## Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten
Konawe terhadap

## Kepemilikan Tanah
Rahman Hasima 1 * Nur Intan 2 Heryanti 3
Sahrina Safiuddin 4
Jumiati Ukkas 5 Idris Saputra 6 Rizal Muchtasar 7
Abstrak: Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pemahaman  hukum  masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama , tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran. Kedua , Tahap  Pelaksanaan  yang  dilaksanakan  dengan  tes  awal  ( pre-test )  penyampian  materi  dan  terakhir melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat.  Hasil  yang  dicapai  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan hukum  di  Desa  Tapulaga  Kecamatan  Soropia  Kabupaten  Konawe  menunjukkan  adanya  peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang terlihat dari 30 orang responden, pemahaman hukum masyarakat
1 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo.  Kendari,  Indonesia. *Correspondence E-mail: rahmanhasima@uho.ac.id
2 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo.  Kendari,  Indonesia.  E-mail: andi.dika78@gmail.com
3 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo.  Kendari,  Indonesia.  E-mail: heryanti.kd@gmail.com
4 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo.  Kendari,  Indonesia.  E-mail: sahrina.lir@gmail.com
5 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo.  Kendari,  Indonesia.  E-mail: jumiati.ukkas@gmail.com
6 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo.  Kendari,  Indonesia.  E-mail: Idris_saputra@rocketmail.com
7 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo.  Kendari,  Indonesia.  E-mail: muchtasarrizal@yahoo.co.id
sebelum  dilaksanakan  kegiatan  penyuluhan  hukum  sangat  rendah  sebesar  80%  dan  setelah  kegiatan penyuluhan  dilakukan  mengalami  peningkatan  pemahaman  masyarakat  sebesar  70%  untuk  tingkat pemahaman tinggi, 20% tingkat pemahaman cukup, 10% tingkat pemahaman sedang dan dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.
Kata kunci : Pengetahuan Hukum; Pendaftaran Tanah; Kepemilikan Tanah
Exploration  of  Legal  Knowledge  of  the  Tapulaga Village  Community  in  Konawe  Regency  on  Land Ownership

## Abstract:
The purpose of this service activity is to increase the community's legal understanding of the importance of the legality of land ownership and land title registration procedures in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The stages of activities to be carried out are as follows: first, the preparation stage which includes site surveys, location determination and targets. Second, the Implementation Stage which is carried out with an initial test (pre-test) of material delivery and finally conducts a post-test at the end of material presentation to assess the level of public insight into the material that has been delivered. The method used in community service activities in the form of lectures and discussions carried out by face-to-face with the community. The results achieved in community service activities through legal counseling in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency show an increase in community legal understanding regarding the importance of the legality of ownership of land rights and procedures for registering land ownership rights which can be seen from 30 respondents, community legal understanding before legal counseling activities were carried out was  very  low  at  80%  and  after  counseling  activities  were  carried  out  there  was  an  increase  in  community understanding by 70% for a high level of understanding, 20% level of understanding is sufficient, 10% level of understanding is moderate and and no one has a low understanding.
Keywords: Legal Knowledge; Land Registration; Land Ownership
How to cite ( Chicago Style):
Hasima.,  Rahman,  Nur  Intan,  Heryanti,  Sahrina  Safiuddin,  Jumiati  Ukkas,  Idris  Saputra,  Rizal  Muchtasar,  2024.  “Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah”. Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 4 (2): 163- 179
©2024 – Hasima., Rahman, Nur Intan, Heryanti, Sahrina Safiuddin, Jumiati Ukkas, Idris Saputra, Rizal Muchtasar. Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Tanah dalam kehidupan manusia memegang peranan penting, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan
hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Dari aspek ekonomis, tanah di samping tempat orang atau badan hukum membangun rumah dan fasilitas lainnya, juga dijadikan sebagai obyek bisnis (jual beli) tanah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis (Andriyani, Rahman, and Wahyuningsih 2022).
Tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang  sangat  diperlukan  oleh  manusia,  seperti  cocok  tanam,  tempat  tinggal,  maupun untuk melakukan usaha. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk social akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah dalam kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asset dan capital  asset .  Sebagai socialasset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup  bermasyarakat,  sedangkan capital  asset, tanah  merupakan  faktor  modal  dalam pembangunan  dan  tanah  harus  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  sebesar-sebesarnya untuk  kesejahteraan  rakyat  secara  adil  dan  merata,  juga  harus  dijaga  kelestariannya (Andriyani, Rahman, and Wahyuningsih 2022).
Tanah  merupakan  obyek  yang  paling  mudah  terkena  sengketa,  baik  sengketa antar individu, sengketa individu dengan badan hukum, sengketa antar badan hukum, bahkan  sengketa  yang  melibatkan  pemerintah,  sehingga  pengaturan  hukum  terkait penguasaan/pemberian  hak  atas  tanah  harus  dapat  dimaksimalkan  untuk  menjamin perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah (Yunia 2022).
Dalam  memperoleh  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut  UUPA)  telah  meletakkan  kewajiban  kepada  Pemerintah  untuk  melaksanakan pendaftaran terhadap tanah yang ada di seluruh Indonesia dan bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang  berlaku.  Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang  membebaninya  ( Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah) .
Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni sertifikat. Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah  dan  surat  ukur.  Dengan  demikian  masyarakat  bisa  mempertahankan  hak  atas tanahnya dari orang yang ingin mengambil atau merampas hak atas kepemilikan dari tanah tersebut. Sehingga dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya. pelaksanaan pendaftaran tanah ini harus terus dilakukan sehingga kelak  makna  tanah  bagi  manusia  benar-benar  dapat  memberikan  kemakmuran  yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan (Heryanti 2022).
Dalam UUPA dikenal hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  dan  Hak  Pengelolaan.  Semua  hak  atas  tanah  itu memberikan kewenangan kepada orang yang mempunyainya, hanya bedanya terletak pada  luasnya  kewenangan  dalam  menggunakannya,  yakni  untuk  keperluan  apa  dan berapa lama tanah tersebut dapat digunakan. Kajian ini akan fokus pada pembahasan terkait dengan hak milik atas tanah.
Hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) mengatur bahwa setiap orang  berhak  mempunyai  hak  milik  dan  hak  tersebut  tidak  boleh  diambilalih  secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sedangkan Hak Milik menurut Pasal 20 UUPA adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social.
Menurut  Ali  Achmad  Chomzah  mengemukakan,  berdasarkan  Pasal  20  UUPA, bahwa sifat-sifat hak milik sebagai berikut:
1. Turun-temurun,  Artinya  hak  milik  atas  tanah  dimaksud  dapatberalih  karena hukum dari seorang pemilik tanah yang meninggaldunia kepada ahli waris.
2. Terkuat, Artinya hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara hak-hak yang lain atas tanah.
3. Terpenuh, Artinya hak milik atas tanah tersebut dapat digunakanuntuk usaha pertanian  dan  juga  untuk  mendirikan  bangunan.  Dalam  menggunakan  Hak Milik  atas  tanah  harus  memerhatikan  fungsi  social  atas  tanah,  yaitu  dalam menggunakan  tanah  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan  antara  kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan  umum,  dan
tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya.
Pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting, setidak-tidaknya karena:
1. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  sertifikat.  Penerbitan  sertifikat  dapat mencegah  sengketa  tanah.  Pemilikan  sertifikat  akan  memberikan  perasaan tenang dan tentram, karena dilindungi dari tindakan sewenangwenang yang dilakukan oleh siapapun;
2. Dengan  pemilikan  sertifikat  hak  atas  tanah,  pemilik  tanah  dapat  melakukan perbuatan  hukum  apa  saja  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan, menjadi jaminan utang atau sebagainya;
3. Pemberian  sertifikat  hak  atas  tanah  dimaksudkan  untuk  mencegah kepemilikan  tanah  dengan  luas  berlebihan  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan (Sutedi 2007).
Berbicara Pendaftaran hak atas tanah dalam rangka mendapatkan kepastian dan perlindungan  hukum  itu,  tentunya  berhubungan  pula  dengan  sistem  publikasi pendaftaran tanah. Artinya kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah tergantung kepada sistem publikasi pendaftaran tanah yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Indonesia  sebagai  negara  menganut  sistem  publikasi pendaftaran  tanah  yang  negatif.  Sistem  pendaftaran  negatif  berarti  pemerintah  tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat dan buku tanah (Bur 2021). Dalam  sistem  ini  berlaku  asas nemo  plus  juris ,  yang  artinya  seorang  tidak  dapat menyerahkan atau memindahkan hak lebih dengan apa yang dipunyainya. Data yang akan dilampirkan tidak diperbolehkan dipercaya langsung kebenaran datanya karena Negara  tidak  memberi  jaminan  kebenaran  atas  data  tersebut.  Sistem  publikasi  yang digunakan UUPA dan PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif, karena meghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Harsono 1983).
Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kepemilikan tanahnya  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Masih  banyaknya  bukti kepemilikan tanah yang belum dikonversi menjadi sertifikat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan antara lain tidak ada kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang mempunyai nilai ekonomis seperti tidak dapat disewakan, tidak dapat dijual, atau tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang serta  kemungkinan  adanya  sengketa  kepemilikan  lahan.  Permasalahannya  adalah masyarakat kurang pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah. Hal  ini  pun  terjadi  di  Desa  Tapulaga.  Alasan  Desa  Tapulaga  sebagai  mitra  dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat karena di Desa Tapula berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian besar lahan yang dimiliki masyarakat belum terdaftar kepemilikannya sehingga sering terjadinya sengketa pertanahan antar warga masyarakat setempat serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa biaya pendaftaran tanah mahal dan membutuhkan waktu yang lama.
Secara  geografis  Desa  Tapulaga  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di Kecamatan soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang berdasarkan letak geografisnya Desa Tapulaga hanya berjarak kurang lebih 29 km dari Kota Kendari yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat desa tersebut cukup berkembang  karena  faktor  kondisi  tanah  yang  subur  karen  tanah  menjadi  suatu  hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Desa Tapulaga.
Dengan  demikian,  Desa  Tapulaga  menjadi  salah  satu  target  pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai hak milik atas tanah. Dengan adanya  penyuluhan  hukum  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  memahami  prosedur kepemilikan  hak  atas  tanah  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  juga perlindungan hukum kepada masyarakat dalam kepemilikan tanah melalui hak milik dan  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap  potensi  timbulnya  sengketa  kepemilikan bidang tanah.
Pemahaman  aspek  hukum  pertanahan  dan  dapat  diimplementasikan  dalam penguatan  status  kepemilikan  hak  atas  tanah  secara  yuridis  oleh  masyarakat  Desa Tapulaga  tentu  akan  memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap  ketentraman  dan ketertiban masyarakat, karena apabila terjadi sengketa tanah tentu akan membutuhkan tenaga waktu dan biaya dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.
Berdasarkan  hasil  deskripsi  analisis  situasi  diatas,  terdapat  beberapa  masalah yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini Desa Tapulaga terkait hak milik atas tanah. Secara spesifik  dapat  dijabarkan  masalah  yang  dialami  oleh  mitra  yaitu  sebagai  berikut:  (1) kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  legalitas kepemilikan  hak  atas  tanah,  (2)  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan pendaftaran atas tanah yang mereka miliki, dan (3) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat mengenai prosedur pendaftaran hak milik atas tanah.

## Metode Pelaksanaan
Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama , tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran, Koordinasi dengan Kepala Desa  Onembute,  Identifikasi  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  menjadi  perhatian masyarakat serta penyusunan bahan/materi yang berkaitan dengan pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah. Kedua , Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu melakukan tes awal ( pre- test ).  Hal  ini  dilakukan  sebelum  penyampaian  materi  untuk  mengukur  pemahaman masyarakat  terkait  dengan  pentingnya  legalitas  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah. Selanjutnya melakukan penyuluhan hukum dengan  memberikan  penjelasan  materi  yang  menitikberatkan  pada  pemberian penjelasan  mengenai  pentingnya  legalitas  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  prosedur pendaftaran hak milik atas tanah sebagai wujud edukasi kepada masyarakat desa mitra dan  terkahir  melakukan post-test pada  akhir  penyajian  materi  untuk  menilai  tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan (Herman et al. 2023).
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Metode ceramah dan diskusi ini dianggap lebih efektif, terjadinya komunikasi dua arah antara pemateri dan sasaran serta cepatnya respon atau umpan balik dari sasaran. Adapun Penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum yang berkaitan dengan pentingnya legalitas  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  prosedur  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah. Sementara  itu,  penyuluhan  hukum  dalam  bentuk  diskusi  diselenggarakan  untuk memperdalam  materi  yang  diberikan.  Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  dengan pendekatan  persuasif,  edukatif,  komunikatif  dan  akomodatif,  hal  ini  sesuai  dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum).
Berdasarkan  hasil  deskripsi  analisis  situasi  diatas,  terdapat  beberapa  masalah yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini Desa Tapulaga terkait hak milik atas tanah. Secara spesifik  dapat  dijabarkan  masalah  yang  dialami  oleh  mitra  yaitu  sebagai  berikut:  (1) kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  legalitas kepemilikan  hak  atas  tanah,  (2)  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan pendaftaran atas tanah yang mereka miliki, dan (3) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat mengenai prosedur pendaftaran hak milik atas tanah.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  hari  sabtu, tanggal  16  Desember  2023  pada  pukul  15.30  –  17.30  wita  di  Balai  Desa  Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang dihadiri 30 orang peserta yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat Desa Tapulaga. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan  atas  dasar  kurangnya  pemahaman  hukum  masyarakat  terkait legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah. Dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak  atas  tanah  dan  prosedur  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah,  kegiatan  penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan sebagai salah satu alternatif dalam menjawab permasalahan tersebut.
Sebelum  penyuluhan  hukum  dilaksanakan  untuk  mengetahui  tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan  prosedur  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah,  maka  tim  pengabdian  memberikan daftar  pertanyaan  kepada  masyarakat  terkait  pemahaman  masyarakat  mengenai  hak milik atas tanah dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada peserta penyuluhan hukum dan memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Adapun jumlah responden yang digunakan adalah 30 orang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Tapulaga. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner antara lain adalah apa yang anda ketahui mengenai pendaftaran tanah, bagaimana cara pendaftaran tanah, apa yang anda ketahui tentang hak milik atas tanah, apakah anda
mempunyai bukti kepemilikan tanah, mengapa tanah yang kuasai tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pendaftaran  tanah,  apakah  anda  mengetahui  ada  program  pemerintah  yang  khusus untuk mendaftarkan tanah, apakah ada sosialisasi dari pemerintah/BPN terkait prosedur pendaftaran  tanah.  Setelah  menjawab  pertanyaan  yang  telah  disediakan  kemudian jawaban  dari  para  peserta  dikumpulkan  kembali  kepada  tim  pengabdian.  Hasil  dari pertanyaan  yang  diberikan  pada  masyarakat  Desa  Tapulaga  sebelum  kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

## Gambar 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum Penyuluhan
Berdasarkan  grafik  di  atas,  sebelum  kegiatan  penyuluhan  hukum  pada masyarakat  Desa  Tapulaga  terkait  hak  milik  atas  tanah  yang  berjumlah  30  orang responden menunjukkan bahwa 24 orang atau 80% memiliki pemahaman yang rendah, 3  orang  atau  10%  memiliki  pemahaman  yang  sedang,  3  orang  atau  10%  memiliki pemahaman  yang  cukup.  dan  tidak  ada  satu  orang  pun  memiliki  pemahaman  yang tinggi.
Selanjutnya, dilaksanakan penyluluhan hukum yang diawali dengan pembukaan acara kegiatan penyuluhan hukum oleh pembawa cara seperti pada gambar 2 berikut ini.
Rendah 80% Sedang 10% Cukup 10% Tinggi 0% Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum Penyuluhan Rendah Sedang Cukup Tinggi

## Gambar 2. Pembawa Acara Membuka Kegiatan Penyuluhan hukum
Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tapulaga sekaligus membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum tentang hak milik atas tanah seperti pada gambar 3 berikut ini.
Gambar 3. Sambutan Bapak Kelapa Desa Tapulaga
Pada  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini,  yang  menjadi  bahan  penyuluhan  yaitu terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah seperti pada gambar 4 berikut ini.

## Gambar 4. Pelaksanaan Penyuluhan Oleh Tim Pengabdian
Dalam memperoleh hak atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960  (UUPA)  menjelaskan  bahwa  adanya  keharusan  pemerintah  dalam menyelenggarakan  kegiatan  pelaksanaan  pendaftaran  bidang  tanah  di  wilayah Indonesia. Salah satu tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat,  dengan  telah dilaksanakan  pendaftaran  tanah  pada  setiap  tanah  di  seluruh  Indonesia,  berarti  telah memberikan dasar-dasar untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa:
1) Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Untuk  menentukan  kepastian hukum  atas  tanah  perlu  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah negara Indonesia.
2) Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya.
c. Pemberian  surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  yang  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomis  serta  kemungkinan penyelengaraannya.
Selain  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  juga  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Pasal  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  dimaksud pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus  menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dimaksudkan  untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: (1) jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); (2) jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas  suatu  bidang  tanah  (obyek  hak  atas  tanah);  dan  (3)  jaminan  kepastian  hukum mengenai hak-hak atas tanahnya (e. Umar Said Sugiarto 2016). Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) (Urip Santoso 2019)
Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak  atas  tanahnya  yakni  sertifikat.  Sehingga  dengan  sertifikat  itu  pemegang  hak  atas tanah akan terjamin eksistensi haknya. Sekalipun tanah itu akan difungsikan dalam lalu lintas  perdagangan.  Sungguhpun  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  ini  harus  terus dilakukan  sehingga  kelak  makna  tanah  bagi  manusia  benar-benar  dapat  memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan (Sibuea 2011).
Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah. pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pendaftaran yaitu pendaftaran tanah  sistematik  dan  pendaftaran  tanah  sporadik.  Pendaftaran  tanah  sistematik
dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional  (selanjutnya  disebut  BPN),  untuk  mendaftarkan  bidang  tanah  yang  belum bersertifikat  berdasarkan  pada  suatu  rencana  kerja  jangka  panjang  dan  tahunan  serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN  sedangkan  pendaftaran  tanah  sporadik  dilakukan  atas  Prakarsa  pemilik  bidang tanah yang belum terdaftar (Sibuea 2010).
Sertifikat  merupakan  surat  pembuktian  tertulis  yang  dapat  memberi  jaminan hukum atas kepastian kepemilikan hak atas tanah. Dalam sistem pendaftaran tanah yang berlaku  di  Indonesia,  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan  hak  tidak  berlaku mutlak,  dalam  arti  bahwa  sertifikat  tanda  bukti  hak  masih  dapat  dibatalkan  apabila sertifikat tersebut cacat hukum. Ini berarti bahwa sertifikat yang diperoleh dengan biaya cukup tinggi dan prosedur yang cukup rumit belum bisa memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun tanah tersebut telah memperoleh sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah, pihak yang merasa memiliki atau mengklaim tanah tersebut, masih dapat mengajukan keberatan hukum dengan melakukan gugatan atas hak kepemilikan tanah tersebut serta dapat mengupayakan pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan atas dasar adanya putusan hakim (Pengadilan) yang telah berkekuatan hukum tetap.
Setelah pemaparan materi penyuluhan tentang pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait dengan apakah masyarakat diperbolehkan mengolahan lahan di kawasan hutan lindung dan hak milik atas tanah yang tidak dikelolah. Sekaligus yang diberikan tanggapan oleh tim  pengabdian  atas  pertanyaan  yang  diajukan  peserta  seperti  pada  gambar  5  dan  6 berikut ini.

## Gambar 5. Peserta yang mengajukan pertanyaan
Gambar 6. Tim Pengabdian Menanggapi Pertanyaan Peserta Penyuluhan Sesudah kegiatan penyuluhan berlangsung, tim pengabdian kembali memberikan daftar  pertanyaan  kepada  masyarakat  untuk  menilai  tingkat  pemahaman  masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan terkait hak milik atas tanah di Desa Tapulaga. Adapun jumlah responden yang digunakan sama seperti sebelum kegiatan penyluhan berlangsung adalah 30 orang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Tapulaga. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner antara lain adalah apa yang anda ketahui mengenai pendaftaran tanah, bagaimana cara pendaftaran tanah, apa yang anda ketahui tentang  hak  milik  atas  tanah,  apakah  anda  mempunyai  bukti  kepemilikan  tanah, mengapa tanah yang kuasai tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, apa saja kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  proses  pendaftaran  tanah,  apakah  anda mengetahui ada program pemerintah yang khusus untuk mendaftarkan tanah, apakah ada  sosialisasi  dari  pemerintah/BPN  terkait  prosedur  pendaftaran  tanah.    Hasil  yang
diperoleh mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang hak milik atas tanah setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan seperti pada grafik berikut ini.

## Gambar 7. Grafik Tingkat Pemahaman Masyaarakat Setelah Penyuluhan
Berdasarkan  grafik  di  atas,  setelah  diberikan  materi  pentingnya  legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah, menunjukan bahwa dari 30 orang responden, adanya penungkatan pemahaman masyarakat sebanyak 21 Orang atau 70% memiliki pemahaman yang tinggi, 6 orang atau 20% yang memiliki pemahaman cukup dan 3 orang atau 10% yang memiliki pemahaman sedang dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.

## Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui penyuluhan  hukum  di  Desa  Tapulaga  Kecamatan  Soropia  Kabupaten  Konawe menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang terlihat dari 30 orang responden, pemahaman hukum masyarakat sebelum dilaksanakan kegiatan  penyuluhan  hukum  sangat  rendah  sebesar  80%  dan  setelah  kegiatan penyuluhan  dilakukan  mengalami  peningkatan  pemahaman  masyarakat  sebesar  70% untuk  tingkat  pemahaman  tinggi,  20%  tingkat  pemahaman  cukup,  10%  tingkat pemahaman sedang dan dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.
Rendah 0% Sedang 10% Cukup 20% Tinggi 70% Tingkat Pemahaman Masyarakat Setelah Penyuluhan Rendah Sedang
Cukup Tinggi

## Referensi
Admin. 2020. Lingkup Hukum dan Humaniora dalam Social Science. November 11. Accessed Desember 13, 2020. www.wikipedia.com.
Aziz,  A.  Saiful.  2019.  "Penyuluhan  Hukum  Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Kedungboto Kec. Limbangan Kab. Kendal." Jurnal Sosio Dialektika.
Bur, Desi Apriani dan Arifin. 2021. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.5, No.2 220-239.
Chomzah, Ali Achmad. 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka,.
Harsono,  Budi.  2004. Hukum  Agraria  Indonesia  (Himpunan  Peraturan  Peraturan  Hukum Tanah). Jakarta: Djambatan.
Herman, dkk. 2022. "Community Legal Education about Criminal Policies in the Context of Post-Covid 19 Pandemic Economic Recovery in Mokoau Village, Kendari City, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)." Jurnal Pengabdian Ilmu Hukum (JPIH).
Heryanti,  dkk.  2022.  "Penyuluhan  Hukum  Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  Bagi Masyarakat di Desa Konda Satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan ." Anoa: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
Santoso, Urip. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Shinta Andriyani, dkk. 2022. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas  Tanah  Untuk  Menjamin  Kepastian  Hukum  di  Desa  Karang  Bongkot Kecamatan  Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat." Jurnal  Pengabdian  Magister Pendidikan IPA 413-417.
Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. 2011. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali." Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, 287-306.
Sutedi, Adrian. 2006. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Jakarta: Bina Cipta.
Umar  Said  Sugiarto,  dkk.  2016. Pengadaan  Tanah  Untuk  Keperntingan  Umum. Malang: Intrans Publishing.
Umar  Said  Sugiarto,  et.al.  2016. Pengadaan  Tanah  Untuk  Keperntingan  Umum. Malang: Intrans Publishing.
Yunia,  Neni.  2022.  "Penyelesaian  Sengketa  Batas  Kepemilikan  Tanah  Secara  ADR  di Badan Pertanahan Nasional." Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6, No. 1, 651-668.