## KAJIAN MENGENAI GUGATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI
Harumi Chandraresmi (haharumi18@yahoo.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pranoto (maspran7@gmail.com)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keywords :

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  adanya  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  yang didasarkan dari hubungan kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  preskriptif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  artikel  ini  adalah bahan  hukum primer  dan sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui  bahwa gugatan  perbuatan  melawan  hukum  yang  didasarkan  dari  hubungan  kontraktual  dapat  dilakukan selama masih ada gugatannya yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran  Undang-Undang,  baik  melanggar  hak  orang  lain  maupun  kewajiban  pihak  pelaku  dan bertentangan dengan tata susila atau kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.
Kata Kunci : Perikatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan

## A.  Pendahuluan
Meningkatnya  perkembangan  globalisasi baik  dari  segi  ekonomi,  sosial  maupun  budaya di  masyarakat,  menuntut  setiap  orang  untuk melakukan  suatu  hubungan  antara  manusia yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Hubungan tersebut harus  didasarkan pada hukum.  Hukum adalah perangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah  laku  manusia  yang  bersifat  memaksa dan mengikat, berisi larangan atau perintah yang wajib  dipenuhi  serta  adanya sanksi  yang  tegas. Hal  tersebut  karena  hukum  merupakan  norma
pertentangan  antar  manusia  akibat  semakin berkembangnya  interaksi  sosial  yang  hidup dalam  masyarakat  (Wirjono  Prodjodikoro,  1984: 14).
Hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah  pihak  terjadi  karena  adanya  perikatan. Perikatan  terjadi  ketika  kedua  belah  pihak melakukan  hubungan  hukum  dalam  lapangan harta  kekayaan,  pihak  yang  satu  bertindak sebagai  debitur  yaitu  yang  berkewajiban memenuhi  prestasi  dan  pihak  lain  sebagai kreditur.  Karena  adanya  hubungan  hukum antara keduanya, maka hak kreditur dijamin oleh Undang-Undang  yang  dipertegas  dengan  pasal 1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan  bahwa  semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang- Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Berdasarkan  hal  itu  maka  apabila  salah  satu pihak  tidak  memenuhi  tuntutan  lawannya secara  sukarela,  kreditur  dapat  menuntutnya  di
pengadilan. Jadi unsur-unsur dari suatu perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi.
Perikatan  yang  muncul  karena  hubungan hukum  tersebut  dapat  bersumber  dari  adanya perjanjian  atau  dari  Undang-Undang.  Seperti yang  dijelaskan  secara  jelas  dalam  Buku III  Bab  Kesatu  KUHPerdata  yaitu  tiap-tiap perikatan  dilahirkan  baik  karena  perjanjian, maupun karena Undang-Undang. Hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur di dalam  buku  III  KUHPerdata  yang  memberikan kebebasan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat untuk  mengadakan  perikatan  (perjanjian)  yang berisi  apa  saja,  asalkan  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum  dan  kesusilaan  atau yang  dikenal  hukum  perikatan  sebagai  hukum pelengkap  ( )  (Sudargo  Gautama, 1995: 80).
Pengertian  perjanjian  berbeda  dengan perikatan.  Perbedaan  antara  perikatan  yang bersumber  dari  perjanjian  dan  Undang-Undang terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian  dikehendaki  oleh  para  pihak  karena adanya dasar dari kesepakatan para pihak, yaitu penyesuaian kehendak antar kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Sementara yang lahir dari  Undang-Undang  ditentukan  oleh  Undang- Undang,  dan  pihak  yang  melakukan  perbuatan tersebut  mungkin  tidak  menghendaki  akibat hukumnya (Rosa Agustina, et.al., 2012 : 4).
Perjanjian melahirkan adanya suatu prestasi  yang  dinyatakan  dalam  isi  perjanjian tersebut  sebagai  suatu  acuan  bagi  para  pihak dalam  bertindak  sesuai  apa  yang  diperjanjikan. Pengertian prestasi adalah pemenuhan kewajiban yang  dilakukan  oleh  debitur  kepada  kreditur. Menurut  Pasal  1234  KUHPerdata  menyatakan bahwa  bentuk-bentuk  suatu  prestasi  adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila praktiknya pihak debitur tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut disebut wanprestasi. Umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada  debitur.  Pihak  kreditur  yang  dirugikan sebagai  akibat  kegagalan  pelaksanaan  kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya.
Gugatan  perdata  tidak  hanya  gugatan wanprestasi saja tetapi juga didominasi
oleh  gugatan  perbuatan  melawan  hukum. Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum adalah  suatu  bentuk  perikatan  yang  lahir  dari Undang-Undang  sebagai  akibat  dari  perbuatan manusia  yang  melanggar  hukum,  yang  diatur dalam  KUHPerdata  (Gunawan Widjaja  & Kartini Muljadi, 2003: 81).
Perbuatan  melawan  hukum  kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah  tertulis  yaitu  perbuatan  yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan  melanggar  kaidah  hak  subjektif  orang  lain, tetapi  juga  perbuatan  yang  melanggar  kaidah yang  tidak  tertulis,  yaitu  kaidah  yang  mengatur tata  susila,  kepatutan,  ketelitian,  dan  kehati- hatian  yang  seharusnya  dimiliki  seseorang dalam  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat  atau terhadap  harta  benda  warga  masyarakat  (Rosa Agustina, 2012: 8).
Perbedaan  antara  gugatan  wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu gugatan wanprestasi  untuk  menempatkan  penggugat pada  posisi  dimana  ganti  rugi  yang  diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan  gugatan  atas  dasar  perbuatan melawan hukum menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi perbuatan melawan hukum tersebut  sehingga  ganti  rugi  yang  diberikan adalah  kerugian  yang  nyata.  Tetapi,  saat  ini terjadi pergeseran teori yang sebelumnya adalah teori  klasik  yang  membedakan  terhadap  dua gugatan tersebut menjadi teori modern yang tidak lagi membedakan secara tajam dari dua gugatan wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum (Rosa  Agustina, ,  2012:  12).  Berdasarkan dari pendahuluan tersebut, maka dalam artikel ini akan  dibahas  apakah  dapat  dilakukan  gugatan perbuatan  melawan  hukum  yang  didasarkan atas adanya hubungan kontraktual.

## B.  Metode penelitian
Artikel  ini  merupakan  penelitian  yang menggunakan  jenis  penelitian  hukum yang  bersifat  preskriptif  dan  juga terapan.  Dilaksanakan  dengan  menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang  ( statute  approach )  dilakukan dengan  menelaah  semua  Undang-Undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani.  Pengumpulan
data  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan atau  studi  dokumen  ( library  research )  dan sumber  data  yang  digunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Penyajian  data  yang  dilakukan bersama  dengan  pengumpulan  data,  kemudian
dan penelitian kembali dan mengumpulkan data kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pasal  1233  KUH  Perdata  menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang.  Perikatan  tidak  dirumuskan di  dalam  Undang-Undang  namun  menurut  ilmu pengetahuan,  yang  dimaksud  dengan  perikatan merupakan  hubungan  hukum  antara  dua  belah pihak  dalam  lapangan  harta  kekayaan  dengan pihak  yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan pihak  yang  lain  berkewajiban  berprestasi.  Yang dimaksud dengan lapangan harta kekayaan yaitu hubungan  antara  subjek  hukum  dengan  objek hukum  dan  dapat  dinilai  dengan  uang  (Handri Raharjo, 2009:75).
Dua  dasar  hukum  tersebut  walaupun merupakan sumber dari perikatan tetapi memiliki perbedaan antara keduanya. Perbedaannya yang mendasar adalah terletak dari pengertian antara keduanya,  dimana  perikatan  karena  perjanjian dimaksudkan  dengan  adanya  perjanjian  antara kedua  belah  pihak  yang  membuat  perjanjian sehingga menimbulkan kesepakatan dan bersifat mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuatnya. Sedangkan  perikatan  yang  bersumber  dari Undang-Undang yang juga mencakup perikatan karena  perbuatan  melawan  hukum  yaitu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan Undang-Undang  melekatkan  akibat  hukum berupa  perikatan.  Karena  adanya  perbuatan yang  dilanggar  dan  tidak  diperbolehkan  oleh Undang-Undang,  maka  perbuatan  tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
Perjanjian  melahirkan  perikatan,  yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Perikatan ini lahir karena para pihak menghendakinya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu. Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat yang sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, sehingga kesepakatan ini memiliki kekuatan  mengikat  sebagai  Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.
Sedangkan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang  yang  dibedakan  lagi  menjadi Undang-Undang  saja  serta  Undang-Undang yang  berhubungan  dengan  akibat  perbuatan manusia  yang  khususnya  berhubungan  dengan akibat  perbuatan  melawan  hukum  merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkannya untuk mengganti kerugian.
Menurut Meijers, perikatan karena Undang- Undang  yang  juga  mencakup  perikatan  karena perbuatan  melawan  hukum,  berada  di  samping perikatan  karena  perjanjian.  Kedua  bidang  ini adalah  hal  yang  berbeda.  Perbedaan  kedua pengertian ini tidak berarti bahwa satu perbuatan tidak  dapat  masuk  ke  dalam  kedua  pengertian itu  sekaligus.  Jadi,  satu  perbuatan  yang  berupa perbuatan  tidak  memenuhi  perjanjian,  pada saat  yang  sama  juga  dapat  masuk  perbuatan melawan  hukum.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  jika disamping tidak memenuhi perjanjian, perbuatan yang  sama  juga  melanggar  kewajiban  hukum (Rosa Agustina, 2003: 31).
Perikatan  melahirkan  hak  dan  kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demikian maka perjanjian juga akan melahirkan hak  dan  kewajiban  dalam  lapangan  hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.  Dengan  membuat  perjanjian,  pihak yang  mengadakan  perjanjian  secara  “sukarela” mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna  kepentingan  dan  keuntungan  dari  pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri.
Pernyataan “sukarela” menunjukkan bahwa perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian  tidak mungkin  terjadi  tanpa  dikehendaki  oleh  para pihak  yang  terlibat  atau  membuat  perjanjian tersebut.  Berbeda  dengan  perikatan  yang lahir  dari  Undang-Undang,  yang  menerbitkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perikatan tersebut,  meskipun  sesungguhnya  para  pihak tidak  mengkehendaki  itu.  (Kartini  Muljadi  & Gunawan Widjaja, 2003: 2-3).
Perikatan yang lahir dari Undang- Undang  yang  berhubungan  dengan  perbuatan melawan  hukum  memiliki  istilah  Belanda  yaitu onrechtmatige  daad .  Menurut  M.A.  Moegni Djojodirdjo,  dalam  istilah  melawan  melekat  sifat aktif  dan  pasif,  sifat  aktif  dapat  dilihat  apabila
dengan  sengaja  melakukan  sesuatu  perbuatan yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau  apabila  dengan  sikap  pasif  saja  sehingga menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  maka ia  telah  melawan  tanpa  harus  menggerakkan badannya (Rosa Agustina, 2003:36).
Perjanjian  melibatkan  sekurangnya  dua pihak, yaitu debitur pada satu pihak sebagai pihak yang  berhak  atas  pelaksanaan  prestasi  oleh kreditur, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh debitur. Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitur, dapat  menentukan  terlebih  dahulu  dengan menyesuaikan  pada  kemampuannya  untuk memenuhi  prestasi  dan  untuk  menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, di mana, dan bagaimana ia  akan  memenuhi  prestasinya  tersebut,  Serta kreditur yang merupakan pihak yang mempunyai piutang dari perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak debitur.
Perjanjian  tertulis  adalah  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak  dalam  bentuk  tulisan, sedangkan  perjanjian  lisan  adalah  suatu perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak. Suatu perjanjian  umumnya  dianggap  mengikat  dan sah  secara  hukum  bila  dibuat  secara  tertulis. Dalam  perjanjian  tertulis,  terdapat  kontrak  yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Kontrak  dan  perjanjian  memiliki  persamaan karena  melibatkan  setidaknya  dua  belah  pihak atau lebih dan mengacu kepada KUHPerdata.
Dari  adanya  kontrak  tersebut  maka terbentuk  hubungan  antara  kedua  belah  pihak yang disebut hubungan kontraktual dan terdapat tanggung  jawab  di  dalam  hubungan  kontraktual tersebut. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum  yang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan akibat  hukum,  yaitu  menimbulkan  hak  dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Fungsi  dari  adanya  kontrak  dari  segi  yuridisnya adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sehingga apabila terjadi wanprestasi pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  kerugian sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibuat sebelumnya di dalam kontrak tersebut.
Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua  yang  telah  disepakati  akan  berjalan dengan  normal,  namun  dalam  prakteknya  pada
kondisi  tertentu  pertukaran  prestasi  tidak  selalu berjalan  dengan  sebagaimana  yang  diharapkan sehingga muncul peristiwa yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang  ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat antara  kreditur  dengan  debitur.  Terdapat  empat akibat  adanya  wanprestasi,  yaitu  (Salim,  2003: 99):

## 1. Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat menuntut kepada  debitur  pelaksanaan  prestasi, apabila terlambat memenuhi prestasi.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUHPerdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika  halangan  itu  timbul  setelah  debitur wanprestasi,  kecuali  bila  ada  kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur.
4. Jika  perikatan  lahir  dari  perjanjian  timbal balik,  kreditur  dapat  membebaskan  diri dari  kewajibannya  memberikan  kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdata.
Sedangkan untuk pengertian dari perbuatan melawan  hukum  yang  diatur  di  dalam  pasal 1365  KUHPerdata  mengalami  perkembangan dalam teori hukum. Semula pengertian melawan hukum  hanya  diartikan  secara  sempit  yaitu perbuatan  yang  melanggar  undang-undang saja.  Akan  tetapi,  kemudian  Hoge  Raad  dalam kasus  yang  terkenal  Lindenbaum  melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang,  tetapi  juga  setiap  perbuatan yang  melanggar  kepatutan,  kehati-hatian,  dan kesusilaan  dalam  hubungan  antara  sesama warga  masyarakat  dan  terhadap  benda  orang lain (Suharnoko, 2004: 121).
Perbuatan melawan hukum lebih diartikan  sebagai  perbuatan  yang  “melukai” daripada  pelanggaran  terhadap  kontrak,  sebab gugatannya  tidak  didasarkan  dengan  adanya hubungan  kontraktual.  Tetapi  sejak  munculnya kasus Lindenbaum melawan Cohen, pandangan mengenai  perbuatan  melawan  hukum  hanya berlawanan  dengan  hak  dan  kewajiban  hukum yang  menurut  Undang-Undang  saja  telah berubah  dan  dapat  dikatakan  bahwa  adanya hubungan  kontraktual  dapat  dilakukan  gugatan melawan hukum.
Mengutip  pendapat  Suharnoko  dalam bukunya  yang  berjudul
, adanya  hubungan  kontraktual  yang  dilakukan gugatan  melawan  hukum  dijelaskan  dengan menggunakan  analisis  kasus.  Contohnya  yaitu dalam  kasus  yang  menafsirkan  pengertian melawan  hukum  dalam  arti  luas  diikuti  oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 551/PDT.G/2000/PN.Jkt.Pst. Kasus tersebut membahas mengenai penggugat yang memarkir mobil  kijang  di  areal  perparkiran Continent (sekarang  Carefour)  Plaza  Cempaka  Mas  yang dikelola  oleh  tergugat  PT.  Securindo  Pactama Indonesia.
Penggugat  tidak  menemukan  mobil  yang diparkirnya setelah berbelanja dan petugas pintu masuk  yaitu  tergugat  mencantumkan  nomor kendaraan  B  2555  SD  sedangkan  plat  mobil penggugat  adalah  B  255  SD.  Pegawai  tergugat membuat  berita  acara  di  kantor  tergugat  dan pada saat itu penggugat mendengar laporan dari petugas parkir bahwa seseorang mengemudikan mobil  dengan  ciri-ciri  yang  sama  dengan  mobil penggugat  secara  terburu-buru.  Mobil  tersebut keluar  dari  parkiran  cempaka  mas  dengan menggunakan  karcis  parkir  No. A  120 AA  yang dicetak  tergugat  padahal  tidak  ada  kendaraan yang terdaftar dengan karcis tersebut.
Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan  hukum  berdasarkan  pasal  1365  jo pasal  1367  KUHPerdata  dan  dikabulkan  oleh majelis hakim dengan alasan bahwa sikap pasif dari  pegawai  tergugat  merupakan  perbuatan melawan  hukum,  melanggar  asas  kepatutan, ketelitian,  dan  kehati-hatian.  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  berpendirian  bahwa  tidak  ada hubungan kontraktual antara penggugat dengan tergugat  karena  penggugat  tidak  mempunyai pilihan untuk memarkir tempat lain.
Dengan konstruksi hukum seperti ini, maka tidak ada kesepakatan atas klausula  baku yang menyebutkan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab  atas  kehilangan  mobil  yang  diparkir  di plaza cempaka mas. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta  No.  115/PDT/2002/PT.DKI  menghukum tergugat membayar ganti rugi material.  Putusan Pengadilan Tinggi jakarta telah dikuatkan dalam Putusan  Kasasi  Mahkamah Agung  No.  1264/K/ Pdt/2003  tanggal  14  Juli  2005  dan  Putusan Peninjauan kembali No. 124/PK/Pdt/2007 tanggal 21 April 2010.
Dari contoh kasus tersebut dapat dianalisis bahwa  perjanjian  baku  atau  klausula  baku mengenai  keabsahannya  masih  mengalami beberapa  perbedaan  pendapat  diantara  para ahli  hukum.  Perjanjian  baku  memiliki  arti  yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau  menolak  perjanjian  tersebut  tanpa  diberi kesempatan untuk  merundingkan isinya  terlebih dahulu.  Sehingga  walaupun  perjanjian  baku dibuat secara sepihak, tetapi tetap mengandung adanya hubungan kontraktual.
Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para  pihak  tidak  sehimbang,  pihak  yang  lebih lemah  biasanya  tidak  berada  dalam  keadaan yang  betul-betul  bebas  untuk  menentukan  apa yang  diinginkan  dalam  perjanjian,  sedangkan pihak  yang  memiliki  posisi  lebih  kuat  memuat klausul-klausul  yang  menguntungkan  baginya, atau  meringankan  kewajiban-kewajiban  tertentu yang  seharusnya  menjadi  tanggung  jawabnya yang  dikenal  dengan  klausul  eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan  di  dalam  suatu  perjanjian  dimana satu  pihak  menghindarkan  diri  untuk  memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi dan biasanya dimuat  di  dalam  perjanjian  sebagai  klausul tambahan.
Dengan  kata  lain,  perjanjian  baku  yang terdapat  di  dalam  kasus  tersebut  merupakan hubungan  kontraktual  tetapi  batal  demi  hukum. Karena  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  yang  mengatakan bahwa  perjanjian  baku  adalah  sah,  akan  tetapi Undang-Undang melarang pencantuman klausula  baku  yang  bersifat  berat  sebelah  dan jika dicantumkan dalam perjanjian, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum.
Selain  itu,  perjanjian  baku  yang  ada  di dalam  karcis  parkir  tersebut  karena  dibuat secara sepihak, maka perjanjian nya cenderung mencantumkan  hak  dan  kewajiban  yang  tidak seimbang,  sehingga  dapat  dilakukan  gugatan perbuatan  melawan  hukum.  Alasan  dapat dilakukannya  gugatan  perbuatan  melawan hukum  karena  dalam  kasus  tersebut  walaupun terdapat  unsur  perjanjian  di  dalamnya,  pihak tergugat  telah  melanggar  Undang-Undang (Suharnoko, 2004: 127-128).
Perkembangan penerapan perbuatan
melawan hukum yang didasarkan pada
hukum  tertulis  dapat  dilihat  dengan  munculnya berbagai  Undang-Undang  yang  secara  khusus mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang  salah  satunya  yaitu  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  seperti  yang  dicontohkan  pada kasus  sebelumnya.  Adanya  Undang-Undang tersebut  telah  mempengaruhi  penerapan  pasal 1365  KUHPerdata  dalam  praktek  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjadi  perubahan terhadap  penerapan  pasal  1365  KUHPerdata (Rosa Agustina, 2003:15).
Dari kasus parkir yang di jelaskan di dalam buku  Suharnoko,  adanya  hubungan  kontraktual yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan dilakukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum tidak menutup kemungkinan dapat terjadi. Sebab dari  kejadian  tersebut,  adanya  pelanggaran perjanjian  termasuk  pelanggaran  terhadap ketentuan  Undang-Undang  atau  melanggar kepatutan  dan  kehati-hatian.  Penafsiran  secara luas atas pengertian perbuatan melawan hukum juga sejalan dengan perkembangan teori dalam hukum  perjanjian  bahwa  perjanjian  harus dibuat  dengan  itikad  baik  yang  memperhatikan asas  kepatutan  atau  norma  yang  berlaku  di masyarakat.
Contoh  kasus  lainnya  mengenai  adanya gugatan  melawan hukum walaupun ada hubungan kontraktual antara kedua belah pihak juga  terjadi  yaitu  antara  Yusril  Ihza  Mahendra dengan  Hidayat  Achyar  yang  bermula  dari adanya sebuah rumah yang berada di kawasan Karang  Asem,  Kuningan,  jakarta  Selatan  yang sempat  ditempati  oleh  Yusril  merupakan  milik Iqbal  Faruqi,  anak  dari  Hidayat Achyar.  Setelah menempati  rumah  tersebut  selama  lima  tahun, pada tahun 2011 Yusril menuturkan keinginannya kepada  Hidayat  untuk  membeli  rumah  tersebut dan Iqbal selaku pemilik rumah setuju.
Akan tetapi, Yusril tidak membuat Akta Jual Beli  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT), melainkan hanya Perjanjian Pengikatan untuk  melakukan  Jual  Beli  (PPJB)  dihadapan Notaris  Hadijah.  Di  dalam  PPJB  disebutkan rumah  dijual  sebesar  12  miliar  rupiah  dan Yusril  membayar  DP  sebesar  3  miliar  rupiah, dengan  perjanjian  jika  tidak  dilunasi  maka batal demi  hukum  dan  uang  3  miliar  rupiah  tersebut dinyatakn  sebagai  sewa rumah  dari tahun 2006 sampai  2011.  Iqbal  sebagai  pemilik  rumah
akhirnya menggugat yusril ke pengadilan bahwa PPJB batal demi hukum.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  tanggal  22  agustus  2014  menyatakan bahwa  tergugat  yaitu  yusril  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  sejak  16  Desember 2011 karena telah menempati rumah penggugat secara  tidak  sah  dan  tanpa  alas  hukum,  tidak membayar  apapun,  mengubah  bentuk  rumah,
menghalangi  calon  pembeli  lain  untuk  melihat atau  membeli  rumah  penggugat,  sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan pihak penggugat.
Tujuan  dari  pihak  penggugat  melakukan tuntutan  di  pengadilan  agar  mendapatkan haknya  kembali  yaitu  dengan  adanya  ganti  rugi yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat. Ganti rugi  terjadi  apabila  pihak  tergugat  telah  lalai atau melakukan wanprestasi dan  menyebabkan kerugian  kepada  pihak  penggugat.  Pengertian kerugian  yang  lebih  luas  dikemukakan  oleh Mr.  J.  H.  Nieuwenhuis  sebagaimana  yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian  adalah  berkurangnya  harta  kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan  atau  membiarkan)  yang  melanggar norma  oleh  pihak  yang  lain.  Ada  dua  sebab timbulnya  ganti  rugi,  yaitu  ganti  rugi  karena wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum (Merry Tjoanda, 2010: 44).
Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku  III  KUHPerdata,  yang  dimulai  dari  pasal 1243  KUHPerdata  sampai  dengan  pasal  1252 KUHPerdata.  Sedangkan  ganti  rugi  karena perbuatan melawan hukum diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan  hukum  adalah  suatu  bentuk  ganti rugi  yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah menimbulkan  kesalahan  kepada  pihak  yang dirugikannya, ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.
Jika  dilihat  dari  teori  klasik  mengenai perbedaan  antara  ganti  rugi  atas  wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum  masih  dapat digunakan  tetapi  tidak  berlaku  secara  mutlak. Sebab  harus  dilihat  terlebih  dahulu  dari  kasus yang  terjadi  apakah  ada  hubungan  kontraktual antara penggugat dengan tergugat atau tidak ada hubungan  kontraktual  tetapi  diajukan  perbuatan melawan hukum.
Untuk  ganti  rugi  tersebut,  KUHPerdata secara  konsisten  untuk  ganti  rugi  digunakan istilah  biaya,  rugi,  dan  bunga.  Yang  dimaksud dengan  biaya  adalah  setiap  uang  atau  apapun yang  dapat  dinilai  dengan  uang  yang  telah dikeluarkan  secara  nyata  oleh  pihak  yang dirugikan,    rugi  atau  kerugian  (dalam  arti sempit)  adalah  keadaan  berkurangnya  nilai kekayaan  kreditur  sebagai  akibat  dari  adanya wanprestasi  dari  kontrak  atau  sebagai  akibat dari  tidak  dilaksanakannya  perikatan  lainnya, dan yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh,  tetapi tidak  jadi  diperoleh  oleh  pihak  kreditur  karena adanya  wanprestasi  dari  kontrak  atau  sebagai akibat  dari  tidak  terlaksanakannya  perikatan lainnya (Munir Fuady, 2002: 136-137).
Pasal  1365  KUHPerdata  menamakan kerugian  akibat  perbuatan  melawan  hukum sebagai schade (rugi) saja, sedangkan kerugian  akibat  wanprestasi  oleh  pasal  1246 KUHPerdata  dinamakan interessen (biaya, kerugian, dan bunga). juga  diartikan  sebagai  “penyusutan  dari  pada pemuas  kebutuhan”. Kerugian yang  ditimbulkan oleh  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa harta  kekayaan  atau  kerugian  bersifat  idiil, yaitu  ketakutan,  terkejut,  sakit,  dan  kehilangan kesenangan hidup.
Dalam  istilah  yang  lain  kerugian  yang bersifat  ini  disebut  kerugian  inmateril,  yaitu ganti  rugi  yang  berhubungan  dengan  tekanan mental.  Ganti  rugi  ini  merupakan  pemberian sejumlah  uang  yang  jumlahnya  tidak  dapat diperhitungkan  secara  matematis,  tetapi  lebih kepada  kebijaksanaan  hakim,  dengan  syarat bahwa  jumlah  ganti  rugi  tersebut  bersifat  wajar. Untuk  penggantian  terhadap  hal  yang  bersifat inmateriil,  sebenarnya  dapat  dituntut  dengan dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa pemulihan.
Untuk  penentuan  ganti  rugi  terhadap perbuatan melawan hukum, menurut pasal 1365 KUHPerdata tidak  diartikan  secara  jelas  berapa jumlah  kerugian  yang  harus  dibayarkan  oleh pihak  yang  dituntut,  hanya  disebutkan  bahwa mewajibkan  orang  yang  yang  karena  salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.  Menurut  M.  A.  Moegni  Djojodirdjo, dalam  pasal  1365  KUHPerdata  memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara
lain (Sri Redjeki Slamet, 2013: 7):
1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti  kerugian  dalam  bentuk  natura  atau pengembalian  keadaan  pada  keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman  daripada  keputusan  atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
Selain  ganti  rugi  perbuatan  melawan hukum,  terdapat  ganti  rugi  dalam  tanggung jawab  kontraktual  yang  melanggar  perjanjian yaitu ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi  biasanya  sudah  ditetapkan.  Dalam perjanjian  telah  ditetapkan  bahwa  pihak  yang melakukan  wanprestasi  akan  dikenakan  uang paksa untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan perjanjian.  Ganti  rugi  karena  wanprestasi  yang akan dituntut yaitu biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan pasal 1246 KUHPerdata.
Menurut  M.  A.  Moegni  Djojodirdjo  bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan apakah  seseorang  akan  mengajukan  tuntutan ganti  rugi  karena  wanprestasi  atau  karena perbuatan  melawan  hukum.  Karena  akan  ada perbedaan  dalam  pembebanan  pembuktian, perhitungan  kerugian,  dan  bentuk  ganti  ruginya antara  wanprestasi  dengan  perbuatan  melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum,  penggugat  harus  dapat  membuktikan semua  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum selain  membuktikan  adanya  kesalahan  yang diperbuat oleh debitur. Sedangkan untuk gugatan wanprestasi,  penggugat  cukup  membuktikan adanya  perbuatan  yang  dilanggar  (Evalina Yessica, 2014: 54).

## D.  Simpulan
Terhadap  gugatan  perbuatan  melawan hukum  tersebut  yang  sebelumnya  terdapat hubungan  kontraktual  antara  para  pihak  yang melakukan  perjanjian,  dapat  dilakukan  jika  dari gugatannya  mendukung  adanya  perbuatan
melawan  hukum  yaitu  mengenai  pelanggaran Undang-Undang  baik  hak  orang  lain  maupun kewajiban  pihak  pelaku  dan  bertentangan dengan  tata  susila  atau  kepatutan,  ketelitian, serta kehati-hatian yang sudah ditetapkan sejak adanya kasus Lindenbaum melawan Cohen yang mengubah  pengertian  sempit  atas  perbuatan melawan  hukum.  Hubungan  kontraktual  yang dilanggar  oleh  seseorang  disebut  dengan wanprestasi,  sehingga  yang  menjadi  alasan dapat dilakukannya gugatan perbuatan melawan hukum  tersebut  karena  hubungan  kontraktual yang  mengikat  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  sudah  diatur  dalam  KUHPerdata apabila  dalam  hal  perjanjiannya  salah  satu
pihak  melanggar  dari  adanya  kontrak  tersebut maka  sama  saja  dengan  melanggar  kewajiban Undang-Undang yang sudah ditentukan.

## E. Saran
Karena  dari  adanya  hubungan  kontraktual dapat  dilakukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum, maka pihak kreditur dapat memilih untuk penyelesaian  gugatan  bisa  dengan  gugatan wanprestasi  atau  dengan  gugatan  perbuatan melawan  hukum,  tetapi  tetap  melihat  apakah unsur-unsur  gugatan  tersebut  bisa  digugat perbuatan melawan huku

## Daftar Pustaka

## Sumber Buku
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003.
Handri Raharjo. 2009. Yogyakarta: Pustaka Yustisia Munir Fuady. 2002. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rosa Agustina. 2003. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Rosa  Agustina,  Suharnoko,  Hans  Nieuwenhuis,  dan  Jaap  Hijma.  2012.
Denpasar: Pustaka Larasan.
Salim H.S. 2003.
Sudargo Gautama. 1995. . Bandung: Citra Aditya Bakti. Suharnoko. 2004. Jakarta: Kencana. Wirjono Prodjodikoro. 1984. . Bandung: Sumur.

## Paper, Majalah, Jurnal
Evalina Yessica. 2014. Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.
.  Surakarta:  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Merry Tjoanda. 2010. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
. Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Sri Redjeki Slamet. 2013. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan  Wanprestasi”.
. Jakarta:  Fakultas
Hukum Universitas Esa Unggul.