## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, Bulan  Tahun e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2560/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Menakar Efektivitas Bantuan Sosial Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Malang
Heylen Amildha Yanuarita 1 , Djoko susanto 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
Article Info Abstract Article history: Received 10 November 2021 Publish 12 November 2021 The Social Assistance Program is assistance originating from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is then provided to the community based on Integrated Social Welfare Data (DTKS). The purpose of this research is to find out how effective the implementation of the Social Assistance program is in meeting the needs of people affected by COVID-19 in Malang City. Factors that hinder the implementation of social assistance programs. The theory used in this research is the theory of program effectiveness by Budiani using 4 indicators (Program Objectives, Program Socialization, Target Accuracy, Program Monitoring). This problem was answered by the researcher using a qualitative method with a descriptive approach. This study used data collection techniques in the form of observation, documentation and then analyzes according to the problem to be investigated by the researcher. The results  of  this  study  indicated  that  the  effectiveness  of  social  assistance  against COVID 19 in Malang City is seen from 4 indicators (Program Objectives, Program Socialization, Target Accuracy, Program Monitoring) which are not yet effective. The inhibiting  factor  in  this  study  was  the  validation  and  the  program  that  was  issued suddenly.
Keywords:
Effectiveness Social assistance Social assistance program Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 10 November 2021 Publis 12 November 2021 Program Bantuan Sosial ialah bantuan yang berasal dari Kementrian Sosial Republik Indonesia  kemudian  diberikan  kepada  masyarakat  berdasarkan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  program  Bantuan  Sosial  terhadap  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  terdampak  COVID-19  di  Kota  Malang.  Faktor  yang menghambat  pelaksanaan  program  bantuan  sosial.  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  teori  efektivitas  program  oleh  Budiani  memakai  4  indikator (Tujuan  Program,  Sosialisasi  Program,  Ketepatan  Sasaran,  Pemantauan  Program). Permasalahan  ini  akan  dijawab  oleh  peneliti  memakai  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,  dokumentasi  kemudian  menganalisis  sesuai  dengan  masalah  yang  akan diteliti oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial terhadap COVID 19 di Kota Malang dilihat dari 4 indikator (Tujuan Program, Sosialisasi Program, Ketepatan Sasaran, Pemantauan Program) belum efektif. Faktor yang menghambat dalam penelitian ini ialah validasi serta program yang dikeluarkan secara mendadak.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## Heylen Amildha Yanuarita
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri Email: heylenay@unik-kediri.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kerentanan akan pangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia ialah sebuah tantangan yang sudah  dihadapi  pemerintah  dari  masa  ke  masa.  Kemiskinan  adalah  masalah  yang  amat  kompleks untuk menginginkan akan adanya sebuah penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan menurut Bappenas, 2017. Agar dapat mengentaskan sebuah kemiskinan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sandang pangan, pemerintah menggunakan berbagai program serta stimulus.
Kemiskinan akan terus bertambah menjadi sebuah masalah yang fenomenal di belahan dunia, terutama untuk  Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan juga sudah membuat jutaan anak tidak dapat belajar seperti biasanya, kesulitan dalam hal biaya kesehatan, berkurangnya tabungan  serta  investasi,  dan  masalah  lain  yang  akan  menjurus  ke  arah  tindakan  kekerasan  dan kejahatan.
Kemiskinan  yang  terjadi  di  dalam  negara  memang  membutuhkan  penglihatan  untuk  suatu masalah  yang  sangat  serius,  hal  ini  disebabkan  karena  saat  ini  sedang  mengalami  kemiskinan, sehingga  membuat  banyak  masyarakat  Indonesia  juga  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam  penilaian  masyarakat,  bantuan  sosial  yang  berasal  dari  pemerintah  untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 belum efektif. Sebanyak 49% yang menyatakan bahwa bantuan sosial  itu belum tepat  pada sasaran. Sebaliknya, 37% menilainya telah mencapai  sasaran. Penilaian  itu  berada  di  tengah  suasana  keadaan  ekonomi  yang  dirasakan  memburuk  oleh  warga. Sebanyak 79% warga juga merasa akan keadaan ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih buruk sekarang  dibanding  sebelum  adanya  wabah  Covid-19,  dan  sebanyak  84%  merasa  demikian  untuk kondisi  ekonomi  nasional.  Keadaan  seperti  ini  semua  warga  mengharapkan  bantuan  sosial  dari pemerintah.
Warga yang menginginkan akan bantuan untuk kebutuhan pokok mendesak ialah warga yang miskin. Menurut Data Susenas (BPS) Maret 2019 (sebelum adanya Covid-19), terdapat kurang lebih sekitar 34% warga yang berada di bawah garis kemiskinan hingga yang ada di atasnya (warga yang rentan miskin).
Karena Covid-19, warga yang rentan akan miskin itu sekarang telah diperkirakan telah masuk ke dalam kelompok miskin. Hingga sampai saat ini ada 21% warga yang mengaku sudah memperoleh bantuan  sosial  dari  pemerintah.  Masih  ada  sekitar  13%  yang  belum  menerima  bantuan  tersebut. Sebanyak 87% warga yang sudah memperoleh bantuan pun serta menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk dua minggu bahkan kurang. Bantuan sosial juga dinilai belum mencapai sasaran dikarenakan  banyak  yang  membutuhkan  mendesak  akan  tetapi  tidak  memperoleh,  namun  yang seharusnya tidak memperoleh mereka malah dapat.
Pandemi Covid-19 sudah datang sejak 3 bulan yang lalu. Adanya kebijakan social distancing serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa mengurangi di semua kegiatan masyarakat yang ada  diluar  rumah,  termasuk  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Survei  SMRC  yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 April 2020 sudah ditemukan adanya dampak Covid-19 yang cukup besar terhadap sebuah ketahanan ekonomi rumah tangga.
Akan tetapi pemerintah juga belum mengetahui angka statistik kemiskinan yang terbaru, untuk itu  menteri  keuangan  Sri  Mulyani  sudah  mengakui  akan  adanya  pandemi  ini  sudah  membalikan semua  capaian  akan  program  pengurangan  kemiskinan.  Hal  seperti  ini  bisa  melonjak  angka pengangguran,  PHK  dikarenakan  berhentinya  sektor  industri.  Presiden  jokowi  juga  telah mengeluarkan  Perpu  No  1  tahun  2020  untuk  dasar  kebijakan  bagi  pemerintah  dalam  menangani dampak sosial ekonomi dari wabah Covid-19.
Dalam  menangani  dampak  sosial  ekonomi  maka  umumnya  masyarakat  rentan  miskin  dan palingmiskin dalam perpu juga mengalokasikan anggaran khusus untuk program jaringan Pengaman Sosial sebesar 110 triliun untuk bentuk kegiatan. Diantaranya kartu prakerja, PKH, sembako, BLT. Akan  tetapi  adanya  sebuah  pertanyaan,  berapa  banyak  warga  yang  menginginkan  bantuan  sosial?
Seberapa besar tepat sasaran bantuan sosial yang telah menerima bantuan sosial? Seberapa efektif kah  bantuan  sosial  dapat  mengurangi  kebutuhan  hidup  warganya?untuk  masalah  ini  bisa  diatasi dengan cara mengamati sebuah pengalaman serta pendapat warga dengan cara survei opini publik nasional. SMRC juga sudah melakukan dua kali survei dalam periode April-Mei 2020.
SMRC juga sudah melaksanakan sejumlah survei nasional dengan cara memilih sampel secara random dari populasi dengan cara memilih WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Semua responden yang ada dalam survei tersebut diwawancarai dengan cara bertatap muka secara langsung.
Ini semua dilakukan untuk mengetahui kebenaran akan isu-isu, maka melakukan survei telepon kepada  responden  sekitar  73,6%  dari  populasi  nasional.  Survei  melalui  telepon  juga mempertimbangkan aspek metodologi secara seksama ialah dengan cara yang paling dimungkinkan ditengan pandemi upaya warga dalam melakukan social distancing.
Covid-19,  merupakan  singkatan  dari  Coronavirus  Disease  2019  yang  memiliki  arti  sebagai penyakit yang bisa menyerang saluran pernapasan manusai. Saat ini, hingga berada di dunia tengah hingga kita berjuang melawan pandemi Covid-19 ini, ini tidak lah mudah karena virus ini memiliki kecepatan  dalam  menular.  Hingga  tepat  di  hari  ini  juga  total  kasus  Covid-19  naik  hingga  bisa mencapai 10,250,355 yang mana sebanyak 5,558,162 sudah sembuh sedangkan 504,500 meningggal dunia.
Sedangkan  untuk  di  Indonesia  sendiri  kasus  Covid-19  yang  sudah  terkonfirmasi  sebanyak 54,010  kasus  dengan  angka  kematian  bisa  mencapai  2,754  kasus  kemudian  angka  yang  sembuh 22,936. Untuk pertama kali munculnya covid-19 ialah di Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah yang memiliki  angka  tertinggi.  Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu  angka  kasus  positif  Covid-19 tertinggi diduduki oleh daerah Jawa Timur serta Surabaya.
Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif  Covid-19  ini  adalah  dengan  cara  penerapan  phisical  distancing,  work  form  home  (WFH), penggantian  kegiatan  belajar  mengajar  dari  tatap  muka  menjadi  daring  kepada  seluruh  tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya. Upaya-upaya tersebut akan terus diterapkan kepada semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian. Dikutip dari situs bps.go.id, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami keterlambatan jika dibanding triwulan I-2019 yaitu dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen. Selain itu terjadinya penurunan ekonomi juga  banyak pekerja yang terkena PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, karena penurunan penghasilan bagi  para  pedagang,  supir  angkutan  umum,  ojek  online,  dan  lain  sebagainya.  Semua  lapisan masyarakat mengalami kerugian tersebut.
Pemerintah  selain  melakukan  kebijakan  untuk  penanganan  medis,  juga  membuat  berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan  lain  sebagainya  yang  pada  saat  seperti  ini  tentu  banyak  dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang terimbas  dampak  pandemi  Covid-19  dan  disalurkan  dengan  harapan  dapat  mencukupi  kebutuhan sehari-hari.
Tujuan  utama  dari  adanya  bantuan-bantuan  tersebut  adalah  untuk  menjamin  ketersediaan kebutuhan  dasar  serta  perlindungan  sosial  terutama  bagi  kelompok  rentan  yang  terdampak  dari adanya  pandemi  Covid-19  ini.  Kelompok  rentan  yang  dimaksud  adalah  para  pekerja  yang  tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan (Arika Bagus P et al, 2020, 6).
Banyaknya  para  pekerja  yang  di  PHK  akan  menambah  jumlah  kelompok  rentan  di Indonesia.Sebelum  adanya  pandemi  Covid-19  ini  masyarakat  rentan  memperoleh  banyak  bantuan dari pemerinah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus.  Bantuan  sosial  khusus  ini  perlu  dikeluarkan  karena  banyaknya  pekerja  informal  yang mengalami  penurunan  drastis  bahkan  sampai  kehilangan  penghasilan  akibat  kebijakan-kebijakan
yang ada, semakin bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang memutus hubungan  kerja  dengan  para  pekerjanya  (Lestary  J.  Barany  et  al,  2020,  3)  serta  penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa:  Satu,  Pemberian  PKH  (Program  Keluarga  Harapan)  kepada  10  juta  keluarga  penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Kedua, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000 perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000 selama 4 bulan.
Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tariff listrik 450 VA. Kelima,  bantuan  sosial  yang  dibagi  menjadi  3  (bantuan  khusus  bahan  pokok  sembako  untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah  bantuan  tersebut  sama,  senilai  Rp.  600.000  dan  diberikan  selama  3  bulan  dan  akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000  tiap  bulannya  untuk  10  juta  keluarga  penerima,  dan  bantuanbantuan  lainnya.  Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis fokus meneliti mengenai 2 jenis bantuan yakni BST dan pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial selama pandemi atau yang disebut BLT-Dana Desa yang mana keduanya bernilai sama Rp. 600.000 dan akan disalurkan selama 3 bulan. Kabupaten/Kota yang  menjadi  sasaran  dari  penerimaan  bantuan  tersebut  adalah  Kabupaten  Bojonegoro.  Dan  Kota Malang menjadi salah satu desa yang meyalurkan bantuan tersebut kepada warganya. Syarat utama dari penerima BST dn BLT-Dana Desa adalah mereka yang bukan penerima Bansos PKH dan Bansos Sembako.  Penyaluran  bantuan  di  Kota  Malang  sudah  berjalan  selama  3  bulan,  para  warga  sudah merasakan  efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi,  data  yang dimiliki baik  oleh pusat dan daerah yang diguankan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab  pada  umumnya  data  yang  ada  telah  usang  dan  tidak  relevan  lagi  dengan  orang  yang membutuhkan  bantuan  saat  ini.  Bahwa  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.
Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid-19 mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan  dari program bansos tersebut  dalam  membantu  masyarakat  rentan  yang  terdampak  Covid-19  dapat  diukur  melalui efektivitas  pelaksanaam  program  bansos  tersebut.  Pengukuran  dapat  dilakukan  dengan  cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat. Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan  sejauh  mana  target  dapat  tercapai.  keefektifan  suatu  program  dapat  diamati  dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran.
Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perilu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif  bansos  tersebut  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  kehidupan  masyarakat  selama pandemi Covid-19 ini masih ada. Berlandaskan paparan permasalahan dalam program BLT selama Covid-19  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  supaya  program  ini  bergerak  optimal  sesuai  tujuan  maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Sosial terhadapa pemenuhan kebutuhan selama Covid-19 ini ada khusunya di Kota Malang. Dalam hal  ini,  penulis  mengangkat  judul  “Menakar  Efektivitas  Bantuan  Sosial  Terhadap  Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Malang”
Rumusan  masalah  yang  didapat  dari  permasalahan  di  atas  yaitu:  Bagaimana  pelaksanaan bantuan sosial dari Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19 di Kota  Malang  dan  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  bantuan  sosial  dari  pemerintah  terhadap masyarakat  terdampak  Covid-19  di  Kota  Malang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui
Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  dari  Pemerintah  terhadap  Masyarakat  Terdampak  Covid-19  di  Kota Malang dan menakar Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan di Kota Malang.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian ini  ialah jenis  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan serta menjelaskan secara sistematis mengenai sebuah masalah yang akan diteliti melalui  analisis  yang  dilaksanakan  dengan  cara  mengumpulkan  data  dari  perusahaan  kemudian dilakukan penganalisisan hingga memberikan sebuah gambaran  yang sangat  jelas mengenai  objek yang  akan  diteliti.  Peneliti  memilih  penelitian  kualitatif  dikarenakan  menginginkan  bagaimana efektivitas  pelaksanaan  program  Bantuan  Sosial  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat terdampak  COVID-19  di  Kota  Malang  serta  faktor  –  faktor  apa  saja  yang  bisa  menghambat terlaksananya  efektivitas  pelaksanaan  program  Bantuan  Sosial  terhadap  pemenuhan  kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Malang.
Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang berguna untuk ditunjukkan menggambarkan atau mendeskripsikan akan fenomena-fenomena yang sudah ada, baik yang berrsifat rekayasa atau alamiah, kemudian memperhatikan karakteristik, keterkaitan antar kegiatan, kualitas. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi,  dokumentasi  kemudian menganalisis sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kota Malang ialah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di Jawa Timur kota  Malang  termasuk  kota  terbesar  kedua  sesudah  Surabaya  kemudian  kota  terbesar  ke  12  di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan yang letaknya berada di daerah dataran tinggi memiliki luas 145,28 km 2 .
Program  bantuan  sosial  di  Kota  Malang  dilaksanakan  menjadi  9  tahap  dimulai  dari  April- Desember 2020. Berikut ialah tahapan, serta jadwal dan KPM yang dilakukan di Kota Malang melalui kantor pos.
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Malang Tahap Penyaluran Jadwal Penyaluran KPM Tahap 1 9 Juli 2020 100 Tahap 2 10 Juli 2020 100 Tahap 3 12 Juli 2020 98 Tahap 4 25 Agustus 2020 85 Tahap 5 25 Agustus 2020 85 Tahap 6 18 September 2020 85 Tahap 7 16 Oktober 2020 85 Tahap 8 16 November 2020 80 Tahap 9 26 November 2020 80
Berdasarkan  tabel  di  atas,  bahwa  tahap  pertama  dan  kedua  KPM  yang  menerima  yaitu  100 orang,  kemudian  di  tahap  ketika  berkurang  2  orang  menjadi  98  orang  penerima  dikarenakan meninggal dunia. Selajutnya untuk tahap empat sampai dengan tahap ke tujuh dikurangi 13 orang menjadi  85  orang  penerima  karena  di  rasa  sudah  mampu  serta  ada  yang  pindah  kemudian  tidak melapor. Di tahap terakhir tahap delapan dan sembilan berkurang 5 disebabkan adanya data ganda. Kemudian total penerima menjadi 80 orang.
Efektifitas  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Sosial  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19  Di  Kota Malang
Terlihat beberapa yang efektif pelaksanaan program bantuan sosial pada masa pandemi Covid- 19 di  Kota Malang memakai  4 indikator menurut Budiani, 2007 meliputi  yaitu tujuan, sosialisasi, ketepatan sasaran dan pemantauan program. Berikut penjelasan diantara lain:

## Tujuan Program
Tujuan adanya program ini adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian diantaranya yaitu hasil dari pelaksanaan program yang memiliki tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa aspek tujuan program penulis menginginkan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan sosial di  kota  malang  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Tujuan  adanya  program bantuan sosial  adalah untuk membantu perekonomian masyarakat  yang terkena dampak covid-19 serta  belum  sepenuhnya  tercapai.  Masyarakat  juga  merasa  kurang  dengan  nominal  yang  telah diberikan  dikarenakan  selama  tiga  bulan  pertama  enam  ratus  ribu  kemudian  ditahap  selanjutnya berkurang menjadi  tiga  ratus  ribu apalagi  jika masyarakat  merasa kebutuhan mengalami  kenaikan akan harga dan pendapatan mereka selama pandemi covid-19 ini juga menurun secara drastis.

## Sosialisasi Program
Langkah pertama ketika akan dilakukan suatu program tentunya dilaksanakan sosialisasi yang terlebih dahulu. Untuk tahap ini masyarakat sudah diberi informasi mengenai program bantuan sosial yang  ada  pada  masa  pandemi  covid-19  tersebut.  Proses  sosialisasi  termasuk  salah  satu  proses terpenting  yang  dilaksanakan  dalam  program  dikarenakan  dengan  sosialisasi  masyarakat  akan mengetahui secara terperinci apa tujuan dan makna program tersebut.  Aspek yang terukur bagaimana pemahaman pemerintah terkait akan program bantuan sosial serta pemahaman KPM tentang program tersebut. Di kota Malang tentang sosialisasi tentang program bantuan sosial tidak adanya sosialisasi, masyarakat  juga  tidak  memahami  akan  program  bantuan  sosial  serta  masyarakat  yang  ada  tidak mengetahui akan program bantuan sosial itu sendiri.

## Ketepatan Sasaran
Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta yang ada di dalam program ini tepat dengan sasaran  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya.  Untuk  menganalisis  ketepatan  sasaran  program  yang indikatornya  ialah  ditunjukkan  kepada  masyarakat.  masyarakat  akan  menjadi  sebuah  target  utama ialah masyarakat  yang biasa dikenal dengan istilah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), ketepatan atas sasaran dalam pemilihan KPM bisa diwujudkan dengan adanya tujuan program bantuan sosial.
Aspek ini mencoba dalam mengukur bagaimana kesesuaian program terhadap kelompok KPM. Hal  ini  sesuai  dengan  surat  keputusan  direktur  jenderal  fakir  miskin  No  22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Mengenai Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin no 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Mengenai  Petunjuk  Teknis  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Tunai  Dalam  Penanganan  Akan  Dampak Corona (Covid-19).

## Pemantauan Program
Pemantauan  program  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  dilaksanakan  sesudah  dikerjakannya sebuah program bantuan sosial sebagai bentuk perhatian kepada peserta program bantuan sosial yang ditangani  oleh  masyarakat  yang  terdampak  Covid-19.  Pemantauan  juga  bisa  dikatakan  sebagai kegiatan dalam mengamati sebuah perkembangan dalam pelaksanaan program, mengantisipasi dalam sebuah permasalahan untuk bisa mengambil tindakan yang sedini mungkin.
Di kota Malang itu sendiri memantau tentang program bantuan sosial yang telah direalisasikan serta diterima langsung oleh masyarakat atau KPM yang bersangkutan tidak ada potongan serta pihak yang  telah  melaksanakan  pengawasan  semampu  mereka  adalah  kemudahan  serta  pengaduan  jika terjadi permasalahan data serta pengambilan dana bantuan sosial yang sudah diwakilkan oleh KPM dikarenakan berhalang hadir pada hari pencairan yang berlangsung di Kantor pos. Adanya program pemantauan ini telah dikatakan efektif hal ini dikarenakan masyrakat bisa menikmati secara langsung dengan bantuan sosial tiada potongan apapun.
Faktor  Penghambat  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Sosial  pada  Masa  Pandemi Covid-19 Di Kota Malang
Pelaksanaan  dalam  menyelenggarakan  sebuah  program  yang  selalu  ada  penghambat  didalam pelaksanaannya. Dalam mencapai suatu keinginan kemudian diharapkan dalam melakukan program maka  tidaklah  mudah  dalam  segala  urusan  hal  ini  dilakukan  secara  optimal.  Capaian  hasil  bisa memuaskan hal ini tidak akan terlepas dari sebuah hambatan-hambatan serta kendala-kendala yang dikarenakan oleh beberapa faktor yang berbeda dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang ada di Kota Malang. Apabila faktor yang menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaannya tidak bisa diatasi dengan  baik  maka  akan  berdampak  pada  kegagalan  yang  ingin  dicapai  tujuan  dalam  program tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di kota Malang akan menemukan faktor-faktor  yang  menjadi  sebuah  penghambat  keefektifan  dalam  pelaksanaan  program  bantuan sosial yang ada pada masa pandemi covid-19 di Kota Malang sebagai berikut:

## 1) Validasi Data
Faktor  yang  menghambat  bisa  terjadi  pada  saat  validasi  data.  Dikarenakan  pada  awal  yang diambil  adalah  melalui  sebuah  data  dari  verifikasi  yang  berasal  dari  kelurahan  hingga  penyaluran bantuan  sosial  kemudian  dilaksanakan  memperoleh  data  ganda  dan  NIK  KPM  kosong  atau  tidak valid.

## 2) Program Bantuan Sosial yang dikeluarkan secara mendadak
Faktor yang bisa menghambat program bantuan sosial yang dikeluarkan secara mendadak. Hal ini dikarenakan mendadak sampai masyarakat tidak mau menerima sosialisasi dari mana saja serta pihak pemerintah yang setempat kemudian tidak sempat melakukan sosialisasi.
Dalam  pelaksanaan  suatu  program  terutama  bantuan  sosial  yang  langsung  ditujukan  untuk masyarakat  yang  membutuhkan  tidak  bisa  dipungkiri  pasti  terdapat  kekurangan.  Apalagi,  ketika dalam  masa  pandemic  Covid-19  yang  mana  tentunya  semua  masyarakat  tanpa  terkecuali  merasa terdampak dan ketika terdapat suatu masyarakat yang tidak mendapatkan BST/BLTDana Desa bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya, diperlukanlah pengukuran efektivitas suatu program. Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris effective yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik.
Dalam  KBBI  diartikan  sebagai  pendayaguanaan  dan  kesesuiaan  antara  hasil  yang  dicapai dengan rencana yang disusun. Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam  kuantitas  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai  dengan  seberapa  jauh  peningkatan  kesejahteraan  masyarkat  dengan  diberlakukan  program bantuan  tersebut.  Karena  pada  dasarnya  efektivitas  mengacu  pada  hasil  pencapaian  tujuan  yang sesuai  dengan  rencana  (Ririn  Anjela,  2019,  9-11).  Pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program tersebut bisa berjalan dengan efektif.
Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan Jika  hasil  kegiatan  semakin  mendekati  sasaran,  berarti  makin  tinggi  efektivitasnya.  Tingkat keefektivitasan sebuah program dapat diukur menurut berbagai sudut pandang tergantung bagaimana cara  menilai  dan  mengimpretasikannya.  Apabila  suatu  pekerjaan  dan  hasil  usaha  tidak  mencapai sasaran  yang  diharapkan,  bisa  dikatakan  bahwa  hal  tersebut  belum  efektiv,  begitupun  sebaliknya. Untuk mengukur keefektifan sebuah program dibutuhkan tiga indikator, diantaranya: 1. Pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Ada dua faktor, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata 2. Integrasi, yaitu mengukur tingkat kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan  sosialisasi  atau  komunikasi  dan  pengembangan konsekuensi,  Integrasi  menyangkut  proses  sosialisasi.  3.  Adaptasi,  yaitu  kemampuan  organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Berkaitan  dengan  kesesuaian  antara  program  dengan  keadaan  dilapangan.  Berdasarkan  teori efektivitas dan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, bisa diamati bahwa efektivitas pelaksanaan program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gendongarum selama 3 bulan ini telah terealisasi dalam beberapa  sisi  keefektifan,  diantaranya:  Jika  dilihat  didalam  Lampiran  II  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan jangka waktu dan besaran BLT-Dana Desa yang menyatakan bahwa bantuan jenis ini akan diberikan kepada masyrakat selama 3 bulan dan paling cepat bulan april 2020.
Begitu  juga  dengan  BST  yang  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  akan  tetapi didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Maka Kota Malang sebagai salah satu desa yg melaksanakan program bantuan baik BST maupun BLT-Dana Desa telah melakukan penyaluran selama 3 tahap berawal dari bulan mei, juni dan juli. Untuk tanggal penerimaan bantuan baik BST ataupun BLT-Dana Desa Sehingga jika dilihat dari segi ketepatan waktu, penyaluran BST dan BLT-Dana Desa telah terlaksana dengan tepat waktu. Tidak ada penundaan hingga bulan berikutnya.
Sedangkan untuk tanggal pengambilan didalam peraturan tidak diatur secara jelas. Akan tetapi hal ini tidak menjadi permasalahan bagi warga yang menerima bantuan. Pemilihan penerima bantuan sosial  baik  BST  maupun  BLT-Dana  Desa  tentu  tidak  akan  bisa  terhindar  dari  berbagai problematikanya.  Persyaratan  pokok  dari  penerima  bantuan  ini  adalah  masyarakat  yang  tidak menerima bantuan apapun berupa pkh, bpnt, ataupun sembako. Tujuannya tentu agar bantuan ini bisa merata bagi seluruh warga.
Kota  Malang  menjadi  salah  satu  desa  yang  menyalurkan  BST  dan  BLT-Dana  Desa  dengan jumlah 100 KK untuk penerima BST dan 26 KK untuk BLT-Dana Desa. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan tidak mendapatkan bantuan lain. Akan tetapi, faktanya terdapat beberapa masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan  ganda.  Padahal  adanya  Covid-19  ini  merugikan  seluruh masyarakat  di  Kota  Malang  tidak  hanya  beberapa  orang  saja.  Hal  tersebut  mengakibatkan kecemburuan sosial.
Tepat  setelah  penyaluran  BST  dan  BLT-Dana  Desa  tahap  pertama  di  Kota  Malang  terdapat beberapa warga yang merasa tidak adil atas pembagian kedua bantuan tersebut. Warga tersebut benar- benar  mengalami  dampak  yang  cukup  signifikan  dari  adanya  pandemi  Covid-19  ini  yakni  berupa penurunan  penghasilan  apalagi  warga  tersebut  sudah  menjadi  janda  dan  harus  menghidupi  anak- anaknya yang kebutuhan saat pandemi seperti ini jelas lebih banyak yakni pembelian paket data yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran daring. Tapi justru ia tidak mendapatkan bantuan apapun  baik  BST,  BLT-Dana  Desa  bahkan  sembako.  Sehingga  menyebabkan  beberapa  warga tersebut protes kepada perangkat desa.
Akibatnya  perangkat  desa  memutuskan  untuk  membagikan  sembako  secara  merata  kepada seluruh  masyarakat  diKota  Malang  tanpa  terkecuali.  Sembako  ini  berupa  kebutuhan  pokok  yakni Beras 3 Kg, Minyak Goreng 1L, Gula Pasir 1 Kg, Mie Instan 10 Bungkus yang dikeluarkan kepada tiap  KK  di  Kota  Malang.  Sembako  ini  murni  berasal  dari  dana  Kota  Malang  diluar  dana  untuk penyaluran BLTDana Desa (wawancara dengan Ahmad Yasa’, 23 Juni 2020) Inisiatif para perangkat desa gedongarun sangatlah baik, karena dengan hal ini bisa sedikit mengurangi kecemburuan sosial akibat pembagian BST ataupun BLT-Dana Desa yang tidak tepat sasaran. Bantuan sembako ini hanya berjalan selama 1 bulan yakni pada bulan Mei meski hanya 1 bulan bantuan ini cukup membantu para warga yang protes tersebut.
Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari adanya BST dan BLT-Dana Desa ini masih belum berjalaan efektif. Penerimaan bantuan ganda tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbarui. Berdasarkan pernyataan dari para perangkat desa, untuk BST ini data yang digunakan adalah data langsung dari pihak pusat yakni dinas sosial yang mana data ini merupakan data terdahulu.
Berdasarkan pernyataan tersebut data tahun 2013-2014 tersebut pun menjadi tidak relevan jika digunakan  untuk  saat  ini.  Karena  realitanya  terdapat  masyarakat  yang  pada  tahun  2013  memang kebutuhannya  tidak  tercukupi  akan  tetapi  saat  ini  sudah  berkecukupan  meski  tetap  mengalami dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat terlihat jika kedua bantuan sosial tersebut memang belum mengcover  seluruh  kelompok  rentan  yang  terdampak  dari  kemunculan  pandemi  Covid-19  ini. Masalah lain yang muncul dalam proses pelaksanaan bantuan sosial ini dapat dilihat dari prosedur penentuan  sasaran  penerima  BLT-Dana  Desa.  Kota  Malang  telah  melakukan  prosedur  pemilihan calon penerima BLT-Dana Desa sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  Ahmad  Yasa’  (  23  Juni  2020)  yang  menyatakan  bahwa perangkat desa telah melakukan musyawarah dengan DPD untuk menentukan siapa saja penerima dari BLT-Dana Desa ini.
Akan tetapi, memang penyeleksian dari penerima bantuan langsung tunai dana desa ini sangat sulit  dikarenakan  kriteria  penerima  yg  pada  dasarnya  jika  dilihat  dengan  keadaan  sekarang  tidak relevan. Tidak ada warga yang memiliki kriteria dengan yang sudah ditentukan seperti penerangan tanpa listrik, luas tanah 4x4 m2 dan 12 kriteria lainnya. Akan tetapi, dikutip dari ombudsman.go.id bahwa  berdasarkan  klarifikasi  kementrian  desa  jika  pendataan  tidak  mnegacu  pada  14  kriteria tersebut.  Karena  pada  dasarnya  pendataan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  dilihat  dari  3  kriteria pokok yang diatur didalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020.
Sedangkan  untuk  BST,  data  penerima  berasal  dari  pusat  sehingga  perangkat  desa  di  Kota Malang  hanya  membantu  proses  penyaluran  saja  seperti  pemberitahuan  kepada  masyarakat  yang menerima  ketika  bantuan  sosial  tunai  mereka  telah  cair.  Akan  tetapi  berdasarkan  pernyataan  dari Bapak Ahmad Yasa’, Bapak Purwanto dan Ibu Suwarni untuk BST yang dikeluarkan oleh Kemensos di  Kota  Malang  ini  tidak  tepat  sasaran.  Karena  data  yang  digunakan  sudah  lama  dan  berdasarkan pernyataan  beberapa  narasumber  baik  yang  mendapatkan  bantuan  atau  tidak,  tidak  pernah  ada pendataan oleh perangkat desa. Padahal kemunculan pandemi Covid-19 ini menimbulkan kelompok- kelompok  rentan  lainnya  yang  sangat  membutuhkan  bantuan  sosial  untuk  keberlangsungan  hidup mereka. Selain itu, saat proses penyaluran terdapat 2 bentuk instrumen untuk BST dan 1 bentuk untuk BLT-Dana Desa. Dalam hal penyaluran rekening tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika diamati instrumen penyaluran ini lebih efisien dikarenakan para penerima tidak harus mengantri dan tidak terdapag biaya admin. Akan tetapi terdapat salah satu penerima bst lewat rekening yang justru tidak mengambil bantuan tersebut sehingga pada akhirnya menumpuk. Ia hanya mengambil ketika memang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut sepertu terliha jika masih ada penerima bantuan sosial tunai yang realitanya memang terdampak Covid-19 tapi masih bisa dikatakan sebagai keluarga yang mampu sehingga kurang layak untuk mendapatkan banfyan sosial tunai tersebut. Oleh karena itu,  penggunaan  rekening  kurang  begitu  efektif  terutama  jika  sasarannya  juga  tidak  tepat.  Pada dasarnya  permasalahan  yang  menjadi  program  BST  dan  BLT-Dana  Desa  di  Kota  Malang  kurang efektif  adalah  data  yang  tidak  akurat  dan  tidak  tepat  sasaran  karena  tidak  ada  pembaharuan.  Data yang  tidak  tepat  sasaran  bisa  menimbulkan  permasalah-permasalahn  lainnya  seperti  yang  sudah dijelaskan diatas.

## 4. KESIMPULAN
Pemberdayaan  penyandang  Disabilitas  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  yang  berwenang  di bidang  kesejahteran  sosial  sudah  cukup  baik  dan  memadai  sesuai  degnan  Permendagri  dalam Pembinaan  Para  Penyandang  Disabilitas  dan  Ekstrauma.  Kegiatan  yang  lain  yang  berupa  Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)  yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, juga telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat membantu mendeteksi diri daripara penyandang disabilitas yang  ada  di  Kota  Kediri  serta  merekomendasikan  dari  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  untuk dicari pemecahan atau jalan keluarnya dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar mau berperan aktif  dalam  upaya  penanganan  penyandang  masalah  kesejahteraan    sosial  bagi  para  disabilitas.
Disampiing  itu  Dinas  Sosial  Kota  Kediri  juga  telah  berhasil  menggandeng  pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Kediri untuk menjadi donator bagu penanganan para penyandang disabilitas di Kota Kediri sekaligus membantu pemerataan dari produk yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang ditulis kemudian dipaparkan pada bab yang sebelumnya maka seorang penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektivitas  adanya  pelaksanaan  program  bantuan  sosial  di  kota  Malang  sehingga  bisa disimpulkan belum efektif dalam setiap indikator efektivitasnya yaitu:
a. Pada aspek tujuan program, baik KPM maupun pihak sebagai pelaksana sudah berusaha untuk mewujudkan  sebuah  tujuan  program  supaya  bisa  berjalan  efektif.  Akan  tetapi  pada kenyataannya hanya berpihak dalam pelaksana  yang mengetahui akan tujuan dari program bantuan sosial ini sedangkan KPM tidak akan peduli serta tidak tahu apa tujuan dari sebuah program bantuan sosial.
b. Pada aspek sosialisasi program, ada beberapa aparat yang memiliki peran dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini masih sepenuhnya belum memahami juknis yang sudah diberikan, sebaliknya masyarakat yang tidak paham akan kenapa bantuan sosial ini diberikan serta untuk apa.
c. Pada aspek ketepatan sasaran, ada keluarga penerima manfaat masih tumpang tindih. Hal ini ini bisa dibuktikan dengan data yang pertama untuk menjadi acuan data dari DTKS. Ini sudah dibuktikan bahwa tidak efektifnya dalam pemilihan sasaran di Kota Malang.
d. Pada aspek pemantauan program, tidak hanya kota yang ikut campur sedangkan ada pihak dinas sosial yang tidak ikut andil dalam menjalankan pemantauan program bantuan sosial.
2. Faktor-faktor  penghambat  keefektifan  dalam  pelaksanaan  program  bantuan  sosial  yang  terjadi pada masa pandemi covid-19 di Kota Malang.ada tiga faktor dintaranya yaitu:
a. Faktor validasi data, adanya sebuah kejadian yang penghambatnya dalam faktor ini adalah adanya NIK yang tidak valid dalam penyaluran dana bantuan sosial.
b. Faktor program yang dikeluarkan secara mendadak diketahui tidak akan paham masyarakat tentang program bantuan sosial karena kurangnya sosialisasi akan dilakukan oleh pemerintah setempat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amelia, R. 2015. The Effectiveness of the Implementation of Street Children Handling Programs at the  Social  Service  Kota  Makassar .  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  Universitas Hasanuddin, Makassar.
Anjela,  R.  (2019). Efektivitas  Bantuan  Dana  Tunai  Program  PKH  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  Di  Desa  Kualu  Kecamatan  Tambang  Kabupaten  Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Budiani, Ni Wayan. 2007. The Effectiveness of Youth Youth Organization Unemployment Program "Eka Taruna Bhakti" Sumerta Kelod Village, East Denpasar District, Denpasar City. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1. Dini, A. N. dkk. 2018, Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik.
Emalia, Sulfa. “Analysis of the Effectiveness of the Implementation of the Raskin Program in the City of Bandar Lampung”. Dalam: Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Vol. 6 (1): 46-54.
Hidayat, Alan. 2018, The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in East Bekasi District, Margahayu Village, Public Administration Journal Vol. 2 No. 2 Harmoko Pedro. 2010. The Effectiveness of the Raskin Program in Banjarsari Subdistrict,  Surakarta  City,  2009.  Dalam:  Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 regarding the Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of COVID-19.
Metry.  2015. Poor  Rice  Distribution  Effectiveness  (RASKIN),  Case  Study  in  Palopo  City,  South Sulawesi  Province. Program  Studi  Agribisnis,  Fakultas  Pertanian,  Universitas  Hasanuddin, Makassar.
Nababan,  Dewi Riris  Natalia. 2015. The Effectiveness  of the Social Service Program  for Disaster Victims  Children  by  the  Urban  Social  Working  Group  Foundation  (KKSP)  in  Kutambelin Village, Namanteran District, Karo Regency.
Najidah,  N.,  &  Lestari,  H.  (2019).  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Journal Of Public Policy and Management Review , 8 (2), 69-87.
Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). Katalogis , 6 (8), 1-8.
Putra,  A.  A.  2018,  The  Effectiveness  of  the  Implementation  of  Social  Assistance  Programs  for Communities in Palu City (Study of Joint Business Groups). Volume 6 Nomor 8 Agustus 2018 hlm 1-8. ISSN: 2302-2019.
Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  Di  Kecamatan  Wonocolo,  Kota  Surabaya. Public  Administration  Journal  of Research , 1 (2), 96-111.
Samsudin,  M.,  Kusuma,  A.  R.,  &  Djaja,  S.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform (JAR) , 2 (1), 74-87.
Suryahadi,  A.,  Kusumawardhani,  N.,  &  Al  Izzati,  R.  (2018).  Efektivitas  program  bantuan  sosial dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. The SMERU Research Institute .