## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal
Bakti Trisnawati a,1 a UNIMAR AMNI Semarang 1 bakti.trisnawati@gmail.com; *email korespodensi: bakti.trisnawati@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sarana  yang  sangat  menunjang  dan  paling  dominan  pada  waktu  ini  adalah  kapal,  yang  akan mengarungi lautan bebas dan dapat menghubungkan negara satu dengan negara lainnya guna transaksi perdagangan.
Demi  ketertiban,  kelancaran  dan  keamanan  selama  kapal  berlayar  diperlukan  adanya  Surat Tanda  Kebangsaan  Kapal,  dan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB).  Untuk  mendapatkan  surat tersebut kapal harus didaftarkan terlebih dahulu kepada syahbandar selaku petugas pendaftar dan  pencatat  balik  nama  kapal.  Dengan  dilengkapi  Dokumen  Kapal    yang  terdiri  dari  SIUP, SIPI/SIKPI, Crew List, Pas Besar/Pas Kecil, Surat Ukur, dan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. Hal  ini  sangat  penting  jika  dihubungkan  dengan  kedudukan  kapal  sebagai  alat  penyelenggara angkutan di laut.
Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  merupakan  dokumen  negara  yang  dikeluarkan  oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. SPB tersebut dikeluarkan dalam bentuk dokumen elektronik terhadap tiap kapal yang hendak berlayar serta merupakan salah  satu  wujud  aktivitas  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Syahbandar  pada  kapal  yang hendak berlayar.
Namun didalam prakteknya pernah terjadi ada dua kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nakhoda Speed Boat (SB) Harapan Baru Express  dan Nakhoda Kapal Motor (KM). Keduanya

## I N F O R M A S I A R T I K E L A B S TR AK

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-07-04
Diterima 2024-07-15 Dipublikasikan 2024-07-23 Sarana  yang  sangat  menunjang  dan  paling  dominan  pada  saat  ini adalah  kapal,  yang  akan  mengarungi  lautan  bebas  dan  dapat menghubungkan negara satu dengan negara lainnya guna transaksi perdagangan.  Demi  ketertiban,  kelancaran,  dan  keamanan  selama kapal  berlayar  diperlukan  adanya  Surat  Tanda  Kebangsaan  Kapal, agar kapal diketahui kebangsaannya dan Surat Persetujuan Berlayar, yang  keduanya  dapat  diperoleh  dengan  mendaftarkan    kepada Syahbandar selaku petugas pendaftar kapal. Meskipun syahbandar sudah  menjalankan  tugasnya  sedemikian  rupa,  namun    dalam prakteknya ada dua kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nakhoda, dimana kedua Nahkoda ini berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan  Berlayar  dan  kondisi  kapal  dalam  keadaan  tidak  laik laut.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci:
Kapal; Pendaftaran; Syahbandar;

## D
terbukti tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal tidak laik laut saat berlayar di Perairan sehingga kedua kapal diamankan oleh KSOP. 1
Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PERLUNYA SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL
Adapun  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah:  Mengapa  Syahbandar sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  kapal?  Syahbandar  merupakan  pejabat pelabuhan  yang  memiliki  tanggung  jawab  penting  dalam  memastikan  keselamatan  dan keamanan  pelayaran  serta  kelancaran  operasional  pelabuhan.  Salah  satu  tugas  utama Syahbandar  adalah  mengawasi  dan  mengesahkan  pendaftaran  kapal.  Proses  pendaftaran  ini tidak hanya mencakup verifikasi dokumen dan identifikasi kapal, tetapi juga memastikan bahwa kapal  tersebut  memenuhi  standar  keselamatan  dan  kelayakan  laut  yang  ditetapkan  oleh peraturan  maritim.  Keberadaan  Syahbandar  dalam  pendaftaran  kapal  memberikan  jaminan bahwa semua kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia telah memenuhi persyaratan hukum  dan  teknis,  sehingga  dapat  mengurangi  risiko  kecelakaan  dan  meningkatkan  efisiensi operasional  pelabuhan.  Dengan  demikian,  peran  Syahbandar  menjadi  krusial  dalam  menjaga integritas dan keselamatan pelayaran nasional.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipakai  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  cara  pendekatan  terhadap masalah-masalah  yang  akan  diteliti  dengan  cara  meninjau  dari  segi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  melihat  yang  sesungguhnya  terdapat  dalam  praktek  atau kenyataan.  Spesifikasi  penelitian  ini  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif  yang  menyangkut  permasalahan  tersebut  di  atas. Untuk  memperoleh  data  dalam penulisan makalah ini menggunakan Data sekunder (sumber data utama). Data Primer sebagai data  pendukung.  Sedangkan  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan – bahan  yang  memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data penelitian yang berupa data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara deskriptif untuk selanjutnya dianalisa dengan  menggunakan  teori – teori  hukum,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memberikan kejelasan terhadap pokok permasalahan  yang  diteliti  dan  akhirnya  dapat  diperoleh  kesimpulan  yang  menjawab permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Syahbandar berfungsi sebagai otoritas  yang memiliki keahlian dalam menangani administrasi pendaftaran kapal. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam, syahbandar mampu melakukan  verifikasi  dokumen  dengan  cepat  dan  tepat,  sehingga  mengurangi  kemungkinan kesalahan  yang  dapat  memperlambat  proses  pendaftaran.  Keberadaan  syahbandar  juga membantu  dalam  penyelesaian  masalah  administratif  yang  mungkin  muncul  selama  proses pendaftaran. 2
Salah  satu  peran  utama  syahbandar  adalah  memastikan  bahwa  kapal  yang  didaftarkan  telah memenuhi  semua  persyaratan  keselamatan  dan  regulasi  maritim.  Syahbandar  melakukan
1 Nurul Sapta Widodo, Lunariana Lubis, and Yuliansyah Yuliansyah, ‘Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya’, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 5.1 (2021), p. 1, doi:10.25139/jmnegara.v5i1.3086.
2 Arif Budi Muslikan and Edy Lisdiyono, ‘The Implementation of Land Rights Relinquishment Policy for Green Open Spaces’, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 10.1 (2023), pp. 17 – 27.

## D
inspeksi terhadap kapal dan mengevaluasi dokumen untuk memastikan bahwa kapal tersebut layak berlayar dan tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan dan keselamatan manusia. Dengan demikian, keberadaan syahbandar dapat mencegah terjadinya insiden maritim yang disebabkan oleh kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan. 3
Melalui  keterlibatan  dalam  proses  pendaftaran  kapal,  syahbandar  juga  berperan  dalam meningkatkan  kapasitas  dan  keahlian  maritim.  Mereka  memberikan  pelatihan  dan  edukasi kepada  petugas  pelabuhan  dan  pemilik  kapal  tentang  pentingnya  memenuhi  persyaratan pendaftaran  dan  keselamatan.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan  efisiensi  proses  pendaftaran tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan perlindungan lingkungan di kalangan pemilik dan operator kapal.
Dengan  memastikan  proses  pendaftaran  kapal  berjalan  lancar  dan  sesuai  dengan  regulasi, syahbandar  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  maritim.  Kapal  yang  terdaftar  dengan  benar dapat beroperasi tanpa hambatan, sehingga mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi laut yang lebih efisien. Keberadaan syahbandar yang kompeten dan responsif menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis maritim yang kondusif.

## 3.1 Pengertian Pengangkutan Laut
Dari beberapa jenis moda transportasi yang ada di Indonesia, seperti transportasi darat, laut dan udara. Moda transportasi lautlah yang memiliki peran penting dalam hal pengangkutan barang. Keuntungan yang didapat seperti; biaya ringan dan sanggup membawa penumpang sekaligus barang dalam jumlah yang besar, adalah alasan moda transportasi ini masih sangat diperlukan di Indonesia. 4
Beberapa  pengertian  pengangkutan  menurut  para  ahli  yaitu:  H.M.N  Purwosutjipto berpendapat bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim,  dimana  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan barang  dan/atau  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan  selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 5
Menurut  pendapat  R.  Soekardono,  pengangkutan  pada  pokoknya  berisikan  perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meningkatkan manfaat secara efisien. Pengangkutan laut merupakan  suatu  kesatuan  dari  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  laut. Didalamnya terdapat beberapa aspek yang berhubungan, sehingga menjadi suatu kesatuan dalam pengangkutan laut. 6
3 Anugrah Sahtia Magala, ‘Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif’, Spektrum Hukum , 20.2 (2023), pp. 115 – 27.
4 Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, and Mohammad Ghufron Az, ‘Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia’, Bhirawa Law Journal , 2.1 (2021), pp. 45 – 52, doi:10.26905/blj.v2i1.5853.
5 Sendy Anantyo, Herman Susetyo, and Budiharto, ‘Pengangkutan Melalui Laut’, Diponegoro Law Journal , 1.4 (2012), pp. 1 – 9, doi:10.14710/dlj.2012.1026. 6 Nabila Nabila, ‘WANPRESTASI PADA SUATU BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT’, PALAR | PAKUAN LAW REVIEW , 2.1 (2016), doi:10.33751/palar.v2i1.932.

## D

## 3.2 Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengangkutan
Di  Indonesia,    keselamatan    maritim    tetap    menjadi    salah    satu    isu    terpenting  karena kecelakaan pelayaran terus terjadi. Menurut keputusan Pengadilan Angkatan Laut, banyak korban  kematian  pada  tahun  2013,  56  kematian  pada  tahun  2014,  7 kematian pada tahun  2015,  22  kematian  pada  tahun  2016  dan  40  kematian  pada  tahun  2017.  Kapal merupakan  suatu  alat  angkut  transportasi  yang  sangat  vital  untuk mengangkut  barang dan  penumpang,  Adapun  yang  dimaksud  dengan  keselamatan pelayaran   adalah   keadaan kapal   yang   memenuhi   persyaratan,   baik   material, konstruksi,   bangunan,   permesinan, perlistrikan,   stabilitas,   tata   susunan   serta perlengkapan kapal. Kebijakan    dibidang keselamatan,  perusahaan        harus        memiliki        sistem  menejemen  keselamatan    (Safety Manajemen  System)  yang  merupakan  fasilitas  bagi seluruh  personil  di  darat  dan  di  laut. Perusahaan  membangun    sistem    ini    mengikuti  petunjuk    (giudekines)    serta    contoh dokumen  yang  disediakan  International  Safety Manajemen  Code  (ISM  code). Sebuah  kapal dikatakan    layak    laut    (sea    wortheness),  apabila    terpenuhinya    persyaratan    material, kontruksi,  bangunan,  permesinan  dan elektronika   kapal   yang   semuanya   dibuktikan dengan   sertifikat   asli. 7

## 3.3 Pendaftaran Kapal
Dasar hukum utama dari pendaftaran kapal adalah Pasal 314 KUHD yang merupakan “ lex spesialis ” dari KUH Perdata dan Stbl 1933 No. 48 sebagai peraturan pelaksanaannya. Karena pendaftaran kapal merupakan bagian dari status hukum kapal dalam kerangka kelaiklautan kapal,  maka  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan juga mengatur tentang pendaftaran kapal, tetapi hanya terbatas kepada persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal atau aspek hukum publiknya saja. Pendaftaran kapal dapat dilakukan pada unit tugas dan fungsinya di bidang  pendaftaran  dan  kebangsaan  kapal  pada  Kantor  Pusat  Direktor  Jendral  atau  di pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut. Tujuan dari dilakukan pendaftaran kapal adalah: 1 Menentukan status hukum dari kapal yang didaftarkan; 2 Menentukan persyaratan guna mendapatkan surat kebangsaan kapal Indonesia; 3 Kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak  tetap  terdaftar  dan  diperlukan  sebagai  hak  kebendaan  di  dalam  hal  jual  beli  dan pengalihan hak; 4 Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hak hipotik. Dengan kata lain, kapal tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit dan atau agunan dari kredit tersebut. 8

## 3.4 Penetapan Kebangsaan kapal
Tentang kapal laut Indonesia, bahwa sebuah kapal laut yang telah didaftarkan dalam register kapal  mendapat  tanda  kebangsaan,  suatu  bukti,  bahwa  kapal  tersebut  adalah  kapal berkebangsaan  Indonesia.  Kapal  laut  Indonesia  dapat  diberikan  bukti  kebangsaan  dalam bentuk: a. Surat Laut, yang dapat diberikan kepada kapal laut yang berukuran bruto 500 m3 atau lebih dan bukanlah kapal nelayan atau kapal pesiar. b. Pas Kapal, Pas kapal ada 2 macam:
7 Rahman Raising, ‘ANALISIS KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL PENUMPANG KM THALIA RUTE PARE - PARE- NUNUKAN’, Pena Jangkar , 3.1 (2023), pp. 41 – 47, doi:10.54315/penajangkar.v3i1.55. 8 Haerani Haerani and Hafizatul Ulum, ‘Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut’, Unizar Law Review (ULR); Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review , 2021 <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/399>.

## D
1) Pas tahunan diberikan kepada kapal laut yang berukuran bruto kurang dari 20 m3 atau lebih tapi kurang dari 500m3 dan yang bukan kapal nelayan laut atau kapal pesiar. 2) Pas kecil  diberikan  kepada  kapal  yang  berukuran  bruto  kurang  dari  20  m3  ,  juga  diberikan kepada kapal nelayan laut atau kapal pesiar. c. Surat Laut Sementara, ini diperlukan buat pembelian  kapal  laut  atau  pembuatan  kapal  sedemikian  itu,  hal-hal  mana  itu  terjadi  di wilayah Republik Indonesia atau di luarnya. Surat laut sementara berlaku hanya paling lama 1 tahun. d. Surat Izin, untuk suatu perjalanan atau lebih di dalam wilayah Republik Indonesia. Kapal yang telah memperoleh  Surat Tanda  Kebangsaan  Kapal Indonesia  wajib memenuhi persyaratan  kelaiklautan  kapal  baik  nasional  maupun  internasional  sesuai  ukuran  dan daerah pelayaran. 9

## 3.5 Surat Persetujuan Berlayar
Dasar  hukum  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  diatur  dalam  beberapa  ketentuan perundang-undangan  antara  lain:  (a)  a.  Undang-Undang  No.  17  tahun  2008  tentang Pelayaran; (b) Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2014 yang berisi tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar; (c) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang  perkapalan  Menurut  Undang-Undang  di  atas,  yang  dimaksud  Surat  Persetujuan Berlayar adalah  dokumen  Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Syahbandar  kepada  setiap  kapal yang  akan  berlayar  meninggalkan  pelabuhan  setelah  kapal  memenuhi  persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.  Pada titik ini peran syahbandar begitu penting, diantaranya  memeriksa  kondisi  kapal  dan  memeriksa  segala  dokumen  kapal,  dan menetapkan izin berlayar. Sebagaimana tercantum dalam pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  Surat  persetujuan  berlayar  merupakan  salah  satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. 10

## 3.6 Kesyahbandaran
Syahbandar  merupakan  pejabat  pemerintah  yang  diangkat  menteri  yang  memiliki kewenangan  untuk  menjalankan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran di pelabuhan yang diaturnya. Secara teknis dalam tubuh kantor syahbandar, pada pelaksanaan  tugas  terdiri  atas:  urusan  tata  usaha,  sub  seksi  status  hukum  dan  sertifikasi kapal, sub seksi lalu lintas angkutan laut, dan sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli,  yang  diperkuat  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  36  tahun  2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.  Wewenang  syahbandar  sangat  besar  dalam  mengupayakan  keselamatan pelayaran di wilayahnya. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah  merupakan  tanggung  jawab  di  dalam  pelabuhan  sebab  persoalan  terbesar  dalam
9 Haerani and Ulum.
10 Taufik Gunawan, Rudi Kurniawan, and Muhaddis Muhaddis, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe)’, Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10.1 (2023), pp. 155 – 66, doi:10.37606/publik.v10i1.585.

## D
kecelakaan  kapal  adalah  persoalan  kemampuan  dan  keahlian  seorang  syahbandar  dalam menjalankan tugas. 11

## 3.7 Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal
Pelabuhan  memiliki  peranan  penting  dalam  perekonomian  negara  untuk  menciptakan pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  69  Tahun  2001  tentang Kepelabuhanan,  pelabuhan  adalah  tempat  yang  terdiri  dari  daratan  dan perairandisekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun  penumpang  dan/atau  bongkar  muat  barang  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas keselamatan  pelayaran  dan  kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai  tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 12
Pelabuhan  juga  bisa  dipakai  untuk  singgah  kapal-kapal  yang  berdagang  atau  kapal  yang sedang  pesiar.  Semua  kapal  yang  singgah  di  suatu  pelabuhan  harus  bisa  menunjukkan identitas kapalnya agar memperoleh perlakuan yang baik dari para petugas yang berwenang dan merupakan keharusan bagi sebuah kapal Indonesia mengibarkan bendera kebangsaan sebagai  identitas  kapalnya,  sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran. Dengan pertimbangan tersebut, bagi Pengusaha atau pemilik kapal yang akan  mengoperasikan  kapalnya  berlayar  kelaut  dengan  bebas  dan  aman,  maka  perlu mengibarkan bendera kebangsaan kapalnya sehingga mendapat perlakuan yang baik dari kapal-kapal  pengawas  pantai  dari  suatu  negara  maupun  perlakuan  yang  baik  dari  pelaut asing. 13
Secara  umum  diketahui  bahwa  kebangsaan  adalah  hubungan  hukum  antara  manusia (seseorang) sebagai subjek hukum dengan negaranya, namun karena sifatnya yang khusus maka kapal juga harus mempunyai kebangsaan agar ada kepastian tentang hukum Negara mana  yang  berlaku  diatas  kapal  tersebut,  dengan  demikian  dapat  pula  diartikan  bahwa kebangsaan  kapal  adalah  hubungan  hukum  antara  kapal  dengan  negaranya,  maka  kapal Indonesia  merupakan  bagian  wilayah  hukum  dari  Negara  indonesia  dan  demikian  diatas kapal  tersebut  berlaku  Hukum  Indonesia,  dimanapun  kapal  tersebut  berada.  Surat  Bukti Kebangsaan  memberikan  hak  kepada  kapal  untuk  berlayar  dibawah  bendera  dari  negara yang kebangsaanya  dipunyai oleh  kapal, sehingga  kapal-kapal laut yang memegang tanda Kebangsaan Indonesia itu adalah Kapal Laut
yang berbangsa Indonesia. Kebangsaan suatu kapal laut Indonesia dibuktikan dengan “Surat bukti Kebangsaan”, berupa Surat Laut dan Pas Kapal atau Surat tanda kebangsaan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat Negara yang di tunjuk untuk itu. Surat bukti kebangsaan itu
11 Jasruddin Jasruddin, Zulfikar Putra, and Syarif Butuni, ‘Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 5.2 (2020), p. 410, doi:10.17977/um019v5i2p410-415. 12 Arsad Farezan and Muhammad Gufron, ‘KESIAPAN ALAT FORKLIFT DAN KETERAMPILAN OPERATOR TERHADAP KUALITAS KECEPATAN BONGKAR MUAT’, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 9.11 (2023), pp. 642 – 51. 13 Herman Fikri Tegoeh, ‘Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia’,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 4.2 (2020), pp. 108 – 21, doi:10.24967/jcs.v4i2.484.

## D
memberikan  hak  kepada  kapal  untuk  berlayar  dibawah  bendera  dari  Negara  yang kebangsaannya dipunyai oleh kapal. 14
Sistem  pendaftaran  kapal  yang  dipakai  oleh  Indonesia  yaitu  sistim  pendaftaran  Prinsip tertutup  ( closed  registry )  yang  hanya  menerima  kapal-kapal  negara  atau  badan  hukum negara penganut sistem ini. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Indonesia, Jerman dan Belanda. Prinsip ini lebih menguntungkan karena armada yang terdaftar benar- benar merupakan aset nasional, sehingga lebih mudah dalam mengawasi kapal-kapal yang terdaftar  sebab  murni  milik  Indonesia,  serta  tidak  perlu  mengawasi  kapal-kapal  milik perorangan  ataupun  badan  hukum  asing.  Sudah  tentu  prinsip  ini  juga  memiliki  beberapa kekurangan,  di  antaranya  tidak  bisa  membuka  lapangan  kerja  baru  di  bidang  perkapalan serta  tidak  dapat  memberikan  tambahan  pemasukan  pendapatan  negara  berupa  pajak. Prinsip ini hanya menerima kapal dalam negeri saja.
Pemilik Kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal, untuk mendaftarkan kapalnya  ,  pendaftaran  kapal  yang  sudah  ditetapkan  tempat  pendaftarannya  tidak  dapat dipindahkan ketempat lain. 15
Apabila  pemilik  kapal  melakukan  pendaftaran  lebih  dari  satu  tempat  maka  pejabat Direktorat  Jenderal  Kelautan  berhak  untuk  menentukan  tempat  pendaftaran  pertama sebagai  tempat  yang  resmi.  Pihak  syahbandar  kemudian  diberi  tembusan  dan  kemudian pemilik kapal akan diberi tahu pula oleh syahbandar. Jika sudah diberi tahu, pemilik kapal wajib mengembalikan Grosse akta pendaftaran yang dibatalkan.
Selesai dari prosedur pendaftaran biasa tidak berarti kapal tersebut bebas untuk berlayar mengarungi lautan. Hal tersebut di atas baru merupakan suatu tahap awal bahwa kapal itu telah diketahui siapa pemiliknya. Jadi pendaftaran biasa itu baru memperjelas siapa pemilik kapal tersebut dan kebangsaan dari kapal serta sudah memiliki salah  satu dari tiga surat tanda kebangsaan.
Jika  kapal  ingin  berlayar  mengarungi  samodera,  maka  kapal  harus  mempunyai  Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang bisa diperoleh dengan  mendaftarkan  ke Syahbandar. Surat Persetujuan  Berlayar  adalah  dokumen  negara  yang  dikeluarkan  oleh  syahbandar  kepada setiap  kapal  yang  akan  berlayar  meninggalkan  pelabuhan  setelah  kapal  memenuhi persyaratan administrative dan kelaikan teknis. Dalam penerbitan SPB terdapat beberapa prosedur yang perlu ditaati dan dilakukan hingga kapal memenuhi kelengkapan persyaratan administrative  serta  kelaikan  teknis.  Persyaratan  administrative  dibuktikan  dengan kelengkapan  dokumen-dokumen  perizinan  kapal,  sedangkan  kelaikan  teknis  dibuktikan dengan kelaiklautan kapal. Kelengkapan dokumen perizinan saat berlayar merupakan hal sangat  penting  untuk  keselamatan  dan  keamanan  berlayar.  Jika  pada  saat  berlayar menggunakan dokumen yang tidak lengkap maka kegiatan yang dilakukan kapal tersebut
14 Nurul Aliatul Hana, Parameshwara Parameshwara, and Fadlan Fadlan, ‘Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam’, Jurnal Syntax Fusion , 2.12 (2022), pp. 901 – 15, doi:10.54543/fusion.v2i12.230.
15 Hamka Hamka, ‘Prosedur Pendaftaran Kapal Untuk Memenuhi Aspek Kelaiklautan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari’, 2021, IV , 1 – 8.

## D
dikatakan  tidak  sah  dan  melanggar  peraturan  pelayaran.  Pentingnya  Surat  Persetujuan Berlayar untuk pengaturan khusus UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Bedasarkan pasal 219 ayat (1) mengatur semua kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Supaya tidak ada lagi kapal-kapal yang ilegal karena tidak memiliki SPB. 16
Diterbitkannya SPB ialah sebuah proses pengawasan yang dilaksanakan seorang Syahbandar pada  kapal  yang  hendak  melakukan  pelayaran  meninggalkan  pelabuhan  guna  melakukan pemastian  jika  kapal,  awak  kapal  serta  muatan  kapal  dengan  teknis  administratif  sudah melakukan pemenuhan akan persyaratan keselamatan serta keamanan pelayaran dan juga perlindungan akan lingkungan maritim. SPB yang saat ini diterbitkan oleh Syahbandar sudah dalam bentuk elektronik. 17
Tugas dan fungsi Syahbandar secara khusus sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran.  Pasal  207  ayat  1  tentang  Pelayaran  menyebutkan  bahwa  Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  dan perlindungan lingkunan maritim di Pelabuhan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang Syahbandar dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga ditemui beberapa kecelakaan terasportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian Syahbandar  dalam  menjalakan  tugas  Kesyahbandaranya,  yaitu  dengan  memberikan  izin pelayaran dengan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji kelaiklautan. Kasus kapal yang sebenarnya tidak laiklaut namun mempunyai  Surat  Persetujuan  Berlayar  adalah  kasus  lama  yang  sering  terjadi  berulang- ulang di Indonesia dan menjadi suatu fenomena yang dianggap biasa. Pentingnya masalah keselamatan  dan  keamanan  serta  keseluruan  kegiatan  dalam  pelayaran  angkutan  laut merupakan  tangguang  jawab  dalam  kepelabuhanan,  sebab  salah  satu  persoalan  terbesar dalam  kecelakaan  kapal  dalam  pelayaran  adalah  persoalan  kemampua  dan  keahlian seseorang  menjalankan  tugas  Kesyahbandaranya  baik  dalam  melaksanakan  keseluruan tugas dalam Pelabuhan serta dalam melakukan Kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan. 18
Jadi fungsi Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar itu sangat diperlukan. Karena  setiap  kapal  yang  akan  berlayar  wajib  memiliki  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang diterbitkan oleh Syahbandar. Bahkan Syahbandar juga dapat menunda keberangkatan kapal setelah Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila persyaratan kelaiklautan, keamanan kapal  dan  kondisi  cuaca  dapat  membahayakan  keselamatan.  Apabila  penundaan keberangkatan  kapal  melebihi  24  (dua  puluh  empat)  jam  dari  waktu  tolak  yang  telah
16 Doni Hadi Irawan, ‘Urgensi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Pada Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima’, Jurnal Kemaritiman Dan Transportasi , 1.2 (2019), pp. 69 – 76. 17 Widodo, Lubis, and Yuliansyah. 18 Theodorus Hendrik Sadipun and Sudirman Sudirman, ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Di KSOP Kelas III Labuan Bajo’, JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN , 12.1 (2021), pp. 44 – 55, doi:10.30649/japk.v12i1.78.

## D
ditetapkan,  maka  Nahkoda/pemilik  kapal  wajib  mengajukan  surat  permohonan  ulang penerbitan SPB kepada Syahbandar dengan melampirkan alasan penundaan keberangkatan Selain adanya penundaan SPB, terdapat pula pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang mana  hanya  dapat  diberikan  oleh  Syahbandar  terhadap  kapal  yang  berlayar  dalam  batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar, kapal yang bertujuan memberikan bantuan pertolongan dan kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat. Selain dapat  melakukan  pembebasan  SPB,  Syahbandar  juga  dapat  mencabut  SPB  yang  telah diterbitkan apabila kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang ditetapkan, kapal mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, dan adanya perintah tertulis dari Pengadilan Negeri. 19
Walaupun  Syahbandar  sudah  menjalankan  fungsinya  sedemikian  rupa,  namun  masih  ada juga kapal yang melanggar.  Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  melalui  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  Kelas  III  Tarakan berhasil menuntaskan dua kasus pelanggaran hukum di bidang pelayaran yang dilakukan oleh  Nakhoda  Speed  Boat  (SB)  Harapan  Baru  Express  7  dan  Nakhoda  Kapal  Motor  (KM) Azhar. Keduanya terbukti tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal tidak laik  laut  saat  berlayar  di  Perairan  Tarakan  sehingga  kedua  kapal  diamankan  oleh  KSOP Tarakan pada Desember 2019 lalu.
Kepala  Kantor  Agus  Sularto  melalui  Kepala  Seksi  Keselamatan  Berlayar,  Penjagaan  dan Patroli KSOP Kelas III Tarakan Syaharuddin, mengungkapkan bahwa saat ini kedua nahkoda kapal  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka  setelah  dilakukan  penyidikan  oleh  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KSOP Tarakan. Mereka telah melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran dan berhasil melengkapi 2 berkas perkara pelanggaran tersebut. Kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) dan seluruh barang bukti maupun tersangka telah dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan pada Kamis (23/1) untuk selanjutnya diproses di persidangan.
Kapal SB. Harapan Baru Express 7 diamankan pada saat berlayar dari Malinau-Tarakan pada tanggal  21  Desember  2019,  sedangkan  kapal  KM.  Azhar  yang  membawa  muatan  oli bekas/limbah  sebanyak  200  drum  diamankan  saat  berlayar  dari  Bunyu-Tarakan  pada  24 Desember 2019. Saat diperiksa, kedua nakhoda tidak bisa memperlihatkan surat persetujuan berlayar (SPB) dan dokumen kelaiklautan kapal lainnya.
Kedua  nakhoda yang melanggar ini dijerat pasal 323 jo 302 Undang-undang  no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran lantaran terbukti berlayar tanpa dilengkapi SPB yang dikeluarkan oleh  Syahbandar.“Kasus  ini  menyangkut  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  sehingga se laku regulator mereka harus bertindak tegas terhadap pelanggarannya,” 20
19 Sonhaji Sonhaji, ‘Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar’, Administrative Law and Governance Journal , 1.3 (2018), pp. 299 – 305, doi:10.14710/alj.v1i3.299-305. 20 mimbarmaritim.com, ‘KSOP TARAKAN TUNTASKAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT TERHADAP DUA KASUS PELANGGARAN PELAYARAN’, 2020 <https://mimbarmaritim.com/2020/01/26/ksop -tarakan- tuntaskan-penegakan-hukum-di-laut-terhadap-dua-kasus-pelanggaran-pelayaran/> [accessed 12 July 2024].

## D

## 4. KESIMPULAN
Perlunya  Syahbandar  Dalam  Pelaksanaan  Pendaftaran  Kapal  adalah  untuk  menerbitkan  salah satu  dari  surat  tanda  kebangsaan  kapal  agar  kapal  diketahui  kebangsaannya  dan  juga menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang  sangat diperlukan. Karena setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar. Bahkan Syahbandar  juga  dapat  menunda  keberangkatan  kapal  setelah  Surat  Persetujuan  Berlayar diterbitkan  apabila  persyaratan  kelaiklautan,  keamanan  kapal  dan  kondisi  cuaca  dapat membahayakan keselamatan. Apabila penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat)  jam  dari  waktu  tolak  yang  telah  ditetapkan,  maka  Nahkoda/pemilik  kapal  wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan SPB kepada Syahbandar dengan melampirkan alasan  penundaan  keberangkatan.  Meskipun  Syahbandar  sudah  melaksanakan  fungsi  dan tugasnya  sedemikian  rupa,  namun  tetap  saja  ada  kapal  yang  melakukan  pelanggaran  dengan tidak mendaftarkan surat persetujuan berlayar dan kapal tidak laik laut.
Semua pemilik kapal harusnya mengetahui dan sadar akan pentingnya pendaftaran kapal bagi pengangkutan  laut,  karena  hal  ini  ada  hubungannya  dengan  keselamatan  kapal  itu  sendiri. Sehingga dalam hal ini syahbandar juga harus memberikan sanksi yang tegas jika ada kapal yang berlayar tanpa surat tanda kebangsaan dan Surat Persetujuan Berlayar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliatul Hana, Nurul, Parameshwara Parameshwara, and Fadlan Fadlan, ‘Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam’, Jurnal Syntax Fusion , 2.12 (2022), pp. 901–15, doi:10.54543/fusion.v2i12.230
Anantyo, Sendy, Herman Susetyo, and Budiharto, ‘Pengangkutan Melalui Laut’, Diponegoro Law Journal , 1.4 (2012), pp. 1–9, doi:10.14710/dlj.2012.1026
Farezan, Arsad, and Muhammad Gufron, ‘KESIAPAN ALAT FORKLIFT DAN KETERAMPILAN OPERATOR TERHADAP KUALITAS KECEPATAN BONGKAR MUAT’, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 9.11 (2023), pp. 642–51
Gunawan, Taufik, Rudi Kurniawan, and Muhaddis Muhaddis, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe)’, Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10.1 (2023), pp. 155–66, doi:10.37606/publik.v10i1.585
Haerani, Haerani, and Hafizatul Ulum, ‘Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut’, Unizar Law Review (ULR); Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review , 2021 <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/399>
Hamka, Hamka, ‘Prosedur Pendaftaran Kapal Untuk Memenuhi Aspek Kelaiklautan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari’, 2021, IV , 1–8
Hatta, Muhammad, Dewi Astutty Mochtar, and Mohammad Ghufron Az, ‘Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia’, Bhirawa Law Journal , 2.1 (2021), pp. 45–52, doi:10.26905/blj.v2i1.5853
Hendrik Sadipun, Theodorus, and Sudirman Sudirman, ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Di KSOP Kelas III

## D
Labuan Bajo’, JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN , 12.1 (2021), pp. 44–55, doi:10.30649/japk.v12i1.78
Irawan, Doni Hadi, ‘Urgensi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Pada Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima’, Jurnal Kemaritiman Dan Transportasi , 1.2 (2019), pp. 69–76
Jasruddin, Jasruddin, Zulfikar Putra, and Syarif Butuni, ‘Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 5.2 (2020), p. 410, doi:10.17977/um019v5i2p410-415
Magala, Anugrah Sahtia, ‘Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif’, Spektrum Hukum , 20.2 (2023), pp. 115–27
mimbarmaritim.com, ‘KSOP TARAKAN TUNTASKAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT TERHADAP DUA KASUS PELANGGARAN PELAYARAN’, 2020 <https://mimbarmaritim.com/2020/01/26/ksop-tarakan-tuntaskan-penegakan-hukum-di-laut-terhadap- dua-kasus-pelanggaran-pelayaran/> [accessed 12 July 2024]
Muslikan, Arif Budi, and Edy Lisdiyono, ‘The Implementation of Land Rights Relinquishment Policy for Green Open Spaces’, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 10.1 (2023), pp. 17–27
Nabila, Nabila, ‘WANPRESTASI PADA SUATU BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT’, PALAR | PAKUAN LAW REVIEW , 2.1 (2016), doi:10.33751/palar.v2i1.932
Raising, Rahman, ‘ANALISIS KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL PENUMPANG KM THALIA RUTE PARE-PARE-NUNUKAN’, Pena Jangkar , 3.1 (2023), pp. 41–47, doi:10.54315/penajangkar.v3i1.55
Sonhaji, Sonhaji, ‘Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar’, Administrative Law and Governance Journal , 1.3 (2018), pp. 299–305, doi:10.14710/alj.v1i3.299-305
Tegoeh, Herman Fikri, ‘Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia’, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 4.2 (2020), pp. 108–21, doi:10.24967/jcs.v4i2.484
Widodo, Nurul Sapta, Lunariana Lubis, and Yuliansyah Yuliansyah, ‘Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya’, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 5.1 (2021), p. 1, doi:10.25139/jmnegara.v5i1.3086