Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi

## Dion Valerian
Komisi Pemberantasan Korupsi
Email penulis

## Abstract
Indonesian Anti-Corruption Act stipulates its criminal fines provision by determining a fixed  amount  of  fines  in  its  criminal offences’ formulation.  This  article  analyses  and compares  the  concept  of  criminal  fines  in  the  Indonesian  Anti-Corruption  Act,  United States Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom Bribery Act, and Dutch Criminal Code. The study found that each of the aforementioned US, UK, and Dutch anti-bribery laws has its  own  distinctive  concept  to  overcome  the  problem  of  criminal  fines provision’s stringency, that could be used in Indonesian Anti-Corruption Act reform.
Keywords: Criminal Fines, Bribery, Corruption

## Abstrak
UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  Indonesia  mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisis dan membandingkan konsep pidana denda dalam UU Tipikor Indonesia, Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van Strafrecht Belanda.  Studi  ini  menemukan  bahwa  masing-masing  dari  ketentuan antisuap  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Belanda  tersebut  memiliki  konsep  yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam rumusan delik, yang dapat digunakan dalam pembaruan UU Tipikor Indonesia.
Kata Kunci: Pidana Denda, Suap, Korupsi

## Pendahuluan
Pasal  10  KUHP  mengatur  empat bentuk  pidana  pokok:  a.  pidana  mati;  b. pidana penjara; c. kurungan; dan d. denda, 1 serta  tiga  bentuk  pidana  tambahan:  a.
1 UU  No.  20/1946  menambahkan  satu  jenis pidana  pokok,  yaitu  pidana  tutupan  (Samosir, 2016: 17).
pencabutan hak-hak tertentu;
b. perampasan barang-barang tertentu; dan c. pengumuman  putusan  hakim.  Sementara itu,  UU  No.  31/1999  jo.  UU  No.  20/2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  Tipikor)  sebagai  UU  pidana khusus  mengatur  pidana  penjara  dan pidana  denda  yang  diancamkan  secara kumulatif  (pidana  penjara  dan  pidana
denda)  dan  kumulatif/alternatif  (pidana penjara dan/atau pidana denda). 2
Karakteristik  umum  UU  pidana  di Indonesia  (baik  KUHP  maupun  UU  pidana di  luar  KUHP)  adalah  mengatur  ancaman pidana  denda  yang  nilainya  telah ditentukan dalam rumusan delik. 3 Rumusan pidana  denda  model  ini  rentan  terhadap perubahan  nilai  uang,  sehingga  kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman secara kontekstual. 4
2 Karakteristik  UU  Tipikor  sebagai  UU  pidana khusus  yang  merumuskan  ancaman  pidana secara  kumulatif  ini  pada  hakikatnya  adalah bentuk penyimpangan UU Tipikor ( lex specialis ) terhadap KUHP (lex generali ), karena salah satu prinsip  penjatuhan  pidana  menurut  KUHP adalah  hakim  dilarang  menjatuhkan  lebih  dari satu  jenis  pidana  pokok  (Hiariej,  2014:  387,  R. Soesilo,  1995:  36,  Suhariyono  AR,  2012:  183, Samosir,  2016:  20,  Lamintang  dan  Lamintang, 2017:  41).  Lebih  lanjut,  dikatakan  Abidin  dan Hamzah (2002: 337-338):
“Sekarang  ini  ada  kecenderungan  menerapkan pidana  denda  juga  pada  delik  berat  tetapi bersifat  akumulasi,  artinya  diterapkan  pidana penjara  dan  denda  pada  delik-delik  tertentu terutama  delik  yang  menimbulkan  kerugian. Jadi, asas  bahwa  dua  pidana  pokok  tidak  boleh dijatuhkan secara kumulatif telah ditinggalkan.” Selain  itu,  salah  satu  penyimpangan  lainnya adalah  KUHP  mengenal  pengancaman  pidana denda secara “minimum umum” dan “maksimum  khusus”,  sedangkan  UU  Tipikor mengenal  pengancaman  pidana  denda  secara “minimum  khusus”  dan  “maksimum  khusus”. Lebih  lanjut  rujuk  Arief  (2014:  159-160)  dan Hamzah (2012: 98-102).
3 Mengenai perumusan ancaman pidana denda dalam  KUHP,  dikatakan  oleh  Utrecht  (1994: 316):
“Mengenai  hukuman  denda  oleh  pembuat undang-undang  pidana  tidak  ditentukan  satu batas  maksimum  yang  umum.  Dalam  tiap-tiap pasal KUHPidana yang bersangkutan ditentukan  batas  maksimum  (yang  khusus) hukuman  denda  yang  dapat  ditetapkan  oleh hakim.”
4 Masalah  ketertinggalan  nilai  uang  dalam kaitannya  dengan  ancaman  pidana  denda sebenarnya telah disebutkan dalam
konsiderans  Peraturan  Pemerintah  Pengganti UU  No.  18/1960,  yang  menyebutkan  bahwa “jumlah - jumlah hukuman denda … adalah tidak setimpal  lagi  dengan  sifat  tindak  pidana  yang
Ketertinggalan  nilai  pidana  denda yang  nilainya  ditentukan  secara  ketat dalam rumusan delik dapat berakibat pada tidak terpenuhinya prinsip proprosionalitas,  salah  satu  prinsip  dalam pemidanaan.  Menurut  von  Hirsch  (1992: 56), prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa berat suatu sanksi harus proporsional dibandingkan dengan keseriusan  suatu  tindak  pidana.  Dengan kata lain, prinsip proporsionalitas memandang  bahwa  sanksi  pidana  harus sepadan  dengan  tindak  pidana  yang bersangkutan  (Bagaric,  2000:  145). 5 Deskripsi  konkretnya  begini:  pada  suatu masa,  misalnya  dalam  konteks  UU  Tipikor adalah  tahun  1999-2001,  ancaman  pidana denda  maksimum  yang  diatur  dalam  UU Tipikor  mungkin  telah  dipandang  cukup, adil,  dan  proporsional  jika  dihubungkan dengan  derajat  keseriusan  tindak  pidana korupsi  pada masa  itu.  Namun,  bersamaan dengan pertumbuhan waktu, semakin lama nilai  uang  semakin  berubah.  Berubahnya nilai  uang  itu  menyebabkan  nilai  ancaman pidana denda dalam UU Tipikor yang pada masanya  dianggap  cukup  besar  dan proporsional,  menjadi  semakin  mengecil dan  tidak  proporsional.  Dengan  begitu, apabila  suatu  tindak  pidana  korupsi dilakukan  pada  tahun  2021,  artinya  20 tahun setelah UU No. 20/2001
diundangkan,  ancaman  pidana  denda
dilakukan, berhubung ancaman hukuman denda itu  sekarang  menjadi  terlalu  ringan  jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga  jumlah- jumlah  itu  perlu  dipertinggi”. Lebih lanjut rujuk Utrecht (1994: 316-317).
5 Mengutip  Putusan R  v  Arcand  [2010]  AJ  No 1383 (Alta CA) 55 , Goh (2013: 43) menjelaskan bahwa  prinsip  proporsionalitas  dipandang sebagai  prinsip  dominan  dalam  penentuan hukuman.  Lebih  lanjut,  Goh  menyebut  bahwa prinsip  ini  dipandang  sangat  penting  karena dianggap  sejalan  dengan  asas  keadilan  serta sesuai  pula  dengan  tujuan  pemidanaan – yaitu untuk menjaga penghormatan terhadap hukum dan masyarakat yang aman dengan penjatuhan sanksi yang adil.
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
maksimum  UU  Tipikor  sudah  tidak proporsional  atau  sepadan  dengan  derajat keseriusan tindak pidananya. Selain itu, jika nilai  ancaman  pidana  denda  UU  Tipikor dibandingkan  dengan  beberapa  UU  pidana yang lebih baru, terang terlihat bahwa ada ketimpangan  karena  beberapa  UU  pidana yang  lebih  baru  cenderung  mengatur  nilai ancaman  pidana  denda  lebih  tinggi daripada UU Tipikor.
Berkenaan  dengan  masalah  di  atas, artikel penelitian ini akan membandingkan dan  menganalisis  konsep  pidana  denda dalam UU Tipikor (dan beberapa UU pidana lain)  dengan  konsep  pidana  denda  yang diatur  dalam Foreign  Corrupt  Practices  Act (FCPA)  Amerika  Serikat, Bribery  Act (BA) Inggris,  dan Wetboek  van  Strafrecht (WvS) Belanda  (khusus  ketentuan  antisuap). FCPA,  BA,  dan  WvS  mengatur  ancaman pidana  denda  secara  berbeda  dengan  UU Tipikor, dengan model peningkatan pidana denda  di  atas statutory  maximum (FCPA), model  pidana  denda  tidak  terbatas  (BA), dan  model  penghitungan  pidana  denda korporasi berdasarkan pendapatan
tahunan atau annual revenue (WvS). Ketiga
model  tersebut  dipandang  lebih  fleksibel menghadapi  perubahan  nilai  uang  dan lebih mampu memenuhi prinsip proporsionalitas.  Ketiganya  juga  dapat dijadikan
referensi prospektif bagi perumusan  konsep  pidana  denda  dalam hukum  pidana  Indonesia,  utamanya  pada pembaruan UU Tipikor. Penelitian  ini  adalah  penelitian
hukum normatif/penelitian hukum doktrinal  (Wignjosoebroto,  2011:  121, Kriekhoff,  2016:  526)  yang  menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  dan pendekatan komparatif ( comparative approach ) (Marzuki, 2011: 93).

## Pembahasan
1. UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Indonesia
A. Deskripsi Singkat
Secara  umum,  UU  Tipikor  mengatur 30 jenis tindak pidana korupsi, serta 6 jenis tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 15-17):
Tabel 1 : Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor
1. Tindak Pidana Korupsi
a.  Kerugian keuangan negara Pasal 2, Pasal 3 b.  Suap-menyuap Pasal  5  ayat  (1) huruf a,  Pasal  5  ayat  (1) huruf  b,  Pasal  13,  Pasal  5  ayat  (2),  Pasal 12  huruf  a,  Pasal  12  huruf  b,  Pasal  11, Pasal  6  ayat  (1) huruf a,  Pasal  6  ayat  (1)
huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d c.  Penggelapan dalam jabatan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c d.  Pemerasan Pasal 12 huruf e, Pasal 2 huruf g, Pasal 12 huruf h e.  Perbuatan curang Pasal  7  ayat  (1) huruf a,  Pasal  7  ayat  (1) huruf  b,  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c,  Pasal  7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h f. Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i g.  Gratifikasi Pasal 12B jo. Pasal 12C 2. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi a.  Merintangi  proses  pemeriksaan  perkara korupsi Pasal 21 b.  Tidak  memberi  keterangan  atau  memberi keterangan yang tidak benar Pasal 22 jo. Pasal 28 c.  Bank  yang  tidak  memberikan  keterangan rekening tersangka Pasal 22 jo, Pasal 29 d.  Saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi keterangan atau memberi keterangan palsu Pasal 22 jo. Pasal 35 e.  Orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak memberikan  keterangan  atau  memberi keterangan palsu Pasal 22 jo. Pasal 36 f. Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal 24 jo. Pasal 31

## B. Jenis-jenis Sanksi Pidana
Pidana  pokok  yang  digunakan  dalam UU  Tipikor  adalah  pidana  mati,  pidana penjara,  dan  pidana  denda.  Terhadap korporasi,  pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  adalah  pidana  denda  sejumlah maksimum  ancaman  pidana  denda  untuk orang  ditambah  1/3  (satu  pertiga).  Pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor sebagai  perluasan  terhadap  ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:
a. perampasan  barang  bergerak  yang berwujud  atau  yang  tidak  berwujud atau  barang  tidak  bergerak  yang digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk perusahaan  milik  terpidana  di  mana tindak  pidana  korupsi  dilakukan, begitu  pula  dari  barang  yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan  harta  benda  yang  diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan  seluruh  atau  sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan  oleh  Pemerintah  kepada terpidana. UU Tipikor tidak mengenal pemisahan  kualifikasi  pidana  tambahan untuk  subjek  hukum  orang  dan  subjek hukum  korporasi.  Sebaran  delik  beserta ancaman  pidana  dalam  UU  Tipikor  adalah sebagai  berikut  (Simanjuntak  et.  al., forthcoming:
3-4)
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
Tabel 2: Sebaran Delik dan Ancaman Pidana dalam UU Tipikor No. Delik Pola pengancaman Pidana penjara Pidana denda 1. Pasal 2 ayat (1) Kumulatif (dan) Minimum 4 tahun, maksimum  20  tahun  atau seumur hidup Minimum  Rp200  juta, maksimum Rp1 miliar 2. Pasal 2 ayat (2) Kumulatif Minimum 4 tahun, maksimum  20  tahun  atau seumur hidup, dapat dijatuhi pidana mati 3. Pasal 3 Kumulatif/alternatif (dan/atau) Minimum 1 tahun, maksimum  20  tahun  atau seumur hidup Minimum  Rp50  juta, maksimum Rp1 miliar 4. Pasal 5 Kumulatif/alternatif Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun Minimum  Rp50  juta, maksimum Rp250 juta 5. Pasal 6 Kumulatif Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun Minimum  Rp150  juta, maksimum Rp750 juta 6. Pasal 7 Kumulatif/alternatif Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun Minimum  Rp100  juta, maksimum Rp350 juta 7. Pasal 8 Kumulatif Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun Minimum  Rp150  juta, maksimum Rp750 juta 8. Pasal 9 Kumulatif Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun Minimum  Rp50  juta, maksimum Rp250 juta 9. Pasal 10 Kumulatif Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun Minimum  Rp100  juta, maksimum Rp350 juta 10. Pasal 11 Kumulatif/alternatif Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun Minimum  Rp50  juta, maksimum Rp250 juta 11. Pasal 12 Kumulatif Minimum 4 tahun, maksimum  20  tahun  atau seumur hidup Minimum  Rp200  juta, maksimum Rp1 miliar 12. Pasal 12A Kumulatif Maksimum 3 tahun Maksimum Rp50 juta 13. Pasal 12B Kumulatif Minimum 4 tahun, maksimum  20  tahun  atau seumur hidup Minimum  Rp200  juta, maksimum Rp1 miliar 14. Pasal 13 Kumulatif/alternatif Maksimum 3 tahun Maksimum Rp150 juta 15. Pasal 21 Kumulatif/alternatif Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun Minimum  Rp150  juta, maksimum Rp600 juta 16. Pasal 22 Kumulatif/alternatif Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun Minimum  Rp150  juta, maksimum Rp600 juta 17. Pasal 23 Kumulatif/alternatif Minimum 1 tahun, maksimum 6 tahun Minimum  Rp50  juta, maksimum Rp300 juta 18. Pasal 24 Kumulatif/alternatif Maksimum 3 tahun Maksimum Rp150 juta
Seperti  dapat  dilihat  dalam  Tabel  2, UU  Tipikor  memiliki  ancaman  pidana denda  yang  bervariasi.  Ancaman  pidana denda  tertinggi  adalah  pada  Pasal  2  dan Pasal  3  (delik  korupsi  kerugian  keuangan negara)  serta  Pasal  12  (antara  lain: penerimaan  suap  oleh  penyelenggara negara,  pegawai  negeri  sipil,  dan  hakim) dan  Pasal  12B  (gratifikasi),  yaitu  sebesar Rp1  miliar.  Pada  delik-delik  lain,  ancaman pidana  denda  maksimumnya  berkisar  dari
Rp150 juta, Rp 250 juta, Rp350 juta, Rp600 juta,  dan  Rp750  juta.  Terhadap  korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda sejumlah maksimum ancaman  pidana  denda  untuk  orang ditambah 1/3 (satu pertiga).
Dalam  UU  Tipikor,  nilai  ancaman maksimum  pidana  denda  telah  ditentukan dalam rumusan delik, begitupun juga dalam UU  pidana  selain  UU  Tipikor.  Hanya  saja, beberapa UU pidana selain UU Tipikor yang tahun  penerbitannya  lebih  baru  mengatur
maksimum  ancaman  pidana  denda  yang lebih tinggi daripada UU Tipikor.

## C. Perbandingan  dengan  Pidana Denda  dalam  UU  Pidana  Lain dan Rancangan KUHP
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya, ancaman  pidana  denda  dalam  UU  Tipikor berkisar  dari  minimum  Rp150  juta  hingga maksimum  Rp1  miliar.  Pasca  2001, terdapat  beberapa  UU  pidana  (baik  UU pidana  khusus  maupun  UU  administratif
bersanksi  pidana)  yang  terbit.  Untuk penelitian  ini,  diambil  tiga  UU  untuk dibandingkan  nilai  ancaman  pidananya dengan UU Tipikor, yaitu:
a. UU  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU TPPU – UU No. 8/2010);
b. UU Narkotika (UU No. 35/2009); dan c. UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  Lingkungan
Hidup - UU No. 32/2009).
Tabel 3 6 : Perbandingan Pidana Denda dalam UU TPPU, UU Narkotika, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. Undang-Undang Pidana denda Pidana denda untuk korporasi 1. UU TPPU a. Pasal 3: maksimum Rp10 miliar
b. Pasal 4: maksimum Rp5 miliar c. Pasal 5 ayat (1): maksimum Rp1 miliar Pasal 7: pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda maksimum Rp100 miliar 2. UU Narkotika a. Pasal  111  ayat  (1):  minimum  Rp800  juta dan maksimum Rp8 miliar b. Pasal  112  ayat  (1):  minimum  Rp800  juta dan maksimum Rp8 miliar c. Pasal 113 ayat (1): minimum Rp1 miliar dan maksimum Rp10 miliar d. Pasal 114 ayat (1): minimum Rp1 miliar dan maksimum Rp10 miliar e. Pasal  115  ayat  (1):  minimum  Rp800  juta dan maksimum Rp8 miliar
Pasal  130:  apabila  tindak  pidana narkotika  dilakukan  oleh  korporasi, korporasi  dapat  dipidana  denda maksimum  sebesar  3  (tiga)  kali ancaman pidana denda asalnya 3. UU  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pasal 98 ayat (1): minimum Rp3 miliar dan maksimum Rp10 miliar b. Pasal  101:  minimum  Rp1  miliar  dan maksimum Rp3 miliar c. Pasal  105:  minimum  Rp4  miliar  dan maksimum Rp12 miliar d. Pasal  106:  minimum  Rp5  miliar  dan maksimum Rp15 miliar e. Pasal  108:  minimum  Rp3  miliar  dan maksimum Rp10 miliar Tidak ada ketentuan khusus
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
Sebagai  perbandingan,  Pasal  89  ayat (1)  Rancangan  KUHP  (versi  9  Juli  2018) mengatur  bahwa  pidana  denda  paling banyak ditetapkan berdasarkan:
a. kategori  I  Rp1.000.000.000,00  (satu juta rupiah);
b. kategori  II  Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah);
c. kategori  III  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
e. kategori  V  Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah);
f. kategori  VI  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah);
g. kategori VII Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
h. kategori  VIII  Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Penjatuhan  pidana  denda  terhadap korporasi diatur dalam Pasal 133 RKUHP:
(1) Pidana  denda  untuk  Korporasi  adalah satu  tingkat  lebih  tinggi  dari  kategori pidana  denda  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  89  ayat  (1),  kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
(2) Pidana  denda  paling  banyak  untuk Korporasi  yang  melakukan  Tindak Pidana yang diancam dengan:
a. pidana  penjara  paling  lama  7 (tujuh)  tahun  sampai  dengan  15 (lima  belas)  tahun  adalah  pidana denda Kategori V;
b. pidana  mati,  pidana  penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun adalah pidana denda Kategori VI. 7
7 Hal  yang  menjadi  catatan  adalah  ketentuan Pasal  133  ayat  (2) RKUHP,  yang  mengkonversi pidana badan menjadi pidana denda. Ketentuan Pasal  133  ayat  (2)  huruf  b  mengatur  bahwa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana  penjara  paling  lama  20  tahun  (yang merupakan  kelompok  pidana  badan  paling
(3) Pidana  denda  paling  sedikit  untuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pidana denda  Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang.
(4) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan  besarnya  pidana  denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 8
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat disimpulkan  beberapa  hal  mengenai pengaturan  pidana  denda  di  Indonesia, khususnya berkaitan dengan UU Tipikor:
a. Nilai  ancaman  pidana  denda  dalam KUHP,  UU  Tipikor,  UU  TPPU,  UU Narkotika,  UU  Lingkungan  Hidup,  dan RKUHP  sifatnya  ditentukan  dalam rumusan delik.
b. Beberapa  UU  pidana  di  luar  KUHP, dalam hal ini UU Tipikor, UU TPPU, UU Narkotika,  dan  UU  Lingkungan  Hidup, mengatur  ancaman  pidana  denda terhadap  subjek  hukum  korporasi dengan tiga model:
1. Model  UU  TPPU,  ancaman  pidana denda  terhadap  subjek  hukum korporasi  ditentukan  berbeda dengan  ancaman  pidana  denda terhadap  subjek  hukum  orang, yaitu maksimum Rp100 miliar;
2. Model  UU  Tipikor  dan  UU Narkotika,  ancaman  pidana  denda terhadap  subjek  hukum  korporasi merupakan  perkalian  terhadap
berat)  dikonversi  menjadi  denda  paling  tinggi Kategori  VI,  padahal  pada  RKUHP  versi  9  Juli 2018,  kategori  pidana  denda  paling  tinggi adalah  Kategori  VIII,  bukan  Kategori  VI. Ketidakcocokan norma ini mungkin disebabkan oleh konsep RKUHP yang belum final dan masih dalam  pembahasan,  sehingga  belum  ada harmonisasi naskah secara menyeluruh.
8 Ketentuan  Pasal  133  ayat  (4)  RKUHP  penulis pandang  sebagai  rumusan  yang  cukup  baik untuk  mengatasi  masalah  ketertinggalan  nilai ancaman  pidana  denda  dalam  UU  akibat perubahan nilai uang.
maksimum pidana denda terhadap orang  (UU  Tipikor:  maksimum  1
1/3 kali, UU Narkotika: maksimum 3 kali). 3. Selain dua model tersebut, ada juga UU  yang  tidak  membedakan ancaman  pidana  denda  untuk subjek  hukum  korporasi  dan orang,  misalnya  UU  Lingkungan Hidup.
c. Nilai  maksimum  pidana  denda  dalam UU  Tipikor  telah  tertinggal  jauh dibandingkan  dengan  nilai  maksimum pidana  denda  dalam  beberapa  UU pidana  yang  lebih  baru  (UU  TPPU,  UU Narkotika, dan UU Lingkungan Hidup).
D. Pidana Denda dalam UU Drt No. 7/1955 9 Berkenaan dengan soal telah ditentukannya nilai ancaman pidana dalam rumusan delik, UU Drt No. 7/1955 tentang Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan Tindak  Pidana  Ekonomi  (UU  Drt  TPE) 10 memiliki  pengaturan  pidana  denda  yang berbeda secara signifikan dengan beberapa UU yang telah dibandingkan di atas. Pasal 6 ayat (1) UU Drt TPE mengatur bahwa:
a. Kejahatan  yang  termasuk  dalam  Pasal 1 sub 1 e dipidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp500 ribu;
b. Kejahatan yang termasuk Pasal 1 sub 2 e dan Pasal 1 sub 3 e dipidana penjara maksimum  2  tahun  dan/atau  Rp100 rupiah;
c. Pelanggaran yang termasuk Pasal 1 sub 1  e  dipidana  kurungan  maksimum  1
9 Penulis  berterima  kasih  kepada  Dr.  R.B.  Budi Prastowo atas diskusi yang bermakna mengenai UU Drt No. 7/1955.
10 Menurut Reksodiputro (1989: 39-40), UU Drt TPE  adalah  “saduran”  (terjemahan  deng an penyesuaian  di  sana- sini)  dari  “ Wet  op  de Economische  Delicten ”  (WED)  Belanda,  yang diundangkan pada 22 Juni 1950.
tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp100 ribu; d. Pelanggaran    yang  termasuk  Pasal  1 sub 3 e dipidana kurungan maksimum 6 bulan dan/atau denda maksimum Rp50 ribu.
Oleh  Pasal  I  Peraturan  Pemerintah Pengganti  UU  No.  21/1959  tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak  Pidana  Ekonomi,  ancaman  pidana denda  dalam  UU  Drt  TPE  diperberat menjadi  ”setinggi -tingginya  30  kali  jumlah yang ditetapkan dalam UU Darurat”.
Ketentuan  yang  membuat  konsep pidana denda UU  Drt  TPE  berbeda  dengan UU lain diatur dalam Pasal 6 ayat (2):
”Jika  harga  barang,  dengan  mana  ata u mengenai  mana  tindak  pidana  ekonomi  itu dilakukan,  atau  yang  diperoleh  baik seluruhnya, maupun sebagian karena tindak pidana  ekonomi  itu, lebih  tinggi  daripada seperempat  bagian  hukuman  denda tertinggi yang  disebut  dalam  ayat  1  sub  a sampai  dengan  d, hukuman  denda  itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu. ”
Ketentuan  ini  sangat  menarik  karena mengatur  nilai  pidana  denda  berdasarkan pada nilai  barang ,  bukan  pada  batas maksimum  khusus  ancaman  pidana  denda sebagaimana  diatur  dalam  rumusan  delik. Dengan  ketentuan  itu,  meskipun  ancaman pidana  denda  dalam  UU  Drt  TPE  sangat kecil (berkisar dari Rp1,5 juta – Rp15 juta), apabila pada masa sekarang ada orang/korporasi yang melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  UU  Drt TPE,  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepadanya  dapat  dihitung  berdasarkan harga  barang  pada  masa  sekarang,  dan sangat  mungkin  perhitungan  empat  kali harga barang itu jauh melampaui ancaman pidana  denda  sebagaimana  dirumuskan dalam UU Drt TPE.
Patut  menjadi  catatan  juga  bahwa pidana  denda  berdasarkan  nilai  barang  ini sifatnya terpisah dengan pidana tambahan
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
perampasan  barang  yang  diatur  dalam Pasal 7 UU Drt TPE 11 . Artinya,
11 Pasal 7 UU Drt TPE:
(1) Hukuman tambahan adalah:
a. pencabutan  hak-hak  tersebut  dalam Pasal  35  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang- kurangnya  enam  bulan  dan  selama- lamanya  enam  tahun  lebih  lama  dari hukuman  kawalan  atau  dalam  hal dijatuhkan  hukuman  denda  sekurang- kurangnya  enam  bulan  dan  selama- lamanya enam tahun;
b. penutupan  seluruhnya  atau  sebagian perusahaan  si-terhukum,  di  mana tindak-pidana  ekonomi  dilakukan, untuk  waktu  selama-lamanya  satu tahun;
c. perampasan barang-barang-tak- tetap  yang  berwujud  dan  yang  tak berwujud,  dengan  mana  atau mengenai mana tindak-pidana ekoomi  itu  dilakukan,  atau  yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak-pidana ekonomi  itu,  begitu  pula  harga- lawan  barang-barang  itu  yang menggantikan  barang-barang  itu, tak  perduli  apakah  barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si- terhukum atau bukan;
d. perampasan  barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan si- terhukum,  di  mana  tindak-pidana ekonomi  itu  dilakukan,  begitu  pula harga-lawan  barang-barang  itu  yang menggantikan  barang-barang  itu,  tak perduli  apakah  barang  atau  harga- lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan,  akan  tetapi  hanya  sekadar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak-pidananya, bersangkutan  dengan  barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;
e. pencabutan  seluruh  atau  sebagian hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan  kepada  si-terhukum  oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya,  untuk  waktu  selama- lamanya dua tahun;
f. pengumuman putusan hakim.
(2) Perampasan  barang-barang  yang  bukan kepunyaan  si-terhukum  tidak  dijatuhkan,
dimungkinkan  untuk  menjatuhkan  pidana denda  yang  dihitung  dari  nilai  barang sekaligus menjatuhkan  pidana  tambahan perampasan  terhadap  barang  yang  dengan mana  atau  mengenai  mana  tindak  pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh karena tindak pidana ekonomi itu.
Pola penghitungan nilai pidana denda berdasarkan  harga  barang  yang  diatur dalam  UU  Drt  TPE  ini  tidak  ditemukan dalam  beberapa  UU  yang  lebih  baru, misalnya  UU  Tipikor,  UU  TPPU,  UU Narkotika, dan UU Lingkungan Hidup.
2. Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat A. Pengenalan Singkat
FCPA  ditetapkan  pada  1977  setelah terkuaknya  fakta  bahwa  lebih  dari  400 korporasi  AS  mengaku  telah  melakukan suap  atau  pembayaran  ilegal  sebesar  lebih dari USD300 juta kepada pejabat pemerintahan,  politisi,  dan  partai  politik asing  untuk  mengamankan  bisnis  di  luar negeri  (Tarun  dan  Tomczak,  2019:  1,  US Department of Justice dan US Securities and Exchange  Commission,  selanjutnya  dikutip sebagai  “US  DOJ  dan  US  SEC”,  2012:  2 -3). Pasca  1977,  FCPA  telah  diubah  dua  kali yaitu pada 1988 dan 1998 (US DOJ dan US SEC,  2012:  2-3).  FCPA  menyasar  masalah korupsi  transnasional  dengan  mengatur dua  ketentuan,  yaitu  dengan  ketentuan antisuap  ( anti-bribery  provisions )  dan ketentuan
akuntansi ( accounting provisions ). Secara umum, delik yang diatur dalam ketentuan antisuap FCPA (15 U.S.C. § 78dd-1, 15 U.S.C. § 78dd-2, dan 15 U.S.C. § 78dd- 3)  adalah  “perbuatan  menawarkan untuk  membayar,  membayar,  menjanjikan untuk  membayar,  atau  mengesahkan
sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
(3) Dalam  hal  perampasan  barang-barang, maka  hakim  dapat  memerintahkan,  bahwa hasilnya  seluruhnya  atau  sebagian  akan diberikan kepada si-terhukum.
pembayaran  berupa  uang  atau  suatu  hal lain  yang  bernilai  kepada  pejabat  publik asing untuk mempengaruhi perbuatan atau keputusan pejabat tersebut dalam jabatannya,  atau  untuk  mengamankan keuntungan  lain  yang  tidak  semestinya, dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan  bisnis”  (US  DOJ  dan  US SEC,  2012:  10,  Biegelman  dan  Biegelman, 2010:  23-24,  Olsen,  2010:  29). 12 Terdapat tiga  subjek  hukum  yang  diatur  oleh  FCPA, yaitu  (US  DOJ  dan  US  SEC,  2012:  10-11, Tarun dan Tomczak, 2019: 3-5):
a. issuers 13 beserta  pejabat,  direktur, karyawan,  agen,  dan  pemegang sahamnya;
b. domestic  concerns 14 beserta  pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya; dan c. orang  atau  badan  hukum  tertentu  di luar issuers dan domestic concerns yang
12 Dalam  kutipan  aslinya:  “ offering  to  pay, paying,  promising  to  pay,  or  authorizing  the payment  of  money  or  anything  of  value  to  a foreign  official  in  order  to  influence  any  act  or decision of the foreign official in his or her official capacity  or  to  secure  any  other  improper advantage in order to obtain or retain business”. 13 Suatu korporasi adalah issuer dalam hal:
a. korporasi tersebut memiliki kelas sekuritas  yang  terdaftar  berdasarkan
Section 12 US Exchange Act ; atau b. korporasi  tersebut  diwajibkan  untuk menyampaikan  laporan  periodik  atau laporan  lain  kepada Securities  and Exchange  Commission berdasarkan Section 15(d) US Exchange Act . Suatu  korporasi  tidak  harus  menjadi  korporasi AS untuk terkualifikasi sebagai issuer . Korporasi asing dengan American Depository Receipts yang terdaftar dalam bursa AS juga termasuk issuer . 14 Domestic concerns adalah:
a. orang  yang  merupakan  warga  negara, berkebangsaan, ataupun penduduk AS;
b. korporasi,  persekutuan,  asosiasi, joint- stock  company , business  trust ,  organisasi non  badan  hukum,  atau  perusahaan perseorangan  yang  dibentuk  berdasarkan hukum  AS  atau  negara  bagian,  teritori, possessions ,  atau  negara  persemakmuran dari  AS,  atau  korporasi  yang  memiliki tempat beroperasi utama di AS.
melakukan  tindak  pidana  dalam yurisdiksi AS. Subjek hukum yang bukan merupakan issuers atau domestic  concerns dapat  dituntut  berdasarkan  FCPA  apabila baik  secara  langsung  maupun  dengan perantaraan agen, terlibat dalam perbuatan apapun yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana suap yang terjadi di wilayah AS. Selain itu, FCPA juga mengatur tentang yurisdiksi alternatif (alternative jurisdiction) yang  berdasarkan  pada  asas nasionalitas (nationality  principle) ,  yaitu ketentuan  bahwa  orang  atau  korporasi  AS dapat  dijerat  dengan FCPA  bahkan  apabila ia  melakukan  tindak  pidana  suap  di  luar wilayah AS (US DOJ dan US SEC, 2012: 11- 12,  Biegelman  dan  Biegelman,  2010:  29, Murphy, 2011: 13).
Selanjutnya,  FCPA  juga  mengatur mengenai ketentuan  akuntansi (15  U.S.C. §  78m  dan  15  U.S.C.  §  78ff).  Sementara ketentuan  antisuap  berlaku  terhadap  tiga subjek  hukum  ( issuers,  domestic  concerns , dan  orang  atau  badan  hukum  tertentu  di luar issuers dan domestic  concerns yang melakukan  tindak  pidana  dalam  yurisdiksi AS),  ketentuan  akuntansi  hanya  berlaku terhadap issuers (Biegelman dan Biegelman, 2010: 34). Ketentuan akuntansi FCPA  pada  intinya  memiliki  dua  aturan utama,  yaitu  (US  DOJ  dan  US  SEC,  2012:
38):
a. issuer harus  membuat  dan  menjaga buku/laporan  keuangan,  catatan,  dan akun/rekening  secara  akurat,  dalam rincian  yang  beralasan,  dan  secara layak  merefleksikan  transaksi  dan disposisi  aset  dari issuer yang bersangkutan  ( books  and  records provision ); 15
15 Dalam  kutipan  as linya:  “ issuers  must  make and  keep  books,  records,  and  accounts  that,  in reasonable detail, accurately and fairly reflect an issuer’s  transactions  and  dispositions  of  an issuer’s assets ”.
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
b. issuer harus merancang
dan mempertahankan suatu sistem kontrol akuntansi  internal  yang  mampu memastikan  kontrol,  otoritas,  dan tanggung  jawab  manajemen  terhadap aset  korporasi  ( internal  controls provision ). 16

## B. Jenis-jenis Sanksi
FCPA  mengatur  sanksi  pidana  dan sanksi  perdata  untuk  subjek  hukum  orang dan korporasi. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan antisuap, FCPA mengatur bahwa korporasi dapat dipidana denda maksimum USD2  juta,  sedangkan  orang,  termasuk pejabat,  direktur,  pemegang  saham,  serta agen  korporasi,  dapat  dipidana  denda maksimum  USD250  ribu  dan  pidana penjara  maksimum  5  tahun.  Untuk pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi, FCPA  menentukan  bahwa  korporasi  dapat dipidana  denda  maksimum  USD25  juta, sedangkan  orang  dapat  dipidana  denda maksimum  USD5  juta  dan  pidana  penjara maksimum  20  tahun  (US  DOJ  dan  US  SEC, 2012: 68).
Meskipun di AS hanya Department of Justice (DOJ)  yang  dapat  mengajukan tuntutan  pidana  berdasarkan  FCPA,  baik DOJ  maupun Securities  and  Exchange Commission (SEC)  sama  sama  memiliki kewenangan  penegakan  hukum  perdata dalam  FCPA. 17 DOJ  dapat  mengajukan
16 Dalam  kutipan  aslinya:  “ Issuers  must  devise and  maintain  a  system  of  internal  accounting controls  sufficient  to assure  managament’s control,  authority,  and  responsibility  over  the firm’s assets ”.
17 AS  memiliki  dua  lembaga  penegak  hukum yang  berwenang  menangani  pelanggaran terhadap FCPA, yaitu (Ferguson, 2017: Chapter 6, 61, Feldis, 2016: 4):
a. DOJ,  merupakan  satu-satunya  lembaga yang  berwenang  melakukan  penuntutan pidana  terhadap  pelanggar  FCPA.  Selain itu,  US  DOJ  berwenang  melakukan penegakan  hukum  perdata  terhadap pelanggar FCPA selain issuer ;
gugatan perdata hanya terhadap pelanggaran  ketentuan  antisuap  yang dilakukan  oleh domestic  concerns (beserta pejabat,  direktur,  karyawan,  agen,  dan pemegang  sahamnya)  dan  orang  atau korporasi asing yang melakukan perbuatan di  teritori  AS.  SEC  dapat  mengajukan gugatan  perdata  terhadap issuers (beserta pejabat,  direktur,  karyawan,  agen,  dan pemegang  sahamnya)  untuk  pelanggaran terhadap ketentuan antisuap dan ketentuan akuntansi.  Untuk  pelanggaran  terhadap ketentuan  antisuap,  subjek  hukum  orang dan  korporasi  dapat  dikenakan  sanksi perdata  maksimum  USD16  ribu  per pelanggaran.  Untuk  pelanggaran  terhadap ketentuan  akuntansi,  maksimal  sanksi perdata  yang  dapat  dijatuhkan  adalah  (US DOJ dan US SEC, 2012: 69):
a. keuntungan  kotor  yang  didapat  dari pelanggaran; atau
b. sejumlah uang tertentu, yang ditentukan  dari  tingkat  keparahan suatu  pelanggaran,  dengan  kisaran USD7.5  ribu  s.d.  USD150  ribu  untuk subjek  hukum  orang,  dan  kisaran USD75  ribu  s.d.  USD725  ribu  untuk subjek hukum korporasi.
Selain  sanksi  pidana  dan  sanksi perdata  di  atas,  terhadap  orang  dan korporasi  yang  melanggar  ketentuan  FCPA
b. SEC,  berwenang  melakukan  penegakan hukum  perdata  terhadap issuer (beserta pejabat,  direktur,  karyawan,  agen,  dan pemegang sahamnya).
Mekanisme  penegakan  hukum  pidana  dari FCPA  yang  dilakukan  oleh  US  DOJ  dilakukan dalam  tiga  bentuk,  yaitu  (Ferguson,  2017: Chapter 6, 62-63):
a. tuntutan pidana ( criminal charges );
b. perjanjian penundaan penuntutan ( deferred  prosecution  agreement -  DPA);
dan c. perjanjian non penuntutan ( non- prosecution agreement - NPA). Mengenai  tuntutan  pidana  ( criminal  charges ) baca  lebih  lanjut  dalam  US  DOJ  dan  US  SEC (2012:  74).  Mengenai  DPA  dan  NPA  baca  lebih lanjut  dalam  Syarif  dan  Valerian  ( forthcoming : 2) serta Funk dan Boutros (2019: 652-653).
dapat  dikenakan collateral  consequences ,
yaitu (US DOJ dan US SEC, 2012: 69-71):
a. penundaan atau pelarangan ( debarment ) berkontrak dengan pemerintah federal;
b. pelarangan  silang  ( cross-debarment ) oleh  bank  pembangunan  multilateral; dan c. penundaan  atau  pencabutan  suatu privilese/hak ekspor tertentu.

## C. Pidana Denda
Meskipun  ancaman  pidana  denda dalam  FCPA  nilainya  sudah  ditentukan, namun  pengadilan  AS  dapat  menjatuhkan pidana  denda  yang  lebih  tinggi  dari  nilai yang  sudah  ditentukan  dalam  FCPA tersebut  (Deming,  2014:  232,  Mitchell, 2018:  436).  Berdasarkan US  Alternative Fines  Act (AFA),  18  U.S.C  §  3571(d), pengadilan  dapat  menjatuhkan  pidana denda  hingga  dua  kali  jumlah  nilai keuntungan  yang  diperoleh  terdakwa dari  perbuatan  suapnya (US  DOJ  dan  US SEC, 2012: 68, Ferguson, 2017: Ch. 2-42). Secara rinci, AFA mengatur:
“ § 3571. Sentence of fine (a) In general . – A defendant who has  been  found  guilty  of  an offense  may  be  sentenced  to pay a fine. (b) Fines  for  individuals. – Except as provided in subsection  (e)  of  this  section, an  individual  who  has  been found guilty of an offense may be  fined  not  more  than  the greatest of — 1. the  amount  specified  in the  law  setting  forth  the offense; 2. the  applicable  amount under the subsection (d) of this section; 3. for  a  felony,  not  more than $250,000; 4. for a misdemeanor resulting  in  death,  not more than $250,000; 5. for a Class A misdemeanor that  does  not  result  in death,  not  more  than $100,000; 6. for  a  Class  B  or  C misdemeanor  that  does not  result  in  death,  not more than $5,000; or 7. for  an  infraction,  not more than $5,000.
(c) Fines  for  organizations . – Except as provided in subsection  (e)  of  this  section, an organization that has been found guilty of an offense may be  fines  not  more  than  the greatest of —
1. the  amount  specified  in the  law  setting  forth  the offense;
2. the  applicable  amount under the subsection (d) of this section;
3. for  a  felony,  not  more than $500,000; 4. for a misdemeanor resulting  in  death,  not more than $500,000; 5. for a Class A misdemeanor that  does  not  result  in death,  not  more  than
$200,000; 6. for  a  Class  B  or  C misdemeanor  that  does not  result  in  death,  not more than $10,000; or 7. for  an  infraction,  not more than $10,000. (d) Alternative  fine  based  on gain or loss. – If any  person derives pecuniary gain from the  offense,  or  if  the  offense results in pecuniary loss to a person  other  than  the
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
defendant,  the  defendant may be fined not more than the  greater  of  twice  the gross gain or twice the gross loss,  unless  imposition  of  a fine  under  this  subsection would  unduly  complicate  or prolong the sentencing process. (e) Special  rule  for  lower  fine specified in substantive provision. --  If  a  law  setting forth  an  offense  specifies  no fine or a fine that is lower than the  fine  otherwise  applicable under  this  section  and  such law,  by  specific  reference, exempts  the  offense  from  the applicability  of  the  fine otherwise  applicable  under this section, the defendant may not  be  fines  more  than  the amount  specified  in  the  law setting forth the offense.”
Melihat  ketentuan  AFA  tersebut, tampak  bahwa  AS  mengatur  rezim  pidana denda  secara  berbeda  dengan  UU  Tipikor Indonesia. Jika dalam UU Tipikor Indonesia nilai  maksimum  ancaman  pidana  denda telah  ditentukan  dalam  suatu  rumusan delik,  AS  mengatur  pidana  denda  dalam FCPA dengan dua jalan, yaitu:
a. nilai  ancaman  pidana  dendanya ditentukan (diatur dalam FCPA); atau
b. dalam hal tindak pidana suap tersebut menimbulkan  keuntungan  finansial
(pecuniary  gain) kepada  pelaku  atau mengakibatkan  kerugian  finansial (pecuniary loss) kepada orang lain/korban,  jumlah  pidana  denda yang  dapat  dijatuhkan  berdasarkan
AFA  adalah  senilai  maksimum  2  kali keuntungan kotor atau kerugian kotor yang ditimbulkan.
Dalam  beberapa  literatur  yang menjelaskan  tentang  AFA,  misalnya  dalam
US  DOJ  dan  US  SEC  (2012)  dan  Mitchell (2018),  Putusan  Mahkamah  Agung  AS dalam perkara Southern Union Co. v. United States, 132 S.Ct. 2344, 2350-52 (2012) selalu dirujuk  untuk  menjelaskan  bagaimana peningkatan  denda  di  atas statutory maximum berdasarkan  AFA  diberlakukan. Dalam Syllabu s  Putusan a  quo ,  dijelaskan bahwa  Southern  Union  Co.  terbukti bersalah di hadapan juri pengadilan federal atas  pelanggaran  terhadap US  Resource Conversation and Recovery Act 1976 . Tindak pidana yang  dilakukan  Southern  Union  Co. adalah  dengan  sengaja  menyimpan  raksa cair  tanpa  izin  di  area  korporasi subsidiarinya,  pada  19  September  2002 hingga  19  Oktober  2004  (US  Supreme Court  (a),  2012:  1).  Isu  yang  dihadapi  US Supreme  Court  dalam  kasus  Southern Union  Co.  adalah  apakah  yurisprudensi Apprendi  dapat  diberlakukan  juga  dalam kasus  Southern  Union  Co.  (Hartman  et.  al., 2012: 1).
Putusan  Mahkamah  Agung  AS  dalam perkara Apprendi  v.  New  Jersey  (99-478) 530  U.S.  466  (2000)  159  N.  J.  7,  731  A.  2d 485 ,  menentukan  bahwa “The  Constitution requires  that  any  fact  that  increases  the penalty  for  a  crime  beyond  the  prescribed statutory maximum, other than the fact of a prior conviction, must be submitted to a jury and proved beyond a reasonable doubt” (US Supreme  Court  (b),  2000:  1,  US  Supreme Court (c), 2000: 24).  Lebih lanjut, Hartman et.  al.  (2012)  menjelaskan  bahwa  konteks Putusan  Apprendi  adalah  pada  penerapan pidana penjara yang melampaui statutory maximum ,  sedangkan  konteks  Putusan Southern Union Co.  adalah pada penerapan pidana denda.
Opini  Mahkamah  Agung  ( Opinion  of the  Supreme  Court ;  disampaikan  oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor) menyatakan bahwa dalam perkara
Southern  Union  Co.  Mahkamah  Agung mempertimbangkan  lingkup  hak  peradilan juri  ( right  of  jury  tria l)  berdasarkan
Konstitusi  AS  (Amandemen  Keenam) sebagaimana  diputus  sebelumnya  dalam Putusan Apprendi. Dalam Putusan Southern  Union  Co,  Mahkamah  Agung menyatakan  (US  Supreme  Court  (c),  2012:
1, 3, 16):
“The Sixth Amendment reserves to juries the determination  of  any  fact,  other  than  the fact  of  a  prior  conviction,  that  increases  a criminal  defendant’s  maximum  potential sentence.  Apprendi  v.  New  Jersey,  530  U.S. 466 (2000); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004). We have applied this principle in numerous  cases  where  the  sentence  was imprisonment or death. The question here is whether  the  same  rule  applies  to  sentences of criminal fines. We hold that it does.” “This  case  requires  us  to  consider  the  scope of the Sixth Amendment right of jury trial, as construed  in  Apprendi.  Under  Apprendi, “[o]ther  than  the  fact  of  a  prior  conviction, any  fact  that  increases  the  penalty  for  a crime  beyond  the  prescribed  statutory maximum  must  be  submitted  to  a  jury,  and proved  beyond  a  reasonable  doubt.”  530 U. S.,  at  490.  The  ‘statutory  maximum’  for Apprendi purposes is the maximum sentence a judge may impose solely on the basis of the facts reflected in the jury verdict or admitted by the defendant.” Blakely, 542 U. S., at 303 (emphasis  deleted).  Thus,  while  judges  may exercise  discretion  in  sentencing,  they  may not  “inflic[t]  punishment  that  the  jury’s verdict alone does not allow.”  Id., at 304.” “We hold that the rule of Apprendi applies to the imposition of criminal fines.”
Dengan  demikian,  Mahkamah  Agung AS  dalam  Putusan  Southern  Union  Co. menyatakan  bahwa  aturan  Apprendi  juga berlaku terhadap penjatuhan pidana denda. Oleh karena itu, syarat untuk menjatuhkan ketentuan  AFA  yang notabene melebihi statutory  maximum pidana  denda  dalam FCPA,  adalah  dengan  mengajukan  semua fakta yang mendukung peningkatan pidana denda  di  atas statutory  maximum tersebut ke  hadapan  juri,  dan  harus  terbukti
berdasarkan  standar beyond  a  reasonable doubt. Putusan  Southern  Union  Co.  juga menyebutkan  beberapa  perkara  pidana korporasi yang penjatuhan pidana dendanya menggunakan AFA, yaitu misalnya  (US  Supreme  Court  (c),  2012:  6- 7): a. United States v. LG Display Co., Ltd., No.
08-CR-803-SI  (ND  Cal.), yang  di dalamnya korporasi LG Display Co. Ltd. dipidana  denda  sebesar  USD400  juta karena  melanggar  Sherman  Antitrust Act; dan b. United States v. Siemens Aktievengesellschaft, No.  08-CR-367- RJL  (D  DC),  yang  di  dalamnya korporasi  Siemens  AG  dipidana  denda sebesar USD448.5 juta karena melanggar FCPA. Selain  dengan  pembuktian  berstandar beyond a reasonable doubt tersebut, US DOJ dan US SEC dalam publikasinya menyatakan  bahwa  penjatuhan  pidana denda  berdasarkan  AFA  juga  dapat dilakukan  dalam proses guilty  plea (US DOJ dan US SEC, 2012: 68).
Di  Amerika  Serikat,  meskipun  dalam menjatuhkan  pidana  denda  hakim  dapat merujuk  pada US  Sentencing  Guidelines 18 ,
jumlah pidana denda berdasarkan perhitungan US  Sentencing  Guidelines tersebut  tidak  boleh  melampaui  jumlah pidana denda sebagaimana diatur oleh AFA, yaitu  maksimal  2  kali  jumlah  keuntungan kotor/kerugian  kotor (gross  gain/gross loss) . 19
18 Mengenai  penerapan  US  Sentencing Guidelines  lebih  lanjut  rujuk  US  Sentencing Commission (2019: 15-18) dan Mitchell (2018: 438-439).
19 Berdasarkan  keterangan  perwakilan  US Sentencing  Commission  dalam  diskusi  tanggal 31 Juli 2019 di Washington, D.C.
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
3. Bribery Act Inggris
A. Pengenalan Singkat Bribery  Act (BA)  Inggris  ditetapkan pada 8 April 2010 dan mulai berlaku sejak 1  Juli  2011.  BA  mencabut  aturan-aturan existing di Inggris mengenai delik suap dan memperkenalkan  beberapa  delik  baru, yaitu:
a. perbuatan  menawarkan,  menjanjikan, atau  memberikan  suap  kepada  orang lain,  baik  di  sektor  publik  maupun sektor privat (Pasal 1);
b. perbuatan  meminta,  menerima,  atau menyetujui  untuk  menerima  suap (Pasal 2);
c. suap  pejabat  publik  asing  (Pasal  6); dan
d. kegagalan  korporasi  untuk  mencegah suap (Pasal 7).
BA hanya berlaku terhadap delik-delik yang terjadi  setelah  1  Juli  2011.  Sebelum berlakunya  BA,  delik  suap  diatur  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan, utamanya Prevention  of  Corruption  Act 1906 (Amaee dan Sandford, 2019: 456-457, Loughman dan Sibery, 2012: 31-32).
Empat  delik  utama  BA  mengatur sebagai berikut: a. Delik mengenai perbuatan menawarkan,  menjanjikan,  atau memberikan suap (Pasal 1)
Ketentuan  ini  memiliki  spektrum  dan jangkauan  luas  dalam  konteks  delik pemberian suap, yang terbagi ke dalam dua  bentuk  perbuatan.  Dalam  bentuk pertama,  suatu  keuntungan  (suap) diberikan  kepada  seseorang  untuk melakukan improper performance 20
20 Pasal 4 (1) BA:
“For the purposes of  this Act a  relevant function or activity:
a. is performed improperly if it is performed in breach of a relevant expectation, and
b. is  to  be  treated  as  being  performed improperly  if  there  is  a  failure  to  perform the  function  or  activity  and  that  failure  is itself a breach of a relevant expectation .”
terhadap  suatu  fungsi  atau  aktivitas ( function  or  activity ) 21 ,  baik  dalam konteks  “agar  melakukan improper performance” maupun  sebagai  hadiah karena  “telah  melakukan improper performance” .  Pemberi  suap  tetap dapat  dipidana  bahkan  apabila  suap diberikan  kepada  orang  selain  orang yang melakukan improper performance tersebut. Bentuk kedua adalah perbuatan  memberikan  keuntungan kepada  seseorang  yang  memegang suatu  jabatan,  yang  penerimaan terhadap  keuntungan  itu  saja  sudah merupakan  suatu  bentuk improper performance (Loughman  dan  Sibery,
2012: 31- 32, O’Shea, 2011: 24). b. Delik mengenai perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui  untuk  menerima  suap (Pasal 2) BA mengatur beberapa bentuk perbuatan yang kesemuanya berkenaan dengan perbuatan meminta,  menerima,  atau  menyetujui untuk  menerima  keuntungan  finansial agar  seseorang  melakukan improper
21 Pasal 3 (1) – (5) BA:
(1) For  the  purposes  of  this  Act  a  function  or activity is a relevant function or activity is:
(a) It falls within subsection (2), and
(b) Meets one or more conditions A to C.
(2) The  following  functions  and  activities  fall within this subsection:
(a) Any function of a public nature,
(b) Any activity connected with a business,
(c) Any activity performed in the course of a person’s employment,
(d) Any activity performed by or on behalf of  a  body  of  persons  (whether corporate or incorporate).
(3) Condition A is that a person performing the function or activity is expected to perform it in good faith.
(4) Condition B is that a person performing the function or activity is expected to perform it impartially.
(5) Condition C is that a person performing the function or activity is in position of trust by virtue of performing it.
performance (Loughman  dan  Sibery, 2012: 31-32).  Terdapat empat bentuk perbuatan  dalam  Pasal  6,  yaitu (O’Shea,  2011:  44,  UK  Ministry  of Justice (a), 2010: 4-5):
(1) Seseorang  meminta,  setuju  untuk menerima,  atau  menerima  suatu keuntungan,  agar  ia  melakukan
improper  performance terhadap suatu fungsi atau aktivitas; (2) Perbuatan menerima atau meminta  suatu  keuntungan,  yang perbuatan  itu  dengan  sendirinya merupakan suatu improper performance terhadap suatu fungsi atau aktivitas; (3) Seseorang  meminta,  setuju  untuk menerima,  atau  menerima  suatu hadiah  karena  telah  melakukan improper  performance terhadap suatu fungsi atau aktivitas;
(4) Seseorang  melakukan improper performance terhadap suatu fungsi  atau  aktivitas,  sebagai antisipasi  untuk  meminta  atau menerima suatu keuntungan.
c. Suap pejabat publik asing (Pasal 6) BA mengatur delik suap pejabat publik asing  sebagai  delik  yang  terpisah dengan  delik  “pemberian  suap  umum (Pas al  1)”.  Perbuatannya  adalah seseorang secara spesifik mempengaruhi  orang  lain  dalam kapasitasnya  sebagai  pejabat  publik asing, dengan niat untuk mendapatkan atau  mempertahankan  bisnis  atau keuntungan  bisnis  (Loughman  dan Sibery, 2012: 31-32).
d. Kegagalan korporasi mencegah suap (Pasal 7) Delik  kegagalan  korporasi  mencegah suap  terjadi  apabila  seseorang  dalam posisi apapun yang terasosiasi ( associated  person )  dengan  suatu korporasi  (dapat  saja  karyawan,  agen, subsidiari,  atau  lainnya),  untuk  atau atas  nama  korporasi  menyuap  orang
lain untuk mendapatkan atau mempertahankan  bisnis/keuntungan bisnis. 22 Pasal  8  BA  mengatur  bahwa associated  person adalah  orang  yang melakukan  kegiatan  untuk  atau  atas nama  korporasi,  dalam  kapasitas apapun. Berdasarkan Pasal 8 BA, pihak ketiga seperti kontraktor atau supplier pun  dapat  dikategorikan  sebagai associated  person (Ministry  of  Justice (b), 2011: 16). Meskipun demikian, BA mengatur  secara  spesifik  mengenai pembelaan  bagi  korporasi  apabila korporasi tersebut dapat membuktikan  bahwa  ia  memiliki adequate  procedure yang  didesain untuk pencegahan korupsi (Loughman dan Sibery, 2012: 31- 32, O’Shea, 2011: 129-130).
Pasal  12  BA  mengenai territorial application antara  lain  mengatur  bahwa (Deming, 2014: 128-130):
a. Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, hukum pidana Inggris  berlaku  baik  apabila  tindak pidana  dilakukan  di  Inggris  atau  di tempat  lain.  Meskipun  demikian, terhadap  korporasi  yang  dibentuk  di luar  Inggris,  tetap  ada  syarat  bahwa
22 Mengenai  ketentuan  Pasal  7  BA  yang bercorak  “ vicarious  liability ” dihubungkan dengan  prinsip  pertanggungjawaban  pidana “ identification  model ”  yang  dianut  Inggris, Bribery  Act  Guidance  (2011:  9)  menyatakan: “ The section 7 offence is in addition to, and does not  displace,  liability  which  might  arise  under sections 1  or  6  of  the  Act  where  the  commercial organisation  itself  commits  an  offence  by  virtue of  the  common  law  “identification  principle ”. Disebutkan  pula  bahwa  “ the  common  law “identification principle” as defined by cases such as Tesco Supermarkets v Nattrass (1972) AC 153 which  provides  that  corporate  liability  arises only where the offence is committed by a natural person  who  is  the  directing  mind  or  will  of  the organisation ”.  Dengan  demikian,  konsep pertanggungjawaban  pidana  “ identification model ”  tetap  berlaku  un tuk  pelanggaran terhadap Pasal 1 dan Pasal 6 BA.
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
korporasi tersebut menjalankan bisnisnya di wilayah Inggris.
b. Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  1 BA,  hukum  pidana  Inggris  dapat berlaku  bahkan  apabila  tindak  pidana tidak  dilakukan  di  Inggris.  Terdapat dua  syarat  untuk  memberlakukan  ini, yaitu:
(1) Perbuatan  yang  dilakukan  di  luar
Inggris tersebut harus merupakan delik foreign  bribery apabila dilakukan di Inggris;
(2) Orang  tersebut  harus  memiliki
“ close connection ” 23
dengan
Inggris.

## B. Sanksi Pidana dan Pidana Denda
Sanksi  pidana  dalam  BA  diatur  dalam Pasal 11:
(1) An  individual  guilty  of  an offence under section 1, 2 or 6 is liable-
(a) on  summary  conviction 24 , to imprisonment for a term not  exceeding  12  months,
23 Kualifikasi close  connection antara  lain adalah:
a. A British citizen;
b. A British overseas territories citizen;
c. A British National (Overseas);
d. A British Overseas citizen;
e. A  person  who  under  the British  Nationality Act 1981 was a British subject;
f. A  British  protected  person  within  the meaning of the British Nationality Act 1981;
g. An individual ordinarily resident in the UK;
h. A  body  incorporated  under  the  law  of  any part of the UK;
i. A Scottish partnership.
24 Menurut Black's  Law  Dictionary  Free  Online Legal  Dictionary  2nd  Ed ., summary  conviction adalah “ the conviction of a person (usually for a minor  misdemeanor)  as  the  result  of  his  trial before  a  magistrate  or  court,  without  the intervention  of  a  jury,  which  is  authorized  by statute  in  England  and  in  many  of  the  states ”,
dikutip dari https://thelawdictionary.org/summary- conviction/ .
or  to  a  fine  not  exceeding the  statutory  maximum,  or to both, (b) on conviction on indictment, to imprisonment  for  a  term not  exceeding  10  years,  or to a fine, or to both.
(2) Any  other  person  guilty  of  an offence under section 1, 2 or 6 is liable-
(a) on  summary  conviction,  to a  fine  not  exceeding  the statutory maximum, (b) on conviction on indictment, to a fine. (3) A  person  guilty  of  an  offence under  section  7  is  liable  on conviction  on  indictment  to  a fine.
Ketentuan Pasal 11 (1) (b), Pasal 11 (2) (b), dan Pasal 11 (3) mengatur bahwa terhadap pemidanaan  yang  berdasarkan  dakwaan ( conviction on indictment ), jumlah maksimum  pidana  dendanya  adalah  tidak terbatas  (Ferguson,  2017:  7- 23,  O’Shea, 2011:  228).  Dalam  pemidanaan  denda berdasarkan summary conviction (Pasal (1)
(a)  dan  Pasal  (2)  (a))  yang  tidak  boleh melebihi statutory  maximum ,  sejak  tahun 2015 melalui UK Legal Aid, Sentencing, and Punishment  of  Offenders  Act  2012 25 , statutory  maximum yang  tadinya  bernilai sebesar  £5,000  diubah  menjadi  tidak terbatas. 26 Dengan  demikian,  rezim  UK  BA mengatur bahwa segala jenis
pelanggaran  terhadap  ketentuan  UK  BA
25 Lebih  lanjut  rujuk Legal  Aid,  Sentencing  and Punishment  of  Offenders  Act  2012  (Fines  on Summary  Conviction)  Regulations  2015  (SI 2015/664) . 26 Lebih lanjut rujuk https://www.gov.uk/government/news/unlimi ted-fines-for-serious-offences dan
https://www.linklaters.com/en/insights/public ations/uk-corporate-update/uk-corporate- update---1-april-2015/statutory-maximum- fine-now-unlimited .
dapat  dijatuhi pidana  denda  yang jumlahnya tidak terbatas.
Pasal  164 Criminal  Justice  Act  2003 mengatur  bahwa  sebelum  menentukan jumlah  pidana  denda,  pengadilan  harus meneliti  keadaan  finansial  terdakwa  dan menjatuhkan  pidana  denda  yang  sesuai dengan  tingkat  keseriusan  tindak  pidana, serta mempertimbangkan keadaan- keadaan  tertentu  dalam  perkara  tersebut (Ferguson,  2017:  7-22).  Dalam  hal  subjek hukum  orang  atau  korporasi  melakukan guilty plea terhadap suatu dakwaan pidana atau diputus bersalah berdasarkan persidangan  pidana,  pengadilan  Inggris akan  menerapkan Definitive  Guideline  for Fraud,  Bribery  and  Money  Laundering (selanjutnya disebut Pedoman Pemidanaan)  yang  ditetapkan  oleh UK
Sentencing  Council ,  untuk  menentukan pidana  finansial  ataupun  pidana  lain  yang akan  dijatuhkan.  Pedoman  Pemidanaan  itu diterbitkan  pada  31  Januari  2014  dan berlaku  terhadap  semua  pidana  yang dijatuhkan  pada  atau  setelah  tanggal  1 Oktober  2014,  tidak  peduli  kapan  tindak pidana  tersebut  terjadi  (Burrell  dan Osborn-King, 2018: 416).
Penerapan  Pedoman  Pemidanaan dalam  perkara  suap  di  Inggris  adalah sebagaimana diuraikan Burrell dan Osborn- King  (2018:  419)  berikut.  Nilai  pidana denda  dihitung  dengan  merujuk  pada kerugian  ( harm )  yang  disebabkan  oleh suatu  tindak  pidana.  Untuk  delik  suap, lazimnya  nilai  pidana  denda  yang  layak adalah keuntungan kotor yang didapat dari tindak  pidana.  Setelah  nilai  relevant  harm tersebut  ditentukan,  pengadilan  akan menerapkan  pengali  ( multiplier )  yang merefleksikan  derajat  kesalahan  pelaku. Pedoman  Pemidanaan  menyediakan  daftar faktor-faktor  yang  dapat  dipertimbangkan untuk  menilai  derajat  kesalahan,  yaitu antara lain:
a. peran korporasi dalam suatu perbuatan melawan hukum; b. durasi tindak pidana;
c. obstruction of detection ;
d. skala dan tingkat kerentanan korban;
e. tindak  pidana  tersebut  melibatkan korupsi pejabat pemerintahan.
Pengali dari derajat kesalahan pelaku ini  adalah  300%  (tinggi),  200%  (sedang), atau 100% (rendah). Pengadilan kemudian akan  menyesuaikan  persentase  tersebut dengan kisaran kategori yang relevan (dari 20% hingga paling tinggi 400%) bergantung  pada  dasar  pemberat  atau dasar  peringan  pidana,  yang  daftarnya diatur  pula  dalam  Pedoman  Pemidanaan. Denda tersebut harus sesuai dengan tingkat keseriusan  tindak  pidana,  begitupun dengan  keadaan  finansial  pelaku.  Setelah itu, pengadilan harus “melangkah mundur” ( step  back )  dan  menyesuaikan  pidana denda  tersebut  dengan  efek  perampasan barang,  kompensasi,  dan  pidana  denda yang  dijatuhkan  secara  bersama-sama, yang  bertujuan  untuk  menghilangkan keuntungan,  menjatuhkan  sanksi  yang layak,  dan  berlaku  sebagai  efek deterrent . Jika  seorang  pelaku  dipidana  terhadap lebih  dari  satu  tindak  pidana,  pengadilan juga  harus  mempertimbangkan  mengenai apakah  total  hukuman  yang  dijatuhkan kepada pelaku adalah adil dan proporsional jika  dibandingkan  dengan  keseluruhan tindak pidana yang dilakukannya. 27
4. Wetboek  van  Strafrecht Belanda (Ketentuan Antisuap)
A. Pengenalan Singkat
Merujuk  WvS  Belanda  (Pasal  177, Pasal  177a,  Pasal  178,  Pasal  328ter,  Pasal 362-364) dan Verbruggen (2018: 245-246, 248, 251-253), delik-delik suap yang diatur dalam WvS adalah:
a. Penyuapan  pejabat  publik  (Pasal  177, Pasal 177a);
27 Perhitungan  pidana  denda  berdasarkan UK Sentencing  Guidelines dijelaskan  pula  dalam Ferguson (2017: 7-27 – 7-38).
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
b. Penyuapan hakim (Pasal 178);
c. Suap swasta (Pasal 328ter);
d. Pejabat publik menerima atau meminta  suap  (Pasal  362,  Pasal  363);
dan
e. Hakim  menerima  atau  meminta  suap
(Pasal 364).
Deskripsi  delik  beserta  sebaran ancaman pidana dalam ketentuan antisuap WvS dijabarkan dalam Tabel 5. 28
28 Rujuk  pula Country  Review  Report  of  the Netherlands terbitan  UNODC  untuk  ekspose mengenai  implementasi  ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Belanda.
Tabel 5: Deskripsi Delik dan Sebaran Ancaman Pidana dalam Ketentuan Antisuap WvS

## Belanda
Pasal Ketentuan Pidana Keterangan 177 (1) 1 Penyuapan  pejabat  publik  agar  ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya Maksimum  pidana penjara  4  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 Istilah pejabat publik mencakup juga pejabat publik  negara  asing  atau pejabat organisasi internasional (178a (1)) Istilah pejabat publik dalam 177  (1)  2  dan  177a  (1)  2 mencakup  juga  pensiunan pejabat publik (178a (2)) 177 (1) 2 Penyuapan  pejabat  publik  karena  telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya 177 (2) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  177  (1)  1  kepada  orang yang  memiliki  prospek  diangkat  sebagai pejabat  publik,  dipidana  apabila  orang tersebut menerima pengangkatan sebagai pejabat publik 177a (1) 1 Penyuapan  pejabat  publik  agar  ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya Maksimum  pidana penjara  2  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 177a (1) 1 Penyuapan  pejabat  publik  karena  telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya 177a (2) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  177a  (1)  1  terhadap orang  yang  memiliki  prospek  diangkat sebagai  pejabat  publik,  dipidana  apabila orang  tersebut  menerima  pengangkatan sebagai pejabat publik 178 (1) Penyuapan  hakim  untuk  mempengaruhi putusan dalam perkara yang diadilinya Maksimum  pidana penjara  6  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 Istilah  hakim  dalam  178 mencakup juga hakim negara  asing  dan  hakim organisasi internasional (178a (3)) 178 (2) Penyuapan  hakim  untuk  menjatuhkan pemidanaan dalam perkara pidana Maksimum  pidana penjara 9 tahun, Maksimum pidana denda kategori 5 328ter (1) Penyuapan  terhadap  orang  non  pejabat publik (swasta) Maksimum  pidana penjara  2  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 - 328ter (2) Penerimaan suap oleh orang non pejabat publik (swasta) 362 (1) 1 Pejabat  publik  menerima  suap  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya Maksimum  pidana penjara  2  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 Istilah pejabat publik mencakup juga pejabat publik  negara  asing  atau pejabat organisasi internasional (364a (1)) Istilah pejabat publik dalam
177  (1)  2  dan  177a  (1)  2 mencakup  juga  pensiunan pejabat publik (364a (2))
Pasal 362 (3) dan Pasal 363 (3)  adalah  delik  dikualifisir 362 (1) 2 Pejabat  publik  menerima  suap  karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya 362 (1) 3 Pejabat  publik  meminta  suap  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya 362 (1) 4 Pejabat  publik  meminta  suap  karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan tugas/kewajibannya
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
362 (2) Orang  yang  akan  diangkat  sebagai pejabat publik, menerima suap sebagaimana  dimaksud  pada  362  (1)  1 dan  362  (1)  3,  dipidana  jika  ia  telah diangkat sebagai pejabat publik (delik pemberatan) berdasarkan kualitas pelaku 362 (3) Pejabat publik yang melakukan perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada 362 (1) memegang jabatan minister , state secretary , royal commissioner , member of the  provincial  executive , mayor , member
of  the  municipal  executive ,  atau member of a general representative body Maksimum  pidana penjara  4  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 363 (1) 1 Pejabat  publik  menerima  suap  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya Maksimum  pidana penjara  4  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 363 (1) 2 Pejabat  publik  menerima  suap  karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya 363 (1) 3 Pejabat  publik  meminta  suap  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya 363 (1) 4 Pejabat  publik  meminta  suap  karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas/kewajibannya 363 (2) Orang  yang  akan  diangkat  sebagai pejabat publik, menerima suap sebagaimana  dimaksud  pada  363  (1)  1 dan  363  (1)  3,  dipidana  jika  ia  telah diangkat sebagai pejabat publik 363 (3) Pejabat publik yang melakukan perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada 363 (1) memegang jabatan minister , state secretary , royal commissioner , member of the  provincial  executive , mayor , member
of  the  municipal  executive ,  atau member of a general representative body Maksimum  pidana penjara  6  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 364 (1) Hakim menerima suap untuk mempengaruhi  putusan  dalam  perkara yang diadilinya Maksimum  pidana denda  9  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 Istilah  hakim  dalam  178 mencakup juga hakim negara  asing  dan  hakim organisasi internasional (364a (3)) 364 (2) Hakim meminta suap untuk mempengaruhi  putusan  dalam  perkara yang diadilinya 364 (3) Hakim menerima suap untuk menjatuhkan pemidanaan dalam perkara pidana Maksimum  pidana denda  12  tahun, maksimum  pidana denda kategori 5 364 (4) Hakim meminta suap untuk menjatuhkan pemidanaan dalam perkara pidana Di  samping  asas  teritorialitas  yang konvensional,  WvS  mengenal  beberapa bentuk keberlakuan hukum pidana Belanda berkaitan dengan delik-delik suap di atas: a. Pasal  4  WvS:  hukum  pidana  Belanda berlaku terhadap orang yang
melakukan  tindak  pidana  serius sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  177
dan  Pasal  177a  di  luar  wilayah Belanda,  sepanjang  dilakukan  oleh orang  berkebangsaan  Belanda  atau pejabat  publik  Belanda  atau  pejabat organisasi internasional yang berkedudukan  di  Belanda,  dan  tindak pidana  itu  merupakan  tindak  pidana pula menurut hukum pidana negara di mana tindak pidana itu dilakukan.
b. Pasal  5  WvS:  hukum  pidana  Belanda berlaku terhadap orang berkebangsaan Belanda yang melakukan  di  luar  wilayah  Belanda tindak  pidana  serius  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  177,  Pasal  177a, Pasal 178.
c. Pasal  6  WvS:  hukum  pidana  Belanda berlaku  terhadap  pejabat  organisasi internasional  yang  berkedudukan  di Belanda yang melakukan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 362-364a di luar wilayah Belanda . 29

## B. Jenis-jenis Sanksi Pidana
Jenis-jenis  sanksi  pidana  dalam  WvS diatur  dalam  Pasal  9,  Pasal  36,  dan  Pasal 37.  Secara  umum,  terdapat  tiga  bentuk sanksi  pidana  dalam  WvS  yaitu  pidana pokok, pidana tambahan 30 , dan tindakan:
29 Rujuk pula UNODC (2013: 8-9).
30 Menurut  Tak  (2003:  1)  sejak  1984,  pidana tambahan  dapat  dijatuhkan  sebagai  pidana pokok  ( accessory  penalties  may  be  imposed  as principal sentences as well ).
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
Tabel 6: Sanksi Pidana dalam WvS Belanda Pidana Pokok Pidana Tambahan Tindakan • Penjara • Penahanan
• Pelayanan
masyarakat ( community service/task penalties ) • Denda
• Pencabutan hak tertentu
• Perampasan aset
• Pengumuman putusan • Penarikan dari peredaran ( withdrawal from circulation )
• Perampasan keuntungan yang diperoleh  dari  perbuatan  melawan hukum  ( confiscation  of  illegally obtained profits ) • Kewajiban pembayaran kompensasi • Perintah  pengobatan  rumah  sakit jiwa ( psychiatric hospital order )
• Perintah  penyerahan  ( entrustment order ) • Perintah  rawat  jalan  rumah  sakit
( out-patient hospital order ) • Perintah penahanan pelaku persisten ( persistent offender detention orde r)
Sumber: (Maradona, 2018: 184, Tak, 2003: 72-79, Kooijmans, 2003: 200-202)
Ancaman  pidana  terhadap  orang yang  melakukan  delik-delik  suap  dalam WvS  adalah  pidana  penjara  dan  pidana denda,  yang  mengutip  Verbruggen  (2018:
248), dapat dijatuhkan secara kumulatif/alternatif.  Selain  itu,  Pasal  177
(3) dan Pasal 177a (3) (penyuapan pejabat publik)  serta  Pasal  178  (3)  (penyuapan hakim)  mengatur  pula  bahwa  apabila penyuap  melakukan  perbuatannya  dalam rangka  menjalankan  profesinya,  penyuap dapat  dijatuhi  pidana  berupa  larangan menjalankan profesinya. Lebih lanjut, Pasal 177  (4),  Pasal  177a  (4),  dan  Pasal  178  (4) mengatur  pula  bahwa  pidana  tambahan yang  dapat  dijatuhkan  adalah  pencabutan hak untuk: a. memegang jabatan, b. bekerja dalam  angkatan  bersenjata;  dan  c.  bekerja sebagai  pengacara  terdakwa  ( defence counsel )  atau  administrator  yang  ditunjuk pengadilan.

## C. Pidana Denda
Ketentuan  pidana  denda  lebih  lanjut diatur  dalam  Pasal  23  WvS  (versi  tahun 2012): 31
(1) Seseorang  yang  telah  dijatuhi pidana  denda  wajib  membayar pidana  denda  tersebut  kepada negara  dalam  waktu  yang ditentukan oleh Dinas Penuntutan Umum yang bertugas melaksanakan perintah hukuman,  putusan  atau  putusan banding.
(2) Pidana  denda  paling  rendah adalah € 3.
(3) Pidana  denda  maksimum  yang akan  dijatuhkan  terhadap  suatu
31 Dikutip  dari  WvS  Belanda  versi  2012 (terjemahan  Bahasa  Inggris)  diunduh  dari http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20 seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG _PV.pdf .  Jumlah  pidana  denda  paling  mutakhir dirujuk  dari  WvS  Belanda  versi  2018  di https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/20 18-01-01#BoekEerste_TiteldeelII .  Keterangan mengenai  perubahan  Pasal  23  ayat  (7)  WvS Belanda  di  tahun  2014  dikutip  dari  Maradona (2018: 185).
tindak  pidana  harus  setara dengan  kategori  pidana  denda untuk  tindak  pidana  yang bersangkutan. (4) Terdapat enam kategori: Kategori pertama, € 335 (mulai 1 Januari  2018  dinaikkan  menjadi € 415) Kate gori  kedua,  €  3350  (mulai  1 Januari  2018  dinaikkan  menjadi € 4150) Kategori  ketiga,  €  6700  (mulai  1
Januari  2018  dinaikkan  menjadi € 8.300) Kategori  keempat,  €  16750 (mulai  1  Januari  2018  dinaikkan menjadi € 20750) Kategori  kelima,  €  67000  (mulai 1 Januari 2018 dinaikkan menjadi € 83000)
Kategori  keenam,  €  670000 (mulai  1  Januari  2018  dinaikkan menjadi € 830000)
(5) …
(6) … (7) Dalam  hal  pemidanaan  suatu badan  hukum,  pidana  denda dengan maksimum kategori selanjutnya  (a  fine  up  to  the maximum  of  the  next  highest category) dapat dijatuhkan apabila  kategori  pidana  denda yang ditentukan dalam ketentuan tindak pidana tersebut dipandang tidak cukup memadai. (8) Ketentuan  sebagaimana  diatur pada  ayat  (7)  berlaku  mutatis mutandis  dalam  pemidanaan terhadap  suatu  unincorporated company,  kemitraan,  perusahaan perkapalan, atau doelvermogen.
(9) Nilai  pidana  denda  sebagaimana diatur  pada  ayat  (4)  wajib disesuaikan  dengan  Keputusan Pemerintah  setiap  dua  tahun, yang akan berlaku mulai tanggal 1  Januari  pada  tahun  yang bersangkutan, serta selaras dengan  perkembangan  Indeks Harga Konsumer (Consumer Price Index) sejak penyesuaian sebelumnya.  Pada  penyesuaian ini,  nilai  moneter  dari  pidana denda  kategori  pertama  harus bernilai  kelipatan  €  5  dan  nilai moneter  pidana  denda  kategori kedua  hingga  kategori  keenam harus  ditentukan  berdasarkan nilai  moneter  kategori  pertama tersebut,  serta  dengan  menjaga rasio antara nilai moneter pidana denda pada setiap kategori. Ketentuan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) berlaku  untuk  subjek  hukum  orang maupun  korporasi,  dengan  Pasal  23  ayat
(7) yang merinci bahwa pidana denda satu tingkat  lebih  tinggi  dari  ancaman  pidana denda  dalam  rumusan  delik  dapat dijatuhkan  kepada  korporasi,  apabila dipandang ancaman pidana yang terumuskan  dalam  delik  itu  tidak  sepadan dengan  tindak  pidananya.  Mengutip Maradona  (2018:  185),  pada  perubahan
WvS  tahun  2014,  ketentuan  Pasal  23  ayat (7)  telah  ditambahkan  suatu  pengaturan bahwa apabila  penambahan  pidana denda  satu  tingkat  lebih  tinggi  tersebut masih  juga  dipandang  tidak  sepadan bagi  korporasi,  maksimum  pidana denda  yang  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi  adalah  sejumlah  10%  dari pendapatan  tahunan  ( annual  revenue ) korporasi. 32 Lebih  lanjut  Maradona menyatakan  bahwa  dengan  mengubah Pasal  23  ayat  (7)  tersebut ,  “the  legislators wanted  to  ensure  that  the  most  suitable sanctions would be imposed on corporations when  committing  crime” .  Ketentuan  yang
32 Dalam  tulisan  yang  berbeda,  Verbruggen
(2018: 248) menyebutnya “ a fine up to 10 per cent  of  the  annual  turnover  of  the  preceding fiscal year ”.
Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
juga  menjamin  fleksibilitas  nilai  pidana denda  adalah  Pasal  23  ayat  (9)  yang mengatur adanya pengaturan ulang jumlah pidana denda setiap dua tahun sekali yang disesuaikan dengan perkembangan Consumer Price Index .

## 5. Analisis
Dengan  mendasarkan  analisis  pada seluruh  uraian  di  atas,  berikut  adalah pokok-pokok analisis penulis:
1. FCPA AS, BA Inggris, dan WvS Belanda masing-masing  memiliki  strategi  yang berbeda  untuk  mengatasi  masalah kekakuan  ( stringency )  aturan  pidana denda  dalam  UU  pidana,  yaitu  dengan menggunakan AFA (FCPA), denda tidak terbatas/ unlimited  fines (BA),  dan jumlah  pidana  denda  maksimal  10% annual revenue korporasi (WvS).
2. Baik  FCPA  AS  dan  WvS  Belanda mengatur  ancaman  pidana  dendanya dengan  suatu  cara  yang  penulis  sebut sebagai pendekatan “ dua lapis aturan ”. Di “ lapisan pertama ”, terdapat ancaman pidana denda yang jumlahnya  ditentukan  dalam  rumusan delik.  Namun,  “ lapisan  pertama ” itu dapat  diterobos  apabila  ada  keadaan spesifik  yang  membuat  ancaman maksimum  pidana  denda  dalam  FCPA dan  WvS  dianggap  tidak  sepadan dengan  ketercelaan  tindak  pidana  dan kerugian yang ditimbulkannya. Dalam konteks FCPA , jika tindak pidana yang dilakukan  menimbulkan  keuntungan bagi pelaku atau kerugian bagi korban, jumlah  maksimal  ancaman  pidana denda dalam FCPA (“ lapisan pertama ”) dimungkinkan  untuk  dikesampingkan dengan  menggunakan  ketentuan  AFA (“ lapisan  kedua ”).  Pada  FCPA,  aturan penyimpangan  ini  berlaku  baik  untuk subjek  hukum  orang  dan  korporasi. Selanjutnya, dalam konteks WvS , jika korporasi  melakukan  suatu  tindak pidana  dan  ancaman  pidana  denda
sebagaimana  diatur  dalam  rumusan delik  di  WvS  (“ lapisan  pertama ”) dianggap tidak sepadan dengan tindak pidananya, maksimum ancaman pidana  dalam  WvS  tersebut  dapat disimpangi dengan menggunakan Pasal  23  ayat  (7)  WvS  (“ lapisan kedua ”). Peningkatan pidana berdasarkan Pasal 23 ayat (7) WvS ini hanya  berlaku  bagi  subjek  hukum korporasi,  tidak  pada  subjek  hukum orang.
3. Berbeda  dengan  FCPA  dan  WvS,  BA Inggris  tidak  memiliki  pendekatan “ dua  lapis  aturan ”  dalam  ancaman pidana  dendanya.  Dengan  ketentuan unlimited  fines -nya,  BA  memang  telah mengatur  bahwa tidak  ada  batasan nilai ancaman pidana denda berbasis  norma  pasal  (statutory maximum) . Meskipun demikian, untuk menjamin proporsionalitas penjatuhan pidana, hakim Inggris harus berpedoman pada Pedoman Pemidanaan dan mesti mempertimbangkan  pula  apa  efek yang  akan  diderita  terdakwa  apabila pidana denda, perampasan barang, dan kompensasi dijatuhkan secara bersama-sama  kepadanya.  Ketentuan unlimited  fines ini  berlaku  baik terhadap subjek hukum orang maupun korporasi.
4. WvS Belanda, selain memiliki
ketentuan  Pasal  23  ayat  (7),  juga memiliki  ketentuan  Pasal  23  ayat  (9) yang  secara  normatif  amat  efektif untuk  menyesuaikan  jumlah  ancaman pidana  denda  dengan  pertumbuhan zaman  dan  perubahan  nilai  uang. Ketentuan  tersebut  pada  intinya menentukan  bahwa  jumlah  pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) harus dimutakhirkan setiap dua tahun sekali melalui Governmental Decree . Agaknya, perumusan Pasal 133 ayat  (4)  RKUHP  pun  juga  mengambil
inspirasinya  dari  ketentuan  Pasal  23 ayat (9) WvS tersebut.
5. Meskipun tidak lazim digunakan dalam
UU-UU  pidana  di  luar  KUHP,  yang hampir  semuanya  mengatur  jumlah ancaman  pidana  maksimum  secara spesifik-restriktif dalam rumusan deliknya,  nyatanya  sejarah  hukum pidana Indonesia pernah menyaksikan bahwa  UU  Drt  TPE  melalui  ketentuan
Pasal  6  ayat  (2)-nya  mengatur  nilai ancaman  pidana  denda  maksimum yang  dapat  mendasarkan  pada  nilai barang.  Sebenarnya,  UU  Drt  TPE  pun menggunakan  strategi  “ dua  lapis aturan ”  untuk  pengancaman  pidana dendanya.  Pada  “ lapisan  pertama ”,  UU Drt  TPE  mengatur  ancaman  pidana denda  yang  jumlahnya  ditentukan. Statutory maximum tersebut  dapat disimpangi apabila ditemukan keadaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6
ayat (2) (“ lapisan kedua ”). Pendekatan
“ dua lapis aturan ” ini pada hakikatnya mirip  dengan  pendekatan  pidana denda dalam FCPA dan WvS.
6. Jika  berbicara  mengenai  prospek pengaturan  konsep  pidana  denda dalam  pembaruan  hukum  pidana Indonesia secara umum dan pembaruan  UU  Tipikor  secara  khusus, penulis dengan percaya diri memandang bahwa model-model pidana denda sebagaimana dicontohkan  oleh  FCPA,  BA,  dan  WvS amat  perlu  diadopsi  di  Indonesia.
Untuk  memastikan  agar  ancaman pidana  denda  tetap  relevan  dan proporsional  sepanjang  zaman  adalah tidak  cukup  dengan  menentukan jumlah ancaman pidana denda setinggi-tingginya  secara  restriktif dalam  rumusan  delik,  karena  pada akhirnya  pidana  denda  tersebut  akan menemui “titik  akhir  relevansi” ,  yang setelah  titik  itu  terlewati,  ancaman pidana  denda  tersebut  menjadi
kehilangan  relevansi  karena  ditelan perubahan  nilai  uang.  Bahwa  RKUHP telah mengatur kemungkinan perubahan  jumlah  ancaman  pidana denda  melalui  Peraturan  Pemerintah apabila  terjadi  perubahan  nilai  uang, itu  adalah  hal  yang  baik  dan  perlu diapresiasi,  namun  ketentuan  itu  saja belum cukup. Ke depannya, penjatuhan pidana  denda  dengan  mendasarkan pada perhitungan keuntungan pelaku/kerugian korban (FCPA), pendapatan  tahunan  korporasi  (WvS), atau  malah  denda  tidak  terbatas ( unlimited  fines )  (BA)  amat  perlu dipertimbangkan  untuk  diberlakukan di Indonesia. 7. Apakah ide tersebut mungkin diterapkan  di  Indonesia?  Penulis memandang  bahwa  penerapan  ide  itu sangat mungkin, apabila merujuk pada kenyataan  bahwa  hanya  10  tahun setelah  Indonesia  merdeka,  Indonesia telah mengatur model ancaman pidana denda  yang  progresif  melalui  UU  Drt TPE.  Memang  benar  bahwa  konsep pidana  denda  UU  Drt  TPE,  sejauh analisis  yang  mampu  penulis  lakukan dalam  tulisan  ini, tampaknya tidak pernah lagi dipakai dalam UU-UU yang lebih  baru,  namun  kenyataan  bahwa Indonesia  melalui  UU  Drt  TPE  pernah mengatur  maksimum  ancaman  pidana denda  yang  tidak  hanya  berpatokan pada rumusan delik ( statutory maximum ),  itu  adalah  fakta  yuridis- historis penting yang tak terbantahkan, dan  dengan  demikian ide itu  pun sebenarnya  di  Indonesia  bukan  ide yang baru-baru  amat .  Bahkan,  konsep pidana  denda  dalam  UU  Drt  TPE  itu sebenarnya  dapat  dijadikan pintu masuk untuk  menerapkan  konsep pidana denda yang lebih progresif dan mutakhir,  yang  dalam  tulisan  ini model-modelnya  dicontohkan  oleh FCPA, BA, dan WvS.

## Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda

## Penutup
Untuk  menutup  tulisan  ini,  tanpa mesti  mengulang  penjelasan  sebagaimana diuraikan  di  atas,  penulis  menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman  pidana  denda  dalam  hukum pidana  (korupsi),  Indonesia  amat  perlu untuk  mempertimbangkan  secara  lebih serius  mengenai  kemungkinan  penerapan konsep pidana denda yang lebih lentur dan mampu  mempertahankan  relevansi  serta proporsionalitasnya  sepanjang  zaman. Untuk  itu,  dalam  tulisan  ini  penulis mempresentasikan  konsep-konsep  pidana denda  yang  diatur  dalam  FCPA,  BA,  dan WvS.  Di  Indonesia,  pengaturan  pidana denda  yang  tidak  selalu  bersikukuh  pada ancaman  maksimum  dalam  rumusan  delik tidak  hanya  mungkin,  melainkan  telah dianut  oleh  UU  Drt  TPE,  yang notabene lahir saat republik baru berumur 10 tahun.
Keperluan  memikirkan  konsep  baru pengaturan  pidana  denda  ini,  dalam arasnya  yang  paling  kontekstual,  adalah wajib dilakukan dalam
advokasi pembaruan UU Tipikor yang akhir-akhir ini sedang gencar dimajukan oleh KPK.

## Referensi
Abidin, A.Z. dan A. Hamzah. (2002). Bentuk- bentuk  Khusus  Perwujudan Delik  (Percobaan,  Penyertaan dan  Gabungan  Delik)  dan Hukum  Penetensier.  Sumber Ilmu Jaya. Jakarta. Amaee,  R.  dan  K.  Sandford.  (2019).  United Kingdom. Dalam From Baksheesh to Bribery: Understanding the Global Fight Against  Corruption  and  Graft. Editor  T.M.  Funk  dan  A.S. Boutros.  Oxford  University Press. United States of America. Arief,  B.N.  (2014).  Kebijakan  Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP Baru. Kencana. Jakarta. Bagaric,  M.  (2000).  Proportionality  in
Sentencing:  its  Justification, Meaning  and  Role.  Current Issues  in  Criminal  Justice,  Vol. 12, Number 2, November 2000, hlm 145-165. Biegelman,  M.T.  dan  D.R.  Biegelman. (2010). Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guidebook:  Protecting  Your Organization  from  Bribery  and Corruption. John Wiley & Sons.
Hoboken, N.J.
Burrell,  P.  dan  S.  Osborn-King.  (2018).
Fines, Disgorgement, Injunctions,  Disbarment:  The
UK  Perspective.  Dalam  The Practitioner’s  Guide  to  Global Investigations Volume I: Global Investigations  in  the  United Kingdom and the United States. Editor  J.  Seddon  et.  al.  Law Business  Research  Ltd.  United Kingdom.
Deming,  S.H.  (2014).  Anti-Bribery  Laws  in Common  Law  Jurisdictions.
Oxford University Press. United States of America. Feldis,  K.  (2016).  Investigating  and Prosecuting Transnational Corruption and Bribery. Presentasi  pada  International Business  Integrity  Conference (IBIC)  2016.  16-17  November 2016. Jakarta. Ferguson,  G.  (2017).  Global  Corruption: Law,  Theory  and  Practice. International Centre for Criminal  Law  Reform  and Criminal Justice Policy. Vancouver, BC, CA. Funk,  T.M.  dan  A.S.  Boutros.  (2019). Deferred Prosecution Agreements,  Nonprosecution
Agreements,  and  Corporate Integrity  Agreements.  Dalam From  Baksheesh  to  Bribery: Understanding the Global Fight Against  Corruption  and  Graft. Editor  T.M.  Funk  dan  A.S. Boutros.  Oxford  University Press. United States of America. Goh,  J.  (2013).  Proportionality – An Uttainable Ideal in the Criminal
Justice  System.  Manchester Student Law Review, Vol 2: 41, 2013, hlm. 41-72. Hamzah, A. (2012). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional  dan  Internasional. Rajawali Pers. Jakarta. Hartman,  B.M.  et.  al.  (2012).  Sixth Amendment  Requirement  That Juries  Find  Facts  Necessary  to Impose  Fines  Above  Statutory Maximum Raises New Questions  for  Environmental Prosecutions.  K&L  Gates  Legal Insight. Hiariej,  E.O.S.  (2014).  Prinsip-prinsip Hukum  Pidana.  Cahaya  Atma Pustaka. Yogyakarta.
http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014 %20seminars/Omsenie/Wetbo ekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf. 10 Agustus 2019 (21:01). https://thelawdictionary.org/summary- conviction/.  10  Agustus  2019 (21:00). https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854 /2018-01- 01#BoekEerste_TiteldeelII.  10 Agustus 2019 (21:04). https://www.gov.uk/government/news/u
nlimited-fines-for-serious- offences.  10  Agustus  2019 (21:02). https://www.linklaters.com/en/insights/p ublications/uk-corporate- update/uk-corporate-update--- 1-april-2015/statutory- maximum-fine-now-unlimited. 10 Agustus 2019 (21:03). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia. Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2006). Memahami  untuk  Membasmi. KPK. Jakarta. Kooijmans,  T.  (2003).  The  Netherlands.
Dalam  L’Harmonisation  des Sanctions  Penales  en  Europe (Unite  mixte  de  recherché  de droit compare de Paris). Editor M.  Delmas-Marty  et.  al.  Societe de legislation comparee. Paris.
Kriekhoff,  V.J.  (2016).  Penelitian  Hukum Normatif dalam Hukum Pidana: Metode dan Aplikasinya. Dalam Demi Keadilan: Antologi Hukum  dan  Sistem  Peradilan Pidana.  Editor  J.  Rizal  dan Suhariyono A.R. Kemang. Jakarta. Lamintang, P.A.F. dan T. Lamintang. (2017). Hukum  Penitensier  Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Loughman,  B.P.  dan  R.A.  Sibery.  (2012). Bribery and Corruption: Navigating  the  Global  Risks. John  Wiley  &  Sons.  Hoboken, NJ. Maradona.  (2018).  Corporate  Criminal Liability in Indonesia: Regulation, Implementation and  Comparison  with  The Netherlands. Doctoral Dissertation. Erasmus University  Rotterdam.  The Netherlands. Marzuki,  P.M.  (2011).  Penelitian  Hukum. Kencana. Jakarta. Mitchell,  R.D.  (2018).  Fines,  Disgorgement, Injunctions, Debarment: The US Perspective. Dalam The Practitioner’s  Guide  to  Global Investigations Volume I: Global Investigations  in  the  United
Kingdom and the United States. Editor  J.  Seddon  et.  al.  Law Business  Research  Ltd.  United Kingdom. Murphy,  A.G.  (2011).  Foreign  Corrupt
Practices  Act:  A  Practical Resource  for  Manager  and Executives.  Wiley.  Hoboken, N.J. O’Shea, E. (2011). The Bribery Act 2010:  A Practical Guide. Jordan Publishing. Bristol. Olsen,  W.P.  (2010).  The  Anti-Corruption Handbook:  How  to  Protect Your  Business  in  the  Global
Marketplace.  John  Wiley  &
Sons. Hoboken, NJ. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 1960. Perubahan  Jumlah  Hukuman Denda  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang

## Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi:
Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda
Dikeluarkan  Sebelum  Tanggal
17 Agustus 1945.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 1959. Memperberat Ancaman Hukuman  terhadap  Tindak Pidana Ekonomi. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana Indonesia. Reksodiputro,  M.  (1989).  Hukum  Positif mengenai  Kejahatan  Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan,  Vol.  19  No.  1, 1989, hlm. 38-49.
Samosir,  C.D.  (2016).  Penologi  dan Pemasyarakatan. Nuansa Aulia. Bandung. Simanjuntak,  J.T.  et.  al.  (Forthcoming). Sanksi Pidana dan Pola Pengancaman  Pidana  dalam RUU  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Soesilo,  R.  (1995).  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentar-Komentarnya Lengkap  Pasal  Demi  Pasal. Politeia. Bogor.
Suhariyono A.R. (2012). Pembaruan Pidana Denda  di  Indonesia:  Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif.  Papas  Sinar  Sinanti. Depok. Syarif, L.M. dan D. Valerian. (Forthcoming). Deferred Prosecution Agreement  (DPA):  Konsep  dan Analisis Kompatibilitas Penerapannya di Indonesia. Tak,  P.J.P.  (2003).  The  Dutch  Criminal Justice  System:  Organization and  Operation.  University  of
Nijmegen.
Tarun, R.W. dan P.P. Tomczak. (2019). The Foreign  Corrupt  Practices  Act Handbook:  A  Practical  Guide for Multinational Counsel, Transactional  Lawyers  and White Collar Criminal Practitioners.  Amerivan  Bar Association. Lanham. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun 1955.  Pengusutan,  Penuntutan
dan  Peradilan  Tindak  Pidana
Ekonomi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32  Tahun  2009.  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. United Kingdom Bribery Act 2010. United Kingdom  Legal  Aid,  Sentencing  and Punishment  of  Offenders  Act 2012  (Fines  on  Summary Conviction) Regulations 2015. United  Kingdom  Ministry  of  Justice  (a). (2010).  Bribery  Act  2010 Explanatory Notes.
United  Kingdom  Ministry  of  Justice  (b). (2011).  The  Bribery  Act  2010 Guidance  about  procedures which  relevant  commercial organisations  can  put  into place  to  prevent  persons associated  with  them  from bribing  (section  9  of  the Bribery Act 2010).
United States Alternative Fines Act. United  States  Department  of  Justice  dan United  States  Securities  and Exchange  Commission.  (2012). FCPA:  A  Resource Guide  to the U.S.  Foreign  Corrupt  Practices Act.  US  Department  of  Justice dan US Securities and Exchange Commission. Washington, D.C. United States Foreign Corrupt Practices Act. United  States  Sentencing  Commission. (2018).  Federal  Sentencing:
The  Basics.  United  States Sentencing Commission. Washington, D.C.
United  States  Supreme  Court  (a).  (2012). Southern  Union  Co.  v.  United States, Syllabus. United  States  Supreme  Court  (b).  (2000). Apprendi  v.  New  Jersey,
Syllabus.
United  States  Supreme  Court  (c).  (2000).
Charles C. Apprendi, Jr., Petitioner  v.  New  Jersey,  No. 99-478.
United  States  Supreme  Court  (d).  (2012).
Southern Union Company, Petitioner  v.  United  States,  No. 11-94.
UNODC.  Country  Review  Report  of  the Netherlands. Utrecht,  E.  (1994).  Rangkaian  Sari  Kuliah Hukum  Pidana  II.  Tinta  Mas. Surabaya. Verbruggen, A. (2018). Netherlands. Dalam The  Anti-Bribery  and  Anti- Corruption  Review. Editor M.F. Mendelsohn.  Law  Business Research. United Kingdom. Von  Hirsch,  A.  (1992).  Proportionality  in the  Philosophy  of  Punishment. Crime and Justice, Vol. 16, hlm. 55-98. Wetboek van Strafrecht Belanda.
Wignjosoebroto,  W.  (2011).  Ragam-ragam Penelitian Hukum. Dalam Metode  Penelitian  Hukum: Konstelasi  dan  Refleksi.  Editor S. Irianto dan Sidharta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.