## PEMBERITAAN MENGENAI POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2019 PADA MEDIA SURAT KABAR ONLINE

## Iswahyu Pranawukir
Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta. prana1enator@gmail.com
Diajukan: 01-10-2019; Direview: 29-10-2019; Diterima: 09-12-2019;

## Abstract
This article constructs the framing of Indonesia National Polce (Polri) coverage in online media in order to legitimize  the  constitutional  exercise  of  power.  The  search  was  limited  to  only  35  publications  during  2018- 2019, using a qualitative methodology of library research, using a constructivist paradigm, mass media theory and the study of Gamson and Modigliani’s framing models. The research focuses on the key themes of the news role model or discourse that are often presented by local Indonesian-language online media, and the challenges facing by Polri public relations in the ear of digital election. There are 7 central themes, namely the neutrality of the TNI and Polri; strategy; anticipation of Polri; people’s participation; vulnerability points related to hoaks, SARA, identity politics or black campaigns); performance and publication; and lastly, improving the public trust. Together with TNI, Polri is expected to maintain the solidity and neutrality in dealing with social and political problems, involving public participation to overcome the problem of constituencyvulnerability and challenges ahead. The transparency of Polri’s performance and good quality of its publications is fundamental in improving public trust towards Polri.
Keywords : Indonesia National Police,simultaneous elections,online media, framing analysis,  construction of reality
Abstrak Artikel  ini  mengkonstruksi  pembingkaian  pemberitaan  Polri  pada  media online untuk  melegitimasi penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional. Penelusuran dibatasi hanya pada 35 publikasi selama 2018- 2019 , menggunakan metodologi kualitatif studi kepustakaan dan dokumenter dengan paradigma konstruktivis, teori media massa dan kajian teori framing model Gamson dan Modigliani. Penelitian berfokus pada tema kunci model pemberitaan/wacana yang kerap disuguhkan media online lokal berbahasa Indonesia, dan tantangan yang direspon kehumasan Polri menghadapi pemilu era demokrasi digital. Ada ada 7 tema sentral yaitu netralitas TNI dan Polri; strategi; antisipasi Polri; partisipasi masyarakat; titik kerawanan terkait masalah hoaks, SARA, politik identitas, black campaign ); kinerja dan publikasi; dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Bersama TNI, Polri perlu  ingin  menjaga  soliditas  dan  netralitas  menghadapi  permasalahan  sosial  dan  politik  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat agar titik-titik kerawanan di daerah pemilihan dapat diatasi, termasuk tantangannya ke depan. Transparansi kinerja dan publikasi Polri yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Kata Kunci : Polri, Pemilu serentak, Media Online, Analisis Framing, Konstruksi Realitas
PENDAHULUAN
. D emokrasi  menjadi  salah  satu  format sosial  dan  format  politikyang  begitu penting  dan wajibdilakukan suatunegara, utamanyauntuk  mengelola  kekuasaannya  guna
mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur,  dan sejahtera.Salah  satu  perwujudan  demokrasi  yang tengah  dilakukan  di  Indonesia  adalah  Pemilihan Umum (atau biasa disingkat: Pemilu). Sejarahnya Pemilu di Indonesia berawal ketika kemerdekaan
baru saja berlangsung  selama 10 (sepuluh) tahun tahun 1955, ini adalahsebagai tonggak demokrasi pelaksanaan  pemilu  pertama  kalinya  (sumber: KPU@yahoo.co.id).  Namun  setelah  berangsur dari  era  orde  lama  memasuki  Orde  Baruproses sosial  politik  pada  penyelenggaraan  pemilu dianggap  sangatlahberbeda  dari  pelaksanaan pemilusebelumnya.Di era masa Orde barubanyak pihak yang menganggap kontestasi partai peserta pemilusangatlah  otokratis  dan  sentralistis, dikarenakan kala itu partai hanya dibatasi menjadi fusi 3 (tiga) partai saja.  Landasan penyederhanaan sistem  kepartaian  ini  merujuk  pada  Undang- Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, barulah setelah pemilu yang dilakukan sejak  tahun  1999  diemban  kedalam  pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya, dimana hal tersebut diawali  dengan  munculnya  euphoria  demokrasi hingga terjadi hingga saat ini. (Rita Sartika dalam prosiding kongres Pancasila IV: 2012)
Berlangsungnya  demokrasi  di  negara  ini sejarahnya memang sudah sangat panjang. Beragam kenyataan  akan  tantangan  dan  perkembangannya justru  ironis  telah  membungkam  kebebasan berdemokrasi yang juga mengancam dan mewarnai terhadap  aspek-aspek  masalah  sosial  dan  politik yang    berkecamuk  di  dalamnya.  Hingga  pada akhirnya  dipertengahan  bulan  Mei  ditahun  1998 era reformasi lahir serta bergulir hingga saat ini. Sejalan  dengan  aktivitas-aktivitas  sosial  dan politik  yang  terus  berkesinambungan  esensi perjalanan  Pemilu  ditandai  euphoria  demokrasi ketika adanya pelaksanaaan dan penyelenggaraan pemilu  daerah  atau  pemilihan  presiden  secara langsung  serta  melibatkan  partisipasi  rakyat Indonesia secara langsung, adil dan bersama-sama. Hal  ini  sejalan  apa  yang  dikemukakan  Bivitri Susanti  bahwa  Pemilu,  termasuk  Pilkada  adalah kuncinya  demokrasi  ( sumber:  https://news.detik. com/berita/d-4788174/pakar-pilkada-langsung- itu-kunci-demokrasi )
Kembalinya kuncinya demokrasi di era seperti reformasi  sekarang  ini,  demokrasi  di  Indonesia berlangsung  juga  pada  suatu  wilayah  yang dipetakan  secara  baru  dengan  istilah  demokrasi diera digital.Yang dimaksud “demokrasi era digital”
adalah  sebuah  paradoks.Dimana  batas  antara membebaskan  dan  membelenggu  begitu  sumir. Batas  antara  mencerdaskan  dan  mendungukan begitu tipis. Platform digital seperti media sosial dan  media online ,  serta  mesin  pencari  (baca: search  engine)  memberikan  banyak  hal  kepada kita: kemudahan berkomunikasi, semesta ide, dan wacana,  sarana  aktualisasi  dan  efisiensi    dalam menjalankan berbagai aktivitas (Agus, 2019:354).
Internet  telah  membawa  perubahan  besar  di segala  aspek  kehidupan  masyarakat  modern. hubungan  sosial,  perilaku  politik,  model  bisnis, hingga  praktik  jurnalisme  saat  ini  jauh  berbeda dibandingkan dengan keadaan pada awal 2000-an. Keadaaan situasi seperti ini ditengarai bermula dari mudahnya  akses  keterbukaan  informasi  menjadi salah satu kebutuhan utamaaktivitas berdemokrasi pada  era  digital  pada  berbagai  sendi  kehidupan sosial dan politik pada masyarakatjuga telah diatur kedalam undang-undang (sumber: UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di  era  yang  serba  digital  sedang  menyongsong masyarakat  industri  berbasis  4.0,  kemudian informasi menjadi sangat layak guna dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada sisi-sisi aktivitas manusia yang menarik untuk diikuti  maupun  sekedar  diketahui.Berbagai  hal yang ingin dibaca ada didalam beberapa kategori- kategori  besar  yang  sudah  sering  kita  ikuti  di media-media  massa  didalamnya  terdapat  daring atau online pada jagat internet.
Termasuk didalamnya bagaimana  media-media atau portal berita online membalut konstruksi sosial dan  realitas  pemilu  serentak  terhadap  lahirnya pesan-pesan pada pemberitaan-pemberitaan POLRI  (Kepolisian  Republik  Indonesia)  dalam upaya  mem- (framing) pembingkaian  masalah sosial dan masalah politik. Menurut Ashadi Siregar (Ari  Cahyo  Nugroho,  2012)memandang  media online merupakan  sebutan  umum  untuk  sebuah bentuk  media  yang  berbasis  telekomunikasi dan  multimedia  (baca;  komputer  dan  internet). Didalamnya  terdapat  portal, website (situs  web), radio-online , TV-online , pers online , mail-online , dan lain-lain dengan karakteristik masing-masing sesuai  dengan  fasilitas  yang  memungkinkan
user memanfaatkannya.  Dari  keterangan  diatas maka  dapat  dikaitkan  aktualitas  suatu  peristiwa- peristiwa  berita  jurnalisme  pada  muaranya diorganisir cybermedia secara runtut, terukur dan tak  terhingga,  artinya knowledge (pengetahuan) suatu  realitas  konstruksi  sosial  suatu  peristiwa berita  yang  biasa  disimpan  dibenak  individu, bisa disimpan di tempat lain melalui kemampuan teknologi  komputer.  Namun  media online itu pengertiannya bukanlah media cetak yang ditaruh di online lalu  didiamkan  saja,  namun  dikisahkan kembali tapi juga harus di- update (Ninok Leksono, Kompas; 1995).
Disisi  yang  lain,  telah  dikemukakan  oleh Shoemaker  dan  Reese  (dalam  Prisgunanto  jurnal PTIK)  ada  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi media dalam mengkonstruksi realitas yaitu: level individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia dan ideologi, dimana keduanya saling melengkapi. Adanya faktor-faktor tersebut, akhirnya mempengaruhi  berita  yang  disajikan.  Sehingga terdapat anggapan bahwa fakta yang disampaikan bukanlah  fakta  yang  objektif,  melainkan  fakta tersebut telah dikonstruksi oleh media massa atau wartawannya sebagai penulis.
Media-media  massa online sebagai  hasil konstruksi  berupaya  menyeragamkan  realitas politik, termasuk pemberitaan-pemberitaan Pemilu  serentak.  Seperti  yang  diketahui  bersama bahwa   pemberitaan-pemberitaan mencakup pula terhadap  pemberitaan  POLRI  akan  persiapan dan  penyelenggaraan  Pileg  dan  Pilpres  2019. Media massa dan Polri adalah sebagaiperwujudan manifestasi  cerminan  daripada  instrumen- instrumen dari sistem demokrasi yang serba digital itu sendiri, bukanlah tanpa sebabdipengaruhi secara simultan  akan  dampak  perkembangan  teknologi, komunikasi dan informasi itu sendiri  yang pesat terhadap arus keterbukaan informasi.
Ditandai  kemunculan  berkembangnya  internet yang  kemudian  beralih  fungsi  kepada  sarana penyampaian  isi  pesan  beritanya  pun  kini  lebih praktis melalui saluran media-media online . Dari keterangan diatas maka dapat dikaitkan aktualitas suatu  peristiwa-peristiwa  berita  jurnalisme  pada muaranya  diorganisir cybermedia secara  runtut,
terukur  dan  tak  terhingga,  artinya knowledge (pengetahuan)  suatu  realitas  konstruksi  sosial suatu peristiwa berita yang biasa disimpan dibenak individu,  bisa  disimpan  di  tempat  lain  melalui kemampuan teknologi komputer.
Menurut  Blumler  dan  Gurevithch  (1975:  17- 177), ada empat kerangka dasar yang ditawarkan berkaitan  dengan  peran  media  massa  dalam politik, yaitu: Pertama, tingkat pengawasan negara pada  organisasi  media  massa.  Dalam  hal  ini negara  dianggap  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar  terhadap  media  massa.  Segala  kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  negara  adalah kebijakan  yang  harus  diikuti  dan  didukung  oleh semua media massa yang ada serta beroperasi di negara tersebut. Kedua, tingkat partisipasi media massa. Bahwa media massa termasuk didalamnya media pemberitaan online juga dapat memberikan dukungan  maupun  loyalitasnya  terhadap  negara atau  partai  politik  yang  berkuasa  pada  saat  itu. Dimensi ini menjelaskan bahwa komitmen media massa bersifat partisipan. Ketiga, tingkat integrasi media  massa  pada  elite  politik.Saat  ini,  media mengalami  dinamika  luar  biasa,  baik  dalam  hal ragam konten, saluran distribusi, khalayak, maupun cara untuk memperoleh pemasukan (Wendratama, 2017).
Dari keterangan diatas,merujukpada komitmen bersama  kedalam  dimensi  media-media online yang  mengalami  dinamika  luar  biasa,  peneliti tertarik  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  seputar ragam  konten  apa  sajakah  terhadap  isu  dan  isi pesan yang kerap dilontarkan dan akan dikisahkan kembali  oleh  media-media online terhadap aktivitas-aktivitas  POLRI  dalam  mengkonstruksi isu dan isi pemberitaan. Upaya-upaya apa sajakah yang  dilakukan  POLRI  dalam  menghadapi perhelatan  akbar  pemilu  serentakdi  media-media di  Indonesia  dari  perspektif  kajian  analisis  isi (framing) ?  Tema-tema  berita  menarik  seperti apa sajakah yang kerap dilontarkan media online diera  demokrasi  digital  terkait  pemberitaan  Polri menghadapi  pemilu  Serentak  kurun  waktu  tahun 2018-2019? Tantangan-tantangan apa sajakah yang harus dicermati dan dievaluasi kembali, utamanya bagi Humas Polri kedepannya?

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Masalah  sosial  merupakan  suatu  gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek  kajian  yang  sangat  luas  atau  kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang  atau  teori).  Oleh  karena  itu  banyak dijumpai  beragam  pengertian  atau  definisi tentang  masalah  sosial  ( social  problems )  yang dikemukakan oleh para ahli. maka dapat diambil inti  sari  kesimpulan  bahwa    gejala-gejala    yang tampak dalam suatu kehidupan bisa diartikulasikan sebagai masalah-masalah sosial (social problems) adalah apabila dan  jika: (1) Apapun yang dilakukan oleh  seseorang  baik  itu  telah  melanggar  ataupun tidaklah sesuai dengan nilai-norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok; (2) apapun yang dilakukan individu  atau  kelompok  itu  telah  atau  jika menyebabkan  terjadinya  disintegrasi  kehidupan dalam kelompok; dan (3) sesuatu yang dilakukan individu  atau  kelompok  itu  telah  memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984).
Sosiolog  terkenal  di  Amerika  Serikat,  C. Wright  Mills  (1959)  membahas  masalah  sosial dari  perspektif  sosiologis  masalah  sosial  atau sering  disebut  dengan  masalah  kemasyarakatan, diantaranya: masalah korupsi, drainase kota,  narkotika,  penyalahgunaan  wewenang, penyalahgunaan  kekuasaan,  perjudian,  perkosaan hingga anarkis (main hakim sendiri).
Menurut  Deliar  Noer  (1983:6)  “politik  adalah …  segala  aktivitas  atau  sikap  yang  berhubungan dengan  kekuasaan  dan  yang  bermaksud  untuk mempengaruhi,  dengan  jalan  mengubah  atau mempertahankan,  suatu  macam  bentuk  susunan masyarakat”.  Hakekat  politik  menunjukkan perilaku  atau  tingkah  laku  manusia,  baik berupa  kegiatan,  aktivitas,  ataupun  sikap,  yang tentunya  bertujuan  akan  mempengaruhi  atau mempertahankan  tatanan  kelompok  masyarakat dengan  menggunakan  kekuasaan.  Ini  berarti kekuasaan  bukanlah  hakekat  politik,  meskipun harus  diakui  tidak  dapat  dipisahkan  dari  politik, justru  dalam  pernyataannya  tersebut  politik memerlukannya  agar  suatu  kebijaksanaan  dapat berjalan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Deliar
Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia  sejak  masa  sebelum  kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep  yang  lebih  luas.  Politik  tidak  terbatas pada  suatu  kegiatan  yang  berkaitan  dengan “decision making” (pengambilan keputusan) dan kebijaksanaan  umum  ( public  politicies )  seperti inti  daripada  konsep  Miriam  Budiardjo,  akan tetapi  mencakup  tentang  kegiatan-kegiatan  yang bertujuan  adanya  perubahan-perubahan  struktur masyarakat  seperti  adanya  pergeseran  kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya.
Melihat  definisi  ini,  maka  hakekat  politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik  berupa  kegiatan,  aktivitas,  ataupun  sikap, yang  tentunya  bertujuan  akan  mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat  dengan  menggunakan  kekuasaan. Ini  berarti  kekuasaan  bukanlah  hakekat  politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik,  justru  politik  memerlukannya  agar  suatu kebijaksanaan  dapat  berjalan  dalam  kehidupan masyarakat. Politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam  Budiardjo  (1982:  8)  sebagai  berikut: “pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah  bermacam-macam  kegiatan  dalam  suatu sistem  politik  (atau  negara)  yang  menyangkut proses  menentukan  tujuan-tujuan  dari  sistem  itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.
Komunikasi Massa secara pengertian dan  etimologis,  berasal  dari  bahasa  Latin ”Communicatio ”.  Ini  sangat  mengadaptasi  dari sumber  perkataan  ” Communis ”  yang  berarti sama. Sama baik itu sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna  mengenai  suatu  pesan  yang  disampaikan oleh  komunikator  dan  diterima  oleh  komunikan (Effendy,  2004:30). Mass  communication yaitu beragam  komunikasi  yang  menggunakan  begitu banyak ragam  media massa, seperti media cetak dalam  surat  kabar,  majalah,  bahkan    elektronik (radio,  televisi,  internet),  yang  tentunya  dikelola oleh  suatu  lembaga  yang  ditujukan  kepada sejumlah  orang  yang  tersebar  dibanyak  tempat,
anonim,  dan  heterogen.  Pesan-pesannya  bersifat umum,  disampaikan  secara  cepat  dan  serentak (Mulyana, 2005:75).
Realitas  sosial  merupakan  hasil  bangunan konstruksi sosial dalam suatu proses komunikasi. Realitas  sosial  membahas  akan  teori  konstruksi sosial ( social construction ), membicarakan ini kita tentu  saja  tidak  bisa  melepaskan  keberadaannya dari  pijakan  teoritik-teoritik  yang  telah dikemukakan  oleh  Peter  L.  Berger  dan  Thomas Luckmann sebelumnya.
Awal pemikiran istilah konstruktivisme,  lahir menjadi kajian konstruksi realitas sosial sehingga terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan  Thomas  Luckman  melalui  bukunya  yang berjudul The  Social  Construction  of  Reality:  A Treatise in The Sociological of Knowledge tahun 1966.  Menurut  keterangan  yang  didapat  dalam sumber buku tersebut, bahwa realitas sosial adalah hasil suatu komunikasi yang dikonstruksi melalui beberapa    proses  diantaranya:  eksternalisasi, objektivasi  dan  internalisasi.  Konstruksi  sosial tidak  berlangsung  dalam  ruang  hampa,  namun sarat  dengan  kepentingan-kepentingan  (Bungin, 2008: 192).
Substansi  teori  konstruksi  sosial  pada  suatu media  massa  adalah  pada  kedinamisan  sirkulasi informasi yang  cukup cepat serta meluas sehingga suatu  bangunan    konstruksi  sosial  berlangsung begitu  cepat dan sebarannya bisa dikatakan merata yang pada akhirnya melahirkan beragam realitas- realitas.  Realitas  yang  terkonstruksi  itu  juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan  opini  massa  cenderung  sinis  (Bungin,  2008: 203).
Pada  kenyataannya,  realitas  sosial  itu  harus kokoh  berdiri  sendiri  tanpa  kehadiran  individu apakah didalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas  sosial  mempunyai  banyak  interpretasi makna,  manakala  realitas  sosial  dikonstruksi dan dimaknai secara subyektif oleh individu lain sehingga mampu menerangkan dan memantapkan realitas  itu  secara  obyektif.  Setiap  individu- individu  akan  mengkonstruksi  realitas  sosial  dan merekonstruksinya  kembali  sebagai  representasi dalam  satu  dunia  realitas,  mampu  memantapkan
realitas  itu  berdasarkan  subjektivitas  individu lain  dalam  institusi  sosialnya.  Dengan  melalui berbagai konstruksi sosial media, maka akan jelas dapat diterangkan  bagaimana suatu media massa melukiskan  gambaran  akan  suatu  realitas  yang terjadi.
Konstruks  isi  media  yang  memuat  sejumlah masalah  Pemilu  Serentak  akan  memposisikan media  pada  level  keberpihakannya  terhadap kondisi  sosial  tertentu  dari  sistem  sosial  politik yang  sedang  berjalan.  Ada  pengharapan  media yang  mewakili  sistem  sosialnya  dengan  sebuah perubahan  yang  diagendakan  oleh  masyarakat, bentuk  yang  demikian  merupakan  representasi terhadap  kebutuhan  media  sebagai  indikator- indikator pada kondisi yang melatarbelakanginya.
Gagasan  mengenai framing ,  pertama  kali dilontarkan  oleh  Beterson  tahun  1955  (Sobur, 2004:  161).  Mulanya frame dimaknai  sebagai struktur  konseptual  atau  perangkat  kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan  wacana  serta  yang  menyediakan  kategori- kategori  standar  untuk  mengapresiasi  realitas. Tetapi  akhir-akhir  ini,  konsep framing telah digunakan  secara  luas  dalam  literatur  ilmu komunikasi  untuk  menggambarkan  proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah  realita  oleh  media. Framing secara sederhana  adalah  membingkai  sebuah  peristiwa. Framing adalah  pendekatan  untuk  mengetahui bagaimana  perspektif  atau  cara  pandang  yang digunakan  oleh  wartawan  ketika  menyeleksi  isu dan  menulis  berita.  Cara  pandang  tersebut  yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian  mana  yang  ditonjolkan  dan  bagian  mana yang  dihilangkan,  serta  hendak  dibawa  ke  mana berita tersebut (Sobur, 2004: 162). Membuat frame adalah  menyeleksi  beberapa  aspek  dari  suatu pemahaman  atas  realitas  dan  membuatnya  lebih menonjol dalam suatu teks yan dikomunikasikan sedemikian  rupa  hingga  mempromosikan  sebuah definisi  permasalahan  yang  khusus,  interpretasi kausal,  evaluasi  moral  dan  merekomendasi penanganannya (Entman, 1993:52).
Framing secara  esensial,  menurut  Robert  M. Entman  meliputi  penyeleksian  dan  penonjolan.
Dari  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa fungsi  frames  adalah  mendefinisikan  masalah, mendiagnosis  penyebab,  memberikan  penilaian moral  dan  menawarkan  penyelesaian  masalah dengan  tujuan  memberi  penekanan  tertentu terhadap  apa  yang  diwacanakan.  Definisi  lain tentang framing dikemukakan  oleh  Gamson dan  Modgliani.  Mereka  berpendapat  bahwa frame adalah  cara  bercerita  yang  menghadirkan konstruksi  makna  atas  peristiwa-peristiwa  yang berkaitan  dengan  objek  suatu  wacana  (Gamson dan Modigliani, 1989:3). (tabel 1).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metodologis analisisbersifat  kualitatif  dengan  alasan  karena realitas yang diteliti dipahami dengan pendekatan yang menyeluruh dan tidak melakukan pengukuran
dari bagian-bagian tertentu dari realitas tersebut , kemudian dikemas  pada konteks framing. Untuk merumuskan kategori-kategori teks isi artikel yang berkaitan dengan masalah sosial dan politik tentang Pemilu serentak yang terkait institusi Polri. Dengan cara  ini  peneliti  dapat  mengetahui  rekonstruksi dari perspektif narasumber (Glaser&Strauss 1967, Strauss&Corbin,1990). Dalam hal ini berita-berita yang dikeluarkan oleh portal maupun media berita online
Studi  ini  berusaha  menganalisis  bagaimana konstruksi  realitas  masalah  sosial  politik  yang mempengaruhi prinsip-prinsip Kepolisian Republik  Indonesia  dalam  mengantisipasi  dan menghadapi  penyelenggaraan  pemilu  secara serentak  baik  dikota  maupun  didaerah.  Dalam penelitian ini penulis menerapkan analisis framing guna  mengamati  pembingkaian  Polri  dalam

## Frame
Central organizing idea for making sense of relevant event, suggesting what is at issues
Framing Device (perangkat Framing) Reasoning Device (Perangkat Penalaran) Perumpamaan atau pengandaian Methapors Analisis kausal atau sebab akibat Roots Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan. Catchphrases Premis dasar, klaim klaim moral Appeals to Principle Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa berupa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai Exemplar Efek atau konsekuensi yang didapat dari Consequences Bingkai
Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.
Depiction
Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.

## Visual Image
Tema- Tema Sentral Netralitas TNI dan Polri Strategi Polri Antisipasi Polri Partisipasi Masyarakat Titik-titik Kerawanan (Hoaks, SARA,politik Identitas ) Hasil Kinerja dan Publikasi POLRI Kepercayaan Masyarakat Meningkat Tot Jumlah Tema 8 6 5 4 5 3 4 35 Prosenta-se (pembula- tan) 24 % 20% 15% 11% 12,5% 7,5% 10% 100%
Tabel 1. Perangkat framing yang dikemukakan oleh William A Gamson dan Andre Modigliani
(Sumber : Diadopsi dari William A. Gamson dan Andre Modigliani ,”Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power A Constructionist Approach” ,  hlm .3, dalam Siahaan et al., 2001, hlm.87 dalam Sobur, hlm.177)
berbagai isu pemberitaan dan tema-tema apa saja yang  diusung  oleh  media  dalam  hal  ini  media online dalam membingkai permasalahan masalah sosial dan politik dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  studi dokumenter, yaitu data unit analisis dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis  pada  yang  memuat  berita  dan  artikel- artikel lainyang berkaitan dengan masalah sosial, politik,  demokrasi,  Polri,  Pemilu  Serentak  kurun waktu  tahun  2018-  hingga  2019.  Berita-berita terkait  tersebut  kemudian  selanjutnya  dilakukan analis framing .;  Studi  kepustakaan  ( library research ), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari  dan  mengumpulkan  data  melalui literatur  dan  sumber  bacaan  yang  relevan  dan mendukung  penelitian.  Dalam  hal  ini  penelitian kepustakaan  dilakukan  dengan  membaca  buku- buku, literatur serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Maka  dalam  penelitian  ini,  analisis  teks terhadap realitas artikel-artikel terkait pemberitaan Polri  dalam  menghadapi  pemilu  serantaksangat diperlukan  guna  mengangkat  masalah  sosial dan  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  dalam penyelenggaraan  pemilu  (pileg,  pemilukada  dan, pilpres) yang penulis batasi sebagai objek khusus penelitian.  Kategorisasi  dipilih  berkaitan  dengan kompleksitas masalah sosial politik yang muncul didalam artikel berita terkait segala bentuk kegiatan
Polri dalam upaya penyelenggaraan pemilu sebagai ajang  pesta demokrasi di Indonesia

## TEMUAN DAN DISKUSI
Tema-Tema Sentral ( Core Frame ) Pada  Judul Pemberitaan Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak  (Media Online antara  tahun  2018- 2019)
Tema  sentral  yang  kerap  dilontrakan  media- media online terkait  penyelenggaraan  Pemilu Serentak  2019  terdiri  dari  keterangan-keterangan diatas  dari  berbagai  sumber  yang  dihimpun  oleh peneliti  sebanyak  35  (tiga  puluh)  lima  artikel pilihan. Inilah yang dijadikan pijakan awal peneliti dalam mendedah isi pemberitaan serta membingkai permasalahan  sosial  politik  terkait  Pemilu  2019. Pemilihan  tema  yang  menjadi  sentral  bukanlah berdasarkan  judul  berita  melainkan  tema-tema pesan  yang    diangkat  oleh  wartawan  sebagai penulis  dalam  upaya  memberitakan  Polri  dalam menghadapi Pemilu Serentak (Tabel 2).
Berdasarkan  analisis framing model  Gamson dan Modigliani dari keseluruhan berita (tabel 3), maka didapat hasil temuan pembingkaian seperti pada tabel 4.
Tema  sentral  yang  kerap  dilontarkan  media online terkait  pemilu  yang  akan  diadakan  secara serentak yakni: berita-berita -topik utamanya yaitu terkait netralitas Polri sebagai suatu lembaga yang menjunjung  tinggi  indepedensi.  Netralitas  dapat diartikan  sebagai  suatu  sikap  tidak  secara  aktif

## Frame
Central organizing idea for making sense of relevant event, suggesting what is at issues Framing Device (perangkat Framing)
(Perangkat Penalaran) Perumpamaan atau pengandaian Methapors Analisis kausal atau sebab akibat Roots
Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan. Catchphrases Premis dasar, klaim klaim moral Appeals to Principle
Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa berupa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai
Efek atau konsekuensi yang didapat dari
Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.
Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.
Tema- Tema Sentral Netralitas TNI dan Polri Strategi Polri Antisipasi Polri Partisipasi Masyarakat Titik-titik Kerawanan (Hoaks, SARA,politik Identitas ) Hasil Kinerja dan Publikasi POLRI Kepercayaan Masyarakat Meningkat Tot Jumlah Tema 8 6 5 4 5 3 4 35 Prosenta-se (pembula- tan) 24 % 20% 15% 11% 12,5% 7,5% 10% 100%
Tabel 2. Tema Sentral ( Core Frame) Kategorisasi Pemberitaan Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak (Media Online )
(Sumber : Diolah Peneliti : Tema dari 35 (tiga puluh lima) Artikel-Artikel Pemberitaan Tentang POLRI berkaitan Pemilu, 2019)
WACANA, Volume 18 No. 2, Desember 2019, hlm. 154 - 168
NO NAMA MEDIA ONLINE KATA KUNCI TGL/ TAHUN JUDUL 1 KOMPAS.COM STRATEGI POLRI 25-Sep-18 4 Strategi Polri Dalam Hadapi Pemilu 2019 2 TRIBUN.COM STRATEGI POLRI 13-Sep-18 5 Strategi Polri Untuk Menjaga Kelancaran Pemilu 2019 3 cnnindonesia.com ANTISIPASI POLRI 24-Sep 2018 Polisi Antisipasi Tiga Kejahatan Selama Kampanye Pilpres 2019 4 cnnindonesia.com NETRALITAS- INDEPENDEN SI 25-Sept 2018 MUI Harap Polri Netral Dalam Pemilu-Pilpres 2019 5 bisnis.com STRATEGI POLRI 08-Mei-18 Polri Susun Strategi untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 6 beritasatu.com STRATEGI POLRI 18-Sep-18 Ini Strategi Polri-TNI Amankan Pemilu 2019 7 mediaindonesia.com STRATEGI POLRI 15-Okt-18 Polri Siapkan Langkah Straregis Amankan Pemilu 2019 8 poskotanews.com PARTISIPASI MASYARAKA T 15-Nov-18 Peran Strategis Tokoh Agama dalam Menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 9 merdeka.com ANTISIPASI POLRI 13 Sept- 2018 TNI-Polri rapatkan barisan bahas pengamanan Pemilu 2019 10 polhukam.go.id TITIK-TITIK KERAWANAN 02 Aug 2018 Jelang Pilpres dan Pileg 2019, Para Pemangku Kepentingan Inventarisasi Potensi Ancaman 11 tirto.id TITIK-TITIK KERAWANAN 1 Oktober 2018 Modus Hoaks di Pemilu 2019 dan Upaya- Upaya Mengatasinya 12 kabarbaik.id STRATEGI POLRI 24-Sep-18 Strategi Polisi Bikin Nyaman Warga Jelang Pileg dan Pilpres 2019 13 wartaekonomi.co.id PARTISIPASI MASYARAKA T 19-Sep-18 Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Waspadai Hoax dan Fitnah 14 tribratanews.polri.go.id ANTISIPASI POLRI 12-Des-18 Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Tim Asistensi Mabes Polri Lakukan Kunjungan ke Polda Gorontalo 15 neraca.go.id NETRALITAS DAN INDEPENDEN SI 13-Sept- 2018 Pilpres 2019: Kerawanan, Ancaman dan Strategi Penanganannya 16 validnews.id ANTISIPASI POLRI 26-Sep-18 Polri Antisipasi Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019 17 medanbisnisdaily.com NETRALITAS- INDEPENDEN SI 24-jan- 2018 291 Personel TNI-Polri Geladi Pam Pemilu 18 detik.com KEPERCAYA AN MASYARAKA T MENINGKAT 31-Jul-18 Polri Perkuat Fungsi Satgas Nusantara untuk Amankan Pilpres 2019 19 KOMPAS.COM PARTISIPASI MASYARAKA T 18-Jul- 2018 Kapolri: Strategi Pengamanan Pemilu Paling Strategis adalah Kekompakan Semua Pihak 20 elshinta.com ANTISIPASI POLRI 23-Nov- 2018 Antisipasi Polri hadapi kerawanan tahapan Pemilu 2019 21 tribunnews.com NETRALITAS- INDEPENDEN 20-Sept- 2018 Ini yang Dilakukan TNI-Polri untuk Antisipasi Gangguan Kerawanan saat Pemilu 2019
Tabel 3. Pemberitaan Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Pada Situs Laman Jejaring Internet
dan  pasifmemberi  dukungan  pada  kelompok/ partai  politik  yang  memiliki  kepentingandalam pemenangan pemilu. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, sikap demikianini disebut sebagai independensi Polri  sebagai  unsur  dalam  penegakan  hukum. Pejabat  Polri  tidak  boleh  melakukan  intervensi terhadap  kasus  yang  ditanganibawahannya. Menurut  Awaloedin  Djamin,  indepedensi  atau
kemandirian  Polri  diartikan  mandiri  operasional dalam pembinaan. Selain itu, juga mandiri dalamarti cukup  jumlah  personil,  kualitas  profesionalisme, dan juga memperolehkesejahteraan.
Sedangkan, menurut Teguh Soedarsono, bahwa netralitas  Polri  dalam  Pemilu  diargumentasikan sebagai  berikut.  Pertama,untuk  memelihara, menjaga,  dan  mewujudkan  profesionalitas
SI 22 sindonews.com
KEPERCAYA AN MASYARAKA T MENINGKAT 26-Agust- 2018 Pemilu 2019, TNI Antisipasi Potensi Gangguan Pihak Asing 23 kumparan.com NETRALITAS- INDEPENDEN SI 16-Jan- 2019 272.880 Personel Gabungan TNI-Polri Amankan Pilpres dan Pileg 2019 24 kompas.com NETRALITAS- INDEPENDEN SI 01-Jan- 2019 Kinerja Diawasi Masyarakat, Polri Diyakini Netral dalam Pemilu 2019 25 tempo.com NETRALITAS- INDEPENDEN SI 03-Feb- 2019 Mabes Polri Minta Polisi Menahan Diri Sampai Pemilu 2019 26 detik.com TITIK-TITIK KERAWANAN 02-Feb- 019 Polri Sebut Solo Rawan Selama Pemilu, PDIP: Pelakunya Orang Luar 27 viva.com TITIK-TITIK KERAWANAN 03-Feb- 2019 Pemilu 2019, Empat Daerah Jadi Prioritas Pengamanan Polri 28 tribratanews.polri.go.id NETRALITAS- INDEPENDEN SI 02-Feb- 2019 Dinilai Rawan Terjadi Konflik, Mabes Polri Pertebal Pengamanan Pemilu 2019 di Yogyakarta 29 tribunnews.com HASIL KERJA DAN PUBLIKASI 03-Feb- 2019 Hingga Awal Januari 2019, Polri Tangani 45 Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu 30 sinarharapan.com TITIK-TITIK KERAWANAN 29-Feb- 2019 Polri Waspadai Kampanye Hitam di Pemilu Serentak 2019 31 sindonews.com KEPERCAYA AN MASYARAKA T MENINGKAT 2 -Feb- 2019 Pelibatan Masyarakat dan Publikasi Naikkan Kepercayaan terhadap Polri 32 faktualnews.com HASIL KERJA DAN PUBLIKASI 08-Jan- 2019 Pembuat Konten Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Pemilu 2019 Tercoblos Dibekuk Polisi 33 tribratanews.polri.go.id HASIL KERJA DAN PUBLIKASI 28-Jan- 2018 Survei Polri, Lemkapi: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Meningkat 34 sindonews.com PARTISIPASI MASYARAKA T 29-Jan- 2019 Survei Puskaptis : Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 Tinggi 35 tribunnews.com HASIL KERJA DAN PUBLIKASI 27-Mar- 2019 Survei ‘Kompas’: Kepercayaan Masyarakat pada Polri Bawah Tito Terus Meningkat (Diolah oleh Peneliti :
Judul Artikel Pemberitaan dari berbagai sumber media online selama kurun  Tahun 2018-2019)
Pembingkaian FRAMING MODEL Gamson dan Modigliani coreframe Netralitas dan Indepedensi Polri dan TNI-ABRI Menghadapi Pemilu Serentak Strategi dan Antisipasi Polri Menghadapi  Pemilu Serentak Partisipasi Rakyat Menghadapi Pemilu Serentak Framing devices metaphors Judul : MUI Harap Polri Netral Dalam Pemilu-Pilpres 2019 (sumber : CNN news) Khususnya kepolisian bersikap tegas dan adil selama tahapan Pemilu dan P ilpres 2019 berjalan. Hal itu penting karena juga mesti menegakkan hukum secara profesional dan transparan (25/9/2018). Judul : 5 Strategi Polri Untuk Menjaga Kelancaran Pemilu 2019 (sumber: Tribunnews.com) "Lima strategi tersebut pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu, kedua trategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu," ucap Dedi di lokasi, Kamis (13/9/2018).
Judul : Kapolri: Strategi
Pengamanan Pemilu Paling Strategis adalah Kekompakan Semua Pihak Tito berharap semua pihak, baik
TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak bergerak kompak agar pemilu berjalan damai. (28/9/2018). catchphras es Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian bersikap tegas dan adil selama tahapan Pemilu dan P ilpres 2019 berjalan. Hal itu penting karena juga mesti menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Untuk menangani masalah dan mencegah potensi terjadinya ancaman tersebut, Polri telah menyiapkan lima strategi untuk menanggulangi-nya. . Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menjadi motor agar menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman. Exemplars Kepolisian Republik Indonesia, memiliki tugas penting yang cukup berat untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019 Hal itu dikatakan Tito saat menyampaikan amanah kepada personel gabungan TNI-Polri dalam rangka Pengamanan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, Selasa (18/9/2018). Pengamanan pemilu ini diberi nama sandi “Mantap Brata” 2018. Hal itu dikatakan Tito saat menyampaikan amanah kepada personel gabungan TNI-Polri dalam rangka Pengamanan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, Selasa (18/9/2018). Pengamanan pemilu ini diberi nama sandi “Mantap Brata” 2018.
Tabel 4. Analisis framing model Gamson dan Modigliani dari keseluruhan berita.
dan  proporsionalitas  dalam  kerja  Polri    secara perorangan  maupun  kelembagaan  diperlukan kearifan  dankelegowoan  dari  berbagai  pihak dalam Polri melakukan penundaan dan atau tidak menggunakan  hak-hak  politiknya  (hak  memilih) tanpa  harus  kehilangan  hakasasinya  sebagai
anggota masyarakat, anak bangsa, maupun sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan “hak dipilih”.  Sebab,  dengan  adanya  hak  memilihdan dipilih  itu  berarti  warga  negara  ikut  andil  dalam menentukan kebijakan pemerintahan.Hal ini sesuai dengan  pasal  4  Ayat  (2) InternationalCovenant
Depictions Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapa pun tanpa membedakan warna partainya, sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menunaikan hak-hak konstitusionalnya," ucap Zainut melalui siaran pers, Selasa (25/9). Meski masa kampanye baru akan dimulai pada bulan Oktober 2018 mendatang, namun saat ini sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilh ganda dan juga lainnya. Strategi kita yang paling utama adalah semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU,
Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri- TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak,” tutur mantan Kapolda Papua ini Visual Images Peserta pemilu juga mesti menjauhkan praktik politik yang kotor seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, dan hoaks. Selain itu, fitnah, politik uang, dan ujaran bernuansa suku, agama, ras, antar golongan (SARA) juga harus dihindari.” Potensi ancaman seperti protes, unjuk rasa, bentrokan antar kedua kubu, sabotase,
black campi gn dan money politic, dikhawatirkan terjadi dan juga mengganggu kelancaran Pemilu Apapun risikonya Pemilu 2019 berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbankan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati,” sambung Tito. Roots Kepolisian Republik Indonesia, memiliki tugas penting yang cukup berat untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019 Agar dapat terselenggara pemilu yang tertib, aman, damai, dan bermartabat," ujar Zainut. Menurut Zainut, hal itu mesti dipegang teguh oleh kepolisian selama menjalankan tugas dan fungsinya di masa kampanye. Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat benar- benar dapat menyalurkan aspirasi politiknya tanpa takut mendapat ancaman atau intimidasi. “Kunci keberhasilan itu adalah soliditas dan sinergitas. Saya dan Kapolri sangat bangga dengan kalian semua telah menunjukan soliditas dan sinergitas di lapangan,”kata Hadi. Reasoning Devices Appeal to principle Penegakan Hukum Strategi Operasi Mantap Brata Partisipasi Semua Unsur/Elemen Masyarakat Netralitas, Soliditasdan Sinergitas  PolriSebagai Bentuk  Penegakan Hukum Melalui Strategi Operasi Mantap Brata  Menghadapi Pemilu Serentak Yang
Melibatkan Semua Elemen Masyarakat
Keterangan: Pembingkaian (Framing) Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak (diolah oleh : Peneliti , 2019).
on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  yang telah  diratifikasi  oleh  Undang-undang  Nomor 12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik, yang  menyatakan  bahwa:  “Walaupun  dalam Pemilu  hakmemilih  merupakan  salah  satu bentuk  hak  asasi  manusia,  namun  hak  tersebut bukanmerupakan underogable  rights ”.  Artinya agar  netralitas  Polri  dapat  dikembangkan,maka diperlukan  suatu  reformasi  kebijakan  di  tubuh Polri,  dengan  berupaya  meningkatkan  kualitas SDM  Polri  melalui  pendidikan  dan  jaminan kesejahteraan  yang  semakin  meningkat  tanpa mengurangi hak-hak politik mereka.

## Netralitas  Polri  Kunci  Keberhasilan  Pemilu (2019)
Dalam berbagai pemberitaan-pemberitaan yang dilayangkan  kepada  publik  pada  media  online dalam kurun waktu tahun 2018-2019 yang sangat terasa dan mengemuka yaitu tentang pemberitaan terkait:  “netralitas  POLRI  juga  netralitas  TNI dan  soliditas  keduanya“sebagai  alat  negara  atau sebagai  pengawas  dan  penengah  dalam  sistem kekuasaan  negara  yang  mampu  meredam  segala bentuk  konflik  yang  kemungkinan  yang  bakal terjadi didalam masyarakat dalam pesta perhelatan Pilkada,  Pileg  dan  Pilpres  kurun  waktu  5  (lima) tahunan  dari  segi  keamanan  dan  ketertiban  di dalam  masyarakat.  Media-media online yang ada  dijagad  maya  dunia  maya    memberitakan bahwa  apa  yang  dilakukan  Polri  menjunjung netralitasnya atau ketidakberpihakannya terhadap suatu  lembaga,  suatu  organisasi  maupun  suatu partai  politik  apalagi  keberpihakannya  terhadap kelompok, komunitas serta individu.
Polisi  dan  politik  adalah  dua  peran,  dengan fungsi  yang  saling  bertolak  belakang  ,  idealnya bagi  masyarakat  yang  demokratis.  Peran  polisi adalah  sebagai  penjaga  keamanan  atau  dalam bahasa  Indonesianya  lebih  kepada  “Kamtibmas”. Ketika polisi juga harus masuk dalam permainan politik , maka yang niscaya terjadi adalah distorsi, kesemrawutan,  intrik  serta  kekacauan (chaos) dalam  sistem  negara.  Hal  tesebut  telah  Sejarah membuktikannya  dan  menyatakan  bahwa  sejak
berakhirnya  zaman penjajahan Belanda ke Jepang kemudian  beralih  ke  Republik  kala  itu,  Polisi diberikan wewenang penuh untuk mengembangkan diri . Namun apa yang terjadi bahwa Soekanto yang kala  itu    sebagai  orang  pertama yang  memimpin Kepolisian  Indonesia  musti  terjungkal  setelah empat  belas  tahun  memimpin  ini  dikarenakan permainan politik, selanjutnya pada saat Soekarno mengeluarkan  dekrit  Presiden  5  Juli  1959  lebih- lebih  pucuk  pimpinan  Polri  berlomba-lomba untuk dekat dengan pusat kekuasaan, Akan tetapi kondisi  ini  sedikit  tereleminir  tatkala  memasuki periode  Orde  Baru  karena  mulai  dikembangkan model merrit  system yang  mana  dengan  sistem ini  penilaian  Kapolri  dilakukan  oleh  Wanjakti lalu di usulkan kepada Panglima ABRI (Pangab) serta  penentu  akhir  adalah  nasib  ditentukan  oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Kejatuhan  Order  baru  yang  ditandai  dengan gelora  reformasi  telah  merubah  sistem  yang berkembang  selama  ini.  Posisinya  cenderung seperti  memberikan  suatu  citra  transisi  terhadap Polri,  penuh  akan  suatu  ketidak-pastian  .  Disatu segi  sisinya  mengatakan    sistem  lama  tidak digunakan atau dipakai kembali, disegi sisi yang lainnya  sistem  baru  justru  dikatakannya    belum- lah jelas. Untuk mengatasi kerumitan yang terjadi maka  pada  Sidang  Umum  MPR  Tahun  2000 mengeluarkan  dua  ketetapan  sekaligus  ,  yakni NO VI /TAP MPR /2000 dan NO VII / TAP MPR /2000  yang  sepanjang  menyangkut  Polri  TAP NO  VII  /  TAP  MPR  /2000  ditetapkan  :Pasal  10 Ayat  (1)  Polri  bersikap  netral  dalam  kehidupan Politik, ayat (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak  memilih  dan  dipilih,  dan  ayat  (3)  Anggota Polri  dapat  menduduki  jabatan  diluar  kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Terkait  TAP  MPR  diatas,  dengan  nyata serta  dijelaskan  bahwa  ketetapan  tersebut sudah  merupakan  ketentuan  yang  mengikat. Setidak-tidaknya  polisi  harus  dibentengi  dan  tak sekedar  dipagari  dari  penetrasi  kekuatan  politik. Pembentengan ini disamping diletakkan pada suatu sistem  manajerial  polri  maupun  administratif. Kesesuaian ketetapan diatas  sangat mencerminkan
apa yang telah dikemukakan oleh  Sir Robert Peel Bapak  Kepolisian  Britania  Raya  Inggris  dengan tegas menyatakan : “ Polisi harus tahu politik, tapi tidak boleh berpolitik.” Dianalogikan tatkala polisi memasuki wilayah politik, maka sebenar-benarnya itu adalah titik lemah dari kemajuan, ketangguhan dan merongrong kewibawaan Kepolisian itu yang justru kian melemahkan sendi-sendi bernegara dan lambat laun membuat merosot situasi kamtibmas itu sendiri.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada  ditambah  juga  landasan  hukum  yang memayunginya  maka  apa  yang  menjadi keniscayaan, bahwa Polri harus lepas dari segala bentuk politik praktis. Sikap netralitas Polri wajib bagi seluruh anggota Polri. Anggota Polri dilarang terlibat langsung dalam suatu politik praktis. Siapa pun yang melanggar, akan diberi sanksi. Sanksinya adalah disiplin dan kode etik Kepolisian. Maka dari hasil  temuan  framing  peneliti  dapat  disimpulkan bahwa  :  netralitas,  soliditas  dan  sinergitas    Polri sebagai    bentuk    penegakan  hukum    melalui “Strategi Operasi Mantap Brata dalam menghadapi Pemilu  Serentak  yang  melibatkan  semua  elemen maasyarakat adalah kunci keberhasilan Polri.

## Strategi-Antisipasi  Polri  Untuk  Mengatasi Titik-Titik  Kerawanan  Menghadapi  Pemilu Serentak 2019.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  diatas ini  terdapat  7  (tujuh  )  tema  atau  kategorisasi- kategorisasi  berita  yang  ditonjolkan  dalam artikel-artikel  pemberitaan  diatas.  Ketujuh  isu tersebut  menjadi core  frame terhadap  isu-isu yang  diberitakan.  Pembingkaian  Pemberitaan Polri  dimedia  online  dalam  menghadapi pemilu  serentak”  didalam  artikel  ini  atas  dasar “kompleksitas  masalah  sosial  dan  politik  dalam suatu sistem demokrasi”
Dari  hasil  pembingkaian  strategi-antisipasi Polri  bahwa  kata  kunci  dalam  sebuah  peristiwa pemungutan  suara  /  Pemilu  dinegara  yang menganut  sistem  demokrasi  adalah  adanya kebersamaan  komitmen  antara share  holder dan stake  holder  politik .  Selain  daripada  itu  juga adanya sarana dan prasarana, regulasi serta bentuk
partisipasi masyarakat yang erat kaitannya dengan pemilu serentak tersebut. Didalam undang-undang bahwa Polri telah diamanatkan sebagai penanggung jawab keamanan serta mengawal tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
Oleh  karenanya  dalam  suatu  pengamanan negara  dalam  upaya  menjaga  kamtibmas.  Polri harus  sigap  melakukan  strategi  melalui  berbagai aktivitas-aktivitas  atau  kegiatan-kegiatan  yang dijalani Polri, seperti: kegiatan preventif, represif dan  persuasif.  Dalam  erat  kaitannya  dengan penyelenggara  Pemilu  Polri  menggelar  bentuk operasi-operasi dengan kata sandi “ Mantap Brata 2019 ”. Adapun Polri segera membentuk beragam satuan  tugas,  diantaranya: Satgas  Nusantara, Satgas  Politik  Uang,  Satgas  KKB  (kelompok kriminal bersenjata) diwilayah Papua yang rawan akan  titik-titik  konflik.  Terkait  masalah  sosial antisipasi Polri melakukan deteksi aksi dari segala bentuk  potensi  kerawanan  yang  kemudian  hari akan muncul dalam setiap tahapan Pemilu jelang berakhirnya  seperti  :  bagaimana  mengantisipasi terkait berita : “ ujaran kebencian, Hoax, fitnah, black  campaign  dan  politisasi  SARA,  isu  TKA China,  kebangkitan  komunis  dan  lain-lain ”. Terkait  perkembangan  politik  Polri  melakukan deteksi    aksi  yang  berimplikasi  terhadap  bentuk stabilitas  keamanan  mendinginkan  situasi  antara yang pro dan kontra dengan melibatkan partisipasi masyarakat  (  para  tokoh-tokoh  masyarakat, agama  dan  tokoh  adat  setempat).  Prinsipmya adalah Polri melakukan strategi pemolisian dalam memberdayakan  masyarakat  untuk  mengelola kamtibmas secara swakarsa.
Adapun cara-cara yang dilakukan Polri sebagai strategi  aksi  dan  antisipasi  deteksi  dini  dengan mengadakan  simulasi  pengamanan  Pemilu  2019. Ini sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (sumber : https://tirto.id/daftar-tahapan-polri- antisipasi-kerawanan-di-pemilu-2019-cYYa. ) bahwa  ada  tahapan  pengamanan    dilapangan untuk mengantisipasi titik-titik kerawanaan. Tahap awal  pengamanan  yang  dilakukan  Polri  diawali: himbauan  dan  negosiasi.  Polri  tidak  langsung bertindakk  represif  jika  terdapat  indikasi  adanya
kerawanan  sehingga  harus  dibubarkan,  maka Polri  akan  melakukannya.Dalam  hal  ini  Polri mengkategorikan titik-titik tersebut menjadi titik: ‘aman’, ‘agak rawan, hingga‘rawan’.

## SIMPULAN
Secara  garis  besar  pemberitaan-pemberitaan di  media-media online terhadap  institusi  Polri membingkai  masalah  sosial  dan  politiknya  dari sisi: aktivitas manusia berupa kegiatan dan sikap manusianya baik aktivitas secara internal maupun eksternal. Polri dinyatakan adalah bagian daripada instrumen suatu sistem kerja padaalam demokrasi yang  diterapkandi  Indonesia.Aktivitas-aktivitas dan  kegiatan-kegiatandibingkai  keterkaitannya dalamhal  penyelenggaraan  hingga  pada  tahapan- tahapankegiatan  pelaksanaan  pemilu  serentak  itu sendiri,  salah  satunya  :  strategi  operasi  Mantap Brata.Dalam  setiap  artikel  pemberitaan,  media- media online berupaya  menggambarkan  bahwa pemilu dan polisi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan  dalam  kerangka  masalah-masalah sosial  maupun  dalam  kerangka  masalah-masalah politik. Didalam pemberitaan-pemberitaanterdapat 7(tujuh)  tema-tema  kategorisasi  pemberitaan, utamanya  ialah  sikap  dan  netralitas  Polri yang  dipandang  sebagai core  frame bahwa independensinya  dengan  TNI  dikonstruksikan sebagai  mitra  pengawas  serta  digambarkan berjalan  lancarnya  sistem  kemitraan  didalam koridor  demokrasi  sebagai  upaya  pengamanan merupakan instrumen dan indikator kuat suksesnya pemilu  serentak  (Pilkada,  Pileg,  Pilpres)  di tahun 2018-2019. Hal inipun  tidak bisaterwujud begitu  saja  tanpa  adanya  keterlibatan  partisipasi masyarakat  dengan  menggandeng  segala  unsur- unsur  didalamnya,  dimulai  dari  tokoh  agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat, para awak  jurnalisme  (termasuk  didalamnya  mereka yang  berkecimpung  media-media online ),  LSM (lembaga swadaya masyarakat), Lembaga Pemilu, Bawaslu  ,  KPU  (  Komisi  Pemilihan  Umum) dan  lembaga  lain-lainnya  yang  terkaitsebagai instrumen condensing  symbol .  (simbol-simbol makna yang dimampatkan).
Strategi  dan  antisipasi  Polri  dapat  dideteksi
sertaditemukan  dari  berbagai  masalah  topik kategori-kategori  kompleksitas  masalah  sosial dan  politikpada    sistem  demokrasi  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  pemilu  serentak.  Dari  hasil pembingkaian  analisis framing strategi-antisipasi Polri sangat berkiblatmenganut sistem demokrasi akan kebersamaan komitmen antara share holder dan stake  holder  politik .  Selain  itu  juga  adanya sarana dan prasarana, regulasi hukum serta bentuk partisipasi  masyarakat  yang  disinyalir  menjadi salah  faktor  dan  indikator  tambahan  yang  juga penting. Bentuk-bentuk keberhasilan Polri sebagai hasil  kinerja  Polri,  dikonstruksikan  pula  dalam pemberitaan-pemberitaan.  Semakin  hasil  kinerja dan  publikasi  dilakukan  secara  berkala  maka semakin  lama  masyarakat  semakin  memahami apa-apa saja aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Dikarenakan  hal  ini  dinilainya  merupakanbuah kerja  kerasdan  keberhasilan  mengungkap  suatu kasus bagian daripada transparansi Polriyang patut diacungi  jempol  sehingga  mampu  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  dan  melibatkan  elemen masyarakat. Inilah tantangan yang harus dijawab Humas  Polri  kedepannya  guna  mendapatkan tempat  dan  kepercayaan  didalam  kehidupan sosial politik didalam bermasyarakat justru harus melibatkan  berbagai  elemen-elemen  didalam masyarakat, mempublikasikan hasil kinerja selama melaksanakan tugas. Inilah yang menjadi tupoksi ( tugas pokok dan fungsi ) Humas Polri sekarang dan  dimasa  yang  akan  datang  memasuki  era cybermedia (era digital)
Hendaknya bagi media massa, khususnya media online kedepannya  semakin  hari  semakin  pro aktif memerankan fungsinya dalam menyediakan berbagai  isi  (konten)  bagi  para  redaktur  serta penulisnya  yaitu  wartawan  agar  masyarakat semakin cerdas dalam literasi informasi dan media dan  elegan  dalam  menyikapi  wacana  masalah sosial dan politik secara kritis, khususnya terhadap pemberitaan pemilu-pemilu kedepannya dan yang paling penting saling mendukung dan menunjang serta bersahabat dengan institusi Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Strauss  and  J.  Corbin.  (1990). Qualitative
Research;  Grounded  Theory  Procedure and Techniques . London: Sage Publication. Budiardjo,  Miriam.  (1982). Dasar-Dasar  Ilmu Politik . Jakarta : Gramedia.
Bungin,  Burhan. (2008) . Konstruksi Sosial Media Massa . Jakarta: Kencana. Bungin,  Burhan.  (2008). Metodologi  Penelitian Sosial;  Format-format  kuantitatif  dan Kualitatif , Surabaya : Universitas Airlangga Press.
Coleman,  J.W  and  Cressey,  D.R.  (1984) .  Social Problems , Second edition. Harper & Row Publishers. New York
Efendy, Onong Uchana. (2005). Ilmu Komunikasi Teori  dan  Praktek .  Bandung:Remaja Rosda  Karya
Entman,  Robert  N.  (1993).  Framing  Towards Clarification  of  a  Fracture  Paradigm. Journal of Communication , 43 (4). Gamson, William A. and Andre Modigliani. (1989). ”Media  Discourse  and  Public  Opinion on  Nuclear  Power  A  Constructionist Approach”. Journal of Sociology , 95 (1). Mulyana,  Deddy.  (2005) .  Ilmu  Komunikasi Suatu  Pengantar.  Bandung :  PT  Remaja Rosdakarya
Noer,  Deliar.  (1983). Pengantar  ke  Pemikiran Politik . Jakarta : Rajawali. Nugroho,  Ari  Cahyo.  (2012),  Konstruksi  Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com ON ( Framming Analysis Of  News  In  Tribunnews.com ), Jurnal BPPKI  Jakarta,  Badan  Litbang  SDM Kementrian Kominfo, 16 (1).
Prisgunanto,  Ilham.  (2018).  Kemampuan  Cyber Digital  pada  Muatan  Pendidikan  Polri guna  Menghadapi  Konstelasi  Keamanan
GlobalReformasi
Polri
yang
Berkelanjutan.  Jakarta:  Mulia  Angkasa.
Jurnal  Ilmu  Kepolisian , Sekolah  Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK , 25 (12)
Priyadi,  Catur.  (2014)  Agenda  Media  Mengenai Pilpres  PEMILU  2014  Analisis  Isi Terhadap  Pemberitaan  Mengenai  Setatus Pencalonan  Jokowi  Dalam  Surat  Kabar Kompas. Wacana:  Jurnal    Ilmiah  Ilmu Komunikasi , 19 (3) .
Rizky,  Muhammad.  (2012).  Analisis  Framing Berita Penertiban Mini Market Ilegal Pada Surat Kabar Poskota dan Indopos, Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 9 (2). Sartika,  Rita.  (2012).  Strategi  Pelembagaan Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Menegakkan Konstitusionalitas  Indonesia,  Universitas Gajah Mada. ProceedingUniversitas Gajah Mada Sobur, Alex.  (2004). Analisis  Teks  Media,  Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana Analisis Semiotik dan Analisis Framing . Bandung: Rosda Karya.
Soedarsono,  Teguh.  (2010).  Netralitas  Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal UII , 13 (2)
Sudibyo, Agus. (2019), Jagat Digital : Pembebasan dan  Penguasaan,  KPG  (Kepustakaan Populer  Gramedia  ) ,  Gedung  Kompas Gramedia, Jakarta Toni,  Ahmad,    Jati,  Rocky  Prasetyo.  (2013). Diskursus  Koruptor  Dalam  Media  Massa : (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Karakter Koruptor Kader Partai Di Kompas Online ‘kompas.com’). Jurnal Komunikasi Universitas Budi Luhur,18 (1) Wendratama,  E.  (2017). Jurnalisme  Online . Yogyakarta: B First