## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court

## Lisfer Berutu
Pengadilan Negeri Kabupaten Pati E-mail: berutumedan63@gmail.com
Abstract: To  implement  the provisions  of  Article  2  paragraph  (4)  and  Article 4 paragraph  (2) of  Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2018 concerning Case Administration in Electronic Courts and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in Courts. The presence of the e-Court application will certainly change the paradigm of the judicial apparatus, especially in case administration, besides that it will also change the image of the court which is now increasingly sophisticated with the role of information technology. This application is a contribution of the Supreme Court to the Indonesian Judiciary. The process of case administration in the court becomes more concise, for example, the trial agenda will be more effective and efficient, because case files can be submitted online (summarizes several trial processes that only exchange documents). The e-Court application can be accessed from anywhere, by anyone (as long as they have an account / user) armed with an internet connection and a device that has a web browser. So that a simple, fast and low cost trial can be realized.
Keywords: Fast and Low Cost; e-court; Simple justice.
Abstrak: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Mahkamah  Agung  RI  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hadirnya Aplikasi e-Court ini tentunya akan merubah paradigma aparatur peradilan khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi. Aplikasi  ini  merupakan  sumbangsih  Mahkamah  Agung  untuk  Dunia  Peradilan  Indonesia.Proses administrasi  perkara  di  pengadilan  menjadi  lebih  ringkas,  misalnya  agenda  persidangan  akan  menjadi lebih  efektif  dan  efisien,  karena  berkas  perkara  dapat  disampaikan  secara  online  (meringkas  beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Aplikasi e-Court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan berbekal koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Sehingga Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.
Kata Kunci: Cepat dan Biaya Ringan; e-court; Peradilan sederhana.

## A. Pendahuluan
Peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  diharapkan  mampu  menjawab kebutuhan  pencari  keadilan  yang  lemah  secara  ekonomi.  “Asas  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan,mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi acces to justice terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik, untuk itu pengadilan dituntut membantu pencari keadilan  agar  mendapat perlakuan yang adil .1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2   ayat (4) disebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4  ayat  (2)  disebutkan:  “Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala hambatan  dan rintangan  untuk dapat tercapainya peradilan  yang  sederhana 2 ,cepat,dan biaya ringan”.
Sudikno  Mertokusumo  mengatakan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sederhana  dan  cepat dalam dunia peradilan menunjuk kepada regulasi atau hukum acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam  beracara  di  muka  pengadilan  maka  akan  semakin  baik,  sebaliknya  terlalu  banyak ketentuan formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (dubius) maka  akan  memungkinkan  timbulnya  berbagai  penafsiran,  kurang  menjamin  kepastian hokum  dan  menyebabkan  keengganan  atau  ketakutan  masyarakat  untuk  beracara  dimuka pengadilan,  sedangkan  kata  cepat  menunjuk  pada  jalannya  peradilan  yang  terlalu  banyak formalitas  merupakan  hambatan  jalannya  peradilan.  Dan  yang  terakhir  adalah  biaya  ringan agar  terpikul  oleh  rakyat,  hal  demikian  tidak  terlepas  karena  biaya  yang  tinggi  menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan .3
Demi  melaksanakan  ketentuan  Pasal 2   ayat  (4)  dan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut,  Mahkamah  Agung  RI mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  Dan  Persidangan  di Pengadilan  Secara  Elektronik.  Regulasi  sebagaimana  disebutkan,  dalam  subtansinya melahirkan  ketentuan  mengenai  Aplikasi e-Court yang  diluncurkan  secara  resmi  pada hari  Jumat  13  Juli  2018  di  Kota  Balikpapan,  yang  menjadi  saksi  sejarah  lahirnya  era baru dalam beracara di dunia Peradilan Indonesia.
Lahirnya  Aplikasi e-Court yang  dalam  perjalanya  tidak  terlepas  dari Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019  tersebut  menjadi  tonggak  awal  dalam  revolusi administrasi  perkara  di  pengadilan.  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  juga  merupakan pondasi  dari  implementasi  Aplikasi e-Court di  Dunia  Peradilan  Indonesia,  sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.
Secara  substansial,  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  tidak  menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun
1 Artidjo  Alkostar, Independensi  dan  Akuntabilitas .  Makalah  disampaikan  dalam  pemerkuatan pemahaman  Hak  Asasi  Manusia  untuk  hakim  seluruh  Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  Komisi Yudisial-PUSHAM UII dan Norwegian Center For Human Rights 20-31 Mei 2012, Hal. 1
2 Dalam  penjelasannya  disebutkan  yang  dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah  pemeriksaan  dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah  biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat.  Namun  demikian,  asas  sederhana,  cepat dan  biaya ringan dalam  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 29.
menyempurnakan.  Selain  mengatur  dalam  beracara  secara  elektronik,  eksistensi Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  3  Tahun  2018  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2019  memberikan  kewenangan  kepada  Jurusita/Jurusita  Pengganti  di Pengadilan  untuk  menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan)  secara online, juga pemberitahuan  putusan/penetapan  dan  pengiriman  salinan  putusan/penetapan  secara elektronik.
Secara eksplisit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar dan pengguna lainnya ( user/account ) yang meliputi : domisi elektronik,  pendataan  yang  terdiri  dari  verifikasi  data  pendaftaran  dan  perubahan  data pengguna terdaftar dan pengguna  lainnya, serta penghentian ( suspension/banned )  yang meliputi  :  penangguhan  terhadap  hak  akses,  pencabutan  hak  akses  pengguna  terdaftar dan  pengguna  lainnya,  menolak  pendaftaran  pengguna  terdaftar  yang  tidak  dapat diverifikasi  serta  menindak  segala  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengguna terdaftar  dan  pengguna  lainnya  yang  melanggar  syarat  dan  ketentuan  penggunaan Aplikasi e-Court .  Kelahiran  e-Court,  bukan  tanpa  permasalahan,  pelaksanaan  e-Court juga  mengalami  kendala  yang  muncul,  yaitu  adalah  tentang  e-court  yang  belum diakomodir  dalam  hukum  acara  diperadilan  itu  sendiri.  Atas  dasar  permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan artikel ini.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  yang akan dikaji dalam tulisan ini :
1. Bagaimana  Penerapan  Peradilan  Yang  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan dengan e-Court ?
2. Apa  kendala  dalam  Penerapan  Peradilan  Yang  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan dengan e-Court ?

## C. Pembahasan
Penulisan  artikel  ini  akan  menyajikan  tinjauan  pustaka,  sebagai  gambaran  agar pembaca dapat mudah memahami isi artikel ini, yaitu sebagai berikut:
1. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
a. Penerapan  adalah  suatu  perbuatan  mempraktekkan  suatu  teori,  metode  dan hal lain untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 4
b. Asas  artinya  dasar  hukum,  dasar  (sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). 5
c. Sederhana  artinya  sedang  (dalam  arti  pertengahan,  tidak  tinggi,  tidak rendah). 6 Asas sederhana disini artinya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistik. Sederhana adalah acara yang jelas sehingga mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Proses acara yang terlalu formalitas  dalam  proses  persidangan  akan  dapat  mengurangi  sifat
4 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer , Modern English Perss, Jakarta, 2002, Hal.15
5 Sudarsono, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta,1992, Hal. 36
6 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta 1990, Hal. 163.
kesederhanaan sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran yang menyebabkan keengganan atau ketakutan beracara di pengadilan.
d. Cepat  artinya  “waktu  singkat,  dalam  waktu  singkat,  segera,  tidak  banyak seluk  beluknya  (tidak  banyak  pernik). 7 Asas  cepat  disini  maksudnya menekankan  pada  proses  penyelesaian  perkara  memakan  waktu  lama  atau tidak.  Pengertian  cepat,  menunjuk  kepada  jalannya  proses  persidangan. Dengan  proses  yang  terlalu  formalistis,  akan  dapat  menghambat  jalannya peradilan  dan  proses  penyelesaian  berita  acara  persidangan.  Cepatnya jalannya persidangan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan .8 Penerapan asas cepat  dan  sederhana  dapat  juga  ditentukan  dari  para  pihak,  penerapan  asas ini  akan  tidak  efektif  apabila  para  pihak  yang  berperkara  kurang bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang yang ditentukan. Jika 2 (dua) kali  berturut-turut  Penggugat  atau  Pemohon  tidak  hadir  pada  sidang  yang telah  ditentukan  maka  putusannya  Gugatan  atau  Permohonan  dinyatakan gugur. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ingin berlarut-larut dalam satu perkara saja. Sebaliknya apabila Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan, maka gugatannya akan diputus dengan verstek.
e. Biaya  artinya  uang  yang  dikeluarkan  untuk  mengadakan  (mendirikan, melakukan,  dan  sebagainya)  sesuatu,  ongkos  (administrasi,  ongkos  yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara  meliputi biaya  kepaniteraan  dan  biaya  untuk  pemanggilan,  pemberitahuan  kepada para  pihak,  pemanggilan  saksi  dan  biaya  materai. 9 Sedangkan  biaya  ringan dalam  asas  ini  dapat  dimaknai  sebagai  biaya  yang  serendah  mungkin sehingga  dapat  dipikul  oleh  rakyat,  mengacu  pada  banyak  atau  sedikitnya biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pencari  keadilan  dalam  menyelesaikan sengketanya  di  depan  pengadilan. 10 Jadi  biaya  ringan  disini  artinya  tidak dibutuhkan  biaya  lain  kecuali  benar-benar  diperlukan  secara  riil  untuk penyelesaian  perkara.  Sebaliknya  biaya  perkara  yang  tinggi  akan  membuat orang enggan untuk berperkara di Pengadilan .11
f. Pengguna  Terdaftar  adalah  advokat  yang  memenuhi  syarat  sebagai pengguna  sistem  informasi  pengadilan  dengan  hak  dan  kewajiban  yang diatur oleh Mahkamah Agung.
g. Pengguna Lain  adalah subjek hukum  selain  advokat  yang  memenuhi  syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang  diatur  oleh  Mahkamah  Agung  meliputi  antara  lain  Jaksa  Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI,
Direksi/Pengurus  atau  karyawan  yang  ditunjuk  badan  hukum  (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang undang.
7 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibid., Hal. 792.
8 Sudikno  Mertokusumo,  , Hukum  Acara Perdata  Indonesia,  Edisi  Kelima,  Liberty,  Yogyakarta,  1998, Hal. 28
9 Fence M. Wantu, op.cit., Hal. 21
10 Setiawan, , Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, PT Alumni, Bandung, 1992 Hal. 749.
11 Ibid. , Hal. 22
2. Pengertian e-Court
e-Court adalah  layanan  bagi  Pengguna  Terdaftar  dan  Pengguna  Lainnya  untuk Pendaftaran  Perkara  secara  online,  mendapatkan  taksiran  Panjar  Biaya  Perkara  secara online,  Pembayaran  secara  online,  Pemanggilan  yang  dilakukan  dengan  saluran elektronik,  dan  Persidangan  yang  dilakukan  secara  Elektronik,  mengirim  dokumen persidangan  (Jawaban,  Replik,  Duplik  dan  Kesimpulan). Dalam e-  Court tersebut terdapat 4 (empat) layanan, yaitu :
a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
c. e-Summons (Pemanggilan  Pihak  secara  Online),(Berdasarkan  PERMA Nomor 3 Tahun 2018).;
d. e-Litigation  (Persidangan  secara  Online), (Berdasarkan  PERMA  Nomor  1 Tahun 2019).
Pendaftaran  perkara  Online,  didalam e-Court dapat  digunakan  oleh  Advokat (Pengguna  Terdaftar)  dan  Pengguna  Lainnya.  Pengguna  terdaftar  harus  setelah mendaftar  dan  mendapatkan  Akun,  harus  melalui  mekanisme  validasi  Advokat  oleh Pengadilan  Tinggi  tempat  dimana  Advokat  disumpah,  sedangkan  pendaftaran Perseorangan  atau  Badan  Hukum  (Pengguna  Lainnya)  dapat  langsung  mendaftar  di Pengadilan setempat.
3. Jenis Layanan dan Penjelasan Pendaftaran Perkara Online
a. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya
Advokat  selaku  pengguna  terdaftar  dan  para  pencari  keadilan  (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam melakukan pelayanan e-court saat mau mendaftarkan perkara baru.
b. Pendaftaran Perkara ( e-Filing )
Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dan  pengguna  lainnya  dengan  memilih  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  atau Pengadilan  TUN  yang  sudah  aktif  melakukan  pelayanan e-Court .  Semua  berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.
c. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)
Dengan  melakukan  pendaftaran  perkara  online  melalui e-Court, Pendaftar  akan secara  otomatis  mendapatkan  Taksiran  Panjar  Biaya  (e-SKUM)  dan  Nomor Pembayaran (Virtual Account ) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.
d. Mendapatkan Nomor Perkara
Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan  memberikan Nomor Perkara pada hari dan  jam kerja, kemudian aplikasi e- Court akan  memberikan  notifikasi/pemberitahuan  bahwa  perkara  sudah  terdaftar  di Pengadilan.
e. Pemanggilan Pihak Secara Online (e-Summons )
Panggilan  sidang  dan  Pemberitahuan  Putusan  disampaikan  kepada  para  pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.
f. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)
Aplikasi  mendukung  dalam  hal  persidangan  secara  elektronik  (online)  sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.
g. Putusan Secara Elektronik
Aplikasi  memuat informasi putusan  yaitu  tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.
h. e-Payment
Untuk  kelancaran  dalam  mendukung  program e-Court Mahkamah  Agung  RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. e-Court adalah  Aplikasi  yang  memungkinkan  para  pencari  keadilan  dapat melakukan  pendaftaran  perkara  perdata  baik  itu  gugatan  maupun  permohonan secara online ,  melakukan  pembayaran  panjar  biaya  perkara  tanpa  harus  datang  ke pengadilan,  dan  bahkan  notifikasi  serta  pemanggilannya  dilakukan  secara  elektronik yang  dalam  hal  ini  menggunakan e-mail .  Aplikasi e-Court dapat  digunakan  oleh kalangan Advokat (pengguna terdaftar) dan pengguna lainnya yaitu perorangan maupun Badan  Hukum.  Aplikasi e-Court ini  akan  memanjakan  para  Advokat  yang  sudah memiliki  legalitas  atau  disumpah  oleh  pengadilan  tinggi dengan  syarat  yang  sudah ditentukan  mengunggah  berita  acara  penyumpahan  advokat,  dan  kartu  keanggotaan dalam organisasi profesinya.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Aplikasi e-Court ini terdapat 3 (tiga)  buah  modul/layanan/fitur,  yaitu e-Filling yang  merupakan  layanan pengiriman  dan  penerimaan  berkas  perkara digital  (PDF/Scan) secara online , seperti Jawaban,  Replik,  Duplik,  dan  Kesimpulan. Verifikasi file-file yang  dikirimpun dilakukan  melalui  Aplikasi e-Court ini,  dan  dengan  begitu  potensi  para  pihak  pencari keadilan  bertemu  dengan  aparatur  pengadilan  akan  lebih  kecil. Di  dalam  Aplikasi e- Court juga  terdapat e-Payment yang  berperan  dalam  pembayaran  biaya  perkara  ke Rekening Virtual Pengadilan ( Virtual Account ) melalui metode transfer baik itu dengan melakukan transfer  via  ATM,  SMS  Banking,  M-Banking,  Internet  Banking maupun konvensional.  Kemudian,  fitur  berikutnya  adalah e-Notifications yang  sangat  berguna bagi  para  pencari  keadilan  untuk  mengetahui  informasi  perkara  yang  diajukannya, misalnya  notifikasi  berupa  nomor  perkara,  notifikasi  jumlah  biaya  perkara  yang  harus dibayar,  dan  lain  sebagainya.  Aplikasi e-Court  berikutnya  adalah e-Summons yang merupakan  layanan  pemanggilan/pemberitahuan  ( relaas )  secara online ( disampaikan melalui domisi elektronik/e-mail ) dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat.
Kemudian  berdasarkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  ditambah  lagi e-Litigation yang  merupakan  persidangan  secara  elektronik  (online)  sehingga  dapat  dilakukan pengiriman  dokumen  persidangan  seperti  Jawaban,  Replik,  Duplik,  dan  Kesimpulan secara  elektronik.  Hadirnya  Aplikasi e-Court ini  tentunya  akan  merubah  paradigma aparatur  peradilan  khususnya  dalam  administrasi  perkara,  disamping  itu  juga  akan merubah  citra  ( image )  pengadilan  yang  kini  semakin  canggih  dengan  adanya  peran teknologi  informasi. Aplikasi ini  merupakan  sumbangsih  Mahkamah  Agung  untuk Dunia Peradilan Indonesia.
Proses administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya agenda persidangan  akan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien,  karena  berkas  perkara  dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran  dokumen).   Aplikasi e-Court dapat  diakses  dari  mana  saja,  oleh  siapa  saja ( selama  memiliki  account/user )  dengan  berbekal  koneksi internet dan  perangkat  yang memiliki web browser . Untuk melakukan pendaftaran/registrasi pengguna
( user/account )  dapat  melalui  tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id .  Pendaftaran akun pengguna Aplikasi e-Court tidak dikenakan biaya.
Aplikasi  e-court  telah  mulai  berjalan  di  sejumlah  pengadilan  yang  mencakup proses pendaftaran secara online ( e-filing ), pembayaran secara online ( e-payment ), dan pemanggilan  secara online ( e-summons ). Dalam  Pasal 1  ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  Di  Pengadilan  secara elektronik,  dimungkinkan  untuk  melakukan  persidangan  secara  online  ( e-litigation ). Singkatnya dengan peraturan ini, maka masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan,  permohonan,  keberatan,  bantahan,  perlawanan,  intervensi,  melakukan pembayaran,  menerima  pemanggilan  persidangan,  penyampaian  jawaban,  replik, duplik,  kesimpulan,  upaya  hukum,  serta  dokumen  perkara  menggunakan  sistem elektronik yang berlaku di pengadilan.
4. Lompatan Besar Bagi Layanan Peradilan
Ketua  Mahkamah  Agung  Hatta  menyatakan  bahwa  dengan e-court merupakan lompatan  besar  dalam  keseluruhan  upaya  besar  melakukan  perubahan  administrasi  di pengadilan.  Sistem e-court Mahkamah  Agung  memungkinkan  penggugat  melakukan permohonan  atau  gugatan  perdata,  perdata  agama,  TUN  di  seluruh  Indonesia  secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran panjar biaya perkara  juga  jadi  semakin  ringkas,  karena  sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti  misalnya  internet banking, sms  banking, transfer  ATM  mitra pembayaran  yang dimiliki pengadilan tersebut. 12
Pemanggilan  elektronik  (e-summons)  sangat  meringkas  proses  dan  menghemat biaya,  karena  pemanggilan  bisa  dilakukan  langsung  ke  domisili  elektronik  termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah  yang  berbeda.  Hal  ini  memungkinkan  biaya  panggilan  ditekan  seminimal mungkin sampai nol rupiah.  Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur  ini  hanya  bisa  ditempuh  apabila  para  pihak  menyetujui  untuk  dilakukan panggilan  secara  elektronik,  untuk  mengantisipasi  kesenjangan  yang  mungkin  terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Namun untuk perkara permohonan, Pemohon bisa  langsung  dilakukan  panggilan  secara  elektronik,  karena  Pemohon  pasti  setuju dengan penggilanelektronik (e-summons) tersebut.
Sistem e-court sudah  diarahkan  ke  penggunaan  yang  lebih  luas,  yaitu implementasi  litigasi  elektronik,  mengingat  Pasal  5  Perma  No.3  Tahun  2018  telah mencantumkan  juga  jenis  dokumen  yang  bisa  dikirim  secara  elektronik  meliputi jawaban,  replik,  duplik,  dan  kesimpulan.  Perma  Nomor  No.3  Tahun  2018  sudah menetapkan  bahwa  administrasi  perkara  di  pengadilan  secara  elektronik  berlaku  bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha Negara.
Para  Advokat  yang  melakukan  pendaftaran  perkara  mengklaim  bahwa  mereka sangat  mengapresiasi  inisiatif  Mahkamah  Agung  dalam  membuka  sistem  pelayanan  e- court.  Juniver  Girsang  dari  organisasi  advokat  Perhimpunan  Advokat  Indonesia (PERADI)  menyatakan  bahwa  advokat  sangat  berterima  kasih  kepada  peluncuran sistem  ini.  Advokat  kini  bisa  beracara  di  banyak  tempat  tanpa  perlu  harus  hadir langsung,  dan  tentunya  ini  memotong  biaya.  Pembayaran  perkara  bisa  dilakukan  dari bank  manapun  dengan  saluran  apapun,  terlepas  dari  mitra  pembayaran  yang  dimiliki pengadilan.  Pengacara  di  Surabaya  juga  mengaku  bahwa  proses  pendaftaran  perkara
12 M. Hatta Ali, 2019, launching e- litigasi di Mahkamah Agung RI , Jurnal DANDAPALA, Vol V Edisi 31 Juli – September, Hal. 80.
sangat  cepat,  proses  pendaftaran,  pembayaran  hingga  keluarnya  nomor  perkara  dapat diselesaikan  dalam  hitungan  satu  jam .13. Lebih  lanjut,  Juniver  Girsang  menyatakan bahwa  PERADI  yang  dipimpinnya  sangat  menghargai  inisiatif  Mahkamah  Agung  ini, dan  berjanji  untuk  membantu  melakukan  sosialisasi  dan  pengenalan  e-court  ini  ke segenap anggotanya. 14
Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung  H. M. Hatta Ali,  memberi pesan bahwa ke depannya  para  pihak  tidak  perlu  lagi  terlalu  sering  untuk  bolak  balik  ke  gedung pengadilan,  yang  dengan  sendirinya  memotong  biaya  dan  waktu .15 Hal  ini  tentunya menghemat  waktu  dan  biaya  bagi  para  pihak.  Para  pihak  atau  pemohon  bisa mendaftarkan gugatan atau permohonannya dari rumah,  membayar panjar perkara dari ATM atau Bank yang terdekat dari rumah para pihak/Pemohon. Panggilan sidang akan diketahui melalui email para pihak/pemohon. Para pihak dalam jawab jinawab juga bisa dilakukan  dari  mana  saja.  Hanya  pemeriksaan  saksi  dan  ahli  yang  wajib  dilakukan dalam  persidangan  di  Pengadilan  setempat.  Tidak  perlu  bolak  balik  ke  Pengadilan menghabiskan  waktu  dan  biaya  untuk  ongkos  perjalanan  dari  dan  ke  Pengadilan. Sebagai contoh sebelum berlakunya e- Court biaya untuk permohonan ganti/perubahan nama  di  Pengadilan  Negeri  Pati  berkisarRp.  205.000,00  (dua  ratus  lima  ribu  rupiah), setelah  diberlakukannya  e-  Court,  biaya  yang  wajib  dibayar  oleh  Pemohon  hanya  Rp. 96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah). Tentunya hal ini sangat menghemat biaya bagi pemohon.
5. Peradilan Modern Penopang Pembangunan Negara;
Terobosan  Mahkamah  Agung  dengan  melakukan  modernisasi  proses  kerja peradilan  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  merupakan  langkah bersejarah.  Modernisasi  yang  menghadirkan  transparansi  dan  akuntabilitas  kerja diperlukan  guna  mengembalikan  kepercayaan  publik  terhadap  hukum  dan  sistem peradilan Indonesia. Peradilan  yang  modern berbasis teknologi  informasi  juga  menjadi faktor  penting  dalam  menopang  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dalam pembangunan.
Presiden  Joko  Widodo  dalam  sambutannya  memberikan  apresiasi  kepada Mahkamah  Agung  di  bawah  kepemimpinan  H.  M.  Hatta  Ali  yang  banyak  melakukan terobosan  dalam  mewujudkan  peradilan  modern,  “Salah  satu  penyebab  belum  dapat teroptimalisasi  melimpahnya  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  yang kuat dan potensi ekonomi yang luar biasa adalah berbagai persoalan di bidang hukum,” ungkap  Presiden 16. Lebih  lanjut  disampaikan  bahwa  dalam  beberapa  tahun  terakhir berbagai  langkah  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum  yang  diharapkan  berdampak  pada  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi membaiknya pertumbuhan ekonomi. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama  ini  adalah  bentuk  dukungan  yang  nyata  dari  lembaga  peradilan  terhadap berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah.  Peradilan  modern  sebagai  bentuk perbaikan,  pembaharuan  dan  reformasi  terhadap  sistem  peradilan  Indonesia  yang dilakukan  secara  konsisten  dan  berkesinambungan  perlahan  akan  menghapus  stigma
13 Tanggapan Dr. Juniver Girsang, SH, MH, atas Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
14 Ibid.
15 Laporan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Prof.  Dr.  M.  Hatta  Ali,  SH,  MH  dalam acara  Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
16 Sambutan Presiden Joko Widodo pada acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
negatif  bahwa  hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan. Perlahan dan pasti pulihnya kepercayaan  terhadap  hukum  dan  sistem  peradilan  akan  berpengaruh  terhadap  iklim investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  menjadi  penopang  pembangunan,  ungkap Presiden 17 .
Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  H.  M.  Hatta  Ali,  menyampaikan bahwa  di  bidang  kepaniteraan,  semua  parameter  kinerja  penanganan  perkara  baik meliputi  jumlah  perkara  diputus,  jumlah  sisa  perkara,  rasio  produktifitas  memutus perkara,  jumlah  perkara  diputus  sesuai  dengan  jangka  waktu,  jumlah  perkara  yang diminutasi  dan  dikirim  kembali  ke  pengadilan  pengaju  dan  rasio  penyelesaian  perkara (clearance  rate)  kesemuanya  melampaui  target  yang  ditetapkan.  Bahkan  kesemuanya mencatat  rekor  baru  sebagai  yang  terbaik  sepanjang  sejarah  Mahkamah  Agung.  Hal yang  sama  juga  terjadi  pada  pengadilan  tingkat  banding  maupun  pengadilan  tingkat pertama .18 Berbagai  capaian  tersebut,  tidak  terlepas  dari  pemanfaatan  teknologi informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Saat ini hampir semua lini kerja di Mahkamah Agung baik teknis yudisial maupun non teknis telah ditransformasikan secara digital. Berbagai aplikasi telah digunakan baik kesekretariatan  maupun  kepaniteraan  dalam  mendukung  proses  peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  berbiaya  ringan  yang  merupakan  bentuk  dukungan  Mahkamah Agung dalam program prioritas nasional untuk kemudahan berusaha dan akses terhadap keadilan.
Juniver  Girsang,  maupun  mantan  Dirjen  Badilum  Herri  Swantoro  menyatakan bahwa e-Court adalah  sebuah  keberanian  dan  lompatan  besar  yang  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dalam  dunia peradilan.  Dengan e-  Court peradilan  Indonesia  tidak  kalah  dengan  peradilan  yang  ada di  negara  maju  dan  menjadikan  peradilan  modern  dengan  tetap  mengedepankan  asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan. 19

## 2. Kendala yang dihadapi
Dalam  Penerapan  Peradilan  yang  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  ringan  dengan e- Court ditemui  kendala,  salah  satu  penyebabnya  adalah  kompleksitas  dan  konsekuensi teknis  yang  ditimbulkan  dari  implementasi  prosedur  tersebut,  yang  juga  menjangkau hukum  acara  yang  berlaku  di  pengadilan.  Untuk  mempersiapkan  pelaksanaan persidangan  secara  elektronik  tersebut  serta  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelaksanaan  administrasi  perkara  elektronik  secara  keseluruhan,  mengingat  masih banyak  prakondisi  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  dilaksanakannya  aplikasi  e-court secara sempurna.
Saat  ini  pendaftaran  perkara  baru  dapat  diberlakukan  pada  peradilan  umum, agama  dan  Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan  perkara  Tata  Usaha  Militer  pada  Peradilan Militer belum operasional. Untuk saat ini Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat  Nomor  305/SEK/SK/VII/2018,  baru  menunjuk  32  Pengadilan  dari  Peradilan Umum,  Agama, dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan uji coba  implementasi e-
17 Ibid.
18 Laporan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Prof.  Dr.  M.  Hatta  Ali,  SH,  MH  dalam acara  Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
19 Tanggapan Dr. Juniver Girsang, SH, MH, atasLaporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
court  tersebut.  Kemudian  berdasarkan  Surat  Edaran  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum Nomor  04  Tahun  2019  Tentang  Kewajiban  Pendaftaran  Perkara  Perdata  Melalui  E- Court  baru  ditetapkan  56  Pengadilan  Negeri  kelas  IA  khusus  dan  kelas  IA  untuk melaksanakan  pelayanan  dengan  e-court  tersebut.  Sedangkan  Pengadilan  yang  lain masih menunggu perangkat yang harus disiapkan. Kemudian proses pembuktian, masih harus  dilakukan  secara  konvensional  atau  manual,  tentunya  melalui  persidangan langsung dihadapan hakim.
Seperti  contoh,  kendala  yang  dihadapi  oleh  tim  advokat  Amicus  yang menyebutkan bahwa meski telah terbit SEMA mengenai e-court , namun sesungguhnya kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. e-court belum bisa dilakukan secara  maksimal  karena  masih  banyak  kendala,  seperti  putusan  tidak  bisa  diunggah serta  pihak  yang  berperkara  masih  diharuskan  tatap  muka. 20 Selain  pendapat  yang dikemukakan  oleh  tim  advokat,  kendala  lain  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  e-court yaitu seperti: 21
1. Server  ecourt  yang  terkadang  tidak  bisa  diakses  dengan  cepat  dan  lancar  pada waktu tertentu;
2. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama;
3. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama  dengan  bank  yang  berbeda  sehingga  perlu  menyiapkan  banyak  rekening bank;
4. Verifikasi  awal  akun  oleh  Pengadilan  Tingkat  Banding  membutuhkan  waktu sampai dengan 7 hari.
Yang  terakhir  adalah  pendapat  para  ahli  mengenai  sistem e-court seperti  Guru Besar  Hukum  Acara  Perdata  Universitas  Padjadjaran  Bandung,  Efa  Laela  Fakhriah, yang  menyatakan  setuju  atas  terobosan e-court yang  dibuat  Mahkamah  Agung.  Ia mengungkapkan  perlunya  pemilahan  proses  persidangan  yang  bisa  dialihkan menggunakan  sistem  elektronik.  Dalam  arti  harus  dipilah-pilah,  mana  yang  memang akan  menunjang  asas  cepat,  sederhana,  biaya  ringan,  dan  mana  yang  justru  akan membuat polemik,  Catatan  lain diungkapkan  lebih tegas Guru Besar  Fakultas Hukum Universitas  Airlangga,  Yohannes  Sogar  Simamora.  Menurut  dia,  e-court  tidak  boleh sampai meniadakan pemeriksaan saksi secara langsung di persidangan. Ia bahkan lebih setuju jika e-court hanya terbatas dalam registrasi perkara. 22
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember Herowati Poesoko, menekankan pada  dokumen  dan  alat  bukti  surat  yang  digunakan  dalam e-court harus  bisa  dijamin keasliannya. Salah satu fasilitas  yag digunakan dalam e-court memang  memungkinkan pengelolaan,  penyampaian  dan  penyimpanan  dokumen  perkara  perdata  menggunakan sistem elektronik. Dalam hal ini ia melihat kelak akan ada peluang alat bukti elektronik menjadi bagian dari beracara menggunakan e-court. 23
20 Yeremia  Sukoyo,  (2020),  Pelaksanaan  E-Court  Masih  Temui  Sejumlah  Kendala, Avaliable  Online From https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/nasional/613161/pelaksanaan-ecourt-masih-temui- sejumlah-kendala (Accessed Sept 10, 2020)
21 Pengadilan  Agama  Kabupate  Madiun,  (2019),  Paradigma  Baru  Beracara  Di  Pengadilan,  Sebuah Catatan  Implementasi  E-Court  di  Pengadilan  Agama  Kab.  Madiun, Avaliable  Online  From http://www.pa-kabmadiun.go.id/informasi-pengadilan/204-ecourt (Accessed Sept 10, 2020)
22 Hukum  Online,  (2018)  Catatan  Kritis  5  Profesor  Hukum  Acara  Perdata  tentang  e-Court, Avaliable Online From https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b72a77076d07/catatan-kritis-5-profesor- hukum-acara-perdata-tentang-e-court?page=2 ( Accessed Sept 10, 2020)
23 Hukum Online, Ibid
3. Penutup
i. Kesimpulan
Dengan  kedua  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut,  maka  masyarakat  pencari keadilan  dapat  mengajukan  gugatan,  permohonan,  keberatan,  bantahan,  perlawanan, intervensi,  melakukan  pembayaran,  menerima  pemanggilan  persidangan,  penyampaian jawaban,  replik,  duplik,  kesimpulan,  upaya  hukum,  serta  dokumen  perkara menggunakan  sistem  elektronik  yang  berlaku  di  pengadilan.Sehingga  para  pihak  tidak perlu  lagi  terlalu  sering  untuk  bolak  balik  ke  gedung  pengadilan,  yang  dengan sendirinya  memotong  biaya  dan  waktu.  Hal  ini  tentunya  menghemat  waktu  dan  biaya bagi  para  pihak.  Para  pihak  atau  pemohon  bisa  mendaftarkan  gugatan  atau permohonannya  dari  rumah,  membayar  panjar  perkara  dari  ATM  atau  Bank  yang terdekat  dari  rumah  para  pihak/Pemohon.  Panggilan  sidang  akan  diketahui  melalui email  para  pihak/pemohon.  Para  pihak  dalam  jawab  jinawab  juga  bisa  dilakukan  dari mana saja. Sehingga peradilan yang sederhana,cepatdanberbiayaringan dapat terwujud.

## ii. Saran
Kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari pelaksanaan prosedur e- court tersebut, yang juga menjangkau hukum acara yang berlaku di pengadilan segera disempurnakan,  sehingga  peradilan  dengan  e-  court  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih baik.  Untuk  mempersiapkan  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik  serta  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  administrasi  perkara  elektronik  secara keseluruhan,  masih  banyak  prakondisi  yang  harus  dipenuhi  dan  dibenahi  untuk  dapat dilaksanakannya  aplikasi  e-court  secara  sempurna.  Saat  ini  pendaftaran  perkara  baru dapat  diberlakukan  pada  peradilan  umum,  agama  dan  Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan perkara Tata Usaha Militer pada Peradilan Militer belum operasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Peter  Salim  dan  Yenny  Salim,  2020,  Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer,
Jakarta: Modern English Perss.
Abdulkadir  Muhammad,  2000,  Hukum  Acara  Perdata,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Bagir  Manan,  2007,  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia  dalam  UU  No.  4 Tahun 2004, Yogyakarta, UII Press.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2002,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta, Balai Pustaka.
Fence  M.  Wantu,  2011,  Idee  Des  Recht:  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan Kemanfaatan  (Implementasi  Dalam  Proses  Peradilan  Perdata),  Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Harahap  M.Yahya,  1996,  Beberapa  Tinjauan  Sistem  Peradilandan  Penyelesaian Sengketa, Bandung:Citra Aditya Bakti.
Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum  Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif,  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Sudarsono,  2002,  Kamus  Hukum,  Edisi  Baru,  Cetakan  Ketiga,  Jakarta,  Rineka Cipta.
Sudikno  Mertokusumo,  2002,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Yohyakarta,
Yogyakarta Liberty

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  1998  tentang Penyelesaian Perkara.

## Jurnal
M.  Hatta  Ali,2019,  launching  e-  litigasi  di  Mahkamah  Agung  RI,  Jurnal DANDAPALA, V(31) / 80.

## Lainya
Artidjo  Alkostar  Independensi  dan  Akuntabilitas,  Makalah  disampaikan  dalam pemerkuatan  pemahaman  Hak  Asasi  Manusia  untuk  hakim  seluruh  Indonesia
yang  diselenggarakan  oleh  Komisi  Yudisial-PUSHAM  UII  dan  Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei2012.