## PENGARUH KOMPLEKSITAS PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

## Wiyarni
Hartini Darti Djuharni*
STIE Malangkuçeçwara Malang, Jalan Terusan Candi Kalasan,  Malang dartidjuharni@yahoo.com

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received August,2 2017 Revised November 10, 2017 Accepted November 25, 2017

## Key words:
Complexity of Regulations, Service Quality, Taxation Sanctions, Veri- fication, Tax Compliance

## A B S T R A C T
Improving  taxpayer  compliance  is  a  very  important  key  in  order  to  increase  state revenues from the tax sector. This study aims to examine the variables of the com- plexity of tax regulations, service quality, taxation sanctions and tax audit on indi- vidual  taxpayer  compliance  at  the  Singosari  Pratama  Tax  Service  Office.  This  re- search  is  a  quantitative  research  with  hypothesis  testing  which  will  be  analyzed using  multiple  linear  regressions.  The  population  in  this  study  is  an  individual taxpayer who earns income from a free business registered at KPP Pratama Singo- sari  ammounted  11,500  taxpayers.  By  using  probability  sampling  as  a  sampling technique, the number of respondents from this study was 100 people. The results of this study state that the complexity of tax regulations, service quality, tax sanctions and tax audits have a significant effect on tax compliance. The amount of the varia- ble contribution to the complexity of tax regulations, service quality, tax sanctions and  examination  of  tax  compliance  is  97.2%.  Partial  testing  results  also  indicate that  the  variable  complexity  of  tax  regulations,  taxation  sanctions  and  tax  audits have a significant effect on individual taxpayer compliance. The results of this study indicate that partially service quality variables do not significantly influence indi- vidual taxpayer compliance.

## A B S T R A K
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan kunci yang  sangat penting dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor    pajak.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  secara  cermat  variabel  kompleksitas  peraturan  perpa- jakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksan pajak tehadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  pada  Kantor  Layanan  Pajak  Pratama  Singosari. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pengujian  hipotesis  yang nantinya  dianalisis  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Populasi  dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha  bebas  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Singosari  yaitu11.500  wajib  pajak. Dengan  menggunakan  probability  sampling  sebagai  teknik  pengambilan  sampel, jumlah  responden  dari  penelitian  ini  adalah  100  orang.  Hasil  dari  penelitian  ini menyebutkan  bahwa  kompleksitas  peraturan  perpajakan,  kualitas  layanan,  sanksi perpajakan  dan  pemeriksaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak. Besarnya sumbangan variabel kompleksitas peraturan perpajakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan terhadap yaitu kepatuhan pajak sebesar 97,2%. Hasil  pengujian  secara  parsial  juga  menunjukkan  bahwa  variabel  kompleksitas peraturan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  pemeriksaan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  secara  parsial  variabel  kualitas  layanan  tidak  berpengaruh  signifikan  ter- hadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## PENDAHULUAN
Penerimaan  perpajakan  merupakan  sumber penerimaan  dominan  dalam  APBN  terutama
setelah  reformasi  perpajakan  tahun  1983  pen- erimaan  perpajakan  telah  memberikan  kontribusi yang  sangat  signifikan  bahkan  melampaui  pen-
erimaan  migas.  Setiap  tahun  rasio  pajak  terhadap PDB mengalami peningkatan dan penerimaan perpajakan  semakin  memantapkan  domi- nasinya  sebagai  kontributor  utama  penerimaan negara. Dalam dekade terakhir penerimaan perpa- jakan  berkontribusi  lebih  dari  70%  dari  total  pen- dapatan  negara  dan  hibah  dengan  rasio  pajak  ter- hadap PDB lebih dari 12%. Penerimaan perpajakan juga  digunakan  untuk  membiayai  lebih  dari  60 persen belanja negara serta kebutuhan fiskal dalam APBN.
Direktorat  Jenderal  Pajak  berupaya  mening- katkan  kinerjanya  yang  terlihat  dari  nilai tax  ratio selalu  mengalami  peningkatan.  Namun  demikian jika dibandingkan dengan negara lain nilai tax ratio Indonesia  masih  rendah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kepatuhan  sukarela  masyarakat  Indonesia masih    belum    terbentuk.  Besaran  angka tax  ratio rata-rata  12  %  menunjukkan    masih    rendahnya tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia. Dibandingkan dengan  negara lain seperti Amerika 26,6%, Australia 28,9%, Belanda 38,8%, Jepang  28% dan Malaysia 30%, maka tax ratio Indonesia  masih sangat perlu  ditingkatkan (www.pajak.go.id).
Peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  (WP) merupakan  kunci  yang  sangat  penting  dalam upaya  meningkatkan  penerimaan  negara  dari sektor  pajak.  Direktorat  Jenderal  Pajak  juga  di- harapkan dapat menggali potensi melalui kegiatan penyesuaian tarif pajak. Untuk penggalian potensi, Ditjen  Pajak  perlu  mempertimbangkan  untuk  me- nyesuaikan  tarif  PPh  bersifat  final  menjadi  lebih tinggi  misalnya  0,2  s.d.  0,3  persen  (Salebu,  2018). Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian secara cermat atas  berbagai faktor yang berhubungan dan memengaruhi kepatuhan wajib pajak  di Indonesia dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.
Rendahnya tingkat kepatuhan sukarela WP di Indonesia yang terlihat pada angka tax ratio sebesar 12%  disebabkan  oleh  banyak  faktor  diantaranya, yaitu  (1)  wajib  pajak  merupakan  manusia  rasional yang  memikirkan  timbal  balik  atas pajak  yang  dia bayarkan.  Timbal  balik  itu  berupa  kinerja pemerintahan  dan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  publik  yang  memadai;  (2)  minimnya kualitas  dan  kuantitas  sarana,  prasarana  dan layanan  publik  yang  diberikan  pemerintah;  (3)  di Indonesia, terdapat wajib pajak yang pendidikannya  rendah  walaupun  berpenghasilan tinggi. Hal ini memengaruhi kepatuhan perpajakannya  karena  tidak  mengerti  tentang perpajakan;  (4)  wajib  pajak  menilai  sebagian  uang pajak  yang  mereka  bayarkan  banyak  yang dikorupsi oleh anggota dewan, pejabat publik dan
kalangan birokrat, hal ini menyebabkan timbulnya keinginan  untuk  tidak  patuh  pada  kewajiban perpajakannya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji kompleksitas  peraturan  perpajakan,  kualitas layanan,  sanksi  perpajakan  dan  pemeriksaan terhadap  yaitu  kepatuhan  pajak.  Kompleksitas perpajakan adalah kesulitan atau kerumitan dalam memahami  peraturan  perpajakan  yang  dijumpai dalam  undang-undang  perpajakan  dan  peraturan pelaksanannya  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah,  Keputusan  Menteri  Keuangan  dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Kompleksitas peraturan diartikan sebagai kesulitan wajib  pajak  dalam  memahami  peraturan  undang- undang  perpajakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian Utami and Soerono (2012), bahwa pengetahuan dan pemahaman  peraturan  pajak  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  dengan  tingkat  kepatuhan pajak.
Kualitas  layanan  oleh  fiskus  kepada  wajib pajak  akan  meningkatkan  kepuasan  wajib  pajak dan  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Alabede,  Ariffin,  and  Idris  (2011),  bahwa  kualitas layanan  oleh  fiskus  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya Pratiwi and Setiawan  (2014)  menyimpulkan  bahwa  kualitas layanan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak.  Faktor  lain  yang  dapat meningkatkan  kepatuhan  pajak  adalah  dengan adanya  sanksi  perpajakan.  Sanksi  perpajakaan terjadi  karena  wajib  pajak  tidak  mematuhi peraturan  perpajakan.  Dalam  UU  perpajakan dikenal  2  macam  sanksi  yaitu  sanksi  administrasi dan  sanksi  pidana.  Menurut  pendapat  Mardiasmo (2011),  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  undang-undang perpajakan  dapat  ditaati  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan merupakan alat untuk mengurangi dan mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian Andyastuti, Topowijono, and Husaini (2013) sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Tidak  semua  wajib  pajak  patuh  terhadap kewajiban  perpajakannya  dan  lebih  cenderung meminimalisir  beban  pajak  yang  seharusnya terutang  serta  memperlambat  pembayaran  pajak. Oleh karena itu, diperlukan metode pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan demi mengamankan  penerimaan  negara  dari  sektor perpajakan.  Ketidakpatuhan  yang  ditemukan  saat

## PENGARUH KOMPLEKSITAS PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK OLEH: WIYARNI, HARTINI dan DJUHARNI
pemeriksaan  pajak  membawa  dampak  yang  lebih luas  yaitu  timbulnya  sanksi  perpajakan  berupa bunga,  kenaikan  atau  denda  yang  sangat  berat yang  dirasakan  WP.  Menurut  Sumarsan  (2013), pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk menghimpun data, mengumpulkan data, mengolah data dan mengolah keterangan lainnya. Pemeriksaan  dilakukan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan  ketentuan peraturan  perpajakan.  Pemeriksa  pajak  diberi wewenang  oleh  UU  untuk  melakukan  tindakan pengujian  apakah  WP  telah  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  sesuai  dengan  kewajiban pajak  yang  seharusnya  dibayar.  Berdasarkan  hasil penelitian  Andyastuti,  dkk.  (2013)  bahwa pemeriksaan  berpegaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  memahami penyebab  rendahnya  tingkat  kepatuhan  dan kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kewajiban perpajakannya.

## KAJIAN  LITERATUR  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Konsep Pajak
Menurut  Prof.  Dr.  Adriyani,  definisi  pajak berdasarkan  fungsi  budgeter  adalah  iuran  kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi- kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas nega- ra yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dan    Ilyas,  2011).  Widodo  and  Djefris  (2008)  pajak diadakan  oleh  negara  dari  rakyat  dan  untuk  ke- maslahatan  bersama  seluruh  rakyat  sebagai  kon- trak  sosial  antara  negara  dengan  rakyat.Pajak menempati  posisi  sentral  dalam  kehidupan  ber- bangsa  dan  bernegara  sebagai  wahana  untuk  me- nyeimbangkan simpul  politik, ekonomi, sosial dan yang  berserakan  dalam  masyarakat.  Pajak  yang dipungut  dari  rakyat  yang  memiliki  kewajiban membayar  pajak  kepada  negara  dan  negara menggunakannya demi kemaslahatan umum yang bernuansa sosial, ekonomi, politik dan budaya da- lam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa.
Berdasarkan  pengertian  pajak  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  lima  unsur  yang melekat  pada  pengertian  pajak,  yaitu  pembayaran pajak  harus  berdasarkan  undang-undang  (UU), sifatnya  dapat  dipaksakan,  tidak  ada  kontra-
prestasi  (imbalan)  yang  dapat  langsung  dirasakan oleh pembayar pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh  negara  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  (tidak  boleh  dipungut  oleh swasta)  dan  pajak  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  (rutin  dan pembangunan)  bagi  kepentingan  masyarakat umum.
Pajak  dipungut  berdasarkan  undang-undang (UU),  asas  ini  sesuai  dengan  perubahan  ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keper- luan  negara  diatur  dalam  UU”.  Dalam  menjalan- kankan kewajiban menjaga kepentingan rakyatnya maka  negara  memerlukan  dana.  Dana  yang dikeluarkan  tentunya  didapat  dari  rakyat  melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan  pajak  harus  berlandaskan  undang- undang  berarti  pemungutan  pajak  tersebut  telah mendapatkan  persetujuan  rakyatnya  melalui  per- wakilannya  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) yang  berazaskan  yuridis.  Oleh  karena  itu  “ ber- bicara  soal  pajak  bukanlah  milik  Direktorat  Jen- deral  Pajak  Kementerian  Keuangan  semata,  tetapi milik seluruh komponen bangsa” (Ilyas, 2011).
Pemahaman  yang  mendalam  terhadap  teori- teori  pemungutan  pajak  berikut  diharapkan  mem- bawa  satu  kesadaran  terhadap  pentingnya pemungutan pajak yang bukan lagi menjadi beban semata  tetapi  menjadi  suatu  kewajiban  yang  me- nyenangkan  dalam  hidup  bermasyarakat  dan bernegara.    Waluyo  dan  Ilyas (2011)  menyebutkan ada lima teori pemungutan pajak. Teori-teori terse- but adalah pertama, teori asuransi yaitu teori yang menyatakan  bahwa  pemungutan  pajak  untuk kepentingan  masyarakat  yang  harus  dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggung- jawabkan  keselamatan  dan  keamanan  jiwanya kepada  negara.  Teori  ini  hanya  memberi  landasan saja karena pada dasarnya teori ini tidak tepat un- tuk melandasi pungutan pajak. Apabila masyarakat mengalami  kerugian,  negara  tidak  dapat  mem- berikan penggantian sebagaimana layaknya perus- ahaan  asuransi,  dan  jumlah  premi  yang  diberikan tidak  tidak  bisa  dihitung  dalam  jumlah  seimbang yang  dapat  diberikan  oleh  negara.  Kedua,  teori kepentingan.  Teori  kepentingan  diartikan  sebagai negara  yang  melindungi  kepentingan  harta  benda dan  jiwa  warga  negara  dengan  memperhatikan pembagian  beban  pajak  yang  harus  dipungut  dari seluruh  penduduknya.  Segala  biaya  atau  penge- luaran  yang  telah  dikeluarkan  oleh  negara  dibe- bankan kepada seluruh warga berdasarkan kepent- ingan dari warga negara yang ada.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 10 NO 1 – Januari 2018 – Halaman 14-23
Ketiga,  teori  gaya  beli.  Teori  ini  menekankan bahwa  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  kepada negara  dimaksudkan  untuk  memelihara  masyara- kat  dalam  negara  yang  bersangkutan.  Gaya  beli suatu  rumah  tangga  dalam  masyarakat  adalah  sa- ma  dengan  gaya  beli  suatu  rumah  tangga  negara. Pembayaran  pajak  dilakukan  kepada  negara  lebih ditekankan pada fungsi mengatur (regulerent) dari pajak  agar  masyarakat  tetap  eksis.  Keempat,  teori bakti  yaitu  teori  yang  menekankan  pada organiche staatsler yang  mengajarkan  bahwa  karena  sifat negara  sebagai  suatu  organisasi  dari  individu- individu  maka  timbul  hak  mutlak  negara  untuk memungut  pajak.  Melihat  sejarah  terbentuknya suatu  Negara  maka  teori  bakti  bisa  dikatakan  se- bagai  adanya  perjanjian  dalam  masyarakat  untuk membentuk  negara  dan  menyerahkan  sebagian kekuasaannya  kepada  negara  untuk  memimpin masyarakat.  Yang  terakhir  yaitu  teori  kelima  ada- lah  teori  gaya  pikul.  Dasar  teori  ini  adalah  asas keadilan  yaitu  setiap  orang  yang  dikenakan  pajak harus  sama  beratnya.  Pajak  yang  harus  dibayar adalah  menurut  teori  gaya  pikul  seseorang  yang ukurannya  adalah  besarnya  penghasilan  dan besarnya  pengeluaran  yang  dilakukan.  Teori  gaya pikul ini diakui dan diikuti oleh para sarjana kare- na  lebih  menekankan  pada  unsur  kemampuan seseorang dan rasa keadilan.
Berdasarkan  kelima  teori  pemungutan  pajak, penulis  berpendapat  bahwa  di  Indonesia  lebih condong  menerapkan  teori  gaya  pikul  karena  da- lam  UU  Nomor  7  Tahun  1993  sebagaimana  telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak  penghasilan  yang  tertuang  dalam  pasal  7 ayat  3  tentang  penyesuaian  besarnya  penghasilan tidak  kena  pajak  sebagaimana  yang  dimaksud  da- lam  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.
UU PPh pasal 1 menyebutkan pajak penghasi- lan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas pengha- silan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.  Pada  pasal  2  UU  PPh  menegaskan  yang menjadi  subyek  pajak  adalah  pertama,  orang pribadi  dan  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.  Kedua, badan,  yaitu  sekumpulan  orang  atau  modal  yang merupakan  kesatuan  yang  baik  yang  melakuan usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  meli- puti  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan na- ma  dan  bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan bentuk  usaha  tetap.  Ketiga  adalah  badan  usaha tetap, yaitu bentuk usaha  yang dipergunakan oleh orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  In- donesia,  orang  pribadi  yang  berada  di  Indonesia tidak  lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12 bulan  dan  badan  yang  tidak  didirikan  atau  tidak bertempat  kedudukan  di  Indonesia  untuk  men- jalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  di  Indo- nesia.
Selain  pajak  penghasilan  juga  ada  pajak  per- tambahan  nilai.  Subjek  dari  pajak  pertambahan nilai  adalah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  PKP adalah  pengusaha  yang  melakukan  penyerahan barang  kena  pajak  dan  atau  penyerahan  jasa  kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak  termasuk  pengusaha  kecil  yang  batasannya ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan  kecuali  pengu- saha  kecil  tersebut  memilih  untuk  dikukuhkan menjadi PKP. Beberapa contoh yang termasuk PKP sebagai  subjek  PPN  yaitu:  pabrikan,  importir,  in- dentor, agen utama, pengusaha pemegang hak atau menggunakan  patent  atau  merk  dagang  barang kena  pajak,  pedagang  besar,  Eksportir,  pedagang eceran  besar,  pemborong,  pengusaha  jasa  bidang telekumunikasi,  pengusaha  jasa  angkutan  udara dalam  negeri  dan  pengusaha  lain  yang  ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
Selanjutnya  akan  dijelaskan  objek  pajak penghasilan  dan  pajak  pertambahan  nilai.  Objek pajak  yaitu  apa  yang  dikenakan  pajak.  Mengingat penting  dan  strategisnya  objek  pajak  sehingga  UU perpajakan  dengan  tegas  menyatakan  apa  yang menjadi  objek  setiap  jenis  pajak.  Sebagaimana  di- tuangkan  dalam  pasal  4  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Pajak  Pengasilan  telah  memberi  penegasan mengenai  objek  pajak  penghasilan.  Pengertian penghasilan  menurut  UU  PPh  yaitu  setiap  tamba- han  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun.  Berdasarkan  mekanisme  aliran  pertamba- han  kemampuan  ekonomis,  penghasilan  yang diterima  wajib  pajak  dapat  dikategorikan  atas em- pat  sumber,  yaitu  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  dari  pekerjaan  berdasarkan  hubungan kerja atau pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, dan pengha- silan  lain  seperti  hadiah,  pembebasan  utang  dan sebagainya.
Untuk  pajak  pertambahan  nilai  (PPN),  ob- jeknya  adalah penyerahan atau kegiatan yang dil-

## PENGARUH KOMPLEKSITAS PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK OLEH: WIYARNI, HARTINI dan DJUHARNI
akukan  oleh  pengusaha  kena  pajak.  Obyek  pajak dari pajak pertambahan nilai yaitu: (1) Penyerahan barang  kena  pajak  di  daerah  pabean  yang  dil- akukan oleh pengusaha (2) Impor barang kena pa- jak (3) Penyerahan jasa kena pajak dilakukan dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha (4) Pem- anfaatan  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  dari luar  daerah  pabean  ke  dalam  daerah  pabean  (5) Pemanfaatan  jasa  kena  pajak  dari  luar  daerah pabean  di  dalam  daerah  pabean  dan  (6)  Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

## Kepatuhan Pajak
Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan No.544/KMK.04/2000,  kepatuhan  wajib  pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam  2  tahun  terakhir;  (2)  tidak  mempunyai tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  (3) kecuali  telah  memperoleh  izin  untuk  mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (4) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; (5) dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan  pembukuan  dan  dalam  hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,  (6)  koreksi  pada  pemeriksaan  yang terakhir  untuk  masing-masing  jenis  pajak  yang terutang  paling  banyak  5%;  (7)  wajib  pajak  yang laporan  keuangannya  untuk  2  tahun  terakhir diaudit  oleh  akuntan  publik  dengan  pendapat wajar  tanpa  pengecualian  atau  pendapat  dengan pengecualian  sepanjang  tidak  memengaruhi  laba rugi fiskal.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  kepatuhan pajak  dapat  didefinisikan    dengan  memasukkan dan  melaporkan  pada  waktunya  mengenai  infor- masi  yang  diperlukan,  mengisi  secara  benar  pajak yang  terutang  dan  membayar  pajak  tepat  pada waktu tanpa ada tindakan pemaksaaan. Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi  sebagai  berikut.  Pertama,  wajib  pajak  me- mahami  dan  berusaha  untuk  memahami  semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Kedua, mengisi formulir pajak dengan lengkap  dan  jelas.  Ketiga,  menghitung  jumlah  pa- jak yang terutang dengan bena dan keempat adalah membayar  pajak  yang  terutang  tepat  pada  wak- tunya.
Gambar  1  berikut  adalah  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  dilihat  atas  dasar  indikatornya.  Indi- kator  tersebut  mencerminkan  sistem  informasi pembayaran  pajak  yang  terdiri  dari  tiga  aktivitas yaitu proses, output dan input.

## Gambar 1 Indikator Kepatuhan Pajak Sumber: Suandy (2011)

## Kompleksitas Peraturan Perpajakan
Banyaknya peraturan dan seringnya peraturan yang  berubah-ubah  membuat  wajib  pajak  menjadi bingung sehingga bagaimana mungkin mengharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  jika  WP tidak paham dan tidak mengerti. Setiap wajib pajak berhak  untuk  memperoleh  informasi  yang up-to- date tentang  peraturan  perpajakan  karena  wajib pajak  harus  menghitung  pajaknya,  termasuk haknya dalam mengajukan keberatan dan banding. Hampir  semua  WP  menghendaki  bahwa  semua peraturan-peraturan yang mengatur sistem perpajakan  dapat  disusun  dan  dipublikasikan dengan baik.
Menurut Widodo dan Djefris (2009),bahwa hal yang  terpenting  dalam  mempublikasi  peraturan perpajakan  adalah  informasi  dan  penjelasan  dari setiap  peraturan  tersebut  serta  diterbitkan  dengan adil dan tidak memihak. Jika terdapat keberpihakan  dalam  mempulikasikan  peraturan oleh  otoritas  pajak  maka  wajib  pajak  dapat mewaspadai  bukan  kepada  peraturan  yang seharusnya  mereka  taati  tersebut  melainkan kepada  interprestasi  yang  dibuat  oleh  suatu otoritas  pajak  terhadap  peraturan-peraturan tersebut.
Karlinski dan Koch (1987) mengindentifikasi tiga  dimensi  kompleksitas, pertama ,  administrasi. Kompleksitas administratif muncul jika memberatkan  pencatatan  pajak,  batasan  waktu
Proses 1. Dasar pelasanaan sistem self assessment 2. Data yang akurat mengenai:  Wajib pajak  Objek pajak  SPT dan data pendukung 3. Aparatur pajak 4. Kelengkapan administrasi perpajakan 5. Kelengkapan peranti keras dan peranti lunas Output Pemerikasaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama difokuskan  kepada lima  dimensi  pokok sasaran pemeriksaan,  yaitu antara  lain  sebagai berikut: 1. Pos peredaran usaha 2. Pos harga pokok penjualan 3. Pos penghasilan dari luar usaha 4. Pos kompensasi 5. Pos penyusutan aset Input Tingkat kepatuhan wajib pajak  dilihat  atas  dasar indikator: 1. Patuh terhadap kewajiban interin, yakni dalam pembayaran/laporan masa SPT masa, SPT PPN setiap bulan 2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem (self assessment) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi utang pajak 3. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.
yang  tidak  realistis,  atau  undang-undang  menjadi peraturan  sebelum  kekurangan  administratif ditemukan. Kedua ,  konseptual.  Kompleksitas konseptual dalam peraturan perpajakan merupakan  refleksi  kompleksitas  yang  mendasari transaksi  itu  sendiri. Ketiga ,  bacaan.  Kompleksitas bacaan  secara  murni  berasal  dari  gaya  penulisan dan peningkatan kesulitan dari konsep pajak yang memang  sudah  kompleks.  Semakin  kompleksnya peraturan  perpajakan  yang  diterapkan  saat  ini menghendaki  bahwa  informasi  juga  tersedia  bagi aparatur pajak yang ditugaskan untuk melaksanakan  administrasi  sistem  perpajakan sehingga  dapat  memberikan  layanan  yang  akurat, konsisten  dan  komprehensif  kepada  wajib  pajak. Otoritas  pajak  harus  menyediakan  pelatihan  dan membekali para stafnya dengan pemahaman yang akurat tentang hukum dan peranan aparatur pajak dalam  mengimplementasi  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Kualitas Layanan
Meningkatkan  pemenuhan  kepentingan  wajib pajak  oleh  Dirjen  Pajak  melalui  KPP  dapat meningkatkan  kepuasan  dan  kepatuhan  wajib pajak  dalam  proses  pembayaran  pajak.  Dasar  dari optimalisasi  tersebut  salah  satunya  adalah pemberian  layanan  yang  berkualitas.  Untuk mendukung  kualitas  layanan  prima  Direktorat Jenderal  Pajak  meluncurkan  "Kring  Pajak  50012". Pemberian  kualitas  layanan  yang  baik  ini  di  kenal dengan  pemberian  layanan  prima,  merupakan unsur penilaian aparat pajak. Peningkatan kualitas layanan oleh KPP diharapkan dapat meningkatkan kepuasan,  loyalitas  dan  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak.
Salah  satu  pendekatan  kualitas  layanan  yang banyak dijadikan acuan adalah model SERVQUAL yang  dikembangkan  oleh  Parasuraman,  Zeithaml, dan  Berry  (1988)  dengan  dimensi  kualitas  layanan yang terdiri dari tangibles (bukti fisik), responsivitas (ketanggapan), assurance (jaminan  dan  kepastian), reliabilitas  (kehandalan),  dan  emphati. Tangibles (bukti  fisik)  merupakan  kemampuan  suatu organisasi  dalam  menunjukkan  eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan adalah  bukti  nyata  dari  layanan  yang  diberikan oleh organisasi. Responsivitas (ketanggapan) adalah suatu  kemauan  membantu  dan  memberikan layanan  yang  cepat  (responsif)  dan  tepat  kepada pelanggandengan  penyampaian  informasi  yang jelas.  Membiarkan  konsumen  menunggu  tanpa adanya  suatu  alasan  yang  jelas  menyebabkan
persepsi  yang  negatif  dalam  kualitas  layanan. Assurance (jaminan  dan  kepastian)  merupakan pengetahuan,  kesopansantunan  dan  kemampuan pegawai  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya  para pelanggan kepada perusahaan. Selanjutnya reliabilitas  (keandalan)  adalah  Kemampuan perusahaan  untuk  memberikan  layanan  sesuai yang  dijanjikan  secara  akurat  dan  terpercaya. Kinerja  harus  sesuai  dengan  harapan  pelanggan yaitu  ketepatan  waktu,  layanan  yang  sama  untuk semua  pelanggan  tanpa  kesalahan,  sikap  simpatik dan  dengan  akurasi  yang  tinggi.  Dimensi  kualitas layanan  yang  terakhir  adalah  emphatic  yaitu memberikan  perhatian  yang  tulus  dan  bersifat individual  yang  diberikan  kepada  para  pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.
Kualitas layanan dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara WP dan fiskus sebagai aparat pa- jak  sehingga  tidak  ada  kesalahpahaman  dan menciptakan kepercayaan wajib pajak kepada Dir- jen Pajak dalam kaitannya pada perubahan prilaku masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Kualitas layanan yang diberikan secara optimal  oleh Dirjen Pajak  yang  didelagasikan  pada  KPP  dapat  ber- pengaruh  terhadap  tingkat  kepuasan  wajib  pajak dalam  proses  pembayaran  pajak  sehingga  tingkat kepuasan WP menimbulkan kepatuhan.

## Sanksi Perpajakan
Menurut  Mardiasmo  (2011),  sanksi  perpajakan merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perpajakan  dapat  ditaati  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat 2  macam  sanksi  yaitu  sanksi  administrasi  dan sanksi pidana (UU KUP, 2008). Sanksi administrasi dapat  berupa  denda  maupun  kenaikan  tarif  pem- bayaran.  Sanksi  administrasi  terkait  dengan  keu- angan  wajib  pajak  yang  merupakan  pemborosan keuangan  yang  seharusnya  tidak  dikeluarkan  jika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Pem- bayaran  sanksi  yang  tidak  seharusnya  terjadi merupakan  pemborosan  bagi  wajib  pajak  dalam membayar  pajak.  Sanksi  pidana  dapat  berupa  pi- dana  penjara  atau  denda  keuangan.  Sanksi  pidana perpajakan  terjadi  apabila  setiap  orang  yang dengan  sengaja:  1)  menolak  untuk  dilakukan pemeriksaan; 2) memperlihatkan pembukuan, pen- catatan  atau  dokumen  lain  yang  palsu  atau  di- palsukan  seolah-olah  benar;  3)  tidak  menyeleng- garakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak  memperlihatkan  atau  tidak  meminjamkan buku,  catatan  atau  dokumen  lain;    4)  tidak  me- nyimpan  buku,  catatan  atau  dokumen  yang  men-

## PENGARUH KOMPLEKSITAS PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK OLEH: WIYARNI, HARTINI dan DJUHARNI
jadi  dasar  pembukuan  atau  pencatatan  dan  doku- men  lain  termasuk  hasil  pengolahan  data  dari pembukuan  yang  dikelola  secara  elektronik  atau diselenggarakan  secara  program  aplikasi  online  di Indonesia.

## Pemeriksaan Pajak
Pengertian  pemeriksaan  berdasarkan  Pasal  1 angka  25  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan,  bahwa  pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun data, mengumpulkan data, mengolah data  dan  mengolah  keterangan  lainnya.  Tujuan dilakukan  pemeriksaan  pajak  adalah  untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Berdasarkan  pengertian tersebut,  maka  pemeriksa  pajak  diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan  pengujian  apakah  wajib  pajak  telah menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  sesuai kewajiban  pajak  yang  seharusnya  dibayar (Sumarsan, 2013).
Pemeriksaan  pajak  dapat  diartikan  sebagai serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah data,  keterangan  atau  bukti  yang  dilaksanakan secara  obyektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).
Agar  pelaksanaan  pemeriksaan  dapat berjalan baik, Menteri Keuangan telah menetapkan norma pemeriksaan berkaitan dengan pemeriksaan pajak  dan  pelaksanaan  pemeriksaan.  Norma pemeriksaan  dimaksudkan  agar  pemeriksa  pajak dan  WP  yang  diperiksa  mengetahui  hak  dan kewajibannya masing-masing serta adanya kepastian  hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  UU perpajakan.
Menurut  Suandy  (2011)  ada  limajenis pemeriksaan  pajak, pertama ,  pemeriksaan  rutin, yaitu  pemeriksaan  yang  bersifat  rutin  dilakukan terhadap  wajib  pajak  sehubungan  dengan pemenuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  WP yang  bersangkutan. Kedua ,  pemeriksaaan  khusus, yaitu  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  wajib pajak  berkenaan  dengan  adanya  masalah  atau keterangan  yang  secara  khusus  berkaitan  dengan WP  yang  bersangkutan. Ketiga ,  pemeriksaan  bukti permulaan,  yaitu  pemeriksaan  yang  dilakukan terhadap  wajib  pajak  untuk  mendapatkan  bukti
permulaan  tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi tindak  pidana  di  bidang  perpajakan. Keempat , pemeriksaan  berdasarkan  wajib  pajak  lokasi,  yaitu pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  cabang, perwakilan,  pabrik  atau  tempat  usaha  dari  wajib pajak  domisili  yang  lokasinya  berada  di  luar wilayah  kerja  unit  pelaksana  pemeriksaan  wajib pajak domisili. Terakhir adalah pemeriksaan tahun berjalan,  yaitu  pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak yang  dilakukan  dalam  tahun  berjalan  untuk  jenis- jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data dan keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

## Hipotesis
Penelitian ini menguji lima hipotesis yaitu: H1:  Kompleksitas  peraturan  perpajakan,  kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
H2:  Kompleksitas  peraturan  perpajakan  ber- pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
H3:  Kualitas  layanan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H4:  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H5:    Pemeriksaan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan  pengujian  hipotesis  yang  dianalisis menggunakan  regresi  linier  berganda.  Jenis  data yang digunakan dalam penelitian merupakan data kuantitatif  yang  diperoleh  dari  hasil  penyebaran koesioner  yang  diangkakan.  Rancangan  penelitian ini  termasuk  dalam  klasifikasi  unit  hipotesis  pada tingkatan  menjelaskan  hubungan  kausalitas  dari berbagai  variabel  yang  diteliti  dengan  pengujian beberapa  hipotesis.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  metode  survei  dengan media koesioner sebagai alat pengumpulan data.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha bebas yang terdaftar di KPP Pratama  Singosari  berjumlah  11.500  wajib  pajak. Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan probability  sampling yaitu  teknik pengambilan  sampel  yang  memberikan  peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2009).
Berdasarkan jumlah populasi wajib pajakorang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha bebas  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Singosari berjumlah 11.500 dengan e yang digunakan adalah

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 10 NO 1 – Januari 2018 – Halaman 14-23
10%,  maka  perhitungan  sampel  minimal  dalam penelitian ini sebagai berikut.
1 N.d. N n 2   1 1 , 0 11500 11500 2  
X = 99,18
(dibulatkan menjadi 100 responden)
Berdasarkan  perhitungan  dengan  rumus  di atas  maka  sampel    dalam  penelitian  ini  berjumlah 100 responden.
Teknik  analisis  datayang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier berganda.  Analisis  regresi  linier  bertujuan  untuk meramalkan naik turunnya variabel terikat dengan adanya  perubahan  variabel  bebas.  Analisis  regresi berganda di dasarkan pada hubungan satu variabel dependen  dengan  satu  dan  variabel  independen lebih  dari  satu  variabel  (Sugiyono,  2009)  Model persamaan  regresi  linier  berganda  dirumuskan sebagai berikut.
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + +e Dimana:
Y
= Kepatuhan pajak
X 1 = Kompleksitas peraturan perpajakan X 2 = Kualitas layanan X 3
= Sanksi perpajakan
X 4
= Pemeriksaan
β 0 = Konstanta
β 1,2,3,4 = Koefisien Regresi e = Kesalahan Pengganggu (Error) Koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan  variabel-variabel  terikat.  Koefisien deterinasi  sebenarnya  untuk  mengukur  besarnya persentase  pengaruh  semua  variabel  bebas  dalam model  regresi  terhadap  variabel  terikatnya. Besarnya  nilai  koefisien  determinasi  menunjukkan persentase variasi  nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan  oleh  model  regresi.  Apabila  nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil  (mendekati  nol)  berarti  semakin  kecil pengaruh  semua  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat.  Koefisien  Determinasi  yang  digunakan adalah nilai R Square.
Menguji  hipotesis  secara  simultan  apakah semua  variabel  bebas  (X)  secara  simultan berpengaruh  terhadap  variabel  terikat  (Y).  Untuk menguji  model  tersebut  digunakan  uji  F.Melalui uji  F  dapat  diketahui  keberartian  dari  koefisien regresi secara keseluruhan.
Untuk menguji hipotesis kompleksitas peraturan  perpajakan,  kualitas  layanan,  sanksi perpajakan  dan  pemeriksaan  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak
digunakan  uji  t.  Pengujian  dengan  uji  t  untuk mengetahui  keberartian  dari  koefisien  regresi variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian keberartian dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh nilai  R  Square  adalah  0,972.  Nilai  tersebut menunjukkan bahwa sumbangan variabel kompleksitas  peraturan  perpajakan,  kualitas layanan,  sanksi  perpajakan  dan  pemeriksaan terhadap  yaitu  kepatuhan  pajak  sebesar  97,2% sedangkan  sisanya sebesar 2,8 % dipengaruhi  oleh variabel  lain  selain  variabel  yang  diteliti  dalam penelitian ini.
Hipotesis H1 menyebutkan bahwa kompleksitas  peraturan  perpajakan,  kualitas layanan,  sanksi  perpajakan  dan  pemeriksaan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Dalam membuktikan  hipotesis  H1  tersebut  diterima berdasarkan  tingkat  signifikansi  <  0,05  dan  nilai  F hitung  >  nilai  F-tabel.  F  tabel  diperoleh  melalui buku  statistik  dengan  sig  a  =  0,05  dengan  df1=k dan df 2 = n-k-1, maka diperoleh df1 = 4 dan df2= 100-4-1=95,  maka  diperoleh  F  tabel  2,46.  Hasil analisis regresi berganda diketahui nilai signifikansi  statistik  sebesar  0,000<  0,05  dengan  F hitung  =  836,812>  F  tabel  =  2,46.    Berdasarkan pengujian  tersebut  maka  hipotesis  H1  yang menyatakan  bahwa  kompleksitas  peraturan perpajakan,  kualitas  layanan,  sanksi  perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak terbukti atau diterima. Hal ini membuktikan bahwa  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  ditentukan oleh  variabel  kompleksitas  peraturan  perpajakan, kualitas  layanan,  sanksi  perpajakan,  dan  adanya pemeriksaan.
Hipotesis  H2,  H3,  H4  dan  H5  menyatakan bahwasecara  parsial  kompleksitas  peraturan perpajakan,  kualitas  layanan,  sanksi  perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Dalam  membuktikan hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan  tingkat  signifikansi  <  0,05  dan perbandingan  antara  nilai  t-hitung  >nilai  t-tabel. Hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai  t  hitung  dan  tingkat  signifikansi  variabel kompleksitas  peraturan  perpajakan,  kualitas layanan,  sanksi  perpajakan,  dan  pemeriksaan pajak.
Hipotesis H2 menyatakan bahwakompleksitas peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Nilai  t  tabel
diperoleh  melalui  buku  statistik  dengan  sig  a  = 0,05/2= 0,025 (uji 2 sisi) dengan df= n-k-1 maka df = 100-4-1 = 95 sehingga t tabel = 1,980. Berdasarkan hasil  analisis  regresi  berganda  diketahui  nilai signifikansi  statistik  sebesar  0,007<0,05  dengan  t hitung  =  2,748>t  tabel  =  1,980  maka  hipotesis  H2 diterima  yang  berarti  secara  parsial  variabel kompleksitas  peraturan  perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi pada KPP Pratama Singosari Malang.
Hipotesis  H3  menyatakan  bahwa  kualitas layanan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Nilai  t  tabel  diperoleh melalui buku statistik dengan sig a = 0,05/2= 0,025 (uji 2 sisi) dengan df= n-k-1 maka df = 100-4-1 = 95 sehingga t tabel = 1,980. Berdasarkan hasil analisis regresi  berganda  diketahui  nilai  signifikansi statistik  sebesar  0,968<0,05  dengan  t  hitung  = 0,041<ttabel  =  1,980.  Hasil  analisis  regresi menunjukkan bahwa t hitung < t tabel maka maka hipotesis  H3  ditolak  yang  berarti  secara  parsial variabel  kualitas  layanan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi pada KPP Pratama Singosari Malang.
Hipotesis  H4  menyatakan  bahwa  sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai t tabel diperoleh melalui buku  statistik  dengan  sig  a  =  0,05/2=  0,025  (uji  2 sisi)  dengan  df=  n-k-1  maka  df  =  100-4-1  =  95 sehingga t tabel = 1,980. Berdasarkan hasil analisis regresi  berganda  diketahui  nilai  signifikansi statistik  sebesar  0,000<0,05  dengan  t  hitung  = 3,631>t  tabel  =  1,980.  Hasil  analisis  regresi menunjukkan bahwa t hitung > t tabel maka maka hipotesis  H4  diterima  yang  berarti  secara  parsial variabel  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi pada KPP Pratama Singosari Malang.
Hipotesis  H5  menyatakan  bahwa  pemeriksaan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. Nilai t tabel diperoleh melalui buku statistik  dengan  sig  a  =  0,05/2=  0,025  (uji  2  sisi) dengan df= n-k-1 maka df = 100-4-1 = 95 sehingga t tabel  =  1,980.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi diketahui  nilai  signifikansi  statistik  sebesar 0,000<0,05 dengan t hitung = 32,728>t tabel = 1,980. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa t hitung >  t  tabel  maka  maka  hipotesis  H5  diterima  yang berarti  pemeriksaan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi pada KPP Pratama Singosari Malang.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dan pembahasan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  kompleksitas  peraturan  perpajakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak  orang  pribadi  pada  KPP  Pratama  Singosari Malang. Kontribusi kompleksitas peraturan perpajakan,  kualitas  layanan,  sanksi  perpajakan dan  pemeriksaan  terhadap  kepatuhan  pajak sebesar 97,2%.
Secara parsial variabel kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singosari Malang. Nilai  koefisien  regresi  kompleksitas  peraturan perpajakan  menunjukkan  hubungan  yang  positif antara  kompleksitas  peraturan  perpajakan  dengan kepatuhan  pajak.  Dengan  adanya  kompleksitas peraturan perpajakan maka wajib pajak diharuskan untuk  mengetahui  peraturan  perpajakan  dengan cara  mempelajari  peraturan  tersebut  sehingga dengan  bertambahnya  pengetahuan  wajib  pajak maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  tanpa mengeluhkan kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya  upaya  wajib  pajak  untuk  mengetahui dengan  seksama  dan  menyeluruh  terhadap undang-undang  perpajakan  yang  diberlakukan  di Indonesia.  Pemahaman  wajib  pajak  terhadap undang-undang  perpajakan  serta  peraturannya merupakan  dimensi  yang  sangat  penting  bagi terciptanya  kesadaran dan kepatuhan   wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannnya.
Secara  parsial  kualitas  layanan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  orang pribadi  pada  KPP  Pratama  Singosari  Malang.  Hal ini  dikarenakan  wajib  pajak  lebih  memerhatikan kompleksitas peraturan perpajakan, sanksi perpajakan  dan  pemeriksaan  terhadap  kepatuhan pajak.  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singosari Malang. Koefisien regresi sanksi perpajakan  menunjukkan  hubungan  positif  antara sanksi  perpajakan  dengan  kepatuhan  pajak. Hubungan  positif  tersebut  terkait  dengan  sanksi yang  akan  dikenakan  bagi  wajib  pajak  yang berperilaku tidak patuh dengan sanksi denda atau kurungan akan mengurangi wajib pajak yang tidak patuh.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya sanksi  maka  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  akan dapat  merugikan  wajib  pajak  itu  sendiri  sehingga dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa
variabel  pemeriksaan  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singosari  Malang.  Koefisien  regresi  pemeriksaan menunjukkan  hubungan  positif  dan  memiliki koefisien  regresi  terbesar  terhadap  kepatuhan pajak.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hubungan positif  yang  menunjukkan  adanya  peningkatan kepatuhan pajak apabila dilakukan pemeriksaan.

## REFERENCES
Alabede,  J.  O.,  Ariffin,  Z.  B.  Z.,  dan  Idris,  K.  M.,
(2011),  Determinants  of  Tax  Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria. International  Research  Journal  of  Finance  and Economics, Vol 78, page 121-135.
Andyastuti,  L.,  Topowijono,  dan  Husaini,  A.,
(2013),  Pengaruh  Penyuluhan,  Pelayanan,
Pemeriksaan,  Dan  Sanksi    Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat
Pemberitahuan  Tahunan  Orang  Pribadi, Jurnal Administrasi dan Bisnis, Vol 2 No 2. Ilyas,  W.  B.,  (2011),  Kontradiktif  Sanksi  Pidana Dalam  Hukum  Pajak. JURNAL  HUKUM,
Vol 18 , page 525 - 542.
Kalinski,  S.  S.,  dan  Koch,  B.  S.,  (1987),  Impact  of Tax Law Complexity on Professionals. The Journal of American Taxation Association, Vol 9 No 1, page 24-34 Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib  Pajak  yang  Dapat  Diberikan Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan Pembayaran Pajak.
Mardiasmo, (2011), Perpajakan , Yogyakarta: Andi. Pasaruman, A. P., Zeithmal, V. A., dan Berry, L. L.,
(1988), Servqual: A multiple Item Scale for Measuring  Consumer  Perceptions  of Service  Quality. Journal  of  Retailing , January 1988. Pratiwi, I.  G.  A. M. A. M.  A.,  dan Setiawan,  P.  E.,
(2014),  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan,  Kondisi  Keuangan Perusahaan,  Dan  Persepsi  Tentang  Sanksi Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Reklame  Di  Dinas  Pendapatan  Kota Denpasar. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, Vol 6 No 1, page 139-153. Salebu, J. B., (2018).  Menggali Potensi  Penerimaan untuk  Capai  Target  Pajak  2018  Retrieved 23
Mei 2019, from
https://www.pajak.go.id/id/artikel/men ggali-potensi-penerimaan-untuk-capai- target-pajak-2018 Suandy,  E.,  (2011), Hukum  Pajak ,  Edisi  5,  Jakarta:
Salemba Empat Sugiyono,  (2009), Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Sumarsan,  T.,  (2013), Tax  review  dan  Strategi Perencanaan Pajak . Jakarta: Index.
Utami, S. R., dan Soerono, A. N., (2012), Pengaruh Faktor-Faktor  Eksternal  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Lingkungan Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . Waluyo,  dan  Ilyas,  W.  B.,  (2011), Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. Widodo, W., dan Djefris, D., (2008), Taxpayer Bill Of Rights – Apa yang perlu kita ketahui tentang hak- hak Wajib Pajak? , Bandung: Alfabeta.