Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar
Muhammad Fajar Ramadhan 1 , Yuniar 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2
Email: Muhammadfajarramadhan170@gmail.com 1
Ayuni0277@gmail.com 2 p-ISSN : 2745-7796 e-ISSN : 2809-7459
Abstract; Masyarakat Desa  Balangtanayya  Kabupaten Takalar sebagian besar adalah seorang petani namun  tidak  jarang  para  petani  tersebut  harus  berutang  di  saat  masa  tanam  tiba  di  karenakan masyaraka di sana sering kali kehabisan dana sebelum masa tanam tiba namun dalam praktiknya utang piutang  yang  di  jalankan  masyarakat  desa  balangtanayya  memiliki  keunikan  tersendiri  di  mana  para pengutang  di  wajibkan  oleh  pemberi  utang  untuk  membayarkan  sejumlah  hasil  panen  setiap  masa panen  bila  orang  yang  berutang  tersebut  belum  mampu  untuk  mengembalikan  pinjamannya  dari permasalahan  ini  kami  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  di  tinjau  dari  aspek  hukum  islam  tentang fenomena  utang  piutang  tersebut  jenis  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dan teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  terjun  langsung  ke  lokasi  untuk  melakukan  wawancara  dari hasil  penelitian  yang  di  lakukan  ternyata  praktik  tersebut  bertentangan  atau  tidak  sejalan  dengan hukum islam di karenakan mengandung unsur riba di dalamnya.
Keywords: Akad, Hutang, Qard, Hukum, islam
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
Tujuan  utama  mengapa  manusia  di ciptakan  di  muka  bumi  adalah  untuk menyembah  dan  beribadah  kepada  Allah serta  untuk  menjadi  khalifah  atau  pemimpin di  muka  bumi.  (Bafadhol,  2017)  Dalam pandangan Islam manusia dalam menjalankan  kehidupannya  memiliki  dua aspek  kebutuhan  yang  harus  terpenuhi  yaitu aspek  rohani  dan  juga  aspek  jasmani, (Trinurmi,  2015)  hal  tersebut  haruslah  di jalankan  dengan  seimbang  agar  kehidupan dapat berjalan dengan baik.
Dalam hal jasmaniah manusia memiliki  banyak  kebutuhan  yang  harus  di penuhi,  kebutuhan  manusia  sangat  banyak dan beraneka ragam bahkan bukan hanya itu saja  namun kebutuhan  manusia  terus bertambah  seiring  perkembangan  teknologi, yang  membuat  kehidupan  manusia  semakin kompleks  yang  tentu  saja  akan  berimplikasi kepada bertambahnya kebutuhan.
(Gunawijaya, 2017)
Masyarakat  dalam  hal  memenuhi kebutuhannya sering kali mengalami kekurangan dana dikarenakan ada kebutuhan tertentu  yang  mengharuskan  masyarakat
untuk  menggunakan  dana  lebih  besar  dari pada  pendapatannya,  (Shohib,  2017)  entah karena  kebutuhan    mendesak  yang  di sebabkan oleh musibah atau untuk membiayai usaha yang sering kali membutuhkan  suntikan  modal  lebih  agar dapat  berjalan.  Tidak  jarang  pula  hanya untuk  sekedar  memenuhi  kebutuhan  pokok karena  pendapatan  tidak  sesuai  dengan pengeluaran. Salah satu cara untuk memenuhi  kekurangan akan  dana  ini  adalah yaitu  dengan  cara  berhutang.  Hutang  adalah yaitu  memberikan  harta  atau  dana  kepada orang  lain  yang  ingin  memanfaatkannya  dan akan  di  kembalikan  kepada  pemilik  di kemudian hari. (Aziz & Ramdansyah, 2016)
Islam menekankan kepada pemeluknya  untuk  senangtiasa  hati  hati dalam menggunakan uang termasuk didalamnya  melakukan  hutang  piutang. Hutang  piutang    sebenarnya  di  dalam  Islam diperbolehkan  asalkan  tidak  melanggar aturan  syariat  yang  telah  ditetapkan,  seperti diantaranya  ada  tambahan  lebih  atau  bunga yang  diberikan  sehingga  dapat  memberatkan kepada  pihak  yang  berhutang.  (Ekonomi  et al.,  2021)  hal  tersebut  lah  yang bertentangan dengan  syariat  Islam.  Pada  dasarnya  banyak umat Islam  yang melakukan praktek tersebut mengenyampingkan  dan  menganggap  hal remeh praktek ini  banyak faktor yang timbul
sehingga menyebabkan masyarakat melakukan  hutang  piutang,  yakni  karena adanya  kebutuhan  mendesak  dan  bingung serta dalam prosesnya yang mudah dilakukan. (Maghfiro, 2014)
Masyarakat  dari  desa  balangtanayya kabupaten  takalar  pun  juga  tak  luput  dari praktik  utang,  mereka  terbiasa  menarik hutang  sebelum  memulai  penanaman  padi untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  membiayai segala  pengeluaran  di  saat  masa  penanaman. Hal  ini  terjadi  dikarenakan  para  petani  di sana  sering  kehabisan  uang  hasil  panen sebelum masa panen berikutnya tiba.
Namun  dari  hasil  pengamatan  awal penulis yang di lakukan di desa balangtanayya kabupaten  takalar  ada  yang unik  dari  praktik  hutang  piutang  masyarakat di  sana,  adapun keunikan  itu  terletak  pada akadnya  yang  memiliki  syarat  yaitu  sang peminjam di haruskan atau di wajibkan untuk menyerahkan  sejumlah  hasil  tani  berupa gabah  kepada  pemberi  pinjaman  setiap selesai  satu  kali  periode  tanam  apabila  sang peminjam  belum  sanggup  atau  belum  bisa untuk mengembalikan nominal pinjamannya.
Mengacu  pada  keunikan  yang  telah penulis  paparkan  di  atas  yaitu  utang  piutang yang  disyaratkan  untuk  mebayar  sejumlah hasil tani berupa gabah setiap periode tanam, penulis  berniat  untuk  meneliti  perkara  ini
dari  sudut  pandang  Islam  bagaimana  Islam memandang  hal  seperti  ini  dan  bagaimana Islam  menyikapi  hal  seperti  ini  dari perspektif hukum islam, serta apa solusi yang di  tawarkan  oleh  islam  mengenai  praktik utang piutang seperti ini.
Sebenanrya  isu  mengenai  praktik utang  piutang  seperti  ini  bukanlah  penelitian yang  baru,  Namun  telah  ada  penelitian semacam  ini  yang  telah  di  bahas  oleh beberapa  penelitian  sebelumnya.  Penelitian ini  hanyalah  salah  satu  bentuk  dari  sekian banyak  penelitian  mengenai  praktik  atau skema  utang  piutang  yang  sedang  tren  atau banyak  di  dilakukan  oleh  masyarakat, terkhususnya  msyarakat  desa  Balangtanayya kabupaten takalar.
Adapun hal  yang membuat penelitian ini  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya  yang telah penulis sebutkan adalah hanya dari segi skema  praktiknya  yang  penulis  anggap  unik dan segi  tempatnya di  mana penelitian ini di lakukan  berbeda.  Di  harapkan  kedepannya penelitian  ini  dapat  menambah  jumlah literatur  literatur  yang membahas  mengenai Ekonomi  islam terkhususnya  persoalan hutang  piutang  dan  juga  penulis  berharap tulisan  ini  dapat  berguna  bagi  masyarakat luas terkhususnya masyarakat desa Balangtanayya  Kabupaten  Takalar  Provinsi Sulawesi  selatan  agar  mereka  mendapatkan kepastian  hukum  mengenai  praktik  hutang
piutang  yang  terjadi  di  sekitar  mereka  dari segi perspektif Islam.

## METODE
Metode  penelitian  yang  di  gunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yaitu  metode pendekatan  kualitatif,  yaitu  metode  yang menjelaskan  secara  deskriktif  data  yang sesuai  dengan  fakta  di  lapangan,  John  W. Creswel  mengemukakan  Metode  kualitatif adalah  yaitu  metode  yang  mengedepankan devinisi  di  awal  sebelum  masuk  ke  pokok pembahasan. (Wijaya, 2012) Alasan mengapa  penulis  memilih  metode  ini  adalah karena  metode  ini  cocok  untuk  menjelaskan permasalahan  yang  menyangkut  tema  yang membutuhkan penjelasan secara deskriktif.
Teknik pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data  sekunder  adapun  data  primer  dari penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  terjung langsung ke lokasi penelitian lalu di lakukan observasi dan menanyakan atau mewawancarai  masyarakat  yang  benar  atau terbukti  ikut  terlibat  dalam  praktik  hutang putang  bersayarat  tersebut,  baik  yang menerima pinjaman, ataupun yang memberikan pinjman. Sedangkan pengumpulan  data  sekunder  yaitu  dengan cara mencari data dari literatur literatur karya tulis  ilmiah  baik  berupa  jurnal,  Buku  dan juga  Skripsi  yang  relevan  dengan  Tema  dari
penelitian ini.  (syafhrizal  Helmi  Situmorang, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Tinjauan Lokasi Penelitian
Desa Balangtanaya kecamatan polongbangkeng  utara  berada  di  kabupaten Takalar  letak  geografis  Kabupaten  Takalar terletak  di  bagian  selatan  Provinsi  Sulawesi Selatan  dengan  jarak  40  km  dari  Kota Metropolitan  Makassar,  desa  Balangtanaya tersebut  terdiri  dari  lima  dusun  diantaranya Dusun  je'ne  dinging,  Dusun  Maccini  Baji, Dusun  Balangtanaya,  Dusun  Balangngasana dan Dusun Panaikang Lompo. Letak geografisnya  (sebelah  utara,  selatan,  barat, dan  Timur),  Yaitu  sebelah  utara  berbatasan dengan desa massamaturu dan desa pa'rapunganta,  sebelah  selatan  berbatasan dengan  desa  Moncongkomba,  sebelah  barat berbatasan dengan kelurahan panrangnuangku, dan sebelah timur berbatasan dengan dengan desa massamaturu dan  desa  Timbuseng.  Adapun  luas  desa balangtanaya adalah 7,35 km2 dan presentasi 3,47  .Tinggi  wilayah  diatas  permukaan  laut 30  m.  Jarak  yang  ditempuh  dari  ibu  kota kecamatan kurang lebih 8 km dan jarak yang ditempuh ketika  ingin ke ibukota kabupaten yaitu kurang lebih 16 km.
Jumlah  penduduk  desa  Balangtanaya secara  Keseluruhan  yaitu  (2.433  jiwa)  untuk presentase  penduduk  yakni  4,84.  Rasio  jenis kelamin  sebesar  93,1  ,untuk  jenis  kelamin laki  laki  yakni  (1173  jiwa)  untuk  jenis kelamin  perempuan  (1260  jiwa),  jika  dilihat mayoritas  perempuan  di  desa  Balangtanaya berdasarkan  sensus  penduduk  pada  tahun 2020.  Adapun  fasilitas  yang  disediakan  di desa Balangtanaya yakni ada 2 sekolah dasar negeri  dibawah  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan,  terdapat  1  masjid  untuk posyandu didesa Balangtanaya tidak terdapat posyandu,  untuk  Pos  Pelayanan  Keluarga Berencana Desa (PPKBD ) yakni 1 dan untuk puskesmas didesa Balangtanaya tidak ada .

## Pembahasan
Sistem  pemberian  hutang  bersayarat  pada Desa Balangtanaya Kabupaten Takalar
Masyarakat desa balangtanaya sebagian  besar  adalah  seorang  petani sehingga  di  awal  awal  mereka  menanam mereka memerlulan modal yang besar karena mereka harus membeli dan membiayai segala kebutuhan untuk menanam, Namun Kebanyakan  masyarakat  sering  kali  tidak memiliki  dana  yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuahnya  itu  oleh  sebab  itu  mereka terbiasa  untuk  menarik  utang  kepada  pihak pihak  tertentu,  Hal  itu  sejalam  dengan  yang di katakan oleh Daeng Romo :
“  Iya  biasanya  saya  berutang  untuk memnuhi  kebutuhan  di  masa  tanam karena karena kekurangan dana untuk membiayai segala kebutuhan
bercocok  tanam”  (Hasil  wawancara dengan Daengg Romo) Sering kali masyarakat desa balangtanaya  meminjam  uang  kepada  orang di  sekitarnya  yang  memiliki  banyak  modal seperti  tuan  tanah  atau  pedagang  yang  ada pada desa itu, tak jarang pula para para petani meminjam uang samapi keluar kampungnya.
Seperti yang di katakan oleh Daeng Romo :
“  Saya  biasanya  meminjam  uang kepada  pedagang  atau  tuan  tanah yang  ada  di  desa  ini  biasanya  saya juga  meminjam  kepada  orang  di  luar desa  bila  saya  tidak  dapat  di  dalam desa”  (Hasil  Wawancara  dengan
Daeng Romo)
Pinjam meminjam memang hukumnya  boleh  dalam  islam  namun  harus dengan ketentuan yang di perbolehlan dalam islam  serta  jelas  syaratnya    namun  dari  hasil wawancara kami dengan salah satu masyarakat menemukan fakta bahwa ternyata praktik  hutang  piurang  di  desa  balangtanaya memiliki  sebuah  keunikan  yaitu  para pengutang  di  sini  tidak  di  berikan  jangka waktu berapa lama mereka harus mengembalikan  utangnya  mereka  hanya  di
berikan  sebuah  syarat  yaitu  peminjam diwajibkan  untuk  membayarkan  sejumlah gabah  atau  hasil  bumi  kepada  pengutang setiap  selesai  periode  panen  selama  mereka belum  mengembalikan  utangannya  Hal  itu sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan Daeng Kulle :
“Biasanya kami di sini kalau berutang kepada  orang  harus  memberikan gabah  kepada  pemberi  utang  namun baiknya  kami  tidak  di  berikan  batas waktu kapan kami harus mengembalikan hutangnya, akan tetapi  kami  di  haruskan  untuk Memberikan  gabah  selama  kami belum bisa mengembalikan utangannya  di  masa  penen  tiba” (Hasil  Wawancara  Dengan  Daeng Kulle)
Masyarakat setempat mengaku bahwa hal  itu  adalah  hal  yang  wajar  dan  sudah menjadi  kebiasaan  di  desa  balangtanaya, mereka  berpendapat  hal  itu  jauh  lebih  baik daripada mereka harus meminjam uang pada bank  atau  koperasi  karena  di  nilai  sangat rumit  dan  ribet  dalam  proses  pencairannya sehingga  masyarakat  di  sini  lebih  memilih untuk  berutang  pada  masyarakat  setempat juga. Seperti yang di katakan Daeng Ngagi :
“Utangan seperti itu hal biasa di sini, dan  sudah  menjadi  kebiasaan  bila
orang  ingin  berutang  masyarakat  di sini  juga  merasa  terbantu  dengan adanya skema utang aeperti ini karena sudah  tidak  perlu  lagi  ke  koperasi atau  ke  pembiayaan  yang  memiliki susah untuk mendapatkan modal”
Adapun  jumlah  gabah  yang  harus  di setorkan  kepada  pemberi  pinjaman  akan  di sesuaikan  dengan  berapa  jumlah  pinjaman yang  diberikan  menurut  keterangan  warga sekitar adapun jumlah gabah yang di berikan kepada  pemberi  pinjaman  adalah  yaitu  satu karung  gabah  setiap  satu  juta  rupiah pinjaman,  sehinggan  apabila  masyarakat meminjam uang sebesar tiga juta maka harus di berikan gabah sebanyak tiga karung setiap sekali tanam. Senada dengan Daeng Lia
“ Kalau saya meminjam uang tidak di tentukan  batas  waktu  saya  harus mengembalikan  uangnya  tapi  kalau uangnya  tidak  di  bayar  sampai  masa panen  tiba  saya  di  wajibkan  untuk membayar  kan  gabah  satu  karung untuk setiap satu juga peminjaman”
Dari  keterangan  wawancara  beberapa warga  yang  terlibat  dalam  praktik  utang piutang bersyarat  tesebut dapat di simpulkan bahwa ternyata masyarakat desa balangtanaya  melakukan  utang  piutang  di saat  masa  tanam  tiba  dan  tidak  di  berikan
batas waktu kapan peminjam harus mengembalikan  pinjaman  tersebut  namun peminjam    harus  membayarkan  sejumlah hasil  bumi  berupa  gabah  satu  karung  setiap satu juta peminjaman .

## Akad hutang piutang dalam Hukum Islam
Utang  piutang  dalam  bahasa  fiqih muamalah  di  sebut  dengan  Qard  yaitu  dana atau  uang  yang  di  pinjamkan  kepada  orang lain dengan tujuan untuk di manfaatkan yang kemudian akan di kembalikan dengan jumlah nominal  yang  sama  dengan  awal  pemberian di lain waktu. Yang perlu di perhatikan akad Qard  ini  temtu  saja  berbeda  dengan  akd pembiayaan  di  mana  akad  Qard  ini berlandaskan  dengan  prinsip  saling  tolong menolong  sedangkan  akad  pembiayaan  di landaskan  dengan  prinsip  bisnis  atau  bagi hasil.  (Alam  et  al.,  2020)  Qard  hukumnya boleh berikut dalil yang memperbolehkan :
اًض ْرَق  َ َّللَّا  ُض ِرْقُي  يِذَّلا  اَذ  ْنَم ۚ ًة َريِثَك  اًفاَعْضَأ  ُهَل  ُهَف ِعاَضُيَف  اًنَسَح َنوُعَج ْرُت ِهْيَلِإ َو ُطُسْبَي َو  ُضِبْقَي ُ َّللَّا َو
Artinya :
“Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman kepada Allah, pijaman yang baik (menafkahkan hartanya  dijalan Allah), Maka
Allah  akan  melipat  gandakan  pembayaran kepadanya  dengan lipat  ganda  yang banyak” (QS. Al – Baqarah (2) : 245)
Memberi  hutang  merupakan  sunnah Nabi,  bahkan  bisa  dikatakan  wajib  ketika menghutangi orang yang sangat membutuhkan.(Hanif & Jannah, 2015) Dalam  al-Qur'an  praktek  ini  diperbolehkan karena  dalam  prinsipnya  untuk  saling  tolong menolong.  Di  dalam  Islam  hukum  hutang piutang  dapat  berubah,  kondisi  kemudian dikatakan  wajib  jika  ada  unsur  saling  tolong menolong  dan  haram  ketika  ada  unsur kesesatan  didalamnya.  (Ririn  Arifah,  2014) Berikut  ini  dalil  yang  memerintahkan  kita untuk senangtiasa untuk saling menolong :
ۖ  ٰى َوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع اوُن َواَعَت َو ۚ  ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْث ِْلا  ىَلَع  اوُن َواَعَت  َلَ َو ِباَقِعْلا ُديِدَش َ َّللَّا َّنِإ ۖ َ َّللَّا اوُقَّتا َو
Artinya :
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al Maidah (5) : 2)
Dalam  bermuamalah  islam  sangat melarang  keras  adanya  unsur  riba  di dalamnya. Riba sendiri adalah yaitu pemberian  dana  kepada  orang  lain  bukan berniat  untuk  menolong  melainkan  untuk mendapat kesenangan duniawi saja dan untuk meraup  keuntungan  dengan  cara  menuntut nominal  pengembalian  yang  lebih  daripada pokok  pinjaman  yang  di  berikan.  (Syarif 2015)  Mayoritas  ulama  telah  bersepkat bahwa  tambahan  dalam  utang  piutang  itu adalah riba. Allah berfirman :
اَب ِ رلا َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُ َّللَّا َّلَحَأ َو
Artinya :
“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba”  (Q.S.  Al  Baqarah  (2)  : 275)
Selain  larangan  riba  Utang  putang dalam  islam  juga  memiliki  rukun  dan  syarat yang harus di patuhi adapun rukun dan syarat Akad qard adalah yaitu : (Ririn Arifah, 2014)
1. Adanya Ijab dan qobul
2. Tertulis
3. Adanya Saksi
4. Pihak yang terlibat
5. Nominal dan sumber dana harus jelas dan halal
Analisis  tinjauan  hukum  islam  terhadap Praktik utang piutang di desa balangtanaya kabupten takalar
Dari  pemaparan  mengenai  bagaimana hutang  piutang  dalam  perspektif  islam  yang telah  di  paparkan  pada  materi  sebelumnya dapat  di  simpulkan  bahwa  terdapat  rukun, syarat,  dan  larangan  yang  harus  di  patuhi agar  akad  hutang  piutang  tersebut  dapat  sah dan di bolehkan menurut hukum Islam, Yaitu (1)  Kerelaan  kedua  Pihak  (2)  Adanya  Ijab dan qobul, (3) Tertulis, (4) Adanya Saksi, (5) Nominal  dana  harus  jelas.  Dan  Terakhir  (6) Bebas Riba, Berikut ini adalah Praktik utang piutang pada desa balangtanaya di tinjau dari poin poin di atas :
1. Dari segi kerelaan kedua pihak, Mengacu pada keterangan masyarakat desa balangtanayya  dari  hasil  pemaparan wawancara  sebelumnya,  praktik  utang piutang  yang  mereka  praktikan  bukanlah sebuah masalah di karenakan masyarakat di sana  mengaku terbantu dengan adanya sistem  utang  piutang  bersyarat  tersebut. Selain  itu  mereka  melakukan  akad tersebut  dengan  dasar  suka  sama  suka dan  saling  membutuhkan  antara  kedua pihak  sehingga  mereka  merasa  saling memberi manfaat dari praktik ini.
2. Dari segi  Ijab dan qobul, keterangan dari hasil  wawancara  masyarakat  mengaku
bahwa  mereka  telah  melakukan  akad sebelum melakukan utang piutang tersebut dengan cara di sebutkan.
3. Untuk pencatatannya masyarakat mengaku bahwa mereka telah melakukan pencatatan,  ini  telah  sesuai  dengan anjuran  Islam,  hal  ini    di  lakukan  agar tidak  terjadi  kesalapahaman  di  waktu yang akan datang
4. Dari segi saksi, masyarakat desa balangtanayya mengaku  bahwa tidak ada saksi  dalam  praktik  utang  piutang  ini melainkan  hanya  berdasarkan  saling percaya antara kedua pihak. Hal ini tentu saja  membuat  akadnya  jadi  cacat  di karenakan  salah  satu  rukun  dalam melakukan  akad  qard  atau  utang  piutang adalah adanya saksi.
5. Dari  segi  nominal  sudah  jelas  dan  di tentukan sejak Awal.
6. Di tinjau dari mekanisme hutang piutang masyarakat desa balangtanaya dari keterangan warga ternyata pemberi pinjaman mewajibkan atau mengsyaratkan  peminjam  yang  belum bisa  mengembalikan  pinjamannya  untuk menyetorkan  gabah  setiap  masa  panen dengan nominal satu karung gabah setiap satu  juta  rupiah  pinjaman.  Kelebihan pembayaran  pinjaman  atau  pemberian syarat  yang  telah  di  tentukan  di  awal
adalah  haram  dan  tidak  di  perbolehkan dalam  islam  di  karekan  hal  itu  termsuk dalam kategori riba hal itu sesuai dengan sabda rasulullah yaitu :
Rasulullah  Saw.  bersabda  :  “Tiap– tiap piutang yang mengambil manfaat, maka  itu  salah  satu  dari  beberapa macam riba” (H.R. Baihaqi)(Agustin, 2018)
Yang di maksud dengan manfaat pada hadist  di  atas  adalah  yaitu  syarat  atau kelebihan  yang  di  tentukan  di  awal  akad utang  piutang  atau  di  wajibkan  untuk menambah  pengembalian  nominal  utang. Namun  bila  pemberian  nominal  lebih  itu di  berikan  dengan  ikhlas  dan  tidak,di tentukan diawal maka hal itu di bolehkan dalam islam. (Nurmayanti., 2021)

## Solusi yang di tawarkan oleh islam
Islam melarang pemeluknya memberikan  utang  dengan  tujuan  bisnis melainkan  harus  dengan  niatan  untuk  saling tolong menolong, Namun bukan berarti islam tidak  memiliki  cara  atau  solusi  bagi pemeluknya  yang  ingin  memperuntukan modalnya dengan niatan bisnis. Dalam islam ada  akad  yang  memang  di  peruntukan  untuk tujuan bisnis.
Adapun akad itu adalah akad mudharabah,  Akad  mudharabah  adalah kontrak  diantara  dua  pihak  untuk  berkongsi atau  saling  bekerja  sama  dalam  mengelolah
atau  mengembangkan  sebuah  bisnis  di  mana ada  pihak  yang  memiliki  modal  atau  bisa  di sebut  rab-al  mal atau investor dan ada orang yang  memiliki  skil  untuk  mengelola  usaha tersebut atau biasa di sebut dengan mudharib. (Sa’diyah & Arifin, 2013)  Sehingga akad ini cocok  untuk  di  terapkan  pada  permasalahan para  petani  dan  pemilik  modal  yang  ada  di desa balangtanaya. Dengan akad mudharabah akan  di  berlakukan  bagi  hasil  yang  mana keuntungan  dan  juga  kerugian  akan  di tanggung bersama sehingga dalam praktiknya  tidak  ada  salah  satu  pihak  yang akan di beratkan atau merasa terzalimi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, secara  garis  besar  akad  utang  piutang  yang berlaku  di  desa  balangtanayya  telah  sesuai dengan  akad  utang  piutang  dalam  islam namun  pemberian  syarat  di  mana  pengutang harus  membayarkan  gabah  kepada  pemberi utang  di  luar  nominal  pinjamannya  belum sesuai  dengan  hukum  islam  di  karenakan terdapat  unsur  riba dalam  perjanjian tersebut yang tentu saja memberatkan atau menzalimi salah  satu  pihak  yang  berakad  karena  secara tidak  langsung  memaksa  peminjam  untuk menyetorkan  hasil  panennya  kepada  sang pemberi utang.
Adapun solusi yang di tawarkan islam adalah  yaitu  sebaiknya  akadnya  di  ganti
menjadi akad mudharabah saja yang berlandaskan pada akad kerja sama bagi hasil dan  berbagi  risiko  dimana  dalam  akadnya ada pemodal dan ada penggarap berkerjasama  yang  hasilnya  kemudian  akan di  bagi  sesuai  presentade  yang  telah  di tentukan  pada  kesepakatan  awal    sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Al Hadist Agustin,  I.  (2018). Analisis  Hukum  Islam Terhadap  Praktek  Hutang,  Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo .
Alam,  A.,  Dewi  Permata  Sari,  &  Boby Habibi. (2020). Penyuluhan Etika
Hutang  Piutang  Dalam  Islam  Di  Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
Amaliah:  Jurnal  Pengabdian  Kepada
Masyarakat , 4 (1), 1–13.
https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324
Aziz,  A.,  &  Ramdansyah,  R.  (2016).  Esensi Utang  Dalam  Konsep  Ekonomi  Islam. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen
Islam ,
4 (1), 124.
https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.168
9
Bafadhol,  I.  (2017).  Tujuan  Hidup  Dalam Perspektif  Al-Qur’an. Al  -  Tadabbur:
Jurnal  Ilmu  Al-Qur’an  Dan  Tafsir ,
2 (03), 25–40.
https://doi.org/10.30868/at.v2i03.193 Ekonomi, J., Volume, S., Kh, U., Hasbullah,
W.,  Kh,  U.,  Hasbullah,  W.,  Metode,  H. I., Manduro, D., Kunci, K., Berantai, S. H.,  &  Islam,  P.  (2021). SISTEM

## HUTANG-PIUTANG
BERANTAI DALAM  Pendahuluan  Hutang-piutang atau  pinjam meminjam uang ini sebuah akad yang pihak itu tidak diperbolehkan ,  karena  hal  ini  pada  dasarnya  tidak sesuai  masyarakat  .  Bahkan  orang Islam  pun  banyak  melaksanakannya  . Dalam Man . 1 , 81–91.
Gunawijaya,  R.  (2017). Kebutuhan  Manusia dalam  Pandangan  Ekonomi  Kapitalis dan Ekonomi Islam . 13 , 131–150.
Hanif,  M.,  &  Jannah.  (2015).  Tinjauan hukum  islam  terhadap  praktek  hutang piutang  uang  di  Desa  Kampasi  Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Al-Ittihad:  Jurnal  Pemikiran
Dan Hukum Islam , 1 (1), 71–84.
Hanapi,  S. R. R., &  Nur, A. (2020).  Budaya Konsumerisme dan Kehidupan Modern; Menelaah Gaya Hidup Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya. Jurnal  Khitah:  Kajian  Islam,
Budaya dan Humaniora , 1 (1), 42-49.
Maghfiro, W. (2014). Sistem Hutang Piutang pada  Masyarakat  Miskin  di  Desa
Pikatan .
Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi
Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian
Discourse  Implementation  of  Islamic Student  Association;  Realizing  Civil Society Concept. Jurnal Khitah , 1 (1).
Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the  Charles  Dickens’  Novel  “Great Expectations”  (Pierre-Felix  Bourdieu Theory). International Journal of Cultural  and  Art  Studies , 5 (1),  10-20. https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866
Nurmayanti.,  E.  (2021).  “Tinjauan  Hukum
Islam  Terhadap  Setoran  Panen  Sebagai Akibat  Dari  Hutang  Piutang  di  Desa Crabak  Kecamatan  Slahung  Kabupaten Ponorogo”.  Skripsi.  Program  Studi Mu‟amalah  Jurusan  Syariah  Sekolah Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)
Ponorogo.  Kata. Angewandte  Chemie International  Edition,  6(11),  951–952. , 2013–2015.
Nur,  A.  (2021,  December).  GHAZWUL
FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM:  ISLAMIC  STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES.
In Proceedings  of  the  International
Conference  on  Social  and  Islamic Studies (SIS) 2021 .
Nur, A. (2021). Fundamentalisme,
Radikalisme  dan  Gerakan  Islam  di Indonesia:  Kajian  Kritis  Pemikiran Islam. Al-Ubudiyah:  Jurnal  Pendidikan dan Studi Islam , 2 (1), 28-36.
Ririn Arifah. (2014). MENGELOLA

## HUTANG
DALAM PERSPEKTIF ISLAM . 4 (1), 634.
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/ saglikli-beslenme-hareketli-hayat- db/Yayinlar/kitaplar/diger- kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf Sa’diyah,  M.,  &  Arifin,  M.  A.  (2013).
Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’Ah. Equilibrium :
Jurnal  Ekonomi  Syariah , 1 (Desember),
302–323.
Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020).
Social Distance Into Factual
Information  Distance  about  COVID-19 in  Indonesia  Whatsapp  Groups. Jurnal Ilmu Komunikasi , 18 (3), 269-279.
Shohib,  M. (2017). Sikap terhadap uang dan perilaku berhutang. Jurnal Ilmiah Psikologi  Terapan , 3 (1),  132–143.
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/ article/view/2133/2281
syafhrizal  Helmi  Situmorang,  M.  L.  (2014).
Analisis  Data  Riset  Manajemen  dan Bisnis (edisi 3).
Trinurmi,  S.  (2015).  Hubungannya  Dengan Tujuan  Pendidikan  Islam. Al-Irsyad  Al- Nafs,  Jurnal  Bimbingan  Penyuluhan
Islam , 2 (1), 57–68.
Wijaya,  H.  (2012).  Metode  Penelitian
Pendidikan Administrasi. Alfabbeta
Pres , 58–59.