## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?
Joshua Jones Nathanael 1 *, Natalia Yeti Puspita 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta , E-mail : Joshuajonesn04@gmail.com 1 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta , E-mail : natalia.yp@atmajaya.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020 Diterima: 15 Desember 2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords: the Responsibility of diplomatic representative, Afghan refugees, the Vienna Convention
1961.
Apart  from  being  intended  to  establish  friendly  relations, diplomatic relations are also carried out to improve cooperative relations in various fields. The objectives of this study include: 1) to find out whether the diplomatic representatives of Afghanistan in Indonesia are also responsible for handling Afghan refugees in Indonesia based on the 1961 Vienna Convention, 2) to find out how Indonesia's role as a receiving country in efforts to handle refugees  from  Afghanistan  in  Indonesia  is  based  on  the Convention. Wina 1961. This legal research uses the normative juridical  legal  method.  Secondary  data  obtained  through literature study is used as the main data. The findings of this study indicate  that  Afghan  diplomatic  representatives  have  no responsibility  towards  refugees  from  Afghanistan  because  they have abandoned their citizenship when they left their country. As a  receiving  country  based  on  the  1961  Vienna  Convention, Indonesia  has  played  a  role  in  handling  refugees  from Afghanistan  by  issuing  Presidential  Regulation  no.  125/2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad which is used as a normative and coordinative basis for Ministries / Agencies and in handling refugees from abroad by involving the role of the Regional Government

## Abstrak

## Kata kunci:
Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik, Pengungsi Afghanistan, Konvensi Wina 1961
Corresponding Author: Joshua Jones Nathanael, e-mail : Joshuajonesn04@gmail.com
Hubungan  diplomatik  selain  dimaksudkan  untuk  menjalin hubungan  persahabatan  juga  dilakukan  untuk  meningkatkan hubungan  kerja  sama  di  berbagai  bidang.  Tujuan  penelitian  ini antara  lain:  1)  untuk  mengetahui  apakah  perwakilan  diplomatik Afghanistan  di  Indonesia  turut  bertanggung  jawab  dalam penanganan  pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia  berdasarkan Konvensi  Wina  1961,  2)  untuk  mengetahui  bagaimana  peranan Indonesia  sebagai  negara  penerima  dalam  upaya  penanganan pengungsi  dari  Afghanistan  di  Indonesia  berdasarkan  Konvensi Wina  1961.  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  hukum yuridis  normatif.  Data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi pustaka digunakan sebagai data utama. Hasil temuan penelitian ini yaitu perwakilan diplomatik Afghanistan tidak memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi dari Afghanistan karena mereka sudah menanggalkan  kewarganegaraannya  saat  keluar  dari  negaranya. Sebagai  negara  penerima  berdasarkan  Konvensi  Wina  1961, Indonesia  telah  berperan  dalam  penanganan  pengungsi  dari Afghanistan  yaitu  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  no. 125/2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri  yang digunakan  sebagai  landasan  normatif  dan  koordinatif  bagi Kementerian/Lembaga dan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dengan pelibatan peran Pemerintah Daerah.

## @Copyright 2021.

## I. Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  Konvensi  Montevideo  1933  tentang  Hak  dan  Kewajiban Negara, suatu entitas dapat disebut negara jika memenuhi empat unsur yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, serta memiliki kemampuan untuk mengadakan  hubungan  internasional. 1 Unsur  ke-empat  ini  diwujudkan  dalam  bentuk kerjasama  antar  negara  demi  tercapainya  kesejahteraan  dan  juga  untuk  meningkatkan hubungan  yang  lebih  baik. 2 Kerjasama  antar  negara  dapat  diartikan  sebagai  penanda dimulainya  hubungan  diplomatik.  Pembukaan  hubungan  diplomatik  terjadi  atas  dasar kesepakatan antar negara-negara yang biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi  bersama,  perjanjian  persahabatan,  dan  kerjasama  untuk  menangani  kasus internasional dan lain-lainnya.
Hukum  diplomatik  pada  dasarnya  merupakan  ketentuan  atau  prinsip  hukum internasional  yang  mengatur  hubungan  diplomatik  antar  negara,  yaitu  ketentuan  atau prinsip yang diuraikan dalam dokumen hukum berdasarkan kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional. 3 Untuk merealisasikan hubungan tersebut, suatu negara membutuhkan alat yang dapat menjadi penghubung antar negara, yaitu dengan menempatkan perwakilan diplomatik dari negara pengirim (sending state) di  negara  penerima (receiving  state) .  Perwakilan  diplomatik  ini  berfungsi  untuk menegosiasikan  masalah-masalah  yang  menjadi  perhatian  bersama,  mengembangkan hubungan, dan mencegah kesalahpahaman/perselisihan.
Salah  satu  contoh  fungsi  perwakilan  diplomatik  adalah  bekerja  sama menanggulangi  permasalahan  pengungsi.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, pengungsi  dapat  diartikan  sebagai  orang  yang  mencari  tempat  yang  aman  ketika
1 Lihat Konvensi Montevideo 1933.
2 Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler , Bayu Media Publishing,
Malang, 2008, hlm 56.
3 Sumaryo Suryokusumo , Hukum Diplomatik dan Konsuler , Tatanusa, Jakarta, 2013, hlm.5.
daerahnya  dalam  keadaan  bahaya  yang  mengancam. 4 Lebih  lanjut,  munculnya pengungsi o disebabkan o oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara, sehingga memaksa warga o masyarakatnya o untuk o pergi o meninggalkan  negara  tersebut  dan  mencari tempat o berlindung o yang lebih o aman o di o negara o lain.
Meskipun Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi tahun 1951 tentang Pengungsi, akan tetapi Indonesia seringkali dijadikan negara transit oleh para pengungsi. Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) hingga akhir  Desember  2018,  kebanyakan  pengungsi  di  Indonesia  berasal  dari  Afghanistan (55%), Somalia (11%) dan Myanmar (6%). 5 Presentasi data tersebut menunjukan bahwa sebagian besar pengungsi yang datang ke Indonesia berasal dari Afghanistan. Penyebab banyaknya pengungsi dari Afghanistan ini disebabkan oleh perang Taliban dan persekusi yang sampai saat ini masih berlanjut.
Hubungan  diplomatik  antara  Indonesia  dengan  Afghanistan  memiliki  sejarah yang panjang. Pada tahun 1954 Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara Afghanistan,  yang  diwujudkan  dengan  saling  mengirimkan  perwakilan  diplomatik. Berbagai kerja sama telah dilakukan antar kedua negara tersebut dengan mengedapankan prinsip-prinsip  hubungan  diplomatik  yang  terkandung  dalam  Konvensi  Wina  1961. Berkaitan  dengan  persoalan  pengungsi  Afghanistan  yang  berada  di  Indonesia,  maka dalam tulisan ini akan menganalisis lebih dalam mengenai apakah perwakilan diplomatik Afghanistan  di  Indonesia  turut  bertanggung  jawab  dalam  penanganan  pengungsi Afghanistan  di  Indonesia  berdasarkan  Konvensi  Wina  1961?  Serta  bagaimanakah peranan  Indonesia  sebagai  negara  penerima  dalam  upaya  penanganan  pengungsi Afghanistan di Indonesia berdasarkan Konvensi Wina 1961?
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  hukum  yuridis  normatif. 6 Dalam metode ini, data sekunder yang berasal dari penelusuran terhadap suatu aturan hukum yang terdapat di dalam hukum positif 7 dan sumber pustaka lainnya digunakan sebagai data  utama.    Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara–cara  kuantifikasi. 8 Sementara  yang  dimaksud  dengan  deskriptif  yaitu  data  yang dikumpulkan berupa kata - kata, gambar, dan bukan angka. 9 Dalam penelitian ini, penulis menyajikan  data  tentang  hubungan  perwakilan  diplomatik  antara  Indonesia  dan Afghanistan  berdasarkan  Konvensi  Wina  1961  dan  juga  tentang  upaya  penanganan pengungsi di Indonesia.

## II. Pembahasan
A. Tinjauan tentang Pengungsi Afghanistan
1. Kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya Afghanistan
Negara  Afghanistan  bernama  resmi  Republik  Islam  Afghanistan,  negara  ini
4 Yus Badudu, Kamus Bahasa Indonesia , Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 54.
5 UNHCR, https://www.unhcr.org/id/ , diakses pada tanggal 13 Desember 2019.
6 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Hukum , Edisi 1, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 92.
7 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Edisi  8,  Penerbit  Universitas  Indonesia,
Jakarta, 2018, hlm. 59.
8 Rianto Adi, op.cit ., hlm. 128.
9 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.
terletak  di  antara  Asia  Selatan  dan  Asia  Tengah  dan  beribu  kota  di  Kabul.  Daerah pegunungan  yang  membentang  dari  Utara  ke  Barat  Daya  menjadi  penghalang  alami antara  kedua  wilayah  Asia.  Adapun  batas-batas  negara  Afghanistan  adalah  sebagai berikut:
a. Sisi  Utara  berbatasan  dengan  Negara  Turkmenistan,  Uzbekistan dan Tajikistan;
b. Sisi Timur dan Selatan berbatasan dengan Negara Pakistan;
c. Sisi Barat berbatasan dengan Negara Iran. 10

## Peta Geografis Negara Afghanistan 11
Negara  Afghanistan  adalah  salah  satu  negara  termiskin  di  dunia.  Pada  tahun  2014, perekonomian  negara  ini  mengalami  kemunduran  karena  perang  yang  terjadi.  Oleh karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  banyak  orang  tidak  memiliki  rumah,  air  bersih, listrik,  layanan  medis,  dan  bahkan  pekerjaan.  Sejak  berdirinya  Pemerintah  Transisi Afghanistan,  banyak  metode  telah  diadopsi  untuk  menggunakan  bantuan  internasional untuk  merangsang  pembangunan  ekonomi  domestik.  Bantuan  ini  bermanfaat  untuk membangun  pembangunan  infrastruktur  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat,  seperti transportasi, irigasi, dan energi. 12

## 2. Sejarah dan perkembangan konflik di Afghanistan
Eksistensi  kelompok  Taliban  sejak  1996  sebagai  kelompok  oposisi  pemerintah telah menciptakan ketidakstabilan yang menimbulkan banyak korban meninggal dunia, rusaknya bangunan infrastruktur, trauma psikologis serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melemah. Serangan – serangan yang dilancarkan oleh kelompok Taliban telah membuat masyarakat sipil di Afghanistan tidak lagi merasa aman dan terlindungi oleh pemerintah negaranya. Sehingga ancaman keamanan dan keselamatan pun menjadi faktor utama masyarakat sipil Afghanistan bermigrasi ke negara lain sebagai pengungsi
10 Anonim, Negara Afghanistan , https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-afganistan diakses 9 Juli 2020.
11 Anonim, https://www.amazine.co/22589/ sejarah-afghanistan-timeline-afghanistan-dari-masa- ke-masa / , diakses 25 Juli 2020. 12 Ibid.
ataupun pencari suaka untuk mencari perlindungan.
3. Pola pengungsian pengungsi dari Afghanistan
Pengungsi untuk sampai ke negara-negara tujuannya tidak diketahui secara pasti. Namun mereka biasanya mengatur perjalanan mereka sendiri. Berbagai cara ditempuh bahkan cara yang membahayakan keselamatan diri mereka demi mencapai negara yang lebih aman. Menurut Associate External Relations/Public Information Officer UNHCR , Mitra Salima Suyono pola pengungsian para pengungsi variatif karena mereka sendiri yang  menentukan  perjalanannya,    mereka  bisa  datang  dengan  jalur  yang  seharusnya, namun  juga  bisa  dengan  bantuan  orang-orang  yang  mereka  sebut  agen,  yang  adalah penyelundup. 13 Ada  juga  pengungsi  yang  menggunakan  jalur  laut  sebagai  jalur keberangkatan  mereka  menuju  negara  tujuannya,  mereka  sering  disebut boat  people . Istilah tersebut digunakan awalnya kepada orang Vietnam yang ingin mengungsi dengan cara menggunakan perahu kecil untuk pergi ke negara yang menurut mereka aman untuk mengungsi, namun Karena banyak juga pengungsi yang menggunakan metode ini maka istilah boat  people digunakan  untuk  para  pengungsi  yang  datang  dengan  jalur  laut menggunakan perahu kecil.
4. Upaya penyelesaian konflik di Afghanistan
Upaya penyelesaian konflik di Afghanistan pun sejauh ini baru berupa perjanjian antara Al-Qaeda dengan Amerika Serikat terkait dengan penarikan prajurit – prajurit Al- Qaeda. Dilansir oleh CNN Indonesia, Kelompok Taliban kembali menegaskan komitmen pada kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menarik pasukan di Afghanistan. Juru bicara Taliban Suhail Shaheen menyatakan pernyataan tersebut saat melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Kepala Taliban, Mullah Abdul Fhani Baradar menegaskan kembali komitmen mereka untuk tidak menyerang pasukan Amerika  Serikat,  "menurut  perjanjian  itu,  kami  tidak  mengizinkan  siapa  pun menggunakan  tanah  Afghanistan  untuk  melawan  AS  dan  negara-negara  lain,"  tulis Shaheen dalam cuitannya di Twitter pada hari Senin 29 Juli 2020. 14
Shaheen  mengatakan  dalam  pembicaraan  tersebut  Baradar  dan  Pompeo membahas kelanjutan kesepakatan, termasuk yang terkait dengan intra-Afghanistan dan rencana pembebasan 5.000 gerilyawan yang ditahan. "Kami berkomitmen untuk memulai pembicaraan  intra-Afghanistan,"  ujar  Shaheen  menirukan  ucapan  Baradar  kepada Pompeo. Pemerintah Afghanistan mengatakan pihaknya sejauh ini telah membebaskan hampir 4.000 tahanan Taliban dalam upaya memulai perundingan. Pompeo mengakui jika Taliban telah menahan diri untuk tidak menyerang pusat kota dan pangkalan militer di bawah kesepakatan yang terjadi pada akhir Januari lalu. Shaheen mengatakan Amerika Serikat  meminta  Taliban  melakukan  upaya  lebih  untuk  mengurangi  kekerasan  di Afghanistan. 15

## 5. Status dan kondisi pengungsi Afghanistan di Indonesia
Status pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia adalah sebagai imigran gelap,  dikarenakan  Indonesia  tidak  menandatangani  konvensi  1951  tentang  pengungsi maka  Indonesia  menganggap  mereka  sebagai  imigran  gelap.  Kondisi  dari  pengungsi
13
Merdeka.com, Begini cara pencari suaka masuk ke indonesia, https://www.merdeka.com/dunia/ begini-cara-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia.html, diakses  22  Juli 2020. 14 CNN  Indonesia, Taliban  kembali  ungkap  komitmen  dengan  Amerika  Serikat  untuk  tarik pasukan , https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200630151219-113-519085 /taliban-kembali- ungkap-komitmen-dengan-as-untuk-tarik-pasukan diakses pada tanggal 9 Juli 2020.
15 Ibid.
Afghanistan  di  Indonesia  tidak  baik,  karena  mereka  tidak  mendapatkan  hak  mereka sebagai  pengungsi.  Contoh  yang  nyata  telah  terjadi  pada  salah  satu  pengungsi Afghanistan, Zakir, yang sempat menjadi guru bahasa Inggris di Pakistan, Ia mengatakan Komisioner  Tinggi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  Pengungsi  (UNHCR)  lah  yang seharusnya  mencarikan  tempat  tinggal  yang  layak  bagi  mereka.  Zakir  menceritakan bahwa ia baru pindah ke Jakarta setelah sebelumnya menetap di sebuah rumah sewaan di Bogor.  Namun,  tabungannya  untuk  hidup  di  Indonesia  selama  tiga  tahun  sudah  habis karena sebagai pengungsi, dia tidak boleh bekerja. "Saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya. Saya tidak punya hak bekerja atau bahkan membuka rekening bank," ujarnya. "Kami hanya makan dan tidur. Ini tidak bisa disebut kehidupan." Kembali ke Afganistan juga  bukan  pilihan,  kata  Zakir,  karena  ia  takut  diserang  Taliban.  Zakir  akhirnya menduduki  trotoar  sekitar  Jalan  Kebon  Sirih,  Jakarta  Pusat,  tepatnya  di  depan  kantor UNHCR  selama  beberapa  hari  untuk  menuntut  kejelasan  nasibnya.  Beberapa  hari kemudian, ia bersama ratusan pengungsi di trotoar, dipindahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  ke  sebuah  gedung  eks  Komando  Distrik  Militer  (Kodim)  di  Kalideres, Jakarta Barat. 16
6. Permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia
Permasalahan yang dialami pengungsi Afghanistan di Indonesia adalah mereka tidak  mendapatkan  hak  mereka  sebagai  pengungsi  contohnya  seperti  hak  untuk mendapatkan tempat tinggal tetap, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah, hak untuk berserikat dan mereka tidak memiliki akses untuk ke pengadilan. Mereka tidak dapat memaksakan hak – hak mereka sebagai pengungsi karena mereka sadar bahwa Indonesia  sendiri  tidak  termasuk  dalam  bagian  dari  negara  yang  menandatangani konvensi 1951. Dengan tidak adanya konvensi 1951 sebagai landasan hukum bagi para pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia  menyebabkan  para  pengungsi  Afghanistan  yang berada di Indonesia sengsara karena tidak mendapatkan hak – haknya sebagai pengungsi, karena mereka hanya bisa mengandalkan bantuan – bantuan sosial dari UNHCR yang bersifat sementara dan jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan mereka. Terlebih mereka tidak  bisa  secara  hukum  mendapatkan  pekerjaan  yang  menghasilkan  upah,  yang menjadikan mereka benar – benar bergantung kepada bantuan – bantuan sosial saja.

## B. Sejarah hubungan diplomatik Indonesia dengan Afghanistan

## 1. Pembukaan hubungan diplomatik
Hubungan Indonesia dengan Afghanistan adalah hubungan bilateral. Hubungan antara kedua negara sebagian besar didasarkan pada solidaritas agama, karena Indonesia adalah  negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar  di  dunia  dan  Afghanistan  juga merupakan negara dengan mayoritas Muslim. Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendukung dan membantu pembangunan kembali Afghanistan pasca-Taliban di berbagai  sektor,  termasuk  pelatihan  teknis,  infrastruktur,  pemberdayaan  perempuan, pendidikan tinggi, dan pelatihan perwakilan diplomatik. 17
Afganistan  adalah  salah  satu  negara  yang  paling  awal  mengakui  Republik Indonesia setelah revolusi berakhir pada tahun 1949. Afganistan dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1954, pada tahun yang
16 Callistasia Wijaya, “ Pengungsi asing di Jakarta dilarang bekerja dan ditolak warga sekitar: saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya" , BBC, https://www.bbc.com/ indonesia/indonesia-48999946 diakses pada 10 Juli 2020
17 The Jakarta Post, "Indonesia, Afghanistan invigorate relationship", diakses 13 Maret 2020.
sama o Afganistan membangun kedutaan besarnya di Jakarta. 18 Perjanjian persahabatan pertama antara Afganistan dan Indonesia ditanda-tangani pada 24 April 1955. Sebagian besar  rakyat  Indonesia  mengutuk  invasi  Soviet  di  Afganistan  (1979  sampai  1989), sebagai  bentuk  kesolidaritasan  Indonesia  ikut  serta  dalam  Pemboikotan  Olimpiade Musim Panas 1980 memprotes Moskwa karena aksi militernya di negara tersebut.
Pada  10  November  2012,  sebuah  perjanjian  persahabatan  baru  ditanda-tangani kedua  negara  untuk  mempromosikan  kerjasama  dalam  bidang  politik,  ekonomi  dan perdagangan,  akademik  dan  edukasi,  serta  kebudayaan.  Untuk  membantu  Afganistan dalam sektor pendidikan dan kapasitas bangunan, Indonesia setuju untuk merekrut lebih banyak lagi pelajar Afganistan untuk belajar di Universitas di Indonesia, melatih guru- guru  dan  dosen-dosen  Afganistan,  dan  memberi  pelatihan  polisi  nasional  Afganistan untuk ketertiban umum, manajemen lalu-lintas, dan investigasi kriminalitas. 19
2. Hak dan kewajiban kedua negara dalam hubungan diplomatik
Hak yang dimiliki perwakilan diplomatik antara lain:
a. Mendapat o kekebalan o dari o yuridiksi  sipil  serta  kriminal  negara  penerima.  Para perwakilan o diplomatik  mendapat o hak  untuk o melaporkan  jika  terjadi  gangguan kriminal o selama o dia o berada di o sana.
b. Bebas  terhadap o bea  dan  pajak o yang  berlaku o di  negara o penerima.  Pajak  yang wajib u dibayarkan o orang kebanyakan dibebaskan o terhadap diplomat tersebut.
c. Mempunyai ruang privasi o yang tidak boleh diganggu oleh pihak manapun.
d. Bebas berpergian dan berkomunikasi terkait dengan o kebutuhan pribadinya. 20
Sedangkan merujuk pada kewajiban perwakilan diplomatik antara lain:
a. Mewakili  negara O pengirim  dalam o melaksanakan  hubungan O diplomatik  dengan negara penerima u atau organisasi o internasional.
b. Melindungi kepentingan o negara dan warga o negara pengirim dengan
negara o penerima  sesuai  dengan u kebijakan  pemerintahan o yang  ditetapkan  dengan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku dan batasan – batasan yang diatur dalam hukum internasional. 21
Hak dan kewajiban hukum negara penerima, adalah sebagai berikut:
a. Pasal  1 _ Konvensi  Wina  tahun  1961  meyatakan  bahwa,  “Negara    Penerima berhak _ menerima _ atau  menolak _ perwakilan o diplomatik  dari  negara  lain  dan memutuskan  hubungan o diplomatik  tanpa  harus  memberitahukan  kepada negara o pengirim  terlebih  dahulu.”  Artinya  bahwa,  negara  penerima  berhak  untuk menolak ataupun menerima perwakilan tersebut dan negara pengirim harus menerima keputusan itu. Hal ini bisa dikarenakan negara penerima tidak menyukai perwakilan diplomatik yang ditunjuk oleh negara pengirim atau ada hal yang dilakukan seorang perwakilan  diplomatik  yang  telah  melanggar  ketentuan  hukum  nasional  negara penerima.
b. Negara Penerima berhak mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya  pelanggaran  yang  dapat  merugikan  kepentingan  nasionalnya.  Negara penerima, bisa menyatakan status persona non grata kepada seorang pejabat diplomat jika itu dianggap sebagai suatu keharusan karena ada alasan yang kuat.
18 Okezone.com, "Dubes Afghanistan: Hubungan RI-Afghanistan Penuh Sejarah" (dalam bahasa Indonesia), diakses tanggal 13 Maret 2020.
19 Bakhtar News , “Afghanistan, Indonesia relations to be expanded", diakses 13 Maret 2020 .
20 Lihat Pasal 29-36 Konvensi Wina 1961 . 21 Ibid, Pasal 3.
c. Negara  Penerima  berkewajiban  untuk  memberikan  kekebalan  dan  keistimewaan kepada  perwakilan  diplomatik  beserta  dengan  staf  administratif  dan  keluarganya untuk  kelancaran  tugas  resminya.  Negara  penerima  harus  menjaga  kelancaran hubungan diplomatik dengan negara pengirim.
d. Negara  Penerima  berkewajiban  untuk  memperlakukan  seorang  diplomat  dengan hormat dan melindunginya.
e. Negara Penerima berkewajiban untuk membebaskan perwakilan diplomat dari pajak, bea  cukai  dan  itu  berlaku  untuk  staf  dan  keluarga  pejabat  doiplomat  di  negara penerima.
f. Negara  Penerima  berhak  menanggalkan  kekebalan  dan  keistimewaan  seorang diplomat beserta staf dan keluarganya apabila terbukti menyalahgunakan kekebalan dan keisitmewaan yang diberikan kepadanya. Seperti beberapa hak negara penerima tersebut,  salah  satu  hak  negara  penerima  adalah  memberikan  kekebalan  dan keisitimewaan kepada pejabat diplomat beserta dengan staf dan keluarganya. 22
Hak-hak yang diberikan untuk perwakilan diplomatik tersebut semata-mata bukan hanya untuk  dirinya  sendiri  akan  tetapi  untuk  kelancaran  tujuan  dan  tugas  resminya. 23 Pada praktiknya  hak  –  hak  yang  dimiliki  negara  penerima  telah  dijalankan  sesuai  dengan konvensi  1961.  Contohnya  adalah  negara  penerima  berhak  melakukan Persona  Non Grata .  Sebagai  contoh  bicara  mengenai  penanggalan  kekebalan  dari  keistimewaan seorang  perwakilan  diplomatik,  Selandia  Baru  selaku  negara  penerima  pernah  ingin menanggalkan hak keistimewan tersebut kepada diplomat Amerika Serikat selaku negara pengirim,  akan  tetapi  negara  Amerika  enggan  untuk  mewujudkan  itu  semua  dengan menolak  tanpa  memberikan  alasan  kepada  Selandia  Baru.  Selandia  Baru  sudah menjalankan  kewajibannya  akan  tetapi  tidak  mendapatkan  hak  nya  selaku  negara penerima.  Maka  dengan  tidak  adanya  itikad  baik  dari  pihak  Amerika  Serikat  untuk memberikan informasi, Selandia Baru sebagai negara penerima melakukan persona non grata terhadap atase Amerika Serikat yang berada di Selandia Baru.

## C. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Perwakilan  Diplomatik  Afghanistan  di Indonesia  dalam  Upaya  Penanganan  Pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia berdasarkan Konvensi Wina 1961
Banyak pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia tidak memiliki dokumen lengkap  perjalanan  mereka  menuju  negara  tujuannya  yaitu  Australia  dan  tidak  sedikit juga  pengungsi  yang  akhirnya  lebih  memilih  di  Indonesia  daripada  harus  melanjutkan perjalanan  ke  negara  tujuan.  Hal  ini  dikarenakan  pengurusan  dokumen  –  dokumen perjalanan  yang  banyak  dan  rumit  menyebabkan  pengungsi  –  pengungsi  Afghanistan banyak  menetap  di  Indonesia.  Status  mereka  pun  sebenarnya  digolongkan  sebagai stateless  person,  k arena  pengungsi  Afghanistan  yang  berada  di  Indonesia  sudah  tidak memiliki  kewarganegaraan  yang  terdahulunya  adalah  kewarganegaraan  Afghanistan. Stateless  person adalah  istilah _ hukum  tentang  hilangnya  kewarganegaraan,  atau absennya  hubungan  pengakuan  antara  individu  dan  suatu  negara.  Orang  yang  tak bernegara  secara de  facto adalah  orang  yang  berada  di  luar  negara  dari kewarganegaraannya  dan  dengan  alasan-alasan  yang  sah  tidak  mendapatkan perlindungan  dari  negara  tersebut. 24 Orang  yang  tak  bernegara  secara de  jure adalah
22 Claudya Gladys Pandean, “Hak Dan Kewajiban Hukum Negara Penerima Terhadap Diplomat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961” Lex Privatum, Volume 4, Nomor 4, 2016, hlm 113-114.
23 Ibid.
24 UNHCR, “ Handbook on Protection of  Stateless Persons ”, Refworld, 2014.
orang  yang  "tidak  dianggap  sebagai  seorang  warga  negara  oleh  suatu  negara  dibawah operasi hukumnya." 25 Baik orang tak bernegara secara de jure maupun secara de facto mereka  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  apapun  karena  tidak  adanya  yurisdiksi negara  yang  melindungi  mereka.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  diskriminasi, penganiayaan  bahkan  pembunuhan  terhadap  mereka  yang  tidak  memiliki kewarganegaraan.  Fenomena  tersebut  dapat  berimbas  pada  retaknya  hubungan diplomatik  antara  negara  asalnya  dan  negara  yang  ditinggalinya  karena  mereka  tidak memiliki perlindungan hukum yang menaunginya. Pada faktanya pengungsi Afghanistan tidak  bisa  menuntut  perwakilan  diplomatik  Afghanistan,  karena  mereka  yang  telah meninggalkan  negara  asalnya  menandakan  bahwa  mereka  telah  melepaskan kewarganegaraannya tersebut yang menjadikan perwakilan diplomatik Afghanistan tidak memiliki wewenang ataupun kewajiban untuk melindungi mereka. Dalam hal ini negara yang  menerima  imigran  gelap  atau  orang  tanpa  kewarganegaraan  harus  menerbitkan dokumen – dokumen perjalanan yang sah untuk orang tersebut agar mendapatkan status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Konvensi 1954 Tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, namun karena dalam kasus ini Indonesia bukan negara  yang  menandatangani  Konvensi  1951  dan  Konvensi  1954,  maka  organisasi internasional yang berada di Indonesia yaitu UNHCR bertugas untuk mengurus keperluan legalisasi  dari  orang  yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan  dan/atau  imigran  gelap menjadi seseorang yang memiliki status pengungsi.
Walaupun  Indonesia  tidak  menandatangani  konvensi  1951,  Indonesia  tetap memberikan bantuan kepada pengungsi – pengungsi Afghanistan atas dasar Hak Asasi Manusia.  Hal  ini  mungkin  belum  berpengaruh  terhadap  hubungan  diplomatik  antara Indonesia  dengan  Afghanistan,  namun  pada  saat  tertentu  keadaan  ini  dapat  menjadi potensi  retaknya  hubungan  diplomatik  antara  Indonesia  dengan  Afghanistan  dengan alasan  banyaknya  pengungsi  yang  datang  dari  Afghanistan  menuju  Indonesia  dapat mengakibatkan  ketidakstabilan  pada  ekonomi  Indonesia  atau  lebih  parahnya  lagi mengganggu keamanan nasional Indonesia.
Guna mencegah retaknya hubungan diplomatik antara Afghanistan dan Indonesia, maka perwakilan diplomatik Afghanistan dapat melakukan upaya demi terjalin baiknya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan. Merujuk pada Article 3 Part (c) Konvensi Wina 1961 dijelaskan mengenai fungsi misi diplomatik yang berbunyi, (c) Negotiating with the Government of the receiving state. 26 Pasal tersebut dapat diartikan sebagai  fungsi  misi  dipomatik  dari  seorang  perwakilan  diplomatik  untuk  melakukan negosiasi dengan pemerintah Negara penerima. Perwakilan diplomatik Afghanistan dapat melakukan  negosiasi  dengan  negara  penerima  yaitu  Indonesia  terkait  penanganan pengungsi yang berasal dari Afghanistan, selain itu perwakilan diplomatik Afghanistan juga dapat berkoordinasi dengan UNHCR untuk mendata pengungsi dari Afghanistan. Hal tersebut dilakukan dengan dilandasi prinsip itikad baik. Meskipun Afghanistan tidak memiliki tanggung jawab untuk penanganan pengungi dari negaranya di Indonesia, akan tetapi fungsi misi diplomatik tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk peranan perwakilan diplomatik  Afghanistan  dalam  hal  penanganan  pengungsi  Afghanistan  yang  berada  di Indonesia dan juga demi menjaga keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan.
25 Lihat Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi , "Chapter V – Refugees and Stateless Persons" , United Nations Treaty Series. 26 Lihat Pasal 3 ayat (c) Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik.

## D. Peranan  Indonesia  sebagai  Negara  Penerima  dalam  Upaya  Penanganan Pengungsi Afghanistan di Indonesia berdasarkan Konvensi Wina 1961
1. Perlindungan hukum pengungsi Afghanistan di Indonesia
Payung  hukum  untuk  perlindungan  para  pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia cukup  rumit,  namun  bukan  berarti  mereka  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  sama sekali.  Indonesia  telah  menandatangani  Deklarasi  Umum  HAM  dan  meratifikasinya, dalam  Deklarasi  tersebut  ada  prinsip  –  prinsip  yang  terkandung  juga  dalam  konvensi 1951, yaitu prinsip non-refoulement. Prinsip non-refoulement berarti seseorang dengan status sebagai pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasar  sebagai  manusia.  Perbuatan  sebuah  negara  menolak  pengungsi  atau  bahkan memulangkan  kembali  mereka  secara  paksa  merupakan  tindakan  yang  berlawanan dengan  prinsip  umum  hukum  internasional,  serta  merupakan  bentuk  pengingkaran terhadap  komitmen  masyarakat  internasional  dalam  memberikan  partisipasi  terhadap penyelesaian masalah terkait pengungsi. 27
Dalam  kaitan  dengan  hubungan  diplomatik  antara  Indonesia  sebagai  negara penerima dan Afghanistan sebagai negara pengirim, Indonesia sebagai negara penerima menggunakan haknya sebagai negara penerima untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan nasional, yang dalam penerapannya Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden no. 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai landasan perlindungan hukum bagi para pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia.
Sistem  di  Indonesia  yang  berjalan  pada  saat  ini  walaupun  belum  secara  legal formal, dikategorikan Indonesia sudah bisa menghormati prinsip – prinsip utama yang terkandung  di  dalam  Konvensi  1951  seperti non-refoulment ,  tidak  menghukum  atau mengkriminalisasi keberadaan para pengungsi yang masuk secara ilegal, dan juga prinsip non  diskriminasi.  Menurut  aturan  internasional  setidak-tidaknya  Indonesia  sudah menghormati  tiga  prinsip  utama  tersebut,  pada  intinya  pemerintah  Indonesia  tidak mengembalikan  mereka  ke  negara  asalnya,  pemerintah  Indonesia  tidak  menghukum mereka  karena  telah  melakukan  tindakan  pelanggaran  keimigrasian,  dan  pemerintah Indonesia juga tidak membedakan mereka atau mendiskriminasi mereka di kalangan para pengungsi. 28
2. Peranan Indonesia sebagai negara penerima perwakilan diplomatik Afghanistan dalam kaitannya dengan upaya penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia
Dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  penerima  perwakilan  diplomatik Afghanistan,  Indonesia  memiliki  hak  yang  diatur  dalam  Konvensi  Wina  1961  yaitu, “Negara Penerima berhak mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya.” Hal ini dapat digambarkan  dengan  tindakan  penanganan  oleh  Indonesia  terhadap  pengungsi Afghanistan  berdasarkan  belum  adanya  usaha  dari  perwakilan  diplomatik  Afghanistan yang  beralasan  prinsip unable atau unwilling dari  negara  pengirim.  Demi  melindungi kepentingan  nasional  negara  penerima  yakni  Indonesia,  maka  Indonesia  mengambil tindakan  penanganan  pengungsi  yang  berasal  dari  Afghanistan,  karena  dari  sisi
27 Teddy Nurcahyawan; Andika, Stefanus Reynold, “Permintaan Maaf Australia dan Prinsip Non Refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka)”, Jurnal Era Hukum, diakses pada tanggal 10 Juli 2020
28 Yahya  Sultoni, Alasan  Indonesia  belum  meratifikasi  konvensi  1951  tentang  pengungsi  dan perlindungan hukum bagi pengungsi di indonesia,
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/ index.php/hukum/article/view/359, diakses 12 Juni 2020.
perwakilan  diplomatik  Afghanistan  belum  ada  pergerakan  untuk  menjalin  kerjasama untuk penanganan pengungsi tersebut.
Kemenko Polhukam selaku pihak yang berwenang dalam Penanganan Pengungsi Luar  Negeri  dan  Perdagangan  Manusia  (P2LNPM).  Dalam  koordinasinya  dengan UNHCR dan IOM, Pemerintah Indonesia memfasilitasi sekitar 13.840 pengungsi yang tersebar  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  terlepas  dari  status  Indonesia  yang  bukan Negara Pihak Konvensi Pengungsi 1951.
Dalam  penanganan  pengungsi  Afghanistan,  khususnya  dalam  situasi  darurat, Pemerintah  Indonesia  secara  konsisten  memberikan  pertimbangan  khusus  yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global, serta menghormati prinsip- prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi seperti non-refoulement . Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  no.  125/2016  Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang dipergunakan sebagai landasan normatif dan koordinatif bagi Kementerian/Lembaga dan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri  dengan  pelibatan  peran  Pemerintah  Daerah.  Perpres  tersebut  mengatur  tahapan penanganan  pengungsi  di  Indonesia  pada  saat  penemuan,  pengamanan,  penempatan sementara,  dan  pengawasan  keimigrasian.  Sebagai  salah  satu  tindak  lanjut  Perpres, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah menyusun Memorandum Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR terkait Data Sharing Pengungsi. Dengan adanya MoU tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan Pemerintah terhadap pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia, serta mengurangi potensi masuknya pengungsi melalui jalur reguler (pelanggar keimigrasian murni). 29
Indonesia dipilih menjadi basis regional UNHCR karena negeri ini dinilai relatif aman dibanding kawasan lain, setidaknya selama 20 (dua puluh) tahun terakhir. UNHCR pun menilai Indonesia siap menghadapi masalah seperti arus pengungsian. Indonesia juga banyak  terlibat  dalam  kerja  sama  penyelesaian  konflik  regional.  UNHCR  bermaksud meningkatkan kerja sama tersebut, dengan bersedia membantu pemerintah dalam proses penyelesaian melalui perundingan secara damai.
Indonesia belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967 tentang Kedudukan Pengungsi dan Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan pengungsi. Dengan demikian, UNHCR menjadi badan yang memproses  permintaan  status  pengungsi.  Indonesia  mengandalkan  UNHCR  sebagai sarana untuk permasalahan pengungsi yang akan masuk, karena pemerintah sama sekali tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang meminta  status  pengungsi,  untuk  diakui  sebagai  pengungsi.  Kewenangan  tersebut dilakukan oleh UNHCR, tanpa campur tangan pemerintah nrgara penerima pengungsi.
Dengan  belum  menjadi  pihak  peserta  Konvensi  Tahun  1951  tentang  Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Kedudukan Pengungsi, maka pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan status pengungsi atau yang biasa  disebut  dengan “Refugee  Status  Determination”(RSD) ,  sehingga  pengaturan masalah  mengenai  pengungsi  ditetapkan  oleh  UNHCR.  Semua  negara  yang  belum meratifikasi wajib menjunjung tinggi perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari  hukum  internasional  umum,  karena  konvensi  tersebut  telah  menjadi  norma  yang tidak  boleh  dilanggar  dalam  keadaan  apapun  dan  tidak  seorang  pengungsi  pun  dapat
29 Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  Beranda/  isu  khusus/  isu  –  isu  kemanusiaan, https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan diakses pada 8 Juni 2020
dikembalikan ke wilayah yang membuat hidup atau kebebasannya terancam. 30
Penanganan  lain  yang  dilakukan  Indonesia  terhadap  pengungsi  adalah  dengan menjadikannya  rumah  detensi  imigrasi  (rudenim)  sebagai  tempat  penampungan  bagi pengungsi. Hal ini dikarenakan, Indonesia tidak memiliki tempat khusus bagi mereka. Pada  awalnya,  rudenim  diperuntukkan  bagi  orang  asing  yang  masuk  secara  ilegal  ke wilayah Indonesia. Rumah detensi imigrasi merupakan tempat penampungan yang aman bagi  pengungsi.  Di  tempat  ini  para  pengungsi  mendapatkan  kebutuhan  jasmani  dan rohani.  Selama  tinggal  di  rumah  detensi  imigrasi,  para  pengungsi  diperlakukan  sesuai dengan norma standar HAM. Hal ini didasarkan pada instrumen HAM internasional yang mengatur bagaimana orang diperlakukan dalam rudenim.

## III. PENUTUP
Negara  Afghanistan  melalui  Perwakilan  diplomatik  Afghanistan  di  Indonesia tidak  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pengungsi  Afghanistan  di  Indonesia  karena pengungsi  Afghanistan  sudah  menanggalkan  kewarganegaraannya  saat  mereka  pergi meninggalkan  negaranya,  dan  juga  ketidak-mampuan  ( unable )  perwakilan  diplomatik Afghanistan melakukan kewajibannya akibat perang yang terjadi di negaranya.
Peranan  Indonesia  sebagai  negara  penerima  berdasarkan  Konvensi  Wina  1961 dalam upaya penanganan pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia adalah dengan mengeluarkan  peraturan  khusus  mengenai  penanganan  pengungsi,  yaitu  Peraturan Presiden no. 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang digunakan sebagai  landasan  normatif  dan  koordinatif  bagi  Kementerian/Lembaga  dan  dalam penanganan  pengungsi  dari  luar  negeri  dengan  pelibatan  peran  Pemerintah  Daerah. Perpres  tersebut  mengatur  tahapan  penanganan  pengungsi  di  Indonesia  pada  saat penemuan, pengamanan, penempatan sementara, dan pengawasan keimigrasian. Sebagai salah satu tindak lanjut Perpres, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah menyusun Memorandum Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia  dengan  UNHCR  terkait Data  Sharing Pengungsi.  Dengan  adanya MoU tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengawasan  Pemerintah  terhadap  pengungsi yang berada di Indonesia, serta mengurangi potensi masuknya pengungsi melalui jalur reguler (pelanggar keimigrasian murni).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Widagdo, Setyo dan Widhiyanti, Hanif, Hukum Diplomatik dan Konsuler , Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
Suryokusumo , Sumaryo, Hukum Diplomatik dan Konsuler , Tatanusa, Jakarta, 2013. Badudu, Yus, Kamus Bahasa Indonesia , Sinar Harapan, Jakarta, 1994. Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Hukum , Edisi 1, Granit, Jakarta, 2004. Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Edisi  8,  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.
Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
30 Krustiyati  Atik ,  “Aspek    Hukum    Internasional    Penyelesaian    Pengungsi    Timor Leste”, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya,  2009, hlm. 13.
UNHCR, “ Handbook on Protection of Stateless Persons ”, Refworld, 2014.

## Jurnal (Artikel Ilmiah)
Atik , Krustiyati, “Aspek    Hukum    Internasional    Penyelesaian    Pengungsi    Timor Leste”, Disertasi  Program  Pascasarjana,  Universitas  17  Agustus  1945,  Surabaya, 2009.
Nurcahyawan,  Teddy;  Stefanus  Reynold, Andika “Permintaan  Maaf  Australia  dan Prinsip  Non  Refoulement  (Studi  Kasus  Pencari  Suaka  Sri  Lanka)”, Jurnal  Era Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2017.
Pandean,  Claudya  Gladys,  “Hak  Dan  Kewajiban  Hukum  Negara  Penerima  Terhadap Diplomat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961” Lex Privatum, Volume 4, Nomor 4, 2016.
Yahya Sultoni, Alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi dan perlindungan hukum bagi pengungsi di indonesia,
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Konvensi Montevideo 1933
Resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor  56/83  tanggal  12  Desember  2001  tentang Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001
Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi. "Chapter V – Refugees and Stateless Persons", United Nations Treaty Series. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Peraturan  Presiden  RI  No.  125  Tahun  2016  tentang  penanganan  pengungsi  dari  luar negeri .
Konvensi 1954 Tentang Stateless Person.
Website (Internet) Anonim, https://www.amazine.co/22589/ sejarah-afghanistan-timeline-afghanistan- dari-masa-ke-masa / , diakses 25 Juli 2020.
Anonim,  Negara  Afghanistan, https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-afganistan , diakses 9 Juli 2020.
Bakhtar News , “ Afghanistan, Indonesia relations to be expanded" , diakses tanggal 13 Maret 2020 .
CNN Indonesia, Taliban kembali ungkap komitmen dengan Amerika Serikat untuk tarik pasukan , https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200630151219-113- 519085 /taliban-kembali-ungkap-komitmen-dengan-as-untuk-tarik-pasukan , diakses 9 Juli 2020.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  Beranda/  isu  khusus/  isu  –  isu kemanusiaan, https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/isu-
isu-kemanusiaan , diakses 8 Juni 2020.
Merdeka.com, begini cara pencari suaka masuk ke indonesia, https://www.merdeka.com/dunia/ begini-cara-pencari-suaka-masuk-ke-
indonesia.html diakses 22 Juli 2020.
Okezone.com, "Dubes Afghanistan: Hubungan RI-Afghanistan Penuh Sejarah" (dalam bahasa Indonesia), diakses 13 Maret 2020.
The Jakarta Post, "Indonesia, Afghanistan invigorate relationship" , diakses tanggal 13 Maret 2020.
UNHCR, https://www.unhcr.org/id/ , diakses 13 Desember 2019.
Wijaya, Callistasia, “ Pengungsi asing di Jakarta dilarang bekerja dan ditolak warga sekitar: saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya" , BBC, https://www.bbc.com/ indonesia/indonesia-48999946 , diakses 10 Juli 2020.