## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Perlindungan Bagi Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan Yang
Mengalami Bencana Kabut Asap

## Teguh Endi Widodo
Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Email: teguhendiwidodo@gmail.com

## Abstract
The progress achieved at this time (knowledge, innovation and technology) causes fundamental changes to  human  life  patterns.  Progress  has  reached  the  level  of  inequality  in  achieving  harmony  in environmental preservation. The problem of the emergence of the haze  disaster is a fact that proves the existence  of this imbalance.  This  study  aims to examine  protection for environmental  organizations  that experience the haze disaster. The study method uses a statute approach and an empirical approach. The study in this study obtained the requirements for environmental organizations in order to obtain rights of action against the environment that experienced the haze disaster referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Control, in Article 92 item (3). These rights of action are in the form of civil lawsuits, criminal lawsuits and administrative lawsuits.
Keywords: environmental polution; disaster; smog

## Abstrak
Kemajuan yang dicapai saat ini (pengetahuan, inovasi dan teknologi) menyebabkan perubahan mendasar terhadap  pola  hidup  manusia. Kemajuan  telah  mencapai tingkat    adanya  ketimpangan  dalam  mencapai keselarasan  pelestarian  lingkungan  hidup .  Persoalan  timbulnya  bencana  kabut  asap  merupakan  fakta yang membuktikan adanya ketimpangan tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan bagi  organisasi  lingkungan  hidup  yang  mengalami  bencana  kabut  asap.  Metode  pengkajian  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  empiris.  Kajian  pada  penelitian  ini mendapatkan  syarat  bagi  organisasi  lingkungan  hidup  dalam  rangka  mendapatkan  hak  gugat  terhadap lingkungan  yang  mengalami  bencana  kabut  asap  merujuk  pada  Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, tercantum pada Pasal 92 ayat (3). Hak gugat yang dimiliki tersebut berupa hak gugatan perdata, gugatan pidana dan gugatan administratif.
Kata Kunci: implementasi; pengupahan; tenaga kerja

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan manusia jaman dahulu tentunya sangat berbeda sekali dengan kondisi yang  kita  alami  sekarang  ini.  Pada  jaman  dahulu,  kondisi  alam  masih  mempunyai kemampuan  yang  cukup  terhadap  adanya  perubahan-perubahan  gejala  alam  akibat
aktivitas manusia. 1 Pada kondisi yang  sekarang  ini, kemampuan  alam menjadi  sangat berkurang  dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  akibat  adanya  perubahan-perubahan yang  telah  terjadi.  Berbagai  temuan-temuan  baru  menghasilkan  inovasi  dalam  pola hidup  dan  tatanan  yang  adaptif  terhadap  tingkat  kebutuhan  manusia  yang  didukung oleh adanya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan/teknologi. 2 Pada kondisi yang lain, perkembangan  manusia juga semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun sehingga  menyebabkan  kondisi  alam  dan  lingkungan  yang  berubah  dari  sebelumnya. Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  selalu  berkembang  tersebut menyebabkan  terjadinya  eksploitasi  potensi  dan  kekayaan  alam.  Dampaknya  adalah terjadi berbagai ketimpangan dengan menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
Salah  satu  jenis  pencemaran  lingkungan  yang  skalanya  meluas  bukan  hanya  di tingkat  nasional  tetapi  dapat  menjangkau  sampai  ke  tingkat  internasional  adalah pencemaran  udara  berupa  kabut  asap.  Dampak  terjadinya  kabut  asap  tersebut  dapat menyebabkan  perubahan  kualitas  udara  menjadi  turun,  menimbulkan  gangguan kesehatan bagi mahluk hidup dan terhalangnya (berkurang) pencahayaan matahari ke bumi. 3 Timbulnya  bencana  kabut  asap  menjadi  ketakutan  di  tingkat  internasional karena  tanpa  disadari  dapat  mengakibatkan  kerugian  di  bidang  ekonomi  (economic losses), sosial (social losses) dan lingkungan (environment losses). 4
Pada bidang ekonomi mengakibatkan menurunnya tingkat perdagangan beberapa komiditas pokok, termasuk gangguan dalam pasokan dan distribusinya. Hal ini dapat dibuktikan  adanya  peristiwa  bencana  kabut  asap  di  tahun  2015    wilayah  kehutanan Provinsi  Riau  dalam  perhitungan  yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  menimbulkan kerugian  10  triliun  rupiah.  Disamping  itu,  berdarkan  data  yang  dirilis  oleh  Center  for International  Foresty Research  (CIFOR) diperkirakan kerugian ekonomi yang  terdampak
1 M.  Daud  Silahi,  Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Penegakkan  Hukum  Lingkungan  Indonesia, edisi pertama, P.T Alumni, Bandung, 2014, hal. 6-7
2 Sugiyanto, Kewirausahaan, edisi pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hal. 76
3 Vanya Karunia Mulia Putri, “Penyebab Kabut Asap dan Dampaknya”, https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/110000169/penyebab-bencana-kabut-asap-dan- dampaknya?page=all , diakses pada 2 Juni 2023 4 Syamsul  Maarif,  “Kerugian  bencana  kabut  asap  menyebabkan  kerugian  10  triliun  rupiah”, https://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/869-kerugian-bencana-kabut-asap-riau-mencapai-lebih-dari- 10-triliun-rupiah.html , diakses pada 10 Maret 2023
akibat  timbulnya  kabut  asap  di  Palangkaraya  pada  tahun  2015  adalah  mencapai  200 triliun rupiah, termasuk yang dialami oleh negara Singapura dan Malaysia. 5
Pada bidang sosial, bencana kabut asap dapat menyebabkan terbatasnya aktivitas manusia  untuk  berinteraksi  dan  beraktivitas  dalam  berbagai  kebutuhannya,  termasuk anak-anak  terpaksa  sekolahnya  harus  diliburkan.  Kerugian  yang  timbul  tersebut memang tidak bisa dinyatakan dalam jumlah uang, tetapi secara jangka panjang akan berpengaruh  terhadap  penurunan  kualitas  pendidikan.  Adanya  bencana  kabut  asap juga  mengakibatkan  jarak  pandang  menjadi  berkurang  dan  hanya  sekitar  100  meter, sehingga  bagi  pengendara  di  jalanan  sangat  berisiko  terpapar  mengalami  kecelakaan. Disamping  itu, adanya bencana tersebut sangat mengganggu dan mengurangi tingkat kenyamanan  manyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari. 6 Jenis  kerugian  lainnya  yang dapat  terjadi  akibat  kabut  asap  adalah  gangguan  kesehatan  dalam  berbagai  macam penyakit  yang  dapat  timbul  seperti  infeksi  saluran  pernapasan,  iritasi  mata  serta berbagai  macam  penyakit  kronis  (asma,  paru-paru  dan  bronkitis). 7 Dampak  tersebut dapat  terjadi  karena  kabut  asap  yang  merupakan  polusi  udara  berat  mengandung adanya kandungan partikel berbahaya (polutan), jika dihirup oleh mahluk hidup dalam waktu berkepanjangan akan berpengaruh pada gangguan kesehatan.
Munculnya  bencana  kabut  asap,  dapat  secara  langsung  berdampak  dan  dapat menimbulkan kerugian lingkungan. Kerugian tersebut dapat diperlihatkan secara rinci pada  munculnya  kabut  asap  yang  ditimbulkan  oleh  kebakaran  hutan. 8 Dampak  yang timbul, hutan akan kehilangan fungsi ekologinya, terdiri 5 (lima) fungsi, yaitu suksesi alamiah  (natural  succession),  siklus  hidrologi  (hidrological  circle),  siklus  unsur  hara (nutrient  circle),  pembentukan  lapisan  tanah  (soil  layer  forming)  serta  produksi  bahan
5 Sri Lestari, “Dampak kabut asap  Diperkirakan  Capai  200 Triliun Rupiah”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap , diakses pada 5 Februari 2023
6 Rismadani  Putri,  “Dampak  Kabut  Asap  Pada  Kehidupan  Masyarakat  di  Kelurahan  Tuah  Karya Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru  Provinsi  Riau”,  Program  Studi  Pendidikan  Geografi  STKIP  PGRI, Sumatera Barat, 2020, hal. 48
7 Zaenal Arifin, “Dampak Negatif Bencana Asap dan Upaya Penanggulangannya”, https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/dampak-negatif-bencana-asap-dan-upaya-penanggulangannya/ , diakses pada 2 Juni 2023
8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pasal 1
orkanik dan proses dekomposisi (production and decomposition organic matter). 9 Dampak yang lebih buruk pada kasus kebakaran hutan adalah dapat terjadinya efek gas rumah kaca  (green  house  gasses).  Mekanisme  terjadinya  gas  rumah  kaca  tersebut  adalah senyawa-senyawa  organik  yang  dikandung  dalam  hutan  akan  terlepas  ketika  hutan terbakar dan berubah menjadi polutan yang melayang-layang di atmosfer (udara). Pada kasus yang terjadi selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global (global warming),  pencairan  salju,  iklim  berubah  (change  climate)  dan  air  laut  permukaannya makin meninggi.
Faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kabut  asap  (smog)  adalah  pertama karena  akibat  perbuatan  manusia  dan  kedua  karena  timbulnya  bencan  alam. 10 Dalam beberapa kasus terjadinya kabut asap yang umum dan dominan adalah disebabkan oleh perbuatan  manusia. 11 Berdasarkan  bencana  kabut  asap  yang  terjadi  di  Indonesia, ditimbulkan karena kebakaran hutan akibat penyalahgunaan dalam pembukaan lahan baru. 12 Kasus  tersebut  dapat  terjadi  karena  perbuatan  yang  fatal  membuka  lahan dengan  cara  pembakaran  lahan  gambut.  Kondisi  yang  memperparah  adalah  pada musim  kemarau  dan  dipicu  adanya  tiupan  angin  kencang,  menyebabkan  kebakaran hutan  menjadi  semakin  meluas,  bertambah  parah  dan  semakin  sulit  untuk dipadamkan. 13
Berdasarkan  kerugian-kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  bencana  kabut  asap tersebut, secara nyata dapat menganggu lingkungan hidup secara keseluruhan. Dalam
9 Martiana Winarsih, “Kabut Asap Berdampak Pada Perekonomian”,
https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap-perekonomian ,  diakses pada 3 Mei 2023
10 Purnomo  H  dan  Puspitaloka  D,  Pembelajaran  Pencegahan  Kebakaran  dan  Restorasi  Gambut Berbagasi Masyarkat, edisi pertama, Erlangga, Jakarta, 2020, hal. 12
11 Ayu Rifka Sitoresmi, “7 Penyebab Kabut Asap yang Wajib Diketahui, Lengkap Dampaknya Bagi Kesehatan”, https://www.liputan6.com/hot/read/5084602/7-penyebab-kabut-asap-yang-wajib- diketahui-lengkap-dampaknya-bagi-kesehatan , diakses pada 3 Maret 2023 12 Dina  Manurung,  “Pengaturan  Hukum  Internasional  Tentang  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas (Studi Kasus: Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dampaknya Terhadap  Malaysia    Singapura)”, http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40856 ,  diakses  pada 26 Maret 2023
13 Tantiya  Nimas  Nuraini,  “Ketahui  Faktor  Penyebab  Kabut  Asap  dan  Efeknya  Bagi  Kesehatan, Beresiko  Terkena  Kanker”, https://www.merdeka.com/trending/ketahui-faktor-penyebab-kabut-asap- amp-efeknya-bagi-kesehatan-berisiko-terkena-kanker-kln.html , diakses pada 10 Maret 2023
hal  ini,  lingkungan  hidup  dapat  dipandang  sebagai  kumpulan  dari  berbagai  unsur dapat berupa benda-benda, segala macam tanaman dan tumbuhan, juga mahluk hidup yang  di  dalamnya  adalah  termasuk  manusia  dengan  segala  perilakunya. 14 Peranan manusia dalam menjaga menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya sangat besar, sehingga  segala  macam  tindakan  dan  perbuatannya  akan  berpengaruh  terhadap lingkungan  secara  keseluruhan. 15 Oleh  karena  itu,  manusia  dalam  segala  aktivitasnya dapat  dikatakan  mempunyai  hubungan  timbal  balik  dengan  alam  sekitarnya. 16 Kehidupan  manusia  itu  sendiri,  jika  diuraikan  dalam  hubungan  timbal  balik  dapat terdiri sebagai mahluk individu dan sosial. 17
Pada  kasus  terjadinya  bencana  kabut  asap  dengan  segala  kerugian  yang ditimbulkannya,  manusia  sangat  berperan  sebagai  mahluk  sosial.  Bencana  kabut  asap menyebabkan  manusia  memiliki  dorongan  untuk  saling  berinteraksi  dengan sesamanya. Dalam hal ini, interaksi tersebut lebih diperkuat karena adanya penderitaan atau  gangguan  yang  dialami  secara  bersama-sama. 18 Berbagai  peranan  penting  dapat diambil  berkaitan  manusia  sebagai  mahluk  sosial,  diantaranya  adalah  mempunyai dorongan kuat (keinginan) untuk berinisiatif mengambil langkah bersama-sama dalam menanggulangi bencana yang dialami tersebut. Bentuk langkah bersama tersebut, salah satunya dapat terwujudnya organisasi-organisasi lingkungan hidup.
Tak  dapat  dipungkiri  lahirnya  organisasi  lingkungan  hidup,  juga  didorong  oleh adanya pertemuan dari kelompok-kelompok non gouvermental organization (NGO). NGO merupakan organisasi kemasyarakatan, di Indonesia dikenal dengan lembaga swadaya
14 Undang-Undang  No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 15 Muhammad  Erwin.  2015.  Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 43
16 Takdir Rahmadi. 2014. Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 59-61
17 M. Daud Silahi Op. cit., 2014. hal. 9 18 Siti Irene Astuti, “Manusia Sebagai Individu Dan Mahluk Sosial”,
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Siti%20Irene%20Astuti%20D,%20Dr/BAB%20IV- Makhluk%20Sosial=A.pdf , diakses pada 2 Juni 2023
masyarakat  (LSM)  yang  dapat  berperan  dengan  positif  dengan  karakteristik  yang dimiliki adalah: 19
1.  Bersifat  mandiri  tanpa  adanya  pelibatan  (campur  tangan)  dari  unsur  pemerintahan sehingga  dapat  berdiri  sendiri  (independen)  tanpa  adanya  identitas  partai  politik tertentu.
2.  Organisasi  yang  tidak  berorientasi  pada  profit/keuntungan/nirlaba  (not  profit oriented) dalam bentuk apapun.
3.  Dalam  aktivitasnya  berfokus  untuk  memperjuangkan  hak-hak  masyarakat  dan kepentingan umum.
4.  Bekerja  secara  sukarela  dalam  berbagai  kepentingan,  terutama  untuk  kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat.
5.  Beroperasi  dengan  tanpa  birokrasi  dan  prosedur  yang  rumit  dan  bertingkat  (tidak berbelit-belit).
Dengan  kaitan  munculnya  bencana  kabut  asap  yang  terjadi  di Indonesia  dengan melahirkan organisasi non kepemerintahan (NGO) berupa organisasi lingkungan hidup, mempunyai peranan sangat penting. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa  organisasi  lingkungan  hidup  mempunyai  hak  gugat  dalam  menjaga  fungsi- fungsi  dan  kelestarian  kondisi  alam  (lingkungan  hidup.  Undang-undang  tersebut menegaskan  adanya  potensi  dan  ruang  yang  terbuka  terhadap    peranan  organisasi lingkungan  hidup  adalah  terwujudnya  keseimbangan  antara  aktivitas  perekonomian dengan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Dalam  kenyataannya,  dalam  beberapa  kasus lingkungan  alam  (hidup)  dapat  tercemar  dan  terjadi  diakibatkan  oleh  implementasi peraturan  pemerintah  sehingga  organisasi  lingkungan  hidup  akan  bersentuhan  juga dengan  kekuasaan  (politik). 20 Pada  perjalanannya,  organisasi  lingkungan  hidup  akan semakin  banyak  mendapat  tantangan  dalam  berbagai  langkah  penyimpangan  yang
19 Rifda  Arun,  “NGO  adalah:  Definisi,  Sejarah,  Jenis,  Peran  dan  5  Contohnya  di Indonesia”, https://www.gramedia.com/literasi/ngo-adalah/ , diakses pada 4 Maret 2023
20 Emmy  Hafildi,  “Sejarah  Berdirinya  dan  Peranan  Wahana  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia (WALHI)”, https://www.walhi.or.id/sejarah , diakses pada 2 Februari 2023
telah diambil oleh oknum pejabat yang mengatasnamakan kepentingan negara, namun terkandung demi kepentingan pribadi dan kelompoknya (abuse of power). 21
Kebakaran hutan sebagai faktor utama dan sangat mendominasi terjadinya kabut asap merupakan bencana yang terjadi secara berulang-ulang. Hal ini dapat ditunjukkan pada  lokasi-lokasi  wilayah  kehutanan  yang  terbakar  pada  tingkat  menimbulkan bencana  kabut  asap,  diantaranya  di  Pulau  Kalimantan  (Kalimantan  barat  dan Kalimantan  Tengah)  dan  Pulau  Sumatera  (Sumatera  Selatan,  Riau  dan  Jambi) 22 Timbulnya bencana tersebut sangat berdampak kepada masyarakat luas menjadi pihak yang  paling  dirugikan.  Dengan  fenomena  tersebut,  maka  organisasi-organisasi lingkungan  hidup  membutuhkan  adanya  perlindungan  hukum  (hak  gugat)  dalam upayanya  untuk  melindungi  hak-hak  dan  kepentingan  masyarakat  atas  segala gangguan/kerugian dan ketidaknyamanan yang dideritanya. 23
Berdasarkan  pada  permasalahan  timbulnya  bencana  kabut  disebabkan  oleh wilayah  kehutanan  yang  terbakar  di  negara  kita,    pemerintah  sebagai  penyelenggara negara bertanggung jawab dalam pengendalian atas wilayah kehutanan dan lahan yang terbakar  (kahutla).  Akhirnya,  pada  penelitian  ini  akan  dikaji  bagaimanakah perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap?

## B. METODE PENELITIAN
Kategori  pemilihan  pada  penelitian  ini  merupakan  jenis  diskriptif  kualitatif (qualitative  descriptive  research).  Pada  penelitian  ini  akan  didiskripsikan  dalam  bentuk kajian  yang  mendalam  dengan  menggunakan  data-data  yang  bersifat  kualitatif  (non
21 Khairunas,  “Penyalahgunaan  Wewenang  Jabatan”, https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan- wewenang-jabatan-abuse-of-power/ , diakses pada 4 Juni 2023
22 Nukila Evanty, “Kebakaran Hutan, Tanggung Jawab Siapa?”, https://news.detik.com/kolom/d- 4187470/kebakaran-hutan-tanggung-jawab- siapa#:~:text=Jika%20hutan%20dan%20lahan%20terbakar,Hidup%20dan%20Kehutanan%20(KLHK).,diak ses pada 18 Juni 2023
23 Ari Wellianto, “Faktor Pendorong Munculnya
Pergerakan Nasional”, https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/200000369/faktor-pendorong-munculnya- pergerakan-nasional?page=all , diakses pada 18 Juni 2023
angka). 24 Data-data yang digunakan bersumber dari sumber data bahan hukum primer dan sekunder, yang relevan terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan.
Dengan  demikian,  pada  penelitian  ini  atas  permasalahan  yang  dikaji  didekati dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan (approach method), yaitu:
1.  Metode pendekatan menggunakan perundang-undangan (approach method using law), yaitu  dalam  melakukan  kajian  terhadap  permasalahan  yang  diteliti  dengan menggunakan  sumber-sumber  data  berupa  produk  perundang-undangan  dan peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dan sangat relevan untuk dikaji.
2.  Metode  pendekatan  empiris  (emperical  approach  method),  yaitu  kajian  dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber data yang  dapat  berupa  kepustakaan, buku referensi/ajar,  artikel  penelitian  (jurnal),  internet  dan  bahan  hukum  sekunder lainnya. 25
Berdasarkan  pendekatan  tersebut  di  atas  digunakan  untuk  mengkaji perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup terhadap lingkungan yang mengalami bencana  kabut  asap.  Seperti  kita  ketahui  bersama,  terjadinya  kabut  asap  dapat disebabkan oleh beberapa hal, terdiri sebagai berikut ini: 26
1. Kebakaran hutan
2. Asap kendaraan bermotor
3. Gunung meletus
4. Pembakaran batu bara
5. Pembakaran sampah
6. Penggunaan kembang api
7. Pembakaran bahan pertanian
Pada  penelitian  ini,  kasus  terjadinya  bencana  kabut  asap  yang  dikaji  dibatasi hanya  fokus  disebabkan  oleh  adanya  kebakaran  hutan.    Pembatasan  tersebut  dipilih karena kasus terjadinya musibah atau bencana tersebut berdasarkan peristiwa masa lalu
24 Jevi  Nugraha,  Mengenal  Jenis  Penelitian  Diskriptif  Kualitatif,  Berikut  Penjelasannya,  diakses dari https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut- penjelasannya-kln.html , pada 17 Juni 2023 25 Salma Ekawati, “Definisi Pendekatan Empiris”,
https://kumpulan- definisi.blogspot.com/2017/11/definisi-pendekatan-empiris.html , diakses pada 12 Mei 2023 26 Ayu Rifka Sitoresmi, op cit., 2023
di Indonesia diakibatkan karena hutan dan lahan yang terbakar (kahutla).  Sementara, untuk faktor pemicu  timbulnya kabut asap yang lain dapat dikecualikan karena masih dalam  tingkat  dapat  dikendalikan,  luasan  dampaknya  hanya  terbatas  dalam  kawasan tertentu  saja  (lokal)  dan  belum  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  kerugian  yang  cukup signifikan (triliunan).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Syarat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mendapatkan Hak Gugat Terhadap Lingkungan Yang Mengalami Bencana Kabut Asap
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara  yang  berdaulat dan  meraih  kemerdekaannya  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Berdasarkan  Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis dengan memiliki kedudukan  tertinggi  terhadap  segala  tatanan  dan  aplikasi  segala  bentuk  undang- undang yang dipakai di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 27 Selanjutnya, pada pasal 28 ayat (h) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap orang yang menjadi  warga  negara  Republik  Indonesia  memiliki  hak  asasi  kondisi  alam  dan lingkungan hidup yang menyehatkan dan layak. 28 Lingkungan yang dimaksud tersebut adalah  suatu  kondisi  lingkungan  di  tempat  tinggal  warga  dan  bermukim  yang memungkinkan  perkembangbiakan  berjalan  secara  normal  (optimal)  dan  memenuhi unsur keselarasan, keserasian dan keseimbangan. 29
Persoalan lingkungan hidup dipandang memiliki potensi yang sangat nyata dalam mempengaruhi  kehidupan  bernegara.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  mewujudkan kemakmuran  dan  keadilan  sosial  bagi  bangsa  Indonesia,  berdasarkan  amanat  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  dasar  1945  tersebut,  maka  prinsip  yang  harus diterapkan dalam pembangunan eknomi  secara nasional adalah  bersifat berkelanjutan
27 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28h 29 Mulyadi. “Perlindungan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak asasi Manusia”, Jurnal Media Unida, Volume 5 Nomor 2, 2022, hal. 49
(sustainable)  dan  berwawasan  lingkungan  (environmentally  friendly).  Hal  tersebut  dapat dikaitkan dengan status kesehatan masyarakat terhadap faktor-faktor risiko penurunan yang  diakibatkan  oleh  lingkungan  yang  tidak  sehat,  sehingga  dapat  mengganggu tingkat  produktivitas  penduduk  secara  nasional. 30 Disamping  itu,  pada  pelaksanaan releasisasi  program-program  pemerintah  (pembangunan)  yang  menganut  prinsip keberlanjutan dan memiliki wawasan lingkungan akan berkontribusi secara nyata dan optimal  terhadap  manfaat  yang  didapatkan  oleh  masyarakat  dan  generasi  penerus bangsa dalam jangka panjang. 31
Pelaksanaan pembangunan nasional dalam perjalanannya setelah masa orde  baru lengser mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintah  Daerah.  Terbitnya  undang-undang  tersebut  didasarkan  atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini: 32
1.  Percepatan  perwujudan  penduduk/warga  pada  tingkat  sejahtera  dengan  cara menaikkan,  melayani,  memberdayakan,  dan  melibatkan  peranan  masyarakat  serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam percepatan yang ditempuh tersebut dengan memegang pedoman kedemokrasian, keadilan, kerataan, dan lainnya dalam bingkai wilayah kesatuan negara Indonesia (NKRI).
2. Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah, diperlukan adanya peningkatan efisiensi  dan  efektivitasnya  dan  tetap  diperhatikannya  berbagai  kondisi  dan  situasi yang terdiri:
a.  Menjalin  keeratan  (hubungan)  antar  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan daerah
b. Kekayaan dan keberagaman daerah
c.  Kesempatan dan langkah meraih kemenangan secara umum (global)
d. Pemberian wewenang atau otoritas yang cukup memadai kepada pejabat/kebapa daerah
30 Dewi Hapsari, Puti Sari dan Julianty Pradono. “Pengaruh Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat terhadap Status Kesehatan”, Buletin Penelitian Kesehatan Volume 15 Nomor 3, 2009, hal. 40-49
31 Riza  Yenni  Lestari  Astuti  dan  Eko  Priyo  Purnomo,  “Analisis  Dampak  Pembangunan Berkelanjutan  Tehadap  Strategi  Ketahanan  Perkotaan”,  Jurnal  Arsitektur,  Bangunan  dan  Lingkungan, Volume 10 Nomor 2, Februari 2021, hal. 155-162
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Daerah.
e.  Hak  dan  kewajiban  diberikan  terhadap  penyelenggaraan  kekuasaan  dalam otonominya dalam lingkup pelaksanaan kepemerintahan kenegaraan.
3.  Pergantian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahaun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah untuk menyesuaikan terhadap adanya kemajuan situasi dan kondisi, tata negara dan kebutuhan.
Pada kenyataannya, pelaksanaan otonomi daerah dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  kepala  daerah  dan  pejabat  publik lainnya untuk digunakan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya serta merugikan bagi  kepentingan  masyarakat  banyak. 33 Dalam  hal  ini,  dapat  dipertegas  terhadap pengelolaan hutan di Indonesia dengan timbulnya persoalan penyalahgunaan perijinan oleh kepala daerah maupun penerima ijin. 34 Disamping  itu, timbulnya  berbagai kasus kebakaran hutan yang berpotensi menimbulkan bencana kabut asap, merupakan fakta yang  membuktikan  terhadap  penyalahgunaan  wewenang  dengan  mengabaikan kelestarian  lingkungan  hidup.  Berdasarkan  pernyataan  Siti  Nurbaya  selaku  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  memaparkan  bahwa  kasus terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  (kahutla)  di  tahun  2023  diperkirakan  akan meningkat  dibandingkan  tahun  lalu. 35 Selanjutnya,  dapat  diinformasikan  data  yang diperoleh  dari  kementrian  yang  terkait  diperoleh  luasan  kebakaran  hutan  adalah  1,6 juta hektar di tahun 2019, 296.000 hektar di tahun 2020, 358.000 hektar di tahun 2021 dan 204.000  hektar  di  tahun  2022.  Sementara  itu,  pada  tahun  2023  di  Bulan  Januari  saja terpantau kasus kebakaran hutan melanda di 11 provinsi dengan luasan lahan mencapai 459 hektar dan mengalami peningkatan sebesar 29% pada periode yang sama dibanding pada tahun lalu.
Berdasarkan  fenomena  terhadap  kasus  terjadinya  kebakaran  hutan  yang  terjadi dalam setiap tahunnya dan berpotensi menimbulkan bencana kabut asap tersebut, maka
33 Jojo  Juhaeni.  “Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Pejabat  Publik  dalam  Perspektif  Sosiologi Hukum”, Jurnal Konstituen, Volume 3 Nomor 2, Februari 2021, hal. 41-68
34 Ifrani.  ”Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan  Perijinan  dalam  Pengelolaan Kawasan  Hutan”,  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran, Bandung, 2017, hal. 78
35 Hidayat  Salam.  “Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Diprediksi  Meningkat  Sepanjang  Tahun  2023”, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kebakaran-hutan-dan-lahan-diprediksi- meningkat-sepanjang-tahun-2023 diakses pada 20 Juni 2023
berdampak  pada  kerugian  dan  penderitaan  masyarakat  secara  luas  secara  terus menerus  dan  berkepanjangan.  Kondisi  tersebut  mengundang  kerawanan-kerawanan sosial sehingga dibutuhkan peran organisasi lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak  dan  kepentingan  masyarakat.  Peran  organisasi  lingkungan  dapat  diwujudkan melalui  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada bagian Bab IV tentang Ganti Rugi Pasal 54 ayat (1) dan (2).  Pada Pasal 54 tersebut tertuang bahwa pada kondisi udara yang tercemar diwajibkan bagi pelaku penyebabnya, terdiri perorangan atau yang bertanggung jawab untuk (1) Bertanggung jawab  atas pembiayaan yang diperlukan untuk menanggulangi dan  memulihkannya  (2)  Memberikan  biaya  pengganti  kerugian  kepada  pihak  yang mengalami.  Dengan  demikian,  dengan  munculnya  kejadian  bencana  kabut  asap diakibatkan  terbakarnya  wilayah  kehutanan  dan  lahan  (kahutla)  dapat  dikategorikan sebagai  bentuk  pencemaran  udara,  sehingga  organisasi  lingkungan  hidup  dapat melakukan  gugatan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  berdasarkan  Pasal  54  peraturan pemerintah tersebut.
Disamping  itu,  hak  gugat  organisasi  lingkungan  hidup  juga  ditegaskan  pada Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengendalian Lingkungan Hidup, pada bagian Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, paragraf 6 tentang Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 92 ayat (1) dan (2). Pada  Pasal  92  tersebut  dinyatakan  terdiri  (1)  Organisasi  lingkungan  hidup  dapat melibatkan  diri  dalam  area  turut  serta  untuk  melindungi  dan  mengelola  lingkungan alam sekitar (lingkungan hidup) dengan mempunyai hak gugat demi melestarikan dan menjaga  kefungsian  atas  lingkungan  hidup,  (2)  Hak  gugat  yang  dimaksud  tersebut berlaku  hanya  untuk  menuntut  adanya  suatu  tindakan  dan  tidak  termasuk  adanya pergantian kerugian, dengan pengecualian realisasi biaya yang dikeluarkan.
Peran  organisasi  lingkungan  hidup  sebagai  Non  Gouverment  Organization  (NGO) atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  ditegaskan  dengan  karakter  yang dimilikinya  adalah  (1)  Dalam  aktivitasnya  berfokus  untuk  memperjuangkan  hak-hak masyarakat  dan  kepentingan  umum,  serta  (2)  Bekerja  secara  sukarela  dalam  berbagai kepentingan,  terutama  untuk  kepentingan  sosial  dan  lingkungan  masyarakat.  Oleh
karena  itu,  berdasarkan  landasan  hukum  yang  relevan  terhadap  kasus  bencana  kabut asap  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  kepentingan  masyarakat  disertai  dengan karakter  yang  memiliki  keleluasaan  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat dan umum, mengisyaratkan  bagi keorganisasian lingkungan hidup melakukan gugatan pada kasus tersebut.
Syarat-syarat  bagi  organisasi  lingkungan  hidup  dalam  rangka  mendapatkan  hak gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap merujuk pada Undang –undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pada undang-undang tersebut, dijelaskan pada Pasal 92 ayat (3) terkait persyaratan untuk dicukupi oleh organisasi lingkungan hidup dalam melakukan gugatan, yaitu terdiri: 36
1.  Organisasi lingkungan hidup harus berbadan hukum
2.  Organisasi  lingkungan  hidup  beranggaran  dasar  dengan  penegasan  atas  berdirinya demi mementingkan untuk melestarikan dan menjaga kefungsian lingkungan hidup.
3.  Pelaksanaan  dalam  kurun  waktu  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dalam melakukan kegiatan secara nyata berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya.
Berdasarkan  persyaratan  organisasi  lingkungan  hidup  dalam  rangka mendapatkan  hak  gugat  terhadap  lingkungan  yang  mengalami  bencana  kabut  asap sebagaimana dinyatakan di atas, maka menjadi wajib bagi organisasi lingkungan hidup untuk  dipenuhi  dalam  mendapatkan  dan  memenuhi  hak  gugat  kepada  pihak-pihak yang  terkait.  Dalam  pengertian  yang  lain,  bilamana  ternyata  syarat  tersebut  di  atas sebagaimana  terkandung  pada  Pasal  92  ayat  (3)  tidak  terpenuhi  baik  dalam  jumlah sebagian maupun seluruhnya, dianggap tidak berlaku dan tidak memenuhi unsur wajib untuk ditanggapi oleh pihak yang tergugat.
Disamping  itu,  organisasi  lingkungan  hidup  dalam  melakukan  gugatan  harus memperhatikan  dalam  batas  waktu  yang  ditentukan  dengan  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Udara,  pada bagian Bab IV tentang Ketentuan Penutup Pasal 58. Pada Pasal 58 tersebut dinyatakan
36 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengendalian Lingkungan Hidup
bahwa  segala  aturan  dalam  bentuk  undang-undang  terkait  tata  kelola  kendali  udara yang  tercemar  memiliki  masa  berlaku  selama  tidak  mengandung  pertentangan  dan masih  digunakan  berdsarkan  aturan  dari  pemerintah    tersebut.  Selanjutnya,  pada Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengendalian Lingkungan Hidup, pada bagian Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, paragraf 3 tentang Tenggat Kadaluwarsa Pengajuan Gugatan Pasal 89 ayat (1) dan (2). Pada  Pasal  89  tersebut  dinyatakan  bahwa  (1)  Masa  berlakunya  hak  gugat  untuk diajukan ke pengadilan berlaku dengan masa berlaku yang telah ditetapkan pada Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  serta  penghitungannya  dimulai  ketika  terjadinya lingkungan  tercemar  dan/atau  lingkungan  yang  rusak,  dan  (2)  Penetapan  megenai masa kadaluwarasa dikecualikan dan tidak termasuk adanya lingkungan yang tercemar dan/atau  lingkungan  yang  rusak  yang  disebabkan  adanya  jenis  usaha  dan/atau aktivitas yang memakai dan/atau mengolah B3 dan memproduksi dan/atau limbah B3.

## 2. Hak Gugat  Yang  Dimiliki  Organisasi  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Lingkungan Yang Mengalami Bencana Kabut Asap
Pada  suatu  kondisi,  terkadang  masyarakat  tidak  menyadari  akan  terjadinya gangguan  atau  ancaman  bahaya  yang  dapat  melandanya  terkait  dengan  kegiatan pembangunan  dan  pengelolaan  lingkungan. 37 Dengan  demikian,  ketika  hal  tersebut benar-benar  terjadi,  maka  seolah  tidak  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  dan  diperbuat karena  kurangnya  pengetahuan  terkait  dengan  hukum  lingkungan. 38 Hal  ini  berbeda dengan  keberadaan  masyarakat  yang  berada  pada  negara-negara  yang  menerapkan common  law  system.  Sistem  common  law  berbeda  dengan  civil  law  system,  yaitu  pada sistem  tersebut  digunakan  sumber  hukum  berasal  dari  keputusan  hakim  atau  biasa disebut dengan yurisprodensi. 39 Pada negara-negara yang menerapkan sistem tersebut,
37 Justia  E.  C.  Rawung.  “Ganti  Kerugian  dan  Pemulihan  Lingkungan  Akibat  Pencemaran  dan Perusakan Lingkungan Hidup”, Lex Crimen Journal, Volume 2 Nomor 5, September 2013, hal. 80-90
38 Syamsul  Arifin.  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia,  PT Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 169
39 Widodo. “Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dan Common Law”, https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+common+lawoq=apa+yang+dimaksud+com
seperti  Inggris,  Amerika  Serikat  ataupun  Australia;  sudah  mengakomodasi  dalam kebijakan  lingkungan  yang  berorientasi  dengan  massive  interest  yang  dapat  meliputi legal standing, class actions atau citizen standing/citizen law suit. 40
Di Indonesia, oleh karena belum menganut sistem common law, maka legal standing didasarkan  dan  berorientasi  pada  sumber  hukum  berasal  dari  aturan  undang-undang yang  tersedia  dan  digunakan. 41 Hak  gugat  atau  dapat  disebut  dengan  legal  standing yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hukum  lingkungan  digunakan  konsep  hak  gugat konvensional. 42 Konsep tersebut diadopsi dan digunakan untuk membela kepentingan publik dan umum, yaitu dalam kaitan kehidupan orang banyak jangka panjang (public long  life  time). 43 Dalam  Undang-Undang  Nomer  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup,  dijelaskan  pada  bagian  Bab  XIII  tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan bahwa pihak yang dapat melakukan gugatan dapat terdiri:
1.  Pihak pemerintahan baik pusat maupun daerah tercantum pada paragraf 4 Pasal 90 ayat (1) dan (2)
2. Masyarakat, tercantum pada paragraf 5 Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3)
3. Organisasi lingkungan hidup, tercantum pada paragraf 6 Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3)
Berdasarkan pihak-pihak yang mempunyai hak gugat sebagaimana dinyatakan di atas,  maka  pada  penelitian  ini  dibatasi  hanya  untuk  organisasi  lingkungan  hidup berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Akhirnya, berdasarkan hak gugat yang dimiliki oleh organisasi lingkungan hidup, maka dapat diuraikan terdiri sebagai berikut ini:
mon+lawaqs=chrome..69i57j0i22i30j0i10i22i30j0i22i30.9318j0j15sourceid=chromeie=UTF-8 diakses pada 19 Juni 2023
40 Priska Debora Samosir dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. “Tinjauan dan Manfaat serta Kritik  yang  Timbul  dari  Gugatan  Perwakilan  Kelompok  (Class  Action)  dalam  Suatu  Sengketa  Perdata  di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara Fakulas Hukum Universitas Udayana, Volume. 1 Nomor 05, November 2016 , hal. 23-33 41 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 24
42 Indrajaya. “Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup  Menurut  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun  2009”,  Jurnal  Hukum  Doctrinal,  Volume  6  Nomor 1, 2021, hal. 31
43 Nommy H. T. Siahaan, “Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan”, Jurnal Syiar Hukum, Volume 13 Nomor 3, November 2011, hal. 232-244
1.  Penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara damai (jalur luar pengadilan) Langkah  gugatan  yang  ditempuh  pada  jalur  ini  dapat  merujuk  pada  Undang- Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, yaitu pada Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); serta pada Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3).  Upaya  penyelesaian  ini    dapat  menggunakan  cara  perundingan  dengan melibatkan  2  (dua)  pihak,  yaitu  organisasi  lingkungan  hidup  dengan  pihak  yang tergugat.  Perundingan  dilaksanakan  dengan  mengedepankan  solusi  bersama  untuk mendapatkan  kesepakatan  atau  kemufakatan.  Kesepakatan  tersebut  meliputi:  1) bentuk  dan  nilai  kerugian  yang  disepakati,  2)  melakukan  tindakan  kuratif  dalam rangka  pemulihan  lingkungan  yang  tercemar  dan  rusak,  3)  Tindakan  pencemaran dan perusakan lingkungan tidak akan terulang kembali, dan 4) melakukan tindakan preventif dalam upaya mencegah dampak lingkungan hidup yang tercemar.
2.  Penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara hukum (jalur pengadilan) Upaya  yang  ditempuh  pada  jalur  ini  dengan  menggunakan  jalur  hukum  yang meliputi:
a.  Penggugatan secara perdata
Dalam  hal  ini  dapat  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada bagian Bab VI tentang Ganti Rugi Pasal 54 ayat (1) dan (2). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap orang/yang bertanggung jawab usaha dan/atau aktivitas menyebabkan udara tercemar wajib (1) bertanggung jawab terhadap dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi dan memulihkannya,  (2)  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan. Disamping itu, penggugatan secara perdata tersebut dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang  Nomer  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengendalian Lingkungan  Hidup,  bagian  Bab  XIII  tentang  Penyelesaian  Penyelesaian Lingkungan, paragraf 1 tentang Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan pada Pasal  87  ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (4).  Penjelasan  atas  pasal  tersebut  bahwa  tindakan yang  menyebabkan  lingkungan  hidup  tercemar  dan/atau  rusak    merupakan pelanggaran  hukum  dan  diwajibkan  bagi  pelaku  membayar  kerugian  terhadap pihak yang mengalami kerugian. Kewajiban memberikan ganti rugi tersebut tetap
melekat  walaupun  sudah  dilakukan  pemindahtanganan  (peralihan  kepemilikan) ataupun  perubahan  bentuk  usaha  ataupun  yang  lainnya.  Dalam  hal  kewajiban tersebut terlambat diberikan, berdasarkan penetapan pengadilan dapat diberikan denda (uang paksa) yang dihitung dalam jumlah harian sebagai konsekuensinya.
b.  Penggugatan secara pidana
Dalam  hal  ini  dapat  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Pengendalian  Pencemaran  Udara  pada  bagian  Bab  VII  tentang  Sanksi pada Pasal 56 ayat (1). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa siapa saja terduga melakukan aktivitas dapat  menimbulkan udara tercemar dan/atau rusak dituntut pemidanaan dengan hukuman sesuai ketentuan pada Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, Pasal  44,  Pasal  45,  Pasal  46  dan  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. 44 Selanjutnya,  penggugatan  secara pidana  tersebut  juga  dapat  dilakukan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomer  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup,  bagian Bab XV tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3); serta pada  Pasal  99  ayat  (1),  (2)  dan  (3).  Penjelasan  terkait  pasal-pasal  tersebut  pada intinya adalah tindakan/perbuatan berakibat lingkungan hidup menjadi tercemar ditetapkan  dalam  tindakan  jahat  yang  dapat  dipidanakan.  Dalam  hal  tindakan tersebut  dapat  dibuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan,  pelaku  dapat  dipidana dalam kurun waktu tertentu dan/atau dengan denda  sejumlah nominal menurut aturan dan ketentuan pasal yang dilanggar.
3.  Penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara tata usaha negara (jalur PTUN) Hak gugatan administratif dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, bagian Bab XIII  tentang  Penyelesaian  Penyelesaian  Lingkungan,  paragraf  7  tentang  Gugatan Administratif  pada  Pasal  93  ayat  (1)  dan  (2).  Penjelasan  atas  ayat-ayat  pada  pasal tersebut  adalah  gugatan  administratif  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan keputusan  peradilan  tata  usaha  negara,  yaitu  bilamana  pejabat/badan  terkait
44 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  1997  tentang  Pengolahan  Lingkungan Hidup
mengeluarkan  izin  lingkungan  tidak  dilengkapi  dengan  syarat  yang  diwajibkan untuk  dilengkapi,  terdiri  dari  dokumen  analisa  mengenai  dampak  lingkungan (amdal), dokumen upaya kelestarian lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) serta izin lingkungan.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  kajian  terhadap  perlindungan  bagi  organisasi  lingkungan  hidup terhadap  lingkungan  yang  mengalami  bencana  kabut  asap  dapat  disimpulkan  terdiri pernyataan di bawah ini:
1.  Syarat  bagi  organisasi  lingkungan  hidup  dalam  rangka  mendapatkan  hak  gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap merujuk pada Undang – undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengendalian  Lingkungan  Hidup,  pada  Pasal  92  ayat  (3).  Persyaratan  yang  harus dipenuhi, yaitu terdiri:
a.  Organisasi lingkungan hidup harus berbadan hukum
b.  Organisasi  lingkungan  hidup  beranggaran  dasar  dengan  penegasan  atas berdirinya  demi  mementingkan  untuk  melestarikan  dan  menjaga  kefungsian lingkungan hidup.
c.  Pelaksanaan  dalam  kurun  waktu  sekurang-kurangnya  2  (dua  )  tahun  dalam melakukan kegiatan secara nyata berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya.
2.  Hak  gugat  yang  dimiliki  organisasi  lingkungan  hidup  terhadap  lingkungan  yang mengalami bencana kabut asap, dapat diuraikan sebagai berikut ini:
a.  Hak  gugat  melalui  penggugatan  persengketaan  lingkungan  hidup  secara  damai (luar pengadilan)
b.  Hak  gugat  melalui penggugatan  persengketaan  lingkungan  hidup  secara  hukum (jalur pengadilan)
c.  Hak  gugat  melalui  penggugatan  persengketaan  lingkungan  hidup  secara  tata usaha negara (jalur PTUN)

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

## Buku-Buku:
M. Daud Silahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, edisi pertama, P.T Alumni, Bandung, 2014.
Muhammad  Erwin,  Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2011.
Purnomo  H  dan  Puspitaloka,  Pembelajaran  Pencegahan  Kebakaran  dan  Restorasi  Gambut
Berbagasi Masyarakat, Erlangga, Jakarta, 2020.
Sugiyanto, Kewirausahaan, edisi pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021. Syamsul Arifin,  Hukum  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di  Indonesia, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

## Jurnal:
Dewi  Hapsari,  Puti  Sari  dan  Julianty  Pradono.  “Pengaruh  Lingkungan  Sehat  dan Perilaku  Hidup  Sehat  terhadap  Status  Kesehatan”,  Buletin  Penelitian  Kesehatan Volume 15 Nomor 3, 2009.
Indrajaya.  “Syarat  dan  Bentuk  Tuntutan  Hak  Gugat  yang  Dilakukan  oleh  Organisasi Lingkungan  Hidup  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009”,  Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 6 Nomor 1, 2021.
Jojo  Juhaeni.  “Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Pejabat  Publik  dalam  Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Konstituen, Volume 3 Nomor 2, Februari 2021.
Justia E. C. Rawung. “Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan  Perusakan  Lingkungan  Hidup”,  Lex  Crimen  Journal,  Volume  2  Nomor  5, September 2013.
Mulyadi. “Perlindungan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak asasi Manusia”, Jurnal Media Unida, Volume 5 Nomor 2, 2022.
Nommy  H.  T.  Siahaan,  “Perkembangan  Legal  Standing  dalam  Hukum  Lingkungan”,
Jurnal Syiar Hukum, Volume 13 Nomor 3, November 2011.
Priska  Debora  Samosir  dan  I  Gusti  Agung  Ayu  Dike  Widhyaastuti.  “Tinjauan  dan Manfaat  serta  Kritik  yang  Timbul  dari  Gugatan  Perwakilan  Kelompok  (Class Action) dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara Fakulas Hukum Universitas Udayana, Volume. 1 Nomor 05, November 2016.
Riza  Yenni  Lestari  Astuti  dan  Eko  Priyo  Purnomo,  “Analisis  Dampak  Pembangunan Berkelanjutan  Tehadap  Strategi  Ketahanan  Perkotaan”,  Jurnal  Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan, Volume 10 Nomor 2, Februari 2021.

## Hasil Penelitian:
Rismadani  Putri,  “Dampak  Kabut  Asap  Pada  Kehidupan  Masyarakat  di  Kelurahan Tuah  Karya  Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru  Provinsi  Riau”,  Tugas  Akhir Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI, Sumatera Barat, 2020.
Ifrani.  ”Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan  Perijinan  dalam Pengelolaan  Kawasan  Hutan”,  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2017.

## Internet:
Ari  Wellianto,  Faktor  Pendorong  Munculnya  Pergerakan  Nasional,  di  akses  dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/200000369/faktor- pendorong-munculnya-pergerakan-nasional?page=all pada 18 Juni 2023.
Ayu Rifka Sitoresmi, 7 Penyebab Kabut Asap yang Wajib Diketahui, Lengkap Dampaknya Bagi Kesehatan, diakses dari https://www.liputan6.com/hot/read/5084602/7- penyebab-kabut-asap-yang-wajib-diketahui-lengkap-dampaknya-bagi-kesehatan pada 3 Maret 2023.
Dina Manurung, Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas (Studi Kasus: Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi
Riau Dampaknya Terhadap Malaysia Singapura), diakses dari
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40856 pada 26 Maret 2023.
Emmy  Hafildi,  Sejarah  Berdirinya  dan  Peranan  Wahana  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia (WALHI), diakses dari https://www.walhi.or.id/sejarah pada 2 Februari 2023.
Hidayat Salam. “Kebakaran Hutan dan Lahan Diprediksi Meningkat Sepanjang Tahun 2023”,
diakses  dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kebakaran- hutan-dan-lahan-diprediksi- meningkat-sepanjang-tahun-2023 pada 20 Juni 2023. Jevi Nugraha, Mengenal Jenis Penelitian Diskriptif Kualitatif, Berikut Penjelasannya, diakses dari https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif- kualitatif-berikut-penjelasannya-kln.html pada 17 Juni 2023. Khairunas, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan, diakses dari
https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/ pada 4 Juni 2023.
Martiana  Winarsih,  Kabut  Asap  Berdampak  Pada  Perekonomian,  diakses  dari https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap- perekonomian pada 3 Mei 2023.
Nukila  Evanty,  Kebakaran  Hutan,  Tanggung  Jawab  Siapa?,  diakses  dari https://news.detik.com/kolom/d-4187470/kebakaran-hutan-tanggung-jawab- siapa#:~:text=Jika%20hutan%20dan%20lahan%20terbakar,Hidup%20dan%20Kehu tanan%20(KLHK) . pada 18 Juni 2023.
Rifda  Arun,  NGO  adalah:  Definisi,  Sejarah,  Jenis,  Peran  dan  5  Contohnya  di  Indonesia, diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/ngo-adalah/ pada 4 Maret 2023. Siti  Irene  Astuti,  Manusia  Sebagai  Individu  Dan  Mahluk  Sosial,  diakses  dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Siti%20Irene%20Astuti%20 D,%20Dr/BAB%20IV-Makhluk%20Sosial=A.pdf pada 2 Juni 2023.
Sri  Lestari,  Dampak  kabut  asap  Diperkirakan  Capai  200  Triliun  Rupiah,  diakses  dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_k abutasap pada 5 Februari 2023.
Syamsul  Maarif,  Kerugian  Bencana  Kabut  Asap  Menyebabkan  Kerugian  10  Triliun  Rupiah, diakses  dari https://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/869-kerugian-bencana- kabut-asap-riau-mencapai-lebih-dari-10-triliun-rupiah.html pada Maret 2023.
Tantiya Nimas Nuraini,  Ketahui  Faktor  Penyebab Kabut Asap dan Efeknya Bagi Kesehatan,
Beresiko Terkena Kanker, diakses dari
https://www.merdeka.com/trending/ketahui-faktor-penyebab-kabut-asap-amp- efeknya-bagi-kesehatan-berisiko-terkena-kanker-kln.html pada 10 Maret 2023.
Vanya  Karunia  Mulia  Putri,  Penyebab  Kabut  Asap  dan  Dampaknya,  diakses  dari https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/110000169/penyebab- bencana-kabut-asap-dan-dampaknya?page=all pada 2 Juni 2023.
Widodo.  “Memahami  Perbedaan  Sistem  Civil  Law  dan  Common  Law”  diakses  dari https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+common+lawoq=ap a+yang+dimaksud+common+lawaqs=chrome..69i57j0i22i30j0i10i22i30j0i22i30.93 18j0j15sourceid=chromeie=UTF-8 pada 19 Juni 2023.
Zaenal Arifin, Dampak Negatif Bencana Asap dan Upaya Penanggulangannya, diakses dari https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/dampak-negatif-bencana-asap-dan- upaya-penanggulangannya/ pada 2 Juni 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pembangunan  Daerah,  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengendalian Lingkungan  Hidup,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 140.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengolahan  Lingkungan  Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.