## PEMANFAATAN CITRA QUICK BIRD UNTUK VERIFIKASI PETA BERBASIS KEPEMILIKAN LAHAN (STUDI KASUS: DELTA CIPUNAGARA, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT)
Utilization of Quick Bird Image for Verifying Cadastral Based Map (A Case Study of Cipunagara Delta, Subang Regency, West Java)
Khursatul Munibah * , Asdar Iswati, dan Boedi Tjahjono
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

## ABSTRACT
Cadastral  (land  ownership)  mapping  has  been  mandated  by  the  Indonesian  Governmentas  stated  in  Presidential Decree No. 34 (2003) about National Policy on Land Authority on Article 1 (paragraph 3). However this policy has not been implemented  well  yet  in  the  country. Tax  on  Land  and  Building  Office  (Kantor  PBB)  of  Subang  Regency,  West  Java,  has terrestrially mapped a cadastral on Cipunagara River Delta in the form of land’s parcel of fishponds (tambak). On the other hand, high-resolution remote sensing data has widely been available such as Quick Bird image that can be used for the same purposed. This research aims to study of Quick Bird image’s benefits to verify parcel map of fishponds. The verification show that  (1)  there are different  shapes between PBB’s Delta  Cipunagara and those of Quick Bird Image one,  (2) By Quick Bird image, the border of parcels in the form of "galengan" are easily identified, but not for stakes or tree, (3) there are differences position of blocks and parcels between Kantor PPB version and those of Quick Bird Image, (4) for the similar posistion ones, however there is a shift of centroid of parcels between Kantor PBB version and those of Quick Bird image, in the range of 1.5 to  57.2  m,  or  19.9  m  in  average. The  results  of  regression  analysis  showed  that  most  of  parcel’s  wides  from  Kantor  PBB version has a high compatibility with those from field measurement (R 2 = 92.9%). Similarly, most of parcel’s wides of Quick Bird image has a high compatibility with those of PBB (R 2 = 94.3%). But the level of compatibility between parcel’s wides of Quick Bird image and field measurements is lower (R 2 = 63.2%).
Keywords: Cadastral mapping, land ownership, Quick Bird images

## ABSTRAK
Pemetaan  kadastral  atau  pemetaan  berbasis  kepemilikkan  lahan  telah  diamanatkan  oleh  Pemerintah  yang  tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yaitu pada Pasal 1 ayat 3. Namun kebijakan ini belum terrealisasi secara nasional. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kabupaten Subang, Jawa Barat telah  melakukan pemetaan lahan berbasis  kepemilikan lahan,  yaitu peta persil lahan tambak di  Delta  Cipunagara  yang dilakukan  secara  terestris.  Di  sisi  lain,  telah  banyak  tersedia  data  penginderaan  jauh  resolusi  tinggi  seperti  Citra Quick  Bird yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari manfaat Citra Quick Bird untuk verifikasi peta persil lahan tambak. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan bentuk Delta Cipunagara yang bersumber dari PBB dan Citra Quick Bird ; (2) persil tambak yang dibatasi dengan ”galengan”  saja mudah diidentifikasi dari Citra Quick  Bird ;  (3)  terdapat  perbedaan  posisi  blok  dan  persil  tambak  antara  Peta  Persil  dari  Kantor  PBB  dan  Citra Quick Bird ; dan (4) terdapat pergeseran posisi persil tambak antara peta yang bersumber dari Kantor PBB dengan Citra Quick Bird , berkisar  (1.5-57.2)  m,  dengan  rata-rata  19.9  m.  Hasil  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa  luas  persil  yang  bersumber  dari Kantor  PBB  memiliki  kesesuaian  yang  tinggi  dengan  luas  persil  hasil  pengukuran  lapang  (R 2 =93.0%).  Demikian  juga  untuk luas  persil  dari  Citra Quick  Bird memiliki  kesesuaian  yang  tinggi  dengan  luas  persil  dari  Kantor  PBB  (R 2 =94.3%).  Namun tingkat kesesuaian antara luas persil dari Citra Quick Bird dan pengukuran lapang relatif lebih rendah (R 2 = 63.2%).
Kata kunci: Pemetaan kadasteral, kepemilikan lahan, Citra Quick Bird

## PENDAHULUAN
Pemetaan  kadasteral  adalah  pemetaan  yang berbasis pada kepemilikan tanah. Peta kadaster merupakan peta  berskala  sangat  besar,  berguna  dalam  berbagai kepentingan  (sebagai  sumber  data  dan  informasi  dasar), dan karenanya perlu mendapatkan prioritas
ketersediaannya  oleh  pemerintah  (Sunarto,  2008).  Peta kadasteral  pada  umumnya  disajikan  pada  skala  besar, misalnya  1:250;  1:500;  1:1,000;  1:2,000; 1:2,500;  1:5,000 dan 1:10,000. Untuk wilayah perkotaan biasanya dipetakan dengan skala yang besar (1:250 atau 1:500).
Pemetaan    kadasteral  telah  diamanatkan  oleh Presiden  RI  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Presiden  RI
*) Penulis Korespondensi: Telp. +628121324606; Email. khursamun@yahoo.co.id
(Keppres)  Nomor  34  Tahun  2003  tentang  Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yaitu pada Pasal 1 ayat 3, yang  menyebutkan  bahwa  pemetaan  kadasteral  dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan  menggunakan teknologi  citra  satelit  dan  teknologi  informasi  untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah. Fungsi dari data satelit resolusi tinggi  (resolusi  spasial  <  1  m)  untuk  geo-registration dengan  datum  geodetik  (IAAO,  2004)  dan  dijitasi  persil (Eze,  2009),  meningkatkan  akurasi  dan  keamanan kepemilikan  lahan  (Adeel,  2010).  Sistem  Informasi Geografis (SIG) merupakan alat yang sangat penting untuk memanipulasi data kadastral (Dal Santo et al ., 2010). Namun  demikian  hingga  kini,  Keppres  No.  34 Tahun  2003  tersebut  belum  diimplementasikan  secara maksimum. Sebagai gambaran,  jumlah persil atau bidang pemilikan  tanah  yang  berjumlah  lebih  dari  80  juta,  baru terpetakan  kadaster  sekitar  30  juta  dalam  kurun  waktu  45 tahun  sejak  diundangkan  Undang  Undang  Pokok  Agraria (UUPA) tahun 1960 (Sunarto, 2008).
Instansi  pemerintah  yang  sangat  terkait  dengan pemetaan  berbasis  kepemilikan  lahan  adalah  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan  Kantor  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB). Berdasarkan survei lapang di Kabupaten Subang,  Jawa  Barat,  kedua  instansi  ini  telah  melakukan pemetaan  berbasis  kepemilikan  lahan  walaupun  belum meliput  seluruh  Kabupaten  Subang.  BPN  cenderung melakukan  pemetaan  berbasis  kepemilikan  lahan  yang telah  memiliki  sertifikat,  sedangkan  Kantor  PBB cenderung memetakan lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat,  walaupun  belum  tersertifikasi  karena  untuk penetapan  pajak.  Kadastral  merupakan  bagian  dari  sistem informasi lahan dan bekerjasama dengan sistem manajeman lahan lainnya seperti pajak, penggunaan lahan dan lingkungan (Garcia, 2001).
Lahan-lahan  yang  berada  di  Delta  Sungai Cipunagara,  Kabupaten  Subang,  kini  telah  dimanfaatkan oleh  masyarakat  untuk  tambak  dengan  berbekal  Surat  Ijin Mengelola  (SIM)  dari  Kepala  Desa.  Persil  lahan  tambak tersebut telah dipetakan dengan skala 1:1,000 dan 1:2,000 oleh  Kantor  PBB,  meskipun  pemetaan  ini  belum memanfaatkan data penginderaan jauh, seperti Citra Quick Bird yang mempunyai resolusi tinggi, mungkin dikarenakan oleh harganya yang relatif mahal.
Sejarah  mencatat  bahwa  Sungai  Cipunagara pernah  mengalami  pembelokan  arah  aliran  pada  tahun 1962,  dimana  aliran  yang  semula  menuju  ke  arah  Utara pada  tahun  tersebut  dibelokkan  (”sodet”)  oleh  Pemerintah menuju ke arah Barat Laut, sehingga sejak saat itu muncul Delta  Cipunagara  yang  baru.  Pertumbuhan  Delta Cipunagara  selama  periode  1962  hingga  2008  cukup signifikan,  yaitu  seluas  13.9  ha  tahun -1 (1962-1972);  42.1 ha  tahun -1 (1972-1990),  dan  34.6  ha  tahun -1 (1990-2008) (Munibah et  al .,  2009).  Penelitian  ini  adalah  penelitian pendahuluan  dan  dilakukan  di  wilayah  yang  datar  untuk mengeliminir faktor proyeksi yang memiliki peranan yang besar  dalam  pemetaan  berskala  besar.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk pemetaan kadasteral secara luas.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  melakukan analisis  karakteristik  Peta  Persil  Lahan  Tambak  dan  (2)
melakukan  verifikasi  Peta  Persil  Lahan  Tambak  dengan Citra Quick Bird.

## BAHAN DAN METODE

## Lokasi Penelitian
Delta  Cipunagara  merupakan  salah  satu  Delta  di Kompleks  Tanjung  Pamanukan,  Pantai  Utara,  Jawa  Barat (Gambar 1). Secara administrasi, Delta Cipunagara berada di  Desa  Patimban,  Kecamatan  Pusakanagara,  Kabupaten Subang.
Gambar 1.  Delta Cipunagara yang berada pada kompleks Delta Pamanukan

## Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  adalah  Citra Quick  Bird tahun 2008, Peta Persil yang bersumber dari Kantor Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  skala  1:1,000  dan  1:2,000, Daftar  Himpunan  Obyek  Pajak  (DHOP),  dan  Peta Topografi  (Peta  Rupa  Bumi)  skala  1:25,000.  Adapun  alat yang  digunakan  adalah  GPS,  alat  tulis,  kamera,  dan seperangkat  komputer  yang  dilengkapi  dengan software ArcView dan SPSS.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  di  studio  dan  di  lapang. Kegiatan  di  studio  meliputi scanning ,  koreksi  geometrik, dijitasi  dan  analisis  spasial.  Peta  Persil  Lahan  Tambak skala 1:1,000 dan 1:2,000 yang bersumber dari Pajak Bumi dan  Bangunan  diidentifikasi  dan  dideliniasi  batas  persil lahan  tambaknya  pada  Citra Quick  Bird .  Analisis  data spasial  dilakukan  dengan  Sistem  Informasi  Geografis (SIG) dan analisis regresi dengan software SPSS. Kegiatan lapang  meliputi  identifikasi  batas  persil  lahan  tambak, wawancara  dengan  masyarakat  dan  aparat  desa  terkait dengan  cara  pengukuran  persil  tambak  di  lapang. Pengukuran  tambak  dilakukan  oleh  aparat  desa  dengan menggunakan  meteran,  sedangkan  batas  tambak  yang diukur  adalah  pertengahan  galengan.  Data  sekunder  yang dikumpulkan  adalah  Daftar  Himpunan  Obyek  Pajak (DHOP)  yang  berisi  nama  pemilik,  alamat  dan  luas tambak. Diagram alir penelitian disajikan pada Gambar 2.
Peta Persil Lahan Tambak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama)
Scanning, Koreksi Geometrik dan Dijitasi
Peta Persil Lahan Tambak Dijital
(Peta Persil Citra)
Peta Persil Lahan Tambak Dijital (Peta Persil PBB) Citra Quick Bird Daftar Himpunan Obyek Pajak (DHOP) Analisis Spasial: 1. Koreksi batas delta 2. Pergeseran Persil Tambak Analisis Regresi (data atribut)
1. Y=luas peta persil PBB; X=luas persil lapang
2. Y=luas persil Citra QB;   X=luas persil PBB 3. Y=luas persil Citra QB;   X=luas persil lapang Identifikasi dan Deliniasi Batas Persil Verifikasi
Gambar 2. Diagram alir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Peta Persil Lahan Tambak
Peta  Persil  Lahan  Tambak  ini  digunakan  sebagai dasar  untuk  menetapkan  pajak  bumi  dan  bangunan  oleh Kantor  PBB,  Kabupaten  Subang.  Adapun  karakteristik Peta  Persil  Lahan  Tambak  ini  antara  lain  adalah:  (1)  peta disajikan  pada  skala  besar;  (2)  pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  sensus;  (3)  pemetaan  dilakukan secara  manual  dengan  Peta  Rupa  Bumi  1:25,000  sebagai peta dasar, dan (4) belum memiliki koordinat bumi.
Peta  Persil  Lahan  Tambak  disajikan  pada  skala besar  dan  dibagi  dalam  blok-blok  pada  setiap  daerah administrasi.  Pada  umumnya  blok-blok  ini  dibatasi  oleh obyek-obyek  yang  bersifat  permanen  dan  mudah  dikenali di  lapang,  seperti  sungai,  selokan,  dan  jalan.  Desa Patimban  dipetakan  dalam  25  blok,  yaitu  pada  skala 1:2,000 terdapat 20 blok dan pada 1:1,000 terdapat 5 blok. Perbedaan  skala  ini  lebih  dikarenakan  oleh  perbedaan tingkat kedetilan obyek yang akan dipetakan. Blok dengan skala  1:1,000  mencakup  penggunaan  lahan  permukiman, sedangkan blok dengan skala 1:2,000 untuk lahan  tambak dan  pertanian.  Jumlah  blok  di  Desa  Patimban  disajikan pada  Tabel  4,  sedangkan  contoh  peta  persil  lahannya disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3.   Contoh  peta  persil  lahan  tambak  yang  disajikan pada Skala 1:2,000, memiliki orientasi (arah Utara) tetapi belum memiliki koordinat
Pemetaan  dilakukan  secara  manual,  yaitu  dengan Peta Rupa Bumi, skala 1:25,000 sebagai peta dasar. Secara teknis  terhadap  Peta  Rupa  Bumi  tersebut  dilakukan pembesaran  hingga  menjadi  skala  1:2,000  atau  1:1,000 tergantung  pada  skala  keluaran  yang  dikehendaki. Selanjutnya,  pengukuran  persil  dari  lapang  dipetakan dalam  Peta  Rupa  Bumi  yang  telah  diperbesar  tersebut. Pemetaan  secara  manual  pada  Peta  Rupa  Bumi  1:25,000 memiliki beberapa keterbatasan antara lain:
1.   Peta  Rupa  Bumi  yang  bersumber  dari  Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal/BIG) adalah data Tahun 1999, sehingga peta  ini  sesungguhnya  terlalu  tua  untuk  dapat digunakan  sebagai  peta  dasar  pemetaan  Tahun  2008. Hal ini dikarenakan daerah pantai merupakan wilayah yang  sangat  dinamis  sehingga  dikhawatirkan  batas garis  pantai  telah  banyak  mengalami  perubahan demikian pula dengan luasan delta.
2.   Pembesaran  skala  dari  1:25,000  menjadi  1:2,000 hanya  memperbesar  kenampakan  gambar  tetapi  tidak menambah  kedetilan  obyek.  Selain  itu,    skala  peta dasar  yang  digunakan  tergolong  kasar  untuk  tujuan pemetaan skala besar (1:2,000 dan 1:1,000).
Tabel 4. Jumlah persil di setiap blok, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
No Blok Skala Jumlah Persil No Blok Skala Jumlah Persil 1 *) Blok 1 1:2,000 35 14 Blok 14 1:2,000 138 2 *) Blok 2 1:2,000 34 15 Blok 15 1:2,000 185 3 *) Blok 3 1:2,000 35 16 *) Blok 16 1:2,000 244 4 *) Blok 4 1:2,000 55 17 Blok 17 1:2,000 95 5 *) Blok 5 1:2,000 18 18 Blok 18 1:2,000 26 6 *) Blok 6 1:2,000 26 19 Blok 19 1:2,000 51 7 *) Blok 7 1:2,000 207 20 Blok 20 1:2,000 42 8 Blok 8 1:2,000 107 21 Blok 21 1:1,000 257 9 Blok 9 1:2,000 99 22 Blok 22 1:1,000 89 10 Blok 10 1:2,000 189 23 Blok 23 1:1,000 224 11 Blok 11 1:2,000 118 24 Blok 24 1:1,000 290 12 Blok 12 1:2,000 354 25 Blok 25 1:1,000 22 13 *) Blok 13 1:2,000 89
*) sampel menyebar pada blok tersebut

## Verifikasi Peta Persil Lahan Tambak dengan Citra Quick Bird
Verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian posisi blok dan luas persil yang bersumber dari Kantor  PBB  dengan  pengukuran  lapang  dan  Citra Quick Bird .  Penggabungan  antara  Citra Quick  Bird Mutispektral dan  Pankromatik  dengan  teknik  fusi  HSV  ( Hue, Saturation, Value ), dilakukan untuk memperoleh tampilan obyek menjadi lebih detil (Gambar 4).
Parameter  yang  digunakan  dalam  verifikasi  ini adalah  (1)  posisi  peta  blok;  (2)  kesesuaian  antara  luas persil  yang  bersumber  dari  peta  persil  PBB  dan pengukuran  lapang;  (3)  pergeseran centroit persil  antara persil  yang  bersumber  dari  Peta  Persil  PBB  dan  citra;  (4) kesesuaian luas persil yang bersumber citra dan PBB; dan (5)  kesesuaian  luas  persil  yang  bersumber  dari  citra  dan pengukuran lapang.
Gambar 4. Fusi  Citra Quick  Bird dengan  Teknik  HSV  (Hue Saturation Value)

## 1. Posisi Blok  dan Persil
Langkah pertama  yang dilakukan pada  penelitian ini  adalah  koreksi  geometrik  Peta Persil  dari PBB  dengan Citra Quick  Bird ,  bertujuan  untuk  menyesuaikan  posisi keduanya.  Koreksi  geometrik  ini  dilakukan  pada  Peta Persil pada 10 blok yaitu blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 dan 16 serta 1 Peta Blok Desa Patimban. Bila Peta Blok Desa Patimban  dari  PBB  (Gambar  5a)  dibandingkan  dengan Peta Blok hasil dijitasi dari Citra Quick Bird (Gambar 5b) maka terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi disini, yaitu:
a. Batas  luar  Peta  Blok  Desa  Patimban  yang  bersumber dari  Kantor  PBB  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  di lapang  seperti  yang  disajikan  pada  Citra Quick  Bird . Hal ini dikarenakan peta dasar yang digunakan adalah Peta  Rupa  Bumi  skala  1:25,000  edisi  Tahun  1999,
sedangkan  garis  pantai  telah  berubah  seiring  dengan waktu.
b. Posisi  Blok  tidak  sesuai  dengan  kenampakan  yang disajikan  pada  Citra Quick  Bird .  Garis  pantai  pada blok  6  dari  Peta  Blok  PBB  seharusnya  berada  pada blok 5 dari Peta Blok yang bersumber dari Citra Quick Bird .
2. Model  Hubungan  antara  Luas  Persil  yang Bersumber  dari  Peta  Persil  Kantor  PBB  dan Pengukuran  Lapang  yang  Dilakukan  oleh  Kantor PBB
Jumlah data persil yang digunakan untuk analisis ini  adalah  743  persil.  Berdasarkan  pada scatter  plot menunjukkan bahwa hubungan antara luas persil dari Peta Persil  PBB  dengan  luas  persil  hasil  pengukuran  lapang, cenderung  linier  (Gambar  6).  Hasil  analisis  regresi menunjukkan  bahwa  nilai  R 2 sebesar  93%  pada  α  =  5% dengan  model regresi sebagai berikut:
Y = 0.93X + 776
Keterangan: Y = Luas persil yang bersumber dari Peta Persil PBB (m 2 )
X = Luas persil dari pengukuran lapang (m 2 )
Nilai  R 2 yang  tinggi  menunjukkan  bahwa pemetaan  persil  tambak  yang  bersumber  dari  pengukuran lapang  dan  dilakukan  oleh  Kantor  PBB  memiliki  akurasi yang  tinggi  yaitu  sebesar  93%.  Hal  ini  terjadi  karena ketelitian  yang  tinggi  selama  proses  pemetaan  yang dilakukan  oleh  Kantor  PBB  yaitu  dalam  hal  koreksi geometrik dan dijitasi persilnya.
Gambar 6.  Hubungan antara luas persil dari Peta Persil PBB dan pengukuran lapang
Y = 0.93X + 776 R² = 0.93 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 L u as Pe rsi l d ar i P et a P er si l P B B (m 2 ) Luas persil dari pengukuran  lapang oleh PBB (m 2 )
(a) (b)
Gambar 5. Peta Blok Desa Patimban  dari PBB (a); Peta Blok Desa Patimban dari Citra Quick Bird (b)
3. Pergeseran  Posisi  Persil  antara  Persil  yang Bersumber dari Kantor PBB dan Citra Quick Bird
Data  yang  digunakan  dalam  analisis  ini  adalah data  persil  yang  secara  spasial  saling  bersesuaian  antara data  persil  yang  bersumber  dari  Peta  Persil  PBB  dengan Peta Persil  yang bersumber dari Citra Quick Bird . Jumlah persil dari Peta Persil PBB yang dapat diverifikasi dengan Peta Persil yang bersumber dari Citra Quick Bird sejumlah 128  persil  atau  hanya  17.2%  dari  743  persil  yang digunakan dalam penelitian ini. Kecilnya angka persentase tersebut  dikarenakan  batas  persil  dari  Peta  Persil  PBB tidak  dapat  diidentifikasi  pada  Citra Qick  Bird ,  seperti patok kayu atau pohon dimana obyek-obyek tersebut tidak nampak  pada  Citra Quick  Bird .  Namun  bila  batas  Persil berupa galengan, maka sangat mudah untuk dapat dikenali pada Citra Quick Bird .
Selanjutnya,  128  persil  dari  Peta  Persil  PBB diverifikasi  kembali  dengan  Citra Quick  Bird untuk
mendapatkan  sejumlah  persil  yang  jumlahnya  sama  dari keduanya  dan  saling  bersesuaian  secara  spasial.  Oleh karena  itu  untuk  keperluan  ini  dilakukan  penggabungan persil, baik pada Peta Persil PBB maupun Peta Persil Citra Quick  Bird ,  dan  dihasilkan  sebanyak  73  persil.  Adapun distribusi dari persil tersebut disajikan pada Gambar 7.
Untuk melakukan analisis pergeseran persil antara Peta Persil PBB dengan Peta Persil Citra Quick Bird , maka dilakukan  penilaian  pergeseran Centroit dari  masing- masing  persil  yang  saling  bersesuaian  secara  spasial. Adapun  tampilan centroit dari  masing-masing  persil disajikan pada Gambar 8.
Pergeseran centroit persil yang bersesuaian antara persil  yang  bersumber  dari  Peta  Persil  PBB  dengan  Peta Persil  Citra Quick  Bird ,  berkisar  antara  1.5  –  57.2  m, dengan  pergeseran  rata-rata  19.9  m.  Pergeseran centroit secara spasial disajikan pada Gambar 9.
Gambar 7. Distribusi persil dari Peta Persil PBB (a) dan Peta Persil Citra Quick Bird (b)
(a) (b)
Gambar 8. Centroit persil 73 persil yang bersumber dari Peta Persil PBB (a); 73 persil yang bersumber dari Citra Quick Bird (b)
Gambar 9. Pergeseran centroit antara persil yang bersumber dari  PBB dan Citra Quick Bird
4. Model  Hubungan  antara  Luas  Persil  dari  Citra Quick Bird dan Peta Persil dari Kantor PBB
Jumlah data persil yang digunakan untuk analisis ini  adalah  73  persil  yang  memiliki  kesesuaian  secara spasial  antara  Peta  Persil  PBB  dengan  Peta  Persil  Citra Quick  Bird .    Berdasarkan  pada scatter  plot menunjukkan bahwa  hubungan  antara  luas  persil  dari  Citra Quick  Bird dengan  luas  persil  dari  Peta  Persil  PBB  cenderung  linier (Gambar  10).  Hasil  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa nilai R 2 sebesar 94.3% pada α=5%. Hal ini dapat diartikan bahwa pengukuran luas persil tambak yang dilakukan pada Peta  Percil  Kantor  PBB  dapat  juga  dilakukan  pada  Citra Quick  Bird ,  karena  luas  persil  yang  dihasilkan  dari  kedua sumber  tersebut,  saling  bersesuaian  secara  signifikan.
Untuk  kebutuhan  yang  mendesak,  seperti  estimasi pemasukan  pajak  dari  tambak,  maka    Kantor  PBB  dapat melakukan  pengukuran  luas  persil  dari  Citra Quick  Bird . Adapun model regresi yang dihasilkan adalah:
Y = 0.943X + 2117
Keterangan: Y = Luas persil dari Citra Quick Bird (m 2 ) X = Luas persil dari Peta Persil PBB (m 2 )
(a)
(b)
Gambar 10.  Hubungan antara luas persil dari Citra Quick Bir d dan Peta Persil dari Kantor PBB
5. Model  Hubungan  antara  Luas  Persil  dari  Citra Quick Bird dengan Pengukuran Lapang
Jumlah data persil yang digunakan untuk analisis ini  adalah  73  persil  yang  memiliki  kesesuaian  secara spasial  antara  Peta  Persil  PBB  dengan  Peta  Persil  Citra Quick  Bird .  Berdasarkan  pada scatter  plot menunjukkan bahwa  hubungan  antara  luas  persil  dari  Citra Quick  Bird dengan  luas  persil  hasil  pengukuran  lapang  cenderung linier  (Gambar  11).  Hasil  analisis  regresi  menunjukkan bahwa nilai R 2 sebesar 63.2% pada α = 5%.  Nilai R 2 yang relatif  lebih  kecil  ini  dapat  diartikan  bahwa  pengukuran percil  di  lapang  tidak  direkomendasikan  untuk  digantikan dengan  pengukuran  persil  dari  Citra Quick  Bird .  Oleh karena  itu,  untuk  penetapan  pajak  aktual  tetap  dilakukan dengan pengukuran persil di lapang. Adapun model regresi yang dihasilkan adalah:
Y = 0.508X + 12827
Keterangan: Y = Luas persil dari Citra Quick Bird (m 2 )
X = Luas persil dari pengukuran lapang(m 2 )
Gambar 11.  Hubungan antara Luas Persil dari Citra Quick Bird dan Pengukuran Lapang

## SIMPULAN
1. Pemetaan berbasis kepemilikan lahan oleh Kantor PBB (Kabupaten Subang) belum mengikuti kaidah kartografi secara utuh.
2. Citra Quick  Bird memiliki  kemampuan  yang  cukup baik  untuk  verifikasi  peta  yang  berbasis  kepemilikan lahan  (persil),  dalam  hal  (a)  koreksi  batas  delta,  (b) lokasi dan pergeseran persil dan (c) luas persil tambak.
3. Luas  persil  tambak  yang  diestimasi  dari  Citra Quick Bird cukup  baik  untuk  tujuan  estimasi  pajak  namun kurang  baik  untuk  penetapan  pajak  aktual  (pajak  yang harus  dibayarkan  oleh  pemilik).  Oleh  karena  itu, penetapan  pajak  aktual  ini  direkomendasikan  tetap didasarkan pada luas persil dari pengukuran lapang.

## SARAN
1. Pemetaan  berbasis  kepemilikan  lahan  perlu  dilakukan pada  wilayah  lain  secara  nasional.  Data  ini  dapat digunakan  sebagai  data  dasar  untuk  perencanaan berbagai program pembangunan.
2. Perlu  dibuat  standarisasi  secara  nasional  untuk pemetaan berbasis kepemilikan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeel, M. 2010. Evaluating the Role of Cadastre Maps in Pakistan,  Land  Administrasi:  GIS  Perspective .
FIG Congress, Sydney Australia.
Dal Santo M.A., C. Loch, and F.H. Oliveira. 2010. Digital Cartographic  Generalization  for  Database  of Cadastral Maps . FIG Congress, Sydney Australia.
Eze  G.C.  2009.  The  role  of  satellite  remote  sensing  data and  GIS  for  census  and  management  of population in Nigeria. Journal Scientific Research and Essay , 4:671-763.
Grasia, E.Y.G. 2001. Development a cadasatral infrastructure,  case  study  National  Cadartre  in Guatemala.  International  Institute  for  Aerospace Survey and Earth Scieneas (ITC). Netherland.
[IAAO]  International  Association  of  Assessing  Officers. 2004. Standard  on  Manual  Cadastral  Maps  and Parcel Identifiers. Printed in the United States of
America. Chicago.
Munibah K.,  A. Iswati, dan B. Tjahjono. 2009. Pemetaan partisipatif batas kepemilikan lahan timbul/daratan baru yang diverifikasi dengan data penginderaan  jauh  berresolusi  tinggi.  Laporan Penelitian  Tidak  Dipublikasikan.  LPPM-IPB. Bogor.
Sunarto,  K.  2008.  Percepatan  ketersediaan  peta  kadaster sebagai  data  dasar  pembangunan  lingkungan. http://karstaceh.com/rigging/pemetaan-desa- secara-partisipatif.
[UUPA] Undang-Undang Pokok Agraria. 1960. Jakarta.
Y = 0.936X + 2117.
R² = 0.943 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 0 50000 100000 150000 L u a s P e rsil d a ri Ci tr a Qu ick B ir d (m 2 ) Luas Persil dari Hasil Dijitasi Peta Persil PBB (m 2 ) Y = 0.508X + 12827 R² = 0.632 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 0 100000 200000 300000 L u a s P e rsil d a ri Ci tr a Qu ick B ir d (m 2 ) Luas Persil dari Pengukuran Lapang (m 2 )