Publikasi Pelaku Jarimah dan Tindak Pidana Pers dalam Islam

## Mujtahid
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Banda Aceh aneuk.aby@gmail.com
Abstrak: Publikasi media dengan cepat terhadap seseorang yang masih belum terbukti bersalah, dianggap merugikan orang lain. Di mana anak dan keluarga yang diberitakan tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan hukuman sosial, sehingga  sudah  tidak  berani  untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Dengan semangat  kebebasan  berpendapat  dan  menyampaikan  fikiran  serta  kebebasan pers  maka  pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun 1999  tentang  Pers.  Pers  sebagai  lembaga  sosial  masyarakat  yang  berfungsi sebagai kontrol sosial di masyarakat. Penelitian ini berbentuk library research, yaitu  yang  berpijak  pada  sumber  data  kepustakaan,  baik  primer  maupun sekunder.  Sehingga  menghasilkan  kesimpulan  yang  komprehensif  sesuai dengan kebutuhan  manusia  kekinian. Berdasarkan analisis-analisis,  penelitian ini  menghasilkan  kesimpulan:  pers  diperbolehkan  untuk  mempublikasi  pelaku kejahatan  selama  tidak  menghakimi  dan  sesuai  dengan  proses  peradilan. Bahkan  wajib  dipublikasi  apabila  kejahatan  yang  dilakukan  berdampak  bagi masyarakat,  seperti korupsi.  Dalam fikih  jinayah tindak pidana  pers  termasuk dalam  kategori  jarimah  dikenakan  hukuman  takzir,  hal  ini  ditelusuri  melalui nash-nash al-Qur’an dan hadis Nabi dan pendapat para ulama.
Kata kunci : Publikasi Pelaku Jarimah, Tindak Pidana Pers
Abstract: Media publication against someone who has not been proven guilty yet  is  considered  harmful  to  others.  Their  children  and  families  often  suffer social punishment,  so  they are discouraged to  interact with the community. In the spirit of freedom of opinion and expression of thoughts and freedom of the
press,  the  Indonesian  government  issued  Act  No.  40  of  1999  concerning  the Press.  The  press  as  a  social  institution  serves  a  role  of  social  control  in  the community.  This  research  is  in  the  form  of  library  research,  based  on  both primary  and  secondary  data  sources,  that  is  expected  to  deliver  a comprehensive conclusion in accordance with current human needs. Based on the analysis,  this  research concludes that the  press  is  allowed to  publicize the perpetrators  of  the  crime  as  long  as  they  are  not  judgmental  and  is  in accordance with the judicial process. In fact, the press is required to publish it if the crime committed affect the community, such as corruption. According to Jinayah  jurisprudence,  press  crimes,  which  belong  to  jarimah  category,  are subject  to  takzir  sentence.  This  is  traced  through  the  texts  of  the  Qur'an,  the hadith of the Prophet, and the notions of the scholars.
Keywords : Publication of Jarimah perperators, Press crime

## PENDAHULUAN
Perkembangan  alat  komunikasi  pada  saat  ini  begitu  pesat,  sehingga memudahkan  manusia  untuk  berinteraksi  tanpa  hambatan.  Namun perkembangan  tersebut  memiliki  dampak  negatif.  Di  antaranya  para jurnalis  terlalu  cepat  mempublikasi  setiap  berita  yang  mereka  terima.  Seperti kasus  korupsi,  ketika  seseorang  masih  berstatus  terduga  dan  tersangka,  oleh pers  berita  tersebut  sudah  dipublikasi.  Seperti  kasus  korupsi  yang  menjerat mantan  Bupati  Abdya  (Serambi,  2015).  Sebagian  orang  menilai,  pemberitaan terlalu  dini  dalam  kasus  tersebut  merugikan  objek  berita.  Di  mana  keluarga sudah  terlebih  dahulu  dihukum  dengan  hukuman  sosial.  Sehingga  terkesan bahwa pers tidak mematuhi asas praduga tak bersalah.
Mengenai  pemberitaan  pers  terhadap  suatu  tindak  pidana  dan  asas praduga  tak  bersalah,  maka  perlu  dilihat  ketentuan-ketentuan  Pasal  1  angka  1 UU NO. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah lembaga sosial  dan wahana komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar,  suara  dan  gambar,  serta  data  dan grafik  maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.
Ditinjau  dari  fikih  jinayah  maka  tidak  ditemukan  literatur  ulama terdahulu  yang  secara  khusus  membahas  hukum  publikasi  terhadap  pelaku jarimah ,  namun  fenomena  ini  terus  berlanjut  dan  dianggap  merugikan masyarakat  sehingga  perlu  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu  penulis tertarik  untuk  mengkaji  tentang  publikasi  pelaku  jarimah  dan  kedudukan tindak pidana pers dalam Islam.
P

## PEMBAHASAN
Delik  pers  berasal  dari  dua  kata,  delik  dan  pers.  Delik  berasal  dari perkataan  Belanda  yang  diadopsi  dari  bahasa  latin delictium .  Sedangkan  kata pers,  atau press berasal  dari  istilah  latin pressus artinya  adalah  tekanan, tertekan, terhimpit, padat (Ensiklopedi Politik, 1984: 114). Pers dalam kosa kata bahasa  Indonesia  berasal  dari  bahasa  Belanda  yang  mempunyai  arti  sama dengan  bahasa  Inggris  “press”,  sebagai  sebutan  untuk  alat  cetak  (Ensiklopedi Nasinonal, 1990: 117). Jadi, secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  perantara  barang  cetakan. Tetapi,  kata  pers  atau press ini  digunakan  untuk  merujuk  semua  kegiatan jurnalistik,  terutama  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  menghimpun  berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak.
Berdasarkan uraian di atas, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu  yang  menyangkut  dengan  kegiatan  komunikasi  yang  hanya  dilakukan dengan  perantara  barang  cetakan.  Sedangkan  pers  dalam  arti  kata  luas  adalah yang  menyangkut  kegiatan  komunikasi  baik  yang  dilakukan  dengan  media cetak  maupun  media  elektronik  seperti  radio,  televisi  maupun  internet (Kusumaningrat  &  Kusumaningrat,  2016:  17).  Penulis  menggunakan  istilah tersebut dalam arti sempit maupun luas.
Istilah  Delik  Pers  sebenarnya  bukan  merupakan  terminologi  hukum, melainkan  hanya  sebutan  umum  dan  konvensi  di  kalangan  masyarakat, khususnya  praktisi  hukum  dan  pengamat  hukum,  untuk  menamai  pasal-pasal KUHP  yang  berkaitan  dengan  pers.  Delik  pers  adalah  delik  yang  terdapat  di dalam  KUHP.  Tetapi  tidak  merupakan  delik  yang  berdiri  sendiri,  melainkan bagian  dari  delik  khusus  yang  berlaku  umum.  Karena  yang  sering  melakukan pelanggaran  atas  delik  tersebut  adalah  pers,  maka  tindak  pidana  itu  dikatakan sebagai delik pers.
Jadi, tindak pidana  yang dilakukan oleh umum atau delik  yang berlaku bagi umum tentang penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, kesusilaan, dan lain-lain,  tetapi  kalau  dilakukan  oleh  pers  disebut  delik  pers.  Para  ahli  hukum merumuskan  bahasa  yang  dimaksud  dengan  delik  pers  adalah  setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers (Siregar & Sapardjaja, 2003: 2).

## Kejahatan dan Berita Kriminal dalam Islam
Istilah kejahatan berasal  dari kata jahat,  yang artinya sangat tidak baik, sangat  buruk,  sangat  jelek,  yang  ditumpukan  terhadap  tabiat  dan  kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara  yuridis  kejahatan  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  melanggar  hukum atau  yang  dilarang  oleh  undang-undang.  Disini  diperlukan  suatu  kepastian
hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan  yang tidak jahat (Widiyanti & Waskita, 1987: 24).
Imam al-Mawardi mendefinisiskan jarimah sebagai perbuatan-perbuatan yang  dilarang oleh syariat  yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir  (Al-Mawardi,  2002:  219). Jarimah memiliki  unsur  umum  dan  unsur khusus.  Unsur  umum  jarimah  adalah  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  setiap jenis jarimah , sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.
Unsur umum daripada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur  yakni unsur formal,  materil  dan  moril.  Unsur  formal  ( al-Rukn  al-Syar’iy )  adalah  adanya ketentuan  nash  yang  melarang  atau  memerintahkan  suatu  perbuatan  serta mengancam  pelanggarnya.  Unsur  materil  ( al-Rukn  al-Madi )  adalah  adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.  Sedangkan  unsur  moril  ( al-Rukn  al -Adabiy )  adalah  bila  pelakunya seorang mukallaf, yakni orang yang
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Walaupun  secara  umum jarimah terbagi  ke dalam  tiga  unsur  di atas, akan tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki  unsur-unsur  tersendiri,  dan  inilah  yang  dinamakan  dengan  unsur khusus jarimah (Djazuli, 2000: 12). Adapun  pembagian jarimah pada  dasarnya  tergantung  dari  berbagai sisi. Jarimah dapat  ditinjau  dari  sisi  berat    ringannya  sanksi  hukum,  dari sisi  niat  pelakunya,  dari  sisi  cara  mengerjakannya,  dari  sisi  korban  yang ditimbulkan oleh suatu tindak  pidana,  dan sifatnya  yang khusus.  Ditinjau dari sisi  berat  ringannya  sanksi  hukum  serta  ditegaskan  atau  tidaknya  oleh  Al Quran  dan  Hadist, jarimah dapat  dibagi  atas jarimah  hudud , jarimah Qisas/diyat , dan jarimah takzir (Santoso, 2003: 22) . Khusus jarimah takzir ,  syariat  tidak  membatasi  jenis jarimah yang tergolong  ke  dalam jarimah takzir .  Hal  tersebut  karena  model jarimah terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  waktu  dan  tempat.  Namun  secara ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  hukuman  takzir    adalah  hukuman  yang  belum ditetapkan  oleh  syara’,  melainkan  diserahkan  kepada  Ulil  amri,  baik penentuannya  maupun  pelaksanaannya.  Dalam  menentukan  hukuman  tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja.
Berkenaan  dengan  pemberitaan  kriminal,  maka  perlu  pengklasifikasian kepada dua kondisi (Anam, 2009: 121). Kondisi pertama, (sebelum pembuktian dari  pihak  pengadilan).  Apabila  suatu  berita  kejahatan  belum  terbukti,  maka pers tidak boleh menghakimi lalu mempublikasi. Artinya, berita tersebut masih berupa  tuduhan  atau  perkara  yang  belum  dibawa  ke  pengadilan,  terlebih  jika menyangkut dengan ‘ irdh (kehormatan) seseorang (Jumah, 2009: 96).
Dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  Bab  II  Pasal  7  disebutkan,  wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran
hukum  atau  proses  peradilan  harus  menghormati  asas  praduga  tak  bersalah( Astuti, 2015: 181-182), prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.
Jika  orang  yang  berbuat  kejahatan  telah  mengakui  kesalahanya  dengan menyesali  dan  bertaubat.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  Islam  menganjurkan  agar tidak  memberitahukan  perbuatan  tersebut  kepada  orang  lain,  dan mengajukannya  ke  pengadilan.  Namun  jika  pelakunya  memberitahukannya kepada  orang  lain,  maka  orang  lain  tidak  bersalah  jika  mempublikasi  berita tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah:
ا  َّلَِّإ ىًفاَعُم يِتَّمُأ لك
َُّاللّ ُهَرَتَس  ْدَقَو  َحِبْصُي  َّمُث ًلاَمَع  ِلْيَّللاِب ُلُجَّرلا َلَمْعَي  ْنَأ ِةَرَهاَجُمْلا  ْنِم  َّنِإَو  َنيِرِهاَجُمْل َرْتِس  ُفِشْكَي ُحِبْصُيَو ُهُّبَر ُهُرُتْسَي  َتاَب ْدَقَو اَذَكَو اَذَك َة َحِراَبْلا  ُتْلِمَع  ُن َلاُف اَي َلوُقَيَف ِهْيَلَع َِّاللّ
ُهْهَع
Artinya:  Setiap  ummatku  akan  mendapatkan  ampunan  dari  Allah  Azza wa Jalla kecuali al-Mujāhirīn yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan  sebuah  perbuatan  buruk  pada  malam  hari  kemudian  ia menjumpai  waktu  subuh  dan  Allah  telah  menutupi  aibnya  berupa perbuatan  buruk.  Lalu  laki-laki  tersebut  mengatakan,  “Wahai  Fulan, aku  telah  mengerjakan  sebuah  perbuatan  buruk/jelek  ini  dan  itu”. “Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh (H.R Bukhari).
Islam  menjamin  seluruh  muslim  dari  ghibah,  kecuali  orang  yang membuka  aibnya  sendiri  ke  khalayak  ramai.  Maka  tidak  ada  kewajiban  bagi muslim  yang  lain  untuk  menutupi  aib  orang  tersebut(al-Nawawi,  2001:  381). Karena  aibnya  yang  sudah  Allah  tutup  dari  pandangan  manusia,  dia  buka dengan sendirinya kepada orang lain (al-Asqalani, 1960: 487).
Namun  di  samping  Islam  melarang ghibah ,  akan  tetapi  pada  beberapa kondisi  diperbolehkan, dengan syarat  tujuan  yang baik  dan tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut kecuali dengan ghibah (Allan, 1998: 229).
Pemberitaan  tentang  kejahatan  yang  tidak  bijak  dapat  meresahkan masyarakat,  sehingga  masyarakat  menganggap    prilaku  kejahatan  sebagai  hal yang  biasa,  serta  dengan  mudah  diterima  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut bertentangan  dengan  prinsip  hukum  Islam  yaitu amar  ma’ruf  nahi  munkar (Praja,  1995:  75). Amar  makruf berarti  hukum  Islam  digerakkan  untuk  dan merekayasa  umat  manusia  untuk  menuju  tujuan  baik  dan  benar  yang dikehendaki  oleh  Allah.  Sedangkan nahi  munkar mengajak  manusia  untuk meninggalkan  perkara-perkara  yang  tidak  diridhai  oleh  Allah.  Sebagaimana sabda Rasulullah.
ناميلإا فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف ،هناسلبف عطتسي مل نإف ،هديب هريغيلف اًركنم ىأر نم
Artinya:  Barangsiapa  yang  melihat  kemungkaran  maka  hendaklah  dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan
lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. (HR Muslim).
Pers  sebagai  lembaga  sosial  masyarakat  berperan  dalam  mengajak kepada  kebaikan  dan  mencegah  kepada  kemungkaran  dalam  bentuk  lisan  dan tulisan. Dengan demikian pers dituntut bijaksana dalam pemberitaan.
kondisi kedua (setelah terbukti di peradilan). Setelah kejahatan kriminal benar-benar  terbukti  dan  telah  diputuskan  sanksinya,  hukum  harus dilaksanakan. Allah memerintahkan agar sanksi tersebut diperlihatkan di muka umum. Sebagaimana firman Allah surat an-Nur: 2.
ۖ ٍةَدْلَج َةَئاِم اَمُهْنِم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجاَف يِناَّزلاَو ُةَيِناَّزلا َر اَمِهِب ْمُكْذُخْأَت  َلََو ِ َّللَّاِب  َنوُنِمْؤُت ْمُتْنُك  ْنِإ ِ َّاللَّ ِنيِد يِف ٌةَفْأ

## ۖ ِرِخ ْلْا ِمْوَيْلاَو
َنيِنِمْؤُمْلا  َنِم ٌةَفِئاَط اَمُهَباَذَع ْدَهْشَيْلَو
Artinya:  Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  maka deralah  tiap-tiap  seorang  dari  keduanya  seratus  dali  dera,  dan janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya  mencegah  kamu  untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Al-Qur’an).
Syariat  Islam  melarang  pemberitaan  kejahatan  yang  menghakimi sebelum  terbukti  demi  menjaga  keutuhan  dan  kesucian  masyarakat.  Dan  jika telah  terbukti  lewat  peradilan,  sanksi  harus  dilaksanakan  dan  diperlihatkan untuk  diketahui  khalayak  ramai.  Namun  bukan  berarti  setelah  terbukti  di peradilan,  atau  setelah  eksekusi  hukuman,  bukan  kejadian  runtut  kejahatan tersebut,  dari  awal  hingga  akhir,  secara  terperinci,  terutama  jika  pemberitaan dilakukan dengan cara yang berlebih-lebihan.

## Tindak  Pidana  Pers  dalam  UU  No.  40  Tahun  1999  dalam  Perspektif Hukum Pidana Islam
Sejak  terjadi  gerakan  reformasi  di  Indonesia,  membawa  perubahan fundamental  bagi  pers.  Reformasi  tidak  hanya  merubah  hukum,  tetapi  juga dilakukannya  rekondisi  pada  sistem  informasi  dan  komunikasi  masa  (pers), masa  reformasi  ini  masa  kebebasan  dan  kemerdekaan  bagi  pers.  Urgensi  bagi reformasi pers Indonesia, dilalui dengan terjadinya perubahan Undang-Undang pokok  Pers  No.  21  Tahun  1982  menjadi  Undang-Undang  No.  40  Tahun  1999 tentang Pers.
Untuk  menghindari  pengaturan  yang  tumpang    tindih,  undang-undang ini  tidak  mengatur  ketentuan  yang  sudah  diatur  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan lainnya dan memberikan kepastian dan payung hukumnya sendiri  sebagai  hasil  proses  reformasi  bagi  pers.  Maka  dalam  memberikan komentar  ataupun  opini,  seyogyanya  pers  menjauhkan  diri  dari  dua  pola pemberitaan.  Pertama,  agar  tidak  menjatuhkan  ketentuan  stagmatis  berupa
kesalahan  terdakwa  sebelum  hakim  menetapkan  kesalahannya.  Kedua,  tidak memberikan  gambaran dalam pemberitaan bahwa terdakwa adalah orang  yang jauh  dari  kesalahan,  apalagi  seolah-olah  terdakwa  menjadi  korban  kezaliman pengadilan (Irsyad, 2004: 110).
Dalam  menyiarkan  informasi,  pers  tidak  menghakimi  atau  membuat kesimpulan  kesalahan  seseorang  terlebih  lagi  untuk  kasus-kasus  yang  masih dalam  proses  peradilan  serta  dapat  mengakomodasi  kepentinagn  semua  pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
Menyangkut dengan proses peradilan, terkadang para wartawan terkesan terlalu  cepat  mempublikasi  berita,  sehingga  seorang  yang  masih  pada  status tersangka  dan  terdakwa  sudah  dipublikasi  ke  masyarakat.  Hal  tesebut  jika dilihat  dengan  kaca  mata  fikih  jinayah  keliru,  jika  pers  mendahului  hakim. Namun  apabila  pers  tetap  berada  di  belakang  proses  peradilan  tanpa menghakimi, maka hal tersebut diperbolehkan.
Di  dalam  Islam  seseorang  baru  boleh  diberitahukan  ke  khalayak  ramai ketika dia sudah terbukti bersalah atau dalam istilah peradilan Indonesia dengan terpidana  dan  terhukum.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  ketika  Allah  mengisahkan Habil dan Qabil di dalam al-Quran dalam surat al-Maidah: 27
ِم ْلَّبَقَتُي ْمَلَو اَمِهِدَحَأ  ْنِم َلِّبُقُتَف اًناَبْرُق اَبَّرَق ْذِإ ِّقَحْلاِب َمَدآ ْيَنْبا َأَبَن ْمِهْيَلَع ُلْتاَو ِرَخ ْلْا  َن َلاَق ۖ َكَّنَلُتْقَ َلَ
َنيِقَّتُمْلا  َنِم ُ َّاللَّ ُلَّبَقَتَي اَمَّنِإ َلاَق
Artinya:  Ceritakanlah  kepada mereka kisah  kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan  korban,  maka  diterima  dari  salah  seorang  dari mereka  berdua  (Habil)  dan  tidak  diterima  dari  yang  lain  (Qabil).  Ia berkata  (Qabil):  "Aku  pasti  membunuhmu!".  Berkata  Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (Al-Qur’an).
Di dalam ayat  di  atas Allah menegaskan bahwa  cerita  yang dikisahkan tersebut benar-benar terjadi dengan kata-kata (قحلا) dan perbuatan Habil sudah terbukti bersalah (al-Razi, n.d.: 338). Dengan demikian Undang-Undang No. 40 tentang  Pers  sudah  baik  dan  perlu  disempurnakan  kembali  sehingga terwujudnya  kemerdekaan  pers  yang  adil  dan  tidak  merugikan  pihak  tertentu, dan mewujudkan fungsi Pers dengan baik sebagai kontrol sosial.

## KESIMPULAN
Menurut  fikih  jinayah,  diperbolehkan  mempublikasi  pelaku  jarimah selama  publikasi  tersebut  dilakukan  oleh  insan  pers  dengan  tidak  menghakimi dan  berdasarkan  proses  peradilan.  Bahkan  wajib  dipublikasi  apabila  kejahatan yang  dilakukan  berdampak  bagi  masyarakat  banyak,  seperti  korupsi.  Tindak Pidana Pers dalam  Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 jika dilihat dari sudut pandang  fikih  jinayah,  tidak  terdapat  pembahasan  secara  khusus.  Namun  jika
dilihat  bentuk-bentuk  jarimah  dalam  fikih  jinayah  maka  tindak  pidana  pers digolongkan ke dalam jarimah yang dikenakan takzir.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mawardi. (2002). al-Ahkām al-Sulthāniyah . Darul Fikri. Ali Jumah, W. al-I. (2009). Waqāla al-Imām, al-Mabādi al-Uzma . al-waabil. Ensiklopedi  Nasional  13.  (1990).  In Ensiklopedi  Nasional  13 .  Cipta  Adi Kusuma.
Ensiklopedi  Politik  Pembangunan  Pancasila.  (1984).  In Ensiklopedi  Politik Pembangunan Pancasila . Yayasan Ciptaloka Caraka. Fakhruddin al-Razi. (n.d.). Mafātih al-Ghaibi . Dar Ihya’ Turast al-arabi.
Faris Khoirul Anam. (2009). Fikih Jurnalistik . Pustaka Al-Kausar.
H.A.  Djazuli.  (2000). Fiqh  Jinayah,Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam Islam . PT Raja Grafindo Persada.
Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. (2016). Jurnalistik Teori dan Praktik . PT Remaja Rosdakarya. Ibnu Hajar al-Asqalani. (1960). Fathu al-bāri . Darul Makrifah. Imam al-Nawawi. (2001). Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi . Darul Hadis. Juhaya  S.  Praja.  (1995). Filsafat  Hukum  Islam .  Pusat  Penerbitan  Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung.
Muhammad  bin  Allan.  (1998). Dalilu  al-Fālihin  lituruqi  Riyadhi  al-Shālihin . Darul Hadis.
Ninik  Widiyanti  dan  Yulius  Waskita.  (1987). Kejahatan  Dalam  Masyarakat dan Pencegahannya . Bina Aksara.
RH.  Siregar,  Komariah  Sapardjaja,  L.  L.  dan  T.  L.  I.  N.  (2003). Delik  Pers dalam Hukum Pidana . Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional.
SerambiNews.Com.  (2015).  serambinews.com,  banda  aceh. serambinews.com banda  aceh .  http://aceh.tribunnews.com/2015/05/14/polda-aceh-tahan- mantan-bupati-abdya-akmal-ibrahim. Sri  Ayu  Astuti.  (2015). Kebebasan  Pers  dan  Etika  Pers  dalam  Perspektif Hukum Islam . Genta Publishing.
Syamsuddin  Irsyad. (2004). Peran Hakim dan Kebebasan Pers . UNESCO dan
Dewan pers.
Topo Santoso. (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam . Gema Insani Press.