DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Analisis Indikator Pendidikan di Indonesia Periode 1994 – 2022
Faradiba Faradiba *1 , Marteda Veronika Nomleni 2
1,2 Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: 1 faradiba@uki.ac.id, 2 marteda@uki.ac.id

## Abstrak
Pendidikan merupakan aspek mendapsar dalam membangun suatu negara. Melalui pendidikan masyarakat dapat terangkat  harkat,  martabat,  serta  kesejahterannya.  Telah  banyak  program  pendidikan  yang  sudah  diterapkan pemerintah  selama  3  dekade  terakhir.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  kajian  untuk  mengetahui  perkembangan pendidikan  di  Indonesia.  Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  tentang  Indikator  Pendidikan  di Indonesia  periode  1994-2022  berdasarkan  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS),  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK), Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  dan  Angka  Buta  Huruf,  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 1994-2022. Data ini dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka  partisipasi  sekolah  pada  pendidikan  dasar  sebesar  85%.  Untuk  pendidikan  menengah  dan  tinggi  angka partisipasi  berturut-turut  mencapai  58%  dan  16%.  Partisipasi  sekolah  pada  tingkat  menengah  masih  rendah mesikupun  telah  adanya  aturan  tentang  wajib belajar  15  tahun  yang  telah dikeluarkan pemerintah.  Angka  buta huruf  di  Indonesia  selama  periode  1994-2022  mengalami  penurunan  di  semua  kelompok  umur.  Hal  ini mengindikasikan bahwa program pemerintah terkait pengentasan buta huruf berjalan dengan baik. Namun, perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat terkait pentingnya pendiidkan pada tingkat menengah dan tinggi untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui  peran  serta pemerintah maupun pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kata kunci: Buta Huruf, Partisipasi Sekolah, Pendidikan Indonesia, Wajib Belajar

## Abstract
Education is a fundamental aspect in developing a country. Through education, society can raise its dignity and prosperity.  The  government  has  implemented  many  educational  programs  over  the  last  3  decades.  Therefore, studies  are  needed  to  determine  the  development  of  education  in  Indonesia.  This  research  aims  to  examine education  indicators  in  Indonesia  for  the  period  1994-2022  based  on  School  Enrollment  Rates  (APS),  Gross Enrollment  Rates  (APK),  Pure  Enrollment  Rates  (APM)  and  Illiteracy  Rates,  using  quantitative  descriptive analysis methods. The data used in this research comes from secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) during the 1994-2022 period. This data was generated from the National Socioeconomic Survey (Susenas).  The  school  enrollment  rate  in  basic  education  is  85%.  For  secondary  and  higher  education,  the participation rates reached 58% and 16%, respectively. School participation at the secondary level is still low even though the government has issued regulations regarding 15 years of compulsory education. The illiteracy rate in Indonesia during the 1994-2022 period has decreased in all age groups. This indicates that government programs related to illiteracy eradication are running well. However, it is necessary to approach the community regarding the importance of education at the middle and high levels to improve the quality of human resources in Indonesia.  This  effort  can  be  carried  out  through  the  participation  of  the  government  and  the  private  sector through the Corporate Social Responsibility (CSR) program.
Keywords : Compulsory Education, Illiteracy, Indonesian Education, School Participation

## 1. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  telah  merayakan  kemerdekaannya  selama  lebih  dari  69  tahun.  Cita-cita  dan harapan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa kini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus  dijalankan  demi  meneruskan  perjuangan  nasional.  Untuk  memajukan  kehidupan  bangsa  yang
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
mencintai  tanah  air,  kita  sebagai  warga  negara  harus  terus  berupaya  untuk  mengarahkan  kehidupan menuju hal yang lebih baik.
Pendidikan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga bagi kemajuan  suatu  bangsa,  karena  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  sangat  menentukan keberhasilan negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan  lingkungan  belajar  yang  memungkinkan  peserta  didik  mengembangkan  potensi  diri mereka secara aktif. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).
Kondisi  pendidikan  di  Indonesia  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  harapan  sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, masih banyak anak di berbagai daerah yang belum mendapat akses pendidikan karena berbagai alasan (Hewi & Shaleh, 2020; Prasetya & Pribadi, 2021; Pratiwi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum tercapai sepenuhnya. Tidak hanya di Indonesia, masalah pemerataan pendidikan juga menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik di negara lain.
Masalah-masalah  dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia  cukup  kompleks.  Beberapa  contohnya meliputi  permasalahan  terkait  kurikulum,  mutu  pendidikan,  serta  ketersediaan  sumber  daya  manusia yang  memengaruhi  kualitas  peserta  didik.  Masalah-masalah  ini  merata  dari  pendidikan  dasar  hingga tingkat  yang  lebih  tinggi  (Fadil  et  al.,  2023;  Patandung  &  Panggua,  2022;  Saadah  et  al.,  2023). Banyaknya  masalah  yang  muncul  seringkali  dipicu  oleh  ketidakpuasan  dari  para  pelaku  pendidikan, termasuk  tenaga  pengajar  dan  kepala  sekolah.  Keluhan  yang  paling  umum  adalah  terkait  sistem administrasi yang berantakan dan birokrasi yang rumit. Selain itu, masalah kepemimpinan di lingkungan sekolah  juga  menjadi  hal  serius  yang  mempengaruhi  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  secara keseluruhan (Hariyanto & Wahyudi, 2018; Margana et al., 2014).
Meskipun  Indonesia  telah  merdeka  cukup  lama,  masalah  lain  masih  terus  muncul.  Masyarakat sering mengandalkan pemerintah untuk menjalankan semua sektor kehidupan dan berharap pemerintah menjadi arah dan pedoman bagi warga dalam menjalani kehidupan mereka. Namun, realitasnya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai polemik muncul, bahkan di dalam pemerintah sendiri, yang semakin memperpanjang masalah di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Keadaan dinamis ini merupakan dilema yang ironis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kurangnya arah yang  jelas  dalam  sistem  pendidikan  nasional  menunjukkan  bahwa  pendidikan  Indonesia  telah kehilangan unsur penting yang menggerakkan sistem pendidikan untuk mewujudkan cita-cita bersama Indonesia Raya.
Telah banyak penelitian yang mengkaji indikator pendidikan secara general (Herawati et al., 2020; Rizanti & Jufri, 2023; Tambunan et al., 2020), namun masih terbatas penelitian yang mengkaji terkait partisipasi  sekolah  dan  buta  huruf.  Pendidikan  merupakan  aspek  mendasar  dalam  membangun  suatu negara. Melalui pendidikan masyarakat dapat terangkat harkat, martabat, serta kesejahterannya. Telah banyak program pendidikan yang sudah diterapkan pemerintah selama 3 dekade terakhir. Oleh sebab itu  diperlukan  kajian  untuk  mengetahui  perkembangan  pendidikan  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Indikator Pendidikan di Indonesia periode 1994-2022 berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Buta Huruf, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  analisis  deskriptif  kuantitatif,  sebuah  metode  yang digunakan  untuk  menjelaskan  keadaan  atau  masalah  secara  objektif  dengan  menggunakan  angka. Metode ini melibatkan pengumpulan data, interpretasi, dan analisis hasil masalah yang diteliti. Teknik analisis  deskriptif  kuantitatif  digunakan  untuk  menguji  dan  mengukur  perhitungan  matematis  dan statistik.  Dalam  teknik  deskripsi  kuantitatif,  data  disajikan  secara  objektif  dan  terstruktur,  meliputi grafik, tabel, matriks, laporan, dan angka terukur (Iskandar et al., 2023; Purba et al., 2021). Badan Pusat
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Statistik  (BPS)  menggunakan  kuesioner  pada  kegiatan  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas) sebagai  instrumen  pengumpulan  data  untuk mengevaluasi  Indikator  Pendidikan di  Indonesia  periode 1994-2022,  termasuk  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS),  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK),  Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Buta Huruf dalam pendidikan formal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas pendidikan di Indonesia dapat diukur secara kuantitatif melalui berbagai faktor. Beberapa indikator  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  meliputi  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS),  Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dalam pendidikan formal, serta tingkat buta huruf.  Data  rata-rata  indikator  pendidikan  di  Indonesia  selama  periode  1994-2022  dapat  ditemukan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Rata rata Indikator Pendidikan Indonesia Tahun 1994-2022 Kelompok Umur (Tahun) Indikator Pendidikan (%) APS APK APM 7-12 97.22 107.64 94.24 13-15 85.87 82.03 67.74 16-18 58.37 61.56 47.45 19-24 16.24 16.51 12.48
Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 1994-2022
Dalam Gambar 1, terlihat grafik angka partisipasi sekolah untuk pendidikan formal selama periode 1994-2022, yang dibagi berdasarkan kelompok umur. Terdapat tren peningkatan yang signifikan untuk setiap  kelompok  umur.  Namun,  persentase  partisipasi  lebih  rendah  terlihat  pada  tingkat  pendidikan menengah dan tinggi.

## APS 7-12 tahun
100.00 99.00 98.00 97.00 96.00 95.00 94.00 93.00 1990 2000 2010 2020 2030 APS 13-15 tahun 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00
1990 2000 2010 2020 2030
APS 16-18 tahun
80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
1990 2000 2010 2020 2030
APS 19-24 tahun 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
1990 2000 2010 2020 2030
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Indonesia,  seperti  kebanyakan  negara  lain,  telah  menerapkan  kebijakan  wajib  belajar  sembilan tahun sebagai bagian dari upaya merealisasikan amanat UUD 1945 Pasal 1, UU. No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 dan kemudian diperluas pada tahun 1994, yang menetapkan bahwa pendidikan wajib dilalui melalui sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.  Sejalan  dengan  perkembangan,  pada  tahun  2015,  Indonesia  memperluas  kebijakan  wajib belajar  hingga  mencakup  sekolah  menengah  atas,  sebagai  tanggapan  terhadap  dampak  positif  yang dirasakan dari kebijakan sebelumnya. Namun, meskipun kebijakan wajib belajar sembilan tahun telah diterapkan sejak tahun 1994, dampaknya terhadap pencapaian pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan (Agustang & Mutiara, 2021; Marisa, 2021; Setiawati, 2022).
Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa terjadi penurunan persentase partisipasi sekolah secara bertahap hingga mencapai kelompok umur 19-24 tahun. Hal ini konsisten dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022, yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia diwajibkan menjalani pendidikan dasar selama 10 tahun (dari prasekolah hingga kelas 9) dan pendidikan menengah selama tiga tahun (Alfulaila, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.
Berdasarkan Gambar 1, masih terlihat bahwa pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi (umur 19- 24 tahun) belum dianggap sebagai kewajiban di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan yang  mewajibkan  pendidikan  pada  jenjang  ini,  sehingga  persentase  partisipasi  pada  jenjang  tersebut mengalami  penurunan.  Penurunan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  kemiskinan, kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  melanjutkan  pendidikan  setelah  menyelesaikan  pendidikan menengah, pengaruh lingkungan dan peran serta orang tua. Banyak di antara masyarakat, terutama yang berada  dalam  kelompok  miskin,  memilih  untuk  langsung  bekerja  setelah  menamatkan  pendidikan menengah (Farhani, 2024; Garnella, 2024; Rabiudin et al., 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2020, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,19% atau setara dengan 27,55 juta orang. Kondisi ekonomi yang sulit, biaya kuliah yang tinggi, dan kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai manfaat pendidikan tinggi sebagai investasi untuk perbaikan kondisi ekonomi  keluarga  menjadi  faktor  lainnya.  Penyediaan  informasi  yang  cukup  tentang  pengembalian investasi ekonomi melalui pendidikan dapat memberikan dampak positif dalam membujuk orang tua mengenai manfaat substansial dari pendidikan tinggi.
Tabel 2. Rata rata Angka Buta Huruf di Indonesia Tahun 1994-2022
Kelompok Umur (Tahun) Buta Huruf (Persen) 10+ 7.42 15+ 8.39 15-44 2.94 45+ 20.63
Berdasarkan data  yang  tertera  dalam  Tabel  2,  terlihat  rata-rata  angka buta  huruf  selama  periode 1994-2022 yang dibagi berdasarkan kelompok umur. Dapat dilihat bahwa tingkat angka buta huruf yang tinggi terjadi terutama pada kelompok umur 45 tahun ke atas.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Gambar 2. Angka Buta Huruf Tahun 1994-2022
Gambar 2 menyajikan Angka Buta Huruf (ABH) setiap tahun secara lebih rinci. Berdasarkan grafik untuk  keempat  kelompok  umur,  terlihat  tren  penurunan  sejak  tahun  1994.  Hal  ini  mengindikasikan perbaikan  dalam masalah buta  huruf  di  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu.  Penurunan  angka buta  huruf menunjukkan kemajuan dalam kualitas pendidikan dasar di Indonesia, sesuai dengan hasil sebelumnya mengenai  Angka  Partisipasi  Sekolah  pada  tingkat  dasar.  Meningkatnya  kemampuan  membaca  dan menulis  di  kalangan  masyarakat  menjadi  salah  satu  indikator  positif.  Upaya  pemerintah  dalam mengatasi buta huruf, seperti program Kejar Paket A, B, dan C, telah memberikan kontribusi signifikan dalam  peningkatan  ini.  Meskipun  demikian,  meski  terjadi  penurunan  angka  buta  huruf,  hal  ini  tidak berarti  bahwa  Indonesia  telah  sepenuhnya  terbebas  dari  masalah  buta  huruf  (Aufa,  2023;  Fakhrizal, 2022; Sidabutar et al., 2020).
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  terlihat  bahwa  pada  tahun  2021,  sebanyak 9,24% penduduk Indonesia yang berusia 45 tahun ke atas mengalami buta huruf. Persentase Angka Buta Huruf (ABH) ini mengalami penurunan sebesar 26,82% dibandingkan dengan tahun 1994, ketika angka buta huruf mencapai 36,06%. Tingkat buta huruf untuk kelompok usia 45 tahun ke atas mencapai puncak tertinggi pada tahun 1995, yaitu sebesar 37,8%. Sementara itu, untuk kelompok usia 15-45 tahun, angka buta huruf turun menjadi 0,73% pada tahun 2022, menurun sebesar 6,17% dari tahun 1994 yang sebesar 6,9%. Demikian pula, untuk kelompok usia 15 tahun ke atas, angka buta huruf mencapai 3,96% pada tahun 2021, turun sebesar 10,88% dari tahun 1994 yang mencapai 14,84%. Selama 10 tahun terakhir, terjadi penurunan angka buta huruf sebesar 8,9% untuk kelompok usia 45 tahun ke atas, 1,58% untuk kelompok usia 15-45 tahun, dan 3,6% untuk kelompok usia 15 tahun ke atas.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  angka  partisipasi  sekolah  pada pendidikan  untuk  pendidikan  dasar  melebihi  85%  untuk  rentang  usia  7-12  tahun  dan  13-15  tahun. Sementara itu, angka partisipasi sekolah untuk pendidikan menengah dan tinggi berturut-turut mencapai 58% dan 16%. Meskipun telah diberlakukan aturan wajib belajar 15 tahun oleh pemerintah, partisipasi sekolah pada tingkat menengah masih tergolong rendah. Namun, terdapat penurunan angka buta huruf di  Indonesia  selama  18  tahun  terakhir  di  semua  kelompok  umur,  menunjukkan  bahwa  program pemerintah  terkait  pengentasan  buta  huruf  berjalan  dengan  baik.  Diperlukan  pendekatan  kepada
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 1990 1995 2000 2005
2010 2015 2020 2025 Angka Buta Huruf10 th + Angka Buta Huruf15-44 th Angka Buta Huruf15 th + Angka Buta Huruf45 th +
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui peran serta pemerintah maupun pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

## DAFTAR PUSTAKA
Agustang, A., & Mutiara, I. A. (2021). Masalah Pendidikan di Indonesia .
Alfulaila, N. (2022). Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar (Teori dan Praktik) . Kanhaya Karya. Aufa, N. (2023). Pemberantasan buta aksara untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Desa  Lae  Ikan  Kecamatan  Penanggalan  Kota  Subulusalam  Aceh. EJOIN:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 1 (4), 319–328.
Fadil,  K.,  Amran,  A.,  &  Alfaien,  N.  I.  (2023).  Peningkatan  Kualitas  Pendidikan  Dasar  Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Suistanable Developments Goal’s.
Attadib: Journal of Elementary Education , 7 (1).
Fakhrizal,  Y.  (2022).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Daerah  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik , 7 (1).
Farhani,  A.  (2024). Strategi  Pemerintah  Kabupaten  Dalam  Mengatasi  Kemiskinan  Ekstrem  Di Kabupaten Bener Meriah . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Garnella,  R.  (2024). Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di Provinsi Aceh . UIN Ar-Raniry.
Hariyanto,  E.,  &  Wahyudi,  A.  (2018). Penguatan  Keluarga  Sakinah  Berbasis  Gerakan  Nasional revolusi Mental . Duta Media Publishing.
Herawati, E. S. B., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan , 4 (1), 87– 100.
Hewi,  L.,  &  Shaleh,  M.  (2020).  Refleksi  hasil  PISA  (the  programme  for  international  student assesment): Upaya perbaikan bertumpu pada pendidikan anak usia dini. Jurnal Golden Age , 4 (01), 30–41.
Iskandar,  A.,  Fitriani,  R.,  Ida,  N.,  &  Sitompul,  P.  H.  S.  (2023). Dasar  Metode  Penelitian .  Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
Margana,  S.,  Semedi,  P., Kartadinata,  S.,  Suryawan,  I.  N.,  Ahimsa-Putra,  H.  S.,  Saifuddin,  A.  F., & Supriyoko, K. (2014). Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014 .
Marisa, M. (2021). Inovasi kurikulum “Merdeka Belajar” di era society 5.0. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora , 5 (1), 66–78.
Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. Jurnal Sinestesia , 12 (2), 794–805.
Prasetya,  R.  A.,  &  Pribadi,  F.  (2021).  Akses  Pendidikan  Masyarakat  Urban  Pasca  Penerapan  Sistem Zonasi di Surabaya. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 31 (1), 32–42.
Pratiwi, H. (2021). Permasalahan Belajar Dari Rumah Bagi Guru Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Daerah Terpencil. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 6 (2), 130–144.
Purba, E., Purba, B., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). Metode Penelitian Ekonomi . Yayasan Kita Menulis.
Rabiudin, R., Sumarsi, S., Katmas, E., Karfin, K., & Ituga, A. S. (2022). Edukasi keberlanjutan studi guna  ketuntasan  pendidikan  tinggi  bagi  siswa sekolah  menengah  atas di  Papua Barat:  Tinjauan Pendidikan, Karir dan Ekonomi. Indonesian Collaboration Journal of Community Services , 2 (2), 124–141.
Rizanti, W. N., & Jufri, A. W. (2023). Peningkatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Bahan Ajar IPA Berbantuan Media Game. Journal of Classroom Action Research , 5 (1), 114–120.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Saadah, N., Wastri, L., & Trisoni, R. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta  Implikasinya  Terhadap  Kualitas  Pendidikan. Al-Qalam:  Jurnal  Kajian  Islam  Dan Pendidikan , 15 (2), 227–238.
Setiawati,  F.  (2022).  Dampak  kebijakan  perubahan  kurikulum  terhadap  pembelajaran  di  sekolah. NIẒĀMULILMI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 7 (1), 1–17.
Sidabutar,  S.,  Purba,  E.,  &  Panjaitan,  P.  D.  (2020).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnomi , 2 (2), 86– 101.
Tambunan, P., Ardhiansyah, M. F., & Kurniawan, M. G. (2020). Pengaruh Suasana Lingkungan Belajar Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Produktif. Jurnal Pensil: Pendidikan Teknik Sipil , 9 (3), 175–182.
Undang-undang Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (2003).
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.273 Vol. 4, No. 1, Februari 2024, Hal. 121-128 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Halaman Ini Dikosongkan