Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi atas Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance
(Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021)
Ni Kadek Budastri Sapta Reni 1 , I Nyoman Putra Yasa 2.
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
1 | budastri@Undiksha.ac.id, 2 | putrayasainym@undiksha.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menguji  pengaruh  Profitabilitas,  kebijakan  hutang  dan preferensi  risiko  eksekutif  pada  penghindaran  pajak,  serta  untuk  menguji  pengaruh  transaksi  pihak berelasi  dalam  memoderasi  pengaruh  antara  profitabilitas,  kebijakan  hutang  dan  preferensi  risiko eksekutif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia padaperiode tahun 2019- 2021  yaitu  sebanyak  81  persahaan.  Metode  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  purposive sampling diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, uji regresi, uji koefisien determinasi dan uji regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa  Profitabilitas  berpengaruh  negative  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak,  dan kebijakan hutang serta preferensi risiko eksekutif berpengaruh prositif signifikan terhadap penghindaran pajak, transaksi  pihak  berelasi mampu memperkuat  hubungan  antara  profitabilitas,  kebijakan  hutang dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.
Kata  kunci: Profitabilitas, Kebijakan  Hutang , Preferensi  Risiko  Eksekutif , Transaksi  Pihak  Berelasi, Penghindaran Pajak.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  influence  of  profitability,  debt  policy  and executive risk preferences on tax avoidance, and to examine the effect of related-party transactions in moderating the effect between profitability, debt policy and executive risk preferences. This research is  a  quantitative  study  using  secondary  data  obtained  from  financial  reports  of  companies  listed Indonesia Stock Exchange. The population energy sector companies listed Indonesia Stock Exchange in the 2019-2021 period, namely 81 companies. The method used was purposive sampling obtained by 22 companies sample. Data analysis technique is descriptive analysis technique, regression test, test  the  coefficient  of  determination  and  moderation  regression  test.  The  results  indicate  that Profitability  has  a  significant  negative  effect  on  tax  avoidance,  and  debt  policy  and  executive  risk preferences have a significant positive effect tax avoidance, Related Party Transactions are able to strengthen relationship between profitability, debt policy, executive risk preferences on tax avoidance.
Keywords :  Profitability,  Debt  Policy,  Executive  Risk  Preference,  Related  Party  Transactions,  Tax Avoidance.

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyatnya  terus melaksanakan  pembagunan  nasional  secara  berkesinambungan  dan  berkelanjutan.  Tentu
saja pembangunan nasional tidak akan lepas dari masalah pembiayaan dan anggaran yang perlu  diperatikan.  (Meita  Djohan  Oe,  2010)  menyatakan  pemerintah  dalam  mewujudkan kemandirian  untuk pembiayaan pembangunan  yang  bermanfaat bagi  kepentingan  bersama perlu  untuk  menggali  potensi  dalam  negeri  yang  dimilikinya  salah  satunya  adalah  melalui perpajakan. (Prayogi et al., 2021) menyebutkan pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian Indonesia. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk  mendapatkan  penerimaan,  guna  membiayai  pengeluaran  rutin  serta  pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Yasa & Prayudi, 2017)
Sistem  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  Self  Assessment  System. Penerapan  sistem  ini  memerlukan  kesadaran  dari  para  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya. Kendala yang dihadapi untuk mengumpulkan pajak masyarakat salah satunya adalah disebabkan oleh kesadaran para wajib pajak yang masih rendah  (Yasa et al., 2020). Sejak  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020  penerimaan  negara  dari  perpajakan  belum memenuhi  target atau belum terealisasi 100%.  Penerapan sistem perpajakan  ini  membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan  upaya  menekan  biaya  perusahaan,  termasuk  beban  pajaknya  (Stawati,  2020). Kendala lain dari sistem perpajakan di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan penerapannya yang masih belum maksimal; banyaknya pungutan resmi dan  tidak  resmi  baik  dipusat  maupun  di  daerah;  lemahnya  penegakan  hukum  (law enforcement); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang dapat mempersulit para wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  (Dan,  2014).  Kelemahan  peraturan  perpajakan dimanfaatkan  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak.  Penghindaran pajak merupakan salah saru bentuk perlawanan aktif para wajib pajak yang dilakukan untuk mengurangi  beban  pajak  yang  harus  dibayarkan  dengan  memanfaatkan  celah  peraturan perpajakan seperti hal-hal yang belum diatur atau sering disebut dengan gray area peraturan perpajakan  dengan  maksimal,  seperti  misalnya  pemotongan  yang  diperkenankan  serta pengecualian beban pajak maupun memanfaatkan hal lain yang belum diatur dalam peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Perusahaan  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  ini dikarenakan tindakan ini tidak melanggar hukum atau bersifat legal namun tindakan ini tidak dianjurkan  karena  mengurangi  penerimaan  negara.  Dikutip  dari  Katadata.co.id,  Menteri keuangan Sri Mulyani (2020) menyatakan bahwa bentuk perlawanan wajib pajak berupa tax avoidance dan tax Evasion merupakan penyebab terjadinya tax gap atau kesenjangan pajak yang  menyebabkan  penerimaan  negara  berkurang  sehingga  target  pajak  tidak  dapat direalisasikan.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  tindakan  penghindaran  pajak merupakan  tindakan  yang  memanfaatkan  gray  area  pada  peraturan  perpajakan,  meskipun secara hukum tindakan ini merupakan tindakan yang legal, namun secara moral tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan data dari kementrian kuangan tercatat banyak para wajib pajak yang telah memegang izin usaha pertambangan yang tidak melakukan pelaporan SPT tahunannya,  jumlah  iyang  tidak  melakukan  pelaporan  bahkan  lebih  banyak  dari  para  wajib pajak  yang  melakukan  pelaporan.  Dari  data  yang  diperoleh  penulis,  dari  8.003  wajib  pajak yang memiliki ijin usaha idunstri batu bara ada sekitar 4.532 wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT tahunan. Jumlah ini tentu saja masih belum termasuk pelau usaha batu bara berskala kecil yang tidak teregistrasi sebagai wajib pajak. Selain itu untuk wajib pajak yang sudah  melaporkan  SPT  nya  masih  ada  pula  potensi  melaporkan  SPT  tidak  sesuai  dengan fakta  lapangan.  Adapula  potensi  pelaku  industry  pertambangan  membuat  scenario penghematan  pajak  dan  penghindaran  pajak  seperti  aggressive  tax  planning,  corporate inversion, profit shifting dan transfer mispricing. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor energy utamanya sektor batu bara masih belum mencapai potensi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dari (Ningrum, Thaariq, & Kartika, 2019) ditafsirkan aliran keuangan gelap pada sektor batu bara banyak berasal dari aktivitas ekspor.
Pandemi Covid 19 memberikan pengaruh terhadap perekonomian bangsa juga terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia, salah satunya pada sektor energi. (Alivo Pradana et al., 2020)  menjelaskan  pada  triwulan  III  tahun  2020  penerimaan  pajak  dari  sektor  migas mengalami  penurunan  dan  hanya  mencapai  Rp26,2  Triliun,  dibandingkan  dengan  periode triwulan  ke  III  tahun  2029  nilai  ini  lebih  rendah  53%.Pemerintah  berusaha  memberikan
keringanan  pada  sektor  perpajakan  dengan  memberikan  insentif  pajak,  namun  Ihsan Priyawibawa (2020) menyatakan terdapat lima sektor yang paling banyak menerima insentif perpajakan  akibat  pandemic  Covid-19,  kelima  sektor  tersebut  meliputi sektor perdagangan, dan sektor insustri, sektor jasa perusahaan seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, teknik sipil, dan periklanan. Selanjutnya ada sektor jasa lain seperti persewaan, jasa agen perjalanan, jasa tenaga kerja, jasa keamanan, dan yang terakhir adalah terkait dengan sektor akomodasi, makanan dan minuman. Hal ini mengakibatkan sektor usaha lain yang tidak menerima insentif pajak akan berusaha untuk  mengurangi beban  pajak  yang  harus dibayarkannya  mengingat pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba, salah satunya adalah perusahaan sektor energy. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  alias SKK Migas memberikan Sembilan usulan yang bertujuan utnuk meringankan imbas pandemic Covid-19  pada  sektor  migas.  Kepala  SKK  Migas  Dwi  Soetjipto  ususlan  tersebut  disususn berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan pihak terkait. Namun dari kesembilan usulan insentif  yang  diberikan,  hanya  satu  poin  yang  dapat  disetujui  dan  direalisasikan  yaitu Penundaan  pencadangan  biaya  kegiatan  pasca  operasi  atau  Abandonment  and  Site Restoration  (ASR)  (Verda  Nano  Setiawan,  2020).  Bedasarkan  hal  tersebut  dapat  diketahui bahwa  sektor  energy  masih  belum  menikmati  insentif  perpajakan  yang  diberikan  secara maksimal jika dibandingkan dengan sektor lainnya.
Dalam  menjalankan  usahanya,  tentusaja  perusaaan  menggingankan  laba  setinggi- tingginya,  namun  bersamaan  dengan  itu  beban  perpajakannya  juga  akan  semakin  tinggi, perusahaan  akan  berusaha  untuk  meminimalkan  beban  pajaknya agar  laba  yang  diperoleh tetap tinggi salah satunya denganmelakukan tindakan tax avoidance . Laba yang tinggi akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya karena perusahaan tersebut dianggap berhasil  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  (Ardyansah,  2014).  Berdasarkan  theory planned  behavior  individu  melakukan  tindakan  yang  akan  menguntungkan  pihaknya,  maka dari  itu  perusahaan  akan  berusaha  mempertahankan  laba  yang  tinggni  namun  dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.
H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Leverage merupakan salah satu rasio yang menggambarkan utang untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Beban bunga yang harus dibayar perusahaan dipengaruhi oleh penambahan utang. Semakin tinggi beban bunga akan mengurangi beban pajak perusahaan (Darmawan  &  Hendy,  2014).  Utang  jangka  panjang  dapat  dimanfaatkan  perusahaan  untuk meminimalkan beban pajak, karena pendanaan dengan utang memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil jika dibandingkan pendanaan dengan ekuitas. Hal ini karena, biaya bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang pajak dalam penghasilan kena pajak  (Noviyani & Muid, 2019).  Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior menyatakan  salah  satu  factor  yang mempengaruhi niat adalah kontrol perilaku yang dirasakan (Mahyarni, 2013), control perilaku yang  dirasakan  merupakan  persepsi  seorang  individu  dalam  melakukan  sesuatu  terkait dengan  tingkat  kemudahan  dan  kepercayaan  dirinya  untuk  melakukan  tindakan  tersebut, persepsi ini akan membentuk niat individu untuk melakukan sesuatu dan niat tersebut akan diwujudkan  melalui  perilaku  nyatanya.  Jika  dikaitkan  dengan  tindakan  penghindaran  pajak, seorang  individu  akan  melakukan  tindakan  ini  jika  di  rasa  terdapat  kemudahan  seperti misalnya  adanya  celah  dalam  peraturan  untuk  melakukan  tindakan  tersebut.  Leverage digunakan  perusahaan  untuk  memperoleh  keuntungan  lebih  banyak  yang  berpengaruh  ke pemegang  saham.  Semakin  tinggi  tingkat  leverage  perusahaan,  maka  biaya  pajak  akan berkurang  (Warga  Dalam  &  Novriyanti,  2020),leverage  yang  tinggi  akan  mempengaruhi keinginan  perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  hal  tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Preferensi  risiko  eksekutif  berkaitan  dengan  keberanian  yang  dimiliki  oleh  individu sebagai  pimpinan  perusahaan  untuk  mengambil  risiko  dalam  setiap  keputusan  yang diambilnya.  Seorang  individu  yang  menduduki  jabatan  sebagai  eksekutif  perusahaan  tentu saja dalam bertindak akan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga dampak yang tidak diharapkan dari tindakan tersebut dapat diminimalisir (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014). Terdapat  dua  karakter  eksekutif,  ekekutif  yang  memiliki  karakter  risk  taker  biasannya  lebih
memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang memiliki risiko tinggi. Karaakter dari eksekutif  ini  akan  berpengaruh  pada  tanggungjawab  dan  kinerja  eksekutif.  Eksekutif  akan menganalisis  dampak  dari  setiap  keputusan  dan  kebijakan  yang  diambil,  termasuk  pada keputusan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  (Hanafi  &  Harto,  2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Muhtadin Amri, 2017) diperoleh hasil bahwa semakin tinggi  risiko  yang  diambil  dalam  sebuah  keputusan  maka  return  yang  dihasilkan  juga  akan semakin  tinggi.  Salah  satu  keputusan  berisiko  tinggi  yang  diambil  eksekutif  adalah  untuk melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  sehingga  beban  pajak  yang  dibayarkan  menjadi sedikit. bedasarkan theory planned behavior individu melakukan tindakan yang memberikan keuntungan  besar  kepada  nya  dengan  mempertimbangkan  risiko  dan  kemampuan  dalam melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:
H3: Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Related  Party  Transaction (RPT)  merupakan  transaksi  yang  dilakukan  perusahaan dengan  pihak  lain  yang  memiliki  hubungan  istimewa,  seperti  transaksi  yang  terjadi  antar perusahaan  afiliasi,  perusahaan  keluarga,  perusahaan  dengan  satu  manajemen  dan perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik hubungan istimewa (Nindita & N, 2021). Transaksi ini  terdapat  banyak  jenisnya  yaitu  penjualan,  pembelian,  penyewaaan  ataupun  pemberian pinjaman  terhadap  perusahaan  yang  saling  berelasi  atau  memiliki  hubungan.  Perusahaan memanfaatkan  Transaksi  pihak  berelasi  dengan  efficient  dan  bersifat  abusive.  Dengan transaksi  pihak  berelasi,  perusahaan  akan  menyesuaikan  aturan  dan  jummlah  trandaksi dengan tariff tertentu sehingga dapat diakui sebagai beban pajak dan mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan (Park, 2018). Transaksi pihak istimewa ini akan memberikan dampak pada  penerimaan  dari  perusahaan  dengan  adanya  penjualan  yang  tidak  wajar,  penukaran barang dengan kualitas yang berbeda, dan pengakuan biaya yang tidak semestinya  (Nindita & N, 2021).
Transaksi  pihak  berelasi  dapat  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  untuk  mengurangi penghasilan  kena  pajaknya  dengan  cara  melakukan  transaksi  dengan  pihak  yang  memiliki tariff pajak lebih rendah, mengakui beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan lainnnya sehingga akan berpengaru pada profit perusahaan. Selain itu transaksi pihak berelasi juga dapat melalui transaksi utang piutang melalui pendanaan dari perusahaan dengan tariff pajak tinggi sehingga terdapat beban bunga yang dapat dilaporkan untuk meminimalisis beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Mahardini et al., 2022). Berdasarkan Theory of  Planned  Behavior salah  faktor  yang  memberikan  dorongan  seorang  individu  dalam melakukan sebuah tindakan adalah adanya control belief, yang mana individu meyakini bahwa mereka memiliki control penuh pada tindakan yang mereka ambil. Related Party Transaction adalah transaksi yang sudah diatur sedemikian rupa oleh dua pihak dimana memiliki hubungan khusus.  Hubungan  ini  contohnya  seperti  direktur,  manajer,  anak  perusahaan  dan  lainnya (Mahtani, 2019). Adanya transaksi ini banyak disalahgunakan untuk memperkecil laba yang akhirnya akan  membuat  pajak terutang  turun.  Berdasarkan  hal  tersebut, peneliti  menyusun hipotesisi sebagai berikut:
H4:  Transaksi  Pihak  Berelasi  memoderasi  pengaruh  hubungan  profitabilitas  terhadap penghindaran pajak
H5:  Transaksi Pihak  Berelasi  memoderasi  pengaruh  hubungan Kebijakan  Hutang terhadap penghindaran pajak
H6: Transaksi Pihak Berelasi memoderasi pengaruh hubungan Risiko Perusahaan terhadap penghindaran pajak

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif  dengan  data  yang digunakan adalah data  kuantitatif  yaitu data yang berbentung  angka  dan  dinyatakan  dalam satuan hitung. Data untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor energy tanf terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2021. Metode penentuan sampel  menggunakan  kreteria  non-probability  sampling  dengan  teknik  purposive  sampling.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari  sumber  tidak  langsung  atau  biasanya  diperoleh  melalui  perantara  atau  diperoleh  dan dihatat  oleh  pihak  lain.  Adapun  metode  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah dengan metode  kepustakaan dan  jyga  metode dokumentasi  melalui  laporan  keuangan  perusahaan sesuai dengan periode penelitian yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian iniadalah dengan metode regresi dengan bantuan aplikasi SPSS. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat: penghindaran pajak; Veriabel bebas: Profitabilitas, kebijakan hutang, dan Preferensi risiko eksekutif; dan variabel moderasi: transaksi  pihak  berelasi.  Adapun  beberapa  penghujian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasikdan uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji parsial, uji koefisien determinasi dan uji regsesi moderasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Uji Statistik Deskriptif Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum  Mean Std. Deviation Profitabilitas 61 -,85 2,07 1,1148 ,45520 Kebijakan Hutang 61 ,98 2,90 1,8991 ,36909 Preferensi Risiko 61 -1,30 1,83 ,9364 ,50511 Transaksi Pihak Berelasi  61 -1,52 1,98 ,9534 ,82514 Penghindaran Pajak 61 -,54 3,33 1,2804 ,59766 Valid N (listwise) 61
Penghindaran  pajak  yang  diukur  mengunakan  Cash  Effective  Tax  Ratio  merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. CETR dihitung dengan membagi pembayaran pajak dengan penerimaan sebelum pajak. nilai minimum dari CETR adalah -0,54 sedangkan untuk nilai maksimum dari CETR adalah 3,33. Variabel CETR memiliki nilai rata-rata 1,2804 dengan standar deviasi adalah 0,59766.
Profitabilitas  dalam  penelitian  ini diukur dengan Return  On Sales  yaitu  membagi  laba sebelum pajak dengan penjualan. nilai minimum sebesar  -0,85 dan nilai maksimum sebesar 2,07. Nilai rata-rata profitabilitas adalah 1,1148 dengan standar deviasi sebesar 0,45520.
Kebijakan hutang diukur dengan DER atau Debt to Equity Ratio yaitu dengan membagi total utang dengan modal yang dimiliki. nilai minimum adalah 0,98 dan nilai maksimum adalah 2,90. Nilai Rata Rata kebijakan hutang adalah 1,8991 dengan standar deviasi adalah sebesar 0,45520.
Preferensi  Risiko  Eksekutif  diukur  dengan  Risk  yaitu  dengan  membagi  Penerimaan sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi dengan total aset. nilai minimum adalah - 1,30 dan nilai maksimum adalah 1,83. Nilai Rata Rata preferensi risiko eksekutif adalah 0,9364 dengan standar deviasi adalah sebesar 0,50511.
Transaksi  Pihak  Berelasi  diukur  dengan  RPT  aset  atau Related  Party  Transaction dengan membagi jumlah piutang pihak berelasi dengan total aset yang dimiliki nilai minimum adalah -1,52 dan nilai maksimum adalah 1,98. Nilai Rata Rata Transaksi pihak berelasi adalah 0,9534 dengan standar deviasi adalah sebesar 0,82514.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Tabel di bawah menunjukan hasil uji normalitas yang dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai KolmogorovSmirnov sebesar 0,106. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0,088 dimana lebih besar dari 0,05 yang berarti data sudah berdistribusi dengan normal.
Tabel 3. Uji Normaslitas

## Uji Multikolonieritas
Tabel 3. Uji Multikolonieritas
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Profitabilitas ,324 3,083 Kebijakan Hutang ,875 1,143 Preferensi Risiko ,306 3,266 Transaksi Pihak Berelasi ,956 1,046
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Semua angka VIF yang dihasilkan berada dibawah 10 dan nilai tolerance value diatas 10% atau 0,10. Berdasarkan angka yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas sehingga layak untuk digunakan.

## Uji Heteroskedisitas
Tabel 4. Uji Heteroskedisitas
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13,085 9,835 1,330 ,189 Profitabilitas -2,298 6,202 -,081 -,371 ,712 Kebijakan Hutang 4,628 4,336 ,142 1,068 ,290 Preferensi Risiko -5,290 5,656 -,211 -,935 ,354 Transaksi Pihak Berelasi  ,141 ,250 ,072 ,564 ,575
a. Dependent Variable: Abs_Res
Hasil signifikansi (sig) tidak ada yang lebih kecil dari 0,05 (<0,05) yang berarti tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga layak untuk digunakan.

## Uji Autokorelasi
Tabel  di  bawah  menunjukan  hasil  uji  autokorelasi,  uji  autokorelasi  bertujuan  untuk menunjukkan  korelasi  anggota  observasi  yang  diurutkan  berdasarkan  waktu  atau  ruang, dalam penelitian ini menggunakan uji Run Test. Uji Runs Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  sebesar  0,896  dimana  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  probabilitas  0,05  yang berarti model regresi ini terbebas dari masalah autokorelasi.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 61 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation  ,40599557 Most Extreme Differences  Absolute ,106 Positive ,047 Negative -,106 Test Statistic ,106 Asymp. Sig. (2-tailed) ,088 c
Tabel 5. Uji Autokorelasi
Uji Hipotesis

## Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,305 ,358 3,643 ,001 Profitabilitas -1,036 ,223 -,825 -4,650 ,000 Kebijakan Hutang  ,372 ,156 ,258 2,381 ,021 Preferensi Risiko ,427 ,203 ,384 2,102 ,040
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 5, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
Y = 1,305 -1,036X1 +0,372X2 +0,427X3+e
Konstanta pada table yaitu sebesar (α) = 1,305 dapat diartikan bila variabel independen dalam  penelitian  ini  yaitu  profitabilitas  (X1),  Kebijakan  Hutang  (X2),  dan  Preferensi  Risiko Eksekutif (X3) Memilili nilai nol, maka penghindaran pajak senilai 1,305, nilai ini desebabkan karena penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Koefisien  regresi  profitabilitas  (X1)  sebesar  -1,036  menunjukan  bahwa  apabila profitabilitas  dalam  penelitian  ini  mengalami  kenaikan  sebesar  satu  kali,  maka  nilai penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 1,036 kali dengan asumsi bahwa variabel lainnya bersifat konstan atau nilainya tidak berubah.
Koefisien  regresi  kebijakan  hutang  (X2)  memiliki  nilai  sebesar  0,372.  Hal  ini  berarti apabila  variabel  kebijakan  hutang  mengalami  peningkatan  sebesar  satu  kali  maka penghindaran pajak mengalami peningkatan 0,372 kali dengan asumsi bahwa variabel control lainnya dianggap bernilai konstan atau tidak berubah.
Koefisien preferensi risiko eksekutif (X3) memiliki nilai sebesar 0,427. Hal ini menunjukan apabila variabel preferensi risiko eksekutif mengalami kenaikan satu kali, maka penghindaran pajak akan  mengalami  kenaikan  sebesar 0,427 kali  dengan asumsi  variabel  konrol  lainnya dianggap bernilai konstan atau tidak berubah.

## Uji Koefisien Determinasi
Nilai Adjusted R Square sebesar 0, 370 atau sama dengan 37,0% maka dapat diketahui bahwa variabel Profitabilitas (X1), Preferensi Risiko (X2), dan Kebijakan Hutang (X3) mampu
Runs Test
Unstandardized Residual Test Value a -3,79165 Cases < Test Value 30 Cases >= Test Value  31 Total Cases 61 Number of Runs 32 Z ,131 Asymp. Sig. (2-tailed)  ,896 a. Median
mempengaruhi  penghindaran  pajak  sebesar  40,2%  sedangkan  sisanya  sebesar  63,0% dipengarui oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
Tabel 6. Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 ,634 a ,402 ,370 ,42266
a.  Predictors:  (Constant),  Preferensi  Risiko,  Kebijakan  Hutang, Profitabilitas
Penelitian  ini  juga  menggunakan  variabel  moderasi  yaitu  transaksi  pihak  berelasi, sehingga peneliti memasukan variabel moderasi dalam uji koefisien determinasi. Adapun hasil dari uji Koefisien Determinasi setelah ditambah variabel moderasi adalah sebgai berikut:
Tabel 7. Koefisien Determinasi Dengan Variabel Moderasi Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,701 a ,491 ,424 18,60095 a. Predictors: (Constant), X3*Z, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Transaksi Pihak Berelasi, Preferensi Risiko, X2*Z, X1*Z
R 2 ( Adjusted  R  Square )  sebesar  0,424.  Hal  ini  berarti  bahwa  42,4%  variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, kebijkan hutang, preferensi risiko  eksekutif  dan  dimoderasi  dengan  transaksi  pihak  berelasi.  Sedangkan  sisanya  yaitu sebesar 57,6% dibepangaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Parsial
Tabel 8. Hasil Uji Parsial
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,305 ,358 3,643 ,001 Profitabilitas -1,036 ,223 -,825 -4,650 ,000 Kebijakan Hutang ,372 ,156 ,258 2,381 ,021 Preferensi Risiko ,427 ,203 ,384 2,102 ,040
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

## Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa hasil uji t variabel profitabilitas diperoleh nilai t hitung sebesar  -4,650 dengan nilai signifikansi profitabilitas adalah 0,000<0,05, maka dapat  disimpulkan  bahwa  H1  Diterima.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  t  yang  disajikan  dalam  tabel  4.13  dapat  diketahui  bahwa  nilai  t hitung  variabel  kebijakan  hutang  adalah  2,381  dengan  nilai  signifikansi  kebijakan  hutang
sebesar 0,21<0,05,  yang  berarti  H2  diterima.  Maka  berdasarkan penjelasan  tersebut  dapat diketahui bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel kebijakan hutang adalah 2,102 dengan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,40<0,05, hal tersebut berarti H3 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Uji Interaksi Variabel Moderasi
Tabel 9. Hasil Uji Moderasi Tahap 1
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 65,271 7,524 8,675 ,000 Profitabilitas -32,154 6,272 -,557 -5,127 ,000 Transaksi Pihak Berelasi 1,467 2,471 ,064 ,593 ,555 a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 64,346 7,179 8,963 ,000 Profitabilitas -36,390 6,192 -,630 -5,877 ,000 Transaksi Pihak Berelasi -3,390 2,997 -,149 -1,131 ,263 X1*Z 1,300 ,496 ,350 2,620 ,011
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Berdasarkan pengujian moderasi tahap satu diperoleh nilai beta yang dihasilkan sebesar 1,300  bernilai  positif  dan  nilai  signifikansi  yang  dihasilkan  adalah  0,011  <  0,05  yang mengartikan bahwa variabel moderasi transaksi pihak berelasi (Z) mampu memoderasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadapa penghindaran pajak.

## Tabel 10. Hasil Uji Moderasi Tahap 2
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,703 16,836 ,220 ,827 Kebijakan Hutang 13,346 8,666 ,201 1,540 ,129 Transaksi Pihak Berelasi 1,204 2,974 ,053 ,405 ,687 a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,892 16,123 ,179 ,858
Kebijakan Hutang 10,523 8,374 ,159 1,257 ,214 Transaksi Pihak Berelasi -4,004 3,527 -,176 -1,135 ,261 X2*Z ,759 ,303 ,390 2,503 ,015

## a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Berdasarkan pengujian moderasi tahap dua diperoleh nilai beta yang dihasilkan adalah 0,759  bernilai  positif  dengan  tingkat  signifikansi  yang  diperoleh  adalah  0,015<0,05  yang mengartikan bahwa transaksi pihak berelasi mampu memoderasi pengaruh kebijakan hutang. Transaksi  pihak  berelasi  mampu  memperkuat  hubungan  antara  kebijakan  hutang  terhadap penghindaran  pajak.  Dalam  hal  ini  variabel  transaksi  pihak  berelasi  merupakan pure moderator karena transaksi pihak berelasi hanya signifikan saat diuji interaksi dengan variabel X2, namun tidak bepengaruh jika diuji secara parsial.

## Tabel 11. Hasil Uji Moderasi Tahap 3
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 49,646 6,407 7,749 ,000 Preferensi Risiko -21,691 6,057 -,424 -3,581 ,001 Transaksi Pihak Berelasi 1,824 2,694 ,080 ,677 ,501 a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,635 ,136 12,049 ,000 Preferensi Risiko -,555 ,138 -,499 -4,017 ,000 Transaksi Pihak Berelasi  -,142 ,071 -,288 -2,003 ,050 X3*Z ,035 ,013 ,422 2,812 ,007
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Berdasarkan pengujian moderasi tahap tiga diperoleh nilai beta yang dihasilkan adalah 2,812  bernilai  positif  dengan  tingkat  signifikansi  yang  diperoleh  adalah  0,007<0,05  yang mengartikan bahwa transaksi pihak berelasi dapat memoderasi pengaruh preferensieksekutif teradap penghindaran pajak, Transaksi pihak berelasi dapat memperkuat hubungan preferensi risiko  eksekutif dengan penghindaran  pajak.  Dalam  hal  ini  variabel transaksi pihak berelasi merupakan pure moderator karena transaksi pihak berelasi hanya signifikan saat diuji interaksi dengan variabel X3, namun tidak bepengaruh jika diuji secara parsial.

## Pembahasan

## Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
Hasil penelitian menunjukan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak  sesuai  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji  t,  diketahui  variabel profitabilitas  memiliki  signifikansi  profitabilitas  adalah  0,000  (Lebih  kecil  dari  0,05).  Hal  ini menunjukan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  profitabilitas  dengan penghindaran  pajak. Profitabilitas  yang  tinggi  akan  membuay  tariff pajak  efektif  yang  tinggi pula,  semakin  tinggi  profitabilitas  maka  kewajiban  perpajakannya  akan  tinggi  juga. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi mempunyai kesempatan untuk melakukan
manajemen laba sehingga beban pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalisir (Lorenza, 2021).  Dalam  theory  Planned  Behavior  dijelaskan  individu  melakukan  sebuah  tindakan dikarenakan individu tersebut memiliki control terhadap tindakan tersebut. Perusahaan yang memiliki laba tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba sehingga beban pajak yang perlu dibayarkan dapat diminimalisir. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Ratna  Indah  Anjarwati,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Kebijakan Hutang Terhdap Penghindaran Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  meninjukan  nilai  signifikansi  0,21  atau  lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang yang dihitung dengan DER atau Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat hutang perusahaan akan menimbulkan beban bungga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Penelian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Siregar,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  laverage  atau kebijakan  hutang  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak,  dimana  perusahaan  yang memiliki  beban  pajak  tinggi  lebih  banyak  untuk  melakukan  hutang  guna  mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga atas hutang tersebut sehingga pajak yang dibayar akan menjadi lebih kecil.

## Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi 0,040 lebih kecil dari  0,05  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  preferensi  risiko  eksekutif  berpengaruh signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Muhtadin Amri, 2017) diperoleh hasil bahwa semakin tinggi risiko yang diambil dalam sebuah keputusan maka return yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Salah satu keputusan  berisiko  tinggi  yang  diambil  eksekutif  adalah  untuk  melakukan  tindakan penghindaran  pajak  sehingga  beban  pajak  yang  dibayarkan  menjadi  sedikit.  Bedasarkan theory  planned  behavior individu  melakukan  tindakan  yang  memberikan  keuntungan  besar kepada nya dengan mempertimbangkan risiko dan kemampuan dalam melakukan tindakan tersebut (Mahyarni, 2013).  Penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayarkan perussahaan menjadi lebih kecil yang  mengimplikasi  meningkatkan  jumlah  cash  flow  perusahaan.  Jadi  semakin  tinggi preferensi risiko eksekutif maka akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

## Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  moderasi  yang  dilakukan  diperoleh  nilai  beta  yang dihasilkan sebesar 1,300 bernilai positif dan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,011 < 0,05  yang  mengartikan  bahwa  variabel  moderasi  transaksi  pihak  berelasi  (Z)  mampu memoderasi  secara  signifikan  pengaruh  profitabilitas  terhadapa  penghindaran  pajak. Transaksi Pihak berelasi dapat menjadi faktor bagi perusahaan dalam melakukan manajemen laba sehingga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

## Pengaruh  Transaksi  Pihak  Berelasi  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Kebijakan  Hutang terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  dari  uji  regresi  moderasi  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  nilai  beta  yang dihasilkan  adalah  0,759  bernilai  positif  dengan  tingkat  signifikansi  yang  diperoleh  adalah 0,015<0,05 yang mengartikan bahwa transaksi pihak berelasi mampu memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. (Lanis & Richardson, 2013) mengungkapkan bahwa Leverage dapat menjadi faktor yang mendorong transaksi hubungan istimewa dengan melakukan  penjualan  berelasi.  Transaksi  hubungan  istimewa  mendoring  penetapan  harga wajar  sebagai alat  yang  digunakan  untuk  meminimalkan pajak. Perusahaan  memanfaatkan transaksi pihak berelasi untuk melakukan transaksi utang piutang sebagai salah satu sumber pendanaan.  Transaksi  Pihak  berelasi  yang  menimbulkan  utang  disebut  dengan  popping
yangmana transaksi pihak berelasi diproksikan dengan liabilitas, seperti utang usaha, utang lain-lain, dan liabilitas selain utang usaha.

## Pengaruh  Transaksi  Pihak  Berelasi  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Preferensi  Resiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil beta yang dihasilkan adalah 1,021 bernilai positif dengan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0,084>0,05 yang mengartikan bahwa transaksi  pihak  berelasi    tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  preferensi  eksekutif  teradap penghindaran  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  besar  kecilnya  transaksi  pihak  berelasi  tidak berpengaruh untuk melemahkan atau menguatkan pengaruh dari preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil uji yang dilakukan serta pembahasan yang telah dijelaksan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Profitabilitas secara parsial berpengaruh seignifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan  sektor  energy  yang  terdaftar  di  BEI  periode  2019-2021,  maka  H1  yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh terhadapa Penghindaran pajak dapat diterima.
2.  Kebijakan  hutang  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H2 yang menyatakan  Kebijakan  Hutang  berpengaruh  terhadapa  Penghindaran  pajak  dapat diterima.
3.  Preferensi Risiko Eksekutif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H3 yang  menyatakan  Preferensi  Risiko  Eksekutif  berpengaruh  terhadapa  Penghindaran pajak dapat diterima.
4.  Transaksi  Pihak  Berelasi  mampu  memperkuat  pengaruh  profitabilitas  terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019- 2021,  maka  H4  yang  menyatakan  Transaksi  Pihak  Berelasi  memoderasi  pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak diterima.
5.  Transaksi  Pihak  Berelasi  mampu  memperkuat  pengaruh  kebijakan  hutang  terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019- 2021,  maka  H5  yang  menyatakan  Transaksi  Pihak  Berelasi  memoderasi  pengaruh Kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak diterima.
6.  Transaksi  Pihak  Berelasi  mampu  memperkuat  pengaruh  preferensi  risiko  eksekutif terhadap  penghindaran  pajak  pada  perusahaan  sektor  energy  yang  terdaftar  di  BEI periode  2019-2021,  maka  H6  yang  menyatakan  Transaksi  Pihak  Berelasi  memoderasi pengaruh Preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak diterima.
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kendala dan keterbatasan selama pelaksanaan penelitian, adapun keterbatasan penelitian ini dalah sebagai berikut:
1.  Penelitian  ini  berfokus  pada  perusahaan  sektor  energy  yang  terdaftar  di  bursa  ekek Indonesia  sehingga  penelitian  tidak  dapat  digeneralisasikan  untuk  seluruh  sektor perusahaan.
2.  Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu Profitabilitas, kebijakan Hutang, dan preferensi risiko eksekutif; serta satu variabel moderasi yaitu transaksi pihak berelasi,  sedangkan  masih  banyak  variabel  yang  mempengaruhi  penghindaran  pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3.  Jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sedikit  sehingga  kurang  mampu menggambarkan kondisi riil perusahaan.

## Daftar Pustaka
Ardyansah,  D.  (2014).  Pengaruh  Size,  Leverage,  Profitability,  Capital  Intensity  Ratio  Dan Komisaris  Independen  Terhadap  Effective  Tax  Rate  (Etr). Diponegoro  Journal  of
Accounting , 3 , 1 –9.
Dan,  P.  P.  (2014).  Pemungutan  Pajak  Dan  Permasalahannya  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara , 7 (1), 142 –157. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128
Darmawan,  I.  G.  H.,  &  Hendy,  I.  G.  (2014).  PENGARUH  PENERAPAN  CORPORATE GOVERNANCE,  LEVERAGE,  RETURN  ON  ASSETS,  DAN  UKURAN  PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. , 9 (1), 143 – 161. https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296
Dewi,  Ni  Nyoman  Kristiana;  Jati,  I.  K.  (2014). Pengaruh  karakter  eksekutif,  karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia . 2 , 72 –100.
Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Garuda1449011. Diponegoro Journal Of Accounting , 3 (2), 1 – 11.
Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 26 (1), 75 –100. https://doi.org/10.1108/09513571311285621
Lorenza,  M.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Literasi Akuntansi , 2 (2), 129 – 142. https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.52
Mahardini, N. Y., Hapsari, D. P., & Sari, M. A. N. O. (2022). Related Party Transaction Dan Thin Capitalization: Apakah Berdampak Pada Strategi Penghindaran Pajak? “LAWSUIT” Jurnal Perpajakan , 1 (2), 122 –139. https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5580
Mahyarni,  M.  (2013).  THEORY  OF  REASONED  ACTION  DAN  THEORY  OF  PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). JURNAL EL-RIYASAH , 4 (1), 13 –
23.
Meita  Djohan  Oe.  (2010).  Pajak  sebagai  Penunjang  Pembangunan  Nasional  di  Indonesia. Pranata Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung , 5 , 123 –132.
Muhtadin  Amri.  (2017).  Pengaruh  Kompensasi  Manajemen  Terhadap  Penghindaran  Pajak Dengan  Moderasi  Diversifikasi  Gender  Direksi  dan  Preferensi  Risiko  Eksekutif Perusahaan di Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 9 (1), 01 –14.
Nindita, Y., & N,  agus B. B. (2021). Pengaruh Transaksi Pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderai. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 22 (02), 753 –765.
Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas  Aset  Tetap,  dan  Kepemilikan  Institusional  terhadap  Penghindaran  Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 8 (3), 1 –11.
Park, S. (2018). Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups . 2009 . https://doi.org/10.3390/su10103571
Prayogi, G. D., Eka, F., & Andi B, P. Z. (2021). Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan. MAPAN:  Jurnal  Manajemen  Akuntansi  Palapa  Nusantara , 5 (1),  39. https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.128
Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 5 (2), 2460 –0585.
Stawati,  V.  (2020).  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage  Dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap Penghindaran  Pajak. JURNAL  AKUNTANSI  DAN  BISNIS  Jurnal  Program  Studi Akuntansi , 6 (November), 147 –157. https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472
Warga  Dalam,  W.  W.,  &  Novriyanti,  I.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penghindaran  Pajak. Journal  of  Applied  Accounting  and  Taxation , 5 (1),  24 –35.
https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862
Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory of Planned Behavior  Dan  Nilai  Kearifan  Lokal  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Sebuah  Kajian Eksperimen. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 3 (2), 149 –167. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082
Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. Seminar Nasional Riset Inovatif , 3 , 247 –252. www.kemenkeu.go.id,