## Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Problematika Hak Waris Atas Tanah Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama
Iwan Permadi
Program Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65145, (0341) 553898
Email: iwanpermadibraw@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Mar 12, 2023; Reviewed: Mar 24, 2023; May 16, 2023; Accepted: May 16, 2023; Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.19482
Due to the absence of an adequate legal umbrella and the strong religious beliefs and adherence of the Indonesian people, the issue of inheritance rights to land for heirs of different religions is far from  being  resolved  without  conflict  and  dispute.  The  research method  used is  normative juridical with the method of  statutory approach, and conceptual approach. The results of the study show that  the  fulfilment  of  rights  to  inheritance  land  due  to  religious differences can be done by mandatory wills by court decisions and grants by the testator while still alive. There is jurisprudence that can be used as a basis for consideration by judges in deciding this case. The transfer of land rights must be registered with the BPN accompanied by supporting documents and a court decision after it has permanent legal force.
Keywords: Inheritance Rights; Land; Different Religions

## Abstrak
Akibat  tidak  adanya  payung  hukum  yang  memadai  dan  kuatkan keyakinan dan kepatuhan agama masyarakat Indonesia membuat persoalan  hak  waris  atas  tanah  bagi  ahli  waris  beda  agama  jauh dari  penyelesaian  tanpa  konflik  dan  perselisihan.  Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  dan  pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan pemenuhan hak atas tanah warisan  sebab  perbedaan  agama  dapat  dilakukan  dengan  wasiat wajibah  oleh  putusan  pengadilan  dan  hibah  oleh  pewaris  saat masih  hidup.  Terdapat  yurisprudensi  yang  bisa  dijadikan  dasar pertimbangan  oleh  hakim  dalam  memutuskan  perkara  ini. Peralihan  hak  atas  tanah  harus  didaftarkan  ke  BPN  disertasi dokumen-dokumen  pendukung  dan  putusan  pengadilan  setelah berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci: Hak Waris; Tanah; Beda Agama

## PENDAHULUAN
Kebutuhan terhadap  tanah  menjadi salah  satu  sumber  kehidupan  dan  faktor penting  yang  mendukung  kesejahteraan rakyat. 1 Tanah akan selalu dibutuhkan dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pemerintah juga memerlukan  tanah  yang  dijadikan  sebagai pembangunan  dan  pengadaan  tanah  bagi kepentingan  umum  yang  dilakukan  sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. 2
Namun persoalan terhadap ketersediaan tanah  yang  terus  terkurangi  seharusnya pemanfaatan tanah dapat terselenggara secara optimal  serta  menjamin  perlindungan  dan kepastian  hukum  terhadap  hak  penguasaan atasnya, 3 dan  jaminan  terhadap  pertanahan harus  didukung  dengan  seperangkat  aturan yang jelas, tertulis dan memadai. 4
Tanah  warisan  ialah  tanah  yang didapatkan dari adanya pembagian hak waris setelah  meninggalnya  pewaris  kepada  ahli waris  yang  sah. 5 Peralihan  tanah  dengan
1 Muh. Galil Gibran, Dian Aries Mujiburohman, dan Rofiq Laksamana, “Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Tanah Transmigrasi Di Kabupaten Mamuju Tengah,” Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, no. 1 (20 Januari 2022): 2, https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.8897.
2 Diyan Isnaeni, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara,” Yurispruden 3, no. 1 (2020): 93, https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.5014.
3 Yul Ernis, “Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 437, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.435-454.
4 Suyani Suyani, Suryadi Suryadi, dan Suparlin Suparlin, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan di Kantor Pertanahan,” JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 1 (2023): 218–19, https://doi.org/10.54371/ jiip.v6i1.1358.
5 Klaudius  Ilkam  Hulu dan  Dalinama  Telaumbanua,  “Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Warisan  Yang  Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua,” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 2 (2022): 52.
6 Christiana Sri Murni, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2020): 130, https://doi.org/10.5281/zenodo.3904192.
7 Sutaryonoc  Alfonsa,  Dian  Aries  Mujiburohmanb,  “Penerbitan  Dan  Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Karena  Cacat  Administrasi,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau 10,  no.  2  (2021):  278, http://dx.doi.org/10.30652/jih.v10i2.8095.
sistem  waris  merupakan  suatu  bentuk peralihan  terhadap  kepemilikan  tanah  yang dimiliki oleh pewaris, kemudian menjadi hak ahli  waris  setelah  meninggalnya  pewaris. Maka  timbulnya  peralihan  itu  terjadi  karena meninggalnya seseorang sehingga hak miliknya beralih kepada ahli waris atau orang- orang  yang  telah  ditentukan  haknya  dengan surat wasiat oleh pewaris.
Setelah  adanya  peralihan  hak  waris berupa  tanah  wajib  dilakukan  pendaftaran tanah  sebagai  bentuk  jaminan  perlindungan hukum  terhadap  ahli  waris  dan  demi ketertiban  tata  usaha  pendaftaran  tanah  yang kemudian  sebagai  bukti  yang  sah  dan dilakukannya  pemutakhiran  data  hak  atas tanah. 6
Proses  sertifikasi  hak  atas  tanah dijadikan  bukti  kepemilikan  terhadap  tanah secara  data  fisik  dan  data  yuridis. 7 Namun demikian  sengketa  terhadap  kepemilikan suatu  tanah  akibat  waris  dapat  saja  terjadi
dengan  berbagai  latar  belakang  persoalan yang berbeda-beda, salah satunya penguasaan tanah secara sepihak sehingga ahli waris yang lain  merasa  dirugikan, 8 dan  disertai  dengan pendaftaran  tanah  secara  sepihak  yang mengakibatkan ahli waris yang lain melakukan gugatan karena dirugikannya hak ahli warisnya secara tidak adil. 9
Terdapat  penelitian  sebelumnya  yang berkaitan  dengan  kajian  ini.  Pertama  oleh Ni’mah,  mengkaji  keabsahan  peralihan  hak milik  atas  tanah  akibat  pewarisan  dalam hukum Islam dan akibat hukumnya. Kewarisan  dalam  hukum  Islam  dengan perhitungan aturan agama, sehingga jika tidak melalui proses yang legal berakibat batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
Alasan  tersebut  tetap  dianggap  sah sertifikat  sebelumnya  yang  diterbitkan  atau sebelum meninggalnya pewaris, maka sertifikat  yang  baru,  dikatakan  tidak  sah  dan dapat  diambil  kembali  dari  perubahannya. Namun kajiannya belum membahas keabsahan  peralihan  tanah  warisan  bagi  ahli waris beda agama yang terhalangi memperoleh haknya. 10
8 Ni Made Eka Yanti Purnawan, “Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya,” Acta Comitas 5, no. 2 (2020): 314, https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p09.
9 Said Ali Assagaf dan Wira Franciska, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris,” Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 1, no. 1 (2 Desember 2021): 289.
10 Siti Maghfirotun Nimah, “Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam,” Media Iuris 2, no. 2 (1 Juli 2019): 228, https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413.
11 Deddy Nur Cahyono, Brama Adi Kusuma, dan Jose Enrico Ickx Telussa, “Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang  Berbeda  Agama  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” Perspektif 24,  no.  1  (30  Januari  2019):  26, https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702.
Kedua oleh Cahyono, mengkaji kedudukan  hak  ahli  waris  yang  berbeda agama  dengan  pewaris  muslim,  serta  bagian harta ahli waris yang diterima oleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim melalui  wasiat wajibah .  Terhadap  pewaris yang  tidak  memperoleh  hak  waris  diberikan dengan  wasiat  wajibah  melalui  putusan pengadilan  termasuk  bagi  ahli  waris  beda agama. 11
Pemenuhan hak atas tanah warisan bagi ahli waris beda agama menjadi isu yang sering terjadi, sebab problem status beda agama yang dimiliki  oleh  ahli  waris  masih  menjadi  hal yang diperdebatkan dan sering tidak menghasilkan solusi yang tepat dan tidak adil bagi  ahli waris yang beda agama. Akibatnya memperlama  proses  peralihan  hak  terhadap warisan dan terhambatnya pendaftaran terhadap  objek  tanah  warisan  kepada pemegang hak yang baru.
Selain  itu,  hal  tersebut  memicu terjadinya  pendaftaran  tanah  secara  sepihak oleh  salah  satu  ahli  waris  terhadap  harta warisan  yang  berada  dalam  penguasaannya, sebab  tidak  terakomodirnya  hak  ahli  waris beda  agama.  Tidak  didukungnya  dengan
aturan hukum yang jelas menjadikan sulitnya proses  peralihan  hak  terhadap  harta  warisan dan  memperburuk  hubungan  keluarga  antara satu dengan yang lain serta antara agama satu dengan lainnya.
Pada dasarnya diantara faktor penyebab maraknya  persoalan  tersebut  disebabkan perbedaan  pendapat  yang  terlalu  tajam  dan kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap perkembangan  hukum  di  Indonesia,  serta tidak  menghiraukan  hak-hak  konstitusional masing-masing  individu  yang  di  jamin  oleh konstitusi. Konsep hukum Islam seorang ahli waris  beda  agama  tidak  boleh  mendapatkan warisan hak atas tanah dari pewarisnya.
Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal 171  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), bahwa  ahli  waris  adalah  seseorang  yang ketika  meninggal  dunia  memiliki  hubungan darah  dan  hubungan  perkawinan  dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh  hukum  sebagai  ahli  waris.  Sedangkan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPdt)  tidak  mengatur  hal  tersebut, sehingga  selama  memiliki  hubungan  darah haknya  tetap  melekat.    Sehingga  kajian penelitian ini ialah  pemenuhan hak atas tanah warisan  terhadap  ahli  waris  beda  agama  di Indonesia yang haknya dijamin oleh
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), 93.
13 Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, “Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak (2020):  287,” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum  Islam 11,  no.  2  (2  November  2020):  291, https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8321.
konstitusi  yang  tidak  dapat  di  rampas  oleh siapa pun dengan melawan hukum.
Metode  penelitian  ini  ialah  yuridis normatif, yakni penelitian yang diselenggara- kan  dengan  cara  mengkaji  dan  menganalisa substansi peraturan perundang-undangan terhadap  pokok  persoalan  hukum  terkait. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) ,  pendekatan  konseptual (concep- tual approach). 12
Bahan  hukum  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini,  diantaranya  sumber  bahan hukum  primer  dan  sumber  bahan  hukum sekunder  berupa  publikasi  mengenai  hukum yang  termasuk  dalam  dokumen-dokumen resmi,  seperti  buku-buku,  teks,  dan  jurnal hukum  berkenaan  dengan  peralihan  hak  atas tanah dan konsep hak waris beda agama .

## PEMBAHASAN

## Rasionalisasi Hak Waris Beda Agama
Fenomena persoalan hukum di Indonesia  dirasa  sangat  komplek,  sebab terjadinya  penegakan  hukum  yang  kurang cakap  dan  tidak  memadai  aturan  hukum terhadap  permasalahan  yang  ada,  padahal adanya hukum  seharusnya dapat  membentuk kepastian  dan  keadilan  hukum  terhadap masyarakat  luas  dengan  berbagai  latar belakang masalah yang dihadapi. 13
Pewarisan  dalam  perkembangannya menjadi hal yang sering kali menjadi masalah dan konflik antar anggota keluarga. Berbagai topik  persoalan  yang  menyebabkan  adanya konflik tersebut baik sebab internal maunpun ekternal,  seperti  penguasaan  secara  sepihak, harta  waris  yang  terikat  sengketa,  ahli  waris yang  tidak  menjalankan  kesepakan  hasil keputusan bersama ahli waris lain, ahli waris yang  menolak  menerima  haknya  sebab perbedaan  jenis  kelamin  dan  adanya  sebab perbedaan agama yang menjadikan terputusnya  hak  mewarisi  harta  peninggalan pewaris.
Pewarisan dalam hukum Islam memiliki sifat ab  intestate yang  berarti  bahwa  hak mewarisi  harta  orang  yang  meninggal  dunia ialah  seseorang  yang  mempunyai  hubungan darah  dan  hubungan  perkawinan  dengan pewaris  dan  keabsahannya  ditentukan  juga oleh  sebab  sesam  muslim,  yang  dikenal dengan  asas  personalitas  keislaman . Namun dalam  sistem  waris  Islam  dikenal  dengan konsep  pewarisan Ijbari yang  bermakna ketentuan  pewarisan  dalam  Islam  berlaku dengan  sedirinya  sebagaimana  aturan  yang Allah SWT berikan atau rigit.
14 Oemar Moechtar, Baren Valentino, dan Denita Cahyanti Wahono, “Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam,” Jurnal Cakrawala Hukum 11, no. 3 (22 Desember 2020): 298, https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225.
15 Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif  Syara’:  Studi  Kasus  No.1803/Pdt.G/2011/Pa.  Sby.,” Jurnal  As-Salam 5,  no.  1  (2021):  73, https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261.
16 Nabila  Khalisha  dan  Rahmi  Zubaedah,  “Ketentuan  Penyerahan  Wasiat  Wajibah  Kepada  Ahli  Waris  Yang Berbeda  Agama  Di  Pengadilan  Dan  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Bekasi,” El- Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 7, no. 2 (27 Oktober 2021): 3, https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2. 238.
Ahli  waris  diharuskan  mengikuti  dan tunduk  kepada  aturan  hukum  Islam  sesuai pembagiannya. 14 Pemahaman  yang  lain,  asas ijbari dalam  kewarisan  Islam  bermakna bahwa setelah meninggalnya seseorang harta waris secara otomatis akan berpindah kepada ahli  warisnya  sesuai  dengan  ketentuan bagiannya  masing-masing  tanpa  disandarkan atas perasaan atau emosi seseorang, suka tidak suka  namun  mengarah  kepada maqāṣid  al- sharī‘ah . 15
Adanya  asas  personalitas  keislaman membawa  implikasi  hukum  pembagian  dan perolehan  harta  waris  hanya  diperbolehkan terhadap  ahli  waris  muslim,  sehingga  ketika terjadi  perbedaan  agama  antara  pewaris dengan ahli waris menjadi sebab terputus dan terhalanginya  untuk  saling  mewarisi  atau gugur  hak  warisnya. 16 Sehingga  syarat beragama  Islam  menjadi  mutlak  sebab terpenuhinya  hak  mewarisi  dalam  hukum kewarisan Islam. Selaras dengan itu Pasal 171 (c) KHI juga mengatakan bahwa yang berhak atas  warisan  pewaris  muslim  ialah  adanya ikatan pernikahan dan hubungan kekerabatan, tidak  terhalangi  menjadi  ahli  waris  serta beragama Islam.
Mengingat  Indonesia  yang  sangat beragam  ketentuan  mengenai  hak  waris seperti tanah yang terhalangi untuk memperolehnya  dikatakan  tidak  memihak terhadap ahli waris lain yang berbeda agama, sehingga  memungkinkan  persoalan  hukum terjadi  dan  berakhir  kepada  munculnya konflik  kewarisan  dalam  penerapan  hukum Indonesia. Persoalan tersebut dapat diselesaikan  dengan  jalur  litigasi  terhadap pemenuhan  hak  waris  bagi  ahli  waris  beda agama.  Sebetulnya  perbedaan  pendapat  dan pertidaksamaan dalam pandangan ialah suatu hal  yang  lumrah,  sehingga  tidak  boleh berpengaruh terhadap keadilan dan persamaan hak orang lain.
Tercatat dalam sejarah hukum Indonesia,  bahwa  ahli  waris  beda  agama diberikan  haknya  dalam  berbagai  putusan pengadilan  termasuk  adanya  yurisprundesi dari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MA  RI)  dalam  mempersoalkan  hak  waris beda agama. Landasan yang digunakan dalam memberikan  hak  waris  tersebut  berpedoman kepada  KHI  yang  mengatur  tentang  wasiat wajibah  terhadap  anak  angkat  dan  orang  tua angkat  selama  tidak  adanya  wasiat  sebelum pewaris  meninggal  dunia.  Sebagaimana
17 Cahyono, Kusuma, dan Telussa, “Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” 20.
18 Agus  Hermanto,  Arif  Fikri,  dan  Imam  Nur  Hidayat,  “Menyoal  Tentang  Perkawinan  Beda  Agama  Dan Akibatnya Terhadap Hak Waris Di Indonesia,” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (28 Juni 2022): 81, https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.
19 Abdul Hadi Ismail, “Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010,” Jurnal Mercatoria 13, no. 2 (2020): 139, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2. 4060.
ketentuan  dalam  Pasal  176  -  Pasal  193  KHI memberikan hak waris anak angkat dan orang tua  angkat  dengan  tidak  melebihi  1/3  harta peninggalan. 17
Wasiat  wajibah  merupakan  bentuk wasiat  yang  diperuntukkan  terhadap  ahli waris yang terhalangi menerima harta pusaka dari  pewaris  yang  meninggal  dunia.  Dalam realisasinya  terlepas  dan  tidak  tergantung terhadap  kehendak  pewaris. 18 Persoalan wasiat  wajibah  sebetulnya  masih  dalam perbedaan pendapat sebab belum secara rinci dijelaskan  siapakah  sebetulnya  penerima wasiat wajibah dan bisakah diberikan kepada ahli waris non-muslim. Terkait persoalan ini, hakim  dituntut  untuk  dapat  memberikan penafsiran  dan  penggalian  hukum  terhadap pasal yang memuat mengenai wasiat wajibah, sehingga hakim dapat memperlebar pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.
Terobosan  yang  yang  dilakukan  oleh MA  RI  yang  diperuntukkan  bagi  ahli  waris beda  agama  menjadi  celah  dan  kesempatan untuk mendapatkan haknya. 19 Tercatat dalam Putusan  MA  RI  Nomor  368  K/AG/1995, bahwa diberikannya hak waris bagi ahli waris non-muslim  dengan  wasiat  wajibah.  Putusan
tersebut kini telah menjadi yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai bahan hukum dalam mempertimbangkan hak waris beda agama.
Tentu  dalam  putusan  tersebut  tidak membelakangi Hadist Nabi Muhammad SAW terkait  terhalanginya  seseorang  untuk  saling mewarisi  sebab  perbedaan  agama,  dengan alasan  anak  yang  berbeda  agama  tersebut tidak  sebagai  seorang  ahli  waris.  Kemudian adanya  alasan  kemaslahatan  dan  keadilan sosial bagi setiap orang dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  yang  hidup dalam masyarakat. 20
Pengembangan hukum melalui putusan hakim  dan  yurisprudensi  sebetulnya  berada dalam  kesempatan  dan  keadaan  yang  sangat penting, sebab dengan keputusan hakim dapat ditemukan  suatu  bentuk  aturan  hukum  yang konskret.  Dalam  hal  yang  lain,  keputusan hakim  diharapkan  menyesuaikan  perubahan keadaan  dan  perubahan  rasa  keadilan. Terhadap waris beda agama hakim berkontribusi  dalam  pengembangan  hukum waris  dalam  KHI  dengan  hukum  nasional, sehingga  dapat  ditafsirkan  hakim  menggali hukum  Islam  sebagai  bagian  dari  hukum nasional dari nilai-nilai dan prinsip agama. 21
20 Iin  Mutmainah  dan  Muhammad  Sabir,  “Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Beda  Agama  (Analisis  Terhadap Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  368K/AG/1995),” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 17,  no.  2  (16 Desember 2019): 204, https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818.
21 Abdul Mufid, “Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama,” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7, no. 1 (3 Agustus 2020): 70, https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1. 1531.
22 Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda  Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  331  K/Ag/2018,” Jurnal  Suara  Hukum 1,  no.  2  (30 September 2019): 184, https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185.
23 Hendri Susilo dkk., “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam,” JURNAL USM LAW REVIEW 4, no. 1 (18 Juni 2021): 183, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409.
MA  RI  dalam  putusan  yang  dijadikan yurisprundensi  sebagai  sumber  utama  ahli wari  beda  agama  dalam  menuntut  keadilan terhadap  hak  kewarisannya,  sehingga  dapat dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim  dalam memutus  perkaranya. 22 Kemudian  terdapat juga  proses  yang  lain  dalam  memenuhi pembagian  hak  waris  beda  agama  dilakukan dengan hibah.
Ahli  waris  beda  agama  diperbolehkan memberikan  hibah,  sebab  ia  tidak  termasuk dalam  ahli  waris,  sehingga  dapat  berberikan kepada  siapa  pun.  Hibah  pada  prinsipnya merupakan  pemberian  dengan  sukarela  dan tanpa imbalan selagi yang memiliki memberikannya  masih  hidup,  sehingga  hibat terhadap  ahli  waris  beda  agama  tidak menyalahi ketentuan  agama dan berdasarkan KHI. 23
Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kesamaan Hak
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang memiliki  suku,  ras,  bahasa,  agama  dan  adat istiadat yang beda-beda. Keberagaman tersebut  disatukan  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  (UUD  NRI)  1945,  serta  tunduk
terhadap  atura-aturan  hukum  yang  melekat pada setiap warga negara termasuk mengenai hak atas tanah warisan. 24 Hak milik atas tanah secara eksplisit diatur dalam Pasal 28H Ayat (4)  UUD  NRI  1945  mengenai  hak  asasi manusia  yakni  setiap  orang  berhak  memiliki hak  pribadi  dan  hak  milik  yang  tidak  boleh diambil  alih  secara  melawan  hukum  oleh siapa pun. 25
Beralihnya  hak  atas  tanah  kepada  ahli waris,  menyebabkan  adanya  penguasaan bersama tanah hak milik ketika tanah tersebut merupakan  satu-satunya.  Namun  sebaliknya apabila orang yang meninggal dunia mempunyai  tanah  warisan  yang  jumlahnya sepadan  dengan  jumlah  ahli  waris  dan  telah ditetapkan  surat  wasiat,  dengan  demikian tanah tersebut  menjadi  hak penguasaan yang sah bagi setiap ahli waris.
Kemudian  dalam  upaya  mendapatkan kekuatan pembuktian tanah yang disebabkan pewarisan, diantaranya surat keterangan waris sangat  dibutuhkan  sebagai  salah  satu  bukti untuk  dilakukan  sertifikasi  ulang  tanahnya. KUHPer tidak secara spesifik mengatur siapa saja  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan kemudian  jika  seorang  ahli  waris  yang perbedaan agama dengan pewaris.
Namun  terdapat  ketentuan    dimana seorang  ahli  waris  tidak  layak  menjadi  ahli
24 Firqah  Annajiyah  Mansyuroh,  “Implementasi  Hukum  Waris  Tionghoa  Dalam  Masyarakat  Plural  Di  Kota Banjarmasin,” Perspektif:  Kajian  Masalah  Hukum  Dan  Pembangunan 25, no. 3  (30  September  2020):  160, https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i3.769.
25 Dewi Arnita Sari, “Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah,” Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 5, no. 2 (19 Juni 2020): 151, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/816.
waris,  sehingga  pengecualian  dari  pewaris berdasarkan Pasal 838 KUHPdt adalah:
(a) Mereka  yang  dijatuhi  hukuman  mati berdasarkan  keputusan  hakim  atau  yang berusaha  membunuh  orang  mati  hingga dihukum.
(b) Mereka  yang  dinyatakan  bersalah  oleh hakim  karena  mengajukan  gugatan terhadap almarhum akan dihukum karena kejahatan dan dapat menghadapi hukuman  5  (lima)  tahun  penjara  atau pernah di hukum berat.
(c) Mereka  yang  mencegah  pewaris  atau almarhum untuk membuat, ingin mencabut  hal-hal  yang  akan  dilakukan oleh  perwaris  dan  mereka  lakukan dengan kekerasan atau tindakan.
(d) Seseorang yang menggelapkan,
memalsukan  atau  memalsukan  surat wasiat yang dibuat oleh almarhum.
Sebagaimana bunyi pasal diatas menjelaskan  bahwa  apabila  seseorang  ahli waris  yang  hidup  lebih  lama,  walaupun memiliki  perbedaan  agama  dengan  pewaris akan tetap memperoleh hak waris dari seorang yang meninggal dunia, dengan catatan bahwa ahli  waris  yang  hidup  lebih  lama  tidak memenuhi beberapa aspek (larangan mewarisi)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 838 KUHPdt.
Menurut  yurisprudensi  yakni  Putusan Pengadilan  Agama  Salatiga  No.  0413/Pdt.G/ 2011/PA.SAL  dan  Penetapan  Pengadilan Agama  Bandung  No.  4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, yang  sama  putusan  dan  penetapannya terhadap pemenuhan hak waris antara pewaris dan ahli waris yang dengan perbedaan agama. Menurut  kedua  putusan  tersebut,  jika  antara seorang  yang  meninggal  dunia  dan  ahli warisnya mempunyai perbedaan agama maka ahli  waris  tersebut  tidak  boleh  dijadikan sebagai ahli waris atau mendapatkan kewarisan,  namun  dapat  memperoleh  hak warisannya  melalui wasiat  wajibah dan diberikan  haknya  dalam  mendapatkan  hak waris.
Sedangkan  dalam  Putusan  MA  RI No.51/K/AG/1999  dan  No.16/K/AG/2010 berpendapat bahwa seseorang yang semulanya  sebagai  ahli  waris  sekalipun dengan  status  perbedaan  agama,  diperkenan- kan  memperoleh  hak  waris  dengan  konsep wasiat  wajibah dan  berhak  mendapatkan bagian  waris  dan  perolehan  waris  terhadap harta  yang  akan  diwarisi  sama  dengan  ahli waris  yang  kedudukannya  sama,  akan  tetapi perolehan yang akan diberikan tidak lebih dari sepertiga harta waris yang ditinggalkan.
Berdasarkan yurisprudensi diatas dapat dijadikan dasar pertimbangan terhadap pemenuhan  hak  tanah  kewarisan  bagi  ahli waris  beda  agama.  Walaupun  saat  ini  belum
26 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Bandung: Liberty, 2007), 145.
ada  dasar  hukum  yang  sangat  jelas  terhadap pemberian  hak  atas  tanah  warisan  melalui konsep wasiat wajiban.
Aturan  akan  konsep wasiat  wajibah di Indonesia,  sebetulnya  hanya  diperbolehkan terhadap  anak  angkat,  namun  MA  RI membuat keputusan hukum dengan menerapkan  konsep  wasiat  wajibah  bagi penerima  warisan  dengan  status  beda  agama yang mempertimbangkan penerapan persamaan  hak,  keadilan  dan  kasih  sayang terhadap  sesama  umat  manusia  dan  agar mempersempit  adanya  permusuhan  dan kebencian, sehingga tidak akan ada perpecahan  ditengah  masyarakat  dengan tingkat  keberagaman  yang  tinggi,  terutama dalam  lingkup  keluarga  sekalipun  dalam perbedaan agama.
Sudikno  Mertokusumo  berpandangan bahwa  kepastian  hukum  merupakan  jaminan bahwa  hukum  terselenggarakan,  dan  yang memiliki  hak  sesuai  aturan  hukum  dapat mendapatkan  haknya  serta  putusannya  dapat dilaksanakan. 26 Adanya  kepastian  hukum merupakan  bagian  dari  sebuah  bentuk perlindungan terhadap pencari keadilan, akan adanya  tindakan  penyelewengan  dan  bentuk diskirminasi  terhadap  hak  konstutisonal seseorang, sehingga seseorang akan dan dapat memiliki suatu hal yang ia harapkan.
Hak  atas  tanah  bagi  ahli  waris  beda agama  harus  diberikan  kemudahan  untuk
memperoleh haknya, sehingga pemberlakuan aturan hukum terhadap perolehan tanah akibat kewarisan  tidak  hanya  berpedoman  kepada hukum  waris  Islam  saja,  namun  harus dipertimbangkan  hak  konstitusional  semua ras, agama dan golongan yang lain.
Prosedur Peralihan  Hak  Atas  Tanah

## Warisan
Sangat sensitifnya persoalan pertanahan yang membutuhkan penyelesaian yang sangat ekstra hati-hati, sebab persoalan tanah terjadi sejak  lama  sampai  saat  inipun  merupakan permasalahan  hukum  yang  sangat  komplek dan pelik berkaitan juga peralihan haknya dan minimnya inisiatif akan pendaftaran hak atas tanah. 27 Upaya  menjamin  kepastian  hukum terkait  penguasaan  dan  pemilikan  tanah, faktor  batas,  letak  dan  status  peralihan  hak atas tanah tidak dapat terabaikan.
Hal tersebut perlu mendapat respon dan keseriusan  yang  maksimal  serta  ketelitian dalam hal penyajian data kepemilikan hak atas tanah. 28 Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
27 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Dengan  Adanya Penerbitan  Sertifikat  Ganda,” JURNAL  USM  LAW  REVIEW 2,  no.  2  (20  Oktober  2019):  176, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
28 Ade  Adriyansah,  “Kedudukan  Hukum  Putusan  No.200/Pdt.G/2008/PN.SMG  Dalam  Penyelesain  Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice,” Jurnal Ius Constituendum , 174-187, 3, no. 1 (9 Juni 2018): 176, https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.860.
29 Tesya Veronika dan Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara,” Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) 11, no. 2 (2 Desember 2021): 306, https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397.
30 Raden Ari Setya Wibawa, “Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,” JURNAL USM LAW REVIEW 2, no. 2 (20 Oktober 2019): 276, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.
31 Perangin Effendi, Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 35.
32 Christiana Sri Murni, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (24 Juni 2020): 130, https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.177.
Agraria  (UUPA)  di  Indonesia  tercipta  dari cita-cita  pemerintah  agar  Indonesia  dapat meninggalkan  berbagai  aturan  agraria  yang dibentuk  oleh  kolonial  Belanda. 29 Sehingga wujud  dari  terciptanya  UUPA  berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945. 30
Peralihan hak sebab kewarisan merupakan  peralihan  hak  atas  tanah  yang disebabkan  meninggal  dunianya  seseorang yang memiliki suatu hak dan kemudian secara otomatis  hak  tersebut  beralih  kepada  ahli warisnya. Berbeda dengan peralihan hak yang disengaja  agar  suatu  hak  terlepas  kepada pihak  yang  lain  sebab  adanya  perbuatan hukum. 31 Umumnya  konflik  pertanahan terhadap  harta  warisan  berupa  tanah  terjadi setelah meninggalnya pewaris. Sehingga hak bersama terhadap tanah  warisan perlu dibagi menjadi hak individu. Kemudian kesepakatan bersama  diantara  pemegang  hak  harus dituangkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pendaftaranya. 32
Pasal  20  Ayat  (2)  UUPA  menjelaskan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan
dialihkan  kepada  pihak  lain.  Sehingga prosedur  peralihan  hak  atas  tanah  dapat dilakukan dengan dua cara:
1. Beralih,  ialah  perpindahan  hak  atas  tanah sebab  adanya  peristiwa  hukum.  Artinya peralihan  dapat  terjadi  tanpa  adanya perbuatan  hukum  tertentu,  sebab  hak  atas tanah dapat beralih dengan sedirinya. 33
2. Dialihkan,  ialah  perpindahan  hak  atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemiliknya  kepada  pihak  yang  lain. Perpindahan  hak  tersebut  disertai  dengan adanya perbuatan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.
Perbuatan  hukum  yang  dimaksud  seperti jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemerian menurut  adat,  inbreg  dan  hibah  tanpa wasiat. 34
Hak terhadap suatu tanah diatur didalam Pasal 20 Ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa hak  milik  terhadap  tanah  merupakan  hak turun-menurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang dapat dimiliki oleh seseorang terhadap tanah. Hak  turun  temurun  ditafsirkan  sebagai  hak yang  bisa  beralih  kewarisannya  kepada  ahli waris  untuk  diberikan  hak  pemegang  kuasa atas  tanah.  Maka  hak  memiliki  terhadap warisan itu tidak ditetapkan jangka waktunya
33 Herlina Kurniati, Reva Mellenia, dan Evy Septiana, “Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke  Pihak  Lain  (Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Indonesia),” ASAS 14,  no.  01  (4  Oktober  2020):  87, https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13145.
34 Reza  Fahlepy,  Adela  Maria Delfiana,  Devinda  Dwi  Rahmadani,  dkk.,  “Status  Peralihan  Sertifikat  Hak  Atas Tanah  Berdasarkan  Surat  Hibah  Di  Bawah  Tangan,” Jurnal  de  jure 13,  no.  1  (21  April  2021):  101, https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.536.
35 Murni, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan,” 2020.
36 Adeka  Andari  Pernia  Deka,  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Menjadi  Objek  Sengketa  Dalam  Perspektif Penegakan Hukum,” Recital Review 3, no. 2 (31 Desember 2021): 191, https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12833.
sehingga  keberlangsungan  kepemilikannya akan  terus  berlanjut  oleh  ahli  waris  lain setelah ia meningga dunia.
Kekuatan  hukum  kepemilikan  hak  atas tanah  dapat  disebabkan  oleh  peralihan  hak sebagaimana  Pasal  20  Ayat  (2)  UUPA, mengatakan,  hak  milik  dapat  beralih  dan dialihkan kepada pihak lain. Ketika seseorang yang  memiliki  hak  terhadap  tanah  tertentu kemudian  meninggal  dunia,  maka  ahli  waris yang  memperoleh  tanah  tersebut  sebagai warisan diwajibkan meminta proses sertipikasi peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya pewaris.
Proses sertifikasi peralihan hak diharuskan sebagai upaya menyelenggarakan perlindungan hukum bagi para ahli waris dan upaya  terselenggaranya  ketertiban  tata  usaha sertifikasi hak atas tanah. 35 Peralihan hak atas tanah  sebetulnya  tidak  akan  berdampak negatif  jika  pemegang  hak  atas  tanah  dapat berperan  aktif  dalam  menjaga  haknya  baik secara data fisik maupun data yuridis. 36

## Pendaftaran Hak Atas Tanah Warisan
Adapun  proses  yang  perlu  dilakukan terkait  peralihan  hak  terhadap  tanah  yang disebabkan meninggal dunianya pewaris, ahli waris diharuskan menyelenggarakan
sertifikasi  peralihan  hak  dengan  sebab kewarisan terkait tanah yang akan didaftarkan kembali,  kemudian  proses  tersebut  harus dilakukan melalui pejabat umum yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Proses perpindahan hak terhadap tanah kepada  pihak  ahli  waris  tersebut  wajib dilakukan  sertifikasi  ulang  ke  Kantor Pertanahan.  Sebagaimana  telah  diterangkan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah yang  mengatakan  bahwa,  (a)  Pemeliharaan data  pendaftaran  tanah  dilakukan  apabila terjadi perubahan pada data fisik data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. (b)  Pemegang  hak  yang  bersangkutan  wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  kepada  Kantor Pertanahan.
Kewajiban  yang  dibebankan  terhadap ahli  waris  sebab  adanya  peralihan  hak  atas tanah yakni melakukan pendaftaran peralihan hak  milik  yang  diterimanya  dalam  upaya memberikan  perlindungan  hukum  atas  hak tanah  yang  berada  dalam  penguasaannya, maka  sertifikat  tanah  akan  menjadi  sangat penting. 37 Sertifikat  merupakan  tanda  bukti yang  sah  atas  tanah  demi  terjaminnya kepastian hukum yang meliputi salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu
37 Irfan  Aditya  Semana,  “Akibat  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Waris  Yang  Tidak  Didaftarkan  Di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman,” Officium  Notarium 2,  no.  1  (9  Januari  2023):  182,  https://doi.org/ 10.20885/JON.vol2.iss1.art19.
38 Yulies Tiena Masriani, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak,” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 550, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
dengan  suatu  kertas  sampul  yang  diterbitkan oleh BPN.
Sertifikat sebagai arsip di BPN meliputi riwayat  status  tanah,  surat  ukur,  kartu  tanda penduduk yang bersangkutan, pajak bumi dan bangunan tahun terakhir, dan akta tanah. S edangkan pemohon menerima sertifikat atau  tanda  bukti  hak  yang  berisi  buku  tanah dan  surat  ukur  (gambar  situasi).  Buku  tanah menerangkan propinsi, kabupaten, kecamatan desa,  nomor  buku  tanah,  biaya  dan  nomor kantor BPN. 38
Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah,  pelaksanaan pendaftaran  tanah  dapat  dilakukan  secara elektronik.  Kemudahan  dalam  pendaftaran tanah diera digital diharapkan dapat mempermudah  dan  adanya  sinkronisasi  data yang sudah ada. Terbentuknya aturan tersebut mempeluas  alat  bukti  atas  tanah  dan pengecekan  data  tanah  jika  dikhawatirkan berada dalam proses dan perkara peradilan.
Terhadap  perpindahan  hak  atas  tanah akibat kewarisan dikarenakan adanya peristiwa  hukum  dan  menimbulkan  adanya akibat  hukum  dengan  beralih  hak  milik. Peristiwa  hukum  yang  dimaksud  adalah meninggalnya pewaris yang akibat hukumnya
beralihnya hak atas tanah warisan kepada ahli waris. 39 Sehingga  peralihan  hak  karena pewarisan  disebabkan  adanya  peristiwa hukum  ketika  pemangku  hak  atas  tanah meninggal  dunia.  Sejak  itu  para  ahli  waris menjadi pemegang hak yang baru. Mengenai siapa  yang  menjadi  ahli  waris  diatur  dalam hukum perdata yang berlaku.
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan  juga  diwajibkan  dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  kepada para  ahli  warisnya  dan  demi  ketertiban  tata usaha  pendaftaran  tanah.  Surat  tanda  bukti sebagai  ahli  waris  dapat  berupa  akta keterangan hak mewaris, atau surat penetapan ahli  waris  atau  surat  keterangan  ahli  waris. Sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf c Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Sedangkan peralihan hak karena pewarisan  diatur  dalam  Pasal  42  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  Lebih  lanjut  menurut ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 tahun  1961 tentang  Pendaftaran  Tanah jo . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  berhak menerima warisan wajib meminta
39 Reza Fahlepy, Adela Maria Delfiana, Devinda Dwi Rahmadani Anggraini, dkk., “Status Peralihan Sertifikat Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Surat  Hibah  Di  Bawah  Tangan,” Jurnal  De  Jure 13,  no.  April  (2021):  107, https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.536.
pendaftaran peralihan  hak  tersebut  dalam jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sejak meninggalnya orang yang semula mempunyai hak  milik  tersebut  dengan  tidak  melanggar ketentuan  bahwa    menerima  hak  milik  atas tanah harus sesuai dengan Pasal 21 UUPA.
Lebih  lanjut  prosedur  yang  dapat dilakukan terhadap permohonan peralihan hak atas tanah ialah, Sertifikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atas nama pewaris,  surat kematian  atas  nama  pemegang  hak  yang tercantum  dalam  sertifikat  dari  kepala desa/lurah  tempat  tinggal  pewaris  ketika wafat,  rumah  sakit,  petugas  kesehatan,  atau intansi lain yang berwenang, surat tanda bukti sebagai ahli waris, surat kuasa tertulis dari ahli waris jika permohonan pendaftaran peralihan hak dikuasakan kepada orang lain dan  bukti identitas ahli waris.
Permohon bagi setiap ahli waris jika telah diberikan  haknya  masing-masing  diharuskan menyelenggarakan  pendaftaran  atas  tanah. Bagi  permohonan  yang  disertai  dengan adanya putusan pengadilan termasuk terhadap ahli waris beda agama, diharuskan melampirkan putusan dan penetapan tersebut dalam permohonan .

## KESIMPULAN
Pemenuhan  hak  atas  tanah  sebab kewarisan  bagi  ahli  waris  beda  agama  dapat dipenuhi  dengan  wasiat  wajibah.  Konsep  ini
dapat  dijadikan  jalan  keluar  atas  persoalan hukum  terhadap  para  ahli  waris  yang  tidak memperoleh  hak  warisnya.  Keberadaan konsep  wasiat  wajibah  telah  dituangkan dalam yurisprudensi MA RI sebagai terobosan hukum yang lebih mengedepankan rasa  keadilan  dan  kemaslahatan  bagi  setiap warga  negara  terhadap  peralihan  hak  atas tanah  warisan  bagi  ahli  waris  beda  agama. Sahnya peralihan hak atas tanah warisan bagi ahli  waris  beda  agama  ketika  didaftarkan  ke kantor  BPN  setempat  dengan  disertai dokumen-dokumen pendukung termasuk surat  keterangan  waris  dan  adanya  putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyansah,  Ade.  “Kedudukan  Hukum
Putusan  No.200/Pdt.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesain Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice.” Jurnal Ius Constituendum , 174-187, 3, no. 1 (9 Juni  2018):  174–87.  https://doi.org/ 10.26623/jic.v3i1.860. Alfonsa, Dian Aries Mujiburohmanb, Sutaryonoc. “Penerbitan Dan Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Karena  Cacat  Administrasi.” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 10, no. 2 (2021): 277– 188. http://dx.doi.org/10.30652/jih. v10i2.8095.
Assagaf,  Said  Ali,  dan  Wira  Franciska.
“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap  Harta  Warisan  Yang  Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris.”
Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum &  Kenotariatan 1,  no.  1  (2  Desember 2021): 279–90.
Cahyono,  Deddy  Nur,  Brama  Adi  Kusuma,
dan Jose Enrico Ickx Telussa. “Pembagian  Harta  Warisan  Orangtua
Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” Perspektif 24, no. 1 (30 Januari  2019):  19–29.  https://doi.org/ 10.30742/perspektif.v24i1.702.
Deka,  Adeka  Andari  Pernia.  “Peralihan  Hak Atas  Tanah  Yang  Menjadi  Objek Sengketa  Dalam  Perspektif  Penegakan Hukum.” Recital  Review 3,  no.  2  (31 Desember  2021):  190–215.  https:// doi.org/10.22437/rr.v3i2.12833.
Effendi,  Perangin. Hukum  Agraria  Di Indonesia:  Suatu  Telaah  Dari  Sudut Pandang  Praktisi  Hukum .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 1994.
Ernis, Yul. “Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat  Kalimantan  Tengah.” Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  4 (2019):  435.  https://doi.org/10.30641/ dejure.2019.v19.435-454.
Fahlepy,  Reza,  Adela  Maria  Delfiana,
Devinda  Dwi  Rahmadani  Anggraini, dan  SIti  Dewi  Novitasari.  “Status Peralihan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah Berdasarkan  Surat  Hibah  Di  Bawah Tangan.” Jurnal  De  Jure 13,  no.  April (2021):  107.  https://doi.org/10.36277/ jurnaldejure.v13i1.536.
Fahlepy,  Reza,  Adela  Maria  Delfiana,
Devinda Dwi Rahmadani, dan Siti Dewi Novitasari.  “Status  Peralihan  Sertifikat Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Surat Hibah  Di  Bawah  Tangan.” Jurnal  de jure 13,  no.  1  (21  April  2021).
https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v 13i1.536. Gibran, Muh. Galil, Dian Aries
Mujiburohman,  dan  Rofiq  Laksamana. “Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Tanah  Transmigrasi  Di  Kabupaten Mamuju Tengah.” Yurispruden: Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang 5,  no.  1  (20  Januari  2022):  1– 15.  https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.
8897. Hermanto,  Agus,  Arif  Fikri,  dan  Imam  Nur Hidayat. “Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama Dan
Akibatnya  Terhadap  Hak  Waris  Di Indonesia.” Mutawasith: Jurnal Hukum
Islam 5,  no.  1  (28  Juni  2022):  68–83. https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.
Hulu,  Klaudius  Ilkam,  dan  Dalinama Telaumbanua.  “Kepemilikan  Hak  Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua.” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 2 (2022): 52–61. Ismail,  Abdul  Hadi.  “Pemberian  Wasiat Wajibah  kepada  Istri  Non  Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010.” Jurnal Mercatoria
13,  no.  2  (2020):  131–42.  https://doi. org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060. Isnaeni,  Diyan.  “Pengadaan  Tanah  Untuk
Pembangunan Jalan Tol Dalam
Perspektif  Hak  Menguasai  Negara.”
Yurispruden 3,  no.  1  (2020):  93–105. https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.5014.
Khalisha,  Nabila,  dan  Rahmi  Zubaedah.
“Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah  Kepada  Ahli  Waris  Yang Berbeda  Agama  Di  Pengadilan  Dan Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan
Pengadilan Agama Bekasi.” El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 7,
no. 2 (27 Oktober 2021): 1–24. https:// doi.org/10.29062/faqih.v7i2.238.
Kurniati,  Herlina,  Reva  Mellenia,  dan  Evy Septiana.  “Studi  Komparatif  Tentang Praktik  Peralihan  Tanah  Hibah  Ke Pihak Lain (Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).” ASAS 14, no. 01 (4
Oktober  2020):  80–89.  https://doi.org/ 10.24042/asas.v14i01.13145. Mansyuroh, Firqah Annajiyah. “Implementasi Hukum Waris Tionghoa Dalam Masyarakat Plural Di Kota Banjarmasin.” Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan 25, no.  3  (30  September  2020):  159–67. https://doi.org/10.30742/perspektif.v25 i3.769.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .
Jakarta: Prenada Media, 2005. Masriani, Yulies Tiena. “Pentingnya
Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.”
Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 539.  https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.
5777.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar .  Banudng:  Liberty, 2007.
Moechtar,  Oemar,  Baren  Valentino,  dan Denita  Cahyanti  Wahono.  “Kajian komparatif  lembaga  penolakan  waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam.” Jurnal  Cakrawala  Hukum 11, no.  3  (22  Desember  2020):  291–301.
https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.42 25. Mufid, Abdul. “Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama.” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-
Undangan 7,  no.  1  (3  Agustus  2020):
60–72.  https://doi.org/10.32505/qadha. v7i1.1531.
Muhammad  Daud,  Zakiul  Fuady.  “Analisis
Putusan  Hakim  Terhadap  Ahli  Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’:  Studi  Kasus  No.1803/Pdt.G/ 2011/Pa. Sby.” Jurnal As-Salam 5, no. 1  (2021):  62–75.  https://doi.org/10. 37249/assalam.v5i1.261.
Murni, Christiana Sri. “Pendaftaran Peralihan
Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan.” Lex  Librum :  Jurnal  Ilmu Hukum 6, no. 2 (2020): 129–44. https:// doi.org/10.5281/zenodo.3904192.
Mutmainah,  Iin,  dan  Muhammad  Sabir. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama  (Analisis  Terhadap  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:  368K/AG /1995).” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 2 (16 Desember 2019): 188–210. https://doi.org/10.35905/ diktum.v17i2.818.
Nimah,  Siti  Maghfirotun.  “Peralihan  Hak Milik  Tanah  Waris  Dalam  Hukum Islam.” Media Iuris 2, no. 2 (2019): 217. https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413 Raharjo,  Alip  Pamungkas,  dan  Elok  Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah  Terhadap  Ahli  Waris  Beda Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.” Jurnal Suara  Hukum 1,  no.  2  (30  September
2019): 172–85. https://doi.org/10. 26740/jsh.v1n2.p172-185.
Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak Milik  Dengan  Adanya  Penerbitan Sertifikat Ganda.” JURNAL USM LAW REVIEW 2,  no.  2  (20  Oktober  2019): 174–87.  https://doi.org/10.26623/julr. v2i2.2269.
Sari,  Dewi  Arnita.  “Sengketa  Pendaftaran Hak  Milik  Atas  Tanah.” Al-Adalah:
Jurnal Hukum dan Politik Islam 5, no. 2 (19  Juni  2020):  150–66.  https://jurnal. iain-bone.ac.id/index.php/ aladalah/article/view/816.
Semana,  Irfan  Aditya.  “Akibat  Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.” Officium  Notarium 2,  no.  1  (9  Januari 2023): 177–84. https://doi.org/10.
20885/JON.vol2.iss1.art19.
Suseno, Muhammad Adi, dan Lina
Kushidayati.  “Keluarga  Beda  Agama dan  Implikasi  Hukum  Terhadap  Anak (2020):  287,.” YUDISIA :  Jurnal
Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 11, no.  2  (2  November  2020):  287–98. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2. 8321.
Susilo,  Hendri,  Muhammad  Junaidi,  Diah Sulistyani Rs, dan Zaenal Arifin. “Hak Waris  Anak  Yang  Berbeda  Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum
Islam.” JURNAL USM LAW REVIEW 4, no.  1  (18  Juni  2021):  175–89. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409. Suyani, Suyani, Suryadi Suryadi, dan Suparlin Suparlin.  “Peralihan  Hak  Milik  Atas Tanah  karena  Pewarisan  di  Kantor Pertanahan.” JIIP  - Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pendidikan 6,  no.  1  (2023):  219–29. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1358. Veronika, Tesya, dan Atik Winanti. “Keberadaan  Hak  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak  Menguasai  Oleh  Negara.” Humani  (Hukum  dan  Masyarakat Madani) 11, no. 2 (2 Desember 2021):
305–17. https://doi.org/10.26623/ humani.v11i2.4397.
Wibawa,  Raden  Ari  Setya.  “Kajian  Yuridis
Atas  Proses  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah Wakaf  Yang  Berstatus  Letter  C  Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.” JURNAL USM LAW
REVIEW 2,  no.  2  (20  Oktober  2019):
274–88.  https://doi.org/10.26623/julr. v2i2.2274.
Yanti  Purnawan,  Ni  Made  Eka.  “Penjualan
Harta  Waris  Berupa  Tanah  Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris
Lainnya.” Acta Comitas 5, no. 2 (2020): 309.  https://doi.org/10.24843/ac.2020. v05.i02.p09.