## PEMBERDAYAAN LITERASI MEDIA DAN INFORMASI (LMI) UNESCO SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS

## DISSEMINATION OF UNESCO MEDIA AND INFORMATION LITERATION (LMI) TO PREVENT THE SPREAD  OF HOAX
Shary Charlotte Henriette, S.I.P, M.A. dan Dr. Reni Windiani, MS Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Email: charlotte_pattipeilohy@ymail.com
Diterima: 17 Mei 2018, Direvisi: 28 Mei 2018, Disetujui: 1 Juni 2018

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  hasil  dari  pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Departemen Hubungan  Interansional  FISIP  Universitas  Diponegoro  kepada  enam  Sekolah  Menengah  Atas (SMA) di Kota Semarang. Tingginya akses informasi melalui sosial media di kalangan remaja SMA menyebabkan  mereka  rentan  terdampak  berbagai  macam  “penyimpangan  informasi”.  Oleh  karena itu, penyuluhan untuk meningkatkan Literasi Media dan Informasi (LMI) dirasa sangat dibutuhkan. Mekanisme  LMI  yang  dikeluarkan  oleh    The  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization  (UNESCO)  digunakan  dalam  penyuluhan  ini  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan literasi  informasi  dalam  sistem  demokrasi.  Materi  penyuluhan  inimenyangkut  (1)  Pemahaman Hoaks  sebagai  penyimpangan  informasi    Mis-informasi;  Dis-informs;i  dan  Mal-informasi,  (2) Melawan  Disinformasi  dan  Misinformasi  melalui  LMI,  serta  (3)  Ex-Post  Fact  Checking  / Memeriksa Fakta setelah Dipublikasikan.
Kata kunci : literasi media dan informasi, LMI, UNESCO, hoaks, ex-post fact checking

## ABSTRACT
This  article  is  part  of  community  service  of    International  Relations  Department, Universitas  Diponegoro  to six  targetted  high  schools in  Semarang.  Elevated  access  ofinformation through  social  medias  among  high  school  adolescents  makes  them  vulnerable  to  “information disorder”.  Therefore,  counseling  for  Media  and  Information  Literacy  (LMI)  is  highly    necessary. The  LMI  mechanism  issued  by  the  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization (UNESCO) is used to educate high school students for better information literacy in democracy.  The  counseling  materials  included  (1)  Understanding  Hoaks  as  a  deviation  of information:Mis-information;    Dis-information;and  Mal-information,  (2)  Fighting  Disinformation and Misinformation through LMI, and (3) Ex-Post Facts to Check.
Keywords :media and information literacy, MIL, UNESCO, hoax, ex-post fact checking

## PENDAHULUAN
Perkembangan  internet  dan  media sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  di dunia  sudah  tidak  dapat  diragukan  lagi. Penelitian Digital in 2018 yang dikeluarkan oleh perusahaan media Inggris
bernama We  Are  Social menyebutkan bahwa  dari  total  7,5  miliar  penduduk dunia,  sekitar  4  miliar  penduduk  sudah mengunakan  internet,  dan  3  miliarnya sudah  menggunakan  media  sosial  sebagai sarana  komunikasi.  Ini  berarti  internet
sudah  dapat  diakses  dan  digunakan  oleh setengah  dari  penduduk  dunia.  Penelitian tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  dari sepuluh media sosial yang diteliti
(Whatsapp,  Facebook  Messenger,  Viber,
Wechat, Line, Telegram, IMO, Kakaotalk, Hangouts, dan Android Messenger), Aplikasi Whatssapp dan Facebook Messenger merupakan  aplikasi yang
paling  sering  digunakan  oleh  masyarakat di seluruh dunia.
Laporan Digital  in  2018 juga menampilkan data bahwa Indonesia menempati  posisi  keempat  sebagai  negara dengan  masyarakat  yang  paling  sering mengakses  internet. Dalam  satu hari, rata- rata  masyarakat  Indonesia  mengakses internet selama 8  jam 51  menit. Indonesia juga  menempati  posisi  ketiga  sebagai negara dengan perkembangan media sosial tercepat  di  dunia  (dengan  rata-rata pertumbuhan  23%  per  tahun).  Tingginya pertumbuhan  media  sosial  di  Indonesia, ternyata didorong oleh peningkatan jumlah remaja  umur  13-19  tahun,  baik  laki-laki maupun  perempuan,  yang  mengakses media sosial setiap harinya. Tanpa adanya kemampuan  untuk  memilah  informasi yang  tersedia  dalam  media  sosial  dan media  lainnya,  maka  masyarakat  akan mudah  termakan  isu  hoaks,  yang  akan merugikan  dirinya  dan  orang  lain.  Selain itu,  informasi  hoaks  juga  menciptakan prasangka  buruk  terhadap  individu  atau kelompok tertentu yang akan mengganggu keamanan dan perdamaian di negara ini.
Mengingat pentingnya literasi media  dan  informasi,  maka  The  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) berkomitmen untuk mewujudkannya
melalui  kerangka  kerja  global Media  and
Information  Literacy (Literasi  Media  dan Informasi  /  LMI).  Literasi  informasi berkaitan  dengan  pengelolaan  data  dan informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat, sedangkan  literasi  media  berfokus  pada penggunaan media bagi pembangunan dan demokrasi  yang  lebih  baik  (UNESCO, 2013,  p.  30).  Inilah  sebabnya  LMI semakin  dibutuhkan  menjelang  dan  saat pemilihan  umum  baik  di  tingkat  legislatif maupun eksekutif, untuk menjamin informasi  yang  tersebar  selama  masa kampanye  merupakan  informasi  yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat.
Perkembangan  pemikiran  tentang LMI  bergulir  Sejak  Konferensi  Tingkat Tinggi  (KTT)  Dunia  tentang  Masyarakat Informasi  /  World  Summit  on  the Information  Society  (WSIS)  pada  tahun 2003  dan  2005.  Selanjutnya,  pada  tahun 2016  UNESCO  memperkenalkan  lima hukum  literasi  media  dan  informasi  yang dapat dilihat pada tabel 1. Hukum pertama menyebutkan seluruh media dan informasi seluruhnya  memang  diperlukan  untuk menjamin  keterlibatan  masyarakat  dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh sumber  informasi tersebut  memiliki posisi yang  setara.  Hukum  kedua,  ketiga,  dan keempat  secara  garis  besar  menyebutkan bahwa  LMI  merupakan  bagian  dari  Hak Asasi  Manusia,  baik  pria  maupun  wanita, agar  mereka  dapat  mengakses  informasi  / pengetahuan baru, serta mampu mengekspresikan  diri  melalui  media  yang ada.  Pada  hukum  kelima  disebutkan bahwa    LMI  merupakan  sebuah  proses yang  panjang  dan  kompleks,  sehingga dibutuhkan
keberlanjutan dalam mekanisme  pelaksanaannya  (Singh,  Kerr, dan Hamburger, 2016).
Tabel 1

## Lima Hukum Literasi Media dan Informasi UNESCO
Law one Information, communication, libraries, media, technology, the Internet  as  well  as  other  forms  of  information  providers  are  for  use  in critical  civic  engagement  and  sustainable  development. They  are  equal in  stature  and  none  is  more  relevant  than  the  other  or  should  be  ever treated as such Law two Information, knowledge, and messages are not always value neutral, or  always  independent  of  biases.  Any  conceptualization,  use  and application  of  MIL  should  make  this  truth  transparent  and understandable to all citizens. Law three Information, knowledge, and messages are not always value neutral, or  always  independent  of  biases.  Any  conceptualization,  use  and application  of  MIL  should  make  this  truth  transparent  and understandable to all citizens. Law four Every citizen wants to know and understand new information, knowledge  and  messages  as  well  as  to  communicate,  even  if  she/he  is not  aware,  admits  or  expresses  that  he/she  does.  Her/his  rights  must however never be compromised. Law five Media and information literacy is not acquired at once. It is a lived and  dynamic  experience  and  process.  It  is  complete  when  it  includes knowledge, skills and attitudes, when it covers access,
evaluation/assessment, use, production and communication of information, media and technology content.
Sumber : Singh, Kerr, dan Hamburger, 2016, p. 35
Di era digital seperti saat ini semua calon  peserta  pemilu,  baik  legislatif ataupun  eksekutif,  mengunakan  sosial media  sebagai  sarana  kampanye  untuk meraih  simpati  para  pemilih  pemula.
Maraknya  hoaks  atau hoaks dan  ujaran kebencian  yang  digulirkan  oleh  para pendukung  calon  presiden  dan  legislatif menyebabkan  iklim  politik  saat  ini menjadi  sangat  tidak  sehat.  Padahal,  para remaja  yang  sekaligus  pemilih  pemula menggunakan  sosial  media  tidak  hanya sebagai  sarana  untuk  berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan  informasi  mengenai  peserta pemilu.  Disinilah  pentingnya literasi media bagi para pemilih baru agar mampu memilih  kandidat  eksekutif  dan  legislatif dengan  lebih  bijaksana.  Berdasarkan  hal ini,  maka  Tim  pengabdian  masyarakat  HI
Undip  kemudian  melakukan  penyuluhan terhadap  lima  SMA  di  kota  Semarang pada  27  September  2018  yakni  SMA Islam Hidayatullah, SMA Muhammadiyah 1, SMA Bina Bangsa, SMAN 4 Semarang, dan SMAN 5 Semarang.
Penyuluhan  yang  dimaksud  disini dilakukan  untuk  menciptakan  perubahan yang baik dalam masyarakat dan dilakukan diluar pendidikan formal. Penyuluhan  juga  merupakan  penghubung dua  arah  atau two  way  traffic antara pengalaman  yang  biasa  dilakukan  oleh seseorang,  dan  pengalaman  baru  yang dialami  oleh  seseorang  (Setiana,  2005, p.2-3). Penyuluhan ini berusaha memberikan  perubahan  kebiasaan  pelajar SMA  dalam  memahami  informasi  agar tidak  terjebak  dalam  informasi  palsu  atau hoaks, melalui pengenalan  filter  informasi
dan  media.  Instrumen  yang  digunakan dalam  penyuluhan  ini  berupa  informasi grafis, audio, dan video mengenai penyimpangan  informasi,  serta  langkah- langkah  untuk  mengatasi  penyimpangan informasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akses terhadap informasi yang efektif dan efisien  sangat  penting  agar  para  remaja yang juga pemilih pemula dapat menyaring  informasi  yang  benar  dan kredibel, dan pada akhirnya dapat memilih pemimpin secara objektif. Oleh karena itu, pembahasan  penyuluhan  ini  berdasarkan modul pembelajaran
LMI yang dikeluarkan  UNESCO  tahun  2018,  yang menyangkut (1) Pemahaman Hoaks sebagai  penyimpangan  informasi,  baik  itu Mis-informasi, Dis-informsi  maupun Mal- informasi;  (2)  Melawan  Disinformasi  dan Misinformasi  melalui  LMI;  serta  (3) Ex- Post  Fact  Checking /  Memeriksa  Fakta setelah Dipublikasikan. 1. Memahami Hoaks dan Penyimpangan  Informasi  :  Mis- informasi,  Dis-informsi  dan  Mal- informasi
Sebelum memahami tentang hoaks,
masyarakat harus terlebih dahulu memahami tentang penyimpangan informasi,  dan  perbedaan  konsep-konsep di dalamnya. Mis-informasi adalah informasi  yang  salah,  tapi  orang  yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar. Sedangkan
Dis-informasi
adalah informasi  yang  salah,  dan  orang  yang menyebarkannya  mengetahui  bahwa  itu salah. Konsep ketiga yang perlu dibedakan disini adalah Mal-informasi , yakni informasi yang didasarkan pada
kenyataan, tetapi digunakan untuk
mencelakakan  seseorang,  organisasi,  atau negara (UNESCO, 2018, p.44-52). Ketiganya  sama-sama  berbahaya  dan harus  disikapi  dengan  sangat  bijaksana, terutama  ketika  penyimpangan  informasi
semacam  ini  menjadi  kendaraan  politik selama  masa  kampanye.  Pada  tahun  2018 saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Kemenkominfo)  mendata sekitar  1.000  penyimpangan  informasi yang terjadi selama masa kampanye. Contoh kasus penyimpangan informasi adalah kasus pemukulan
terhadap  aktivis  Ratna  Sarumpaet  yang terjadi  pada  tahun  2018.  Informasi  yang salah (Dis-informasi) diberikan oleh Ratna Sarumpaet  kepada  sejumlah  tokoh  politik seperti  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga Uno  yang  percaya  akan  kebenaran informasi  tersebut  dan  menyebarkannya (Mis-informasi).  Selanjutnya,  informasi ini  dihubungkan  dengan  kampanye  hitam dari  pihak  lawan  (Mal-informasi)  yang dianggap  hendak  menyerang  simpatisan para tokoh politik tersebut.
Penyimpangan  informasi  ini  dapat hadir dalam beberapa jenis narasi.
Pertama, Satire  dan  Parodi,  yakni  gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Kedua , False Connection , ketika  judul  berita  dan  konten  berita sangat  berlawanan,  sehingga  pembaca berita  tersebut  merasa  tertipu.  Hal  ini seringkali  dilakukan  oleh  pelaku  bisnis berita  online  untuk  meningkatkan  jumlah audiens  yang  berkunjung ke situs  mereka. Ketiga, Konten  yang  Menyesatkan.  Cara ini  bertujuan  untuk  membingkai  atau framing
informasi dengab cara memangkas foto, kutipan, atau data secara sangat  selektif.  Pembaca  berita  akhirnya tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh,  serta  dapat  menyebarkan informasi  yang  sesat. Keempat ,  konten palsu.  Konten  palsu  biasanya  ditegaskan dengan gambar yang diedit dan tidak dapat dibuktikan  kebenarannya. Kelima ,  Konten yang  dimanipulasi,  yakni  ketika  konten asli  dimanipulasi  untuk  menipu  pembaca (UNESCO, 2018, pp 48-50).
2. Melawan Disinformasi dan

## Misinformasi melalui LMI
LMI  memiliki  tiga  indikator  utama  yang harus  dimiliki  oleh  seluruh  pemangku kepentingan  baik  di  tingkat  makro,  meso, maupun  mikro.  Ketiga  indikator  literasi tersebut  adalah  Akses,  Evaluasi,  dan Kreasi  (Lee  et.  al.,  2013).  Komponen pertama  literasi  menyangkut  kemampuan individu untuk mengakses, mencari,
menemukan,  serta  menerima  informasi dan konten media. Individu dapat dikatakan  melek  informasi dan  media  jika memiliki  akses  terhadap  berbagai  sumber informasi  dan  media.  Hal  ini  penting untuk dilakukan terutama karena tidak ada media dan informasi yang netral, sebagaimana hukum kedua LMI.
Komponen  kedua  literasi  media  dan informasi  adalah  kemampuan  individu
untuk  mengevaluasi  informasi  dan  konten media yang diakses. Sedangkan komponen terakhir menyangkut pembuatan, penggunaan,  dan  monitoring  informasi dan konten media. Pada tahap ini, individu mampu  membuat  atau  menghasilkan informasi  baru  yang  yang  inovatif  dan kreatif, namun tetap etis dan sesuai hukum yang berlaku (Lee et. al., 2013, p.59).
3. Ex-Post  Fact  Checking/ Memeriksa Fakta setelah Dipublikasikan
The  International  Federation  of  Library Associations and Institutions (IFLA)menyebutkan setidaknya ada
delapan  langkah  yang  dapat  dilakukan untuk  mengetahui  palsu  atau  tidaknya sebuah informasi, dan menghindari penyebaran informasi tersebut (lihat gambar 1).
Gambar 1 Panduan Mengenali  Informasi Palsu IFLA
Sumber : “How to Spot Fake News”, 2018 Pertama , memeriksa sumber informasi.  Sumber  yang  akurat  sangat dibutuhkan  untuk  mengetahui  kebenaran suatu informasi. Tentunya, informasi yang benar  akan  berasal  dari  situs-situs  yang
resmi  dan  kredibel,  semisal  situs  resmi pemerintah,  atau  situs  resmi  organisasi internasional  yang  memiliki track  record yang baik. Situs-situs dengan domain .gov atau .go.id (misalnya  www.kemlu.go.id)
merupakan  situs  resmi  pemerintah  yang tentunya akan memberikan informasi yang akurat  bagi  para  pembaca.  Organisasi nasional  atau  internasional  yang  memiliki laporan  tahunan  terkait  kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan juga dapat dipercaya kebenarannya.  Situs  ini  memiliki  nama domain .org (misalnya  www.greenpeace. org)
Kedua,  memahami  isi  bacaan. Persaingan  bisnis  media  daring  sudah tidak  dapat  diragukan  lagi.  Semakin banyak  situs  berita  yang  membutuhkan lebih banyak clickbot dari pengguna internet  untuk  menambah  pundi-pundi keuntungan  mereka.  Dengan  kata  lain, semakin banyak  klik yang mereka dapatkan  pada  situs mereka, maka semakin  banyak  keuntungan  materi  yang dapat diraih (Miller et. al., n.d). Situs-situs tersebut  kemudian  menggunakan  strategi bisnis yang curang dengan membuat judul yang  terkesan  bombastis  untuk  menarik pembaca dengan meng-klik judul tersebut, padahal  mungkin  isinya  tidak  selaras
dengan  judul  berita.  Seringkali,  pembaca hanya melihat judul berita tanpa membacanya secara menyeluruh, sehingga terjadi mis-informasi. Ketiga, menelusuri sumber pendukung. Setiap informasi yang beredar di  media  sosial  haruslah  memiliki  sumber pendukung,  yakni  dari  mana  informasi- informasi  dalam  berita  tersebut  diperoleh. Jika  informasi  tersebut  ternyata  tanpa sumber  pendukung  sama  sekali,  maka berita tersebut harus diragukan kebenarannya.  Namun  tidak  jarang  pula hoaks  memiliki  sumber  pendukung  yang terlihat  kredibel.  Pembaca  tentunya  harus lebih  cermat  dan  teliti  dalam  melihat  dan mencari  kebenaran  sumber  pendukung tersebut.  Pada  gambar  2,  penyebar  berita melakukan  dis-informasi  dengan  meng- ganti  judul  berita kemudian  menggunakan sumber  pendukung  yang  dipercaya  oleh masyarakat.  Padahal  setelah  ditelusuri, sumber  pendukung  tidak  sesuai  dengan informasi tersebut.
Gambar 2 Pemeriksaan Hoaks melalui Sumber Pendukung
Sumber: Antoni, 2018 Keempat, menelusuri penulis berita.  Setiap  informasi  yang  kredibel tentu  mencantumkan  nama  penulis  dalam informasi tersebut sebagai bentuk
pertanggungjawaban  penulis  terhadap  isi bacaan. Pembaca harus
mampu
menelusuri track  record sang  penulis melalui mesin pencarian daring. Kelima,memeriksa tanggal penulisan artikel. Sejumlah hoaks
menggunakan  berita  asli  yang  sudah usang,  sehingga  para  pembaca  tertipu dengan  merasa  bahwa  informasi  tersebut
terjadi  di  masa  kini.  Padahal  konteks informasi tersebut sudah jauh berbeda.
Keenam  adalah  memeriksa  apakah informasi  tersebut  merupakan  satir  atau bahkan  lelucon.  Para  penulis  satir  dan lelucon tentu tidak bermaksud menyebarkan  hoaks.  Meskipun  demikian, satir  dan  lelucon  yang  tidak  dapat dipahami  oleh  pembaca,  justru  akan berakibat  pada  penyebaran  hoaks.  Di Amerika  Serikat  situs  berita  seperti The Onion menerbitkan  artikel-artikel  berita satir  yang  meniru  media  besar  dan peristiwa  yang  sedang  hangat.  Namun tidak  banyak  pengguna  media  sosial  yang memahami  sindiran  yang  dituliskan  oleh The  Onion dalam  situsnya.  Kejelian  dan kecerdasan  pembaca  untuk  membedakan informasi  semacam  ini.  Beberapa  sosial media seperti Facebook  juga  telah melakukan  upaya  untuk  “menandai”  situs dan  artikel  berita  satir  untuk  menghindari penyebaran mis-informasi.
Ketujuh,  menghindari  prasangka.
Prasangka  sosial  adalah  pendapat  negatif terhadap seseorang yang dilandaskan pada keanggotaan orang tersebut dalam kelompok  tertentu  (Brehm  dan  Kassin, 1993).  Prasangka  bukanlah  sesuatu  yang inheren  dalam  diri  manusia,  melainkan melalui  proses  pembelajaran.  Seseorang cenderung memilih informasi yang mendukung  prasangka  yang  ada  dalam pikirannya.  Itulah  sebabnya  artikel  berita yang  mengandung  prasangka  negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu memiliki banyak
pengunjung. Kedewasaan  pembaca  dan  pengguna media  sosial  sangat  dibutuhkan  untuk membedakan fakta dan prasangka.
Kedelapan, memeriksa fakta kepada  pakar.  Cara  termudah  untuk memeriksa  fakta  adalah  melalui  aplikasi pendeteksi  hoaks  yang  dapat  diunduh
melalui  telepon  pintar,  seperti Hoaks Analyzer atau Hoaks Buster Tools
(HBT)yang  juga  merupakan  karya  anak bangsa.  HBT  misalnya,  aplikasi  ini memungkinkan  pengguna  media  digital untuk melaporkan hoaks, mencari kebenaran  narasi,  gambar,  serta  video yang  didapatkan  secara  daring.  Di  tingkat internasional,  terdapat  situs-situs  yang juga  mampu  membantu  pembaca  untuk mengecek kebenaran hoaks, yakni
FactCheck.org, Snopes.com, the Washington  Post  Fact  Checker  dan PolitiFact.com.

## KESIMPULAN
Tingginya tingkat penggunaan sosial media sebagai sarana untuk mendapatkan informasi di kalangan remaja SMA  menyebabkan  mereka rentan termakan  informasi  yang  keliru  atau hoaks. Dalam pesta demokrasi 2018-2019, hal ini tentunya akan mengancam objektivitas  pelajar SMA sebagai pemilih pemula.  Gerakan  Literasi  Media  dan Informasi  atau  LMI  yang  diusung  oleh UNESCO menjadi sangat dibutuhkan agar mereka  mampu  menjadi  pengguna  sosial media yang bijak dalam sistem demokrasi. Materi  penyuluhan  ini  menyangkut  (1) Pemahaman Hoaks sebagai penyimpangan informasi  :  Mis-informasi;  Dis-informs;i dan Mal-informasi, (2)
Melawan Disinformasi  dan  Misinformasi  melalui LMI,  serta  (3)  Ex-Post  Fact  Checking  / Memeriksa  Fakta  setelah  Dipublikasikan. Penyuluhan  ini  ditekankan  pada  metode pemeriksaan  fakta  yang  terdiri  dari pengecekan  sumber,  isi  bacaan,  penulis artikel, sumber pendukung, hingga pengecekan  melalui  aplikasi  dan  situs internet,  agar  para  peserta  penyuluhan dapat  menyaring  informasi  dengan  lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni,  A.  (2018,  August  30).  Pemilih Pemilu  2019  di  Jateng  Ditetapkan 27.430.269  Orang. Sindonews.com , dapat diakses di : https://daerah.sindonews.com/read/13 34359/22/
Brehm,  S.  S.,  &  Kassin,  S.  M.  (1993). Social  psychology  (2nd  ed.).  Boston: Houghton Mifflin Company.
Horton,  F.  W.  (2008). Understanding
Information Literacy: A Primer . Paris : United Nations Educational, Scientific  and  Cultural  Organization
(UNESCO). How To Spot Fake News. (2018, July 17).
dapat diakses di
https://www.ifla.org/publications/nod e/11174
Lee, Alice Y.L. et. al. (2013). Conceptual Relationship  of  Information  Literacy and  Media  Literacy  in  Knowledge Societies .  Paris  :  United  Nations Educational,  Scientific  and  Cultural Organization (UNESCO).
Miller B., Pearce P., Grier C., Kreibich C.,
Paxson  V.  (2011)  What’s  Clicking
What? Techniques and Innovations of Today’s  Clickbots.  Dalam  :  Holz  T., Bos  H.  (eds)  Detection  of  Intrusions and Malware, and Vulnerability
Assessment.  DIMVA  2011.  Lecture
Notes in Computer Science, vol 6739.
Springer, Berlin, Heidelberg
Setiana. L. (2005). Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan  Masyarakat .  Jakarta  : Ghalia Indonesia
Singh,  J.,  Kerr,  P.,  and    Hamburger,  E. (eds.)  (2016). Media  and  Information Literacy:  Reinforcing  Human  Rights, Countering Radicalization and Extremism .  Paris  :  United  Nations
Educational,  Scientific  and  Cultural Organization (UNESCO).
Sufyan,  M.  (2017,  January  19).  2017, Momentum  Menegakkan  Kehormatan
Pers. Kompas ,  dapat  diakses  di  : https://nasional.kompas.com/read/201
7/01/19/08212711/2017 UNESCO  (2013). Global  Media  and Information Literacy Assessment Framework:  Country  Readiness  and Competencies .  Paris  :  United  Nations Educational,  Scientific  and  Cultural Organization (UNESCO). UNESCO  (2018). Journalism,  ‘Fake News’  &Disinformation  :  Handbook for Journalism Education and
Training .  Paris  :  United  Nations Educational,  Scientific  and  Cultural Organization (UNESCO).
We are Social. 2018. Digital in 2018 , dapat diakses di : https://wearesocial.com/blog/2018/01/ global-digital-report-2018