SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (224-234) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Akibat Hukum yang Timbul atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca- Imunisasi pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Banten

## Asmawati
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: Asmawati0412@gmail.com

## Muhyi Mohas
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: muhyimohas@yahoo.com

## Rani Sri Agustina
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: rani@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 28 September 2022 |Revised : 11 Oktober 2022 |Accepted : 18 Oktober 2022
How to cite: Asmawati, Muhyi Mohas, Rani Sri Agustina, “Akibat Hukum yang Timbul  atas  Terjadinya  Ikutan  Pasca-Imunisasi  pada  Pelaksanaan  Program Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Banten”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 224-234.

## ABSTRACT:
Immunization is a form of prevention to reduce morbidity from Diseases Preventable By Immunization (PD3I). Immunization can cause Post Immunization Adverse Events (AEFI) if it is not carried out according to the procedure. Post-Immunization Adverse Events (AEFI) is any unwanted medical event for a person that occurs after immunization, this is often a demand by parents to health workers in the event of AEFI. This study aims  to  analyze  the  legal  consequences  arising  from  the  occurrence of  Post  Immunization  Adverse  Events (KIPI) in the implementation of complete basic immunization in Banten Province. This type of research uses a normative juridical approach. Based on the results of the study, it is known that the legal consequences of the occurrence of AEFI in the implementation of immunization, both those who practice outside their authority and if an error occurs due to negligence can be subject to "disciplinary sanctions, administrative sanctions, civil and criminal". The imposition of sanctions must meet the requirements in terms of ethics and professional discipline (there is a violation of the code of ethics and professional discipline); In terms of administrative law in the form of abuse of authority; In terms of civil law in the form of a lawsuit based on contractual liability, namely non-compliance with professional standards, service standards and SOPs; and In terms of criminal law, there is an element of error in the form of intentional and/or negligence on the part of the health officer providing  immunization.  One  of  the  ways  to  avoid  demands  for  follow-up  events  after  immunization,  the Banten  Provincial  government  conducted  socialization  about  immunization  and  AEFI  in  addition  to immunization  implementers  as  well  as  to  the  community,  so  that  if  a  follow-up  event  occurs  after immunization,  the  community  does  not  need  to  worry  because  it  is  a  vaccine  reaction  in  the  process  of increasing human immunity
Keywords : Legal Protection, KIPI, Immunization

## ABSTRAK:
Imunisasi merupakan bentuk preventif menurunkan angka kesakitan Penyakit yang Dapat Dicegah  Dengan  Imunisasi  (PD3I).  Imunisasi  dapat  menimbulkan  Kejadian  Ikutan  Pasca Imunisasi (KIPI) apabila tidak dilakukan sesuai prosedur. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah  setiap  kejadian  medis  yang  tidak  diinginkan  pada  seseorang  yang  terjadi  setelah pemberian imunisasi, hal ini sering kali menjadi tuntutan orang tua kepada tenaga Kesehatan bila terjadi  KIPI.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  akibat  hukum  yang  timbul  atas  terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunusasi (KIPI) pada pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Banten. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui akibat hukum atas terjadinya KIPI pada pelaksanaan imunisasi baik yang melakukan praktik di luar kewenangan maupun bila terjadi kesalahan karena kelalaian dapat dijatuhi “ sanksi disiplin, sanksi administrasi, perdata maupun pidana” . Penjatuhan sanksi tersebut harus memenuhi syarat Segi etik dan disiplin profesi (ada pelanggaran kode etik dan disiplin profesi); Segi hukum administrasi  berupa  Menyalahgunakan  wewenang;  Segi  hukum  perdata  berupa  Gugatan berdasarkan  pada  wanprestasi  ( contractual  liability )  yaitu  Tidak  dipenuhinya  standar  profesi, standar pelayanan dan SOP; dan Segi hukum pidana berupa ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan  dan/atau  kealpaan  dari  petugas  kesehatan  pemberi  imunisasi.  Salah  satu  untuk menghindari  tuntutan  atas  kejadian  ikutan  pasca  imunisasi  pemerintah  Provinsi  Banten melakukan  sosialisasi  tentang  imunisasi  dan  KIPI  selain  kepada  pelaksana  imunisasi  juga  ke masyarakat,  sehingga  bila  terjadi  kejadian  ikutan  pasca  imunisasi  masyarakat  tidak  perlu khawatir karena itu adalah reaksi vaksin dalam proses meningkatkan kekebalan tubuh manusia.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, KIPI, Imunisasi

## Pendahuluan
Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menjelaskan imunisasi sebagai salah satu tindakan pencegahan penyebaran  penyakit  ke  wilayah  lain yang  terbukti  sangat  murah  ( cost effective ) yang bertujuan untuk menurunkan  angka  kesakitan  dan kematian  akibat  Penyakit  yang  Dapat Dicegah  Dengan  Imunisasi  (PD3I). World  Health  Organization (WHO) menyatakan  sampai  tahun  2018  upaya imunisasi  telah  mampu  melindungi hingga  2-3  juta  kematian  pada  semua kelompok umur dari  penyakit menular seperti  difteri,  tetanus,  pertusis  dan campak.  Namun  demikian,  jumlah balita  yang  belum  mendapatkan imunisasi  tergolong  sangat  banyak. Terdapat 19,4 juta jiwa balita dinyatakan belum  mendapatkan  imunisasi  dasar lengkap  pada  tahun  2018  yang  mana sekitar  60%  balita  yang  belum mendapatkan imunisasi ini tinggal di 10 negara yaitu Brasil, Republik
Demokratik  Kongo,  Ethiopia,  India, Indonesia,  Nigeria,  Pakistan,  Filipina dan Vietnam . 1
Program  imunisasi  merupakan salah  satu  upaya  untuk  memberikan perlindungan kepada
penduduk terhadap  penyakit  tertentu.  Program imunisasi  diberikan  kepada  populasi yang  dianggap  rentan  terjangkit penyakit  menular,  yaitu  bayi,  balita, anak-anak,  wanita  usia  subur,  dan  ibu hamil.  Program  imunisasi  terdiri  dari imunsasi dasar lengkap/IDL pada bayi (Semua  antigen  imunisasi  (HB0,  BCG, DPT-HB-Hib 1-3, bOPV 1-4, MR 1) dan Imunisasi  Lanjutan.  Imunisasi  lanjutan terdiri dari Baduta (DPT-HB-Hib 4 atau
1 “Global  Immunization  Coverage  2018, Https://Www.Who.Int  Diakses  Pada  02  April 2021 Jam 15.45 WIB,” n.d.
2 Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia, Riset  Kesehatan  Dasar  Jakarta:  Badan
MR  2,  BIAS  setiap  jenis  antigen  dan setiap  tingkatan  kelas),  Lanjutan  pada WUS dan ibu hamil.
Imunisasi merupakan hal penting dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit sehingga penularan penyakit menjadi lebih jarang terjadi  atau  bahkan  diberantas  secara maksimal.  Meskipun  demikian,  masih ada  sedikit  peluang  munculnya  suatu kondisi  atau  reaksi  tubuh  setelah imunisasi  yang  banyak  dikhawatirkan para orang tua, yang mana dalam istilah imunisasi  dinamakan  sebagai  Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyatakan bahwa  KIPI  dipilah  dalam  lima kelompok  yaitu  1)  kesalahan  prosedur atau  teknik  pelaksanaan,  2)  reaksi suntikan,  3)  reaksi  vaksin,  4)  faktor koinsiden  dan  5)  penyebab  tidak diketahui.
Data  Riset  Kesehatan  Dasar Indonesia  tahun  2013  menyatakan  dari 91,3% anak di Indonesia yang pernah di imunisasi,  terdapat  33,4%  yang  pernah mengalami KIPI dengan keluhan paling sering adalah kemerahan, bengkak pada lokasi  penyuntikan  dan  demam  tinggi (6,8%). 2 KIPI  umumnya  paling  sering terjadi pada imunisasi DPT.
Kebanyakan  anak  menderita  panas setelah mendapat imunisasi DPT. Reaksi ini  sebenarnya  merupakan  hal  yang wajar,  namun  seringkali  orang  tua tegang, cemas dan khawatir. Banyak ibu yang  merasa  cemas  karena  timbul bengkak  di  bekas  tempat  suntikan, padahal imunisasi DPT tetap aman dan tidak  membahayakan  untuk  diberikan pada anak yang memiliki riwayat kejang
Penelitian  Dan  Pengembangan  Kesehatan (Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). hlm 254.
demam.
Penelitian  ini  dilakukan  pada lingkup  wilayah  Provinsi  Banten dengan mengambil contoh kasus difteri sebagai  salah  satu  penyakit  PD3I  yang sempat  ditetapkan  menjadi  Kejadian Luar Biasa (KLB). Sepanjang tahun 2017 lalu, pemerintah Indonesia dihadapkan pada  mewabahnya  penyakit  Difteri yang terjadi di 170 kabupaten/kota pada 30  provinsi,  dengan  jumlah  954  kasus dan kematian sebanyak 44 kasus. Kasus difteri  ditetapkan  sebagai  KLB  yang harus segera ditangani dengan melaksanakan Outbreak Respons Immunizations (ORI) untuk menutup gap
immunity di  wilayah  yang  terwabah difteri. Munculnya KLB Difteri menurut Kementerian  Kesehatan  sangat  terkait dengan keberadaan immunity gap , yaitu kesenjangan  kekebalan  di  kalangan penduduk  di  suatu  daerah  akibat adanya  akumulasi  kelompok  yang rentan  terhadap  difteri,  karena  tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap menjalani imunisasi. 3
Penyebaran  penyakit  difteri yang  terus  mewabah  dengan  tingkat keakutan
berbeda-beda, dapat disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam melakukan imunisasi dasar  lengkap  bagi  anak.  Hasil wawancara  dengan  pihak  Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyebutkan program imunisasi sebagai  upaya  penanganan  penyakit menular  seperti  difteri  secara  umum memiliki  beberapa  kendala  yaitu pertama, masih ada kelompok masyarakat  yang  menolak  dan  belum terjangkau  program  imunisasi;  kedua,
rendahnya
pengetahuan petugas kesehatan  tentang  kontra  indikasi vaksin,  dan  ketiga  terkait  ketersediaan vaksin dan KIPI sehingga menyebabkan
3 “Http://Www.Depkes.Go.Id  Diakses Pada 22 April 2021 Jam 21.04 WIB,” n.d.
4 Ahmad  Juanda,  “Perlindungan  Hukum Pelaksana Imunisasi Dalam Kejadian Ikutan Pasca
hilangnya kesempatan untuk mendapatkan imunisasi. Adanya kendala-kendala ini tentunya
membutuhkan  suatu  perlakuan  yang inovatif  dalam  menyuluh  pentingnya imunisasi.  Para  orang  tua  umumnya tidak  mau  mengimunisasi  anak  karena takut  setelah  imunisasi  anak  akan demam  akibat  reaksi  vaksin  dengan sistem  anti  bodi  anak.  Belum  lagi  ada orang  tua  yang  beranggapan  bahwa anaknya tetap sehat-sehat saja meskipun tidak  di  imunisasi,  membuat  program imunisasi  yang  dijalankan  selama  ini masih  membutuhkan  dukungan  dari setiap lapisan masyarakat.
Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Nomor 12 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan  Imunisasi  bab  V tentang Pemantauan dan Penanggulangan  KIPI  menjelaskan bahwa setiap pelaksana imunisasi yang harus melaksanakan tugas dan menjalankan tugasnya berdasar Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)  yang berlaku.  Namun  permasalahan  yang sering  terjadi,  para  petugas  imunisasi banyak  yang  tidak  membuat  catatan visum  disetiap  pekerjaan  mereka, sehingga  banyaknya  tuntutan  hukum dianggap  sebagai  kesalahan  dalam menjalankan  Juklak  imunisasi.  Hal  ini menjadi  polemik  pelaksana  imunisasi, karena risiko KIPI tetap mungkin terjadi meskipun  petugas  sudah  menjalankan Juklak dengan sempurna. 4 Berdasarkan latar belakang tersebut,  penelitian  ini  beranggapan bahwa  perlindungan  hukum  bagi pelaksana  imunisasi  menjadi  hal penting
dalam penyelenggaraan program  imunisasi  khususnya  IDL sehingga  cakupan  program  imunisasi dapat  terlaksana  sesuai  target  dan mengantisipasi  penanganan  KIPI  yang
Imunisasi Di Kabupaten Sukabumi,” AKTUALITA 1, no. 1 (2018): 16 – 30.
tepat.  Dari  uraian  latar  belakang masalah  di  atas,  penulis  tertarik mengangkat  masalah  yang  diteliti bagaimana  akibat  hukum  yang  timbul atas  terjadinya  Kejadian  Ikutan  Pasca Imunusasi  (KIPI)  pada  pelaksanaan imunisasi  dasar  lengkap  di  Provinsi Banten?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  suatu cara  yang  dapat  digunakan  dalam mengumpulkan  data  penelitian  dan dibandingkan  dengan  standar  ukuran yang  telah  ditentukan. 5 Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  menjawab permasalahan  dalam  Artikel  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Dimana yang  dimaksud  penelitian  yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti. 6 Pendekatan dilakukan untuk mengetahui  langsung  kejadian  di lapangan dengan melakukan wawancara  kepada  beberapa  pihak yang bersangkutan mengenai
pelaksanaan  imunisasi  dasar  lengkap dan  kejadian  ikutan  pasca  imunisasi (KIPI).
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  dua  sumber  data  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan,
Yurispudensi,  Traktat,  perjanjian keperdataan dan sebagainya. Bahan hukum primer adalah:
a. Undang-Undang  Dasar  Tahun
5 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2018). hm 126.

## 1945
b. Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1984  tentang  Wabah Penyakit Menular
c. Undang-Undang  Nomor    29 Tahun    2004  tentang    Praktik Kedokteran
d. Undang-Undang  Nomor  36
Tahun 2009 tentang Kesehatan e. Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak f. Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2014  tentang  Tenaga
Kesehatan
g. Undang-Undang  Nomor  38 Tahun 2014 tentang Keperawatan h. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  25  Tahun  2014  tentang Upaya Kesehatan Anak
i. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  45  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan
Surveilans
Kesehatan
j. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  75  Tahun  2014  tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
k. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  82  Tahun  2014  tentang Penanggulangan Penyakit
Menular l. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  53  Tahun  2015  tentang Penanggulangan Hepatitis Virus
m. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  64  Tahun  2015  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Kesehatan
n. Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. Bahan  Hukum  Sekunder  yang digunakan penyusun berupa
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tujuan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 13.
jurnal, buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas.
3. Bahan  Hukum  Tersier  yang penyusun gunakan berupa kamus, bahan dari internet dan lain-lain.

## Pembahasan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI)
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)  didefinisikan  sebagai  semua kejadian  sakit  serta  kematian  yang terjadi dalam satu bulan pasca imunisasi diduga  disebabkan  imunisasi.  Efek samping pasca imunisasi (AESI) adalah kejadian  medis  yang  berkaitan  dengan imunisasi berupa reaksi vaksin,
toksisitas, sensitisasi, efek farmakologis; atau  kesalahan  prosedur,  kebetulan, reaksi  infus  atau  penyebab  yang  tidak pasti.
Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan  KIPI  menjelaskan bahwa  pada  keadaan  tertentu  lama pengamatan  KIPI  dapat  mencapai  42 hari  (artritis  kronik  paska  imunisasi rubella),  atau  bahkan  sampai  6  bulan (infeksi  virus  campak  pada  pasien imunodefisiensi
pasca
imunisasi campak, dan polio paralitik serta infeksi polio pada resipien non imunodefisiensi paska imunisasi polio). 7 KIPI  walaupun  amat  jarang dapat  terjadi  dimana  saja,  pada  siapa saja  dan  oleh  petugas  kesehatan  siapa saja.  KIPI  dapat  terjadi  pada  program imunisasi massal dan kejadian imunisasi perorangan.  Dalam  imunisasi  massal (melibatkan jutaan orang), secara digital, KIPI  kemungkinan  akan  semakin banyak muncul. Persepsi awam dan juga kalangan  petugas  kesehatan  biasannya menganggap  semua  kelainan  dan kejadian  yang  dihubungkan  dengan imunisasi sebagai reaksi alergi terhadap vaksin. Akan tetapi, telaah laporan KIPI oleh vaccine safety committee, institute
7 Komite Nasional Penanggulangan
KIPI,Kementerian  Kesehatan  RI,  Pengkajian  Dan
Penanggulangan KIPI, Jakarta, 2012 , n.d.
of  medicine  (IOM)  USA  menyatakan bahwa sebagian besar KIPI terjadi secara kebetulan  saja.  Beberapa  di  antaranya berpotensi  menjadi  sengketa  medik. Adapun yang dibahas dalam tulisan ini adalah  KIPI  pada  program  imunisasi dasar lengkap.
Imunisasi juga merupakan tindakan  kesehatan  yang  termasuk dalam salah satu hak asasi manusia Oleh karena itu, pemberian imunisasi sebagai upaya  untuk  mencapai  kesehatan sebagai  hak  asasi  manusia  telah  diakui dan  diatur  dalam  berbagai  cara,  baik secara  internasional  dan  nasional. jaminan pengakuan hak itu dapat dilihat dalam regulasi-regulasi di bawah ini:
1. Regulasi Internasional a. UDHR  ( Universal  Declaration  of Human Rights ) Pasal 25 b. ICCPR  (International  Covenant on Civil and Political Rights) Pasal 6 dan 7
c. ICESCR  (International  Covenant on Economic, Social and Cultural Right) Pasal 12
d. ICERD  International  Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  Pasal 5
e. Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  against  Women (Women’s Convention).
f. Torture  Convention,  or  CAT (Convention  against  Torture  and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
g. Children’s  Convention ,  or  CRC (Convention  on  the  Rights  of  the Child) Pasal 1 dan 24
2. Regulasi Nasional
a. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1).
b. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9.
c. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan Pasal 4. Berdasarkan  peraturan  saat  ini,
semua program dan kegiatan
pemerintah  harus  memiliki  prangkat hukum  agar  dapat  berfungsi  secara teratur  dan  untuk  tujuan  yang dimaksudkan.  Begitu  pula,  program imunisasi  membutuhkan  serangkaian perangkat  hukum  yang  lengkap  untuk mengatur semua aspek yang diperlukan untuk  pelaksanaan  imunisasi.  Oleh karena itu diperlukan informed consent sebagai perangkat hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi dokter  maupun  pasien  Karena  dalam praktik  kedokteran,  dokter  dan  pasien mempunyai “hubungan hukum” dimana  masing-masing  pihak  memiliki otonomi (kebebasan, hak serta
kewajiban)  dalam  komunikasi  maupun interaksi  antara  keduanya.  Obyek hubungan hukum tersebut yaitu berupa pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  dan pengobatan  bagi  pasien.  Informed consent  mengharuskan  pemerintah membuat  peraturan  agar  program imunisasi dapat berjalan dan
menciptakan  perlindungan  baik  bagi petugas medis maupun pasien.
Akibat  Hukum  yang  Timbul  atas Terjadinya  Kejadian  Ikutan  Pasca- Imunusasi  (KIPI)  pada  Pelaksanaan Imunisasi  Dasar  Lengkap  di  Provinsi Banten
Penyedia imunisasi sebagai
penyedia layanan imunisasi dan pasien sebagai  penerima  layanan  imunisasi memiliki  kewajiban  hukum  dan, berdasarkan  transaksi  pengobatan  ini, telah  diajukan  tuntutan  hukum  untuk meminta pertanggung jawaban penyedia  layanan  kesehatan.  Gugatan ini bertumpu pada dua dasar hukum: Pertama,  karena  kewajiban  kontraktual sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1239 KUH Perdata. Kedua, karena perbuatan melawan  hukum  (onrechmatigedaad) menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.  Tuntutan  hukum  pasien
ada  terhadap  tenaga  medis  karena kegagalan untuk memimunisasi. Kinerja yang  tidak  memadai  ini  dapat  berupa kelalaian  atau  kelalaian  dari  pihak imunisasi  yang  terlibat,  melanggar tujuan pengobatan.
Tindakan  wanprestasi  terlebih dahulu  harus  dibuktikan  dengan adanya kontrak teuropatik antara pasien dengan penyedia vaksin. Seorang pasien dapat  membuktikan  adanya  kontrak pengobatan dengan menunjukkan rekam  medis  atau  menyetujui  suatu tindakan  medis  yang  akan  dilakukan oleh  pasien  tersebut.  Juga,  jika  kontrak perawatan  memiliki  catatan  penyakit atau pasien pergi ke penyedia imunisasi untuk  meminta  bantuan,  itu  dapat dianggap  memiliki  kontrak  perawatan. Ini adalah informed consent tersirat dan sebaiknya memberikan formulir informed  consent  yang  ditandatangani oleh  pasien  atau  orang  tua  pasien sebelum  imunisasi  dilakukan,  semua dijelaskan  sesuai  dengan  peraturan imunisasi saat ini.
Faktor  kedua  harus  dibuktikan dengan  adanya  kesalahan  dan/atau kelalaian dari pihak pemberi imunisasi.
Untuk  membuktikan  ini,  pasien  harus diminta  untuk  menunjukkan  bahwa orang yang diimunisasi yang memberikan  vaksin  tidak  melakukan apa  yang  dia  janjikan  dalam  kontrak perawatan,  atau  bahwa  orang  yang diimunisasi  melakukan  apa  yang  dia janjikan  tanpa  penundaan,  atau  harus menunjukkan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang diimunisasi. Melakukan hal-hal yang tidak dijanjikan atau  yang  dilarang  oleh  penyedia vaksin.  Agar  faktor  ketiga  terpenuhi, semua tindakan imunisasi di atas harus proporsional secara acak dengan korban yang diderita pasien.
Jika ada perselisihan atau konflik antara  pasien  dan  penyedia  imunisasi tentang mendapatkan persetujuan untuk imunisasi, pasien dapat mengatakan  tidak  ada  persetujuan  dan
penyedia  imunisasi  dapat  menolak untuk mendapatkan izin untuk
memberikan imunisasi, dan mengambil tindakan.  Dalam  kasus  seperti  itu, hakim  akan  berusaha  menghindari pembuktian  terhadap  salah  satu  pihak ketika  pembuktian  bagi  kedua  belah pihak sangat sulit. Hakim dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya  dari  pasien  dan keterangan-keterangan  yang  dibuat selama  persidangan.  Bilamana  beban perintah pembuktian diperlukan, hal ini perlu  diperhitungkan  agar  orang  yang memberikan imunisasi lebih menguntungkan  pasien  karena  orang yang terlibat dalam imunisasi memiliki catatan  tertulis  tentang  kondisi  pasien (rekam medis). perekaman), kecuali jika Anda memiliki kesan bahwa perekaman tidak benar. Hakim tidak mengamanatkan bahwa beban pembuktian  secara  umum  dibagi kepada  satu  pihak.  Hakim  pada umumnya menempatkan beban pembuktian  pada  satu  pihak  saja,  dan hanya dalam keadaan tertentu.
Ditinjau  dari  hukum  pidana,
adanya  efek  samping  setelah  imunisasi (KIPI)  pasti  disebabkan  oleh  kesalahan pemberian vaksin. Hal ini sesuai dengan asas  h ukum  pidana  bahwa  “tidak  ada kejahatan  yang  tidak  bersalah”.  Oleh karena  itu,  kesalahan  yang  dilakukan oleh  orang  yang  diimunisasi  selama imunisasi yang menyebabkan terjadinya KIPI dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya. Untuk pelayanan kesehatan, pertanyaannya apakah unsur kesalahan  dapat  diterapkan  pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemberi imunisasi. Dalam menjawab pertanyaan ini  perlu  dipastikan  apakah  kesalahan yang dilakukan oleh pemberi imunisasi
8 Juanda, “Perlindungan Hukum Pelaksana
Imunisasi Dalam Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi D i Kabupaten Sukabumi.”
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan,  kurangnya  pengalaman dan/atau kurangnya perawatan. perspektif. Oleh karena itu, faktor-faktor di  atas  dapat  diterapkan  untuk mengukur ada tidaknya kesalahan imun saat melakukan imunisasi.
Malpraktik  profesional  terjadi ketika  penyedia  imunisasi  gagal  untuk memeriksa,  mengevaluasi,  melakukan, atau meninjau,
mengevaluasi, melakukan, atau mengabaikan apa pun dari penyedia imunisasi dalam keadaan yang berlaku. Dari susunan kata ini kita dapat  melihat  bahwa  unsur  kehati- hatian  sangat  penting  dalam  praktik profesi  imunisasi.  Berbagai  yurisdiksi menyatakan bahwa komponen preventif merupakan  dasar  untuk  menentukan terjadinya kesalahan imunisasi. Beberapa  kasus  hukum  melibatkan tindakan  preventif  sebagai  ukuran terjadinya  kesalahan  imunisasi  dalam pelayanan imunisasi. 8
Petugas  pelaksana  imunisasi dalam  hal  ini  misalnya  Dokter puskesmas  selaku  pejabat  lapangan maupun  pejabat  Depkes  lainnya (atasannya,  selaku  responden  superior) bisa digugat bila melakukan
penyimpangan:
1. “ Administratif : digugat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) )”
2. Pidana : pelanggaran jabatan dalam KUHP
3. “Perdata : menimbulkan kerugian warga masyarakat (dalam hal ini korban KIPI). 9
Masalah  administrative  dalam pelayanan imunisasi telah diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  12  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Imunisasi yaitu:
Pasal 45
9 Afendra  Eka  Saputra,  “Perlindungan Hukum  Berbasis  Informed  Consent  Atas Pelaksanaan  Program  Imunisasi  Di  Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2018):112.
(1) “ Setiap fasilitas pelayanan kesehatan  yang  menyelenggara- kan  pelayanan  Imunisasi  harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkala serta  berjenjang  kepada  Menteri melalui  dinas  kesehatan  provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.” (2) “ Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  meliputi  cakupan  Imunisasi, stok dan pemakaian Vaksin, ADS, Safety  Box,  monitoring  suhu, kondisi peralatan Cold Chain, dan kasus KIPI atau diduga KIPI. ” Pasal 46
(1) “ Pelaksana  pelayanan  Imunisasi harus melakukan pencatatan terhadap  pelayanan  Imunisasi yang dilakukan. ”
(2) “ Pencatatan  pelayanan  Imunisasi rutin dilakukan di buku kesehatan ibu  dan  anak,  buku  kohor ibu/bayi/balita, buku rapor kesehatanku,  atau  buku  rekam medis.  (3)  Pencatatan  pelayanan Imunisasi  rutin  yang  dilakukan  di fasilitas pelayanan kesehatan swasta  wajib  dilaporkan  setiap bulan  ke  Puskesmas  wilayahnya dengan menggunakan format yang berlaku. ”
(3) “ Pencatatan  pelayanan  Imunisasi tambahan  dan  khusus  dicatat  dan dilaporkan  dengan  format  khusus secara  berjenjang  kepada  Menteri melalui dinas kesehatan Pemerintah  Daerah  provinsi  dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. ” Aspek  pidana  yang  dapat dikenakan  kepada  petugas  kesehatan antara  lain  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan terhadap Korban atau Pasien. Tentang  penerbitan  surat  keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 KUHP). Sengaja membiarkan  pasien  tidak  berguna (Pasal  349  KUHP).  Jangan  menolong
orang  yang  terancam  maut  (Pasal  267 KUHP). Pelanggaran dengan itikad baik (§§ 290 Para. 1, 294 Para. 1, 285 dan 286 StGB); mengeluarkan atau menjual obat- obatan  palsu  (Pasal  386  KUHP).  Niat (opzet)  dokter  atau  staf  perawat  untuk menyuntik juga harus dibuktikan. Oleh karena itu, sulit untuk menuntut semua kejadian KIPI yang melibatkan dokter/perawat dalam kasus imunisasi, selama prosedur standar diikuti.
Selain masalah administrasi dan pidana,  terjadinya  KIPI  dalam  praktik imunisasi  juga  dapat  menimbulkan gugatan  perdata  yang  menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh penyidikan  oleh  pejabat  Kementerian Kesehatan (ilegal). Artinya, jika:
1. Keputusan  untuk  mengabaikan dan  melawan  hukum  atau perundang-undangan 2. Detournement de pouvoir: menyalahgunakan kekuasaan dengan menyimpang dari tujuan yang diberikan. 3. Keputusan sewenang-wenang (ceroboh, tidak mengikuti
prosedur  operasi  standar  atau data yang baik).
Dasar hukum perdata didasarkan pada Pasal 3 KUHPer juncto Pasal 55 (2) UU  tentang  Kesehatan  No.  23/1992. Kewajiban  asuransi  kesehatan  (bagi pasien) dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Pasal tersebut ialah:
1. “ Pasal  1365  KUHPer:  setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa  orang  yang  melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian ”
2. “Pasal  1366  KUHPer:  seseorang harus  bertanggungjawab  tidak hanya  karena  kerugian  yang dilakukannya  dengan  sengaja, tetapi  juga  karena  kelalaian  atau kurang berhati-hatinya ”
3. “ Pasal  1367  KUHPer:  seseorang harus  memberikan  pertanggung-
jawaban tidak hanya atas kerugian yang  ditimbulkan  dari  tindakan orang  lain  yang  berada  di  bawah pengawasannya ” Berdasarkan  temuan  yang  telah dipaparkan,  maka  akibat  hukum  yang dapat  timbul  bila  melakukan  tindakan atau  perbuatan  di  luar  kewenangan sangat terkait dengan pertanggungjawa- ban  baik  oleh  pemerintah  sebagai pembuat peraturan itu sendiri maupun pelaksana dari peraturan itu bila dalam praktiknya  menimbulkan  kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga  Kesehatan Pasal  49  ayat
(1)  untuk  menegakkan  disiplin  tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan praktik,  konsil  masing-masing  tenaga kesehatan menerima pengaduan, memeriksa,  dan  memutuskan  kasus pelanggaran  disiplin  tenaga  kesehatan. Ayat  (2),  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat  memberikan  sanksi  disiplin berupa:
1. Pemberian peringatan tertulis;
2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.

## Penutup
Penyelenggaraan  imunisasi  ini diatur  dalam  Permenkes  Nomor  12 Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Imunisasi  dan  mempunyai  tujuan  dan memberikan  manfaat  pada  seseorang yang  mendapatkannya,  salah  satunya yaitu  terhindar  dari  suatu  penyakit. Akibat hukum atas terjadinya KIPI pada pelaksanaan  imunisasi  baik  yang melakukan praktik di luar kewenangan maupun  bila  terjadi  kesalahan  karena kelalaian  dapat  dijatuhi  “ sanksi  disiplin, sanksi  administrasi,  perdata  maupun pidana” .  Penjatuhan  sanksi  tersebut harus  memenuhi  syarat  Segi  etik  dan
disiplin  profesi  (ada  pelanggaran  kode etik  dan  disiplin  profesi);  Segi  hukum administrasi  berupa  Menyalahgunakan wewenang; Segi hukum perdata berupa Gugatan berdasarkan pada wanprestasi ( contractual liability ) yaitu Tidak dipenuhinya  standar  profesi,  standar pelayanan  dan  SOP;  dan  Segi  hukum pidana  berupa  ada  unsur  kesalahan dalam  bentuk  kesengajaan  dan/atau kealpaan  dari  petugas  kesehatan pemberi imunisasi.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas, maka  peneliti  memberikan  saran  yaitu perlu  dilakukan  sosialisasi  terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Imunisasi  kepada  pelaksana  imunisasi sehingga  semua  pelaksana  imunisasi dapat  melaksanakan  imunisasi  sesuai peraturan  yang  berlaku.  Perlu  dibuat kepastian  hukum  dengan  adanya kebijakan untuk menggunakan informed consent dalam  pelaksanaan  imunisasi rutin walaupun dalam pelaksanaan bisa menimbulkan dampak
terhadap menurunnya partisipasi masyarakat tapi bisa  melindungi  pelaksana  imunisasi dari  tuntutan  hukum  bila  terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
“Global  Immunization  Coverage  2018, Https://Www.Who.Int  Diakses Pada  02  April  2021  Jam  15.45 WIB,” n.d.
“Http://Www.Depkes.Go.Id
Diakses Pada  22  April  2021  Jam  21.04 WIB,” n.d. Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik. Riset  Kesehatan  Dasar Jakarta:  Badan  Penelitian  Dan Pengembangan  Kesehatan .  Jakarta: Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia, 2013.
Juanda,  Ahmad.  “Perlindungan  Hukum
Pelaksana Imunisasi Dalam
Kejadian  Ikutan  Pasca  Imunisasi Di Kabupaten Sukabumi.” AKTUALITA 1, no. 1 (2018): 16 – 30. Komite Nasional Penanggulangan KIPI,Kementerian  Kesehatan  RI, Pengkajian  Dan  Penanggulangan KIPI, Jakarta, 2012 , n.d.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu
Tujuan  Singkat .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2001. Saputra,  Afendra  Eka.  “Perlindungan Hukum Berbasis Informed Consent Atas Pelaksanaan Program Imunisasi Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2018).