## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 451-459 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1347

## Analisis Tagline Merek yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial

## Inda Nurdahniar
Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana Correspondence email: indanurdania@yahoo.com
Abstrak. Merek  memiliki  nilai  ekonomis  sehingga  diperlukan  adanya  perlindungan.  Perlindungan  merek  timbul  ketika didaftarkan.  Tetapi  hal  ini  dikecualikan  terhadap  merek  yang  mengandung  unsur  kesusilaan.  Pada  kenyataannya  banyak  pelaku usaha  yang  menggunakan  merek  dengan  kata,  logo  ditambah tagline yang  mengandung  unsur  pornografi.  Permasalahannya terlihat  jika  merek  tersebut  tetap  beroperasi  ditengah-tengah  masyarakat  bahkan  merambah  ke  media  sosial.  Berdasarkan  hasil penelitian,  pengaturan  tentang tagline merek  mengandung  unsur  pornografi  di  media  sosial  tidak  diatur  secara  khusus  tetapi tersebar  diberbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  terlihat  adanya overlapping. Pada  kenyataannya  akun  @ngocok.eskopi dengan merek dagang “Ngocok Es Kopi” lolos sebagai merek terdaftar. Padahal bila dilihat secara kesuluruhan, baik merek, logo dan tagline yang  digunakan  di  media  sosial  telah  memberikan  persepsi  atau  gambaran  pornografi  secara  implisit.  Di  era digitalisasi, media sosial merupakan media yang potensial untuk sarana promosi, sudah sepatutnya ada pengaturan khusus seperti promosi  secara  konvensional.  Berbagai  peraturan  pun  harus  saling  terintegrasi  misalnya  penggunaan  akun  di  media  sosial menggunakan identitas legal (KTP), memaksukan tagline sebagai definisi merek pada aturan induknya yaitu UU MIG, lolosnya merk  yang  terdaftar  merupakan  tanggungjawab  dari  pemberi  regulasi  (faktor  manusia)  dan  tidak  boleh  dibebankan  pada  sistem semata (faktor teknologi), memperluas batasan pornografi menjadi eksplisit dan implisit.
Kata Kunci : Tagline; Merk; Pornografi; Media Sosial
Abstract.  Brands  have  economic  value  so  protection  is  needed.  Brand  protection  arises  when  registered.  But  this  is  excluded against  brands  that  contain  elements  of  decency.  In  reality  many  businesses  use  brands  with  the  word,  logo  plus  taglines  that contain pornographic elements. The problem is seen if the brand continues to operate in the middle of society and even penetrated into  social  media.  Based  on  the  results  of  the  study,  the  arrangement  of  brand  taglines  containing  pornographic  elements  on social  media  is  not  specifically  regulated  but  spread  across  various  laws  and  regulations  and  there  is  overlapping.  In fact  the @ngocok.eskopi  account  with  the  trademark  "Ngocok  Es  Kopi"  passes  as  a  registered  trademark.  Whereas  when  viewed  with great disalness, both brands, logos and taglines used on social media have given implicit perceptions or images of pornography. In the era of digitization, social media is a potential media for means of promotion, it is fitting that there are special arrangements such as conventional promotion. Various regulations must also be integrated, such as the use of accounts on social media using legal identity (KTP), applying the tagline as a brand definition in the parent rule of the MIG Law, the passing of registered brands is  the  responsibility  of  regulators  (human  factors)  and  should  not  be  charged  to  the  system  alone  (technological  factors), expanding the limitations of pornography to be explicit and implicit.

## Keywords: Tagline; Brand; Pornography; Social Media

## PENDAHULUAN
Praktek  bisnis,  banyak  sekali  produk  yang ditawarkan  dan  satu  sama  lain  saling  bersaing  untuk menarik  minat  konsumen.  Berbagai  cara  dilakukan  oleh pelaku usaha, salah satunya dengan membuat tanda pada produk yang ditawarkannya. Tanda ini bisa berupa kata, gambar,  simbol,  logo,  huruf,  warna  atau  bahkan kombinasi  dari  apa  yang  disebutkan,  sehingga menciptakan  suatu  tanda  khusus  yang  mana  tanda  ini akan  menjadi  pembeda  antara  produk  yang  satu  dengan produk  lainnya.  Biasanya  tanda  ini  disebut  sebagai merek.  Salah  satu  fungsi  dari  merek  ditujukan  untuk memudahkan konsumen mengidentifikasi produk tersebut dipasaran.
Merek memiliki nilai ekonomis  yang memerlukan suatu  perlindungan  hukum,  dimana  tidak  ada  pihak  lain yang dapat menggunakan merek tersebut. Pada dasarnya, perlindungan  merek  di  Indonesia  telah  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disingkat UU MIG). UU MIG menganut sistem konstitutif artinya perlindungan  merek  didapatkan  setelah  dilakukannya pendaftaran  oleh  pemilik  merek  yang  beritikad  baik. Akan  tetapi,  merek  tidak  dapat  didaftar  jika  merek tersebut  bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Pada  kenyataannya  tidak  sedikit  pelaku  usaha membuat  merek  dengan  kata  dan  gambar  yang  unik, “kekinian”  atau  bahkan  “nyeleneh”.  Banyak  diantara mereka  menganggap  bahwa  hal  tersebut  justru  lebih menarik  rasa  penasaran  konsumen,  agar  mau  membeli produknya. Beberapa merek tersebut justru mengandung unsur pornografi secara tidak langsung atau tersirat.
Salah  satu  contoh  merek  tersebut  yaitu  “Ngocok Es  Kopi”  dengan  beberapa  slogan  ( tagline) dalam
kemasannya  seperti  “tegang?  ngocok  aja  dulu”,  “mau ngocok  atau  dikocokin”,  “ngocok  bikin  ketagihan”, “ngocok  sama  mantan  katanya  lebih  berkesan”  dan  “80 Juta,  bisa  ngocok  berapa  kali”. Tagline terakhir  diduga merujuk  pada  kasus  prostitusi  yang  dilakukan  oleh  artis Indonesia berinsial VA pada tahun 2019, yang menerima uang  sejumlah  80  juta. 1 Produk  minuman  bermerek “Ngocok Es Kopi” ini dipromosikan dalam media sosial. Hal  ini  tidak  mengherankan,  mengingat  banyak  sekali pelaku usaha yang membuat akun di media sosial hanya untuk  kepentingan  usaha.  Dari  hal  tersebut,  peneliti melihat  adanya  permasalahan  yaitu  ketika  mereka tersebut ditolak atau tidak didaftarkan  tetapi  keberadaan merek  itu  tetap  hadir  ditengah  masyarakat  (beroperasi) atau  bahkan  tetap  melakukan  promosi  di  media  sosial. Bagaimanakah pengaturan terutama mengenai pengawasannya,  mengingat  dewasa  ini  promosi  bisa dilakukan  secara offline maupun online .  Apakah peraturan tentang hal tersebut tumpang tindih ( overlapping) sehingga  memunculkan  ketidakpastian yang  berimplikasi  pada  maraknya  penggunaan  atau keberadaan  merek  (berserta tagline sebagai  sarana promosi)  dengan  unsur  pornografi  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.

## Tinjauan Teori

## Pornografi
Istilah  “pornography”  ini  sendiri  sebenarnya berasal  dari  istilah  Yunani  yang  berarti “writing  about prostitutes” . Sejarah pornografi sebenarnya berawal dari kebiasaan  para  pejabat  Romawi  yang  pada  saat  itu menyenangi  patung,  lukisan  atau  gambaran  yang berasosiasi  seksual  dengan  tujuan  meningkatkan  gairah seksual. 2 Didalam  Black's  Law  Dictionary  istilah “pornography” di  artikan  sebagai “material  (such  as writings,  pornographs,  or  movies)  depicting  sexual activity  or  erotic  behavior  in  a  way  that  is  designed  to arouse  sexual  excitement.” .  Dengan  kata  lain,  Black’s Law  Dictionary  yang  menekankan  3  faktor  utama  yaitu 1)  Materi:  material (such  as  writings,  pornographs,  or movies), 2)  sifat  materi: depicting  sexual  activity  or erotic  behaviour dan  3)  Kualifikasi  sebagai  tujuan pembuatan materi, designed to arouse sexual excitement . 3 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (selanjutnya  disingkat KBBI)  pornografi  adalah  penggambaran  tingkah  laku
1 Yudha  Wirawanda , et.all. , Bias Gender dalam Berita Kasus  Vanessa  Angel  (Analisis  Wacana  Kritis  Sara  Mills dalam  detik.com).,  Channel  Jurnal    Komunikasi,  Volume  7, Nomor 1, April 2019, hlm. 13.
2 Hwain  Cristiano, Norma  Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi  menurut  UU  No.  44  Tahun  2008,  Jurnal  Hukum Pembangunan Tahun ke-40 No.1 Januari-Maret 2010, hlm. 40.
3 Id , hlm.  41.
secara  erotis  dengan  lukisan  atau  tulisan  untuk membangkitkan nafsu berahi. 4
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  (selanjutnya disingkat  UU  Pornografi),  “Pornografi  adalah  gambar, sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
Unsur rumusan “pornografi” terdiri dari: 5
1. Obyek, berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya;
2. Syarat  kualifikasi  obyek:  memuat  kecabulan  / eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
3. Publisitas: melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.
Rumusan  di  atas  dibandingkan  dengan  rumusan definisi  pornografi  menurut  Black’s  Law  Dictionary akan  tampak  bahwa  UU  Pornografi  lebih  memberikan batasan  yang  sifatnya  memperkecil  ruang  lingkup pornografi.  Seperti  diketahui  Black’s  Law  Dictionary memahami  Pornografi  sebagai  semua  materi  yang bermuatan  seksual  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan atau  menimbulkan  nafsu  seksual  bagi  penikmatnya sedangkan  Pasal  1  Angka  1  UU  Pornografi  lebih memberikan  pengaturan  semua  materi  yang  berisikan eksploitasi seksual dan di publikasikan. 6
Lebih  lanjut,  dalam  rumusan  Pasal  1  Angka  1 diatas,  dijelaskan  pula  adanya  unsur  publisitas  melalui berbagai  bentuk  media  komunikasi.  Dewasa  ini  bentuk media  komunikasi  dapat  diberupa  media  cetak  ( offline) maupun media internet ( online).
Pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  serta mudahnya  akses terhadap internet, telah membuka mata kita  untuk  melakukan  penggalian  informasi  tanpa  batas. Dalam  kemajuan  teknologi  tersebut  mempermudah akses  menuju  era  digitalisasi.  Namun  pemanfaatan kemudahan  informasi  juga  dimanfaatkan  oleh  pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan  meyebarluaskan pornografi  melalui  internet.  Pornografi  menjadi  suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi  saat  ini,  karena  perkembangan  pornografi bukan  hanya  terjadi  terhadap  kehidupan  sosial  di masyarakat,  bahkan  penyebarannya  secara  luas  di  dunia
4 Sultan  Himawan,  Representasi  Pornografi  Pada Media  Sosial  (Analisis  Semiotika  Pierce  Pada  Aplikasi  Bigo Live), MediaKom  Jurnal Ilmiah Ilmu  Komunikasi, Volume 8 Nomor 1, 2018, hlm. 81.
5 Id , hlm. 46.
6 Id , hlm. 47.
maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. 7
Berdasarkan  Pasal  4  Ayat  1  UU  Pornografi, “Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak
Pasal tersebut, peneliti berpendapat bahwa batasan perbuatan  pornografi  harus  berwujud  secara  tegas, terang-terangan  atau  gamblang.  Dengan  kata  lain, pengaturan  dalam  pasal  ini  tidak  mencangkup  segala perbuatan  yang  mengandung  unsur  pornografi  secara implisit.  Padahal  banyak  sekali  perbuatan  yang menimbulkan  persepsi  atau  gambaran  dan  lebih  jauh dapat membangkitkan  gairah seksual. Tidak sedikit pula hal ini digunakan sebagai daya tarik dalam suatu produk. Di  dalam  pornografi  terkandung  unsur  pemberontakan terhadap  tatanan  seksualitas  yang  mapan  seperti ketelanjangan  merupakan  hal  yang  bersifat  rahasia  bagi individu tetapi menjadi berubah manakala pornografi ini memahami  berbeda  dengan  melakukan  perbuatan telanjang  di  depan  umum  dengan  pose  atau  gaya  yang melecehkan  atau  tidak  menghargai  harkat  dan  martabat manusia. Pada kondisi inilah, perbuatan pronografi jelas telah  melanggar  norma  kesusilaan  sebagai  bentuk perbuatan yang asusila. Jadi didapatkan satu pemahaman mendasar  bahwa  pornografi  itu  merupakan  salah  satu bentuk perbuatan yang pada hakekatnya melanggar nilai kepatutan  dan  moralitas  dalam  masyarakat. 8 Mengingat sumber  norma  kesusilaan  itu  dari  hati  nurani  manusia secara  pribadi,  maka  pertimbangan  dan  ukuran  nilai kesusilaan  itu  sebenarnya  tidak  bersifat  subyektif  tetapi universal.  Jika  manusia  secara  pribadi  memahami  dan mengakui satu bentuk nilai-nilai dasar atas moral, harkat dan  martabat  manusia  (nilai  susila)  maka  sebenarnya nilai  ini  pun  juga  dihayati  secara  sama  oleh  manusia secara umum. 9
Merek  dan  Tagline  Mengandung  Unsur  Pornografi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
7 Suratman et.all ., Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana  Pornografi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  di  Era  Digitalisasi,  Jurnal  Pembaharuan  Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 170.
8 Supra note 3 , hlm. 39.
9 Id.
Hak  Atas  Merek  merupakan  lingkup  Hak  Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk  memakai  tanda  atau  merek  guna  membedakan suatu  produk  dagang  seseorang  dengan  produk  dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak  ada  unsur  usaha  intelektual  dalam  bentuk penciptaan  atau  penemuan.  Namun  demikian  terdapat persamaan  antara  hak  cipta,  hak  paten  dan  hak  merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud. 10
Merek  adalah  salah  satu  bagian  dari  wujud  karya intelektual  memiliki  peranan  penting  bagi  kelancaran dan  peningkatan  perdagangan  barang  atau  jasa  dalam kegiatan  perdagangan  dan  investasi  yang  terjadi  pada perkembangan  globalisasi  sekarang  ini. 11 Peran  merek dalam  dunia  pemasaran  sangat  penting,  karena  publik sering  mengkaitkan  suatu  kualitas  atau  reputasi  barang dan  jasa  dengan  merek  tertentu.  Merek  juga  harus memiliki  daya  pembeda  yang  cukup,  artinya  memiliki kekuatan  untuk  membedakan  barang  atau  jasa  produk suatu  perusahaan  lainnya. 12 Bahkan  banyak  dari  pelaku usaha  menambahkan tagline atau  slogan  untuk memberikan ciri yang lebih khusus pada merknya.
Melalui  merek,  masyarakat  sebagai  konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu.  Merek  biasanya  dicantumkan  pada  barang  atau pada  kemasan  atau  bungkusan  barang  yang  dijual  atau dicantumkan  secara  tertentu  pada  hal-hal  yang  terkait dengan jasa yang dijual. 13
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  UU  MIG,  “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,  kata, huruf, angka,  susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan  atau  jasa yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan  perdagangan  barang  dari/atau  jasa”.  Menuruf Prof. Imas Rosidawati, di sebagian negara, slogan iklan, warna  tunggal,  tanda  tiga  dimensi  (bentuk  produk  atau kemasan), tanda-tanda yang dapat didengar (bunyi) atau tanda olfactory (bau)  juga  dianggap  sebagai  merek. Dengan  kata  lain,  pengertian  merek  dalam  pasal  diatas
10 Sulastri, et.all .,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware), Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm. 161.
11 Rahmadia Maudy Putri  Karina, et.all .,  Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Dagang  Ikea  Atas Penghapusan  Merek  Dagang,  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 195.
12 Iffan Alif Khoironi, Implementasi Pendaftaran Merk Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Pada Home  Industry Eegroll, Unnes Law Journal Volume 2 Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 130.
13 Yayuk Sugiarti, Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak  Merek  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001  Tentang  Merek,  Jurnal  Jendela  Hukum,  Volume  3, Nomor 1, April 2016, hlm. 33.
menunjukkan  bahwa tagline atau  slogan  belum  dapat dikatakan  sebagai  merek.  Padahal  menurut  peneliti, tagline atau  slogan  sangat  erat  kaitannya  dengan  merk bahkan dapat pula menjadi factor pembeda, seyogyanya merk  masuk  dalam  pengertian  merk  dalam  aturan induknya yaitu UU MIG.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU MIG, “Hak atas Merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar  untuk  jangka waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  Merek tersebut  atau  mernberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya”. Jadi pemilik merek terdaftarlah yang berhak  menggunakan  sebuah  merek.  Hak  atas  merek diperoleh  setelah  proses  pendaftaran  dilakukan.  Tidak semua  merek  yang  mengajukan  pendaftaran  akan diterima. Ada batasan-batasan merek yang pendaftarannya bisa diterima. 14
Berdasarkan  Pasal  20  Huruf  a  UU  MIG,  “Merek tidak  dapat  didaftar  jika  bertentangan  dengan  ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”. Dengan kata lain,  setiap  merek  menampilkan  wujud  reputasi  yang bernilai moral, material, dan komersial. 15 Intinya sebuah merek  yang  mengadung  unsur  kesusilaan  tidak  dapat didaftarkan,  namun  persoalan  muncul  manakala  merek tersebut  tetap  digunakan  dalam  praktek  bisnis.  Artinya tidak ada tindakan lebih lanjut khususnya dari Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disingkat DJKI)  karena  hal  ini  bukan  kompentensi  dari  DJKI (kecuali  DJKI  memberikan  hak  merek  seperti  kasus pencabutan  merek  Buddha  Bar  ).  Menurut  peneliti, lolosnya  merk  merupakan  tanggungjawab  dari  pemberi regulasi  (factor  manusia)  dan  tidak  bisa  sepenuhnya dibebankan  pada  system  (teknologi).  Di  awal  telah dijelaskan  pengertian  dari  merek,  merek  sendiri  terdiri dari  merek  dagang  dan  merek  jasa.  Merek  dagang merujuk  pada  barang  yang  diperdagangkan  sementara merek  jasa  merujuk  pada  jasa  (pelayanan)  yang diperdagangkan.  Sementara,  Pasal  10  Ayat  1  Huruf  a Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor 31  Tahun  2018  tentang  Label  Pangan  Olahan (selanjutnya  disingkat  Peraturan  BPOM),  istilah  yang digunakan  bukanlah  merek  dagang  melainkan  nama dagang. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Peraturan BPOM, nama dagang tidak dapat digunakan bila  memuat  unsur  yang  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.
Tagline atau  slogan  adalah  kalimat  pendek  yang memiliki arti dan biasanya melekat tak terpisahkan pada suatu merk sebagai bagian dari pemasaran suatu produk. Darno  mengemukakan  jika tagline memiliki  3  indikator
14 Rakhmita Desmayanti, Tinjauan Umum
Perlindungan Merk Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan . Vol. 6. No. 1, Tahun 2018, hlm. 14.
15 Supra note 13 , hlm. 32.
sebagai berikut: Familiarity adalah tagline yang mudah diingat  dan  dimengerti  oleh  konsumen, differentiation adalah  ciri  khas  yang  membedakan  dengan  merek lainnya, messeger  of  value adalah  sejauh  mana  efek pesan  iklan  yang  disampaikan  itu  dapat  menarik perhatian konsumen. 16
Tagline juga  merupakan  salah  satu  metode promosi  yang  sering  digunakan  dalam  iklan  suatu produk merek. Tagline biasanya menggunakan kata atau kalimat  yang  unik,  sehingga  tak  heran  jika  konsumen selalu  mengucapkan  dan  mengingat tagline dari  suatu merek.  Jika  konsumen  mengingat tagline suatu  merek maka  secara  bersamaan  konsumen  juga  akan  mengingat merek  tersebut 17 Menurut  peneliti, tagline merupakan bagian dari merek karena tagline dapat memberikan ciri khas  tertentu  yang  melekat  erat  (tidak  terpisah)  dalam suatu  merek.  Lebih  lanjut tagline merupakan  sarana promosi  merek  dalam  bentuk  iklan  melalui offline maupun online untuk menarik minat konsumen.
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  berpendapat bahwa tagline adalah bagian dari merek, dimana tagline sering  digunakan  oleh  pelaku  usaha  sebagai  sarana promosi  dalam  bentuk  iklan  baik  melalui  media offline maupun online untuk  menarik  minat  konsumen. Pengaturan  tentang tagline di  Indonesia  tersebar diberbagai  peraturan  perundang-undangan.  Peneliti memfokuskan  pembahasan  pada  pengaturan tagline yang mengandung unsur pornografi.
Beberapa  peraturan  yang  akan  disajikan  yaitu Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disingkat  UUPK), Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  tentang Label dan  Iklan Pangan (Selanjutnya disingkat PP LIP), Peraturan  BPOM,  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2002  tentang  Penyiaran  (selanjutnya  disingkat  UU Penyiaran),  dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang  Informasi dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya disingkat UU ITE).
Berdasarkan  Pasal  1  UUPK,  “Promosi  adalah kegiatan  pengenalan  atau  penyebarluasan  informasi suatu  barang  dan/atau  untuk  menarik  minat  beli konsumen  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  akan  dan sedang  diperdagangkan.”  Lebih  lanjut  Pasal  17  huruf  f UUPK  menyatakan  “Pelaku  usaha  periklanan  dilarang memproduksi  iklan  yang  melanggar  etika  dan  atau ketentuan  perundang-undangan  mengenai  periklanan”. Peneliti  melihat  adanya  kerancuan  atas  frase  “pelaku usaha  periklanan”  karena  senyatanya  kini  iklan  bisa dibuat  secara  langsung  oleh  pelaku  usaha  yang bersangkutan.
16 Darno  (dalam  Derby  Juliana  Osak),  Derby  Juliana Osak, et.all .,  Pengaruh Brand  Ambassador Dan Tagline Terhadap  Keputusan  Pembelian Online Dengan  Mediasi Brand  Awareness, E-Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis,  Volume  09, Nomor 04, Tahun 2020, hlm. 361.
17 Id , 364.
Berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan mengenai periklanan, peneliti ngacu pada UU Penyiaran dan PP LIP. Berdasarkan Pasal 46 Ayat 3 UU Penyiaran diatur bahwa “siaran iklan niaga dilarang melakukan hal- hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama”. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 UU Penyiaran,  pengertian  iklan  niaga  merujuk  iklan komersial melalui penyiaran radio atau televisi. Padahal dengan  perkembangan  teknologi,  iklan  tidak  hanya dilakukan  pada  media  radio  atau  televisi  tetapi  merabah ke media sosial dan hal ini menjadi potensi yang besar di era digitalisasi. Kemudian Berdasarkan Pasal 44 PP LIP, setiap  iklan  tentang  pangan  tidak  boleh  bertentangan dengan  norma-norma  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Pengertian  pangan  hanya  merujuk  pada  makanan  atau minuman.  Dengan  kata  lain  iklan  disini  terbatas  hanya pada  iklan  produk  barang  saja  dan  tidak  termasuk produk  jasa.  Dapat  disimpulkan  dari  kedua  aturan  ini tidak  ada  pengaturan  khusus  terkait  iklan  di  media sosial.
Turunan  dari  UUPK,  Pasal  67  Peraturan  BPOM menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang mencantumkan  pernyataan,  keterangan,  tulisan,  gambar, logo,  klaim  dan/atau  visualisasi  keterangan  yang menimbulkan  gambaran/persepsi  yang  bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum”. Menurut  peneliti,  pasal  tersebut  tidak  tegas  menyatakan “letak” untuk mencantumkan “pernyataan, keterangan….bertentangan  dengan  kesusilaan,  etika, atau  ketertiban  umum”.  Tetapi  jika  melihat  pasal tersebut diantaranya merujuk definisi tagline baik dalam merk atau iklan.
Pengaturan  tentang  media  sosial  di  Indonesia, salah satunya ada dalam UU ITE. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE tentang perbuatan yang dilarang, “Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan”.  Peneliti  berpendapat  bahwa  pelaku  usaha yang membuat akun di media sosial dan mentransmisikan  informasi  meskipun  untuk  promosi (menyerbarluaskan  informasi  produk)  baik  berupa tagline yang bermuatan  kesusilaan  masuk  dalam ketentuan  pasal  tersebut.  Dengan  demikian  bila  peneliti gambarkan  uraian tagline merek  yang  mengandung unsur  pornografi  berdasarkan  peraturan  di  Indonesia yaitu sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan tentang tagline merek yang mengandung unsur pornografi di media sosial.
Sebelum peneliti membahas tentang tagline merek yang  mengandung  unsur  pornografi  di  media  sosial, peneliti  akan  membahas  tentang  batasan  pornografi menurut  UU  Pornografi,  Black’s  Law  Dictionary  dan KBBI.  Berdasarkan  perbandingan  diantara  ketiganya, UU  Pornografi  memiliki  makna  yang  lebih  sempit dibandingkan dengan Black’s law Dictionary dan KBBI, hal ini terlihat dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi yang menyatakan  bahwa  pornografi  harus  dinyatakan  secara eksplisit  atau  berwujud  secara  tegas,  terang-terangan atau  gamblang.  Dengan  kata  lain,  pornografi  dan pelanggaran  hukum  terkait  dengan  pornografi  baru  bisa ditindak  dan  dianggap  melanggar  hukum  bila  secara eksplisit  menunjukkan  hal-hal  yang  berbau  porno. Namun  dalam  kenyataan  penggunaan  bahasa  memang tidak  secara  eksplisit  menyatakan  hal-hal  porno,  namun menyiratkan hal itu. 18
Sejalan  dengan  pernyataan  diatas,  ditemukan beberapa  perbuatan  yang  menimbulkan  persepsi  atau gambaran  dan  lebih  jauh  dapat  membangkitkan  gairah seksual  (implisit).  Tidak  sedikit  pula  hal  ini  digunakan sebagai  daya  tarik  dalam  suatu  produk.  Misalnya  merk dagang “ngocok es kopi”, kata ngocok berasal dari kata kocok  yang  berarti  guncang.  Tidak  ada  yang  salah dengan penggunaan kata tersebut, jika hanya dilihat dari struktur  bahasa  mengingat  hal  yang  lumrah  pembuatan es  kopi  dilakukan  dengan  proses  “kocok” (make  a sense) .  Meskipun  tidak  sedikit  pula  masyarakat  yang sudah  mengamsumsikan  kata  “ngocok”  berkonotasi negatif merujuk pada masturbasi atau onani.
Tetapi  akan  berbeda  bila  merek  dagang  “ngocok es kopi” disandingkan dengan logo atau gambar “tangan
18 Agnes  Adhani,  Analisis  Penggunaan  Bahasa, Kandungan  Pornografi  Dan  Konotasi  Pornografi,  Serta Kandungan Pendidikan Karakter Dalam Teks Lagu
Campursari, Jurnal Bebasan, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 4.
PP LIP
ngocok gelas kopi”. Lebih lanjut, merek dagang tersebut menambahkan tagline atau  slogan  dalam  kemasan produknya,  seperti:  “tegang?  ngocok  aja  dulu”,  “mau ngocok  atau  dikocokin”,    “ngocok  bikin  ketagihan”, “ngocok  sama  mantan  katanya  lebih  berkesan”  dan  “80 Juta,  bisa  ngocok  berapa  kali”. Tagline terakhir  diduga merujuk  pada  kasus  prostitusi  yang  dilakukan  oleh  artis Indonesia berinsial VA pada tahun 2019, yang menerima uang sejumlah 80 juta. 19 Jika dilihat secara keseluruhan, permasalahan tersebut sudah memberikan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan kesusilaan (pornografi  secara  implisit)  atau  sudah  merujuk  pada pengertian  pornografi  dari  Black’s  Law  Dictionary  dan KBBI.  Sayangnya  hingga  saat  ini,  ketentuan  UU Pornografi menyatakan bahwa kategori pornografi harus terwujud secara eksplisit.
Berkaitan  dengan  hal  diatas, tagline atau  slogan adalah  serangkaian  kata  membentuk  kalimat  bermakna yang dibuat dengan  tujuan menarik perhatian konsumen sebagai  salah  satu  upaya  promosi  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha.  Penempatan tagline selalu  beriringan dengan  merek  pada  suatu  produk  tertentu.  Misalnya merek  dagang  “ngocok  es  kopi”,  kata  “ngocok”  pasti disebut  dalam  setiap tagline yang  dibuat.  Dengan  kata lain, tagline melekat  erat  (tidak  terpisahkan)  dari  merek produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  kepada konsumen.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa tagline pada  suatu  merek  dapat  memberikan  ciri  pembeda dengan  merek  lainnya  yang  tersebar  di  pasaran.  Dari pernyataan  tersebut, tagline menampakkan  salah  satu unsur  yang  ada  dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  UU MIG.  Sayangnya  hingga  saat  ini, tagline tidak  masuk unsur  pada  ketentuan  tersebut.  Sehingga  apabila  suatu merk  tertentu  menggunakan tagline yang  mengandung unsur pornografi, tidak termasuk dalam “kategori merek yang  tidak  dapat  didaftarkan”.  Dengan  kata  lain  bisa diterima  bila  didaftarkan.  Padahal  dalam  praktek,  ciri pembeda  suatu  produk  diterima  menjadi  satu  kesatuan atau secara keseluruhan (baik merek maupun tagline nya) oleh  konsumen.  Berdasarkan  e-Penelusuran  HKI  pada Pangkalan  Data  KI  Indonesia,  peneliti  menemukan bahwa  merek  “Ngocok  Es  Kopi”  dengan  Nomor Pendaftaran  IDM000787366 20 dan  Logo  “tangan Ngocok  Gelas  Kopi”  dengan  Nomor  Pendaftaran IDM000786638 21 telah lolos dan mendapatkan
19 Supra note 1.
20 Diakses  Pada  Laman  Pangkalan  Data  Kekayaan Intelektual,
E-Status, DJKI, https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/N1JUTldEY0tCMlhQY 0ZNTndpMmJCdz09?q=ngocok+es+kopi&type=1
21 Diakses  Pada  Laman  Pangkalan  Data  Kekayaan
Intelektual, E-Status, DJKI,
https://pdki- indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/OWlKczZWSytiQy9nN Dl0K0h5QjhnUT09?q=ngocok+es+kopi&type=1
perlindungan dari DJKI, sementara untuk merek dengan warna masih dalam proses pemeriksaan Kasubit 22 . Senada  dengan  UU  MIG,  berdasarkan  Pasal  12 Ayat  1  Huruf  a  Peraturan  BPOM,  nama  dagang  (merek dagang  berdasarkan  UU  MIG),  tidak  dapat  digunakan bila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum. Dengan kata lain, Peraturan  BPOM  sudah  sejalan  dengan  UU  MIG meskipun  ada  perbedaan  penggunaan  istilah  nama dagang dan merk dagang.
Peraturan  BPOM  justru  memberikan  pengaturan yang  merujuk  tentang  definisi  “ tagline”. Hal  tersebut terdapat  pada  Pasal  67  Peraturan  BPOM  menyatakan bahwa,  “Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan pernyataan,  keterangan,  tulisan,  gambar,  logo,  klaim dan/atau  visualisasi  keterangan  yang  menimbulkan gambaran/persepsi  yang  bertentangan  dengan  norma kesusilaan,  etika,  atau  ketertiban  umum”.  Menurut peneliti,  terlihat  adanya overlapping tentang  pengaturan “nama dagang” Pasal 12 Ayat 1 Huruf a dengan Pasal 67 Peraturan BPOM. Hal ini terlihat dalam Pasal 12 Ayat 1 Huruf  a  Peraturan  BPOM  menggunakan  istilah  nama dagang atau merk dagang  yang merujuk pada UU MIG, dimana  UU  MIG  menyatakan  bahwa  definisi  merk diantaranya  berupa  logo  dan  gambar,  tetapi  justru  di Pasal  67  Peraturan  BPOM  dibahas  kembali.  Dari  sini pula,  peneliti  melihat  adanya  korelasi  erat  antara  merek (logo,  gambar)  dengan tagline (pernyataan,  keterangan, tulisan)  yang  menjadi  satu  kesatuan.  Dengan  demikian bila tagline masuk dalam definisi merk, artinya Pasal 12 Ayat  1  Huruf  a  dan  Pasal  67  Peraturan  BPOM  bisa digabungkan menjadi satu pasal.
Peraturan  BPOM  merupakan  peraturan  turunan dari  UUPK.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas, tagline merupakan  salah  satu  sarana  promosi.  Pasal  1 UUPK  memberikan  definisi  tentang  promosi  yaitu kegiatan  penyebarluasan  informasi  terkait  produk  yang ditawarkan  untuk menarik minat konsumen. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan dengan media iklan. Lebih lanjut  Pasal  17  UUPK  pun  mengatur  ketentuan  bahwa pelaku  usaha  periklanan  dilarang  memproduksi  iklan yang  melanggar  etika  dan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  periklanan.  Sementara  mengacu pada  Pasal  46  Ayat  3  UU  Penyiaran  dan  Pasal  44  PP LIP,  intinya  iklan  dilarang  melakukan  hal-hal  yang bertentangan dengan kesusilaan. Sayangnya definisi dari iklan  niaga  hanya  mencangkup  radio  dan  televisi  saja. Padahal  dewasa  ini  penyebarluasan  informasi  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  di  media sosial.  Peneliti  berpendapat  bahwa  penggunaan  kata “pelaku  usaha  periklanan”  dalam  UUPK  memberikan kerancuan  mengingat  dengan  kecanggihan  teknologi
22 Diakses  Pada  Laman  Pangkalan  Data  Kekayaan Intelektual,
E-Status, DJKI, https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/Z2JyZFc2QVAvd2FZQ XI2b2wrT0IxUT09?q=ngocok+es+kopi&type=1
pelaku  usaha  dapat  membuat  iklan  sendiri  (misalnya hanya dengan membuat akun di media sosial).
Salah satu ketentuan tentang media sosial terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE, “Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan”.  Peneliti berpendapat bahwa pelaku usaha yang membuat akun di media  sosial  dan  mentransmisikan  informasi yang bermuatan  kesusilaan  masuk  dalam  ketentuan  pasal tersebut  meskipun  tujuannya  untuk  kegiatan  promosi. Hal  ini  bisa  terlihat  dalam  akun  @ngocok.eskopi, dimana  bila  dilihat  secara  keseluruhan  mulai  dari  merk, tagline dan  video  singkat  yang diposting pada  media instagram  telah  memberikan  gambaran  atau  persepsi yang bertentangan dengan kesusilaan.
Upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mencegah  tagline  merek  yang  mengandung  unsur pornografi di media sosial.
Berdasarkan  UU  Pornografi,  pemerintah  dapat melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan  jaringan  termasuk  pemblokiran  pornografi melalui  internet,  melakukan  pengawasan,  melakukan kerjasama  koordinasi  dengan  berbagai  pihak  baik  dari dalam maupun luar negeri serta mengembangkan sistem informasi  edukasi dalam  rangka pencegahan  pornografi. Sayangnya,  definisi  pornografi  dalam  UU  Pornografi memiliki  ruang  lingkup  yang  sempit  dan  pornografi harus  terwujud  secara  ekplisit.  Bila  dikaitkan  dengan permasalahan tagline merek  yang  mengandung  unsur pornografi  di  media  sosial,  tidak  bisa  ditindak  lanjuti, mengingat muatan tersebut dibuat secara terpisah – pisah (merek, tagline, video singkat) sehingga tidak menunjukkan  adanya  unsur  eksplisit.  Tetapi  jika  dilihat secara  keseluruhan  (dalam  sudut  pandang  konsumen), akan terlihat adanya pornografi secara implisit.
UUMIG,  pencegahan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  adalah  menolak  pendaftaran  merek  yang mengadung  unsur  kesusilaan,  apabila  merek  yang mengadung  unsur  kesusilaan  terlanjur  terdaftar  maka harus  dimintakan  rekomendasi  kepada  menteri  untuk melakukan  penghapusan.  Sayangnya tagline bukan termasuk  definisi  merk  dalam  UU  MIG.  Sehingga permasalahan tagline merek  yang  mengandung  unsur pornografi,  tidak  masuk  dalam  ketentuan  ini.  Padahal dalam  praktek,  konsumen  melihat tagline dan  merek melekat erat menjadi satu kesatuan sebagai ciri pembeda dari produk yang ditawarkan pelaku usaha. Kenyataannya  Merk  “Ngocok  Es  Kopi”  dengan  logo “Tangan  Ngocok  Gelas  Kopi”  lolos  dalam  pendaftaran di DJKI, padahal jika dilihat secara keseluruhan ( include tagline) produk  tersebut  telah  merujuk  pada  tindakan pornografi  secara  implisit  dan  masih  beroperasi ditengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan UUPK,  UU Penyiaran dan Peraturan BPOM  tidak  ada  pengaturan  yang  khusus  mengenai upaya  pencegahan  terhadap tagline merek  yang mengadung  unsur  pornografi.  (semua  hanya  terbatas pada  ketentuan  tentang  larangan  saja).  Sementara berdasarkan  PP  LIP  terdapat  pengaturan  tentang pengawasan  iklan  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  45  Ayat  3 PP  LIP  “Untuk  kepentingan  pengawasan,  penerbit, pencetak,  pemegang  izin  siaran  radio  atau  televisi,  agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan  Iklan  dilarang  merahasiakan  identitas, nama  dan  alamat  pemasang  Iklan.  Sekilas  dapat dipahami  bahwa  pengawasan  ini  hanya  terbatas  pada iklan  (televisi,  radio)  dengan  jenis  produk  barang  saja. Tetapi  yang  penting  dipahami  adanya  frase  “dilarang merahasiakan  identitas,  nama  dan  alamat  pemasang iklan”.  Dewasa  ini  dengan  perkembangan  teknologi, media  sosial  kerap  digunakan  sebagai  sarana  promosi iklan,  seseorang  bisa  dengan  mudah  membuat  akun dengan identitas samaran.  Seharusnya syarat  pembuatan akun media sosial pun menggunakan identitas yang legal seperti  didunia  nyata,  misalnya  Kartu  Tanda  Penduduk (selanjutnya disingkat KTP).
UU  ITE  tidak  secara  spesifik  memberikan  aturan terkait  masalah  tersebut.  Tetapi  pada  turunan  UU  ITE yaitu  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  19  Tahun  2014  tentang  Penanganan  Situs Internet  Bermuatan  Negatif  (selanjutnya  disingkat Permenkom  PSIBN).  Berdasarkan  peraturan  tersebut, salah  satu  jenis  situs  bermuatan  negatif  adalah pornografi.  Pemerintah  dapat  melakukan  pemblokiran terhadap  situs  bermuatan  negatif  dalam  wadah  bernama TRUST + Positif. Masyarakat pun dapat turut  serta  dalam hal  tersebut  yaitu  dengan  cara  aduan  konten.  Situs  ini merupakan  fasilitas  pengaduan  konten  negatif  baik berupa  situs/website,  URL,  akun  media  sosial,  aplikasi mobile,  dan  software  yang  memenuhi  kriteria  sebagai Informasi  dan/atau  Dokumen  Elektronik  bermuatan negatif  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Setiap orang  berhak  untuk  menyampaikan  pengaduan  konten negatif  dengan  cara  mendaftarkan  diri,  mengunggah tautan (link) serta screenshot situs  atau  konten  yang dilaporkan  disertai  alasan,  dan  memantau  proses penanganan  yang  dilakuan  oleh  Tim  Aduan  Konten. 23 Dengan  kata  lain,  Permenkom  PSIBN  ini  sudah memberikan  fasilitas  untuk  melaporkan  situs  bermuatan negatif  (pornografi)  khususnya  pada  akun  mediasosial. Peneliti  melihat  adanya  upaya  pemerintah  untuk melakukan pencegahan tentang hal-hal yang mengandung  unsur  pornografi.  Permenkom  PSIBN  ini merujuk  pada  UU  Pornografi,  dimana  menurut  peneliti defisini  pornografi  dalam  undang-undang  tersebut  harus berwujud  secara  eksplisit.  Jika  dikaitkan  dengan  akun @ngocok.eskopi, pornografi digambarkan secara implisit yang digunakan dalam praktek berbisnis.  Selain
23 https://aduankonten.id/
itu  nyatanya  merek  Ngocok  Es  Kpoi  telah  lolos  daftar merek karena berdasarkan UU MIG tagline tidak masuk dalam  definisi  merek.  (masih  ada  hambatan  antar aturan).
Dewasa  ini  banyak  sekali  media  sosial  yang dijadikan  sebagai  sarana  promosi  (iklan).  Sudah seharusnya  syarat  pembuatan  akun  di  media  sosial menggunakan KTP, dimana identitas pengiklan dilarang untuk dirahasiakan (disamarkan). Hal ini sejalan dengan apa  yang  diatur  dalam  PP  LIP.  Pada  akhirnya  sebisa mungkin  identitas  dunia  maya  harus  sama  dengan identitas  legal  di  dunia  nyata,  sebab  KTP  merupakan identitas  yang  sering  digunakan  untuk  kepentingan bisnis  seperti  membayar  pajak,  pendaftaran  merek,  izin usaha  dan  lainnya.  Terlebih  lagi  Indonesia  telah menerapkan sistem E-KTP. Di era digitalisasi ini, media sosial merupakan media yang potensial untuk mempromosikan  kegiatan  bisnis,  sehingga  seharusnya bisa  diatur  secara  khusus  seperti  pengaturan  iklan (konvensional).
Perkembangan teknologi sudah mengubah tatanan sosial  masyarakat,  interaksi  tidak  hanya  dipandang dalam  ruang  konvensional  tetapi  lebih  luas  tanpa  batas yaitu dalam ruang virtual . Hukum senyatanya harus bisa bergerak  lebih  cepat  dibandingkan  perubahan  yang terjadi dalam masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe  Pound, law  as  a  tool  social  engineering. Tetapi juga hukum harus dipandang sebagai suatu sistem.
Berangkat dari Pendapat R. Subekti, sistem adalah suatu  susunan  atau  catatan  teratur,  suatu  keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain  tersusun  menurut  suatu  rencana  atau  pola  hasil  dari suatu  pemikiran  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Dalam suatu  sistem  yang  baik,  tidak  boleh  terjadi  suatu duplikasi  atau  tumpang  tindih (overlapping) diantara bagian-bagian tertentu. 24 Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum  merupakan  sistem  yang  berarti  bahwa  hukum merupakan  tatanan  dan  suatu  kesatuan  yang  utuh  yang terdiri  dari  bagian-  bagian atau unsur-unsur yang saling terkait  erat  satu  sama  lain.  Sistem  hukum  adalah  suatu kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  mempunyai interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk mencapai  tujuan  kesatuan  tersebut.  Suatu  sistem  hukum yang  bergerak  seakan  melingkar  dan  saling  terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda  yang dapat menjadikan hambatan dalam  bekerjanya  hukum  dalam  suatu  sistem.  Agar tercapainya  dan  bergeraknya  suatu  sistem  hukum,  maka C.F.G. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa dibutuhkan suatu  organisasi  yang  dilandaskan  kepada  asas-asas tertentu. 25 Dengan  kata  lain,  pada  era  digitalisasi peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan tagline
24 Rocky Marbun, Grand Design Politik Hukum Pidana dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia,  Berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945, Hlm. 569.
25 Id, Hlm. 568.
merek yang mengandung unsur pornografi di mediasosial  harus  saling  terintegrasi  menjadi  satu kesatuan dan tidak tumpang tindih.

## SIMPULAN
Praktek  berbisnis,  merek  dijadikan  sebagai  tanda yang  membedakan  produk  yang  satu  dengan  produk lainnya.  Merek  memiliki  nilai  ekonomis  sehingga diperlukan  adanya  perlindungan.  Perlindungan  merek baru akan timbul ketika merek tersebut telah didaftarkan. Tetapi  hal  ini  dikecualikan  terhadap  merek  yang mengandung  unsur  kesusilaan.  Pada  kenyataannya banyak  pelaku  usaha  yang  menggunakan  merek  dengan kata,  logo  ditambah tagline yang  mengandung  unsur pornografi.    Permasalahannya  terlihat  jika  merek tersebut  tetap  beroperasi  ditengah-tengah  masyarakat bahkan  merambah  ke  media  sosial.    Pengaturan  tentang tagline merek  mengandung  unsur  pornografi  di  media sosial  tidak  diatur  secara  khusus  tetapi  tersebar diberbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  terlihat adanya overlapping. Hal  ini  terjadi  karena  pesatnya perkembangan  teknologi  yang  telah  merubah  tatanan sosial  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sementara  hukum cenderung statis meskipun tidak dapat dipungkiri hukum mengikuti  perubahan  yang  ada  dan  mengeluarkan peraturan  baru,  tetapi  pada  kenyataannya  peraturan tersebut  belum  terintegrasi  antara  peraturan  yang  satu dengan peraturan lainnya.
Pengaturan  yang  tidak  terintegrasi  tersebut diantaranya:  Pertama,  UU  Pornografi  memberikan batasan  pornografi  secara  eksplisit,  sementara  banyak kasus  pornografi  yang  terjadi  dilakukan  secara  implisit. Kedua,  UU  MIG  tidak  memasukkan  unsur tagline ke dalam  definisi  merek,  padahal tagline merupakan  unsur yang  bisa  memberikan  ciri  pembeda  terhadap  suatu produk  dan  keberadaannya  selalu  beriringan  (melekat) pada suatu merek tertentu. Konsekuensi yang bisa terjadi manakala tagline yang  digunakan  pelaku  usaha mengandung  unsur  pornografi,  tetapi  mereknya  dapat lolos  untuk  didaftarkan.  Padahal  bila  dilihat  secara keseluruhan antara merek (nama, logo dan tagline) yang digunakan terlihat adanya rangkaian tindakan pornografi secara  implisit.  Ketiga,  Peraturan  BPOM  juga  mengatur hal  yang  sama  dengan  UU  MIG,  sayangnya  isilah  yang digunakan  berbeda  (nama  dagang,  merek  dagang). Selain  itu,  Peraturan  BPOM  pun  mengatur  tentang tagline tetapi  rumusan  pasalnya  menyebut  juga  kata, logo,  gambar  yang  merujuk  pada  definisi  merek.  Oleh sebab  itu,  peneliti  mengasumsikan  bahwa  kenyataannya tagline dan  merek  adalah  dua  hal  yang  saling  melekat dan  memjadi  ciri  yang  khas  dalam  suatu  produk. Keempat,  bila  berbicara  tentang tagline maka  akan sangat  berhubungan  dengan  promosi.  Berdasarkan UUPK  promosi  diartikan  sebagai  penyebarluasan informasi  tentang  produk  yang  ditawarkan.  Promosi biasanya  dilakukan  dengan  media  iklan.  Lebih  lanjut UUPK  mengatur  tentang  iklan,  dimana  pelaku  usaha
periklanan dilarang memproduksi iklan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika  periklanan.  Peneliti  melihat  adanya  frase  “pelaku usaha  periklanan”  yang  dirasa  sudah  tidak  pas  dengan kondisi  saat.  Kelima,  berkaitan  dengan  periklanan berdasarkan  UU  Penyiaran  yang  disebut  dengan  iklan niaga  hanya  merujuk  pada  media  radio  dan  televisi. Pengertian  ini  juga  dirasakan  kurang  pas,  mengingat pelaku usaha bisa membuat iklan sendiri di media sosial. Media  sosial  merupakan  media  promosi  yang  potensial dalam  dunia  bisnis  saat  ini.  Keenam,  UU  ITE  telah memberikan pengaturan informasi bermuatan kesusilaan di media sosial, lebih lanjut ada upaya pemerintah untuk melakukan  pomblokiran.  Artinya  aksesnya  diputus, permasalahan  muncul  jika  pelaku  usaha  tersebut membuat  akun  akun  baru  untuk  promosi  hal  serupa, mengingat  batasan  UU  ITE  hanya  terbatas  “jaringan media  sosial”  sementara  merek  berserta taglinenya masih  bisa  beroperasi  ditengah-tengah  masyarakat. Dengan demikian perlu adanya integrasi antara peraturan yang  satu  dengan  peraturan  lainnya  mengingat  kini bisnis sudah masuk dalam tatanan digitalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes Adhani, Analisis Penggunaan Bahasa,
Kandungan  Pornografi  Dan  Konotasi  Pornografi, Serta  Kandungan  Pendidikan  Karakter  Dalam Teks Lagu Campursari, Jurnal Bebasan, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019.
Derby  Juliana  Osak, et.all .,  Pengaruh Brand Ambassador Dan Tagline Terhadap  Keputusan Pembelian Online Dengan  Mediasi Brand Awareness, E-Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis,  Volume 09, Nomor 04, Tahun 2020, hlm. 361.
https://aduankonten.id/
Hwain  Cristiano,  Norma  Kesusilaan  sebagai  Batasan Pornografi  menurut  UU  No.  44  Tahun  2008, Jurnal  Hukum  Pembangunan  Tahun  ke-40  No.1
Januari-Maret 2010.
Iffan  Alif  Khoironi,  Implementasi  Pendaftaran  Merk Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry  Eegroll, Unnes  Law  Journal  Volume  2 Nomor 2, Tahun 2013. Rahmadia  Maudy  Putri  Karina, et.all .,  Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Dagang  Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang, Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Volume  1, Nomor 2, Tahun 2019.
Rakhmita  Desmayanti,  Tinjauan  Umum  Perlindungan Merk  Terkenal  Sebagai  Daya  Pembeda  Menurut Perspektif  Hukum  di  Indonesia,  Jurnal  Cahaya Keadilan . Vol. 6. No. 1, Tahun 2018, hlm. 14. Rocky  Marbun, Grand  Design Politik  Hukum  Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,
Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Sulastri, et.all .,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek (Tinjauan  Terhadap  Merek  Dagang  Tupperware Versus  Tulipware),  Jurnal  Yuridis  Vol.  5  No.  1, Juni 2018.
Sultan  Himawan,  Representasi  Pornografi  Pada  Media Sosial  (Analisis  Semiotika  Pierce  Pada  Aplikasi Bigo  Live),  MediaKom  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Komunikasi, Volume 8 Nomor 1, 2018.
Suratman et.all .,  Analisis  Yuridis  Penyidikan  Tindak Pidana  Pornografi  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  di  Era  Digitalisasi,  Jurnal Pembaharuan  Hukum  Volume  I  No.  2  Mei  – Agustus 2014.
Yayuk  Sugiarti,  Perlindungan  Merek  Bagi  Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2001  Tentang  Merek,  Jurnal  Jendela Hukum, Volume 3, Nomor 1, April 2016.
Yudha  Wirawanda ,  et.all. ,  Bias  Gender  dalam  Berita Kasus  Vanessa  Angel  (Analisis  Wacana  Kritis Sara  Mills  dalam  detik.com).,  Channel  Jurnal Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, April 2019.

## Website:
Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual,  E-Status,  DJKI, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/N1JUTldE Y0tCMlhQY0ZNTndpMmJCdz09?q=ngocok+es+ kopi&type=1
Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual,  E-Status,  DJKI, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/OWlKczZ WSytiQy9nNDl0K0h5QjhnUT09?q=ngocok+es+ kopi&type=1
Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual,  E-Status,  DJKI, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/Z2JyZFc2Q VAvd2FZQXI2b2wrT0IxUT09?q=ngocok+es+ko pi&type=1