## KAJIAN PELATIHAN KURIKULUM 2013 OLEH INSTRUKTUR KABUPATEN/KOTA KEPADA GURU SEKOLAH SASARAN
Oleh: Etty Sisdiana   

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  menghasilkan  rekomendasi  yang  dapat  diusulkan  sebagai  bahan kebijakan  pelatihan  K-2013  yang  dapat  secara  tepat  mendukung  penerapannya.  Penelitian menggunakan  metode  kualitatif  dengan  analisis  data  dituliskan  secara  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  di  lokasi  yang  sedang  melaksanakan  pelatihan  K-2013  pada tahun  2016,  mencakup:  Bandung,Yogyakarta,  Badung,  Makasar,Tidore  dan  Kabupaten Sorong. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan DKT, dengan  sumber  data  mencakup:  pimpinan  LPMP,  pimpinan  Disdik  Kab/Kota,  GS,  IK,  dan sarana-prasarana  pelatihan.  Temuan  kajian  yakni:  1)  LPMP  dan  Disdik  Kab/Kota  belum dapat  berperan  secara  optimal  pada  pelatihan  K-2013,  2)  masih  dijumpai  IK  yang  kurang memenuhi  kualifikasi  meskipun  sudah  melalui  seleksi  dan  mengikuti  pelatihan  calon  IK,  3) mayoritas kondisi ruang pelatihan kurang nyaman dan sarana seperti buku teks siswa masih ada yang kurang tepat untuk kebutuhan pelatihan, 4) materi ada yang kurang sesuai dengan kebutuhan guru untuk melaksanakan pembelajaran, 5) jumlah waktu pelatihan masih kurang. Rekomendasi perlu reorientasi pelatihan mecakup: 1) peran LPMP dan disdik Kab/Kota, 2) sistem  rekrutmen  IK,  3)  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  sesuai  kebutuhan  pelatihan,  4) mengatur  jadwal  dan  kebutuhan  waktu  penyajian  materi  pelatihan,  5)  menetapkan  materi prioritas.
Kata Kunci: Kurikulum 2013, Pelatihan Guru, Sarana dan Prasarana.

## ABTRACT
This study aims to produce recommendations that can be proposed as policy materials for the K-2013  training  that  can  precisely  support  its  implementation.  The  study  used  qualitative methods with data analysis written descriptively. Data collection was carried out in locations that  were  carrying  out  K-2013  training  in  2016,  including:  Bandung,  Yogyakarta,  Badung, Makassar,  Tidore  and  Sorong  District.  Data  collection  was  carried  out  using  interview, observation,  and  FGD  techniques,  with  data  sources  including:  LPMP  leaders,  heads  of district  /  city  education  offices,  resources  teachers,  regency  instructor  (IK),  and  training facilities.  The  findings  of  the  study  are:  1)  District  /  City  Education  Quality  Evaluation Institution (LPMP) and education office have not been able to play an optimal role in K-2013 training, 2) Unqualified IK are still found even though selection and training process has been passed  by  candidates,  3)  the  majority  of  training  room  conditions  are  less  comfortable  and facilities  such  as  student  textbooks  are  still  inadequate  for  training  needs,  4)  there  are materials that are not in accordance with the needs of the teacher to carry out learning, 5) the amount of training time is not enough. Recommendations for reorientation of training include: 1) the role of LPMP and district / city education office, 2) IK recruitment system, 3) fulfillment of facilities and infrastructure according to training needs, 4) arranging schedules and time requirements for training material presentation, 5) setting priority materials.
Keywords: Curriculum 2013, Training, Instrument and Infrastructure.
 Peneliti  Pusat  Penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Puslitjakdikbud),  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Email: ety_sis2005@yahoo.co.id.

## PENDAHULUAN
Kurikulum  2013  (selanjutnya  ditulis K-2013)  dikembangkan  sebagai  salah  satu langkah  dalam  melaksanakan  amanah RPJMN  2010-2014  yang  dilanjutkan melalui  Inpres  No.  1  tahun  2010  yakni, melakukan  penyempurnaan  dan  metode pembelajaran  aktif  berdasarkan  nilai-nilai budaya  bangsa  untuk  membentuk  daya saing  dan  karakter  bangsa  (Inpres  No.  1 tahun  2010).  K-2013  yang  dikembangkan memiliki  tema  kurikulum  yang  dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.
Dalam perjalanan menuju implementasi  secara  serempak  di  seluruh satuan  pendidikan,  K-2013  mengalami penyempurnaan  lagi  (Rencana  Strategis Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan 2015-2019). Pada tahun 2016, penyempurnaan K-2013 dinyatakan selesai dan  sudah  dapat  diimplementasikan  di sekolah-sekolah secara bertahap.
Kesiapan sekolah dan guru merupakan  sebuah  prasyarat  agar  K-2013 hasil  penyempurnaan  tahun  2016  dapat diterapkan  secara  efektif  dan  efisien.  K- 2013  yang  telah  disempurnakan  tersebut, perlu dilatihkan kepada seluruh pemangku kepentingan mencakup: Instruktur
Nasional,  Instruktur  Provinsi,  Praktisi, Ditjen PSD, Puspendik, Puskurbuk, LPTK, P4TK,  LPMP,  Pengawas,  kepala  sekolah dan  guru  (Ditjen  Pendidikan  Dasar  dan Menengah,  2016).  Berkenaan  dengan pelatihan K-2013, Permendikbud  NO. 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum  tahun  2006  dan  Kurikulum 2013,  pasal-3  memuat  bahwa  satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan K-2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi  kepala  satuan  pendidikan,  pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas satuan pendidikan.  Di  dalam  permendikbud  yang sama  juga  memuat  bahwa  pelatihan kurikulum  2013  bertujuan  meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan K- 2013. Pada unit terkecil pengimplementasi K-2013, yakni satuan pendidikan, kegiatan pelatihan  K-2013  tersebut  memiliki  arti penting.  Hal  tersebut  karena  guru  di sekolah yang akan melaksanakan langsung K-2013 pada kegiatan pembelajaran, sudah barang  tentu  harus  memiliki  kesiapan secara substansi tentang kurikulum 2013.
Pelatihan  K-2013  dilakukan  secara berjenjang  mulai  dari  tingkat  nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke Sekolah/Guru  Sasaran  (Ditjen  Pendidikan Dasar  dan  Menengah,  2016).  Pada  bulan Mei  sampai  dengan  bulan  Juni  2016, rangkaian  pelatihan  K-2013  sudah  sampai
pada  tahap  pelatihan  oleh  IK  kepada  GS.
Kemampuan GS
dalam
mengimplementasikan K-2013 dipengaruhi antara  lain  oleh  keberhasilan  program pelatihan  yang  mereka  ikuti. Komponen pelatihan  K-13  terhadap  GS  mencakup:  1) penyelenggara  pelatihan  di  kabupaten/kota; 2) Instruktur Kabupaten/Kota (IK); 3) sarana dan prasarana  pendukung  pelatihan;  4)  materi pelatihan;  dan  5)  kecukupan  waktu  pelatihan (Ditjen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, 2016) .  Pelatihan  K-2013  dari  IK  kepada  GS dilaksanakan  secara  masif  di  tahun  2016  ini. Sejauh ini belum ada informasi terkait dengan pelatihan  K-2013  oleh  IK  kepada  GS  yang pelaksanaannya di tahun 2016. Oleh sebab itu perlu  dilakukan  kajian tentang  pelaksanaan pelatihan K-2013 dari IK kepada GS  yang penyelenggaraannya di tahun 2016 ini.
Rumusan  masalah  kajian  ini  yakni, rekomendasi  yang  bagaimanakah  yang dapat  diusulkan  sebagai  bahan  kebijakan tentang  pelatihan  yang  dapat  secara  tepat mendukung penerapan K-2013?. Kajian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi tentang pelatihan K-2013 berdasarkan hasil kajian  pelaksanaan  pelatihan  K-2013  dari IK kepada GS di tahun 2016 pada aspek: 1) peran penyelenggara pelatihan, 2) instruktur,  3)  sarana  dan  prasarana pendukung  pelatihan,  4)  materi  pelatihan, dan  5)  jumlah  waktu  pelatihan.  Kajian ditujukan  pada  pelaksanaan  pelatihan  K- 2013 dengan peserta GS jenjang
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## Kajian Literatur
Kurikulum hasil penyempurnaan K- 2013  yang  baru  digunakan  dalam  lingkup yang  masih  terbatas  perlu  disosialisasikan dan  dilatihkan  kepada  unsur-unsur  di sekolah agar dapat terimplementasi dengan baik. Pembahasan terkait dengan K- 2013, pelatihan  tentang  K-  2013  dan  unit pelaksana  pelatihan  bagi  guru  di  sajikan pada uraian berikut.

## A. Pelatihan K-2013
K-2013  hadir  dengan  semangat menyiapkan  generasi  emas  2045,  yaitu generasi  dengan  kemampuan  kreatif- kritis dan berkarakter kuat,. Landasan K- 2013 yakni: 1) pendidikan berakar pada budaya  bangsa,  kehidupan  masa  kini, dan  membangun  landasan  kehidupan masa depan, 2) pendidikan adalah proses pewarisan  dan  pengembang  budaya,  3) pendidikan  memberikan  dasar  bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam membangun  kehidupan  masa  kini,  4) pendidikan  mengembangkan  berbagai potensi  yang  dimiliki  peserta  didik,  5) pendidikan adalah proses pengembangan  jatidiri  peserta  didik,  6) pendidikan  menempatkan  peserta  didik sebagai  subyek  yang  belajar  (Landasan Filosofi Kurikulum 2013, Kemendikbud
2013).  Tujuan  K-2013  mencakup:  1) kompetensi  sikap  spitiual,  2)  sikap sosial, 3) pengetahuan, dan 4) keterampilan.  Tujuan  K-2013  dapat dicapai  melalui  proses  pembelajaran intrakurikuler, ko kurikuler dan nonkurikuler/ ekstrakurikuler.
K-2013 mengalami penyempurnaan atau perbaikan. merujuk pada kebijakan Mendikbud No. 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan  K-2006  dan  K-2013. Implementasi kurikulum harus memastikan terjadinya keselarasan antara dokumen kurikulum
( intended / written curriculum ), pembelajaran
( taught / implemented curriculum ), dan hasil belajar ( evaluated / achieved curriculum ). Untuk itu,  kurikulum  perlu diberlakukan secara bertahap. K-2013 mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2015 sebanyak  6%  sekolah  dari  total  jumlah sekolah  di  Indonesia.  Pada  tahun pelajaran 2016/2017 meningkat menjadi 25%,  berikutnya  pada  tahun  pelajaran 2017/2018  direncanakan  60%,  dan ditargetkan pada tahun pelajaran 2018/2019 100% (Kemendikbud 2016) .
Berdasarkan  beberapa  definisi  di atas  dapat  disimpulkan  pengertian pelatihan  K-2013  khusus  untuk  guru yaitu  proses  pembelajaran  kepada  para guru   untuk   memahami   konsep   dan
keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta penilaian hasil belajar, sehingga mampu menerapkannya di lapangan dan mampu mengembangkan  kemampuan  siswa secara  optimal  (Ditjen  Dikdasmen, 2016).
Tujuan  pelatihan  K-2013  jenjang SD  dan  SMP  yakni:  1)  meningkatkan pemahaman peserta pelatihan berkenaan dengan materi pokok, materi umum, dan materi penunjang terkait dengan implementasi K-2013, 2) meningkatkan keterampilan  guru  dalam  mengunakan buku guru dan siswa, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), mengelola  pembelajaran,  melakukan penilaian  pembelajaran,  mengisi  buku rapor,  serta  menerapkan  literasi  dalam pembelajaran, 3) meningkatnya keterampilan  peserta  pelatihan  dalam melaksanakan  pendampingan  terhadap guru,  kepala  sekolah,  pengawas,  dan pemangku pendidikan di sekolah dalam implementasi  Kurikulum  2013,  4) memberikan  fasilitasi  sekoalh  sasaran dalam memberikan implementasi Kurikulum 2013, 5) memberikan bantuan  konsultasi,  pemodelan,  dan penguatan secara personal,  dan spesifik bagu  guru,  kepala  sekolah,  pengawas, dan pemangku pendidikan dalam implementasi  Kurikulum 2013  secara
langsung  di  sekolah,  dan  6)  membantu memberikan  solusi  kontekstual  dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah sasaran dalam implementasi Kurikulum 2013 di sekolah.  (Panduan  pelatihan  K-2013; Kemdikbud 2016).
Sedangkan tujuan pelatihan K-2013 jenjang  SMA  yaitu  1)  menganalisis kompetensi,  materi,  pembelajaran  dan penilaian  meliputi:  a)  dokumen  SKL, KI-KD dan pedoman mata pelajaran; b) materi  dalam  buku  pelajaran;  c) penerapan  model  pembelajaran  dan  d) Penilaian  hasil  belajar;  2)  Merancang Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 3) Mempraktikkan pembelajaran dan  penilaian  serta  mereviu  hasil praktik;  4)  Mempraktikkan  pengolahan dan  pelaporan  penilaian  hasil  belajar. (Panduan  Pelatihan  dan  Pendampingan K-2013 SMA).

## B. Metode Pelatihan dan Jenis Pelatihan
Beberapa metode pelatihan menurut  Wagonhurst,  (2002)  meliputi
lecture, guest facilitators, and video tape
material . Sedangkan menurut
Christiansen  et  al.  (2006)  meliputi lecture, videotape, demonstrations, role- play,  on  the  job,  dan  case  discussion. Pendapat  lainnya  (Hasibuan,  2005:68); mengatakan  bahwa  metode  pelatihan
yang  dapat  digunakan,  antara  lain metode  on  the  job  dan  off  the  job training.  On  the  job  training  (OT)  atau disebut  juga  pelatihan  dengan  instruksi pekerjaan  yaitu  suatu  metode  pelatihan dengan  cara  para  pekerja  atau  calon pekerja  ditempatkan  dalam  kondisi pekerjaan yang riil, dibawah bimbingan dan supervise dari karyawan yang telah berpengalaman atau terlatih. Sedangkan off  the  job  training  yaitu  pelatihan  di luar  kerja  (Off  the  job  training), berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih  tidak  melaksanakan  pekerjaan rutin/biasa.
Metode  yang  digunakan  dalam pelatihan  K-2013  di  Indonesia  tahun 2016 cenderung mengacu pada kombinasi  ketiga  metode  diatas,  ada unsur lecture ;diskusi, on the job training dan off  the  job  training .  Urutan waktunya, off the job training dilaksanakan  lebih  dahulu,  sedangkan on  the  job  training dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pendampingan  dari  dinas  pendidikan terkait.
Persyaratan  minimal  yang  perlu diperhatikan  pelatih  dalam  memilih metode pelatihan yaitu (1) sesuai dengan keadaan  dan  jumlah  sasaran;  (2)  cukup dalam jumlah dan mutu materi; (3) tepat menuju  tujuan pada  waktunya; (4)
Amanat  hendaknya  mudah  diterima, dipahami dan diterapkan;  dan (5) biaya ringan  (Depdikbud,  1983  :  97)  dalam Muzakki, tanpa tahun.
Menurut  Simamora  (2006  :278) dalam  Silalahi  (2014),  ada  lima  jenis pelatihan  yang  dapat  diselenggarakan antara  lain  1) Skill  Training (Pelatihan Keahlian  yang  diadakan  dengan  tujuan agar  peserta  mampu  menguasai  sebuah skill  atau  keterampilan  baru  yang berhubungan  dengan  pekerjaannya  2) Retraining (Pelatihan  Ulang),  yang diberikan  kepada  karyawan  untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang.
3)
Cross Functional  Training (Pelatihan  Lintas Fungsional);  meminta  mitra  lain  untuk melakukan  aktivitas  pekerjaan  tertentu diluar bidang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya 4) Creativity Training
(Pelatihan Kreativitas); bertolak belakang dari anggapan bahwa kreatifitas  sebenarnya  bukan  bakat melainkan  sebuah  skill  yang  bisa dipelajari.  5)  Team  Training  (Pelatihan Tim); dalam sebuah perusahaan karyawan  tidak  hanya  dituntut  untuk bekerja  sendiri  namun  juga  bekerja secara tim  dalam sebuah divisi,  bagian, dan  bahkan  dituntut  untuk  bisa  bekerja dalam keseluruhan tim organisasi perusahaan.
Dalam  kegiatan  pelatihan  guru sasaran  tahun  2016  ini  termasuk  model pelatihan  keahlian  karena  guru  telah diangkat menjadi seorang yang profesional, seorang ahli dalam pembelajaran.  Disamping  itu  juga termasuk  model  pelatihan  kreativitas karena  pelatihan  kurikulum  2013  ini membutuhkan berbagai kreativitas misalnya dalam menciptakan alat belajar sederhana, menciptakan model pembelajaran untuk mengaktifkan siswa dan lainnya.

## C. Tahapan  Pelatihan K-2013
Tahapan  pelaksanaan,  dilakukan berjenjang  mulai  dari  (i)  Pelatihan  Tim Pengembang  Kurikulum  2013  Tk. Nasional (ii) Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum  2013  Tk.  Provinsi  (iii) Pelatihan  Tim  Pengembang  Kurikulum 2013  Tk.  Kab/Kota  dan  (iv)  Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum 2103. Sedangkan  tahapan  monitoring  dan evaluasi  dilakukan  oleh  Direktorat Pembinaan  SD,  SMP,  SMA  bersama dengan LPMP, Dinas Pendidikan
Provinsi/ Kabupaten/Kota.

## D. Unit Pelaksana Pelatihan
Agar  pelatihan  Kurikulum  2013  dapat efektif  di  seluruh  tingkatan,  perlu dilakukan  koordinasi  bagi  berbagai pihak  yang  berkaitan  dengan  pelatihan
tersebut.  Adapun  pihak-pihak  yang dianggap  berkaitan  dengan  pelatihan Kurikulum 2013, terdiri atas: direktorat pembinaan  terkait,  dinas  pendidikan provinsi,  LPMP,  dinas  pendidikan kabupaten/kota,  serta  sekolah  inti  dan sekolah  imbas.  Khusus  yang  berkaitan erat  dengan  pelatihan  Kurikulum  2013 bagi  sekolah  sasaran,  pihak  yang bertanggung  jawab  terdiri  atas:  LPMP dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

## METODOLOGI
Penelitian menggunakan metode kualitatif  dengan  analisis  yang  disajikan secara  disktriptif.  Hasil  penelitian  ini memberikan  temuan  tentang  pelaksanaan pelatihan  yang  dilakukan  oleh  IK  kepada GS  mencakup  aspek:  1)  peran  lembaga pelaksana pelatihan di kabupaten/kota yang dalam  hal  ini  adalah  LPMP  dan  dinas pendidikan Kabupaten/Kota (disdik kab/kota),  2)  IK  mencakup  rekrutmen, penyiapan  dan  kompetensinya,  3)  sarana dan prasarana pendukung pelatihan mencakup  ketersediaan,  kelayakan,  dan kenyamanan  bagi  peserta  pelatihan,  4) kecukupan  materi  pelatihan  sebagai  bekal peserta untuk mengimplementasikannya di sekolah, dan 5) kecukupan waktu pelaksanaan pelatihan.
Pelatihan K-2013 kepada GS, dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 di 514   kabupaten/kota  (Ditjen   Dikdasmen
Kemendikbud,  2016).  Pengumpulan  data dilakukan  bersamaan  dengan  pelaksanaan pelatihan K-2013 dari IK kepada GS, agar diperoleh  data  secara  otentik.  Dengan demikian  daerah/lokasi  pengumpulan  data ditetapkan  berdasarkan  kab/kota  yang  saat pengumpulan  data  juga  melaksanakan pelatihan  K-2013  oleh  IK  kepada  GS. Dalam  kondisi  ini,  kabupaten/kota  yang ditetapkan  sebagai  sasaran  pengumpulan data yakni Bandung, Yogyakarta, Makasar, Tidore, Badung, dan Kabupaten Sorong.
Di  setiap  lokasi  pengumpulan  data, dilakukan: 1) wawancara kepada perwakilan LPMP, pimpinan disdik kab/kota,  dan  IK,  2)  FGD  dengan  peserta IK,  3)  observasi  pelaksanaan  pelatihan  K- 2013 dari  IK kepada GS, dan 4) observasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan  pelatihan  K-2013.  Agar  data yang  digali  memiliki  kesetaraan  antar lokasi  pengumpulan  data,  maka  selama pelaksanaannya digunakan instrumen. Instrumen dimaksud mencakup: 1)
Pedoman  Wawancara  Pimpinan  LPMP,  2) Pedoman  Wawancara  Pimpinan  Disdik Kab/Kota, 3) Pedoman Observasi
Pelaksanaan  Pelatihan,  dan  4)  Pedoman FGD. Sesuai dengan metode penelitian ini yakni kualitatif, maka jumlah informan saat wawancara di setiap lokasi kabupaten/kota, tidak  sama  bergantung  pada  kondisi  saat pengumpulan datanya.
Data yang diperoleh dari pengumpulan  data  terdiri  atas:  1)  peran LPMP pada pelatihan, 2) kesesuaian aspek- aspek pelatihan dengan situasi dan kondisi di lapangan, 3) peran disdik kab/kota pada pelatihan,  4)  pelaksanaan  pelatihan  di wilayah  yang  menjadi  tanggung  jawab dinas pendidikan kabupaten/kota, 5) pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan pendampingan, 6) kondisi ruang pelatihan, 7) ketersediaan pedoman/petunjuk pelatihan, 8) ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana  pendukung  pelatihan,  9) kecukupan  materi  pelatihan  dan  waktu pelatihan,  10)  kompetensi  instruktur,  11) kesesuaian  jadwal  dengan  materi  yang disajikan,  dan  12)  kendala  pelatihan. Seluruh data  yang diperoleh dicatat secara diskripsi  oleh  pengumpul  data  sesuai dengan  kondisi  lokasi  pengumpulan  data. Selanjutnya  seluruh  data  yang  telah diperoleh  ini  dianalisis  melalui  langkah- langkah:  1)  reduksi  data,  2)  kategorisasi data, dan 3) interpretasi data.

## HASIL KAJIAN
A. Peran Penyelenggara Pelatihan di

## Kabupaten/Kota
Penyelenggara  pelatihan  dari  IK kepada GS di enam kab/kota yang didatangi adalah  LPMP  dan  disdik  kab/kota.  LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kemendikbud  yang  berada  di  bawah  dan
bertanggung  jawab  kepada  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah (Permendikbud No. 14 tahun 2015 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  LPMP). Pemberian  peran  kepada  LPMP  dalam pelatihan  K-2013  kepada  GS  dapat dikatakan  sudah  tepat,  karena  salah  satu fungsi  LPMP  yakni,  fasilitasi  peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan  dasar  dan  menengah  dalam penjaminan mutu pendidikan’ (Permendikbud No. 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, Pasal-3, butir-d).
Dalam pelaksanaan pelatihan K-2013 kepada  GS,  pimpinan  keenam  LPMP maupun keenam disdik kab/kota menyatakan  bahwa  mereka  melakukan koordinasi  dalam  hal:  pengaturan  tempat pelatihan, penjadwalan pelaksanaan pelatihan  di  tingkat  kab/kota,  kepanitiaan pelatihan, dan membuat undangan pelatihan kepada GS termasuk menyebarkannya. Koordinasi yang dilakukan  oleh  LPMP  dan  disdik  kab/kota ini  dimuat  di  dalam  Panduan  Pelatihan,
Pendampingan  dan  Bantuan  Pemerintah untuk  Pendampingan  Kurikulum  2013, Kemendikbud,  Ditjen  Dikdasmen  2016. Dalam melakukan koordinasi yang berhubungan  dengan  GS,  disdik  kab/kota, misalnya  kota  Yogyakarta,  menetapkan sekolah   sasaran   K-2013   dan   meminta
kepala  sekolah  sasaran  K-2013  untuk menunjuk  guru  yang  diikutkan  dalam pelatihan  karena  kepala  sekolah  yang memiliki  informasi  tentang  guru  di sekolahnya.  Selanjutnya  LPMP  membuat undangan  kepada  GS  yang  akan  diikutkan pada pelatihan. Sedangkan koordinasi yang berhubungan dengan IK, disdik berdasarkan  surat  permohonan  dari  LPMP melakukan  koordinasi  dengan  kepala sekolah sasaran K-2013 untuk menetapkan guru  yang  akan  diikutkan  pada  pelatihan calon  IK,  menggunakan  rambu-rambu kriteria IK yang ditetapkan oleh pemerintah.  Disdik  di  enam  lokasi pengumpulan  data  juga  menyediakan tempat  pelaksanaan  pelatihan  termasuk konsumsi  bagi  panitia,  instruktur  dan  GS peserta pelatihan.
Berkenaan dengan IK, LPMP
berperan  dalam  seleksi  IK  yang  dianggap cakap  sebagai  instruktur  pelatihan  K-2013 kepada  GS.  Seleksi  dilakukan  kepada seluruh  peserta  pelatihan  calon  IK  yang diselenggarakan  di  kab/kota  oleh  LPMP. Selanjutnya  LPMP  juga  berperan  dalam memilh IK  yang sudah lulus seleksi untuk ditugaskan sebagai instruktur pada pelatihan K-2013 kepada GS. Pemilihan IK
dilakukan  karena  jumlah  IK  yang  lulus seleksi tersebut melebihi kebutuhan pelatihan K-2013 kepada GS.
Secara  umum,  sesuai  dengan  tugas yang  tertera  di  dalam  panduannya,  dari wawancara dengan nara sumber dari LPMP juga  diperoleh  informasi  bahwa  LPMP tidak dapat  berperan secara optimal dalam pelaksanaan  pelatihan  K-2013  kepada  GS, karena  banyaknya  komponen  yang  sudah ditetapkan  oleh  pusat.  Komponen  yang tidak  dapat  dijalankan  oleh  LPMP  karena sudah disiapkan oleh pusat yakni: menetapkan  materi  pelatihan,  mengatur beban  waktu  setiap  materi  pelatihan, menyiapkan  panduan-panduan  pelatihan, menyediakan  buku  siswa,  dan  mengatur dana pelatihan.

## B. Instruktur Kab/kota
Instruktur  Kab/kota  (IK)  di  enam lokasi pengumpulan data, adalah instruktur yang  terseleksi  pada  saat  mereka  masih berstatus calon IK dan mengikuti pelatihan K-2013  bagi  IK  yang  diselenggarakan  di tingkat  kab/kota.  Mereka  adalah,  guru, kepala  sekolah  dan  pengawas.  Berkenaan dengan ketentuan IK, disdik dan LPMP di enam lokasi pengumpulan data menyatakan sebagai berikut.
Tabel 1 Penetapan IK Menurut Disdik Kab/Kota dan LPMP
No Lokasi Ketentuan IK Menurut Disdik kab/kota Menurut LPMP 1 Kota Bandung Aktif selama pelatihan IK, memiliki komitmen, ide dan gagasan, mengu- asai kelas, mengerti pendekatan scientific dan discovery learning . Sesuai kuota, pemilihan IK secara normatif berdasarkan nilai tertinggi. 2 Kota Yogyakarta Memiliki komitmen, menguasai substansi K-2013, di SK kab oleh pimpinan disdik  kab/kota Berasal dari sekolah yang sudah melaksanakan K-2013 (versi lama), berpengalaman menjadi instruktur, menguasai IT, kompeten, profesional, bisa guru biasa. 3 Kabupaten Badung Telah mengikuti pendidikan dan pela-tihan, kompeten sebagai instruktur, menguasai materi pelatihan Pernah menjadi instruktur yang diketahui oleh LPMP, kompeten, dan sesuai dengan bidangnya. 4 Kota Makasar Memiliki potensi dan aktif di MGMP, memiliki potensi sebagai instruktur Sesuai dengan panduan pusat 5 Kabupaten Tidore Berasal dari sekolah induk Nilai tertinggi dari pelatihan calon IK, sesuai kuota, mewakili setiap mata pelajaran, penilaian berdasarkan masukan dan hasil pemantauan dari nara sumber. 6 Kabupaten Sorong Memiliki ijazah minimal S-1, memiliki kinerja yang bagus. Memiliki skor tinggi, mampu berkomunikasi, menguasai dan dapat mengarahkan peserta.
Sumber: Data Hasil Wawancara Diolah
Berkenaan  dengan  kemampuan  IK yang  diharapkan,  di  dalam  Panduan Pelatihan K-2013 memuat aspek penilaian bagi  instruktur,  mencakup:  1)  pemahaman isi kurikulum dan paradigma kurikulum, 2) kemampuan  fasilitasi  mencakup  teknis fasilitasi, komunikasi efektif, dan kreativitas, serta 3) aspek sikap mencakup keterbukaan  pikiran,  pembelajaran,  dan ketangguhan. Dengan merujuk pada Tabel- 2  dan  ketentuan  sebagaimana  di  dalam panduan pelatihan K-2013, dapat dikatakan bahwa  di  enam  kab/kota  sudah  berupaya menetapkan  IK  yang  berkualitas  agar memberikan  hasil  pelatihan  yang  dapat diimplementasikan  pada  pembelajaran  di sekolah.
Melalui wawancara dengan pimpinan disdik  kab/kota  tentang  kemampuan  IK diperoleh  informasi  bahwa,  secara  umum IK  yang  terpilih  dan  terseleksi  saat mengikuti pelatihan calon IK, sudah cukup baik.  Namun  kondisi  sesungguhnya  yang dibutuhkan  dari  IK  ternyata  lebih  dari sekedar  lulus  seleksi  saja.  Dalam  hal  ini, menurut pimpinan disdik kab/kota, IK juga harus memiliki kompetensi khusus lainnya yakni  dapat  ‘menguasai  GS’  saat  menjadi instruktur pada pelatihan karena kebutuhan GS  berbeda  dengan  kebutuhan  IK  saat mengikuti  pelatihan.  IK  dalam  hal  ini, menurut  pimpinan  disdik  kab/kota,  harus mengetahui  dan  dapat  menjawab
permasalahan yang akan dihadapi oleh GS ketika  harus  mengimplementasikan  hasil pelatihan  K-2013  di  sekolah.  Dengan kemampuan  yang  demikian,  menurut pimpinan  disdik  kab/kota,  GS  yang mengikuti  pelatihan  K-2013  dengan  IK yang memiliki kemampuan memadai dapat dengan percaya diri saat harus mengimplementasikan  hasil  pelatihan  K- 2013  di  sekolah  termasuk  menyiapkan RPP,  melaksanakan  pembelajaran  dan penilaiannya.
Tuntutan  pimpinan  disdik  kab/kota terkait  dengan  kemampuan  IK,  ternyata sesuai dengan harapan peserta DKT. Dalam DKT  di  enam  lokasi  pengumpulan  data, diperoleh  informasi  bahwa  kompetensi  IK harus  tinggi  agar  hasil  dari  pemaparannya dapat dijadikan bekal oleh GS saat kembali ke sekolah dan mengimplementasikan hasil pelatihan  K-2013.  Berkenaan  dengan kompetensi  IK  ini,  pada  DKT  juga diperoleh  informasi  bahwa  IK  harus memiliki kecakapan khusus dan berpengalaman  terhadap  K-2013  untuk mengatasi  kebutuhan  GS  yang  sangat beragam.
Berdasarkan hasil observasi penyajian  materi  pelatihan  oleh  IK, diperoleh informasi tentang kinerja sebagian IK ada yang dianggap mendukung dan  yang kurang mendukung keberhasilan
pelatihan  K-2013  kepada  GS.  Hasil observasi disajikan pada tabel berikut.

## Tabel-2 Kinerja yang ditunjukan IK saat Pelatihan K-2013 kepada GS
Kinerja yang ditunjukkan IK pada Pelatihan K-2013 kepada GS
Mendukung keberhasilan Pelatihan Kurang mendukung keberhasilan Pelatihan
1) Memberi salam kepada seluruh peserta sebelum penyajian,
2) Menyampaikan tujuan penyajiannya,
3) Menyampaikan kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai peserta,
4) Menggunakan bahasa Indonesia selama penyajian,
5) Berkomunikasi dua arah dengan peserta,
6) Berperilaku sopan selama pelatihan,
7) Menggunakan sarana IT, dan
8) Memberi salam setelah berakhirnya pelatihan
1) Mendominasi penyajian dengan berceramah
2) Tidak menggunakan beragam jenis metode,
2) Kurang menguasai materi pelatihan,
3) Kurang memotivasi peserta,
4) Kurang mengajak peserta untuk aktif berpartisipasi,
5) Tidak melakukan evaluasi tertulis atau lisan kepada peserta,
6) Jarang memberikan umpan balik kepada peserta 7) Kurang memperhatikan peserta pelatihan selama penyajiannya Sumber: Data Observasi, Diolah
Merujuk pada Tabel-2 terlihat bahwa kinerja  IK  yang  kurang  mendorong keberhasilan  pelatihan  K-2013  tersebut seluruhnya  berhubungan  langsung  dengan kebutuhan GS melaksanakan pembelajaran pada  pengimplementasian  K-2013.  Pada observasi juga terlihat bahwa metode yang dominan  yang  digunakan  IK  sepanjang penyajiannya,  adalah  ceramah.  Metode tanya jawab  yang paling mudah dilakukan oleh  IK  pada  pelatihan,  ternyata  sangat sedikit tampak selama observasi berlangsung. sekali diselingi dengan metode tanya jawab. IK terlihat fokus pada materi  yang  disajikannya  dan  kurang memperhatikan peserta pelatihan termasuk tidak  memperhatikan  ketika  beberapa  GS kurang berpartisipasi aktif selama penyajian materi oleh IK, mereka misalnya bermain  telpon  seluler,  memperhatikan laptop, berbicara dengan teman di sebelahnya.
Dalam  hal  penguasaan  materi  K- 2013,  masih  terdapat  di  sebagian  kelas  IK yang  tidak  dapat  menjawab  secara  lugas pertanyaan  GS  tentang  materi  yang berhubungan langsung dengan pembelajaran  dan  penilaian  sehingga terlihat  GS  kurang  puas  terhadap  jawaban IK  tersebut.  IK  yang  menyajikan  materi pelatihan  secara team  teaching terlihat kurang  berbagi  peran  secara  proporsional, karena  ketika  IK yang satu menjelaskan
materi,  IK  yang  satunya  lagi  hanya  duduk saja,  demikian  sebaliknya.  Kinerja  yang ditunjukkan oleh IK tersebut, masih belum dapat  memenuhi  harapan  Pimpinan  disdik kab/kota yang menyatakan bahwa IK harus mampu  memberi  bekal  kepada  GS  secara lengkap  agar  mampu  mengisi  seluruh kebutuhan GS menerapkan K-2013. Sementara  itu,  GS  yang  mengikuti  DKT menyatakan bahwa pada pelatihan K-2013 ini  masih  dijumpai  IK  yang  tidak menguasai  substansi  meskipun  itu  adalah mata pelajaran. Pada pelatihan kepada guru Bahasa Inggris misalnya, terdapat IK yang tidak  tepat  ketika  bertutur  dalam  Bahasa Inggris.  Kondisi  yang  sama  terjadi  pada mata pelajaran Sosiologi, terdapat IK yang tidak  memiliki  pengetahuan  memadai. Dengan kondisi demikian, kinerja IK yang seharusnya dapat mendukung keberhasilan pelatihan K-2013 melalui langkah aksi guru pada  kegiatan  pembelajaran  di  sekolah, terancam tidak dapat terpenuhi.
Berbagai  kondisi  ternyata  menjadi penyebab  terhadap  IK  yang  kinerjanya kurang  dari  yang  diharapkan.  Pimpinan salah satu disdik Kab/kota yang diwawancarai menyatakan bahwa himbauan  agar  calon  IK  berasal  dari sekolah yang sudah melaksanakan K-2013 seperti  yang dimuat di dalam panduannya, menyebabkan  disdik  sulit  melakukannya khususnya apabila di sekolah pelaksana K-
2013  tidak  terdapat  guru  yang  dianggap berkualitas, sedangkan guru yang berkualitas  yang  dapat  dijadikan  calon  IK tidak berada di sekolah pelaksana K-2013. Sementara  itu  berdasarkan  jawaban  GS pada  DKT  diketahui  bahwa  faktor  ‘usia’ dan  pengalaman  berpengaruh  terhadap penyampaian  materi  kepada  GS.  Hal tersebut karena menurut GS pada DKT, IK yang  masih  baru  tidak  cukup  percaya  diri untuk  menjadi  nara  sumber  khususnya ketika  GS  nya  adalah  guru  yang  lebih senior.  IK  yang  kurang  berpengalaman menurut  GS  pada  DKT,  kurang  piawai menjawab  pertanyaan  GS  yang  memiliki permasalahan  bermacam-macam  ketika harus mengimplementasikan hasil pelatihan  ini.  Tidak  sesuainya  latar belakang  pendidikan  IK  dengan  materi yang diampunya juga merupakan permasalahan  yang  menyebabkan  kurang optimalnya  kualitas  kinerja  IK,  misalnya mata pelajaran Sosiologi yang disampaikan oleh IK yang tidak berlatar belakang murni Sosiologi.
Perolehan  IK  ketika  mengikuti pelatihan  termasuk  jumlah  waktu  juga merupakan  penyebab  kurang  optimalnya kinerja  IK  saat  menjadi  pelatih  bagi  GS. Pada DKT, IK ada yang menyatakan bahwa materi  yang  didapatkan  saat  pelatihan masih  kurang  karena  waktu  pelatihan terlalu  singkat.  IK  khususnya  yang  belum
berpengalaman merasa bahwa materi  yang didapatkan  saat  pelatihan  sangat  kurang apabila  IK  harus  langsung  terjun  menjadi pelatih  bagi  GS.  Dari  wawancara  dengan pimpinan disdik kab/kota, diperoleh informasi  bahwa  pelatihan  bagi  IK  hanya berlangsung  selama  satu  kali  saja  dan  IK yang  terpilih  langsung  menjalankan  tugas sebagai  nara  sumber  pada  pelatihan  bagi GS tidak berapa lama setelah pelatihan bagi IK selesai dilaksanakan. Materi dan jumlah waktu  pelatihan  bagi  IK  yang  dimuat  di dalam Panduan Pelatihan K-2013, diketahui  bahwa  untuk  IK  alokasi  waktu penyajian materi pokok adalah 36 jam yang diuraikan kedalam lima butir materi, yaitu: 1)  kompetensi,  materi,  pembelajaran  dan penilaian  selama  2  jam,  2)  analisis kompetensi,  materi  pembelajaran,  proses pembelajaran, dan penilaian selama 36 jam, 3) perancangan pembelajaran dan penilaian selama 10 jam, 4) praktik pembelajaran dan penilaian  selama  8  jam,  serta  5)  praktek pengolahan  dan  penilaian  hasil  belajar selama 4 jam. Materi pokok yang dimuat di dalam  panduan  tersebut  sebetulnya  sudah cukup memadai bagi IK agar siap menjadi pelatih  kepada  GS.  Namun  menurut  IK, pelatihan yang hanya berlangsung satu kali tersebut  sangat  kurang  bagi  IK  apalagi beberapa IK masih baru ditetapkan sebagai instruktur.
C. Sarana-Prasarana Pendukung

## Pelatihan
Dalam Panduan Pelaksanaan
Pelatihan  K-2013,  tidak  ada  ketentuan tentang  jenis  sarana  dna  prasarana  secara spesifik  yang  harus  tersedia  pada  setiap pelatihan kepada GS. Namun penyelenggara pelatihan K-2013 di tingkat kabupaten/kota yakni dinas pendidikan
maupun LPMP telah berupaya untuk dapat menyediakannya  agar  pelatihan  dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana pada  pelatihan  K-2013  kepada  GS  ini terdiri atas: ruang pelatihan, pedoman/petunjuk pelatihan, buku pelajaran,  sarana  IT,  dan sound  system . Kondisi ruang pelatihan bagi GS di keenam lokasi disampaikan sebagai berikut.
Tabel-3 Kondisi Ruang Pelatihan berdasarkan Observasi
No Lokasi Kondisi Ruang Pelatihan 1 Kota Bandung Menggunakan ruang kelas, sempit sehingga sulit mobilitas peserta dan IK, sulit kerja kelompok, terang. 2 Kota Yogyakarta Menggunakan ruang kelas, sempit, sulit mengatur meja-kursi untuk kerja kelompok karena bentuknya memanjang, GS di deretan depan terlalu dekat dengan layar slide, cahaya cukup. 3 Kabupaten Badung Nyaman, terang, 4 Kota Makasar Menggunakan LPMP,  bersih,  luas,  ber-AC,  pencahayaan  baik,  terang, susunan kursi model kelas karena ceramah, bising oleh suara HP peserta. 5 Kabupaten Tidore Terang, cukup luas menampung seluruh peserta, tidak bising 6 Kabupaten Sorong Menggunakan ruang kelas. Pada penyajian materi umum, ruang sempit. Pada penyajian materi pokok, ruang cukup karena peserta sedikit,
Sumber: Data Observasi, Diolah
Tabel-3 menunjukkan bahwa pelatihan  ada  yang  ruangnya  cukup  luas untuk  menampung  peserta  pelatihan, namun  ada  yang  sempit.  Kondisi  ruang pelatihan  yang  nyaman  bagi  peserta tentunya  memang  diharapkan  pada  setiap pelatihan, dan secara tidak langsung dapat mendukung  keberhasilan  pelatihan  itu sendiri. Namun sebaliknya, kondisi kurang memadainya  ruang  pelatihan,  tentunya tidak diharapkan oleh peserta maupun oleh IK. Permasalahan yang mungkin ditimbulkan  oleh  kondisi  ruang  pelatihan yang  kurang  memadai,  misalnya  IK  tidak sulit menerapkan kegiatan kerja kelompok kepada  peserta  karena  meja-kursi  yang tidak  dapat  diatur  posisinya.  Meskipun pada  observasi  terlihat  bahwa  IK  tetap menugaskan  peserta  untuk  melakukan pekerjaan  secara  berkelompok,  namun kegiatan  tersebut  tidak  dapat  berjalan optimal  mengingat  posisi  duduk  peserta tidak bisa secara berkelompok sehingga di beberapa kelompok terlihat hanya sebagian dari  anggota  kelompok  yang  bekerja sementara anggota lainnya kurang berpartisipasi.
Kelengkapan  IT  yang  terdapat  di dalam  ruangan  saat  pelatihan  yakni, in- focus ,  laptop  dan  layarnya.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  pimpinan  LPMP dan  DKT  dengan  IK,  diperoleh  informasi bahwa kelengkapan IT seperti laptop di
keenam  lokasi  seluruhnya  disediakan  oleh IK.  Alasan  penyediaan  laptop  oleh  IK adalah karena kepemilikian laptop merupakan  persyaratan  tidak  tertulis  yang harus dipenuhi oleh IK. Dengan demikian, tidak ada permasalahan tentang ketersediaan laptop pada pelatihan K-2013 ini. In-focus di  salah  satu  lokasi,  tidak tersedia secara lengkap di seluruh ruangan. Menurut pimpinan LPMP yang diwawancarai, tidak semua tempat pelaksanaan pelatihan K-2013 dapat menyediakan in-focus untuk  pelatihan karena  terbatasnya  yang  dimiliki  sehingga panitia mencari pinjaman. Meskipun sudah berupaya  meminjam,  ternyata  kebutuhan in-focus masih  belum  dapat  terpenuhi seluruhnya. Sementara itu, meskipun layar tidak  tersedia  di  seluruh  ruang  pelatihan, tidak dijumpai permasalahan berarti karena layar  dapat  diganti  dengan  media  lainnya seperti dinding ruangan.
Bahan  pelatihan  yang  dibagikan kepada  peserta,  ada  yang  berupa  panduan pelatihan,  materi  pelatihan,  dan  ada  pula yang  digunakan  langsung  peserta  saat pelatihan.  Menurut  panitia,  setiap  peserta pelatihan  akan  mendapatkan  seperangkat modul dalam bentuk fotocopy dan beberapa materi  dibagikan  dalam  bentuk soft-copy yang  dimuat  di  dalam  CD.  Panduan  dan materi pelatihan merupakan bahan pelatihan  yang  digunakan  peserta  sebagai
pegangan  pada  saat  dan  setelah  pelatihan berlangsung. Buku siswa merupakan sarana yang langsung berhubungan materi pelatihan,  karena  GS  akan  melakukan analisis  terhadap  isi  buku  pelajaran.  Oleh karena itu, selayaknya kalau buku pelajaran tersebut  dibagikan kepada peserta masing- masing  satu  eksemplar  dalam  bentuk barang  cetakan  sesuai  dengan  mata pelajaran  yang  diampu  guru.  Pada  situasi sesungguhnya, buku pelajaran yang dibagikan kepada masing-masing GS tidak sesuai  dengan  seharusnya,  misalnya  buku dalam bentuk soft copy dan fotocopy , atau buku  yang  dibagikan  adalah  buku  edisi yang  belum  sesuai  dengan  K-2013  hasil penyempurnaan tahun 2016.
Ketersediaan  buku  pelajaran  yang demikian  menyebankan  kesulitan  bagi  GS untuk melakukan analisis. Beberapa kendala  dengan  kondisi  pembagian  buku pelajaran  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  pelatihan  ini  yakni:  1)  Buku pelajaran  siswa  yang  berbentuk soft-copy , tidak  dapat  di  coret-coret  guru  saat melakukan  analisis  isi  buku,  2)  buku pelajaran  berupa fotocopy yang  bewarna hitam-putih menyebabkan guru tidak dapat melakukan analisis terhadap kualitas isi dan kebenaran sajian buku khususnya terhadap pesan  isi  buku  yang  disampaikan  dalam bentuk  gambar/diagram  bewarna,  serta  3) buku  yang  tidak  sesuai dengan K-2013
hasil penyempurnaan tahun 2016 menyebabkan analisis yang dilakukan guru menjadi  tidak  ada  gunanya  karena  tidak berhubungan  langsung  dengan  kebutuhan pembelajaran oleh guru yang menggunakan buku pelajaran.
Salah  satu  kekuatan  K-2013  yakni kegiatan  pembelajaran  yang  berbasis  pada pendekatan scientific dengan  aktivitas mencakup antara lain, mengamati, menanya,  mencoba,  mengolah,  menyaji, menalar, mencipta agar siswa bisa mencapai ranah pengetahuannya
(Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar  Proses  Pendidikan  Dasar  dan Menengah).  Pembelajaran  yang  demikian antara  lain  dapat  berlangsung  dengan  cara mengajak siswa melakukan aktivitas percobaan  secara  langsung  menggunakan alat-alat pelajaran. Agar GS dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuannya,  diperlukan  pelatihan  yang mendukung  yakni  yang  memuat  tahapan pembelajaran  dengan  pendekatan  saintifik yang dipraktekkan pada pelatihan tersebut. Oleh  sebab  itu,  pada  pelatihan  seharusnya juga dapat disediakan sarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan GS dan mata pelajaran yang diampu masing-masing GS. Hasil wawancara dengan panitia pelaksanaan  pelatihan,  diketahui  bahwa panitia  tidak  menyediakan  alat/sarana pelajaran yang diperlukan  sesuai  dengan
masing-masing  kebutuhan  mata  pelajaran.
Di  dalam  panduan  pelaksanaan  pelatihan, tidak  tertulis  secara  eksplisit  tentang keharusan penyediaan sarana pembelajarannya  termasuk  juga  tidak tertulis jenis dan jumlah sarana pembelajaran yang harus disiapkan panitia penyelenggara.
LPMP adalah lembaga yang mendapatkan  tugas  oleh  direktorat  terkait untuk  melaksanakan  pelatihan  K-2013  di tingkat  kab/kota.  Oleh  sebab  itu,  LPMP diharapkan dapat menjamin tentang ketersediaan sarana dan prasarana pendukung  pelatihan  termasuk  alat-alat pelajaran. Pada wawancara dengan pimpinan  LPMP  diperoleh  kesimpulan bahwa  yang  menjadi  perhatian  LPMP terkait  dengan  sarana  dan  prasarana pendukung pelatihan tidak termasuk sarana pembelajaran. LPMP terkesan tidak terlalu mempermasalahkan ketidak tersediaan sarana  pembelajaran  yang  sebetulnya diperlukan  pada  pelatihan  K-2013.  Tidak tersedianya sarana pembelajaran menyebabkan penyajian materi pokok yang langsung berhubungan dengan pembelajaran  ada  yang  tidak  dapat dilakukan  sepenuhnya.  Dengan  demikian, pelatihan  K-2013  ini  belum  dapat  secara optimal mendukung peningkatan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan K-2013.

## D. Materi Pelatihan
Di  dalam  panduan  pelaksanaan pelatihannya,  materi  pelatihan  K-2013 dikelompokkan  ke  dalam:  materi  umum, materi  pokok  dan  materi  penunjang.  Dua kelompok  materi,  yakni  materi  umum  dan materi  penunjang,  menurut  peserta  DKT dan  hasil  wawancara  dengan  pimpinan disdik Kab/kota maupun pimpinan  LPMP, tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan GS pada kegiatan pembelajaran. Kelompok materi pokok merupakan materi yang langsung dengan kebutuhan GS dalam implementasi  K-2013.  Materi  pokok  ini terdiri atas: 1) kompetensi, materi pembelajaran,  dan  penilaian,  2)  analisis; kompetensi,  materi  pembelajaran,  dan penilaian  mencakup:  a)  analisis  dokumen SKL,  KI-KD,  Silabus,  dan  pedoman tematik/mata  pelajaran,  b)  analisis  materi dalam buku pelajaran, c) analisis penerapan model  pembelajaran,  d)  analisis  penilaian hasil  belajar,  3)  perancangan  RPP,  4) praktek pembelajaran dan penilaian mencakup:  a)  praktek  pembelajaran  dan penialian, serta b) reviu  hasil praktek, dan 5)  praktek  pengolahan  dan  pelaporan pendilaian  hasil  belajar.  Merujuk  pada daftar  materi  pokok  yang  diberikan  pada pelatihan K-2013, IK yang mengikuti DKT menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  seluruh materi  yang  diperlukan  oleh  GS  sebagai bekal  saat  akan  mengimplementasikan  K-
2013,  sudah  mencukupi.  Lebih  lanjut  IK juga  menyatakan  apabila  seorang  GS  bisa menguasai seluruh materi yang disampaikan pada pelatihan K-2013 tersebut,  maka  sudah  dapat  dipastikan bahwa GS tidak akan menghadapi kesulitan ketika melaksanakan pembelajaran berdasarkan K-2013.
Meskipun secara tertulis materi yang disampaikan pada pelatihan K-2013 sudah cukup  sebagai  bekal  bagi  GS,  namun ternyata beberapa GS masih merasa bahwa mareri yang diperlukan untuk melaksanakan  pembelajaran  sesuai  K- 2013, belum tuntas seluruhnya. Bahkan GS juga  menyatakan  bahwa  materi  yang disajikan  tersebut  terkesan  tidak  merujuk pada hasil tes awal ( pre-test ) sehingga ada yang kurang sesuai dengan kebutuhan GS.
Permasalahan  yang  muncul  tentang materi  pelatihan  dihubungkan  dengan penguasaan IK terhadap materi pokok pada pelatihan  K-2013  adalah  tidak  seluruh materi yang diperlukan tersebut disampaikan  oleh  instruktur  secara  tuntas. Hal  tersebut  karena  masing-masing  materi pokok  memiliki  muatan  yang  mendalam dan  rinci  tentang  substansi  materi  pokok tersebut,  sedangkan  instruktur  hanya memberikan bahasan pada permukaan saja untuk  beberapa  butir  materi  pokok. Instruktur  biasanya  menugaskan  calon  IK peserta  pelatihan  K-2013  untuk  membaca
dan  menggali  materi  dari soft-copy yang dibagikan  atau  dengan  berdiskusi  diantara calon  IK  khususnya  tentang  materi  yang belum  tuntas.  Materi  yang  praktek  dan reviunya,  juga  merupakan  materi  yang tidak  tuntas  disajikan  oleh  instruktur. Dampak  dari  pengalaman  beberapa  IK terkait  dengan  materi  pokok  ini  yakni, beberapa  IK  merasa  kurang  percaya  diri menyampaikan  materi  pokok  kepada  GS termasuk kurang lugas menjawab pertanyaan GS saat pelatihan. Permasalahan lainnya adalah materi tentang  analisis  materi  dalam  buku pelajaran juga tidak dapat dilakukan secara optimal karena saat pelatihan berlangsung, tidak menggunakan buku asli dalam bentuk hard-copy .

## E. Jumlah Waktu Pelatihan
Jumlah  waktu  pelatihan  K-2013 untuk  setiap  materi  pelatihan  sudah ditentukan  dalam  bentuk  jadwal  pelatihan (Panduan  Pelatihan,  Pendampingan  dan Bantuan  Pemerintah  untuk  Pendampingan Kurikulum  2013,  Kemendikbud,  Ditjen Dikdasmen 2016). Jumlah keseluruhan jam pelatihan adalah 52 jam yang didistribusikan ke dalam lima hari pelatihan. Di dalam panduannya, perbandingan  jumlah  jam  pelatihan  untuk setiap  materi  pelatihan  adalah:  1)  10  jam materi umum, 2) 38 jam materi pokok, dan 3) 4 jam materi penunjang.
Mengacu  pada  jumlah  waktu  (jam) pelatihan,  terlihat  bahwa  penyajian  materi pokok  adalah  yang  terbanyak.  Namun menurut  IK  yang  mengikuti  DKT,  jumlah waktu  tersebut  sangat kurang bagi  mereka untuk  bisa  menyampaikan  seluruh  materi yang harus dikuasai  oleh GS.  Lebih  lanjut IK  juga  menyatakan  bahwa  jumlah  waktu pelatihan yang mereka alami saat mengikuti  pelatihan  calon  IK,  juga  sangat kurang terutama pada materi pokok. Dalam hal  ini  IK  menyatakan  bahwa  mereka sebetulnya  merasa  kurang  siap  dan  masih kurang  mantap  untuk  menyampaikan materi  yang  menjadi  tanggung  jawab mereka  pada  pelatihan  kepada  GS.  IK sebetulnya  berharap  ketika  mengikuti pelatihan calon IK, ada banyak tugas-tugas yang  dibahas  bersama-sama  sehingga mereka  semakin  matang  karena  adanya saling tukar pengetahuan. IK juga berharap adanya  waktu  yang  cukup  bagi  mereka untuk  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan untuk  setiap  sub  materi  pokok  yang mungkin  akan  ditanyakan  oleh  GS  saat pelatihan nantinya.
Sama  halnya  dengan  IK,  GS  yang mengikuti  DKT  juga  menyatakan  bahwa saat  penyajian  materi  pokok  IK  terkesan terburu-buru dan tidak tuntas menyampaikan  materi  yang  seharusnya diketahui  GS.  Untuk  setiap  sub  materi pokok, sebenarnya IK berharap dapat
tersedia  cukup  waktu  untuk  kegiatan penugasan kepada masing-masing GS yang dilanjutkan dengan pembahasannya. Namun  harapan  IK  tersebut  lebih  banyak yang  tidak  terwujud.  Jam  pelatihan  yang dianggap  IK  terlalu  sedikit  yakni:  praktek pembelajaran  dan  peilaian  serta  praktek pengolahan  dan  pelaporan  penilaian  hasil belajar.
Harapan  yang  disampaikan  oleh  IK dan  GS  pada  DKT  terkait  dengan  jumlah waktu  pelatihan  adalah,  diadakannya pelatihan  lagi  khusus  untuk  materi  pokok saja dengan jumlah waktu yang lebih lama. Lebih  jauh  IK  berharap  adanya  pelatihan secara  kontinyu  yang  terjadwal  agar mereka  lebih  matang  dalam  penguasaan substansi materi pokok. Dengan penambahan pelatihan ini, baik IK maupun GS  dapat  menjadi  lebih  siap  menjalankan tugas dan peran mereka masing-masing.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan

## 1. Peran Penyelenggara Pelatihan
Penyelenggara  pelatihan  bagi  GS  di tingkat  kabupaten/kota  adalah  LPMP  dan dinas  pendidikan  kabupaten/kota.  LPMP tidak dapat berperan secara optimal karena beberapa komponen pelatihan telah ditetapkan  oleh  pemerintah  (direktorat terkait).  Peran  yang  tidak  dapat  dilakukan oleh  LPMP  tersebut  antara  lain:
menetapkan  materi  pelatihan,  mengatur beban  waktu  setiap  materi  pelatihan, menyiapkan panduan-panduan,
menyediakan  buku  siswa,  dan  mengatur dana pelatihan. Peran yang dapat dilakukan oleh LPMP antara lain: menetapkan jadwal harian  pelatihan  termasuk  mengubah jadwal  pada  kondisi  tertentu,  memilih  dan menetapkan  IK,  dan  mengeluarkan  dana pelatihan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, dinas pendidikan kabupaten/kota setempat berperan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dengan berkoordinasi dengan LPMP, dan menetapkan peserta pelatihan. Peran dinas pendidikan  ini  terkesan  hanya  bersifat administratif  saja.  Kurang  berperannya LPMP maupun dinas pendidikan kabupaten/kota  menimbulkan  beberapa kendala  diantaranya:  kurang  sesuainya materi  pelatihan  dengan  GS  setempat, keterlambatan  kedatangan  buku  siswa, kesulitan  memenuhi  kekurangan  materi pelatihan  yang  dibutuhkan  GS  karena sudah dibatasi oleh waktu yang ditetapkan pemerintah.
Jadwal  pelaksanaan  pelatihan  yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Minggu III  bulan  April  sampai  Minggu  IV  bulan Juni  2016,  merupakan  kendala  karena bersamaan  dengan  kegiatan  penerimaan
siswa  baru termasuk  berdekatan dengan tahun ajaran baru.

## 2. Kualitas IK
IK  yang  sudah  ditetapkan  melalui seleksi  maupun  telah  mengikuti  pelatihan, ternyata masih ada yang kurang memenuhi kualifikasi, misalnya: tidak berlatar belakang  pendidikan  sesuai  dengan  materi yang  diampu,  tidak  dapat  menjawab pertanyaan GS secara lugas, tidak menyampaikan  contoh  tentang  K-2013 secara  luas  dan  mendalam,  dan  kurang dapat  menguasai  kelas.  Penyebab  kondisi IK  yang  demikian  antara  lain:  kurangnya materi dan frekuensi pelatihan yang pernah diikuti  IK,  kurang  percaya  diri  karena merasa  masih  ‘yunior’,  tidak  menguasai materi pelatihan. Permasalahan lain tentang IK yakni:  IK  tidak  memperhatikan keragaman  GS,  dan  kurangnya  kontribusi IK pada pelatihan karena IK bekerja secara berkelompok atau berpasangan.

## 3. Sarana  dan  Prasarana  Pendukung Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan berlangsung di tempat  berbeda-beda,  tetapi  umumnya berlangsung di sekolah dengan memanfaatkan  ruang  kelas.  Tidak  ada standar  atau  kriteria  yang  ditetapkan tentang ruang pelatihan. Mayoritas kondisi ruang  kelas  kurang  nyaman  selama pelatihan berlangsung seperti: terlalu
sempit  sehingga  menyulitkan  mobilitas peserta maupun IK maupun mengatur meja untuk  kerja  berpasangan  atau  kerja kelompok,  ruang  pelatihan  yang  kurang terang,  dan  terasa  pengap-panas  sehingga mengganggu  konsentrasi  peserta.  Listrik selama  pelatihan  berlangsung,  umumnya tidak bermasalah khususnya karena pelaksanaan berlangsung pada siang hari.
Sarana pelatihan yang telah disiapkan oleh pemerintah (direktorat  terkait) seperti buku siswa tersedia dalam bentuk fotokopi hitam  putih  kecuali  di  Kabupaten  Tidore yang  tersedia  dalam  bentuk soft  copy .
Karena salah satu kegiatan pelatihan adalah menelaah isi buku siswa, maka bentuk foto copy menyulitkan  peserta  melakukannya karena  tidak  bewarna  sesuai  aslinya  dan kualitas foto  copy yang  kurang  baik, sedangkan  buku  siswa  dalam  bentuk soft copy , meskipun bewarna juga menyulitkan peserta  karena  tidak  dapat  ‘dicoret-coret’. Selain itu, ada buku siswa  yang  dibagikan kepada peserta  yang bukan revisi terakhir, sehingga peserta menyulitkan GS melakukan  penelaahan  agar  sesuai  dengan K-2013. Sarana pelatihan seperti panduan- panduan.  Di  seluruh  lokasi  dibagikan kepada  GS  dalam  bentuk hard  copy .
Namun  karena  tidak  ada  standarnya, sehingga ada di salah satu lokasi yang hasil cetakannya terlalu kecil untuk dapat dibaca.
4. Kecukupan Materi Pelatihan
Materi  pelatihan  masih  dirasakan kurang  khususnya  yang  berhubungan langsung  dengan  substansi  kebutuhan  GS mengimplementasikan  K-2013.  Terkesan dalam  pelatihan  tidak  merujuk  pada  hasil pre-test .  Terdapat  materi  yang  sangat diperlukan GS seperti simulasi penyusunan silabus dan RPP termasuk praktek pembelajaran  yang  diikuti  dengan  diskusi, tidak  diberikan  pada  pelatihan.  Beberapa IK  juga  mengalami  tidak  adanya  materi pelatihan  tentang  ini,  saat  mengikuti pelatihan oleh Instruktur Provinsi. Terdapat materi umum pada dalam pelatihan kurang bermanfaat bagi GS dalam mengimplementasikan K-2013.

## 5. Kecukupan Waktu Pelatihan
Secara  umum,  peserta  merasakan kekurangan  waktu.  Demikian  pula  IK merasakan  waktu  tidak  mencukupi  untuk menyajikan seluruh materi selama pelatihan.  Waktu  pelatihan  selama  52  jam pelajaran,  dirasakan  sangat  kurang  bagi sebagian  besar  GS  untuk  dapat  menguasai seluruh  materi  yang  diperlukan  guna mengimplementasikan K-2013

## B. Rekomendasi
Perlu adanya reorientasi pelaksanaan pelatihan  terkait  dengan  implementasi  K- 2013 mencakup: peningkatan dan distribusi peran kepada LPMP dan dinas pendidikan kabupaten/kota,  penetapan  IK,  sarana  dan
prasarana pelaksanaan pelatihan, pengaturan jadwal pelatihan, dan penetapan materi serta waktu pelatihan.
Peningkatan peran  LPMP ditetapkan dalam  hal:  1)  pengelolaan  dana  termasuk mengajukan  program  dilakukan  oleh LPMP, 2) materi pelatihan, dikembangkan oleh setiap LPMP sesuai dengan kebutuhan masing-masing, 3) mengatur waktu penyelenggaraan  pelatihan  agar  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  masing-masing daerah  dan  kebutuhan  peserta,  dan  4) menyediakan  sarana  pendukung  pelatihan seperti  pedoman,  buku  teks,  CD  dan  lain- lain.
Peningkatan  peran  Disdik  Kab/Kota dalam  hal:  1)  secara  teknis  bertanggung jawab  meningkatkan  profesionalisme  guru terkait  dengan  K-2013,  2)  pemilihan  IK bersama  LPMP  sesuai  dengan  tugas  dinas pendidikan yakni melakukan pembinaan, 3) monitoring dan evaluasi maupun pendampingan  melalui  penguatan  tugas pengawas di disdik kab/kota, 4) revitalisasi TPK, MGMP, KKG, KKKS, dan KKPS di anggarkan dalam RAPBS dan APBD.
IK yang berkualitas disiapkan dengan cara:  1)  rekrutmen  IK  melalui  tes  secara lengkap  agar  selain  memiliki  kemampuan akademis  juga  mampu  berperan  sebagai fasilitator,  2)  ada  kriteria  bagi  IK  secara bertingkat  (dari dasar sampai terampil),  3)
IK  yang masih baru tidak diberikan beban mengajar  kelas  seorang  diri,  melainkan  di ‘tandem’  kan,  4)  ada  proporsi  dan  ada pembedaan antara IK senior dan IK Yunior, 5)  IK  perlu  dilatih  secara  terus  menerus untuk lebih meningkatkan kemampuannya, serta  6)  IK  harus  sesuai  dengan  latar belakang  pendidikannya  dan  menguasai materi pelatihan.
Sarana  dan  prasarana  pelatihan  K- 2013  perlu  diatur  sebagai  berikut:  1) penetapan  kriteria  atau  kriteria  minimal tentang  sarana  dan  prasarana  pendukung pelatihan,  2)  Buku  Teks  Siswa  yang dibagikan  kepada  peserta  sebaiknya  yang sudah  di  up  date  sesuai  dengan  K-2013 yang sudah direvisi, dan 3) Perlu dipastikan bahwa  isi  /  muatan  materi  pelatihan  yang dibagikan dalam bentuk CD kepada peserta sama dengan yang dimiliki oleh IK.
Pengaturan jadwal pelatihan termasuk mengatur waktu pelatihan maupun  materi  pelatihan  agar  secara memadai dapat bermakna sebaiknya dilakukan:  1)  pengaturan  jadwal  oleh LPMP berkoordinasi dengan Disdik Kab/Kota, 2) pemberitahuan kepada peserta  GS  harus  mempertimbangkan kondisi geografis GS misalnya di Kabupaten  Sorong,  3)  penyesuaian  materi pelatihan  dengan  kebutuhan  GS,  4) penambahan jumlah jam pelatihan khususnya  untuk  materi  yang  langsung
berhubungan  dengan  mata  pelajaran,  serta (vi)  pengurangan  waktu  penyajian  materi yang bersifat umum, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan GS.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin B. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif . Jakarta (ID): Kencana.
Moleong LY. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi revisi. Bandung (ID): PT Penerbit Remaja Rosdakarya.
Satori D, Komariah A. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung (ID):
Alfabeta. Singarimbun M, Effendi S. 2006. Metode Penelitian Survai . Jakarta (ID): LP3ES. Muzakki, Imron (tanpa tahun).Konsep
Pelatihan. http://www.academia.edu/16553999/
Konsep_pelatihan. Diunduh 7 Januari 2017 . Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan Jenis dan Teknik Pelatihan (http://lastri14.blogspot.co.id/2014/1 2/jenis-teknik-pelatihan.html). Diunduh 10 Januari 2017.
Sumantri,  S.  (2000), Pelatihan  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bandung, Fakultas Psikologi Unpad. https://ahmadartkhoiri.wordpress.co m/2015/02/03/pelatihan-dan-
pengembangan-sumber-daya- manusia/. Diunduh 8 Januari 2017. Marzuki,  M.S,  (1992), Strategi  dan
Model Pelatihan, Malang : IKIP
Malang.
Moekijat, (1990),  Pengembangan  dan Motivasi, Bandung  :  Pionir  Jaya. Nawawi,  H,  (1997). Manajemen  Sumber Daya  Manusia ,  Yogyakarta,  Gajah  Mada Universitas Press.
Juwita, Ratna. 2014. Pengaruh
Pelaksanaan  Pelatihan  Terhadap Kinerja  Karyawan  PT.  Sejahtera Buana  Trada  Cabang  Pekanbaru (Kasus Karyawan Bagian Marketing. Dealer  Suzuki  Mobil ).  Pekanbaru: FISIP  Un  Riau.  Diunduh  7  Januari 2017.
Silalahi, Sulastri (2014). Jenis dan Teknik Pelatihan
(http://lastri14.blogspot.co.id/2014/1
2/jenis-teknik-pelatihan.html).
Diunduh 10 Januari 2017. Panduan  Pelatihan,  Pendampingan  dan
Bantuan Pemerintah untukPendampingan
Kurikulum2013.Kemdikbud, Dikdasmen, 2016.
UU  No  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem pendidikan Nasional.http://eprints.umk.a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dokumen  Kurikulum  2013, Desember 2012.
Inpres  No.    1  tahun    2010    tentang Percepatan   Pelaksanaan      Proritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Paparan   Wakil    Mendikbud    tentang Implementasi K-2013 dan Relevansinya     dengan Kebutuhan Kualitfikasi  Kompetensi     Lulusan, Kemdikbud 21-09-2013. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.
Prof.  Dr.  Said  Hamid  Hassan, Landasan Filosofi  Kurikulum  2013 ,  Bahan Paparan Sosialisasi Kurikulum 2013.
Bahan Paparan Pelatihan Kurikulum 2013, Kemendikbud 2016