## PENDAHULUAN
Ketimpangan merupakan masalah yang kurang mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, padahal kesenjangan sosial- ekonomi akan mempengaruhi ketimpangan antar penduduk di Indonesia (Haughton dan Khandker 2013). Menurutnya, ketimpangan ialah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Informasi sejarah menunjukkan bahwa ketimpangan telah berlangsung sejak lama dan bersifat struktural, terutama sebagai konsekuensi dari kolonialisme sejak abad ketujuhbelas (Agusta, 2014). Isu ketimpangan merupakan aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan, kemiskinan umumnya ditandai ketimpangan-ketimpangan antara lain, kepemilikan sumberdaya, kesempatan dalam berusaha, skill, dan faktor lainnya yang menyebabkan perolehan pendapatan yang tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang (Dahuri dan Nugroho 2012). Menurut Kinseng (2017),
salah satu proses terbentuknya kelas ialah struktur sosial yang terbentuk sebagai akibat dari struktur sosial yang lain, sebagai contoh  stratifikasi  sosial,  termasuk  kelas  sosial,  terbentuk karena adanya struktur sosial berupa sistem kepemilikan ( property right ), menurutnya seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx, sistem kepemilikan pribadi ( private properti right ) menyebabkan adanya kelas pemilik dan kelas buruh, sistem kepemilikan  pribadi  juga  menyebabkan  adanya  stratifikasi sosial di kalangan petani dan nelayan. Selanjutnya menurut Kohn (1990), dasar pembentukan kelas sosial yakni pertama kelas berdasarkan kepemilikan ( ownership ) alat produksi, kedua kelas yang berdasarkan kontrol (terhadap alat produksi), dan ketiga kelas berdasarkan kontrol terhadap manusia. Salah satu kelompok masyarakat yang berada pada masalah ketimpangan adalah nelayan, nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut (Imron, 2003). Kinseng (2014) menjelaskan berbagai pihak

## KELAS DAN KETIMPANGAN STRUKTURAL MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA AMBON

## Class and Structural Inequality of fishing communities in Ambon City
Gadri Ramadhan Attamimi 1*) , Rilus A. Kinseng 2 , Ivanovich Agusta 2
1 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasrjana, Institut Pertanian Bogor
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) E-mail: gadriattamimi@gmail.com

## ABSTRACT
Social class is a social phenomenon that often occurs in every social group including the fishing communities. The structural inequality of fishing communities is characterized by the imbalance in ownership of production equipment and income distribution among fishermen. This research was conducted in one of the  Fishermen Village (Negeri) in Ambon City, called Negeri Latuhalat. Type of research used in this study is post-positivism paradigm using qualitative approach supported by quantitative research. The purpose of this research is to analyze the level of imbalance between Ambon City fishermen. The results showed the formation of fishermen social classes which consist of masnait fishermen, tanase fisherman laborer, small fishermen, middle fishermen and tenant fisherman (capitalist). The gini index of fishermen in the research location shows a figure of 0.74, meaning that it shows a high imbalance between fisherman classes. The ratio of kuznets or the average comparison between fishermen received by 33% of the top group of Rp. 8,404,567, - and 25% of the lowest group of Rp. 2.040.000, -. Measurements using the World Bank also show the same thing with the results of gini index measurements that illustrate the portrait of inequality income distribution in the study sites. This condition illustrates that there has been an imbalance between fishermen classes, as much as 75% are only able to receive 8.72% of total income while as much as 25% of tenant fishermen (capitalist) enjoy and control 91.73% of total income.
Keyword: Social Class, Inequality, Fisherman, Gini Ratio

## ABSTRAK
Kelas sosial yang terbentuk pada masyarakat nelayan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada setiap kelompok sosial, salah satunya adalah masyarakat nelayan. Ketimpangan struktural pada masyarakat nelayan ditandai dengan kepemilikan alat produksi dan distribusi pendapatan antar kelas sosial nelayan yang tidak berimbang. Penelitian ini diambil pada salah satu Desa (Negeri) Nelayan yang ada di Kota Ambon yaitu Negeri Latuhalat. Jenis penelitian yang di gunakan ialah paradigma post-positivisme dengan pendekatan penelitian kualitatif serta di dukung penelitian kuantitatif. Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisis tingkat ketimpangan antar nelayan Kota Ambon. Hasil Penelitian menunjukkan terbentuknya kelas sosial nelayan yang terdiri dari buruh nelayan masnait, buruh nelayan tanase, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan pemilik (kapitalis). Indeks gini nelayan pada lokasi penelitian menunjukkan angka sebesar 0,74, artinya menunjukkan ketimpangan yang tinggi antar kelas nelayan. Rasio kuznets atau perbandingan rata-rata antara nelayan yang diterima oleh 33% kelompok teratas sebesar Rp. 8.404.567,- dan 25% kelompok terbawah sebesar Rp. 2.040.000,-. Pengukuran dengan menggunakan Bank Dunia juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil pengukuran indeks gini yang menggambarkan potret ketidakmerataan distribusi pendapatan di lokasi studi. Sekitar 42% nelayan yang berada di lokasi studi menunjukkan presentase pendapatan yang diterima oleh kelas nelayan kecil maupun buruh masnait lebih kecil dari 12%. Kondisi ini menggambarkan bahwa telah terjadi ketimpangan antar kelas nelayan, sebanyak 75% hanya mampu menerima 8,72% dari total pendapatan sedangkan sebanyak 25% nelayan pemilik (kapitalis) menikmati dan menguasai 91,73% dari total pendapatan.
Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan, Nelayan, Gini Rasio
mengasosiasikan nelayan dengan kemiskinan atau marginalitas. Menurutnya, nelayan sebagai kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari kelompok sosial tidak terlepas dengan kelas sosial. Kelas sosial yang terbentuk pada nelayan disebut sebagai struktur empat kelas, keempat kelas tersebut adalah pertama buruh nelayan, kedua nelayan kecil (mempekerjakan 0-3 orang buruh), ketiga nelayan menengah (memperkerjakan 4-10 orang buruh), dan keempat nelayan besar atau kapitalis (memperkerjakan lebih dari 10 orang buruh) (Kinseng,  2014).
Kota Ambon yang terletak di Pulau Ambon dan dikelilingi oleh laut, merupakan penghasil produk perikanan terbesar kedua di Provinsi Maluku setelah Kabupaten Maluku Tengah. Nelayan di Kota Ambon memiliki jenis dan alat tangkap yang berbeda-beda yaitu pukat pantai, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, huhate, pancing tonda, jala, bubu dan serok (BPS Kota Ambon, 2017). Kota Ambon yang sebagian besar adalah perairan pesisir dan laut, bila ditinjau dari besaran stok maupun peluang pemanfaatan dan pengembangan sektor perikanan, mempunyai potensi yang strategis, mengingat kondisi geografis Kota Ambon sebagai kota di pulau kecil yang dikelilingi dengan teluk dan pesisir pantai serta aktivitas perikanan di Kota Ambon didominasi oleh perikanan tangkap (DKP Kota Ambon, 2017). Aktivitas sektor ini memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Ambon. Potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kota Ambon terdiri dari kelompok jenis ikan yaitu ikan pelagis, ikan demersal dan ikan karang. Sumbangan sektor perikanan Kota Ambon Tahun 2016 dari kelompok ikan, total potensi adalah 124.213,4 ton/tahun, dengan potensi lestari adalah 58.907,2 ton/tahun. Kelimpahan stock ikan pelagis di Kota Ambon adalah 2.091,30 ton/bulan, Pemanfaatan ikan pelagis mencapai 377,01 ton/bulan, kelimpahan stock ikan demersal di Kota Ambon adalah 240,2 ton/bulan, Pemanfaatan ikan demersal mencapai 40,60 ton/bulan (DKP Kota Ambon, 2017).
Potensi sumberdaya perikanan yang masih kaya ini membuka peluang bagi banyak pihak dalam kelas sosial nelayan untuk memanfaatkan hasil perikanan. Pada titik tertentu ada kelas sosial nelayan yang justru membuka peluang bagi mereka untuk memanfaatkannya secara lebih tanpa memikirkan kelas sosial nelayan yang lain dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Kusnadi (2002) mengemukakan bahwa dalam memanfaatkan hasil perikanan yaitu dilihat dari kelas sosial nelayan, dimana kelas sosial nelayan dalam kegiatan di sektor perikanan tangkap melibatkan banyak pihak, khususnya (1) pemilik perahu dan peralatan tangkap, (2) awak perahu atau nelayan buruh, dan (3) penyedia modal informal, yang biasanya sebagai pedagang (perantara) ikan selain itu . Pentingnya untuk meneliti terkait ketimpangan struktural nelayan di Kota Ambon karena tiga kategori sosial ini memainkan peran utama dalam kegiatan sosial ekonomi nelayan, oleh karena itu potensi dan peluang berbagai pihak dalam memainkan perannya pada kelas sosial nelayan tersebut menjadi kajian penting bagi peneliti untuk mengemukakan tentang bagaimana tingkat ketimpangan struktural nelayan di Kota Ambon serta tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan nelayan di Kota Ambon.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2017. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan tersebut melibatkan pencampuran ( mixing ) kedua pendekatan dalam satu penelitian (Creswell 2013). Studi kasus digunakan
sebagai metode kualitatif dan survey digunakan untuk metode kuantitatif. Penelitian mengambil dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan responden dipilih dengan metode stratified-accidental sampling yaitu mengambil siapa saja nelayan yang bisa ditemui untuk diwawancara dari setiap kelas sosial (Kinseng, 2013). Jumlah populasi nelayan berdasarkan kelas sosial diperoleh melalui data sekunder pada pemerintah Negeri Latuhalat sebanyak 120 responden yang tersebar pada Negeri Latuhalat. Distribusi responden terdiri dari 30 responden dengan status sebagai nelayan kecil sesuai klasifikasi alat tangkap yaitu nelayan jaring puri 10 responden, nelayan jaring 15 responden dan nelayan pancing tangan 5 responden. Buruh Nelayan terdiri dari 30 responden yang terdiri dari 20 buruh masnait dan 10 buruh tanase. Nelayan menengah sebanyak 30 responden dengan alat tangkap pancing tonda. Nelayan besar (pemilik kapal) purse seine sebanyak 30 responden. Seperti disajikan pada table 1 terkait status responden di Negeri Latuhalat.
Adapun untuk analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mereduksi data-data yang telah didapatkan terlebih dahulu untuk memilah data mana yang sesuai. Sementara untuk analisis data kuantitatif diolah dengan menggunakan Microsoft Excel agar mempermudah dalam pengolahan data. Selanjutnya data dianalisis dengan melakukan interpretatif secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial nelayan di Negeri Latuhalat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota  Ambon  secara  geografis  terletak  pada  sebagian  besar wilayah di Pulau Ambon. Kota Ambon terletak pada posisi 3 0 - 4 0 Lintang Selatan dan 128 0 -129 0 Bujur Timur. Sesuai Perda Kota Ambon nomor 2 tahun 2006, Kota Ambon memiliki lima kecamatan, dua puluh empat Negeri Adat, lima Desa Administratif, dan dua puluh Kelurahan. Kecamatan-Kecamatan tersebut antara lain  Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Leitimur Selatan. Seluruh kecamatan memiliki daerah yang berbasis perikanan ini dikarenakan kondisi geografis  Kota Ambon  adalah  Pulau  dan Teluk,  namun  yang menjadi fokus penelitian adalah pada Kecamatan Nusaniwe Negeri Latuhalat (BPS Kota Ambon 2017).
Kecamatan Nusaniwe terletak pada sebagian Pulau Ambon dimana pada bagian utara berbatasan dengan Teluk Ambon, bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Banda, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Leitimur Selatan, dan sebelah Barat berbatasan langsung juga dengan laut Banda. Luas wilayah Kecamatan Nusaniwe adalah sebesar 88,35 Km 2 , yang terbagi atas 8 (delapan) Kelurahan dan 5 (lima) Negeri definitif  salah  satunya  adalah  Negeri  Latuhalat  (BPS  Kota Ambon 2017).
229 |  Attamimi Gadri Ramadhan. et. al . Kelas dan Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon
Tabel 1. Jumlah Responden berdasarkan Status
No Status Responden (%) Jumlah 1 Nelayan Kecil 25 30 2 Buruh Nelayan 25 30 3 Nelayan Menengah 25 30 4 Nelayan Besar 25 30 Total 100 120 Sumber : Data Primer Diolah 2017
Negeri Latuhalat merupakan bagian dari Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, luas wilayah Negeri Latuhalat sebesar 13,00 Km 2 . Secara  geografis  Negeri  Latuhalat  berbatasan  dengan  sebelah utara Teluk Ambon, Sebelah Selatan Laut Banda, sebelah Timur Laut Banda, dan Sebelah Barat Negeri Nusaniwe. Berdasarkan data monografi Tahun 2015 Negeri Latuhalat secara topografi membentang dari pegunungan sampai ke pesisir pantai. Pola pemukiman penduduk menyebar dari dataran tinggi sampai ke pesisir pantai sedangkan pusat pemerintahan berada pada pesisir pantai. Iklim di Negeri Latuhalat dipengaruhi oleh Laut Banda sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan cuaca yang mengakibatkan musim penghujan di bulan Juni-September sedangkan musim kemarau di bulan Oktober-Februari dan bulan Maret-Mei adalah musim pancaroba.
Jumlah  penduduk  berdasarkan  monografi  Negeri  Latuhalat sebanyak 8.620 jiwa atau 1.949 KK yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.226 jiwa dan perempuan sebanyak 4.394 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif adalah 5.826 orang, jumlah penduduk yang belum sekolah sebanyak 1.127 orang, dan jumlah penduduk yang masih sekolah sebanyak 2.004 jiwa (Pemerintah Negeri Latuhalat 2016).
Jumlah penduduk usia 6 -12 tahun dan 13 -19 tahun tergolong tinggi di Negeri Laruhalat dibanding kelompok umur lainnya. Pada bagian lain, jumlah dan proporsi penduduk kelompok umur Balita (0-5 tahun) di Negeri Latuhalat relatif berimbang dengan jumlah dan proporsi penduduk kategori usia lanjut (> 60 tahun). Melalui pengelompokan penduduk pada Tabel  ternyata jumlah penduduk usia produktif dalam hal bekerja (20 – 55 tahun) di Negeri Latuhalat tergolong tinggi, yaitu mencapai 46,65%. Fakta ini memberi suatu indikasi bahwa peluang pengembangan penduduk usia produktif cukup besar untuk menghasilkan produk-produk potensial berbasis sumberdaya yang dimiliki.
Mata pencaharian penduduk Negeri Latuhalat adalah mayoritas sebagai Nelayan. Jumlah dan proporsi penduduk Negeri Latuhalat yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 57%. Pada bagian lain, jumlah dan proporsi penduduk dengan mata pencaharian sebagai peternak, tukang dan pedagang sangat kecil. Negeri Latuhalat juga memiliki penduduk yang berprofesi sebagai aparatur negara, yaitu ASN dan TNI/POLRI
yang mencapai 17 % (Pemerintah Negeri Latuhalat 2016).

## Pembentukan Kelas Nelayan
Pada masyarakat kapitalisme analisis Marx menemukan dua kelas utama yaitu borjuis dan proletariat. Borjuis adalah nama yang diberikan Marx untuk kaum kapitalis di dalam ekonomi modern. Kaum borjuis memiliki alat-alat produksi dan memperkerjakan tenaga kerja upahan (Ritzer, 2012). Gambaran proses pembentukan kelas pada usaha nelayan Negeri Latuhalat dapat dilihat dari jenis alat tangkap (Kepemilikan alat produksi) yang digunakannya serta pendapatan yang dia peroleh, karena masyarakat Negeri Latuhalat telah lama memanfaatkan sumberdaya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.  Perkembangan kelas nelayan dari tahun 1970-an sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tahun 2010 menandakan terbentuknya formasi kelas nelayan pada nelayan yang ada di Negeri Latuhalat, sekarang nelayan yang mendominasi adalah buruh nelayan serta pemilik kapal dengan jenis alat tangkap purse seine , selain itu beberapa nelayan kecil yang masih ada di Negeri Latuhalat menggunakan alat tangkap jaring puri, jaring, dan pancing tangan. sedangkan untuk nelayan menengah sering menggunakan pancing tonda. Untuk nelayan kecil karena hasil tangkapan mengalami penurunan mereka sering beralih mata pencaharian menjadi tukang bangunan, tukang batu, atau buruh nelayan tidak tetap
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 228-236 |  230
Tabel 2. Jumlah  penduduk menurut  jenis  kelamin No. Kategori Jumlah Penduduk % 1. 2. Laki-laki Perempuan 4.226 4.394 49,03 50,97 Total 8.620 100,00 Sumber : Data Monografi Negeri Latuhalat tahun 2016
Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Usia No . Tingkat Usia (Tahun) Jumlah Penduduk (Jiwa) % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 0 – 5 6 – 12 13 – 19 20 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60 > 60 692 944 933 670 692 680 687 685 695 672 650 620 8.03 10.95 10.82 7.77 8.03 7.89 7.97 7.95 8.06 7.80 7.54 7.19 Total 8.620 100.00 Sumber : Data Monografi Negeri Latuhalat tahun 2016 Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian No Mata pencaharian Jumlah Penduduk (Orang) Proporsi (%) 1. Nelayan 1465 56.00 2. Petani 454 19.00 3. ASN 441 17.00 4. TNI/POLRI 54 2.00 5. Wiraswasta (pedagang) 24 0.94 6. Pensiunan 96 3.75 7. Pertukangan 12 0.47 8. Peternak 12 0.47 Total 1284 100.00
Sumber : Data Monografi Negeri Latuhalat 2016

## Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian
(non- masnait ) pada beberapa kapal purse sine . Alat tangkap purse seine mengalami peningkatan dari tahun 1997 sampai 2010. Hal ini disebabkan nelayan dengan alat tangkap mini purse seine mengganti alat tangkapnya dengan alat tangkap yang lebih berteknologi serta ukuran kapal yang besar dan jumlah buruh yang lebih banyak.
Secara umum proses pembentukan kelas diatas, mempengaruhi peningkatan jumlah unit alat tangkap dan nelayan yang menyebabkan hasil tangkapan mengalami penurunan. Penurunan jumlah tangkapan juga diakibatkan oleh tekanan pemanfaatan oleh pemilik kapal yang mengharuskan buruh nelayan tanase menggunakan rumpon di beberapa area tangkap agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil atau jenis ikan yang sangat menguntungkan nelayan adalah jenis ikan momar, ikan komo (tongkol), ikan kawalinya dan ikan cakalang hal ini karena permintaan pasar. Nelayan besar (pemilik kapal) bagi mereka tidak mengenal musim paceklik, kalau sudah melaut masanit harus pulang dengan ikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada beberapa buruh masnait kapal purse seine :
“ Bagi  bos kapal, mereka tidak mengenal musim tangkap dan paceklik, pokoknya kalau kita sudah pergi menangkap, pulang harus dapat hasil, kalau musim kurang ikan, harga ikan akan lebih tinggi dibanding  musim  panen,  walaupun  ikan  sedikit kita  bisa  memperoleh  uang  seperti  harga  ikan ketika di musim ikan ”

## Kelas Nelayan
Kategori kelas menurut Kinseng (2014) yang mengkombinasikan
kategori kelas dari Wright dan kategori sosial usaha penangkapan dan struktur kelas nelayan dari Clement dan kemudian dibandingkan dengan kondisi rill pada nelayan di Balikpapan yaitu dengan mengelompokkan nelayan dengan apa yang disebut Kinseng sebagai “Struktur Empat Kelas”. Struktur empat kelas nelayan di Balikpapan agak berbeda denga struktur empat kelas nelayan yang ada di Kota Ambon. Pada lokasi studi di Negeri Latuhalat. struktur empat kelas nelayan antara lain adalah nelayan kecil, buruh nelayan yang terdiri dari buruh masnait dan buruh tanase, nelayan menengah (bekerja sendiri atau dibantu 1 orang), dan nelayan besar (kapitalis) atau pemilik kapal (memperkerjakan 10-15 orang)

## Nelayan Kecil
Nelayan kecil pada lokasi penelitian di Negeri Latuhalat merupakan nelayan yang memiliki alat produksi tangkap yang seadanya yaitu perahu berbahan kayu, mesin ketinting berkapasitas 5Pk dan bekerja secara individu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kinseng (2014), nelayan kecil di Balikpapan menggunakan sekitar dua orang buruh. Modal melaut yang dimiliki oleh nelayan kecil yaitu hanya berkisar diantara 5-10 juta rupiah, berbeda dengan nelayan di Balikpapan yang membutuhkan modal mencapai Rp. 25.000.000,-. Nelayan kecil pada lokasi terbagi tiga yakni nelayan pancing tangan, nelayan jaring puri, dan nelayan jaring. Nelayan kecil sangat bergantung dengan kondisi musim, musim ikan terjadi di bulan Mei-Oktober sedangkan musim kurang ikan terjadi pada bulan November-April. Kendala yang sering dihadapi nelayan kecil adalah bantuan atau kredit usaha nelayan, ini dikarenakan alat produksi yang dimiliki mereka tidak masuk dalam kriteria barang jaminan. Pendapatan yang fluktuatif membuat nelayan kecil seringkali melakukan hutang atau pinjaman, mereka sering terkendala pada pinjaman (bon) di kios-kios maupun pembayaran kredit motor yang harus dibayar secara angsur setiap bulan. Motor bagi mereka sangat penting karena menjadi kendaraan yang cukup mampu untuk membantu kelangsungan usaha nelayan kecil, hal ini dikarenakan pelarangan pembelian BBM di SPBU dengan memakai jerigen sehingga nelayan seringkali menampungnya di tangki motor kemudian dipakai pada mesin tangkap mereka. Kebijakan penggunaan bahan bakar pertalite dan kelangkaan untuk mendapatkan BBM premium serta penghapusan subsidi juga sangat meresahkan mereka kaum nelayan kecil, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nelayan kecil Pak Natan Mahulette di lokasi penelitian mengatakan bahwa:
“BBM  dengan  jenis  pertalite  sangat  tidak menguntungkan kita nelayan kecil harganya sudah  mahal  belum  lagi  jenis  ini  tidak  cocok dengan mesin ketinting yang kita punya. Mesin saya ini sejak pakai pertalite sering macet tidak sama dengan pakai jenis premium selalu lancar. Bisa juga buat saya tidak bisa melaut karena buat mesin cepat panas dan harus di istirahatkan, bisa jadi  cepat  rusak.  Kalau  rusak  siapa  yang  mau ganti, kan kasihan kita ini warga kecil”
Kenaikan harga BBM, kelangkaan jenis BBM premium, kebijakan pemakaian pertalite, dan sulitnya akses pembelian BBM di SPBU menambah kisah kelam nelayan kecil dalam memutus rantai kemiskinan mereka, apalagi 40-50 persen biaya  operasional  dalam  melakukan  aktifitas  penangkapan adalah penggunaan BBM. Senada dengan yang disampaikan Retna (2018), nelayan kecil di Karangsong sudah terbiasa menggunakan jenis alat tangkap tertentu, sehingga akan sulit untuk menggunakan jenis alat tangkap lain. Selain karena
231 |  Attamimi Gadri Ramadhan. et. al . Kelas dan Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon
Tabel 5. Periode pembentukan kelas nelayan di Negeri Latuhalat
1970-1980 1980-1990 1990-1997 Belum terbentuk kelas nelayan. Alat tangkap
nelayan masih bersifat tradisional, terdiri dari alat tangkap pancing tangan, bubu, bom, dan jaring puri Pelarangan penggunaan bom ikan sehingga alat tangkap nelayan yang paling banyak digunakan adalah pancing tangan dan jaring puri Awal proses pembentukan kelas dengan masuknya alat tangkap dengan pancing tonda, secara teknologi dan efektifitas kerja lebih mudah dan menghasilkan ikan ukuran besar 1997-2010 2010-Sekarang Terbentuknya kelas nelayan besar dengan kebijakan departemen eksplorasi laut melalui  pemberian bantuan mini purse seine namun terkendala dengan kerusuhan Ambon tahun 1999. Tahun 2004 dilanjutkan kembali. Struktur kelas terbentuk dengan lebih dimantapkan dengan kapal purse seine yang mampu memperkerjakan 10-15 Buruh Nelayan.
Sumber : Data Primer Diolah 2017
kebiasaan dan keterampilan dalam menggunakan alat tangkap, juga karena biaya yang harus dikeluarkan lagi ketika mengganti alat tangkap. Nelayan cukup jeli mempertimbangkan maupun mengambil resiko yang akan diterima atas pilihannya.

## Nelayan Menengah
Nelayan Menengah di Negeri Latuhalat adalah nelayan dengan alat tangkap pancing tonda, dengan perahu (bodi) berbahan fiber, berarmada motor tempel bermerek yamaha yang berkekuatan lebih tinggi 40pk. Modal usaha yang dibutuhkan pada nelayan menengah berkisar 35-40 juta. Nelayan menengah merupakan nelayan kapitalis kecil, di lokasi penelitian. Nelayan menengah bekerja sendiri atau dibantu satu orang. Nelayan pancing tonda pada lokasi penelitian sebanyak 107 kepala rumah tangga yang menggunakan alat tangkap ini. Dimensi kapal pancing tonda yaitu panjang kapal 12m dan tinggi kapal 1m, kapal pancing tonda sering disebut masyarakat sekitar sebagai bodi. Jumlah buruh nelayan pada nelayan menengah pancing tonda ini tidak ada, tenaga perbantuan yang digunakan biasanya adalah anak dari nelayan tersebut atau adik dan kakak yang saling membantu dalam mengoperasikan bodi
Kondisi nelayan menengah terbilang berada pada kondisi sejahtera, menurut mereka, mereka puas menjadi nelayan pancing tonda dikarenakan hasil melaut yang baik. Bagi mereka tidak mengenal musim, musim timur maupun musim barat mereka pergi saja melaut, walaupun terkadang hanya mendapatkan satu ekor ikan tuna bagi mereka itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. satu ekor tuna bisa dihargai Rp.800.000,- –Rp.1.000.000,-. Ikan kemudian akan dijual di coldstorage perusahaan perikanan yang ada di Kota Ambon. Satu ekor ikan tuna beratnya bisa mencapai 45 kilogram (kg), menurut mereka harga ikan tergantung dengan kurs dolar terhadap rupiah, kalau lagi bagus-bagusnya satu ekor bisa mendapatkan lebih dari Rp. 1.000.000,- kalo tidak baik bisa hanya Rp. 800.000,-.

## Buruh Nelayan dan Nelayan Besar (Kapitalis)
Buruh nelayan atau yang disebut sebagai anak buah kapal (ABK) di lokasi penelitian ditemukan buruh nelayan pada satu kapal terdiri dari 10-15 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala PPI Seri, jumlah buruh nelayan dengan alat tangkap purse seine yang ada pada lokasi penelitian sebanyak 555 orang dengan total armada kapal purse seine yang beroperasi sebanyak 47 unit. PPI (pelabuhan pendaratan ikan) merupakan pelabuhan untuk nelayan purse seine menambatkan perahunya jika musim perairan tenang pada wilayah Teluk Ambon Luar. Kepemilikan dari 47 unit kapal purse seine keseluruhannya dimiliki oleh orang asli Negeri Latuhalat dan pekerja buruh nelayan juga berasal dari Negeri Latuhalat.
Buruh nelayan di Negeri Latuhalat terbagi atas dua tingkatan yaitu buruh masnait dan buruh tanase , masnait adalah buruh pekerja sedangkan tanase adalah pemimpin daripada masnait , Jika dalam satu kapal terdiri dari 15 orang maka 14 orang adalah buruh masanait dan satu orang adalah buruh tanase . Buruh tanase adalah pemimpin dalam kapal sekaligus merupakan kepala matarumah yang memimpin keempat belas buruh masnait , yang merupakan anggota matarumah . Sistem bagi hasil antara kedua buruh nelayan ini akan dibedakan oleh pemilik kapal yaitu melalui pembagian hasil ikan pinggir (ikan makan) yang dilebihkan kepada buruh tanase maupun diberikan uang tambahan ketika pembagian upah tahunan. Buruh tanase biasanya dilebihkan sebesar Rp. 100.000,-. Kelas buruh nelayan di lokasi penelitian semuanya hanya berada pada satu jenis alat
tangkap saja yaitu nelayan purse seine sehingga relasi antara pemilik kapal dan buruh nelayan purse seine sangat kuat. Matarumah yang merupakan simbol dari tatanan organisasi sosial Negeri sering dipaksakan untuk menekan kelas buruh nelayan, serupa dengan apa yang dikatakan oleh Collins (1975), menurutnya, kelas-kelas sosial atas mampu mengembangkan simbol yang sangat diartikulasikan dan sistem-sistem ideologis, sistem yang sering dapat dipaksakan mereka kepada kelas-kelas sosial yang lebih rendah. Kelas-kelas sosial yang lebih rendah mempunyai sistem-sistem simbol yang kurang berkembang, banyak dari sistem simbol itu mungkin telah dipaksakan kepada mereka oleh kelas-kelas yang berkuasa.
Buruh Nelayan di Negeri Latuhalat tidak dibayar dalam bentuk upah atau gaji harian, namun mereka menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang disepakati sesuai dengan kesepakatan antara tanase dan pemilik kapal yaitu dengan sistem bagi hasil 60:40, maka hasil yang didapat akan dibagi ketika akhir tahun menjelang perayaan natal. Mekanisme 60:40 ini dengan kesepakatan biaya perbaikan jaring dan kapal akan ditanggung oleh pemilik kapal. biaya operasional juga ditanggung oleh pemilik kapal. Sistem bagi hasil ini sesuai dengan hasil tangkap, maksimal hasil tangkap per trip bisa mencapai 20-25 loyang (wadah baskom) satu loyang bisa dihargai sekitar Rp. 750.000,- . Sistem hasil tangkap dalam bentuk loyang ini dikenal dengan istilah ikan tengah, ikan tengah merupakan ikan yang di hitung bersama dan harus dijual, sedangkan ada juga ikan pinggir (ikan makan) yaitu sisa ikan yang tidak dihitung bersama antara tanase dan masnait untuk dijual kemudian dibagi berasama, terkadang ikan pinggir ini dijual kembali oleh istri masnait dan tanase jika hasil tangkapan lebih. Jika hasil tangkapan kurang maka ikan pinggir ini dibawah pulang untuk kebutuhan makan sehari- hari keluarga. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan antara pemilik kapal, buruh tanase dan masnait tidak terlepaspisahkan sejalan dengan apa yang disampaikan Sumarti (2007), bahwa tindakan atas dasar kepentingan merupakan suatu kekuatan jika dikombinasikan dengan kepentingan orang lain.
Nelayan besar di Negeri Latuhalat merupakan nelayan yang memiliki alat produksi perikanan tangkap yang sudah modern, nelayan pemilik kapal merupakan nelayan yang memiliki kepemilikan alat tangkap berupa purse seine (jaring bobo) dan memiliki kapal ( bodi ) dan bermesin tempel 24pk terdiri dari 2-4 unit dalam satu kapal. Nelayan besar memiliki akses pada pemerintah negeri maupun stakeholder terkait sehingga nelayan besar yang paling banyak mendapatkan akses modal dan bantuan motorisasi alat tangkap. Modal usaha yang dibutuhkan berkisar diantara Rp. 400.000.000,-. Selain mampu mengakumulasi alat produksi, mereka juga mampu mengakumulasi kepemilikan kekayaan diluar alat tangkap dari hasil pembagian 60% yang didapatkan. Seperti pada salah satu pemilik kapal Pak Anes, sudah dianggap sebagai orang terkaya di Negeri Latuhalat, memiliki 5 buah kapal purse seine dimana memperkerjakan setiap kapal 10-15 orang artinya dia memiliki buruh tenaga kerja nelayan sebanyak 60 orang.
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengannya, beliau mengaku bahwa dari hasil usahanya dia dapat mengkuliahkan anaknya ke luar daerah, setiap anaknya diberikan mobil, yang bersangkutan juga memiliki dua mobil pickup dan satu mobil truk yang gunanya untuk membawa hasil tangkapan ke pasar. Sebagaimana penuturuan hasil wawancara dengannya adalah sebagai berikut:
“Saya  ini  hidup  sudah  tenang,  semua  anak saya kuliah, saya mempunyai kapal ada 5 buah, satu anak yang tua gagal kuliah kemudian saya
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 228-236 |  232
perintahkan dia buat tangani 1 kapal purse seine, semua anak saya, saya belikan mobil, anak saya ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, anak perempuan  saya  kuliah  di  Kota  Makassar,  istri saya, saya tugaskan mengurus mobil pickup dan truk yang biasanya di sewakan untuk menganggkut hasil tangkapan atau kegunaan lainnya”
Nelayan besar akan memerintahkan buruh tanase dalam segala kebijakannya, biasanya nelayan besar juga memiliki kesepakatan yang dibangun dengan buruh tanase selaku pemimpin masnait , kesepakatan itu biasa selain ikan pinggir yang diberikan lebih, mereka juga akan mengkelabui buruh masnait pada hasil ikan tengah jika nelayan mendapatkan hasil lebih 22 loyang maka dua loyang akan disembunyikan oleh tanase sehingga pada laporan hasil tangkap hanya mendapatkan hasil 20 loyang. dua loyang yang diambil akan dibagi antara pemilik kapal dan juga tanase biasanya satu berbanding satu. Untuk biaya transportasi muatan ikan biasanya dipotong langsung oleh pemilik kapal sebesar Rp.500.000,- sekali angkut. Biaya ini akan diambil oleh pemilik kapal karena mobil pickup yang digunakan adalah miliknya.

## Tukang Lelang
Kelas sosial tukang lelang bukan merupakan bagian dalam kelompok sosial nelayan, namun dia memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang disebut Kusnadi (2003) sebagai pranata penangkapan dan pranata pemasaran ikan. Pada kasus di lokasi penelitan tukang lelang memiliki pengaruh yang kuat terhadap pranata pemasaran ikan. Berbeda dengan penelitian Kinseng (2014) terkait kelas sosial yang sangat penting dalam masyarakat perikanan yakni kelas pemodal ( merchant class ) yang menempatkan punggawa atau ponggawa dan penyambang sebagai kelas pemodal yang memiliki kapal cukup besar untuk memuat ikan 8 hingga 10 ton. Lain halnya dengan kelas pemodal, tukang lelang di Kota Ambon walaupun tidak memiliki kapal, mereka memiliki kontrol pada pemasaran ikan di pasar utama yaitu Pasar Arumbai, tidak hanya ikan dari nelayan Negeri Latuhalat yang dikontrolnya, namun ikan dari seluruh negeri yang masuk di Kota Ambon harus memperoleh izin dari tukang lelang. Mereka pemegang kuasa dan kontrol terhadap harga ikan di pasar. Fluktuatif harga ikan tergantung dari kesepakatan mereka. Tukang lelang yang ada di Pasar Arumbai berbeda dalam mekanisme kerja dengan tukang lelang yang ada di TPI (tempat pelelangan ikan) yang ditemukan di Jawa atau daerah lainnya.
Tukang lelang di TPI memiliki pembagian kerja (tugas dan fungsi masing-masing) serta aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti adanya pengawas teknik lelang, kepala urusan teknik lelang, kepala sub teknik lelang, juru tawar, juru timbang, juru bakul, dan juru karcis. Tukang lelang di Pasar Arumbai meniadakan tugas dan fungsi tersebut, mereka berkelompok, satu kelompok tukang lelang terdiri dari 5 orang dipimpin oleh kepala tukang lelang. Tukang lelang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan pemilik kapal, alur dari pemasaran ikan ini pada awalnya akan diangkut dengan mobil pickup milik pemilik kapal ke pasar kemudian di pasar tersebut ikan yang ada di atas mobil diambil oleh tukang lelang kemudian dijual kepada pedagang ikan (papalele) pasar yang sudah menjadi langganannya. Dari hasil pengamatan di Pasar Arumbai biasanya pemilik kapal memiliki kenalan 3-5 kelompok tukang lelang. Hal ini dapat memberi dampak negatif, dikarenakan dalam satu pasar akan terjadi perebutan loyang ikan yang ada di atas mobil oleh tukang lelang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tukang lelang di Pasar Arumbai menurut mereka:
“kalau  ribut-ribu  soal  pembagian  loyang  ikan ini  sudah  biasa  terjadi,  makanya  setiap  ember beberapa dari kita tukang lelang menamai ember ikan  supaya  menghindari  perdebatan  sesama tukang lelang” .
Hasil yang diperoleh dari tukang lelang adalah 10 % dari pendapatan kotor hasil jual ikan, hasil ini akan diberikan pemilik kapal setiap bulan jika dalam satu bulan hasil tangkapan sebanyak 22.500 kilogram (kg) dan harga jual Rp.8.500,- per kilogram (kg) maka hasil penjualan ikan adalah Rp. 191.250.000,- maka yang didapat per kelompok tukang lelang adalah sebesar 10 persen dari penjualan tersebut yaitu Rp.19.250.000,-. Kemudian dibagi untuk 5 orang yaitu Rp. 3.850.000,-. Selain itu untuk beberapa kepala tukang lelang, mereka juga memiliki rumpon sebagai pendapatan lainnya, keuntungan yang didapatkan dari kepemilikan mereka terhadap rumpon yaitu melalui mekanisme bagi tiga dari hasil penerimaan.
Terdapat dua bentuk hubungan sosial, yaitu hubungan sosial horizontal dan hubungan sosial vertikal (Helmi dan Satria 2012). Hubungan sosial horizontal terjadi apabila individu sama-sama memiliki status sosial ekonomi yang sepadan, sementara hubungan sosial vertikal sebaliknya. Biasanya hubungan sosial vertikal dapat ditemui pada hubungan patron- klien. Pada Gambar 2. Menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin mesra antara nelayan kapitalis pemilik  dan tukang lelang secara horizontal saling mempengaruhi untuk melakukan mekanisme dalam pranata pemasaran ikan. Sedangkan dalam pranata penangkapan status hubungan secara vertikal menunjukkan tidak sepadan antara buruh tanase dan buruh masnait yang menunjukkan garis mempengaruhi, buruh masnait jarang sekali bertemu dengan bos kapal begitupun sebaliknya bos kapal seringkali lupa dengan nama anak buahnya buruh masnait. hal ini dikarenakan dengan hubungan vertikal yang harus melalui buruh tanase (nahkoda kapal). hubungan tersebut juga menunjukkan bagaimana buruh masnait di eksploitasi melalui mekanisme struktural sehingga mereka selalu dibatasi dalam melakukan hubungan sosial dengan struktur yang ada diatasnya yaitu Buruh tanase dan pemilik kapal.

## Ketimpangan Pendapatan Nelayan
Ketimpangan pendapatan antar kelas nelayan dapat diukur melalui perbandingan kelompok pendapatan nelayan. Istilah kesenjangan identik dengan kemiskinan relatif, salah satu ukuran dari kesenjangan yaitu dengan menggunakan ukuran gini rasio dan kesenjangan menurut pengukuran bank dunia. Gini  koefisien  adalah  ukuran  ketimpangan  agregat  yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu  (ketimpangan  sempurna),  nilai  koefisien  gini  dibagi
233 |  Attamimi Gadri Ramadhan. et. al . Kelas dan Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon
Gambar 2. Relasi Nelayan Kapitalis dan Tukang Lelang
menjadi tiga kategori yaitu nilai koefisien gini (<) 0,4 dikatakan sebagai ketimpangan rendah, 0,4-0,5 ketimpangan sedang, dan (>) 0,5 ketimpangan tinggi (Todaro dan Smith 2004).
Penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan bersih untuk masing-masing kelas nelayan yaitu nelayan kecil sebesar Rp. 2.040.000,- per bulan dengan presentase sebesar 25%, buruh nelayan masnait rata-rata pendapatan Rp. 6.018.269 dengan presentase 17%, rata-rata pendapatan buruh tanase sama dengan rata-rata pendapatan nelayan menengah sebesar Rp. 8.404.567,- per bulan dengan presentase 33% selanjutnya untuk nelayan besar (pemilik) rata-rata pendapatan sebesar Rp. 182.554.166,- per bulan dengan presentase 25%. Selanjutnya Table 3 menunjukkan bahwa rasio Kuznets atau perbandingan antara rata-rata pendapatan nelayan yang diterima oleh 33% kelompok teratas sebesar Rp. 8.404.567,- dan 25% kelompok terbawah sebesar Rp. 2.040.000,-. Pendapatan 33% kelompok nelayan teratas justru berasal dari buruh nelayan tanase yang tidak memiliki perahu motor dan alat tangkap, yang hanya memanfaatkan tenaganya untuk bekerja. Sedangkan untuk kelompok terbawah merupakan nelayan kecil yang rata-rata pendapatan per-bulan di bawah UMR yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon yaitu sebesar Rp. 2.200.000.,- per bulan (BPS Kota Ambon 2017).
Ketimpangan antar kelas semakin jelas diperlihatkan dengan perbandingan pendapatan rata-rata per bulan. Indeks gini nelayan pada lokasi penelitian menunjukkan angka sebesar 0,74, artinya menunjukkan ketimpangan yang tinggi antar kelas nelayan. Pengukuran dengan menggunakan Bank Dunia juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil pengukuran indeks gini yang menggambarkan potret ketidakmerataan distribusi pendapatan di lokasi studi. Lebih dari 40% nelayan yang berada di lokasi studi menunjukkan presentase pendapatan yang diterima oleh kelas nelayan kecil maupun buruh masnait lebih kecil dari 12%. Kondisi ini menggambarkan bahwa telah terjadi ketimpangan antar kelas nelayan, dimana sebanyak 75% hanya mampu menerima 8,27% dari total pendapatan sedangkan sebanyak 25% nelayan pemilik (kapitalis) menikmati dan
menguasai 91,73% dari total pendapatan, seperti pada Tabel 6.
Angka ketimpangan dan ukuran Bank Dunia di atas, berbeda dengan angka ketimpangan pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Kinseng (2013) di Indramayu antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh, dimana angka ketimpangan menunjukkan sangat timpang yakni 0,878 serta ukuran Bank Dunia, dimana sebanyak 89,32% nelayan hanya mampu menerima 2,62% dari total pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Rohayati (2017) pada nelayan kecil dan nelayan cantrang di Kota Tegal, juga menunjukkan angka ketimpangan yang tinggi yakni 0,62.
Hasil pengukuran ketimpangan pendapatan di lokasi studi di atas dengan demikian menunjukkan baik dengan kurva lorenz maupun pengukuran world bank, secara jelas bahwa telah terjadi ketimpangan pendapatan yang mempengaruhi kesenjangan sosial antaran kelas nelayan.

## Analisis Ketimpangan Sosial Masyarakat Nelayan di Kota Ambon
Studi yang dilakukan pada masyarakat nelayan di Kota Ambon, Negeri Latuhalat, terkait terbentuknya kelas nelayan seperti yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa formasi kelas nelayan pada lokasi studi yaitu buruh nelayan yang kemudian terbagi lagi menjadi kelas buruh masnait dan tanase, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan pemilik memperlihatkan bagaimana distribusi nelayan yang terjadi sehingga struktur sosial terbentuk dan memicu terjadinya ketimpangan sosial. Distribusi kelas sosial nelayan secara tidak langsung akan membatasi nelayan dalam membangun asosiasi sosial seperti apa yang dikemukakan Turner (1998), menurutnya penjelasan Blau tentang struktur sosial merujuk pada distribusi anggota populasi ke dalam sejumlah posisi yang pada gilirannya membatasi peluang dan kesempatan bagi orang-orang tersebut untuk membangun asosiasi sosial. Selanjutnya baginya Blau menjelaskan konsep kunci untuk memahami struktur sosial melalui parameter, yakni karakteristik yang digunakan oleh anggota populasi untuk membuat perbedaan diantara mereka. Turner (1998) menjelaskan kembali bahwa ada dua jenis parameter, yaitu parameter nominal ( nominal parameters ) dan parameter berjenjang atau bertingkat ( graduated parameters ). Parameter nominal membedakan anggota populasi dengan menggunakan “kategori diskret” ( discrete categories ), seperti suku, agama, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Sementara itu, parameter bertingkat menempatkan anggota populasi ke dalam skala atau tingkatan yang bersifat kontinuum, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kekayaan, kekuasaan, status, prestise, dan sebagainya (Turner 1998).
Parameter nominal dengan menggunakan kategori diskret seperti
Gambar 3. Kurva Distribusi Pendapatan (Kurva Lorenz)
Tabel 6. Presentase Nelayan berdasarkan Kelompok Pendapatan Kelompok Pendapatan (Rp) Responden Presentase Rata-rata (Rp) 1.200.000- 3.800.000 30 25% 2.040.000 3.800.000- 6.400.000 20 17% 6.018.269 6.400.000- 9.000.000 40 33% 8.404.567 >9.000.000 30 25% 182.554.167 Sumber : Data Primer Diolah 2017 Tabel 7. Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria World Bank Kelompok pendapatan Persentase (%) Ketimpangan Nelayan Pendapatan 1.200.000- 3.800.000 25 1,03 Tinggi 3.800.000- 6.400.000 17 3,02 Tinggi 6.400.000- 9.000.000 33 4,22 Tinggi >9.000.000 25 91,73 Rendah Total 100,00 100,00 Sumber: Data Primer Diolah 2017
suku pada lokasi studi terjadi seperti kasus yang dijelaskan bahwa buruh nelayan di Negeri Latuhalat terikat oleh ikatan mata rumah (marga) yang mengakibatkan buruh nelayan baik pada ranah laut maupun ranah darat berjumpa dengan saudara se-marga mereka saja sehingga hal ini membatasi asosiasi sosial mereka. Pada parameter bertingkat atau berjenjang juga sama, memperlihatkan pada tingkat pendapatan, status dan kekuasaan yang berbeda. Dari segi pendapatan misalnya nelayan kecil dan nelayan menengah adalah nelayan pemilik pada kelasnya, namun dari segi pendapatan mereka berada dibawah pendapatan buruh nelayan terutama buruh tanase. Buruh tanase yang memiliki pendapatan yang tinggi ini dipengaruhi oleh tingkat status dan kekuasaan yang turut serta dalam  mempengaruhi ketimpangan sosial. Buru Tanase sebagai kepala mata rumah yang merangkap juga sebagai nahkoda kapal sehingga hubungan langsung dengan nelayan pemilik kapal besar dan juga mengkoordinir buruh nelayan masnait selaku anak buah kapal.
Ketimpangan sosial yang terjadi pada pendapatan nelayan kecil yang memiliki jurang ketimpangan yang tinggi dengan nelayan pemilik kapal juga dipengaruhi oleh penguasaan alat produksi perikanan tangkap yang berbeda dan sumberdaya perikanan yang berbeda senada dengan Maipita (2014), yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat penguasaan sumberdaya.

## Dampak Negatif Ketimpangan Sosial
Studi tentang ketimpangan sosial  pada masyarakat nelayan di Negeri Latuhalat Kota Ambon menunjukkan bagaimana kondisi kemiskinan yang ditandai dengan ketimpangan terjadi pada kelas sosial nelayan sangat krusial. Dimana orang kaya dalam hal ini kelas nelayan besar (kapitalis) mampu mengakumulasi kekayaan yang diperoleh dari ketidakadilan sistem bagi hasil. Ketidakadilan dalam sistem bagi hasil tersebut didapatkan bukan saja dari penerimaan hasil tangkap saja, namun bagi hasil dari rumpon, perbedaan margin hitungan harga bbm antara buruh dan nelayan pemilik, beban perbaikan jaring, serta bunga tabungan buruh nelayan juga di hisap sehingga mereka mampu menikmati dan menguasai pendapatan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi 2002). Dampak negatif kemiskinan inilah yang sering kita sebut sebagai kemiskinan struktural. Menurut Sudarso (2007), kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Pada lokasi studi ditemukan bahwa beberapa buruh masnait mengaku sistem bagi hasil yang ada bagi mereka tidak adil namun ketidakberdayaan mereka untuk mengeluh kepada buruh tanase mengenai kondisi mereka sangat mereka takuti, mereka menganggap keluhan mengenai kondisi sama saja tidak menghargai pekerjaan yang sudah diberikan oleh kepala mata rumah atau orang tua adat. Sikap hormat inilah yang membuat buruh masnait tidak mau memicu ketegangan dengan pemilik kapal besar.
Senada dengan studi di lapangan seperti yang disampaikan Sukmawati (2008), perbedaan status sosial tidak menimbulkan jarak sosial antar lapisan, karena acuan kehidupan bermasyarakat yang dianut adalah didasarkan pada norma-norma dan nilai- nilai yang merupakan prioritas utama cara mereka bertindak
dan bermasyarakat dalam lingkungannya. Menurutnya, namun demikian karena kesenjangan sosial yang sangat jauh berbeda kadang menyebabkan interaksi sosial jarang terjadi antara mereka. Pada lokasi studi menunjukkan karena jurang ketimpangan yang jauh mengakibatkan juga jurang interaksi sosial antara buruh masnait dan nelayan besar. Selain ketakutan untuk menyampaikan keluhan akan kondisi ketidakadilan yang terjadi pada kelas buruh nelayan mereka sebenarnya sering membicarakan kelicikan bagi hasil yang dilakukan oleh buruh tanase dan nelayan besar pemilik kapal ketika dilakukan proses wawancara. Nelayan masnait tidak memiliki daya untuk melakukan protes kepada nelayan pemilik kapal besar. Kondisi mereka yang tidak berdaya inilah karena adanya tekanan struktural. Selain itu buruh nelayan di lokasi studi juga sering mengeluh antar sesama. Keluhan tersebut terkait bagi hasil yang tidak adil, namun hal ini hanya terjadi antar sesama mereka saja mereka tidak mampu menyampaikan keluhan tersebut kepada buruh tanase (nahkoda kapal). Kondisi ini yang menjadi awal mula pemicu ketegangan dalam diri para buruh nelayan. Pola patron-klien seperti ini memang sering terjadi pada masayarakat nelayan senada dengan itu Satria (2009), mengemukakan pola patron-klien terus terjadi dalam komunitas nelayan kerena memang belum ada institusi formal yang mampu berperan sebagaimana patron. Selanjutnya Satria (2009), menjelaskan nelayan sendiri belum mampu membangun institusi baru secara mandiri walaupun mereka memiliki solidaritas sesama yang kuat namun kemampuan khusus dalam mengorganisasi diri baik untuk kepentingan ekonomi maupun profesi menjadi lemah di karenakan status Buruh Nelayan sebagai jalan hidup sehingga etika subsistensi masih menjadi pegangan mereka.
Faktor Penghambat Terbentuknya “class for itself” dan

## Konflik Kelas
Dalam studinya pada nelayan di Balikpapan, Kinseng (2011) mengemukakan beberapa faktor yang menghambat formasi kelas atau terbentuknya class for itself di kalangan buruh nelayan antara lain adalah fragmentasi, permiabilitas kelas, ketergantungan pada majikan dan ketiadaan pemimpin. Kondisi pada lokasi studi menunjukkan bahwa permiabilitas kelas dan fragmentasi. Fragmentasi kelas yakni merasa senasib dan sepenanggungan antar nelayan pada kelas yang sama pada lokasi studi berdasarkan pengakuan nelayan kecil mereka merasa senasib dengan nelayan-nelayan kecil lainnya dengan kondisi yang serba pas dan hidup dalam keadaan subsisten. Permiabilitas kelas ditunjukkan pada kondisi buruh nelayan di lokasi studi yang  menunjukkan keadaan senasib dan sepenanggungan antara buruh masnait dan buruh tanase hal ini dilatarbelakangi dengan mereka adalah sesame buruh yang terikat oleh ikatan kekeluargaan dan bekerja bersama-sama pada satu kapal, walaupun pada dasarnya dari segi bagi hasil mereka tidak berada pada kondisi yang sama. Kondisi seperti diatas yang merasa senasib dan sepenanggungan nelayan kecil maupun buruh nelayan tentunya menghambat dan meniadakan konflik  kelas  antar  nelayan  di  Negeri  Latuhalat.  Salah  satu karakteristik kelas yang sangat penting adalah kesadaran kelas ( class consciousness ). Kesadaran kelas merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam teori kelas. Seperti dikatakan oleh Wright (1991), selain struktur kelas, analisis kelas juga mencakup unsur lainnya, yakni formasi kelas, perjuangan kelas dan kesadaran kelas. Wright (1987) menjelaskan bahwa kesadaran kelas ini merupakan aspek subyektivitas individu yang kongkret. Menurut Stavenhagen (1975), kesadaran kelas yang menjadi faktor penentu untuk mentransformasikan atau mengubah “ class in itself ’ menjadi class for itself ” akan terhambat. Tentunya faktor seperti ketidakadilan dan ketidakberdayaan yang disampaikan oleh buruh nelayan dan
235 |  Attamimi Gadri Ramadhan. et. al . Kelas dan Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon
nelayan kecil seperti diuaraikan diatas tidak akan muncul dipermukaan sehingga tidak mengherankan bahwa transformasi class in itsel menjadi class for itself akan terhambat dan tidak akan terjadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil studi menunjukkan struktur kelas nelayan di Ambon terdiri dari kelas buruh nelayan terbagi dua yaitu buruh masnait dan buruh tanase, kelas nelayan kecil, kelas nelayan menengah, dan kelas nelayan besar. Proses pembentukan kelas melalui penguasaan alat produksi, proses penguasaan alat produksi ada dua yaitu modernisasi alat tangkap dan akumulasi kapal perikanan tangkap. Ketimpangan yang terjadi antar nelayan di Ambon tergolong tinggi, dilihat dari indeks gini dan ukuran Bank Dunia, indeks gini menunjukkan nilai sebesar 0,74 sedangkan pada ukuran Bank Dunia, lebih dari 40% nelayan menunjukkan presentase pendapatan yang diterima oleh kelas nelayan kecil maupun buruh masnait lebih kecil dari 12%. Kondisi ini menggambarkan bahwa telah terjadi ketimpangan antar kelas nelayan, dimana sebanyak 75% hanya mampu menerima 8,27% dari total pendapatan sedangkan sebanyak 25% nelayan pemilik (kapitalis) menikmati dan menguasai 91,73% dari total pendapatan. Potret kondisi nelayan kecil yang  melakukan  aktifitas  perikanan  tangkap  di  Kota Ambon menunjukkan ketertinggalan dari segi alat produksi, sehingga berapapun usaha yang dikerjakan oleh mereka tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh kelas nelayan kecil.
Visi Indonesia negara maritim seharusnya menjadi tolak ukur dasar untuk mengembalikan cita-cita bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat nelayan kecil sebagai bagian dalam struktur masyarakat di Indonesia dapat merasakan kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya tanpa adanya jurang antara kelompok kaya dan miskin. Sekiranya perlu untuk membentuk kelompok nelayan kecil atau organisasi nelayan kecil untuk memperjuangkan hak- hak nelayan kecil agar keluar dari jurang ketimpangan. Perlunya penelitian serupa pada lokasi lain agar dapat mengetahui ragam kelas nelayan dan ketimpangan struktural antar kelas nelayan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta, I. 2014. Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Pragmatis Sejak Pra Kolonial. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
BPS Kota Ambon. 2017. Badan Pusat Statistik Penduduk Ambon : Ambon Februari 2016. Creswell JW. 2013. Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Collins, Randall. 1975. Conflict  Sociology  :  Toward  an explanatory Science. New York : Academic Press. Dahuri, R., Nugroho,I., 2012. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta. LP3ES DKP Kota Ambon. 2017. Statistik Perikanan Tangkap Kota Ambon, 2016.
Haughton,J., Khandker, S.R. 2013. Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan: Handbook on Poverty And Inequality. Jakarta: Salemba Empat.
Helmi A, Satria A. 2012. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis [Jurnal]. Jurnal Makara, Sosial Humaniora. 16 (1): 68-78 [Internet]. [29/03/2016]. Tersedia pada: http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/ hubsasia/article/viewFile/1494/38
Imron M. 2003. Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan [Jurnal]. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 5(1):63-82[Internet]. [diunduh 08 Januaru 2017]. Tersedia pada: http://jmb lipi.or.id/index.php/jmb/article/viewFile/259/237
Kinseng.  R.  2014.  Konflik  Nelayan.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Kinseng. R. 2013. Kelas, Pendapatan, dan Kesadaran Kelas.
Laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.
Kinseng. R. 2017. Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 127-137.
Kohn, Melvin L. 1990. “Position in the class structure and Psychological Functioning in the United States, Japan, and Poland”. American Journal of Sociology, Vol. 95, No. 4, January 1990.
Kusnadi. 2002. Nelayan; Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial.
Humaniora Utama Press. Bandung.
Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LKIS. Yogyakarta. Maipita, I. 2014. Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
Pemerintah  Negeri  Latuhalat.  2016.  Profil  dan  Monografi
Negeri Latuhalat.
Retna M. I, Sumarti T, Satria A. 2018. Tindakan Rasional dan Strategi Berjejaring Rumah Tangga Nelayan Kecil. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April, hal 32-39
Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rohayati. 2017. Pengaruh Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang dan Modal Sosial Terhadap Kemiskinan Nelayan di Kota Tegal. Thesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Satria A. 2009. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT LKiS
Printing Cemerlang.
Stavenhagenm Rudolfo. 1975. Social  Classes  in  Agrarian Societies (trans. By Judy Alder Hellman). New York. Anchor Press/ Doubleday, Garden City.
Sudarso. 2007. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik: Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan. Journal Universitas Airlangga, Vol. 20/ No.2 page 87-102. Published: April 2007.
Sukmawati. 2008. Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat: Studi Tentang Simbiosis Antara Juragan dengan Nelayan Buruh di Pondok Bali Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang. Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No.1, Januari 2008: 50-63. Sumarti T. 2007. Sosiologi Kepentingan ( Interest ) dalam Tindakan Ekonomi [Jurnal]. Sodality. (1): 283-293 [Internet]. [23/07/2017]. Tersedia pada: http://journal. ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5925 Todaro, M,. Stephen Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga.
Turner, Jonathan H. 1998. The Structure of Sociological Theory (Fifth Ed). California: Wadsworth Publishing Company, Belmont
Wright, Erik Olin. 1987. Classes. Verso, London-NewYork. Wright, Erik Olin. 1991. “ The Conceptual Status of Class
Structure in Class Analysis” dalam Scot G. McNall, Rhonda F. Levine and Rick Fantasia (editors). Bringing Class Back In. Contemporary and Historical Perspectives. Westview Press.