Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## BEBAN RESTITUSI PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH DAN QANUN JINAYAT
Nouvan Moulia 1 , Putri Kemala Sari 2
1 Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam (Fiqh Modern), Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh Email: Nouvan_moulia@utu.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: putrikemalasari@utu.ac.id

## Abstract
Compensation  for  rape  victims  stipulated  in  Aceh’s  Qanun  No.  6/2014 concerning  the  Law  of  Jinayat  has  not  been  implemented  as  expected.  The initiation  of  a  victim's  request  and  the  inability  of  perpetrators  to  pay  the restitution  were  considered  as  the  inhibiting  factors.  This  research  tried  to identify  and  explain:  (1)  the  basis  of  Islamic  jurisprudence  ( fiqh )  regarding restitution for victims of rape, (2) a fiqh perspective regarding the provisions and procedures for restitution for victims of rape that have been regulated in Qanun Jinayat and Qanun Acara Jinayat, (3) a fiqh perspective on the obligation of the state to assist rape perpetrators who are financially unable to pay the restitution. This type of research is a literature study employing a review of the document. All data were qualitatively analyzed using methods of descriptive analysis and content analysis. The findings revealed that: (1) compensation for victims of rape from a fiqh perspective is part of the basic sentence decided by the judge along with  decision  of  physical  punishment,  while  according  to  Qanun  Jinayat  and Qanun  Acara  Jinayat,  compensation  is  not  part  of  the  basic  sentence,  (2  ) according  to  a fiqh perspective,  a  rape  victim  has  the  right  to  receive compensation in the form of mahar misil (dowry) which is paid multiple times according  to  repeated  rape, ursy  al-bikarah ,  or  others  in  accordance  with  the losses suffered by the victim, whereas according to  Qanun Jinayat and Qanun Acara Jinayat, compensation for rape victims is an amount of money or certain assets paid for suffering, loss of property, or compensation for certain actions, (3) from a fiqh perspective, the state is obliged to help the perpetrators of rape to  pay  off  the  burden  of  restitution  which  cannot  be  repaid  due  to  financial constraints by distributing for them the right of gharim from the treasury of zakat collected by baitul mal .
Keywords: rape, restitution, compensation , al-daman.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pemerkosaan adalah salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yang kerap dialami kaum perempuan, hal ini boleh jadi karena fisik mereka yang secara fitrah lebih lemah dibanding laki-laki yang menjadi pelakunya. Dalam catatan tahunan Komnas  Perempuan  disebutkan  bahwa  pada  tahun  2018  pemerkosaan  masih banyak terjadi dan para pelaku kebanyakannya adalah orang-orang dekat korban. 1 Dalam istilah fikih pemerkosaan dikenal dengan istilah ightisab al-mar’ah atau al- ikrah  ‘ala  al-zina yang  artinya  perbuatan  menyetubuhi  perempuan  yang  tidak dihalalkan  syariat  secara  paksa,  baik  itu  perempuan  merdeka  maupun  hamba sahaya.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pemerkosaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memaksa orang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, baik itu disertai dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan. 2 Dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh No. 6 Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat 3 disebutkan  bahwa    pemerkosaan  adalah hubungan  seksual  terhadap  faraj  atau  dubur  orang  lain  sebagai  korban  dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar  korban  dengan  mulut  pelaku  atau  terhadap  mulut  korban  dengan  zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
Dari uraian di atas dipahami bahwa menurut Qanun Jinayat pemerkosaan bisa  saja  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  korbannya  adalah  perempuan,  pelakunya laki-laki  dan  korbannya  laki-laki,  pelakunya  perempuan  dan  korbannya  laki-laki, serta  pelakunya  perempuan  dan  korbannya  perempuan.  Adapun  objek pemerkosaan  meliputi  faraj,  dubur,  dan  mulut  korban,  dan  yang  menjadi medianya bisa saja dengan cara memasukkan alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban, alat kelamin pelaku ke anus korban, alat kelamin pelaku ke mulut korban. Bahkan  dianggap  juga  sebagai  pemerkosaan  terhadap  hubungan  seksual  yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau paksaan dengan  cara memasukkan benda selain alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban, mulut korban, atau anus korban.
Definisi  pemerkosaan  menurut  Qanun  Jinayat  lebih  luas  cakupannya  dan lebih  progresif  dibanding  pengertian  yang  tercakup  dalam  KUHP.  Pemerkosaan menurut  Qanun  Jinayat  tidak  hanya  terbatas  pada  perbuatan  pemaksaan bersetubuh  dengan  alat  kelamin  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap perempuan  yang  bukan  istrinya  yang  disertai  dengan  kekerasan,  atau  ancaman kekerasan, melainkan mencakup juga perbuatan sodomi, homoseks, atau lesbian yang  dilakukan  dengan  paksaan,  atau  ancaman  kekerasan.  Namun  pada kenyataannya, yang menjadi korban pemerkosaan hampir semuanya adalah kaum perempuan.
1 Siaran Pers CATAHU Komnas Perempuan 2019, “Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif bagi Korban”, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019, hlm. 3.
2 Buku II KUHP Bab XIV, Pasal 285.
3 Untuk selanjutnya ditulis Qanun Jinayat.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Perempuan  korban  pemerkosaan  selalu  mengalami  penderitaan  ganda, meliputi  penderitaan  fisik,  psikis,  dan  sosial, 4 bahkan  keluarganya  juga  turut menanggung  sebagian  beban  tersebut.  Secara  fisik  korban  pemerkosaan  akan menderita hilang keperawanan jika yang diperkosa masih gadis, perih saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, dan lain sebagainya. Secara psikologis korban  pemerkosaan  juga  mengalami  tekanan,  karena  hak  kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangannya telah direnggut oleh pelaku, akibatnya jiwa korban menjadi labil sehingga sulit melupakan peristiwa yang menimpanya. Dan secara  sosial  biasanya  korban  pemerkosaan  akan  sulit  bersosialisasi  dengan masyarakat  karena  merasa  malu  dengan  aib  dan  mendapat  stigma  negatif  dari lingkungannya.  Oleh  karena  itu,  korban  pemerkosaan  harus  mendapatkan perlindungan  hukum,  keadilan,  dan  pemulihan  dari  segala  penderitaan.  Tidak dipungkiri bahwa hukuman yang diterapkan atas pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan  bagi  korban  pemerkosaan  dan  bahkan  untuk  semua  perempuan. Akan tetapi hukuman yang diterapkan atas pelaku berupa cambuk atau penjara belum  sepenuhnya  mendatangkan  kebaikan  bagi  korban  pemerkosaan  secara khusus.
M.  Hisyam  Syafioedin  dan  Faturochman  menerangkan  bahwa  ada  empat bentuk  perlindungan  yang  harus  diberikan  bagi  korban  pemerkosaan,  keempat bentuk  perlindungan  tersebut  adalah:  perlindungan  dari  segi  hukum, perlindungan  hak-hak  reproduksi  korban,  perlindungan  ekonomi,  dan perlindungan  sosial. 5 Dari  keempat  bentuk  perlindungan  terhadap  korban pemerkosaan yang telah disebut di atas, peneliti lebih memfokuskan kajian pada perlindungan  finansial  bagi  korban  pemerkosaan  yaitu  berupa  ganti  rugi  dalam bentuk  restitusi.  Perlindungan  finansial  bagi  korban  pemerkosaan  dalam  wujud ganti  rugi  (restitusi)  patut  mendapat  perhatian  serius,  sebab  pasca  peristiwa pemerkosaan,  korban  tentunya  mengalami  berbagai  kemungkinan  pedih  dan menyakitkan yang membuat ia atau keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk keperluan-keperluan yang seharusnya tidak dihabiskan untuk itu.
Restitusi  adalah  ganti  rugi  yang  diberikan  kepada  korban  pidana berdasarkan putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana. 6 Ketentuan mengenai  pemberian  ganti  rugi  bagi  korban  kejahatan  dalam  hukum  nasional dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan Korban. Bentuk restitusi yang berhak diterima korban kejahatan menurut PP No. 7 Tahun 2018 tersebut adalah berupa ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban  atau  keluarganya  berupa  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau
4 Seminar  Nasional  tentang  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Perkosaan, Aspek  Politik  Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 4-5.
5 M.  Hisyam  Syafioedin, et.  al , Hukuman  Bagi  Pemerkosa  dan  Perlindungan  Bagi  Korban ,  dalam  Muhajir  Darwin  (ed), Menggugat  Budaya  Patriarkhi ,  Kerjasama  Ford  Foundation  dengan  Pusat  Penelitian  Kependudukan  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 126-131.
6 Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana , diterjemah oleh  Nurhadi,  Nusamedia  Nuansa,  Bandung,  2006,  hlm.  316.  Bambang  Waluyo, Viktimologi,  Perlindungan  Korban  dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis, serta penggantian biaya perawatan psikologis. 7 Namun dalam PP No. 7 Tahun 2018 ini tidak  dimuat  ketentuan  tentang  batas  minimal  atau  maksimal  nominal  restitusi bagi korban.
Secara  spesifik,  aturan  tentang  ganti  kerugian  bagi  korban  pemerkosaan dapat ditemukan dalam Qanun Jinayat, yaitu ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan cuma berlaku di wilayah Aceh. Restitusi yang dimaksud dalam Qanun Jinayat tersebut adalah sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayar oleh pelaku jarimah,  keluarganya,  atau  pihak  ketiga  berdasarkan  perintah  hakim  kepada korban  atau  keluarganya,  untuk  penderitaan,  kehilangan  harta  tertentu,  atau penggantian  biaya  untuk  tindakan  tertentu. 8 Hal  yang  membedakan  restitusi dalam Qanun Jinayat dengan restitusi dalam hukum nasional adalah pada jumlah nominal  restitusi,  dalam  Qanun  Jinayat  telah  ada  aturan  mengenai  jumlah maksimal ganti rugi yang boleh diminta oleh korban pemerkosaan yaitu sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, dan dalam menetapkan besaran restitusi itu hakim harus mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. 9 Sedangkan dalam hukum nasional belum ada ketentuan mengenai nominal ganti rugi yang berhak diterima korban.
Peraturan  mengenai  kewajiban  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan  yang diatur  dalam  Pasal  51  dan  Pasal  52  Qanun  Jinayat  hingga  saat  ini  belum  dapat mewujudkan  perlindungan  finasial  korban  pemerkosaan,  hal  tersebut  terjadi karena dua faktor berikut: pertama , karena harus terlebih dahulu diawali dengan permintaan  korban,  dan Kedua ,  karena  belum  ada  aturan dalam  Qanun  Jinayat mengenai  konsekuensi  hukum  apabila  pelaku  menolak  atau  tidak  mampu membayar restitusi yang diwajibkan atasnya.
Berdasarkan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  diketahui  bahwa  tidak adanya  permintaan  restitusi  oleh  korban  pemerkosaan  selama  ini  disebabkan ketidaktahuan  akan  hak  tersebut  atau  disebabkan  rumitnya  proses  pembuktian kerugian. 10 Padahal seharusnya restitusi menjadi bagian dari hukuman pokok atas pelaku yang wajib dibayar sekalipun tidak diminta oleh korban. Sebab hukuman cambuk atau penjara yang dijalani pelaku tidak membawa pengaruh besar dalam memulihkan  kerugian  korban,  baik  kerugian  secara  materi  maupun  nonmateri. Ironinya  lagi,  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  besaran restitusi adalah kemampuan finansial terhukum, 11 bukan seberapa parah kerugian yang  diderita  oleh  korban  pemerkosaan.  Maka  untuk  itu  penulis  berpandangan ketentuan  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan  dalam  Qanun  Jinayat  harus diperbaiki dan disesuaikan guna mewujudkan keadilan yang proporsional.
7 Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
8 Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat.
9 Pasal 51 dan 52 Qanun Jinayat.
10 Elda Maisy Rahmi, 2019, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, hlm. 237.
11 Pasal 51 ayat (2) Qanun Jinayat.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
The  Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR)  mencatat  bahwa  secara nasional sejak tahun 2009 sampai 2015 sangat jarang ada pelaku yang membayar restitusi, umumnya pelaku lebih memilih untuk dikenakan pidana subsider berupa penjara. 12 Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial. Demikian halnya di Aceh, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan mengenai  implementasi  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan  diketahui  bahwa pembayaran restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh semenjak diterapkannya Qanun Jinayat pada tahun 2015 hingga tahun 2018 belum ada yang terlaksana. 13 Salah  satu faktor penghambat  terealisasinya  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan adalah karena ketidakmampuan pelaku secara ekonomi. 14 Ganti rugi bagi korban pemerkosaan  wajib  terwujud,  tidak  boleh  diabaikan  hanya  karena ketidakmampuan  finansial  pelaku,  untuk  itu  penemuan  solusi  untuk  dapat terimplementasinya  restitusi  adalah  suatu  keniscayaan,  hal  ini  bertujuan  agar korban  pemerkosaan  dapat  menata  kembali  masa  depannya  yang telah dirusak pelaku,  baik  secara  fisik  maupun  psikis,  juga  untuk  mengganti  biaya  pemulihan yang telah menghabiskan banyak dana.
Dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  finansial  bagi  korban pemerkosaan  di  Aceh  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Qanun  Jinayat, semestinya  negara  –dalam  hal  ini  Pemerintah  Aceh–  harus  terlibat  membantu pelaku  pemerkosaan  melunasi  restitusi  ketika  yang  bersangkutan  atau keluarganya  tidak  mampu  melunasi  kewajiban  tersebut.  Sebab  negara  memiliki sumber  dana  untuk  membantu  pelaku  pemerkosaan  untuk  pelunasan  restitusi, yaitu harta zakat yang dikelola oleh baitul mal. Jika Pemerintah Aceh tidak turun tangan  menyelesaikan  pelunasan  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan  ketika pelakunya tidak sanggup membayar, maka dapat dipastikan hak restitusi korban pemerkosaan akan sulit terwujud, dan akan terus terabaikan seperti yang selama ini berlaku. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menemukan konsep menurut  perspektif  fikih  mengenai  kewajiban  negara  membantu  pelaku pemerkosaan yang tidak sanggup melunasi restitusi dengan menggunakan dana yang bersumber dari harta yang dikelola oleh baitul mal.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana landasan fikih tentang restitusi bagi korban pemerkosaan?
2. Bagaimana  pandangan  fikih  mengenai  peraturan  dan  prosedur  restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat?
12 Institute  for Criminal  Justice Reform  (ICJR) dan  Koalisi  Perlindungan  Saksi dan  Korban, Memastikan  Pemenuhan  Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat , Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 31. Harris Y.P. Sibuea, 2017, “Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana” , Majalah Info Singkat Hukum, No. 21, hlm. 2.
13 Elda  Maisy  Rahmi,  2018,  “Pelaksanaan  ‘Uqubat  Restitusi  Terhadap  Korban  Perkosaan  dalam  Putusan  Nomor 7/Jn/2018/Ms.Jth Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum  Universitas  Syiah  Kuala,  Banda  Aceh,  2018,  hlm.  9  dan  141.  Nurhayati,  2018,  “Pelaksanaan  Tindak  Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 12, No. 1, hlm. 25-26.
14 Rizkal, et. al , 2019, “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , Vol. 5, No. 2, hlm. 42.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
3. Bagaimana  perspektif  fikih  tentang  kewajiban  negara  melunasi  restitusi yang  tidak  sanggup  dilunasi  pelaku  pemerkosaan  karena  tidak  mampu secara finansial?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian pustaka ( library research ) dengan jenis data kualitatif,  yaitu  suatu  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dan membaca data dari berbagai kitab dan buku yang berkaitan dengan landasan dan ketentuan restitusi bagi korban pemerkosaan menurut perspektif fikih, kewajiban negara terhadap pelaku pemerkosaan yang tidak sanggup melunasi restitusi, dan kemaslahatan penyaluran zakat untuk pelunasan restitusi.
Data  yang  dihimpun  berasal  dari  sumber  sekunder,  literatur  utama  yang digunakan  adalah  Alquran,  kitab-kitab  hadis  beserta  syarahnya,  kitab  usul  fikih, dan kitab-kitab fikih yang penulis batasi kepada empat mazhab yang masyhur yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Literatur utama lainnya adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan  Qanun Aceh Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat,  kedua  qanun  tersebut  dirujuk  guna mengetahui  dan  menjelaskan  ketentuan  serta  prosedur  restitusi  dalam  jarimah pemerkosaan  yang  terjadi  di  Aceh.  Kitab-kitab  dan  buku-buku  lainnya  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas  juga  akan  dijadikan  rujukan  untuk memperkaya informasi penelitian.
Setelah  data  terkumpul,  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan  metode analisa  deskriptif  untuk  menggambarkan  prosedur  dan  eksistensi  restitusi  yang terdapat  dalam  Qanun  Jinayat  dan  Qanun  Acara  Jinayat  yang  berlaku  saat  ini, kendala  yang  terjadi  dalam  penerapannya,  serta  urgensitas  penemuan  solusi untuk  kendala  yang  ada  guna  mewujudkan  perlindungan  korban  pemerkosaan, khususnya  pemenuhan  hak  ganti  rugi.  Setelah  dideskripsikan  apa  adanya, selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisa isi, yaitu melakukan  analisis  terhadap  landasan  fikih  mengenai  restitusi,  ketentuan pemberian  restitusi  yang  diatur  dalam  Qanun  Jinayat  dan  Qanun  Acara Jinayat, peraturan  dan  prosedur  implementasi  restitusi  dalam  Qanun  Jinayat  menurut perspektif  fikih,  dan  kewajiban  negara  terhadap  pelaku  pemerkosaan  menurut perspektif fikih. Dalam melakukan analisis pada tahap ini akan digunakan teori al- daman , dan teori kewajiban negara.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Secara prinsip beban ganti rugi bagi korban pemerkosaan menjadi tanggung jawab  pelaku,  sebab  dialah  orang  yang  secara  langsung  menyebabkan  korban menderita  kerugian.  Namun  kondisi  pelaku  yang  tidak  mampu  secara  finansial ternyata  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  implementasi  ganti  rugi  bagi korban  pemerkosaan,  untuk  itu  diperlukan  keterlibatan  negara  dalam mewujudkan  restitusi  agar  korban  pemerkosaan  benar-benar  memperoleh haknya. Di bawah ini akan diuraikan landasan fikih mengenai kewajiban restitusi
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
bagi korban pemerkosaan, serta urgensi keterlibatan negara dalam mewujudkan restitusi  bagi  korban  pemerkosaan,  dengan  cara  menyalurkan  harta  baitul  mal untuk  pelaku pemerkosaan  yang  tidak  mampu melunasi restitusi  yang dibebani atasnya.

## 3.1 Landasan  Hukuman  Restitusi  bagi  Korban  Pemerkosaan  dalam  Perspektif Fikih
Jumhur  fukaha  dari  kalangan  mazhab  Hanafi,  Maliki,  Syafii,  Hambali,  dan Zahiri, sependapat bahwa pelaku pemerkosaan berhak mendapat hukuman fisik atas kejahatan yang telah dilakukannya itu, mereka  juga sepakat bahwa korban tidak dikenakan hukuman. 15 Akan tetapi para fukaha tersebut berbeda pandangan mengenai keharusan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi ( al-daman ) bagi korbannya,  faktor  perbedaan  pendapat  dalam  masalah  ini  berawal  dari ketidaksamaan  pandangan  mereka  mengenai  kedudukan  mahar  yang  diberikan bagi  wanita,  apakah  ia  sebagai  pemberian  yang  disyariatkan  khusus  dalam perkawinan  dan  sebagai  modal  untuk  memiliki  faraj  wanita  yang  dinikahi,  atau hanya sebagai imbalan terhadap pemanfaatan faraj perempuan.
Fukaha  yang  berpendapat  bahwa  mahar  itu  berkedudukan  sebagai pemberian yang disyariatkan khusus dalam perkawinan dan sebagai modal untuk memiliki  faraj  wanita  yang  dinikahi,  tidak  mewajibkan  mahar  bagi  korban pemerkosaan.  Sedangkan  yang  berpandangan  bahwa  mahar  itu  berkedudukan sebagai imbalan untuk pemanfaatan faraj perempuan, maka mereka mewajibkan mahar  bagi  wanita  yang  menjadi  korban  pemerkosaan,    perbedaan  pendapat tersebut  dan  dalil-dalil  yang  digunakan  untuk  menguatkan  argumen  mereka masing-masing uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Kelompok pertama; menafikan kewajiban mahar bagi korban pemerkosaan. Yang berpendapat demikian adalah para fukaha dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri. Dalil-dalil mereka terkait hal tersebut adalah:
a. Hukuman  hudud  dan  ganti  rugi  ( al-daman )  tidak  boleh  diterapkan bersamaan  dalam  satu  perkara,  maksudnya  ketika  pelaku  pemerkosaan dikenakan hukuman hudud, maka ia tidak lagi diwajibkan untuk membayar mahar bagi korban. 16
b. Tujuan pemberian mahar untuk wanita adalah untuk memiliki farajnya, jika pelaku  pemerkosaan  diharuskan  membayar  mahar  juga  dikenakan hukuman  hudud,  maka  dalam  hal  demikian  berarti  orang  itu  dihukum hudud  sebab  memanfaatkan  sesuatu  yang  telah  menjadi  miliknya, tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan. 17
15 Al-Kasani, Bada‘i’ al-Sana‘i’ , Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1986, jld. VII, hlm. 181. Ibnu ‘Abidin, Rad al-Muhtar ‘ala al- Dur al-Mukhtar , Dar al-Fikr, Beirut, 1992, jld. IV, hlm. 30. Imam Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubra , Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  Beirut,1994,  jld.  IV,  hlm.  509.  Ibnu  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtasid ,  Dar  al-Hadith, Kairo, 2004, jld. IV, h. 108 dan 215. Muhammad bin Idris al-Syafi‘i, al-Umm , Dar al-Ma‘rifah, Beirut, 1990, jil. III, hlm. 149. Zakariyya bin Muhammad al-Ansari, Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib , Dar al-Kitab al-Islami, jld. IV, hlm. 132. Ibnu Qudamah, al-Mughni , Maktabah al-Qahirah, Kairo, 1968, jld. IX, hlm. 59. Ibnu Hazm, al-Muhalla , Dar al-Fikr, Beirut, jld. VII, hlm. 204.
16 Al-Kasani, Op. cit , jld. VII, hlm. 95.
17 Ibnu al-Simnani, Rawd al-Qudah wa Tariq al-Najah , Muasasah al-Risalah, Beirut, 1984, jld. III, hlm. 1300.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c. Korban  pemerkosaan  tidak  berhak  mendapat  mahar  dari  pelaku  karena mahar wajib diberikan bagi wanita hanya dalam dua kondisi, yaitu dalam pernikahan sahih dan dalam pernikahan yang dilangsungkan tanpa ada izin dari wali pengantin wanita, adapun selebihnya maka tidak ada kewajiban atas siapa pun untuk membayar mahar bagi perempuan karena tidak ada dalilnya dari Alquran dan sunnah. 18
2. Kelompok kedua ; mewajibkan mahar misil bagi korban pemerkosaan. Yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan para fukaha  pengikut  mereka. 19 Menurut al-Nawawi,  banyaknya  mahar  misil  yang wajib  dibayar  bagi  korban  pemerkosaan  adalah  sejumlah  pengulangan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, selain mahar misil tersebut  wajib  pula  dibayar  ganti  rugi  atas  robeknya  selaput  dara  jika  yang diperkosa adalah perawan. 20
Dalil-dalil  yang  digunakan  oleh  kelompok  kedua  untuk  pendapat  mereka adalah:
a. ‘Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
“Wanita  mana  saja  yang  menikahkan  dirinya  sendiri  dengan  tanpa  izin walinya, maka pernikahannya batil, apabila laki-laki yang menikahinya itu telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapat mahar atas farajnya yang telah dihalalkan, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita  maka  penguasalah  yang  berhak  menjadi  wali  bagi  wanita  yang tidak  ada  walinya.”  (HR.  al-Tirmidhi,  al-Nasa’i,  Ibnu  Majah,  dan  al- Hakim) 21
Dari  hadis  di  atas  para  ulama  menyimpulkan  bahwa,  perempuan  yang disetubuhi dengan akad nikah fasid berhak mendapat mahar dari laki-laki yang menyetubuhinya tersebut. Jika perempuan yang disetubuhi dengan akad  nikah  fasid  saja  berhak  mendapat  mahar,  maka  perempuan  yang diperkosa tentunya lebih berhak dan layak untuk mendapat mahar dari orang yang memerkosanya, hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
Pertama : Perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah fasid menjadi berdosa  apabila  ia  mengetahui  hukum  sebenarnya  dari  pernikahan tersebut,  sedangkan  perempuan  yang  diperkosa  tidak  berdosa  atas musibah pemerkosaan yang menimpanya.
Kedua :  Perempuan  yang  menikah  dengan  akad  nikah  fasid  dapat disetubuhi oleh pelaku karena kerelaan dari perempuan itu, sedangkan
18 Ibnu Hazm, Op. cit , jld. VI, hlm. 436. 19 Malik Bin Anas, Op. cit , jld. IV, hlm. 517. Yusuf bin ‘Abdillah al-Qurtubi, al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah , Maktabah al- Riyad al-Hadithah, Riyad, 1980, jld. II, hlm. 1073. Khalf bin Abi al-Qasim, al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah , Dar al- Buhuth li al-Dirasah al-Islamiyyah wa Ihya’ al-Turath, Dubai, 2002, jld. IV, hlm. 408. Al-Syafi‘i, al-Umm , Dar al-Ma‘rifah, Beirut, 1990, jld. VI, hlm. 168. Al-Nawawi, Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin , al-Maktab al-Islami, Beirut, 1991, jld. IX, hlm. 304, dan jld. X, hlm. 96. Ibnu Qudamah, Op. cit , jld. VIII, hlm. 476. Mansur bin Yunus al-Buhuti, Syarh al-Muntaha al-Iradat , Muassasah al-Risalah, Beirut, 2000, jld. V, hlm. 279.
20 Al-Nawawi, Op. cit , jld. V, hlm. 60, dan jld. VII, hlm. 288.
21 Al-Tirmidhi, Sunan  al-Tirmidhi ,  Maktabah  Mustafa  al-Halabi,  Mesir,  1975,  jld.  III,  hlm.  399.  Al-Nasa’i, al-Sunan  al- Kubra ,  Muassasah  al-Risalah,  Beirut,  2001,  jld.  V,  hlm.  179.  Ibnu  Majah, Sunan  Ibnu  Majah ,  Dar  Ihya’  al-Kutub  al- ‘Arabiyyah, jld. I, hlm. 605. Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn , Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1990, jld. II, hlm. 182.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
wanita yang diperkosa tidak pernah merelakan kehormatannya direnggut pelaku melainkan karena dipaksa. 22
b. Athar 23 yang  diriwayatkan  dari  ‘Umar  bin  al-Khattab,  bahwa  saat  ia menjabat sebagai khalifah pernah diadukan kepadanya perkara seorang wanita yang terpaksa merelakan dirinya disetubuhi seorang pengembala demi memperoleh air minum darinya. Untuk menyelesaikan perkara ini kemudian ‘Umar meminta pendapat ‘Ali bin Abi Talib, ‘Ali menerangkan bahwa  perempuan  tersebut  tidak  boleh  dihukum  sebagai  pezina  dan diterapkan hudud atasnya, sebab dalam kasus ini ia berada dalam kondisi terpaksa  saat  kejadian perkara,  berdasarkan  pendapat  ‘Ali,  perempuan tersebut tidak dihukum dan dibebaskan oleh khalifah, bahkan untuknya diberikan sesuatu berupa uang atau barang. 24
c. Riwayat dari Abu Musa al-Asy‘ari, bahwa suatu ketika pernah dihadapkan seorang  wanita  dari  Yaman  ke  hadapan  ‘Umar  bin  al-Khattab  dengan tuduhan telah berzina, namun wanita tersebut menceritakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ia telah diperkosa oleh seorang  laki-laki saat dirinya  sedang  tidur,  mendengar  keterangan  tersebut  kemudian  ‘Umar berkata:
“Seorang  perempuan  muda  Yaman  yang  kepulasan  tidur”  kemudian perempuan  itu  dibebaskan  serta  diberikan  baginya  sesuatu  yang berharga.” 25
d. Dalil terakhir yang digunakan oleh fukaha yang mewajibkan mahar misil bagi korban pemerkosaan adalah riwayat dari Ibnu Syihab bahwa ‘Abd al- Malik  bin  Marwan  pernah  mewajibkan  seorang  laki-laki  untuk memberikan mahar bagi wanita yang telah diperkosanya. 26 Maka dengan mencontoh perbuatan ‘Abd al-Malik bin Marwan, setiap perempuan yang diperkosa berhak menerima al-daman mahar misil.
Berdasarkan  uraian  pendapat  dan  dalil  antara  kelompok  yang  menafikan mahar bagi korban pemerkosaan dengan kelompok yang mewajibkannya, peneliti lebih  condong  kepada  pendapat  kelompok  kedua  yaitu  yang  mewajibkan  ganti rugi ( al-daman ) berupa mahar misil bagi korban pemerkosaan, hal ini disebabkan dua faktor berikut:
Pertama ; Kelompok yang menafikan tidak memiliki dalil yang kuat sebagai landasan pendapat mereka, sebaliknya dalil-dalil dari sunnah dan athar sahabat justru menguatkan pendapat kelompok yang mewajibkan mahar misil bagi korban pemerkosaan.
22 ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi‘i , Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1999, jld. XIII, hlm. 240.
23 Athar yang dimaksud di sini adalah sebagaimana istilah yang dipakai para fukaha Khurasan yaitu berita yang diriwayatkan dari sahabat Nabi saw.  Lihat: Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Wasit fi ‘Ulum wa Mustalah al-Hadith , ‘Alam al-Ma‘rifah, Jeddah, hlm. 17. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith , Dar al-Fikr, 1981, hlm. 28.
24 Ibnu Qudamah, Op. cit , jld. IX, hlm. 60.
25 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra , Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2003, jld. VIII, hlm. 410.
26 Al-Bayhaqi, ibid , h. 411. Sulayman bin Khalaf al-Andalusi, al-Muntaqa Syarh al-Muwatta’ , Matba‘ah al-Sa‘adah, Mesir, 1332 H, jld. V, hlm. 268.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Kedua :  Seluruh  kaidah  fiqhiyyah  yang  berkaitan  dengan darar (kerugian/kemudaratan)  menetapkan  bahwa  semua  jenis  kerugian  atau kemudaratan  harus  dihilangkan,  demikian  halnya  yang  terjadi  dalam  kasus pemerkosaan,  korban  selalu  berada  pada  posisi  dirugikan,  khususnya  berkaitan dengan  kehormatan  dan  nama  baiknya,  sehingga  harus  diberikan  baginya  ganti rugi sebagai wujud perlindungan haknya yang telah dilanggar, juga untuk menjadi penawar sakit hati dan perasaannya yang terluka.
3.2 Konsep al-Daman Sebagai  Wujud  Tanggung  Jawab  Pelaku  Pemerkosaan Terhadap Korban
Perempuan  korban  pemerkosaan  berhak  mendapat al-daman atau  ganti rugi  atas  penderitaan  dan  kerugian  yang  dialaminya, al-daman dalam  kasus pemerkosaan    sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada  pembahasan  terdahulu adalah berupa mahar misil yang wajib diberi oleh pelaku bagi korban. Mahar misil tersebut diberikan sebagai kompensasi atas penderitaan dan kerugian lahir batin yang  ditanggung  korban  pemerkosaan  karena  kehormatannya  telah  dilecehkan, juga sebagai wujud tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. 27 Faktor pertama yang  menghalalkan  laki-laki  melakukan  hubungan  seksual  dengan  perempuan merdeka  adalah  karena  adanya  ikatan  pernikahan  antara  keduanya  yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  syariat,  dan  dalam  setiap  pernikahan  harus disertakan maharnya, maka dari itu apabila ada orang yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya serta tanpa kerelaan darinya, baik itu disertai  kekerasan,  ancaman,  maupun  tidak, maka  yang  demikian  itu  adalah suatu pemerkosaan yang dengannya korban berhak mendapat al-daman berupa mahar misil untuk kehormatan yang telah direnggut.
Landasan  hukum  yang  menerangkan  kewajiban al-daman bagi  korban pemerkosaan selain dari dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pada pembahasan  mengenai  pendapat  fukaha  yang  mewajibkan  mahar  bagi  korban pemerkosaan juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbaq  yang  menceritakan  bahwa  Rasulullah  saw.  pernah  dimintai keputusan mengenai status seorang budak perempuan yang telah disetubuhi oleh suami pemilik budak tersebut, beliau kemudian bersabda:
“Apabila laki-laki itu memerkosanya maka budak itu menjadi merdeka, dan istrinya berhak  mendapat  budak  lain  dari  suaminya  yang  sepadan  dengan  budak  yang telah  diperkosanya  tersebut,  dan  apabila  budak  itu  disetubuhi  karena  kerelaan hatinya, maka ia tetap menjadi budak, dan istri berhak mendapat budak lain dari suaminya,  yaitu  budak  yang  sebanding  dengan  budaknya  yang  telah  disetubuhi tersebut.” 28
27 Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa‘ al-Furuq , ‘Alim al-Kutub, Beirut, jld. I, hlm. 214.
28 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , al-Maktabah al-‘Asriyyah, Beirut, jld. IV, hlm. 158. Al-Nasai, al-Sunan al-Sughra, Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, Heleb, 1986 , jld. VI, hlm. 125. ‘Abd al-Razzaq bin Humam al-San‘ani, al-Musannaf , al-Maktab al-Islami, Beirut, 1403 H, jld. VII, hlm. 343. Abu Bakr bin Abi Syaybah, Musannaf Ibnu Abi Syaybah , Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H, jld. V, hlm. 517. Ahmad bin Hanbal, Musnad , Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001, jld. XXXIII, hlm. 252. Al-Nasa’i, al-Sunan  al-Kubra ,  Muassasah  al-Risalah,  Beirut,  2001,  jld.  V,  hlm.  238.  Ahmad  bin  Muhammad  al-Tahawi, Syarh Ma‘ani al-Athar , ‘Alim al-Kutub, 1994, jld. III, hlm. 144. Abu al-Qasim al-Tabarani, al-Mu‘jam al-Kabir , Maktabah
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Dari  hadis  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  budak  perempuan  yang diperkosa  telah  terzalimi  dengan  kejadian  pemerkosaan  yang  menimpanya, sehingga dengan hal tersebut ia patut mendapat al-daman berupa kebebasan dari perbudakan  yang  wajib  diberikan  oleh  pelaku  pemerkosaan  terhadapnya. Demikian halnya dengan pemilik budak, ia juga terzalimi karena barang miliknya telah menjadi cacat, sehingga untuk itu ia berhak mendapat al-daman dari pelaku berupa budak perempuan lain yang setaraf dengan budaknya yang telah diperkosa tersebut. Patut digarisbawahi dari hadis di atas bahwa Rasulullah saw. mewajibkan pelaku  memberi  ganti  rugi  bagi  korban  kezalimannya  walaupun  tanpa  diawali permintaan dari pihak yang terzalimi, artinya ganti rugi yang diwajibkan tersebut adalah merupakan bagian dari hukuman pokok yang harus dipenuhi pelaku, bukan sebagai hukuman tambahan.
Dari riwayat tersebut di atas dipahami juga bahwa al-daman atau ganti rugi bagi  korban  pemerkosaan  merupakan  haknya  yang  tidak  boleh  diabaikan sekalipun  pelaku  tidak  mampu  membayarnya,  buktinya  perempuan  yang berstatus budak saja berhak mendapat ganti rugi atas jarimah pemerkosaan yang dialaminya, maka tentu perempuan merdeka yang mengalami hal yang sama lebih patut mendapatkan ganti rugi, dalam keputusan tersebut Rasulullah saw. bahkan tidak  menanyakan  keadaan  ekonomi  pelaku  untuk  kemudian  menjadikannya sebagai  bahan  pertimbangan dalam  memutuskan  besaran al-daman yang  wajib diberikan  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Maka  oleh  sebab  itu  peringanan  nominal restitusi  karena  ketidakmampuan  keuangan  pelaku,  atau  bahkan  restitusi  tidak diberikan  sama  sekali  hanya  gara-gara  korban  tidak  mengajukan  permohonan restitusi  kepada  jaksa  merupakan  suatu  kekeliruan  besar  serta  pengabaian terhadap hak korban pemerkosaan yang tidak sepatutnya terjadi.
Al-daman dalam bentuk mahar misil yang diberikan bagi perempuan korban pemerkosaan sama sekali tidak bermaksud sebagai bayaran atas harga diri atau kehormatannya,  melainkan  bertujuan  sebagai  pelipur  lara  dan  peringan  beban atas  penderitaan  yang  dialaminya,  sebagaimana  halnya  pemberian  diat  dalam kasus  pembunuhan,  sedikitpun  tidak  bertujuan untuk  membayar nyawa  korban yang telah hilang, melainkan untuk menjadi pelipur lara dan peringan penderitaan keluarga korban yang ditinggalkan, juga untuk meredam dendam kesumat pada keluarga korban. Apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah wanita yang masih perawan atau anak-anak, tentunya penderitaan yang mereka rasakan lebih traumatis dibanding yang lain.
Dalam rangka mewujudkan penerapan ganti rugi bagi korban pemerkosaan di  Aceh  yang  selama  ini  masih  belum  terimplementasi  dengan  baik,  maka ditawarkan  tiga  hal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  solusi.  Hal pertama adalah menjadikan  restitusi  sebagai  hukuman  pokok  yang  tidak  terpisahkan  dari hukuman badan yang harus diterima pelaku pemerkosaan dalam Qanun Jinayat, dengan demikian sekalipun restitusi tidak diminta oleh korban pemerkosaan maka
Ibnu Taymiyyah, Kairo, 1994, jld. VII, hlm. 45. Al-Bayhaqi, Op. cit , jld. VIII, hlm. 417. Ibnu al-Qayyim, Zad al-Ma‘ad , Muasasah al-Risalah, Beirut, 1994, jld. V, hlm. 35.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dapat dipastikan bahwa ganti rugi tersebut tidak akan terabaikan. Hal ini diyakini tidak berlebihan, sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Salamah bin al- Muhabbaq bahwanya Rasulullah saw. pernah memutuskan perkara perihal kasus seorang budak perempuan yang telah disetubuhi oleh suami dari tuannya, dalam hal  ini  Rasulullah  saw.  memutuskan  bahwa  apabila  hamba  sahaya  perempuan tersebut  diperkosa,  maka  ia  berhak  mendapat  ganti  rugi  dari  pelaku  berupa pembebasan dari perbudakan. 29 Dari riwayat ini dipahami juga bahwa ganti rugi ( al-daman )  bagi  korban  pemerkosaan  merupakan  bagian  dari  hukuman  pokok yang mesti ditunaikan pelaku bagi korban sekalipun tidak diminta.
Hal kedua yang ditawarkan sebagai solusi untuk mewujudkan implementasi ganti rugi bagi korban pemerkosaan di Aceh adalah menjadikan kerugian dan efek negatif  yang  diderita  korban  pemerkosaan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam menentukan  besaran  ganti  rugi  yang  wajib  dibayar  pelaku,  bukan  hanya mempertimbangkan keadaan keuangan pelaku pemerkosaan sebagaimana yang dimuat  dalam  Pasal  51  ayat  (2)  Qanun  Jinayat.  Hal  tersebut  perlu  diterapkan mengingat  yang  benar-benar  dirugikan  dalam  kasus  pemerkosaan  adalah korbannya, dan kerugian yang diderita oleh korban pemerkosaan tidak terbatas pada kerugian materi saja melainkan menimpa hal-hal yang bersifat nonmateri. Hal  yang ketiga yang  ditawarkan  sebagai  solusi  adalah  pemerintah  Aceh wajib menyalurkan hak gharim dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal untuk pelaku pemerkosaan yang mau bertobat, guna melunasi restitusi yang tidak sanggup dilunasinya karena ketidakmampuan dari segi ekonomi.
3.3 Kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan menurut perspektif fikih
Menurut  pandangan  fikih,  tanggung  jawab  perlindungan  hak-hak  asasi manusia  berada  atas  pundak  negara,  hal  ini  tampak  pada  perwujudan  tujuan disyariatkannya  hukum  ( al-maqasid  al-syari‘ah )  yang  tidak  mungkin  terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya keterlibatan negara dalam hal tersebut, yaitu dijalankan  oleh  para  penegak  hukum  dengan  menerapkan  peraturan-peraturan yang telah dibuat.
Setiap  ada  pelanggaran  terhadap  salah  satu  dari  hak-hak  asasi  yang dilindungi  dan  dijamin  oleh  negara,  maka  sebagai  pelaksana  amanat  rakyat pemerintah  berkewajiban  menyelesaikan  perkara  tersebut  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  warganya.  Adapun  kewajiban  negara  membantu  pelaku pemerkosaan  untuk  melunasi  ganti  rugi  bagi  korbannya  adalah  berdasarkan beberapa dalil berikut:
1. Hadis yang diriwayatkan dari al-Miqdam al-Syami yang artinya: “Aku  mewarisi  harta  pusaka  dari  orang  yang  meninggal  yang  tiada  ahli warisnya,  aku  bertanggungjawab  membayar  ganti  rugi  yang  dipikulnya
29 Abu Dawud, Op. cit , jld. IV, hlm. 158. Al-Nasai, Op. cit, jld. VI, hlm. 125. ‘Abd al-Razzaq bin Humam al-San‘ani, al- Musannaf , al-Maktab al-Islami, Beirut, 1403 H, jld. VII, hlm. 343. Abu Bakr bin Abi Syaybah, Musannaf Ibnu Abi Syaybah , Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H, jld. V, hlm. 517. Ahmad bin Hanbal, Op. cit , jld. XXXIII, h. 252. Al-Nasa’i, Op. cit , jld. V, h. 238. Ahmad bin Muhammad al-Tahawi, Syarh Ma‘ani al-Athar , ‘Alim al-Kutub, 1994, jld. III, hlm. 144. Abu al-Qasim al-Tabarani, al-Mu‘jam al-Kabir , Maktabah Ibnu Taymiyyah, Kairo, 1994, jld. VII, hlm. 45. Al-Bayhaqi, Op. cit , jld. VIII, h. 417. Ibnu al-Qayyim, Zad al-Ma‘ad , Muasasah al-Risalah, Beirut, 1994, jld. V, hlm. 35.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
serta mewarisi harta yang berhak diterimanya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud). 30
Dari  hadis  tersebut  dipahami  bahwa  pemerintah  bertanggungjawab terhadap  orang-orang  mukmin,  harta  warisan  mereka  dapat  diambil negara untuk diserahkan ke baitul mal, yaitu ketika yang meninggal tidak memiliki  ahli  waris, 31 pemerintah  juga  turut  memikul  tanggung  jawab rakyatnya berupa beban ganti rugi yang tidak sanggup dilunasi.
2. Hadis yang diriwayatkan dari Busyayr bin Yasar yang artinya: “Bahwa  sesungguhnya  seorang  laki-laki  dari  kaum  Ansar yang  bernama Sahl    bin    Abi    Hathmah    menceritakan    kepada  perawi, 32 bahwa sekelompok  orang dari  kaumnya  pergi  ke  Khaibar  dan  mereka  terpisah di  sana,  lalu  mereka menemukan salah seorang dari rombongan mereka mati  terbunuh.  Lalu  mereka  berkata  kepada  penduduk  setempat:  kalian telah  membunuh  teman  kami,  mereka  menjawab:  kami  tidak membunuhnya,  dan  kami  tidak  tahu  pembunuhnya.  Kemudian  mereka berangkat  dan  menghadap  Rasulullah saw.  lalu berkata: ya Rasulullah, kami  pergi  ke  Khaibar  kemudian  kami  menemukan  salah  seorang  teman kami terbunuh, Nabi berkata: bicaralah yang paling tua umurnya  di  antara kalian,    kemudian  Nabi  berkata:  mana  bukti  kalian  yang  menerangkan pelaku  pembunuhan,  orang-orang  Ansar  tersebut    berkata:    kami    tidak mempunyai  bukti. Nabi  berkata:  kalau begitu  mereka  harus  bersumpah —yaitu  penduduk  tempat  di  mana  ditemukannya  jasad  korban pembunuhan—,  mereka  berkata:  kami  tidak  suka  dengan sumpah orang Yahudi.      Nabi      tidak      ingin      menyia-nyiakan  darah  korban  yang  telah tumpah, lalu  beliau membayarnya dengan seratus ekor unta yang diambil dari zakat.” (HR. Al-Bukhari) 33
Dari  hadis  di  atas  diketahui  bahwa  harta  zakat  dapat  disalurkan  untuk melunasi  ganti  rugi  berupa  diat  bagi  keluarga  korban  pembunuhan, perbuatan Nabi dalam hadis di atas adalah contoh kewajiban pemerintah dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Dari hadis itu juga dapat dipahami bahwa harta zakat dapat disalurkan untuk pelunasan ganti rugi.
3. Pendapat ‘Ali bin Abi Talib yang disampaikan kepada ‘Umar bin Khattab, perihal seorang muslim yang tewas namun pembunuhnya tidak diketahui, terkait hal tersebut ‘Ali menyatakan:
“Wahai amirul mukminin, darah orang Islam tidak boleh disia-siakan”. 34
30 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Dar Ihya’ al-Kutub al-'Arabiyyah, jld. II, hlm. 879. Abu Dawud, Op. cit , jld. III, hlm. 123.
31 Al-Syawkani, al-Sayl al-Jarrar , Dar Ibnu Hazm, hlm. 681.
32 Yaitu Busyayr bin Yasar.
33 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Dar Tuq al-Najah, 1422 H, jld. IX, hlm. 9.
34 Ibnu Qudamah, Op. cit , jld. VIII, hlm. 397. ‘Abd al-Razzaq al-San‘ani, Op. cit , jld. X, hlm. 35. Al-Bayhaqi, al-Sunan al- Sagir , Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, Pakistan, 1989, jld. III, hlm. 258. Al-Bayhaqi, Op. cit , jld. VIII, hlm. 214. Al-Bayhaqi, Ma‘rifat al-Sunan wa al-Athar , Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, Pakistan, 1991, jld. XII, hlm. 182.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Mendengar  pernyataan ‘Ali  tersebut,  ‘Umar  sebagai  kepala  negara  pada masa itu membayar ganti rugi berupa diat untuk keluarga korban dari harta baitul mal.
Pernyataan ‘Ali dan perbuatan ‘Umar dalam riwayat di atas dapat menjadi landasan  untuk  mewajibkan  negara  membayar  ganti  rugi  bagi  korban pemerkosaan, sebab arti kata “ مد ” dalam bahasa Arab hakikatnya adalah darah atau luka, walaupun darah yang keluar itu sedikit. 35 Hanya saja ganti rugi  dalam  perkara  pemerkosaan  bukan  berupa  diat  sebagaimana  yang harus  diberikan  bagi  keluarga  korban  pembunuhan,  ganti  rugi  untuk korban  pemerkosaan  adalah  berupa ursy atau hukumah  al-‘adl untuk cedera  atau  penderitaan  akibat  ulah  pelaku,  cedera  dan  penderitaan tersebut  tidak  boleh  diabaikan  sebagaimana  tidak  boleh  disia-siakannya darah  korban  pembunuhan. 36 Bahkan  rasa  sakit  lahir  dan  batin  yang ditanggung  oleh  korban  pemerkosaan  lebih  lama  akan  dirasakannya sekalipun  peristiwa  tersebut  telah  lama  berlalu,  berbeda  halnya  dengan korban  pembunuhan,  ia  tidak  lagi  merasakan  penderitaan  pembunuhan yang menimpanya saat nyawa telah berpisah dari jasadnya, pihak keluarga saja  yang  besar  kemungkinan  akan  merasa  tersakiti,  maka  untuk memulihkan  sakit  hati  dan  meredam  perasaan  dendam,  syariat memberikan bagi mereka hak untuk menuntut kisas atau diat.
Ganti  rugi  yang  dibebankan  hakim  atas  pelaku  pemerkosaan  merupakan suatu  kewajiban  yang  harus  dibayar  bagi  korbannya,  apabila  ia  tidak  mampu membayarnya maka akan tetap menjadi beban yang ditanggungnya sebagai utang sehingga selesai dilunasi. Berdasarkan penilitian yang dilakukan, diketahui bahwa rata-rata pelaku pemerkosaan adalah orang-orang yang lemah secara finansial, 37 dan  hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  terhambatnya  penerapan  restitusi  untuk korban pemerkosaan.
Menurut pandangan fikih, orang yang berutang berhak mendapat zakat dari baitul mal untuk dapat melunasi utangnya, ia masuk kategori gharim sebagaimana yang  disebut  dalam  surah  al-Tawbah  ayat  60.  Secara  etimologi gharim adalah orang yang memiliki utang. Sedangkan menurut terminologi gharim adalah orang yang  memiliki  utang  dan  tidak  mampu  melunasi  utangnya. 38 Para  fukaha berpandangan bahwa minimum ada 5 syarat harus terpenuhi pada seseorang yang berutang, untuk  kemudian  ia  berhak  mendapat  zakat  dari  baitul  mal  guna melunasi utangnya, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 39
35 Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasit , Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, Mesir, 2004, hlm. 98.
36 Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah , Dar al-Safwah, Mesir,1993, jld. XX, hlm. 223.
37 Berdasarkan penelitian terhadap 54 putusan terkait jarimah pemerkosaan yang diputuskan Mahkamah Syar’iyah yang ada di  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Aceh  dalam  rentang  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  bulan  Juli  2020,  diketahui  bahwa umumnya pelaku pemerkosaan adalah orang-orang yang berpenghasilan rendah, profesi pelaku antara lain adalah sebagai petani, nelayan, buruh bangunan, pekebun, mahasiswa, guru, sedang usia sekolah, serta tidak memiliki pekerjaan tetap.
38 Ibnu Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq , Dar al-Kitab al-Islami, jld. II, hlm. 260. Muhammad bin Jarir al- Tabari, Jami‘  al-Bayan  fi  Ta’wil  al-Qur’an ,  Muassasah  al-Risalah,  Beirut,  2000,  jld.  XIV,  hlm.  318.  Zakariyya  bin Muhammad al-Ansari, Op. cit, jld. I, hlm. 397. Ibnu Qudamah, Op. cit , jld. VI, hlm. 480.
39 Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, Op. cit , jld. XX, hlm. 223.Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah , Maktabah Wahbah, Kairo, 2006, jld. II, hlm. 635-637.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
a. Beragama Islam.
b. Bukan  keturunan  kerabat  Rasulullah  saw.  yaitu  bani  Hasyim,  terkait  hal tersebut Nabi bersabda:
Artinya:
“Sesungguhnya sedekah ini adalah noda dari harta yang dimiliki manusia, ia  tidak  halal  untuk  Muhammad  dan  juga  keluarga  Muhammad”  (HR. Muslim) 40
Zakat atau sedekah diumpamakan sebagai noda dalam hadis di atas adalah karena dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki seseorang menjadi bersih dan suci begitu juga jiwa orang yang mengeluarkannya.
c. Berada dalam kondisi membutuhkan biaya untuk melunasi utangnya. Jika yang  berutang  hanya  butuh  biaya  untuk  melunasi  setengah  utangnya, maka baitul mal memberikan zakat untuk melunasi sisa utangnya, namun jika ia sama sekali tidak memiliki biaya untuk melunasi utang maka zakat yang diberikan untuknya sesuai keperluan untuk melunasi utang. Syarat ini berlaku pada gharim untuk kemaslahatan pribadi, sedangkan pada gharim untuk kemaslahatan masyarakat umum, syarat ini tidak berlaku, artinya dia boleh diberi zakat meskipun dia kaya.
d. Utang yang melilit gharim bukan pada  hal-hal maksiat atau pada hal-hal yang mubazir. Apabila seseorang terlilit utang pada hal-hal maksiat seperti judi, minum khamar, zina, atau lain sebagainya, maka ia tidak diberi zakat. Jika ia bertobat dari maksiat yang telah dilakukannya, maka boleh diberi zakat untuknya. 41
e. Waktu pelunasan utang gharim sudah sampai tempo.
Dari  syarat-syarat  yang  telah  disebutkan  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa pelaku    pemerkosaan  yang  dibebani  restitusi  dan  tidak  sanggup  melunasinya karena  tidak  mampu  secara  finansial  termasuk  kepada  golongan gharim, dan berhak menerima zakat untuk melunasi restitusi yang diwajibkan atasnya . Pelaku pemerkosaan  adalah  orang  yang  telah  berbuat  maksiat  yaitu  jarimah pemerkosaan,  dan  ganti  rugi  yang  dibebankan  atasnya  adalah  kewajiban  yang akan tetap menjadi utang yang dipikulnya sehingga selesai dilunasi. Apabila pelaku pemerkosaan  tidak  sanggup  melunasi  ganti  rugi  bagi  korbannya  karena  tidak memiliki cukup harta atau bahkan karena tidak memiliki harta sama sekali, maka menurut  fukaha,  pelaku  pemerkosaan  berhak  menerima  zakat  untuk  melunasi ganti  rugi  bagi  korbannya,  dengan  syarat  menyatakan  pertobatan  atas  maksiat yang  telah  dilakukannya.  Karena  dengan  bertobat  akan  menghapus  dosa-dosa maksiat yang telah dilakukan.

## 4. SIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dapat  dikemukakan  beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama , ganti rugi yang wajib diberikan bagi korban
40 Muslim, Sahih Muslim ,  Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, Beirut, jld. II, hlm. 754.
41 Al-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab , Dar al-Fikr, Beirut, jld. VI, hlm. 208.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pemerkosaan  menurut  persepektif  fikih  adalah  berupa  mahar  misil, ursy  al- bikarah , atau ganti rugi lainnya sesuai dengan kerugian yang ditanggung korban. Selain  dari  hal  tersebut  pembebanan  ganti  rugi  yang  harus  dibayar  oleh  pelaku pemerkosaan  juga  dapat  berlipat  ganda  sesuai pengulangan  pemerkosaan  yang dilakukannya  terhadap  korban. Kedua ,  penentuan  restitusi  bagi  korban  jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dengan besaran maksimum 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni sudah layak untuk memulihkan kerugian korban, dan termasuk  kategori al-hukumah  al-‘adl .  Ketentuan  tersebut  dapat  menjadi  salah satu media pemulihan kerugian korban pemerkosaan apabila diimplementasikan dengan baik. Ketiga , dalam perspektif fikih, ganti rugi bagi korban pemerkosaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukuman fisik yang harus dijalani oleh  pelaku,  sehingga  turut  diputuskan  hakim  bersamaan  dengan  putusan hukuman fisik tanpa ada keharusan pengajuan permohonan dari pihak korban.
Menurut  perspektif  fikih,  negara  wajib  terlibat  untuk  membantu  pelaku pemerkosaan  melunasi  restitusi  yang  dibebankan  atasnya,  yaitu  ketika  pelaku tidak sanggup melunasi restitusi karena tidak mampu secara finansial, dengan cara disalurkan hak gharim dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal, dengan syarat pelaku mengikrarkan pertobatan atas maksiat pemerkosaan yang telah dilakukannya.

## 5. REFERENSI
Buku:
‘Abd  al-Razzaq  bin  Humam  al-San‘ani, al-Musannaf ,  al-Maktab  al-Islami,  Beirut,
1403 H.
‘Abd  al-Razzaq  bin  Humam  al-San‘ani, al-Musannaf ,  al-Maktab  al-Islami,  Beirut,
1403 H.
‘Ali  bin  Muhammad  al-Mawardi, al-Hawi  al-Kabir  fi  Fiqh  Madhhab  al-Imam  al- Syafi‘i , Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1999.
Abu al-Qasim al-Tabarani, al-Mu‘jam al-Kabir , Maktabah Ibnu Taymiyyah, Kairo, 1994.
Abu Bakr bin Abi Syaybah, Musannaf Ibnu Abi Syaybah , Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H.
Abu Bakr bin Abi Syaybah, Musannaf Ibnu Abi Syaybah , Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H.
Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , al-Maktabah al-‘Asriyyah, Beirut. Ahmad bin Hanbal, Musnad , Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001.
Ahmad bin Muhammad al-Tahawi, Syarh Ma‘ani al-Athar , ‘Alim al-Kutub, 1994.
Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra , Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2003.
Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Sagir , Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, Pakistan, 1989.
Al-Bayhaqi, Ma‘rifat  al-Sunan  wa  al-Athar ,  Jamiah  al-Dirasat  al-Islamiyyah, Pakistan, 1991.
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn , Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1990.
Al-Kasani, Bada‘i’ al-Sana‘i’ , Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1986.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra , Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001. Al-Nasa’i, al-Sunan al-Sughra, Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, Heleb, 1986. Al-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab , Dar al-Fikr, Beirut. Al-Nawawi, Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin , al-Maktab al-Islami, Beirut,
1991.
Al-Syafi‘i, al-Umm , Dar al-Ma‘rifah, Beirut, 1990. Al-Syawkani, al-Sayl al-Jarrar , Dar Ibnu Hazm. Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi , Maktabah Mustafa al-Halabi, Mesir, 1975.
Bambang  Waluyo, Viktimologi,  Perlindungan  Korban  dan  Saksi, Sinar  Grafika, Jakarta, 2011.
Ibnu ‘Abidin, Rad al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar , Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
Ibnu al-Qayyim, Zad al-Ma‘ad , Muasasah al-Risalah, Beirut, 1994. Ibnu al-Qayyim, Zad al-Ma‘ad , Muasasah al-Risalah, Beirut, 1994.
Ibnu al-Simnani, Rawd al-Qudah wa Tariq al-Najah , Muasasah al-Risalah, Beirut,
1984.
Ibnu Hazm, al-Muhalla , Dar al-Fikr, Beirut.
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
Ibnu Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq , Dar al-Kitab al-Islami.
Ibnu Qudamah, al-Mughni , Maktabah al-Qahirah, Kairo, 1968.
Ibnu  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtasid ,  Dar  al-Hadith,  Kairo, 2004.
Imam  Malik  bin  Anas, al-Mudawwanah  al-Kubra ,  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, Beirut,1994.
Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  dan  Koalisi  Perlindungan  Saksi  dan Korban, Memastikan  Pemenuhan  Hak  atas  Reparasi  Korban  Pelanggaran  HAM yang Berat , Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
Jeremy  Bentham, Teori  Perundang-Undangan  Prinsip-Prinsip  Legislasi,  Hukum Perdata  dan  Hukum  Pidana ,  diterjemah  oleh  Nurhadi,  Nusamedia  Nuansa,
Bandung, 2006.
Khalf bin Abi al-Qasim, al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah , Dar al-Buhuth li al- Dirasah al-Islamiyyah wa Ihya’ al-Turath, Dubai, 2002. M.  Hisyam  Syafioedin, et.  al , Hukuman  Bagi  Pemerkosa  dan  Perlindungan  Bagi Korban ,  dalam  Muhajir  Darwin  (ed), Menggugat  Budaya  Patriarkhi ,  Kerjasama Ford  Foundation  dengan  Pusat  Penelitian  Kependudukan  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001,
Mansur  bin  Yunus  al-Buhuti, Syarh  al-Muntaha  al-Iradat ,  Muassasah  al-Risalah, Beirut, 2000.
Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith , Dar al-Fikr, 1981. Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an , Muassasah al- Risalah, Beirut, 2000.
Muhammad  bin  Muhammad  Abu  Syuhbah, al-Wasit  fi  ‘Ulum  wa  Mustalah  al- Hadith , ‘Alam al-Ma‘rifah, Jeddah.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasit , Maktabah al-Syuruq al- Dawliyyah, Mesir, 2004. Muslim, Sahih Muslim ,  Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, Beirut.
Seminar  Nasional  tentang  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Perkosaan, Aspek  Politik  Perundang-undangan  Perlindungan  Korban Perkosaan ,  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991.
Siaran  Pers  CATAHU  Komnas  Perempuan  2019,  “Hentikan  Impunitas  Pelaku Kekerasan  Seksual  dan  Wujudkan  Pemulihan  yang  Komprehensif  bagi  Korban”, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019.\
Sulayman  bin  Khalaf  al-Andalusi, al-Muntaqa  Syarh  al-Muwatta’ ,  Matba‘ah  al- Sa‘adah, Mesir, 1332 H.
Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa‘ al-Furuq , ‘Alim al- Kutub, Beirut.
Wizarah  al-Awqaf  wa  al-Syu’un  al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah  al-Fiqhiyyah ,  Dar  al- Safwah, Mesir,1993. Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah , Maktabah Wahbah, Kairo, 2006. Yusuf bin ‘Abdillah al-Qurtubi, al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah , Maktabah al-Riyad al-Hadithah, Riyad, 1980.
Zakariyya bin Muhammad al-Ansari, Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib , Dar al- Kitab al-Islami.

## Jurnal:
Elda  Maisy  Rahmi,  2019,  “Pelaksanaan  ‘Uqubat  Restitusi  Terhadap  Korban Perkosaan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2.
Harris Y.P. Sibuea, 2017, “Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana” , Majalah Info Singkat Hukum, No. 21.
Nurhayati,  2018,  “Pelaksanaan  Tindak  Pidana  Pemerkosaan:  Studi  Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 12, No. 1.
Rizkal, et.  al ,  2019,  “Pemenuhan  Ganti  Kerugian  Anak  Sebagai  Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , Vol. 5, No. 2.

## Skripsi, Tesis, Disertasi:
Elda  Maisy  Rahmi,  2018,  “Pelaksanaan  ‘Uqubat  Restitusi  Terhadap  Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 7/Jn/2018/Ms.Jth Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

## Peraturan Perundang-undangan:
Buku II KUHP.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.