## KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh:
Muhammad Jufri & Ahmad Dahlan Universitas Ibrahimy Situbondo m.jufritujuhtiga@gmail.com
Abstract:
There is a difference of opinion related to the non-muslim skill of being a leader. Differences are: The first is not allowed, the second may be in the realm of the executive only, and also the third may be conditional. For  Muslims  chosen  non  Muslim  as  the  leader  of  the  law  is  the  same with non-Muslim law becomes the leader.
Key Words: Pemimpin non-Muslim, Indonesia, Hukum Islam .

## A. Pendahuluan
Manusia  sebagai  khalifah  dimuka  bumi  ini  merupakan penganugrahan  pemberian  kekuasaan  dari  Allah.  Ada  2  kekuasaan  yang diberikan  Allah  kepada  manusia,  kekuasaan  umum  yaitu  memakmurkan kehidupan  dimuka  bumi,  dan  kekuasaan  khusus  yaitu  kekuasaan  untuk sebagai  pemerintah  disuatu  negara.  Kekuasaan  kenegaraan  ini  dapat diberikan  kepada  sebuah  negara  ataupun  individu-  individu  tertentu. 1 Kekuasaan  yang  diberikan  oleh  negara  berarti  manusia  terbebas  dari kedzaliman,  kebudakan,  berdaulat  dan  mampu  melindungi  kepentingan- kepentingan  umat.  Kekuasaan  yang  diberikan  kepada  individu-  individu yaitu  pemerintah  sebuah  negara.  Pemerintah    atau  pemimpin  sebuah negara itu biasa dikenal dengan khalifah, Imam, peresiden dan lainnya.
Mengangkat  sebuah  pemimpin  merupakan  kewajiban  kifayah bahkan  bila  hanya  ada  satu  orang  saja  yang  layak  untuk  dijadikan pemimpin  maka  bagi  dia  wajib  ain  untuk  menjadi  pemimpin. 2 Menurut Mujar  Ibnu  Syarif,  mengangkat  sebuah  pemimpin  merupakan  perkara
1 Abdul  Qadir  Audah, al-  Mal  wal  Hukmi  fi  al-Islam (Bairut:  Mansyurat  al-Ashar, 1971), hlm.  72.
2 Abu  Yahya  Muhyiddin  Syarif  an-Nawawy, raudah  at-Thalibin  wa  Umdah  al- Muftiin (bairut: al-Maktabah al-Islamy, 1991), jilid 10, hlm.  44.
yang  urgen,  karena  tidak  mungkin  dalam  sebuah  negara  tanpa  adanya pemimpin yang akan melindungi dan mengatur negara tersebut. 3
Keberadaan  kepala  negara  bukan  hanya  untuk  melindungi  rakyat saja  akan  tetapi  untuk  terjaminnya  segala  perintah  dan  hukum  Allah. Karena dengan itu ibnu taimiyah mengatakan bahwa “ empat puluh tahun negara yang dipimpin oleh orang yang dzalim lebih baik dari pada negara yang satu malam saja tanpa kepala negara. 4
Penegasan  dalam  mengangkat  sebuah  pemimpin  didukung  oleh dalil seperti hadits berikut:
َ ح ا ن  ثَّد َ َمِتا ح َ َمنْب َ َ ليِعا ْسِْإ َ َ لا ق َ: َِن ر  بْخ أ َ َمدَّم ممُ َ َمنْب َ َ ن  لَْج ع َ َ, َْن ع َ َ عِفا ن َ َ لْو م َ َِنْبا َ ، ر ممع َ َْن ع َ َِب أ َ َ ة م ل س َ َِنْب َ َِدْب ع َ َِن ْحَّْرلا َ َْن ع َ َِب أ َ َ ديِع س َ َ يِرْدمْلْا َ ََّن أ َ ََِّبَّنلا َ ىَّل ص َ َمهَّللا َ َِهْي ل ع َ َ مَّل س و َ َ لا ق َ"َ: َ ذِإا َ َ نا ك َ َ ة ث  لَ ث َ َِف َ ، ر ف س َ اومر م ؤم يْل  ف َ َْممه د ح أ َ َ" َ لا ق َ َ عِفا ن َ: َمتْلمق  ف َ َِب ِلِ َ َ ة م ل س َ: َ تْن أ ف َ ا نميرِم أ 5
“ jika  ada  tiga  orang  hendak  bepergian  maka  hendaknya  salah  satunya dijadikan pemimpin.” (HR.Abu Daud) Adapun tata cara pengangkatan pemimpin dalam islam ada 2 cara yaitu: Pertama , dipilih oleh ahlu al-halli wa al-aqdi. Orang yang diberikan kepercayaan  untuk  memilih  tersebut  haruslah  orang  yang  adil,  memiliki wawasan  yang  bisa  menetukan  siapakah  orang  yang  berhak  untuk menjadi  pemimpin  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  dari  pada pemimpin  tersebut,  dan  memiliki  pandangan  dan  hikmah  yang  bisa menentukan  siapakah  yang  lebih  pantas  dan  lebih  mengetahui  untuk dijadikan  pemimpin  dan  mengurus  rakyat.  Model  ini  sebagaimana  yang dilakukan  sahabat  ketika  hendak  memilih  khalifah  setelah  wafatnya Rosulullah SAW. Kedua, penunjukan dari imam sebelumnya. 6
Indonesia  merupakan  negara  yang  sudah  melakukan  kewajiban kifayah tersebut karena diIndonesia semenjak dinyatakan merdeka sudah ada pemimpinnya masing-masing dari tingkat paling tinggi yaitu presiden sampai  tingkatan  terendah  yang  ada  di  desa  yaitu  kepala  desa.  Pertama kali Indonesia mengadakan pemilu yaitu pada tanggal 29 september 1955. Pemilu  ini  diikuti  oleh  banyak  partai  dengan  aneka  ragam  partai  politik. Ada  29  partai  politik  yang  ikut  dalam  pemilu  ini.  Selain  itu,  terdapat  46
3 Mujar  Ibnu  Syarif, Doktrin  dan  Pemikiran  Politik  Islam (Bandung:  Erlangga, 2008), hlm. 97.
4 Ibnu Taimiyyah, as-Syiyasyah as-Syar’iyyah Islah ar-Ra’yi wa ar-Arraiyyah (riyadh: Maktabah salafiyyah wa Maktabatuha, 1964), hlm. 91.
5 Abu Daud, Sunan Abi Daud (lebanon: Darul Kutub, 1996), jilid II, hlm. 241.
6 Al-Mawardi, “al-Ahkam al-Sulthaniyyah” (Mesir: Musthafa, 1973), hlm. 6.
kelompok  organisasi,  59  orang  mewakili  perorangan  dan  34  kelompok kumpulan.  Semuanya  memperebutkan  257  kursi  dari  15  daerah pemilihan. 7 Pemilihan  pemimpin  di  Indonesia  harus  diusung  oleh  partai politik.  Namun  akhir-akhir  ini  sangat  memanas  tentang  perbincangan pemimpin  non  muslim  diIndonesia,  entah  itu  untuk  kepentingan  politik ataukah  bukan.  Secara  fakta  dari  dulu  Indonesia  memang  pernah  ada pemimpin yang non muslim terbukti pada tabel berikut:
Data Gubernur Non Muslim di Indonesia Tahun 2013 8 N0 Nama Jabatan didaerah Agama 1 Frans Lebu Raya Gubernur di NTT Kristen katolik 2 Cornelis Gubernur di kalimantan barat Kristen katolik 3 Agustinus Teras Narang Gubernur di kalimantan tengah Kristen protestan 4 Sinyo Harry Sarundajang Gubernur di sulawesi utara Kristen 5 Karel Albert Ralahalu Gubernur di maluku Kristen 6 Abraham Octavianus Atururi Gubernur di papua barat Kristen katolik B. Asas- asas pemilu di Indonesia
Dalam budaya demokrasi, cara pemilihan pemimpin adalah melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan pemilihan umum diatur dalam UU. No.12 Tahun 2003. Adapun ketentuan tersebut diantaranya: 9
1. Langsung. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya  secara  langsung  sesuai  dengan  kehendak  hati  nuraninya tanpa perantara.
2. Umum. Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratn sesuai dengan UU ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum  mengandung  makna  yang  menjamin  kesempatan  yang  berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan
7 Thabrani  Shabirin, Mengantar  Bangsa  Menuju  Demokrasi (Jakarta:  KPU-LPSI, 2000), hlm. 24.
8 https://www.nahimunkar.com/daftar-nama-gubernur-kristen-di-Indonesia- 2013-dan-diusung-oleh-    partai//20-05-2017/10:00 Wib
9 Rizkiyansyah,  Ferry  Kurnia,  , Mengawali  Pemilu  Menatap  Demokrasi  (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004) . ( Bandung: Idea Publishing, 2007), hlm. 24.
suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  kedaerahan,  pekerjaan  dan status sosial.
3. Bebas.  Setiap  warga  negara  yang  berhak  memilih  bebas  menentukan pilihannya  tanpa  tekanan  dan  paksan  dari  siapapun.  Didalam melaksanakan  haknya  setiap  warga  negara  dijamin  keamanannya sehingga  dapat  memilih  sesuai  dengan  kehendak  hati  nurani  dan pertimbangannya.
4. Rahasia.  Dalam  memberikan  suaranya,  pemilih  dijamin  bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur.  Dalam  penyelenggaraan  pemilu,  aparat  pemerintah,  peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang  terkait  harus  bersikap  dan  bertindak  jujur  sesuai  dengan peraturan UU.
6. Adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat  perlakuan  yang  sama,  serta  bebas  dari  kecurangan  pihak manapun.  Jadi,  ada  tambahan  dalam  asas  demokrasi  dalam  pemilu Tahum 2004 bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu asas jujur dan adil.
Secara  prinsip,  tambahan  asas  tersebut  dalam  produk  yuridis memiliki konsekuensi hukum, yaitu harus ditegakkan dengan memberikan sanksi  bagi  pelanggarnya.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kesadaran  baru rakyat bahwa pemilu yang baik haruslah dilandasi oleh prinsip kejujuran dan  keadilan  sehingga  dapat  diperoleh  sistem  perwakilan  yang representatif.

## C. Gambaran Umum Negara Demokrasi
1. Pengertian dan Dasar-Dasar Negara Demokrasi
Negara  merupakan  bentuk  wilayah  kedaulatan  yang  berisi kumpulan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Secara konseptual setiap  negara  memiliki  ciri  khas  dan  model  pemerintahannya  sendiri- sendiri,  tergantung  bagaimana  konteks  dan  tuntutan  masyarakat  yang membentuk  dan  mewarnai  corak  pemerintahan  negara  tersebut. Demokrasi  secara  etimologi  berasal  dari  dua  gabungan  kata  Yunani, yakni demos (rakyat)  dan kratos (pemerintah)  atau  dalam  bahasa ringkasnya ‘pemerintahan oleh rakyat’. Kiranya Athena, salah satu kota di Yunani, tempat pertama tercetusnya ide sistem politik demokrasi. Adalah Plato  (428-374  SM)  yang  kemudian  mengusulkan  terbentuknya pemerintahan  yang  dikemudikan  oleh  orang  bijak.  Ia  cemas  jika
mengamalkan  arti  demokrasi  dalam  artian  ‘pemerintahan  oleh  rakyat’ akan  meledak  anarki.  Aristoteles  (384-322  SM)  muridnya  kemudian mengembangkan  pendapat  Plato  yang  tetap  memberikan  ruang  bagi pendapat  rakyat.  Dan  Aristoteles  pulalah  yang  kemudian,  berusaha mengkombinasikan  antara  sistem  pemerintahan  monarki  dengan demokrasi. 10 Karena  menurutnya  pemerintahan  yang  merupakan gabungan  antara  demokrasi  dan  monarki  adalah  pemerintahan  yang ideal. 11 Sementara Emha Ainun Najib menggambar negara demokrasi bak perawan sebagaimana perkataannya: “Demokrasi itu bak “perawan”, yang merdeka  dan  memerdekakan.  Memiliki  watak  ‘mempersilahkan’,  tidak punya konsep menolak, menyingkirkan, atau membuang. Semua makhluk penghuni  kehidupan  berhak  hidup  bersama  si  perawan,  bahkan  berhak memperkosanya:  yang  melarang  memperkosa  bukan  si  perawan  itu sendiri, melainkan “sahabat”-nya yang bernama moral dan hukum”. 12
Adapun  dasar-dasar  dari  dari  pada  Negara  Demokrasi  adalah pertama, sumber  kekuasaan  secara  keseluruhan  adalah  rakyat,  artinya kekuasaan  tertinggi  adalah  rakyat  sementara  para  pejabat  pemerintahan merupakan  wakil  dari  pada  rakyat.  Sehingga  yang  harus  diperhatikan pejabat  didalam  bertindak  adalah  kemaslahatan  untuk  rakyat  secara umum,  sebagaimana  ketentuan  dalam  bab  wakalah  bahwa  wakil  harus melakukan  apa-apa  yang  dikehendaki  orang  yang  mewakilkan  dan bernilai  maslahat  baginya.  Apabila  tindakan  wakil  tidak  sesuai  dengan ketetntuan tersebut wakil berhak memecatnya dalam artian mengkudeta dan apa-apa yang dilakukan menjadi batal. Kedua, semua orang memiliki kebebasan  untuk  berfikir,  berbicara  menyampainya  inspirasinya, bertindak sesuai kehendaknya senyampang tidak melanggar hukum yang telah  berlaku,  dan  beraqidah  sesuai  keyakinan  masing-masing  dari  pada ajaran yang rakyat yakini. Ketiga, penyamarataan terhadap semua rakyat tanpa membedakan ras, agama, miskin, kaya, dan status sosialnya. Artinya didalam hukum mereka semua sama. Keempat, menjaga harga diri rakyat dan kemulyaanya. 13
2. Persamaan antara Negara Islam dan Negara Demokrasi
10 Eko Prasetyo, “Demokrasi Tidak Untuk Rakyat” (Yogyakarata: Resist Book, 2005), hlm. 19. 11 Aristoteles, “Politik (La Politika)” (Jakarta:Visimedia, 2007), vii.
12 Emha  Ainun  Najib, “Demokrasi  La  Raiba  Fih” (Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas, 2009), hlm. 50.
13 Muhammad  Zakariyya  an-Nadaf,  “ al-Akhlak  al-Siyasiyyah  li  al-Daulah  al- Islamiyyah” ( Damaskus: Dar al-Qalam, 2006 ), hlm. 436.

## “Kepemimpinan Non Muslim”
Negara  Islam  dan  Negara  Demokrasi  memiliki  parbedaan  dan persamaan  sehingga  ada  yang  menganggap  negara  Demokrasi  itu  sama dengan  Negara  Islam.  Disamping  ada  yang  menggap  sama  juga  ada  yang menggap bahwa negara Demokrasi berbeda dengan Negara Islam dengan alasan  dasar-dasar  dari  pada  Negara  Demokrasi  itu  menyimpang  dari dasar-dasar  dari  pada  Negara  Islam.  Ini  hanya  memperhatikan  dari sebagian hakikatnya saja, sementara ketika diperhatikan dari hakikat yang sempurna  maka  antara  Negara  Islam  dan  Negara  Demokrasi  ini perbedaannya  sama  dengan  kesamaannya.  Tapi  terkadang  yang  lebih benar  itu  mengatakan  bahwa  perbedaannya  yang  lebih  banyak  atau perbedaan itu lebih penting dari pada aspek kesamaannya. 14
Adapun persamaan antara Negara Islam dengan Negara Demokrasi antara lain: 15 1) Dipandang  dari  Aspek  Pemusatan  Pedudukan  terhadap  Rakyat, Hubungan  antara  Penguasa  dengan  yang  dikuasai  dan  pertanggung jawaban  politik;  2)  Adanya  Dasar-Dasar  Politik  dan  Organisasi  tertentu seperti  dasar  kesamaan  dimata  undang-undang,  kebebasan  berfikir  dan beraqidah,  terwujudnya  keadilan  yang  bersifat  umum,  terjaganya  hak seperti  hak  hidup,  merdeka  dan  melakukan  sesuatu  selama  tidak menyimpang  dari  hukum;  3)  Hukum  kerakyatannya  melalui  rakyat  dan untuk  rakyat  dalam  artian  alat  hukum  adalah  rakyat;  dan  4)  Adanya penamaan disetiap pemegang wewenang.

## 3. Perbedaan antara Negara Islam dan Negara Demokrasi
Adapun  perbedaan  antara  Negara  Islam  dan  Negara  Demokrasi antara lain:
a. Misi  dari  masing-masing  negara.  Negara  Islam  memilki  misi  yang bersifat dunia dan akhirat, sementara Negara Demokrasi misinya hanya bersifat  dunia  saja  yaitu  untuk  mensejahterakan  rakyat  seperti dinaikkannya gaji dan lainnya.
b. Kekuasaan  ummat.  Negara  Islam  kekuasaan  umat  dibatasi  terhadap syariat  islam  sehingga  undang-undangnya  bersifat  moral  dan  apa-apa yang sudah menjadi ketetapan syariat dengan melalui nash maka tidak ada  ranah  untuk  diamandemen.  Sementara  di  Negara  Demokrasi kekuasaan  umat  bersifat  mutlak  sekalipun  itu  tidak  sesuai  dengan kemaslahatan manusia secara umum.
14 Muhammad Dayya’u al-Din al-Rais, “ al-Nadariyyah al-Siyyasiyyah al-Islamiyyah” (Kairo:Dar al-Turats, 1976), hlm. 378.
15 Muhammad  Zakariyya  an-Nadaf,  “ al-Akhlak  al-Siyasiyyah  li  al-Daulah  al- Islamiyyah” ( Damaskus: Dar al-Qalam, 2006 ) , hlm.  437-439.
c. Negara  Demokrasi  bersamaan  dengan  pemikiran  yang  sifatnya kerakyatan  sehingga  ini  meniscayakan  terhadap  adanya  pemikiran yang  fanatisme.  Sementara  di  Negara  Islam  tidak  begitu  karena pemikiran  dalam  Negara  Islam  itu  bersifat  kemanusiaan  yang  sesuai dengan sesuatu yang bersifat ilmiyyah. 16

## 4. Pertimbangan dalam Pemilihan Pemimpin
Muhammad  Zakariyya  an-Nadaf  mengatakan  bahwa  yang  perlu diperhatikan dalam pemilihan pemimpin yaitu fiqh al-Waqi’. 17 Al-Mawardi mengandaikan  apabila  ada  2  orang  calon,  yang  pertama  dia  berilmu sementara  yang  kedua  pemberani  maka  untuk  memilihnya  haruslah sesuai  dengan  perkara  yang  dibutuhkan  oleh  kedudukan  yang  akan ditempati, seandainya kedudukan tersebut membutuhkan terhadap orang yang  berilmu  karena  banyaknya  golongan  yang  ahli  bid’ah  didaerah tersebut  maka  yang  lebih  berhak  untuk  menempati  kedudukan  tersebut adalah  orang  yang  berilmu  akan  tetapi,  seandainya  kedudukan  tersebut membutuhkan  orang  yang  pemberani  karena  didaerah  tersebut  tampak orang  yang  memberontak  maka  yang  lebih  berhak  untuk  menduduki kedudukan  tersebut  adalah  orang  yang  memiliki  sifat  keberanian. 18
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  ulama’  ahli  sunnah  sepakat  mengangkat orang  yang  lebih  utama  karena  ada  kemaslahatan  yang  diunggulkan dipandang dari kebutuhan kedudukan tersebut. 19

## D. Pandangan Fiqh Terhadap Kepemimpinan Non Muslim
Negara  Demokrasi  merupakan  negara  yang  kepemimpinannya langusng  dipilih  oleh  rakyat.  Dan  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  salah  satu dari  calon  bukan  merupakan  muslim.  Al-Mawardi  dalam  kitab  al-Ahkam al-Sulthaniyyah  membagi  kedudukan  menjadi  2  yaitu  pertama  bagian eksekutif ( ةرازو َ ذيفنت )dan yang kedua bagian legislatif ( ضيوفتةرازو ). Dalam hal ini al-Mawardi  membolehkan  anggota  eksekutif  dari  selain  muslim  karena anggota  eksekutif  ini  merupakan  perantara  antara  imam  dan  rakyat
16 Muhammad  Zakariyya  an-Nadaf,  “ al-Akhlak  al-Siyasiyyah  li  al-Daulah  al- Islamiyyah” ( Damaskus: Dar al-Qalam, 2006 ) , hlm. 437.
17 Muhammad  Zakariyya  an-Nadaf,  “ al-Akhlak  al-Siyasiyyah  li  al-Daulah  al- Islamiyyah” ( Damaskus: Dar al-Qalam, 2006 ) , hlm. 144.
18 Al-Mawardi, “ al-Ahkam as-Sulthaniyyah ” (Iskandar:Dar ibn Khaldun,tth), hlm. 9.
19 Yahya  Ismail, “Manha  as-Sunnah  fi  al-Alaqoh  baina  al-Hakim  wa  al-Mahkum”
(Mansurah:Dar al-Wafa’,1994), hlm. 257.

## “Kepemimpinan Non Muslim”
sehingga  apa-apa  yang  dilakukan  anggota  eksekutif  ini  harus  sesuai dengan pandangan imam. 20
Ali Syibromilisi mengatakan bahwasanya mengangkat non muslim untuk urusan orang muslim itu tidak  akan tetapi apabila hanya dia (non muslim)  yang  mampu  untuk  melaksanakan  urusan  tersebut,  atau  orang muslim  sudah  berkhianat  sementara  orang  non  muslim  sanggup  untuk mengemban  amanah  tersebut  dan  tidak  berhianat  maka,  boleh  non muslim diberikan kekuasaan karena adanya kemaslahatan dari pemberian kekuasaan tersebut. 21
Disisi  lain  imam  Badruddin  al-Hamawi  juga  tidak  membolehkan non  muslim  dijadikan  pemimpin  untuk  mengurusi  urusan  orang-orang islma  akan  tetapi,  kalau  ternyata  kedudukan  kepemimpinan  tersebut hanya mengurusi urusan orang-orang non muslim yang ada pada daerah tersebut beliau justru membolehkan, seperti pejabat pemungut pajak bagi non muslim. Adapun dasar yang digunakan dalam hal tersebut adalah ْ نلَو ْ لَع جَي ْ للها ْ َْنيِرِفاَك لل ْ ىلع ْ َْنيِنمؤُم لا ْ لايِبَس
, sementara mengangkat non muslim yang mengurusi kepentingan muslim itu termasuk memberi jalan terhadap non muslim berbeda halnya untuk mengurusi urursan non muslim juga. 22
Sementara Qodi Iyad juga berkomentar dalam hal ini bahwasanya ulama’  telah  sepakat  tentang  tidak  sahnya  pengangkatan  pemimpin  bagi non  muslim  bahkan  keluarnya  dari  agama  islam  bagi  seorang  pemimpin itu merupakan sebab dari pada dipecatnya pemimpin tersebut. Dasar dari pada pendapat ini sama dengan dasar yang dilontarkan oleh Badruddin al- Hamawi. 23
Imam  Zainuddin  al-Malibari  sepertinya  menganggap  keabsahan pemimpin  non  muslim  karena  didalam  bab  Qada’  tentang pengangkatannya  sultan  terhadap  hakim  disana  terdapat  ghoyah  setelah kata  sultan ارفاكولو . 24 dengan  begitu  seakan-akan  Zainuddin  al-Malibari menganggap sah kepemimpinan non muslim walaupun didalam I’anah al- thalibin  dikomentari  oleh  Abu  Bakar  al-Syatha  bahwasanya  lebih  tepat ghoyah  tersebut  diletakkan  setelah  lafad وذ ةكوش karena  syarat  dari  pada
20 Al-Mawardi, “al-Ahkam al-Sulthaniyyah” (Mesir: Musthafa, 1973), hlm. 25.
21 Ibnu Hajar  al-Haitami, “Tuhfah Muhtaj fi Syarh al-Minhaj” (Mesir: Maktabah  al- tijariyyah al-Kubro, 1983), jilid 9, hlm. 73.
22 Badruddin  al-Hamawi, “Tahrir  al-Ahkam  fi  Tadbiri  Ahlu  al-Islam” (Maktabah Syamilah: Dar al-tsaqofah, 1977), hlm. 146.
23 Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, “ al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj” (Bairut: Dar al-Ihya’, 1971), jilid 12, hlm. 229.
24 Zainuddin  al-Malibari, “  Fath  al-Mu’in” (Surabaya:  Maktabah  Imaratullah,  tth), hlm. 137.
seorang pemimpin adalah muslim dan kepemimpinan orang kafir itu tidak sah. 25

## E. Pandangan Fiqh Terhadap Memilih Pemimpin Non Muslim
Dari  paparan  tentang  menjadikan  pemimpin  non  muslim  sebagai pemimpin lantas bagaimana terkait dengan rakyat yang menggunakan hak pilihnya untuk mendukung non muslim sebagai pemimpin?. Tentu untuk menghukumi ini kita harus tidak menutup mata terhadap uraian pendapat tentang  pemimpin  non  muslim  tersebut,  karena  ini  merupakan konsekuensi  dari  pada  uraian  diatas.    Arti  lain  hukum  ini  sesuai  dengan hukum yang ada pada uraian diatas karena
ْ نَأَو ْ اَمْ يِض فُ ي ْ ىَلإ ْ ِْةَيِص عَم لا ْ ْ نَِلِ ْ ِْلِئاَسَو لِل ْ َْم كُح ْ ِْدِصاَقَم لا ْ ْ ةَيِص عَم
“Sesungguhnya  perantara  hukumnya  sama  dengan  yang  ditujunya  dan sesungguhnya  perkara  yang  mengantarkan  kepada  kemaksiatan  itu  juga maksia”. 26
Dalam  hal  ini  al-Razi  menggolongkan  keadaan  muslim  yang mengangkat  non  muslim  sebagai  wali  ada  3  bagian: Pertama ,  dia  rido terhadap  kekafirannya  dan  memilih  dia  sebagai  pemimpin  karena kekafirannya  tersebut  dan  ini  dilarang  karena  akan  menyebabkan kekafiran dengan beralasan bahwa orang yang rido dengan  kekafiran itu juga tergolong kafir. Kedua, sebatas pergaulan yang baik saja secara dohir, dalam  artian  tidak  meridoi  terhadap  kekafiran  tersebut.  Dalam  golong yang kedua ini tidaklah dilarang oleh syara’. Ketiga , golongan ini diantara kedua golong diatas. Dalam golongan ini dia mengangkat tersebut dengan arti  percaya  kepada  orang  tesebut  dan  menolongnya  disebabkan  orang tersebut  merupakan  kerabatnya  atau  mencintainya  dengan  tetap meganggap  bahwa  agamanya  salah.  Perlakuan  dari  golongan  ini  juga dilarang meskipun tidak menyebabkan terhadap kekafiran seperti halnya golongan  pertama  karena  mengangkat  non  muslim  sebagai  pemimpin dengan  alasan  tersebut  terkadang  mengantarkan  kepada  memberikan ruang lingkup terhadap  mereka  dan rido terhadap agamanya yang dapat mengeluarkan seseorang muslim dari keislamannya .27
25 Abu Bakar al-Syatha, “ I’anah al-Thalibin” (Surabaya: Dar al-Ilmi, tth), jilid 4, hlm. 215. 26 Muhammad Ibn Muhammad Ibn Musthafa Ibn Utsman Abu Sa’id al-Khadimy al-
Hanafy, “ Bariqoh Mahmudiyyah fi Syarhi Thariqoh Muhamdiyyah wa Syari’ah Nubuwiyyah fi Sirah Ahmadiyyah” (Maktabah syamilah: Matba’ah al-halabi, 1985), jilid 4, hlm.  5.
27 Fahruddin  al-Razy,  “ Mafatih  al-Ghoib” (Bairut:  Dar  Ihya’  al-Turats  al-Araby,
1983), jilid 8, hlm. 192.

## “Kepemimpinan Non Muslim”
Sejalan dengan pendapat al-Razy yaitu imam Nawawi banten yang sama-sama  membagi  3  golongan  orang  yang  memilih  pemimpin  non muslim sebagai pemimpin. Yang yang sama-sama mengatakan kebolehan bagi golongan yang kedua sebagaimana yang dikatan oleh al-Razy. Dalam golongan  kedua  ini  imam  nawawi  banten  menyebutkan  bahwa  pada golongan kedua ini yaitu sebagai bentuk dari pada pergaulan yang baik di dunia  tapi  sebatas  dahir  saja  sehingga  perbuatan  yang  seperti  ini  tidak dilarang. 28

## F. Tujuan dari Adanya Pemimpin
Setiap  apa-apa  yang  diharuskan  bahkan  diwajibkan  tentunya memiliki  tujuan  tesendiri  sebagaimana  di  wajibkannya  adanya  seorang pemimpin ini menurut al-Mawardi memiliki tujuan untuk menjaga agama dan mensiyasati kehidupan di dunia karena seandainya tidak ada seorang pemimpin  niscaya  akan  terjadi  kekacauan. 29 Bahkan  Ibn  Taymiyyah menyamakan  daerah  yang  tidak  memiliki  pemilik  seperti  binatang  tanpa adanya penggembalanya.
Negara  Demokrasi  memiliki  tujuan  tersendiri  tentang  keharusan adanya  pemimpin.  Dengan  melihat  terhadap    dasar-dasar  dari  pada Negara Demokrasi, tujuannya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Tujuan ini sesuai dengan misi dari pada negara demokrasi tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan ini telah disebutkan tentang misi dari pada masing-masing dari negara tersebut yang mana misi dari pada Negara Islam itu adalah bersifat duniawi dan ukhrowi, sementara misi dari pada Negara Demokrasi ini hanya bersifat duniawi saja tidak ukhrowi.
G. Ayat-Ayat Tentang Larangan Non Muslim dijadikan auliya’ Banyak  sekali  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  dijadikan  dalil  tentang ketidak bolehan non muslim dijadikan pemimpin. Diantaranya:
a). Surat al-Baqarah ayat 120
َْن ل و َ ى ضْر  ت َ َ كْن ع َ َمدومه  يْلا َ َ ل و َ ى را صَّنلا َ ََّتّ ح َ َ عِبَّت  ت َ َْممه  تَّلِم َ َْلمق َ ََّنِإ َ ى دمه َ َِهَّللا َ َ ومه َ ى دمْلْا َ َِنِئ ل و َ َ تْع  بَّ تا َ َ أ َْممه ءا وْه َ َ دْع  ب َ يِذَّلا َ َ ك ءا ج َ َ نِم َ َِمْلِعْلا َ ا مَ َ ك ل َ َ نِم َ َِهَّللا َ َْنِم َ َيِل و َ َ ل و َ َ يرِص ن َ( 120 َ) ةرقبلا / 120
“ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah
28 Muhammad  Ibn  Umar  al-Nawawi  al-banteny,  “ murah  libaidi  likasyfi  Makna  al- Qur’an al-Majid” (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1988), jilid 1, hlm. 120.
29 Al-Mawardi, “ al-Ahkam al-Suthaniyyah” (Mesir: Musthafa, 1973), hlm. 5.
Itulah  petunjuk  (yang  benar)".  dan  Sesungguhnya  jika  kamu  mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”
b). Surat Ali Imron ayat 28
َ ل َ َِذ ِخَّت  ي َ َ نومنِمْؤممْلا َ َ نيِرِفا كْلا ََْو أ َ ءا يِل َ َْنِم َ َِنومد َ َ يِنِمْؤممْلا َ َْن م و َ َْل عْف  ي َ َ كِل ذ َ َ سْي ل  ف َ َ نِم َ َِهَّللا َ َِف َ َ ءْي ش َ ََّلِإ َ َْن أ َ اومقَّ ت  ت َ َْممهْ نِم َ َ ةا قم ت َ َمممكمر ذ ميُ و َ َمهَّللا َ َمه سْف  ن َ َ لِإ و َ َِهَّللا َ َميرِص مْلا َ( 28 [َ) لآ َ نارمع / 28 [
“ Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi wali  dengan  meninggalkan  orang-orang  mukmin.  barang  siapa  berbuat demikian,  niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah,  kecuali  Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)”
c). Surat an-Nisa’ ayat 89
َ سَ ِفَاومرِجا هم يَ َّتّ حَ ءا يِلْو أَْممهْ نِمَاومذِخَّت  تَ  لَ فَ ءا و سَ نومنومك ت  فَاومر ف كَا م كَ نومرمفْك تَ ْو لَاوُّد و َاْوَّل و  تَ ْنِإ فَِهَّللاَ ِليِب
(َا يرِص نَ  ل وَاًّيِل وَْممهْ نِمَاومذِخَّت  تَ  ل وَْممهوممتُْد ج وَمثْي حَْممهوملم تْ قا وَْممهومذمخ ف 89 /ءاسنلا[َ) 89 [ “ Mereka  ingin  supaya  kamu  menjadi  kafir  sebagaimana  mereka  Telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu  jadikan  di  antara  mereka  penolong-penolong(mu),  hingga  mereka berhijrah  pada  jalan  Allah.  Maka  jika  mereka  berpaling,  tawan  dan Bunuhlah  mereka  di  mana  saja  kamu  menemuinya,  dan  janganlah  kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong”
d). Surat an-Nisa’ ayat 139
َْلاَ ِنومدَ ْنِمَ  ءا يِلْو أَ  نيِرِفا كْلاَ  نومذِخَّت  يَ  نيِذَّلا
(َ ا عيِ جََ ِهَّلِلَ  ةَّزِعْلاَ َّنِإ فَ  ةَّزِعْلاَ مممه دْنِعَ  نومغ  تْب  ي أَ  يِنِمْؤمم 139 ََ) /ءاسنلا[ 139 َ، 140 [
“ (yaitu)  orang-orang  yang  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi  teman- teman  penolong  dengan  meninggalkan  orang-orang  mukmin.  apakah mereka  mencari  kekuatan  di  sisi  orang  kafir  itu?  Maka  Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah”
e). Surat an-Nisa’ ayat 144
َمل عْ تََْن أَ نومديِرمت أَ يِنِمْؤممْلاَِنومدَْنِمَ ءا يِلْو أَ نيِرِفا كْلاَاومذِخَّت  تَ  لَاومن مآَ نيِذَّلاَا هُّ ي أَا ي
َمكْي ل عَِهَّلِلَاو َا نيِبممَا نا طْلمسَْم ( 144 /ءاسنلا[َ) 144 [
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir  menjadi  wali  dengan  meninggalkan  orang-orang  mukmin.  Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?”
f). Surat al-Maidah ayat 51
ا يَ ا هُّ ي أ َ َ نيِذَّلا َ اومن مآ َ َ لَ اومذِخَّت  ت َ َ دومه  يْلا َ ى را صَّنلا و َ َ ءا يِلْو أ َ َْممهمضْع  ب َ َمءا يِلْو أ َ َ ضْع  ب َ َْن م و َ َْممَّلْ و  ت  ي َ َْممكْنِم َ َمهَّنِإ ف َ َْممهْ نِم َ ََّنِإ َ َ هَّللا َ َ لَ يِدْه  ي َ َ مْو قْلا َ َ يِمِلاَّظلا َ( 51 [ََ) ةدئالما / 51 ،َ 52 [
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah  pemimpin  bagi  sebahagian  yang  lain.  barangsiapa  diantara  kamu mengambil  mereka  menjadi  pemimpin,  Maka  Sesungguhnya  orang  itu termasuk  golongan  mereka.  Sesungguhnya  Allah  tidak  memberi  petunjuk kepada orang-orang yang zalim”
g). Surat al-Maidah ayat 57
َمتومأَ نيِذَّلاَ نِمَا بِع ل وَا ومزمهَْممك نيِدَاومذ َّتَّاَ نيِذَّلاَاومذِخَّت  تَ  لَاومن مآَ نيِذَّلاَا هُّ ي أَا ي َ راَّفمكْلا وَْممكِلْب  قَْنِمَ با تِكْلاَاو
(َ يِنِمْؤممَْممتْنمكَْنِإَ هَّللاَاومقَّ تا وَ ءا يِلْو أ 57 /ةدئالما[ََ) 57 [
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengambil  jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan,  (yaitu)  di  antara  orang-orang  yang  Telah  diberi  Kitab sebelummu,  dan  orang-orang  yang  kafir  (orang-orang  musyrik).  dan bertakwalah  kepada  Allah  jika  kamu  betul-betul  orang-orang  yang beriman ”
h). Surat al-Maidah ayat 81 ََّللاِبَ نومنِمْؤم يَاومنا كَْو ل و (َ نومقِسا فَْممهْ نِمَا يرِث كََّنِك ل وَ ءا يِلْو أَْممهومذ َّتَّاَا مَِهْي لِإَ لِزْنمأَا م وَ ِبَّنلا وَِه 81 /ةدئالما[َ) 81 [ “ Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa  yang  diturunkan  kepadanya  (Nabi),  niscaya  mereka  tidak  akan mengambil  orang-orang  musyrikin  itu  menjadi  penolong-penolong,  tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik”

## i). Surat at-Taubah ayat 23
َ ح تْساَ ِنِإَ ءا يِلْو أَْممك نا وْخِإ وَْممك ءا بآَاومذِخَّت  تَ  لَاومن مآَ نيِذَّلاَا هُّ ي أَا ي
َْممَّلْ و  ت  يَْن م وَ ِنا يمِْلْاَى ل عَ  رْفمكْلاَاوُّب (َ نوممِلاَّظلاَمممهَ كِئ لومأ فَْممكْنِم 23 /ةبوتلا[َ) 23 [
“ Hai  orang-orang  beriman,  janganlah  kamu  jadikan  bapa-bapa  dan saudara-saudaramu  menjadi  wali(mu),  jika  mereka  lebih  mengutamakan kekafiran  atas  keimanan  dan  siapa  di  antara  kamu  yang  menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”
j). Surat al-Mumtahanah ayat 1
ا يَ ا هُّ ي أ َ َ نيِذَّلا َ اومن مآ َ َ ل َ اومذِخَّت  ت َ ي ومد ع َ َْممكَّومد ع و َ َ ءا يِلْو أ َ َ نومقْلم ت َ َْمِهْي لِإ َ ََّد و مْلاِب َِةَ َْد ق و َ اومر ف ك َ ا ِبِ َ َْممك ءا ج َ َ نِم َ َ ق ْلْا َ َ نومجِرْميُ َ َ لومسَّرلا َ َْممكاَّيِإ و َ َْن أ َ اومنِمْؤم ت َ َِهَّللاِب َ َْممك ب ر َ َْنِإ َ َْممتْنمك َ َْممتْج ر خ َ ا دا ه ِج َ َِف َ يِليِب س َ َ ءا غِتْبا و َ َِتا ضْر م َ َ نوُّرِسمت َ َْمِهْي لِإ َ َِةَّد و مْلاِب َ ا ن أ و َ َمم لْع أ َ ا ِبِ َ َْخ أ َْممتْي ف َ ا م و َ َْممتْن لْع أ َ َْن م و َ َمهْل عْف  ي َ َْممكْنِم َ َْد ق  ف َ ََّل ض َ َ ءا و س َ َِليِبَّسلا َ( 1 َ) [ ةنحتملما / 1 [
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu  menjadi  teman-teman  setia  yang  kamu  sampaikan  kepada mereka  (berita-berita  Muhammad),  Karena  rasa  kasih  sayang;  padahal Sesungguhnya  mereka  Telah  ingkar  kepada  kebenaran  yang  datang kepadamu,  mereka  mengusir  Rasul  dan  (mengusir)  kamu  Karena  kamu beriman  kepada  Allah,  Tuhanmu.  jika  kamu  benar-benar  keluar  untuk berjihad  di  jalan-Ku  dan  mencari  keridhaan-Ku  (janganlah  kamu  berbuat demikian).  kamu  memberitahukan  secara  rahasia  (berita-berita Muhammad)  kepada  mereka,  Karena  rasa  kasih  sayang.  Aku  lebih mengetahui  apa  yang  kamu  sembunyikan  dan  apa  yang  kamu  nyatakan. dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya dia Telah tersesat dari jalan yang lurus”
Dari  ayat-ayat  diatas  yang  dijadikan  dasar  untuk  melarang pengangkatan  non  muslim  sebagai  pemimpin  adalah  kata auliya’ yang diartikan  pemimpin.  Namun  Quraisy  shihab  mengomentari  bahwa  kata tersebut  diartikan  pemimpin  kurang  tepat  karena  kata  tersebut  berasal dari  akar  kata wau,  lam dan ya’ yang  memiliki  arti  dekat.  Dari  sinilah kemudian  berkembang  makna  baru  seperti: pendukung,  pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama dan lain-lain, yang kesemuanya itu diikat oleh satu benang merah kedekatan.

## “Kepemimpinan Non Muslim”
M.  Quraisy  shihab  menuturkan  penjelasan  dari  thabathaba’i, mufassir  syi’ah.  Bahwa  dia  mengartikan  kata auliya’ disesuaikan  dengan kontek,  karena  kata  tersebut  merupakan  satu  bentuk  kedekatan  kepada sesuatu  yang  menjadikan  terangkat  dan  hilangnya  batas  antara  yang mendekati  dan  yang  didekati  dalam  tujuan  kedekatan  itu.  Kata  tersebut kalau  dalam  kontek  ketakwaan  dan  pertolongan  maka  berarti penolong- penolong; apabila dalam kontek pergaulan dan kasih sayang maka berarti ketertarikan jiwa sihingga kata tersebut tepatnya diartikan yang dicintai. Sementara  dalam  kontek  hubungan  kekeluargaan  maka  kata  tersebut berarti  yang  mewarisinya  dan  tidak  ada  yang  dapat  menghalangi  dari pewarisan  tersebut.  Dalam  kontek  ketaaan  maka  berarti  siapa  yang memerintah  dan  harus  ditaati  ketetapannya.  Akan  tetapi  pada  akhirnya thabathaba’i  menyimpulkan  bahwa  yang  dimaksudkan  dalam  ayat tersebut adalah  cinta kasih yang dapat meleburkannya perbedaan dalam satu  wadah,  menyatunya  jiwa  yang  tadinya  berselisih,  saling  terkaitnya akhlaq  dan  miripnya  tingkah  laku,  sehingga  dua  orang  yang  saling mencintai  akan  terlihat  mamiliki  satu  jiwa,  satu  kehendak  dan  satu perbuatan,  yang  satu  tidak  akan  berbeda  dengan  yang  lain  dalam perjalanan hidup dan tingkah pergaulan. 30 Setelah dilacak terhadap kitab- kitab tafsir ternyata kata auliya’ kurang tetap apabila diartikan pemimpin. Karena  ulama’  mufassir  dalam  menafsiri  kata  tersebut  sepertinya  lebih mengarah kepada penolong. 31
Dari  paparan  sebelumnya  dapat  dipahami  bahwasanya kepemimpinan non muslim di Negara Demokrasi masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tidak memberikan ruang kepemimpinan sama sekali bagi  non  muslim  seperti  Qadi  Iyad  bahkan,  kafir  itu  dianggap  sebagai sebab dari pada terpecatnya pemimpin.
Disamping  itu,  al-Mawardi  memberikan  ruang  kepemimpinan terhadap non muslim akan tetapi tidak secara mutlak namun, hanya pada bagian tanfidiyyah /  eksekutif  saja,  karena  pada  bagian tanfidiyah / eksekutif  kebijakannya  berpedoman  terhadap  kebijakan  imam  dalam artian  yang  mengontrol  dari  pada  tindakan  pejabat  tanfidiyyah  adalah imam  sebab  bagian tanfidiyyah /  eksekutif  itu  hanyalah  pelaksana  saja seperti gubernur dan lainya sementara yang mempunyai kebijakan untuk mengkonsep sebuah aturan adalah bagian tafwid. Ada 4 perbedaan antara
30 M.  Quraisy  Shihab,  “ Tafsir  al-Misbah” (Tangerang:  Lentera  Hati,  2005),  jilid  3, hlm. 123-124.
31 Ini  merupakan  kesimpulan  dari  beberapa  kitab  tafsir  lihat Tafsir  al-Thabary, Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir Qurthuby, Lubabu al-Ta’wil fi Ma’any al-Tanzil, Tafsir al-Sya’rawy, Tafsir al-Wasiid al-Thanthawy, Tafsir al-Munir al-Zuhaily.
bagian tafwid dan tanfid yaitu: pertama, terkait dengan kebolehan pejabat tafwid membuat suatu putusan dan melakukan perenungan terhadap hal tersebut secara langsung. Kedua, kebolehan bagi pejabat  tafwid memiliki pemikiran  tersendiri  terkait  dengan  perihal  ikut  terhadap  imam.  Ketiga, kebolehan pejabat tafwid untuk bertindak mandiri didalam menggerakkan tentara  dan  mengatur  siasat  perang.  Keempat,  kebolehan  pejabat  tafwid mentasorrufkan baitul mal dengan cara memberikan apa yang wajib untuk dikeluarkan  dan  menyerahkan  hak  orang  lain  yang  ada  pada  baitul  mal tersebut. Semua kebolehan ini tidak bisa dilakukan oleh pejabat tanfid.
Ali Syibromilisi malah memberikan peluang bagi non muslim untuk menjadi  seorang  pemimpin  ketika,  hanya  dialah  yang  bisa  mengemban amanah  kepemimpinan  tersebut  serta  bersedia  untuk  mengemban amanah  tersebut  tanpa  ada  penghianatan,  sementara  orang  islam  sudah tidak  dapat  dipercaya  lagi  untuk  mengemban  amanah  tersebut.  Alasan dari pada kebolehan ini adalah demi tercapainya suatu kemaslahan untuk melakukan amanah tersebut.
Lain dari pada itu, Ibn Taymiyyah hanya memberikan 2 syarat bagi seorang pemimpin yaitu kuat dan amanah. Ibn taimiyyah sama sekali tidak mensyaratkan  pemimpin  muslim  akan  tetapi,  dari  pengertian  amanah yang  disyarakat  oleh  Ibnu  Taimiyyah  yaitu  harus  taqwa  kepada  Tuhan. disisi  lain  Dia  lebih  menekankan  terhadap  kesejahteraan  rakyat  terbukti dengan  apa  yang  dia  katakan  dalam  kitab  ma’muj  fatawa  “  Allah  SWT mendukung pemerintahan yang adil sekalipun kafir dan Allah SWT tidak mendukung pemerintahan yang dolim sekalipun muslim”. Dari perkataan ini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyyah didalam memberikan syarat bagi seorang pemimpin lebih memikirkan kesejahteraan rakyat.
Mewakili  ulama’  dari  Indonesia  yaitu  Quraisy  Shihab  dalam menafsiri  ayat-ayat  tentang  larangan  menjadikan  non  muslim  sebagai auliya’  menyimpulkan  bahwa  larangan  tersebut  dikokohkan  oleh  3  hal yaitu pertama ,  pada  larangan  yang  menyatakan,  janganlah  kamu menjadikan  orang-orang  yahudi  dan  nasrani  sebagai  pemimpin. Kedua , penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ketiga ,  ancaman  bagi  yang  mengangkat  mereka  sebagai  pemimpin, bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim. Dengan  begitu  larangan  tersebut  tidaklah  mutlaq,  sehingga  mencakup makna yang dikandung oleh kata auliya’.
Dalam hal ini Quraisy Shihab mengutip penjelasan sayyid Thantawi yang membagi non muslim terhadap 3 kelompok. Pertama , mereka  yang tinggal bersama kaum muslimin, dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan  kegiatan  untuk  kepentingan  lawan  islam  serta  tidak  juga
nampak  dari  mereka  tanda-tanda  yang  mengantarkan  kepada  prasangka yang  buruk  terhadap  mereka.  Kelompok  ini  mempunyai  hak  dan kewajiban  sosial  yang  sama  dengan  kaum  muslimin.  Tidak  ada  larangan untuk  bersahabat  dan  berbuat  baik  kepada  mereka,  sebagaimana  firman Allah:
 َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ
 َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang  yang  tiada  memerangimu  Karena  agama  dan  tidak  (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”
Kedua , kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan  berbagai  cara.  Terhadap  kelompok  ini  tidak  boleh  dijalin hubungan yang harmonis, tidak boleh juga didekati. Kelompok inilah yang dimaksudkan oleh Allah untuk tidak dijadikan Auliya’.
Ketiga ,  kelompok  yang  secara  tidak  terang-terangan  memusuhi kaum muslimin, tetapi ditemukan pada diri mereka sekian indikator yang menunjukkan  bahwa  mereka  tidak  simpati  terhadap  kaum  muslimin tetapi  mereka  bersimpati  pada  musuh-musuh  islam.  Kepada  kelompok inilah Allah memerintahkan untuk bersikap hati-hati tanpa memusuhi.
Berkaitan  dengan  larangan  dari  ayat-ayat  yang  telah  disebutkan diatas,  M.  Quraish  Shihab  mengatakan  bahwasanya  larangan  tersebut tidaklah  mutlak  melainkan  bersyarat.  Larangan  tersebut  hanya  bagi orang-orang yang memiliki sifat yang sama dengan orang kafir. Sehinggga yang  dipandang  bukanlah  sosoknya  tapi  sifatnya.  Seseorang  yang  tidak memiliki sifat sama seperti sifatnya orang kafir meskipun dia non muslim maka  no  problem  untuk  dijadikan  auliya’,  begitu  juga  orang  muslim selama dia memiliki sifat-sifat tersebut maka maka  tidak boleh dijadikan auliya’.  Diantara  ciri-ciri  tersebut  yaitu:  pertama,  karena  mereka memperolok-olok  agama  atau  melecehkan  agama  sebagaimana disebutkan  dalam  QS.  al-Maidah  ayat  57.  Kedua,  mereka  berupaya menjadikan  orang  islam  untuk  berpaling  dari  agamanya  menuju kekufuran  atau  minimal  telah  tertanam  dalam  lubuk  hati  orang  islam keraguan  terhadap  keyakinan  tersebut  sebagaimana  QS.  al-Baqarah  ayat 109. Ketiga,  bakhil dan menyuruh orang berbuat bakhil sebagaimana QS. an-Nisa’ ayat 37. Keempat, makan riba dan makan harta orang lain secara
batil  sebagaimana  QS.  an-Nisa’  ayat  161.  Kelima,  memandang  baik perbuatan jahat yang mereka lakukan sebagaimana QS. al-An’am ayat 122.
Dari  penjelasan  diatas  merupakan  perspektif  hukum  islam,  Beda halnya  ketika  mengacu  terhadap  Undang-Undang  di  Indonesia  yang berhubungan  dengan  kepemimpinan,  maka  selama  memenuhi  syarat- syarat  yang  telah  di  paparkan  diatas  berkesimpulan  bahwa  siapa  saja orang  yang  memenuhi  syarat-syarat  dan  prosedur  pemilihan  yang  telah dipaparkan  diatas  tanpa  membedakan  ras,  suku  dan  agama  dinyatakan sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Karena  Indonesia  memiliki  asa Bheneka  Tunggal  Ika  yaitu  lebih  menekankan  terhadap  kesatuan  rakyat tanpa fanatik terhadap suku, ras, maupun agama.
Selain  hal  tersebut  lantas  bagaimana  hukum  menggunakan  hak suara  untuk  non  muslim.  Ternyata  dalam  hal  ini  ikut  terhadap  apakah boleh non muslim menjadi pemimpin. Karena penggunakan hak suara itu merupakan  wasilah  dari  suksesnya  pemilihan  pemimpin  tersebut, sementara  wasilah  itu  sama  hukumnya  dengan  tujuannya  yang  mana dalam hal ini adalah terpilihnya non muslim sebagai pemimpin.
Dalam  hal  ini  al-Razi  menggolongkan  keadaan  muslim  yang mengangkat  non  muslim  sebagai  wali  ada  3  bagian: Pertama ,  dia  rido terhadap  kekafirannya  dan  memilih  dia  sebagai  pemimpin  karena kekafirannya  tersebut  dan  ini  dilarang  karena  akan  menyebabkan kekafiran dengan beralasan bahwa orang yang rido dengan  kekafiran itu juga tergolong kafir. Kedua, sebatas pergaulan yang baik saja secara dohir, dalam  artian  tidak  meridoi  terhadap  kekafiran  tersebut.  Dalam  golong yang kedua ini tidaklah dilarang oleh syara’. Ketiga , golongan ini diantara kedua golong diatas. Dalam golongan ini dia mengangkat tersebut dengan arti  percaya  kepada  orang  tesebut  dan  menolongnya  disebabkan  orang tersebut  merupakan  kerabatnya  atau  mencintainya  dengan  tetap meganggap  bahwa  agamanya  salah.  Perlakuan  dari  golongan  ini  juga dilarang meskipun tidak menyebabkan terhadap kekafiran seperti halnya golongan  pertama  karena  mengangkat  non  muslim  sebagai  pemimpin dengan  alasan  tersebut  terkadang  mengantarkan  kepada  memberikan ruang lingkup terhadap  mereka  dan rido terhadap agamanya yang dapat mengeluarkan seseorang muslim dari keislamannya .
Sejalan dengan pendapat al-Razy yaitu imam Nawawi banten yang sama-sama  membagi  3  golongan  orang  yang  memilih  pemimpin  non muslim sebagai pemimpin. Yang yang sama-sama mengatakan kebolehan bagi golongan yang kedua sebagaimana yang dikatan oleh al-Razy. Dalam golongan  kedua  ini  imam  nawawi  banten  menyebutkan  bahwa  pada golongan kedua ini yaitu sebagai bentuk dari pada pergaulan yang baik di
dunia  tapi  sebatas  dahir  saja  sehingga  perbuatan  yang  seperti  ini  tidak dilarang.

## H. Simpulan
Dari hasil pembahasan  dapat diambil  kesimpulan sebagai berikut; Pertama,  Ulama’  masih  berbeda  pendapat  terkait  dengan  kebolehan  non muslim  menjadi  pemimpin.  Perbedaaan  tersebut  yaitu: Pertama tidak boleh, kedua boleh  pada  ranah  eksekutif  saja. Kedua ,  Bagi  kaum  muslim memilih  non  muslim  sebagai  pemimpin  hukumnya  sama  dengan  hukum non muslim menjadi pemimpin dan ketiga , boleh bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainun  Najib,  Emha. Demokrasi  La  Raiba  Fih. Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2009. Al-Mawardi, al-Ahkam al-Suthaniyyah. Mesir: Musthafa, 1973. al-Nawawi  al-banteny,  Muhammad  Ibn  Umar. Murah  Libaidi  Likasyfi Makna Al-Qur’an Al-Majid. Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1988. al-Razy, Fahruddin. Mafatih al-Ghoib. Bairut: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, 1983. Aristoteles, Politik (La Politika). Jakarta:Visimedia, 2007. Audah, Abdul  Qadir. al- Mal wal Hukmi fi al-Islam . Bairut: Mansyurat al- Ashar, 1971.
Daud, Abu. Sunan Abi Daud . Lebanon: Darul Kutub, jilid II, 1996. Dayya’u  al-Din  al-Rais,  Muhammad. al-Nadariyyah  al-Siyyasiyyah  al- Islamiyyah. Kairo:Dar al-Turats, 1976.
Ismail,  Yahya .  Manha  as-Sunnah  fi  al-Alaqoh  baina  al-Hakim  wa  al- Mahkum. Mansurah:Dar al-Wafa’,1994.
Prasetyo,  Eko. Demokrasi  Tidak  Untuk  Rakyat. Yogyakarta:  Resist  Book, 2005.
Rizkiyansyah,  Ferry  Kurnia, Mengawali  Pemilu  Menatap  Demokrasi (Catatan  Penyelenggaraan  Pemilu  2004) .  Bandung:  Idea  Publishing,
2007
Shabirin,  Thabrani. Mengantar  Bangsa  Menuju  Demokrasi. Jakarta:  KPU- LPSI, 2000.
Shihab, M. Quraisy. Tafsir al-Misbah. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
Syarif an-Nawawy, Abu Yahya Muhyiddin . Raudah at-Thalibin wa Umdah al-Muftiin. Bairut: al-Maktabah al-Islamy, 1991.
Syarif,  Mujar  Ibnu. Doktrin  dan  Pemikiran  Politik  Islam .  Bandung: Erlangga, 2008.
Taimiyyah, Ibnu. as-Syiyasyah as-Syar’iyyah Islah ar-Ra’yi wa ar-Arraiyyah . Riyadh: Maktabah salafiyyah wa Maktabatuha, 1964.
Zakariyya an-Nadaf, Muhammad. al-Akhlak al-Siyasiyyah li al-Daulah al- Islamiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam, 2006 .