## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ON ECONOMIC GROWTH AND HUMAN

## DEVELOPMENT INDEX AS INTRVENING VARIABLES
( EMPIRE STUDY ON REGENCY/CITY GOVERNMENT IN
JAMBI PROVINCE 2016-2019 )

## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHANEKONOMI DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA DI
PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2019)
Oleh:
Ira Sri Adipura 1) Sri Rahayui 2) Junaidi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2002, Jambi – Indonesia
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia
Email : sriadipura@gmail.com 1 ) , sri_rahayu@unja.ac.id 2 ) , junaidi@unja.ac.id 3 )

## ABSTRACK
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  fiscal  decentralization,  local  financial  independence,  effectiveness  and efficiency on economic growth with the Human Development Index as an intervening variable. The research sample is districts/cities in Jambia province, using secondary data from the Indonesian Central Bureau of Statistics for the period 2016 to 2019. Data analysis was carried out using path analysis with the SPSS program. The results of the analysis  indicate  that,  first,  fiscal  decentralization,  Regional  Financial  Independence  and  Effectiveness  have  an effect  on  Economic  Growth,  but  Efficiency  has  no  effect  on  Economic  Growth.  Fiscal  Decentralization  and Efficiency through the Human Development Index have no effect on economic growth. And the Ministry of Regional Finance and Effectiveness through the Human Development Index has an effect on Economic Growth.
Keywords:  Fiscal decentralization, Regional Financial Independence, Effectiveness, Efficiency, economic growth, Human Development Index.

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruhantara desentralisasi fiskal, Kemandiriaan Keuangn Daerah, Efektiitas  dan  Efisiensi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  sebagai  varibel intervening.Sampel  penelitian  adalah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi,  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari Biro  Pusat  Statistik      Indonesia  periode  2016  sampai  dengan  2019.Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  jalur  dengan  program  SPSS.Hasil  analisis  mengindikasikan  bahwa,  pertama,desentralisasi  fiskal, Kemandirian Keungan Daerah dan Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Eknomi, namun Efisiensi tidak berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Eknomi.  Desentrlisasi  Fiskal  dan  Efisiensi  melalui  Indeks  Pembangunan Manusia  Tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Eknomi.Dan  Kemndirin  Keungan  Daerah  dan  Efektiitas melalui Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pertumbuhan Eknomi.
Kata Kunci:   Desentralisasifiskal,  Kemandirian  Keungan  Daerah,  Efektivits,  Efisiensi,  Pertumbuhan  Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Demokratisasi yang berkembang dalam
kehidupan berbangsadan bernegara, dalam mewujudkan  komitmen  pemerintahan  yang  baik  atau biasa  disebut good  governance yang    menjadi  faktor utama dalam memberdayakan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah . di Indonesia adalah wujud dari desentralisasi sebagai hasil demokratisasi, Desentralisasi berguna untuk menumbuhkan kiat pemerintah dalam dalam memfasilitasi  kebutuhan  dan  aspirasi  daerah  sesuai dengan keberagaman masing-masing daerah. Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  dibutuhkanguna menumbuhkan  kegiatan  lokal,    sesuai  dengan  berbagai kondisi dari setiap Kabupaten/Kota. Melalui desentralisasi, setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan dan mendorongaktivitas guna meningkatkan  sumber  pendapatan,  serta    peningkatan kemampuan daerah.
Peraturan  Pemerintah    No.  105  Tahun2000  pasal 8,  menyebutkan  terkait  APBD  yang    disusun  dengan menerapkan pendekatan  kinerja. pengelolaan  keuangan daerah  harus  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Agar pencpaian output maksimal  hal  yang  harus  di kedepankan  adalah  dengan  melakukan  pendekatan kinerja  melalui    perencanan  dan  alokasi  biaya ataupun input yang ditetapkan. Analisi Kinerja keuangan  APBD setiap tahunnya dianalisi dengan cara membandingkan  hasil  yang  dicapai  setiap  tahunnya dengan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat dikethui kecenderungan yang  terjadi  pada  pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Penyelenggaraan daerah . yang dilakukan secaraekonomis,efisien,  dan  efektif  atau  melaksanakan konsep value  for  money serta  partisipasi,transparansi, akuntabilitas dankeadilan akan
mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang secara tidak langsung dapat mengurangi angkapengangguran sertamenurunkan tingkat kemiskinann.
pengurusansuatu  daerah  tidak  hanya  membutuhkan sumberdaya manusia, namun sumber daya ekonomimerupakan  hal  penting  berupakeuangan,  yang dituangkandalam  suatu  anggaranpemerintah  daerah (Wahab, 2016).
Rendahnya  kapasitas  atau  kemampuan  daerah dalam  mengelola  keuangan  akan  memicu  munculnya efek  negatif  yaitu  rendahnya  tingkat  pelayanan  bagi masyarakat,  Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu Provinsi  yang  mempunyai  sumber  daya  alam  yang tinggi hingga diharapkan dapat mendorong peertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten/Kota.
Kondisi  kinerja  keuangan  yang  berfluktuasi hingga  dapat  mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang juga  mengalami  fluktuasi  hampir  disetiap  tahunya,  hal ini  menunjukan  ketimpangan  pertumbuhan  antar daerah,  makroekonomi  yang  tidak  stabil  diakibatkan
olehrendahnya  kemampuan  pengelolaan  keuangan daerah yang menimbulkan efek negatif bagi pemerintahan  yaitu  menurunya  pelayanan  hingga mampu  menurunkan  tingkat  Indeks  Pembangunan Manusia,  namun  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  data statistik  yang  menunjukan  peningkatan  IPM  hingga berada  pada  kategori  sedang  dan  kategori  tinggi.  Jika desentralisasi  fiskal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi dikatakan  sebagai  salah  satu  indikator  kesejahteraan maka  hal  ini  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat  yang  diukur  melalui  data  statistik  Indeks Pembangunan Manusia.
Kumpangpune  et  al.,  (2021)  Penilaian  kinerja pengelolaan  keuangan  dilakukan  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehrawat dan Giri(2019) menyatakan bahwa terdapat integrasi antara perkembangan  keuangan  terhadap  perekonomian  di India,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  perkembangan keuangan  berdasarkan  statistik  memiliki  pengaruhyang signifikan  pada    pertumbuhan . ekonomi,  pada  akhirnya dapat menunjang kinerja perekonomian di India.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah diuraikan,  maka  pokok  permasalahan  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan  terhadap  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita?
2. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita?
4. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia?
5. Apakah Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap PDRB Rill Per Kapita?
6. Apakah Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pemabngunan Manusia?
7. Apakah Efisiensi berpengaruh signifikan  terhadap PDRB Rill Per Kapita?
8. Apakah Efisiensi berpengaruh signifikan  terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
9. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita?
10. Apakah Desentralisasi Fiskal secara tidak langsung  berpengaruh  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?
11. Apakah  kemandirian  keuangan  daerah  secara tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  PDRB  Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Efektivitas  dan  Efisiensi  Terhadap  Pertumbuhanekonomi  Dengan  Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019). (Ira Sri Adipura, Sri Rahayu  dan Junaidi)
12. Apakah  efektivitas    secara  tidak  langsung berpengaruh  terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?
13. Apakah efisiensi secara tidak langsung berpengaruh  terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah :
1. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  terhadap PDRB Riil Per Kapita
2. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap PDRB Riil Per Kapita
4. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
5. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh  Efektivitas  terhadap  PDRB  Riil  Per Kapita?
6. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia
7. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh Efisiensi terhadap PDRB Riil Per Kapita
8. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh Efisiensi terhadap  Indeks Pembangunan Manusia?
9. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap PDRB Riil Per Kapita?
10. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  secara  tidak langsung  terhadap  PDRB  Riil  Per  Kapita  melalui Indeks Pembangunan Manusia
11. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh  kemandirian  keuangan  daerah  secara tidak  langsung  terhadap  PDRB  Riil  Per  Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia
12. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh  Efektivitas  secara  tidak  langsung terhadap  PDRB  Riil  Per  Kapita  melalui  Indeks Pembangunan Manusia
13. Untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris pengaruh Efisiensi secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks
Pembangunan Manusia.

## 2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.  Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi  merupakan sebuah  kinerja kenaikan  output  perkapita  secara  terus  menerus  dalam waktu  yang  cukup  panjang  dan  menjadi  salah  satu indikator bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah, tingginya  pertumbuhan  ekonomi  biasanya  tinggi  pula kesejahteraan masyarakat.
Sistem  ekonomi  dalam  pembangunan  ekonomi merupakan  serangkaian  ari  usaha  melalui  kebijakan yang  bertujuan  untuk  menaikan  taraf  hidup  pada  suatu masyarakat,  meningkatkan  peluang  lapangan  kerja, memeratakan  pembagian  pendapatan  pada  masyarakat, memperluas  hubungan  ekonomi  secara  regional  serta melalui  pergeseran  pada  kegiatan  perekonomian  dari sektor  primer  ke  sektor  sekunder.  Mengusahakan  agar pendapatan  masyarakat  pada  suatu  daerah  mengalami peningkatan merupakan arah dan tujuan dari pembangunan  ekonomi.  Melalui    Penyajian  statistik secara  berkala  pendapatan  dapat  diketahui  tingkat pertumbuhan  ekonomi  pendapatan  masyarakat  yang dapat  digunakan  menjadi  bahan  perencanaan  bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan Nasional atau Daerah dibidang ekonomi.
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau    Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran dari perbandingan  harapan  hidup,  pendidikan  serta  standar hidup untuk setiap negara seluruh dunia. Pengklasifikasian  HDI  digunakan  untuk  mengetahui apakah sebuah negara dapat dikategorikan negara maju, negara  berkembang  ataupun  negara  terbelakang  serta kebijaksanaan  ekonomi  terhadap  kualitas  hidup  akan mudah  diukur.  Apabila  kebutuhan  akan  pelayanan  dan ketersediaan  kebutuhan  publik  dapat  terpenuhi  maka masyarakat  akan  merasa  diperhatikan  dan  nyaman hingga  mampu  menjlankan  setiap  kegiatan  dengan efisien.
2.1.2 Desentralisasi Fiskal
Ali  (2017)  menyatakan  Desentralisasi  fiskal mengharapkan
pemerintah daerah memiliki kemandirian  yang  lebih  besar  dalam  keuangan daerah.Oleh  sebab  itu,  peranan  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  sangat  menentukan  kinerja  dari keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang  banyak  dilakukan  saat  ini  dengan  melihat  rasio antara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Sabilla  (2014)menyatakan  bahwa  Desentralisasi  Fiskal memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  per  kapita  regional  diseluruh  Provinsi  di Indonesia.
Desentralisasi
fiskal bisa mendorong pemerintahan  ke  arah  yang  tidak  stabil,  pada  masanya akan  menghambat  pertumbuhan  perekonomian,  karena desentralisasi fiskal bisa menurunkan  pengeluaran dan
pajak  yang  berbasis  kepada  pemerintah    pusat  dapat menjadi fungsi stabilitasi. Hal ini sejalan denganpendapat  Saputra  (2012)  yang  menyatakan Desentralisasi  Fiskal  lebih  condong  berdampaknegatif terhadap pertumbuhan perekonomian.
Suwandi (2016) Desentralisasi akan  mendekatkan pemerintah  kepada  masyarakat  sehingga  dalam  sistem pemerintahan yang desentralistik akan tercipta efisiensi dalam  perekonomian,  sehingga  pada  gilirannya  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah
Kusufi  (2012)  menyatakan  kinerja  keuangan daerah  atau  kemampuan  daerah  merupakan  salah  satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat keammpuan  daerah  dalam  menjalankan  otonomi daerah.  Adanya  bentuk  keingiintahuan  masyarakat terkait    kinerja  keuangan,  pemerintah  daerah  harus memberikan  penjelasan  dan  gambaran  yang  akuntabel tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.
Andriyani  (2020)  menyatakan  bahwa    penilaian kinerja  sebaiknya  mampu  menunjukan    informasi secara  transparan  kepada  masyarakat  sehingga  kinerja keuangan dapat ikut dikontrol oleh  masyarakat. Untuk menunjukan dan memenuhitransparasi dan akuntabilitas  dalam  mengelola  keuangan  daerah, pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah daerah  harus  disampaikan  secara  tersusun  dan    tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.
Suryaningsih (2015)Rasio atas kemandirian keuangan  daerah  merupakan  sebuah  pengukuran terhadap  kinerja  keuangan  daerah    yang  mampu mencerminkan dan memberi gambaran terkait kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  mendanaisendiri kegiatan  dari  pemerintah,  dan  pelayanan    terhadap masyarakat  daerah.
2.1.4 Efektivitas
Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan  suatu  kegiatan  pada  sektor  publik sehingga dapat dikatakan efektif apabila kegiatan  yang dilakukan  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap kemampuan  penyediaan  layanan  oleh  pemerintah daerah.  Rasio  efektivitas  adalah  tingakt  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  pemerintah  daerah  deagan cara  membandingkan  realisasi  pendapatan  dengan anggaran  pendapatan.  Halim  (2011)  rasio  efektivitas bertujuan  untuk  mengukur  sejauh  mana  pemerintah daeah  dalam  memobilisasi  penerimaan  pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.
Andriyani
(2020)
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan berdasarkan  potensi  rill masing-masing  daerah. Semakin  besar  realisasi  penerimaan  APBD  terhadap target  penerimaan  PAD  maka  rasio  efektivitas keuangan  daerah  akan  semakin  besar  dan  begitu  pula sebaliknya.  Apabila  daerah  telah  menggunakan  PAD secara  efektif  maka  akan  semakin  tinggi  rasio
efektivitas  daerah  dalam  memenuhi  biaya  program kerja  dalam  upaya  peningkatan  perekonomian  daerah dan mensejahterakan masyarakat.

## 2.1.5 Efisiensi
Kamus  Besar  Ekonomi  (2003)  Efisiensi  adalah hubungan  atau  perbandingan  antara  faktor  keluaran ( output )  barang  dan  jasa dengan  masukan  ( input )  yang langka  didalam  suatu  unti  kerja  ataupun  ketetapan dalam  menjalankan  suatu  dengan  tidak  membuang- buang  waktu  dan  biaya.  Pengukuran  tingkat  efisiensi unuk  mengetahui  seberapa  besar  efisiensi  dari pelaksanaan  suatu  kegiatan  yang  tealah  dianggarkan dan  membandingkan  dengan output yang  dihasilkan yang  menggunakan  data  realisasi  belnja  dan  realisasi pendapatan.  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  adalah  tuntutan  bagi  setiap  pemerintah  daerah, semakin  tinggi  persentase  perbandingan  pengeluaran terhadap  pendapatan  maka  semakin  tidak  efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Andriyani  (2020)  Pengukuran  tingkat  efisiensi dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input digunakan  dan  membandingkan  dengan output yang dihasilkan.  Hal  ini  memerlukan  data-data  realisasi belanja  dan  realisasi  pendapatan.  Perbandingan  antara output dan input atau  realisasi  pengeluaran  dengan realisasi  penerimaan  daerah.  Apabila  rasio  yang dihasikan  semakin  kecil  maka  menunjukkan  semakin efisien  suatu  kegiatan  tersebut.Begitu  pula  sebaliknya apabia rasio yang dihasilkan besar maka semakin tidak efisien kegiatan tersebut.

## 2.2.  Model Penelitian
Adapun  model  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:

## Sumber: Data diolah peneliti, 2021

## Gambar 1. Model Penelitian

## 2.3.   Hipotesis
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
H1 :  Desentralisasi  Fiskal  berpengaruh  terhadap PDRB Rill Per Kapita.
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Efektivitas  dan  Efisiensi  Terhadap  Pertumbuhanekonomi  Dengan  Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019). (Ira Sri Adipura, Sri Rahayu  dan Junaidi)
H2 :  Desentralisasi  Fiskal  berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
H3 :  Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita.
H4 :  Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
H5 :  Efektivitas berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita.
H6: Efektivitas berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
H7: Efisiensi  berpengaruh  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita.
H8: Efisiensi
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
H9: Indeks  Pembangunan  Manusia  berpengaruh signifikan terhadap PDRB Rill Per Kapita.
H10:  Terdapat  pengaruh  desentralisasi  fiskalterhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia.
H11:  Terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerahterhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  melalui Indeks Pembangunan Manusia.
H12:  Terdapat  pengaruh  efektivitasterhadap  PDRB Rill  Per  Kapita  melalui  Indeks  Pembangunan Manusia.
H13:  Terdapat pengaruh efisiensi terhadap PDRB Rill Per  Kapita  melalui  Indeks  Pembangunan Manusia.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.   Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  Dekriptif kutitatif.  Data  tersebut  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik(BPS) dan DJPKemenkeu.

## 3.2.   Operasional Variabel
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel independen  adalah  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian keuangan  daerah,Efektivitas  dan  Efisiensi.  variabel dependen  dalam  penelitian  adalah  Pertumbuhan Ekonmi.  Variabel  Intervening  dalam  penelitian  i  ni adalah ndeks Pembangunan Manusia.
3.3. Metode Analasis Data
Penelitian ini menggunakanan alisis jalur ( pathanalysis ).  Pengujian  hipotesis  mediasi  dapat dilakukan dengan prosedur yang sobel test.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif
Analisis  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai minimum, nilai mkasimum, dan rata-rata sampel.ariabel dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu
Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Indeks  Pembangunan Manusia. sedangkan variabel independenyaitu Desentralisasi  Fiskal  dan  Kinerja  Keuangan  Daerah. Tabel berikut ini adalah deskriptif data yang diperoleh:
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
N Mini- mal Maksi- mal Rata- rata Standar Deviasi Desentralisasi Fiskal 44 3 26 8,52 5,000 Kemandirian Keuangan 44 5 43 13,25 9,801 Efektvitas 44 41 183 105,54 27,159 Efisiensi 44 66 115 94,89 9,841 Pertumbuhan Ekonomi 44 2,65 6,84 4,9411 ,93380 IPM 44 61,88 78,26  69,4702 3,61597 Sumber: Data diolah peneliti 2021
a) Desentralisasi Fiskal
Variabel  Desentralisasi  Fiskal  memiliki  nilai minimum 3;  nilai  maksimum  26.nilai  rata-rata Desentralisasi  Fiskal  sebesar  8,52.  Nilai  rata-rata menunjukkan seberapa besar Desentralisasi Fiskalsecara  keseluruhan.Nilai  standar  deviasi sebesar  5,000.  Nilai  standar  deviasi  yang  masih cukup  tinggi  menunjukkan  selisih  nilai  data Desentralisasi  Fiskal  masih  besar.  Hal  ini  dapat dijelaskan  dari  rumus  perhitungan  Desentralisasi Fiskal  yang  merupakan  perbandingan  antara Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Pendapatan
Daerah.
b) Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian  keuangan  daerah  yang  menunjukan kemampuan  pemerintah  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan dan mendanai sendiri kegiatan pemerintah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah paling  rendah (min) sebesar  5%  terjadi  pada Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timiur  Tahun  2016 dan  2018.  Tingkat  kemampuan  mendanai  sendiri kebutuhan  pemerintahan  tertinggi (max) dalam menjalankan  otonomi  daerah  sebesar  43%  terjadi pada    Kabupaten  Kerinci  Tahun  2016.  Rata-rata Kemandirian
Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar  13.25 dengan standar deviasi 9,801.
c) Efektivitas
Efektivitas yang menunjukan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mengelola  PAD  sesuai dengan  yang  telah  dianggarkan  paling  rendah (min) sebesar 41% terjadi pada Kabupaten Kerinci
Tahun 2019. Tingkat kemampuan dalam mengelolan  PAD  tertinggi (max) terjadi  pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2017. Rata-rata efektivitas  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi  sebesar  105.64  dengan  standar  deviasi 27,159.
d) Efisiensi
Efisiensi yang menunjukan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  kegiatan dengan  melihat  output  yang  dihasilkan.  Rasio  ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila rasio ini  kecil,  dalam  hal  ini  tingkat  terendah (min) sebesar  66%  terjadi  pada  Kabupaten  Tebo  Tahun 2019  hal  ini  menunjukan  tingkat  efisiensi  yang baik. Tingkat kemampuan dalam dalam pelaksanaan  kegiatan  pemerintahandengan  rasio yang  tinggi (max) senilai  115%  terjadi  pada Kabupaten  Sarolangun  2019.  Rata-rata  efisiensi pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar 94.89 dengan standar deviasi 9,841.
e) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukan
pertumbuhan  nyata  dari  perekonomian  per  kapita penduduk  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi dengan nilai terendah (min) sebesar 2,65% terjadi pada  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Tahun 2016. Tingkat pertumbuhan perekonomian tertinggi (max) senilai  6,84%  terjadi  pada    Kota Jambi  Tahun  2016.  rata-rata  Pertumbuhan Ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi sebesar 4,9441 dengan standar deviasi 0,93380.
f) Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunna Manusia yang menunjukanbagaimana penduduk dapat
mengakses  hasil  pembangunan  dalam  upaya memperoleh  pendapatan  pada  masing-masing Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  dengan  nilai terendah (min) sebesar  61,88%  terjadi  pada Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Tahun  2016. Tingkat  pertumbuhan  perekonomian  tertinggi (max) senilai  78,26%  terjadi  pada    Kota  Jambi Tahun  2019.  rata-rata  indeks  pembangunan manusia  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi sebesar 69,4702 dengan standar deviasi 3,61597.
4.2. Uji Asumsi Klasik
4.2.1. Uji Normalitas
Pengujian  Normalitas  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  uji  non-Parametrik  Kolmogrov- Smirnov.
Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual Unstandardized Residual N 44 444 Test Statistic ,078 ,120 Asymp. Sig. (2- tailed) ,200 c,d ,114 c

## Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  hasil  uji normalitas  nilai  Asymp.sig  yang  lebih  besar  dari  0,05, sehingga data penelitian ini telah berdistribusi normal.
4.2.2. Uji Multikolnieritas Uji  ini  dimaksudkan  untuk  mendeteksi  gejala korelasi  antara  variabel  independen  yang  satu  dengan variabel  independen  yang  lain.  Model  uji  regresi  yang baik selayaknya tidak terjadi Multikolnieritas
yangdapat  dilihat  dari  nilai Varian  Inflation  Factor (VIF).
Tabel 3.  Hasil Pengujian Multikolnieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Desentralisasi Fiskal ,426 2,345 Kemandirian Keuangan ,416 2,403 Efektivitas ,932 1,073 Efisiensi ,858 1,165

## Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Hasil  perhitungan  multikolnieritas  menunjukkan variabel  –  variabel  dalam  penelitian  memiliki  nilai tolerance sebagai berikut.Variabel independen Desentralisasi  Fiskal  0,426;  Variabel  independen Kemandirian  Keuangan  Daerah  0,416;  Variabel independen  Efektivitas  0,932;  Variabel  independen Efisiensi  0,858.  Nilai tolerance semua  variabel  lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) variabel – variabel dalam penelitian adalahsebagai berikut.Variabel independen Desentralisasi  Fiskal  2,345;  Variabel  independen Kemandirian  Keuangan  Daerah  2,403;  Variabel independen  Efektivitas  1,073;  Variabel  independen Efisiensi  1,165.  Nilai tolerance semua  variabel  lebih 0,10.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model.
4.2.3. Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan.
Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Model t Sig. Desentralisasi Fiskal ,411 ,683 Kemandirian Keuangan ,859 ,390 Efektivitas ,039 ,959 Efisiensi -,557 ,581 Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Hasil perhitungan heterokedastisitas menunjukkan variabel  –  variabel  dalam  penelitian  memiliki  nilai sigsebagai  berikut.Variabel  independen  Desentralisasi Fiskal  0,683;  Variabel  independen  Kemandirian Keuangan Daerah 0,390; Variabel independen Efektivitas 0,959; Variabel independen Efisiensi 0,581. Nilai sigsemua variabel lebih 0,05. Hal ini menunjukan bahwa  model  regresi  pada  penelitian  ini  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
4.2.4. Uji Autokorelasi Persamaan  yang  baik  adalah  yang  tidak  memiliki autokorelasi,  jika  terjadi  autokorelasi  maka  persamaan tersebut  menjadi  tidak  baik  atau  tidak  layak  dipakai
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Efektivitas  dan  Efisiensi  Terhadap  Pertumbuhanekonomi  Dengan  Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019). (Ira Sri Adipura, Sri Rahayu  dan Junaidi)
prediksi.  Autokorelasi  muncul  karena  observasi  yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi Persamaan 1 Persamaan II N 44 444 Asymp. Sig. (2-tailed) ,352 ,170 Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Hasil  Uji  Auotokorelasi  dengan  Run  test  seperti  yang disajikan  pada  tabel  5  menunjukan  bahwwa  nilai signifikansi  lebih  besar  dari  taraf  0,05  yaitu  senilai 0,352l  dan  0,170  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak terjadi autokorelasi.

## 4.3 Analisis Jalur
Analisis  jalur  digunakan  untuk  menyelesaikan  model penelitian  yang  menggunakan  variabel intervening. Analisis  jalur  memungkinkan  kita  untuk  menguji hubungan  langsung  antar  variabel  maupun  hubungan tidak  langsung  antar  variabel  dalam  model.  Evaluasi model  bertujuan  untuk  memprediksi  hubungan  antar variabel dengan bantuan software SPSS 23.0.
4.3.1 Persamaan Jalur Pertama
Model  persamaan  yang  pertama  adalah  pengaruh Desentralisasi  Fiskal,  Keandirian  keuangan  Daerah, Efektivitas  dan  Efisiensiterhadap  Indeks  Pembangunan Manusia.Berikut  hasil  analisis  jalur  I  yang  dgunakan dalam penelitian ini.
Tabel 6. Analisis Jalur I Model Standardized Coefficients B (Constant) 74.838 Desentralisasi Fiskal -,917 Kemandirian Keuangan Daerah 1,620 Efektivitas -,441 Efisiensi -,020 Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Hasil  analisis  jalur  seperti  yang  disajikan  pada tabel 6 di atas menunjukkan persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
M = 74,838 – 0,917X 1 + 1,620X 2 – 0,441X 3 - 0,020X 4 Keterangan:
M
: Indeks Pembangunan Manusia X 1
: Desentralisasi Fiskal
X 2 : Kemandirian keuangan Daerah
X 3
: Efektivitas X 4 : Efisiensi
Persamaan  jalur  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.
a) Konstanta sebesar 74,838 menyatakan bahwa  tanpa ada  pengaruh  dari  keempat  variabel  independen
Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah,  Efektivitas  dan  Efsiensiserta  faktor  lain, maka  variabel  Indeks  Pembangunan  Manusia  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar  74,838 satuan.
b) Koefisien  regresi  variabel  Desentralisasi  Fiskal bernilai  -0,917  (negatif).  Arah  negatif  pada hubungan  antara  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa perubahan  pada  Desentralisasi  Fiskal  berbalik  arah dengan  perubahan  Indeks  Pembangunan  Manusia. Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  terjadi  peningkatan Desentralisasi Fiskal sebesar satu satuan, maka akan menurunkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar  sebesar 0,917 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
c) Koefisien  regresi  variabel  Kemandirian  Keuangan Daerah  bernilai  1,620.  Arah  positif  pada  hubungan antara  Kemandirian  Keuangan  Daerah  terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa perubahan  pada  Kemandirian  Keuangan  Daerah searah  dengan  perubahan  Indeks  Pembangunan Manusia.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  terjadi peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar satu  satuan,  maka  akan  menaikkan  Indeks Pembangunan  Manusia  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi  sebesar  sebesar  1,620  satuan  tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
d) Koefisien regresi variabel Efektivitasbernilai -0,441 (negatif).  Arah  negatif  pada  hubungan  antara Efektivitasterhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia menunjukkan  bahwa  perubahan  pada  Efektivitas tidaksearah dengan perubahan Indeks Pembangunan Manusia.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  terjadi peningkatan  Efektivitas  sebesar  satu  satuan,  maka akan  menurunkan  Indeks  Pembangunan  Manusia pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar sebesar  0,441  satuan  tanpa  dipengaruhi  faktor lainnya.
e) Koefisien regresi variabel Efisiensi -0,020 (negatif). Arah  negatif  pada  hubungan  antara  Efisiensi terhadap
Indeks
Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa perubahan pada Efisiensi tidak searah  dengan  perubahan  Indeks  Pembangunan Manusia.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  terjadi peningkatan  Efisiensi  sebesar  satu  satuan,  maka akan  menurunkan  Indeks  Pembangunan  Manusia pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar sebesar  0,020  satuan  tanpa  dipengaruhi  faktor lainnya.
4.3.2 Persamaan Jalur Kedua
Model  persamaan  yang  kedua  adalah  pengaruh Desentralisasi  Fiskal,  Keandirian  keuangan  Daerah, Efektivitas, Efisiensi dan Indeks Pembangunan Manusiaterhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita.Berikut  hasil analisis jalur II yang dgunakan dalam penelitian ini:
Tabel 7. Analisis Jalur II Model Standardized Coefficients B (Constant) -19,315 Desentralisasi Fiskal 2,272 Kemandirian Keuangan Daerah -2,711 Efektivitas ,423 Efisiensi -,140 Indeks Pembangunan Manusia ,540 Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Hasil  analisis  jalur  seperti  yang  disajikan  pada tabel 7 di atas menunjukkan persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Y = -19,315 + 2,272X 1 -  2,711X 2 + 0,423X 3 -
0,140X 4 +  0,540M Keterangan:
Y  : PDRB Rill Per Kapita X 1 : Desentralisasi Fiskal X 2 : Kemandirian keuangan Daerah X 3 : Efektivitas X 4 : Efisiensi M  : Indeks Pembangunan Manusia
Persamaan  jalur  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.
a) Konstanta sebesar  -19,315 menyatakan menyatakan bahwa  tanpa  ada  pengaruh  dari  kelima  variabel independen  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian Keuangan  Daerah,  Efektivitas,  Efsiensi  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  serta  faktor  lain,  maka variabel PDRB Rill Per Kapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 19,315 satuan. b) Koefisien regresi variabel
Desentralisasi
Fiskalbernilai  2,272.  Arah  positif  pada  hubungan antara Desentralisasi Fiskalterhadap PDRB Rill Per Kapita  menunjukkan  bahwa  perubahan  pada
Desentralisasi Fiskal berbalik arah dengan perubahan  PDRB  Rill  Per  Kapita.  Hal  ini  berarti bahwa  setiap  terjadi  peningkatan  Desentralisasi Fiskal  sebesar  satu  satuan,  maka  akan  menurunkan PDRB  Rill  Perkapita  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi  sebesar  sebesar  2,272  satuan  tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
c) Koefisien  regresi  variabel  Kemandirian  Keuangan Daerahbernilai  2,711.    (Negatif)  Arah  negatif  pada hubungan antara Kemandirian Keuangan Daerahterhadap PDRB Rill Per Kapita menunjukkan  bahwa  perubahan  pada  Kemandirian Keuangan  Daerah  searah  arah  dengan  perubahan PDRB Rill Per Kapita. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi  peningkatan  Kemandirian  Keuangan  Daerah sebesar  satu  satuan,  maka  akan  meningkatkan PDRB  Rill  Perkapita  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi  sebesar  sebesar  2,711  satuan  tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
d) Koefisien regresi variabel Efektivitasbernilai 0,423. Arah positif pada hubungan antara
Efektivitasterhadap PDRB Rill Per Kapita menunjukkan  bahwa  perubahan  pada  Efektivitas tidak  searah  dengan  perubahan  PDRB  Rill  Per Kapita. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Efektivitas  sebesar  satu  satuan,  maka  akan menurunkan PDRB Rill Perkapita pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar  sebesar 0,423 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
e) Koefisien  regresi  variabel  Efisiensi  bernilai  - 0,140Arah negatif pada hubungan antara Efisiensisi terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  menunjukkan bahwa  perubahan  pada  Efisiensi  searah  dengan perubahan  PDRB  Rill  Per  Kapita.  Hal  ini  berarti bahwa  setiap  terjadi  peningkatan  Efisiensi  sebesar satu  satuan,  maka  akan  meningkatkan  PDRB  Rill Perkapita  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi sebesar  sebesar  0,140  satuan  tanpa  dipengaruhi faktor lainnya.
f) Koefisien  regresi  variabel  Indeks  Pembanguan Manusia bernilai 0,540 Arah positif pada hubungan antara Indeks Pembanguan Manusia terhadap PDRB Rill  Per  Kapita  menunjukkan  bahwa  perubahan pada  Indeks  Pembanguan  Manusia  tidak  searah dengan  perubahan  PDRB  Rill  Per  Kapita.  Hal  ini berarti  bahwa  setiap  terjadi  kenaikan  Indeks Pembanguan  Manusia  sebesar  satu  satuan,  maka akan  menurunkan  PDRB  Rill  Perkapita  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sebesar  sebesar 0,540 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
4.4 Pengujian Hipotesis
4.4.1 Uji F
Hasil uji F pengaruh variabel Desentralisasi Fikal dan  Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  dan  Desentralisasi  Fikal  dan Kinerja  Keuangan  Daerah  dan  Indeks  Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 8. Hasil Uji F Keterangan Fhitung Sig. Analisis Jalur I 3,013 0,019 Analisis Jalur II 19,595 0,000

## Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Hasil  uji  F  pada  tabel  8  di  atas  menunjukkan bahwa nilai Fhitung untuk analisis jalur I sebesar 3,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,019< 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa kelayakan model analisis jalur I terpenuhi. Nilai Fhitung untuk analisis jalur II sebesar 19,595 dan nilai signifikansi  sebesar 0,000<  0,05 (α = 5%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kelayakan  model analisis jalur II juga terpenuhi.
4.4.2 Uji t Hasil uji t pengaruh Desentralisasi Fiska lKninerja Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia.
Tabel 9. Hasil Uji t
Hipot- esis Pengaruh Antar Variabel Sig. Variabel Independen Ter- hadap Mel- alui Variabel Dependen
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Efektivitas  dan  Efisiensi  Terhadap  Pertumbuhanekonomi  Dengan  Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019). (Ira Sri Adipura, Sri Rahayu  dan Junaidi)
H1 Desentralisasi Fiskal  PDRB Rill Per Kapita .038 H2 Desentralisasi Fiskal  IPM .223 H3 Kemadirian Keuangan Daerah  PDRB Rill Per Kapita .017 H4 Kemadirian Keuangan Daerah  IPM .034 H5 Efektivitas  PDRB Rill Per Kapita .010 H6 Efektivitas  IPM .000 H7 Efisiensi  PDRB Rill Per Kapita .283 H8 Efisiensi  IPM .825 H9 IPM  PDRB Rill Per Kapita .010 H 10 Desentralisasi Fiskal  IPM PDRB Rill Per Kapita .131 H 11 Kemandirian Keuangan Daerah  IPM PDRB Rill Per Kapita .002 H 12 Efektivitas  IPM PDRB Rill Per Kapita .000 H 13 Efisiensi  IPM PDRB Rill Per Kapita .747

## Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Pengaruh  langsung  variabel  Desentralisasi  Fiskal, Kemandirian  Keuangan  Daerah,  efektivitas  dan Efisiensi  terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  dan  Indeks Pembangunan Manusia.
a) Pengaruh  langsung  Desentralisasi  Fiskal  terhadap PDRB  Rill  Per  Kapita  memiliki  hasil  analisis regresi  linear  signifikan  (sig.)  0,038<  0,05.  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Desentralisasi  fiskal berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
b) Pengaruh  langsung  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  memiliki  hasil analisis  regresi  linear  signifikan  (sig.)  0,223> 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa
Desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh  secara langsung terhadapIndeks Pemabangunan Manusiadi Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun
2016 sampai dengan 2019.
c) Pengaruh langsung Kemandirian keuangan daerah PDRB  Rill  Per  Kapita  memiliki  hasil  analisis regresi  linear  signifikan  (sig.)  0,017<  0,05.  maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah  berpengaruh  secara  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
d) Pengaruh langsung Kemandirian keuangan daerah terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  memiliki
hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) 0,034< 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerahberpengaruh secara  langsung  terhadapIndeks  Pemabangunan Manusiadi Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
e) Pengaruh  langsung  Efektivitas  terhadap  PDRB Rill  Per  Kapita  memiliki  hasil  analisis  regresi linear  signifikan  (sig.)  0,010<  0,05.  maka  dapat disimpulkan bahwa Efektivitasberpengaruh secara langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Kota  provinsi  Jambi  Tahun  2016 sampai dengan 2019.
f) Pengaruh  langsung  Efektivitas  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  memiliki  hasil  analisis regresi  linear  signifikan  (sig.)  0,000<  0,05.  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Efektivitasberpengaruh secara  langsung  terhadapIndeks  Pemabangunan Manusia di Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
g) Pengaruh  langsung  Efisiensi  terhadap  PDRB  Rill Per  Kapita  memiliki  hasil  analisis  regresi  linear signifikan  (sig.)  0,283>  0,05.  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Efisiensitidak  berpengaruh secara  langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  Kabupaten  Kota  provinsi  Jambi  Tahun  2016 sampai dengan 2019.
h) Pengaruh  langsung  Efisiensi  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  memiliki  hasil  analisis regresi  linear  signifikan  (sig.)  0,825>  0,05.  maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensi
tidakberpengaruh  secara  langsung  terhadapIndeks Pemabangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
i) Pengaruh  langsungIndeks  Pembangunan  Manusia terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  memiliki  hasil analisis  regresi  linear  signifikan  (sig.)  0,010< 0,05.  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Indeks Pembangunan Manusiaberpengaruh secara langsung  terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  di Kabupaten  Kota  provinsi  Jambi  Tahun  2016 sampai dengan 2019.
Pengaruh Tidak Langsung Variabel Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi  terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  Melalui Indeks Pembangunan Manusia
a) Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap PDRB Rill  Per  Kapita  melalui  Indeks  Pembangunan Manusia  memiliki  hasil  analisis  regresi  linear signifikan  (sig)  0,131  >  0,05.  Hipotesisi  yang menyatakan  bahwa  Desentralisasi  Fiskal  tidak berpengaruh  negatif  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia ditolak.
b) Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  melalui  Indeks Pembangunan  Manusia  memiliki  hasil  analisis regresi  linear  signifikan  (sig)  0,020<  0,05. Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  Kemandirian
Keuangan  Daerah  berpengaruh  negatif  terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia diterima.
c) Efektivitas  berpengaruh  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia memiliki  hasil  analisis  regresi  linear  signifikan (sig)  0,000  <  0,05.  Hipotesisi  yang  menyatakan bahwa  efektivitas  berpengaruh  negatif  terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia diterima.
d) Efisiensi  berpengaruh  terhadap  PDRB  Rill  Per Kapita  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia memiliki  hasil  analisis  regresi  linear  signifikan (sig)  0,747  >  0,05.  Hipotesis  yang  menyatakan bahwa efisiensi tidak berpengaruh negatif terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita  melalui  Indeks Pembangunan Manusia ditolak.
4.5 Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  digunakan  dalam penelitian ini untuk melihat seberapa baik model yang digunakan.kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien determinasi  (R 2 )  adalah  bias  terhadap  jumlah  variabel independen  yang  dimasukkan  kedalam  model.  Setiap tambahan  satu  variabel  independen,  maka  R 2 pasti meningkat  tidak  peduli  apakah  variabel  tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen. Oleh karena  itu  banyak  peneliti  menganjurkan  untuk menggunakan  nilai Adjusted  R 2 Square pada  saat mengevaluasi mana model terbaik Berikut ini hasil dari pengujian  koefisien  determinasi  untuk  PDRB  Rill  Per Kapita:
Tabel 10. Koefisien Determinasi Keterangan Persamaan I Persamaan II Adjusted R Square 0,573 0,293

## Sumber: Data diolah peneliti, 2021
Tabel di atas hasil uji determinasi bahwa nilai adjusted R square menghasilkan nilai untuk persamaan I  sebesar  0,573  yang  mengandung  arti  bahwa  57,3% besarnya Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan  oleh  variabel  Desentralisasi  Fiskal,  Kinerja Keuangan  sisanya  42,7,7%  (100%  -  57,3%)  lainnya dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  model  ini.    untuk persamaan  IImengahsilkan  nilaisebesar  0,293  yang mengandung  arti  bahwa  29,3%  besarnya  PDRB  Riil Per Kapita dapat dijelaskan oleh variabel Desentralisasi  Fiskal,  Kinerja  Keuangan  Daerah  dan Indeks  Pembangunan  Manusiasedangkan  sisanya 70,7% (100% - 29,3%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain  di  luar  model  ini.  Faktor  lain  yang  dapat  memicu peningkatan  PDRB  Riil  Per  Kapita  seperti  belanja modal  dan  yang  dapat  m  emicu  peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia diantaranya pengeluaran pemerintah  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  dapat menjadi variabel yang mempengaruihi indeks pembangunan manusia.

## 5.    SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Desentralisasi fiskal  berpengaruh terhadap PDRB Rill  Per  Kapita.  Yang  berarti  semakin  tinggi desentralisai  fiskal  semakin  tinggi  pertumbuhan ekonomi  dalam  hal  ini  diproksi  PDRB  Rill  Per Kapita.  Pemberian  otonomi  daerah  melalui desentralisasi  fiskal    dan  kewenangan  daerah memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah daerah  untuk  dapat  mengelola  dan  mengatur rumah  tangga  nya  sendiri,  dengan  desentralisasi pemerintah  daerah  lebih  mengetahui  apa  yang menjdi  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  di daerah nya.
b) Desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh  terhadap indeks  pembangunan  manusia.  Desentralisasi fiskal  yang  menunjukan  pengaruh  yang  negatif terhadap indeks pemabangunan manusia menunjukan  bahwa    desentralisasi  fiskal  di kabupaten  kota  provinsi  Jambi  berada  di  jalur yang  tidak  baik.  Pemerintah  daerah  di  negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi  dan  lemahnya  sumber  daya  manusia dalam  mengelola anggaran.
c) Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh terhadap  PDRB  Rill  Per  Kapita.  Pengelolaan keuangan  yang  harus  dilakukan  sendiri  oleh pemerintah  daerah  menuntut  adanya  kemandirian daerah  dalam  menggali  potensi  lokal  dan meningkatkan kinerja keuangannya.
d) Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Rasio kemandirian  keuangan  daerah  menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  daya eksternalPAD  yang  meningkat  akan  mengurangi ketergantungan terhadap bantuan ekstern pemerintah pusat sehingga pelaksanaan pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
e) Efektivitas  berpengaruh  terhadap  PDRB  rill  per kapita. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  upaya merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan. efektivitas PAD di kabupaten kota provinsi Jambi yang tergolong tinggi menunjukkan
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  dilihat  dari rasio efektivitas  mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
f) Efektivitas berpengaruh terhadap indeks pembangunan  manusia.  Pengertian  efektivitas dalam  hal  ini  erat  kaitannya  dengan  derajat keberhasilan  operasi  pada  sektor  publik.  rasio efektivitas  yang  tinggi    mempunyai  pengaruh yang  besar  terhadap  kemampuan  menyediakan pelayanan  masyarakat  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  sehingga  kesejahteraan  masyarakat dapat tercapai.
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Efektivitas  dan  Efisiensi  Terhadap  Pertumbuhanekonomi  Dengan  Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019). (Ira Sri Adipura, Sri Rahayu  dan Junaidi)
g) Efisiensi  tidak  berpengaruh  terhadap  PDRB  rill per  kapita.  Rasio  efisiensi  menunjukan  upaya daerah dalam memperoleh pendapatan lebih besar dari  realisasi  pendapatan  yang  dihasilkan,  rasio efisiensi  yang  tergolong  rendah  menunjukan daerah  tidak  mampu  mngeoptimalkan  pendapatan sehingga  mengakibatkan  pertumbuhan  ekonomi terhambat.
h) Efisiensi  tidak  berpengaruh  terhadap  indeks pembangunan manusia. Secara teori desentralisasi akan  mendekatkan  pemerintah  pada  masyarakat sehingga  sistem  pemerintahan  yang  sudah desentralistik  akan  tercapai  tingkat  efisien  yang cukup  tinggi,  namun  rasio  efisien  kabupaten  kota di  Provinsi  Jambi  tergolong  sangat  rendah sehingga pada gilirannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
i) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap  PDRB  Rill  per  kapita.  Semakin  tinggi Indeks  Pembangunan  Manusia  akan  semakin tinggi  pula  Pertumbuhan  Ekonomi  dalam  hal  ini diproksi PDRB rill perkapita.merupakan perluasan kegiatan  ekonomi  adalah  suatu  cara  untuk meningkatkan penghasilan masyrakat dan membuka lapangan kerja baru sehingga Pertumbuhan Ekonomi dapat tercapai.
5.2 Saran
Berdasarkan
simpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:
a) Bagi  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi:
Perlunya  penyesuaian  pengelolaan  keuangan daerah  dalam  era  desentralisasi  dengan  prinsip efektivitas  dan  efisiensi  sehinga  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  dapat terwujud  dengan  maksimal.Pemerintah  daerah harus  memastikan  efisiensi  pengeluaran  daerah dan  lebih  berhati-hati  dalam  pola  belanja  daerah dan  memaksimalkan  potensi  daerah  masing- masing.
b) Bagi dunia pendidikan dan peneliti selanjutnya Model penelitian ini merupakan model kompleks, namun  model  penelitian  ini  dapat  dikembangkan lagi  dengan  menambahkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi maupun faktor penghubung seperti belanja  modal  dan  indikator  kinerja  keuangan yang lainnya.

## DAFTAR REFERENSI
Ali,  M,  and  Maisyuri.  2017.  “Pengaruh  Desentralisasi Fiskal  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Aceh Utara.” Jurnal Akuntansi dan Pembangunan 3(1).
Kumpangpune, Noni, David  P E Saerang, and Daisy S M  Engka.  2021.  “Pengaruh  Kinerja  Keuangan Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Serta Dampaknya  Terhadap  Kemiskinan  Di  Kota
Bitung.” Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan Keuangan Daerah 20(3): 60–77.
Kusufi,  Halim  dan.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik :
Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba Empat.
Nuri  Andriyani,  Mukhzarudfa,  and  Enggar  Diah  PA. 2020.  “Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi  Tahun  2014  – 2018).” Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja 5(2).
Sabilla, K., and W. Jaya.  2014.  “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Per  Kapita  di  Indonesia.” JESP:  Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 15(1).
Saputra,  Bambang,  and  Mahmudi.  2012.  “Pengaruh Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat.” Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 16(2).
Sehrawat, Madhu, and A. K. Giri. 2019. “Globalization, Role of Institutions and Economic Performance in Indian Economy: Empirical Evidence.” Journal of Financial Economic Policy 11(1).
Suryaningsih,  Ni  Nyoman,  Made  Suyana  Utama,  and
I.N.  Mahaendra  Yasa.  2015.  “Dampak  Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat  Kabupaten  /  Kota  Di  Provinsi  Bali.”
E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana 08. Suwandi,  Kurni  Adi,  and  Afrizal  Tahar.  2016. “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  Alokasi  Belanja Modal  sebagai  Variabel  Intervening.  (Studi  Pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  D.I.  Yogyakarta).”
InFestasi 11(2).
Wahab,  A.  2016.  “Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah  Dan  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan  Kota  Provinsi  Jambi.” Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Unja .