Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015 Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014
ISSN: 0215 - 7829

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN AGAMA RI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA

## DARI MEJA REDAKSI
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu  kami  terus  berupaya  memperbaiki  dan  meningkatan  kualitas  terbitan  dan  cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah  keagamaan.  Ketiga  bidang  penelitian  atau  kajian  ini  tetap  menjadi  fokus  Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.
Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2015 Dewan Redaksi

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 59 - 74

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 10

## PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM Khaeron Sirin  --------------------------------------------------------------------- 11 - 24 MEMBACA EKSISTENSI ‘PUSAT LITERASI’ DARI PELOSOK NEGERI: IRONI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH KONAWE SELATAN Abu Muslim  ----------------------------------------------------------------------- 25 - 42 MODEL PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN AGAMA: KASUS DI SMAN 3 MEDAN Imran Siregar  --------------------------------------------------------------------- 43 - 58

## PROBLEMATIKA PENCAPAIAN AKREDITASI PADA MADRASAH ALIYAH
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Juju Saepudin  --------------------------------------------------------------------- 59 - 74

## RADIKALISME DALAM PAHAM KEAGAMAAN GURU DAN MATA PELAJARAN
FIKIH DI MADRASAH ALIYAH Khamami Zada  ------------------------------------------------------------------- 75 - 90
KAPASITAS  KOPERTAIS  DALAM  PENINGKATAN  MUTU  PERGURUAN  TINGGI AGAMA  ISLAM  SWASTA  (PTAIS):  STUDI  KASUS  DI  KOPERTAIS  WILAYAH  VIII SUMATERA BARAT
Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 91 - 106 MEMAHAMI  ALIRAN  QURANIYAH  DI  KABUPATEN  BANDUNG  BARAT  JAWA BARAT: DARI PROBLEM TEOLOGIS HINGGA EKONOMI Anik Farida  ------------------------------------------------------------------------ 107 - 120 KAJIAN KITAB DI DAYAH SALAFIYAH RŪḤ AL-FATÁ ACEH BESAR: TRADISI DAN KONTEKSTUALISASI Saeful Bahri  ----------------------------------------------------------------------- 121 - 136

## DARI MASῙRAT AL-ḤIKAM HINGGA KAYFIYAT AL-ṬARῙQAT
:
PERGESERAN AJARAN TAREKAT NAQSHABANDIYAH DI SUMATERA BARAT
Syarif  ------------------------------------------------------------------------------ 137 - 154 RELASI  MAYORITAS-MINORITAS  UMAT  BERAGAMA:  PENGALAMAN MASYARAKAT TEGAL DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH KONG MIAO Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 155 - 168 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 169 - 172

## PROBLEMATIKA PENCAPAIAN AKREDITASI PADA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## PROBLEM OF ACCREDITATION ACHIEVEMENT OF ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOLS (MADRASAH ALIYAH) IN THE PROVINCE OF RIAU ISLANDS

## JUJU SAEPUDIN

## Abstract
Managing  accreditation  performance  is  one  of  the  quality  improvement program in the field of education. It is important and strategic effort to provide comprehensible information to the public about the quantitative and qualitative strengths of the madrasa. This paper presents the results of a research on the problem of achieving accreditation of Madrasah Aliyah in  the  Riau  Islands.  Using  the  literature  study,  observations,  interviews and  documentations,  this  study  found  the  weakness  of  Madrasah Aliyah  in  Riau  Islands  in  achieving  accreditation.  It  gets  average  rank on  educators,  infrastructure  and  financial  standards,  mainly  for  private madrasas. Therefore, the Ministry of Religious Affairs is expected to provide guidance and assistance to support acceleration of accreditation program, and to provide appropriate assistance in relation to the completeness of administrative matters and learning infrastructures.
Keywords :  Accreditation, Madrasah Aliyah, education, Riau Islands

## Abstrak
Penyelenggaraan akreditasi merupakan salah satu program peningkatan mutu di bidang pendidikan. Keberadaannya tidak hanya penting, tetapi juga strategis untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat  mengenai  kekuatan  madrasah,  baik  secara  kuantitatif maupun kualitatif. Tulisan ini menyajikan hasil studi tentang problematika pencapaian akreditasi Madrasah Aliyah di Kepulauan Riau. Pengumpulan data  dengan  studi  pustaka,  observasi,  wawancara  mendalam,  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menemukan  kelemahan  Madrasah  Aliyah di Kepulauan Riau dalam pencapaian akreditasi rata-rata berkisar pada standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan terutama bagi madrasah-madrasah yang statusnya swasta. Oleh sebab itu, Kementerian Agama diharapkan melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  yang  lebih  intensif  guna mendukung program percepatan akreditasi serta memberikan bantuan secara  tepat  terkait  kelengkapan  adminitrasi  dan  sarana  prasarana pembelajaran.
Kata Kunci :  Akreditasi, Madrasah Aliyah, pendidikan, Kepulauan Riau.

## Juju Saepudin
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur email: saep.17.khasep@gmail. com Naskah Diterima Tanggal 6 Agustus 2014. Revisi 29 Januari-8 April 2015. Disetujui 20 April 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74

## PENDAHULUAN
Pendidikan dalam konteks upaya merekons- truksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan (jasa) asasi yang dibutuhkan oleh setiap  manusia  dan  kewajiban  yang  harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan  untuk  menjalankan  fungsi- fungsi kehidupan selaras dengan fitrah serta mampu  mengembangkan  kehidupannya menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa berikutnya.  Oleh  sebab  itu,  pendidikan merupakan  agenda  strategis  dalam kehidupan  dan  pembangunan  bangsa. Keberhasilan  pembangunan  dan  kemajuan suatu  negara  biasanya  diukur  melalui beberapa  indikator,  termasuk  potensi ekonomi  dan  mutu  Sumber  Daya  Manusia (SDM).  Kualitas  manusia  dipengaruhi  oleh kualitas pendidikan yang  merupakan faktor penting penentu kemajuan bangsa.
Bangsa yang maju harus didukung oleh SDM  yang  berdaya  tahan  dan  tangguh, cerdas, kreatif, dan bermoral baik. Investasi di  bidang  pendidikan  memberi  jaminan bagi bangsa menjadi lebih produktif, karena akumulasi  pengetahuan,  kecakapan  serta sikap dan moral yang baik, pada gilirannya akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya.
Di  Indonesia,  persoalan  pendidikan yang  dihadapi  bangsa  sangat  kompleks. Jerome  S.  Arcaro  (2005,  9)  meringkas kompleksitas  masalah  itu  dalam  3  aspek, yaitu:  mutu  pendidikan,  pemerataan pendidikan,  dan  manajemen.  Dari  aspek mutu  pendidikan,  beberapa  indikator penting yang sangat mempengaruhi adalah kurikulum,  konten  pendidikan,  proses pembelajaran  dan  evaluasi,  mutu  guru, sarana dan prasarana pendidikan serta buku
pelajaran  sebagai  media  pembelajaran. Dalam hal pemerataan pendidikan terdapat kesenjangan mencolok di antara anak-anak bangsa, contoh kesenjangan itu adalah data Kemendiknas yang menunjukkan masih ada sekitar 4,9 juta anak usia belajar yang belum berkesempatan  memperoleh  pendidikan dasar  dan  menengah,  pada  aspek manajemen pendidikan dihadapkan dengan soal  otonomi,  pembiayaan,  birokrasi,  dan regulasi  yang  juga  terkait  dengan  politik, ideologi,  ekonomi,  dan  bisnis  (Kompas,  5 April 2010).
Madrasah merupakan institusi pendidik- an  yang  tumbuh  dan  berkembang  oleh dan  dari  masyarakat  sebagai  lembaga pendidikan  untuk  membina  jiwa  agama dan akhlak anak didik. Karakter itulah yang membedakan  madrasah  dengan  sekolah umum.  Sehingga  dalam  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989, madrasah didefinsikan  sebagai  "sekolah  umum dengan  ciri  khas  Islam".  Adapun    menurut UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Pasal  17  ayat  (2)  dan Pasal  18  ayat  (3),  Madrasah  adalah  bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak  dapat  dibedakan  dari  sekolah  yang membentuk  sistem  pendidikan  umum  di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.
Untuk  menghasilkan  pendidikan  yang bermutu  dan  berkualitas,  pemerintah  telah menyusun  peraturan  tentang  standar pendidikan yang tertuang secara rinci dalam Peraturan  Pemerintah  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  yaitu: kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Program  standarisasi tersebut  terintegrasi  pada  tiga  program,
Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah ...     (Juju Saepudin)
yaitu: standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi (Supardi 2006).
Dalam  kaitan  dengan  standarisasi ini,  akreditasi  menjadi  salah  satu  bagian penting dalam upaya memperoleh informasi tentang  kondisi  nyata  suatu  lembaga pendidikan  berdasarkan  standar  minimal yang  ditetapkan  menuju  perencanaan pendidikan yang terarah, guna mewujudkan tujuan  pendidikan  nasional  yang  ber- kualitas.  Dalam  PP  No  19  Tahun  2005  di antaranya,  pemerintah  mengamanatkan adanya  program  akreditasi  untuk  lembaga pendidikan,  disebutkan  dalam  Bab  XIII Pasal 86 (1), bahwa pemerintah melakukan akreditasi  pada  setiap  jenjang  dan  satuan pendidikan  untuk  menentukan  kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
Pelaksanaan akreditasi
sekolah/ madrasah  oleh  masing-masing  BAP  sejak tahun  2007  dan  mulai  tahun  2009  telah menggunakan  kriteria  dan  perangkat akreditasi  yang  mengacu  pada  delapan komponen  Standar  Nasional  Pendidikan, baik  untuk  satuan  pendidikan  SD/MI (Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009), SMP/ MTs (Permendiknas Nomor 12 Tahun 2009), SMK/MAK (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2009),  maupun  SMA/MA  (Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008).
Meskipun  madrasah  telah  diposisikan sama dengan sekolah, tetapi perannya dalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa  acap  kali dilupakan,  sehingga  dalam  konteks  sistem pendidikan nasional, meminjam istilah yang digunakan  Yahya  Umar,  madrasah  dapat disebut  sebagai  “ forgotten  community .” Banyak  bukti  yang  dapat  dirujuk  untuk mendukung  sebutan  itu,  satu  di  antaranya adalah kecilnya perhatian pemerintah untuk
membantu  madrasah  dalam  memenuhi standar nasional di bidang pendidikan.
Berdasarkan  hasil  akreditasi  selama  3 tahun terakhir di 13 provinsi dalam wilayah penelitian Balai Litbang Agama Jakarta, baru mencapai  684  (26.8%)  MA  terdiri  atas:  150 (46.3%) MA Negeri dan 534 (23.97%) MAS. Sementara  Renstra  Kementerian  Agama 2010-2014 dalam bidang pendidikan agama di  antaranya,  tercapainya  Standar  Nasional Pendidikan  bagi  satuan  Pendidikan  Agama dan  Pendidikan  Keagamaan.  Sasaran tersebut telah dikongkritkan dalam Renstra Ditjen  Pendis  dengan  indikator  capaian semua  MA  telah  diakreditasi  oleh  BAP dengan hasil 50% minimal pada peringkat B dan 70 % memenuhi SNP.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka pada tahun anggaran 2013 Balai Penelitian dan  Pengembangan  Agama  Jakarta, melakukan penelitian terkait Peta Akreditasi Madrasah Aliyah, salah satu lokusnya adalah Provinsi Kepulauan Riau.  Dengan penelitian ini  diharapkan  dapat  diketahui  tentang gambaran mutu akreditasi Madrasah Aliyah, permasalahan-permasalahan  atau  pun faktor-faktor  penyebab  dan  pendukung serta    upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam proses akreditasi.

## Kerangka Konsep
Secara  terminologi,  akreditasi  didefinisikan sebagai  suatu  proses  penulisan  kualitas dengan  menggunakan  kriteria  baku  mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah, dapat diberikan pengertian  sebagai  suatu  proses  penilaian kualitas  madrasah,  dengan  menggunakan kriteria  baku  mutu  yang  ditetapkan  oleh

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74
pemerintah  atau  lembaga  akreditasi.  Hasil penilaian  tersebut  selanjutnya  dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas  penyelenggaraan  dan  pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.
Akreditasi  dilakukan  agar  penyeleng- garaan  pendidikan  pada  semua  lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, pemerintah  membentuk  Badan  Akreditasi Nasional  (BAN)  yang  namanya  dibedakan menurut  satuan,  jalur  dan  jenjang pendidikan. Program  atau satuan pendidikan pada  jalur  formal  pada  jenjang  pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh BAN- S/M  (Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/ Madrasah)  yang  pada  tingkat  Provinsi dibentuk oleh gubernur.
Akreditasi  sekolah  yang  sebenarnya mempunyai  pengertian  sebagai  proses penilaian  secara  komprehensif  terhadap kelayakan  dan  kinerja  lembaga  atau  suatu program  pendidikan  dilakukan  sebagai bentuk  akuntabilitas  publik,  alat  regulasi diri  ( self  regulation )  di  mana  sekolah mengenal  kekuatan  dan  kelemahan  serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai  suatu  pengakuan,  suatu  sekolah telah  memenuhi  standar  kelayakan  yang ditentukan.
Berdasarkan  penelusuran  dan  telaah penulis yang terbatas melihat, bahwa kajian terkait  madrasah  sudah  banyak  dilakukan oleh ahlinya, baik berupa tesis, disertasi atau lainnya. Sebut saja, Maksum (1999) pernah meneliti  tentang  madrasah  dan  dibukukan dengan  judul: Madrasah:  Sejarah  dan Perkembangannya .  Selain  itu,  Fatah  Syukur (2004)  menulis  tesis  yang  juga  dibukukan
dengan  judul: Dinamika  Madrasah  dalam Masyarakat  Industri .  Hasil  kedua  penelitian tersebut, secara subtantif mengurai anatomi madrasah dan eksistensinya dari perspektif historis,  sehingga  sama  sekali  berbeda dengan yang dikaji dalam penelitian ini.
Hasil  kajian  terkait  penjaminan  mutu yang  cukup  komprehensif  adalah  tulisan A.  Hanief  Saha  Ghafur  (2008).  Dia  menulis disertasi  lalu  dibukukan  dengan  judul: Manajemen  Penjaminan  Mutu  Perguruan Tinggi di Indonesia, suatu Analisis Kebijakan . Ada  empat  pokok  permasalahan  yang menjadi sub unit analisis pada penelitiannya, yaitu:  1)  masalah  organisasi  dan  kapasitas kemampuan  organisasi;  2)  masalah  tata kelola  dan  kinerja  organisasi;  3)  masalah kemandirian  dan  kredibilitas  penjaminan mutu;  lalu  titik  simpul  dari  seluruh permasalahan  di  atas  adalah;  4)  masalah kebijakan dan implementasinya.
Sekilas  tampak  ada  persinggungan antara penelitian Ghafur dengan penelitian ini,  yakni  tentang  manajemen  penjaminan mutu  melalui  akreditasi,  tetapi  terdapat titik  beda  yang  subtantif.  Ghafur  fokus pada  implementasinya  di  Perguruan Tinggi  dan  lebih  fokus  murni  pada  analisis kebijakan,  sedangkan  penelitian  ini  fokus pada Madrasah Aliyah yang tentu memiliki karakteristik  berbeda  karena  jenjang pendidikan  menengah.  Secara  yuridis formal landasan penyelenggaraan akreditasi di  Perguruan  Tinggi  berbeda  dengan  yang berlaku bagi sekolah/madrasah di Indonesia. Di  samping  itu,  secara  kelembagaan penyelenggara  keduanya    juga  berbeda, yaitu  BAN-PT  (Badan  Akreditasi  Perguruan Tinggi)  dan  BAN-S/M  (Badan  Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah).
Dengan
Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah ...     (Juju Saepudin)
demikian,  kajian  ini  masih  menemukan signifikansinya.
Pada dekade ini, terdapat tiga konsepsi mutu  yang  paling  populer  yang  telah dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional,  yaitu  W.  Edwards  Deming, Philip  B.  Crosby,  dan  Joseph  M.  Juran (dalam  Yamit,  2001).  W.  Edwards  Deming mendefinisikan  mutu  adalah  apapun yang  menjadi  kebutuhan  dan  keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu  adalah  sebagai  kesesuaian  terhadap persyaratan.  Sedangkan  Joseph  M.  Juran mendefinisikan  mutu  adalah  kesesuaian terhadap spesifikasi.
Meskipun ketiga pakar di atas berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi  mutu  ini  kemudian  menjadi  dasar pemikiran  dalam  sistem  manajemen  mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  banyak perusahaan secara progresif mencari sistem manajemen,  tidak  terkecuali  manajemen pendidikan  yang  dianggap  paling  efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi.
Tujuan utama manajemen mutu terpadu dalam  pendidikan  adalah  meningkatkan mutu  pendidikan  secara  berkelanjutan, terus  menerus,  dan  terpadu  (Marno  2008). Upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan dituju berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.
UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu dilakukan pengembangan  sekaligus  membangun sistem  pengendalian  mutu  pendidikan melalui  empat  program  yang  terintegrasi, yaitu  standarisasi,  evaluasi,  akreditasi, dan  sertifikasi.  Standarisasi  pendidikan
mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang  memiliki  keleluasan  dan  keluwesan dalam implementasinya. Evaluasi merupakan suatu  proses  kontinyu  dalam  memperoleh data  maupun  informasi  guna  pengambilan suatu  keputusan.  Akreditasi  merupakan suatu  pengakuan  terhadap  kinerja  sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang  dikeluarkan  suatu  lembaga  mandiri dan profesional.
Mengingat  yang  diakreditasi  adalah sekolah  yang  merupakan  sistem  dari berbagai  komponen  dan  saling  terkait dalam  pencapaian  komponen  sekolah, maka sesuai Keputusan  Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  087/V/2002  tanggal  14 Juni  2004  tentang  Akreditasi  Sekolah, komponen  sekolah  yang  menjadi  bahan penilaian  adalah  yang  dikembangkan  dari kualitas sekolah, yaitu kurikulum dan  proses belajar  mengajar,  manajemen  sekolah, organisasi/kelembagaan    sekolah,  sarana dan  prasarana,  ketenagaan,  pembiayaan, peserta  didik,  peran  serta  masyarakat  dan lingkungan/kultur sekolah. Sementara peringkat  akreditasi  dapat  diklasifikasikan, yaitu: 85 < Nilai ≤ 100 A  (Amat  baik);  70  < Nilai ≤  85 B (Baik); dan 56 ≤ Nilai ≤ 70 C (Cukup).
Setiap  komponen  terdiri  atas  berbagai aspek  dan  indikator.  Kurikulum  dan  proses belajar  mengajar  40  Indikator  Utama (IU)  dan  15  Indikator  Tambahan  (IT), administrasi/manajeman  sekolah  15  IU dan  15  IT,  organisasi/kelembagaan sekolah 5  IU  dan  5  IT,  sarana  dan  prasarana  10  IU dan  10  IT,  ketenagaan,  pembiayaan  10  IU dan 5 IT, peserta didik 10 IU dan 5 IT, peran serta masyarakat 10 IU dan 5 IT, peran serta masyarakat 5 IU dan 5 IT, lingkungan/kultur
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74
sekolah  10  IU  dan  5    IT.  Jika  dijumlahkan, maka terdiri atas 115 IU dan 70 IT.

## Dasar Kebijakan Akreditasi

## UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
Pasal  1  ayat  (22)  menyebutkan,  akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam  satuan  pendidikan  berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat (1): Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan  program  dan  satuan  pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan; (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/ atau  lembaga  mandiri  yang  berwenang sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik;  (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat  terbuka;  (4)  Ketentuan  mengenai akreditasi  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

## Nasional Pendidikan
Pasal  86  ayat  (1),  Pemerintah  melakukan akreditasi  pada  setiap  jenjang  dan  satuan pendidikan  untuk  menentukan  kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Pasal 86  ayat  (3),  bahwa  akreditasi  merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan  menggunakan  instrumen  dan kriteria  yang  mengacu  kepada  Standar Nasional Pendidikan.

## Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M
Pasal  1  ayat  (5),  bahwa  akreditasi  sekolah/ madrasah  adalah  suatu  kegiatan  penilaian kelayakan  suatu  sekolah/madrasah  ber- dasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan  oleh  BAN-S/M,  yang  hasilnya diwujudkan  dalam  bentuk  pengakuan peringkat kelayakan. Pasal 2 ayat (1), untuk melaksanakan  akreditasi  sekolah/madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M.
Akreditasi mencakup semua 8
komponen  dalam  Standar  Nasional Pendidikan,  yaitu:  1)  Standar  Isi  (Permen 22/2006);  2)  Standar  Proses  (Permen 41/2007);  3)  Standar  Kompetensi  Lulusan (Permen 23/2006); 4) Standar Pendidik dan Tenaga  Kependidikan  (Permen  13/2007 tentang  Kepala  Sekolah,  Permen  16/2007 tentang  Guru,  Permen  24/2008  tentang Tenaga  Administrasi);  5)  Standar  Sarana dan Prasarana (Permen 24/2007); 6) Standar Pengelolaan  (Permen  19/2007);  7)  Standar Pembiayaan  (PP.  48/2008);  dan  8)  Standar Penilaian Pendidikan (Permen 20/2007).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Provinsi Kepulauan  Riau.  Jenis  penelitian  adalah kualitatif  dengan  mendasarkan  pada  data kuantitatif. Data dasar/awal yang digunakan (data kuantitatif) adalah peta akreditasi MA yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Akreditasi Nasional.  Untuk  memperoleh  gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang  permasalahan  akreditasi,  maka dilakukan  studi  pustaka  dan  lapangan dengan  menggunakan  metode  observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah ...     (Juju Saepudin)
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah unsur lembaga, yang meliputi: Kepala Bidang Pendidikan  Madrasah,  Pimpinan  Madrasah, Pimpinan  BAP,  guru,  dan  komite  dilakukan dengan  wawancara.  Data  yang  sifatnya dokumen  sumber  datanya  adalah  berasal dari  tenaga  administrasi  madrasah  dan guru.  Observasi  dilakukan  terhadap  segala unsur pembelajaran, baik fisik (fasilitas dan sarana prasarana) maupun non fisik (proses pembelajaran).
Data  yang  telah  terkumpul,  baik  data kualitatif  maupun  kuantitatif  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  deskriptif analitik  (Huberman  1984),  yang  mencakup tiga  sub-proses  yang  saling  berkaitan  satu sama  lainnya,  yaitu  reduksi  data  ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan  kesimpulan  ( conclusion  drawing/ verification ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
25  Tahun  2002  merupakan  provinsi  ke- 32  di  Indonesia  yang  mencakup  Kota Tanjungpinang,  Kota  Batam,  Kabupaten Bintan,  Kabupaten  Karimun,  Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Secara keseluruhan, wilayah Kepulauan Riau terdiri dari: 5 kabupaten dan 2 kota, 47 kecamatan dan 274 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil, di mana 30%  belum  bernama  dan  berpenduduk. Adapun  luas  wilayahnya  sebesar  252.601 Km2,  di  mana  sekitar  96%–nya  merupakan lautan  dan  hanya  sekitar  4%  merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebelah
utara dengan Vietnam dan Kamboja, selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, sebelah barat dengan Singapura, Malaysia,  dan  Provinsi  Riau,  sebelah  timur Malaysia,  Brunei  Darussalam,  dan  Provinsi Kalimantan Barat (Nasution 2013).
Letak  geografis  yang  strategis  (antara laut Cina Selatan dan Selat Malaka) dengan potensi alam yang sangat potensial. Provinsi Kepulauan  Riau  dimungkinkan  untuk menjadi  salah  satu  pusat  pertumbuhan ekonomi  bagi  Republik  Indonesia  di  masa depan.
Terkait  dengan  bidang  pendidikan Provinsi Kepulauan memiliki visi: menjadikan masyarakat  Kepulauan  Riau,  menguasai ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  mandiri, kompetitif, berakhlak mulia dan bertamadun Melayu.  Visi  tersebut  dijabarkan  dalam bentuk misi sebagai berikut:
1.  Memberikan  pelayanan  pendidikan yang prima kepada masyarakat.
2.  Meningkatkan  mutu  di  semua  jenis, jenjang dan jalur pendidikan berbasis IT.
3.  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4.  Meningkatkan  daya  saing  lulusan  dan berjiwa wirausaha.
5.  Menerapkan  pendidikan  budi  pekerti, budaya daerah dalam kurikulum (Disdik: 2013).
Berdasarkan  data  dokumentasi  jumlah madrasah di Provinsi Kepulauan Riau relatif tidak  begitu  banyak,  jika  dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa,  namun  perkembangan  madrasah cukup pesat, berikut distribusinya:

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74

## Tabel 1: Distribusi Madrasah Berdasarkan Status Lembaga
Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau (2013)
Tabel  di  atas  menunjukkan,  lembaga pendidikan formal yang ada di bawah binaan Kementerian  Agama  di  Provinsi  Kepulauan Rian  didominasi  oleh  RA  161  (53%),  MI  55 (18%), MTs 58 (19%) dan MA 32 (10%).

## Profil Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan
Riau
Terdapat  perbedaan  antara  data  EMIS ( Education Manajement Information System ) dengan  data  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi Kepulauan Riau terkait keberadaan jumlah  Madrasah  Aliyah.  Menurut  data Emis,  jumlah  MA  di  Provinsi  Kepulauan Riau sebanyak 29, sementara menurut data Kanwil  Kementerian  Agama  berjumlah  32. Untuk itu, data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini data yang berasal dari Kanwil Kemenag  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Berikut persentase MA berdasarkan wilayah.
Gambar 1: Jumlah MA Berdasarkan Kab/Kota
Dari  32  MA  yang  ada  apabila  dilihat dari  sebaran  lokasi  antar  daerah  53% berada  di  Kabupaten  dan  47%  di  wilayah Kota. Dari jumlah keseluruhan, Kota Batam
mendominasi  dengan  13  MA,  disusul Kabupaten Karimun dan yang lainya.

## Mutu Akreditasi Madrasah Aliyah
Salah  satu  program  pemerintah  yang sedang  dilaksanakan  sekarang  adalah meningkatkan mutu pendidikan (madrasah) secara nasional. Peningkatan mutu di setiap satuan  pendidikan  diarahkan    pada  upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada  pihak  yang  berkepentingan  atau masyarakat.  Upaya  yang  terus  menerus dilakukan dan
berkesinambungan diharapkan  dapat  memberikan  layanan pendidikan  bermutu  dan  berkualitas, yang  dapat  menjamin,  bahwa  proses penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah sudah sesuai harapan dan yang seharusnya terjadi.  Dengan  demikian,  peningkatan mutu  pada  setiap  sekolah  sebagai  satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional.
Pentingnya  akreditasi  dilakukan  dalam rangka  peningkatan  kualitas  madrasah sudah  disadari  oleh  berbagai  pemangku kepentingan  ( stakeholders ).  Sebagaimana dikatakan  oleh  Mulyanto,  bahwa  akreditasi sekolah menjadi hal penting karena dengan tingginya  nilai  akreditasi  sekolah,  maka tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap sekolah  untuk  memasukan  anaknya  ke sekolah yang bersangkutan semakin tinggi. Ditambahkannya,  bahwa  akreditasi  itu penilaian  kualitas  jadi  akreditasi  jangan mengada-ngada  harus  sesuai  yang  ada di  lapangan”  (Mulyanto,  Kepala  MA  Unit Sekolah Baru, 9 September 2013).
Setelah  dilakukan  wawancara  dengan Kabid  Mapenda  Kanwil  Kemenag  Provinsi
Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah ...     (Juju Saepudin)
Kepulauan Riau (Abu Sofyan, Kepala Bidang Mapenda  Kanwl  Kemenag  Provinsi  Riau,  3 September 2013), ternyata dari 32 MA yang ada menunjukkan mutu yang yang bervariasi dan terdapat juga beberapa madrasah yang statusnya  mengalami  perubahan.  Sebagian besar  mengalami  peningkatan  mutu, seperti  madrasah  yang  status  masih  Tidak Terakreditasi  (TT)  atau  Belum  Terakreditasi (BT)  sebelumnya  cukup banyak. Namun saat ini,  hanya  tinggal  2  MA,  bahkan  sekarang rata-rata status akreditasi MA banyak yang sudah  mencapai  B  dan  sebagian  besar madrasah  swasta.  Hal  ini  menunjukkan, bahwa kualitas lembaga pendidikan swasta tidah  jauh  berbeda  dengan  madrasah negeri,  yang  notabene  fasilitas  dan  sarana prasarananya  lebih memadai, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3: Mutu Madrasah Berdasarkan Status Akreditasi No Status Akreditasi Status Madrasah Jumlah Negeri Swasta 1 A 2 2 4 2 B 2 14 16 3 C 1 4 5 4 TT 2 2 5 BT 5 5 Total 5 27 32 Sumber: BAP Kepulauan Riau (2013) Seperti  yang  telah  dikemukakan sebelumnya, bahwa mutu madarsah swasta tidak jauh berbeda dengan madrasah negeri. Seperti  yang  ditunjukkan  dalam  tabel  di atas, bahwa yang mendapat predikat A tidak hanya  MA  yang  berstatus  negeri,  namun juga  swasta.  Bahkan  yang  menggelitik adalah masih adanya MA Negeri yang masih menyandang  status  akreditasi  C.  Terkait dengan  status  BT,  setelah  dikonfirmasi ternyata karena faktor ketidakcukupan usia madrasah atau relatif masih baru dan belum
mengeluarkan  alumni.  Adapun  madrasah yang status akreditasinya TT, yaitu MAS Al- Marhamah  dengan  jumlah  nilai  akreditasi 48,90  dan  MAS  Bina  Umah  dengan  nilai akreditasi  51,43.  Kedua  madrasah  tersebut berada  di  Kota  Batam,  diakreditasi  pada tahun 2011.

## Problematika Mutu Akreditasi Madrasah Aliyah
Permasalahan  mutu  pendidikan  pada satuan  pendidikan  tidak  berdiri  sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi.  Mutu  luaran  dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Secara eksternal,  komponen  masukan  pendidikan secara  signifikan  berpengaruh  terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan  adalah  adanya  intervensi kebijakan  SNP.  Proses  pencapaian  mutu satuan  pendidikan  melalui  pemenuhan SNP  tersebut  meliputi  standar  isi,  standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  Pencapaian  mutu  secara bertahap,  sistematis,  dan  terencana  dalam suatu  program  secara  terus  menerus  dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan sebagai  bagian  dari  penjaminan  mutu juga  dibantu  oleh  pihak  eksternal  lainnya, utamanya  instansi  pembina  pendidikan, seperti  Dinas  Pendidikan  (Disdik)  dan Kantor Kementerian Agama, baik di tingkat kabupaten/kota  ataupun  provinsi,  juga instansi  lain,  seperti  Lembaga  Penjaminan Mutu  Pendidikan  (LPMP)  yang  ada  pada

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74
setiap provinsi, yang berperan memberikan asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam  penjaminan  mutu  pendidikan  atau Unit Pelaksana Akreditasi Madrasah (UPAM). Dalam  hal  satuan  pendidikan  swasta  pihak eskternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau bahkan pendiri Badan Hukum Pendidikan.
Masukan dari pihak eksternal berikutnya adalah  hasil  akreditasi  yang  merupakan hasil  penilaian  kelayakan  satuan  atau program  pendidikan  secara  menyeluruh yang mengacu pada SNP. Satuan pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh masukan dari BAN-S/M (dalam hal ini BAP- S/M)  yang  dapat  menjadi  pertimbangan dalam  pemenuhan  SNP.  Masukan  dari pihak  eksternal  terakhir  yang  bermanfaat bagi  satuan  pendidikan  dan  instansi  yang membantu  satuan  pendidikan  dalam pemenuhan  SNP  berupa  capaian  hasil evaluasi  belajar  oleh  pemerintah,  seperti ujian  nasional  dan  ujian  sekolah/madrasah serta  evaluasi  lainnya  yang  dilakukan  oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. Satuan  pendidikan  dengan  intervensi  dan masukan dari pihak-pihak eksternal tersebut merupakan  ciri  model  penjaminan  mutu yang diamanatkan Sisdiknas sesuai Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dalam Sisdiknas  sebelumnya  tidak  diatur  secara eksplisit.
Mutu pendidikan pada satuan
pendidikan  mempunyai  makna  menghasil- kan  dan  memberikan  hanya  yang  terbaik. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  Tahun  2005  Pasal  91  menyatakan, bahwa  setiap  satuan  pendidikan  wajib melakukan  penjaminan  mutu  pendidikan. Penjaminan  mutu  pendidikan  bertujuan untuk  memenuhi  atau  melampaui  SNP.
Penjaminan  mutu  pendidikan  dilakukan secara  bertahap,  sistematis,  dan  terencana dalam  suatu  program  penjaminan  mutu yang  memiliki  target  dan  kerangka  waktu yang  jelas.  Selanjutnya,  pada  Pasal  1  ayat (18)  menyatakan,  bahwa  penjaminan  mutu pendidikan  terhadap  berbagai  komponen pendidikan  pada  setiap  jalur,  jenjang, dan  jenis  pendidikan  merupakan  bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.  Dalam  hal  implementasinya, kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis  oleh  berbagai  pihak,  baik  pihak internal maupun pihak eksternal.
Berkaitan  dengan  akreditasi,  dari  8 standar yang dijadikan tolak ukur, menurut Said  Fauzul  rata-rata  kelemahan  Madrasah Aliyah  di  Kepulauan  Riau  terkait  dengan standar  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta  standar  pembiayaan  terutama  bagi madrasah-madrasah yang statusnya swasta (Said Fauzul, ketua BAP-SM Provinsi Kepulauan  Riau,  5  September  2013). Sementara  itu,  menurut  kepala  madrasah, sebenarnya  terkait  sarana  dan  prasarana yang  selalu  jadi  bahan  rekomendasi  tim asesor  adalah  masalah  laboratorium, Biologi,  Fisika,  dan  Kimia.  Sementara program  yang  ada  rata-rata  hanya  IPS. Meskipun demikian, peralatan laboratorium tersebut sudah dimiliki melalui bantuan dari pihak Kementerian Agama, namun ruangan yang  ada  sangat  terbatas,  sehingga  masih tergabung dengan ruang kelas, bahkan ada yang di simpan di gudang.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Akreditasi
Pelaksanaan  kebijakan  penjaminan  mutu Madrasah  Aliyah  melalui  akreditasi  oleh BAP-S/M  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah berlangsung  sesuai  rencana  kerja  dan telah  mencapai  visi,  misi,  dan  moto  BAN- S/M.  Namun  demikian,  dipandang  penting untuk  melakukan  identifikasi  secara  men- dalam  apa  saja  faktor  pendukung  dan faktor  penghambat  pelaksanaan  akreditasi Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau.
Ketua  BAP-S/M  Kepulauan  Riau, Drs.  H.  Said  Fauzul,  secara  intensif  telah melaksanakan  tugasnya  sejak  tahun 2009  menyatakan,  bahwa  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  penjaminan  mutu Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP- S/M Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari  beberapa  faktor  berikut: Pertama , adanya  komitmen  yang  tinggi  anggota BAP-S/M  Kepulauan  Riau  untuk  bekerja secara profesional. Kedua , sistem rekrutmen anggota  BAP-S/M  Kepulauan  Riau  yang terbuka  dan  mengakomodasi  semua  unsur masyarakat. Ketiga , sistem rekrutmen asesor akreditasi  SMA/MA  yang  terstandarisasi, sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional. Keempat ,  adanya  dukungan pembiayaan  penyelenggaraan  akreditasi dari  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Kepulauan Riau. Kelima ,  terwujudnya  koordinasi  yang sangat  baik  antara  BAP-S/M  Kepulauan Riau  dengan  UPAM  Kabupaten/Kota  di Kepulauan  Riau  serta  madrasah  sasaran akreditasi. Keenam , adanya sosialisasi yang cukup  intensif  dan  berkelanjutan  oleh BAP-S/M  dan  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi Kepulauan Riau kepada madrasah di Kepulauan Riau tentang kebijakan, prosedur, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah.
Ketujuh ,  respons  positif  dan  antusiasme dari  sekolah/madrasah  di  Kepulauan  Riau untuk melaksanakan akreditasi (Said Fauzul, Ketua  BAP-SM  Provinsi  Kepulauan  Riau,  5 September 2013).
Iriadi berpendapat, bahwa keberhasilan pelaksanaan  penjaminan  mutu  Madrasah Aliyah  melalui  akreditasi  di  antaranya, karena  faktor  meningkatnya  kesadaran masyarakat  pengelola  Madrasah  Aliyah untuk  meningkatkan  kualitas  manajemen lembaga  pendidikan  Islam  di  tengah persaingan  yang  hebat  secara  internal maupun  eksternal  (Iriadi,  guru  MAN Tanjung  Pinang,  7  September  2013). Sementara  itu,  menurut  Hadi  Wahyono, bahwa  salah  satu  faktor  pendukung keberhasilan  BAP-S/M  Kepulauan  Riau dalam  implementasi  akreditasi  adalah, karena  adanya  keterbukaan  pengumuman hasil  akreditasi  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat  pengguna  secara  luas  melalui internet  dengan  alamat  situs  http://www. ban-sm.or.id.  Sehingga  masyarakat  dapat berpartisipasi  aktif  memberikan  kritik dan  saran/masukan  tentang  pelaksanaan akreditasi  sekolah/madrasah  (Said  Fauzul, Ketua  BAP-SM  Provinsi  Kepulauan  Riau,  5 September 2013).
Adapun  beberapa  aspek  yang  menjadi faktor  penghambat  pelaksanaan  kebijakan penjaminan mutu  Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau  dapat  diidentifikasi  berikut.  Ketika ditanya tentang faktor penghambat, Drs. H. Said  Fauzul,  Ketua  BAP-S/M  mengatakan, “tidak  ada  hambatan  apa-apa,  selama  ini semua  program  terlaksana  dengan  lancar, tetapi  kadang-kadang  hambatan  muncul dari faktor alam yang tidak mendukung” (Said Fauzul,  Ketua  BAP-SM  Provinsi  Kepulauan
Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah ...     (Juju Saepudin)
Riau,  5  September  2013).  Selanjutnya, mengenai  faktor  penghambat  ini,  Samhudi menuturkan,  bahwa  masih  ada  Madrasah Aliyah  yang  tidak  percaya  diri  untuk mengajukan  akreditasi  walaupun  sudah meluluskan  peserta  didik.  Di  samping  itu, faktor jarak yang berjauhan, bisa memakan waktu  cukup  lama,  yang  berimbas  pada pembiayaan  yang  tidak  sedikit,  sementara bantuan  dana  sangat  terbatas  (Samhudi, staf  Kementerian  Agama  Kota  Batam,  9 September 2013).
Di  samping  itu,  beberapa  asesor  BAP- S/M Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pendapatnya  terkait  kendala  atau  faktor penghambat  penyelenggaraan  akreditasi Madrasah  Aliyah  di  Kepulauan  Riau berdasarkan  pengalaman  di  lapangan, yaitu:  1)  kesiapan  madrasah/sekolah  masih ada  yang  belum  maksimal,  2)  pengisian instrumen  akreditasi  tidak  lengkap,  3) anggaran yang disediakan pemerintah masih kecil khususnya untuk daerah yang jaraknya jauh  dari  pusat  kota  (Pardan  Abdullah, Rospan  Mumu,  Sudirman,  Asesor  BAP-SM Provinsi Kepulauan Riau, 5 September 2013).

## Upaya Peningkatan Mutu Akreditasi Madarasah Aliyah
Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan  pendidikan,  Menteri  Pendidikan Nasional  mengeluarkan  Keputusan  No. 087/U/2002  tentang  Akreditasi  Sekolah. Keputusan  tersebut  kemudian  diperkuat dengan  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan  dalam  PP  No.  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  yang lahir  kemudian.  Keputusan  Mendiknas  di atas dengan tegas menunjuk seluruh sekolah
agar  diakreditasi,  baik  sekolah  negeri  atau swasta.
Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena sebelumnya Ditjen Dikdasmen melalui  Keputusan  Dirjen    No.  020/C/ Kep/1/1983 menyebutkan, akreditasi hanya  diberlakukan  untuk  sekolah  swasta. Akan  tetapi  penyelenggaraan  pendidikan Nasional yang termasuk di dalamnya adalah proses  penilaian  kelayakan  suatu  lembaga pendidikan  atau  yang  yang  sering  disebut dengan  akreditasi,  dalam  praktiknya  masih banyak menuai problem. Adanya kebijakan- kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk lembaga pendidikan, baik yang formal maupun  non  formal  masih  menyisakan segudang masalah.
Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur:  a)  pengajuan  permohonan akreditasi  dari  sekolah;  b)  evaluasi  diri oleh  sekolah;  c)  pengolahan  hasil  evaluasi diri;  d)  visitasi  oleh  asesor;  e)  penetapan hasil  akreditasi;  f)  penerbitan  sertifikat dan  laporan  akreditasi.  Akan  tetapi  pada praktiknya,  akreditasi  tersebut  ada  yang tidak  melalui  prosedur  yang  jelas.  Banyak prosedur-prosedur  akreditasi  tersebut  di atas yang belum terlaksana, mulai dari proses pengajuan  permohonan  akreditasi  sampai penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Ada  beberapa  lembaga  pendidikan  yang sudah berakhir masa berlaku akreditasinya, tetapi belum juga mengajukan permohonan akreditasi ulang.
Dampak dari hal di atas adalah, banyak lembaga  pendidikan  yang  menyepelekan proses  akreditasi,  sehingga  kesiapan  untuk melaksanakan proses akreditasi dinilai sangat kurang.  Dari  segi  biaya  pun  pelaksanaan akreditasi  oleh  lembaga  pendidikan  yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74
terpaksa  melakukan  akreditasi  dinilai sangat  besar,  karena  seringnya  mengada- adakan  yang  tidak  ada  menjadi  ada.  Hal ini yang memicu munculnya kefiktifan data yang  hanya  untuk  memperoleh  sertifikat akreditasi  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah maupun Madrasah.
Kementerian  Agama  Kepulauan  Riau membuka  pelayanan  pembinaan  terkait akreditasi, untuk menunjang Renstra Bidang Pendidikan  Provinsi  Kepulauan  Riau  Tahun 2010-2014  yang  memuat  enam  strategi, yaitu:  1)  perluasan  dan  pemerataan  akses Pendidikan  Usia  Dini  (PAUD)  bermutu  dan berkesetaraan  gender;  2)  perluasan  dan pemerataan akses Pendidikan Dasar universal bermutu  dan  berkesetaraan  gender;  3) perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Menengah bermutu, berkesetaraan gender,  dan  relevan  dengan  kebutuhan masyarakat;  4)  perluasan  dan  pemerataan akses  Pendidikan  Tinggi  bermutu,  berdaya saing  internasional,  berkesetaraan  gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; 5) perluasan dan pemerataan akses pendidikan  orang  dewasa  berkelanjutan yang  berkesetaraan  gender  dan  relevan dengan  kebutuhan  masyarakat;  dan  6) penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern.
Renstra  di  atas  diharapkan  dapat menjadi  pedoman  bagi  satuan  kerja pendidikan,  baik  di  provinsi  maupun  di kabupaten/kota  dalam  merencanakan  dan melaksanakan  program  pembangunan pendidikan  di  Kepulauan  Riau  serta mengevaluasi  hasil  kinerjanya.  Di  samping itu,  Kementerian  Agama  Kepulauan  Riau melakukan  program  percepatan  akreditasi dengan  menganggarkan  sebagian  DIPA. Pada  tahun  2013  ini,  Kementerian  Agama
Kepulauan  Riau  menyediakan  anggaran senilai  Rp.  72.000.000,-  untuk  persiapan akreditasi 18 Madrasah.

## PENUTUP
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  dan hasil  pembahasan  tentang  Peta  Akreditasi Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan: Pertama ,  secara  proses  dan  hasil, penyelenggaraan  kebijakan  penjaminan mutu  Madrasah  Aliyah  melalui  program akreditasi  oleh  Badan  Akreditasi  Sekolah/ Madrasah  (BAP-S/M)  Provinsi  Kepulauan Riau  sebagian  besar  telah  berlangsung secara  kredibel,  adil,  transparan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  serta singkron dengan visi, misi, dan moto yang dirumuskan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), yaitu profesional, terpercaya, dan terbuka.
Kedua , potret penjaminan mutu pendi- dikan  Madrasah  Aliyah  melalui  akreditasi yang  dilaksanakan  Oleh  BAP-S/M  Provinsi Kepulauan  Riau  telah  menghasilkan  profil Madrasah  Aliyah  Negeri  dan  Swasta, yang  secara  yuridis  formal  memperoleh status  terakreditasi  dengan  katagorisasi:  A sebanyak  4  (12%)  MAN/MAS;  B  sebanyak 16  (50%)  MAN/MAS;  C  sebanyak  5  (16%) MAN/MAS; TT sebanyak 2 (6%) MAS dan BT sebanyak 5 (16%)MAS.
Ketiga , terkait dengan 8 Standar Nasional Pendidikan  yang  dijadikan  tolak  ukur, kelemahan  Madrasah  Aliyah  di  Kepulauan Riau rata-rata berada pada tataran standar tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan, terutama bagi madrasah yang berstatus swasta.
Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah ...     (Juju Saepudin)
Keempat ,  diperoleh  data  tentang faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam implementasi  kebijakan  penjaminan  mutu pendidikan  Madrasah  Aliyah  melalui akreditasi oleh BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa faktor pendukung meliputi: 1)  Adanya  komitmen  yang  tinggi  anggota BAP-S/M  Kepulauan  Riau  untuk  bekerja secara profesional, terpercaya, dan terbuka.  2)  Sistem  rekrutmen  anggota BAP-S/M  Kepulauan  Riau  yang  terbuka dan  akomodatif  terhadap  semua  unsur masyarakat.  3)  BAP-S/M  Kepulauan  Riau telah menerapkan sistem rekrutmen asesor akreditasi SMA/MA melalui pelatihan khusus yang  sesuai  standar,  sehingga  melahirkan asesor  profesional.  4)  Adanya  dukungan pembiayaan  penyelenggaran  akreditasi dari  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Kepulauan Riau. 5) Terwujudnya koordinasi yang  baik  antara  BAP-S/M  Kepulauan Riau  dengan  UPAM  Kabupaten/Kota  di Kepulauan  Riau  serta  sekolah/madrasah sasaran  akreditasi.  6)  Adanya  sosialisasi yang cukup intensif dan berkelanjutan oleh BAP-S/M  dan  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi  Kepulauan  Riau  kepada  sekolah/ madrasah tentang kebijakan, prosedur, dan perangkat  akreditasi  sekolah/madrasah. 7)  Meningkatnya  respons  positif  dan antusiasme  dari  sekolah/madrasah  untuk melaksanakan  akreditasi.  8)  Meningkatnya kesadaran masyarakat pengelola Madrasah Aliyah  untuk  meningkatkan  kualitas manajemen  lembaga  pendidikan  Islam  di tengah persaingan yang hebat secara internal maupun  eksternal.  Sedangkan  beberapa faktor  penghambat  meliputi:  1)  Hambatan muncul  dari  pihak  madrasah  sendiri  yang tidak  siap  mengikuti  akreditasi  pada  kuota tahun  yang  ditetapkan  padahal  dari  segi
anggaran  pelaksanaan  akreditasi  sudah disiapkan.  2)  Masih  ada  Madrasah  Aliyah yang  tidak  percaya  diri  untuk  mengajukan akreditasi  walaupun  sudah  meluluskan peserta  didik.  3)  Seringkali  pengisian instrumen  akreditasi  oleh  Madrasah  Aliyah yang  tidak  lengkap.  4)  Budaya  penjaminan mutu internal Madrasah Aliyah yang belum melembaga kecuali menjelang adanya visitasi akreditasi.  5)  Anggaran  yang  disediakan pemerintah  masih  kecil  khususnya  bagi asesor,  sehingga  memungkinkan  adanya konspirasi di lapangan.
Berdasakan  kesimpulan  di  atas, beberapa  saran/rekomendasi  terkait  hasil kajian  ini  adalah: Pertama ,  bagi  Madrasah Aliyah  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  pada umumnya dan lebih khusus bagi Madrasah Aliyah  yang  telah  memperoleh  status akreditasi  sesuai  peringkat  masing-masing, agar menjadi modal strategi dan titik pijak peningkatan  manajemen  mutu  pendidikan Madrasah Aliyah ke depan sesuai kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
Kedua ,  untuk  mencapai  target  sasaran pembangunan  Kementerian  Agama,  bagi para  pengambil  kebijakan  pendidikan, khususnya  di  lingkungan  Kementerian Agama  (Dirjen  Pendis)  diharapkan  dapat melakukan  pembinaan  dan  pendampingan yang  lebih  intensif  terhadap  madrasah yang belum percaya diri, guna mendukung program  percepatan  akreditasi  madrasah serta  perlu  perencanaan  dan  bantuan secara  tepat  terkait  laboratorium  dengan segala  macam  dan  kelengkapannya  di Madrasah  Aliyah.  Selain  itu,  pentingnya pemetaan pembiayaan berdasar jangkauan wilayah  madrasah,  di  samping  untuk peningkatan  kompetensi  tenaga  pendidik dan kependidikan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74
Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah ...     (Juju Saepudin)

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arcaro,  Jerome  S.  2005. Pendidikan  Berbasis  Mutu  (Prinsip-Prinsip  Perumusan  dan  Tata  Langkah Penerapan) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen Agama. 2005. Pedoman Akreditasi Madrasah . Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam.
Ghafur,  A.  Hanief  Saha.  2008. Manajemen  Penjaminan  Mutu  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia,  Suatu Analisis Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1.
Huberman, A. Michael, dan Mattew B. Milles. 1984. Data Manajement and Analysis Methods . Amerika: New York Press.
Kementerian  Agama.  2011. Panduan  Pelaksanaan  Program  Percepatan  Akreditasi  Madrasah. Edisi Kedua, Jakarta.
Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Madrasah/Sekolah . Jakarta.
Maksum. 1999. Madrasah Sejarah dan Perkembangannya . Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
Marno, Triyo Supriyanto. 2008. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam .  Bandung: PT.  Refika Aditama.
Rencana Strategis Kementerian Agama  2010-2014.

## Rencana Strategis Pendidikan Islam  2010-2014.
Supardi, Natsir Muhammad. 2006. "Analisis Kebutuhan Pengembangan Madrasah". Jurnal Penelitian Keislaman. Vol 3 Nomor 1 Desember 2006.
Syukur, Fatah.  2004. Dinamika Madrasah dalam Masyarakat Industri . Semarang: Rasail.
Yamit, Zulian. 2001. Manajemen Kualitas (Produk dan Jasa). Yogyakarta: Ekonisia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010  tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 59 - 74

## Media Massa dan Internet
Kompas, 5 April 2010
http://adenasution.com/index.php/2012/05/29/profil-Provinsi-kepulauan-riau/ di akses 2 September 2013.
http://disdik-kepri.com/visi-dan-misi, di akses 2 September 2013.