## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## PANDANGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PANTI PIJAT DI KOTA MERAUKE

## LEGAL VIEW OF THE PRACTICE OF PROSTITUTION UNDER THE GUISE OF THE MASSAGE PARLOR BUSINESS IN THE CITY OF MERAUKE
Mulyadi Alrianto Tajuddin Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : mulyadi@unmus.co.id
Emiliana B. Rahail Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : rahail@unmus.ac.id
Naskah diterima: 02 April 2017   direvisi: 10 April 2017   disetujui: 12 Mei 2017

## Abstrak
Penelitian  yang  berjudul  “Panangan  Hukum  Terhadap  Praktek  Prostitusi  Berkedok  Bisnis  Panti Pijat  di  Kota  Merauke”  adapun  masalah-masalah  yang  ingin  dikaji  adalah  bagaimanakah pandangan  kriminologi  terhadap  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis  panti  pijat,  faktor-Faktor apakah  yang  mendorong  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis  panti  pijat  di  kota  merauke, bagaimanakah upaya yang dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  praktek  prostitusi  berkedok bisnis  panti  pijat  di kota merauke. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode  penelitian  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  empiris. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  dari  segi  kriminologi  praktek prostitusi  dianggap  sebagai  kejahatan terhadap  moral/kesusilaan  dan  melawan  hukum.  Akan  tetapi  praktek  prostitusi  yang  merupakan suatu  kejahatan  tetapi  tidak  merupakan  kejahatan  dalam  pandangan  KUHP,  faktor-faktor  yang mendorong  terjadinya  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis,  berupa  faktor yang berasal dari dalam diri  individu  Dan  juga  faktor  di  luar  individu,  usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif dan represif.
Kata Kunci : Kriminologi, Prostitusi, Panti Pijat

## Abstract
The  study,  entitled  "Study  of  Criminology  Against  the  Practice  of  Prostitution  Business  guise Massage  parlor  in  the  town  of  Merauke"  As  for  the  issues  to  be  examined  is  how  the  view  of criminology  against  prostitution  under  the  guise  of  business  parlors,  factors  What  factors
encourage prostitution under theguise of business of massage parlors in the town of Merauke, what efforts are being made to overcome the practice of prostitution under the guise of business massage parlors in the city merauke. While the purpose of this study was to investigate and analyze issues. To achieve the study researchers used a qualitative research method using juridical and empirical approach.  The  results  showed  that  in  terms  of  criminology  prostitution  is  regarded  as  a  crime against  morality  /  decency  and  against  the  law.  But  prostitution  is  a  crime  but  did  not constitute  a  crime  in  the  sight  of  the  Criminal Code,  the factors  that  encourage  the  practice  of prostitution  under  the  guise  of  business,  the  form  factor  that  comes  from  within  the  individual and  also  factors  outside  the  individual  efforts  were  made  to  prevent  work  under  the  guise  of massage parlors prostitution business is by way of preventive and repressive.
Keywords : Criminology, Prostitution, Message house
copyrights©2017Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Praktik prostitusi terselubung di merauke sudah menjadi rahasia umum. Ada beberapa tempat di kota  merauke  yang  menyiapkan  wanita  pemuas  nafsu.  Kebanyakan  berkedok  panti  pijat,  bar  dan tempat  karaokean,  hingga  prostitusi  online.  Disemua  tempat  ini  disediakan  wanita –  wanita  cantik dan  seksi.  Mereka  siap  memuaskan  para  lelaki  hidung  belang  dan  yang  terbanyak  menerapkan praktik terselubung dikota merauke adalah panti pijat. Beberapa lokasi seperti di Jalan Kuda Mati, Jalan Gak, Jalan Yobar dan Jalan Ternate.
Tempat pijat tersebut menyiapkan kamar – kamar plus wanita “Pelacur” yang siap memberikan pelayanan plus selain pijat. Tentu saja, sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu dilakukan nego  tarif  sekali  kencan.  Tentunya,  agar  tidak  diketahuan  ataupun  mengelabui  petugas,  disetiap kamar dipasang kertas besar bertuliskan, “Dilarang berbuat asusila”. Namun, wanita  yang bertugas melayani  lelaki  hidung  belang  tidak  langsung  menawari  pelanggannya  melakukan  hubungan  seks. Tetapi  terlebih  dahulu  memberikan  rangsangan  sehingga  membuat  pelanggan  yang  meminta  sang wanita memberikan layanan plus  –plus.  Pihak Pemerintah daerah khususnya  Polres Merauke tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat kota Merauke, terlebih warga yang bermukiman disekitar lokasi tersebut.
Dunia  kesehatan  juga  menunjukkan  dan  memperingatkan  bahaya  penyakit  kelamin  yang mengerikan seperti HIV / AIDS  akibat adanya  pelacuran di tengah masyarakat, yang dimana kasus HIV/AIDS  dipapua  khususnya  Kota  Merauke  masih  tinggi  dan  memprihatinkan.  Bahwa,  Negara Indonesia sudah membuat undang- undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi  yaitu  Undang
–  Undang  nomor  44  tahun  2008  dan  Pemerintah  daerah  Merauke  telah  mengeluarkan  Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan IMS, HIV-AIDS.
Pada  kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  296  yang  isinya  yaitu  “  Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul  oleh  orang  lain  dengan orang  lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah terkhusus pada para pelaku bisnis prostitusi  terselubung yaitu  pemilik  panti  pijat,  yang  mana  diketahui  bahwa  panti  pijat  merupakan  “surga  prostitusi terselubung”.
Praktek prostitusi  berkedok bisnis mulai marak belakangan  ini, pemilik bisnis esek  –  esek  ini atau  “  pemuas  nafsu  sesaat  ”  mengemas  bisnisnya  secara  menarik  artinya  tidak  dilakukan  secara transparan. Tujuannya agar menjadi dagangan yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum yang  tak  lagi  berlebel lokalisasi, para pengusaha bisnis nikmat sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Padahal pada ujung – ujungnya sama,  yakni praktis jasa pemuas nafsu syahwat.  Setelah booming salon  plus-plus  pada  era  tahun  90  –  an,  bisnis  “  cinta  satu  malam”  itu berevolusi  menjadi  panti  pijat yang menawarkan kelincahan jemari wanita cantik sembari melepas lelah. Di tahun 2015 ini, bisnis panti pijat ini sudah mewabah, hampir seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah kota Merauke terdapat banyak bisnis panti pijat..

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang  menjadi  titik  tolak  penelitian  adalah  yang  pertama  bagaimanakah  pandangan  kriminologi terhadap  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis  panti  pijat,  kedua  faktor  –  faktor  apakah  yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke dan ketiga bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Merauke  dengan  lokasi  penelitian  adalah  di  Panti  asuhan, Pengadilan  negeri  Merauke  dan  Pengadilan  Agama  Merauke.  Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  dibagi  kedalam  dua  jenis  data  adalah  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.
Data Sekunder adalah  data  yang diperoleh melalui  bahan-bahan  laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan
masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini.  Suatu  karya  ilmiah  membutuhkan  sarana  untuk menentukan  dan  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  gejala-gejala  tertentu  yang  terjadi dimasyarakat.  Sebagai  tindak  lanjut  dalam  memperoleh  data-data  sebagaimana  yang  diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data  yang berupa Studi  Kepustakaan  atau Penelitian Pustaka.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dengan  cara  mengumpulkan  dan  membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadakan  pengumpulan  data  dengan  cara  berinteraksi  dengan objek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.
Wawancara  (interview),  yaitu  suatu  cara  untuk  memperoleh  data,  dengan  mengadakan  tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.
Dokumentasi,  yaitu pencatatan terhadap data – data / dokumen tertentu dari  suatu  obyek  yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.
Observasi,  yaitu  pengamatan  secara  langsung  terhadap  suatu  gejala  yang  nampak  di  lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  telah  terkumpul  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif  dalam  hal  ini  adalah  suatu  analisis  yang  mengkaji  secara mendalam  data  yang  ada  kemudian  digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu  dipadukan  dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## A. Praktek Prostitusi Merupakan Kejahatan
Proses  Masalah  kejahatan  merupakan  masalah  yang  abadi.  Kejahatan  masih  ada  selama manusia mendiami  bumi  yang fana ini.  Lalu apa  yang dimaksud  dengan kejahatan?  Di pandang dari sudut hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat  diberi  pidana. Ditinjau  lebih  dalam  sampai  intinya,  suatu  kejahatan  merupakan  sebagian  dari  perbuatan  yang bertentanagn dengan kesusilaan.
Jadi  kejahatan  adalah  perbuatan  yang  anti  sosial  yang  memperoleh  tantangan  dengan  sadar dari  negara  berupa  pemberian  penderitaan  (hukuman  atau  tindakan).  Dari  segi  kriminologi, kejahatan  adalah  tiap  kelakuan  yang  bersifat  tidak  susila  dan  merugikan,  yang  menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk  mencegahnya  dan  menyatakan  penolakannya  atas  kelakuan  itu  dalam  bentuk  nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakukan tersebut.
Ketentuan  pidana  dalam  Undang  –  Undang  tidak  dapat  dikenakan  kepada  perbuatan  yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang – Undang itu diadakan (asas legalitas). Artinya, Undang – Undang tidak boleh berlaku surut (asas non retro aktif). Hal ini dikenal dengan asas nullum  dilictum  sine  praevia  lega  poenali (peristiwa  pidana  tidak  aka  ada,  jika  ketentuan pidana dalam undang-undang tidak mengatur terlebih dahulu). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  menyebutkan:  “tiada  suatu  perbuatan  yang  boleh  dihukum,  melainkan atas  ketentuan  pidana  dalam  undang  –  undang,  yang  ada  terdahulu  dari  perbuatan  itu”.  Adanya kejahatan  yang  menurut  kriminologi  merupakan  suatu  kejahatan  tetapi  tidak  merupakan  kejahatan dalam  pandangan  KUHP.  Kejahatan  yang  menurut  kriminologi  tetapi  tidak  termasuk  dipidana, seperti  melacur  atau  prostitusi.  Dikarenakan  melacur  atau  prostitusi  merupakan  suatu  kejahatan menurut kriminologi tetapi tidak ada rumusannya di dalam KUHP. Sebaliknya, ada kejahatan yang menurut  pandangan  hukum  diberi  pidana  tetapi  tidak  dirasakan  masyarakat  sebagai  kejahatan, seperti  mencuri  pisang  pada  waktu  kelaparan,  bukan  merupakan  kejahatan  menurut  pandangan masyarakat tetapi  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  362 KUHP tentang pencurian.
Para pelaku praktek prostitusi khusunya  yang berkedok bisnis panti pijat seolah – olah tidak takut  terhadap  adanya  penindakan  hukum  oleh  aparat,  maupun  adanya  reaksi  keras  dari masyarakat yang menolak adanya praktek prostitusi tersebut. Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang para pelaku pebisnis praktek prostitusi secara jelas dan tegas termuat  dalam  Pasal  506  KUHP  yaitu  yang  berbunyi:  ”barang  siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikan  sebagai  pencarian  diancam  hukuman  paling lama  satu  tahun”.  Artinya  unsur-unsur  perbuatan  seseorang  yang  melakukan  perbuatan menjalankan  bisnis  praktek  prostitusi  (mucikari/germo/mami)  secara  jelas  dan  tegas  sudah seharusnya  dapat  terjaring  delik  pidana  sebagai  mana  Pasal  506  KUHP  tersebut,  namun  pada kenyataannya praktek tempat pelacuran/prostitusi tetap saja marak dan tumbuh subur terutama di kota Merauke. Pelacuran bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka
tidak ada satu  pasal  pun  yang mengatur secara khusus,  sehingga  secara kriminologis sulit untuk mengatakan  bahwa  pelacuran  itu  seebagai  suatu  kejahatan,  sebab  tidak  menimbulkan  korban. Begitupula  apabila  dilhat  delik-  delik  kesusilaan  dalam  kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana (Pasal  281  sampai  Pasal  303)  khususnya  Pasal  296  dan  Pasal  506  Kitab  Undang  –  Undang Hukum  Pidana (KUHP) tidak ditunjukan pada Wanita Tuna Susila. melainkan ditujukan kepada pemilik  rumah  –  rumah  bordil  yaitu  para  germo/mucikari  dan  para  calo.  para  germo  dan  calo dapat  dihukum  pidana  bila  karena  perbuatan  mereka  sudah  memenuhi  unsur  –  unsur  Pasal  296 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan  diancam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
Ini  berarti  bahwa  palacuran  apakah  dia  laki  –  laki  atau  perempuan  bukan  seorang  penjahat dalam  kualifikasi  yuridis.  akan  tetapi  hal  ini  bertentangan  dengan  sosiologi  dari  kejahatan ( Sociological Difinition of crime ) yakni, apa yang disebut dengan perbuatan jahat menurut norma  – norma  sosial  yang  masih  hidup  dalam  masyarakat,  maka  yang  tidak  dicantumkannya  perbuatan melacur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pihak Kepolisian sering menemukan kesulitan dalam menghadapi persoalan Wanita Tuna Susila.
Menerapkan  Pasal  296  KUHP  tidak  tepat,  karena  Pasal  296  hanya  ditujukan  kepada  para germo  saja,  dengan  tujuan  untuk  mekmberantas  rumah  –  rumah  bordil  atau  tempat  –  tempat pelacuran. dalam kenyataanya bahwa para pelacur bukan pemilik rumah – rumah bordil. melihat Pasal 296, 297, 506  yang dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang  berhubungan  dengan  prostitusi.  ternyata  mengenai  si  pelacur  itu  sendiri  tidak  tegas dinyatakan dalam hukum pidana.
Sedangkan sebagaimana halnya dengan wanita pelacur, tamu yang mendatangi Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam KUHP. melihat delik – delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP,  yakni  Pasal 281 sampai Pasal 303, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu  yang  datang  mengunjunginya.  bila  hal  tersebut  akan  dikenakan  pada  mereka,  tentunya dalam kasus yang sangat khusus.
Melihat pasal-pasal yang  ada, amat sukar didapatkan bukti – bukti dalam menindak para tamu yang datang ketempat – tempat pelacuran, sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh alat –  alat  negara,  hampir  –  hampir  tidak  pernah  ada  tamu  yang  mengunjungi  pelacuran  tersebut ditangkap, jika berdasarkan pasal – pasal KUHP tersebut diatas, meskipun demikian permasalahan
penegakan hukum terhadap prositusi di Kota Merauke tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda.
B. Faktor-Faktor Pendorong Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis

## 1. Faktor Ekonomi
Tanah Sebagian besar daerah asal pramu pijit  berasal  dari daerah Jawa (80%) dari daerah Makassar  13.33%  dan  Manado  6.66%.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kehidupan  mereka  yang tergolong  miskin,  pendidikan  rendah  dan  semakin  sempitnya  lapangan  pekerjaan  di  daerah asal  mereka,  sedangkan  tuntutan  dan  gaya  hidup  semakin  tinggi.  Dan  menjadi  pramu  pijat adalah sebuah pekerjaan yang cukup untuk menopang kehidupan keluarga mereka.
Berdasarkan hasil penelitian (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015) penulis di panti  pijat  wilayah  Kota  Merauke,  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  prostitusi berkedok  bisnis  ditempat  panti  pijat  Kota  Merauke  adalah  faktor  ekonomi.  Diantaranya  Sari (41  thn,  Panti  Pijat  Timung  Tiar),  Mega  (42  thn,  Panti  Pijat  Timung  Mahkota), Artha  (39 thn,  Panti  Pijat  Diva  Gama)  dan  Emy  (40  thn,  Panti  Pijat  Timung  Salsa)  bahwa  faktor ekonomilah  yang  membuat  mereka  bekerja  di  panti  pijat  ini  dan  sekaligus  memberikan pelayanan kepada pelanggannya, itu dikarenakan dari keseluruhan wanita diatas memiliki latar belakang  ekonomi  menengah  kebawah  dan  ketika  hanya  mengandalkan  penghasilan  dari statusnya  sebagai  janda  yang  bekerja  di  panti  pijat  mereka  menganggap  tidak  cukup  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari, sehingga dengan secara sadar mereka melakukan kegiatan pelacuran tersebut tanpa ada rasa paksaan dari siapa pun.

## 2. Faktor Broken Home
Faktor  broken  home  dan  yang  menjadi  sebab  mereka  bekerja  di  panti  pijat  dan memberikan pelayanan seks, ini diperkuat lagi dari hasil penelitian penulis terhadap pelaku diantaranya, Eka (32 thn, Panti Pijat Timung Mahkota), bahwa ternyata sebelum bekerja di panti pijat, Eka pernah mengalami perceraian oleh suaminya yang meninggalkan dia, bahwa menikah dengan orang lain sehingga hal tersebut yang membuat dia merasa stress, ditambah lagi  dia  berasal  dari  keluarga  yang  orang  tuanya  bercerai,  sehingga  tidak  ada  kontrol  dan kasih sayang yang mereka dapat selama ini dari orang tuanya.
Lain halnya dengan Cici (34 thn, Panti  Pijat  Timung  Tiara)  sebelum  terjun di dunia panti pijat,  sudah  mendapatkan  pasangan  hidup  (pernikahan),  namun  karena  ada  sesuatu  hal  yang membuat  mereka  cerai  dan  pernikahan  tersebut  baru  berjalan  sekitar  1  tahun,  oleh  karena
perceraian  tersebut  sehingga  dia  kehilangan  kehangatan  seorang  lelaki  di  malam  hari  dan terlebih lagi stress sehingga melakukan pelayanan pijit plus – plus.
Ini  terlihat  bahwa  status  pernikahan  pramu  pijit  93.3%  berstatus  janda,  nikah  6.66%  dan belum nikah 0% besarnya presentase status janda yang menunjukan bahwa dikarenakan tidak adanya suami  yang mempunyai tugas untuk mencari nafkah bagi istri dan anaknya, sehingga mereka  harus  mencari  uang  sendiri  dengan  cara  salah  satunya  menjadi  pramu  pijit,  karena menjadi pramu pijit sangat mudah dan tidak membutuhkan syarat – syarat apapun.

## 3. Faktor Kebutuhan Biologis
Tari  (24  thn,  Panti  Pijat  Timung  Salsa)  ketika  ditanya  alasan  bekerja  dan  melakukan praktek prostitusi (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015) member alasan ini agak mengejutkan  bahwa  melakukan  pekerjaan  ini  atas  kemauan  sendiri  tanpa  desekan  dari siapapun,  hal  ini  disebabkan  pergaulan  bebas  serta  kurangnya  pendidikan  moral  dan  agama sehingga  mudah  terpengaruh,  serta  keinginannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologisnya. Yang  lebih  ekstrim  adalah  karena  dinodai  pacarnya  dia  terjun  dip  anti  pijat  dan  melakukan pelayanan  seks  katanya  sih  “terlanjur  hancur  dari  pada  mikirin  keperawanan  mending  ambil enaknya saja”.

## 4. Faktor Lingkungan
Luluk (27 thn,  Panti  Pijat Timung Salsa)  yang secara  terang-terangan menyombongkan dirinya  bahwa  uangnya  banyak  dan  ia  juga  berhasil  dari  keluarga  yang  berekonomi menengah  keatas,  namun  motif  Luluk  bekerja  di  Panti  Pijat  karena  awal  mulanya  ia  diajak oleh  teman  satu  kostnya,  dengan  bekerja  ditempat  itu  ia  mendapatkan  kebebasan  dan kesenangan ketika mampu memuaskan pelanggannya.
Berbeda  halnya  dengan  Winda  (31  thn,  Panti  Pijat  Timung  Mahkota)  motif  Winda bekerja di  Panti Pijat  karena ikut  – ikutan dengan teman sekampungnya.  Mengenai bayaran (uang),  Winda  tidak  pernah  mempermasalahkan,  hal  ini  karena  dia  melakukannya  hanya sebatas kesenangan semata dan dia lakukan dengan rasa enjoy, alias suka-suka.
Begitu pula dengan Lusi (40 thn, Panti Pijat Timung Mahkota) yang sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun alasan dia bekerja di panti pijat karena ia diajak oleh tetangga rumahnya  yang sudah lama bekerja di tempat panti pijat tersebut. (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015).

## C. Upaya Untuk Menanggulangi Terjadinya Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijit
Upaya  penanggulangan  untuk  mengatasi  praktek  prostitusi  di  tempat  panti  pijat  di  Kota Merauke  telah  diupayakan  dan  dilakukan  usaha-usaha  yaitu,  usaha  yang  bersifat  prefeventif  dan bersifat represif.
1. Usaha  yang  bersifat preventif.  Usaha  yang  berifat  preventif  diwujudkan  dalam kegiatan  –  kegiatan  untuk  mencegah  terjadinya  praktek  prostitusi.  Usaha  ini antara lain berupa:
a. Intesifikasi  pemberian  pendidikan  keagamaan  dan  kerohanian,  untuk  memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
b. Pembentukan  perundang  –  undangan  mengenai  larangan  atau  pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
c. Menciptakan  lapangan  kerja  bagi  kaum  wanita,  serta  mendapatkan  upah  yang  cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
d. Penyelenggaraan pendidikan seks dan  pemahaman nilai  perkawinan dalam kehidupan keluarga.
e. Pembentukan  badan  atau  tim  koordinasi  dari  semua  usaha  penanggulangan  praktek prostitusi.
f. Meningkatkan  kesejahteraan  rakyat pada umumnya.
Usaha  yang  bersifat  preventif  biasanya  diwujudkan  dalam  bentuk  dan  tindakan  –  tindakan pencegahan  yang  bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya  praktik  prostitusi.  Tindakan  yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten  Merauke  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Infeksi Menular  Seksual, Human  Immunodeficiency  Virus dan Acquired  Immuno  Deficiency  Syndrome . Perilaku seksual berisiko telah diatur  dalam  Pasal  5  Perda  No.  3  Tahun
2013,  dimana  perilaku  seksual  berisiko  menularkan  IMS,  HIV  dan  AIDS  kepada:  pekerja seks; pramuria; pramu pijit; mucikari; pengelola bar, diskotik, klub malam, panti pijat dan orang yang  berganti-ganti  pasangan  seksual.  Ini  berarti  menandakan  Pemerintah  Daerah  Merauke sudah  mengetahui  bahwa  perilaku  seksual  sudah  terjadi  di  panti  pijat  yang  dapat  menularkan penyakit IMS, HIV dan AIDS sehingga perlu adanya pencegahan dari sedini mungkin.
Oleh  karena  itu  maka  setiap  pramu pijit  menurut  Pasal  7  Perda  No.  3  Tahun 2013, harus menunjukan surat keterangan sehat dari daerah asal; menunjukan identitas diri daerah asal; melayani pengunjung  sesuai  dengan  izin  kerja;  tidak  melakukan  hubungan  seks  di  tempat kerja;  memeriksa
diri sekurang-kurangnya  satu kali dalam satu bulan pada Pusat Kesehatan Reproduksi dan berhenti sebagai pramu pijit setelah diketahui terinfeksi HIV.
Berdasarkan  Pasal  9  Perda  No.  3  Tahun  2013,  pengelola  panti  pijat  wajib:  melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi terhadap pramu pijit yang pertama kali tiba di Daerah Merauke; melaporkan setiap pramu pijit kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin; mengembalikan pramu pijit yang berasal dari luar daerah ke daerah asal saat pemeriksaan awal kedatangan terinfeksi HIV  dengan  beban biaya dari pengelola; menyampaikan data dan informasi secara berkala tentang jumlah dan perkembangan pramu pijit kepada pemerintah daerah; mengatur dan memastikan pramu pijit tidak  melakukan  hubungan  seksual  dengan tamu selama jam kerja; mengatur dan memastikan pramu  pijti  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  izin  kerja;  memberikan  pembinaan  secara  terus menerus  kepada  pramu  pijit  mengenai  pekerjaan  yang  dilakukannya  dan  menyediakan  dan menyampaikan  informasi  tertulis  yang  diterbitkan  oleh  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Kabupaten Merauke kepada setiap orang yang berada di tempat pengelola.
Pengelola  panti  pijat  harus  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja,  Dinas Kesehatan,  Dinas  Parawisata  dan  Kebudayaan,  KPAK,  Satuan  Polisi  Pamung  Praja,  Kepolisian dan  Kejaksaan.  Akan  tetapi  selama  ini  pengelola  panti  pijat  hanya  baru  berkoordinasi  dengan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Kepolisian.
Sedang  usaha  yang  bersifat  represif  dimaksudkan  sebagai  kegiatan  untuk  menekan  atau menghapuskan.
2. Usaha represif antara lain berupa:
a. Melakukan  pengecekan  terhadap  usaha  panti  pijat  tersebut  yang  bekerja  sama dengan pihak yang terkait.
b. Memberikan  teguran  keras  terhadap  para  pelaku  usaha  panti  piat  yang  tidak mematuhi standarisasi pembangunan panti pijat.
c. Melakukan  penggerebekan.  Hal  ini  terbukti  dalam  kurung  waktu  beberapa  tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek prostitusi.
d. Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha panti pijat. Menurut  Perda No.  3  Tahun  2013,
Bupati  dapat  mengambil  tindakan  administratif  terhadap  pramu  pijit  dan  panti  pijat  yang menyalahgunakan izin kerja dan izin tempat usaha dan keramaian bila terdapat IMS, HIV dan AIDS pada  pramu  pijit.  Bupati  juga  dapat  mengambil  tindakan  administratif  terhadap  pengelola  tempat
terjadinya transaksi seksual yang menyalagunakan izin tempat. Tindakan administratif dapat berupa peringatan secara tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap.
Selain sanksi administrasi terdapat pula sanksi pidana dalam Perda No. 3 Tahun 2013, dimana setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  7  dan  9  yang  berkaitan  dengan  pramu  pijit  dan pengelola  panti  pijat  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  enam  bulan  atau  denda  paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dengan adanya sanksi adimisitrasi dan pidana baik dalam bentuk kurungan dan denda, ini akan memberikan  rasa  efek  jera  terhadap  pengelola  panti  pijat  dan  pramu  pijit,  sehingga  ketika  ingin melakukan praktek prostitusi maka mereka akan berfikir dua kali.
Didalam KUHP sendiri pasal yang mengenai penanggulangan praktek prostitusi adalah Pasal 269 KUHP dan 506 KUHP. Pasal 296 KUHP berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh  orang lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak lima belas ribu rupiah.”
Pasal  ini  untuk  memberantas  orang  –  orang  yang  mengadakan  rumah  bordil  atau  tempat  – tempat  pelacuran.  misalnya  orang  yang  menyediakan  rumah  atau  kamarnya  kepada  perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya).  Biasanya untuk itu disediakan  pula  tempat  tidur.  Supaya  dapat  dihukum  berdasarkan  pasal  ini,  harus  dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Dan Pasal 506 KUHP yang berbunyi “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul  seorang  wanita  dan  menjadikannya  sebagai  pelacur,  diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  satu tahun” Kitab Undang – Undang HukumPidana (KUHP).
Yang  dilarang  dalam  KUHP  adalah  mengeksploitir  seksualitas  orang  lainbaik  sebagai “pencaharian  ataupun  kebiasaan”  (Pasal  296  KUHP)  atau  „menarik  keuntungan‟  dari  pelayanan seks  (komersial)  seorang  perempuan  dengan  praktek  germo  (Pasal  506  KUHP).  Pasal  –  pasal tersebut  dalam  KUHP  hanya  melarang  mereka  yang  membantu  dan  menyediakan  pelayanan  seks secara  illegal,  artinya  larangan  hanya  diberikan  untuk  mucikari  atau  germo,  sedangkan  pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.
Meskipun  demikian  hukum  pidana  tetap  merupakan  dasar  dari  peraturan  –  peraturan  dalam industri  seks  di  Indonesia.  Karena  larangan  pemberikan  elayanan  seksual  khususnya  terhadap
praktek-  praktek  prostitusi  tidak  ada  dalam  hukum  negara,  maka  peraturan dalam industri  seks  ini cenderung  didasarkan  pada  peraturan  –  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah,  baik  pada tingkat  provinsi,  kabupaten  dan  kecamatan,  dengan  mempertimbangkan  reaksi,  aksi  dan  tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.
Oleh karena itu hak lahir melalui proses intensitas hubungan antara manusia dengan tanah tidak dari keputusan pejabat. Dalam filosofi adat, hak dipahamkan sebagai  suatu  yang relatif  dan  mudah berubah  sesuai  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat,  sehingga  hak  sesuatu  yang  tidak mutlak.
Dalam masyarakat adat Merauke yang masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat, kepala adat sebagai  pimpinan  dari  suatu  marga  yang  ada  di  kabupaten  Merauke  mempunyai  peranan  yang sangat penting dalam  pelaksanaan aturan  – aturan pelepasan tanah  adat  yang ada pada  masyarakat Merauke.
Adapun aktivitas kepala adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :
1. Tindakan  mengenai  urusan  tanah  berhubung  dengan  adanya  pertalianerat  antara  tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelesaian  hukum  sebagai  usaha  untuk  mencegah  adanya  pelanggaran  hokum ( Preventieve Rechtzorg) supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Menyelenggarakan  hukum  sebagai  pembetulan  hukum  setelah  hukum  itu  dilanggar ( Repseive Reshtszorg ).
a. Pendaftaran dengan Alas Hak Surat pelepasan adat merupakan pendaftaran pertama kali sebagai permohonan baru atau pemohon.
b. Informasi  pengembalian  batas  atas  laporan  masyarakat  dan  para  pihak  untuk mengembalikan  batas  tanah  yang  sebenarnya  sesuai  data  tanah  yang  sebenarnya sesuai data fisik dan data yuridis.
c. Pemeriksaan  data  dilakukan  dalam  hal  adanya  Akta  jual  beli,  Balik  Nama,  Hak Tanggungan, Roya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  banyaknya  proses  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  sengketa tanah  masalah  pengembalian  batas,  transaksi  jual  beli  tanah,  sehingga  pentingnya  pendaftaran tanah  sesuai  proses  mekanisme  pendaftaran  tanah  yang  benar  dan  sesuai  hukum  adat  dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Persyaratan  proses  pendaftaran  tanah  tergantung  pada  status  hak  tanah  yang  akan  didaftarkan tersebut, sudah bersertifikat atau belum serta cara perolehan haknya. Pendaftaran hak ulayat didasari
dengan  pelepasan  tanah  ulayat.  Dalam  peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  kegiatan pendaftaran  tanah  meliputi  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yaitu  pengumpulan  data pengolahan  data  fisik,  pembuktian  hak  dan  pembukuannya,  penerbitan  sertipikat,  penyajian  data fisik  dan  data  yuridis,  penyimpanan  daftar  umum  dan  dokumen.  Sedangkan  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  meliputi  pendaftaran  peralihan  dan  pembebanan  hak  dan  perubahan  data pendaftaran  tanah.  Pengolahan  kegiatan  data  pendaftaran  tanah  dan  informasi  merupakan  faktor yang  sangat  strategis  dalam  pemberian  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak atas tanah termasuk pemeliharaannya.
Penetapan  /pengakuan  dan  penegasan  oleh  pejabat  Tata  Usaha  Negara  terhadap  permohonan baru Tanah Hak Ulayat berdasarkan ketentuan hukum adat dan perundang- undangan  yang berlaku. Menurut Indroharto, “istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi  bukan  kepada bentuk yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Keputusan  itu  memang  diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan  tertulis  bukanlah formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan  sebagainya.  Pernyataan  tertulis  itu  diharuskan  untuk  kemudahkan  segi  pembuktian. (Indroharto,hal 161)
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  Pasal  19  ayat  (1)  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok  Agraria (UUPA) menyebutkan  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  – ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah”.
Melihat kondisi dari kedua sistem publikasi yang dikenal dalam pendaftaran tanah itu timbul pertanyaan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  seperti  apa  yang  diberikan  dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Sejak PP.  No.  10  Tahun  1961  maupun  PP.  No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah di Indonesia memakai sistem pendaftaran hak  yang ditandai dengan memakai buku  tanah.  Sistem  pendaftaran  hak  biasanya  menganut  sistem  publikasi  positif,  tetapi  dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia negara tidak menjamin secara mutlak bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah benar.
Agar jual beli dengan pelepasan adat sah jika pendaftaran tanah seperti diuraikan diatas dikenal dengan  istilah  Recht  Kadaster  yang  diselenggarakan  dengan  tujuan  menjamin  kepastian  dan perlindungan hukum kepada mereka yang tercantum namanya dalam buku tanah sebagai pemegang hak  dengan  diterbitkannya  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  merupakan  salinan  dari  buku  tanah  dan surat  ukur  yang  dijahit menjadi  satu.  Ini  berarti  hal  –  hal  yang  diterangkan  dalam  buku  tanah  dan
surat  ukur  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  pendaftaran  tanah  sangat  dibutuhkan dalam setiap tahan pengolahan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengendalian.
Melihat  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA,  perlu  diberikan  batasan,  jaminan  kepastian  dan perlindungan seperti apa yang diberikan pemerintah kepada mereka yang tercantum namanya dalam sertipikat  sebagai  pemilik  tanah,  dan  jaminan  itu  benar-benar  diterima  oleh  masyarakat  dan lembaga peradilan sebagai jaminan yang diberikan oleh hukum.
Kegiatan pendaftaran tanah pada awal pembentukannya bisa merupakan kegiatan disamping untuk  kepentingan legal  Cadastre yaitu  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh negara/pemerintah  secara  terus  menerus dan  teratur,  berupa  pengumpulan  keterangan  atau  data tertentu,  pengolahan,  penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam  rangka memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  termasuk  penerbitan  tanda buktinya  dan  pemeliharaannya  juga  bisa  dipergunakan  untuk  kepentingan fiscal  cadastre yaitu kegiatannya  sama  dan  menyelenggarakan  juga  pemerintah,  tetapi  bukan  Badan  Pertanahan Nasional,  bagi  kepentingan  rakyat,  melainkan  bagi  kepentingan  negara  sendiri,  yaitu  untuk kepentingan pemungutan pajak tanah.
Pelepasan  tanah  adat  sebagai  syarat  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  dimana  proses pendaftaran  tanah  kantor  pertanahan  kabupaten  Merauke  terhadap  jual  beli  Hak  ulayat mendasarkan pada surat pelepasan adat sebagai alas hak bukti kepemilikan tanah. Pelepasan adat sebagai syarat mendapatkan penegasan hak / pengakuan hak dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah.  Perbuatan  hukum  jual  beli  tanah  berdasarkan  sistem  hukum  adat  sangatlah  berbeda dengan hukum  barat secara umum pelaksanaan Jual beli dengan pelepasan adat  yang seringkali terjadi  di  masyarakat  adat  Merauke  dilakukan  secara  adat,  yang  ternyata  telah  memenuhi beberapa asas yakni :
a. Dilakukan  atas  dasar  kesepakatan kedua  belah pihak sehingga memenuhi Asas konsensual yaitu persetujuan/ persesuaian dari si pembeli mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan, waktu  pembayaran,  sedangkan  dari  penjual  mengenai  luas  tanah,  letak  lokasi,  batas-batas, aman  dari  sengketa.  Apabila  kesepakatan  tersebut  telah  dipenuhi,  biasanya  dilanjutkan dengan  musyawarah  adat  dan  panjer  sebagai  tanda  jadi.  Perbuatan  jual  beli  secara  adat seperti tersebut diatas jarang ditemukan dalam sistem hukum barat.
b. Reel  Contract ialah  perjanjian  yang  nyata  yaitu  suatu  perbuatan  tunai  yang  dapat  dilihat, namun  tidak  jarang  pembayaran  dilakukan  dengan  panjer,  biasanya  panjer  tersebut  tidak mengikat,  sehubungan  pada  saat  diberikan  panjer telah  terjadi  perjanjian,  maka  bila  terjadi
wanprestasi  yang  dilakukan  calon  pembeli  panjer  tersebut  akan  hilang,  sedangkan wanprestasi  yang  dilakukan  calon  penjual,  maka  ia  harus  mengembalikan  lagi  uang  panjer dimaksud, biasanya dua kallipat.
c. Terang  tidak  gelap,  yaitu  perbuatan  jual  beli  yang  dilakukan  harus  ada  saksi  baik  orang- orang  tua  /  tokoh  masyarakat,  Tetangga  batas  maupun  kepala  desa,  Kepala  Distrik  yang dikuatkan kepala adat Ondoafi dengan surat pelepasan adat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian  hukum,  sehingga perbuatan jual beli tersebut menjadi terang, karena diketahui para tokoh adat dan dari pihak pemerintah.
Berdasarkan  aturan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  yang  seharusnya  dijalankan, didalam  prakteknya  terkadang  melenceng  dari  aturan  yang  telah  disepakati  oleh  tokoh-  tokoh adat  yang ada, perihal batas-batas kepemilikan hak  atas tanah  yang akan diproses pelepasannya terkadang  tidak  mendapat  kejelasan  sehingga  kepastian  hukum  yang  diberikan  kepada  calon pembeli sangatlah lemah, dan menjadikan sengketa dikemudian hari.
Adapun syarat pendaftaran Tanah pertama kali terhadap pemohon hak baru dari tanah Hak ulayat sebagai berikut :
a. Surat keterangan pelepasan adat.
b. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon.
c. Akta jual beli dari PPAT.
d. Foto copy KTP pemohon yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
e. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan tentang penguasaan dan perihal selalu yuridis tanah belum bersertipikat.
f. Penelitian  dari  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  mengenai  Batasb  atas  tanah  dan penetapan batas tanah.
g. Berita acara pengesahan pengumuman. h.  Data fisik dan data yuridis.
h. Peta bidang tanah.
i. Kwintansi jual beli tanah hak ulayat.
j. Kwintansi biaya pendaftaran tanah sesuai surat perintah setor  (SPS) kepada kas negara.
Proses  penyelesaian  hukum  terhadap  sengketa  tanah  hak  ulayat  yang  sudah  didaftarkan  dan telah  terbit  sertifikatnya  yaitu  dilakukan  melalui  mediasi  yang  diadakan  dikantor  pertanahan.  Jika tidak mencapai suatu keputusan  maka akan ditempuh jalur hukum atau litigasi untuk mendapatkan suatu kepastian hukum (kepala badan pertanahan nasional, wawancara tanggal 25 mei 2016).
Selain itu untuk menghindari terjadinya doubel sertifikat atas tanah yang  sama maka hal utama yang harus dilakukan yaitu dengan mempunyai denah awal dari tanah dimaksud disamping itu surat pelepasan  yang  asli  dari  tujuh  marga  dengan  tanda  tangan  basah  dan  asli,  sehingga  proses pengecekan lebih mudah  dan  pasti  (Alo Dumatubun, wawancara 24 mei 2016).
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian hukum terhadap sengketa tanah hak ulayat yang  sudah  didaftarkan  dan  telah  terbit  sertifikatnya  maka  akan  diselesaikan  melalui  mediasi yang dilakukan di kantor badan Pertanahan Nasional dan Ketua Bedan Pertanahan nasional yang akan  menjadi  mediator  atau  seseorang  yang  ditunjuk  untuk  memfasilitasi  proses  mediasi tersebut. Jika tidak mendapatkan suatu keputusan maka akan dilanjutkan ke proses hukum.

## KESIMPULAN
Jika  Dari  segi  kriminologi,  kejahatan  adalah  tiap  kelakuan  yang  bersifat  tidak  susila  dan merugikan,  yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga  praktek  prostitusi  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  moral/kesusilaan  dan  melawan hukum.  Akan  tetapi  praktek  prostitusi  yang  merupakan  suatu  kejahatan  tetapi  tidak  merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP.
Faktor – faktor  yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang  berasal  dari  dalam  diri  individu  seperti  faktor  biologis  yang  bersifat  negatif  karena kurangnya  keimanan  atau  keagamaan.  Dan  juga  faktor  di  luar  individu  seperti  faktor  ekonomi, broken home dan lingkungan yang menyebakan terjadinya praktek prostitusi.
Usaha  –  usaha  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  prostitusi  berkedok  bisnis panti  pijat  adalah  dengan  cara  preventif  yaitu  menitik  beratkan  pada  pencegahan  dengan  cara melakukan tindakan – tindakan yang salah satunya adalah pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2013  Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Infeksi  Menular  Seksual, Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome . Usaha secara represif yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dan hal ini tentu saja melibatkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Ketenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Parawisata dan Kebudayaan, KPAK, Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abussalam. 2007, Kriminologi , Jakarta: Restu Agung
Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi . Makassar: Pustaka Refleksi
Anwar, Yesmil dan Andang. 2010 . Kriminologi . Bandung: Refleksi Aditama
Kartono, Kartini. 2005. Patologi Sosial . Jakarta: PT. Grafindo Persada
Soekanto,  Soerjono.  1990. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Rajawali  Pers:  Jakarta  Sudarto.  1981. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: PT. Alumni
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2008, Kriminologi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Weny Kusumastuti. 2009. Dinamika Kognisi Sosial Pada Pelacur Terhadap Penyakit Menular Seksual Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi  Vol.  11,  No.  2,  Nopember 2009