Reasoning Ecological Fatwas: the Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate

## Change in Indonesia
Moh. Mufid 1
1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: 1 moh.mufid@uin-suka.ac.id

## Abstract
This paper aims to discuss the epistemological basis of MUI's ecological fatwa and its contribution to responding the phenomenon of climate change. Today's environmental crisis is no longer a threat to the earth, but has become a reality. Climate change that occurs  on  a  national  and  global  scale  has  a  negative  impact  on  the  lives  of  Earth's inhabitants. One of the reasons for the environmental crisis is the human attitude that is not friendly to the environment. Humans as God's ambassadors on earth act arbitrarily in exploiting the potential of natural resources in a destructive and exploitative manner. Therefore,  guidance  is  needed  for  Muslims  in  their  interactions  with  the  surrounding environment. MUI as a body of religious authority has contributed to overcoming the environmental  crisis  and  climate  change.  The  ecological  fatwas  issued  by  MUI  are expected  to  be  able  to  change  the  attitude  and  behavior  of  Muslims  to  become environmentally  conscious  (eco-literacy).  Epistemologically,  the  MUI  fatwas  with  an eco-friendly  basic are  based  on  the  reasoning  of  maqāṣid  syarī'ah  through  maslahat- mafsadat analysis. The approach used in finding the value of the spirit of environmental conservation is based on naṣṣ qaṭ'ī, qaulī and manhajī methods. These three sources of knowledge are formulated in a fatwa product with an eco-friendly basic as a response to  the  environmental  crisis  that has  become  a  global discourse  today.  Thus,  the  MUI fatwa can function as a tool of social control and a tool of social engineering.
Keyword: Ecological Fatwa, MUI, and Climate Change

## Abstrak
Paper  ini  bertujuan  untuk  membahas  pijakan  epistemologi  fatwa  ekologis  MUI  dan kontribusinya dalam merespon fenomena climate change . Krisis lingkungan dewasa ini bukan lagi ancaman bagi bumi, tetapi telah menjadi kenyataan. Perubahan iklim yang terjadi dalam skala nasional maupun global menyisakan dampak negatif bagi kehidupan penduduk  bumi.  Salah  satu  sebab  terjadinya  krisis  lingkungan  adalah  sikap  manusai yang tidak ramah terhadap lingkungan. Manusia sebagai duta Tuhan di bumi bersikap sewenang-wenang dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara destruktif dan eksploitatif. Oleh karena itu,  dibutuhkan panduan  bagi umat Islam  dalam interaksinya dengan  lingkungan  sekitarnya.  MUI  sebagai  badan  otoritas  keagaaman  telah berkontribusi  dalam  mengatasi  krisis  lingkungan  dan  perubahan  iklim.  Fatwa-fatwa ekologis yang diterbitkan MUI diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku umat Muslim  menjadi  sadar  lingkungan (eco-literacy) .  Secara  epistemologis,  fatwa-fatwa MUI  bernuansa  ramah  lingkungan  berpijak  pada  penalaran  maqāṣid  syarī’ah  melalui analisis maslahat-mafsadat. Pendekatan yang digunakan dalam menemukan nilai spirit
Volume 18Nomor 1, Halaman 76-103 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## ISTINBATH
konservasi  lingkungan  berpijak  pada  naṣṣ  qaṭ’ī,  metode  qaulī  dan  manhajī.  Ketiga sumber  pengetahuan  ini  diformulasikan  dalam  suatu  produk  fatwa  yang  bernuansa ramah  lingkungan  sebagai  respon  terhadap  krisis  lingkungan  yang  menjadi  diskursus global dewasa ini. Dengan demikian, fatwa MUI dapat berfungsi sebaga a tool of social control (alat  kontrol  sosial)  dan a tool  of  social  engineering (alat  rekayasa  sosial) sekaligus.
Kata Kunci: Fatwa Ekologis, MUI, dan Perubahan Iklim

## Pendahuluan
Disadari  atau  tidak,  doktrin  agama  dan  kepercayaan  memiliki  peran  penting dalam  merespon  fenomena  krisis  lingkungan  yang  menjadi  diskursus  global  dewasa ini. 1 Hal  itu  karena agama  diklaim  mampu  mengubah  perilaku  6,7  miliar  dari  jumlah penduduk  dunia  dalam  upaya  mitigasi  perubahan  iklim.  Hal  yang  sama  diungkap Seyyed Hossein Nasr seorang cendikiawan Muslim kontemporer. 2 Menurutnya, doktrin Islam  memiliki  pengaruh  besar  dalam  membentuk  karakter  dan  perilaku  masyarakat Muslim.  Bahkan,  menurutnya,  umat  Islam  akan  lebih  tergerak  untuk  bersikap  ramah lingkungan sebab seruan atau dorongan dari tokoh agama yang berpengaruh.
Minimal ada tiga alasan mendasar mengapa Islam Indonesia dapat berkontribusi dalam proses mitigasi perubahan iklim dunia. Pertama, Islam memiliki konstituen yang jelas  dan besar.  Misalnya,  di  Indonesia ada  sekitar  207 juta  orang  pengikut Islam. Ini berarti Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar dunia yang lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim. 3 Jadi, masyarakat Muslim Indonesia dapat diharapkan mampu memberikan sumbangsih signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara aktif sesuai ajaran Islam.
Kedua, Islam  memiliki  kitab  suci  berupa  al-Qur’an  dan  tafsir  keagamaannya seperti fikih dan tafsir. Banyak ayat-ayat di dalam kitab suci yang secara jelas dan tegas mengajak  pengikut  agama  Islam  untuk  berperilaku  ramah  lingkungan  dan  mencegah bersikap  eksploitatif  dan  destruktif. 4 Karena  itu,  umat  Islam  sebagai  bagian  dari penduduk  bumi  harus  turut  bertanggungjawab  terhadap  keberlangsungan  dan
1 Terkait  wacana  peranan  agama  dalam  menjalankan  fungsi  spiritualnya  menjaga  lingkungan, baca  selengkapnya  pada  Bron  Taylor, Dark  Grees  Religion,  Nature  Spirituality  and  the  Planetary Future. (London:University of California Press, 2010). 2 Seyyed  Hossein  Nasr, Relegion  and  The  Order  of  Nature (Oxford:  Oxford  University  Press, 1996), 191.
3 https://www.indonesia.go.id/profil/agama diakses, 1 Juli 2020.
4 Dede  Rodin,  “Al-Quran  dan  Konservasi  Lingkungan:  Telaah  Ayat-ayat  Ekologis”, Al-Tahrir , Vol. 17, No. 2 (November 2017): 391-410.
keberlanjutan  bumi.  Ironisnya,  justru  negara-negara  berpenduduk  Muslim  tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar dan polusi udara yang paling buruk di dunia.
Ketiga, doktrin  Islam  memiliki  kemampuan  untuk  “menjinakkan”  gaya  hidup. Dewasa  ini,  krisis  lingkungan  lebih  disebabkan  oleh  ketamakan  dan  hasrat  umat manusia dalam mengejar pertumbuhan dan konsumsi. Oleh karena itu, umat Islam harus mengubah  gaya  hidupnya  sesuai  doktrin  al-Quran  dalam  berperilaku  hemat  dan  tidak isrāf (berlebih-lebihan)  dalam  memanfaatkan  potensi  sumberdaya  alam  secara  wajar dan  bijaksana.  Hal  ini  agar  dapat  mengurangi  potensi  kerusakan  lingkungan  yang berdampak pada perubahan iklim.
Dalam  konteks  ini,  MUI  sebagai  institusi  keagamaan  yang  memiliki  otoritas untuk menerbitkan fatwa keagamaan 5 turut bertanggung jawab dalam mencerahkan dan mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat  terhadap  fenomena  perubahan  iklim  diharapkan  semakin  meningkat, 6 sehingga  umat  Muslim  dapat  merespon  persoalan  perubahan  iklim  secara  kolektif dengan  mengubah  paradigma  dalam  berinteraksi  social-ekologis  yang  lebih  apresiatif terhadap  lingkungan,  bukan  lagi  bersifat  eksploitatif  dan  destruktif.  Pada  titik  ini, pendekatan agama melalui rekonstruksi penafsiran teks-teks keagamaan tentang isu-isu lingkungan menjadi sangat urgen dan relevan untuk didiskursuskan secara massif. 7
Artikel  ini  berargurmen  bahwa  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  institusi keagamaan  yang  independen  memiliki  peran  strategis  dalam  membina  masyarakat Muslim  melalui  fatwa-fatwa  yang  ramah  lingkungan  dan  berwawasan  pro-lingkungan untuk  membangun  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap  lingkungan.  Selain itu,  landasan  epistemologi  fatwa  hukum  berwawasan  lingkungan  harus  berpijak  pada landasan moral-etik doktrin Islam berupa sumber-sumber hukum yang otoritatif dalam Islam  agar  diterima  masyarakat  secara  sadar  dan  tanpa  paksaan  sebagai  bagian  dari manifestasi kesalehan personal dan kesalehan sosial.
5 Mumung  Mulyati,  “Kontribusi  MUI  dalam  Pengembangan  dan  Penerapan  Hukum  Islam  di Indonesia”, Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Vol. 07, No. 1, (Agustus 2019), 84. 6 Menurut Capra, peningkatan kesadaran manusia terhadap lingkungan harus dimulai dari adanya pergeseran paradigma  dari  materialistik-positivistik menuju paradigma holistik-integralistik. Oleh sebab itu, nilai etik spiritulistik harus menjadi basis doktrin Islam yang ramah lingkungan. Lihat, Fritjof Capra and Robert March, “The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture,” Physics Today 35, No. 11 (1982), 54.
7 Mujiyono  Abdillah, Agama  Ramah  Lingkungan  Perspektif  Alqur’an (Jakarta:  Paramadina, 2001), 16.
Dengan  demikian,  artikel  ini  fokus  membahas  seputar  kajian  landasan epistemologis  fatwa-fatwa  berwawasan  pro  lingkungan  dan  kontribusi  penting  MUI sebagai  institusi  keagamaan  yang  memiliki  otoritas  untuk  menafsirkan  doktrin keislaman  dalam  mengedukasi  masyarakat  Muslim  agar  turut  berperan  positif  dalam upaya  mitigasi  perubahan  iklim.  Otoritas  MUI  diharapkan  mampu  memberikan sumbangsih  pemikiran  untuk  membentuk  perubahan  social  masyarakat  melalui penetapan fatwa (hukum) kontemporer. Di sinilah, sejatinya fungsi hukum Islam (fatwa) sebagai a tool  of  social  control (kontrol  sosial)  dan a tool  of  social  engineering (rekayasa sosial) dalam konteks Indonesia. 8

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian library  research dengan  data  primernya  berupa produk hukum berupa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang  berwawasan lingkungan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan filosofis.  Pendekatan  ini  selanjutnya  digunakan  untuk  menganalisis  landasan epistemologi fatwa-fatwa ekologis Majelis Ulama Indonesia.

## Pembahasan

## MUI, Krisis Lingkungan dan Perubahan Iklim
Realitas  ekologis  secara  nasional  maupun  global  mengalami  fase  yang menghawatirkan. 9 Fakta  ini  akan  tidak  bisa  dipungkiri  berimplikasi  pada  keberadaan bumi sebagai tinggal manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Manusia modern  saat  ini  sedang  melakukan  perusakan  secara  perlahan,  tetapi  nyata  terhadap sistem  lingkungan  yang  menopang  kehidupannya.  Alam  telah  diperlakukan  layaknya “pelacur”  yang  terus-menerus  dieksploitasi  secara  berlebihan  dan  tanpa tanggungjawab. 10
Akibat terjadinya kerusakan ekologis tersebut berbagai bencana melanda seperti banjir, erosi, sedimentasi, longsor hingga kelangkaan air bersih di berbagai wilayah di
8 Ashadi  L.  Diab,  “  Peranan  Hukum  Sebagai  Social  Control,  Sosial  Enggineering  dan  Sosial Welfare”, Jurnal Al-‘Adl , Vol. 7 No. 2, (Juli 2014). 9 Samedi, “Konservasi Keanekaragaman Hayati  di  Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang- undang Konservasi”, Jurnal Hukum Lingkungan , Vol. 2 Issue 2, (Desember 2015), 1. 10 Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man (London: George Allen & Unwin Ltd., 1976), 18.
Indonesia. 11 Selain  itu,  polusi  udara,  pemanasan  global,  perubahan  iklim  hingga punahnya  hewan  langka  juga  tidak  bisa  dihindari  sebagai  krisis  yang  mengancam kehidupan umat manusia dan makhluk hidup di bumi. 12
Perubahan  iklim  juga  telah  berkontribusi  dalam  perubahan  keseimbangan ekosistem  di  bumi.  Kondisi  ini  disebabkan  perubahan  pada  siklus  hidrologi  sebagai akibat  rendahnya  kemampuan  bumi  dalam  meresap  dan  menyimpan  air.  Itu  sebabnya siklus cuaca pun menjadi tidak menentu dan mempengaruhi hasil pertanian. 13 Selain itu, krisis  ekologis  yang  berimplikasi  pada  kenaikan  suhu  bumi  akan  berdampak  pada tingginya  temparatur  bumi  disebabkan  menumpuknya  gas-gas  rumah  kaca  di  lapisan atmosfir  bumi  sehingga  mempengaruhi  panas  bumi  yang  mengancam  berbagai  aspek kehidupan umat manusia. 14
Ironisnya, berdasarkan hasil kajian Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)  menunjukkan  bahwa  permukaan  bumi  mengalami  kenaikan  suhu  rata-rata mencapai 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) dalam seabad terakhir. Peningkatan suhu rata- rata  dunia  semakin  tinggi  dan  dalam  dua  puluh  tahun  terakhir  dunia  telah  mengalami tingkat  panas  yang  tidak  pernah  dialami  planet  bumi.  Bahkan,  pada  tahun  2010  lalu, NASA’s  Goddard  Institute  for  Space  Studies (GISS)  melaporkan  bahwa  “10  tahun terpanas” dalam sejarah bumi terjadi pada tahun 1990, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,  2006,  2007,  2008.  Pada  tahun  2014,  NASA  kembali  melaporkan  bahwa  tahun 2013  menyamai  rekor  panas  bumi  pada  tahun  2008. 15 Kenaikan  suhu  tersebut  diduga diakibatkan  oleh  efek  rumah  kaca  yang  menjadi  tren  gaya  hidup  manusia  modern. Fenomena ini,  tentu  saja,  menjadikan eksistensi bumi  semakin  mengkhawatirkan  bagi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. 16
11 Raditya  Jati  dan  Mohd.  Rabi  Amri  (ed), Resiko  Bencana  Indonesia ,  30. https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/Buku%20RBI_Final_low.pdf
u ntuk  mengetahui  isu  tentang global  warming dan climate  change secara  lebih  detail  dan mendasar,  silahkan  baca:  Mark  Maslin, Global  Warming:  A  Very  Short  Introduction ,  (London:  Oxford University Press, 2004).
13 Hayu  S.  Prabowo, Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perubahan  Iklim ,  Opini  Online dalam https://mui-lplhsda.org diakses, 1 Juli 2019.
14 Deni  Bram,  Mumu  Muhajir,  Melly  Setiawati, Dinamika  Wacana  Perubahan  Iklim  dan Keterkaitannya  dengan  Hukum  dan  Tenurial  di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Kepustakaan, (Jakarta: Epistema Institute, 2013).
15 Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana (ed), Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus , 15 https://www.academia.edu/38939263/Hukum_Lingkungan_Teori_Legislasi_dan_Studi_Kasus 16 Ahmad Asroni, “Islam  dan Pemanasan  Global”, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama , Vol. IX, No.1 (Juni, 2008), 35.
Majelis Ulama Indoenesia sebagai Lembaga fatwa yang memiliki otoritas dalam menerbitkan  fatwa-fatwa  ekologis  telah  memberikan  respon  yang  progresif.  Hal  itu dapat dilihat dari lahirnya beberapa fatwa yang ramah lingkungan sebagai jawaban atas fenomena krisis lingkungan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu,  tidak  heran,  jika  MUI  telah  membangun  kerjasama  kepada  berbagai  pihak  untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam meningkatkan ecoliteracy, sehingga mampu  membangun  budaya  sadar  lingkungan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Fatwa- fatwa  ekologis  tersebut,  juga  sebagai  upaya  untuk  mendukung  pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. 17
Secara kelembagaan, Majelis Ulama Indoensia memiliki perhatian serius dalam merespon  krisis  lingkungan  hidup  di  Indoensia.  Oleh  sebab  itu,  Majelis  Ulama Indoensia membentuk lembaga otonom yang concern dalam merespon perubahan iklim dalam  wadah  “Lembaga  Pemulihan  Lingkungan  Hidup  dan  Sumber  Daya  Alam”. Secara  praktik,  lembaga  ini  berperan  untuk  memberikan  tuntunan  dan  bimbingan kepada  umat  Islam,  khususnya  dalam  program  kepedulian  perubahan  iklim  melalui kegiatan untuk lingkungan masjid dan pesantren dalam bentuk program eco-masjid dan eco-pesantren serta pemberdayaan usaha mikro kecil melalui program green economy. 18

## Respon Progresif MUI: Gagasan Fatwa-Fatwa Ekologis
Kegelisahan  para  cendikiawan  Muslim  dunia  terhadap  fenomena  krisis lingkungan,  sejatinya,  sudah  tampak  pada  agenda  bertajuk The  International  Islamic Climate  Change  Syimposium yang  diselenggarakan  di  Turki  pada  17-18  Agustus 2015 . 19 Forum internasional yang melibatkan para tokoh dan ulama dari berbagai negara berhasil mendeklarasikan seruan mengenai urgensi umat muslim untuk peduli terhadap lingkungan  sesuai  ajaran  moral-etik  doktrin  Islam.  Dengan  demikian,  umat  Islam diharapkan  mampu  menjadi  teladan  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  secara ramah.
17 Sofi  Mubarok  dan  Muhammad  Afrizal,  “Islam  dan  Sustainable  Develeopment:  Studi  Kasus menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan”, Dauliyah , Vol. 3, No. 1, (January 2018), 129-146. 18 https://mui-lplhsda.org/peran-majelis-ulama-indonesia-dalam-perubahan-iklim/ diakses 1
Februari 2021.
19 https://www.unep.org/news-and-stories/speech/international-islamic-climate-change- symposium diakses 2 Februari 2021.
Selain  itu,  para  tokoh  dan  ulama  yang  berkontrisbusi  dalam  deklarasi  Islam untuk perubahan iklim menyadari bahwa krisis ekologis yang berakibat perubahan iklim tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Islam  sebagai  agama  yang  dipeluk  oleh  milyaran  umat  manusia  diharapkan  dapat berkontribusi  dalam merespon  krisis ekologis  dengan  memberikan  pencerahan  kepada masyarakat muslim akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Pada saat yang sama, deklarasi tersebut menunjukkan komitmen kuat dari perbagai kalangan untuk mengawal kebijakan publik di negara-negara  berpenduduk muslim lebih berorientasi  pada ramah lingkungan.
Dalam  konteks  inilah,  bahwa  salah  satu  instrumen  yang  dapat  mengontrol perubahan  sosial  masyarakat  adalah  suatu  produk  aturan  hukum. 20 Eksistensi  fatwa sebagai  suatu  produk  hukum  yang  dapat  menjadi  pedoman  masyarakat  dalam berinteraksi  dengan lingkungan  menjadi bagian yang  sangat  penting  dalam  kehidupan sosial  keagamaan.  Kaptein  dalam  tesisnya  menegaskan  bahwa  otoritas  keagamaan dalam suatu masyarakat dapat membentuk paradigma melalui formulasi fatwa termasuk fatwa-fatwa ekologis. Hal itu, karena publik masih menganggap bahwa konsensus tokoh agama yang termanifestasi dalam suatu produk fatwa memiliki otoritas bagi masyarakat luas. 21 Oleh karena itu, hubungan fatwa dan problematika kehidupan masyarakat secara kongkrit, urgensi fatwa tidak sekadar sebagai rujukan bagi masyarakat, tetapi fatwa juga sebagai rekaman historis yang menjadi sumber sejarah social dari suatu komunitas pada zaman tertentu.
Pada  titik  ini,  sejatinya,  fatwa-fatwa  MUI  bernuansa  lingkungan  hidup  sangat urgen  sebagai  respon  terhadap  persoalan global  warming yang  berdampak  pada terjadinya climate  change .  Sebagaimana  diketahui  bahwa  fenomena global  warming dan perubahan iklim ini berdampak secara signifikan bagi kehidupan umat manusia di bumi  tanpa  terkecuali.  Oleh  sebab  itu,  MUI  telah  berkontribusi  secara  aktif  dalam memberikan  edukasi  masyarakat  demi  meningkatkan  kesadaran  terhadap  lingkungan untuk  mengurangi  dampak  perubahan  iklim  yang  semakin  mengancam  eksistensi makhluk hidup di bumi.
20 Nazaruddin  Lathif, “Teori Hukum  sebagai  Sarana/Alat  untuk  Memperbaharui atau  Merekaya Masyarakat”, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, (Januari-Juni 2017), 78. 21 Niki  Alma  Febriana  Fauzi,  “Fatwa  di  Indonesia:  Perubahan  Sosial,  Perkembangan,  dan Keberagaman, Jurnal Novelty Vol 8 No. 1 (Februari 2017), 107-121.
Otoritas  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  memberikan  panduan  hukum  telah berkontribusi  dalam  kehidupan  sehari-hari  bagi  masyarakat  Muslim  Indonesia. Meskipun,  lembaga  fatwa  ini  dalam  perjalanannya  mengalami  pergeseran  orientasi dimana era orde baru dan pasca reformasi kecenderungan pemikiran MUI oleh Sebagian peneliti  dianggap  terjadi  kemunduran  karena  lebih  konservatif. 22 Secara  kelembagaan, tidak dipungkiri bahwa MUI yang terdiri atas ulama, dai dan tokoh agama dari berbagai organisasi masyarakat Islam berhasil menerbitkan fatwa-fatwa yang ramah lingkungan sebagai pedoman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan. 23
MUI  sebagai  salah  satu  lembaga  fatwa  di  Indonesia  -selain  lembaga  Bahtsul Masail  dan  Majelis  Tarjih  yang  responsif  dalam  mengatasi  krisis  lingkungan  hidup. Responsivitas MUI itu antara lain termanifestasi dalam gagasan fatwa-fatwa MUI yang pro  terhadap  lingkungan.  Di  antara  fatwa  MUI  terkait  lingkungan  hidup  antara  lain: Pertama, fatwa  tentang  pertambangan  ramah  lingkungan  yang  tertuang  dalam  Fatwa MUI  Nomor  22  tahun  2011; kedua, fatwa  tentang  Pelestarian  satwa  langka  untuk menjaga  keseimbangan  ekosistem  yang  tertuang  dalam  fatwa  MUI  Nomor  04  tahun 2014; ketiga, fatwa tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tertuang dalam fatwa MUI nomor 41 tahun 2014; keempat, fatwa tentang hukum pembakaran  hutan  dan  lahan  serta  pengandaliannya  yang  tertuang  dalam  fatwa  MUI Nomor 30 tahun 2016.
Secara historis, fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dilatarbelakangi oleh fenomena eksplorasi batubara yang destruktif. Fatwa MUI  menyatakan  bahwa  proses  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumberdaya  alam  harus memperhatikan  aspek  kelestarian  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup  agar  tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (mafsadat). Fatwa lain, misalnya, Fatwa Nomor: 04 Tahun  2014  Tentang  Pelestarian  Satwa  Langka  untuk  Menjaga  Keseimbangan Ekosistem  dilatarbelakangi  oleh  fenomena  banyaknya  satwa  langka  seperti  harimau,
22 Moch.  Nur  Ichwan  dan  Nina  Mariani  Noor,  “Arah  Baru  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)” dalam  Noorhaidi  (ed), Ulama  dan  Negara-bangsa:  Membaca  Masa  Depan  Islam  Politik  di  Indonesia (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019), 73.
23 Sebagai lembaga yang memiliki otoritas keagamaan untuk memberikan nasihat agama kepada masyarakat,  MUI,  sebagaimana  tercantum  dalam  peraturan  organisasinya,  mengatakan  bahwa  Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa tentang isu-isu syariah secara umum, baik  di  bidang  keimanan,  syariat,  hubungan  sosial,  akhlak,  budaya,  dan  lingkungan,  dengan  selalu menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  kebenaran  dan  kemurnian  praktik  keagamaan  oleh  umat  Islam  di Indonesia.  Lihat,  Fachruddin  Majeri  Mangunjaya  dan  Gugah  Praharawati,  “Fatwas  on  Boosting Environmental Conservation in Indonesia, Religions 2019 , 10 (10),
570; https://doi.org/10.3390/rel10100570
badak, gajah,  orangutan dan  berbagai  jenis  reptile,  mamalia dan aves tarancam punah akibat ulah perbuatan manusia. Padahal, seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka tersebut  berhak  untuk  dilindungi  dan  dilestarikan  demi  menjaga  keseimbangan ekosistem dan kemaslahatan manusia secara berkelanjutan.
Sementara itu, fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk  Mencegah  Kerusakan  Lingkungan,  sejatinya,  menjawab  problematika  sampah yang  menjadi  persoalan  nasional  yang  berdampak  buruk  bagi  kehidupan  social, ekonomi,  kesehatan  dan  lingkungan.  Demikian  halnya,  fatwa  MUI  Nomor:  30  tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengandaliannya sebagai respon terhadap  maraknya  pembakaran  hutan  dan  lahan  gambut  untuk  dikonversi  menjadi rumah hunian atau perkebunan kelapa sawit dan lainnya.
Oleh  karena  itu,  MUI  dalam  upaya  mengatasi  krisis  lingkungan  telah berkontribusi  berharga,  sehingga  fatwa-fatwa  kontemporer  ramah  lingkungan  (fatwa ekologis) dapat menjadi rujukan dan moral etis bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan  begitu,  diharapkan  kepedulian  masyarakat  terhadap  lingkungan  semakin meningkat  menjadi  masyarakat  yang  sadar  lingkungan (eco  literacy) .  Lebih  dari  itu, Muslim Indonesia juga dapat berkontribusi secara aktif-responsif dalam upaya mitigasi perubahan iklim demi penyelamatan kosmos dan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

## Nalar Maqāṣidi sebagai Basis Epistemologi Fatwa Ekologis
Term maqāṣidī berasal  dari  kata  maqasid  yang  merupakan  bentuk  prular  dari kata  maqsad  yang  berarti  maksud,  tujuan  dan  niat.  Secara  terminologis, maqāsidī sebagai metode berpikir dalam menerapkan maqāsid  syarī’ah.  Sementara itu, maqāṣid syarī’ah sendiri  dapat  dipahami  sebagai  tujuan  atau  maksud  di  balik  suatu  produk hukum. 24
Istilah maqāsid sendiri,  sejatinya,  merupakan  term  yang  popular  di  kalangan fukaha  abad  modern.  Istilah  lain  yang  memiliki  korelasi  adalah masālih atau kemaslahatan  sebagai  kepentingan  publik.  Itu  sebabnya,  tidak  heran  sebagian  pakar Ushul fikih abad pertengahan semisal al-Juwainī lebih cenderung menggunakan istilah
24 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah terj.  (Bandung:  Mizan, 2015), 32.
al-masālih  al-āmmah ketimbang  istilah maqāsid . 25 Meskipun  dalam  perkembangan filsafat  hukum  Islam,  istilah maqāsid dewasa  ini  lebih  sering  digunakan  dalam diskursus wacana fikih progresif.
Nalar maqāṣid  syarī’ah secara  substansial,  sejatinya,  terangkum  dalam legal maxim:  jalb  al-maṣāliḥ  wa  dar’u  al-mafāsid. Kaidah  ini  bisa  dipahami  bahwa  tujuan inti  syariat  adalah  meraih  kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan.  Konsepsi  syariat (maqāṣid al-syarī’ah) yang identik dengan kemaslahatan manusia ini terus mengalami elaborasi. Salah satu konsep dasar dalam pemikiran maqasidi adalah konsep al-kulliyāt al-khams. Menurut para pakar, al-Raisunī misalnya mengklaim bahwa konsep tersebut bukan  sesuatu  yang  baku,  akan  tetapi  terbuka  untuk  dielaborasi  dan  dikembangkan sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan  kompleksitas  problematikan  tantangan  global.  Hal tersebut, senada dengan penegasan Sattar dalam salah satu karnyanya yang menyatakan bahwa al-kulliyāt  al-khams ini  bukan  sesuatu  yang  qat’ī,  melainkan  hasil  ijtihad  para ulama yang terbuka untuk direvisi dan dikembangkan. 26
Tokoh lain, yang juga memiliki gagasan yang hampir sama adalah Abd al-Majīd al-Najjār.  Melalui  karnya  yang  berjudul “Maqāṣid  al-Syarī’ah  bi  Ab’ād  Jadīdah” al- Najjar  berargumen  bahwa  konsep kulliyāt  al-khams klasik  tidak  mampu  merespon dinamika perkembangan dan kompleksitas problematika kontemporer, sehingga konsep tersebut  harus  direkonstruksi  agar  cakupannya  lebih  luas  dan  fleksibel.  Tentu  saja, agenda  rekonstruksi kulliyāt  al-khams bukan  bermaksud  membuang  konsep  klasik, tetapi  lebih  pada  upaya  untuk  mengelaborasi  secara  berkelanjutan  dengan  model penalaran  filosofis  yang  diharapkan  mampu  meresponpon  tantangan  zaman.  Bagi  al- Najjār,  konsep kulliyāt  al-khams bukan  konsep  yang limited ,  tetapi  harus  diletakkan pada bingkai kerangka penalaran yang lebih luas jangkauannya. 27
Argumen  Jamāl  al-Dīn  Aṭiyah  dalam  karyanya  “ Nahwa  Taf’īl  Maqāṣid  al Syarī’ah tentang  pentingnya  pengembangan  konsep kulliyāt  al-khams adalah  bahwa mengingat  problematika  yang  dihadapi  umat  Islam  dewasa  ini  semakin  kompleks,
25 Abd al-Mālik al-Juwainī, Ghiyās  al-Umam fi  Iltiyās  al-Ẓulām (Qatar:  Wazarah  al-Syu’ūn al- Dīniyah, 1400H), 253.
26 Abū Sattār Abū Gudah, al-Bī’ah wa al-HuffāzAlaihā Min Manz}ūri Islāmī (Makalah Muktamar Internasional Ke-19 di Emirat), 3.
27 Abd al-Majīd al-Najjār, Maqāṣid al-Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah (Cet. II; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 51.
sehingga  pembatasan  hanya  terhadap  lima  prinsip  pokok  (menjaga  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) di atas menjadi didiskursuskan ulang. Aspek penting yang menjadi diskursus  di  kalangan  para pemikir Muslim  kontemporer adalah  masalah hifẓ  al-bī’ah (pelestarian lingkungan). Padahal secara normatif, perhatian terhadap isu ekologis untuk mengatasi krisis lingkungan ini mendapatkan pijakan kuat dari al-Qur’an, selain fakta empiris  juga  mengindikasikan  bahwa  kerusakan  lingkungan  menuntut  dengan  cepat perhatian yang sangat serius dari doktrin keagamaan. 28
Dalam konteks inilah, al-Najjār mengklaim bahwa aspek perlindungan terhadap lingkungan  merupakan  diskursus  yang  sangat  urgen  di  era  terjadinya  krisis  ekologis yang semakin akut  dan kompleks. Oleh karena itu, ia menempati peran yang strategis dalam  doktrin  agama  demi  untuk  menyelamatkan  kosmos.  Menurut  Al-Najjār  konsep perlindungan  terhadap  lingkungan  ( hifẓ  al-bī’ah )  menjadi  empat  nilai  yang  harus diperhatikan: pertama, hifẓ al-bī’ah min al-itlāf , kedua, hifẓ al-bī’ah min al-talawwus , ketiga, hifẓ al-bī’ah min farṭ al-istihlāk , keempat, hifẓ al-bī’ah bi al-tanmiah . 29 Empat nilai  doktrin  Islam  di  atas,  meniscayakan  adanya  komitmen  umat  Islam  dalam merealisasikan  misi  utama  diciptakannya  umat  manusia  sebagai  pemakmur  bumi (khalīfah fi al-arḍ) .
Dalam  konteks  ini,  MUI  sebagai  lembaga  pencetus  fatwa-fatwa  kontemporer membutuhkan pendekatan maqāṣid al-syarīʻah dalam produk fatwanya. Lebih spesifik, maqāṣid  al-syarīʻah dapat  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  istimbat  hukum  di bidang  fikih  ramah  lingkungan.  Fatwa  MUI  yang  berbasis maqāṣid  al-syarīʻah dapat disebut produk fatwa maqāsidī . Model fatwa semacam ini merupakan perpaduan antara metode induktif-deduktif yang juga dapat disebut sebagai ijtihad integratif-holistik.
Dalam  bahasa  Nūr  al-Dīn  Mukhtār  al-Khādimī  ijtihad  model  ini  disebut al - ijtihād al-maqāṣidi . Bagi al-Khādimī, ijtihād maqāṣidi bukan berarti meninggalkan teks- teks  keagamaan  baik  Al-Qur’an  maupun  hadis,  tetapi  justru  secara  aplikatif,  ijtihad maqāṣid  al-syarīʻah akan  menuju  pada  penguatan  terhadap  teks. 30 Dalam  tataran  ini, model  penalaran ta’līlī dapat  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  menalar  dan melacak ‘illat untuk menemukan tujuan syariat (maqāṣid al-syarīʻah) yang terkandung
28 Jamāl al-Dīn Aṭiyah, Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 79. 29 Abd al-Majīd al-Najjār, Maqāṣid al-Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah (Cet. II; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 233.
30 Nūr  al-Dīn  bin  Mukhtār  Khādimī, Al-Ijtihād  al-Maqāṣidī : Ḥujjiyatuhu,  Ḍawābituhu, Majālātuhu, (Doha: Wizārat al-Auqāf wa al-Syūʻun al-Islāmiyyah, 2005), I: 17.
di  dalam  suatu  teks.  Al-Raisūnī  dalam  bukunya,  juga  menyebutkan  empat  metode penemuan maqāṣid  al-syarīʻah ,  yang  salah  satunya  adalah i’tibār  ‘ilal  al-amr  wa  al- nahyi (mempertimbangkan ‘illat perintah dan larangan dalam teks). 31
Beberapa fatwa MUI yang bernuansa ramah lingkungan, sejatinya, sarat dengan pendekatan  di  atas.  Model  penalaran maqāṣid  al-syarīʻah ini,  diharapkan  mampu menghasilkan  produk  fatwa-fatwa  kontemporer  yang  akomodatif  dan  solutif  dengan mempertimbangkan  aspek  sosiologis  dan  normatif  sekaligus.  Dengan  demikian,  fatwa MUI sebagai pedoman bagi masyarakat mampu memberikan konstribusi yang signifikan dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang sadar lingkungan (eco-literacy).
Sebagai  misal,  fatwa  MUI  tentang  pengelolaan  sampah  dipicu  oleh  rendahnya kesadaran  masyarakat  dalam  mengelola  sampah  dan  menjaga  kebersiahan  lingkungan sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan yang tidak dapat di hindari di  berbagai  wilayah.  Oleh  sebab  itu,  ketentuan  hukum  fatwanya  harus  mendorong masyarakat  untuk  peduli  terhadap  kebersihan  lingkungan.  Selain  itu,  pemangku kebijakan  harus  bertanggungjawab  untuk  mengelola  sampah  secara  produktif  dan inovatif untuk menghindari kemudharatan bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pada titik ini, fatwa hukum mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat adalah wājib kifāyah . 32
Contoh  fatwa  lain,  misalnya  pertimbangan  fatwa  MUI  tentang  pertambangan ramah lingkungan. Sebagaimana diuraikan bahwa sumberdaya alam merupakan kekayan yang  diberikan  oleh  Allah  untuk  dapat  digunakan  dan  manfaatkan  secara bertanggungjawab  untuk  kepentingan  kesejahteraan  dan  dan  kemaslahatn  publik (mashlahah ‘ammah) secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, ketentuan hukumnya, MUI menetapkan  bahwa  setiap  praktik  penambangan  sumberdaya  alam  hukumnya  boleh dilakukan  sepanjang  untuk  kepentingan  kemaslahatan  umum,  tidak  mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. 33
Penalaran-penalaran  istinbāth  hukum  di  atas,  jelas  mempertimbangan  konsep maslahat  dan  mafsadat.  Konsep  maslahat-mafsadat  itu  kemudian  diturunkan  ke  dalam suatu konklusi produk fatwa yang lebih aplikatif dan responsif. Secara normatif, fatwa-
31 Aḥmad  al-Raisūnī, Naḍariyah  al-Maqāṣid  Inda  al-Imām  al-Syāṭibī (Maroko:  al-Makhad  al- Ālami li al-Fikr al-Islāmī, 1990), 170.
32 Lihat,  Fatwa  MUI  Nomor  41  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  untuk  Mencegah Kerusakan Lingkungan, 7.
33 Lihat, Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, 13.
fatwa itu memiliki konsideran yang didukung berupa dalil-dalil teks keagamaan secara umum,  yang  secara  sekunder  relevan  dengan  konklusi  hukum  (fatwa)  terkait  masalah pertambangan, pelestarian satwa, pengelolaan sampah dan pembakaran hutan dan lahan.
Nalar maqāṣid  syarī’ah dalam  fatwa  MUI  termanefestasikan  dalam  tiga pendekatan sekaligus, pendekatan naṣṣ qaṭ’ī , pendekatan qaulī dan pendekatan manhajī . Pendekatan naṣṣ qaṭ’i dilakukan  dengan  berpegang  kepada  teks  al-Quran  atau  hadis dalam  menetapkan  suatu  masalah  hukum  yang  sudah  terdapat  dalam  teks  al-Quran ataupun  hadis  secara  eksplisit.  Sebaliknya,  jika  tidak  dijumpai  dalam naṣṣ al-Quran maupun  hadis,  maka  proses  perumusan  fatwa  dilakukan  dengan  pendekatan qaulī dan manhajī .
Secara  praktis,  penalaran  metode qaulī ini  dilakukan  untuk  melacak  “opini hukum”  para  ulama  klasik  dalam  literatur-literatur  fikih  otoritatif.  Jika  ditemukan pendapat  fukaha  yang  relevan  dengan  persoalan  yang  sedang  dikaji,  maka  fatwa hukumnya  dapat  berpijak  pada  pendapat  fukaha  tersebut.  Jikapun  ditemukan,  tetapi kurang relevan karena sulitnya dalam penerapan hukum ( ta’assur atau ta’aẓur al-a’māl ), maka perlu adanya kajian ulang secara mendalam dan komprehensif.
Berbeda  halnya,  jika  fukaha  klasik  belum  merespon  terhadap  masalah  yang dimintakan fatwa dan juga tidak dapat dipenuhi oleh naṣṣ qaṭ’ī maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhajī , yakni dengan menggunakan metode al-jamu wat taufīq,  tarjīḥī,  ilhāqī dan istinbāṭī . 34 Dalam  konteks  inilah,  MUI  telah  melakukan terobosan intelektual dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat secara praktis dalam menentukan  hukum  yang  relevan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  matang untuk menyelamatkan bumi dari krisis lingkungan.
Dengan  demikian,  fatwa-fatwa  ekologis  MUI  sarat  dengan  pendekatan  yang berbasis maqāṣid  syarī’ah .  Penemuan maqāṣid  syarī’ah ini  baik  dilakukan  melalui pendekatan pemahaman terhadap teks-teks qat’i , pendekatan qaulī maupun pendekatan manhajī. Pada  intinya,  MUI  dalam  menetapkan  suatu  produk  fatwa  bernuansa  ramah lingkungan  selalu  mempertimbangkan  aspek  sosiologis  dan  normatif  dengan  analisis maslahat dan mafsadat. Dengan begitu, fatwa diharapkan relevan sesuai dengan kondisi sosial yang melingkupinya dan bersifat aplikatif-responsif.
34 Lihat,  Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor:  596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## Membumikan Fatwa Ekologis
Pertanyaan  yang  paling  mendasar  adalah  apakah  pasca  diterbitkannya  fatwa- fatwa  MUI  bernuansa  ramah  lingkungan  kesadaran  masyarakat  semakin  meningkat? Dengan  kata  lain,  sejauh  mana  efektivitas  fatwa-fatwa  MUI  ini  dalam  membentuk karakter dan perilaku masyarakat yang ramah lingkungan? Hal ini karena, sebagaimana diketahui  bahwa  fatwa  MUI  hanya  bersifat  normatif,  himbauan  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Dengan  demikian,  MUI  tidak  memiliki  daya  paksa kepada masyarakat untuk melaksanakan substansi dan ketentuan hukum dalam produk fatwa.
Meskipun demikian, bukan berarti fatwa-fatawa MUI itu lemah dan tidak dapat dipatuhi.  Justru  eksistensi  fatwa-fatwa  MUI  tersebut  secara  etis-religius  menguatkan implementasi  regulasi  yang  terkait  dengan  agenda-agenda  pro  lingkungan.  Misalnya, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No  18  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  UU  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan undang-undang lainnya.
Bertolak  pada  realitas  di  atas,  sejatinya,  tugas  dan  tanggung  jawab  MUI selanjutnya  adalah  membumikan  secara  massif  produk  fatwa-fatwa  bernuansa  ramah lingkungan  kepada  masyarakat.  Menurut  penulis,  minimal  ada  dua  strategi  untuk membumikan  fatwa-fatwa  tersebut. Pertama, secara  internal,  MUI  harus memaksimalkan  Komisi  Dakwah  sebagai  corong  sekaligus  mendorong  para  dai-dai untuk  menyampaikan  substansi  fatwa  kepada  masyarakat,  atau  minimal  memberikan materi-materi dakwah yang mengajak masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.
Kedua, secara eksternal,  MUI juga harus mendorong stakeholder lainnya yang terkait untuk dapat bekerjasama dalam upaya mensosialisasikan fatwa tersebut. Bahkan, MUI  dapat  mendorong  dunia  pendidikan  untuk  memasukkan  nilai-nilai  religiusitas Islam tentang kewajiban pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan. Pada titik ini, kurikulum berbasis wawasan pro lingkungan menjadi urgen untuk dirumuskan di dunia Pendidikan sejak dini.
Dengan  demikian,  pendidikan  ekologis (al-tarbiyah  al-bī’iyah) dapat  menjadi model  pendidikan  yang  menanamkan  nilai-niali normatif  religius-ekologis  yang  dapat menumbuhkan  sikap  sadar  dan  peduli  terhadap  lingkungan.  Di  sinilah  relevansi  dan urgensi  revitalisasi  keilmuan  di  dunia  pendidikan  agar  melahirkan  kesadaran  dan
kesalehan ekologis di kalangan generasi muda. Kesadaran ekologis inilah yang menjadi bekal bagi generasi milenial untuk menjadi komunitas sosial yang “melek” lingkungan dan lebih bersikap apresiatif terhadap lingkungan, bukan lagi bersikap eksploitatif dan destruktif.
Di  pihak  yang  lain,  MUI  sebagai  institusi  keagamaan  yang  berperan  aktif membina  masyarakat  dalam  bidang  social  keagamaan  telah  menginisiasi  program- program  yang  berorientasi  pada  kepedulian  lingkungan  untuk  mencegah  terjadinya perubahan  iklim  secara  massif,  seperti  program  eco-masjid, 35 eco-pesantren  bahkan pemberdayaan  ekonomi  melalui green  economy . 36 Program-program  ini  sangat  positif dan  dapat  dikembangkan  secara  massif  di  beberapa  pesantren  dan  masjid,  sehingga dampak positifnya dapat dirasakan lebih besar bagi masyarakat secara luas.
Sekali lagi, gagasan pendidikan ekologis ini akan mendorong generasi milenial untuk  memiliki  pandangan  mendalam  tentang  makna  spiritulitas  Islam  dari  sekolah masing-masing  sejak  dini.  Hal  ini  karena  doktrin  Islam  secara  normative  terkandung nilai-nilai etik yang ramah terhadap lingkungan. Kondisi ini akan menjadi bekal peserta didik  di  masa  mendatang  dalam  memahami  kewajiban  kolektif  umat  manusia  untuk melestarikan lingkungan secara pro aktif dan berkelanjutan.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa MUI dalam  merumuskan  fatwa- fatwa  ekologis  bertumpu  pada  nalar  maqāṣid  syarī’ah.  Nalar  maqāṣid  ini  berarti  MUI menggunakan analisis manfaat dan mudarat atau maslahat dan mafsadat. Dalam konteks ini,  MUI  dalam  menetapkan  suatu  produk  fatwa  dengan  pendekatan  naṣṣ  qaṭ’i, pendekatan qaulī dan pendekatan manhajī. Secara praktis, MUI telah menjadikan ayat- ayat  al-Qur’an  maupun  hadis  sebagai  sumber  utama  dalam  penetapan  produk  fatwa. Selain  itu,  MUI  juga  menggunakan  pendapat  fukaha  otoritatif  dan  penalaran  filosofis terhadap problematika lingkungan hidup.
35 Program eco-masjid  yang digagas MUI ini secara praktis merupakan ajakan untuk menyadari terhadap peran strategis masjid dalam berkontribusi untuk menekan laju perubahan iklim yang merupakan akibat dari krisis lingkungan. Program ini bertujuan untuk pengelolaan sumber daya air dan penggunaan energi  terbarukan  yang  ramah  lingkungan  di  masjid.  Jika  program  ini  dapat  disosialisasikan  secara masisif di masjid-masjid diharapkan mampu mengurangi tekanan perubahan iklim secara signifikan. Oleh sebab itu, dalam upaya merespon krisis lingkungan ini, peran umat Islam melalui masjid sangat besar dan potensial sebagai solusi alternatif.
36 Hayu  S.  Prabowo, Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perubahan  Iklim ,  Opini  Online dalam https://mui-lplhsda.org diakses, 1 Juli 2020.
Kontribusi  berharga  MUI  dalam  merespon  krisis  lingkungan  hidup  adalah dengan  menerbitkan  fatwa-fatwa  kontemporer  bernuansa  ekologis.  Di  antara  fatwa- fatwa  itu  adalah  fatwa  tentang  pertambangan  ramah  lingkungan;  fatwa  tentang pelestarian  satwa  langka  untuk  menjaga  keseimbangan  ekosistem,  fatwa  tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengandaliannya.
Upaya  membumikan  fatwa  ekologis  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab bersama  dalam  rangka  mewujudkan  kesadaran  lingkungan  di  kalangan  masyarakat Muslim.  MUI  dapat  mendorong  para  juru  dakwah  untuk  mensosialisasikan  konten- konten dakwah yang mengajak umat Muslim berperilaku ramah lingkungan. Selain itu, kesadaran lingkungan ini juga dapat ditanamkan kepada generasi milenial melalui dunia pendidikan.  Di  sinilah  urgensi  pendidikan  ekologis  dalam  merespon  fenomena perubahan iklim dewasa ini.[]

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Mujiyono. Agama  Ramah  Lingkungan  Perspektif  Alqur’an. Jakarta: Paramadina, 2001.
Al-Juwainī,  Abd  al-Mālik. Ghiyās  al-Umam  fi  Iltiyās  al-Ẓulām .  Qatar:  Wazarah  al- Syu’ūn al-Dīniyah, 1400H.
Al-Najjār, Abd al-Majīd. Maqāṣid al-Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah. Cet. II; Beirut: Dār al- Gharb al-Islāmī, 2008.
Al-Raisūnī,  Aḥmad. Naḍariyah  al-Maqāṣid  Inda  al-Imām  al-Syāṭibī .  Maroko:  al- Makhad al-Ālami li al-Fikr al-Islāmī, 1990.
Asroni,  Ahmad.  “Islam  dan  Pemanasan  Global”, Jurnal  Aplikasi  Ilmu-Ilmu  Agama , Vol. IX, No.1. Juni, 2008.
Aṭiyah, Jamāl al-Dīn. Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah . Damaskus: Dār al-Fikr, 1997. Auda,  Jasser. Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah terj.  Bandung: Mizan, 2015.
Bram, Deni Mumu Muhajir, Melly Setiawati, Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan Keterkaitannya  dengan  Hukum  dan  Tenurial  di  Indonesia:  Sebuah  Kajian Kepustakaan, Jakarta: Epistema Institute, 2013.
Capra, Fritjof and Robert March, “The Turning Point: Science, Society, and the Rising
Culture,” Physics Today 35, No. 11 (1982).
Diab,  Ashadi  L.  “Peranan  Hukum  Sebagai  Social  Control,  Sosial  Enggineering  dan Sosial Welfare”, Jurnal Al-‘Adl , Vol. 7 No. 2, (Juli 2014).
Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran hutan dan Lahan serta Pengandaliannya.
Fatwa  MUI  Nomor  41  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  untuk  Mencegah Kerusakan Lingkungan.
Fauzi, Niki Alma Febriana “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman, Jurnal Novelty Vol 8 No. 1. Februari 2017. https://www.indonesia.go.id/profil/agama diakses, 1 Juli 2019.
Ichwan,  Moch.  Nur  dan  Nina  Mariani  Noor,  “Arah  Baru  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)”  dalam  Noorhaidi  (ed), Ulama  dan  Negara-bangsa:  Membaca  Masa Depan Islam Politik di Indonesia. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
Kaptein, Nico JG. Fatwas in Indonesia Kata pengantar editor Jurnal Islamic Law and Society Vol. 12. No. 1. 2005.
Khādimī,  Nūr  al-Dīn  bin  Mukhtār. Al-Ijtihād  al-Maqāṣidī : Ḥujjiyatuhu,  Ḍawābituhu, Majālātuhu. Doha: Wizārat al-Auqāf wa al-Syūʻun al-Islāmiyyah, 2005. Mangunjaya,  Fachruddin  Majeri  dan  Gugah  Praharawati,  “Fatwas  on  Boosting
Environmental Conservation in Indonesia, Religions 2019 , 10 (10), 570; https://doi.org/10.3390/rel10100570
Mubarok,  Sofi  dan  Muhammad  Afrizal,  “Islam  dan  Sustainable  Develeopment:  Studi Kasus menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan”, Dauliyah , Vol. 3, No.
1, (January 2018).
Mulyati,  Mumung.  “Kontribusi  MUI  dalam  Pengembangan  dan  Penerapan  Hukum Islam  di  Indonesia”, Al-Maslahah:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam , Vol. 07, No. 1, (Agustus 2019).
Nasr, Seyyed Hossein. Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man . London: George Allen & Unwin Ltd., 1976.
______________. Relegion and the Order of Nature . Oxford: Oxford University Press, 1996.
Prabowo,  Hayu  S. Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perubahan  Iklim ,  Opini Online dalam https://mui-lplhsda.org .
Rodin, Dede. “Al-Quran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-ayat Ekologis”, Al- Tahrir , Vol. 17, No. 2 (November 2017).
Samedi,  “Konservasi  Keanekaragaman  Hayati  di  Indonesia:  Rekomendasi  Perbaikan Undang-undang  Konservasi”, Jurnal  Hukum  Lingkungan ,  Vol.  2  Issue  2, (Desember 2015).
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Taylor.  Bron, Dark  Grees  Religion,  Nature  Spirituality  and  the  Planetary  Future.
London: University of California Press, 2010.
Ichwan,  Moch.  Nur  dan  Nina  Mariani  Noor,  “Arah  Baru  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)”  dalam  Noorhaidi  (ed), Ulama  dan  Negara-bangsa:  Membaca  Masa Depan Islam Politik di Indonesia. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.