Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661 Volume 6, Nomor 2, Oktober (2022), h. 64-80 10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.28543

## Rekonstruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyiban Penguatan Integrasi-
Interkoneksi Ekosistem Halal Value Chain
Muhamad Rahman Bayumi muhamadrahmanbayumiuin@radenfatah.ac.id
M. Iqbal
m.iqbal_uin@radenfatah.ac.id M. Junestrada Diem junestradadiem_uin@radenfatah.ac.id
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Muhlis muhlismasin@gmail.com
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Received: 02-08-2022; Revised: 23-10-2022 Accepted: 25-10-2022 Keywords: Reconstruction, Halalan Thayyiban, Integration and Interconnection, Islamic Business Ethics
Kata Kunci: Rekonstruksi, Halalan Thayyiban, Integrasi dan Interkoneksi, Etika Bisnis Islam

## ABSTRACT
The progress of the Halal Value Chain (HVC) ecosystem cannot be separated from the role of the government and other formal and informal institutions. In the HVC ecosystem,  every  organization/institution  plays  an  important  role  in  creating  a halalan thayyiban business industry zone. One of the ways to promote halalization in supporting economic progress is to implement it through strengthening the Halal Value Chain in the economy. The purpose of this paper is to offer a reconstruction of  the  Halalan  Thayiban  business  concept  by  strengthening  the  integration  and interconnection of each subject in the HVC ecosystem. Using a descriptive qualitative approach, the researcher performed a literature study to  collect  data from various sources  that  support  the  researc her’s  chosen  topic.  This  study  will  discuss  the reconstruction  of  the  halalan  thayyiban  business  concept  and  the  importance  of initiating an economic industry based on Islamic business ethics. The results of the research obtained that in  supporting the acceleration of the progress of the Halal Value Chain ecosystem, it is very much determined by the application of integration and interconnection in order to achieve business concepts that are not only halal but also thayyib.

## ABSTRAK
Kemajuan ekosistem Halal Value Chain (HVC) tidak lepas dari peran pemerintah dan lembaga formal dan informal lainnya. Dalam ekosistem HVC, setiap organisasi/lembaga berperan penting dalam menciptakan kawasan  industri  bisnis  halalan  thayyiban.  Salah  satu  cara  untuk mendorong  halalisasi  dalam  mendukung  kemajuan  ekonomi  adalah dengan mengimplementasikannya melalui penguatan Rantai Nilai Halal dalam perekonomian. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menawarkan rekonstruksi  konsep  bisnis  Halalan  Thayiban  dengan  memperkuat
integrasi dan interkoneksi setiap disiplin ilmu dalam ekosistem HVC. Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  peneliti melakukan  kajian  pustaka  dalam  mengumpulkan  data  untuk merumuskan konsep ini. Kajian penelitian ini membahas rekonstruksi konsep bisnis  halalan thayyiban  dan  pentingnya  menginisiasi industri ekonomi  berbasis  etika  bisnis  Islami.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh bahwasannya dalam mendukung akselerasi kemajuan ekosistem Halal Value  Chain ,  sangat  ditentukan  oleh  penerapan  integrasi  dan interkoneksi demi tercapainya konsep bisnis yang tidak hanya halal tapi juga thayyib .

## PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  halal  saat  ini  menunjukkan  perubahan  yang  positif  dalam  menyokong kemajuan perekonomian dunia. Secara langsung, Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit informasi dan promosi mengenai pentingnya hidup sehat dalam mempertahankan kesehatan masing-masing menjadi semakin digemari oleh masyarakat.
Sebagai salah satu Negara yang masuk dalam kategori mayoritas Muslim terbesar di dunia, pada akhirnya  mendorong  kemajuan  bisnis  dengan  label  halal  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  halalisasi. Perekonomian  yang  sempat  menurun  dikarenakan  pandemi,  membuat  setiap  institusi  dan  organisasi, bahkan individu berupaya mencari celah untuk segera bangkit dari keadaan tersebut.
Salah satu cara dalam menjaga kestabilan perekonomian yaitu  berupaya membantu pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana UU tersebut telah mulai diterapkan sejak 17 Oktober 2019. Dalam melakukan akselerasi Halal Value Chain (HVC) yang mendukung kemajuan bisnis halal dan juga thayyiban dalam perekonomian. Pemerintah saat ini semakin berupaya untuk mempercepat halalisasi produk untuk kemajuan perekonomian, dengan cara melakukan  beberapa  upaya  dalam  mengimplementasikan  HVC,  sebagaimana  informasi  tersebut disampaikan melalui video yang diupload oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2021 mengenai Halal Value Chain diantaranya: sertifikasi halal untuk produk Indonesia agar mendunia, pengembangan ekosistem pelaku usaha, pengembangan di setiap produknya dan Halal Value Chain harus end to end.
Linkage antara perbankan syariah dan fintech syariah dapat mendukung industri halal, disediakan pendanaan pengembangan bisnis. Penyediaan alat pembayaran dapat bersinergi sehingga membutuhkan penggunaan rekening bank syariah. Perbankan syariah dan fintech syariah bersinergi dalam membantu dan  memasarkan  produk-produk  industri  halal  untuk  mendapatkan  pembiayaan  atau permodalan.(Trimulato, 2021)
Maraknya minat masyarakat akan bisnis halal pada akhirnya mengantarkan hal ini pada beberapa isu yang kemudian muncul. Femonena yang terjadi saat ini, baik pemerintah dan masyarakat bersama- sama  berupaya  bangkit dalam  menjalankan HVC  demi  menyambung kehidupan, namun  tidak  sedikit yang melupakan akan pentingnya manfaat atau kebaikan dari produk tersebut. Semestinya produk yang halal ini secara umum mampu mengakomodir nilai-nilai manfaat dan kebaikan dari produk yang halal. Namun  dalam  kenyataannya  meluasnya  produk  halal  tidak  diikuti  dengan  banyaknya  produk  yang memberikan kebaikan ketika dikonsumsi.
Sebagai  salah  satu  contoh  penggunaan  gula  rafinasi,  telah  jelas  Pemerintah  telah  melarang penggunaan gula rafinasi menurut SK Menperindag No. 527/MPT/KET/9/2004 dalam aturan tersebut gula rafinasi hanya diperuntukkan untuk industri sebagai bahan baku atau  zat tambahan dalam proses produksi.  Produsen  juga  dilarang  menjual  gula  rafinasi  tersebut  kepada  distributor.  Padahal  dengan
membuka celah tersebut dapat berakibat fatal. Terbukti dengan beredarnya gula rafinasi di pasaran (Jatim, 2018). Selain itu ada banyak kritik mengenai produk-produk yang berlabel halal tapi membahayakan atau tidak aman jika dikonsumsi jangka waktu yang panjang.

## Gambar 1

## Kuantitas Pengusaha dengan Sertifikat Halal
(Sumber: KNEKS Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024)
Pada  gambar  1  dapat dilihat chart tersebut menunjukkan kenaikan jumlah pengusaha  dan total sertifikat halal dari tahun ke tahunnya. Hal ini secara kuantitas menunjukkan peningkatan yang baik dalam mendukung HVC. Jumlah produk dengan setifikasi halal ini peningkatannya dapat dilihat dari gambar 2 di  bawah  ini.  Namun,  meluasnya  promosi  HVC  untuk  mencapai  bangkitnya  perekonomian  belum sepenuhnya sejalan dengan promosi hidup sehat. Padahal seharusya konsep dari halalisasi tidak boleh lepas dari nilai-nilai atau manfaat yang mestinya melekat ke produk tersebut, baik itu barang ataupun jasa.

## Gambar 2
Perkembangan Kuantitas Produk Halal
(Sumber: Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024)
626 913 960 1052 1335 1168 653 1092 1310 1404 1789 1516 2012
2013 2014 2015 2016 OCT-2017 TOTAL ENTREPRENEURS TOTAL SERTIFIKAT HALAL 19830
34634 40684 46260 65594 52982 0 20000 40000 60000 80000 2012 2013 2014 2015
2016 Oct-2017 Total Products Halal
Selain  itu  isu  juga  yang  tidak  kalah  penting  yaitu  akselerasi  HVC  dalam  membangkitkan perekonomian  seharusnya  dapat  dilaksanakan  dengan  melakukan  beberapa  upaya  yang  mampu menstimulasi self awareness dari setiap pelaku ekonomi untuk kemudian bersama-sama menyadari akan pentingnya  membangun  perekonomian  dengan  fondasi  yang  kuat  dan  berorientasi  untuk  kemajuan jangka panjang, bukan malah merayakan kemajuan ekonomi yang bersifat jangka pendek.
Beberapa pertanyaan atau masalah yang telah dipaparkan akan coba dibahas dan dianalisis guna memberikan  rekonstruksi  konsep  bisnis  yang halalan  thayyiban melalui  penguatan  integrasi  dan interkoneksi dalam penguatan ekosistem Halal Value Chain. Pentingnya penguatan tersebut dikarenakan dalam  ekosistem  HVC  ada  begitu  banyak  komponen  yang  perlu  untuk  dikelola  sebaik  mungkin, komponen ekosistem HVC tersebut diantaranya, UMKM, regulasi, sumber daya insani, kelembagaan, riset dan edukasi, transportasi, pergudangan/outlet, kawasan khusus, pembiayaan dan pasar (domestik maupun mancanegara). Dalam Masterplan ekonomi Syariah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  2019-2024,  setidaknya  ada  lima  program  unggulan  memperkuat  halal  value  chain,  yaitu (Subianto & Pratiwi, 2018):
1. Membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai daerah sesuai dengan comparative advantage masing-masing daerah unggulan.
2. Memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses sertifikasi halal  di  Indonesia  (Halal  Center,  Lembaga  Penjamin  Halal,  perwakilan  BPJPH,  Sistem Informasi Halal, dll)
3. Meningkatkan jangkauan ( outreach ) melalui sosialisasi/edukasi publik halal lifestyle.
4. Program  Insentif  bagi  lokal  dan  global  player  untuk  berinvestasi  dalam  mendukung perkembangan HVC secara komprehensif (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi)
5. Memperkuat kerja sama dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia,  diantaranya  melalui  standardisasi  dan  harmonisasi  dengan  dibentuknya international halal center di Indonesia.
Setelah memaparkan fenomena dan latar belakang masalah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu; untuk  merekonstruksi  konsep  bisnis  halalan  thayyiban  yang  sesuai  dengan  etika  bisnis  Islami  guna tercapainya akselerasi ekosistem Halal Value Chain .

## LANDASAN TEORI
Dalam pembahasan ini, literatur review hanya membatasi masalah halal value chain pada program yang  ketiga  yakni  meningkatkan  jangkauan  (outreach)  melalui  sosialisasi/edukasi  publik halal  life  style (Subianto & Pratiwi, 2018) . Adapun pembahasan tersebut didasarkan pada hasil temuan peneliti pada research sebelumnya  dimana  peneliti  merasa  masih  kurangnya  penelitian  yang  membahas  konseptual mengenai bisnis halalan thayyiban .
Perkembangan  industri  halal  berdasarkan  data  produk  halal  Bersertifikat  LPPOM  MUI  2021 tumbuh sebesar 2.531,49 persen. Berdasarkan pengeluaran industri halal sektor makanan 77,23 dari total industri halal lainnya. Peran industri halal dalam mewujudkan SDGs, yaitu; pengurangan kemiskinan, pengurangan kelaparan, kehidupan dan kesejahteraan yang sehat, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi industri dan infrastruktur. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.(Trimulato. et al, 2022)
Sering kali bisnis yang halal tidak dipandang sebagai suatu upaya yang holistic dalam pencapaian maslahah melainkan halal terkadang hanya sebatas simbol dan halalisasi saja (Euis Amalia, 2020). Seperti
produk-produk  makanan  cepat  saji,  minuman-minuman  yang  tidak  baik  bagi  tubuh  jika  dikonsumsi dalam jangka panjang, dan banyak produk lainnya. Halal seharusnya searah dengan kebaikan pada produk tersebut.
Penelitian terkait dengan Halal Value Chain telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian  pertama  mengungkapkan  bahwa  peran  perbankan  syariah  tidak  hanya  terbatas  pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian). Akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi ( halal value chain management ) (Waharini & Purwantini, 2018).
Penelitian lainnya mengungkap bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan dan  minuman  halal  dapat  mendorong  Halal  Value  Chain  (HVC)  (Subianto  &  Pratiwi,  2018),  oleh karenanya program ketiga yang akan dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep halalan thayyiban agar kesadaran masyarakat dapat terbangun dari dalam.
Penelitian sebelumnya pernah juga dilakukan di Langsa, dimana penelitian ini menemukan bahwa label  halal  berpengaruh  terhadap  keputusan  pembelian  produk  kosmetika  mahasiswa  sebesar  23,4%. Persentase  perhatian  mahasiswa  terhadap  label  halal  pada  produk  kosmetik  hanya  sebesar  0,484%. Persentase  sisanya  jika  76,6  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  disebutkan dalam  model  ini (Fahmi  Arrauf  Nst,  2018).  Atas  dasar  temuan  ini  menunjukkan  masih  kurangnya  kesadaran  akan pentingnya produk halal bagi kaum terpelajar.
Terkait  dengan  program  pariwisata,  penelitian  lain  mengungkapkan  bahwa  para  pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi syariah di Kota Banjarbaru maupun pemerintah setempat belum melakukan strategi ataupun program pengembangan pada industri pariwisata di Kota Banjarbaru untuk menjadi pariwisata halal/ramah muslim, pertumbuhan pariwisata ini menjadi meningkat setelah dilakukan analisis SWOT (Ahla et al., 2020).
Penelitian lainnya pernah juga dilakukan sebagai upaya mendorong HVC yaitu penerapan rantai nilai  halal  di  Pondok  Pesantren  Nurul  Amanah  Bangkalan  menunjukkan  Semuanya  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal dan Daftar Bahan Tidak Kritis ( Halal Positive List of Material ) untuk bahan pendukungnya. Dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Amanah telah menerapkan rantai nilai halal (Dzikrulloh & Koib, 2020).
Penelitian  berikutnya  menemukan  bahwa  proses  penyembelihan  yang  halal  memiliki  pengaruh paling  tinggi  pada  konsumen  karena  persepsi  halal  yang  paling  familiar  bagi  mereka  adalah  kegiatan proses penyembelihan (Nugroho et al., 2018). Berdasarkan hal ini penyembelihan yang sesuai dengan syariat adalah hal yang penting namun, proses pengelolaan dari daging ini juga mesti menjadi poin penting jika  dilihat  dari  paradigma  integrasi  dan  interkoneksi.  Penelitian  lainnya  mengungkap  bahwa  ada kelangkaan penelitian akademis di bidang manajemen rantai pasokan halal berkelanjutan, memberikan referensi penting untuk manajemen rantai pasokan dan logistik halal (Ibrahim et al., 2018).
Penelitian sebelumnya yang juga menjadi hal penting untuk kemudian peneliti melihat gap research yang menunjukkan perlu adanya rekonstruksi mengenai konsep halal tersebut yaitu adanya temuan pada penelitian  yang  mengungkap  bahwa  permasalahan  yang  begitu  jelas  akan  terhambatnya  HVC  adalah setiap  Negara  memilki  aturan  standar  halal  sendiri,  seperti  timbulnya  sengketa  perdagangan  karena produk impor tidak dapat masuk pasar Negara akibat standar halal yang berbeda. Standar halal menjadi hambatan dalam perdagangan bebas, hal ini sebagaimana yang telah diketahui bahwa penerapan standar halal  antara  satu  negara  dengan  negara  lain  bisa  berbeda-beda.  Adapun  beberapa  faktor  yang menjadikannya berbeda diantaranya ialah perdebatan yang masih terus bergulir di kalangan ulama hingga saat ini mengenai konsep halal itu sendiri, seperti pandangan ulama terkait penyembelihan hewan ada yang mengharuskan menggunakan tangan  dan ada juga yang membolehkan dengan penggunaan mesin. Kemudian tidak terlibatnya beberapa negara pada institusi yang mengeluarkan standar halal dunia atau yang lebih dikenal dengan SMIIC ( The Standard and Metrology Institute for Islamic Countries ). Selain itu masing-
masing negara masih memaksa untuk tetap menerapkan standar halalnya sendiri. Standar Halal kemudian dianggap  sebagai  hambatan  bagi  perdagangan  bebas.  Dengan  menggambarkan  Standar  Halal  yang berlaku  di  beberapa  Negara  ASEAN,  hasilnya  menunjukkan  beberapa  tantangan  bagi  Asean  untuk mewujudkan satu kerangka Standar Halal yang sama guna mencapai potensi Pasar tunggal ASEAN yang kuat (Johan, 2018).
Penelitian  mengenai  kerangka  konseptual Halal-Logistics  Value  Chain sebagai  inisiatif  untuk memfasilitasi komunitas global peneliti dan praktisi dalam memahami keragaman, makna, dan evolusi fenomena  halal-green  logistics  dalam  konteks  negara  berkembang  dan  meningkatkan  performa perusahaan (Hashom et al., 2020). Melihat ada beberapa penelitian yang mengarah kepada implementasi HVC  namun  masih  kurangnya  penelitian  yang  berupaya  menawarkan  konsep  halalan  thayyiban  ini sebagai  upaya  menghasilakan output pada  produk  yang  bernilai,  bermanfaat,  halal  dan  layak  untuk dikonsumsi jangka panjang. Kurangnya kesadaran atau pembahasan hal-hal demikian sebelumnya pernah diungkap  pada  penelitian  terkait  pentingnya  integrasi  dan  interkoneksi  dalam  menyelesaikan permasalahan sosial (Bayumi & Jaya, 2018).
Efektivitas kelembagaan mengacu pada integrasi ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri halal menuju kepatuhan syariah (Nasution, 2020). Atas dasar temuan inilah penelitian ini berupaya  untuk  melanjutkan  agenda,  tidak  hanya  melakukan  integrasi  pada  ekosistem  industri  halal tersebut tapi diharapkan adanya interkoneksi dengan pendekatan yang tepat. Jika ditinjau pada beberapa penelitan terdahulu menunjukkan bahwa penelitan sebelumnya hanya tertuju pada penerapan halalisasi pada industri perbankan, kosmetik, pariwisata, makanan dan minuman. Selain itu secara umum konsep halal  value  chain yang  dipaparkan  sebatas  menciptakan  produk  halal,  dalam  artian  belum  masuk  pada kategori halalan thayyiban . Adapun yang membedakan pada penelitian ini yaitu lebih menekankan pada pentingnya membangun paradigma integrasi dan interkoneksi, dan juga konsep halalan thayyiban pada produk  dalam  HVC.  Dengan  pendekatan  paradigma  integrasi  dan  interkoneksi  pada  penelitan  ini setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemangku kebijakan atau masyarakat dalam menerapkan halal value chain di berbagai sektor industri dan lini kehidupan, yang tentunya menghasilkan produk yang halalan thayyiban .

## METODE  PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Kajian mengenai rekonstruksi konsep bisnis halalan  thayyiban ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  studi  pustaka.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, seperti penelusuran buku-buku, literatur, jurnal, laporan penelitian, informasi dari media cetak, online, dan sumber lainnya dari berbagai sumber untuk mendapatkan  bahan  dalam  mengkaji  persoalan  dalam  melakukan  rekonstruksi  konsep  bisnis halalan thayyiban . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dari beberapa sumber.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan diuraikan secara sistematis  agar  lebih  mudah  dipahami  dalam  proses  membuat  kesimpulan.  Pendekatan  integrasi  dan interkoneksi juga diterapkan dalam proses analisis data untuk menghasilkan konsep yang aplikatif . Dalam merumuskan  kesimpulan  melalui  integrasi  dan  interkoneksi,  peneliti  akan  berpegang  pada  beberapa prinsip dalam paradigma tersebut yaitu semipermeable, intersubjective testability dan creative imagination .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bisnis Halalan Thayyiban
Konsep halalan  thayyiban adalah  konsep  tentang  makanan  dan  minuman  yang  mesti  diamalkan manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Ruang lingkup makanan dan minuman yang halal sebagai dasar dan asal hukum yang wajib diikuti ummat Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adaalah pengecualian. Dengan demikian, pengecualian terhadap makanan dan minuman yang diharamkan  bisa  menjadi  standar  dalam  menilai  kehalalan  sebuah  benda.  Sedangkan thayyiban (baik) merupakan pendekatan yang  dapat dilakukan secara medis atau uji standar kesehatan (Nuraini, 2018).
Penegasan  al-Quran  mengenai  konsep halalan  thayyiban ,  merupakan  ajaran  dan  perintah  untuk setiap manusia, yang secara khusus bagi umat Islam untuk memahami bahwa makanan dan minuman tidak cukup hanya halal saja, tapi juga harus dipastikan kebaikan atau manfaat bagi makanan tersebut. Sebagai manusia yang diberikan Tuhan akal dan pikiran, secara tidak langsung Tuhan memerintahkan manusia  untuk  berpikir.    Relevansi  halalan  thayyiban  pada  bisnis  saat  ini  dibahas  dalam  tulisan  ini, dikarenakan meningkatknya variasi dari berbagai makanan dan minuman yang diolah pihak produsen dengan menggunakan berbagai macam bahan untuk dijual.
Jika diamati dari sisi legalitas, bahwasannya produk yang berlabel halal tentu itu sudah memenuhi dan melewati proses screening dalam halalisasi. Namun pada kenyataannya produk yang berlabel halal tidak semuanya memenuhi unsur thayyiban. Dimana pada unsur thayyiban lebih ditekankan dari sisi kesehatan. Hendaknya pihak pengelola bisnis dan pemegang kekuasaan mampu memberdayakan masyarakat yang tidak  hanya  membantu  proses  akselerasi  ekosistem  HVC  tapi  juga  memoptimalkan  dan  melibatkan pihak-pihak yang tidak hanya cakap dalam hal agama, tapi juga melibatkan  pihak-pihak yang mampu menguji makanan tersebut apakah aman dikonsumsi atau bahkan bukan hanya aman tapi juga mampu memberi manfaat yang lebih dari sekedar label halal semata.
Penelitian  Halim  Setiawan  mengungkap  bahwasannya  ada  empat  karakteristik  untuk  makanan dapat disebut halalan thayyiban, empat karakteristik tersebut adalah: a) Makanan tersebut harus halal, baik itu dilihat dari segi zatnya dan dari segi cara mendapatkannya maupun dari segi cara memprosesnya. b) Makanan tersebut harus mengandung gizi yang cukup dan seimbang untuk dikonsumsi. c) Jadilah orang yang proporsional dalam mengambil makanan, dalam artian sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak lebih dan tidak kurang. d) Makanan tersebut harus aman ketika dikonsumsi (Setiawan, 2020).
Mengkonsumsi makanan halalan thayyiban merupakan perintah dari Allah SWT, dimana produk makanan halalanl thayyiban ini memiliki beberapa ciri bahwa makanan tersebut tergolong makanan halal, mengandung gizi yang cukup dan seimbang, proporsional, dan aman (Dewi & Agustina, 2021). Dalam bahasan dan diskusi berikutnya, akan membahas mengenai pradigma yang diperlukan dalam memahami konsep bisnis ini untuk bisa diaplikasikan dalam upaya mendukung ekosistem HVC.
Paradigma Integrasi dan Interkoneksi dalam Akselerasi Ekosistem Halal Value Chain Integrasi dan interkonesi adalah pendekatan yang harus diterapkan atas dasar ilmu. Dalam Islam ilmu  bagaikan  cahaya  yang  dapat  menuntun  siapapun  kearah  yang  lebih  baik.  Ali  bin  Abi  Thalib menyatakan:
“Ilmu menyebabkan terangnya pemikiran seseorang dan becahayanya hati seseorang sedangkan harta seringkali membingungkan pemiliknya dan mengeraskan hatinya.” (Jarot Wahyudi, 2003)
Kemudian hal senada, Jumin menyatakan,
“Peran  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat,  meningkatkan  daya  saing  bangsa,  memperkuat  persatuan  nasional,  membuat pemerintahan  yang  transparan,  dan  meningkatkan  identitas  nasional  di  tingkat  internasional. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung  kesejahteraan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup.    Selain  itu,  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  juga  akan  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  ke  dalam  untuk membangun  masyarakat  modern  yang  didasarkan  pada  iman  dan  takwa.” (Hasan  Basri  Jumin, 2012)
Kebebasan beragama dan dialog antar umat beragama haruslah mampu menciptakan tumbuhnya masyarakat  beragama  yang  beradab,  bersaudara,  damai  dan  harmoni.  Agama  sebagai  cara  hidup seharusnya  menjadi  sarana  paling  baik  untuk  menciptakan  masyarakat  demikian  itu.  Agama  haruslah menjadi  promotor  hidup  yang  beradab,  bersaudara,  damai  dan  harmoni  (Nur  Ichwan  dan  Ahmad Muttaqin,  2012).  Atas  pemahaman  akan  hal-hal  inilah  sehingga  esensi  mengenai  HVC  haruslah direkonsrtuksi atas dasar kesepahaman akan integrasi dan interkoneksi.
Paradigma  integrasi  dan  interkoneksi  adalah  cara  berpikir  yang  harus  dilalui  untuk  proses rekonstruksi  konsep  bisnis halalan  thayyiban dalam  memajukan  ekosistem halal  value  chain. Dengan paradigma  ini  diharapkan  hasil  pemikiran  tersebut  mampu  menghasilkan  pemikiran  yang  kreatif, solusional,  inovatif  dan  revolusioner.  Dengan  adanya  integrasi  dan  interkoneksi  juga  akan  mampu mengatasi persoalan sosial dalam rekonstruksi konsep bisnis halalan thayyiban . Masalah sosial yang begitu pelik dan anomic merupakan hasil dari berbagai ketimpangan dan kekurangan di berbagai bagian pembuat kebijakan.
Paradigma  integrasi  dan  interkoneksi  merupakan  upaya  untuk  menghasilkan  pemikiran  dan kerangka kerja yang tidak parsial. Kemudian, ada tiga kunci untuk menciptakan  konsep bisnis halalaln thayyiban melalui pendekatan interkoneksi integrasi yaitu semipermeable , intersubjective testability dan imajinasi kreatif. Berikut masing-masing penjelesannya.

## 1. Semipermeable
Konflik antara interpretasi ilmiah dan persoalan agama muncul karena batas antara kausalitas dan makna mengenai semipermeable (saling menembus) (Holmes Rolston III, 1987). Konsep ini berasal dari ilmu biologi, di mana isu survival for the fittest adalah yang paling menonjol. Hubungan antara ilmu berdasarkan 'kausalitas' dan agama berbasis ' meaning ' berpola semipermeable, yang antara kedua saling menembus.
Hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama tidak dibatasi oleh dinding/ketebalan dinding, yang  tidak  memungkinkan  berkomunikasi  atau  terpisah  disegel  begitu  ketat  dan  kaku,  tapi  saling mengisi dan menembus (Amin Abdullah, 2014). Sebagian menembus satu sama lain, dan tidak bebas sepenuhnya. Masih terlihat garis dari batas-batas antara ilmu-ilmu yang ada. Selanjutnya, para ilmuwan di seluruh ilmu yang berbeda dan terbuka satu sama lain untuk berkomunikasi dan menerima masukan dari disiplin ilmu di luar bidang mereka. Hubungan ini dapat bermotif saling merasuk, complementative , afirmatif, korektif, verifikasi dan transformatif.
Relevansinya dalam konsep bisnis jika dipandang dengan paradigma ini, bertujuan membuat bisnis  tidak  hanya  dipandang  sebagai  kegiatan  ekonomi,  tapi  juga  berimplikasi  pada  aspek  sosial, kesehatan, agama, budaya, politik, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Tujuan dengan adanya semipermeable dalam rekonstruksi konsep bisnis yang halalan thayyiban adalah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya mengakselerasikan pemahaman akan bisnis yang halalan thayyiban dengan melakukan studi pendekatan kepada berbagai disiplin ilmu. Sehingga peraturan dan visi yang dirumuskan pemerintah hendaknya tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bisa dilihat dari kuantitas, labelisasi dan penampilannya saja, melainkan bisa ‘dirasakan’ dan diuk ur
manfaatnya, kualitasnya dan nilai intrinsik dari output yang dihasilkan dari peraturan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan.

## 2. Intersubjective Testabilty
Intersubjective  testability adalah  ketika  semua  masyarakat  dengan  paradigma  ilmiah  datang bersama-sama untuk berpartisipasi uji kebenaran makna data yang diperoleh oleh para peneliti dan ilmuwan dari  berbagai  bidang. Dengan partisipasi  dari  semua  ilmu  pengetahuan dalam  menangani masalah akan lebih mudah untuk mengatasi persoalan yang timbul, begitu juga dengan menciptakan bentuk pemeriksaan dan pengawasan syariah yang aplikatif dan syariah.
Tahapan ini sejatinya mengendaki adanya kerjasama para ahli untuk merumuskan konsep bisnis yang bisa diterima tidak hanya untuk Negara tertentu tapi juga pada setiap tempat. Tujuannya adalah agar akselerasi HVC dapat dilaksanakan dengan baik. Terlebih sudah ada riset yang mengungkapkan bahwa  hambatan  bisnis  ketika  sudah  masuk  dalam  dunia  perdagangan  luar  negeri  yaitu  adanya perbedaan standar halalisasi. Hal ini menunjukkan belum adanya rekonsiliasi dan mufakat antar pihak- pihak terkait dan yang berwenang untuk bersama-sama saling berdiskusi dan memaparkan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu. Harapannya dengan tahapan ini mampu menciptakan konsep bisnis jangka pandang untuk akselerasi HVC.

## 3. Imajinasi kreatif
Imajinasi kreatif mensintesis dua hal yang berbeda dan kemudian membentuk keutuhan baru, mengatur ulang unsur-unsur adonan konfigurasi lama menjadi sesuatu yang segar dan baru. Dalam imajinasi kreatif tidak hanya harus dilakukan dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam menciptakan solusi untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
Imajinasi  juga  disebut  aktivitas  membayangkan.  Secara  singkat  imajinasi  merupakan kemampuan untuk membentuk gambar baru dan sensasi dalam pikiran yang tidak dirasakan melalui indera  seperti  penglihatan,  pendengaran,  dan  indera  lainnya.  Imajinasi  membantu  membuat pengetahuan yang berlaku untuk memecahkan masalah dan merupakan dasar untuk mengintegrasikan pengalaman dan proses pembelajaran.
Kemampuan imajinasi kreatif adalah hasil dari upaya untuk berpikir kreatif dalam menangani sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu sebabnya disebut imajinasi. Berimajinasi kreatif, setiap orang memiliki kemampuan untuk itu, dan hasil imajinasi setiap orang berbeda, tergantung pada pendidikan, pengalaman dan pelajaran hidup.
Dalam menghasilkan imajinasi kreatif yang dapat aplikatif,  harus ada integrasi dengan kunci sebelumnya yaitu semipermeable dan intersubjective testability . Dengan integrasi antara variabel tersebut, maka  akan  menghasilkan  imajinasi  yang  baik. Karena  ilmu  tersebut  akan  menjadi  petunjuk  dalam berimajinasi.  Dalam  hal  ini  yaitu  ilmu  agama  yang  menjadi  dasar  dari  proses  rekonstruksi  konsep bisnis halalan thayyiban dalam memajukan ekosistem halal value chain.

## Etika Bisnis Islam dalam Halal Value Chain
Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya sistemik, meskipun penggunaannya sebagai alasan  untuk  memahami  individu  dan  sosial,  pengalaman  moral,  sedemikian  rupa  untuk  menentukan peran yang seharusnya mengatur perilaku manusia dan mencapai nilai-nilai yang layak  dalam hidup.
Kadang-kadang  etika  digunakan  secara  sinonim  dengan  moralitas.  Suatu  tindakan  yang  secara moral  benar  disebut  salah  satu  etika.  Kode  moralitas  disebut  kode  etik.  Etika  bisnis  dapat  juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas adalah tindakan normatif dan model yang harus diikuti dalam perilaku manusia.
Dimensi  moralitas  dalam  Islam  sangat  banyak  dan  komprehensif.  Moralitas  Islam  berkaitan dengan  semua  aspek  kehidupan  manusia.  Ini  berkaitan  dengan  hubungan  antara  manusia  dan  Allah,
manusia dengan sesamanya dan unsur-unsur lain dengan makhluk dari alam semesta. Dengan demikian, Muslim  harus  menjaga  perilaku,  perbuatan,  kata-kata,  pikiran,  perasaan,  dan  niat.  Tujuannya  untuk menciptakan kebajikan. Kerendahan hati, kesederhanaan, kesopanan dan kasih sayang harus menjadi sifat seorang  muslim.  Prilaku  yang  buruk  seperti  kesombongan,  kekerasan  dan  ketidakpedulian,  dan  lain sebagainya hanya akan menyebabkan murka Allah.
Bentuk moral yang harus ada pada seorang muslim ialah kejujuran dan kesempurnaan. Ia harus memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan tugas-tugas dengan baik. Dia harus mencari ilmu  dengan  segala  cara  yang  mungkin,  memperbaiki  kesalahannya,  mengembangkan  rasa  kesadaran sosial yang baik.
Bentuk moralitas dalam Islam termasuk di dalamnya keimanan kepada Allah, ritual keagamaan, ketaatan  spiritual,  perilaku  sosial,  pengambilan  keputusan,  kegiatan  intelektual,  prilaku  konsumsi, kesadaran berbicara, dan semua aspek lain dari kehidupan manusia. Prinsip-prinsip moral dan kode etik yang berulang kali ditekankan dala Al-Qur'an dan Hadis. ini membuat sulit untuk merancang klasifikasi yang wajar dari ajaran moral ini dan kode etik. Pada dasarnya nilai-nilai etika dan prinsip-prinsipnya telah tercakup  di dalam  Al-Qur'an serta  Hadis.  Di  antaranya  adalah sebagai  berikut  (A. Hanafi  dan  Hamid Salam, 1995):
1. Kejujuran
2. Ketulusan
3. Persaudaraan
4. Ilmu
5. Keadilan
Menurut  Beekun,  beberapa  parameter  sistem  etika  Islam  adalah  sebagai  berikut  (Sofyan  S. Harahap, 2011) :
1. Setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada niat. Niat, tindakan, dan hasil harus halal; niat yang baik, tetapi tindakannya haram tidak berarti halal.
2. Setiap tindakan baik adalah ibadah.
3. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang, tetapi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dan keadilan.
4. Islam mewajibkan setiap orang hanya tunduk kepada Allah Swt., bukan kepada yang lain.
5. Pilihan, keputusan yang benar tidak ditentukan oleh jumlah suara, tetapi ditentukan syariat.
6. Islam adalah sistem yang terbuka pada etika, tidak berorientasi pribadi, dan tidak egois.
7. Kebenaran secara simultan diperoleh dari membaca al-Qura'an dan hukum alam.
8. Islam menyuburkan proses pembersihan terus menerus ( takziyah ) secara partisipatif.
Untuk lebih mengembangkan sistem etika Islam, maka perlu untuk menyelidiki apa aksioma yang memandu filsafat etika Islam. Ada lima aksioma dalam Etika Islam (Rafik Issa Beekun, 1997) :

## Kesatuan
Kesatuan,  sebagaimana  tercermin  dalam  konsep  tauhid,  adalah  dimensi  vertikal  Islam. menggabungkan menjadi satu kesatuan semua aspek yang homogen dalam kehidupan di dunia seperti: ekonomi, politik, agama, dan sosial, dan menekankan ide konsistensi dan ketertiban secara menyeluruh.

## Keseimbangan
Menggambarkan dimensi horizontal islam, dan berhubungan dengan harmoni semua merangkul di alam semesta. hukum dan ketertiban yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan ini .

## Kebebasan
Manusia telah diberikan akal agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di  dalam  ayat al-qur'an juga  telah disampaikan bahwasannya  tuhan telah memberikan pilihan kepada manusia  berupa  kebaikan  dan  keburukan.  Tentunya  setiap  apa  yang  dipilih  memiliki  kosekuensi tersendiri. Dengan kebebasan yang diberikan ini, manusia bisa mengeksplor segala sesuatunya di muka bumi ini dengan mempertimbangkan apa dampak positif dan negatif dari apa yang telah mereka perbuat.

## Tanggung Jawab
Setelah diberikan kebebasan berbuat apa saja si muka bumi ini, manusia diberi tanggung jawab dari apa yang telah merka perbuat. Tanggung jawab bukan saja kepada sesama di dunia, melainkan juga tanggung jawab kepada tuhan di hari akhir kelak. Dengan adanya tanggung jawab maka setiap perbuatan yang dilakukan akan dipertimbangkan secara matang.

## Kebaikan
Unsur  kebaikan  seharusnya  ada  pada  segala  aktivitas  kehidupan.  Hal  ini  akan  memberikan manfaat kepada sesama  manusia dan juga lingkungan di sekitarnya. manfaat dari kebaikan bukan saja dirasakan di dunia tetapi juga manfaat kebahagiaan di akhirat kelak. kebaikan hendaknya datang dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

## Rekonstruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyiban dan Relevansinya pada Akselerasi Halal Value Chain
Pertengahan  tahun  1997  negara  Indonesia  dilanda  krisis  moneter.  Penyebab  utamanya  pada mulanya  ialah  adanya  liberalisasi  ekonomi  Indonesia.  Ekonomi  tumbuh  pesat  dengan  modal pinjaman/utang  luar  negeri.  Kapitalis-kapitalis  baru  bermunculan,  sehingga  terkenallah  dengan  yang pertama  disebut  dengan ersatz  capitalist atau  pemodal  yang  menjadi  besar  seketika  karena  banyaknya fasilitas  dari  lingkungannya.  Kedua, bureaucratic  capitalist yaitu  pengusaha  yang  menjadi  besar  karena adanya jalur-jalur birokrat yang memberi berbagai kemudahan bagi seseorang untuk mendapat proyek dan sumber dana murah. Yang ketiga, crony capitalist yaitu pengusaha yang cepat besar karena bantuan dari kerabat-kerabat atau familinya.
Dalam hal seller's market , pasar dikuasai oleh penjual, dimana penjual yang berkuasa, ada nuansa monopoli, maka etika bisnis kurang diperhatikan, keadaan seller's market ini ditemukan pada negara-negara belum maju, barang dan jasa yang ditawarkan masing langka, saingan belum banyak sehingga konsumen tidak mempunya pilihan lain kecuali membeli produk yang ada di pasar.
Para  produsen  tidak  memperhatikan  selera  konsumen  dan  tidak  memberikan  servis  yang memuaskan.  Akibatnya  akan  timbul  konsumerisme.  Konsumerisme  artinya  suatu gerakan  protes  dari masyarakat  konsumen  terhadap  perlakuan  yang  tidak  memuaskan  dan  sangat  merugikan  oleh  pihak produsen terhadap konsumen (Buchari Alma, 2003).
Untuk mengatasi konsumerisme yang makin membahayakan, maka pemerintah harus turun tangan menyelesaikan  masalah  ini  dengan  mengeluarkan  berbagai  peraturan  yang  melindungi  konsumen  dan memaksakan  berlakunya  etika  dalam  bisnis.  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  peraturan  misalnya hewan harus dipotong di rumah potong resmi, cantumkan label halal, tanggal kedaluwarsa, susu bubuk yang tidak cocok untuk bayi, rokok berbahaya buat kesehatan dan sebagainya. Peraturan-peraturan ini sangat membantu memperbaiki sebagian kecil penerapan etika bisnis di masyarakat.
Regulator  atau  pembuat  kebijakan,  dalam  hal  ini  yang  paling  berperan  adalah  pemerintah, bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum Islam melalui penciptaan lingkungan bisnis syariah dan pasar  Islam.  Regulator  melalui  penerbitan  pedoman  dan  praktik  terbaik  akan  mendorong  industri terhadap pencapaian tujuan syari'ah yang mulia di bidang bisnis (Lahsana, 2013).
Saat ini dunia bisnis adalah salah satu hal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para khalifah di dunia. Dalam  perkembangannya  tak  jarang  dunia  bisnis saat ini  mempengaruhi  perekonomian secara besar. Pengaruh tersebut ada yang positif dan negatif.
Dalam  kacamata  positif,  bisnis  tentu  dapat  menjadi  salah  satu  pendapatan  bagi  negara  melalui pajak,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mendukung  majunya  perekonomian.  Namun, munculnya berbagai inovasi bisnis saat ini tidak jarang justru mengakibatkan perkembangan yang tidak dapat dikontrol  oleh  pemerintah yang  mengakibatkan justru  banyak  hal-hal  negatif  yang  tersebar  dari banyaknya bisnis.
Banyaknya pengaruh buruk dari bisnis tersebut secara umum dapat berasal dari dua sumber, yang pertama dikarenakan lemahnya kontrol atau regulasi dari pembuat kebijakan dan yang kedua faktor yang
berasal dari luar yaitu lingkungan, budaya, dan lain-lain yang mana hal ini juga sangat sulit dibendung yang membuat bisnis cenderung memenuhi unsur halalisasi tapi tidak memenuhi unsur thayyiban . Ketika bisnis sudah berdasarkan pada unsur thayyiban secara tidak langsung bisnis tersebut juga memiliki fondasi yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
Dalam menciptakan dan menekan pengaruh buruk dari banyaknya bisnis-bisnis yang tidak sesuai etika dan Islam, maka pemerintah selaku pembuat kebijakan harus segera melakukan upaya pencegahan melalui  kebijakan  atau  regulasi  terkait  hal  ini.  Kemudian,  dengan  adanya  aturan  dari  pemerintah diharapkan pihak individu dan keluarga dapat bersama-sama saling mengingatkan, sebagaimana dalam Islam, saling mengingatkan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya upaya untuk bersama-sama mencapai kebaikan diharapakan tidak hanya suasana bisnis, tapi semua aspek kehidupan akan berjalan baik dan kondusif.
Upaya untuk menciptakan bisnis yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan tidak dapat dilalui dengan jalan yang mudah dan cepat. Melainkan, harus melalui beberapa cara terkait bisnis. Dalam bisnis sendiri tidak akan terlepas dari proses produksi, distribusi dan konsumsi. Maka hal, inilah yang harus menjadi perhatian dari pembuat kebijakan demi tercapainya bisnis yang Islami.
Bisnis yang Islami adalah bisnis yang dapat menyelaraskan antara kebutuhan dunia dan akhirat (Isman,  2017).  Terkait  hal  ini,  maka  hal  pertama  yang  penting  yaitu  produksi.  Dalam  hal  produksi, pemerintah  perlu  untuk  mempunyai  pemahaman  yang  baik  dalam  hal  produksi  dalam  arti  bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang sesuai dengan etika Islami.
Dalam memproduksikan barang atau jasa terkadang para produsen cenderung egois dan bertindak bebas  melupakan  aturan  atau  mengabaikan  aturan  dari  pemerintah  dan  Tuhannya.  Dan  bahkan, pemerintah  telah  membuat  aturan  yang  baik,  tapi  segenap  daya  dan  upaya  para  pelaku  bisnis melanggarnya demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.
Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  prinisip  etika  Islami,  dalam  melakukan  produksi  haruslah memperhatikan kehalalan, kebaikan, cara yang baik dan menjunjung tinggi produktifitas.  Dalam Islam, terkait dengan produksi, selain aspek kebaikan dan kehalalan dari produk, maka hal yang penting juga yaitu peran pemerintah. Meski tidak selalu dapat bertindak secara langsung. Namun, pemerintah dapat membuat regulasi mengenai produksi.
Peran pemerintah disini harus mampu membuat kebijakan publik yang pantas dalam arti harus memperhatikan  kebaikan  dalam  pandangan  Tuhan  dan  umatnya.  Hal  ini  tentu  tidak  mudah  oleh karenanya  dalam  Islam  seorang  pemimipin  adalah  orang  yang  tidak  sembarang,  melainkan  harus memenuhi kriteria seperti apa yang Rasulullah contohkan yaitu sifat siddiq, amanah, fathanah dan tabligh. Selain itu, dalam produksi hal yang juga penting yaitu terkait mengenai pemanfaatan sumber daya manusia  yang  tepat dan pemberian upah yang  tepat juga. Produksi  dilarang  adanya  unsur  eksploitasi. Sehingga  mengelola input menjadi output merupakan satu hal  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan. Untuk memperjelas pemahaman mengenai hal ini maka dapat diperhatikan gambar di bawah ini.
Gambar 2
Anatomi Sistem Bisnis Islami (Alimin, 2004: 69)

## INPUT
1. Kewirausahaan
2. Keahlian SDM
3. Sumber daya modal PROSES 1. Manajemen Produksi
2. Manajemen SDM 3. Manajemen Pemasaran 4. Manajemen Keuangan OUTPUT
1. Profit dan Zakat
2. Pertumbuhan
3. Keberlangsungan
4. keberkatan
Pada  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  hal  yang  membedakan  antara  bisnis  Islami  dan  tidak Islami terletak pada nilai-nilai yang mendasarinya. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu mengenai aqidah , kemudian motivasi Muslim yaitu dunia dan akhirat namun, non-Islami cenderung hanya pada dunia. Hal ini  akan  digambarkan  pada  gambar  2.  Kemudian  dalam  kegiatan  bisnis  dalam  Islam  mengutamakan keridhaan Allah SWT.
Dalam  hal  konsumsi,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  ditambahkan  terkait  dengan  etika  yaitu (Qarhawi, 1997):
1. Menggunakan harta secukupnya;
2. Wajib membelanjakan harta di jalan Allah;
3. Dua motif dalam membelanjakan harta yaitu fi sabilillah dan untuk diri dan keluarga.;
4. Islam melarang tindakan mubazir , dan hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Jamal yaitu dalam mengonsumsi sesuatu harus ada alasan yang jelas;
5. Menjauhi berhutang;
6. Menjaga asset yang pokok dan mapan;
7. Sikap sederhana;
8. Maslahah.
Persoalan berikutnya terkait distribusi, ditemukan adanya 4 hal penting (Qarhawi, 1997):
1. Upah atau gaji untuk pekerja, yang biasa terjadi, para produsen memeras tenaga para buruh tanpa memberi upah yang seimbang.
2. Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek.
3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu.
4. Laba  bagi  manajer  yang  mengelola,  dan  mengurusi  pelaksanaan  proyek,  dan  sebagai  penanggung jawab.
Menurut  Yusuf  Qardhawi  (1997),  bahwa  dalam  distribusi  ada  dua  sendi  utama  yaitu  sendi kebebasan dan keadilan. Kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, karena kebebasan mutlak adalah milik Allah SWT. Namun, kebebasan manusia harus diiringi dengan sendi keadilan yaitu adil terhadap Tuhan, manusia, alam, dan seluruh makhluk lainnya.
Kemudian dalam menciptakan bisnis yang sehat dan berorientasi pada bisnis ketuhanan. Maka, perlu adanya upaya pemerintah untuk menekan kompetisi yang  sesuai dengan etika. Bukankah dalam Islam  setiap  Muslim  dianjurkan  untuk  berlomba-lomba  dalam  kebaikan,  oleh  karena  itu,  seharusnya dalam berbisnis setiap Muslim dapat saling melengkapi dan bahu-membahu demi terciptanya pasar yang harmonis.
Selain  yang  telah  disampaikan  dalam  artikel  tersebut,  beberapa  tindakan  yang  dilarang  dalam berbisnis diantaranya (Sofyan S. Harahap, 2011):
1. Sistem ekononomi ribawi.
2. Mengambil hak dan harta secara batil.
3. Kecurangan dalam hal takaran.
4. Menipu akan kualitas barang dagangan.
5. Melakukan transaksi jual beli barang sebelum masuk pasar atau sebelum penjual mengetahui pasar.
6. Melaksanakan persaingan tidak sehat.
7. Hedonisme yang menjadikan seseorang lupa akan Tuhan.
8. Melakukan berbagai kegiatan spekulasi.
Hal-hal di ataslah  yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pembuat keijakan untuk  membuat  aturan  yang  relevan  dan  dapat  diaplikasikan.  Terlepas  dari  peran  pemerintah,  maka penting juga untuk membangun keimanan dalam diri setiap Muslim karena iman akan menjadi penggerak bagi manusia dalam menentukan arah hidupnya. Semua tindakan Muslim sejati adalah wujud nyata dari keimanannya (Fayaz Ahmad, 1988).
Bagi al-Ghazali, bahwa tindakan manusia di dunia ini tidak mengarahkan orang memiliki pahala di
akhirat.  Pahala  ini  sepenuhnya  bergantung  semata-mata  kepada  Tuhan.  Oleh  karena  itu,  sejatinya tindakan manusia dikarenakan ketaatan terhadap “pembimbing” moral dan rohaninya bagaikan “mayat” di tangan orang yang memandikannya  (M. Amin, 2002: 214)
Gambar 3
Kerangka Bisnis Halalan Thayyiban dalam Memajukan Ekosistem Halal Value Chain (Paradigma Integrasi-Interkoneksi Islami)
Al- Qur’an, Sunnah dan
Sumber Hukum Lainnya
Akidah
Syariah
Akhlak
Berbagai Ilmu Pengetahuan dan Agama Legal Values Ethical Ihsan Tauhid Uluhiyah Rubuubiyah Asma’ wa Sifat Konsep Bisnis Halalan Thayyiban Ekosistem Halal Value Chain Ukhrawi Duniawi Tujuan Maqashid Shariah Maslahah Eksistensi Perusahaan Kemakmuran
Pernyataan al-Ghazali tersebut dapat menjadi renungan bagi siapapun, bahwa setiap tindakan itu sejatinya  tergantung  ketaatan seseorang. Oleh  karenanya  dalam  menciptakan bisnis yang  Islami  maka semua pelaku bisnis dan pembuat kebijakan mesti adanya ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian jika hal ini susah untuk dicapai maka pemerintah dapat membuat kebijakan mengenai hal ini, karena sebagai pihak yang berwenang pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan masyarakatnya menjadi baik dan beretika.
Bisnis yang berorientasi ketuhanan merupakan bisnis yang  menerapkan dan mempunyai landasan filosofis ketuhanan. Oleh karena itu, untuk menciptakan bisnis yang berorientasi ketuhanan diperlukan adanya  penanaman  nilai-nilai  ketuhanan  pada  bisnis  melalui  adanya  kebijakan  yang  Islami.  Selain  itu, peran keluarga  sangat  penting  untuk  menciptakan bisnis yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  ketuhanan. Karena keluarga merupakan wadah utama dan pertama dalam mengajarkan seseorang. Meskipun, faktor lingkungan juga tak kalah penting.
Konsep akan bisnis halalan thayyiban ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan perkembangan industri  halal  di  tingkat  global  relatif  terus  meningkat,  baik  dari  sisi  permintaan  maupun  penawaran. Berbagai  negara  yang  mayoritas  non-muslim  juga  menyadari  pentingnya  menangkap  peluang  pasar industri halal sebagai bagian dari perubahan konstelasi perdagangan dunia (Nasution, 2020). Dikarenakan hal tersebut kemudian menjadi sangat penting untuk dikontrol adalah pemerintah harus memastikan agar meningkatnya  permintaan  dan  penawaran  produk  halal  dapat  berbanding  lurus dengan kemaslahatan masyarakat.
Satu cita-cita yang diharapakan yaitu apabila setiap individu dan keluarga mempunyai kesadaran yang  baik  dalam  hal  ketuhanan,  maka  pemerintah  tak  perlu  bersusah  payah  dalam  menekan  dan mengawasi setiap tindakan syubhat atau bahkan kejahatan dalam dunia bisnis. Terciptanya dunia bisnis yang Islami bukanlah hal yang tidak mungkin. Semuanya hanya membutuhkan proses saja. Dan proses tersebut dapat dimulai dari dua hal yaitu diri sendiri yang mana hal ini akan membuat perubahan dari bawah ke atas, dan yang ke dua yaitu pemerintah menjadi dan memberikan teladan dan menciptakan kebijakan (memenuhi maqashid syari’ah ), yang mana ini dapat membuat perubahan dari atas ke bawah. Dengan adanya upaya simultan dari dua elemen tersebut maka akan mempermudah terciptanya dunia bisnis yang Islami di masa mendatang.

## KESIMPULAN
Rekonstruksi  konsep  bisnis halalan  thayyiban melalui  penguatan  integrasi-interkoneksi  dalam memajukan ekosistem Halal Value Chain (HVC) pada akhirnya mengarahkan kepada semua yang terlibat di  dalam  ekosistem  HVC  untuk  menyadari  dan  memahami  bahwa  konsep  bisnis halalan  thayyiban bertujuan untuk mempromosikan bisnis yang berketuhanan dan bertujuan untuk mencapai falah, sehingga tujuan  dari  berbisnis  tidak  hanya  berorientasi  pada  hal-hal  yang  bersifat  duniawi  melainkan  juga berorientasi  akan  kemenangan  akhirat.  Dengan  penerapan  konsep  binis  yang  berketuhanan  akan membantu  percepatan  ekosistem Halal  Value  Chain yang  dapat  memberikan  fondasi  pada  terlibatnya berbagai  disiplin  ilmu  dalam  dunia  bisnis  yang  tidak  hanya  bertujuan  pada  kuantitas  dari  persentase kemajuan bisnis semata, tapi lebih menekankan akan pentingnya kemajuan kualitas bisnis secara jangka panjang yang berimplikasi pada kesejahteraan, kesehatan dan kemakmuran masyarakat luas.
Penguatan  paradigma  integrasi  dan  interkoneksi  bertujuan  untuk  mendorong  kemajuan  bisnis halalan thayyiban yang tidak parsial, sehingga tidak hanya bersandar pada nilai-nilai atau ilmu bisnis saja, melainkan melibatkan berbagai  pendekatan ilmu  dan agama, sehingga  terciptanya  standar  bisnis yang sesuai  dengan  etika  Islam  terlebihi  hal  ini  akan  memberikan  dampak  yang  revolusioner. Pengalaman menghadapi pandemi seharusnya menjadikan setiap manusia menjadi lebih menyadari akan pentingnya sehat. Yang mana hal ini juga harus dibantu oleh pihak berwenang dalam mengontrol dan memeriksa
distribusi  produk  yang  tidak  hanya  enak  dan  aman,  tapi  mampu  memberi  manfaat  dan  nutrisi  yang berguna untuk manusia hal inilah yang dapat dimulai dari mengkonsumsi produk halal dan thayyib .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hanafi dan Hamid Salam. (1995). Business Ethics: An Islamic Perspective . Qazi. Ahla, A., Hulaify, A., Iman, H., & Budi, S. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Syari ’ ah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru) . 2. Amin Abdullah. (2014). Agama Ilmu dan Budaya: Kontribusi Paradigma Integrasi dan Interkoneksi Ilmu dalam Menghadapi Isu-isu Islamic Studies Kontemporer . UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bayumi, M. R., & Jaya, R. A. (2018). BUILDING INTEGRATION AND INTERCONNECTION IN ISLAMIC  ECONOMIC  SYSTEM  TO  CREATE  ISLAMIC  SOLUTIONS  IN  SOLVING SOCIAL  PROBLEMS. Share:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Islam , 7 (1),  59 – 80. https://doi.org/10.22373/SHARE.V7I1.2293 Buchari Alma. (2003). Dasar-dasar Etika Bisnis Islami . Alfabeta.
Dewi,  N.  Y.  S.,  &  Agustina,  A.  (2021).  HALALAN  TOYYIBAN:  THEORY  AND IMPLEMENTATION OF FOOD PRODUCTS CONSUMERS. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) , 4 (1), 179 – 189. https://doi.org/10.31538/IIJSE.V4I1.1425 Dzikrulloh,  D.,  &  Koib,  A.  (2020).  Implementation  Of  Halal  Value  Chain  In  Business  In  Islamic
Boarding Schools. Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 7 (2), 1 – 13. https://doi.org/10.21107/DINAR.V7I2.11250
Euis Amalia. (2020). Ekonomi Islam di Indonesia Perlu Dikembangkan Secara Holistik dan Integratif . Berita UIN Online.
Fahmi  Arrauf  Nst,  I.  (2018).  PENGARUH  LABEL  HALAL  TERHADAP  KEPUTUSAN PEMBELIAN  PRODUK  KOSMETIK  (Studi  Kasus:  Mahasiswi  FEBI  IAIN  Langsa). Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora , 2 – 7. Fayaz  Ahmad.  (1988). Work  Motivation  in  Organization  Setting:  An  Islamic  Perspective ” , Islamic  Principles  of Business Organisation and Management . Qazi. Hasan Basri Jumin. (2012). Sains dan Teknologi dalam Islam: Tinjauan Genetis dan Ekologis . Raja Grafindo Persada.
Hashom, H., Ariffin, A. S., Sabar, R., & Ahmad, H. (2020). HALAL-LOGISTICS VALUE CHAIN ON FIRM  PERFORMANCES:    A  CONCEPTUAL  FRAMEWORK. International  Journal  on  Food, Agriculture and Natural Resources , 1 (2), 8 – 14. https://doi.org/10.46676/IJ-FANRES.V1I2.10 Holmes Rolston III. (1987). Science and Religion: A critical survey . Random House, Inc.
Ibrahim, I., Dzulhaizat, M., Zawahair, M., & Makhbol, B. M. (2018). Halal Sustainable Supply Chain Model : A Conceptual Framework. Advances in Transportation and Logistics Research , 488 – 503. Isman,  A.  F.  (2017).  Pengaruh  Kepribadian  Islami,  Akses  Informasi,  Dan  Inovasi  Bisnis  Terhadap Kinerja  Bisnis  (Studi  Usaha  Penyulingan  Minyak  Daun  Cengkeh  Kabupaten  Sinjai).
JEKSYAH :Islamic Economics Journal, 2 (1), 12 – 22. Jarot Wahyudi. (2003). Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum . Yogyakarta: SUKA-Press.
Jatim, T. (2018). Gula Rafinasi Beredar di Pasaran, Sekretariat Nasional Jokowi Jatim Angkat Bicara . Tribun JATIM.
Johan, E. (2018). NEW CHALLENGES IN ASEAN REGIONAL MARKET:  INTERNATIONAL TRADE  FRAMEWORK  ON  HALAL  STANDARD. Jurnal  Dinamika  Hukum , 18 (1),  93 – 102. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.809 Lahsana, A. (2013). Maqasid al-Shariah In Islamic Finance . IBFIM.
Nasution,  L.  Z.  (2020).  Penguatan  Industri  Halal  bagi  Daya  Saing  Wilayah :  Tantangan  dan  Agenda Kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia .
Nugroho, A. J. S., Andadari, R. K., & Aribowo, E. K. (2018). SUPPLY CHAIN AND PURCHASING BEHAVIOR OF HALAL CHICKEN MEAT. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 7 (2), 146 – 179. https://doi.org/10.22373/SHARE.V7I2.3493 Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin. (2012). Agama dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi . CR-Peace. Nuraini, N. (2018). Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat. Jurnal Ilmiah Al-Mu ’ ashirah:
Media Kajian Al-Qur ’ an Dan Al-Hadits Multi Perspektif , 15 (1), 82 – 93.
https://doi.org/10.22373/JIM.V15I1.5460 Qarhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam . Gema Insani Press. Rafik Issa Beekun. (1997). Islamic Business Etics . The International Institute of Islamic Thought. Setiawan,  H.  (2020).  KARAKTERISTIK  MAKANAN  HALALAN  THAYYIBAN  DALAM  AL- QUR ’ AN. Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies) , 3 (2), 40 – 54. Sofyan S. Harahap. (2011). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam . Salemba Empat.
Subianto, & Pratiwi. (2018). Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal.
Journal.Uii.Ac.Id , 1 , 141 – 146.
Trimulato. et al. (2022). The Role Halal Industry THE ROLE HALAL INDUSTRY TO SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Annual Conference on Islamic Economy and Law , 1 (1).
Trimulato, T. (2021). Linkage Sharia Banking and Sharia Fintech to Support Halal Industry in Indonesia.
Annual  International  Conference  on  Islamic  Economics  and  Business  (AICIEB) , 1 ,  138 – 151. https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.15
Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.
Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah . https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13