Nilawati Yuddin, Wiwik Sri Widiarty, Aartje Tehupeiori (2023), Pertanggung Jawaban Perusahaan Pemilik  Kapal terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan sebagai akibat Tumpahaan Minyak Muatan Kapal Laut di Indonesia, (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN PEMILIK  KAPAL TERHADAP KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT TUMPAHAAN MINYAK MUATAN KAPAL LAUT DI INDONESIA
Nilawati Yuddin 1 , Wiwik Sri Widiarty 2 , Aartje Tehupeiori 3 1,2,3 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: yuddinnilawatiyuddin@gmail.com

## Abstrak
Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban perusahaan pemilik kapal terhadap kasus pencemaran lingkungan sebagai akibat tumpahan minyak muatan kapal laut di Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lalu lintas kapal laut yang  signifikan,  menghadapi  risiko  serius  terkait  pencemaran  lingkungan  akibat tumpahan  minyak  dari  kapal  laut.  Penelitian  ini  menggali  aspek-aspek  hukum  yang berkaitan  dengan  pertanggung  jawaban  perusahaan  pemilik  kapal  terhadap  tumpahan minyak yang merusak lingkungan di perairan Indonesia. Artikel ini membahas kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan pemilik kapal, prosedur penegakan hukum,  dan  tanggung  jawab  kompensasi  terhadap  kerugian  lingkungan.  Selain  itu, penelitian  ini  menganalisis  isu-isu  yang  seringkali  muncul  dalam  kasus  tumpahan minyak, termasuk kesulitan dalam mengukur dampak lingkungan, kerugian ekonomi, dan sosial  yang  diakibatkan  oleh  pencemaran  tersebut.  Dalam  analisis  ini,  akan dipertimbangkan  bagaimana  regulasi  hukum  yang  ada  di  Indonesia  mengatur pertanggung  jawaban  perusahaan  pemilik  kapal  dalam  kasus  pencemaran  lingkungan, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam praktiknya. Penelitian ini juga akan mengevaluasi  kendala  dalam  penanganan  kasus  tumpahan  minyak  serta  upaya-upaya yang  dapat  ditingkatkan  dalam  mengurangi  dampak  negatif  pada  lingkungan  dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi dan pemahaman aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban perusahaan pemilik kapal terhadap tumpahan minyak di Indonesia. Artikel ini memberikan kontribusi pada  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  kerangka  hukum  yang  mengatur  pertanggung jawaban perusahaan pemilik kapal dalam kasus pencemaran lingkungan dan mendorong perbaikan  dalam  regulasi  serta  praktik  industri  yang  lebih  berkelanjutan  dalam menghadapi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak.
Kata  kunci: pertanggung  jawaban  perusahaan,  tumpahan  minyak,  pencemaran lingkungan, kapal laut, Indonesia.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023

## Abstract
This  academic  article  aims  to  analyze  the  liability  of  shipowners  for  cases  of environmental pollution resulting from oil spills by ships in Indonesia. Indonesia, as an archipelagic  nation  with  significant  maritime  traffic,  faces  serious  environmental pollution risks due to oil spills from maritime vessels. This research explores the legal aspects  related  to  the  liability  of  shipowners  for  environmental  damage  caused  by  oil spills  in  Indonesian  waters.  The  article  discusses  the  legal  framework  governing  the responsibility of ship-owning companies, law enforcement procedures, and compensation responsibilities  for  environmental  losses.  Additionally,  the  research  analyzes  common issues  that  arise  in  oil  spill  cases,  including  difficulties  in  measuring  environmental impacts, as well as the economic and social losses resulting from pollution. This analysis considers how existing legal regulations in Indonesia govern the liability of ship-owning companies  in  cases  of  environmental  pollution,  as  well  as  the  effectiveness  of  law enforcement in practice. The research also evaluates the challenges in handling oil spill cases  and  identifies  efforts  that  can  be  improved  to  reduce  negative  impacts  on  the environment and society. The research findings indicate the need for improvements in the implementation and understanding of legal aspects related to shipowners' liability for oil spills  in  Indonesia.  This  article  contributes  to  a  deeper  understanding  of  the  legal framework  governing  the  responsibility  of  ship-owning  companies  in  cases  of environmental  pollution  and  encourages  improvements  in  regulations  and  more sustainable industry practices in addressing environmental pollution issues caused by oil spills.
Keywords: Corporate Liability, Oil Spills, Environmental Pollution, Maritime Vessels, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Lingkungan laut sebagai perwujudan suatu bagian (aspek) dari lingkungan hidup di atas bumi, dewasa ini memperlihatkan perkembangan baru. Manfaat laut bukan lagi sekedar  tempat  menangkap  ikan,  penghasil  garam,  kegunaan  pelayaran,  atau  tempat rekreasi.  Namun,  di  dalam  perkembangannya  saat  ini  mengarah  pada  hasil  mineral  di dasar laut, dan barengi pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju pesat manfaat laut semakin besar. Lebih jauh lagi, bahkan manfaat laut itu telah berkembang menjadi tempat pemukiman bagi umat manusia yang masa ini telah mulai diperkirakan oleh para ahli ilmu pengetahuan. Sehingga kebinekaan guna laut bagi manusia,  dapat  digolongkan  antara  lain  sebagai  sarana  pelayaran,  tempat  kegiatan hiburan,  pertambangan  dan  pertahanan  keamanan.  Kesemuanya  itu  diwujudkan  oleh manusia lewat pandangan maupun perhatian yang selalu berubah.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain berdampak positif namun juga memiliki dampak negatif, hal ini terjadi apabila manusia dengan perkembangan yang ada  hanya  memikirkan  kepentingannya  sendiri  tanpa  memikirkan  kepentingan lingkungan  yang  di  sekitarnya.  Aktifitas  yang  dilakukan  di  laut  tentunya  akan
memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan laut itu sendiri, baik terhadap biota laut maupun  terhadap  manusia  yang  hidup  atau  bertempat  tinggal  dipinggiran  pantai.  Laut yang merupakan jalur transportasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain maupun antar Negara  tentu  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Untuk  itu  diperlukan  adanya pengawasan dan kontrol dan pemerintah terhadap setiap aktifitas yang dilakukan di laut, dengan tujuan menjaga lingkungan laut dari pencemaran atau perusakan. Namun tidak dapat  dipungkiri  sering  terjadi  pencemaran  ataupun  perusakan  lingkungan  laut  baik sengaja  maupun  tidak  disengaja  terjadi,  salah  satunya  adalah  terjadinya  pencemaran lingkungan  laut  yang  disebabkan  oleh  tumpahan  minyak  dari  kapal  akibat  kebocoran, dibuang secara sengaja dan lain sebagainya.
Mengingat  peran  laut  yang  sangat  strategis  karena  sebagian  masyarakat mengandalkan  laut  sebagai  mata  pencaharian  dan  hidupnya,  laut  perlu  mendapat perhatian utama dalam penegakkan hukumnya terutama dari akibat kerusakan ekosistem karena pencemaran. Sumber pencemaran laut dapat berasal dari:
1) pencemaran yang disebabkan atau berasal dari kapal;
2) pencemaran yang berasal oleh instalasi pengeboran minyak;
3) sumber pencemaran di darat; dan
4) pencemaran melalui udara.
Permasalahan pencemaran minyak karena kecelakaan kapal (tanker) di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius berkenaan dengan hak menggugat (ius standi), pembuktian yang terkait dengan verifikasi ilmiah untuk menjelaskan hubungan kausal, penerapan asas ganti kerugian, cakupan dan luas isu lingkungan untuk menetapkan jumlah ganti rugi, dan kriteria pemulihan lingkungan terkait dengan sistem kebenaran formil yang dianut dalam sistem penuntutan ganti kerugian secara perdata.
Masalah  perlindungan  lingkungan  laut  ini  berkaitan  dengan  hal  pencemaran karena  tumpahan  minyak  sudah  diatur  sejak  dirumuskannya  “Konvensi  Jenewa  1958” yang mengatur tentang peraturan atau rezim laut lepas. Ketentuan perundang-undangan dengan  acuan  Konvensi  terkait  upaya  yang  dapat  memicu  terjadinya  pencemaran  laut akibat pemanfaatan serta mengeksplorasi sumber daya laut dan disekitarnya bisa dibuat oleh tiap negara secara tegas untuk mencegah minyak yang berasal dari pipa bawah laut maupun dari kapal tanker.
Kapal sebagai transportasi pengangkutan memiliki peran penting pada kegiatan ekonomi  khususnya  dalam  perdagangan  nasional  ataupun  internasional.  Pentingnya pengangkutan tersebut tergambar pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek  kehidupan  bangsa  dan  negara,  serta  semakin  meningkatnya  kebutuhan  jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang di dalam negeri, serta dari dan ke luar negeri. Di  samping  itu,  pengangkutan  juga  berperan  sebagai  penunjang,  pendorong,  dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal pengangkutan melalui laut, digunakan  sarana  atau  alat  transportasi  dengan  menggunakan  kapal  laut  untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya dalam memindahkan muatan
berupa  barang  dan  maupun  orang.  Kapal  laut  adalah  semua  kapal  yang  dipakai  untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu.
Pengangkutan  laut  terjadi  karena  adanya  suatu  perjanjian  antara  kedua  belah pihak, yaitu pihak Pemberi Jasa Pengangkutan atau Pemilik Kapal ( Shipowner ) dengan Pemakai Jasa atau Penyewa ( Charters ). Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi Pemberi Jasa Pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan  kapal  serta  muatannya  terutama  pada  saat  pelayaran  atau  selama  dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 468 KUHD.
Adanya  aktifitas  pengangkutan  dari  kapal  tersebut  maka  ada  kemungkinan terjadinya kerugian baik itu kepada Penumpang, Pencarter dan bahkan Awak Kapal itu sendiri.  Hal  tersebut  juga  dapat  disebabkan  oleh  karena  terjadinya  kecelakaan  kapal, Kecelakaan  kapal  tersebut  dapat  berupa  Kapal  Tenggelam,  Kapal  Terbakar,  Kapal Tubrukan,  dan  Kapal  Kandas.  Namun  timbul  suatu  pertanyaan  bagaimana  dengan  hal kondisi  dimana  kapal  mengalami  Kebocoran,  tidak  menutup  kemungkinan  kebocoran terjadi  sehingga  menimbulkan  kerugian  pada  berbagai  pihak.  Bahkan  yang  paling dikhawatirkan adalah apabila sampai muatan yang dibawa kapal tersebut sampai tumpah dan menimbulkan pencemaran lingkungan laut. Selain itu terkadang para awak kapal juga membuang limbah air yang sudah tercampur minyak ke laut, yang seharusnya melalui proses  pemisahan  minyak  dan  air  dengan  menggunakan  mesin  Oil  Water  Separator (OSW),  hal  ini  sering  terjadi  karena  dilakukan  di  tengah  laut  dimana  jauh  dari pengawasan instansi terkait.
Peristiwa  pencemaran  di  perairan  atas  tumpahan  minyak  lebih  sering  terjadi dibanding pencemaran yang terjadi di darat, pencemaran minyak saat ini semakin sering terjadi seiring dengan peningkatan permintaan minyak dunia terhadap industri yang harus diangkut  dari  sumbernya  yang  cukup  jauh.  Juga  seiring  dengan  peningkatan  jumlah anjungan-anjungan pengeboran minyak lepas pantai, serta akibat peningkatan kuantitas transportasi laut.
Dampak tumpahan minyak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut yang teramat  besar.  Kerusakan  sebagai  akibat  tumpahan  minyak  selain  berupa  kerugian langsung terhadap ekonomi dan sosial masyarakat juga berupa kerugian jangka panjang, terutama  terhadap  lingkungan  laut,  yang  baru  dapat  diketahui  setelah  sekian  lama terjadinya  tumpahan  minyak.  Untuk  itu  perlu  segera  dilakukan  penanggulangan  agar minyak dapat secepatnya dibersihkan, dilokalisir dan dimusnahkan sehingga kerusakan yang lebih besar dapat dicegah. Masyarakat yang berada di sekitar pantai yang tercemar perlu  mendapatkan  ganti  rugi  secepatnya,  serta  kerusakan  ekosistem  laut  harus  segera dilakukan recovery dan  mengembalikan  lingkungan  ke  keadaan  sebelum  terjadinya tumpahan.
Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kecelakaan Kapal di Indonesia saat ini  masih  belum  memasukan  atau  menyebutkan  kebocoran  kapal  sebagai  suatu kecelakaan kapal. Padahal dilihat memiliki dampak yang besar. Seharusnya Kebocoran Kapal dan juga kesengajaan pembuangan limbah air bercampur minyak oleh awak kapal
dapat  dimasukan  dalam  undang-undang  dan  peraturan  pelaksananya  tersebut.  Bahkan pada  regulasi  secara  Internasional  sudah  menjelaskan  bagaimana  pertanggungjawaban yang  dapat  dilakukan  ketika  kapal  mengalami  kebocoran  mengakibatkan  pencemaran yaitu pada Pasal 192 United Nations Convention on the Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982), menyatakan bahwa “Setiap negara harus menjaga lingkungan laut, yang berarti memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara”. Konvensi tersebut juga mengatur penyelesaian berupa pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas pencemaran tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan laut diatur dalam ketentuan Pasal 235 UNCLOS 1982.
Mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya  kebocoran  kapal  ini  cukup besar baik pada kerugian yang timbul dan juga kepada para pihak yang terlibat. Maka timbul  pertanyaan  prinsip  pertanggungjawaban  apa  yang  tepat  digunakan  dalam  hal pertanggungjawaban  Pengusaha  Kapal  dalam  pengangkutan  laut  terhadap  timbulnya kebocoran kapal.
Indonesia sebagai negara kepulauan dan secara geografis sangat strategis sebagai jalur perlintasan kapal dan karenanya sangat rentan terhadap bahaya tumpahan minyak terutama  dari  kapal.  Dari  beberapa  peristiwa  tumpahan  minyak  yang  terjadi  telah menimbulkan dampak kerusakan yang sangat parah. Sementara terdapat kendala untuk mendapatkan ganti rugi bagi penanggulangan yang dilakukan baik terhadap pemulihan hak masyarakat yang menderita kerugian maupun pemulihan lingkungan yang rusak.
Sumber  utama  pencemaran  laut  biasanya  berasal  dari  tumpahan  minyak  yang bersumber dari kegiatan operasional kapal, pengeboran lepas pantai (eksplorasi) maupun akibat kecelakaan kapal. Setiap tahunnya 3 sampai 4 juta ton minyak bumi mencemari lingkungan  laut.  Pencemaran  minyak  bumi  yang  disebabkan  oleh  kapal  umumnya disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal, baik yang berasal dari tangki bahan bakar kapal  itu  sendiri  atau  tumpahan  minyak  dari  kapal  akibat  proses  pembuangan  minyak kotor  yang  terdapat  di  dalam  kamar  mesin  maupun  minyak  sebagai  kargo  (muatan). Sumber  pencemaran  laut  yang  bersumber  dari  kapal  diklasifikasikan  menjadi  empat macam, yaitu kegiatan operasi kapal, pembuangan secara sengaja ( dumping ), kegiatan di dasar laut dan kegiatan di darat.
Kasus  pencemaran  minyak  yang  terjadi  di  Indonesia  diantaranya,  pencemaran lingkungan laut yang terdampak dari kegiatan transportasi laut adalah Banten Selatan, karena wilayah ini ramai dilalui oleh kapal dan barge atau tongkang. Kondisi geografis wilayah  ini  sangat  ramai  dilalui  moda  laut  sehingga  rawan  dan  cuaca  yang  kurang mendukung  sehingga  dapat  terjadi  tubrukan  dan  kandasnya  kapal,  Pencemaran  laut dengan  tumpahnya  minyak  di  perairan  sekitar  Kepulauan  Karimata  yang  berisiko menyebabkan  terganggunya  biota  laut  dan  mengancam  kerusakan  karang  akibat hempasan  badan  tongkang  (yang  terbalik).  Terlebih  wilayah  laut  tempat  tumpahnya material karnel sawit berada dalam kawasan cagar alam laut. Sejak 12 Juli 2019, sumur minyak  Pertamina  di  Karawang,  bocor  hingga  minyak  tumpah  mencemari  lingkungan sekitar. Tak kurang, 12 (dua belas) desa di Karawang dan Bekasi serta tujuh pulau di
Kepulauan Seribu, terdampak tumpahan minyak, seperti Pulau Air, Pulau Untung Jawa, Bidadari, Lancang, Pulau Rambut, Pulau Damar dan hal serupa terjadi di Balikpapan, Banjarmasin dan Batam pada Tahun 2018.
Tumpahan  minyak  ( oil  spill )  merupakan  bencana  atau  kejadian  yang  sangat membahayakan baik bagi awak kapal, perusahaan, masyarakat nelayan dan yang paling merugikan terhadap alam itu sendiri terutama ekosistem laut, dalam hal ini perlu ribuan tahun  untuk  memulihkan  kondisi  ekosistem  laut  tersebut.  Permasalahan  pencemaran minyak  dipantai  menjadi  sedemikian  latent  di  Indonesia  mengingat  karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari daratan  serta  banyaknya  kasus  pencemaran  minyak  di  Indonesia  disebabkan  beberapa wilayah  pantai  Indonesia  secara  geografis  potensial  pencemaran,  karena  karakteristik tertentu  yaitu,  memiliki  Pelabuhan  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  untuk  Pengolahan Minyak.
Sampai  saat  ini  masalah  pencemaran  belum  dapat  terselesaikan  dengan  baik bahkan pemberitaan mengenai sumber pencemar sulit untuk diakses oleh pemerintah dan masyarakat.    Negara  sebagai  pelaksana  kegiatan  perlindungan  lingkungan  laut  dan fasilitas pendukungnya seharusnya memiliki instrumen hukum untuk mengklaim ganti rugi dan restitusi bagi pelaku dan penanggung jawab usaha. Pencemaran minyak di laut baik oleh kapal tanker, kapal penumpang, kapal barang akan menjadi perhatian serius karena pencemaran menimbulkan kerugian yang serius bagi ekologi laut dan masyarakat yang  tinggal  dipinggiran  pantai.  Sebuah  argumentasi  diberikan  oleh  John  Maddox, pencemaran  akan  dapat  dipecahkan  dengan  menghitung  ongkos-ongkos  yang  timbul ( price ), pencemaran merupakan masalah ekonomi, “ we can reduce pollution if we are prepared  to  pay  it ”,  sehingga  harus  dipahami  bahwa  masalah  pencemaran  adalah persoalan  ekonomi,  artinya  berapa  kemampuan  kita  membayarnya  baik  dengan menciptakan  alat  pencegah  pencemaran anti-pollution maupun  secara  tidak  langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran. changes can solve many environmental problem . Menurutnya, pencemaran dapat dikendalikan secara ekonomis melalui pengaturan hukum seperti penerapan denda, pajak pada bahan yang diproses atau limbahnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat yuridis normatif dengan menemukan  kebenaran  yang  didasarkan  dengan  logika  keilmuan  hukum  dari  segi normatif,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  ( States Approach ).
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  yang  bersumber  dari  studi kepustakaan berupa, peraturan perundang-undangan, literatur, majalah dan koran online, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan baik teori atau temuan  lainnya,  lalu  dianalisa  dan  mengkritisi  serta  memberikan  gagasan  kritis  dalam penelitian.
Untuk  mendukung  penelitian  yang  menggunakan  bahan-bahan  pustaka,  maka dibutuhkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan  Hukum  Primer,  adalah  bahan  hukum  yang  memiliki  kesinambungan  yang kuat dengan permasalahan yang diteliti, seperti menggunakan peraturan perundang- undangan seperti UU PPLH, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta konvensi internasional  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  terjadinya pencemaran laut.
b. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen tidak resmi yang didalamnya membahas dengan detail, segala hak yang telah diteliti oleh bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum  sekunder  dapat  dikatakan  pula  sebagai  penunjang  ataupun  pendukung terhadap bahan hukum primer.
Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku  dan  jurnal  hukum  yang  memiliki  keterkaitan  terhadap  peratanggungjawaban perusahaan pemilik kapat terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak di laut.
c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan  sekunder  dalam  hal  memberikan  pemahaman-pemahaman  serta  pengertian terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yng digunakan dalam penelitian ini  adalah  internet  yang  berisikan  tentang  tanggungjawab  pemilik  kapal  terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal miliknya.
Teknologi akuisisi data adalah langkah strategis penelitian, ketika pengumpulan data  tidak  berjalan  dengan  baik  berakibat  penelitian  tidak  membuahkan  hasil  yang maksimal. Karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan.  Teknik  pengumpulan  data    dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.
Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis  secara  kualitatif,  selanjutnya  data  tersebut  dituliskan  atau  dipaparkan  secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas berdasarkan hasil penelitian.
Penelitian  dilakukan  dengan  penelusuran  bahan  pustaka,  yaitu  membaca literatur/buku  berkaitan  dengan  pendapat  ahli,  dokumen,    jurnal,  esai,  serta  sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
Analisa data merupakan proses yang tidak pernah selesai, dengan tujuan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja atau analisis data adalah proses menyusun mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.
Analisa data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang menjadikan peraturan perundang-undangan, literatur atau sumber buku lainnya yang akan menjadi analisis untuk mengembangkan teori yang digunakan dalam memberikan titik terang terhadap permasalahan yang diteliti.
Penelitian kualitatif digunakan untuk mengemukakan suatu penjelasan mengenai sutau  fenomena  yang  diteliti,  penelitin  hukum  kualitatif  menggunakan  data  seunder sebagai  data  utama,  hal  ini  dikarenakan  dalam  suatu  penelitian  yang  meneliti  suatu
fenomena diperlukan pendekatan yang berawal dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli dan pemahaman peneliti berdasarkan pencarian atau pengalaman yang dilakukan lalu dikembangkan untuk memperoleh suatu pembenaran dalam bentuk dukungan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  pencemaran  laut  dari  tumpahan  minyak  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja,  yang  dilakukan  oleh  kapal-kapal  yang  melintas  di  laut,  tentu  saja  memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan laut bahkan terhadap manusia. Dampak tersebut dapat merusak habitat dan biota laut, dan juga mengganggu mata pencaharian dan juga kesehatan manusia yang terkena dampak.
Dampak tumpahan minyak di laut,  disadur dari situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berikut beberapa dampak tumpahan minyak di laut, sebagai berikut:
1. Kematian organisme Sebagian  besar  tumpahan  minyak  yang  terjadi  di  pantai  atau  laut  dalam  memiliki risiko  kematian  lebih  besar  bagi  ikan-ikan.  Baik  yang  berada  di  tambak  maupun keramba.  Selain  itu  juga  berdampak  pada  kerang-kerangan  yang  kemampuan berpindah untuk menghindari tumpahan minyak sangat rendah.
2. Dampak bagi plankton Limbah minyak ini berdampak langsung pada plankton, terlebih saat masih fase telur atau larva. Akan lebih parah lagi jika lokasi tumpahan minyak terjadi di daerah yang tertutup seperti teluk.
3. Bau lantung Terjadi pada jenis ikan keramba dan tambang yang tidak dapat bergerak menjauhi lokasi pencemaran minyak bumi. Sehingga mengakibatkan bau dan rasa tidak enak.
4. Kerusakan ekosistem
Ekosistem  pesisir  dan  laut  seperti  mangrove,  delta  sungai,  estuary,  dan  terumbu karang berfungsi penting bagi kelangsungan hidup makhluk disekitarnya.  Wilayah pesisir  yang  terkena  tumpahan  minyak  dapat  terganggu,  karena  wilayah  tersebut mebjadi tempoat berkembangbiak dan habitat serta makan untuk organismes dewasa di sekitarnya.
Oleh  sebab  itu  dalam  menangani  masalah  pencemaran  minyak  di  laut  harus dilakukan  dengan  serius  dan  tegas,  baik  oleh  pemilik  kapal,  pemerintah  tetapi  juga masyarakat yang dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan  oleh  pemilik  kapal,  fungsi  masyarakat  merupakan  kewajiban  sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi dalam meningkatkan  efektivitas  implementasi  MARPOL  73/78  dalam  mencegah  dan menanggulangi pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal:
1. Kewenangan pemerintah terbagi atas dua konsep yaitu kewenangan pemerintah ini dapat dijalankan pada berbagai sektor dan terlembaga pada satu kelembagaan ( Single Agency Multi Task / SAMT) atau kewenangan tersebar di banyak instansi pemerintah
( Multi  Agency  Multi  Task /  MAMT).  Dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia  dapat mengadopsi  model  MAMT  seperti  negara  Australia  yang  berarti  terdapat  instansi selain Coast  Guard yang  memiliki  kewenangan  di  laut.  Oleh  karena  itu,  dalam penanganan  kasus-kasus  pencemaran  laut  oleh  minyak  dari  kapal,  diperlukan koordinasi melalui mekanisme yang disepakati oleh para Lembaga tersebut sehingga dapat menghindari tumpang tindih kewenangan. Diperlukan sebuah peta koordinasi yang  menerjemahkan  seluruh  peraturan  dengan  cukup  detail  dimulai  dari  tahap pencegahan,  penanggulangan  dan  pemulihan  serta  penindakan  sanksi  yang dituangkan dalam sebuah peta koordinasi yang menarik dan lebih mudah dimengerti sehingga semua lembaga yang melakukan pengawas di laut seperti Bakamla RI, TNI AL,  KLHK,  KKP,  Bea  Cukai,  dan  Polisi  jelas  dalam  mengemban  tugas  masing- masing. Hal ini dapat dibantu oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan  Investasi  (Kemenkomarves)  dalam  memimpin  sebagai  koordinator  dan akselerator  program  untuk  mencapai  penguatan Indonesia  Maritime  Information Center (IMIC) Bakamla RI untuk menjadi Fusion Center atau pusat penyedia data dan informasi keamanan di laut.
2. Pada  kasus  kecelakaan  kapal  MT  Kharisma  Selatan  Indonesia  mampu  melakukan upaya penanggulangan atas pencemaran dengan cukup baik sesuai standar yang telah ditetapkan  dalam  regulasi  MARPOL  73/78.  Namun  akan  jauh  lebih  baik  jika kedepannya Indonesia lebih mengutamakan pada aspek-aspek pencegahan dengan penguatan kapabilitas management yaitu dengan memperbaiki operasional otoritas jasa pelayaran dalam mengawasi kapalkapal yang melakukan aktivitasnya di wilayah perairan laut Indonesia. Untuk tercapainya upaya mencegah pencemaran lingkungan maritim  kuncinya  adalah  adanya  komitmen  bersama  antara  pemerintah  sebagai regulator,  operator  pelabuhan  dan  operator  kapal  serta  pengguna  jasa  dalam melaksanakan  kewajiban  masing-masing  seperti  administrator  pelabuhan  sebagai pejabat pendaftar kapal dalam melakukan proses pendaftaran kapal-kapal.
3. Pemerintah  dapat  melakukan  program  inspeksi  kapal  yang  ekstensif  yaitu  dengan mengunjungi pelabuhan-pelabuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan  demikian  pemerintah  dapat  memberi  sanksi  terhadap  Pelabuhan  dan menginspeksi  dan  menahan  kapal  untuk  memastikan  kekurangan  yang  serius, termasuk yang terkait dengan peralatan pencegahan pencemaran yang harus ada atau diperbaiki.
4. Pemerintah Indonesia sebaiknya membangun lokasi transit di kawasan Selat Malaka yang  memiliki  fasilitas  serta  teknologi  yang  memadai  agar  setiap  kapal  yang melintasi  kawasan  tersebut  dapat  melakukan  kegiatan  pencucian  kapal  maupun pembuangan  limbah  sisa  operasionalnya.  Lokasi  transit  yang  dapat direkomendasikan adalah seperti pelabuhan-pelabuhan di wilayahwilayah strategis yang terletak di sekitar Selat Malaka.
5. Pemerintah Indonesia dapat mencoba menerapkan praktik baik yang dilakukan oleh Jepang dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal. Jepang memiliki armada yang cukup kuat
dengan jumlah kapal patroli dan pesawat terbang yang cukup banyak dan sangat baik dalam  hal  pengawasan  dan  koordinasi  antar  lembaganya.  Jepang  melakukan pemetaan pembagian tugas melalui pembagian wilayah laut menjadi 16 bagian setiap bagiannya dilengkapi armada laut dan udara, oleh karena itu diharapkan Indonesia menerapkan metode tersebut dengan wilayah laut yang sangat luas. Berkaitan dengan hal  pengawasan  pemerintah  dalam  menerapkan  zona-zona  tertentu  pada  bagian wilayah laut tertentu yang butuh pengawasan yang lebih ketat, seperti menerapkan zona  merah  terhadap  Selat  Malaka  sehingga  dapat  mengawasi  apabila  ada  kapal- kapal  yang  sedang  membuang  limbah  secara  ilegal  atau  mengawasi  kapal  yang mematikan VMS.
6. Dalam  rangka  proses  penegakan  hukum,  dalam  hukum  lingkungan  itu  sendiri dimulai  dari  pematuhan  ( compliance ),  penindakan,  dan  penyelesaian  sengketa. Pematuhan  merupakan  suatu  proses  untuk  memotivasi  masyarakat  melaksanakan hukum secara sukarela. Penataan bersifat preventif sedangkan penindakan bersifat represif dan dalam sistem hukum lingkungan nasional, proses penindakan meliputi proses  penanggulangan,  pengendalian,  penerapan  sanksi  administratif,  dan rehabilitasi.  Dalam  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  diakibatkan  oleh  oil  spill,  maka  harus  dilakukan  instrumen  penaatan ekonomi  lingkungan  hidup  insentif  disinsentif.  Insentif  perlu  dilakukan  sebagai sistem  penghargaan  kinerja  di  bidang  PPLH  salah  satunya  ialah  suatu  kapal  yang telah memiliki peralatan pencegahan oil spill , maka perusahaan kapal tersebut dapat diberikan insentif berupa: pemberian keringanan kewajiban; pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan; pemberian fasilitas dan/atau bantuan;  pemberian  dorongan  dan  bimbingan;  pemberian  pengakuan  dan/atau penghargaan;  dan/atau  pemberitahuan  kinerja  positif  kepada  publik  (PP  46/2017). Sedangkan untuk kapal yang tidak memiliki alat pencegahan oil spill , maka harus diberikan  disinsentif,  yaitu:  penambahan  kewajiban;  penambahan  dan/atau pengetatan  persyaratan  pelaksanaan  kegiatan;  dan/atau  pemberitahuan  kinerja negatif  kepada  publik  (PP  46/2017).  Apabila  pencegahan-pencegahan  yang  dapat dilakukan  dalam  instrumen  pematuhan  tidak  dapat  dijalankan  dengan  baik,  maka dapat  langsung  diterapkan  penegakan  hukum  berupa  sanksi  administrasi,  sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana. Kemudian sebagai instrumen bersifat punitif, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Dalam  hal  penghitungan  kerugian  lingkungan  dan  pedoman  penghitungan  yang layak telah diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2014 Tentang  Penghitungan  Kerugian  Lingkungan  Hidup.  Dalam  hal  pemulihan  dan penanggulangan, Indonesia telah memiliki dua peraturan yang cukup komprehensif yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km 263 Tahun 2020 Tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) di Laut.
8. Metode remote  sensing /  penginderaan  jauh.  Selain  melakukan  pemantauan  secara aktif dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, menyiapkan posko kesehatan dan  rutin  memberikan  informasi  terkini  kepada  masyarakat  yang  terdampak tumpahan  tersebut  adalah  langkah  yang  wajib  dilakukan  pemerintah.  Dengan demikian,  dalam  pelaksanaannya  diperlukan  keterlibatan  para  pemangku kepentingan terkait yang berada di bawah manajemen pemerintah untuk bersama- sama melakukan penanggulangan yang terpadu dan komprehensif.
9. Pemerintah  sebaiknya  mempertimbangkan  untuk  meratifikasi  International Convention  on  Oil  Pollution  Preparedness,  Response  and  Co-Operation  1990 (OPRC).  Dalam  lingkup  regional,  Indonesia  juga  perlu  memanfaatkan  ASEAN Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response , yakni sebuah bilateral agreement dan  kerja  sama  antara  negara-negara  ASEAN  dalam  menanggulangi tumpahan minyak di laut.
Berdasrkan  uraian  diatas  terlihat  upaya  pemerintah  sebagai  bentuk  tanggung jawab  terhadap  terjadinya  kasus  pencemaran  di  laut.  Kenyataannya  sampai  saat  ini pencemaran  laut  akibat  tumpahan  mintyak  di  laut  masih  sering  sekali  terjadi,  namun penanganannya  terkesan  lambat  bahkan  tidak  terselesaikan  dengan  baik,  salah  satu penyebabnya adalah biaya pembersihan pencemaran laut tidak murah dan terbentur oleh sumber daya manusia yang melakukan proses pembersihan tersebut.  Untuk melindungi dan  membantu  pemilik  kapal  dari  berbagai  kemungkinan  peristiwa  yang  dapat merugikan/mengakibatkan  kehilangan  keuntungan  terutama  dalam  menangani pencemara laut perlu adanya suatu mekanisme ataupun sarana untuk mengalihkan risiko kerugian  atau  penanggulangan  pencemaran  laut  akibat  tumpahan  minyak    Sarana pengalihan  risiko  tersebut  adalah  melalui  asuransi.  Asuransi  merupakan  lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan kegiatan di bidang jasa keuangan yang secara langsung  atau  tidak  langsung  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dengan  menerbitkan surat berharga.
Pada  hakekatnya  penanganan  masalah  pencemaran  laut  oleh  minyak  bumi merupakan masalah bagaimana dapat mempertahankan suatu kualitas lingkungan laut, sehingga  ketentuan  hukum  yang  ada  masih  bersifat  sektoral  dalam  bentuk  peraturan, instruksi  atau  kebijaksanaan.  Ketentuan  hukum  nasional  Indonesia  yang  dimaksudkan dalam hal ini adalah setelah ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Konvensi Hukum Laut  PBB  1982  ( United  Nations  Convention  On  The  Law  Of  The  Sea 1982,  Done  at Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982. Entered into force on16 November 1994) yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan dengan Ketentuan-ketentuan hukum nasional tersebut adalah:
1. Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran dan/atau Perusakan laut yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
2. Instruksi  Menteri  Perhubungan  No.  IM.4/AL.1003/Phb-82  tentang  Pemilikan Sertifikasi  Dana  Jaminan  Ganti  Rugi  Pencemaran  laut  bagi  kapal-kapal  yang mengangkut minyak sebagai muatan curah lebih dari 2000 ton.
3. Keputusan  Direktur  Jendral  Perhubungan  Laut  No.  DKU.64/7/10-82  tentang Pemilikan sertifikasi dana jaminan ganti rugi pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan curah jumlah lebih dari 2000 ton.
4. Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Perhubungan  Laut  No.  DKP.  49/1/11  tahun  1982 tentang Pemilikan sertifikasi dana jaminan ganti rugi pencemaran laut bagi kapal- kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan curah dalam jumlah lebih dari 2000 ton.
5. Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  167/HM.207/Phb-86  tentang  Sertifikasi Internasional  Pencegahan  Pencemaran  oleh  minyak  bumi  dan  sertifikasi internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun.
6. Keputusan  Direktur  Jendral  Perhubungan  Laut  No.  Py.6/1/11-  86  tentang Pelaksanaan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  67/HM.207/Phb-86  tentang Sertifikasi internasional pencegahan pencemaran oleh minyak bumi dan sertifikasi internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun.
7. Petunjuk  Pelaksanaan  Keputusan  Dirjenperla  No.  Py/69/1/11-  86,  No.  UM. 48/2/14/DII86  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Keputusan  Dirjenperla  No. Py.69/1/11-86
8. Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No. UM.48/27/20-85 tentang Tata Cara Pengisian Formulir Pencemaran Laut.
9. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 86 tahun 1990 tanggal 8 September 1990 tentang Pencegahan Pencemaran Laut oleh Minyak dari Kapal-Kapal.
10. Proseddur  Tetap  (PROTAP)  Selat  Makasar  dan  Selat  Lombok  No.  DKP.49/1  /1 No.27/Kpts/DM/MIGAS/1 981 tentang Prosedur tetap (PROTAP) Pencegahan dan Penanggulangan  Pencemaran  Laut  oleh  Minyak  Bumi  di  Selat  Makasar  dan  Selat Lombok.
Peran pemerintah dalam penanganan pencemaran minyak dilaut dapat diartikan sebagai  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu  dari  sebuah tindakan  yang  dilakukan  seseorang  atau  pihak  tertentu.  Peran  pemerintah  terlihat  dari beberapa wujud, yaitu:
1. Selaku Katalisator, dimana pemerintah harus selalu memperhitungkan faktor yang akan  berpengaruh  terhadap  pembangunan  nasional,  tidak  hanya  faktornya  saja pemerintah  juga  harus  bisa  memperhitungkan  resiko  yang  akan  dihadapi  dalam menjalankan pembangunan dan pemerintah berusaha untuk mengadakan barang dan jasa  sesuai  dengan  kebutuhan  utama  masyarakat,  pemerintah  dalam  mengadakan pengadaan barang dan jasa ini harus transparansi karena dalam pengadaan barang dan jasa ini rentan dengan terjadinya tindak korupsi, dalam hal pengadaan barang dan  jasa  ini  pemerintah  dapat  menggunakan  e-procurement  atau  bisa  disebut pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau online,
2. Selaku Dinamisator, pemerintah harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan sikap, tindak tanduk dan cara kerja yang baik, pemerintah juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman atau tidak kaku dalam membuat suatu program
atau  kebijakan,  sehingga  masyarakat  dapat  menerima  dengan  baik  suatu  program atupun kebijakan yang dibuat pemerintah,
3. Selaku  Stabilisator,  pemerintah  harus  bisa  menjaga  kestabilan  nasional,  baik kestabilan secara politik maupun secara ekonomi, sehingga kebijakan dan program yang  telah  dibuat  dapat  terlaksana  dengan  baik,  berarti  disini  peran  pemerintah sendiri  haruslah  netral,  tidak  berpihak  pada  siapa  saja  dan  pemerintah  harus independen,
4. Selaku  Pelopor,  pemerintah  harus  bisa  melewati  rintangan  dan  hambatan  dengan menggunakan  inovasi  yang  dimilikinya,  sehingga  menciptakan  sebuah  pemikiran yang  baru  dalam  menjalankan  suatu  program,  ini  berarti  pemerintah  harus  bisa menjadi kekuatan utama bagi masyarakat.
Menurut Menteri Perhubungan Republik Indonesia, salah satu gangguan utama terhadap transportasi laut adalah adanya pencemaran di perairan, khususnya akibat dari tumpahan minyak bumi. Potensi pencemaran tersebut, dapat terjadi baik dalam skala kecil maupun  skala  besar.  Pencemaran  ini  dapat  merusak  lingkungan,  dan  membahayakan masyarakat  di  wilayah  terdampak.  Salah  satu  peran  dan  tanggung  jawab  pemerintah adalah  menjaga,  dan  menjamin  terlaksananya  perlindungan  lingkungan  maritim.  Guna mengatasi tumpahan minyak tersebut, diperlukan suatu sistem tindakan penanggulangan yang  cepat,  tepat,  dan  terkoordinasi.  “Kementerian  Perhubungan  telah  melakukan berbagai  langkah  nyata  menyangkut  hal  tersebut.  Langkah  tersebut  antara  lain, pengesahan peraturan perlindungan lingkungan maritim, penguatan fungsi kelembagaan, peningkatan  kerja  sama  di  dalam  negeri  maupun  secara  internasional  hingga pembangunan  kapasitas  sumber  daya  manusia,”  Dalam  pengembangan  regulasi, Kementerian  Perhubungan  mengeluarkan  beberapa  peraturan,  yang  bertujuan  untuk memastikan perlindungan lingkungan maritim. Beberapa di antaranya adalah peraturan terkait  Pencegahan  Pencemaran  dari  Kapal,  Penanggulangan  Pencemaran  di  Perairaan dan  Pelabuhan,  Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan  Maritim,  dan  tentang  Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) di Laut. Kemudian, dalam penguatan  fungsi  kelembagaan,  Kementerian  Perhubungan  melalui  direktorat  teknis berupaya untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan guna menunjang pelaksanaan tugas  dan  fungsi  di  lapangan.  “Sebagai  contoh,  Kemenhub  melakukan  pembaharuan kapal  patroli  dan  perangkat  lunak  pendeteksi  pergerakan  tumpahan  minyak,  serta pengadaan  alat  penanggulangan  pencemaran  yang  ditempatkan  di  berbagai  Unit Penyelenggara Teknis Ditjen Perhubungan Laut,” Kementerian Perhubungan pun telah menjalin  kerja  sama  dengan  kementerian  dan  lembaga  terkait.  Kemenhub  juga  aktif menjalin  kerja  sama  dengan  negara-negara  lain  di  Kawasan  Asia-Pacifik,  khususnya dalam  penanganan  pencemaran  minyak  lintas  batas  negara.  Dan  yang  terakhir,  dalam pembangunan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  Kementerian  Perhubungan  khususnya melalui direktorat teknis, rutin mengadakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi personil. Hal ini khususnya dalam penanganan pencemaran di perairan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ditjen Perhubungan Laut juga menjalin kerja sama dengan Philippine  Coast  Guard,  dan  Japan  Coast  Guard  untuk  melaksanakan  latihan  rutin
bersama  menanggulangi  tumpahan  minyak  di  perairan.  “Kami  selalu  mengingatkan, sebagai insan yang terkait dengan kegiatan pelayaran dan kepelabuhanan, penting untuk ikut  berperan  serta  dan  nyata  dalam  memastikan  terselenggaranya  perlindungan lingkungan  maritim.  Hal  tersebut  juga  merupakan  bagian  dari  komitmen  dan  langkah nyata pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya laut dan perairan,” ucap Menhub.
Penanggulangan  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menangani  suatu  permasalahan  yang  timbul  dimasyarakat  dalam  hal  ini  pengendalian lingungan sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 13 berisi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  dan  pengendalian  lingkungan  hidup  tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah masing-masing, berarti disini peran dari  pemerintah  sangat  berpengaruh  dalam  pencegahan  ataupun  pengendalian  dari lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Karena  pasti  setiap  daerah  mempunyai  aturan  untuk pengendalian  lingkungannya  masing-masing,  sebab  daerah  di  Indonesia  mempunyai sumber  daya  alam  berbeda,  dan  pastinya  peraturan  yang  dibuat  untuk  pengendalian pencemarannya  atau  pengendalian  lingkungannya  juga  berbeda.  walaupun  telah  diatur dalam  Undang-undang  No  32  Tahun  2009  namun  dalam  pengimplementasinya  masih kurang maksimal karena masih banyak pencemaran yang terjadi di Indonesia, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kurang tegas dalam mengambil keputusan untuk orang atau pihak yang telah melakukan pencemaran ataupun perusakan terhadap lingkungan.
Peran pemerintah sendiri tidak dapat berjalan dengan baik, apabila tidak adanya dukungan  atau  sinergitas  dengan  pemilik  atau  perusahaan  kapal,  masyarakat,  pihak swasta  ataupun  stakeholder  yang  bersangkutan  dengan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah.
Sinergitas antar pemilik atau perusahaan kapal dengan pemerintah, terutama bila terjadi  pencemaran  laut  akibat  tumpahan  minyak  di  laut  dan  bagaimana  menangani pencemaran  tersebut  belum  berjalan  dengan  baik.  Terkadang  dalam  penanganan pencemaran  ada  berbagai  hal  yang  mengakibatkan  pemilik  kapal  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya,  salah  satunya  adalah  biaya  yang  besar  baik  untuk menangani masalah pencemarah di laut, maupun untuk membayar ganti kerugian kepada masyarakat  yang  terkena  dampak.  untuk  itu  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  telah  mewajibkan  para  pemilik  dan  operator  kapal  untuk  memiliki sertifikat  dana  jaminan  ganti  rugi  pencemaran  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Dana jaminan ganti rugi pencemaran merupakan dana yang dijamin oleh perusahaan asuransi, atau klub pemilik kapal atau lembaga jaminan keuangan resmi lainnya untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab pemilik kapal terhadap pencemaran perairan oleh minyak yang bersumber dari muatannya atau minyak sebagai bahan bakar kapalnya, termasuk jaminan atas biaya yang dikeluarkan untuk tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal.
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Hubla yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  24  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  29  Tahun  2014  tentang  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. Dimana dalam peraturan tersebut  disebutkan  bahwa  kapal  niaga  berbendera  Indonesia  dengan  jenis  dan  ukuran tertentu yang telah memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran atau asuransi atas tanggung  jawabnya  terhadap  kerugian  pihak  ketiga  wajib  memiliki  Sertifikat  Dana Jaminan  Ganti  Rugi  Pencemaran  minyak,  Sertifikat  Dana  Jaminan  Ganti  Rugi Pencemaran minyak bahan bakar dan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal.
Data Perusahaan Pelayaran dalam kurun waktu Tahun 2005  sampai Tahun 2022 setiap tahunnya terjadi peningkatan. Saat ini kurang lebih terdapat 21.000 armada baik jenis Angkutan Laut maupun Angkutan Laut khusus. Sementara itu, data pelayanan dana jaminan ganti rugi pencemaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan selama periode Tahun  2019  sampai  dengan  Tahun  2022  didapatkan  bahwa  hampir  setiap  tahun mengalami peningkatan untuk masing-masing layanan.
Peran dan dukungan asuransi sebagai risk carrier atau penanggung risiko sangat penting, karena tidak hanya dibutuhkan pada saat proses klaim, tetapi juga sebagai pihak yang  melakukan  manajemen  risiko  pemilik  kapal.  Semua  pemangku  kepentingan, termasuk broker sebagai perantara antara asuransi dan pemilik kapal, harus bekerja sama secara  terpadu  untuk  menciptakan  lingkungan  maritim  yang  aman.  Dengan  selalu mengingatkan  pemilik  kapal  untuk  mengasuransikan  kapalnya  maka  secara  tidak langsung  pemerintah  bersama-sama  dalam  sinergitas  menjaga  dan  mengantisipasi terjadinya pencemaran laut karena tumpahan minyak yang diakibatkan karena tabrakan kapal, cuaca buruk yang mengakibatkan kapal karam, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  berbagai  uraian  dalam  Bab-Bab  terdahulu,  maka  penulis  dapat menatik  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Masalah  pencemaran  laut  akibat  tumpahan minyak yang menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup di laut bahkan juga bagi manusia, Pasal 67 UUPPLH menentukan bahwa "Setiap orang berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mencegah  dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, asas tanggung jawab mutlak ( strict liability ) maupun prinsip Polluter Pays dapat diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang- undang ini. Ketentuan Pasal 88 UUPLH ini telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam  Pasal  235  UNCLOS  1982  mengenai  tanggung  jawab  dan  kewajiban  ganti  rugi. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak/ Strict  Liability maupun  prinsip Polluter  Pays ,  di Indonesia  belum  pernah  diberlakukan.  Padahal  konsep  ini  sangat  baik  untuk  menjaga keberlangsungan hidup lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban. Walaupun ada berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  mewajibkan  pemilik  kapal  bertanggung jawab terhadap pencemaran di laut namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum tegas dilaksanakan, bahkan terkesan berbelit-belit sehingga memperlambat penanganan
pencemaran  yang  dapat  mengakibatkan  meluasnya  daerah  penyebaran  pencemaran. Dengan demikian penerapan prinsip Strict Liability maupun prinsip Polluter Pays , di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam setiap teraturan  perundang-undangan  yang  ada,  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan  atau pemilik kapal yang melakukan pencemaran di laut, akibat tumpahan minyak dilaut baik sengaja maupun tidak sengaja belum dilaksanakan secara tegas, tanggung jawab tersebut terkadang dilaksanakan dengan jangka waktu yang lama dalam hal pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran laut, ataupun langkah penanganan  dampak  pencemaran  yang  meluas  karena  lambatnya  penanganan  yang dilakukan,  berakibat  rusaknya  lingkungan  laut.  (2)  Sinergitas  antar  pemilik  atau perusahaan  kapal  dengan  pemerintah,  terutama  bila  terjadi  pencemaran  laut  akibat tumpahan minyak di laut dan bagaimana menangani pencemaran tersebut belum berjalan dengan  baik.  Dimana  ada  berbagai  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah, namun  dalam  pelaksanaannya  masih  lambat  dilakukan  oleh  perusahaan  atau  pemilik kapal. Apabila terjadi pencemaran laut pemerintah selalu meminta pertanggungjawaban kepada  perusahaan  atau  pemilik  kapal  untuk  melakukan  penanganan  dampak,  baik penanganan  terhadap  lingkungan  laut  yang  tercemar  maupun  pembayaran  ganti  rugi kepada masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Abdillah,  M., Fikih  Lingkungan:  Panduan  Spiritual  Hidup  Berwawasan  Lingkungan , UMP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
Agoes  Soegianto, Ilmu  Lingkungan,  Sarana  Menuju  Masyarakat  Berkelanjutan , Airlangga University Press, Surabaya, 2010
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
Andriansyah, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas , Cet. Pertama, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2015
Arifin  Siregar, Hukum  Pencemaran  Laut  Di  Selat  Malaka ,  Medan:  Kelompok  Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1996
A. Rusdina, Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab, ISSN 1979-8911, IX : 2, hlm. 247 (2015) Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,    Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2016
Bambang Triadmodjo, Perencanaan Pelabuhan, Edisi Pertama, Yogyakarta : Beta Offset,
2010,
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2007 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary , Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011 Cindawati, Hukum Dagang dan Perkembangannya , Putra Penuntun, Palembang, 2014
Daud Silalahi and Kristanto, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia, Keni Media, Bandung,  2015 Didik  Endro  Purwoleksono, Hukum  Pidana (Cetakan  Pertama),  Airlangga  University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, 2016 Didik Suradji, Kesehatan Lingkungan , CV. Karya Putra Darwanti, Bandung, 2010 Djanius  Djamin, Pengawasan  dan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup: Suatu Analisis Sosial , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
Hans  Kelsen,  Sebagaimana  diterjemahkan  oleh  Somardi,  General  Theory  Of  law  and State, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik , BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media ,
Bandung, 2006
Herujito, Yayat M, Dasar-Dasar Manajemen , Grasindo, Jakarta, 2001
H.  Salim  HS.,  S.H.,  M.S.  &  Erlies  Septiana  Nurbani,  S.H.,  LLM., Penerapan  Teori Hukum  pada  penelitian  disertasi  dan  Tesis  (Buku  Kedua), PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2014
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 https://www.voaindonesia.com/a/kasus-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan-koalisi- masyarakat-ajukan-kasasi/6003348.html https://id.wikipedia.org/wiki/Tumpahan_minyak https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/13307/kemenhub-kembali-tegaskan- kewajiban-para-pemilik-dan-operator-kapal-untuk-memiliki-sertifikat-dana- jaminan-ganti-rugi-pencemaran
Indang Dewata, dkk, Pencemaran Lingkungan ,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018 Julista  Mustamu,  "Pertanggungjawaban  Hukum  Pemerintah"  http://ejournal.unpatti. ac.id/ ppr_iteminfo_ lnk.php?id=1107 . diakses Tanggal 23 Juli 2023
Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  dan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001 Komar Kantaatmadja, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut , Alumni, Bandung, 1981
Kiran  R.,  Banu  Krishna, Liability  and  Compensation  for  Oil  Pollution  Damage:  an Examination of  IMOConvention, 2010
Masdin, Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 4:2, hlm. 6, (2016) Mason, Michael, “Transnational Compensation for Oil Pollution Damage: Examining Changing Spatialities of Environmental Liability, Department of Geography and Environment” London
Maret  Priyanta  and  Nadia  Astriani, Buku  Ajar  Hukum  Lingkungan, Kalam  Media, Bandung, 2015
Meinarni, N. P. S., Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Terhadap Indonesia Akibat Tumpahan  Minyak  Montara  di  Laut  Timor, Jurnal  Komunikasi  Hukum ,  2:2, hlm.228-235, (2016)
Muhammad  Yaris  Ahyadi  ,  et.  al.,    “Analisis  Dampak Oil  Spill Di  Teluk  Balikpapan Terhadap  Kehidupan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Lingkungan”, Jurnal Bumi Lestari , 21: 01, hlm. 19 (2021)
Muhammad  Zamhari, Seri  Pengetahuan  Bencana  Pencemaran  Lingkungan ,  Mitra Utama, Bekasi, 2017 Muladi dan Dwijda Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Kencana, Jakarta,
2010
Nomensen Sinamo, Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018
Novia  Kusuma  Ningsih,    “Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Pencemaran  Laut Timor  Oleh  Tumpahan  Minyak  Australia  Berdasarkan  UNCLOS  III  1982  dan Hukum Lingkungan Internasional”, Jurnal Hukum , III:1. hlm. 2. (2016) Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan , Djambatan, Jakarta, 1991
Rangkuti,  Sundari, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijakan  Lingkungan  Nasional ,  Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
Richard A. Posner, Economic Analysis of law, Little Brown & Company, Canada, 1986,
Ridwan  H  R. Hukum  Administrasi  Negara ,  ed.  Revisi,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2006
RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1991
Seerden,  Rene  J.G.H.,  Michiel  A, Heldeweg  and  Kurt  R.  Deketelaere  (eds) , Public Environmental Law in the European Union and the United States, A Comparative Analysis, The Hague, Published by Kluwer Law International, Netherlands, 2002 Sodikin, Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya, Supremasi Jurnal Hukum , 3 : 2, hlm. 106 (2012) Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000 Sugeng Istanto, Hukum Internasional , Cet.2, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014
St.Munadjat  Danusaputra, Hukum  Lingkungan ,  Buku  11,  Nasional  Binacit,    Bandung, 1985 Sutantya  R.  Hadhiusuma  dan  Sumantoro, Pengertian  Pokok  Hukum  Perusahaan , Rajawali Pers, Jakarta, 1991 Sutisna Atmadipraja, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Internasional , Djatnika, Bandung St.  Munadjat  Danusaputro, Hukum  Lingkungan ,  Buku  V  sektoral,    jilid  I,    Binacipta, Jakarta, 1962
Suwari  Akhmaddhian,  Intan  Fandini,  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan Pencemaran Minyak di Perairan Laut, Logika , 13:01, hlm. 34, (2022). Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility , Alfabeta, Bandung, 2014 tribunnews.com Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Yosef Anata Christie, La Sina dan Rika Erawaty, Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property), Jurnal Beraja Niti , ISSN 2337-4608, 2 : 11, hlm. 248-249 (2013)
Yulianto,  Pencegahan  Pencemaran  Tumpahan  Minyak  Ke  Laut  Oleh  Mt.  Mpmt  Xv Menurut  Peraturan  Menteri  Nomor  29  Tahun  2014, UNITECH ,  1:  2,  hlm.  119 (2022)
Yulianto,  Pencegahan  Pencemaran  Tumpahan  Minyak  Ke  Laut  Oleh  Mt.  Mpmt  Xv Menurut  Peraturan  Menteri  Nomor  29  Tahun  2014, UNITECH ,  1:  2,  hlm.  121
(2022)
Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perusahaan , Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2016 Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan , Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

## Copyright Holder:
Nilawati Yuddin, Wiwik Sri Widiarty, Aartje Tehupeiori (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: