Model Pengembangan Pedagang Kaki  Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang
Jumhur*

## Universitas Tanjungpura

## ABSTRACT
Even  though  small  businesses  are  informal,  they  should  always  be  fostered  and  facilitated  in order to develop these businesses to be more independent in the future. Not to mention, the role of small businesses are very real, especially in employment and to alleviate poverty in Indonesia. There are several important aspects that have not been paid attention for the success of culinary street  vendors,  for  instances  organizational,  financial,  infrastructure,  sanitation,  environmental and  marketing  aspects.  The  main  aim  of  this  paper  is  to  examine  these  aspects  that  affect  the culinary street vendors which is the based on the development model of culinary street vendors that is going to be built in Singkawang city. The methodology used in this paper is descriptive research by combining quantitative and qualitative data analysis. The findings of this study show that street vendors culinary have role in developing local economy and empowering local people because  they  are  able  to  employ  the  labors  that  cannot  be  employed  in  the  formal  sector.  The developed models of street vendors culinary that is going to be implemented in Singkawang are dispersed and concentrated models.

## Keywords: PKL Kuliner, Penataan, Sektor Informal

## 1. PENDAHULUAN
Alternatif usaha bagi tenaga kerja yang tidak terserap dalam usaha sektor formal adalah membuka  usaha di sektor informal. Tenaga  kerja  yang  berjumlah  91,86% ini, yang  terserap  di  sektor  formal  sebesar  30,51%  dan  sisanya  sebesar  68,49%  terserap  di Usaha  Mikro/PKL  (Media  Indonesia,  16  Mei  2009).  Ini  membuktikan  bahwa  alternatif usaha  yang  ditempuh  oleh  tenaga  kerja  yang  tidak  terserap  dalam  usaha  sektor  formal adalah dengan membuka usaha di sektor informal. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan hasil  penelitian  ILO,  di  mana  35%  penduduk  Indonesia  bekerja  di  sektor  formal  dan sisanya  65%  bekerja  di  Usaha  Mikro/PKL.  Menurut  Badan  Penanaman  Modal  Asing, diperkirakan  bahwa  sekitar  70%  modal  domestik  dan  asing  diinvestasikan  di  kota-kota besar di Indonesia, namun hanya menyerap sekitar 10-16% tenaga kerja formal.
* Korespondensi: Jumhur, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia. Alamat Email: jumhurie@yahoo.com.
Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  termasuk  PKL kuliner  merupakan  langkah  strategis  dalam  meningkatkan  dan  memperkuat  pereko- nomian  dari  bagian  terbesar  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karena itu, UMKM  diharapkan  dapat  berperan  besar  dalam  proses  demokratisasi,  penumbuhan kemandirian  masyarakat,  peningkatan  kesejahteraan  dan  faktor  strategis  dalam mengurangi angka pengangguran, penurunan jumlah penduduk miskin, serta mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.
Peran  UMKM  dalam  perekonomian  nasional  dapat  dilihat  dari kedudukannya sebagai  pemain  utama  dalam  kegiatan  ekonomi  di  berbagai  sektor,  penyedia  lapangan kerja  yang  terbesar,  pemain  penting  dalam  pengembangan  kegiatan  ekonomi  lokal  dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan sumbangannya dalam  menjaga  neraca  pembayaran  melalui kegiatan  ekspor. PKL  sebagai  salah  satu komponen  utama  dari  Usaha  Mikro  yang  terlibat  dalam  usaha  sektor  informal, menghadapi  lingkungan  yang  masih  kurang  kondusif,  sehingga  menjadi  faktor  yang menghambat eksistensi dan perkembangan bisnisnya.
Hal tersebut mengakibatkan kondisi umum PKL di Kota Singkawang mengalami produktivitas  dan  daya  saing  yang  relatif  rendah.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kinerja PKL yaitu: sulitnya mencari lokasi usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang kota  dan dukungan  pemerintah  daerah  terhadap  penyediaan  lokasi usaha  PKL  masih sangat  terbatas.  Akibatnya  mereka  melakukan  kegiatan  usahanya  pada  fasilitas-fasilitas umum, seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman dan sebagainya.
PKL pangan (kuliner) merupakan PKL yang paling sering dan banyak ditemukan di  setiap  daerah.  Kehadiran  PKL  kuliner  telah  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup masyarakat yang membutuhkan pangan yang siap saji. Namun, PKL tersebut umumnya belum  menerapkan  keamanan  pangan  dan  sanitasi  lingkungan  yang  baik.  Hal  tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
Adapun  tujuan    penelitian  ini yaitu pertama,  untuk  menganalisis  peranan  aspek kelembagaan,  aspek  pembiayaan,  aspek  sarana  dan  prasarana,  aspek  sanitasi  dan lingkungan,  serta  aspek  pemasaran    yang  mempengaruhi  keberhasilan  PKL  Kuliner  di Kota  Singkawang  Kalimantan  Barat.  Kedua, untuk  merancang  sebuah  model  pengem- bangan PKL kuliner yang dapat diimplementsikan untuk membantu pengembangan PKL kuliner di masa yang akan datang khususnya di Kota Singkawang  Kalimantan Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
Istilah  sektor  informal  diperkenalkan  oleh  Keith  Hart  pada  tahun  1971  dalam penelitiannya  te ntang  “ Small-scale  Enterpreneurs  in  Ghana ”.  Hart  menggambarkan
sektor  informal  sebagai  angkatan  kerja  perkotaan  serta  berada  di  luar  pasar  kerja  yang terorganisasi. Sethuraman  (1991) menyebutkan  “ sektor  informal  sebagai  unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk  kota  terutama  bertujuan  untuk  mencari  kesempatan  kerja  dan  pendapatan daripada  memperoleh  keuntungan” (Hazel  Moir,  1978). Sampai  sekarang  baru Sethuraman (1991) dari  ILO  yang  relatif berhasil  merumuskan  definisi  teoritis  tentang sektor  informal,  yang dalam  bahasa  Indonesia dapat  didefinisikan sebagai  berikut: ”Sektor  informal  terdiri  dari  unit -unit  usaha  berskala  kecil  yang  menghasilkan  dan mendistribusikan  barang  dan  jasa  dengan  tujuan pokok  menciptakan  kesempatan  kerja dan  pendapatan  bagi  diri  sendiri  dan  dalam  usahanya  itu  sangat  di  hadapkan  berbagai kendala  seperti  faktor  modal  fisik,  faktor  pengetahuan  dan  faktor  keterampilan. ” Kegiatan-kegiatan  sektor  informal  dapat pula  dicirikan: mudah  masuk,  bersandar  pada sumberdaya  lokal, usaha  milik  keluarga, operasi  skala  kecil, padat  karya  dan adapted technology, keterampilan  diperoleh  dari luar  sistem  formal  sekolah, tidak  diatur  dan pasar kompetitif.
Dewasa  ini  pengertian  sektor  informal  dapat  pula  dikelompokkan  sebagai pengusaha mikro  dan kecil  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008. Dengan  kata  lain,  sektor  informal  di  kota  terutama  harus  dipandang  sebagai  unit-unit beskala mikro dan kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih  dalam  suatu  proses  daripada  dianggap  sebagai  sekelompok  perusahaan  yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengelolaan yang besar. Pengertian PKL dalam pengaturan ini diartikan secara luas, karena tidak hanya bagian jalan/trotoar, tetapi  mencakup  pula  tempat-tempat  untuk  kepentingan  umum  yang  bukan  diper- untukkan tempat usaha serta tempat lain  yang bukan miliknya. PKL adalah orang  yang dengan  modal  yang  relatif  sedikit  berusaha  bidang  produksi  dan  penjualan  barang- barang  (jasa-jasa)  untuk  memenuhi  kebutuhan  kelompok  tertentu  di  dalam  masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Haryono, 1989).
Bromley  (1979) menyebutkan  bahwa  PKL  adalah  suatu  pekerjaan  yang  paling nyata  dan  paling  penting  di  kebanyakan  kota  di  negara-negara  berkembang  pada umumnya.  PKL  pada  umumnya  adalah self-employed, artinya  mayoritas  PKL  hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari  lembaga  keuangan  resmi,  tetapi  biasanya  berasal  dari  sumber  dana  ilegal  atau  dari supplier yang  memasok  barang  dagangan.  Sedangkan  sumber  dana  yang  berasal  dari tabungan  sendiri  sangat  sedikit.  Hal  ini  berarti  hanya  sedikit  dari  mereka  yang  dapat menyisihkan  hasil  usahanya,  disebabkan  rendahnya  tingkat  keuntungan  dan  cara pengelolaan  uang.  Sehingga  kemungkinan  untuk  mengadakan  investasi  modal  maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978).

## 2.2. Studi Pendahuluan yang Telah Dilaksanakan
Bromley (1979) mengkaji relevansi model dualistik kegiatan ekonomi dan usaha yang diterapkan di negara-negara dunia ketiga. Dalam laporan ILO tentang Kenya, sektor informal dan formal dibedakan sebagai berikut.  Kegiatan- kegiatan informal adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu yang dicirikan: mudah masuk, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik keluarga, operasi skala  kecil, padat karya dan adapted technology, ketrampilan diperoleh di luar system formal sekolah, tidak diatur dan pasar kompetitif. Moser (1979) menawarkan  kerangkateori  "petty  commodity production" (PCP) dan hubungannya dengan sector kapitalis sebagai alternative dari konsep sector informal (model dualisme ekonomi) yang digunakan oleh program- program studi World Employment ILO. Kemudian Hart (1991) didasarkan pada hasil penelitian di Ghana. Penulis memaparkan hasil temuannya berdasarkan dua tipologi ke- sempatan memperoleh penghasilan di kota, yaitu formal  dan  informal. Formal, melalui gaji dari negara, gaji dari sektor swasta, dan tunjangan-tunjangan pensiun, tunjangan pengangguran. Informal baik yang sah, seperti kegiatan- kegiatan primer dan sekunder, yaitu pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, penjahit, dan  sebagainya; usaha tersier dengan modal relatif besar seperti spekulasi barang-barang dagangan, kegiatan sewa-menyewa, dan  sebagainya;  distribusi kecil- kecilan seperti pedagang pasar, peda- gang kelontong, PKL,  dan  sebagainya; maupun    tidak sah seperti jasa (penadah barang curian, pelacuran, mucikari, dan sebagainya) dan transaksi (pencurian dan perjudian).
Tulisan dari Mazumdar (1991) lebih memusatkan perhatian pada implikasi distribusi pendapatan dalam ekonomi kota yang terbagi atas dua macam pasar tenaga kerja, yaitu sektor formal dan sector informal. Sethuraman (1991) menjelaskan  bahwa sektor informal dianggap sebagai sebuah manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Kegiatan memasuki usaha kecil di kota lebih ditujukan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Mereka yang terlibat sector ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil, dan  kebanyakan adalah para pendatang. Rachbini & Hamid (1994) mendeskripsikan berbagai hal  yang terkait dengan sektor informal perkotaan di Indonesia. Diawali dengan penjelasan mengenai permasalahan dasar ekonomi informal yang bersifat struktural, seperti ketidakseimbangan antara luas tanah dan jumlah penduduk dan buruknya pola kepemilikan tanah, peningkatan jumlah penganggur, menguatnya  kekuasaan kaum minoritas termasuk orang asing dalam pedagangan dan investasi, dan adanya dualisme sosial, ekonomi, dan teknologi. Buku ini juga menje- laskan dualism ekonomi yang melihat keterpisahan dari satu system menjadi dua bagian (tradisional-modern, formal-informal), yang berinteraksi secara tidak seimbang.
Firdausy (1995) membahas dua hal. Pertama, model pengembangan sektor informal PKL perkotaan yang diambil dari hasil studi di empat  kota (Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya). Model pengembangan ini berupaya untuk meng- optimalkan potensi sosial-ekonomi sector informal PKL dan mengurangi permasalahan
yang ditimbulkannya. Kedua, rumusan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah agar model pengembangan PKL dapat mencapai tujuan.
Mengacu pada definisi sektor informal yang diterangkan oleh Handayani (2006), berbagai komunitas ini kecuali di fable termasuk dalam sector informal perkotaan. Komunitas  yang dibahas dalam penelitian ini lebih beragam dari penelitian  Kompip (2004) yang hanya mencakup PKL, becak, dan penata parkir. Dinamika yang dialami oleh komunitas marjinal dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif cukup baik digambarkan oleh penulis termasuk perbedaan kepentingan antara masyarakat territorial dan sektoral dan  keengganan masyarakat territorial untuk melibatkan masyarakat sektoral. Saat  ini  makin  disadari  pentingnya  peran usaha mikro,  termasuk  PKL  dalam perekonomian  Indonesia,  terutama  peranannya  dalam  menampung  tenaga  kerja  dan sebagai sumber penghasilan rumah tangga. Kenyataan menunjukkan bahwa usaha mikro mampu  menyediakan  kesempatan  kerja  bagi  sebagian  besar  angkatan  kerja  kita. Bergeraknya para pencari kerja ke sektor informal terkait ketidakmampuan sektor formal dalam  menyerap  sebagian  besar  angkatan  kerja  dan  mudahnya  memasuki  sektor informal. Secara umum  untuk dapat memulai usaha di sektor informal tidak diperlukan modal yang besar, tanpa teknologi tinggi, dan tanpa kebutuhan keterampilan khusus.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Metode Pengumpulan Data
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  didapatkan  melalui survey terhadap  responden  yang  terdiri  dari  pimpinan  PKL kuliner.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  di  mana  pendekatan  ini  digunakan  untuk menjelaskan karateristik variabel yang diamati dengan menggunakan frekuensi, rata-rata, nilai maksimum dan minimum serta memberikan interpretasi terhadap hasil tersebut.
Data  primer  yang  berbentuk  data  kualitatif,  dikumpulkan  dengan  melakukan indepth interview dengan key informan terpilih yaitu ketua PKL kuliner. Pertanyaan yang diajukan  berkaitan  dengan  pandangan  informan  terhadap  peran,  kendala  dan  prospek usaha PKL di masa yang akan datang dalam kaitannya dengan aspek kelembagaan, aspek sanitasi  dan  lingkungan,  aspek  pembiayaan  dan  aspek  pemasaran  dalam  mendukung keberhasilan PKL kuliner di Kota Singkawang. Sedangkan, data sekunder, dikumpulkan dengan berbagai metode dan sumber di antaranya melalui studi pustaka, telaah arsip dan dokumen yang diperoleh dari instansi terkait.

## 3.2. Sampel Penelitian
Pelaku PKL kuliner sebanyak 40 responden di Kota Singkawang dan dinas terkait yakni  Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan,  Dinas  Pelayanan  KUKM  Kota  Singkawang serta berbagai sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 3.3. Metode Pengumpulan Data
Data  primer    diperoleh  dari  lapangan  dengan  cara  melakukan  diskusi  terfokus (Focus  Group  Discussion)  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  (stakeholder),  seperti tokoh  masyarakat,  pelaku bisnis,  PKL  kuliner,  pihak  pemerintah,  LSM,  tokoh  adat, akademisi,  serta  bebagai  pihak  yang  dianggap  perlu  untuk  mendukung  keberhasilan peneltian ini.Data sekunder diperoleh dari  instansi terkait, seperi  Badan Pusat Statistik Kota Singkawang serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3.4. Metode Analisis
Dalam  penelitian  ini  setelah  data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, baik secara kuantitatif maupun  kualitatif. Pendekatan  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  karakteristik  variabel yang diamati mengunakan frekuensi, rata-rata, serta nilai maksimum dan minimum.
Tabel 1. Lokasi Sebaran PKL di Kota Singkawang
No Alamat Jumlah PKL 1 Jl.  A Yani 12 2 Jl.  Alayang 1 3 Jl. Bawal 24 4 Jl.  Budi Otomo 16 5 Jl. Gm. Situt 35 6 Jl. Hasan Saad 28 7 Jl. Hulu Stasiun 10 8 Jl. Kalimantan 9 9 Jl. Kepol Mahmud 1 10 Jl. Kurau 25 11 Jl. Muslimin Ismail 7 12 Jl. Niaga 9 13 Jl. Pemuda 28 14 Jl. Salam Diman 9 15 Jl. Saman Bujang 2 16 Jl. Sejahtera 1 17 Jl. Setia Budi 43 18 Jl. Terminal Pontianak 1 19 Jl. Terminal Ptk 1 20 Jl. Yohana Godang 3 21 Jl. Yos Sudarso 18 22 Jl.Bambang Ismoyo 2 23 Pasar Hongkong 30 24 Sekitar Pekong 8 25 Teras Toko 25 J U M L A H 353
Sumber : Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Singkawang 2013

## 3.5. Lokasi Penelitian
Penelitian    dilaksanakan  di  Kota  Singkawang.  Alasan  pemilihan  kota  ini  adalah karena  kota  ini  memiliki  populasi  PKL  kuliner cukup banyak  dibandingkan  kota-kota lainnya  yang  ada  di  Kalimantan  Barat. Di samping itu, Kota  Singkawang  penggerak ekonominya yang utama adalah sektor jasa.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Profil PKL di kota Singkawang
Profil  PKL  di  kota Singkawang akan  dilihat  dari  beberapa  aspek  yaitu  peta sebaran PKL kota Singkawang, karakteristik PKL Kuliner. Beberapa jenis usaha PKL di Kota Singkawang antara lain: pedagang sembako, pedagang sayuran, peadagang daging, pedagang  ikan,  pedagang  makanan  dan  minuman,  pedagang  pakaian,  pedagang  sepatu, sandal  dan  tas,  pedagang  aksesoris,  pedagang  kerajinan,  salon  pedagang  kelapa,  travel, obat-obatan & jamu, ponsel, kelontong, kaset VCD, buah-buahan.
Berdasarkan  hasil  observasi,  mayoritas  PKL  kuliner  berdagang  secara berkelompok,  misalnya  pada sebagian  besar    paling  banyak  terdapat pada  Jalan  Setia Budi  43  Pedagang,  Jl  GM.  Situt  sebanyak  35  pedagang,  Pasar  Hongkong  sebanyak  30 pedagang,  Jalan  Hasan  Saad  sebanyak  28  pedagang.  Secara  lengkap  sebaran  PKL  di Kota Singkawang bisa dilihat pada Tabel 1.

## 4.2. Aspek  aspek  yang  mempengaruhi  perkembangan  PKL  Kuliner  di  Kota Singkawang

## 4.2.1. Aspek Kelembagaan
Di  dalam  usahanya  membina,  menata  dan  mengembangkan  PKL  kuliner beberapa dinas atau intitusi lain yang harus terlibat diantaranya adalah biro administrasi perekonomian,  biro  administrasi  sarana  dan  prasarana  kota,  Bappeda/Bapeko,  dinas perdagangan, dinas perindustrian, dinas pasar, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pendapatan  daerah,  Satpol  PP,  dinas  tata  kota,  dinas  kebersihan  dan  pertamanan,  dinas pekerjaan  umum,  dinas  perhubungan,  dinas  kesehatan,  Balai  POM,  organisasi  PKL kuliner (asosiasi  PKL),  koperasi  PKL  kuliner,  lembaga  bantuan  modal/finansial,  dan perguruan tinggi.
Sementara  itu  keamanan  pangan  yang  dijajakan  oleh  PKL  kuliner sangat memerlukan  keterlibatan  dinas  kesehatan  dan  Balai  Pengawasan  Obat  dan  Makanan (Balai  POM).  Seluruh  dinas/institusi  yang  terlibat  tersebut  tentunya  bisa  bekerja  secara efektif  jika  dapat  memanfaatkan  fungsi  paguyuban  atau  asosiasi    PKL  kuliner  sebagai wadah  para  PKL kuliner dalam berinteraksi dengan pemda dan jajarannya. Sementara itu,  perguruan  tinggi  misalnya  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat
dapat  mengambil  peran  yang  sangat  penting  dalam  penataan  dan  pengembangan  PKL kuliner.
Hasil  survei  lapangan di Kota  Singkawang  menunjukkan  sebagian  besar  PKL belum  mendapatkan    pembinaan    dari    pemda.    PKL kuliner tersebut    sangat  membu- tuhkan pembinaan dari pemda agar memiliki kinerja yang lebih baik. Proses pembinaan tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  interaksi  antara  PKL kuliner dengan  pemda. Dalam  pengembangannya  PKL kuliner yang  membentuk  koperasi  perlu  dibina  secara kontinu  dan  intensif,  kemudian  setelah  koperasi  dapat  mandiri,  baru  dapat  dilakukan pengawasan  secara  berkala.  Proses  pembinaan  dan  penertiban  PKL  kuliner  harus dilakukan dengan menggunakan landasan hukum yang kuat dan jelas.

## 4.2.2. Aspek Pembiayaan
Pada  tahap  awal  usaha  PKL kuliner,  sumber  pembiayaan  utamanya  berasal  dari modal pribadi. Setelah usaha tersebut mulai berjalan baru kemudian muncul pembiayaan dari  sumber  lain  misalnya  dalam  bentuk  dana  bergulir  dari  koperasi  simpan  pinjam ataupun  bantuan  fasilitas  berdagang  (misalnya  tenda) dari  pihak  sponsor.  Setelah  PKL kuliner tersebut berkembang ke arah sektor formal (tergabung dalam anggota koperasi), kemudian  perbankan  konvensional  mulai  tertarik  untuk  memberikan  dukungan pembiayaan.
Koperasi  PKL kuliner dapat  berperan  dalam  memberikan  bimbingan/pelatihan/ pendampingan  kepada  PKL  kuliner  dalam  meningkatkan  adminstrasi  keuangan  dan akses PKL  terhadap  sumber  pembiayaan:  pemerintah,  lembaga  keuangan, dan    CSR. Deskripsi    singkat  peran    dari    pemangku  kepentingan  dalam  penyediaan  pembiayaan bagi PKL-kuliner.
Peran  PEMDA  dalam  pengembangan  aspek  pembiayaan  PKL  pangan  diantara- nya:  Pihak  pemda  kabupaten/kota  berperan  dalam mengalokasikan  anggaran  yang memadai untuk pembiayaan usaha mikro, mensosilisasikan berbagai skema pembiayaan usaha  mikro, membuat  mekanisme  pengelolaan  dana  usaha  mikro  dari  pemda,  dan memfasilitasi akses PKL kuliner terhadap pemanfaatan dana CSR. Sedangkan perbankan bisa  memainkan peran  dalam  aspek  pembiayaan berupa penyaluran  dana  KUR  mikro, membentuk  keterkaitan  dengan  koperasi  simpan  pinjam  dalam  pengeloaan  dana  usaha mikro.

## 4.2.3. Aspek Sarana dan Prasarana Usaha
Sarana  dan  prasarana  usaha  yang  dimiliki  PKL  kuliner  saat ini di  Kota Singkawang  umumnya  belum  terencana  dan  tertata  baik.  Akan  tetapi,  terdapat  satu prasyarat  agar  sarana  dan  prasarana  untuk  PKL  kuliner  dapat  disediakan  dan  ditata dengan  baik  yaitu  bahwa  PKL  kuliner  harus  terkumpul  dalam  satu  lokasi.  Peran pemerintah daerah  dalam  pengembangan  aspek  sarana  dan  prasarana  PKL    kuliner  di kota  Singkawang  dapat  berupa  menentukan  dan  mengatur  lokasi  dan  atau  waktu  usaha
PKL kuliner, menyediakan fasilitas air bersih, listrik, toilet, parkir, dan tempat sampah di lokasi  PKL  kuliner,  memfasilitasi  kemitraan  PKL  kuliner  dengan  pihak  sponsor,  serta memfasilitasi  pengadaan,  pemeliharaan  dan  penggunaan  sarana  usaha. Sedangkan Koperasi  PKL  kuliner  berperan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sarana  dan prasarana  yang  ada  sehingga  pemanfaatannya  dapat  optimal,  tertib,  dan  adil,  termasuk didalamnya adalah untuk masalah pemeliharaan yang seringkali terabaikan.
Peran  pemda  dalam  penataan  aspek  sarana  dan  prasarana usaha  PKL  kuliner, antara  lain;  menyediakan  lahan  sebagai  lokasi  usaha  yang  dapat  digunakan  oleh  PKL kuliner  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  melakukan  penataan  dan  pengembangan sarana  dan  prasarana  PKL  kuliner  melalui  wadah  koperasi  PKL  kuliner,  melakukan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan kepada PKL kuliner dalam menggunakan lokasi usaha dengan memberikan peran kepada koperasi dalam pengelolaannya, melakukan fasilitasi untuk  memperkuat pengadaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana    usaha    PKL kuliner    melalui    koperasi    dan    melakukan  mediasi/pendampingan  dalam  kemitraan dengan  pihak  ketiga  dalam  pengadaan/pengelolaan  sarana  dan  prasarana  usaha  PKL kuliner melalui  koperasi  dalam  bentuk sponsorship,  pinjaman  lunak  atau  CSR  untuk membangun  “pusat  makanan/jajanan”.  Dalam  hal  pengembangan  sarana  dan  prasarana, pemda dapat mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk pengadaan prasarana umum yang  dapat  mendorong  dan  mengembangkan  pertumbuhan  usaha  PKL  kuliner  dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi PKL kuliner.

## 4.2.4. Aspek Sanitasi Lingkungan
Aspek  sanitasi  lingkungan  sering  menjadi  masalah  dalam  usaha  penataan  dan pemberdayaan  PKL-kuliner.  Hal  ini  secara  umum  disebabkan  masih  rendahnya pengetahuan mereka akan hal ini. Untuk memperbaiki  situasi,  dapat  dilakukan  antara lain    melalui  pelatihan/himbauan,  misalnya dalam  hal  penyediaan  dan  penggunaan  air bersih,  pencucian  dengan  air  mengalir,  tidak  membuang  sampah  sembarangan, membuang  makanan/minuman  yang  sudah  tidak  layak  konsumsi,  tidak  menggunakan pengawet/pewarna/kemasan  yang  tidak  diizinkan,  melindungi produk  jualannya  dari kotoran/debu/binatang, dan sebagainya.  Peran  pemerintah daerah  dalam pengembang- an aspek sanitasi lingkungan secara singkat  dapat dilakukan dengan merencanakan tata ruang  kota/daerah, menyediakan  fasilitas  pendukung  sanitasi  lingkungan,  serta bekerjasama  dengan  pihak  yang  berkompeten  untuk  memberikan  pembinaan  dan pelatihan  pentingnya  sanitasi  lingkungan.  Sedangkan  Koperasi  PKL  Kuliner  dapat memainkan  peran  mengelola  pemanfaatan  sarana  dan  sarana  sanitasi  lingkungan, menjadikan media pembimbingan dan pembinaan sanitasi lingkungan.
Aspek sanitasi lingkungan  tidak  lepas  dari  isu keamanan pangan.  Dalam  hal  ini sebaiknya para pihak  yang terlibat saling bahu  membahu dalam mewujudkan mutu dan keamanan  pangan  yang  baik.  PKL kuliner  diwajibkan  menjual  produk  pangan  yang layak  dikonsumsi.  Terkait  dengan  isu  keamanan  pangan,  pemerintah  pusat  dapat
menyusun  legislasi  dan  peraturan  hukum  di  bidang  pangan, menyediakan sarana dan prasarana  pelayanan  yang  terkait  bidang  kesehatan  dan  melakukan  investasi  dalam ketersediaan infrastruktur dan bahan baku bagi PKL kuliner.

## 4.2.5. Pemasaran
Berdasarkan  hasil  diskusi  (FGD)  pemasaran  PKL  kuliner  di  kota  Singkawang aspek  pemasaran  sebaiknya  dilakukan  secara  kolektif  dalam  rangka    meningkatkan dampak dan  menekan biaya  pemasaran. Pemasaran misalnya dapat dilakukan melalui media  masa  dengan  difasilitasi  oleh  pihak  pemda  dan  koperasi/paguyuban.  Kegiatan penataan dan pembinaan sebagai prasyarat promosi akan sangat sulit dilaksanakan tanpa peran aktif koperasi/paguyuban.
Peran  dari  setiap stakeholder dalam  pengembangan  aspek  pemasaran sebagai berikut. Pemda  sangat  berkepentingan  untuk  memasarkan  pengelolaan  dan  penataan PKL-kuliner  yang  telah  mereka  lakukan.  Lokasi  penataan  PKL kuliner  dapat dipromosikan  sebagai  daerah  wisata  kuliner  khas  dari  masing-masing  daerah.  Sukses program  pemasaran  akan  berdampak  kepada  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  kas daerah, ketertiban, keindahan, dan mendorong PKL kuliner lain agar lebih mudah dibina. Karena itu, dalam pengembangan bidang pemasaran pemda dapat memberikan dukungan penyediaan  sarana  pemasaran  yang  meliputi  penyelenggaran  uji  coba  pasar,  lembaga pemasaran,  penyediaan  rumah  dagang  dan  promosi  usaha  PKL  kuliner.  Selain  itu  juga, menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
Kegiatan promosi yang dilakukan oleh koperasi dan pemda dapat  berjalan  baik dengan    didukung    oleh    faktor-faktor    yang  berpengaruh    pada    kinerja    PKL  kuliner, yaitu  kondisi  lokasi  usaha, keterjangkauan lokasi usaha dan prospek konsumen. Hasil survei  lapang  menunjukkan  sebagian  besar  PKL  kuliner  memiliki  kondisi  lokasi  usaha yang strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan umum, dan memiliki prospek konsumen yang  ramai.  Faktor-faktor  tersebut  diharapkan  dapat  memudahkan  koperasi  dan  pemda untuk mempromosikan lokasi PKL kuliner.

## 4.3. Model Pengembangan PKL Kuliner Di Kota Singkawang
Penanganan  dan pengembangan PKL khususnya yang bergerak di bidang pangan dapat dilihat dalam perspektif ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan mencakup 4 aspek atau pilar utama yaitu aspek ketersediaan, aspek keterandalan persediaan, aspek asksesibilitas dan aspek konsumsi (Hariyadi, 2007). Tingginya jumlah masyarakat  yang mengkonsumsi  pangan  baik  dalam  bentuk  makanan  camilan,  makanan  utama,  maupun minuman  yang  disediakan  oleh  PKLKuliner  menyebabkan  penanganan  PKL  Kuliner harus dilakukan secara benar dan menyeluruh.
Model  yang  dikembangkan  dalam  kajian  ini  difokuskan  untuk  pengembangan dan pembinaan PKL yang bergerak di bidang pangan. Karena itu, beberapa aspek sangat
spesifik  dan  hanya  cocok  untuk  PKL  kuliner.  Aktor  utama  yang  berperan dalam    pem- binaan dan pengembangan PKL kuliner adalah pemerintah daerah (pemda kabupaten dan kota).  Hal  ini  karena  banyak  aspek  penataan  dan  pengembangan  PKL kuliner  yang berada di bawah kewenangan pemda kota seperti misalnya terkait registrasi, penyediaan fasilitas bersama, dan tata ruang. Selain itu, karena masih perlunya penjabaran UU No. 20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro.  Dalam  hal  ini,  pemda  (kabupaten/kota)  harus mampu menjadi fasilitator dalam mendorong PKL menjadi sektor usaha formal sehingga PKL  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dan  tidak  lagi  menimbulkan  masalah  sosial. Keterlibatan institusi atau pihak lain misalnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah sebagai aktor pendukung.
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan dengan  dan  hasil  pembahasan  FGD menjadi masukan dalam mendesain model umum penataan PKL.   Model  umum   yang dikem-bangkan    dalam  penelitian  ini  yaitu  model    terkonsentrasi  (concentrated)  dan model tersebar (dispersed). Dalam model terkonsentrasi, pihak pemda kota Singkawang merencanakan tata ruang kota/daerah dan mendorong PKL agar dapat berkelompok pada suatu daerah tertentu yang menjadi lokasi usaha bersama. Pengembangan  PKL  dengan model    terkonsentrasi    memiliki  keuntungan  yaitu  dapat  memudahkan  dalam  penataan kelembagaan  PKL.  PKL  yang  telah  berkelompok  akan  mudah  dalam  membentuk paguyuban  dan  akhirnya  menjadi  koperasi.  Koperasi  PKL  yang  telah  terbentuk    dapat berperan    sebagai    mediator/fasilitator    untuk  memenuhi  kebutuhan  PKL  dan  mening- katkan  kinerjanya  antara  lain  dalam  hal  penyediaan  sarana  dan  prasarana  usaha, pembiayaan, sanitasi lingkungan dan pemasaran produk.
Dengan  model  terkonsentrasi  akan  memudahkan  dalam  penyaluran  fasilitas bersama antara  lain  air  bersih,  listrik,  sanitasi,  tempat  pembuangan  sampah,  dan  akses jalan  yang dapat menunjang kinerja PKL, dan selain itu juga dapat memudahkan aspek pemasaran  untuk  dipromosikan  sebagai  daerah  wisata  kuliner  khas  dari  masing-masing daerah  melalui  media  masa  dengan  difasilitasi  oleh  pihak pemda  dan  koperasi/ paguyuban.  Di samping  memeliki  beberapa  keunggulan  diatas  model  PKL  yang terkonsentrasi  ini  memiliki  juga  beberapa  kelemahan  yaitu harus  ada  daerah  yang dijadikan sebagai tata ruang untuk lokasi usaha bersama PKL, kemudian kelemahan lain dari  model  ini  adalah  pemerintah  daerah  dapat  mengalami  kesulitan  untuk  menggiring PKL  ke  lokasi  usaha  yang  baru  karena  PKL  khawatir  akan  kehilangan  konsumen  yang dikhawatirkan  akan  berdampak  terhadap  penurunan  pendapatan  PKL  kuliner,  dan pindahnya  PKL  ke  tempat  usaha  yang  baru  seringkali  rawan  dengan  terjadinya manipulasi dalam proses relokasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lain.
Dalam  kenyataannya  di lapangan, PKL  kuliner  biasanya  memenuhi  sudut-sudut kota,  memenuhi  terminal,  rumah  sakit,  pusat-pusat  pendidikan  dan  sebagainya. Pengembangan  PKL  kuliner    dengan  model  tersebar  ini menuntut pemerintah  daerah untuk aktif berperan dalam mendata/meregistrasi, mengatur lokasi usaha PKL yang telah ada,  dan  mengatur  waktu  kegiatan  usaha  PKL  kuliner  sehingga  dapat  meminimalkan
dampak  negatif  keberadaan  PKL kuliner.  Pengembangan  PKL  kuliner  dengan  model tersebar memiliki keuntungan  yaitu Pemerintah daerah tidak perlu menyediakan tempat baru  untuk  relokasi  PKL kuliner. Sehingga  dalam  hal  ini  akan  menguntungkan  pemda karena  tidak  diperlukan  investasi    dan  biaya  yang  banyak  untuk  penataan  PKL  kuliner tidak terlalu besar.
Dalam  model  tersebar,  partisipasi  PKL  kuliner  dalam  proses  penataan  dan pembinaan  akan  lebih tinggi  karena  PKL  merasa  berada  dalam  habitatnya  dan  tidak khawatir  kehilangan  konsumen.  Kementerian  Negara  Koperasi  dan  UKM  berperan sebagai  fasilitator  PKL  kuliner  terhadap  akses  pembiayaan  melalui  Koperasi  Simpan Pinjam dan mendukung pembinaan PKL kuliner dengan program inkubator melalui BDS (Bussiness  Development  Service),  sehingga  PKL  kuliner  tersebut  dapat  menjadi wirausaha  binaan.  Namun model  ini  masih  memiliki  kelemahan seperti PKL  kuliner akan  relatif  sulit  untuk  membentuk  kelompok  dan  koperasi,  lokasi  PKL  kuliner  yang relatif tersebar dan menyebabkan pengadaan fasilitas bersama untuk menunjang kinerja PKL    kuliner  menjadi  sulit,  dan  lokasi  usaha  PKL  kuliner  yang  tidak  sesuai/tidak mengikuti  tata  ruang  dapat  menimbulkan  masalah  sosial  antara  lain  mengganggu ketertiban dan kenyamanan.  Untuk mengatasi kelemahan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah  daerah  dan  institusi  lain  yang  terkait  dalam  melakukan  pembinaan  dan pengembangan  PKL  kuliner.  Lebih  lanjut  pemerintah  daerah  tingkat  II  juga  berperan dalam pengaturan lokasi usaha, registrasi, pengaturan waktu, dan perkuatan modal PKL kuliner.
Berdasarkan  kedua  model  tersebut  (terkonsentrasi  dan  tersebar)  akan  dilakukan pengkajian  lebih  lanjut  ke  dalam  lima  aspek  yaitu  aspek  kelembagaan,  aspek pembiayaan,  aspek  sarana  dan  prasarana  usaha,  aspek  sanitasi  lingkungan  dan  aspek pemasaran. Penentuan model pengembangan PKL kuliner yang paling tepat untuk setiap daerah  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  lokal  spesifik  yang  ada  dengan  tetap memperhatikan kelima aspek tersebut secara komprehensif.

## 5. KESIMPULAN
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  sebagai  salah  satu  komponen sektor informal berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memperluas lapangan pekerjaan. Melalui Usaha Mikro dan Kecil, PKL terbukti menyerap  tenagakerja  yang  tidak  dapat  dipekerjakan  pada  sektor  formal  seperti  di industri. Namun keberadaan PKL juga sering dianggap menimbulkan masalah di perihal ketertiban  dan  kenyamanan  dalam  pemukiman.  Sebagian  besar PKL  tersebut ternyata tinggal dan berusaha di pemukiman padat pada wilayah perkotaan.
Dukungan pemda    terhadap    penyediaan    fasilitas    dalam pengembangan  PKL kuliner berperan  untuk  menumbuhkan  dan  meningkatkan kemampuan  daya saing  PKL
kuliner. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada umumnya PKL menyatakan belum ada  pembinaan  yang  efektif  terhadap kegiatan  usaha  kaki  lima  dari  pemda.  Mereka memandang  perlunya pembinaan  dari  pemerintah  daerah  agar  kinerja  PKL kuliner menjadi  lebih  baik melalui  interaksi  antara  PKL  dengan  pemerintah.  PKL  memerlukan akses permodalan  dan  kredit  tanpa  agunan,  kepastian  dan  penataan  lokasi usaha, pengembangan  koperasi  PKL,  pelatihan  teknis,  serta registrasi/pencatatan data PKL.
Model pengembangan PKL kuliner di Kota Singkawang untuk pilihan kebijakan yang dirumuskan melalui studi kasus mempunyai dua model yaitu model  terkonsentrasi (concentrated) dan model tersebar (dispersed). Pengembangan  PKL  dengan  model  ter- konsentrasi    memiliki  keuntungan  yaitu  dapat  memudahkan  dalam  penataan  kelemba- gaan PKL kuliner. PKL kuliner yang telah berkelompok akan mudah dalam membentuk paguyuban  dan  akhirnya  menjadi  koperasi.  Koperasi  PKL  kuliner  yang  telah  terbentuk dapat  berperan  sebagai  mediator/fasilitator  untuk memenuhi kebutuhan PKL kuliner dan  meningkatkan  kinerjanya. Sehingga  pengembangan  PKL  kuliner    dengan  model tersebar  ini  maka  pemerintah daerah  berperan  dalam  mendata/meregistrasi,  mengatur lokasi  usaha  PKL  kuliner  yang  telah  ada,  dan  mengatur  waktu  kegiatan  usaha  PKL kuliner  sehingga  dapat  meminimalkan  dampak  negatif  keberadaan  PKL  kuliner. Pengembangan  PKL  kuliner  dengan  model  tersebar  memiliki  keuntungan  yaitu peme- rintah daerah tidak perlu menyediakan tempat baru untuk relokasi PKL kuliner.
Kementerian  Negara  Koperasi  dan  UKM  dapat  memprakarsai  lokakarya penjabaran  UU  No.  20/2008  tentang  UMKM  melalui  peraturan  pemerintah  dan Peraturan/Keputusan  Menteri  Negara  KUKM,  khususnya  yang  terkait  dengan  PKL. Pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  menerbitkan  peraturan tentang  pembinaan,  penataan  dan  pengendalian  PKL,  termasuk  PKL  kuliner,  dengan menyelaraskannya  dengan  UU  Otonomi    Daerah    serta    kegiatan    perluasan    lapangan kerja dari Depnakertrans. Lokakarya ini diharapkan menghasilkan kebijakan publik yang terpadu  dalam  persoalan  penyediaan  pangan  sehat  bagi  masyarakat  berpendapatan rendah.
Dalam  upaya  menajamkan  pembinaan  PKL  kuliner  daerah,  diperlukan  upaya pendataan bagi PKL khususnya PKL kuliner terutama di wilayah perkotaan. Data dasar tersebut kemudian dapat dijadikan rujukan teknis guna penyusunan  program  perkuatan permodalan,  perbaikan  kesehatan lingkungan serta penerapan teknologi tepat guna.
Untuk pemerintah kabupaten/kota  yang memiliki potensi eksistensi PKL kuliner untuk implementasi model pengembangan PKL berbasis potensi lokal, disarankan untuk melaksanakan  diskusi  implementasi  kebijakan  yang  melibatkan  Kementerian  Negara KUKM, perguruan tinggi, Depdagri dan pemerintah daerah, serta LSM setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bromley,  R.  (1979). IntroductionThe  Urban  Informal  Sektor:  Why  Is  It  Worth Discussing?  The  Urban  Informal  Sektor:  Critical  Perspectives  on  Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford: Pergamon Press, 1031-1032.
Bromley, R. (1979). Organization, Regulation and Exploitation in the SoCalled 'Urban Informal  Sektor':  The  Street  Traders  of  Cali,  Colombia.  The  Urban  Informal Sektor: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford: Pergamon Press, 1161-1172.
Firdausy, C. M. (1995). Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki  Lima.  Pengembangan  Sektor  Informal  Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkotaan. C.  M.  Firdausy.  Jakarta: Dewan  Riset  Nasional  dan  Bappenas  Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 139156.

## Handayani,  S.  (2006). Pelibatan  Masyarakat  Marginal dalam  Perencanaan  dan
Penganggaran  Partisipatif:  Sebuah  Pengalaman  di  Kota  Solo.  Solo,  KOMPIP dan The Ford Foundation.
Haryono,  T. (1989).Faktor-faktor  Yng  Mempengaruhi  Keberhasilan  Usaha  Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus di Kodya Surakarta. Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogjakarta.
Hariyadi,  P.,  Sukarno,  Purnomo,  E. H.,  Sumarto,  &  Putri,  V.B.  (2009). Ketahanan
Pangan Sebagai Fondasi Ketahanan Nasional. SEAFAST Center IPB.
Hart,  K.  (1991).  Sektor  Informal.  Urbanisasi,  Pengangguran,  dan  Sektor  Informal  di Kota. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 78-89.

## Hidayat. (1978). Peranan  Sektor  Informal  Dalam  Perekonomian  Indonesia  dalam
Ekonomi Keuangan Indonesia, 26(4).
Sektor  Informal:  Punya  Makna  Strategis  di  Bidang  Sosial  Ekonomi  di  Masa  Depan, makalah  disampaikan  dalam  "Seminar  Nasional  tentang  Sektor  Informal  dalam PJP  Tahap  Kedua".  (1993,  December  15) diselenggarakan  oleh  DPP  Pemuda Pancasila, bertempat di Gedung Bentara Budaya (Kompas). Jakarta.
Kompip  Solo & Lab.  UCYD.  FISIP  UNS  Solo.  (2004). Kajian  Implikasi  Otonomi Daerah  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Marjinal  di  Kota  Surakarta.  Solo,
Kompip Solo dan the Ford Foundation.
Mazumdar,  D.  (1991). Sektor  Informal  di  Kota:  Analisis  Empiris  Terhadap  Data  dari Berbagai  Negara  di  Dunia  Ketiga.  Urbanisasi,  Pengangguran,  dan  Sektor Informal  di  Kota.  C.  Manning  and  T.  N.  Effendi.  Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia, 109-137.
Moser,  C.  N.  (1979).  Informal  Sektor  or  Petty  Commodity  Production:  Dualism  or Dependence  in  Urban  Development?  The  Urban  Informal  Sektor:  Critical Perspectives  on  Employment  and  Housing  Policies.  R.  Bromley.  Oxford: Pergamon Press, 1041-1064.
Moir, Hazel (1978). Jakarta Informal Sektor. LEKNAS-LIPI, Jakarta.
Pena,  S.  (1999).  Informal  Markets:  Street  Vendors  in  Mexico  City. Habitat International, 23 (3), 363-372.
Rachbini,  D.  J. &A.  Hamid  (1994). Ekonomi  Informal  Perkotaan:  Gejala  Involusi Gelombang Kedua. Jakarta: LP3ES.
Sethuraman, S. V. (1991). Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang. Urbanisasi, Pengangguran,  dan  Sektor  Informal  di  Kota.  C.  Manning  and  T.  N.  Effendi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 90-108.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  (1978). Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  5  Tahun  1978  tentang  Pola  Pembinaan  dan  Penataan  Pedagang  Kaki Lima di  Wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta. Jakarta  : Biro  Pengembangan  Produksi Daerah DKI Jakarta.
Purwanugraha,  H.  A& T.A.H.  Agung  M.  H.  (2002).Dampak  Krisis  Ekonomi  Terhadap Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kawasan  Malioboro:  Studi  Pada  Aspek Manajemen  dan  Pengelolaan  Modal. Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Atmajaya, Yogyakarta.
Widjajanti, R. (2000). Penataan Fisik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat  Kota.  Studi  Kasus  :  Simpang  Lima  Semarang,  Tesis  40  tidak  diterbitkan, Magister Teknik Pembangunan Kota Institut Teknologi Bandung.