DOI: 10.15575/kh.v3i3.14788
* Copyright (c) 2021 Arman Hanafi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 2 November 2021; Direvisi: 25 November 2021; Disetujui: 30 November 2021
Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

## Arman Hanafi
1 Polisi Daerah Jawa Barat, Indonesia *Corresponding Author Email: armanhanafigarut24@gmail.com

## ABSTRACT
Legal actions can occur if accompanied by the will of legal subjects, so that negligence becomes an excuse in dealing with unlawful acts, especially regarding a director in a Limited Liability Company (LLC). This study aims to analyze the void of existing norms and use it as a reference in making legal decisions. The method used is a normative juridical analysis between existing rules and phenomena that occur in society. The results of the study indicate that the negligence of a director is a factor in the loss of a consumer because of the bankruptcy caused based on negligence. In the LLCC, it is explained that the requirements for legal actions include the will that arises from a person or group that results in losses or causes unlawful acts. This argument is used as a shield by the board of directors in facing accusations of committing an unlawful act. So that the existing rules are considered to have a void of norms that need to be addressed.
Keywords: Limited Liability Company, Act against the law, Norm

## ABSTRAK
Perbuatan  hukum  dapat  terjadi  apabila  diiringi  dengan  kehendak  subjek  hukum,  sehingga  kelalaian menjadi dalih dalam menghadapi perbuatan melawan hukum khususnya mengenai seorang direksi dalam Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma yang ada serta menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil keputusan hukum. Metode yang digunakan, yaitu analisis yuridis normatif antara aturan yang ada dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kelalaian  seorang  direksi  menjadi  faktor  meruginya  suatu  konsumen  karena kepailitan yang ditimbulkan atas dasar kelalaian. Dalam UUPT dijelaskan bahwa syarat perbuatan hukum diantaranya  adalah  terdapat  kehendak  yang  timbul  dari  seorang  atau  kelompok  yang  berakibat  pada kerugian atau menimbulkan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut dijadikan prisai oleh direksi dalam menghadapi  tuduhan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Sehingga  aturan  yang  ada  dianggap memiliki kekosongan norma yang perlu untuk dibenahi.
Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perbuatan Melawan Hukum, Norma

## PENDAHULUAN
Tugas dan wewenang direksi tercantum dalam Undang-undang No. 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas  (Lubis,  2018).  Posisi  seorang  direksi  menjadi  krusial  dalam  kemajuan  sebuah  Perseroan Terbatas  (PT),  karena  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dan  strategis  yang  harus  ada.  Dapat dikatakan  dampak  terbesar  kemajuan  sebuah  PT  bergantung  pada  kinerja  seorang  direksi,  oleh karenanya tuntutan dan amanah yang diembannya harus didasari pada tanggung jawab dan itikad baik.
Direksi memiliki wewenang dan tanggungjawab penus terhadap kepentingan perseroan baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan visi yang dimiliki oleh perseroan serta sesuai dengan amana dari anggaran dasarnya. Dalam menjalankan tugasnya direksi dapat berimprofisasi dengan syarat tidak melaupui batas-batas yang telah diperkenankan dalam ruanglingkup kewajibannya (intra
Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas
Arman Hanafi
vires) (Rokhim, 2020). Intra vires telah diatur dalam anggaran dasar sehingga direksi dalam menjalankan korporasi dapat berjalan dengan semestinya. Dengan adanya hal tersebut direksi dapat mengelola dan mengambil keputusan seputar korporasi tanpa terlebih dahulu meminta izin pemegang saham dengan syrat apa yang dilakukannya sudah mengacu pada anggaran dasar yang telah disahkan. Segala sesuatu yang dilakukan direksi tanpa mengacu atau diluar batas anggaran dasar merupakan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan (Munir Fuady, 2014).
Perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan  orang lain  menjadi tumpuan seseorang harus memiliki sikap tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amanat Pasal 136  KUHPerdata  selama  hal  tersebut  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Kesalahan  dapat  digolongkan berdasarkan tingkatannya diantaranya kelalaian ataupun kesalahan yang paing ringan. Jika melihat pada definisi  yang  tecantum  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  kesalahan  menjadi  pengertiam  umum  baik kelalaianmaupun kesengajaan.
Perbuatan  hukum  melekat  pada  subjek  hukum  atas  tindakan  yang  telah  diperbuat.  Perbuatan hukum mengandung hak dan kewajiban sebagai konsekuensi yang harus ditanggungnya sebagai subjek hukum (seorang atau badan hukum). perbuatan hukum terjadi apabila terdapat pernyataan kehendak dari subjek hukum sehingga kelalaian menjadi kategori perbuatan yang dilakukan diluar kehendak. Hal ini menjadi kekosongan norma jika kelalaian yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Belum  banya  penelitian  mengenai  analisis  pertanggung  jawaban  khususnya  pada  Pernyataan kehendak  menjadi  batasan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum,  sehingga  perbuatan  hukum  tanpa adanya suatu kehendak dapat dikatakan bukan perbuatan hukum walaupun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan hukum. Kehendak menjadi unsur pokok dalam perbuatan hukum, karena perbuatan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang oleh hukum ( onrechtmatige daad ) (Soeroso, 2020). Dengan adanya pernyataan tersebut dan penguatan terhadap penelitian terdahulu Lazuard & Purba (2021), Pohan & Zul (2009), dan Wibisono (2018)   maka perlu pembahasan lebih lanjut mengenai Analisis Pertanggung Jawaban Direksi Dalam  Melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Atas  Dasar  Kelalaian  Dalam  Pengurusan  Perseroan Terbatas.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Metode yuridis normatif digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas tanggungjawab direksi terhadap kelalaiannya dalam menjalankan Perseroan Terbatas (PT) (Rahayu, 2020; Yulistyowati et al., 2017). Peraturan yang ada dijadikan acuan dasar terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat, karena kelalaian direksi dapat dikesampingkan dari tanggungjawabnya atas dasar adanya  itikad baik serta merupakan bagian dari sikap kehati-hatian dalam menjalankan tugas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggungjawab Direksi Terhadap PT
Tanggung jawab direksi merupakan timbal balik yang harus dilaksanakan disebabkan tugas dan fungsinya sebagai salah satu bagian organ perseroan terbatas. Pada dasarnya manusia sudah diamanahi hak dan kewajiban sedari lahir karena tugasnya sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Pemimpin tidak luput dari kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan atas dasar itu maka setiap pilihan  dan  tindakan  yang  diambil  merupakan  kebebasan  yang  dimiliki  sebagai  seorang  pemimpin
Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Arman Hanafi
(Siswanto, 1997). Direksi merupakan salah satu jabatan yang menjadi faktor utama majunya perseroan terbatas. Tugas dan fungsinya sebagai posisi pemimpin tentu memiliki tanggung jawab yang besar sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang telah disahkan.
Kesadaran dan kebebasan menjadi elemen yang harus dimiliki seorang direksi dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  (Hastjarjo,  2005).  Kesadaran  menjadi  penggugah  direksi  akan  posisinya  sebagai pemimpin  serta  kewenangannya  dalam  menjalankan  tugas.  Kebebasan  direksi  dalam  mengambil keputusan diperlukan sebagai ekspresi dalam  menuangkan ide-ide serta gagasan yang dianggap baik untuk  kemajuan  PT.  Akan  tetapi  kebebasan  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  rambu-rambu  dalam membatasi setiap tindakan dan keputusan dengan mengacu pada undang-undang serta anggaran dasar yang telah disahkan dan dipakai sebagai pedoman.
Tugas dan wewenang direksi dalam perseroan terbatas dijelaskan lebih rinci dalam UUPT tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Direksi menjalin hubungan dengan PT atas dasar kepercayaan sehingga setiap tindakan dan keputusan direksi harus berdasrkan prinsip kepercayaan yang diberikan PT dengan cara itikad baik serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas dalam rangka untuk kepentingan dan tujuan PT (Ais, 2017). Jika melihat pada pasal 92 ayat (2) UUPT berkaitan dengan kewenangan direksi bahwa kebijakan dalam dunia usaha sulit untuk diukur serta membedakan kriterianya. Sehingga kebijakan yang tepat  dianggap  suatu  keharusan  menjadi  pijakan  dalam  menempuh  keuntungan  dalam  menjalankan usaha serta kemajuan perseroan.
Jika  mengacu  pada  UUPT  bahwa  direksi  memiliki  tanggung  jawab  penuh  atas  perseroan  yang dipercayakan kepadanya. Dengan adanya keterangan tersebut maka kewenangan direksi terlihat jelas bertumpu  pada  tugas  dan  fungsinya  sebagai  bagian  dari  organ  perseroan.  Direksi  memegang  penuh terhadap pengambilan keputusan yang setiap produknya memiliki tanggung jawab serta berdasarpada rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagai acuan dasar dalam mengambil kebijakan .
Dalam  UUPT  terdapat  keterangan  yang  menjelaskan  bahwa  direksi  bertanggung  jawab  penuh terhadap  pengurusan  perseroan,  sehingga  jika  terjadi  keugian  atau  kepailitan  secara  tidak  langsung menjadi  tanggung  jawab  direksi  secara  pribadi  dengan  dalih  perbuatan  yang  menyebabkan  kerugian merupakan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian yang dapat membebaskan tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan,  diantaraya  yaitu: Pertama ,  perbuatan  yang  dilakukan  bukan  berdasarkan  kesalahan  atau kelalaian dari pribadi direksi. Kedua , dalam menjalankan tugas dan wewenangnya direksi bertumpu pada itikad baik serta kehati-hatian dalam mengambil tindakan. Ketiga , bukan disebabkan adanya benturan kepentingan individu ataukelompok sehingga berdampak pada kerugian. Keempat , melakukan antisipasi pencegahan serta tindakan lanjutan dalam menghadapi kerugian ( Pasal 97 ayat (5) UUPT Tahun 2007) .
Dengan  demikian  setiap  tindakan  yang  dilakukan  direksi  diluar  pernyataan  tersebut  maka menimbulkan tanggung jawab penuh yang harus dihadapi direksi sebagai konsekuensi atas tidakan atau kebijakan yang dibuatnya.

## Dampak Hukum Kelalaian Direksi Dalam Kepailitan PT
Gustav Radbrouch mengatakan bahwa hukum positif yang terlulis serta dijamin penegakkannya oleh undang-undang dan kekuasaan harus didahulukan walaupun isi dalam hukum tersebut dirasa tidak adil dan tidak menguntungkan rakyat, akan tetapi jika konflik yang ditimbulkan oleh undang-undang itu sudah  tidak  dapat  ditoleransi  makan  dapat  dikatakan  undang-undang  tersebut  sudah  cacat  hukum. sehingga dalam menegakkan hukum harus mendahulukan kepentingan keadilan daripada hukum yang
Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas
Arman Hanafi
cacat. Hukum menjadi penopang pola kehidupan masyarakat untuk lebih baik dalam upaya menciptakan kehidupan yang berdasarkan keadilan yang beradab. Adanya perlindungan hukum menjadi cerminan atas eksistensinya hukum sebagai rambu-rambu serta pedoman sikap dan tindakan manusia. Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya perorganisiran dari setiap kepentingan yang ada pada masyarakat baik berupa tekanan yang timbul kepermukaan ataupun dependensi oknum tertentu sehingga masyarakat dapat menikmati setiap hal yang dihadirkan oleh hukum dengan semestinya (Rahardjo, 2006).
Dalam UUPT perlindungan hukum terhadap direksi merupakan lepasnya tanggung jawab direksi dalam perbuatan hukum terhadap kondisi perseroan apabila direksi dapat membuktikan ketentuan yang telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Akan  tetapi  jika  dipandang  dari  pihak  perseroan  serta  yang lainnya ketentuan tersebut dapat disalah gunakan untuk kepentingan tertentu. Faktor pembuktian dari tanggung jawab direksi sangatlah subjektif karena keterangan pribadi tidak menjamin benar tidaknya fakta serta dampak hukum yang dialami elemen perseroan lain lebih dominan jika dibandingkan dengan direksi.
Itikad baik merupakan salah satu faktor yang dapat membebaskan tanggung jawab direksi jika terjadi kerugian. Akan tetapi pengukuran serta proses untuk menentuka itikad baik seorang direksi tidak mudah karena hal itu terikat dengan makna serta tolak ukur dari itikad baik itu sendiri. Jika meminjam makna itikad baik dalam hukum perikatan, maka itikad baik terikat dengan kejujuran dan kepatutan. Kejujuran  itu  terletak  pada  hati  sanubari  manusia  dan  bersifat  subjektif,  sedangkan  kepatutan  dapat terlihat pada hubungan hukum yang berlangsung, yang berarti objektif (Arifin, 2017).
Jika mengacu pada perkara PT. Necis Indah Cemerlang yang antara pemegang saham Benjamin Widjaja dan Sianna Kusuma Widjaja melawan direksi Julius Widjaja seta komisasir Heryati Suryaman, dalam perkaranya pemegang saham mempersoalkan tindakan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris atas keputusannya untuk melakukan perjanjian transasksi valuta asing dengan PT danamon, dikarenakan tidak adanya persetujuan dalam rapat umum pemegang saham sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari kegiatan perseroan.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Bale  Bandung  tindakan  yang  dilakukan  direksi  dan komisaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum serta segala tindakan yang telah dilakukannya dinyatakan  batal  demi  hukum.  putusan  perkara  ini  diperkuat  oleh  Pengadilan  Tinggi  Bandng  dan Mahkamah  Agung  (Raffles,  2020).  Kasus  ini  menimbulkan  tanggung  jawab  direksi  serta  komisasir terhadap  tindakannya  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  akta  pendirian  PT,  jika  mengacu  pada perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap direksi baik dari segi itikad baik serta kebebasan pemikiran direksi dalam menjalankan bisnisnya bisa saja tujuannya untuk memajukan usaha dari PT tersebut, akan tetapi subjektifitas yang tertera pada aturan itu sangat dominan sehingga tidak memiliki kepastian hukum terhadap subjek hukum yang menggunakannya

## SIMPULAN
Direksi  memiliki  kewenangan  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  bagian  dari  organ perseroan  dengan  adanya  kebebasan  serta  kesadaran  terhadap  segala  tindakannya  dalam  rangka memajukan  perseroan.  Kebebasan  dalam  arti  tidak  adanya  tekanan  dalam  setiap  tindakan  dan keputusannya  sebagai  direksi  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  menjalankan  tugas  dan fngsinya direksi harus bertumpu pada itikad baik serta kehatihatian dalam menjalankan tugasnya karna segala tindakan yang dilakukan jika tidak berdasarkan pada hal tersebut dan berakibat pada kerugian perseroan maka direksi dapat dibebani tanggung jawab penuh. Akan tetapi tanggung jawab direksi dapat terbebaskan apabila tindakan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang
Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Arman Hanafi
berlaku, diantaranya; Pertama , perbuatan yang dilakukan bukan berdasarkan kesalahan atau kelalaian dari pribadi direksi. Kedua , dalam menjalankan tugas dan wewenangnya direksi bertumpu pada itikad baik  serta  kehati-hatian  dalam  mengambil  tindakan. Ketiga ,  bukan  disebabkan  adanya  benturan kepentingan individu ataukelompok sehingga berdampak pada kerugian. Keempat , melakukan antisipasi pencegahan serta tindakan lanjutan dalam menghadapi kerugian. Berdasarkan kasus yang telah dibahas menunjukan bahwa ketentuan yang diberikan oleh undang-udang tidak dapat dinikmati sepenuhnya jika substansinya bersifat subjektifitas sehingga dampak hukum yang timbul menjadi rambu-rambu terhadap subjek hukum  yang melakukan perbuatan hukum agar  dapat memposisikan diri sebagai cermin dari tujuan hukum yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ais, C. (2017). “ FIDUCIARY DUTY” SEBAGAI STANDAR PARA DIREKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. Jurnal Hukum & Pembangunan , 31 (1), 63 – 72.
Arifin, M. (2017). “ ITIKAT BAIK” SEBAGAI ASAS POKOK DALAM HUKUM PERIKATAN NASIONAL.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 14 (4), 358 – 361. Hastjarjo, D. (2005). Sekilas tentang kesadaran (consciousness). Buletin Psikologi , 13 (2).
Lazuard,  T.,  &  Purba,  W.  (2021).  Analisis  Pertanggungjawaban  Direksi  Perusahaan  Perbankan Dalam Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1). Lubis,  M.  F.  R.  (2018).  Pertanggungjawaban  Direksi  Disuatu  Perseroan  Terbatas  Ketika  Terjadi Kepailitan  Pada  Umumnya  Dan Menurut  Doktrin  Hukum Perusahaan  &  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 17 (2), 25 – 47. Munir Fuady, D. S. H. (2014). Doktrin-doktrin modern dalam corporate law & eksistensinya dalam hukum Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Pohan,  R.  B.,  &  Zul,  M.  (2009).  Analisis  Pertanggungjawaban  Direksi  Bank  Persero  Dalam  Hal Terjadinya Kerugian. JURNAL MERCATORIA , 2 (1), 51 – 68.
Raffles, R. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Undang: Jurnal Hukum , 3 (1), 107 – 137. Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Rawls, John., A Theory of Justice . London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa ….
Rahayu, D. P. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media .
Rokhim,  A.  (2020).  TINDAKAN  “ULTRA  VIRES”  DIREKSI  DAN  AKIBAT  HUKUMNYA  BAGI
PERSEROAN TERBATAS. Negara Dan Keadilan , 9 (2), 205 – 217.
Siswanto, D. (1997). Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre. Jurnal Filsafat , 1 (1), 25 – 32. Soeroso, R. (2020). Pengantar ilmu hukum . Sinar Grafika.
Wibisono,  O.  M.  (2018).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Keputusan  Circular  Resolution  Rapat  Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi. Perspektif , 23 (3), 133 – 141. Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republi k Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang– Undang Dasar Tahun 1945  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen. Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya , 18 (2),  328. https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580