## &

## Journal of Government Civil Society
Journal of Government and Civil Society Volume 3 Nomor 2 Halaman 93 - 152 September 2019 ISSN 2579-4396
93 - 104

## Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak
Anak di Kota Makassar

## Junaedi
(Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia) 105 - 116 Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta Muhammad Quranul Kariem 1 , Dwian Hartomi Akta Padma Eldo 2
( 1 Prodi Studi Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia)
( 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia) 117 – 128 Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Aswar Annas 1 , Zaldi Rusnaedy 2
( 1 Institut Teknologi Digital dan Pariwisata Amanna Gappa Makassar, Indonesia) ( 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makasar, Indonesia) 129 – 138

## Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota
Tangerang Arif Ginanjar (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia)) 139 - 152
Disiplin Pegawai sebagai Upaya Menekan Patologi Birokrasi di Dinas Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat

## Rendy Adiwilaga
(Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Indonesia)

## Journal of Government Civil Society

## Daftar Isi (Table of Content)
Journal of Government and Civil Society Vol. 3, No. 2, September  2019, pp. 117-128 DOI: 10.31000/jgcs.v3i2.1948 Received 13 September 2019  Revised 27 Oktober 2019  Accepted 28 Oktober 2019

## Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar

## Evaluation of Spatial Planning and Building Reclamation of Metro Tanjung
Bunga Beach in Makassar City
Aswar Annas 1 , Zaldi Rusnaedy 2
1 Institut Teknologi Digital dan Pariwisata Amanna Gappa Makassar, Indonesia Email: aswarannas.msi@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti, Indonesia. Email: zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menaganalisis evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis dari tiga perspektif, yaitu: strategi pemerataan, efektivitas, dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dari pendekatan strategi pemerataan yaitu Pemerintah Kota Makassar lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta dalam bentuk privatisasi dibandingkan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah penggusuran dan kerusakan ekosistem lingkungan. Dari aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan tidak melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak didasari sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan dianggap belum tepat karena hanya melahirkan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta pemerintah kurang memiliki kepekaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan reklamasi pantai.
Kata kunci: evaluasi kebijakan; tata ruang dan bangunan; reklamasi pantai

## ABSTRACT
This study aims to understand and analyze the evaluation of spatial planning policies and reclamation buildings at Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar. This study analyzes from three perspectives, namely: equity strategy, effectiveness, and responsiveness in policy evaluation. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that the spatial and building reclamation policy of Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar from the approach of equalization strategy namely the Makassar Government prioritizes the interests of the private sector in the form of privatization compared to the welfare and progress of the community, so that what happens is eviction and damage to the environmental ecosystem. From the aspect of effectiveness in policy evaluation, the Makassar Government in implementing policies does not involve the community or the policy is not based on socialization to all levels of society. From the aspect of responsiveness in the evaluation of policies considered not appropriate because it only gave birth to evictions, the removal of community managed land, the transfer of the profession, and the government lacked sensitivity in solving various beach reclamation policy issues.
Keywords: policy evaluation; spatial planning and building; beach reclamation
Journal of Government and Civil Society, Vol. 3, No. 2, September 2019

## PENDAHULUAN
Kebijakan tata ruang dan pembangunan di Indonesia harus dapat memperhatikan dan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, social, dan lingkungan hidup (Fitriana, 2008). Tata ruang dan bangunan yang dinamis tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu harus mampu dipertanggungjawabkan dengan baik dengan memperhatikan etika pembangunan  (Akbar, Alam, & Rusli, 2012; Muliati, 2012; Rahardiansah, 2018). Proses kebijakan tata ruang tersebut juga harus memperhatikan aspek perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Peneliti secara spesifik membahas terkait dengan evaluasi kebijakan public.
Evaluasi kebijakan publik sebagai responsivitas dari tindakan reklamasi pantai yang sekarang ini marak dilokalisasikan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Perlu menjamin bahwa tata ruang yang dilaksanakan sudah sesuai dengan regulasi dan rencana. Hal ini tidak dapat dipungkiri perlu adanya keterlibatan dari semua pihak (Samadikun, 2007; Senasaputro, 2012). Konsep tata ruang kota berkelanjutan adalah pengaturan penggunaan ruang perkotaan secara lebih efisien dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Biang, 2008). Secara khusus dalam kawasan Metro Tanjung Bunga (MTB) Kota Makassar yang pembangunannya dimulai pada tahun 1997. Reklamasi tersebut diidentifikasi telah memberi pengaruh secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pesatnya pembangunan kawasan pantai MTB Kota Makassar ditandai dengan maraknya reklamasi pantai yang memerubah struktur sosial masyarakat.
Kondisi awal kawasan MTB sebelum pembangunan reklamasi pantai ditandai dengan intensitas pola penggunaan lahan yang masih rendah dan didominasi areal pertanian dan pertambakan yang merupakan kegiatan produksi komunitas yang dilakukan dengan keberadaan satu buah pasar tradisional berlokasi di Kelurahan Sambung Jawa yang digunakan komunitas untuk melakukan transaksi ekonomi. Kawasan pinggiran kota sebagai bentuk ekspresi pemerintah dan swasta dalam mengembangkan kawasan pantai menjadi wilayah bisnis dan tempat rekreasi telah dilakukan pengalihan penggunaan lahan, dari awalnya kawasan hijau persawahan (pertanian/non pertanian) menjadi wilayah bisnis pekotaan (apartemen, hotel, dan perumahan).
Pengembangan kawasan reklamasi MTB menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pembangunan fisik yang sangat pesat. Peran swasta dalam mempelopori wilayah pesisir pantai yang pada awalnya sebagai lahan bebas, kini telah menjadi sebuah wilayah operasional beberapa perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya: PT. Gowa Makassar Tourism Devlopment (GMTD), PT. Puncak Bumi Gemerlang, PT. Marlo Indoland, PT. Yasmin, PT. Sinar Cacau Pratus, PT. Bosowa
Property, PT. Pelaksana Jaya Mineral, dan sejumlah perusahan lainnya berjumlah 14 perusahaan besar.
Terdapat dua kecamatan pesisir  yang menjadi lokasi reklamasi, yaitu Kecamatan Mariso dan Kecamatan Wajo. Adapun kecakupan wilayah operasional Kecamatan Mariso meliputi; kelurahan Lette, Penabungan, dan Bontomarannu. Wilayah Kecamatan Wajo, PT. GMTD menekankan pada konsep 3 utama, yaitu: 1) Pengembangan kawasan tepi pantai Selat Makassar pada lokasi Tanjung Bunga dengan kegiatan rekreasi, bisnis, jasa, dan perkotaan; 2) Pengembangan kawasan pemukiman Tanjung Bunga; 3) Pengembangan sistem transportasi untuk menghubungkan Kota Makassar dan kota di sekitarnya.
Sejak tahun 2003, kawasan MTB mengalami percepatan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. GMTD, PT. Puncak Bumi Gemerlang, PT. CPI, PT. Marlo Indoland, PT. Yasmin, PT. Sinar Cacau Pratus, PT. Bosowa Property, dan PT. Pelaksana Jaya Mineral. Berbagai fasilitas baik sosial maupun ekonomi yang dikembangkan, yaitu: Sekolah Dian Harapan yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 Ha, Masjid Raya Tanjung Bunga yang dibangun di atas lahan 1 Ha. Fasilitas perdagangan yakni Mall GTC merupakan grosir terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dibuka sejak tanggal 10 oktober 2003.
Selain Mall GTC Makassar, beberapa centra perniagaan juga dibangun yaitu: ruko Somba Opu Blok A, Ruko Somba Opu Blok AA, dan Ruko Somba Opu Blok B, serta rumah kantor (Rukan Gajah Mada). Fasilitas warisan yakni pusat rekreasi Pantai Akkarena yang dibuka pada tahun 1998. Sarana dan prasarana penunjang wisata antara lain; foadcord, playland, dermaga akkarena, menara air, plazaa oval, meja billiard, taman- taman, poliklinik, ruang bilas, gedung pemerintahan (gedung kenegaraan), area latihan ofroad, area parkir jetski, banana boat, dan speed boad.
Pesatnya pembangunan reklamasi pantai kawasan MTB mengindikasikan terjadinya pergeseran struktur ruang kawasan dan pola ruang kawasan dari kondisi awalnya. Indikasi ini terlihat dengan berkurangnya lahan-lahan pertanian dan areal pertambahan komunitas lokal yang telah beralih fungsi menjadi kegiatan perkotaan. Pergeseran pemanfaatan lawan kawasan MTB diidentifikasi cukup signifikan dari kondisi awal, yaitu: (1) Lahan rekreasi tahun 1996 dengan luasan 4 Ha mengalami perubahan menjadi 29 Ha. (2) Pemukiman 19,35 Ha mengalami perubahan menjadi 27,42 Ha. (3) Sawah dari 889,4 Ha mengalami penurunan luasan menjadi 15 Ha. (4) Tambak dari 108,14 Ha mengalami penurunan menjadi 5 Ha (5) Lahan kosong 160 Ha mengalami penurunan luasan menjadi 85,32 Ha. (6) fasilitas sosial-ekonomi 5,72 Ha mengalami peningkatan menjadi 17 Ha. Di samping itu pada aspek prasarana transportasi (jalan raya) awalnya hanya dengan panjang 6,5 Km mengalami penambahan panjang 17,8 Km. Demikian pula halnya dengan perkembangan jumlah penduduk mengalami peningkatan yang awalnya dihuni penduduk 4.571 jiwa tahun 1996, pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 52.803 jiwa. Pesatnya perkembangan kawasan MTB saat ini mengindikasikan
kuatnya penguasaan lahan yang di lakukan oleh PT.GMTDC. Dengan demikian modal produksi komunitas lokal yang selama in mengandalkan kondisi lingkungan, telah tergantikan oleh modal produksi korporasi.
Terjadinya alih fungsi lahan atau reklamasi serta beroperasinya aktifitas baru pada kawasan MTB Kota Makassar menyebabkan perubahan konstruksi hidup dari waktu ke waktu. Hal demikian ditandai dengan keberadaan mall sebagai pusat grosir terbesar KTI yang menyerap tenaga lokal sesuai tenaga latar belakang formal yang dimiliki. Proses pembangunan reklamasi kawasan MTB berawal dengan pembangunan jalur transportasi yang menghubungkan kawasan MTB dengan pusat kawasan Kota Makassar dan pembangunan jalur transportasi yang menghubungkan jalur jalan lingkar barat.
Hal demikian menimbulkan masalah yaitu: (1) Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi tempat bisnis, perdangangan jasa, pelabuhan industri, perkantoran, pergudangan. (2) Menciptakan penggusuran warga Busung sebanyak 45 kepala keluarga yang tinggal di atas tanah 10 Ha serta pembangunan rumah warga yang berada di kawasan pesisir pantai akan terancam penggusuran. (3) Reklamasi mengubah bentang alam sekaligus merusak lingkungan ekosistem mangrove, serta memicu lahirnya abrasi.
(4) Reklamasi merubah pola hidup pencaharian masyarakat pesisir pantai yang awalnya adalah nelayan, pembuat perahu, penjual ikan menuju masyarakat yang tidak berprofesi.
(5) Reklamasi membatasi akses publik terhadap kawasan pesisir karena kawasan yang direklamasi akan menjadi zona komersil, sehingga masyarakat yang berkunjung dikenakan biaya retribusi. (6) Reklamasi mendegradasi budaya lokal masyarakat pesisir serta merusak situs budaya seperti Benteng Roterdam, Makam Kerajaan Tallo.
Proses reklamasi ini berjalan relatif cepat dan diikuti dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Sehingga mengindikasikan proses perubahan ruang yang sangat signifikan berdasarkan fungsi-fungsi ruang yang ada saat ini. Kondisi ini merupakan miles stone perubahan pembangunan reklamasi spasial yang mengkondisikan proses perubahan kehidupan.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2007, 6). Teknik pengumpulan data yang di-gunakan adalah yang menjadi telaah dalam pembahasan ini (Bungin, 2001) menggu-nakan: Dokumentasi, rekaman, arsip, wawancara, observasi, dan partisipasi langsung.
Informan penelitian ini terdiri dari pihak pemerintah, pengembang, LSM dan masyarakat pesisir terdampak. adapun diantaranya adalah  Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum, PT. GMTD, PT Catur, Walhi Sulawesi Selatan dan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Pemerataan dalam Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan (TRB) Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga (TRB) Kota Makassar

## Strategi Pemerataan Fasilitas
Sejauh ini strategi pemerataan fasilitas belum dilaksanakan dengan baik karena pembangunan reklamasi pemerintah hanya lebih mementingkan para penambang dibandingkan masyarakat yang berdomisili di area pesisir pantai MTB Kota Makassar untuk difasilitasi dalam perealiasasian pembangunan dengan alasan bahwa pihak swasta mampu membawa wilayah tersebut lebih produktif dibandingkan dari biasanya atau penambahan APBD Kota Makassar. Kebijakan reklamasi pantai MTB Kota Makassar diimplementasikan tidak berdasarkan prosedur yang tepat karena pemerintah tidak memiliki undang-undang tersendiri mengenai kebijakan ini, melainkan proyek kebijakan reklamasi pantai MTB Kota Makassar hanya berpatokan pada RTRW No. 4 Tahun 2015- 2023. Pemerintah menjalankan kebijakan ini tidak bersifat pembangunan partisipatif berkelanjutan terhadap masyarakat setempat dan kondisi lingkungan Pesisir Pantai MTB Kota Makassar.
Pelaksanaan pemerataan yang belum maksimal memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi masyarakat Pesisir Pantai MTB Kota Makassar. Menurut Harton dan Hant (Nari, 2009) konsekuensi dari perubahaan akibat tidak terealisasinya pemerataan fasilitas adalah: (1) efek soial yang semerauk, penemuan dan invensi, (2) kadar perubahan yang tidak merata, (3) timbulnya maslah sosial baru, (4) disorganisasi dan demoralisasi, dan (5) panis dan manisnya perubahan sangat terasa. Kurangnya peran Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan kebijakan reklamasi pantai berbasis lingkungan mengakibatkan kondisi pesisir pantai mengalami pencemaran.

## Strategi Pemerataan Edukatif
Strategi pemerataan edukatif sejauh ini belum terlihat ada upaya pemerintah untuk melakukan hal tersebut, terkusus bagi masyarakat profesi nelayan. Reklamasi Pantai MTB Kota Makassar dinilai masih jauh dari standarisasi pembangunan berbasis lingkungan. Karena pada kenyataannya, konstruksi bangunan memberikan pengaruh terhadap perubahan air laut, pencemaran udara, penghilangan mangrove, abrasi, dll. Pemerintah Kota Makassar tidak menjalankan master planning pembangunan berdasarkan pemeliharaan lingkungan dan penanggulangan prosedur limbah-limbah reklamasi Pantai MTB Kota Makassar.
Meskipun masyarakat melihat dari sisi edukasi pembangunan Pantai Losari dimana bangunannya bersifat pengombinasian antara kearifan lokal dan modernisasi tetapi demikian tidak mampu dijadikan tolok ukur, karena hanya memberikan penguatan edukasi tentang keberagaman masyarakat Kota Makassar. Bahkan Pemerintah Kota Makassar tidak pernah hadir dalam memberikan pelatihan, pembinaan, pengawalan, dan bantuan alat keselamatan penumpang terhadap masyarakat korban penggusuran yang saat ini beralih profesi sebagai tukang perahu penyebrangan para wisatawan ke Pulau Lae-Lae. Pemerintah juga belum terlibat aktif dalam memberikan peningkatan keamanan pengunjung di wilayah Pantai Losari, sehingga hampir setiap saat terjadi, penggangguan kendaraan, pencopetan, pemukulan, dan maraknya pengamen liar.
Seharusnya kebijakan harus diperhatikan dalam bentuk, menurut (Mudyahardjo, 2014). (a) pemberian pendidikan senantiasa berlangsung dan dijelaskan keseluruh elemen kebijakan yang kegiatannya tidak berlangsung sembarang, tetapi berkelanjutan dan sistematis. (b) lingkungan kebijakan dan masyarakat berlangsung dalam sebagian dari persoalan lingkungan hidup, pendidikan tidak berlangsung dalam lingkungan hidup yang tergelar dengan sendirinya.

## Strategi Pemerataan Kekuasaan
Strategi pemerataan kekuasaan dalam kebijakan reklamasi pantai Kota Makassar, sejauh ini. Pemerintah dengan pihak swasta (CPI) melakukan pembangunan reklamasi pantai hanya melahirkan pengaruh buruk terhadap masyarakat pesisir. Ruang kelola mereka dihilangkan serta menghadirkan pencemaran lingkungan. Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan kekuasaan terhadap pihak swasta tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan reklamasi pantai tidak melibatkan masyarakat setempat.
Pemerintah Kota Makassar pada hari ini telah apatis dalam mendistribusikan kekuasaan terhadap masyarakat dan kurang peka dalam menangani permasalahan lingkungan yang ada. Pemerintah juga telah melahirkan bentuk pendiskriminasian antara masyarakat Busung sampai pada hari ini masyarakat Busung setelah digususr belum diberikan insentif dalam bentuk apapun, sedangkan masyarakat Tanjung pada hari ini belum dilakukan penggusuran bahkan masih diberikan kekuasaan dan hak untuk melanjutkan kehidupan serta mengelola wilayah mereka karena dianggap wilayah tersebut telah memberikan sumbangsih besar APBD bagi Kota Makassar dari sektor pariwisata.
Seharusnya kebijakan pemerintah Kota Makassar diselenggarakan dengan memberi kekuasaan secara merata: (1) membentuk keputusan kebijakan yang dibahas secara bersama, (2) menetapkan kebijakan dan menjalankan kebijakan secara bersama, (3)
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan secara bersama, (4) memberikan pertimbangan dan mendengarkan pendapat terhadap rencana kebijakan yang terkait, (5) mengusulkan pemberian dan pendapatan hak, dan (6) meminta laporan pertanggungjawaban diantara pelaku kebijakan (Fadhil, 2013).

## Efektivitas Tata Ruang dan Bangunan (TRB) dalam Evaluasi Kebijakan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga (MTB) Kota Makassar

## Tingkat Kepuasan
Pemerintah Kota Makassar telah melakukan koordinasi kepada semua elemen yang terlibat dalam kebijakan reklamasi pantai yang selama ini dinilai telah melahirkan diskriminasi. Pemerintah akan senantiasa melakukan pengawasan dan revitalisasi wilayah pesisir Pantai MTB, yang hingga saat ini dianggap telah melahirkan berbagai persoalan baik sosial-kemanusiaan maupun pencemaran lingkungan. Pemerintah Kota Makassar berupaya memberikan insentif bagi masyarakat terdampak reklamasi pantai yang menjadi korban dari kebijakan tersebut.
Masyarakat terdampak reklamasi terbagi menjadi dua kekuatan, antara yang pro dan kontra dengan kebijakan tersebut. Masyarakat yang merasa mendapatkan dampak langsung kebijakan ini senantiasa menilai kebijakan reklamasi pantai tidak efektif, sedangkan masyarakat yang berada diarea perkotaan Makassar senantiasa menilai bahwa kebijakan ini sangat menguntungkan untuk kemajuan Kota Makassar. Sejauh ini pihak swasta semakin bertambah untuk mengajukan izin melakukan pengelolaan di wilayah pesisir Pantai MTB Kota Makassar.
Perlunya penyelenggaraan koordinasi dilakukan pemerintah sebagai upaya meretas masalah dalam melaksanakan kebijakan reklamasi pantai MTB, agar tingkat kepuasan dari pelaku kebijakan dapat dirasakan. Para pelaku kebijakan membagi kerja dalam fungsi- fungsi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kebijakan merek. Mereka menciptakan kebutuhan akan adanya koordinasi aktivitas kerja kebijakan yang dibagi. Koordinasi menjadi penting karena merupakan rangkaian proses penataan kelompok secara teratur guna mempersatukan tindakan dalam implementasi kebijakan untuk mengejar tujuan dan kemanfaatan secara bersama (Djatmiko, 2004).

## Produk Kreatif
Pemerintah masih apatis untuk memberikan dan menghidupkan produk kreatif, terkhusus masyarakat terdampak reklamasi pantai. Pemerintah dianggap tidak memberikan perhatian bagi masyarakat yang tergusur, sehingga kenyataannya masyarakat tersebut masih menunggu bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan upaya terapi bagi masyarakat yang mengalami
trauma akibat penggusuran. Untuk sementara waktu, masyarakat diberikan pembinaan oleh LSM terkait upaya membangkitkan produk kreatif dengan cara membuat aneka kue tradisional. Pemerintah dinilai telah menghadirkan diskriminasi antara masyarakat dengan pihak swasta, yang senantiasa memberikan perlindungan kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan komersil di wilayah pesisir Pantai MTB.
Demi  melaksanakan dan mewujudkan produk kreatif terhadap masyarakat, seharusnya pemerintah menggelar pelatihan. Menurut Salusu (1996) melakukan pelatihan dapat dilakukan yaitu (1) melakukan pembelajaran sendiri, yaitu pemerintah harus memberikan sarana dan prasana atau memberikan petunjuk terhadap masyarakat sesuai dengan kompetensi setiap warga, serta mengarahkan masyarakat untuk mempelajarinya, (2) melaksanakan pembelajaran secara bersama, yaitu dapat berupa lokakarya atau pelatihan biasa yang dianggap bermanfaat sesuai kemampuan dan karakter, (3) memberi seminar dan lokakarya, biasanya dilakukan diantara pelaku kebijakan dan melibatkan organisasi lain yang diutus sebagai pengikut kegiatan.

## Intensitas
Pemerintah dan pihak swasta akan senantiasa bekerjasama untuk menjalankan kebijakan tersebut yang lebih mengutamakan pada aspek mutu dan kepentingan masyarakat. Pemerintah akan senantiasa mengkaji secara administratif maupun teknis bilamana ingin memberikan rekomendasi izin pengelolaan terhadap pihak swasta untuk beraktifitas di wilayah pesisir Pantai MTB. Pemerintah akan mendirikan pembangunan pengelolaan limbah dan saluran air bersih agar mampu menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Pemerintah berupaya meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak swasta untuk mengawal kebijakan reklamasi pantai secara efisien dan transparan. Pihak swasta akan senantiasa merealisasikan prosedur kinerja dalam menjalankan pembangunan berbasis keselamatan, kesehatan, kerja (K3). Pemerintah akan intens mengawal kinerja pihak swasta dalam pembangunan proyek mereka. Pemerintah juga selalu melibatkan keamanan khusus, Satpol PP, dan TNI untuk terlibat langsung mengawal kebijakan reklamasi pantai MTB.
Sekiranya pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan intensitas kerjasama antara seluruh pelaku kebijakan maka hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu keberhasilan- kebijakan tersebut tidak akan terjadi. Kerjasama adalah suatu usaha bersama-sama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama terkhusus dalam persoalan kebijakan (Soekanto, 2012).
Madani (2011) mengedentifikasi lima bentuk kerjasama kebiijakan yaitu: (a) kerukunan adalah yang menyangkut gotong-royong dan tolong menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kebijakan, (b) tawar menawar (bargaining) adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih, (c) kooptasi
( cooptation ) adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dan stabilitas organisasi yang bersangkutan, (d) koalisi ( coalition ) adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan tujuan yang sama, (e) join venture adalah kerja sama dalam pengusahaan proyek proyek tertentu.

## Responsivitas Tata Ruang dan Bangunan (TRB) dalam Evaluasi Kebijakan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga (TRB) Kota Makassar

## Daya Tanggap (Responsivitas)
Pemerintah kurang responsif dalam melihat beberapa permasalahan yang ada akibat pengimplementasian kebijakan reklamasi Pantai MTB. Kebijakan reklamasi pantai dinilai telah menghadirkan penggusuran dan pengrusakan lingkungan. Pemerintah belum memberikan akomodasi dalam bentuk apapun terhadap masyarakat yang tergususur. Reklamasi pantai juga dinilai telah menghilangkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat pesisir pantai. Pemerintah menjalankan kebijakan reklamasi pantai tidak sesuai dengan prosedur. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan tanpa didasari dengan bentuk sosialisasi terhadap masyarakat pesisir pantai.
Pemerintah Kota Makassar dalam menyelenggrakan kebijakan reklamasi Pantai MTB dinilai belum maksimal, sehingga daya tanggap masyarakat menangkap kebijakan tersebut tidak berbasis pada aspek kesejahteraan. Dalam menyelenggarakan sebuah kebijakan hendaknya pelaku kebijakan senantiasa meperhatikan standar kebiijakan yang menurut Ratminto dan Winarsih (2013) standar pelayanan untuk mencapai kebijakan efektif adalah: (a) prosedur pelayanan kebijakan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima kebijakan termasuk pengaduan, (b) waktu penyelesaian kebijakan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian kebijakan pelayanan termasuk pengaduan, (c) baiaya kebijakan pelayanan termasuk rinciannya yang ditetpkan dalam pemeberian kebijakan pelayanan, (d) produk pelayanan kebijakan yang akan diterima sesuai dengan ketetntuan yang telah ditetapkan, (e) sarana dan prasarana kebijakan pelayanan yang memadai oleh pelaku kebijakan, (f) kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

## Pertanggungjawaban (Responsibility)
Sejauh ini pemerintah senantiasa berpatokan pada RTRW No. 4 Tahun 2015-2023 sebagai dasar hukum kebijakan reklamasi. Pemerintah akan berupaya mengarahkan kebijakan reklamasi pantai pada pembangunan infrastruktur dan suprastruktur secara positif. Pemerintah telah melakukan pembangunan pengelolaan saluran limbah dan air bersih untuk memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Pemerintah akan intens mengkaji manfaat pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta yang terlibat dalam kebijakan ini baik secara administratif maupun teknis. Pemerintah Kota Makassar akan berkoordinir dengan pihak provinsi Sulawesi-Selatan terkait dengan permasalahan penggusuran. Pemerintah akan melibatkan pengamanan khusus, Satpol PP, dan TNI terkait menjaga rasa aman terhadap area pesisir Pantai MTB.
Seharusnya pemerintah Kota Makassar lebih aktif melakukan bentuk pengarahan terhadap pelaku kebijakan untuk senantiasa bersinergi dalam menjalankan kebijakan ini. pengarahan dilakukan sebagai usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran kebijakan dan sasaran anggota-anggota kebijakan tersebut. Oleh karena itu para pelaku kebijakan itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut (Fahmi, 2011).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:
1. Strategi Pemerataan Kebijakan
Dari aspek: (a) Strategi pemerataan fasilitas kebijakan, Pemerintah Kota Makassar hanya mengutamakan pihak swasta untuk melakukan pembangunan infrastruktur, dimana menggunakan aturan RTRW sebagai landasan hukum. Pemerintah melakukan realisasi kebijakan tidak didasari sosialisasi terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Makassar melakukan kebijakan tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat, sehingga arah kebijakan reklamasi Pantai MTB telah menciptakan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta menimbulkan pencemaran lingkungan. (b) Strategi pemerataan edukatif, sejauh ini pemerintah kota Makassar belum memberikan pelatihan, dedikasi pembangunan kemampuan, pemberian terapi dari kondisi trauma yang telah menimpa masyarakat. Kebijakan telah melahirkan penggusuran,  penghilangan lahan kelola, dan pengalihan profesi masyarakat nelayan. Serta terjadinya pencemaran lingkungan, pengrusakan terumbu karang, abrasi, pengurangan air bersih dan perubahan mata angin. (c) Strategi pemerataan kekuasaan, kebijakan reklamasi pantai melahirkan diskriminasi, pemerintah Kota Makassar hanya memperuntuhkan kekuasaan terhadap pihak swasta untuk melakukan pengelolaan lahan sementara sebagian masyarakat
dihilangkan lahan kelola sosial mereka. Pemerintah Kota Makassar juga menciptakan perbedaan terhadap masyarakat Busung dan Tanjung dalam pemeberiaan hak-hak kelola hidup
2. Efektivitas Kebijakan
Efektivitas kebijakan dinilai belum maksimal karena masih melahirkan permasalahan baik dari segi: (a) Tingkat kepuasan, masyarakat menilai kebijakan reklamasi pantai mengalihkan dan menghilangkan kehidupan mereka, sehingga sebagian masyarakat masih aktif berkoordinasi untuk melakukan protes agar pemenuhan hak-hak mereka terealisasi. Meskipun pemerintah menganggap pembangunan kebijakan reklamasi pantai senantiasa memberikan kemajuan kota Makassar. (b) Produk kreatif, pemerintah belum melakukan upaya afiliasi terhadap masyarakat dalam memberikan pelatiihan, modal ekonomi kreatif, pengembangan skill , serta pembinaan untuk menciptakan kreatifitas. Sehingga masyarakat masih mengalami kesemarautan hidup. (c) Intensitas, sejauh ini pemerintah akan aktif melakukan ajakan terhadap masyarakat demi menghadirkan rasa kepekaan dalam menjaga dan merawat sarana publik.
3. Responsivitas Kebijakan
Hal ini dinilai belum efektif dan maksimal karena masih menghadirkan beberapa permasalahan, seperti. (a) Responsivitas atau daya tanggap, sejauh ini masyarakat menilai kebijakan reklamasi Pantai MTB hanya memberikan dampak negatif. Seperti dihilangkannya lahan kelola masyarakat, mata pencahariaan masyarakat, tempat tinggal, serta kebudayaan atau tradisi masyarakat. masyarakat menilai pemerintah abai terhadap kondisi ini, mereka belummendapatkan, modal usaha, tempat tinggal baru, dan pekerjaan. Sehingga sementara waktu mereka melanjutkan kehidupan di gedung CCC. (b) Responsibilitas atau pertanggung jawaban, pemerintah telah berupaya melakukan bentuk pertanggungjawaban seperti aspek lingkungan. Pemerintah kota Makassar mendirikan penampungan limbah dan air bersih. Pemerintah akan senantiasa mengkaji kegiatan pihak swasta dari segi administratif maupun teknis. Pemerintah kota Makassar dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan akan selalu berkoordinasi untuk memecahkan masalah penggusuran masyarakat.

## REFERENSI
Akbar, K., Alam, A. S., & Rusli, A. M. (2012). Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 37–46. Biang, F. D. (2008). Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Nelayan Di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Journal of Government and Civil Society, Vol. 3, No. 2, September 2019
Bungin,  Burhan. (2001). Metode  Penelitian Sosial. Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif . Surabaya.: Airlangga  University  Press Djatmiko, H Yayat. 2004. Perilaku Organisasi . Alfabeta: Bandung
Fadhil, Muhammad. 2013. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi.
Jurnal Administrasi . Vol. 2, No. 3:3 Fahmi, Irham. (2011). Manajamen Pengambilan Keputusan . Bandung: Alfabeta.
Fitriana, E. D. (2008). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). Administrasi Publik ,
2 (2), 217–223.
Madani, Muhlis, 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik .
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mudyahardjo,  Redja.  (2014). Pengantar Pendidikan . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Muliati. (2012). Reklamasi kawasan teluk palu ditinjau dari aspek hukum tata ruang. E- Jurnal Katalogis , 3 (12), 172–187. Nari, Maskur. (2009). Dinamika Sosial Pemekaran Daerah dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat . Makassar : Universitas Negeri Makassar, Program Pascasrjana Ilmu Sosiologi UNM.
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015. Tentang Tata Ruang Kota Makassar. Tahun 2015-
2023.
Peraturan Presiden No. 122 Tahun 21012. Pasal 15 Mengenai Reklamasi Pantai Peraturan Walikota Makassar No. 99 Tahun 2009. Tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar. Tahun 2009-20014.
Rahardiansah, T. (2018). Konflik Kebijakan dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta/ : Analisis Kebijakan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 1 (1). Ratminto, & Winarsih, S Atik. (2013). Manajamen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Salusu, J. (1996). Pengambilan Keputusan Stratejik .  Jakarta: PT.  Gramedia  Widarsana.
Samadikun, B. P. (2007). Dampak pertimbangan ekonomis terhadap tata ruang kota jakarta dan bopunjur. Budi Prasetyo Samadikun , 2 (1), 34–38.
Senasaputro, B. B. (2012). Konsep implementasi kebijakan penataan kawasan reklamasi pantai berwawasan lingkungan berkelanjutan. In SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012 (pp. 26–36).
Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta: Bandung.
Suryabrata,  Sumadi.  (2014). Metodologi Penelitian . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.