## Analisis Strategi Badan Regulasi di Era Konvergensi

## Siswanto
SMK YPWKS Cilegon, Banten Pksis12@yahoo.co.id

## Abstract
Industri  telekomunikasi  mengalami  peningkatan demand data  yang sangat  signifikan  yakni  hingga  akhir  2011  akan  ada  6,07  miliar koneksi  melalui  seluler  di  seluruh  dunia  atau  setara  dengan  84% penduduk  dunia.  Pada  Juli  2010,  jumlah  mobile  internet  sudah mencapai  5  miliar  pengguna  atau  setara  dengan  74%  populasi, bertumbuh signifikan jika dibandingkan estimasi 2008 yang tercatat 4 miliar  atau  64%  dari  total  polulasi.  Artinya,  kini  satu  dari  tiga penduduk dunia telah online. Konverensi adalah Kemampuan jaringan yang  berbeda  dalam  membawa  layanan  yang  serupa  (misal  suara melalui  IP  (VoIP)  atau  Switched  Network,  video  melalui  TV  kabel atau  ADSL,  atau  kemungkinan  lain,  kemampuan  untuk  memberikan macam  layanan  dalam  satu  jaringan  tunggal  yang  disebut  “triple play” Selama  dua  dekade  terakhir,  sebagian  besar  pasar telekomunikasi    mencapai  ,  banyak  dengan  titik  puncak  regulasi meliputi regulator terpisah, kompetitif  dan privatisasi  pada penelitian ini  mengunakan  metode  benchmark  untuk  membandingkan  badan regulasi  dengan  negara  sampel  India,  Indonesia,  Malaysia,  dan Singapura  meliputi  sisi  keefektifan  regulator,  statistik  pertumbuhan ICT. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :mencari penyebab  ketertinggalan  pertumbuhan  ICT  di  Indonesia,  mengetahui seberapa efektif regulator di Indonesia dibandingkan dengan negara – negara di kawasan ASEAN.
Kata kunci : Benchmark, Konvergensi, ICT
Received November 2015 Accepted for Publication December 2015

## 1. PENDAHULUAN
Struktur  bisnis  Telekomunikasi  saat  ini  mengalami  perubahan  secara fundamental terutama karena adanya peralihan dari layanan suara ke layanan data. Perlahan  tren  industry  menjadi mobile  monetization yaitu  dengan  melihat
kebutuhan  pasar  akan  mobile  data  dan  menjadikannya  sebagai  motivasi pengembangan  layanan.  Dilihat  dari  data    peningkatannya  sendiri  Menurut Wireless  Intelligence  Report  2012 industri  telekomunikasi  mengalami peningkatan demand data  yang  sangat  signifikan  yakni  hingga  akhir  2011  akan ada 6,07 miliar koneksi  melalui seluler di  seluruh dunia atau setara dengan 84% penduduk dunia. Pada Juli 2010, jumlah mobile internet sudah mencapai 5 miliar pengguna  atau  setara  dengan  74%  populasi,  bertumbuh  signifikan  jika dibandingkan  estimasi  2008  yang  tercatat  4  miliar  atau  64%  dari  total  polulasi. Artinya,  kini  satu  dari  tiga  penduduk  dunia  telah  online.  Pertumbuhan  global  ini didorong  oleh  pertumbuhan  di  kawasan  Asia  Pasifik  yang  diperkirakan  akan mencapai  penetrasi  sebesar  50%.  Sekitar  dua  pertiga  koneksi  terdapat  di  China dan  India  yang  merupakan  pasar  terbesar  pertama  dan  kedua  dunia.  Indonesia sendiri  berada di  peringkat  keempat dunia setelah Jepang  yang ada di  posisi  tiga dan mengungguli Korea Selatan di tempat kelima.
Berkembangnya ICT  selama dekade terakhir membawa tren baru di dunia industri  komunikasi  yakni  hadirnya  beragam  media  yang  menggabungkan teknologi  komunikasi  baru  dan  teknologi  komunikasi  massa  tradisional.  Pada dataran  praktis  maupun  teoritis,  fenomena  yang  sering  disebut  sebagai konvergensi  media  ini  memunculkan  beberapa  konsekuensi  penting.  Di  ranah praktis,  konvergensi  media  bukan  saja  memperkaya  informasi  yang  disajikan, melainkan juga memberi pilihan kepada khalayak untuk  memilih informasi  yang sesuai dengan selera mereka. Tidak kalah serius, konvergensi media memberikan kesempatan  baru  yang  radikal  dalam  penanganan,  penyediaan,  distribusi  dan pemrosesan  seluruh  bentuk  informasi  baik  yang  bersifat  visual,  audio,  data  dan sebagainya (Preston: 2001).
Konvergensi menimbulkan perubahan signifikan dalam ciri-ciri komunikasi  massa  tradisional  atau  konvensional.  Media  konvergen  memadukan ciri-ciri  komunikasi  massa  dan  komunikasi  antarpribadi  dalam  satu  media sekaligus.  Karenanya,  terjadi  apa  yang  disebut  sebagai  demasivikasi (demasssification),  yakni  kondisi  di  mana  ciri  utama  media  massa  yang menyebarkan  informasi  secara  masif  menjadi  lenyap.  Arus  informasi  yang berlangsung  menjadi  makin  personal,  karena  tiap  orang  mempunyai  kebebasan untuk memilih informasi yang mereka butuhkan.
Dalam catatan McMillan (2004), teknologi komunikasi baru memungkinkan  sebuah  media  memfasilitasi  komunikasi  interpersonal  yang termediasi.  Dahulu  ketika  internet  muncul  di  penghujung  abad  ke-21,  pengguna internet  dan  masyarakat  luas  masih  mengidentikkannya  sebagai  ”alat”  semata. Berbeda  halnya  sekarang,  internet  menjadi  ”media”  tersendiri  yang  bahkan mempunyai  kemampuan  interaktif.  Sifat interactivity dari  penggunaan  media konvergen  telah  melampaui  kemampuan  potensi  umpan  balik  (feedback),  karena seorang  khalayak  pengakses  media  konvergen  secara  langsung  memberikan umpan balik atas pesan-pesan yang disampaikan. Karakteristik komunikasi massa tradisional  di  mana umpan baliknya tertunda menjadi  lenyap karena kemampuan interaktif media konvergen. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan baru di dalam melihat fenomena komunikasi massa. Disebabkan karena sifat interactivity media komunikasi  baru,  maka  pokok-pokok  pendekatan  linear  (SMCRE  =  source  à message à channel  à receiver à effect/feedback) komunikasi massa terasa kurang relevan lagi untuk media konvergen.

## Gambar 1 Prediksi Pertumbuhan Teknologi Mobile
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  konvergensi  media  sesungguhnya  bukan  saja memperlihatkan  perkembangan  teknologi  yang  kian  cepat.  Konvergensi mengubah  hubungan  antara  teknologi,  industri,  pasar,  gaya  hidup  dan  khalayak. Singkatnya,  konvergensi  mengubah  pola-pola  hubungan  produksi  dan  konsumsi, yang  penggunaannya  berdampak  serius  pada  berbagai  bidang  seperti  ekonomi, politik,  pendidikan,  dan  kebudayaan.  Di  negara  maju  semacam  Amerika  sendiri terdapat tren menurunnya pelanggan media cetak dan naiknya pelanggan internet. Bahkan diramalkan bahwa dalam beberapa dekade mendatang di  negara  tersebut masyarakat  akan  meninggalkan  media  massa  tradisional  dan  beralih  ke  media konvergen.  Jika  tren-tren  seperti  itu  merebak  ke  berbagai  negara,  bukan  tidak mungkin  suatu  saat  nanti  peran  pers  online  akan  menggantikan  peran  pers tradisional.  Konvergensi  memberikan  kesempatan  baru  kepada  publik  untuk memperluas  pilihan  akses  media  sesuai  selera  mereka.  Dari  sisi  ekonomi  media, konvergensi berarti peluang-peluang profesi baru di dunia industri komunikasi.
Di  Indonesia  sendiri  dengan  populasi  sebanyak  245  juta  penduduk  saat  ini dilayani oleh lebih dari 10 operator telekomunikasi. Dari jumlah tersebut, Telkom, Telkomsel,  Indosat,  dan  XL  Axiata  menguasai  83%  pasar  Indonesia.  Dan berdasarkan  data  masyarakat  telematika  Indonesia  (MASTEL)  2011,  Indonesia memiliki jumlah pengguna internet mencapai 50 juta, jumlah internet subscriber 7 juta  pelanggan,  jumlah  pengguna  broadband  dan  3G  user  sebanyak  4  juta pelanggan, jumlah mobile subsciber ada 210 juta, serta 15 ribu internet café. Data lainnya,  menurut  Frost  &  Sullivan,  pendapatan  dari  paket  data  di  Indonesia menunjukkan  peningkatan  setiap  tahunnya.  Tren  pertumbuhan  pendapatan  data
Sumber : Global Information Technology Report (2012). World Economic Forum Publication
tercatat di atas 10% per tahun sejak 2008. Pada tahun lalu, pendapatan dari paket data mencapai US$ 2,86 miliar, tumbuh 17% dari tahun sebelumnya.
Gambar 2 Prediksi Penetrasi Fixed vs Mobile Broadband

## Gambar 3 Penetrasi Smartphone
Bersamaan  dengan  itu  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  juga  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan,  bahkan  sepanjang  tahun  2012  yang
Sumber : Global Information Technology Report (2012). World Economic Forum Publication
Sumber : Wireless Intelligence Database, 2012
mengalami peningkatan mencapai 6,2% hingga 6,4% dan merupakan tertinggi di Asia  Tenggara,  serta  berhasil  meningkatkan  investment  grade,  yang  artinya Indonesia memperoleh status negara yang baik untuk berinvestasi,  yang tentunya akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. (Sumber : Majalah  Marketing  Desember  2012).  Hasil  penelitian  lainnya  oleh  Accenture Consultant; Oxford Economics, 2012, pertumbuhan Indonesia rata- rata per tahun sebesar  6,4%  sejak  tahun  2010  lebih  cepat  dibandingkan  negara-  negara berkembang lainnya, bahkan 38% lebih cepat dari Cina dengan penghasilan yang rata-  rata  melebihi  US  $  50.000  per  rumah  tangganya.  Dengan  kata  lain pertumbuhan ekonomi  Indonesia terbilang tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi seperti  yang  dialami  oleh  negara-  negara  eropa  dan  negara  berkembang  lainnya, hal  ini  juga  bisa  dilihat  dengan  pola  konsumtif  termasuk  penetrasi  smartphone yang tajam serta peningkatan konsumen digital Indonesia yang begitu variatif. Oleh  Frost  &  Sullivan  Indonesia  diperkirakan  akan  mengalami  peningkatan  dari kontribusi total pendapatan layanan nirkabel. Jumlah total pendapatan data saat ini mencerminkan  total  pendapatan  nirkabel  sebesar  33%,  dan  kontribusi  tersebut diperkirakan  akan  mencapai  sekitar  54%  pada  tahun  2015.  Dalam  hal  ini, pendapatan  yang  berasal  dari  nonmessaging  yaitu  konten,  browsing,  dan pendapatan  data  lainnya  akan  memberikan  kontribusi  sebesar  15%  dari pendapatan  data,  dan  diprediksi  akan  meningkat  dua  kali  lipat  hingga  mencapai 30%  pada  2015. Di  era  mendatang,  paket  data  internet  tampaknya  akan  menjadi kebutuhan  primer  bagi  pengguna  telekomunikasi  di  Indonesia,  dan  dukungan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur  ICT  yang mengacu pada ASEAN ICT master plan tentunya akan sangat membantu untuk percepatan target menuju Indonesia Digital pada tahun 2020.

## Gambar 4 Kerangka Rancangan Pembangunan ICT Indonesia
Semua  gambaran  di  atas  menjadi  sangat  menjanjikan  karena  besarnya  potensi yang bisa dikembangkan, sehingga tidak mengherankan ketika kemudian industri telekomunikasi sebagai salah satu sektor yang sangat menarik.
Sumber: Publikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, 2012

## 2. KOVERGENSI
Teknologi  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  mengalami revolusi.  Bukan  lagi  evolusi  yang  lambat  melainkan  revolusi  yang  cenderung cepat. Semakin berkembangnya sebuah teknologi selalu diikuti update yang terus – menerus dan kemudian akan disusul  dengan teknologi  lainnya. Perkembangan tersebut  seiring dengan meningkatnya kemudahan akses internet  di  setiap negara di dunia. Internet telah menjadi kebutuhan bagi manusia zaman digital.
Konvergensi  menurut  berbagai  sumber  konvergensi  secara  redaksi didefinisikan  berbeda  oleh  berbagai  sumber.  Tetapi  secara  garis  besar  merujuk pada satu pointer yang seragam, yaitu integrasi layanan.
European Union (1999) “The ability of different network platform to carry essentially similar types of services and applications”.
Kemampuan  jaringan  dalam  berbagai  bentuk  dalam  mengantarkan  tipe layanan dan aplikasi yang pada prinsipnya sama.
OECD (Organisation Economic Co-operation Development, 2004) The  processes  by  which  communication  networks  and  services,  which  were previously  considered  separate,  are  being  transformed  such  that:  different networks  and  services  carry  a  similar  range  of  voice,  audio-visual  and  data transmission  services,  different  customer  appliances  receive  a  similar  range  of services and new services are being created.
Proses-proses dimana jaringan komunikasi dan layanan, yang sebelumnya dianggap  terpisah,  ditransformasikan  sehingga:  jaringan  dan  layanan  yang berbeda  tersebut  membawa  layanan  suara,  audio-visual,  dan  data  yang  sama. Peralatan  konsumen  yang  berbeda-beda  dapat  menerima  rentang  layanan  yang sama dan layanan baru yang sedang dibuat.

## ITU, Internation Telecommunication Union (2006)
The  ability  of  different  networks  to  carry  similar  kinds  of  services  (e.g., voice  over  internet  protocol  or  over  circuit  switched  networks,  video  over  cable television or Asynchronous Digital Subscribel Line or, alternatively the ability to provide  a  range  of  services  over  a  single  network,  such  as  the  so-called  “triple play”.
Kemampuan  jaringan  yang  berbeda  dalam  membawa  layanan  yang serupa (misal suara melalui IP (VoIP) atau Switched Network, video melalui TV kabel atau ADSL, atau kemungkinan lain, kemampuan untuk memberikan macam layanan dalam satu jaringan tunggal yang disebut “triple play”
APEC TEL (1999)
Convergence  involves  the  ongoing  coming  together  of  a  number  of technologies previously considered separate. There is a need to consider changes in  management  and  regulation  associated  with  this  integration  of telecommunications,  information  technology  (using  computer/internet)  and broadcasting. The technology enabled, hybrid applications which are a product of the  proliferation  of  the  combined  technologies,  appear  to  users  through  fixed  or mobile  access,  offering  voice,  data,  image  pictures,  on-line  and  interactive services simultaneously -as multimedia services.
Konvergensi  melibatkan  keterpaduan  yang  terus  menerus  dari  berbagai teknologi  yang  sebelumnya  dianggap  terpisah.  Terdapat  kebutuhan  untuk mempertimbangkan  perubahan  pada  sisi  manajeman  dan  regulasi  yang berhubungan  dengan  proses  integrasi  telekomunikasi,  teknologi  informasi (penggunaan komputer/internet) dan penyiaran tersebut. Teknologi memungkinkan,  aplikasi  hybrid  yang  merupakan  produk  dari  proliferasi kombinasi-kombinasi  teknologi,  muncul  kepada  pengguna  melalui  fixed  atau mobile  access,  memberikan  layanan  suara,  data,  gambar,  layanan  online  dan interaktif secara simultan – sebagai layanan multimedia.

## Malaysia
Convergence  is  the  progressive  integration  of  the  value  chains  of  the information  and  multimedia  content  industries  –telecommunications,  posts, broadcasting,  print,  multimedia,  e-commerce  and  data  processing  –into  a  single value chain based on the use of distributed digital technology.
Konvergensi  adalah  integrasi  progresif  value  chain-value  chain  dari industri-industri  informasi  dan  konten  multimedia  –  telekomunikasi,  pos, penyiaran,  percetakan,  multimedia,  e-commerce,  dan  data  processing  –  menjadi sebuah  value  chain  tunggal  berdasarkan  penggunaan  teknologi  digital  yang terdistribusi.

## Pricewaterhouse Coopers
The  integration  of  computers,  telephones,  recording  and  broadcast technologies  in  all-digital  environments  enabling  novel  uses  of  data, entertainment and products/services for faster, more flexible communications.
Intergrasi  teknologi  komputer,  telepon,  perekaman  dan  penyiaran  pada semua  lingkungan  yang  telah  terdigitaliasasi  yang  memungkinkan  penggunaan data  yang  lebih  baik,  hiburan  dan  produk/layanan  menjadi  lebih  cepat  dan komunikasi yang lebih fleksibel.

## Media Law Ombudsperson
Konvergensi  adalah  bersatunya  layanan  telekomunikasi,  teknologi informasi, dan penyiaran dimana penyelenggara jasa telekomunikasi merupakan kegiatan  penyediaan  atau  pelayanan  jasa  telekomunikasi  yang  memungkinkan terselenggaranya  telekomunikasi  melalui  media  apa  saja,  termasuk  tv,  siaran radio dan multi media.

## 2.1.1 Faktor Penggerak Konvergensi
Ada tiga penggerak utama terjadinya konvergensi yaitu :
a. Perubahan layanan dan kebutuhan pelanggan Faktor  ini  seperti  antara  lain  Permintaan  yang  meningkat  akan layanan  data  dan  multi-media  ,Permintaan  akan  content  layanan  yang bervariasi,  Permintaan  akan  tarif  yang  murah  .  Hal  ini  juga  di  dukung dengan  adanya  terminsal  user  yang  semakin  kompetibel  dengan  harga yang cenderung menurun
b. Perubahan struktur pasar telekomunikasi
Penggerak  dari  faktor  ini  disebabkan  antara  lain  :  Tercapainya single  platform  dalam  menyediakan  berbagai  jenis  layanan.Menurunnya revenue  dari  voice.,Meningkatnya  kompetisi  dan  privatisasi  ,Kebijakan deregulasi  seperti  deregulasi  jaringan  lokal  ,Factor  Globalisasi  .  Pasar
saat ini dan kedepan membutuhkan layanan yang terpadu dan terintegrasi bukan secara parsial c. Kemajuan teknologi
Penggerak  dari  faktor  ini  disebabkan  antara  lain  :  Semaraknya solusi  yang  inovatif,  interoperable  dan  bisa  dieskalasi  pada  lingkungan IP, Perkembangan IPv6, Digitalisasi ,Teknologi komputer (kemampuann CPU,  kapasitas  memori  dan  penyimpanan),Teknologi  Optik  Faktor enabler hadirnya konvergensi ICT dapat dilihat pada gambar 5.

## Gambar 5 Faktor Penggerak Konvergensi

## 2.1.2 Dampak Konvergensi
Pada era konvergensi akan terjadi prinsip satu untuk semua atau all in one, merupakan suatu keniscayaan yang merupakan kecenderungan tren global.dimana hal  tersebut  telah  juga  terjadi  pada  negara  lain  terutama  negara  maju.
Konvergensi bisa terjadi di berbagai dimensi baik teknologi, jaringan atau infrastruktur hingga layanan. Sementara terkait market, terjadi konvergensi antara operator,  terminal,  maupun  regulasi  Konvergensi  yang  akan  terjadi  tentu  pula akan member dampak dan warna dalam dunia telekomunikasi dan masyarakat .

## 3. REGULASI TELEKOMUNIKASI

## 3.1. Badan Regulasi Efektif
Independen  merupakan faktor  penting untuk menjadi  regulator  efektif. Tetapi , efektivitas memiliki faktor  tambahan ( Gambar 6). badan regulasi  yang efektif secara struktural dan finansial independen, tetapi efektivitas dari regulator akan  terletak  pada  bagaimana  berhasil  menjalankan  i  fungsi  sebagai  regulator  , idealnya  secara  independen  dan  otonom.    Efektivitas  artiya  dapat  menjadi kepanjangan tangan dari industri- industri telekomunikasi dan pemerintah. Tujuan efektif    fungsiregulator  adalah  i  ketika  regulator  menetapkan  aturan  yang  jelas yang    mengatur  hal-hal  seperti  mandat  dan  fungsi,  pendanaan,  dan  pelaksanaan
kewenangan,  dan  kemudian  mampu  menjalankan  aturan-aturan  yang  cukup  dan tepat waktu.

## Gambar 6 Dimensi  badan regulasi efektif

## 3.2. Hasil Bencmark di 4 negara
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  maka  dapat  dibenchmarkan  dari  4  negara Malaysia, Singapura, India, dan Indonesia sebagai berikut

## 3.2.1 Tingkat Independen Badan Regulasi.
Tabel 1 Negara Badan Regulasi Model Badan Regulasi Malaysia MCMC Badan Regulasi Otonomi Singapura IDA Badan regulasi dibawah Kementrian India TRAI Badan regulasi dibawah Kementrian Komunikasi dan teknologi informasi Dep. Telekomunikasi Indonesia KPI Terpisah dengan Kementrian BRTI Badan regulasi dibawah Kementrian Sumber : ITU
Di  Indonesia,  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  BRTI  terletak  sebagai  badan regulasi  dibawah  Menkominfo.  Sebaliknya  KPI  mempunyai  otonomi  yang terpisah  dari  kementerian  pemerintah.  BRTI  memiliki  beberapa  peraturan pengawasan  atas  operasi  layanan  penyiaran  melalui  kewenangannya  untuk mengeluarkan izin untuk menggunakan spektrum frekuensi radio.

## 3.2.2 Financial Independen
Untuk  menbandingkan  finansial  (sumber  dana  badan  regulasi)    menurut ICT  Regulation  Toolkit  dapat  dibedakan  menjadi  3  macam  yaitu  :  Pembayaran Lisensi, Pembayaran Spektrum Frekuensi, dan anggaran  dari pemerintah
Structural Independence Financial Independence Functionality Dimensions of Effectiveness

## Tabel 2
Negara Regulator Sumber Dana Pengajuan Anggaran Laporan Malaysia MCMC Fee regulator Kementrian Komunikasi & Multimedia Parlemen & Kementrian Singapura IDA Lisensi 71 % Numbering 3 % Spektrum 26 % Kementrian keuangan Kementrian keuangan India TRAI Parlemen (DPR) Parlemen (DPR) Kementrian Indonesia KPI DPR DPR DPR BRTI Kementrian Kementrian Kementrian
Di Indonesia, saat ini, BRTI memperoleh dana dari anggaran Kementerian sebagaimana  ditentukan  oleh  legislatif  pusat  (DPR).  Meskipun  biaya  dan kontribusi  dari  telekomunikasi  operator  yang  digunakan  dalam  mendukung nominal BRTI, uang ini disimpan langsung ke dalam hanya wajib melaporkan ke Menkominfo.  Pada  gilirannya,  anggaran  Menkominfo  membutuhkan  persetujuan dari  Legislatif.  Akibatnya  KPI  menikmati  tingkat  yang  lebih  tinggi  dari kemandirian keuangan di menjalankan nya urusan sehari-hari dari BRTI. KPI juga melaporkan  kegiatannya  kepada  legislatif.  Ini  Penting  untuk  dicatat  bahwa  KPI adalah organisasi  federasi.  Selain KPI pusat  yang laporan kepada legislatif pusat (DPR)  kantor  KPI  provinsi  juga  ada  yang  wajib  melaporkan  untuk  legislatif provinsi  masing-masing  disebut  DPRD.  Melihat  ke  masa  depan  dapat  dilihat bahwa  pengalaman  dengan  dua  tingkat  otonomi  telah  diperoleh  di  Indonesia. Pemerintah  dana  pusat.  BRTI  juga  melaporkan  kegiatan  kepada  Menteri Meskipun  BRTI  dan  KPI  yang  berasal  dana  mereka  dari  apropriasi  pemerintah (Lihat  Tabel  4)  adalah  penting  untuk  menyadari  bahwa  KPI  wajib  melaporkan kepada Legislatif.

## 3.2.3 Fungsi Badan Regulasi

## Tabel 3
Negara Regulator Pembuat Kebijakan Otonomi Pembuat Keputusan Persetujuan Malaysia MCMC Ministry  of  Energy, Communications & Multimedia YA Menteri Singapura IDA IDA of Singapura YA Sektor kementrian India TRAI Kementrian YA DPR Indonesia KPI Menkoinfo Tidak Presiden/DPR BRTI Menkoinfo YA Menteri
Mengacu  pada  Tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa  BRTI  tidak  memiliki kewenangan  untuk  mengeluarkan  keputusan  sendiri  tetapi  harus  datang  melalui keputusan  menteri.  Di  sisi  lain,  setiap  keputusan  yang  berhubungan  dengan
penyiaran hal dikomunikasikan dalam komisi SK KPI. Selain ini, dua penunjukan mekanisme telah diadopsi untuk BRTI dan KPI. Sebagai BRTI adalah bagian dari pemerintah pelayanan, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah pelayan masyarakat (Lihat Gambar 1). The Komite Regulasi Telekomunikasi diambil dari masyarakat  dan  industri.  Di  sisi  lain  tangan  kepala  KPI  ditunjuk  oleh  Presiden atas saran dari legislatif pusat (DPR). Sekali lagi dalam menentukan pilihan masa depan dapat dilihat pengalaman bahwa dengan dua tingkat otonomi memiliki telah diperoleh di Indonesia.

## 3.2.4 Design Institusi Badan Regulasi.
Melihat struktur kelembagaan Indonesia saat ini, dapat dilihat pada Tabel 4    bahwa  BRTI  adalah  dibebankan  dengan  menjaga  sektor  telekomunikasi  dan alokasi  spektrum.  KPI  memiliki  penuh  kekuasaan  untuk  mengatur  penyiaran  hal (baik  secara  nasional  dan  di  tingkat  provinsi)  dengan  pengecualian  lisensi spektrum  radio  untuk  layanan  siaran  yang  diberikan  melalui  BRTI.  BRTI,  atas nama  kementerian  pemerintah,  adalah  otoritas  untuk  mengatur  semua  frekuensi radio  tugas  ke  negara  itu.  Ini  memberikan  contoh  kesulitan  potensial  yang  bisa timbul bagi pelaku pasar dalam kaitannya dengan penyiaran dalam bahwa mereka diminta  untuk  menangani  dua  lembaga  yang  masing-masing  memiliki  tanggung jawab  parsial  untuk  penyiaran.  Akhirnya  menurut  Undang-Undang  Transaksi Elektronik  2008,  sektor  TI  tidak  diawasi  oleh  badan  pengawas  melainkan Kementerian.

## Tabel 4
Negara Telekomunikasi Penyiaran Alokasi Spektrum Kontent Teknologi Informasi Malaysia MCMC MCMC MCMC MCMC MCMC Singapura IDA MDA IDA MDA IDA India TRAI TRAI Kementrian  Kementrian  Kementrian Indonesia BRTI KPI BRTI KPI - MDA : Media Development Autority

## 4. STATISTIK PERKEMBANGAN  ICT DI 4 NEGARA
Untuk  mengukur  kemajuan  di  bidang  ICT  suatu  negara  dapat  dibandingan kemajuan statistik ICT pengguna  Fixed Broadband, pengguna Mobile broadband, fixed telephone dengan perbandingan statistik ICT Indikator.

## 4.1. Perbandingan Statistik ICT Indikator
Untuk  mengetahui  tingkat  perkembangan  pemanfaatan  ICT  di  suatu negara dalam tesis ini akan membandingkan perkembangan ICT dari tahun 2005 – 2013  dari  suatu  negara  dengan  standar  indikator  negara  berkembang  yang  di keluarkan oleh ITU (Key ICT indicators for developed and developing countries)
Sumber : http://www.itu.int/icteye
Gambar 7 Grafik Statistik perbandingan pengguna Broadband fixed dengan ICT indikator
Secara  statistik  pengguna  layanan  fixed  broadband  di  Indonesia  masih dibawah indikator perkembangan yaitu baru mencapai 1,30/100 orang sedangkan standar indikator menurut  ITU untuk negara berkembang 6 orang/100 penduduk. Kondisi  ini  mendekati  statistik  India,  padahal  jumlah  penyelenggara  layanan broadband di India memasang tarif murah.
Untuk  singapura  dan  malaysia  satistiknya  sudah  jauh  diatas  standar indikator negara berkembang bahkan singapore sudah berada di level negara maju sejajar dengan  Korea dan negara di kawasan Eropa.
Sementara itu untuk  statistik  pengguna mobile seluler di  Indonesia sudah bisa  bersaing  dengan  Singapura  dan  malaysia,  serta  sudah  diatas  indikator pengguna  mobile  seluler  untuk  negara  berkembang  yang  dikeluarkan  oleh  ITU yaitu  mencapai  125,36  pada  tahun  2013,    sedangkan  ICT  indikator  yang dikeluarkan  ITU  89,4  .  tetapi  pada  grafik  berikutnya  terlihat  bahwa  pengguna internet  di  Indonesia  masih  dibawah  indikator  yaitu  baru  mencapai  17,14  pada tahun  2013  hal  ini  mungkin  disebabkan  bahwa  pengguna  mobile  seluler  di Indonesia masih  terpaku mengnuakan telepon hanya untuk  Voice dan SMS saja, dan pemerata akses Internet yang kurang merata di Indonesia.
Sumber : http://www.itu.int/icteye
Gambar 8  Grafik Statistik perbandingan pengguna Mobile seluler dengan ICT indikator
Sumber : http://www.itu.int/icteye
Gambar 9  Grafik Statistik perbandingan pengguna Internet dengan ICT indikator

## 4.2. Program percepatan pertumbuhan ICT
Untuk mempercepat pertumbuhan ICT pada suatu negara dibutuhkan suatu strategi salah satunya dengan percepatan broadband plan seperti tabel 5.
Tabel  5  menunjukan  bahwa  Indonesia  berada  pada  posisi  paling  terakhir memulai  program  percepatan  broadband  yaitu  baru  dimulai  pada  tahun  2014, sedangkan singapura 9 tahun sebelumnya sudah memulai programnya.  Indonesia dengan  luas  wilayah  yang  cukup  besar  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama untuk  memperluas  coverage  layanan  broadband,  maka  dari  itu  diperlukan beberapa langkah strategis :
1. Perlu diperbaharui (Cetak biru Kebijakan, Undang Undang,Peraturan Pendukung) 2. Perlu  aturan  yang  akomodatif  dan  flexible  terhadap perkembangan teknologi & bisnis.
3. effisiensi  dari  Pemerintah  baik  pusat  &  daerah  sehingga  tidak mengakibatkan cost yang tinggi
4. Efisiensi  Penggunaan  Teknologi ( Sharing  Infrastruktur  di tingkat jaringan,Tower bersama) Tabel 5 Perbandingan Program Percepatan Broadband NO NEGARA MULAI NAMA PROGRAM 1 Singapura 2005 Intelligent Nation (or IN 2015) 2 Malaysia 2010 National Broadband Initiative 3 India 2011 National Telecom Policy 20012 and National Optical Fibre Network Plan 4 Indonesia 2014 Indonesia Broadband Plan 2014-2019

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian  ini, terdapat beberapa hal yang dapat diambil sebagai kesimpulan, diantaranya adalah :
1. Berdasarkan  statistik  dan  hasil  benchmark  regulasi  Indonesia  tertinggal dari  negara  Singapura,  India,  dan    Malaysia.  Maka  dari  itu  diperlukan peninjauan  kembali  sesuai  dengan  ICT  Regulation  Toolkit  yang menyarankan regulasi telekomunikasi harus diperbarui setiap 5 tahun.
2. Dilihat dari segi keefektifan badan regulasi Indonesia belum efektif karena dilihat dari segi finansial belum independen dan Dari sesi struktural belum mempunyai otonomi.(masih terkait dengan menteri).
3. Pertumbuhan  pengguna  ICT  di  Indonesia  sudah  cukup  pesat  bila dibandingkan  dengan  negara  lain,  hanya  perlu  dilakukan  pemerataan (memperluas coverage), karena saat ini hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera  serta  berdasarkan  tabel  percepatan,  ICT  Indonesia  paling terakhir  menjalankan  Program  “Indonesia  Broadband  Plan”,  untuk  itu pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan program tersebut.
4. Diperlukan  update  Undang-Undang,  yaitu  dengan  cara  mensinkronkan Undang-Undang Telekomunikasi, Penyiaran, dan ICT untuk menghadapai era konvergensi.

## Referensi
1. Kim,  D.  (2011).  New  regulatory  institution  for  the  convergence  of broadcasting  and  telecommunications:  A  Korean  case.  Government Information Quarterly, 28(2), 155–163. doi:10.1016/j.giq.2010.08.004
2. Liu, C., & Jayakar, K. (2012). The evolution of telecommunications policy- making:  Comparative  analysis  of  China  and  India.  Telecommunications Policy, 36(1), 13–28. doi:10.1016/j.telpol.2011.11.016
3. Liu,  Y.  (2011).  The  Impact  of  Convergence  on  the  Telecommunications Law  and  Broadcasting-Related  Laws :  A  Comparison  between  Japan  and Taiwan. Keio Communication Review, 33(33), 43–67.
4. Van  der  Steeg,  M.,  Van  Elk,  R.,  &  Webbink,  D.  (2012).  CPB  Discussion Paper | 224.
5. Wu,  I. (2004). Canada,  South  Korea, Netherlands and Sweden:  Regulatory implications  of  the  convergence  of  telecommunications,  broadcasting  and Internet services. Telecommunications Policy, 28(1), 79–96. doi:10.1016/j.telpol.2003.05.001
6. Kong,  H.,  &  Lee,  A.  (2001).  Convergence  in  Telecom  ,  Broadcasting  and IT :  A  Comparative  Analysis  of  Regulatory  Approaches  in,  (1998),  674– 695.
7. Larsson,  LG  2008,  Indonesian  ICT  Convergence  Roadmap,  Convergent Communications  Research,  Ministry  of  Communications  and  Information Technology of Republic of Indonesia, delivered 2 December.
8. Latifulhayat,  A  2008,  The  independent  regulatory  body:  a  new  regulatory institution  in  the  privatised  telecommunications  industry  (the  case  of Indonesia)’, Int.J.Technology  Transfer  and  Communications ,  vol.7,  no.1, pp.15–32.
9. Alexander, FM 2007, Adapting Policies and Regulations for Convergence in the Information and Communication Technology (ICT) Sector: Comparative Analysis of New Zealand and the United States, Fulbright, New Zealand.
10. Andersen,  B,  Henriksen,  B  &  Spjelkavik,  I  2008,  ‘Benchmarking applications in public sector principal-agent relationships’, An International Journal , vol.15, no.6, pp.723–741.
11. Jennequin,  H  &  Flacher,  D  2008,  ‘Is  Telecommunications  regulation efficient? An international perspective’, Telecommunication Policy , vol.32, pp.364–377.
12. Bednarczyk,  S  &  Tyler,  M  1993,  ‘Regulatory  institutions  and  processes  in telecommunications: an international study of alternatives’, Telecommunications Policy , pp.650–676. Blackman, C 1998, ‘Convergence between  telecommunications  and  other  media:  How  should  regulation adapt?’, Telecommunication Policy , vol.22, no.3, pp.163–170.
13. InfoDev  &  ITU  2010,  Legal  and  Institutional  Aspects  of  Regulation, available at http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.1254.html
14. International Telecommunications Union 1999, Trends in Telecommunication Reform: Convergence and Regulation, p.2, available at http://www.itu.int/itudoc/itu-d/trends99/
15. International Telecommunications Union 2004, Trends in Telecommunication Reform: Lincensing In Convergence Era , p.2, available at http://www.itu.int/itudoc/itu-d/trends04/ 16. International Telecommunications Union 2005, Trends in Telecommunication Reform:  Lincensing  In Convergence , p.2, available at http://www.itu.int/itudoc/itu-d/trends05/ 17. International Telecommunications Union 2009, Trends in Telecommunication  Reform:  Hands-on  or  Hands  off  stimulating  growth through  effective  ICT  regulation,  available  at http://www.itu.int/itudoc/itu- d/trends09/
18. International  Telecommunications  Union  (ITU)  2013,  Regulators  Profile
Indonesia, available at http://www.itu.int/ITU-D/icteye/ countryprofile.aspx?country ID=114 19. International  Telecommunications  Union  (ITU)  2013,  Regulators  Profile India , available at http://www.itu.int/ITU- D/icteye/countryprofile.aspx?country ID=113 20. International  Telecommunications  Union  (ITU)  2013,  Regulators  Profile Malaysia, available at http://www.itu.int/ITU-D/icteye/ countryprofile.aspx?country ID=148 21. International  Telecommunications  Union  (ITU)  2013,  Regulators  Profile Singapore, available at http://www.itu.int/ITU-D/icteye/
countryprofile.aspx?country ID=214
22. International Telecommunications Union (ITU) 2013,ICT  Statistic Country
: www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
23. ITU. (2013). Trends in Telecommunication Reform . doi:10.1007/BF03222773