## AMNESTI PAJAK: SEJARAH DAN EFEKTIVITAS DI BERBAGAI NEGARA
Oleh:

## Sarlina Sari
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia
Email: sarisarlina@gmail.com

## ABSTRAK
Studi  ini  merupakan  studi  kualitatif  deskriptif  (telaah  literatur)  yang  bertujuan untuk  menganalisis  sejarah  dan  efektivitas  amnesti  pajak  di  berbagai  negara  dan membandingkannya  dengan  konteks  Indonesia.  Hasil  studi  ini  menunjukkan bahwa  keberhasilan  dari  program  amnesti  pajak  di  berbagai  negara  bervariasi. Ada  yang  tergolong  sukses  seperti  di  Irlandia  tahun  1988-1993,  New  York, California, Illinois, dan Michigan, dan ada juga yang belum terlalu efektif seperti Dakota  Utara,  Idaho,  Texas,  Kansas,  dan  Missouri.  Hasil  studi  ini  juga menunjukkan  bahwa  dampak  program  amnesti  pajak  terhadap  peningkatan penerimaan  negara  transisi  masih  belum  signifikan.  Adapun  di  Indonesia, program amnesti pajak baru saja diberlakukan sehingga dampak program amnesti pajak  terhadap  peningkatan  penerimaan  negara  Indonesia  belum  dapat disimpulkan.
Kata Kunci: Amnesti Pajak, Efektivitas Amnesti Pajak, Penerimaan Negara

## A. PENDAHULUAN
Banyak negara menghadapi kemajuan dan keterlambatan tingkat ekonomi, sosial, keuangan dan sistem pajak yang berbeda. Deviasi fenomena dari beberapa kegiatan dari lingkaran otoritas publik resmi terhadap jaringan yang tersembunyi, di  mana  tidak  tunduk  pada  organisasi  publik  dan  hukum  perburuhan  serta  tidak mendeklarasikan aset mereka kepada otoritas pajak. Fenomena ini dikenal sebagai " shadow  economy ".  Pemerintah  di  banyak  negara  telah  mengadopsi  sejumlah langkah untuk menghadapi fenomena ini melalui beberapa metode sebagai proses kontrol  dan  menyebarkan  kesadaran,  hukuman  serta  memberikan  insentif  untuk mengubah dari shadow economy ke dalam ekonomi formal. Namun, metode yang digunakan mungkin tidak memadai untuk mengontrol fenomena ini dan melawan penggelapan pajak  yang dianggap lahir  dari fenomena ini. Pemerintah dapat me- resort langkah-langkah  lain  yang  mungkin  lebih  efektif  dalam  memerangi penggelapan  pajak  dan  menyesuaikan shadow  economy serta  mengumpulkan pajak yang tidak tertagih sebelumnya dengan menerapkan program amnesti pajak.
Amnesti  pajak  adalah  program  pemerintah  untuk  memungkinkan  warga negara secara sukarela  membayar pajak mereka  yang sebelumnya terutang tanpa exposure  penalty .  Sekilas  tentang  sejarah  keuangan  pemerintah  di  seluruh  dunia mencatat  bahwa  sebagian  besar  pemerintah  memperkenalkan  program  amnesti pajak  untuk  memerangi  penggelapan  pajak  dan  menyesuaikan shadow  economy serta meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan memperluas basis pajak dalam jangka panjang (Mouloud, 2015 ).
Amnesti  pajak  pertama  didokumentasikan  lebih  dari  dua  ribu  tahun  yang lalu, dapat ditemukan pada Rosetta Stone (200 SM) di Mesir (itu dilakukan untuk pembebasan  dari  penjara  wajib  pajak).  Popularitas  program  amnesti  pajak  dari waktu  ke  waktu  menjadi  semakin  dimengerti  di  seluruh  negara.  Sebegitu  sering, program amnesti pajak yang "sangat sukses"  terjadi dan menarik media luas dan perhatian  pembuat  kebijakan.  Salah  satu  contoh  terbaru  tersebut  adalah  Scudo Fiscale  Italia  (2001),  yang  menargetkan  pendeklarasian  modal  lepas  pantai  dan memungkinkan pemulangan sebesar € 60 miliar. Karena melibatkan jumlah yang besar,  varian  program  amnesti  ini  segera  muncul  di  beberapa  negara  Eropa  dan negara  aksesi.  Di  Amerika  Serikat,  lonjakan  program  amnesti  pajak  di  beberapa negara  terjadi  pada  akhir  1990-an  dan  awal  2000-an  karena  berkurangnya pendapatan fiskal dan keterbatasan saldo anggaran wajib.
Para pembuat kebijakan sering melihat program amnesti pajak sebagai alat kebijakan  yang  efisien  yang  menghasilkan  baik  manfaat  jangka  pendek  maupun jangka  menengah.  Dalam  jangka  pendek,  amnesti  pajak  menjadi  sumber pendapatan  tambahan.  Pendapatan  kotor  dikumpulkan  melalui  amnesti  bisa berjumlah  beberapa  persen  dari  pemungutan  pajak  yang  ditargetkan,  dan  dalam beberapa kasus dapat menjadi signifikan. "Ekstra" pendapatan ini mungkin paling diinginkan  di  masa  resesi  atau  krisis  keuangan  saat  pendapatan  berada  di  bawah tekanan dan pengeluaran tumbuh dengan cepat. Dalam jangka menengah, program amnesti  pajak  yang  sukses  diharapkan  dapat  meningkatkan  basis  pajak  dan pengumpulan  pendapatan  di  masa  mendatang,  seiring  wajib  pajak  dibawa  ke gawang  pajak.  Dengan  kata  lain,  amnesti  pajak  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan pajak.
Dengan  segera  menaikkan  hasil  pajak  yang  diberikan  tanpa  mengubah struktur (yaitu, tarif pajak dan basis), program amnesti pajak merupakan langkah kebijakan  yang  efisien,  dan  juga  salah  satu  yang  adil,  karena  pendapatan  yang dikumpulkan dari wajib pajak mengurangi disparitas tarif pajak efektif dari warga yang  sebelumnya  menghindarinya  dan  wajib  pajak  yang  taat  hukum.  Hal  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  ekuitas  horisontal  karena  untuk  tingkat pendapatan  tertentu,  seorang  wajib  pajak  yang  memiliki effective  tax  rate yang lebih  rendah,  juga  berpotensi,  ekuitas  vertikal  dalam  kasus  di  mana  motif penghindaran  pajak  dan  peluang  peningkatan  fungsi  pendapatan.  Akhirnya, beberapa  program  amnesti  pajak  dirancang  dalam  pemikiran  dengan  tujuan ekonomi makro yang lebih luas, seperti memulangkan flight capital (untuk alasan yang  melampaui  pendapatan  langsung  dan  motif  kepatuhan  pajak,  seperti  neraca pembayaran, investasi domestik, atau pertimbangan sistem keuangan).

## B. METODE PENELITIAN
Studi  ini  merupakan  studi  kualitatif  deskriptif  (telaah  literatur)  yang bertujuan  untuk  menganalisis  sejarah  dan  efektivitas  amnesti  pajak  di  berbagai negara dan membandingkannya dengan konteks Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Amnesti Pajak
Amnesti  pajak  didefinisikan  sebagai  penetapan  prosedur  yang  bertujuan untuk  menghapus  penundaan  dan  penyimpangan  pajak,  yang  dengan  demikian meliputi  induksi  pembayar  pajak  untuk  sukarela  patuh  dalam  sistem  pajak  tanpa exposure sebelumnya untuk mendapatkan dana kembali, dan biasanya digunakan amnesti pajak sebagai alat tidak langsung untuk melawan penggelapan pajak dan menyesuaikan shadow economy (Barilari dan Drape, 1992). Dalam definisi  yang di- submite oleh  ekonom  Andreoni  baru-baru  ini,  amnesti  pajak  didefinisikan sebagai:  ―Serangkaian  langkah-langkah  pemerintah  untuk  mengampuni  semua atau  sebagian  dari  hukuman  yang  ada  pada  wajib  pajak  jika  mereka  secara sukarela  menyatakan  nilai  dari  pendapatan  yang  tidak  dideklarasikan  dan diinvestasikan dalam shadow economy ―(Chatagny, 2006).
Pemerintah  dari  segala  jenis  telah  sering  dan  semakin  beralih  ke  amnesti pajak sebagai bagian dari program  fiskal mereka. Amnesti biasanya memberikan individu  kesempatan  untuk  membayar  pajak  sebelumnya  yang  belum  dibayar tanpa dikenakan hukuman dan penuntutan seperti yang biasanya dilakukan dalam penemuan  penggelapan.  Beberapa  negara  telah  menghasilkan  sejumlah  besar pendapatan  dengan  amnesti  mereka;  New  York  mengumpulkan  $  401  juta, California,  Illinois,  dan  Michigan  memperoleh  lebih  dari  $  100  juta.  Negara- negara lain yang amnesti pajaknya belum berhasil antara lain Dakota Utara, Idaho, Texas, Kansas, dan Missouri masing-masing mengumpulkan kurang dari $ 1 juta (Alm, McKee, & Beck, 1990).
Hal  yang  sama  juga  dijelaskan  oleh  Alm,  Martinez-Vazquez,  &  Wallace (2009)  bahwa  amnesti  pajak  biasanya  memungkinkan  individu  atau  perusahaan untuk  membayar  tunggakan  pajak  tanpa  tunduk  pada  beberapa  atau  semua hukuman  keuangan  dan  kriminal  yang  biasanya  ditemukan  dalam  penggelapan pajak. Amnesti juga sering disertai dengan peningkatan upaya administrasi pajak, terutama  dalam  langkah-langkah  penegakan  (misalnya,  tarif  pemeriksaan  yang lebih tinggi, peningkatan prosedur seleksi audit, dan hukuman  yang lebih besar). Dalam  dua  puluh  tahun  terakhir,  hampir  empat  puluh  negara  bagian  di  Amerika Serikat  telah  diberlakukan  beberapa  bentuk  amnesti  pajak,  kadang-kadang  lebih dari  sekali,  dan  banyak  negara  lain  di  hampir  semua  bagian  dunia  telah menggunakan satu atau lebih amnesti pajak.
Dalam  konteks  Indonesia,  amnesti  pajak  merupakan  pengabaian  pajak, sanksi  administrasi,  dan  sanksi  pidana  pajak  yang  dapat  diberikan  dengan membayar Redemption  Money (Uang  Tebusan)  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang.  Amnesti  Pajak  diberikan  pada  kewajiban  pajak  yang  belum dibayar  atau  dilunasi  oleh  wajib  pajak  sampai  dengan  tahun  fiskal  terbaru  (yang
berakhir  dalam  waktu  1  Januari-31  Desember  2015)  melalui  aset  yang dideklarasikan  menggunakan  Surat  Pernyataan  Harta  untuk  Pengampunan Pajak/SPHPP).  Ruang  lingkup  amnesti  pajak  ini  meliputi  Pajak  Penghasilan, Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  pajak  penjualan  mewah-barang  (PPnBm) (Tax Flash, 2016).

## Tujuan Program Amnesti Pajak

## Menyesuaikan “shadow economy”
Tujuan negara dari pemberlakuan amnesti pajak adalah menginvestasikan kembali  modal  yang  diinvestasikan  dalam shadow  economy ke    dalam  ekonomi formal. Selain itu, untuk pemulihan modal yang diinvestasikan di luar negeri dan kemudian  diinvestasikan  ke  dalam  negeri,  yang  mengarah  untuk  meningkatkan ukuran  investasi  lokal  serta  penerimaan  negara  dan  meningkatkan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  (Rynders,  2003).  Amnesti  pajak  bisa  efektif  dalam mencapai  tujuan  ini  jika  pengembalian  modal  dalam  perekonomian  formal  lebih besar  dari yield  investigator dalam shadow  economy ,  yang  berperan  untuk menarik  investor  yang  telah  menginvestasikan  uang  mereka  dalam shadow economy menjadi  diinvestasikan  kembali  dalam  perekonomian  formal,  di  mana investor  dapat  menyatakan  aset  mereka  untuk  mengambil  keuntungan  dari performa yang hebat dari ekonomi formal yang menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan (Chatagny, 2006).

## Meningkatkan Penerimaan Pajak Bagi Negara
Tujuan utama dari amnesti pajak yang disebut oleh semua ekonom adalah kesediaan  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  khususnya  dalam jangka  pendek.  Ekonom  Hirling  mengatakan  bahwa  dalam  hal  ini  tujuan  dari amnesti pajak adalah pengumpulan pendapatan yang masih di luar lingkup sistem pajak.  Dalam  jangka  panjang,  amnesti  pajak  memungkinkan  meningkatkan penerimaan pajak di masa depan dengan memungkinkan ekspansi horizontal dari sistem pajak. Selain itu, amnesti pajak merupakan kontrol yang lebih baik di masa depan pada wajib pajak (Chatagny 2006).

## Dampak Amnesti Pajak terhadap Pendapatan Negara
Amnesti  pajak  adalah  alat  peningkatan  pendapatan  yang  kontroversial. Advokat  menekankan  dampak  pendapatan  langsung  dan  jangka  pendek,  dan sering berpendapat bahwa penerimaan pajak di masa depan dapat meningkat jika amnesti  menginduksi  individu  atau  perusahaan  tidak  berada  dalam  daftar  pajak untuk  berpartisipasi,  dan  jika  amnesti  disertai  dengan  layanan  wajib  pajak  yang lebih  luas,  pendidikan  yang  lebih  baik  dalam  tanggung  jawab  wajib  pajak, hukuman  pasca-amnesti  yang  ketat  bagi  penghindar  pajak  dan  pengeluaran  yang lebih  besar  untuk  penegakan  hukum.  Kritikus  berpendapat  bahwa  pengalaman nyata dari banyak negara menunjukkan bahwa dampak langsung pada pendapatan hampir  selalu  cukup  kecil.  Mereka  juga  mempertanyakan  dampak  pendapatan jangka  panjang  dari  amnesti  pajak,  terutama  jika  pembayar  pajak  yang  jujur
membenci  perlakuan  khusus  untuk  penghindar  pajak  dan  jika  individu mempercayai bahwa amnesti bukan hanya kesempatan satu kali.
Hubungan  antara  amnesti  dan  pendapatan  telah  diuji  secara  empiris, namun  bukti  yang  ada  sebagian  besar  untuk  amnesti  yang  diberikan  oleh pemerintah  negara  bagian  di  Amerika  Serikat  (Fisher,  Goddeeris,  dan  Young, 1989; Alm dan Beck, 1990; Alm, McKee, dan Beck, 1990;  Dubin , Graetz, dan Wilde,  1992;  Alm  dan  Beck,  1993;  Luitel  dan  Sobel,  2007).  Jauh  lebih  sedikit yang  diketahui  tentang  dampak  dari  amnesti  di  tingkat  internasional,  dan  lebih khususnya  tentang  amnesti  di  negara-negara  transisi  (Torgler,  Schaltegger,  dan Schaffner,  2003).  Dalam  amnesti  pajak  di  Rusia,  seperti  kebanyakan  amnesti lainnya,  tampaknya  tidak  mungkin  untuk  memiliki  signifikansi  dan  dapat dibuktikan  dampak  positif  atau  negatif  pada  pendapatan  dari  Federasi  Rusia, sebuah  kesimpulan  yang  menimbulkan  pertanyaan  terhadap  kegunaan  amnesti pajak sebagai instrumen kebijakan (Alm, Martinez-Vazquez, Wallace, 2009).

## Pengalaman Internasional

## Pengalaman Belgia
Dengan  tujuan  untuk  menarik flight  capital dan  dana  pasar  gelap  untuk membawa  kembali  ke  ekonomi  reguler,  Belgia  memberlakukan  amnesti  pajak pada tahun 1984. Amnesti itu membebaskan modal tersebut dari pajak jika modal itu  diinvestasikan  dalam  kegiatan employment-generating sebelum  akhir  tahun 1984. Amnesti pajak juga membebaskan kewajiban untuk  melaporkan asal  dana, asalkan  1-12  atau  9  persen  dari  jumlah  tersebut  harus  diinvestasikan  dalam sertifikat treasurynon-interest-bearing selama  lima  tahun.  Namun,  kemudian pemerintah  menghadapi  sejumlah  masalah  politik  pada  tahun  1985,  dan  dipaksa untuk membatalkan undang-undang amnesti ini (Luitel, 2005).
Sejak kedatangan koalisi pemerintah antara Sosialis dan Liberal Mei 2003 ide  dari  penerbitan  amnesti  itu  muncul  untuk  mendukung  pertumbuhan  melalui pemulihan modal dan investasi di sektor ekonomi informal, dan dinyatakan tujuan amnesti  adalah  penciptaan  200.000  lapangan  pekerjaan  dan  prospek  dari mengumpulkan  pendapatan  tambahan  untuk  membiayai  kebijakan  operasi. Amnesti ini disebut Deklarasi Libératoire Unique (DLU) (Mouloud, 2015).

## Pengalaman Irlandia
Literatur  ekonomi  menawarkan  pengalaman  Irlandia  tahun  1988  sebagai contoh program amnesti pajak yang sukses selama periode tahun delapan puluhan. Pada  Januari  1988  pemerintah  Irlandia  memperkenalkan  program  amnesti  pajak untuk 10 bulan bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang belum dibayar tanpa exposure hukuman dan tanpa harus membayar denda, ekuivalen, pemerintah telah mengembangkan  serangkaian  tindakan  yang  bertujuan  mendukung  kemampuan pemerintah  untuk  mendeteksi  kasus  penipuan,  dan  meningkatkan  jumlah observers yang  bertugas  mengumpulkan  pajak.  Pada  akhir  periode  amnesti  (10 bulan),  pemerintah  meningkatkan  denda  dan  hukuman  pajak  yang  terutang  atas yang tidak dideklarasikan dan memberikan izin lebih luas untuk pemeriksa pajak dan  memberikan  mereka  hak  untuk  cadangan  aset  dan  juga  hak  untuk
membekukan  rekening  bank  milik  wajib  pajak  yang  telah  dihukum  karena penggelapan pajak (Alm, 1998).
Hasil  amnesti  ini  lebih  dari  yang  diharapkan.  Pemerintah  memperkirakan pertumbuhan  penerimaan  pajak  sebanyak  US  $  50  juta.  Amnesti  pajak memperbolehkan  pada  tahun  1988  untuk  mengumpulkan  $  750  juta  pajak pendapatan  tambahan  sebagai  akibat  dari  transformasi shadow  economy dalam ekonomi  formal,  yang  mewakili  2,55%  dari  GNP  1988,  yang  memungkinkan pemerintah  untuk  mengurangi  utang  10%  dari  GNP  untuk  tahun  1987  ke  3,4% dari  GNP  untuk  tahun  1988,  sehingga  amnesti  pajak  di  Irlandia  diizinkan  untuk memperluas basis pajak pada jangka panjang (Chatagny, 2006).
Ada  beberapa  faktor  yang  membantu  dalam  kinerja  amnesti  pajak  ini. Faktor  utama  adalah  bahwa  tidak  ada  pemerintah  Irlandia  sebelum  1988  yang memberlakukan  amnesti  pajak.  Pemerintah  meminta  banyak  warga  untuk memanfaatkan  amnesti  ini  sebagai  kesempatan  yang  unik  sebagaimana  ukuran regulasi  juga  memainkan  peran  kunci  dalam  keberhasilan  amnesti  pajak  di Irlandia.  Namun,  menurut  Uchitelle  keberhasilan  amnesti  pajak  di  Irlandia  bisa saja  lebih  besar  jika  disertai  amnesti  pemerintah  untuk  mengurangi  tarif  pajak, yang  merupakan  salah  satu  tertinggi  di  tingkat  Eropa  pada  periode  itu,  dan  hal tersebut  mewakili  penyebab  utama  penggelapan  pajak  di  Irlandia.  Pemerintah Irlandia telah 5 tahun memberlakukan amnesti pajak (1993), tetapi kesuksesannya kurang  dari  kesuksesan  pada  tahun  1988,  dan  ini  menegaskan  argumen  ―bahwa multiple use dari amnesti pajak mengarah pada kurangnya kontribusi wajib pajak untuk  setiap  amnesti  pajak  di  masa  depan,  yang  akhirnya  mengurangi  efisiensi dari amnesti pajak tersebut‖ (Uchitelle, 1989).

## Pengalaman Italia-Tax Shield (2002)
Pemerintah  Italia  memberlakukan  amnesti  pajak  dalam  rangka melaksanakan  program  pengurangan  pajak  tanpa  melanggar  aturan  fiskal  yang diberlakukan  oleh  Uni  Eropa,  dan  menempatkan  hukum  amnesti  pajak  umum pemerintah  Berluscouni  yang  mulai  berlaku  pada  bulan  September  2001  hingga 25  Mei  2002.  Tujuan  dari  amnesti  pajak  ini  untuk  mengembalikan  modal  yang telah ada (diinvestasikan) luar negeri ke Italia, serta deklarasi kegiatan yang tidak dideklarasikan  kepada  otoritas  pajak  di  Italia.  Individu  dan  perusahaan  sebagai penerima  yang  paling  penting  dari  amnesti  ini  harus  menginvestasikan  12%  dari modal yang dideklarasikan untuk jangka waktu tidak kurang dari 10 tahun.
Jika  prosedur  ini  memungkinkan  pengumpulan  pendapatan  tambahan,
diperkirakan  sebesar  €  1,47  M  setara  dengan  0,1%  dari  PDB  antara  September 2001  dan  Mei  2002.  Hal  itu  merupakan settlement  amounted sebesar    €  58.8  M dari  modal  yang  diinvestasikan  dalam shadow  economy dan  di  luar  negeri,  yang mewakili  4,7%  dari  PDB  di  Italia.  Dan  asset  yang  diperkirakan  tidak dideklarasikan yang ditransaksikan dalam shadow economy atau keluar dari Italia sebanyak € 560 M dan mewakili nilai  yang telah settled sebagai hasil dari setara amnesti  pajak  dari  11%  dari  aset  yang  tidak  dideklarasikan  atau  yang diinvestasikan di luar negeri (Chatagny, 2006).

## Pengalaman dari Negara Transisi
Selama dekade terakhir  hampir semua negara dalam transisi  melancarkan upaya  reformasi  pajak  skala  besar  dengan  tingkat  keberhasilan  yang  sangat berbeda  (Martinez-Vazquez  dan  McNab,  2000).  Rendahnya  kepatuhan  wajib pajak  (atas  standar  internasional)  telah  selalu  menjadi  masalah  di  semua  negara transisi  ini.  Kepatuhan  wajib  pajak  yang  relatif  rendah  ini  biasanya  sudah dijelaskan  sebagai  warisan  logis  dari  yang  direncanakan  rezim  sosialis  di  mana pajak  sering  tidak  secara  eksplisit  ada,  setidaknya  pada  tingkat  individu  atau rumah tangga, di mana pembayaran  yang sering dinegosiasikan,  tidak ada tradisi kepatuhan  sukarela,  administrasi  pajak  sangat  lemah,  dan  ada  ketidakpercayaan publik  secara  luas  terhadap  lembaga  pemerintah.  Tarif  penalti  resmi  yang  tinggi memperburuk masalah kepatuhan karena pembayar pajak mengeluh bahwa, ketika mereka  telat  membayar  pajak,  mereka  dengan  cepat  mengumpulkan  denda  besar dan  beban  bunga.  Dengan  pendapatan  pajak  yang  rendah  dan  menurun  serta kepatuhan  yang  rendah,  tidak  mengherankan  bahwa  negara-negara  transisi  ini tergoda  oleh  solusi  potensial  yang  ditawarkan  oleh  amnesti  pajak.  Namun,  efek dari  amnesti  pajak  di  negara  transisi  yang  baru  saja  memperkenalkan  amnesti pajak pada skala luas belum diketahui (Alm, Martinez-Vazquez, Wallace, 2009).

## Analisis Efektivitas Implimentasi Amnesti Pajak di Indonesia Tahun 2016
Aplikasi  amnesti  pajak  di  Indonesia  masih  merupakan  kebijakan perpajakan baru yang memiliki reaksi pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada  akhirnya  akan  meningkatkan  penerimaan  Negara  karena  diharapkan  dapat mengembalikan dana yang selama ini diinvestasikan dalam shadow economy atau di  luar  negeri  ke  dalam  negeri.  Amnesti  pajak  di  Indonesia  diharapkan  berjalan efektif  sebagaimana  pengalaman  Negara-negara  lain,  namun  tetntu  saja  harus diimbangi dengan infrastruktur dan supporting tax observers yang memadai. Kepala  Bidang  Industri  dan  Perdagangan  DPP  Perindo,  Hendrik  K
Luntungan berpendapat bahwa publik bertanya-tanya mengenai azas keadilan dan motif spekulasi di balik kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Selain itu, menurut Hendrik  penerapan  kebijakan  ini  di  Indonesia  memiliki  dua  masalah  utama. Pertama,  pemerintah  harus  juga  mempertimbangkan  biaya  sosial  disamping menghitung  target  penerimaan  Negara  yang  bisa  dicapai.  Kedua,  selama  ini pemerintah masih  menjelaskan mengenai cost dan benefit dari amnesti ini  dalam tataran normatif saja dan belum memastikan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini tidak akan membuka peluang baru bagi tindakan penyelewengan uang Negara. Amnesti pajak dalam artian mengembalikan dana dari luar negeri ke dalam negeri bukan  hal  yang  mudah  dan  rawan  tindak  koruptif,  sehingga  dikhawatirkan kebijakan  ini  merupakan  sebuah  scenario  pengalihan  isu  untuk  mengaburkan tindakan peminjaman utang luar negeri oleh pemerintah.

## D. SIMPULAN
Program amnesti pajak telah ada sejak lebih dari dua ribu tahun yang lalu di Mesir (200 SM). Namun menjadi popular di Amerika, Eropa maupun di Negara lain  sejak  tahun  1980-an.  Amnesti  pajak  bertujuan  untuk  menarik  kembali  dana yang selama ini di investasikan dalam shadow economy atau di luar negeri untuk diivestasikan  di  dalam  negeri  dengan  harapan  untuk  meningkatkan  penerimaan Negara.
Studi  ini  merupakan  studi  kualitatif  deskriptif  (telaah  literatur)  yang bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  amnesti  pajak  di  berbagai  negara  dan membandingkannya  dengan  konteks  Indonesia.  Hasil  studi  ini  menunjukkan bahwa  keberhasilan  dari  program  amnesti  pajak  di  berbagai  Negara  bervariasi. Ada  yang  tergolong  sukses  seperti  di  Irlandia  tahun  1988-1993,  New  York, California, Illinois, dan Michigan, dan ada juga yang belum terlalu efektif seperti Dakota Utara, Idaho, Texas, Kansas, dan Missouri.
Di  Indonesia  sendiri  yang  tergolong  Negara  transisi,  kebijakan  amnesti pajak  baru  diberlakukan  di  tahun  2015.  Mengenai  efektivitas  amnesti  pajak  ini masih  harus  dikaji  dari  waktu  ke  waktu  untuk  mengetahui cost dan  benefit  dari penerapan amnesti pajak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm, J. (1998). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty,
Working  Paper  98-6, International  Studies  Program ,  Georgia  State University.
Alm,  J.,  M.  McKee,  and  W.  Beck.  (1990).  Amazing  Grace:  Tax  Amnesties  and Compliance. National Tax Journal . Vol. 43, pp. 23-37.
Alm,  J.,  Martinez-Vazquez,  J.,  &  Wallace,  S.  (2009).  Do  Tax  Amnesties  Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. Economic Analysis & Policy, Vol. 39 No. 2, pp. 235-255.
Barilari, A & Drape, R. (1992). Amnistie Fiscale Dans Le Lexique Fiscale.
Chatagny,  F.  (2006).  Analyse  Economique  des  Amnisties  Fiscales,  Travail  de Master, Fribourg.
Luitel,  H.  S.  (2005).  Essays  on  Value  Added  Tax  Evasion  And  Tax  Amnesty, Doctor of Philosophy In West Virginia University.
Luitel,  H.S.  and  R.S.  Sobel.  (2007).  The  Revenue  Impact  of  Repeated  Tax Amnesties, Public Budgeting & Finance . Vol. 27, pp. 19-38.
Martinez-Vazquez,  J.  and  R.  McNab.  (2000).  The  Tax  Reform  Experiment  in Transitional Countries, National Tax Journal . Vol. 53, pp. 273-298
Mouloud, M.  (2015). The Tax Amnesty Program:  as Tool to  Adjust  the Shadow Economy;  the  International  Experiences .  Global  Advanced  Research Journal of Economics, Accounting and Finance ,  Vol. 3 (2) pp. 017-025.
Rynders, D. (2003). Amnistie Fiscale, Belgique.
Tax Flash. (2016). Tax Indonesia / June 2016 / No.9.
Torgler, B., C.A. Schaltegger, and M. Schanffner. (2003). Is Forgiveness Divine? A  Cross-culture  Comparison  of  Tax  Amnesties, Schweizerische  Zeitschrift fur Volkswirtschaft und Statistik . Vol. 139, pp. 375-396.
Uchitelle.  (1989).  The  Effectiveness  of  Tax  Amnesty  Programs  in  Selected Countries, FRBNY Quarterly Review , autumn.