## STRATEGI  PEMBINAAN  TERHADAP  NARAPIDANA  DI  DALAM RUTAN
Mitro Subroto, Kukuh Al Akbar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: mitro@gmail.com , alakbar@gmail.com

## ABSTRAK
Strategi pembinaan terhadap narapidana ini untuk Mencegah Pengulangan Tindak  Pidana.  Kemudian  dijabarkan  kedalam  submasalah  yaitu bagaimana  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  untuk  mencegah pengulangan  tindak  pidana.  dan  hambatan-hambatan  apa  dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak  pidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pembinaan  narapidana  di  Rumah  Tahanan  Negara  Guna  Mencegah Pengulangan  Tindak  pidana  dan  untuk  mengetahui  hambatan-hambatan dalam  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  dalam  Rangka  Mencegah Pengulangan Tindak Pidana.
Kata Kunci : Strategi Pembinaan, Narapidana, Rutan

## ABSTRACT
This  coaching  strategy  for  prisoners  is  to  prevent  the  repetition  of crimes. Then it is translated into a sub-problem, namely how to carry out  the  construction  of  prisoners  to  prevent  the  repetition  of  criminal acts.  and  what  are  the  obstacles  in  the  implementation  of  coaching prisoners in order to prevent the repetition of criminal acts. This study aims to find out how the development of prisoners in the State Detention Center in order to prevent the repetition of criminal acts and to find out the obstacles in the implementation of the construction of prisoners in the context of preventing the repetition of criminal acts.
Keywords : Coaching Strategy, Prisoners, Prisons

## A. PENDAHULUAN
Strategi Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara  sistematis  dalam  bentuk  undang-undang  dan  perangkat  aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga
binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulang  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”
Apa  yang  dewasa  ini  disebut  sebagai  lembaga  pemasyarakatan  sebenarnya ialah salah satu lembaga, yang dahulu juga di kenal sebagai rumah penjara, yakni dimana  tempat  orang-orang  yang  telah  dijatuhi  pidana  dengan  pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.
Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam ilmu  hukum  dari Universitas  Indonesia pada tanggal  5 juli  1963,  yakni  di  dalam pidato mana beliau antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana  penjara,  yakni  di  samping  menimbulkan  rasa  derita  dari  terpidana  karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.
Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti  dengan  sebutan  lembaga-lembaga  pemasyarakatan,  akan  tetapi  dalam praktik ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana-  sarana  yang  memadai,  bahkan  peraturan-peraturan  yang  dewasa  ini digunakan  sebagai  pedoman  untuk  melakukan  pemasyarakatan  itu,  masih  tetap merupakan  peraturan-peraturan  yang  dahulu  kala  telah  dipakai  orang  sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman di dalam penjara.
Walaupun  orang  belum  mampu  membuat  suatu  peraturan  yang  baru  untuk menggantikan Ordonansi tanggal 10 Desember 1917 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 yang juga dikenal dengan sebutan Gestichtenreglement, yakni peraturan yang hingga  kini  masih  di  pakai  sebagai  dasar  untuk  melakukan  pemasyarakatan  di lembaga-lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia,  akan  tetapi  orang  patut memberikan  pengahargaan  pada  usaha  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, yang telah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap narapidana  di  lembagalembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  dengan  tujuan pemasyarakatan.Untuk  maksud  tersebut  oleh  Direktotat  Jendral  Pemasyarakatan Departemen  Hukum  dan  HAM  telah  diterbitkan  suatu  suatu  petunjuk  pelaksaan pembinaan narapidan di dalam lembaga, yang disebutkan manual pemasyarakatan. Pada  prinsipnya  sesuai  dengan  sifat  hukum  pidana  sebagai  hukum  public tujuan  pokok  diadakannya  hukum  pidana  ialah  melindungi  kepentingan- kepentingan masyarakat  sebagai  suatu  kolektivitif dari perbuatan-perbuatan  yang mengancamnya  atau  bahkan  merugikannya  baik  itu  datang  dari  perseorangan maupun  kelompok  orang  (suatu  organisasi).  Berbagai  kepentingan  bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Nyatalah  bahwa  hukum  pidana  (Materiel)  sebagai  substansi  yang  dijalankan dengan kata-kata karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Moeljatno,  seorang  ahli  sarjana  hukum  pidana  Indonesia  bahwa  hukum  pidana Formil adalah hukum pidana sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilarang  atau  di lakukan dengan tidak di sertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut Pembinaan  dan  pembimbingan  narapidana  meliputi  program  pembinaan  dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasanya narapidana merupakan  masyarakat dari  bangsa  Indonesia  sendiri  yang  mempunyai  hak-hak  yang  patut  dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah  yang diteliti dari segi  ilmu  hukum  dalam  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan dengan  melihat  serta  mengaitkan  dengan  kenyataan  yang  ada  di  dalam implementasinya  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kegiatan  atau  peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.

## C. PEMBAHASAN
1. Pembinaan Narapidana
Menurut  ketentuan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun 1990  Tentang  pola  pembinaan  narapidana/tahanan.  Menyatakan  pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan. Pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien
a. Pelayanan  tahanan  adalah  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  dari penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
b. Pembinaan  narapidana  adalah  semua  usaha  yang  ditujukan  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  akhlak  (budi  pekerti)  para  narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
c. Bimbingan  klien  ialah  semua  usaha  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan diluar tembok
Ditinjau  dari  segi  bahasa,  pembinaan  diartikan  sebagi  proses,  cara, pembuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memeperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 655)
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembinaan  adalah bentuk  corak,  model  kegiatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  secara  berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:
a. Umur
b. Jenis kelamin
c. Lama pidana yang dilakukan
d. Jenis kejahatan dan
e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Menurut  ketentuan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia Nomor  M.02-PK.04.10  Tahun  1990,  menyatakan  bahwa  dasar  pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:
a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penetapan. Satu-satunya  derita  yang  dialami  narapidana  adalah  hanya  di  batasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas
c. Berikan  bimbingan  supaya  mereka  bertobat,  berikan  kepada  mereka pengertian  tentang  norma-norma  hidup  dan  kegiatan  sosial  untuk mrenumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu,  juga  tidak  boleh  diberikan  pekerjaan  untuk  memenuhi  peluang jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
g. Pembinaan  dan  bimbingan  yang  diberikan  kepada  narapidana  adalah berdasarkan  pancasila.  Hal  ini  berarti  bahwa  kepada  mereka  harus dinamakan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian  pendididkan  rohani  kepada  mereka  disertai  dorongan  untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercyaan yang dianut.
h. Narapidana  bagaikan  orang  sakit  yang  perlu  diobati  agar  mereka  sadar bahwa  pelanggaran  hukum  yang  pernah  dilakukan  adalah  merusak  diri keluarga dan lingkungan, kemudian di bina dan di bimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga  diri  akan  tumbuh  kembali  kepribadiannya  yang  percaya  akan kekuatan dirinya sendiri.
i. Narapidana  hanya  dijatuhi  pidana  berupa  membatasi  kemerdekaannya dalam waktu tertentu
j. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan
2. Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Rangka  Mencegah Pengulangan Tindak Pidana
Pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  dikenal  dengan  nama pemasyarakatan.  Berhasilnya  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  di Lapas/Rutan  merupakan  tujuan  yang  paling  utama  sebagai  akhir  dari  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia.  Tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  adalah setelah warga binaan pemasyarakatan mengikuti seluruh program pembinaan, diharapkan mereka akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawap
Pembinaan narapidana di  Rumah Tahanan pada  dasarnya masih mengacu pada  pembinaan  narapidana  pada  umumnya  dan  UU  No.  12  Tahun  1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleknya permaslahan yang dihadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerja sama dengan pihak instansi  yang terkait  secara  intensif  dan  komperhensif.  Oleh  karena  itulah  setiap  6  bulan sekali  Rumah  Tahanan  melakukan  rapat  guna  membahas  perencanaan  dan mengevaluasi pembinaan narapidana.
“Dibahas di rapat rutin 6 bulan sekali, jika dalam pelaksanaannya ada yang perlu diperbaiki dibahas oleh seksi yang bersangkutan sepengetahuan Kepala Rutan,  hal  ini  dilakukan  agar  pembinaan  benar-benar  bermanfaat  bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana lebih baik.
Sistem  pemasyarakatan  dalam  pembinaan  narapidana  di  Rumah  Tahanan disesuaikan  dengan  proses  dan  tahap  pembinaan  yang  telah  direncanakan. Adapun  tujuan  pembinaan  adalah  untuk  membentuk  warga  binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahannya, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidananya  lagi,  sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan  dan  hidup  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  narapidana  diwajibkan  untuk mengikuti  program-program  pembinaan  yang  telah  ditetapkan  di  Rumah Tahanan  Negara  sejak  mereka  masuk  sampai  bebas  dari  Rumah  Tahanan Negara karena habis masa pidananya.
Pembinaan narapida di Rumah Tahanan Negara dilaksanakan dalam bentuk pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian,  pembinan  kepribadian meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. Manepaling
Manepaling  adalah  singkatan  dari  masa  pengenalan  lingkungan.  Masa manepaling  adalah  masa  awal  yang  harus  dijalani  oleh  narapidana  setelah mereka masuk ke Rumah Tahanan, narapidana menjalani program ini selama 30  hari.  Pada  masa  manepaling  narapidana  akan  mendapatkan  pembekalan tentang kehidupan di Rutan yang mencangkup: pelatihan baris-berbaris, tata tertib  dan  peraturan,  hak,  kewajiban  dan  larangan,  sosialisasi  program pembinaan,  sosialisasi  lingkungan  dan  blok  hunian  dan  berbagai  kegiatan lainnya.
b. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan
Pembinaan  ini  diperlukan  agar  pengetahuan  serta  kemampuan  berifikir warga  binaan  menjadi  semakin  meningkat,  sehingga  dapat  menunjang kegiatan-kegiatan  positif  yang  diperlukan  selama  masa  pembinaan. Pembinaan  intelektual  merupakan  suatu  pembinaan  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  mengembangkan  fungsi  intelektual narapidana.  Kegiatan  yang  dilakukan  antara  lain  penyelenggaran  taman bacaan, penyuluhan hukum, dan berbagai kegiatan penyuluhan lainnya.
c. Pembinaan mental rohani
Pembinaan  kerohanian  bertujuan  untuk  meningkatkan  keimanan  dan ketaqwaan  terhadap  Tuhan  yang  Esa,  sehingga  narapidana  dapat  menyadari akibat- akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh  narapidana  yang  telah  menjalani  1/3-1/2  masa  pidana  atau  pada
pembinaan tahap I. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan sabtu pukul  09:00  WIB,  untuk  yang  beragama  Islam,sedangkan  untuk  yang beragama kristen diadakan setiap hari selasa dan kamis. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjama’ah,  pendalaman  agama,  untuk  kegiatan  agama  lain  ada  kegiatan gereja secara rutin, serta kegiatan-kegiatan hari-hari besar keagamaan.
d. Pembinaan jasmani (olahraga)
Pembinaan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kesehatan  dan  kebugaran narapidana  sekaligus  mengasah  bakat-bakat  yang  dimiliki  oleh  para narapidana,  pembinaan  ini  dilaksanakan  pada  tahap  pembinaan  I.  Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: senam pagi, bulutangkis Seperti yang diungkap oleh Nurcholis (33 tahun/penipuan) “pembinaan jasmani atau olahraga , ada senam pagi setiap hari sabtu pukul 07:30-08:30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua narapidana, untuk olahraga pilihan ada setiap hari selasa dan rabu pukul  15:00-17:00  bulu  tangkis  setiap  hari  Kamis  dan  Jum’at  pukul  15:00- 17:00, kadang petugas Rutan ikut juga bermain bersama-sama.
e. Criminion
Criminion  adalah  pembinaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap “Kegiatan Criminion dilaksanakan sebulan sekali, kami  semua  dikumpulkan  menjadi  satu,  kemudian  diberi  materi  tentang bagaimana  cara  berbicara  yang  sopan,  bersikap  dan  berperilaku  yang  baik, yang  memberi  materi  biasanya  dari  luar  seperti  tokoh  masyarakat  atau pegawai pemerintahan.
f. Asimilasi (pembauran dengan masyarakat)
Pembinaan dibidang ini dapat diakatan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial  kemasyarakatan,  yang  bertujuan  pokok  agar  bekas  narapidana  dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, namun tidak semua narapida  dapat  mengikuti  kegiatan  ini,  hanya  narapidana  yang  mempunyai perilaku baik dan telah mejalani ½-2/3 masa pidana.
,  maka  pidana  yang  dijatuhkan  adalah  pidana  penjara  paling  lama  10
(sepuluh) tahun.

## D. KESIMPULAN
Kondisi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pembinaan,  keadaan  Rutan  yang mengalami  over  kapasitas,  kurangnya  petugas  Rutan  dibidang  pembinaan  serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sehingga sistem pemasyarakatn tidak berjalan baik di Rumah Tahanan Negara
Kendala-kendala  atau  hambatan-hambatan  yang  muncul  selama  pembinaan narapidana  memiliki  banyak  masalah  karena  sumber  daya  manusia  yang  tidak memenuhi  kekurangan  peralatan  atau  fasilitas  baik  dalam  jumlah  dan  mutu  juga banyaknya  peralatan  yang  rusak  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  untuk kelancaran  proses  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana,  karena  dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertib keadaan didalam penjara. Bukan hanya persoalan di sumber daya manusia,  danapun  menjadi  faktor  utama  yang  menunjang  untuk  pelaksanaan
pembinaan narapidana adapun hal yang paling penting dalam hambatan pembinaan narapidana  adalah  kurangnya  jumlah  petugas  Rutan  jika  dibandingkan  dengan jumlah narapiadana tak sebanding.
Daftar Pustaka Mangundharjana. Pengembangan : Arti Dan Metodenya. Yogyakarta, 2001 Abd Rahman Abdullah bin bin al-Fadhal al-Tamimi, Sunan al-Darimi, Juz II Bairut:
Dar al-Fikir, t. Thm Alfabeta. 2009 Ali, Zainuddin Hukum Pidana Islam, jakarta: Sinar Grafika, 2012 Al-Jalil Al-Hafiz Al-imam  Imaduddin Abu Fida’ Ismail  Ibn Katsir, al-Qur’an al-
Adzim t.tp.: Dar Ilya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
Bambang, Daroese. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila. Daud  Ali,  H.  Moh.  Asas-asas  Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di Indonesia Jakarta: Rajawali Press, 1991
Haris,  Hardiansyah.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Untuk  ulmu-ilmu  sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
Hatta,  Ahmad.  Tafsir  Qur’an  Perkata  dilengkapi  dengan  Asbabun  Nuzul  & Terjemah Jakarta: Mghfirah Pustaka, 2009
Hs, Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta. Djambatan.1995.
Syariah  Consulting  Centre,  “Hukum  Pidana  Islam  Kejam,  dalam www.syariahonline.com
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Yulia, Rena Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Cetakan pertama. yogyakarta: Graha Ilmu 2010
Zein,  Satria  Efendi  M.  Prinsip-prinsip  Dasar  Hukum  Jinayat  dan  Permaslahan Penerapannya  Masa  Kini,  Mimbar  Hukum,  Nomor  20  Tahun  VI  Jakarta:  Al- Hikmah, 1995