## PEMENUHAN HAK TERHADAP IBU DAN ANAK USIA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1* Aditya Choerin Nazili, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia
e-mail:
1* adityachoerinnazil@gmail.com ( corresponding author )
2 subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRACT
The fulfillment of the rights of mothers and children to breastfeed in correctional institutions is a crucial issue within the context of human rights and child welfare. This research aims to identify the challenges, policies, and practices that influence these rights, as well as their impact  on  the  well-being of  mothers  and  children  involved  in  such  situations.  This  study adopts  a  juridical-empirical  research  approach,  where  data  is  gathered  through  a combination of field research and literature review. Field research involves interviews with informants and respondents to collect primary data, while the literature review involves the analysis of books, literature, theories, and relevant legislation. Furthermore, this research identifies  best  practices  and recommendations to  enhance  the  fulfillment  of the  rights of mothers  and  children  to  breastfeed  in  correctional  institutions.  These  recommendations encompass facility improvements, staff training, psychosocial support, and the formulation of more inclusive policies focusing on the well-being of mothers and children. The research findings also indicate that the fulfillment of these rights in correctional institutions is not yet optimal, as there are situations where mothers must bring their children to reside within these  facilities.  Additionally,  government  authorities  and  prison  officers  face  various obstacles that hinder their efforts to address these issues effectively during implementation.
Keywords: Prisoners' Rights; Children's Rights ; Correctional
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Pemenuhan terhadap hak ibu dan anak menyusui berusia 0-3 tahun yang berada dalam lembaga pemasyarakatan adalah isu yang sangat penting dan terus menjadi perdebatan hangat dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Saat ini, seringkali terjadi situasi di mana anak-anak usia menyusui harus tinggal di penjara bersama ibu mereka karena ibu tersebut sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam  konteks  seperti  ini,  konflik  antara  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  hak  asasi manusia anak-anak usia 0-3 tahun yang berhak dekat dengan ibu mereka, meskipun ibu tersebut  berada  di  penjara,  seringkali  muncul.  Sementara  itu,  sistem  penjara  atau lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  mampu  memberikan perlindungan  hukum  yang  memadai  untuk  hak-hak  ibu  dan  anak  yang  berada  di dalamnya. Pentingnya masalah ini disorot karena anak-anak adalah investasi masa depan bangsa, dan masa depan negara ini bergantung pada generasi yang akan datang. Anak- anak  yang  tumbuh  dengan  baik akan  berkontribusi  pada  pertumbuhan  dan  kestabilan nasional  kita.  Oleh  karena  itu,  menjaga  hak  ibu  dan  anak  di  lembaga  pemasyarakatan adalah upaya untuk menjaga keutuhan negara ini baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
Menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun,  termasuk anak  yang masih dalam kandungan. Peraturan Pemerintah Nomor  32 Tahun 1999 mengatur mengenai hak anak yang masih menyusui yang tinggal bersama ibunya  di  Lapas.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Pemasyarakatan belum memberikan rincian yang lengkap mengenai hak-hak anak yang masih  menyusui  yang  ikut  tinggal  bersama  ibunya,  beberapa  peraturan  hanya menyebutkan  pemberian  makanan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dokter.  Namun, kita menyadari bahwa  kebutuhan bayi tidak hanya terbatas pada pemberian makanan tambahan.  Hal-hal  lain  seperti  lingkungan  yang  aman,  suplemen  vitamin  untuk mendukung  ASI,  dan  pemeriksaan  kesehatan  secara  berkala  juga  memiliki  signifikansi yang  besar.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan menjelaskan bahwa ibu dan anak yang berusia 0-3 tahun harus mendapatkan "perlakuan asasi"  untuk  memastikan  ibu  dapat  mendampingi  anaknya  agar  dapat  tumbuh  dan berkembang  secara  normal,  bahkan  saat  mereka  tinggal  di  lembaga  pemasyarakatan. Perlakuan asasi ini melibatkan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan  masing-masing,  hak  atas perawatan  dan  pelayanan  baik  jasmani  maupun rohani,  hak  atas  pendidikan,  pengajaran,  dan  kegiatan  rekreasi,  serta  peluang  untuk mengembangkan  potensi  mereka.  Selain  itu,  mereka  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan  layanan  kesehatan  dan  asupan  makanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan gizi mereka, serta hak untuk mendapatkan informasi hukum dan bantuan hukum, serta hak untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mereka. Hak-hak ini juga mencakup akses  terhadap  bahan  bacaan  dan  partisipasi  dalam  siaran  media  massa  yang  tidak terlarang, dan hak untuk menerima perlakuan yang manusiawi serta perlindungan dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu, mereka juga berhak atas  layanan  sosial  dan  memiliki  hak  untuk  menerima  atau  menolak  kunjungan  dari keluarga,  pengacara,  atau  pendamping  lainnya,  bersama  dengan  hak-hak  lain  yang relevan.
Secara terminologi, menjadi seorang ibu adalah suatu status yang dihormati yang akan  dialami  oleh  setiap  wanita  yang  berada  dalam  keadaan  normal.  Seorang  ibu
merupakan  harapan  utama  bagi  generasi  yang  akan  datang,  tanpa  memperhatikan apakah  ia  melahirkan  atau  tidak.  Bagi  wanita  narapidana  yang  sedang  menjalani hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan  dan  dalam  waktu  yang  sama  juga  harus menjalankan peran sebagai ibu, ketentuan yang mengaturnya hanya terdapat dalam Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 yang berisi:
1. Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa ke  dalam  rutan  atau  Lapas,  atau  yang  lahir  di  dalam  Lapas,  diperbolehkan  untuk tinggal bersama ibunya hingga anak mencapai usia 3 (tiga) tahun.
2. Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan sebagaimana yang  dijelaskan  di  atas  akan  ditempatkan  secara  khusus  bersama  dengan  tahanan atau narapidana perempuan tersebut.
3. Anak  yang  merupakan  keturunan  tahanan  atau  narapidana  perempuan  tersebut dapat diberi makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter atau ahli gizi. Negara memberikan perhatian istimewa terhadap nasib anak-anak yang terpaksa mengikuti  ibu  mereka  yang  berada  dalam  status  narapidana  di  penjara.  Hal  ini disebabkan karena anak-anak berada dalam usia yang sangat penting bagi perkembangan mereka, yaitu masa emas, yang dimulai sejak anak lahir hingga mencapai usia lima tahun.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  adalah  prinsip  dasar  yang  melindungi  martabat  dan  kebebasan individu.  Teori  hak  asasi  manusia  memberikan  dasar  untuk  memahami  pentingnya pemenuhan hak ibu dan anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Locke (1632- 1704), hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah.  Hak  kodrati  itu  juga  disebut  hak  dasar  yang  meliputi  life,  liberty,  and property (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi). Locke adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran politik dan filsafat hak asasi manusia. Salah satu konsep sentral yang dikemukakan oleh Locke adalah  konsep  hak  kodrati  atau  hak  kodrati  manusia.  Berikut  penjelasan  lebih  lanjut mengenai konsep ini:

## 1) Hak Kodrati atau Hak Asasi Manusia
Locke meyakini bahwa semua manusia memiliki hak-hak dasar atau kodrati yang melekat pada diri mereka sejak lahir, sebelum adanya pemerintahan atau kontrak sosial.  Hak  kodrati  ini  merupakan  hak-hak  inheren  yang  dimiliki  setiap  individu hanya  karena  mereka  manusia,  tanpa  memandang  ras,  agama,  atau  kebangsaan mereka.
2) Komponen Hak Kodrati
Locke mengidentifikasi tiga komponen utama hak kodrati, yaitu:
- Hak  Hidup  ( Life ):  Ini  merujuk  pada  hak  setiap  individu  untuk  hidup  dan berusaha mempertahankan hidupnya. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri dari ancaman terhadap kehidupan.
- Hak  Kebebasan  ( Liberty ):  Hak  ini  mencakup  kebebasan  individu  untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, selama itu tidak merugikan hak orang lain. Ini termasuk kebebasan berpikir, berbicara, beragama, dan sebagainya.
- Hak Milik Pribadi ( Property ): Locke mengatakan bahwa individu memiliki hak atas apa yang mereka kerjakan atau hasil jerih payah mereka. Hak milik pribadi mencakup  hak  atas  properti  yang  diperoleh  melalui  kerja  keras  dan  usaha individu.

## 3) Pemerintahan dan Kontrak Sosial
Locke  percaya  bahwa  pemerintah  harus  ada  untuk  melindungi  hak-hak  kodrati manusia.  Pemerintah  yang  baik  harus  didirikan  atas  dasar  persetujuan  rakyat dalam sebuah kontrak sosial. Jika pemerintah melanggar hak-hak kodrati individu dan  tidak  melindunginya,  maka  rakyat  memiliki  hak  untuk  memberontak  dan menggantinya.

## 4) Pengaruh Terhadap Pemikiran Politik
Pemikiran  Locke,  terutama  mengenai  hak  kodrati,  memiliki  dampak  besar  pada perkembangan  pemikiran  politik  dan  konstitusionalisme  di  seluruh  dunia, termasuk dalam penyusunan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan dalam konsep hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern.
Pandangan Locke mengenai hak kodrati dan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak tersebut telah membentuk landasan penting dalam teori hak asasi manusia dan pemikiran politik hingga saat ini. Hak kodrati menjadi prinsip dasar dalam memahami hak asasi manusia, kebebasan individu, dan perlindungan properti pribadi dalam konteks kehidupan berkomunitas dan pemerintahan yang adil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  yang  fokusnya  lebih  ditekankan  pada analisis  studi  literatur.  Melalui  studi  literatur  ini,  akan  diperoleh  gambaran  serta informasi terkait dengan subjek penelitian. Sumber data yang digunakan mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan negara  yang  berkaitan  dengan  pemasyarakatan,  kesejahteraan  ibu  dan  anak,  dan peraturan  pelaksanaannya;  bahan  hukum  sekunder  berupa  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh pihak lain; serta bahan hukum tertier yang termasuk kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  tujuan  dan  prinsip-prinsip  dalam  pelaksanaan  pemasyarakatan,  UU Pemasyarakatan mengatur dengan rinci hak-hak ibu dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan melalui Pasal 61 dan 62 UU  No. 22 Tahun  2022. Contohnya,  Pasal 61 mengamanatkan  bahwa  Rutan,  LPAS,  Lapas,  dan  LPKA  wajib  memberikan  perlakuan istimewa kepada kelompok berkebutuhan  khusus. Kelompok berkebutuhan khusus ini mencakup Anak; Anak Binaan; perempuan yang sedang dalam masa reproduksi; individu yang menderita penyakit kronis; penyandang disabilitas; dan lansia. Oleh karena itu, ibu yang  sedang  hamil  atau  sedang  menyusui  termasuk  dalam  kategori  kelompok berkebutuhan khusus. Berikutnya, Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:
1) Anak  yang  merupakan  keturunan  tahanan  atau  narapidana  perempuan  yang dibawa ke dalam rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas, memiliki izin untuk tinggal bersama ibunya hingga anak mencapai usia 3 (tiga) tahun.
2) Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan seperti yang  disebutkan  di  atas  akan  ditempatkan  secara  khusus  bersama  dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut.
3) Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan tersebut berhak  mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dari  dokter atau ahli gizi.
Memberikan ASI kepada anak adalah prioritas utama bagi seorang ibu. Meskipun begitu,  dalam  situasi  ini,  menyusui  bukanlah  alasan  bagi  narapidana  yang  menjadi seorang  ibu  untuk  membawa  anaknya  tinggal  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan bersamanya. Terkadang, terdapat kasus serupa di mana narapidana yang juga seorang ibu  tidak  dapat  membawa  anaknya  karena  berbagai  alasan  yang  harus  dihadapinya. Namun, seorang ibu selalu ingin agar anaknya tetap berada dekat dengannya dan dapat merawatnya dengan sepenuh hati, meskipun ada banyak keterbatasan. Oleh karena itu, alasan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  ketika  seorang  narapidana  harus  menjalani hukumannya  di  lembaga  pemasyarakatan  yang  jauh  dari  tempat  asalnya  dan  tanpa adanya  keluarga  atau  kerabat  yang  bisa  merawat  anaknya.  Hal  ini  menjadi  salah  satu tanggung jawab moral bagi petugas lapas untuk membantu memastikan bahwa hak anak yang tinggal di lapas tersebut tetap terpenuhi, meskipun tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau aturan yang mengaturnya secara khusus.
Hak  anak  yang  masih  dalam  masa  menyusui  di  Lembaga  Pemasyarakatan  telah diberikan. Anak yang dilahirkan oleh narapidana diizinkan untuk tinggal bersama ibunya di dalam lapas hingga mencapai usia 3 tahun, sehingga hak mereka untuk menerima ASI dapat terjamin. Ibu dan bayi ditempatkan dalam ruangan yang terpisah dari warga binaan pemasyarakatan lainnya. Selain itu, Lapas juga menyediakan makanan pendamping ASI. Ibu dan bayi yang memerlukan perawatan medis juga mendapatkan layanan kesehatan dari klinik lapas yang beroperasi 24 jam. Meskipun Lapas tidak memiliki fasilitas bermain khusus untuk anak-anak, terdapat ruangan yang tersedia dan dapat digunakan sebagai tempat  bermain  bagi  mereka.  Hak  anak  telah  diatur  secara  komprehensif  dalam peraturan  perundang-undangan  serta  peraturan  pelaksanaan  lainnya.  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan, mengatur hal-hal sebagai berikut:
1) Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  mengalami  kondisi  sakit, hamil,  atau  sedang  menyusui  berhak  mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai dengan petunjuk dari dokter.
2) Pemberian  makanan  tambahan  juga  diberlakukan  kepada  Narapidana  yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3) Anak  yang  merupakan  keturunan  Narapidana  wanita  yang  dibawa  ke  dalam LAPAS  atau  yang  lahir  di  dalam  LAPAS  berhak  menerima  makanan  tambahan atas petunjuk dari dokter, hingga anak mencapai usia 2 (dua) tahun.
4) Apabila anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun, anak tersebut harus diserahkan kepada bapaknya,  sanak keluarga, atau pihak lainnya dengan persetujuan  dari ibunya, dan hal ini harus dicatat dalam suatu Berita Acara.
5) Demi kesehatan anak, Kepala LAPAS berwenang untuk menentukan pemberian makanan tambahan berdasarkan pertimbangan dari dokter.
Hak  untuk  menerima  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  yang  memadai  adalah permasalahan  lain  yang  sering  terjadi  di  Lapas.  Lembaga  Pemasyarakatan  telah menyediakan  fasilitas  ini  melalui  klinik  di  dalam  Lapas  dengan  perawat  yang  selalu tersedia, meskipun dalam hal penyediaan obat-obatan, pihak Lapas belum menyediakan obat-obatan  yang  lengkap.  Pemenuhan  hak  ini  dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Pasal  16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang berbunyi:
1) Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan hasilnya dicatat dalam kartu kesehatan.
2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan memiliki keluhan kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
3) Jika dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau berbahaya, penderita tersebut akan dirawat secara khusus.
Lebih lanjut, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan:
1) Jika  penderita  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  memerlukan perawatan  tambahan,  dokter  LAPAS  akan  memberikan  rekomendasi  kepada Kepala  LAPAS  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  umum Pemerintah di luar LAPAS.
2) Pelayanan  kesehatan  bagi  penderita  yang  dirujuk  ke  rumah  sakit,  sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala LAPAS.
3) Penderita yang dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus  diawasi oleh Petugas LAPAS,  dan jika  diperlukan,  mereka dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit untuk penderita akan ditanggung oleh negara.
5) Dalam  hal  terdapat  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  sakit, Kepala LAPAS harus segera memberitahukan keluarganya.
Kesejahteraan  ibu  juga  berdampak  besar  pada  pertumbuhan  anak  yang  tinggal bersama mereka di dalam LAPAS. Ini berhubungan erat dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Anak-anak memiliki serangkaian hak asasi manusia yang harus dihormati, baik melalui  perlakuan  langsung  maupun  penyediaan  fasilitas  yang  sesuai.  Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") mengenai perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan  Langkah-Langkah  Selain  Penahanan  Bagi  Pelanggar  Perempuan  (dikenal  sebagai "Aturan Bangkok") telah disahkan oleh PBB pada Desember 2010. Bagian II dari aturan ini, dalam poin 3, secara khusus mengatur hak-hak ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak di penjara, yang dapat disingkat sebagai berikut:
1) Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui harus menerima saran mengenai kesehatan mereka dan pola makan mereka dalam program yang akan dirancang dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkompeten.
2) Makanan yang cukup, tersedia tepat waktu, lingkungan yang sehat, dan peluang untuk berolahraga secara teratur harus disediakan secara gratis kepada ibu hamil, bayi,  anak-anak,  dan  ibu  yang  menyusui.  Keputusan  untuk  mengizinkan  anak tinggal  bersama  ibunya  di  dalam  penjara  harus  didasarkan  pada  kepentingan terbaik anak.
3) Tahanan perempuan yang memiliki anak di dalam penjara bersama mereka harus diberikan  kesempatan  sebanyak  mungkin  untuk  menghabiskan  waktu  dengan anak-anak mereka.
4) Lingkungan  yang  disediakan  untuk  merawat  anak  harus  sebisa  mungkin menyerupai lingkungan anak di luar penjara.

## SIMPULAN DAN SARAN
Lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  mampu  memberikan perlindungan  hukum  yang  memadai  untuk  hak-hak  ibu  dan  anak  yang  berada  di dalamnya. Masalah ini adalah masalah yang serius yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, menjaga  hak  ibu  dan  anak  di  lembaga  pemasyarakatan  adalah  upaya  untuk  menjaga keutuhan negara ini baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal  61 dan 62 UU  menjelaskan bahwa ibu dan anak yang  berusia  0-3  tahun  harus  mendapatkan  "perlakuan  asasi"  untuk  memastikan  ibu dapat mendampingi anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal, bahkan saat mereka tinggal di lembaga pemasyarakatan.
Memberikan ASI kepada anak adalah prioritas utama bagi seorang ibu. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan layanan fasilitas dengan menepatkan ibu  dan bayi ruangan yang terpisah dari warga binaan pemasyarakatan lainnya. Selain itu, Lapas juga menyediakan makanan pendamping ASI. Ibu dan bayi yang memerlukan perawatan medis juga mendapatkan layanan kesehatan dari klinik lapas yang beroperasi 24 jam. Karena Kesejahteraan ibu juga berdampak besar pada pertumbuhan anak yang tinggal bersama mereka di dalam LAPAS. Ini berhubungan erat dengan hak-hak anak yang harus  dipenuhi.  Anak-anak  memiliki  serangkaian  hak  asasi  manusia  yang  harus dihormati, baik melalui perlakuan langsung maupun penyediaan fasilitas yang sesuai.
Pemenuhan hak terhadap ibu dan anak usia menyusui di lembaga pemasyarakatan adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka di tengah kondisi yang mungkin kurang ideal. Maka dari itu perlu memperhatikan yaitu diadakan Keamanan  dan  Perlindungan  bagi  ibu  anak  dengan  memastikan  bahwa  lingkungan  di lembaga pemasyarakatan aman dan bebas dari ancaman terhadap ibu dan anak. Mereka harus  dilindungi  dari  segala  bentuk  kekerasan  atau  pelecehan.  Selain  itu  juga menyediakan  Fasilitas  Penyusuan  bagi  ibu  dan  anak,  Lembaga  pemasyarakatan  harus menyediakan fasilitas khusus untuk ibu yang sedang menyusui, seperti ruang penyusuan yang nyaman dan bersih. Ruangan ini harus memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, dan yang terakihir adalah memberikan Pelayanan Kesehatan yang baik dengan memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan akses ke perawatan medis yang diperlukan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi sesuai dengan pedoman medis.

## DAFTAR RUJUKAN
Baines, D. (2015). Women's Imprisonment and the Case for Abolition: An Assessment of Developments  in  Canada,  Australia,  and  New  Zealand.  Feminist  Criminology, 10(3), 268-286.
Bose, P., & Saha, S. (2015). Psychosocial and physical aspects of quality of life of women prisoners: A study in the correctional homes of West Bengal, India. International Journal of Social Psychiatry, 61(3), 228-234.
Horsley, M., & Thom, B. (2016). The meanings of ‘motherhood’ within UK female prisons. The Howard Journal of Crime and Justice, 55(2), 168-182.
Kelsey, C. M., & Saliba, A. J. (2019). Breastfeeding behind bars: A global legislative review of  national  prison  breastfeeding  policies.  International  Breastfeeding  Journal, 14(1), 36.
Mahon, A., & Kenney, A. (2005). Justice behind bars: the effects of the Virginia Department of  Correction’s  policy  on  prenatal  and  postpartum  care  for  female  inmates. Maternal and Child Health Journal, 9(1), 95-104.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara. Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
The Bangkok Rules, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non- custodial Measures for Women Offenders with their Commentary.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 RI tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor  6811  Sekertariat  Negara, Jakarta.
United  Nations.  (1989).  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC).  Diakses  dari https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx.
United  Nations.  (1979).  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women (CEDAW). Diakses dari https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.