## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

## Lestiyana, Elly Sudarti
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Author’s Email Correnspondence: Listianacute97@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam  tindak  pidana  penadahan.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Keputusan Pengadilan Negeri Sarolangun menunjukkan dalam penjatuhan pidana, hakim belum menerapkan  ketentuan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  secara  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku penadahan kurang dari  1  (satu)  tahun  penjara,  sementara  ancaman  maksimal  dari tindak pidana penadahan adalah 4 (empat) tahun penjara. Hal ini mengakibatkan  pemidanaan  tidak  akan  memberikan  efek  jera bagi pelaku.
Kata Kunci: Pemidanaan; putusan; tindak pidana

## ARTICLE HISTORY
Submission: 18 December 2019 Accepted: 31 December 2020 Publish: 07 February 2020
KEYWORDS: Criminal offender; criminalization; verdict

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  and  analyze  the  verdict  of  criminal offence.  The  research  methods  is  normative  research.  The Sarolangun  District  Court's  decision  shows  that  in  a  criminal sentence,  the  judge  did  not  apply  the  provisions  of  criminal sanctions contained in the law to the maximum. This can be seen from  the  punishment  imposed  on  perpetrators  of  detention  of less  than  1  (one)  year  in  prison,  while  the  maximum  threat  of criminal  offense  is    4  (four)  years  in  prison.  This  resulted  in  the punishment will not give a deterrent effect for the offender.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas mengenai pemidanaan yang diterapkan oleh majelis Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Sarolangun tentang kasus tindak pidana penadahan dari tahun  2017  hingga  tahun  2018.  Pembahasan  ini  diperlukan  karena  dewasa  ini  kasus kejahatan  banyak  sekali  terjadi  dan  yang  paling  dominan  adalah  jenis  tindak  pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penadahan  dengan  berbagai  macam  bentuk  dan  modus  operandinya  yang  semakin kompleks. Mengingat banyaknya kasus tindak pidana penadahan, bukan saja masalah perorangan  atau  kelompok  tertentu,  tetapi  juga  menjadi  masalah  nasional.  Kasus seperti ini dapat mengancam stabilitas nasional, melunturkan ketahanan nasional dan
dikhawatirkan  dapat  mengganggu  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  sedang digalakan dewasa ini 1 .
Terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penadahan ini, bagi para penadah, alasan untuk melakukan kejahatannya adalah karena ingin memperoleh atau mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melakukan  “Pemudahan”  seseorang  untuk  berbuat  kejahatan.  Hal  ini  disebabkan karena dengan adanya penadah sebagai penampung hasil tindak pidana, memberikan peluang  atau  kemudahan  bagi  pelaku  tindak  pidana  untuk  memperoleh  keuntungan. Dapat  dikatakan  memperoleh  keuntungan  karena  pelaku  tindak  pidana  tidak  harus menjual  barang  hasil  tindak  pidana  tersebut  ke  konsumen  secara  langsung,  tetapi dapat disalurkan melalui penadah 2 .
Dalam  perkembangannya,  tindak  pidana  penadahan  yang  sering  terjadi  di wilayah  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  dewasa  ini  adalah  tindak  pidana  penadahan terhadap  kendaraan  bermotor  yang  didapat  dari  kejahatan  pencurian.  Hal  ini sebagaimana dapat kita ketahui dari data perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dikemukakan bahwa ada 6 (enam) perkara tindak pidana penadahan yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  yaitu  4  (empat)  perkara  pada  tahun 2018 dan 2 (dua) perkara pada tahun 2017, yang mana dari 6 (enam) perkara tersebut, sebanyak  4  (empat)  perkara  tindak  pidana  penadahan  dengan  barang  bukti  berupa sepeda motor.
Selain itu, dari 6 (enam) putusan tentang perkara tindak pidana penadahan yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis hakim hanya berkisar antara 4 (empat) bulan hingga 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa  atau  dalam  artian  hukumannya  rata-rata  dibawah  dari  1  (satu)  tahun penjara,  padahal  dalam  Pasal  480  ayat  (1)  KUHP  ancaman  hukuman  yang  diberikan adalah  4  (empat)  tahun  penjara 3 .  Hal  ini  tentunya  mengakibatkan  sanksi  yang diberikan  untuk  pelaku  tindak  pidana  penadahan  belum  maksimal  dan  belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku.
Untuk  dapat  dibuktikan  bahwa  seorang  pelaku  telah  memenuhi  unsur  tindak pidana penadahan, maka salah satu unsur yang harus terlebih dahulu diketahui adalah unsur  sengaja  dan  unsur culpa ,  yang  berarti  bahwa  si  pelaku  penadahan  memang mengetahui  atau  dapat  dianggap  patut  harus  dapat  menyangka  asalnya  barang  dari kejahatan 4 ,  sebagai  contoh  kendaraan  bermotor  yang  dijual  tidak  dilengkapi  dengan surat-surat  yang  sah  seperti  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  dan  Bukti
1 H. Cecep Wiharma, “Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-barang Ilegar Di Pasar Bebas, Jurnal Ilmu Hukum , 2, 1 (2016), hlm. 761.
2 Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx???/sequence, tanggal akses 20 Maret 2019, Pukul 18.19 WIB.
3 Pasal  480  ayat  (1)  KUHP: ” Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun  atau denda  sebanyak-banyak  Rp  900,-  (sembilan  ratus  rupiah),  karena  sebagai  sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah,  atau  karena  hendak  mendapat  untung,  menjual,  menukarkan,  menggadaikan, membawa,  menyimpan  atau  menyembunyikan  suatu  benda,  yang  diketahuinya  atau  patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.
4 Untuk dapat mengetahui bahwa suatu barang itu berasal dari kejahatan memang cukup sulit, akan  tetapi  dapat  kita  ketahui  dalam  prakteknya,  terdapat  kriteria-kriteria  tertentu  mulai dari    kelengkapan  kepemilikan  surat-surat  apakah  ada  atau  tidak,  harga  barang  apakah wajar  atau  dibawah  pasaran  pada  umumnya  dan  transaksi  yang  dilakukan  apakah  secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pembeli dapat menyangka bahwa kendaraan tersebut berasal dari kejahatan.
Dengan  adanya  penadah  terhadap  kendaraan  bermotor  akan  memudahkan seseorang  untuk  melakukan  kejahatan-kejahatan  yang  lainnya,  dikarenakan  ada kelompok yang menerima, membeli atau menampung hasil kejahatan 5 . Sehingga akan menjadi salah satu faktor pemicu terhadap meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena pelaku tidak kesulitan untuk memasarkan barang yang ia curi  kepada  mereka  yang  mau  menampung  benda  hasil  kejahatan 6 .  Oleh  sebab  itu, dikaitkan  dengan  pelaku  tindak  pidana  penadahan,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah  disini  adalah  bagaimanakah  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri Sarolangun  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana penadahan agar memberikan efek jera?
Dalam  membahas  persoalan  tersebut,  artikel  ini  akan  terlebih  dahulu memaparkan  pengaturan  tindak  pidana  penadahan  dan  selanjutnya  menganalisis putusan  tentang  pemidanaan  yang  diterapkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Sarolangun  terhadap  para  pelaku  tindak pidana  penadahan.  Metode  yang  diterapkan dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Menggunakan pendekatan  penelaahan  yakni  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual  dan kasus 7 .  Data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  yang  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  dari  Pengadilan  Negeri  Sarolangun;  dan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  karya  tulis  ilmiah,  artikel  dan  buku  referensi  terkait. Analisis dilakukan melalui tahapan mendekskripsikan, interpretasi dan kesimpulan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  dimana  penelitian  ini  berangkat  adanya  isu  hukum.    Penelitian  hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapiPenelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dengan  menganalisis  suatu permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur  dan bahan-bahan referensi lainnya.

## C. Pembahasan

## 1. Aspek Hukum Tindak Pidana Penadahan di Indonesia
Perbuatan  “penadahan”  itu  sangat  erat  hubungannya  dengan  kejahatan- kejahatan  seperti  pencurian,  penggelapan,  atau  penipuan. 8 Kata  Penadahan  sendiri adalah  suatu  kerja  tadah,  yang  menunjukan  kejahatanitu  atau  subjek  pelaku. 9 Di
5 Sebagaimana  dari  data  yang  didapat,  bahwa  dewasa  ini  telah  banyak  ditemukan  kios-kios maupun  kaki  lima  yang  menyuplai  suku  cadang  kendaraan  motor  bekas.  Dengan  begitu kemungkinan  besar  adanya  suku  cadang  atau  komponen  kendaraan  yang  diperoleh  para pedagang merupakan hasil kejahatan dari pelaku pencurian kendaraan bermotor.
6 Coby  Mamahit,.  “Aspek  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Penadahan  dan  Upaya Menanggulanginya Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum , 23, 08 (2017), hlm. 72.
7 Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2016), hlm. 133.
8 Coby Mamahit, Op. Cit, hlm. 77.
9 Sugiyono Umar Ma’ruf, “Penangan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, Jurnal Hukum Khaira Umar, Vol. 12 No. 3, 2017, hlm. 686.
Belanda,  penadahan  sendiri  disebut Heling 10 . Penadahan  dapat  dikatakan    tindak pidana  berantai,  maksudnya  adalah  untuk  adanya  penadahan  maka  harus  terlebih dahulu  didahulukan  dengan  kejahatan  lainnya,  karena  setelah  seseorang  melakukan kejahatan,  terhadap  barang-barang  hasil  kejahatan  tersebut  ada  yang  digunakan sendiri,  ada  yang  diberikan  atau  dihadiahkan  dan  sering  pula  digunakan  untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, barang atau lain-lain 11 .
Penadahan  dalam  istilah  hukum  pidana  merupakan  perbuatan  yang  sengaja dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memperoleh  keuntungan terhadap  barang  yang  asalnya  dari  kejahatan,  dengan  jalan  membeli,  menyewa, menerima  tukar,  menerima  gadai,  menerima  sebagai  hadiah,  atau  karena  hendak mendapat  untung,  menjual,  menukarkan, menggadaikan, membawa,  menyimpan  atau menyembunyikan  barang 12 .  Pengertian  tindak  pidana  penadahan  menurut  Satochid Kartanegara  juga  disebut sebagai  tindak pidana  pemudahan,  yakni  karena  perbuatan menadah  telah  mendorong  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan-kejahatan  yang mungkin  saja  tidak  akan  ia  lakukan,  seandainya  tidak  ada  orang  yang  bersedia menerima hasil kejahatan 13 .
Pengaturan  tentang  rumusan  dan  sanksi  pidana  perbuatan  penadahan  dimuat dalam  Bab  XXX  KUHP  dan  merupakan  salah  satu  delik  kejahatan  terhadap  harta kekayaan    tentang  delik  pemberi  bantuan  sesudah  terjadi  kejahatan 14 .  Penadahan selalu bersinggungan dengan barang yang berasal dari kejahatan dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang cukup sulit untuk ditanggulangi dewasa ini 15 .  Tindak  pidana  penadahan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  480  ayat  1  KUHP mencakup beberapa komponen, diantaranya yaitu:
a) Subjek yaitu barangsiapa.
b) Perbuatan, yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai  hadiah,  atau  karena  hendak  mendapat  untung,  menjual,  menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
c) Objek yaitu sesuatu benda/barang.
d) Batin  terhadap  objek  yaitu  yang  diketahuinya  atau  secara  patut  harus  dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
10 Heling  dalam  bahasa  Belanda  berarti  “sekongkol”  yang  mengacu  kepada  unsur  batin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Esensi terpenting dari pasal ini yakni:  “terdakwa  harus  mengetahui  atau  patut  dapat  menyangka ” ,  bahwa  asal  muasal barang yang diperoleh itu merupakan barang yang “gelap” yang berasal dari kejahatan dan bukanlah merupakan barang yang “terang”.
11 PAF.Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Harta  Kekayaan (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989), hlm. 337.
12 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar grafika, 2015), hlm. 124.
13 Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda (Jawa  Timur:    Bayumedia  Publishing, 2006), hlm. 205.
14 Delik  pemberi  bantuan  disini  bukan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  56  KUHP karena  menurut  Pasal  56  KUHP  orang  yang  dikategorikan  memberi  bantuan  kejahatan  itu adalah  sebelum  atau  pada  saat  kejahatan  itu  berlangsung,  sedangkan  menurut  Pasal  480 KUHP,  seseorang  dinyatakan  memberi  bantuan  kejahatan  tersebut  pada  saat  sesudah kejahatan itu terjadi.
15 M.  Kholil,  “Tinjauan  Empiris  Pasal  480  KUHP  Tentang  Penadahan  Menyangkut  Hak-Hak Konsumen  Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen” Jurnal Hukum Bisnis , 1, 1 (2018), hlm. 54.
Lebih  lanjut,  penadahan  juga  dapat  kita temukan  dasar  hukumnya dalam  Pasal 481  KUHP  yakni  tentang  penadahan  sebagai  bentuk  kebiasaan,  artinya  harus  paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali, karena jika perbuatan tersebut  dilakukan  hanya  sekali  maka  perbuatan  tersebut  tidak  dikenai  Pasal  481 KUHP    melainkan  dikenai  pasal  480  KUHP.  Mengenai  ancaman  hukuman  pidananya pun  lebih  berat  yakni  7  (tujuh)  tahun  penjara.  Kemudian,  penadahan  juga  dimuat dalam Pasal 482 KUHP yakni penadahan ringan yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600,- (enam ratus rupiah) yang selanjutnya diubah ketetapan nilai barangnya dengan diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun  2012  terhadap  kisaran nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  yakni  Rp  2.500.000,00-  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah) dengan hukuman maksimal 3 (tiga) bulan penjara.

## 2.  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Penjara  Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan.
Beberapa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain:

## a. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang dinyatakan harus dimuat di dalam putusan sebagai berikut:

## Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Sepanjang  tahun  2017  dan  2018  yang  diteliti  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun terdapat 6 (enam) perkara penadahan yang  diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

## Tabel
Dakwaan JPU Pada Perkara Penadahan di Wilayah Pengadilan Negeri Sarolangun No  Nomor Perkara Pasal Yang Didakwakan Barang Bukti Tuntutan JPU Putusan 1 191/Pid.B/ 2017/PN Srl Pasal 480 ayat ke-1 KUHP 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah 5 bulan penjara 4 bulan penjara 2 183/Pid.B/201 7/PN Srl Pasal 480 ayat ke-1 KUHP 1 Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam 10 bulan penjara 6 bulan penjara 3 10/Pid.B/2018 /PN Srl Pasal 480 ayat ke-1 KUHP 1 unit sepeda motor merek Kawasaki ninja warna hijau 6 bulan penjara 4 bulan penjara 4 11/Pid.B/2018 /PN Srl Pasal 480 ayat ke-1 KUHP 1 unitsepeda motor merek Kawasaki ninja warna hijau 6 bulan penjara 4 bulan penjara 5 18/Pid.B/2018 /PN Srl Pasal 480 ayat ke-1 KUHP 48 tandan buah kelapa sawit 7 bulan penjara 6 bulan penjara
6 148/Pid.B/201 8/PN Srl Pasal 480 ayat ke-1 KUHP 1 unit Mobil Pick Up Mitsubishi Strada berwarna Putih Solid. 5 bulan penjara 3 bulan 15 hari penjara
Sumber Data: Pengadilan Negeri Sarolangun
Berdasarkan  tabel  diatas,  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum dengan  dakwaan  yang  berbentuk  Tunggal 16 ,  melanggar  Pasal  480  ayat  (1)  KUHP tentang Penadahan. Sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk  Tunggal,  maka  Hakim  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  mengenai perbuatan terdakwa tersebut apakah telah memenuhi unsur dari pasal yang diajukan meliputi:
1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur  membeli,  menyewa,  menerima  tukar,  menerima  gadai,  menerima sebagai  hadiah,  atau  karena  hendak  mendapat  untung,  menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu  benda,  yang  diketahuinya  atau  patut  disangkanya  diperoleh  karena kejahatan
3. Yang  diketahui  atau  patut  disangkanya,  bahwa  barang  tersebut  diperoleh karena kejahatan.
Setelah  semua  unsur  perbuatan  penadahan  telah  terpenuhi  kemudian  majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum sebagai berikut:
Bahwa  terkait  6  (enam)  perkara  yang  penulis  teliti  yaitu  putusan  Pengadilan Negeri  Sarolangun  tentang  tindak  pidana  penadahan  dari  tahun  2017  hingga  2018, Jaksa  memilih  dakwaan  yang  berbentuk  tunggal.  Pengambilan  jenis  dakwaan  ini dikarenakan  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  masing-masing  terdakwa  hanya tertuju pada 1 (satu) perbuatan saja yaitu penadahan sebagaimana dimuat dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang tidak memungkinkan untuk Jaksa menerapkan jenis dakwaan pengganti lainnya.
Lebih lanjut, terhadap pasal yang diterapkan oleh Jaksa pada surat dakwaannya, untuk kasus ini sendiri, Jaksa menerapkan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Untuk penerapan pasal  yang  menjerat  terdakwa  pada  kasus  ini,  harus  terlebih  dahulu  diteliti  lebih mendalam  akar  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa,  yang  mana  tindak  pidana penadahan itu tidak hanya dimuat dalam Pasal 480 KUHP saja, melainkan juga dimuat dalam  Pasal  481  KUHP  dan  Pasal  482  KUHP.  Berdasarkan  6  (enam)  perkara  yang diteliti  oleh  penulis,  sekiranya  terdakwa  telah  mengetahui  atau  patut  menduga bahwasanya  barang  yang  ia  transaksikan  merupakan    barang    yang  berasal  dari pencurian  maupun  penggelapan  ataupun  penipuan.  Jaksa tidak  mendapatkan  adanya
16 Dakwaan  tunggal  adalah  dakwaan  yang  dibuat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  hanya mendakwakan  1  (satu)  perbuatan  pidana  yang  berdiri  sendiri  atau  tunggal  kepada terdakwa.  Menyangkut  tentang  surat  dakwaan,  menurut  Pasal  143  KUHAP  ada  2  (dua) syarat  untuk  dapat  dibuatnya  surat  dakwaan,  yang  pertama  adalah  syarat  formil  meliputi format surat dakwaan yang didalamnya mencakup tanggal, identitas terdakwa, tanda tangan Jaksa,  dan  syarat  yang  kedua  adalah  syarat  materil  yang  mencakup  uraian  tindak  pidana yang  didakwakan  baik  itu locus dan tempus  delicti yang  dibuat  dengan  cermat,  jelas,  dan lengkap.  Jika  dalam  pembuatan  surat  dakwaan  tidak  mencakup  beberapa  hal  diatas  maka menurut Pasal 143 KUHAP surat dakwaan akan batal demi hukum.
bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu kebiasaan atau  telah  berkali-kali  melakukan  penadahan  maupun  masuk  ketagori  penadahan ringan. Dengan demikian keputusan Jaksa yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP.
Selain  itu  dapat  dilihat  bahwa  keseluruhan  dakwaan  yang  dibuat  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dengan  barang  bukti  yang  paling  banyak  adalah  4  (empat)  perkara berupa sepeda motor dan 1 (satu) perkara berupa 1 unit mobil dan 1 (satu) perkara lagi  berupa  buah  sawit,  hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  tindak  pidana  penadahan terhadap kendaraan bermotor masih dalam tahap kejahatan yang cukup tinggi terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun dan karena itu memerlukan perhatian yang khusus untuk diatasi oleh aparat penegak hukum.
Terkait  hal  ini,  dari  6  (enam)  perkara  penadahan  di  Pengadilan  Negeri Sarolangun,  yang  mana  Jaksa  mendakwa  seluruh  terdakwa  dengan  tuntutan  pidana yang  sangat  bervariasi,  dimulai  dari  5  bulan  hingga  10  bulan  penjara.  Jaksa  disini berpendapat  bahwa  kejahatan  penadahan  ini  bukanlah  suatu  kejahatan  yang  serius atau  kejahatan  yang  berat  sehingga  Jaksa memberikan tuntutan kurang  dari  1  (satu) tahun  penjara  atau  tidak  lebih  dari  1  (satu)  tahun  penjara.  Penulis  menilai  bahwa tuntutan  yang  dibuat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  kurang  tepat,  yang  mana tuntutan tersebut tidak ada yang lebih dari 1 (satu) tahun penjara, padahal ancaman pidana  maksimal  tindak  pidana  penadahan  ini  adalah  4  (empat)  tahun  penjara. Meskipun  tindak  pidana  penadahan  bukan  merupakan  kejahatan  berat,  akan  tetapi kejahatan  penadahan  dapat  digolongkan  kepada  tindak  pidana  pemudahan,  yang artinya  penadahan  akan  memudahkan  pelaku  tindak  pidana  lain  untuk  menutupi kejahatannya, oleh sebab itu sanksi yang diberikan untuk pelaku tindak pidana ini juga harus berat pula.

## b. Fakta di Persidangan
Fakta persidangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana salah satunya yaitu berdasarkan sistem pembuktian yang mencakup alat bukti sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:
a. Keterangan Saksi.
b. Keterangan Ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan Terdakwa.
Pada 6 (enam) putusan penadahan di Pengadilan Negeri Sarolangun yang diteliti terungkap bahwa alat bukti yang ada didalam persidangan adalah sebagai berikut 17 : a. Keterangan saksi
Keseluruhan  saksi  yang  diajukan  oleh  Jaksa  didalam  persidangan  merupakan saksi  yang  sah  dan  sesuai  aturan  hukum  untuk  dapat  menyatakan  keterangannya terhadap peristiwa pidana yang telah terjadi yangmana peristiwa tersebut ia alami, ia ketahui dan ia dengar sendiri sebagai berikut:
17 Pasal  183  KUHAP:  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  salah melakukannya  Dalam  penelitian  diatas,  diperoleh  fakta  dipersidangan  yaitu  dari  6  (enam) perkara  yang  diajukan  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  hanya  terdapat  2  (dua) alat  bukti, yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa  benar  saksi  saat  diperiksa  dipersidangan  dalam  keadaan  sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa  saksi  membenarkan  telah  terjadi  tindak  pidana  penadahan  yang diperbuat  oleh  terdakwa  sebagaimana  telah  tercantum  di  surat  dakwaan yang dibuat oleh Jaksa.
- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  terungkap  dipersidangan merupakan barang yang berasal dari kejahatan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
b. Keterangan terdakwa Keterangan  dari  terdakwa  sekaligus  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  6
(enam)  perkara  penadahan  di  wilayah  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  terungkap keterangan terdakwa yang didapat dalam persidangan diuraikan sebagai berikut:
- Terdakwa  sedang  dalam  kondisi  fisik  yang  sehat  jasmani  dan  rohani, bersedia  untuk  diperiksa dan  akan  memberikan  keterangan  yang  sebenar- benarnya  dan  selama  menjalani  pemeriksaan  tidak  perlu  didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pelaku atau penadah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa.
- Terdakwa  juga  mengetahui  barang  bukti  yang  terungkap  dipersidangan merupakan barang yang berasal dari kejahatan.
Menurut  penulis,  dari  6  (enam)  perkara  yang  diteliti  mengenai  alat  bukti  yang terungkap  dipersidangan,  yang  mana  didalamnya  sudah  terpenuhi  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  maka  hakim  boleh  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  karena  menurut  keyakinannya,  terdakwa  telah  bersalah  melakukan  tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## c. Fakta Sosiologis
Dalam  hal  ini  hakim  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan terdakwa didalam putusannya:
Hal-hal yang memberatkan
Hal-hal  yang  memberatkan  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim  untuk menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  masing-masing  terdakwa  dari  6  (enam)  putusan yang penulis teliti, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi korban18.
Hal-hal yang meringankan
Ha-hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan pemidanaan  terhadap  masing-masing  terdakwa  dari  6  (enam)  putusan  yang  penulis teliti, yaitu 19 :
- Terdakwa  berlaku  sopan,  berterus  terang  mengakui  dan  menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
18 Dalam  KUHP  terdapat  tiga  hal  yang  dijadikan  alasan  memberatkan  pidana,  yaitu  karena suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (tidak diatur secara umum dalam KUHP  tetapi  diatur  secara  khusus  untuk  kelompok  tindak  pidana  tertentu  baik  kejahatan maupun pelanggaran), dan samenloop atau gabungan (Pasal 65 dan 66 KUHP).
19 Menurut  KUHP  alasan-alasan  yang  dapat  meringankan  pidana  yaitu,  percobaan  (pasal  53 ayat), membantu atau medleplegend (pasal 57 ayat), dan belum dewasa (Pasal 47).
Selanjutnya setelah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan yang  didakwakan  oleh  Jaksa,  sebelum  pidana  dijatuhkan  oleh  hakim,  terlebih  dahulu hakim  harus  mempertimbangan secara  sosiologis  dengan  memperhatikan  bagaimana sikap  atau  perilaku  terdakwa,  kondisi  diri  terdakwa,  hal-hal  yang  memberatkan  atau hal-hal  yang  meringankan  terdakwa  yang  kemudian  akan  dipergunakan  oleh  hakim dalam  setiap  putusannya. Kemudian,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus mencerminkan keadilan bagi masyarakat.
Dalam  6  (enam)  putusan  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  hakim  memutuskan masing-masing terdakwa terbukti oleh hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah,  atau  karena  hendak  mendapat  untung,  menjual,  menukarkan,  menggadaikan, membawa,  menyimpan  atau  menyembunyikan  suatu  benda  yang  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduga,  bahwa  diperoleh  dari  kejahatan”  sebagaimana  yang didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Mengenai  penjatuhan  pidana  penjara  oleh hakim, dalam 6 (enam) kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yakni  pidana  yang  berkisar  antara  4  (empat)  bulan hingga 6 (enam) bulan penjara.
Penjatuhan  putusan  pidana  penjara  yang  cenderung  rendah  yang  diputuskan oleh majelis hakim sebenarnya secara normative tidak melanggar aturan hukum. Sebab hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  pada  ancaman  pidana  yang dirumuskan dalam tiap pasal serta berdasarkan formulasi dakwaan dan tuntutan Jaksa. Dalam rumusan Pasal 480 Ayat 1 menyatakan ancaman pidana adalah paling banyak 4 tahun  dan  denda  paling  banyak  sembilan  ratus  rupiah.  Jika  melihat  dari  aspek formulasi  ancaman  pidana  bahwa  hakim  memiliki  keleluasaan  menjatuhkan  pidana selama  tidak  melebihi  4  tahun.  Sehingga  ketika  hakim  menjatuhkan,  pidana  kurang dari  satu  tahun  tentu  saja  tidak  menjadi  persoalan.  Namun  sebenarnya,  hal  tersebut menjadi,  perhatian  bagi  hakim  untuk  benar-  benar  memutuskan  besaran pidana  bagi terdakwa. Disparitas yang tidak relevan dikhawatirkan terjadi ketika hakim, memutus dengan  besaran  pidana  yang  rendah  tanpa  dasar  pertimbangan  yang  jelas.  Dasar pemberian  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  terdakwa,  harus mempertimbangkan  aspek  kesalahan,  perbuatan  terdakwa,  dan  aspek  pelaku,  sebab putusan tersebut akan menjadi preseden yang tidak baik. Dari aspek pemidanaan juga harus mendapat perhatian bagi hakim, sebab penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan.
Mencermati  dari  6  (enam)  perkara  penadahan  yang  diteliti,  terdapat  1  (satu) perkara dengan pelaku merupakan Purnawirawan TNI. Jika ditinjau dari aspek pelaku, tentunya  ada  unsur  pemberatan  terhadap  penjatuhan  pidananya.  Menurut  penulis maka  hakim  bisa  saja  mengambil  vonis  diluar  dari  tuntutan  jaksa.  Secara  substansi pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim belum memunculkan ruhnya sebuah keadilan. Berhukum  secara  substansial  tidak  lalu  mengabaikan  teks  berhukum,  yang  sekarang sudah  menjadi  keniscayaan,  melainkan  agar  hukumnya  dapat  menyejahterakan  dan membahagiakan warganya 20 . Ditinjau dari aspek pemidanaan tidak terlepas dari tujuan yang  ingin  dicapai.  Dari  keenam  putusan  dari  kurun  waktu  2017  dan  2018,  dapat
20 M.  Zulfa  Aulia, Hukum  Progresif  dari  Satjipto  Rahardjo:  Riwayat,  Urgensi,  dan  Relevansi,
Undang: Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2018, Hal.170 https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/1.
dicermati  bahwa  putusan  tertinggi  6  bulan  penjara  dan  putusan  terendah  3  bulan penjara.  Hakim  memiliki  pertimbangan  tertentu  ketika  menetapkan  besaran  pidana, namun  hal  penting  yang  menjadi  perhatian  apakah  dengan  menetapkan  besaran pidana yang relatif rendah memberikan dampak penjeraan bagi pelaku atau setidaknya mencegah  orang  lain  untuk  tidak  melakukan  kejahatan  tersebut.  Dampak  dari pemidanaan  harus  memberikan  respon  secara  langsung  bagi  masyarakat,  dalam  arti bahwa  penegak  hukum  (dalam  hal  ini  hakim)  benar  benar  serius  memberikan hukuman bagi pelaku supaya berjalannya prevensi general dari tujuan pemidanaan ini tercapai.

## D. Simpulan
Artikel  ini  menyimpulkan,  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  tindak pidana penadahan dalam 6 (enam) putusan di Pengadilan Negeri Sarolangun oleh Jaksa Penuntut Umum dan majelis Hakim telah sesuai. Dengan menerapkan jenis  dakwaan tunggal  yakni  Pasal  480  ayat  (1)  KUHP  menurut  penulis  sudah  sesuai  dikarenakan perbuatan  dari  masing-masing  terdakwa  memang  hanya  tertuju  pada  satu  tindak pidana saja yaitu penadahan yang merujuk Pasal 480 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, baik Jaksa dalam mengajukan tuntutan maupun majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada 6 (enam) putusan penadahan di Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2017 hingga 2018 hanya menjatuhkan tuntutan pidana kurang dari 1 (satu) tahun penjara yang tentunya tidak bisa menimbulkan penjeraan bagi para pelaku. Ditinjau dari aspek pemidanaan,  penjatuhan  pidana  bagi  pelaku  adalah  hal  yang  sangat  penting  sejalan dengan tercapainya tujuan pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya  UU NO. 1 Tahun 1946  RI  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk  Seluruh  Wilayah  RI  Dan Mengubah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Nomor  73  Tahun  1958. LNRI Tahun 1958 Nomor 127. TLNRI Nomor 1660.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pernyataan  Berlaku  Untuk  Seluruh Wilayah  RI  KUHP  UU  No.  1  Tahun  1946  RI  (Penjelasan  dalam  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660).
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

## Buku
Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Harta Benda . Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006.
Hamzah,  Andi. Delik-delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  di  Dalam  KUHP .  Jakarta:  Sinar grafika, 2015.
Lamintang,  P.A.F. Delik-delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Harta  Kekayaan . Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, Edisi Revisi, 2013.

## Jurnal
Mamahit,  Coby.  “Aspek  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Penadahan  dan  Upaya Menanggulanginya Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum , 23, 08 (2017): 72.
M. Kholil, “Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen  Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen” Jurnal Hukum Bisnis , 1, 1 (2018): 54.
M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, Undang: Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2018, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/ view/1
Sugiyono  Umar  Ma’ruf,  “Penangan  Perkara  Tindak  Pidana  Penadahan  di  Pengadilan Negeri Semarang, Jurnal Hukum Khaira Umar, Vol. 12 No. 3, 2017.

## Website
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487/majalah-pembuktian-tindak- pidana-penadahan/
repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx?sequence/ .