PERBAIKAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA
AZMI FENDRI
Kampus Unand Limau Manis Padang
Abstrak Abstract Sejak  reformasi  ditandai   dengan jatuhnya  Pemerintahan  Rezim Orde   Baru,  memunculkan  suatu periode  transisi  dalam   proses demokrasi. Kata demokrasi mungkin  menjadi  jargon  politik yang kemas dalam bentuk masalah sosial   dan  HAM  yang   kemudian kemudian diekspos kepada masyarakat untuk   menentang semua  kebijakan  pemerintahan. Tepat mengaku selama pemerintahan Orde   Baru, demokrasi  cenderung  menjadi sangat  hal   yang   tabu  untuk dibicarakan secara terbuka publik.
Hal   ini  cermin  dari   berbagai produk legislasi yang tidak memperlihatkan keadilan masyarakat pada umumnya
Since   reform   marked   by   fall downing regime him Governance of   New   Order,   peeping   out   a period   to   transition   in   course   of democracy.   Word   democratize likely become tidy political jargon in   the   form   of   social   issues   and HAM which later then diekspos to society   to   oppose   all   policy   of governance.   Proper   confessed during governance of New Order, democracy   likely   become   very matter   of   taboo   to   be   talked openly     public.   This   matter   of mirror   from   various   legislation product   which   do   not   express justice of society in general

## Kata Kunci : Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum

## A. Pendahuluan.
Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945,   menegaskan   kembali   bahwa   “Negara   Indonesia   adalah   Negara Hukum”.   Artinya   bahwa   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   adalah Negara   yang   berdasar   atas   hukum   ( rechtstaat) ,   tidak   berdasar   atas kekuasaan   ( machstaat ),   dan   pemerintahan   yang   berdasarkan   sistem konstitusi   (hukum   dasar),   bukan   absolutisme   (kekuasaan   yang   tidak terbatas). Sebagai konsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga
Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap   warga   Negara   yaitu,   supremasi   hukum,   keseteraan   di   hadapan hukum,   dan   penegakkan   hukum   dengan   cara-cara   yang   tidak bertentangan   dengan   hukum. 1 Tiga   prinsip   dasar   ini   selalu   menjadi agenda   pemerintah   yang   berkuasa   dalam   menjalankan   roda   reformasi, khususnya reformasi hukum.
Memang   secara   faktual   harus   kita   akui,   meskipun   kita   sudah merdeka lebih dari enam dekade, namun untuk keluar dari kungkungan peraturan   perundangan   warisan   kolonial   bukanlah   hal   yang   mudah. Semua itu tidak terlepas dari kondisi, di mana seluruh alur perkembangan sistem   hukum   di   Indonesia   sesungguhnya   telah   banyak   terbangun   dan tergariskan   secara   pasti   berdasarkan   konfigurasi   asas-asas   yang   telah diletakkan sejak lama sebelum kekuasaan pemerintah kolonial tumbang. 2 Hal   ini   menimbulkan   masalah   pada   saat   norma   hukum   yang   secara limitatif dan kaku mau diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan   dengan   apa   yang   dinyatakan   Esmi   Warasih   Pujirahayu   dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar bahwa “penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang  sedang  berubah karena   terjadi   ke   tidak   cocokan   antara   nilai-nilai   yang   dihayati   oleh anggota masyarakat itu sendiri”. 3 Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh van Savigny dengan “volksgeist”. 4
1.Lihat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2  Soetandyo   Wignjosoebroto, Dari   Hukum   Kolonial   ke   Hukum   Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalam PerkembanganHukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.15.
3  Esmi   Warasih   Pujirahayu, Pemberdayaan   Masyarakat   dalam   Mewujudkan   Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001.
4 Volksgeist atau jiwa bangsa adalah kristaliasi nilai-nilai yang dibangun secara alamiah melalui pengemblengan sajarah. Nilai-nilai ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu sehingga inilah yang   membuatnya   unik   dan   berbeda   pada   setiap   bangsa.   Lebih   jauh   lihat   Shidarta, Karakter Penalaran hukum dalam Konteks ke Indonesian, Utomo, Bandung, 2006, hlm 257-265.

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Dalam   konteks   ke   Indonesia,   bicara   mengenai volksgeist dalam estalasi pengembangan ilmu hukum, mau tidak mau kita harus kembali pada   kristalisasi   nilai-nilai   yang   bersal   dari   karakteristik   dan   budaya bangsa Indonesia sendiri. Hal ini hanya dapat kita temukan pada falsafah dan   ideologi   bangsa   Indonesia   yaitu   Pancasila.   Namun,   dalam pembangunan   hukum   selama   ini,   terutama   di   era   reformasi   Pancasila yang   seyogianya   kita   jadikan   sebagai   landasan   berpijak   telah   kita tinggalkan. Sehingga produk hukum yang dilahirkan tidak mencerminkan nilai-nilai   yang   sesuai   dengan   karakter   bangsa   Indonesia   itu   sendiri. Dengan   kata   lain   produk   hukum   yang   dilahirkan   tak   ubahnya   sebagai titipan dari lembaga-lembaga asing yang bermain di Indonesia. 5
Kondisi   seperti   inilah   yang   terjadi   selama   rezim   Orde   Baru berkuasa,   karena   hukum   tidak   mampu   memberikan   kepastian sebagaimana yang diharapkan dan memberikan rasa keadilan yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Rezim Orde Baru justru beranggapan telah melaksanakan   pemerintahan   atas   dasar   kepastian   dan   keadilan,   serta berusaha   merealisasikannya   melalui   berbagai   program   yang   dikenal dengan   istilah   “pemerataan”   yang   meliputi   segala     bidang   kehidupan. 6 Kebijakan   pemerintah   rezim   Orde   Baru   ini   ditopang   dengan   legitimasi formal   dari   para   wakil   rakyat   (DPD,   DPR,   DPRD   Provinsi   dan   DPRD Kota/Kabupaten).   Pada   masa   ini   kelihatan   betul   dominasi   lembaga eksekutif   dalam   menentukan   berbagai   produk   hukum   dengan   alasan bahwa lembaga eksekutif lebih memahami kondisi rakyat di lapangan dan memiliki   tenaga   ahli (heavy   executive). Pada   masa   ini   pulalah berkembang   persepsi   bahwa   pembangunan   hukum   Indonesia   akan ketinggalan   jika   tidak   mengikuti   perkembangan   alur   hukum   modern
5  Hal   ini   terlihat   jelas   dari   regulasi   dibidang   ekonomi   terutama   berkaitan   program privatisasi,   pengelolaan   sumber   daya   alam,   perlindungan   terhadap   tenaga   kerja   dan   lain sebagainya.
6 Lebih lanjut mengenai konsep pemerataan ini dapat kita lihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dimulai sejak tahun 1969sampai 1999 yang terkenal dengan istilah Trilogi Pembangunan.
melalui   mazhab   Hukum   Positivis.   Sedangkan   hukum   yang   ada   sebagai living law justru diabaikan karena dianggap tidak mampu sebagai media ilmu   hukum   karena   sifatnya   tidak   tertulis   sehingga   tidak   memberikan kepastian hukum.
Namun setelah roda reformasi berjalan lebih kurang  delapan tahun keadaan bangsa lebih baik, masyarakat lebih tertib atau justru sebaliknya lebih buruk. Apakah penegakkan hukum sudah bisa memberikan keadilan kepada   masyarakat?.   Fenomena   terjadi   dimana   masih   ada   penegakkan hukum   yang   justru   mengaburkan   makna   keadilan   masyarakat.   Hal   ini dapat   kita   lihat   masih   ada   kasus-kasus korupsi,   illegal   logging, yang diselesaikan   secara   adat,   atau   sekalipun   kasus   tersebut dibawa dipersidangan   tetap   berakhir   dengan   kemenangan   bagi   para   selebritis kejahatan.
Mengamati sisi hukum Negara kita, khususnya penegakkan hukum ibarat   bermain-main   dengan   api   yang   suatu   saat   pasti   akan   terbakar. Artinya, siapa yang bermain-main dengan hukum pasti akan merasakan akibat   dari   perbuatannya   sendiri.   Mungkin   tidak   berlebihan   kalau   kita katakan   masih   banyak   aparat   hukum   kita   yang   bermain   api   terhadap persoalan hukum. Ini bukan berarti kesalahan hanya ada pada penegak hukum aktif saja, melainkan semua unsur terkait (pemerintah, legislator) yang saling terkait dalam merumuskan sistem hukum di Negara ini.
Beranjak dari fenomena tersebut, tulisan ini mencoba menguraikan tentang   perbaikan   sistem   hukum   dalam   pembangunan   hukum   di Indonesia

## B. Pembahasan
Dalam upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam  rencana pembangunan  jangka menengah  nasional (RPJM   2004- 2009)   berdasarkan   Perpres   Nomor   7   Tahun   2005   dinyatakan, pembenahan   sistem     dan   politik   hukum   dalam   lima   tahun   mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum,
struktur   (kelembagaan)   hukum,   dan   kultur   (budaya)   hukum,   melalui upaya :
a. Menata  kembali   substansi  hukum   melalui   peninjauan   dan   penataan kembali   peraturan   perundag-undangan   untuk   mewujudkan   tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi perundang-undangan;   dan   menghormati   serta   memperkuat   kearifan local   dan   hukum   adat   untuk   memperkaya   system   hukum   dan peraturan   melalui   pemberdayaan   yurisprudensi   sebagai   bagian   dari upaya pembaharuan materi hukum nasional;
b. Melakukan   pembenahan   struktur   hukum   melalui   penguatan kelembagaan   dengan   meningkatkan   profesionalisme   hakim   dan   staf peradilan   serta   kualiatas   system   peradilan   yang   terbuka   dan transparan;   menyederhanakan   system   peradilan;   meningkatkan transparansi   agar   peradilan   dapat   diakses   oleh   masyarakat   dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran;   memperkuat   kearifan   local   dan   hukum   adapt   untuk memperkaya   system   hukum   dan   peraturan   melalui   pem   berdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional;
c. Meningkatkan   budaya   hukum   antara   lain   melalui   pendidikan   dan sosialisasi   berbagai   peraturan   perundang-undangan   serta   perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum

## C. Substansi Hukum
Bicara   mengenai   substansi   hukum,   kita   harus   melihat   realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu   pada     falsafah   dasar   negara   yaitu   Pancasila.   Berdasarkan   hal tersebut,   maka   substansi   hukum   merupakan   hasil   dari   suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) , baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum
tidak tertulis.   Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga volksgeist yang dimaksud oleh Savigny betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang   dilahirkan   ini   jadi   fungsional   dalam   kehidupan   berbangsa   dan bernegara (pocitive   law). Berkaitan   dengan   substansi   hukum   ini   juga diharapkan   kreativitas   dari   hakim   melalui   yurisprudensi   sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri.
Secara   substansial,   banyak   kita   temui   peraturan   perundangan- undangan inkonsistensi dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan yang lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara   peraturan   yang   lebih   rendah   menemukan   hanya   14,8   %,   dari sebanyak 709 perda yang diteliti, secara umum tidak bermasalah.. Sisanya sebesar 85,2 % perda yang dibuat oleh daerah tingkat II merupakan perda- perda   yang   bermasalah.   Masalah   terbesar   pada   perda-perda   yang bermasalah tersebut antara lain terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya,   tarif   dan   lainnya   dengan   persentase   sebesar   22,7   %,   dan permasalahan   acuan   yuridis   yang   tidak   disesuaikan   dengan   peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan persentase sebesar 15,7 %. 7
Disamping   itu   perumusan   peraturan   perundang-undangan   yang kurang   jelas   mengakibatkan   sulitnya   pelaksanaan   di   lapangan   atau menimbulkan   banyak   inteprestasi   yang   mengakibatkan   terjadinya inkonsistensi.   Sering   kali   isi   peraturan   perundang-undangan   tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur,   keseimbangan   antara   hak   individual   dan   hak   sosial   atau   tidak mempertimbangan pluralisme dalam berbagai hal, serta tida k responsife gender.
7  Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Janka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Pada   asasnya   undang-undang   yang   baik   adalah   undang-undang yang langsung dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan   lebih   lanjut. 8 Akan   tetapi   kebiasaan   untuk   menunggu peraturan   pelaksanaan   menjadi   penghambat   operasionalisasi   peraturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang yang dibuat dalam rangka reformasi banyak yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Penyebab utamanya antara lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksanaan   yang   diperintahkan   oleh   undang-undang.   Meskipun   tidak semua   undang-undang   membutuhkan   peraturan   pelaksana   dalam aplikasinya atau penerapannya
Dalam rangka perbaikan dan pembenahan sistem hukum berkaitan dengan   substansi   hukum   pada   intinya   melakukan   penataan   kembali peraturan   perundang-undangan   dengan   tetap   memperhatikan   kearifan lokal dan hukum adat sebagai upaya pembaharuan materi hukum nasional di samping isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat   terlarang,   perlindungan   anak   yang   memerlukan   penanganan serius   tidak   saja   dalam   penegakan   hukum   tetapi   juga   materi-materi hukum   yang   diatur.   Sehingga   akan   terciptanya   sistem   hukum   nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
Secara politik hukum, pemerintah sudah berupaya mengakomodir nilai-nilai   yang   hidup   di   masyarakat (legal   pluralism) dalam pembentukan   hukum   nasional   (politik   perundang-undangan   yang akomodatif). Mengutip pendapat dari Von Benda-Beckman , mengatakan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu hukum Negara ( state law ) seperti hukum perundang-undangan di satu pihak, dan hukum kebiasaan ( non state law ) seperti hukum adat . Dalam kehidupan sehari-hari kedua sistem hukum itu sama-sama mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Kedua sistem hukum itu saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang ataupun kelompok. Namun hukum
8  F. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2007, hlm. 12.
sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan condition sine   quanon bagi   suatu   tujuan   yang   hendak   dicapai.   Hal   ini mencerminkan   bahwa   hukum   mempunyai   batas-batas   kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam komunitas masyarakat. Sehingga untuk menjadikan hukum sebagai a tool of   social   control dan   sekaligus   sebagai a   tool   of   social   engineering , tentulah   bukan   sesuatu   diskursus   yang   utopis.   Namun   untuk mengimplementasikannya   kita   harus   bisa   merumuskan   hukum   dalam suatu   bentuk   kebijakan   yang   mencerminkan   ciri   dan   karakter   bangsa Indonesia   yang   Bhineka,   sehingga   unifikasi   hukum   bukanlah   sesuatu pengertian yang an sich, tetapi harus bisa disesuaikan dengan kultur dan karakter dimana hukum itu diterapkan.
Sehubungan   fenomena   tumpang   tindih   berbagai   peraturan perundang-undangan   baik   di   tingkat   pusat   maupun   daerah   serta ketidakefektifan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dengan alasan   belum   ada   peraturan   pelaksaaan,   menunjukkan   bahwa   secara substansial penyusunan suatu produk hukum belum mengakomodir nilai- nilai   kemajemukan   budaya.   Sebagaimana   dinyatakan   oleh Nonet   dan Selzick (1978:169), dalam rangka pencapaian tujuan hukum yang penting adalah   substansi   serta   tanggung   jawab   yang   efektif.   Jadi   hukum   harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika, salah   satu   faktor   terjadinya   dinamika   itu   ialah   adanya   politik   hukum, karena ia diarahkan kepada “ iure constituendo” , hukum yang seharusnya berlaku. 9 .
Bertitik tolak dari pemikiran konsep hukum di atas, dalam tataran aplikasi masih jauh dari harapan dan cita-cita hukum masyarakat. Politik hukum yang dibangun pemerintah melalui politik perundang-undangan belum   mencerminkan   hukum   yang   responsif.   Bahkan   dari   beberapa
9 Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria; Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum , Dalam Arena Hukum, Nomor. 8, Fak. Hukum Unibraw Malang, 1999
peraturan perundang-undangan, seperti Perpres No.36 Tahun 2006 yang diperbaharui Perpres No.65 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan   Pembangunan   untuk   Kepentingan   Umum.   Secara   regulasi Perpres ini justru tidak sesuai dengan semangat yang telah diagendakan dalam   RPJP   bidang   hukum,   yaitu   melakukan   pembangunan   hukum berkelanjutan   dengan   memperhatikan   kearifan   lokal   dan   hukum   adat (legal pluralism) . Produk hukum yang dihasilkan seperti tercermin dalam Perpres   pengadaan   tanah   tidak   lain   merupakan   tindakan   represif pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan pembangunan.

## D. Struktur Hukum
Kurangnya independensi kelembagaan hukum , terutama lembaga- lembaga   penegak   hukum   yang   membawa   akibat   besar   dalam   sistem hukum.   Intervensi   terhadap   kekuasaan   yudikatif   misalnya   telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal   seperti   ini   menyalahi   prinsip-prinsip   impartialitas   dalam   sistem peradilan.   Akumulasi   terjadinya   putusan-putusan   yang   meninggalkan prinsip   impartialitas   dalam   jangka   panjang   telah   berperan   terhadap terjadinya   degradasi   kepercarcayaan   masyarakat   kepada   sistem   hukum maupun hilangnya kepastian hukum
Akuntabilitas kelembagaan hukum. independensi dan akuntabilitas merupakan merupakan dua sisi uang logam. Oleh karena itu independensi lembaga   hukum   harus   disertai   dengan   akuntabilitas.   Namun   dalam praktek pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung jawab   maupun   tata   cara   bagaimana   yang   harus   dilakukan   untuk memberikan pertanggung jawabannya. Hal ini memberikan kesan tiada transparansi di dalam semua proses hukum. Disamping itu faktor sumber daya manusia di bidang hukum, secara umum mulai dari peneliti hukum, perancang   perundang-undangan   sampai   pada   tingkat   pelaksana   dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsife gender.
Sistem   Peradilan   yang   tidak   transparan   dan   terbuka   juga mengakibat hukum belum sepenuhnya memihak kepada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap   penyelenggaraan   peradilan.   Kondisi   tersebut   juga   diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai   sehingga   membuka   kesempatan   terjadinya   penyimpangan kolektif   di   dalam   proses   peradilan   atau   lebih   dikenal   dengan   mafia peradilan.
Melakukan   pembenahan   struktur   hukum   melalui   penguatan kelembagaan   dengan   meningkatkan   profesionalisme   hakim   dan   staf peradilan   serta   kualitas   sistem   peradilan   yang   terbuka  dan   transparan, menyederhanakan   sistem   peradilan,   meningkatkan   transparansi   agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan  memastikan bahwa hukum diterapkan   dengan   adil   dan   memihak   kepada   kebenaran   dengan   selalu memperhatikan kemajemukan budaya yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
Perubahan   keempat   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik Indonesia   Tahun   1945   membawa   perubahan   mendasar   di   bidang kekuasaan   kehakiman   dengan   dibentuknya   Mahkamah   Konstitusi   yang mempunyai   hak   menguji   terhadapUndang-Undang   Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan   terhadap   sikap   tindak   dan   perilaku   hakim.  Terbentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pemerintah dalam menata semua peraturan   perundang-undangan   baik   di   pusat   maupun   di   daerah. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan ( Judicial Review) untuk menentukan   apakah   suatu   produk   perundang-undangan   itu   sah   atau tidak. Sayogyanya hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan   tidak   boleh   bertentangan   dengan   hukum   yang   lebih   tinggi sebagaimana teori “Stufenbautheory”, dari Hans Kelsen..
Peningkatan   kemandirian   hakim   berdasarkan   Undang-Undang Nomor   4   Tahun   2004   tentang   kekuasaan   kehakiman   membawa perubahan   bagi   terselenggaranya check and balances dalam
penyelenggaraan   Negara   dengan   beralihnya   kewenangan   administratif, organisasi, dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Pembinaan satu atap oleh Mahkamah Agung secara politik hukum agar penegakan   hukum   ( law   inforcement )   tidak   diintervensi   oleh   kekuatan eksekutif. Sebagai benteng terakhir orang mencari keadilan. Mahkamah Agung harus steril dari segala macam tawar-menawar yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membeli hukum. Untuk itu pembentukan lembaga Komisi   Yudisial   untuk   mengawasi   perilaku   para   hakim   perlu   kita apresiasikan sebagai langkah positif kearah pembangunan struktur hukum yang independen disertai dengan akuntabilitas lembaga hukum.
Peningkatan   profesionalisme   hakim   dan   aparat   peradilan   perlu dilakukan, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak semata-mata dari apa yang telah diatur dalam undang-undang, tetapi lebih jauh dari pada itu hakim harus bisa menemukan hukum ( rechtvainding ) terhadap suatu   peristiwa   yang   tidak   ada   pengaturannya   dalam   undang-undang. Karena   hukum   akan   menjadi   bermakna   hanya   dengan   cara   penafsiran yang   bergantung   kepada   norma   dasar   yang   didalilkan.   Sebagai   negara yang menganut sistem hukum civil law yang tidak murni seperti terlihat dari keputusan-keputusan hakim yang dijadikan sebagai sumber hukum (yurisprudensi). Fenomena ini tentu menuntut seorang hakim pada saat menjatuhkan hukuman harus dibekali dengan penguasaan ilmu hukum, disamping fenomena-fenomena krusial yang berkembang di masyarakat.
Di samping itu dengan melibakan peran serta masyarakat (publik) dalam   mengawasi   penyelenggaraan   peradilan   sebetulnya   bukanlah merupakan hal yang baru. Memang setelah kejatuhan rezim Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi, peran serta publik melalui lembaga pengawasan seperti ICW (Indonesian Coruption Watch), MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia), Judicial Watch, Parliament Watch, Police Watch memberikan   warna   lain   dalam   penegakan   hukum   di   Indonesia.   Tentu dalam melakukan pengawasan mereka bekerja dengan jujur ,berani, serta independen tidak partisan.
Menurut Satjipto   Rahardjo 10 ,   peran   publik   dalam   hukum   guna menyumbang usaha keluar dari keterpurukan hukum saat ini, pertama , disadari kemampuan hukum itu terbatas. Mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah suatu sikap yang tidak realistis. Kita menyerahkan nasib  kepada institusi   yang  tidak  absolut untuk   menuntaskan   tugasnya sendiri.   Secara   empirik   terbukti   untuk   melakukan   tugasnya   ia   selalu membutuhkan   bantuan,   dukungan,   tambahan   kekuatan   publik. Kedua, masyarakat   ternyata   tetap   menyimpan   kekuatan   otonom   untuk melindungi dan menata dari sendiri. Kekuatan itu untuk sementara waktu tenggelam   di   bawah   dominasi   hukum   modern   yang   nota   bena   adalah hukum Negara.

## E. Budaya Hukum.
Begitu pula dengan komponen budaya hukum, di mana  komponen ini   sangat   menentukan   sekali   dalam   upaya   penegakan   hukum (law enforcement). Ada   kalanya   penegakan   hukum   pada   suatu   komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat (public participation) . Pada masyarakat seperti ini, meskipun   komponen   struktur   dan   substansinya   tidak   begitu   baik hukumnya akan tetap jalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada   dukungan   dari   masyarakat,   sebaik   apapun   struktur   dan   substansi aturan tersebut, hasilnya tetap tidak akan baik dalam penegakan hukum.
Makanya Ross menyatakan bahwa hukum tidak lebih dan tidak kurang hanyalah salah satu saja dari sekian banyak sarana kontrol sosial dengan sifat yang paling terspesialisasi dan tergarap. 11
Budaya   hukum   (komponen   kultural)   suatu   sistem   hukum mencakup   sikap   dan   nilai-nilai   yang   menentukan   bekerjanya   sistem hukum   itu (Friedman,   1969:14 )   Budaya   hukum   berfungsi   sebagai   jiwa
10  Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan , Pidato Mengakhiri Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
11 Ibid., hlm 256.

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Secara antropologi hukum, sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu hukum Negara ( state law ), seperti hukum perundang-undangan   dan   hukum   kebiasaan   ( non   state   law )   seperti hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari kedua sistem hukum itu saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang maupun kelompok.
Timbulnya   degradasi   budaya   hukum   di   lingkungan   masyarakat ditandai   dengan   meningkatnya   apatisme   seiring   dengan   menurunnya tingkat   apresiasi   masyarakat   baik   kepada   substansi   hukum   maupun kepada struktum hukum yang ada. Hal ini telah tercermin  dari peristiwa- peristiwa  yang  terjadi  di  masyarakat.  Menurunnya kesadaran  akan  hak dan   kewajiban   hukum   masyarakat   juga   merupakan   penyebab   tidak efektifnya pelaksanaan hukum di masyarakat. Kondisi ini tercermin dari maraknya   kasus   main   hakim   sendiri   seperti   pembakaran   pelaku kejahatan, sweeping oleh sebahagian anggota masyarakat.
Pelaksanaan hukum dalam masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari interaksi diantara para aktor. Melalui interaksi itulah muncul situasi yang mempengaruhi perilaku para aktor tersebut. Norma hukum mana yang berpengaruh   dalam   masyarakat   dan   berguna   sebagai   landasan berinteraksi, erat kaitannya dengan kepatuhan hukum warga masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

## F.   Dekontruksi   Hukum   Dalam   Pembangunan   Hukum   di Indonesia
Akibat dari monopoli dan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, maka negara menjadi kapitalis dan otoriter dalam melaksanakan kewenangannya.   Hal   ini   secara   sosiologis   dapat   dipahami,   karena negara/pemerintah sebagai salah satu lembaga yang berinteraksi dalam sistem sosial yang lebih besar dapat mempunyai keinginan dan tujuannya
sendiri.   Oleh   karena   itu   upaya   dekontruksi   sebagai   upaya   untuk mengembalikan format dan fraksis pembangunan hukum di Indonesia.
Urgensi   dilakukannya   dekontruksi   hukum   yang   dilakukan   dalam bentuk   memangkas   cabang-cabang   praktek   hukum   yang   kurang menguntungkan   serta   dilanjutkan   dengan   melakukan   rekontruksi, didasarkan beberapa alasan logis antara lain :
a. Negara   telah   mendominasi   dan   menegasikan   hak-hak rakyat/masyarakat   yang   seharusnya   difasilitasi   oleh   negara   dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. Negara yang   seharusnya tampil  dan  memberikan  perlindungan   bagi rakyat   dalam   memperoleh   akses   atas   sumber   daya   alam   pada kenyataannya tidak demikian, bahkan kerapkali negara menjadi lawan bagi rakyat dan menjadi sumber ketidakadilan;
c. Hukum negara/nasional yang didasarkan pada faham hukum modern yang   positivistis   telah   demikian   mendominasi   hukum   rakyat,   dan cenderung   terus   menegasikan   hukum   rakyat/the   livung   law   yang seharusnya difasilitasi agar tumbuh dan berkembang menjadi sumber hukum nasional;
d. Terjadi   penghisapan   kekuasaan   oleh   negara/pemerintah   pusat terhadap   daerah,   maupun   kesatuan-kesatuan   masyarakat  tradisional dan otonom.
Dalam melaksanakan dekontruksi hukum, maka rakyat harus diberi kesempatan   seluas-luasnya   untuk   ikut   berpartisipasi   dalam   proses pembentukan   hukum.   Balkin 12 menyatakan   bahwa,   dalam   dekontruksi norma   hukum   memposisikan   2   (dua)   nilai   kepentingan   yang   nyatanya yang satu didahulukan dari  yang lain, sedangkan yang  lain  disusulkan, oleh sebab itu tidak ditampilkan. Untuk merealisasikan dekontruksi, maka
12 Balkin, dalam Wajah Hukum Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., PT. Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 80
hak   dan   kepentingan   negara   dan   masyarakat   harus   dikontruksi   ulang sebagai 2 (dua) entitas yang independen, di bawah payung persatuan, dan Bhineka Tunggal Ika yang harus dimaknakan bahwa sekalipun kita ini satu tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya kita secara hakiki memang bhinna: berbeda-beda dalam suatu kemajemukan. 13
Dekontruksi   terhadap   hukum   urgen   dilakukan   juga   atas   dasar pertimbangan   bahwa,   pada   dasarnya   struktur   kekuasaan   dalam masyarakat,   termasuk   pemerintahan   merupakan   bangunan hirarckhie yang amat kaku dan tak gampang responsif pada tuntutan publik. Oleh karena   itu,   suatu   gerakan   harus   dilancarkan   untuk   membuat   struktur tersebut   berubah   lebih   responsif,   demokratis,   peka   pada   permasalahan manusia,   dan   kemudian   daripada   itu   lalu   bersedia   untuk   dimintai pertanggungjawaban.
Pada   tataran   teoritis,   maka   pembalikan   melalui   mekanisme dekontruksi   hukum   harus   dilakukan   dengan   mengembalikan   strategi pembangunan hukum di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh pendiri republik yaitu menjadikan The Living Law yang ada pada sanubari bangsa   Indonesia   yang   bersifat   pluralis   sebagai   sumber   utama pembangunan hukum. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah :
a. Membangkitkan   rasa   nasionalisme,   dan   kebanggaan berhukum   atas         dasar   penghormatan   yang   mendalam   terhadap hukum Indonesia asli yang hidup dan berkembang sebagai The Living Law dalam masyarakat Indonesia yang merupakan perwujudan dari Peculiar   form   of   social  life   masyarakat  Indonesia   yang   pluralis   atas dasar semboyan Bhineka Tunggal Ika;
b. Melakukan     rekonstruksi     seluruh     sistem     hukum nasional     atas     dasar   paradigma-paradigma   nonpositivis   dan nondoktrinal; c. Melakukan desentralisasi kekuasaan pemerintahan/negara;
13  Sutandya Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. 555
d. Memfasilitasi     satuan-satuan     masyarakat     dengan otoritas-otoritas       otonom         dankelembagaan   tradisional   untuk berhukum sesuai dengan Peculiar form of social life -nya;
e. Hukum  nasional  harus  dirumuskan  atas   dasar prinsip harmonisasi   hukum   yang     bertujuan   untuk   mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia yang pluralis di bawah semboyan Bhineka   Tunggal   Ika   dan   sila   Persatuan   Indonesia   dalam   bingkai NKRI;
f. Mengutamakan   harmonisasi   hukum   daripada   unifikasi dan kodifikasi hukum;
g. Menumbuhkan   partisipasi     masyarakat     dalam   proses pembentukan     hukum   dan   pengawasan   publik   atas   pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintahan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintaha;
h. Menciptakan   pemerintahan   berdasarkan   prinsip   ” check and balance ”;
i. Memberikan kebebasan  pada  hakim  untuk  menemukan dan menciptakan hukum ( judge made law ) dalam memutus perkara atas   dasar   upaya   untuk   mencapai   kebenaran   substansial,   bukan kebenaran formil, sebagaimana yang diajarkan oleh faham positivistis, dan   bila   perlu   halim   dapat   menyatakan   tidak   berlakunya   suatu peraturan   perundang-undangan   apabila   peraturan   tersebut   akan menimbulkan malapetaka hukum;
j. Melakukan  evaluasi    terhadap substansi   hukum  yang tertuang   dalam   berbagai   peraturan   perundang-undangan,   dan melakukan penyempurnaan atau pencabutan jika dirasakan merugikan kepentingan masyarakat;
k. Mengembangkan   pola   pemerintahan   atas   dasar pendekatan yang bersifat sinergi antara kepentingan pusat dan daerah.
Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, pembentukan produk hukum harus jelas ke mana tujuan pembangunan hukum tersebut. Tujuan ini amat urgen sebagai arah pembangunan hukum yang diinginkan sebagai upaya mengatasi  berbagai krisis  yang dihadapi, terutama krisis hukum. Dalam pembangunan hukum ini tujuan yang ingin dicapai adalah dilakukannya   pembaharuan   peraturan   perundang-undangan   dan sekaligus   penegakan   hukum,   sehingga   jelas   bagaimana   hukum   kita kedepan.   Pembaharuan   hukum   ini   sendiri   bukan   hanya   sekedar
pembaharuan   begitu   saja,   tetapi   harus   ada   pembangunan   moralitas hukum,   sebagai   arah   dari   pembangunan   hukum   yang   “benar-benar” hukum  dan   tidak   kepada  hukum   yang   “bukan   hukum”.  Hal  ini   sejalan dengan pandangan positivis seperti Hart dan Kalsen yang membedakan antara hukum dan moral, karena hukum merupakan suatu sistem yang tertutup dan hukum harus bebas dari anasir-anasir non hukum. 14
Mengingat   hukum   sebagai   suatu   produk   yang   akan   dijadikan pedoman  dalam   bersikap   dan   bertindak   serta  sarana  untuk   melakukan perubahan,  maka  elemen  pembentukan   hukum  itu   harus  dilihat secara komprehensif   yang   melibatkan   multi   disipliner.   Menurut   Burkhardt Krems sebagai mana dikutip oleh Hamid Attamimi, menegaskan bahwa elemen pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang   berkaitan   dengan   isi   atau   substansi,   metode   pembentukan,   serta proses   dan   prosedur   pembentukan   suatu   peraturan. 15 Namun   dalam kenyataannya   bicara   mengenai   elemen   pembentukan   hukum   ini,   para pakar   hukum   Indonesia   justru   merujuk   pada   pandangan   Lawrence   M. Friedman   yang   menegaskan   adanya   3   (tiga)   komponen   dalam pembentukan hukum yaitu struktur, substansi dan kultur 16 seperti telah dijelaskan  diawal tulisan  ini.   Berdasarkan   ketiga  komponen ini   Badan Pembina  Hukum Nasional (BPHN)  lalu  mengembangkannya menjadi  5 (lima) komponen yaitu sebagai berikut : 17
14 Dalam kajian filsafat tidak semua hukum adalah hukum, karena terdapat hukum yang bukan   hukum,   yaitu   yang   bentuknya   saja   berupa   hukum   seperti   Tap   MPR,   Undang-undang, Putusan   Presiden,   Putusan   Menteri   dan   lain-lain.   Disebut   bukan   hukum   karena   isinya   tidak memuat asas-asas hukum.  Lebih lajut lihat Roger Contterrell, The Politics of Jurisprudence. A Critical Introduction to Legal Philoshophy, University of Pennsylvania Perss, US, 1992 , hlm. 118- 119.
15 Dalam Esmi Warasih, Lot., cit., , halaman 37.
16 Lebih lanjut lihat Lawrence F. Friedman, American Law, Introduction, W.W. Norton & company, New York , 1984, hlm. 5-7.
17 BPHN, Sejarah Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.
1. Materi   hukum   (tatanan   hukum)   amat   tergantung   dengan   politik hukum   yang     dikembangkan,   sehingga   berbeda   dari   suatu   periode dengan periode berikutnya yang meliputi :
a. Perencanaan hukum;
b. Pembentukan hukum;
c. Penelitian hukum, dan
d. Pengembangan hukum.
2. Aparatur hukum yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi :
a. Penyuluhan Hukum;
b. Penerapan hukum;
c. Penegakan hukum, dan
d. Pelayanan hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk para pejabatnya; dan
5. Pendidikan hukum.
Berdasarkan   ketiga   komponen   dasar   (baca   :   elemen)   dalam pembentukan hukum tersebut, agar hukum itu jadi fungsional dan bahkan sebagai   sara   perubahan   sosial   ditengah-tengah   kehidupan   masyarakat, untuk   itu   dibutuhkan   bantuan   dari   berbagai   disiplin   ilmu   sebagai pendukung.   Sehingga   hukum   itu   betul-betul   bisa   dijadikan   sebagai sandaran dalam bersikap, berbuat dan bertindak dalam berbagai lapangan kehidupan, baik oleh masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri. Hal ini sejalan   dengan   amanat   konstitusi,   di   mana   dalam   penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (eine rechtstaat, a state on law, a state governed by law). Hukum mana merupakan pengejawantahan dari cita hukum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan konstitusi.

## G. Kesimpulan

## JURNAL ILMU HUKUM
Mencermati uraian-uraian tentang pembaharuan/pembangunan di bidang   hukum   itu   sesungguhnya   bukanlah   sesuatu   yang   baru.   Sejak pernyataan   kemerdekaan   Indonesia   dari   penjajahan   kolonial   Belanda, telah  dilakukan   berbagai  upaya  kearah  pembaharuan   hukum,  baik   dari segi   sistem,   teori,   asas,   fungsi   dan   tujuan,   peraturan   perundang- undangan, sampai dengan penerapan dan penegakannya.
Pembaharuan itu didasarkan pada hakekat  dari hukum itu sendiri sebagai   suatu   peraturan   yang   berlakunya   harus   memenuhi   persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis hukum itu harus sesuai dengan sistem, teori, asas-asas, fungsi dan tujuan hukum. Dari segi politis     hukum   itu   harus   merupakan   buatan   dari   pemerintah   Negara merdeka dan bukan peninggalan kolonial. Secara yuridis pembuatannya harus memenuhi prosedur pembuatan   undang-undang dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dari segi sosiologis , hukum itu muncul  dari aspirasi masyarakat sehingga berlakunya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat
H. Daftar Pustaka
Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria: Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum, dalam   Arena   Hukum   No.8   Juli   1999,   Fak.  Hukum Unibraw, Malang, 1999
Lawence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspektive , Russel Sage Foundation, New York, 1975.
Nonet, Philipe  &  Selzick,  Philip, (1978)  Law  and  Society  in  Transition;
Toward Responsive Law, New York : Harper & Row.
Sally   More   Falk, Law   as   Process;   An   Anthropological   Approach ,
Routledge & Keagen Paul, londion, 1978
Satjipto   Rahardjo,
Mengajarkan   Keteraturan   Menemukan
Ketidakteraturan , Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000