## KONSEP DEFFERED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA
Muhammad Ridho Sinaga
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Jl. Banda No. 42 Bandung Tlp/ Fax:022-4220696 Email: muhammadridhosng@gmail.com
Naskah Diterima: 03-11-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….
How to cite:
Sinaga, Muhammad Ridho., (2021). “Konsep Deffered Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 81-97

## Abstrak
Salah  satu  tujuan  dasar  dari  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  pengembalian kerugian  keuangaan  negara.  Sudah  banyak  ketentuan-ketentuan  dalam  menangani  tindak pidana  korupsi  itu  sendiri,  tapi    pada  kenyataannya  belum  berhasil  secara  optimal mengembalikan  kerugian  keuangaan  negara.  Tidak  jarang  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi itu hanya perorangan tetapi korporasi juga melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai  modus  operandi.  Tulisan  ini  bermaksud  untuk  membahas  tentang  pengembalian kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  korporasi melalui  konsep  penerapan  Deffered  Prosecution  Agreement  (DPA).  Tulisan  ini  membahas Eksistensi  sistem  pemidanaann  terhadap  korporasi  pelaku  korupsi  di  Indonesia.  Tulisan  ini juga  membahas  tentang  penerapan  konsep  Deffered  Prosecution  Agreement  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  oleh  korporasi  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  mendapatkan data  yang  diperlukan    adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  mengambil  sikap  kritis normatif dari wawasan  atau keberadaan manusia dalam masyarakat serta mengkritik terhadap praktik  hukum    maupun  dogmatik  hukum.  Penulisan  ini  menggunakan  studi  dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan.

## Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement, Korupsi, Korporasi

## Abstract
One  of  the  basic  purpose  of  corrupt  criminal  revolt  is  refund  the  finacial  losss  of  state. There’s  so  many  provisions  dealing  with  corruption criminal  by it  self,  but  in fact  it  hasn’t actually  worked  optimally  repair  the  state’s  finansial  loss.  It’s  not  rare  the  corruption criminals only by individuals but corporations also commit corruption criminals with various operandi  modes.  This  writing  intends  to  discuss  the  return  of  the  state’s  loss  caused corruption criminal conduct through the concept of Deffered Prosecution Agreement (DPA).

## Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
This writes also discuss about exictency of the funding system against the corrupt corruption in Indonesia. This writes also discussed the aplication of the concept of Deferred Prosecution Agreeement in the attempt of corruption by corporation in Indonesia. The method used to get the  necessary  data  is  a  method  of  quality  research  that  take  a  normal  critical  attitude  of insight or human existence in society as well as criticized to praciticing law or dogmatic law. This writing uses documents studies specially researching regulations and relevant books and then the journals.

## Keywords: Deferred Prosecution Agreement, Corruption, Corporation

## PENDAHULUAN
Kenyataanya  apabila  kepastian  hukum  dikaitkan  dengan  keadilan  hukum  maka  akan tkerap kali tidak sejalan satu sama lain (Ramadhani, 2017 h. 6).  Korupsi merupakan masalah sosial  yang  merusak  moral  dan  jalannya  pembangunan  serta  dapat  menimbulkan  kerusakan bahkan  kehancuran  kehiduapan  bermasyarakat  bangsa  dan  negara.  Korupsi  mengakibatkan inefisiensi  dalam  pembangunan,  melemahkan  proses  demokrasi,  menimbulkan  kerugian negara  (LaFree  &  Morris,  2004,  h.  4).  Tindak  pidana  korupsi  yang  berdampak  kepada kerugiaan  keuangan  negara  yang  sangat  besar  sudah  pasti  menghambat  pembangunan nasional.  Tindak  pidana  korupsi,  yang  berdampak  kepada  kerugian  keuangaan  negara  yang sangat  besar,  sudah  pasti  mengambat  pembangunan  nasional  Berbagai  cara  dilakukan  oleh pemerintah  dan  penegak  hukum,  untuk menekan  angka  korupsi.  Akan  tetapi  sampai  saat  ini belum menunjukkan penurunan.
Defenisi  korporasi  erat  kaitanya  dengan  masalah  dalam  bidang  hukum  perdata.  Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan dengan istilah badan hukum (rechtspersoon), dan  badan  hukum  itu  sendiri  merupakan  terminologi  yang eratkaitanya dengan bidang hukum perdata (Priyanto, 2017 h. 1). Salah satu pelaku potensial terhadap tindak pidana korupsi adalah korporasi. Korporasi merupakan salah satu aktor sosial dan ekonomi yang memliki peran yang signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat (Nani, 2017 h. 1). Paradigma pembangunan sangat dibutuhkan agar terciptanya situasi berkemajuan dan juga dapat dimobilisasi melalui peran hukum (Ramadhani dan Ramlan, 2019, h. 256).
Hadita  (2020)  menyatakan  bahwa  salah  satu  bentuk  pembangunan  sosial  ekonomi menjadi  dinamika  tersendiri  dalam  pembangunan  nasional  bangsa  Indonesia  karena  dalam praktiknya  masih  banyak  mengalami  tantangan  dan  tuntutan  yang  harus  dipecahkan.  Salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pengembalian kerugian  keuangaan  negara.  Demi  kepentingan  masyarakat  dan  mengantisispasi  terjadinya berbagai  krisis  di  berbagai  bidang.  Dari  pemberitaan  bisnis.com  kerugian  negara  akibat korupsi  sampai  dengan  tahun  2019  tembus  Rp  200  Triliun  (Bisnis  com,  2019)  namun  total hukuman  finansial  hanya  sekitar  21  triliun  berarti  masih  ada  selisih  begitu  banyak  kerugian keuangaan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi.  hal  ini  diluar  biaya  sosial  yang  ditimbulkan dari kasus tindak pidana korupsi.
Implikasi  hukum  tidak  diimplementasikannya  DPA,  maka  akan  ada  ketidakefektifan dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Sebab,  subjek
hukum  yang kerap kita kenal yaitu orang dan badan hukum, dalam tindak pidana korupsi di dalam korporasi, maka badan hukum juga dapat dijerat jika terbukti melanggar tindak pidana.
Dari  data  di  atas  menunjukkan  upaya  pencegahan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  tidak  berbanding  lurus  dengan  pengembalian  aset  negara yang  hilang  akibat  korupsi.  Sudah  banyak  perkara  korupsi  oleh  pengurus  korporasi  yang melakukan kegiatan koruptif yang merugikan keuangaan negara untuk keuntungan korporasi nya.  Kenyataannya  penegakan  hukum  belum  mampu  dan  berhasil  melakukan  pemulihan kerugian  keuangaan  negara  tersebut  disebabkan  berbagai  modus  mulai  dari  penyembunyian aset hasil korupsi, menghilangkan jejak yang mana cukup susah untuk proses pembuktian.
Dari perundang-undangan sendiri sudah banyak undang-undang yang mengatur korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana  dan  sampai  pada  saat  ini  termasuk  dalam  ius  consituendum yakni  RUU  KUHP,  dan  ada  (Perma)    Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  13  Tahun  2016 tentang  cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi    (Perma  No.13/2016)  yang mengatur  prosedur  proses  peradilan  korporasi,  tetapi  demikian  tetap  saja  penuntut  umum dalam  proses  penyelesaiaan  tindak  pidana  korupsi  melalui  persidangan  di  pengadilan  akan membutuhkan proses yang panjang, rumit, dan membutuhkan sumber daya yang banyak dan kerugian yang lain yang ditimbulkan yaitu belum pasti dapat membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dan mempidana korporasi tersebut.
Mengembalikan  keuangaan  negara  tidak  hanya  merupakan  proses  saja,  tetapi  juga merupakan  upaya  penegakan  hukum  melalui  serangkaiaan  mekanisme  hukum  tertentu. Menurutnya,  mengembalikan  keuangaan  negara  adalah  sistem  penegakan  hukum  yang dilakukan oleh negara korban (victim state)
Tujuan  pemberantasan  korupsi  pada  hakikatnya  bukan  hanya  ditujukan  untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara dan. Hal ini juga sejala dengan  ketentuan  UNCAC  yang  menekankan  pengembalian  kerugian  negara  dalam  setiap proses pemberantasan korupsi (Waluyo, 2018, h. 91).
Pandangan diatas bukan hanya mengenai mengembalikan kerugian keuangaan negara tapi agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan dari tindak pidana nya.  Tapi  arahnya  bukan  semata  untuk  itu,  melainkan  pada  akhirnya  dengan  pelaku  tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan dari tindak pidananya maka pada giliranya pelaku tindak  pidana  diharapkan  tidak  lagi  melakukan  tindak  pidana  karena  tidak  akan  dapat menimatinya,
Untuk  mengoptimalisasikan  pengembalian  kerugian  negara  yang  diakibatkan  karna korupsi yang mana pelakunya korporasi adalah dengan melalui konsep Deferred prosecution . Agreement Adanya  konsep deferred  prosecution  agreemeent ditandai  dengan  perubahan prinsip  pemberantasan  korupsi  dari premium  remedium menjadi ultimum  remedium .  Sanksi pidana  digunakan  setelah  sanksi  lain  berupa  administrasi  dan  perdata  tidak  mampu  secara efektif  untuk  menanggulangi  kejahatan  yang  dilakukan  korporasi  serta  pemulihan  kerugian keuangaan negara yang dilakukan oleh korporasi. Disisis lain model penyelesaiaan Deferred Prosecution  Agreement ini  nantinya  pasti  bisa  juga  menguntungkan  kedua  belah  pihak  dan dapat diterima kedua belah pihak.
Istilah  Criminal  ujstice  system  atau  sistem  peradilan  pidana  (SPP)  kini  telah  menjadi suatu  istilah  yang  menunjukkan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatn  dengan menggunakan  dasar  pendekatan  sistem.  (Romli  Atmasasmita,  2013,  h.2).  Melalui Deferred prosecution  agreement diharapkan  korporasi  menjadi  kooperatif  untuk  mengembalikan kerugian  keuangan  negara  yang  dikorupsinya  tanpa  harus  menghadapi  proses  penuntutan  di persidangan dan penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pertimbangan depenalisasi didukung dengan alasan  yang rasional terkait dampak sosial akibat pemidanaan korporasi terkait nasib buruh korporasi, stabilitas ekonomi nasional.
Bukan  tidak  mungkin  konsep Deferred  Prosecution  Agreement dapat  dipertimbangkan keberlakuanya untuk perakara korupsi terhadap korporasi untuk saat ini. Mengingat persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi terhadap korporasi selalu mengalami masalah dan kesulitan  sehingga  alternatif  untuk  dijadikan  solusi  yaitu  penerapan  konsep Deferred Prosecution Agreeement demi mengoptimalisasikan pengembalian kerugian keuangan negara agar dapat diakomodasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  adalah  metode kualitatif. Mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan sikap kritis-normatif dari wawasan dan keberadaan manusia serta melancarkan kritik terhadap praktik hukum maupun  dogmatik hukum.    (Freeman,  1994,  h.352).  Sebagai  penelitian  hukum  normatif,  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  yang  akan  mencari  bahan- bahan  hukum.  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (Soekanto,  2010, h.52)
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Penelitian  ini  akan  mempergunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  erat dengan topik penelitian ini.
2. Bahan  hukum  sekunder,  buku-buku  dan  literatur-literatur  serta  artikel-artikel  tentang Deffered Prosecution agreement.
Teknik  pengumpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  termasuk  pengumpulan  data  sekunder dengan  menggunakan  data  yang  tersedia  serta  bahann  penelitian  menghgunakan  data  yang tersedia (using Availabel Data ) (Singleton, 1998, h. 326).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Eksistensi Sistem Pemidanaan Terhadap Korporasi pelaku Korupsi Di Indonesia
Pengakuan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  dalam  hukum  pidana  penuh  dengan hambatan-hambatan  teoritis,  tidak  seperti  pengakuan  subjek  hukum  pidana  pada  manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi  ( fiction  theory). Yang  dicetuskan  oleh  Von  Savingy,  yakni  kepribadian  hukum  sebagai kesatuan-kesatuan  dari  manusia  merupakan  hasil  suatu  khayalan.  Kepribadian  sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan. Tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia  (Hatrik,  1996,  h.  30-31) . Kedua  masih  dominanya  asas universitas  delinguere non potest yang  berarti  bahwa  badan-badan  hukum  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana  dalam
sistem  hukum  pidana  di  banyak  negara.  Asas  ini  merupakan  hasil  pemikiran  dari  abad-19, dimana  kesalahan  menurut  hukum  pidana  selalu  di  isyaratkan  dan  sesungguhnya  hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitanya dengan individualisasi KUHP.
Dalam  Perkembanganya    dua  alasan  diatas  lama  kelamaan  mulai  melemah pengaruhnya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  usaha  untuk  menjadikan  korporasi sebagai  subjek  hukum  dalam  hukum  pidana,  yaitu  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  melekat padanya. Sebagaimana orang ,korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak  pidana  (Dani,  2012,  h.110)  Usaha  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  fakta  bahwa  tidak jarang korporasi mendapat keutungan  yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya.  Begitu  juga  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  yang  disebabkan oleh  tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi.
Berkaitan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukan di atas, Muchtar Wahid merangkai  kerangka  pemikiran  mengenai  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  ditentukan  oleh berfungsinya  3  (tiga)  hal,  yaitu:  a.  Substansi  Hukum,  terdiri  dari  tujuan,  sistem  dan  tata laksana  pendaftaran  tanah;  b.  Struktur  Hukum,  terdiri  dari  aparat  pertanahan  dan  lembaga penguji  kepastian  hukum,  bahkan  juga  lembaga  pemerintah  terkait;  c.  Kultur  hukum,  terdiri dari kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial. (Ramadhani, 2017, h. 144).
Suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh  pengurus  atau  pegawai  korporasi  yang  masih  dalam  ruang  lingkup  kewenanganya,  dan intravires dalam arti masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukanya untuk kepentingan korporasinya (Sjawie, 2015, h. 66)
Beberapa  teori  yang  diadopsi  sebagai  teori  yang  digunakan  untuk  menilai pertanggungjawaban  pidana  korporasi  diantaranya  eddy  os  hiariej  yaitu  pertama,  doktrin pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  ketat  menurut  undang-undang  ( stricht  liability ) jadi  pertanggungjawaban  korporasi  semata-mata  berdasarkan  bunyi  undang-undang  dengan tanpa  memandang  siapa  yang  melakukan  kesalahan.  Kedua  doktrin  pertanggungjawaban pengganti  ( vicarious  liability) yang  lebih  menekankan  pada  pertanggungjawaban  oleh pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut.
Ketiga  teori  dentifikasi  ( direct  corporate  criminal  Liability) atau  doktrin pertanggungjawaban  pidana  secara  langsung  yaitu  perusahaan  dapat  melakukan  sejumlah delik  secara  langsung  melalui  orang-orang  yang  berhubungan  erat  dengan  perusahaan  dan dipandang  sebagai  perusahaan  itu  sendiri.  Keempat,  teori  agregasi  yang  menyatakan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  dapat  diebbankan  kepada  badan  hukum  jika  perbuatan  tersebut dilakukan  oelh  sejumlah  orang  yang  memenuhi  unsur  delik  yang  mana  antara  satu  dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.  Dan yang kelima ajaran corporate culture model  atau  model  budaya  kerja  yaitu  ajaran  yang  berfokus  pada  kebijakan  badan hukum  yang  tersurat  dan  tersirat  mempengaruhi  cara  kerja  badan  hukum  tersebut.  Badan hukum  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  apabila  tindakan  seseorang  memiliki dasar  yang  rasional  bahwa  badan  hukum  tersebut  memberikan  wewenang  atau  mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan (Hiariej, 2014, h. 165-166).
Masalah Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan suatu tindak pidana dan dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  sampai  saat  ini  masih  menjadi  perdebatan  dalam
dunia  akademis.  Akan  tetapi  berbagai  negara  di  dunia  baik  yang  menganut  sistem  common law  maupun  civil  law  sudah  menerima  keberadaan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana dan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana.  Indonesia  sendiri  merupakan  salah  satu negara yang sudah mengakui korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana.
Korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia sudah diakui keberadaanya dari tahun 1951 didalam Undang-undang Darurat Nomor  17 tahun 1961tentang penimbunan barang pasal 11 menyebutkan  tentang  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  korporasi.  Selain  Undang-undang  Darurat  nomor  17  tahun  1951  pengaturan  tentang pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  korporasi  diatur  juga  oleh  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  yang  tersebar  diluar  KUHP.  Pasal  15  ayat  1  Undang-Undang  darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana ekonomi, Pasal 17 ayat 1 Undang_undang Nomor 11 tahun 1963 Tentang Tindak Pidana subversi dan Undang-Undang  ini  telah  dicabut  dengan  Undang-undang  nomor  26  tahun  1999  tanggal  19 mei 19999 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Pasal 49.
Perja  No.028  Tahun  2014  tentang  pedoman  penanganan  perkara  pidana  dengan  subjek hukum  korporasi  yang  menjadi  pedoman  bagi  jaksa/penuntut  umum  dalam  menangani perkara  pidana  dengan  subjek  hukum  korporasi  sebagai  tersangka/terdakwa/terpidana. Menurut  pedoman  ini  dalam  hal  undang-undang  mengatur  subjek  hukum  korporasi,  maka tuntutan  pidana  diajukan  kepada  korporasi,  pengurus  korporasi,  korporasi  dan  pengurus korporasi.
Pada  perja  ini  dijelaskan  bagaimana  kriteria  suatu  perbuatan  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yaitu  segala  bentuk  perbuatan  yang  didasarkan  pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan, segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat  yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi  baik  karena  pekerjaanya  dan/hubungan  lain,  segala  bentuk  perbuatan  yang menggunakan  sumber  daya  manusia,dana  dan  atau  segala  bentuk  dukungan  atau  fasilitas lainnya  dari  korporasi,  segala  bentuk  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  atas permintaan  atau  perintah  korporasi  dan/  pengurus  korporasi,  segala  bentuk  perbuatan  dalam rangka  melakukan  kegiatan  usaha  sehari-hari  korporasi,  segala  bentuk  perbuatan  yang menguntungkan  korporasi,  segala  bentuk  tindakan  yang  diterima/biasanya  diterima  oleh korporasi  tersebut,  korporasi  yang  secara  nyata  menampung  hasil  tindak  pidana  dengan subjek  hukum  korporasi  dan  atau  segala  bentuk  perbuatan  lain  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban kepada korban menurut undang-undang.
Ada beberapa pengaturan yang penting dalam perja No.028 Tahun 2014 yakni antara lain adalah, penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korporasi dapat dilakukan secara bersama-sama  dengan  subjek    hukum  perorangan,  kedudukan  korporasi  sebagai  tersangka tidak  meniadakan  pertanggungjawaban  pidana  pengurusnya,  penyidikan  terhadap  subjek hukum  korporasi  dilakukan  secara  terpisah  dengan  subjek  hukum  orang  perorangan,  surat dakwaan terhadap korporasi mencantumkan identitas korporasi yaitu nama korporasi, nomor dan tanggal akta pendirian korporasi beserta perubahaanya, nomor dan tanggal akta korporasi pada  saat  peristiwa  pidana,  tempat  kedudukan,  kebangsaan  korporasi,  bidang  usaha,  nomor
pokok  wajib  pajak  dan  identitas  yang  mewakili  korporasi,  terhadap  korporasi  hanya  dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/tindakan tata tertib.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengaturan  teknis  tentang  bagaimana  melakukan penuntutan atas korporasi sudah tersedia dan dapat digunakan dalam penegakan hukum atas korporasi, dengan demikian diharapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sudah  lebih  mudah  dilakukan  karena  sudah  ada  ketentuan  teknisnya,  khususnya  yang dilakukan oleh kejaksaan.
Perma No.13 Tahun 2016 Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi (Perma Nomor  13  tahun  2016  merupakan  babak  baru  dari  penegakan  hukum  tindak  pidana  oleh korporasi  di  Indonesia.  Lahirnya  Perma  No13  Tahun  2016  ini  juga  berpengaruh  pada melejitnya  semangat  dalam  mengatur  tindak  pidana  korporasi  dan  pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rancangan Undang-Undang Hukum pidana (RKUHP). RKUHp secara jelas  telah  mengakui  kedudukan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  seperti  yang  telah  diatur  dalam  pasal  46  ayat  1  RKUHP  yang rumusanya masih sama dengan rumusan pasal 48 RKUHP draft tahun 2015 dengan rumusan pasal sebagai berikut: korporasi merupakan subjek tindak pidana.
Selain  telah  mengakui  kedudukan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  dalam  kebijakan hukum pidana Indonesia, rumusan RKUHP terbaru ini memperluas beberapa ketentuan terkait kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia jika dibandingkan draft  sebelumnya,  secara  khusus  pengaturan  yang  mengatur  pertanggungjawaban  pidana korporasi  diatur  dalam  pasal  46  sampai  dengan  51,  Buku  ll  RKUHP.  Rumusan  pasal  dalam draft  RKUHP  memberikan  kualifikasi  pengertian  korporasi  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Bentuk  kebijakan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  RKUHP  yang memperluas defenisi perbuatan pidana korporasi serta memperluas lingkup usaha/lingkungan korporasi  yang  dpaat  menentukan  kesalahan  korporasi  ini  menjadi  kabar  gembira  bagi penegakan  kejahatan  korporasi  di  Indonesia  karena  rumusan-rumusan  tersebut  akan mempermudah penuntutan dan pembuktian kejahatan korporasi di muka persidangan. Dengan kebijakan  yang  dimuat  dalam  RKUHP  draft  terbaru  ini  baik  dan  di  dukung  dengan pelaksanaan  Perma  No.  13  Tahun  2016  diharapkan  dapat  menjadi  senjata  utama  dalam penegakan kejahatan oleh korporasi baik secara materil maupun formil lebih luas lagi, bentuk kejahatan  korporasi  ini  baik  yang  diatur  dalam  draft  RKUHP  dan/atau  oleh  Perma  No.  13 Tahun  2016  akan  mampu  mendorong  pola  perilaku  para  pelaku  bisnis  Indonesia  dapat terlepas  dari  praktik-praktik  koruptif.Terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.13  Tahun 2016  tentang  penanganan  perakara  Tindak  Pidana  korporasi  dijadikan  momentum  untuk memulai menjerat korporasi yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Pasal  20  ayat  1  undang-undang  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Artinya secara komulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus pemidanaanya bilamana dilakukan oleh atau  atas  nama  suatu  korporasi  sehingga  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi  dan  pengurus atau  terhadap  korporasi  saja  atau  pengurus  saja.  Dan  untuk  mengidentifikasi  tindak  pidana korupsi  dilakukan  korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
korporasi  tersebut  baik  sendiri  maupun  bersama  sama,  (pasal  20  ayat  (2)  Undang-undang tentang pemberantasan korupsi.
Secara  normatif  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah  banyak  mengatur tentang  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana.  Diaturnya  korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum pidana yang tepat. Jika sebelumnya subyek hukum tindak pidana korupsi hanya terkait dengan orang yang mana lebih khusus lagi terkait dengan pegawai negeri (vide pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 1971  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  koeupsi),  sat  ini  pengertian  orang  tersebut  tidak hanya semata diartikan sebagai manusia tetapi juga meliputi korporasi ( vide pasal 1 angka 3 Undang-Undang  nomor  31  tahun  1999  Jo.  undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Mekanisme  pertanggungjawaban  dan  sistem  pemidanaan  sudah  diatur  secara  rinci  yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi.  Perundang-Undangan  yang mengatur  tentang  subjek  hukum  korporasi  dapat  dikenal  pertanggungjawaban  pidana,  akan tetapi  dalam  praktiknya  kebanyakan  penegak  hukum  masih  ragu  untuk  mendahulukan korporasi  sebagai  tersangka  ataupun  sebagai  terdakwa.  Demikian  juga  dengan  jaksa  dan hakim  yang  masih  ragu  untuk  menjatuhkan  hukuman  terhadap  korporasi.  Antara pertanggungjawab  tentu  berbeda  dengan  penegakan  hukumnya,  namun  mengenai  korporasi sebagai subjek yang dapat menjadi pelaku tindak pidana akan diulas pada sub bab berikutnya.
Konsep Deffered  Prosecution  Agreement Dalam  Melakukan  Pemberantasan  Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia
Teori  yang  menjelaskan  mengapa  dan  bagiamana  suatu  korporasi  dapat  menjadi  pelaku tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni teori strict liability teori identifikasi, vicarious Liability , aggregation theory dan teori model orgasnisasi. Dengan beberapa  teori  tersebut  sudah  cukup  jelas  bagaimana  suatu  korporasi  dapat  menjadi  pelaku tindak pidana dan bertanggungjawab secara pidana.
Pemaparan  teori  pertanggungjawaban  pidana  tersebut  penting  dalam  konteks  upaya penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  korporasi  dimana  hal  tersebut juga telah diterima dalam perundang-undangan kita, khususnya dalam undang-undang nomor 31  tahun  1999  Juncto  UU.Nomor  20  Tahun  2001  dimana  korporasi  dapat  menjadi  pelaku tindak  pidana  korupsi.  Penanggulangan  di  sini  termasuk  dalam  rangka  upaya  pengembalian kerugian  keuangaan  negara  yang  telah  diambil  oleh  korporasi  pelaku  tindak  pidana  korupsi tersebut. Upaya mempercepat pengembalian kerugian keuangaan negara dari tangan korporasi tentu  bisa  menjadi  prioritas  kita.  Dalam  upaya  pengembalian  kerugian  keuangaan  negara salah satu masalah adalah, tidak memperhitungkan adanya kerja sama dengan pelaku korupsi yang  dapat  dipertimbangkan  untuk  digunakan  mempercepat  penyelesaiaan  tindak  pidana korupsi itu dan mengembalikan kerugian negara akibat korupsi.
Ketika  sudah  menerima  bahwa  korporasi  adalah  pembuat  tindak  pidana  korupsi  dan bertanggungjawab atas perbuatan korporasi itu, maka korporasi dapat dituntut sebagai pelaku, walaupun  pengurus  dari  korporasi  itu  tidak  dituntut  untuk  korupsi  yang  dilakukan  oleh
korporasi  itu.  Ketika  korporasi  sudah  menjadi  tersangka  tindak  pidana  korupsi  maka  model seperti deffered  prosecution  agreement dapat  digunakan  disini.  Jaksa  penuntut  umum  dapat menawarkan suatu penundaan penuntuttan kepada korporasi itu untuk tidak menuntuttnya ke pengadilan, dengan imbalan korporasi tersebut mengakui perbuataanya dan  sepakat sukarela membayarkan  denda  serta  penggantian  kerugian  sejumlah  tertentu  kepada  negara.  Dengan catatan,  jika  korporasi  gagal  memenuhi  kesepakatan  yang  telah  diikatnya  bersama  jaksa penuntut umum, maka korporasi itu akan dituntut sebagai terdakwa ke pengadilan.  FDengan model  seperti  ini,  maka  penyelesaiaan  tindak  pidana  korporasi  serta  pengembalian  kerugian keuangaan negara dapat lebih cepat dilakukan.
Korupsi disepakati bukanlah persoalan dari satu bangsa saja melainkan persoalan banyak negara. Oleh sebab itu, dunia internasional mengambil sikap dengan membuat suatu konvensi yang  mengencam  tindakan  korupsi  Melalui United  Nations  Convention  against  corruption (UNCAC )  tahun  2003  yang  diatur  secara  bersama  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  korupsi.  Indonesia  sendiri  telah  mengesahkan United  Nations  Convention  against corruption  (UNCAC) dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2006  yang  ditandatangani dimasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Keputusan itu ditandatangani dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Selain itu juga menjadi  pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  menjadi  masalah  lokal  tetapi merupakan  fenomena  internasional  yang  mempengaruhi  seluruh  masyarakat  dan perekonomian  sehingga  penting  adanya  kerja  sama  internasional  untuk  pencegahan  dan pemberantasan  termasuk  pemulihan  keuangaan  negara  atau    pengambilan  aset-aset  hasil tindak  pidana  korupsi.  Jelas  bahwa  selain  persoalan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana korupsi secara umum, persoalan pemulihan keuangaan negara atau pengambilan aset- aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  menjadi  perhatian  penting  bagi  Indonesia  maupun  negara- negara pihak dalam UNCAC.
Deferred  prosecution  agreement  adalah  negoisasi  yang  dilakukan  oleh  jaksa  dengan terdakwa  atau  lawyernya,  dimana  terdakwa  nya  disini  adalah  korporasi,  dalam  upaya  untuk mengalihkan  penuntutan  dari  proses  peradilan  atau  untuk  menangani  kesalahan  korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil (Sprenger, 2015, h.1)
Deferred  prosecution  agreeement dilakukan  secara  sukarela  antara  jaksa  dan  korporasi berdarkan self-reporting dari pelaku atau temuan dari jaksa atas kejahatan. Mekanisme DPA selalu mensyaratkan program compliance (kepatuhan) bagi korporasi, Dengan adanya konsep deferred  prosecution  agreement secara  lansgsung  ataupun  tidak  langsung  mengatur  tentang suatu  konsep  yang  dianut  oleh  hukum  acara  di  Indonesia,  yaitu  asas  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan.  Deffered  Prosecution  Agreement  diharapkan  juga  dapat  menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi.
Konsep Deferred  prosecution  agreement sendiri  pada  dasarnya  sudah  dianut  oleh berbagai  negara  internasional  dan  dijadikan  salah  satu  solusi  mengatasi  pemberantasan korupsi  oleh  korporasi.  Konvensi  internasional  pemberantasan  korupsi  yaitu  United  Nation Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  tahun  2003  sudah  mencantumkan  secara  implisit dalam  pasal  26  tentang  tanggung  jawab  badan  hukum  yang  membuka  pertanggungjawaban
korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proposional. Dalam pasal 26 dinyatakan bahwa negara pihak wajib mengusahakan agar  korporasi  yang  bertanggungjawab  tersebut  dikenakan  sanksi  pidana  atau  non  pidana yang  efektif,  proporsional  dan  bersifat  larangan,  termasuk  sanksi  keuangan.  Kata  sambung “atau”  menjadi  penanda  bahwa  pilihan  penggunaan  kebijakan  pidana  jadi  bersifat  upaya terakhir ketika sanksi non pidana dianggap tidak bisa diandalkan.
UNCAC mendorong pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi, dimana pengejaran hasil korupsi merupakan bagian integral dari setiap kasus korupsi sehingga otoritas nasional dapat  mengembalikan  kerugiaan  negara  atau  mengambalikan  aset  tersebut.  Dalam  hal  ini dapat  diartikan  UNCAC  mengarahkan  negara  pihak  untuk  mendahulukan  upaya penyelesaiaan  dengan  konsep  seperti Deferred  Prosecution  Agreement dalam  menagani perkara korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi.
Kejahatan  korporasi  masalah  serius,  korban  yang  disebabkan  oleh  kejahatan  tersebut umumnya  bukan  korban  individu  ( individual  victim ),  tapi  korban  kelompok.  (Mahrus  Ali, 2017,  h.  20).  Berkaitan  juga  dengan  perekonomian  dan  dapat  berpengaruh  terhadap perekonomian  negara  juga.  Proses  tindak  pidana  terhadap  korporasi  saat  ini  mulai  dari investigasi, penuntutan dan peradilanya memakan biaya yang besar, lambat dan kompleks.
Maka seyogianya terhadap korporasi tidak diterapkan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan  dapat  diterapkan  pertanggungjawaban  secara  perdata  atau  administratif.  Hal  ini selaras  dengan  asas  mendasar  dalam  ilmu  hukum  pidana  yang  menyatakan  bahwa  hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir ( ultimum remedium ). (Kristian, 2018 , h. 123) Kewenangan  yang  dimiliki  jaksa  untuk  tidak  meneruskan  perkara  secara  pidana  adalah menggunakan  asas  oportunitas.  Asas  oportunitas  telah  dianut  oleh  kejaksaan  Republik indonesia  sejak  zaman  dahulu.  Asas  ini  mula-mula  berlaku  atas  dasar  hukum  tidak  tertulis dari  hukum  belanda  dan  sudah  dipraktikan  jaksa  di  Indonesia  dalam  bentuk  penghentian penuntutan  perkara,  sekalipun  bukti  dan  saksinya  cukup.  Dalam  bahsa  ilmiahnya  disebut penghentian  penuntutan  karena  alasan  kebijakan  (policy)  dan  dalam  bahasa  sehari-harinya disebut menghentikan perkara (Bambang Waluyo, 2020, h.83). Dalam undang-undang No. 16 Tahun  2004  pada  pasal  35  huruf  c  Penghentian  perkara  hanya  dapat  dilakukan  oleh  jaksa agung  sedangkan  yang  dimaksud  mengkesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum dijelaskan dalam penejelasan pasal undang-undang tersebut.
Kaitanya  dengan Deferred  prosecution  Agreement, memang  jaksa  dalam  melakukan negoisasi  dengan  korporasi  bukan  untuk  menghentikan  perkara  tetapi  mengsampingkan perkara dengan batas waktu tertentu dan jaksa mempertimbangkan kepentingan umum dalam melaksanakan Deferred prosecution Agreement .
Deffered  Prosecution  Agreement  dapat  ditawarkan  oleh  jaksa  atau  regulator  ketika perusahaan  menunjukkan  sikap  kooperatif  terhadap  proses  penyidikan  pidana,  pengakuan fakta-fakta  dan  menerima  beberapa  ketentuan  seperti  hukuman,  reparasi,  denda,  dana biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangi kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti: (Sprenger, 2015 , h. 8-11).
1. Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan
2. Pembayaran denda dan kompensasi
3. Penunjukan  auditor  independen  untuk  mengawasi  kegiatan  perusahaan  dalam  jangka waktu tertentu
4. Pemecatan pegawai tertentu
5. Pelaksanaan program pemenuhan
Jika deffered  prosecution  agreeement akan  diterapkan  di  Indonesia  dengan  terdakwa adalah korporasi maka terdakwa dalam hal ini diwakili oleh organnya sebagaimana yang telah diatur  didalam  anggaran  dasar  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terhadap korporasi tersebut. Disamping kedua belah pihak tersebut, ada hakim sebagai pihak yang akan menyetujui  dan  mengetahui  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak.  Mengenai hakim  yang  akan  berperan  dalam  proses  DPA  ini  kita  merujuk  kepada  ketentuan  yang  ada dalam RUU KUHAP tentang hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan adalah  pejabat  pengadilan  yang  diberi  wewenang  menilai  jalannya  penyidikan,  penuntutan dan wewenang lain yangh ditentukan oleh RUU KUHAP. Kapasitas dan kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan terkait dengan proses ini sebaiknya diatur dalam RUU KUHAP.
Konsep  Deffered  Prosecution  Agreement  yang  tepat  untuk  dapat  diterapkan  pada  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  serta  implikasinya  perlu  disiapkan  dan  dirancang  dengan  baik, jika sudah menerima konsep deferred prosecution agreement dalam system peradilan pidana di  Indonesia  khususnya  pada  tindak  pidana  korupsi  oleh  korporasi  yang  berfokus  pada pengembalian  kerugian  keuangaan  negara.  Konsep Deferred  prosecution  agreement harus sesuai  dengan  budaya  hukum  Indonesia,  sesuai  dengan  konsep  peradilan  yang  sederhana, cepat dan biaya ringan.
Konsep Deferred Prosecution Agreement disini perlu ditentukan dalam perkara seperti apa Deferred  Prosecution  Agreement ,  siapa  yang  dapat  melakukan  kesepakatan  tersebut,  perlu adanya jaminan  pemenuhan kesepakatan dan konsekuensi bila hal itu dilanggar, serta hal-hal lainnya.  Konsep  deffered  prosecution  agreement  di  Indonesia  ke  depan  juga  mesti  sesuai dengan  kondisi  dimana  masyarakat  masih  ada  keraguan    pada  kredibilitas  penegak  hukum. Oleh  karena  itu  model  yang  ada  harus  terbuka,  harus  bias  diawasi,  harus  diperkuat akuntabilitasnya.  Setiap  kesepakatan  yang  didapat  harus  dapat  dijelaskan  dan dipertanggungjawabkan.
Jika kondisi-kondisi  yang telah dinegoisasikan untuk dipenuhi tidak dilaksanakanya oleh korporasi maka kasus tersebut dapat dilanjutkan pidananya. Keterlibatan hakim dalam proses DPA berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan korporasi dari jaksa. Korporasi tidak akan diperlakukan  terlalu  lunak  dan  jaksa  tidak  bisa  bertindak  semena-mena  dalam  proses  DPA walaupun demikian pengadilan tidak boleh melakukan intervensi terdapat kedua belah pihak.
Adanya  mekanisme Defeered  prosecution  agreement .  Korporasi  tidak  terlalu  kehilangan reputasi  atau  nama  baiknya  karena  perkaranya  tidak  berlama  lama  lama  di  proses  melalui proses  pengadilan  dari  tahap  pertama,  banding  sampai  kasasi.  Karyawan  korporasi  tidak menjadi  korban  karena  perusahaan  tidak  kolaps  dan  tidak  jatuh  sahamnya.  Dan  tetap  dapat bekerja  di  perusahaan  tersebut.  Korporasi  tetap  mendapatkan  sanksi  tindakan  yaitu  dengan pembayaran  denda  dan  biaya  lainya  kepada  negara.  Negara  medapat  manfaat  lebih  cepat dengan  pembayaran  denda  dan  pengembalian  kerugian  negara  tersebut.  Korporasi  juga
menerima  konsekuensi  melakukan  perbaikan  manegemen  dan  ketaatanya  pada  peraturan negara karenea sejumlah syarat dapat diberikan dengan DPA tersebut.

## Prosedur  Pelaksanaan  DPA  dalam  Penyelesaiaan  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh Korporasi Di Indonesia
Prosedur kesepakatan penundaan penuntutan (KPP) saya terlebih dahulu membahas siapa para  pihak  yang  akan  terlibat  dalam  proses  tersebut.  Pada  dasarmnya  pihak  yang  terlibat dalam proses pada proses KPP sama dengan pihak dalam plea bargaining yaitu terdakwa atau penasihat  hukumnya  dengan  penuntut  umum  dalam  hal  ini  kejaksaan  atau  KPK.  Yang berbeda disini adalah terdakwa nya di PMB terdakwanya adalah orang sebagai subjek hukum sedangkan di KPP terdakwanya adalah korporasi sebagai subjek hukum yang lainnya.
Untuk  dapat  bertindaknya  korporasi  dalam  proses  negoisasi  diperlukan  organ  dari korporasi.  Organ  dari  korporasi  yang  dapat  bertindak  di  peradilan  sudah  diatur  didalam anggaran dasar dari masing-masing korporasi. Jika tidak diatur di dalam anggaran dasarnya, makan  akan  merujuk  kepada  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pendirian  korporasi tersebut. Untuk Indonesia, Perma No. 13 Tahun 2016 sudah mengatur lebih lanjut siapa yang akan mewakili korporasi jika berhadapan dengan hukum.
Proses  KPP  dimulai  setelah  jaksa  penuntut  umum  melakukan  penelitian  awal,  bahwa korporasi tersebut dapat melakukan negoisasi  dengan Jaksa penuntut umum. Adapun hal-hal yang menjadi dasar penentuan apakah korporasi dapat melakukan DPA atau tidak, kita dapat merujuk kepada cara yang digunakan oleh inggris.
1. Setelah berkonsultasi dengan penyelidik, penuntut umum akan menilai apakah perusahaan bersifat  kooperatif  selama  proses  penyidikan,  mangakui  fakta-fakta  tertentu,  mau menerima  beberapa  ketentuan  hukum,  korporasi  dinilai  mempunyai  kemampuan  untuk membayar dinilai mempunyai kemampuan untuk membayar kerugian, denda kompensasi, disamping  itu  korporasi  mempunyai  keinginan  dan  komitmen  untuk  memperbaiki manajemen perusahaannya sesuai prinsip good corporate.
2. Tahap  selanjutnya,  penuntut  umum  terdakwa  dan  kuasa  hukumnya  melakukan  negoisasi terkait hal-hal yang akan dinegoisasikan anatar lain:
a. Komitmen  korporasi  untuk  membayar  hukuman  uang  pengganti  denda  ,  ganti  rugi, restitusi atau perampasan keuntungan
b. Komitmen  korporasi  untuk  mengadopsi  sistem  manajemen  ketaatan  yang  di  desain untuk mengubah kesalahaan.
c. Komitmen  korporasi  untuk  bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  sedang menyidik kasusnya
d. Jangka waktu pelaksanaan klasula-klausula yang telah disepakati. Negoisasi tersebut harus dilakukan di suatu ruangan yang disertai dengan voice recorder dan  video  perekam,  setiap  perkembangan  dari  negoisasi  dilaporkan  kepada  pengadilan dalam  hal  ini  hakim  pemeriksa  pendahuluan.  Setelah  hakim  pemeriksa  pendahuluan menyetujui isi dari perjanjian ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan kuasa hukumnya, serta penterjemah jika menggunakan penerjemah dalam kasusnya.
3. Setelah itu salinan perjanjian disampaikan kepada jaksa agung dan pengadilan  yang akan menangani  perkara  tersebut.  Kesepakatan  tersebut  dicatatkan  dalam  register  perkara  di pengadilan dan kemudian diumumkan dalam website pengadilan.
4. Kemudian.  Hakim  pemeriksa  pendahuluan  mengeluarkan  penetapan  untuk  penundaan perkara  tersebut.  Apabila  isi  perjanjian  sudah  dilaksanakan  oleh  terdakwa,  maka  hakim akan  mengeluarkan  putusan  untuk  menghentikan  perkara  tersebut.  Dimana  putusan tersebut bersifat final.. Akan tetapi jika kesepakatan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya  sampai  batas  waktu  yang  ditentukan,  maka  hakim  pemeriksa  pendahuluan  akan mencabut  berita  acara  penundaan  penuntuttan  tersebut,  dan  membuat  berita  acara  agar perkara  dilanjutkan  pemeriksaan  oleh  pengadilan.  Semua  berkas  perkara  dikirimkan kepada ketua pengadilan yang akan memeriksa perkara tersebut, dan nantinya pelanggaran pelaksananan kesepakatan ini dapat menjadi alasan pemberat bagi terdakwa.
Dilakukan  bentuk  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan terdakwa atau kuasa hukumnya dituangkan secara tertulis, didalamnya selain memuat hal-hal yang  sudah  disepakati  ,  juga  memuat  pernyataan  terdakwa  yang  menyatakan  perjanjian dilakukan sukarela, terdakwa mengetahui konsekuensi jika tidak menggunakan hak diamnya, tidak  ada  kewajiban  untuk  memberikan  pengakuan  yang  akan  melawan  dirinya  (  non-self incrimination).  Perjanjian  ditandatangani  oleh  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  dan  kuasa hukumnya.  Setelah  itu  Salinan  perjanjian  disampaikan  kepada  jaksa  agung  dan  pengadilan yang  akan  menangani  perkara  tersebut.  Hasil  kesepakatan  anatara  jaksa  dan  terdakwa/ penasihat hukumnya harus tertulis secara jelas dan semuanya dipaparkan disidang pengadilan sehingga diketahui hakim untuk juga menjamin sisi kebenaran materilnya.

## Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia
Pertama, perlu diadakan nya skema perjanjian penangguhan tuntutan, dimana perusahaan yang  terlibat  dalam  kejahtan  berat  korporasi,  Kejaksaan  atau  KPK  memiliki  pilihan  untuk mengajak  perusahaan  untuk  melakukan  negoisasi  perjanjian  untuk  mematuhi  serangkaiaan kondisi  tertentu.  Persyaratanya  perusahaan  harus  mau  bekerja  sama  dalam  penyelidikan, penyidikan,  serta  membayar  denda  maksimum,  mengakui  fakta-fakta  yang  disepakati,  dan melaksanakan  program  untuk  meningkatkan  ketaatan  untuk  ke  depannya.  Perusahaan  tidak akan  dituntut  apabila  Perjanjian  yang  mana  korporasi  itu  memenuhi  kewajibannya  sesuai perjanjian.
Kedua  harus  dilakukan  kajian  yang  mendalam  dan  komprehensif  tentang  bagaimana melaksanakan  program  edukasi  yang  komprehensif  terkait  skema  perjanjian  penundaan penuntutan yang disepakati, pihak Kejaksaan Agung serta KPK harus menyebarkan rangkaian pedoman pelaksanaan perjanjian penundaan penuntutan untuk konsultasi publik tindak pidana korupsi  oleh  korporasi,  kajian  atas  jenis  korupsi  apa  saja  yang  bisa  diselesaikam  melalaui mekanisme  ini,  kajian  tentang  subyek  atau  korporasi  yang  bagaimana  yang  dapat  mengikuti model penyelsaiaan semacam ini, serta kajian atas skema batas tenggat waktu penyelesaiaan melalui mekanisme ini dilakukan serta implikasi apabila kesepakatan tidak tercapai.
Ketiga,  untuk  tercapainya  kesepakatan  penundaan  penuntutan  ini  harus  melalui  panel administrative  yang  bersifat  independen  dalam  memastikan  tercapainya  kesepakatan.  Panel
ini keanggotaanya harus ditegaskan dan diatur secara jelas dalam undang-undang, misqalnya sebagai  alternatif  hakim  pensiunan  atau  hakim, mereka  yang  akan  meninjau  dan  menyetujui ususlan  kesepakatan  penundaan  penuntutan  ini.  Mekanisme  ini  harus  memuat  proses penyelesxaiaan  sengketa  termasuk  melibatkan  pihak  ketiga  yang  independen  untuk menentukan  apakah  terdpat  pelanggaran  materiil,  majelis  independen  yang  menyetujui perjanjian  atau  pengadilan.  Untuk  terjamin  nya  transparansi  dan  kepercayaan  publik  maka perlu  suatu  pemantau  independen  korporasi  yang  dilibatkan  untuk  mengawasi  proses tercapainya kesepakatan itu dan pelaksanaanya.

## KESIMPULAN
Defeered prosecution agreement merupakan negoisasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa  atau  lawyernya,  dimana  terdakwa  nya  disini  adalah  korporasi,  dalam  upaya  untuk mengalihkan  penuntutan  dari  proses  peradilan  atau  untuk  menangani  kesalahan  korporasi melalui  prosedur  pemulihan  administratif  atau  sipil.  Kejahatan  korporasi  masalah  serius, korban yang disebabkan oleh kejahatan tersebut umumnya bukan korban individu ( individual victim ), tapi korban kelompok. Berkaitan juga dengan perekonomian dan dapat berpengaruh terhadap  perekonomian  negara  juga.  Proses  tindak  pidana  terhadap  korporasi  saat  ini  mulai dari  investigasi,  penuntutan  dan  peradilanya  memakan  biaya  yang  besar,  lambat  dan kompleks. Deffered  prosecution  agreeement dilakukan  secara  sukarela  antara  jaksa  dan korporasi  berdarkan  self-reporting  dari  pelaku  atau  temuan  dari  jaksa  atas  kejahatan. Mekanisme  DPA  selalu  mensyaratkan  program compliance (kepatuhan)  bagi  korporasi. Deffered  Prosecution  Agreement  dapat  ditawarkan  oleh  jaksa  atau  regulator  ketika perusahaan  menunjukkan  sikap  kooperatif  terhadap  proses  penyidikan  pidana,  pengakuan fakta-fakta  dan  menerima  beberapa  ketentuan  seperti  hukuman,  reparasi,  denda,  dana biasanya  tindakan  preventif  agar  tidak  mengulangi  Kembali.  Adanya  mekanisme Defeered prosecution agreement . Korporasi tidak terlalu kehilangan reputasi atau nama baiknya karena perkaranya tidak berlama lama lama di proses melalui proses pengadilan dari tahap pertama, banding  sampai  kasasi.  Karyawan  korporasi  tidak  menjadi  korban  karena  perusahaan  tidak kolaps dan tidak jatuh sahamnya.  Dan tetap dapat bekerja di perusahaan tersebut. Korporasi tetap mendapatkan sanksi tindakan yaitu dengan pembayaran denda dan biaya lainya kepada negara.  Negara  medapat  manfaat  lebih  cepat  dengan  pembayaran  denda  dan  pengembalian kerugian  negara  tersebut.  Korporasi  juga  menerima  konsekuensi  melakukan  perbaikan manegemen  dan  ketaatanya  pada  peraturan  negara  karenea  sejumlah  syarat  dapat  diberikan dengan DPA tersebut.

## SARAN
Untuk menerapkan DPA semua itu perlu diperhatikan beberapa hal seperti perlu adanya kajian yang mendalam tentang DPA dan skema penundaan pelaksanaan penuntutan dan perlu adanya pendidikan  yang baik kepada para penegak hukum untuk melaksanakan skema yang baru tersebut, Mengingat mekanisme DPA ini memerlukan kemampuan dari penegak hukum menyangkut  materi  perkara  yang  komopleks  serta  memerlukan  integritas  penegak  hukum, maka  benar-benar  ditekankan  adanya code  of  conduct  atau  code  of  pratice yang  wajib dipatuhi para penegak hukum dan ditegakan sanksi nya jika ada penyimpangan  dari penegak
hukum  yang  terlibat  dalam  proses  ini  dari  awal  sampai  akhir.  Jika  DPA  diterapkan  di Indonesia  Pemerintah  dan  DPR  seharusnya  membuat  pengaturan  nya  dalam  bentuk perauturan  perundang-undangan  baik  itu diatur  dengan  undang-undang  tersendiri  atau  diatur dalam  undang-undang  misalnya  dimasukan  ke  dalam  KUHAP,  agar  penegak  hukum mempunyai  legalitas  dalam  melakukan  hal  tersebut,  dan  tidak  semata-mata  hanya  diskresi jaksa  atau  KPK  saja.    Para  akdemisi  hukum    khussnya  akdemisi  hukum  pidana   melakukan kajian  atau  penelitian  lebih  lanjut  dan  mendalam  tentang  berbagai  hal  menyagkut  konsep peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  model-model  system  peradilan  pidana  serta model-model  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  termasuk membahas Deffered Prosecution Agreement  dengan model-model yang sama itu di berbagai negara.Penegak hukum khsusnya  Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan korupsi serta hakim perlu  mempersiapkan,  mendiskusikan  dan  mensosialisasikan  tentang  model-model  system peradilan  pidana  serta  model-model  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi termasuk membahas deffered prosecution agreement.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus. (2017). Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi . Jakarta: Raja Grafindo.
Atmasasmita, Romli. (2015). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Bisnis Com kerugian negara akibat korupsi sampai dengan tahun 2019 tembus Rp 200 Triliun Di  akses  di  https://ekonomi.bisnis.com/read/20191018/9/1160721/kerugian-akibat- korupsi-tembus-rp200-triliun-ancam-pembangunan-nasional pada tgl 4 april 2020.
Dani,  Elwi.  2012. Korupsi.  Konsep,  tindak  pidana  dan  pemberantasanya Jakarta:  Raja Grafindo.
F  Sjawie,  Habullah.  (2015). Pertanggungjawaban  Korporasi  Pada  tindak  Pidana  korupsi . Jakarta: Kencana
Freeman,  Dennis  Lioyd  M.D.A.  (1994). Introduction  to  jurisprudence ,  London:  Sweer  & Maxwell limited.
Hadita, Cynthia. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam  Perspektif Hak Asasi  Manusia (Provision  of  Personal  Information  in  Prepaid  SIM  Card Registratio n  fro m  Human  Rights  Perspective),  Jurnal  HAM ,  Vol.  9,  No.  2, December.
Hatrik, Hamzah. (1996) . Asas Pertanggungfjawaban Korporasi Dalam Hukum pidana (Strick Liability ydan Vicarious Liability ). Jakarta: Raja Grafindo.
Hiariej,  Eddy  O.S.  (2014). Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka.
Kristian. (2018) . Sistem Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi . Jakarta: Sinar Grafika Nani,  Muliyanti. Pentingnya  Membentuk  Budaya  Antikorupsi  Dilihat  dari  Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Nagari Law Review Volume 2 Nomor 2, April 2019, hlm 184
Priyanto,  Dwidja.  (2017). Sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  kebijakan legislasi . Depok: Kencana.
Ramadhani, Rahmat. Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertifikat Hak Atas Tanah. Jurnal Delegata, 2 (1), Januari (2017).
Ramadhani,  Rahmat.,  Ramlan.  (2019).  Perjanjian Build  Operate  And  Transfer (BOT) Lapangan  Merdeka  Medan  Dalam  Pandangan  Hukum  Adminsitrasi  Negara  Dan Hukum Bisnis. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 4 (2). 255- 270. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V4i2.3182.
Singleton, Royce. (1998). Approaches to social Research , Oxford:oxford University Press.
Soekanto,  Soerjono.  (2010). Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia- Press
Sprenger, Polly.  (2015). Defered Prosecution Agremeents: The law and pratice of Negotiate Corporate Criminal Penalties . UK: Sweet & Maxwell.
Waluyo,  Bambang.  (2018). Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (strategi  Dan Optimalisai) . Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo, Bambang. (2020). Penyelesaiaan Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif Jakarta: Sinar Grafika.