Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 73 - 88
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pada  situs  belanja  online shopee ditinjau Dari perundang - undangan

## Futri Wisma Hayati
wismahayatifutri@gmail.com
M. Hosen m.hosen@unja.ac.id
Lili Naili Hidayah lilinailihidayah@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas jambi
Article History:
Submitted:12 Desember 2019; Accepted: Februari 2020; Available Online February 2020.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  the  forms  of  legal  protection  for consumers relating to the inclusion of standard clauses by business actors and the legal consequences of the inclusion of standard clauses that tend to harm and limit consumer rights  and  conflict  with  consumer  protection  laws  listed  in  article  18  paragraph  (1) standard  clauses  that  are  not  allowed  to  be  included  in  an  agreement.  The  research discussion is how consumer protection laws protect consumers who are disadvantaged by the inclusion of standard clauses in online trading transactions. The method used is a type of normative research based on the results of research on the Shopee online buying and selling site where businesses often include clauses  that harm consumers  in branda and  product  descriptions  in  their  online  stores.  The  results  showed  that,  the  legal consequences  of  the  agreement  that  uses  clauses  that  are  contrary  to  the  consumer protection law are null and void by law if viewed from Consumer Protection Law article 18 paragraph (3).
Keywords: legal Protection; Consumer.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum  bagi  konsumen  berkaitan  dengan  pencantuman  klausula  baku  oleh  pelaku usaha  dan  akibat  hukum  dari  pencantuman  klausula  baku  yang  cendrung  merugikan dan  membatasi  hak-hak  konsumen  dan  bertentangan  dengan  undang-undang perlindungan  konsumen  yang  tercantum  pada  pasal  18  ayat  (1)  klausula  baku  yang
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
tidak  diperbolehkan  dicantumkan  pada  suatu  perjanjian.  Pembahasan  penelitian adalah,  bagaimana  undang-undangan  perlindungan  konsumen  melindungi  konsumen yang  dirugikan  dengan  pencantuman  klausula  baku  dalam  transaksi  jual  beli  online. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dari hasil penelitian pada situs jual beli online Shopee dimana pelaku usaha sering kali mencantumkan klausula yang merugikan konsumen pada branda dan deskripsi produk di toko online miliknya. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  Akibat  hukum  dari  perjanjian  yang  menggunakan klausula    yang  bertentangan  dengan  undang-undang  perlindungan  konsumen  adalah batal demi hukum jika ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (3).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen.

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  memembahas  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  berkaitan dengan  pencantuman  klausula  baku  yang  bertentangan  dengan  pasal  18  undang- undang  perlindungan  konsumen  No  8  tahun  1999.  Hal  ini  menarik  untuk  dibahas karena masih banyak pelaku usaha di situs jual beli online shopee yang mencantumkan klausula  baku  yang  bertentangan  dengan  pasal  18  undang  undang  perlindungan konsumen.
Dan  mengenai  klausula  baku  ini  di  terangkan  pada  pasal  1  angka  10  Undang Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  adalah  setiap  aturan atau  ketentuan  dan  sayrat-syarat  yang  telah  di  persiapkan  dan  di  tetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.
E.H  Hondius  perjanjian  baku  adalah  syarat-syarat  konsep  tertulis  yang  dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu tanpa membicarakan lebih dulu isinya 1
Sebenarnya  pembuatan  atau  pencantuman  klausul  itu  tidak  masalah  apabila isinya  tidak  merugikan  atau  tidak  berat  sebelah  kepada  salah  satu  pihak  terutama konsumen yang mempunyai posisi yang sangat lemah.
Penuangan  klausula  baku/perjanjian  baku  itu  sendiri  juga  memahami  posisi kebebasan berkontrak. berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata salah satu syarat yang harus dipenuhi  dalan menerapkan asas kebebasan nerkontrak , adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. “Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam
1 Kelik  Wardiono, Perjanjian  Baku,  Klausula  Eksonerasi  Dan  Konsumen  Beberapa  Uaraian  tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya. Ombak, Yogyakarta,  2014, hal. vi
melaksanakan apa yang akan diperjanjikan”. 2 Hal ini akan dilaksanakan jika para pihak seimbang  dalam  kedudukannya  sehingga  dapat  melakukan  tukar  menukar  secara wajar.
Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas :
a. Konsensualisme  adalah  perjanjian  itu  telah  terjadi  jika  telah  ada  konsensus  antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
b. Kebebasan  berkontrak,  artinya  seseorang  bebas  untuk  mengadakan  perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
c. Pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak.
a. Asas kepercayaan.
b. Asas persamaan hak.
c. Asas keseimbangan.
d. Asas moral
e. Asas kepatutan.
f. Asas kebiasaan.
g. Asas kepastian hukum 3
Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam sebuah kontrak  atau  perjanjian  untuk  mencapai  kata  “sepakat”  diantara  kedua  belah pihak diperlukan suatu proses negoisasi. Dimana kedua belah pihak bebas menentukan klausul  yang  merupakan  ketentuan  dan  syarat-syarat  perjanjian.  Hal  ini  menyangkut jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa lainnya yang menyangkut objek yang di perjanjikan. Sehingga asas-asas perjanjian dapat tercapai dalam berkontrak. Namun, pada  kenyataannya  banyak  perjanjian  jual  beli  yang  terdapat  di  situs  jual  beli  online shopee  yang  masih  mencantumkan  batasan  dan  pengalihan  tanggung  jawab  dalam transaksi jual  beli yang terjadi  bukan melalui proses  yang  seimbang, tetapi perjanjian itu  terjadi  dengan  cara  disatu  pihak  telah  menyiapkan  perjanjian  yang  sudah  dibuat terlebih  dahulu.  Dimana  isi  atau  klausul-klausul  perjanjian  tersebut  telah  dibakukan terlebih  dahulu  dan  kemudian  dicantumkan  pada  setiap  produknya  untuk  disetujui,
2 Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional , Alumni, Bandung, 1976, hal. 26.
3 Abdul  Rasyid  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori  Dan  Contoh  Kasus, Cet.  kedelapan, Kencana, Jakarta 2014, hal. 40
dan  hampir  tidak  memberikan  kebebasan  sama  sekali  kepada  pihak  lainnya  untuk melakukan  negoisasi atas  syarat-syarat  yang  disodorkan  sehingga  sangat  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  undang-undang  dan  apa  yang  terjadi  secara  nyata  ( das sollen das sein ). Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar (Baku).
Namun  dengan  klausula  baku  tersebut  ternyata  tidak  sepenuhmya  berpihak atau  seimbang  kepada  kedua  belah  pihak  yaitu  pelaku  usaha  dan  konsumen,  pada kenyataannya  dengan  pencantuman  klausula  tersebut  rentan  terjadi  penetapan klausula- klausula yang merugikan konsumen dan hanya merujuk pada kepentingan satu  pihak  yaitu  pelaku  usaha,  dan  hal  tersebut  menimbulkan  ketidak  setaraan antara pelaku usaha dan konsumen.
padahal  hak  dan  kewajiban  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  telah  telah diatur sedemikian rupa agar tidak ada yang merasa dirugikan .
Didalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen  telah  mengatur  hak  dan kewajiban  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  itu  sendiri.  Hak  dan  kewajiban tersebut  tercantum  didalam  Pasal  4,  5,  6,  dan  7  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999.  Pasal  tersebut  telah  mengatur  secara  rinci  tentang  Hak  dan  Kewajiban  antar pelaku  usaha  dan  konsumen.  Namun,  pada  kenyataannya  konsumen  seringkali berada  dalam  posisi  yang  lemah  yang  dapat  menjadi  sasaran  eksploitasi  secara sosial  dan  ekonomi  oleh  pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  yang  sangat  kuat. 4 Dengan  mencantumkan  klausula  baku  yang  dapat  merugikan  dan  membatasi  hak- hak konsumen.
Namun  pada  kenyataannya  pelaku  usaha  dalam  situs  jual  beli  online  shopee masih  banyak  yang  memuat  klausula  baku  yang  bertentangan  dengan  undang- undang  perlindungan  konsumen  yaitu  pada  toko  parfum  Playboy  Store  dab  Sama Harga Shop dan akan menjadi objek penelitian penulis yang berbunyi;
‘’Pelaku  usaha  tidak  mau  menerima  komplain  atas  kerusakan  barang  yang diterima konsumen.
‘’Pelaku usaha tidak mau mengganti rugi dan tidak mau mengembalikan uang konsumen
‘’Pelaku usaha tidak memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang yang diinginkan
Dari hal yang telah diterangkan di atas pada kenyataannya meskipun telah di atur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pembuatan klausula baku yang
4 Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus, Cet. kedelapan, Kencana, Jakarta 2014 , hal.190.
merugikan  konsumen  tetap  saja  di  cantumkan  oleh  Pelaku  usaha  pada  toko  online miliknya disitus jual beli online shopee dan pada kenyataannya penggunaan klausula baku  tersebut  dilakukan  para  pengusaha  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  yang efisien,praktis dan tidak bertele-tele. Padahalklausula yang dibiat oleh Playboy Store dan  Sama  Harga  Shop  tersebut  telah  bertentangan  dengan  pasal  18  ayat  (1)  yang melarang  pencantuman  klausula  yang  merugikan  konsumen  dan  dapat mengesampingkan  hak-hak  konsumen  dan  Kewajiban  pelaku  usaha  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7  UUPK. Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula  baku  dengan  mengesampingkan  hak-hak  konsumen  dalam  Pasal  4  hal  ini bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1).  Maka  berdasakan  Pasal  18  ayat    (3)  setiap klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
Pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang  perlindungan  konsumen  karena  dengan  mencantumkan  syarat  syarat yang  sudah  di  buat  terlebih  dahulu  oleh  salah  satu  pihak,  konsumen  dihadapkan dengan kondisi take it or leave it . Konsumen tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah 5
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  istilah  konsumen  sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  Yang  Menyatakan,  Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan 6
Istilah  lain  yang  agak  dekat  dengan  konsumen  adalah  pembeli.  Istilah  ini  dapat dijumpai dalam kitab Undag-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas  dari  pada  pembeli.  Luasnya  pengertian  konsumen  dilukiskan  secara  sederhana oleh  mantan  Presiden  Amerika  Serikat,  John  F.  Kennedy  mengatakan, Consumers  by definition include us all 7
Anderso dan kumpt mengatakan konsumen adalah ;
5 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Cet. 5, Sinar Grafika, 2016, hal 37
6 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal. 2 7 Shidarta, hukum perlindungan konsumen indonesia P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,  2006 hal. 2
Some difficulties  are encountered if one appoaches the wide spectrum of situation in  terms  of  a  consumer  for  example,  one  does  not  usually  thinkof  a  borrower  or  an inventor as a consumer. The pedestrian whom you run over car goes out of control is not ordinary  regarded  as  being  a  consumer.  There  is  in  all  these  situations,  however,a common denominator of protecting someone from a hazard from which he cannot by his one action protect himself; 8
Pakar masalah Konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan konsumen sebagai, pemakai  produksi  terakhir  dari  benda  dan  jasa.  Dari  rumusan  itu,  Hondius  ingin membedakan  antara  konsumen  pemakai  terakhir  dan  bukan  pemakai  terakhir. Konsumen  dalam  arti  lus  mencakup  kedua  kriteria  itu,  sedangkan  dalam  arti  sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir 9
1. Pengertian  Konsumen  Dalam  Undang-  Undang  No.8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Pengertian  konsumen  menurut  UU  No  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yaitu; Konsumen adalah setiap orang pemakai barang  dan/jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan 10
2. Unsur-unsur definisi konsumen;
a. setiap  orang  Subjek  yang  disebut  setiap  orang  adalah  yang  berstatus  sebagai pemakai  barang  dan/  jasa.  Istilah  orang  sebenarnya  menimbulkan  keraguan, apakah  hanya  orang  individual  yang  lazim  disebut natuurlijke  persoon atau termasuk juga badan hukum 11
b. pemakai
Sesuai  dengan  bunyi  penjelasan  pasal  1  angka  (2)  UUPK,  kata  pemakai menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah pemakai dalam hal ini tepat  digunakan  dalam  rumusan  ketentuan  tersebut,sekaligus  menunjukkan, barang dan/atau jasa tidak serta-merta dari hasil transaksi jual beli. 12
8 Shidarta, hukum perlindungan konsumen indonesia P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,  2006 hal. 3 . 9 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal. 3.
10 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal. 7.
11 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal. 7.
12 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal. 7.
c. Barang dan/atau Jasa
Berkaitan  dengan  istilah  barang  dan/  atau  jasa,  sebagai  pengganti  terminologi tersebut  digunakan  kata  produk.  UUPK  mengartikan  barang  sebagai  benda, baik berwujud  maupun tidak  berwujud. Bergerak dan tidak beergerak,  dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dimanfatkan, atau dipergunakan oleh konsumen.
Sementara  itu  jasa  diartikan  sebagai  setiap  layanan  yang  berbentuk  pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat.
d. Yang Tersedia dalam Masyarakat
Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. 13
e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Mahluk Hidup Lain.
Transaksi  konsumen  ditinjukkan  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain,  mahluk  hidup  lain.  Unsur  yang  diletakkan  dalam  definisi  itu  mencoba untuk  memperluas  pengertian  kepentingan.  Kepentingan  ini  tidak  ditunjuk untuk  diri  sendiri  dan  keluarga,  tetapi  juga  diperuntukkan  untuk  orang  lain. Dari  sisi  teori  kepentingan,  setiap  tindakan  manusia  bagian  dari kepentingan. 14
f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan
Pengertian  konsumen  dalam  UUPK  ini  dipertegas,  yakni  hanya  konsumen akhir.  Batasan  itu  sudh  bisa  dipakai  dalam  peraturan  perlindungan  konsumen diberbagai  negara.  Secara  teoritis  hal  demikian  terasa  cukup  baik  untuk mempersempit  ruang  lingkup  pengertian  konsumen,  walau  dalam  kenyataannya sulit untuk menetapkan batas-batas seperti itu. 15
3. Hak-Hak Konsumen
Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu
a. hak untuk mendapatkan keamanan
b. hak untuk mendapatkan informasi
c. hak untuk memilih
13 Shidarta, hukum perlindungan konsumen indonesia P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,  2006 hal. 7.
14 Shidarta, hukum perlindungan konsumen indonesia P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,  2006 hal. 30.
15 Shidarta, hukum perlindungan konsumen indonesia P.T Gramedia Widiasarana Indonesia,  2006 hal. 30.
4. hak untuk didengar
Empat dasar ini diakui secara internasional Hak konsumen dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999
a. Hak  atas  kenyamanan  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi  barang  dan/atau jasa.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/ atau jasa.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskiminatif.
h. Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya
Disamping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha yang dapat dilihat sebagai hak yang harus diterima oleh konsumen. 16
Pengertian jual beli online atau e-commerce
Istilah  transaksi  jual  beli  on-line  sudah  tidak  asing  lagi  di  telinga.  Jual  beli  on- line adalah transformasi modern proses jual beli konvensional. Jika pada umumnya kegiatan  jual  beli  dilakukan  antara  penjual  dan  pembeli  dan  diantara  keduanya terjadi kontak langsung dalam hal penawaran dan pembayaran, dalam transaksi jual beli  on-line  tidak  lah  demikian.  Jual  beli  on-line  menerapkan  sistem  jual  beli  yang dilakukan  di  internet  tanpa  ada  kontak  langsung  antara  penjual  dan  pembeli. Transaksi  jual  beli  dapat  dilakukan  melalui  handphone  sebagai  media  perantara yaitu barang dagangan yang dijual melalui internet.
16 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal.30-32.
Transaksi  jual  beli  internet  jual  beli  yang  merupakan  kegiatan  binsis perdagangan  melalui  internet  dikenal  dengan  istilah  Electronic  Commerce  (e- commerce). Secara bahasa, electrornic berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  dunia  elektronika  dan  teknologi. Sedangkan commece berarti perdagangan atau perniagaan. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  e-commerce  merupakan  perdagangan  melalui  alat  elektronika dan teknologi.
Menurut  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  transaksi  jual  beli  melalui  internet  termasuk  dalam transaksi  yang  menggunakan  sistem  elektronik  internet  sehingga  dalam  bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah ;
“perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.
Onno W. Purba dan Aang arif Wahyudi mencoba menggambarkan e-commerce sebagai  salah  satu  cakupan  yang  luas  mengenai  teknologi,  proses  dan  praktik  yang dapat  melakukan  transaksi  bisnis  tanpa  menggunakan  kertas  sebagai  sarana mekanisme  transaksi.  Menurut  Onno  W.  Purbo  dan  Aang  arif  wahyudi  mengutip pendapat David Baum, 17 menyatakan bahwa:
“E-commerce  is  a  dynamic  set  of  technologies,  applictions,  and  business process  that  link  enterprieses,  consumer  and  comunnities  through  electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information
Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa, E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen  dan  komunitas  tertentu  melalui  transaksi  elektronik  dan  perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik
Riyeke  Ustadiyanto  dalam  bukunya  Framework  E-commerce  mendefenisikan e-commerce sebagai suatu kontak untuk transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. 18
Jadi  proses  pemesanan  barang,  pembayaran  transaksi  hingga  pengiriman barang  dikomunikasikan  melalui  internet.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  e-
17 Onno  w.purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi,  Mengenal  e-Commerce,(Jakarta:Elex  Media Komputindo,2001) hal.1-2.
18 Ryeke Ustadiyanto, Framework e-commerce , (Yogyakarta:Andi Offcet,2001), hal.1.
commerce  merupakan  bisnis  on-line  yang  menggunakan  media  elektronik  yang keseluruhan  baik  pemasaran,  pemesanan,  pengiriman,  serta  transaksi  jual  beli kesemuanya  dilakukan  dalam  ruang  maya  yaitu  melalui  internet  e-commerce memiliki beberapa unsur pengertian yaitu :
1. Adanya transaksi yang terjadi diantara 2 pihak yang saling berhubungan
2. Adanya  pertukaran  produk  baik  barang  maupun  jasa  dan  pertukaran  data informasi, dan
3. Media utama dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.
Pada  dasarnya  e-commerce  merupakan  dampak  dari  adanya  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  secara  signifikan  mengubah  sifat  dan  cara manusia  dalam  melakukan  interaksi  dengan  lingkungan  disekitarnya,  seperti  dalam transaksi  jual  beli  menggunakan  media  internet  tanpa  memerlukan  interaksi  secara langsung  antara  penjual  dan  pembeli,  dimana  hal  tersebut  dapat  memberikan efektifitas dan efisiensi dalam waktu dan tenaga.

## B. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dan Konsumen
Pada umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan  yang  panjang  mulai  dari  produsen  pembuat  (pabrik),  distributor, pengecer,  hingga  ke  konsumen.  Masingmasing  pihak  merupakan  unit-unit  kegiatan perdagangan  dengan  peranan  tersendiri.  Semua  pihak  yang  terkait  dalam  pembuatan suatu  produk  hingga  sampai  ke  tangan  konsumen  disebut  dengan  pelaku  usaha (produsen).Seorang  konsumen  yang  memakai  atau  mengonsumsi  produk  dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli.
Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  berkaitan  dengan pencantuman  klausula  baku  oleh  pelaku  usaha  dalam  situs  belanja  online shoope
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujutkan tujuan- tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan,dan kepastian hukum. Bentuk  perlindungan  hukum  ada  dua  yaitu  preventif  yang  berarti  pencegahan  dan represif yang berarti penyelesaian.
Perlindungan  hukum  preventif  dalam  hal  pencantuman  klausula  baku  oleh pelaku  usaha  berfungsi  untuk  mencegah  agar  konsumen  yang  keberadaannya  pada posisi  yang  lemah  tidak dirugikan  oleh  klausula  yang  dicantumkan  oleh  pelaku  usaha
karena  sudah  merupakan  hak  konsumen  mndapat  perlindungan  dan  telah dicantumkan dalam pasal 1 undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 yang  berbunyi  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini yang berkaitan  dengan  pencantuman  klausula  baku  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  pada situs  jual  beli  online  shopee  yang  dapat  merugikan  konsumen  berhak  mendapat perlindungan dan kepastian hukum.
Perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan  hukum  kepada  konsumen dalam  hal  penyelesaian  sengketa  berkaitan  pencantuman  klausula  baku  yang  di cantumkan pelaku usaha, dalam transaksi jual beli online pencantuman klausula baku merupakan  hal  yang  sanga  sering  di  lakukan  oleh  pelaku  usaha  demi  meminimalkan resiko atau kerugian yang akan ditanggung apabila terjadi sesuatu terhadap barang dan jasa yang telah ditawarkan, dan biasanya pelaku usaha akan mencantumkan sarat-sarat yang  dinilai  dapat  merugikan  konsumen  seperti;Wanprestasi,  Pengalihan  tanggung jawab,Pembatalan  sepihak    Pengaduan  cukup  sulit  dan  hal  lainnya  yang  menurut undang undang dapat merugikan konsumen.
Pencantuman  klausula  baku  bukan  lah  hal  yang  dilarang  oleh  undang  undang apabila  tidak  merugikan  dan  tidak  melanggar  ketentuan  pasal  18  Undan  Undang perlindungan  konsumen.  Karena  disatu  sisi  mencantumkan  klausula  baku  bisa memudahkan  pelaku  usaha  karena  tidak  memungkinkan  bagi  pelaku  usaha  untuk membuat  perjanjian  yang  berbeda  beda  terhadap  setiap  konsumen  yang  akan melakukan proses jual beli di situs jual beli online shopee.
Akan tetapi yang terjadi adalah klausula yang dimuat oleh pelaku usaha seperti pada  toko  parfum  dan  kosmetik  Playboy  Store  dan  Sama  Harga Shop  adalah  klausula yang  dilarang  oleh  Undang  Undang  perlindungan  konsumen  dan  dinilai  sangat merugikan  dan  merampas  hak  konsumen  yang  tertuang  dalam  undang  undang perlindungan konsumenn seperti:
1. Pihak Playboy Store tidak mau menerima komplain atas produk parfumnya dengan alasan apapun, hal ini jelas bertentangan dengan pasal 18 UUPK ayat 1 butir a yang merupakan telah mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen.
2. Pihak Playboy Store  tidak mau mengganti kerugian  dan tidak mau mengembalikan uang konsumen hal ini bertentangan dengan ayat 1 butir c
3. Pihak  Sama  Harga  Shop  tidak  memberikan  kebebasan  kepada  konsumen  untuk memlih  parian  warna  lipstik  apabila  hanya  membeli  satu  lipstik  saja  dan  ini  telah melanggar hak konsumen pasal 4 butir b hak konsumen untuk memilih.
Dari  syarat  syarat  yang  dicantumkan  oleh  Playbo  Store  dan  Sama  Harga  Shop yang di muat pada toko online miliknya pada situs jual beli online Shopee merupakan klausula  yang  dilarang  untuk  dicantumkan  oleh  undang  undang  perlindungan konsumen  dan  konsumen  cendrung menerima  saja  meskipun  terpaksa  dengan  alasan keburuhan  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  terhadap  barang  yang  diperjual  belikan di situs jual beli online shopee.
Dengan  dicantumkannya  klausula  tersebut  berarti  pelaku  usaha  Playboy  Store baik Sama Harga Shop telah mengecualikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan menegaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang atau mengganti barang serta tidak memperbolehkan konsumen untuk memilih barang yang  diinginkan  dan  apabila  terjadi  kerusakan  akibatnya  ditanggung  sendiri  oleh konsumen.
UUPK  menyebutkan  ada  lima  asas  perlindungan  konsumen  yaitu  asas manfat,keadilan,keseimbangan,keamanan  dan  keselamatan,kepastian  hukum.  Pada asas  kadilan  dijelaskan  seluriuh  rakyat  diupayakan  agar  dapat  berpartisipasi semaksimal mungkin dan agar diberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan kemudian dalam  asas  keseimbangan  disebutkan  perlu  diberi  keseimbangan  antara  kepentingan konsumen, pelaku usaha,dan pemerintah dalam arti materil dan spritual. 19
Pasal  15  UUPK  secara  tegas  mengatakan  pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan  jasa  dilarang  memaksa  atau  dengan  cara  lain  yang  dapat  menimbulkan gangguan dan kerugian terhadap konsumen. Pasal 18 UUPK meletakkan hak hak yang setara antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dan  apabila  pelaku  usaha  melanggar  ketentuan  kedua  pasal  tersebut  maka  akan dihadapkan dengan pasal 62 UUPK, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.
Meskipim demikian dalam hal perlindungan konsumen dalam tramsaksi jual beli online  di  shopee  dibutuhksn  juga  pengawasan  oleh  lembaga  perlindungan  konsumen dalam hal pencatuman klausula baku  pada situs jual beli  d shopee yang bertentangan dengan  pasal  18  undang  undang  perlindungan  konsumen,  karena  pada  kenyataannya banyak  konsumen  yang  tidak  melaporkan  dan  tidak  melakukan  upaya  hukum meskipun  telah  merasa  dirugikan  dengan  alasan  biaya  gugatan  terkadan  jauh  lebih besar  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  transaksi  jual  beli  ini  dan  ini  merupakan
19 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal.30-32.
suatu hal yang akan menambah dampak kerugian bagi konsumen. Dan akhirnya pelaku usaha akan semakin bebas mencantumkan klausula yang dilarang UUPK dengan alasan tidak  adanya  upaya  pencegahan  dan  tindakan  dari  lembaga  perlindungan  konsumen sedangkan fungsi lembaga perlindungan konsumen telah diatur dalam pasal 34 UUPK.

## C. Bagaimana Akibat Hukum Atas Klausula Baku Yang Digunakan Pelaku Usaha
Atas Barang Dan Jasa Yang Ditawarkan Pada Situs Belanja Online Shopee.
Ketentuan  tentang  perjanjian  baku  telah  ditentukan  di  dalam  Pasal  1  angka  10  dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1  angka  10  mengatur  pengertian  tentang  klausul  baku,sedangkan  Pasal  18  mengatur tentang pencatuman dalam klausul baku.
Dalam dunia jual beli online di shopee terdapat klausula baku / perjanjian baku yang  menempatkan  posisi  tidak  seimbang  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  yang pada  akhirnya  melahirkan  suatu  perjanjian  yang  merugikan  salah  satu  pihak  yang dalam  hal  ini  konsumen.  UUPK  tidak  merumuskan  pengertian  perjanjian  baku  tapi menggunakan istilah klausula baku yang menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK dirumuskan sebagai berikut “ Klausula baku  adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yangtelah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  olehpelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis terutama jual beli online di shopee sebenarnya adalah untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat  tidak  efisien  apabila  setiap  terjadi  transaksi  jual  beli  antara  pihak  penjual  dan pembeli  mereka  membicarakan  mengenai  isi  kontrak  jual  beli.  Oleh  karena  itu  dalam suatu kontrak standard dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak  jual  beli.  Tetapi  sering  digunakan  justru  untuk  melindungi  dan  mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dan sangan merugikan pihak konsumen.
Padahal  didalam  KUHperdata  telah  mengatur  dalam  apasal  1338  (3)  yang merupakan  suatu  tuntutan  keadilan,dalaam  hal  ini  hakim  dapat  mencegah  suatu pelaksanaan  yang  terlalu  menyinggung  perasaan  keadilan.oleh  karena  itu,  apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-kata yang tercantum di dalam perjanjian tersebut menimbulkan  ketidakpatutan,  maka  hakim    dapat  memutuskan  apakah  dapat melaksanakan perjanjian  tersebut dan  agar sesuai denga keadilan
Dalam transaksi e-commerce khususnya pada shopee, penggunaan klausula baku
adalah  hal  yang  mutlak.  Karena  dalam  transaksi ecommerce para  pihak  tidak berinteraksi  secara  langsung  melainkan  berinteraksi  menggunakan  media  elektronik, salah satunya adalah internet. Saat konsumen hendak membeli suatu barang pada situs online  shopee,  maka  penjual/merchant  akan  menyodorkan  suatu  perjanjian  ( term andcondition )  yang  berisikan  mengenai  persyaratan-persyaratan  seperti  layaknya perjanjian jual beli pada umumnya.
Perjanjian ( term  and condition )  inilahyang dapat dikategorikan sebagai klausula baku,  karena  isi  dari  perjanjian  tersebut  ditetapkan  secara  sepihak  oleh penjual/merchant.  Disini  pihak  konsumen  tidak  bisa  memprotes  isi  daripada perjanjian,  karena  dalam  website  yang  menampilkan  perjanjian  tersebut  tidak mempunyai opsi (pilihan) untuk merubah perjanjian.
Dalam  hal  ini  konsumen  hanya  mempunyai  dua  pilihan  yakni  menerima  atau membatalkan pesanan. Apabila dalam dunia nyata persetujuan terhadap klausula baku tersebut  dilakukan  dengan  perbuatan  penandatanganan,  maka  dalam  transaksi e- commerce persetujuan  dilakukan  dengan  “mengklik”  pilihan  setuju/ok/yes  Perbuatan “mengklik”tersebut  dapat  diartikan  sebagai  akseptasi  atau  sama  dengan  perbuatan penandatanganan.
Dalam  UUPK  penggunaan  klausula  baku  pada  prinsipnya  tidak  dilarang,  namun yang perlu dikhawatirkan adalah pencantuman klausula eksonerasi ( exemption clause ) dalam  perjanjian  tersebut.  Klausula  eksonerasi  adalah  klausula  yang  mengandung kondisi  membatasi,  atau  bahkan  menghapus  sama  sekali  tanggung  jawab  yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual) 20
Undang-Undang  perlindungan  konsumen  telah  melarang  para  pelaku  usaha untuk  menggunakan  klausula  baku  yang  bertentangan  dengan  pasal  18  UUPK  pada setiap  dokumen  atau  perjanjian.  Salah  satunya  ialah  klausula  baku  mengenai pengalihan tanggung jawab usaha. Konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  Tepatnya  pada  Pasal  18  yang  mengatur mengenai  Ketentuan  Pencantuman  Klausula  Baku,  dimana Pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan dilarang membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian, apabila;
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku.
20 Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,    2006 hal.30-32.
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan atau jasa yang dibeli oleh konsumen
Akibat hukum dari perjanjian jual beli yang menggunakan klausula seperti diatas adalah  batal  demi  hukum  karena  pencantuman  klausula  eksonerasi  pada  perjanjian jual  beli  merupakan  bentuk  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.
Secara tegas  Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 memuat ketentuan  sanksi bahwa  setiap  klausula  baku  yang  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian (kontrak) yang memuat ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun  1999,  adalah  “batal  demi  hukum”.  Ditinjau  dari ilmu  hukum kontrak,  substansi  pasal  18  ayat  (3)  UU  No.  8  Tahun  1999  tersebut  merefleksikan penegasan  kembali asas  kebebasan berkontrak sebagaimana  diatur dalam Pasal 1320 jo.
Pasal  1337  KUHPerdata  35  Konsekuensi  yuridisnya  adalah  setiap  kontrak  yang memuat  klausula  baku  dilarang  berdasarkan  pasal  18  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  1999 atau yang memiliki bentuk atau format yang dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (2) UU No.  8  Tahun  1999,  dianggap  tidak  pernah  ada  dan  tidak  mengikat  para  pihak,  yaitu pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  membuatkontrak  komersial  (kontrak  jual  beli) barang dan/jasa tersebut.

## D. Kesimpulan
Artikel  ini  menyimpulkan,  bentuk  perlindungan  hukum  kepada  konsumen  ada  dua yaitu  perlindungan  hukum  preventif    dan  represif,  perlindungan  hukum  kepada konsumen Shopee berdasarkan  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11  Tahun  2008  (UU  ITE)  terlihat  dari  pengaturan  mengenai  perlindungan  hak-hak konsumen  dan  pemberian  ganti  rugi.  Konsumen  yang  dirugikan  dapat mengajukantuntutan  yang  kiranya  sejalan  dengan  UUPK  dan  UU  ITE  sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen.
Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan  undang-undang  perlindungan  konsumen  adalah  batal  demi  hukum  yang berarti perjanjian batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula  pada  perjanjian  jual  beli  merupakan  bentuk  pengalihan  tanggung  jawab
pelaku  usaha  terhadap    konsumen  yang  berakibat  timbulnya  suatu  kerugian  bagi konsumen.
Daftar Pustaka Artikel/Buku/Laporan
Kristiyanti,Celina TrISiwi. hukum perlindungan konsumen , Cet. 5,Sinar Grafika, 2016 purbo  Onno  w.  dan  Wahyudi  Aang  Arif,  Mengenal e-Commerce,( Jakarta:Elex  Media Komputindo,2001
Ryeke Ustadiyanto, Framework e-commerce , (Yogyakarta:Andi Offcet,2001)
Saliman,Abdul  R. hukum  bisnis  untuk  perusahaan  teori  dan  contoh  kasus ,  Cet. 8,Kencana, Jakarta 2014.
Shidarta, hukum  perlindungan  konsumen  indonesia P.T  Gramedia  Widiasarana Indonesia,  2006
Subekti , hukum perjanjian cet.21, PT Intermasa Jakarta,2005
Wardiono,Kelik. Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi Dan Konsumen Beberapa Uaraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya. Ombak, Yogyakarta,  2014.