibutuhkan  sosialisasi kepada  masyarakat  supaya  mengerti  tentang  isi  dan  dampak  hukum  dari  diberlakuannya undang-undang  tersebut.  Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan kriminal sebagai salah satu dampak  dari  penerapan  kekerasan  tersebut  adalah  terjadinya  kesadaran  publik  atas kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Disamping  itu,  timbul  pula  berbagai  persoalan  dalam menyelesaikan  proses  hukum  KDRT.  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan implementasi Undang-Undang No  7  Tahun  1984  tentang  Penegasan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta bentuk diskriminasi merupakan suatu isu global sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib diselesaikan oleh negara dan masyarakat luas.
Dilihat dari perspektif sosiologi hukum, keluarga merupakan kerangka pembentukan sosialisasi  paling  dasar  untuk  anak-anak.  Selama  proses  sosialisasi  berlangsung,  individu
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
diajarkan  berbagai  norma-norma,  nilai-nilai,  dan  tata  cara  berperilaku  sesuai  dengan karakteristik dan jenis kelaminnya. Salah satu cara menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan membangun pola komunikasi dua arah yang baik antara suami  dan  istri;  kemudian  saling  bahu-membahu  dalam  memenuhi  nafkah  sehari-hari supaya  beban  perekonomian  keluarga  tidak  hanya  berfokus  pada  satu  pihak  saja,  hal  ini bertujuan untuk  mengantisipasi  kondisi  yang  masih  labil  seperti  masa  covid-19  sekarang dimana banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Selain itu, seperti yang tertera dalam pasal UU PKDRT menimbulkan harapan baru bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih berani menyuarakan hak-hak mereka. Seperti yang dijelaskan dalam UU PKDRT, asas pembentukan peraturan ini diatur dalam Pasal  3  adalah  untuk:  (1)  penghormatan  hak  asasi  manusia;  (2)  keadilan  dan  kesetaraan gender;  (3)  nondiskriminasi;  dan  (4)  perlindungan  korban.  Adapun  tujuan  UU  PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga;  (5)  memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis dan sejahtera.

## CONCLUSION
Realita  terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  sering  terjadi  di Indonesia.  Kejahatan  jenis  apapun  tidak  dapat  diberantas  secara  tuntas  jika  hanya menerapkan sanksi hukum dari aparatur penegak hukum. Dimulai dari keluarga bahagia dan sejahtera, ibarat embrio masyarakat yang adil dan makmur. Di keluargalah orang pertama kali memperoleh pendidikan dan pengetahuan tentang norma dan nilai-nilai di masyarakat. Lingkungan  keluarga  merupakan  faktor  penting  mencegah  terjadinya  tindak  perilaku kekerasan. Solusi  untuk  menghentikan  permasalahan  kekerasan,  pelecehan,  dan  berbagai stereotipe  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga  dapat  dimulai  dengan  memberikan penolakan  secara  tegas  kepada  pelaku  yang  melakukan  kekerasan  dan  pelecehan  agar tindakan  tersebut  terhenti.  Sebab  selama ini  dengan  membiarkan  dan menganggap biasa terhadap perilaku kekerasan pelecehan berarti mengajarkan dan bahkan mendorong para pelaku  untuk  melanggengkannya.  Dari  segi  lingkungan  sosial,  dibutuhkan  kepedulian dengan  sesama  anggota  masyarakat  apabila  ditemukan  adanya  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.

## REFERENCES
A. Buku
Achmad  Ali,  “Menguak  Tabir  Hukum”,  (Jakarta:  PT.  Toko  Gunung  Agung  Tbk, 2002).
Gottman, J., & Declaire, J, “Raising An Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting”, (New York: Simon&Schuster Paperback, 1998).
Dr.  Sylvia  Rimm,  “Mendidik  Dan  Menerapkan  Disiplin  Pada  Anak  Prasekolah”, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 156.
Mulkan  dkk.,  “Membongkar  Praktek  Kekerasan”,  (Malang:  PSIF  Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm.165
Sudjono Dirdjosisworo, SH, “Sosiologi Hukum: Studi tentang perubahan Hukum & Sosial” (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. XI.
Soerjono  Soekanto,  “Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum,  Edisi  Kesembilan”,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988).
B. Jurnal
Haiyun, Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan  Penyintas”,  Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender Studies, No.2 Vol. 4 (2018), 2-8
Innutrisniyati,  Anastasia,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan:  Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal YUSTIKA, No.1, Vol.14 (2011), 2-12
Iskandar,  Octo,  Naufal  Hafidh  Suwanda,  “Peranan  Ilmu  Forensik  Dalam Pengungkapan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Fisik  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga  Yang Dilakukan Istri Kepada Suami”, UBHARA PRESS, No.1 Vol. 9 (2019), 106-117
C. Peraturan Perundang-Undangan
RANCANGAN  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR... TAHUN  …  TENTANG  PENGHAPUSAN  KEKERASAN  SEKSUAL,  diakses  dari http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf diakses pada 30 Desember 2020
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan.  Diakses  dari  http://bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf  pada  30 Desember 2020
D. Sumber Lainnya
Dhita Koesno, “Update Corona Dunia 25 Desember: 79,7 juta Kasus & Data WHO Terbaru”,  25  Desember  2020,  Diakses  dari  https://tirto.id/update-corona-dunia-25- desember-797-juta-kasus-data-who-terbaru-f8wU pada Rabu, 30 Desember 2020 Website https://covid19.go.id diakses pada 31 Desember 2020