halaman | 675

## KEMAMPUAN TIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SDM) BERPERAN DALAM  PENINGKATAKAN E-LEARNING DAN E-GOVERNANCE

## Oleh

## Masluyah Suib 1
Abstrak : Ketersediaan SDM TIK yang berkualitas serta memenuhi standard kompetensi TIK merupakan tantangan dan permasalahan. Unsur  SDM guru/tenaga  kependidikan  merupakan  pihak  yang dipandang  paling  bertanggungjawab  terhadap      keberhasilan implementsi  TIK. Sumber  daya  manusia  dan  modal  intelektual (intellectual  capital)  merupakan  aset  yang  sangat  penting  dalam menciptakan keunggulan bersaing yang langgeng.  Sistem kebijakan publik adalah tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan “wahana”  dalam  penyelenggaraan  sebagian  atau  keseluruhan “proses  kebijakan“ (formulasi,  inplementasi  dan  evaluasi  kinerja kebijakan)  yang  mengakomodasikan  kegiatan  teknis  (Technical Process) maupun sosiopolitis (Sociopolitical Process) Keberhasilan kebijakan dalam implementasi, tentunya tergantung pada komitmen, kesungguhan,  ketekunan,  teraktualisasi  dalam  mutu  kinerja  para pelaksana (SDM) nya.
Kata  Kunci: Sistem  kebijakan  public, Unsur  SDM,  dan  keberhasilan implementasi TIK

## Pendahuluan
Untuk  mengoptimalkan  keber-hasilan  pendidikan  diperlukan kebijakan  pembangunan  nasional  yang  tepat.  Kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  sudah  begitu  banyak,  namun  dalam  implementasinya membuahkan kesenjangan dan keresahan, yang menimbulkan masalah baru.
Renstra  Departemen  Pendi-dikan  Nasional  Tahun  2010-2014 memuat enam strategi yaitu (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Usia  Dini  (PAUD)  Bermutu  dan  Berkesetaraan  Gender;  (2)  Perluasan  dan Pemerataan  Akses  Pendidikan  Dasar  Universal  Bermutu  dan  Berkesetaraan
1 Masluyah adalah : dosen Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Untan
halaman | 676
Gender;  (3)  Perluasan  dan  Pemerataan  Akses  Pendidikan  Menengah Bermutu,  Berkesetaraan  Gender,  dan  Relevan  dengan  Kebutuhan Masyarakat;  (4)  Perluasan  dan  Pemerataan  Akses  Pendidikan  Tinggi Bermutu,  Berdaya  Saing  Internasional,  Berkesetaraan  Gender  dan  Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara; (5) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan  Orang  Dewasa  Berkelanjutan  yang  Berkesetaraan  Gender  dan Relevan  dengan  Kebutuhan  Masyarakat;  dan  (6)  Penguatan  Tata  Kelola, Sistem Pengendalian
Peningkatan  mutu  guru  melalui  perangkat  komputerisasi  dengan program Information and  Communications Technology  (ICT) merupakan kebijakan  yang baru  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia, sebagaimana dikemukakan berikut ini:
Tepat  tanggal  7  Juli  2007  (07-07-07),  Biro  PKLN  merilis Media Jardiknas yang  didesain  sebagai  Pusat  Sumber  Belajar  (PSB)  berbasis multimedia  bagi  semua  jenjang  pendidikan,  dari  Pra-Sekolah  sampai Perguruan Tinggi serta Pendidikan Luar Sekolah. Selain sebagai PSB, Media Jardiknas  juga  berfungsi  sebagai  bank  bahan  ajar  yang  dikembangkan bersama  dari,  oleh  dan  untuk  Guru/Dosen/Widyaiswara.  Dengan  demikian diharapkan kontennya selalu aktual terhadap kurikulum yang berlaku saat ini (KTSP) dan yang akan datang.
Dalam rangka  pengembangan  TIK  di  bidang  pendidikan, ketersediaan  SDM  TIK  yang  berkualitas  serta  memenuhi  standard kompetensi  TIK  merupakan  tantangan  dan  permasalahan. Unsur  SDM guru/tenaga  kependidikan  merupakan  pihak  yang  dipandang  paling bertanggungjawab terhadap   keberha-silan implementsi TIK. Aspek sumber daya manusia (SDM) , tata kelola, kelembagaan, dan penganggaran menjadi topik-topik  inti  sebagai    suatu  cerminan    sejauh  mana  dan  bagaimana  TIK telah      diimplementasikan  oleh  guru  dalam  meningkatkan  pembelajarannya dan  peningkatan  e-governance bagi tenaga kependidikannya. Sebagaimana dika-takan  berikut  ini;  Keterbatasan  Sumberdaya  manusia/pegawai  (dalam hal  ini,    Guru/tenaga  kependidikan)  yang  menjalankan  implementasi teknologi  informasi pada e-learning dan e-governance merupakan hambatan utama,  selain  penyediaan  sarana  dan  prasarana  teknologi  informasi,  dan lembaga yang menangani  implementasi  e-government. (Hadwi Soendjoyo, 2005). Dalam  proses  implementasi  e-learning  dan  e-governance,  masalah ketersedia-an  sumberdaya  manusia  yang  mempunyai  standar  kompetensi dibidang  teknologi    informasi  dan  komunikasi  masih  sulit  ditemukan.  Dari peryataan di atas jelas menunjukkan bahwa Keberhasilan implementasi suatu kebijakan pendidikan terletak pada  kemampuan para pelaksananya. Terkait
halaman | 677
dengan  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penyediaan  sistem  informai  tenaga kependidikan,  berhubungan  dengan  tingkat  pendidikan,  keahlian, pengetahuan,  dan  pengalaman  guru  dan  tenaga  kependidikan  dalam memahami masalah operasional pemanfaatan TIK.  John A. Quelch & Helen Bloom dalam artikelnya “ Ten Steps to a global Human Resource Strategy ”, menyebutkan  bahwa  tantangan  SDM    global  ditandai  dengan  pesatnya pertumbuhan masyarakat yang berpendidikan, semakin banyak negara-negara yang  menyadari  bahwa  sumber  daya  manusia  dan  modal  intelektual ( intellectual  capital )  merupakan  aset  yang  sangat  penting  dalam menciptakan keunggulan bersaing yang langgeng.  Pesatnya perkem-bangan TIK  dan  tantangan  TIK  yang  dihadapi  Pemerintah  khususnya  bidang pendidikan  saat  ini  menghasilkan  pemikiran  dan  perencanaan  /  kebijakan strategis  bahwa  sudah  selayaknya  kualitas  pengetahuan,  keterampilan  dan profesionalisme  guru/tenaga  kependidikan  dibidang  TIK  diting-katkan  agar mampu  mengoperasikan  dan  memanfaatkan  sarana  prasarana  TIK  secara benar,  prosedural  dan  optimal.  Kemampuan  mengelola  TIK  bagi  lembaga menjadi kebutuhan dan prioritas strategis Konsepsi Kebijakan Pendidikan
Menurut  Patton  dan  Sawicki,  (1986:p:38)  Kebijakan  adalah Suatu Tindakan yang dimantapkan  untuk diikuti oleh Suatu Badan Pemerintah atau lembaga/institusi, yang seringkali menggunakan sinonim untuk Perencanaan dan  Program.  Selan-jutnya  dikatakan  Patton  dan  Sawick,  (1986;p:15) Analisis  kebijakan  adalah  sebuah  proses  yang  biasanya  diawali  dengan definisi masalah dan pada fase pencarian proses perencanaan yang lebih luas, memberi  alternatif  pilihan,  namun  dokumen  akhirnya  dapat  berupa memo/catatan kecil, makalah, atau draf perundang-undangan Analisis  kebijakan  dapat  dipandang  sebagai  proses  berar-gumentasi dan  berdebat  untuk  menciptakan,  mengkaji  secara  kritis,  dan mengkomunikasikan  keyakinan  yang plausible benar  tentang  kinerja  dari proses  pembuatan  kebijakan  (William  N.  Dunn,  2000:  143). Kebijakan Pendidikan  adalah  keputusan-keputusan  yang  berkaitan  dengan  perbaikan dan  penyempurnaan  penyelenggaraan  pendidikan (Fakry  Gaffar,  2008). Selanjutnya Jones  (1977:14)  menganalisis  komponen-komponen  pengertian kebijakan pendidikan yang meliputi : (1) Goal atau tujuan yang diinginkan,
(2) Plan atau  proposal,  yaitu    pengertian  yang  spesifik  untuk  mencapai tujuan, (3) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, (4) Decision (keputusan),  ialah  tindakan-tindakan  untuk  menentukan  tujuan, membuat  rencana,  melaksanakan,  menilai  rencana,  (5) Effect ,  yaitu  akibat- akibat  dari  rencana  (disengaja  atau  tidak,  primer  atau  sekunder, diperhitungkan sebelumnya atau tidak, diestimasi sebelumnya atau tidak ).

## Sistem Kebijakan Pendidikan
Menurut  Professor  Dunn,  sistem  kebijakan    yaitu  bidang  ilmu pengetahuan  dan  profesi  yang  mempelajari  dan  menangani masalah manajemen  (pengelolaan)  proses  kebijakan  publik  dalam  keseluruhan tahapan kebijakan ( policy cycle ) dalam interdependensinya dengan komplek- sitas  dan  dinamika  sistem  kebijakan  ( policy  system ).  Selanjutnya  dikatakan bahwa,  unsur  dalam sistem  kebijakan    adalah  (1).  Stakeholders  kebijakan, (2).  Kebijakan    public  ( Policy  content )  dan  (3).  Lingkungan  Kebijakan ( Policy Environment ) Secara konseptual terdapat dua unsur penting dalam setiap substansi kebijakan    yaitu  (a)  sejumlah  tujuan    kebijakan  = meningkatkan  mutu pendidikan ( ends, atau policy objectives = Yi ) dan (b) sejumlah alat untuk mencapai tujuan= memberikan pembelajaran/pelatikan TIK kepada guru –guru/tenaga kependidikan (means, atau policy instrumens = Xn . Saling hubungan  antar  (a)  dan  (b)  dapat  diekspresikan  secara  matematis  sebagai Yi= f (Xi), dimana Yi merupakan variable dependen yaitu sejumlah tujuan= meningkatkan  mutu  pendidikan  dengan  mengembangkan  kemampuan TIK guru/tenaga kependidikan , sedang Xi merupakan variable independent yaitu  sejumlah  alat  atau  sebab-sebab  = pembelajaran  dan  pelatihan TIK guru/tenaga kependidikan yang dapat menimbulkan akibat yang diinginkan =  mutu  pembelajaran  pelayanan  akademik  meningkat  yang  berujung  pada peningkatan  mutu  pendidikan ,  terdapat  kemungkinan  bahwa  factor  Xi dipengaruhi pula oleh berbagai factor lainnya (Zi).
Sistem kebijakan publik adalah tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan “wahana” dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan “proses kebijakan“ (formulasi, inplementasi dan evaluasi kinerja kebijakan) yang  mengako-modasikan  kegiatan  teknis  ( Technical  Process )  maupun sosiopolitis  ( Sociopolitical  Process )  serta  saling  hubungan  atau  interaksi antar  empat  faktor  dinamik,  yaitu  :  (1).  Lingkungan  kebijakan    (LK)  = lingkungan  pendidikan  dengan  isu,dari  guru  dan  tenaga  kependidikan. Rendahnya mutu pendidikan dikarenakan rendahnya mutu pembelajaran dan layanan  akademik,  isu  tersebut  diatasi  dengan  kebijakan  pemberian pembelajaran dan pelatihan TIK kepada guru dan tenaga kependidikan; (2). Pengelolaan  kebijakan  (PK)  adalah  Depdiknas  Pusat/daerah  dan perangkatnya  yang  berperan  dalam proses  kebijakan,  yang  menentukan kebijakan atau tahap lainnya seperti pelaksanaan, pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai.; (3). Kebijakan itu sendiri (KP) adalah keputusan  diadakannya  pembelajaran  dan  pelatihan  bagi  guru  dan  tenaga kependidikan  seluruh  Indonesia  secara  bertahap  untuk  meningkatkan
halaman | 679
kinerja/profesionalitas mereka; (4). Kelompok sasaran kebijakan  (KS) adalah Guru  dan  Tenaga  Kependidikan    (Mustopadidjaja  AR,  1988).  LK menghadapi  berbagai  substansi    kebijakan    yang  diusung  berbagai stakeholder.  Demikian  pula  PK  yang  harus  merespon  berbagai  masalah kebijakan  terdiri  dari  sejumlah  stakeholder.  Dalam  hubungan  tersebut  para pejabat  public  harus  memperhatikan  posisi  dan  kondisi  KS.  Struktur  dan dinamika  ” policy  system tersebut  menandai/berlangsung  pada  keseluruhan tahap  ” policy  cycle” (formulasi,  implementasi    dan  evaluasi  kinerja). Disamping  dimensi  teknis  mengandung  dimensi  Sosiopolitis.  Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban, yang hasilnya memberikan masukan ( feed back ) dalam proses formulasi dan implementasi selanjutnya.

## Konsep dan Prinsip Implementasi dan Pengendalian  Kebijakan
1. Konsep
Unsur  SDM  organisasi  merupakan  pihak  yang  dipandang  paling bertanggung-jawab  terhadap  keberhasilan  implementai    kebijakan. Pengembangan  kompetensi    SDM    (guru/tenaga  kependidikan)  merupakan pilihan  yang  tepat  untuk  mengawal/-mendukung  keberhasilan implementasi kebijakan, di samping ketersediaan anggaran menjadi  faktor penting dalam penentuan  kebijakan  perencanaan,  kelembagaan,  dan  pengganggaran operasionalisasi  implementasi kebijakan.
Selanjutnya  Chaeles  O.  Jones  (1984)  mengatakan  bahwa Implementasi proses adalah suatu proses mendapatkan sumber tambahan sehingga  dapat  memperhi-tungkan  apa yang  harus  dikerjakan.  Berikut Jeffrey L dan Aaron B. Vilda v sky, mendefinisikan dengan jelas tentang Pelaksanaan  Imple-mentasi tersebut  yaitu: Implementasi  bisa digambarkan  sebagai  proses  dari  interaksi  antara  suatu keberhasilan  dan  upaya  pelak-sanaan  untuk  dapat  mewujud- kannya. Program  Implementasi  hingga  kini  menjadi  jaringan  yang  tidak berurutan.

## 2. Herarki
Pelaksanaan  dan  pengendalian  kebijakan  merupakan  mata  rantai perlengkapan  dalam  proses  kebijakan  Publik.  Kebijakan  publik  yang  telah disahkan  dan  telah  dicantumkan  dalam  lembaga  Negara/  lembaran  daerah siap  untuk  dilaksanakan.    Kebijakan  publik  ada  yang self-executing (yaitu dengan  sendirinya  telah  terimplika-sikan  begitu  suatu  kebijakan  public ditetapkan)  seperti  pengaturan  kedaulatan  suatu  negara.  Jumlah  kebijakan
halaman | 680
publik yang “self-executing” ini relatif sangat sedikit. Umumnya  kebijakan publik adalah “non self-executing” dan harus dilaksanakan dan dikendalikan oleh  yang  berwenang  yang  terdiri  dari  berbagai  pihak,  terutama  Lembaga Eksekutif, birokrat dan badan-badan Pemerintah serta Badan Legislatif (DPR, DPRD) yudikatif dan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat. Sejalan dengan  itu  dikatakan  oleh  Fakry  (2008),  Daya  dukung  SDM  :  (1)  SDM memiliki fungsi strategik untuk keberhasilan dalam implementasi kebijakan ; (2)  SDM  terdiri  dari Policy  Exexutioner dan policy  supporters ; (3) Policy executioner memiliki ciri-ciri: Profesional, Team Leadership, Transparancy, Emowering dan Accuntability ; (4) Supporters : Profesional. Implementasi  dan  pengendalian  kebijakan  publik  ditujukan  agar tujuan dikeluarkannya kebijakan publik dapat segera tercapai dengan dampak negarif yang sekecil mungkin.
3. Prinsip
a. Sifat kebijakan  publik, self-executing atau non self-executing.
b. Siapa  yang  paling  bertang-gung  jawab,  ekskutif,  legislative, yudikatif,  Badan    badan  Pemerintah/  Lembaga  Negara  lainnya, asosiasi perusahaan swasta dan  pemerintah, LSM dan masyarakat.
c. Pelaksanaan  dan  pengendalian  kebijakan    publik  dilakukan  secara simultan.
d. Orientasi  pada  sasaran dan  tujuan  serta  target  group  dari  kebijkan publik.
e. Efektif, efisien dalam penggunaan sumberdaya.
f. Berdasakan prosedur dan tata laksana pelaksanaan yang ditetapkan.
g. Tertib hukum, tertib administrasi.
h. Akuntabilitas pelaksanaan.

## 4. Teknik Implementasi Ke-bijakan dan Pengendalian
a. Kebijakan Publik ditentukan Oleh Hirarki dan Kategori Kebijakan lazimnya dirumuskan  dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  hirarkinya sebagai berikut : UUD 1945; UU/ Perpu; Peraturan Pemerintah; Pera- turan Presiden; Peraturan Daerah
b. Tahapan  Implementasi  dan  Pengendalian  Kebijakan    Pub-lik  :
Menurut Fakry (2008);
Tahapan  Implementasi:  (1)    Tahapan  Implementasi  terdiri  dari:  Adopsi, sosialisasi,  persiapan,  dan  action;  (2)  Adopsi  adalah  proses  menjadikan kebijakan  sebagai  keputusan  formal  yang  mengikat  semua  orang;  (3) Bentuk  adopsi  Surat  Keputusan  Formal  dari  Institusi  berwenang;  (4)
Adopsi  keputusan  legal  dengan  kekuatan  legal;  (5)  Sosialisasi penyebarluasan  keputusan  hasil  adopsi  dalam  berbagai  bentuk;  (6) Sosialisasi  mengundang  reaksi    publik  untuk  mendukung,  menolak  atau bersikap  netral;  (7)    Masukan  untuk  mengembangkan  strategi  implem- entasi:  (8)  Persiapan  adalah  tahapan  pemeriksaan  dan  pengecekan  akhir seluruh unsur untuk action; (9)  Persiapan adalah langkah pertama action; (10)  Action  adalah  tindakan  nyata  implementasi  kebijakan  dengan mengerahkan    seluruh  fors  untuk  menggerakkan  Organisasi  Marchinary (OM)  dalam  membawa  keseluruhan  unsur  kebijakan  dalam  perbuatan nyata;  (11)  Action  dalam  kebijakan  keseluruhan  proses  gerakan  dari kondisi  pertama  menuju  kondisi  baru  yang  dicita-citakan;  (12)  Action digerakan  oleh  policy  executioner  dengan  bantuan  seluruh  staff pendukung yang profesional.

## Urutan Langkah Pelaksanaan dan Pengendalian kebijakan
1. Sosialisai dan  deseminasi  kebijakan,  agar  seluruh  masyarakat mengetahui tentang  adanya  kebijakan tersebut.
2. Pembentukan organisasi pelaksa-naan pembelajaran dan pelatihan TIK e-learning dan e-governance, mencakup: pemba-gian tugas dan fungsi; Penyusunan lembaga/ unit kerja.; Tata kerja dan juklak.; Koordinasi.
3. Penyusunan  Program  Kerja  pelaksanaan  pembelajaran  dan  pelatihan TIK e- learning  dan e-governance dengan memper-hatikan : Hirarki; Kategori;  Sistem  dan  Proses  Pengelolaan  kebijakan;  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  dinamika  dan  Proses  Pembuatan  kebijakan  dan Pelaksanaannya.; Pemahaman terhadap masalah yang perlu dipecahkan melalui kebijakan ini.
4. Perincian Program Kerja :meliputi: Volume target; Sumber daya dan besarnya; Sumber daya alam; Sumber daya manusia; Sumber dana; Waktu dan networking pelaksanaan (Bar-chart, NMP, dll); Sarana dan prasarana.
5. Pelaporan  secara  berkala  hasil  pelaksanaan  untuk  :  Pengen-dalian; Bahan evaluasi; Bahan pertanggungjawaban.

## Esensi Implementasi  Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan
(melalui TIK e-Learning dan e- Governance)
1. Implementasi kebijakan TIK e-learning dan e-governance merupakan mata rantai penting dalam proses kebijakan pendidikan.
2. Implementasi  kebijakan  TIK  e-learning  dan  e-governance merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan pening-katan mutu pendidikan.
3. Implementasi  kebijakan  TIK  e-learnig  dan  governance  dapat dilakukan oleh : Instansi pemerintah (Dep-diknas dan perangkatnya); guru-guru dan tenaga kepen-didikan.
4. Implementasi  kebijakan  TIK  e-learnig  dan  governance  adalah kebijakan Opera-sional.
5. Dampak  implementasi  kebi-jakan  TIK  e-learnig  dan  governance dirasakan oleh : dunia pendidikan; siswa.
6. Implementasi  kebijakan  TIK  e-learnig  dan  governance  sejalan dengan paradima, visi, misi dan nilai-nilai/ norma-norma pendidikan.
7. Implementasi  kebijakan  TIK  e-learnig  dan  governance  merupakan salah  satu  mata  rantai  kebijakan  peningkatan  mutu  pendidikan mencakup:  Formulasi;  Legislasi  dan  adopsi;  Pelaksanaan  dan pengen-dalian, monitoring.; Evaluasi kinerja  kebijakan peningkatan mutu pendi-dikan.
8. Dalam Implementasi kebi-jakan TIK e-learnig dan governance selalu ada  perubahan-perubahan    yang  dinamis  dari  demand  para stakeholder  yang  akan  berdampak  pada  :  aspek  waktu;  sarana  dan prasarana; sumber daya yang diguna-kan; aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan dan pengendalian.
Penutup Berdasarkan latar belakang dan uraian dalam pembahasan pada bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Peningkatan mutu pendidikan merupakan kebijakan pokok Renstra Depdiknas  dimana upaya peningkatan mutu  pendidikan  dilaksanakan  melalui  pembelajaran  dan  pelatihan  TIK  e- learning dan e-governance bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.
Implementasi dan pengendalian kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui  Pembelajaran  dan  Pelathan  e-learning  dan  e-governance  bagi  guru dan tenaga kependidikan, dengan tujuan agar kebijakan dapat segera tercapai dengan dampak negarif yang sekecil mungkin, dengan prinsip antara lain; (1) yang  paling  bertanggungjawab,  adalah  Depdiknas,  guru  dan  tenaga kependidikan;  (2)  Orientasi  pada  peningkatan  mutu pendidikan;  (3)  efektif, efiien  dalam  penggunaan  sumberdaya;  (4)  Sesuai  prosedur  yang  telah ditetapkan; (5) dan akuntabilitas pelaksanaan.
Proses  implementasi  kebijakan  dilaksanakan  mulai  dari Sosialisai dan deseminasi  kebijakan sampai pada pelaporan hasil pelaksanaan, dimana Depdiknas  sebagai  pelaksana  yang  paling  bertanggungjawab  dengan
halaman | 683
memperhatikan  prinsip-prinsip  efektifitas,  efesiensi,  sesuai  prosedur,  dan akuntabilitas, yang dilaksanakan secara konsekwen dan transparan. Demikian pula  guru  dan  tenaga  kependidikan  sebagai  pelaku  utama  yang  dikenakan oleh kebijakan tersebut dengan penuh kesungguhan mengikuti, mempelajari, memiliki  pengeahuan  TIK  untuk  peningkatan  mutu  pembelajaran  dan pelayanan akademik bagi terwujudnya peningkatan mutu pendidikan secara nasional.
Keberhasilan kebijakan dalam implementasi, tentunya tergantung pada komitmen, kesungguhan, ketekunan, teraktualisasi dalam mutu kinerja para pelaksana (SDM) nya. Dengan kata lain implementasi kebijakan peningkatan mutu pen-didikan melalui pembelajaran dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan akan dapat dicapai tergantung pada kualitas kinerja Human Resources dari para pelaku kebijakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas. 2004. Kebijakan Renstra Depdiknas 2004-2009. Jakarta Depdiknas. 2008. Laporan Kerja: Media Jardiknas. media.diknas.go.id Eka Iman Prabawa . file:///C:/Documents%20and%20Settings/masluyah /Local%20 SettingsTemporary%20Internet%20Files/Content.IE5/
JXZJ2SD4/F__URGENS~1%5B1%5D.HTM
Fakry Gaffat: (Materi perkuliahan Kamis, 16  Oktober 2008)
Patton,  Carl  V.,  &  David    S.  Sawicky. 1993.  Basic  methods  of  Policy Analysis and Planning, London: Prentice-Hall.
Soendjoyo, Hadwi. Mei 2005. Prosiding Konferensi Nasional TIK. Implementasi E-Government Sejumlah Pemerintah Daerah. Bandung : ITB. Sutarnyoto. SKM.Msi. file:///C:/Documents%20and%20Settings/masluyah/Local%20 Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/JXZJ2SD4/F__RESU ME~1%5B2%5D.HTM William N. Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: GajahMada UniversityPress.