Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5271/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Izin Usaha Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kegiatan Usaha Pt Lsi Yang Tidak Sesuai Dengan Izin)
Albeth 1 , Pieter Latumenten 2
1,2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 31 May 2023 Publish : 05 July 2023 The desire of business actors to reap maximum profits often uses methods that are against the law and  have  the  potential  to  harm  consumers.  The  presence  of  Law  8/1999  and  PP  5/2021  directs business  actors  to  carry  out  business  activities  that  uphold  the  benefits  of  consumers  equipped with  legal  requirements  in  carrying  out  business  activities.  PT  LSI  is  a  legal  entity  engaged  in business  legality  management  services,  business  consulting  for  business  establishments,  tax  and financial reports, virtual office providers and doing business branding. The services offered by PT LSI are not in accordance with the business licenses listed in their articles of association, so they violate Article 176 paragraph 4 PP 5/2021, Article 8 paragraph 1 letter a and Article 9 paragraph 1 letter a Law 8/1999. Referring to Article 62 in conjunction with Article 63 of Law 8/1999. The sanction  that  can  be  given  by  PT  LSI  is  in  the  form  of  imprisonment  for  a  maximum  of  5  (five) years with a maximum fine of IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah) or revocation of its business license.  The  government  needs  to  form  a  special  task  force  to  ensure  the  implementation  of  the obligations of business actors in UU 8/1999 Keywords: Business Licenses, Consumer Protection, Business Actors
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 31 Mei 2023 Publis : 05 Juli 2023 Keinginan  pelaku  usaha  untuk  meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  tidak  jarang menggunakan  cara-cara  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  berpotensi  merugikan  konsumen. Kehadiran  UU  8/1999  dan    PP  5/2021  mengarahkan  pelaku  usaha  untuk  melakukan  kegiatan usaha  yang  menjunjung  tinggi  kemanfaatan  konsumen  dilengkapi  dengan  persyaratan  legalitas dalam  menjalanlan  kegiatan  usaha.  PT  LSI  merupakan  salah  satu  badan  hukum  yang  bergerak dalam  bidang    jasa  pengurusan  legalitas  usaha,  konsultasi  bisnis  pendirian  usaha,  laporan perpajakan  dan  keuangan,  penyedia  virtual  office  dan  melakukan  branding  terhadap  usaha.  Jasa yang  ditawarkan  oleh  PT  LSI  tersebut  tidak  sesuai  dengan  perizinan  usaha  yang  tertera  dalam anggaran  dasarnya  sehingga  melanggar  Pasal  176  ayat  4  PP  5/2021,  Pasal  8  ayat  1  huruf  a  dan Pasal 9 ayat 1 huruf a UU 8/1999.  Mengacu kepada Pasal 62 jo Pasal 63 UU 8/1999. Sanksi yang dapat diberikan PT LSI adalah berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun dengan denda maksimal
Rp  2.000.000.000,-  (dua  miliar  rupiah)  maupun  dilakukan  pencabutan  izin  usaha.  Pemerintah perlu  membentuk  satgas  khusus  untuk  menjamin  terlaksananya  kewajiban  para  pelaku  usaha dalam UU 8/1999
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Albeth, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Email: albeth.lim@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Globalisasi pada bidang industri memberikan beragam perkembangan pada dunia industri yang  ditandai  dengan  banyak  munculnya  varian  industri  baik  dalam  bidang  barang  dan/atau jasa.  Kondisi  demikian  memberikan  manfaat  positif  kepada  konsumen  berupa  banyaknya variasi dalam mementukan pemilihan barang dan/atau jasa yang ingin dikonsumsi. Kondisi dan fenomena  tersebut  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak seimbang,  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah  karena  adanya  keinginan  meraup keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  cara-cara  yang  tidak  jarang merugikan konsumen.
Rendahnya  wawasan  yang  dimiliki  oleh  konsumen  mengenai  suatu  barang  dan/atau  jasa disertai dnegan tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya  yang masih rendah  merupakan faktor utama yang dijadikan celah  oleh pelaku usaha untuk mengambil keuntungan sebanyak- banyaknya dengan cara-cara yang dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung mauoun tidak langsung kepada konsumen. Negara melalui  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen (“UU  8/1999”) memberikan  payung  hukum  kepada  para  konsumen dalam bentuk pemberdayaan, pembinaan dan penyuluhan hukum kepada konsumen.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  negara  kepada  konsumen  tidak  serta  merta menjadikan adanya diskriminasi kepada pelaku usaha. Melalui UU 8/1999 pelaku usaha lebih terarah  karena  sudah  diberikan  pengaturan  secara  garis  besar  kode  etik  dalam  melakukan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Salah satu kewajiban pelaku usaha  yang ditegaskan dalam Pasal 7 huruf d UU 8/1999 adalah wajib untuk menjamin mutu barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Dalam  praktik  sering  dijumpai  perbuatan  pelaku usaha yang bertentangan dengan ketentuan larangan dalam UU 8/1999 yaitu diantaranya adalah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar sebagai berikut :
a. Seolah-olah telah memenuhi standart mutu tertentu ;
b. Bertentangan dengan standart yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;
c. Tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada label, etiket atau keterangan yang tertera atas barang dan/atau jasa tersebut ;
d. Seolah-olah memiliki dan telah mendapatkan suatu persetujuan ;
e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum
( legal  certainty )  berupa  hak  atas  keselamatan,  kesehatan  dan  hak  untuk  memperoleh  ganti kerugian terhadap produk dan/atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dalam  praktik  melakukan  kegiatan  produksi  dan/atau  perdagangan  barang  dan/atau  jasa melakukan  larangan  tersebut  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  paling  lama  5  (lima)  tahun dengan denda maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maupun dilakukan pencabutan izin  usaha  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  62 jo Pasal  63  UU  8/1999.  Keterbukaan informasi  dalam  akses  perizinan  suatu  kegiatan  usaha  memudahkan  konsumen  dalam melakukan background  checking pelaku  usaha  sebelum  membeli  atau  menggunakan  produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh mereka.
Transparansi  pemerintah  dalam  akses  informasi  izin  usaha  pelaku  usaha  bertujuan  untuk dapat  mendistribusikan  informasi  kepada  masyarakat  gara  terhindar  dari  pelaku  usaha  yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen  maka  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  wajib  memenuhi  aspek legalitas  yang  diwujudkan  melalui  izin  usaha.  Izin  usaha  merupakan  sarana  penyampaian informasi  kepada  masyarakat  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  telah  memenuhi persyaratan  yang  berlaku.  Izin  usaha  juga  merupakan  wujud  pemerintah  untuk  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  dan  menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada para  masyarakat  selaku  konsumen,  menjamin  terciptanya  iklim  usaha  yang  sehat,  dan melakukan  pembinaan  serta  pengawasan  kepada  pelaku  usaha  terkait  dengan  kegiatan usahanya.
Melalui  kewajiban  memiliki  izin  usaha  maka  masyarakat  selaku  konsumen  diberikan jaminan  kepastian  hukum  atas  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  secara menyeluruh.  Sejak  berlakunya  perizinan  usaha  dengan  sistem  terintegrasi  melalui  OSS  maka telah  dilakukan  pemangkasan  terhadap  sistem  perizinan  di  Indonesia.  Perizinan  saat  ini disederhanakan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha ( “NIB” ). Melalui NIB, maka tercantum secara  rinci  data-data  pelaku  usaha  berupa  profil,  modal  usaha,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak ( “NPWP” ), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( “KBLI” ) , dan lokasi usaha. Pelaku usaha  tidak  diperkenankan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak  tercantum  dalam  NIB tersebut  dimana  hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  dari  UU  8/1999  yang  mengedepankan keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  kepastian  hukum,  keamanan  dan  keselamatan konsumen.
Perkembangan  teknologi  dan  globalisasi  juga  memberikan  dampak  pada  aspek  hukum yaitu menjamurnya pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk menawarkan
jasa  pengurusan  aspek  legalitas  secara online dengan  harga  yang  miring.  Pengurusan  aspek legalitas  yang  ditawarkan  tersebut  dapat  berupa  jasa  pendirian  badan  hukum/badan  usaha, pengurusan  legalitas  perizinan,  dan  jasa  konsultasi  hukum.  Salah  satu  badan  hukum  yang bergerak dalam bidang tersebut yang mendapatkan sorotan dari masyarakat karena biaya yang ditawarkan olehnya cukup terjangkau adalah PT LSI.
Melalui  melalui website resmi  milik  PT  LSI  diketahui  merupakan  badan  hukum  yang bergerak dalam bidang one stop business solution yang diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Melakukan pengurusan legalitas usaha
b. Konsultasi bisnis pendirian usaha ;
c. Laporan perpajakan dan keuangan;
d. Penyedia virtual office ; dan
e. Melakukan branding terhadap usaha.
Jasa yang dipasarkan oleh PT LSI tersebut diketahui tidak sejalan dengan maksud & tujuan kegiatan usaha yang tertera dalam Anggaran Dasar PT LSI sebagaimana yang termuat di dalam Akta  No.  79  tanggal  20  April  2022  oleh Notaris  VL.  Melalui  Akta  tersebut,  diketahui  bahwa PT  LSI  tidak  memiliki  maksud  dan  tujuan  kegiatan  usaha  dalam  bidang  Konsultan  Bisnis (KBLI  74902)  dan  Konsultan  Hukum  (KBLI  69102),  sehingga  branding  yang  dilakukan  oleh PT LSI sebagaimana yang tertera dalam website resmi milik mereka bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 huruf a jo Pasal 9 ayat 1 huruf a UU 8/1999. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dengan  ini  penulis  tertarik  untuk  membahas  permasalahan  mengenai Izin  Usaha  Sebagai Wujud  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Kasus  Kegiatan  Usaha  PT  LSI  Yang  Tidak Sesuai Dengan Izin) . Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan izin usaha sebagai wujud perlindungan konsumen ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  udang-undang ( statue  approach )  dan  merupakan  penelitian  deskriptif  karena  hasil  akhir  dari  penelitian  ini adalah  penyajian  kesimpulan  atas  fakta  hukum  terkait.  Penngumpulan  bahan  hukum  yang dilakukan  adalah  menggunakan  studi  pustaka  ( library  research )  dimana  dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Izin Usaha Seabagi Wujud Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang terorganisir dimana melibatkan pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  konsumen.  Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan yang  luas  meliputi  perlindungan  konsumen  dalam  memperoleh  barang  dan  jasa,  yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian  barang  dan  jasa  tersebut.  Tujuan  utama  dari  adanya  perlindungan  konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 UU 8/1999 adalah sebagai berikut :
a. Memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha secara keseluruhan ;
b. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil ;
c. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual ;
d. Jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan ; dan
e. Jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan Meskipun  negara  telah  memberikan  fasilitas  perlindungan  kepada  konsumen  melalui UU  8/1999  namun  tidak  serta  merta  membuat  konsumen  menggantungkan  dirinya  kepada
negara  dalam  menentukan  pilihan  terhadap  barang  dan/jasa  yang  akan  digunakan  olehnya. Konsumen  wajib  memiliki  pengetahuan yang  luas  terkait  dengan  informasi  seputar  barang dan/atau  jasa  yang  akan  digunakan  olehnya  agar  dalam  melakukan  penentuan  pilihannya tersebut  membuatnya  sadar  akan  segala  resiko  dari  keputusannya  tersebut.  Disamping  itu luasnya  wawasan  yang  dimiliki  oleh  konsumen  terkait  dengan  barang  dan/atau  jasa  yang akan dipilihnya juga mendatangkan keuntungan berupa perlindungan kepada dirinya sendiri sebagai akibat dari hal-hal yang merugikan. Hak-hak konsumen yang dilindungi dalam UU 8/1999  merupakan  hal  fundamental  yang  melekat  pada  setiap  konsumen.  Konsumen  wajib diberikan informasi lengkap  seputar produk/jasa yang disampaikan oleh para pelaku usaha dan  apabila  tidak  disampaikan  maka  tergolong  ke  dalam  kategori  cacat  produk  atau  cacat pelayanan  jasa.  Pemanfaatan  media  informasi  oleh  para  pelaku  usaha  harus  dilandaskan dengan  kejujuran  dan  itikad  baik  sehingga  menimbulkan  kepuasan  pada  konsumen. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada konsumen, sebagaimana yang juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 8/1999 adalah tidak terbatas hanya kepada Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan  hak-hak  konsumen  juga  diperkuat  melalui  undang-undang  khusus  yang mengatur aspek-aspek lainnya. Melalui pengaturan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memiliki  izin  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  merupakan  salah  satu  bentuk  kontrol sosial  yang  dilakukan  oleh  hukum  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen.  Perizinan sebagai  instrument  pengendalian  memiliki  rasionalitas  yang  jelas  dalam  bentuk  kebijakan sebagai  acuan  bagi  para  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Izin  usaha merupakan  suatu  bentuk  dokumen  resmi  dari    instansi  berwenang,  yang    menyatakan sah/dibolehkannya  seseorang  atau  badan  untuk  melakukan  suatu  usaha  atau  kegiatan tertentu. Kegiatan usaha yang dilakukan tanpa adanya perizinan yang dikantongi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.
Kewajiban  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  memiliki  izin  dalam  melakukan  kegaiatan usaha tidak hanya diamanatkan dalam Pasal 176 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  (“ PP  5/2021”) ,  hal tersebut juga ditegaskan dalam UU 8/1999 dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a dan Pasal 9 ayat 1 huruf  a.  Negara  melindungi  konsumen  dari  tindakan  pemasaran  barang/jasa  yang  tidak standart  yang  dipersyaratakan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  seolah-olah telah memenuhi standar.
Melalui studi kasus  yang diangkat dalam penulisan ini diketahui bahwa PT  LSI dalam Anggaran  Dasar  dan  NIB  yang  dimilikinya  tidak  memiliki  izin  untuk  melakukan  kegiatan usaha dalam bidang Konsultan Bisnis (KBLI 74902) dan Konsultan Hukum (KBLI 69102). Jasa  yang  dipasarkan  oleh  PT  LSI  dalam website resminya  adalah  bertentangan  dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang tertera dalam KBLI, sebagaimana dirincikan berikut :
a. Aktivitas  Konsultasi  Bisnis  Dan  Broker  Bisnis  (KBLI  74902)  Kelompok  ini mencakup usaha  pemberian  saran  dan  bantuan  operasional  pada  dunia  bisnis,  seperti  kegiatan broker  bisnis  yang  mengatur  pembelian  dan  penjualan  bisnis  berskala  kecil  dan menengah,  termasuk  praktik  profesional,  kegiatan  broker  hak  paten  (pengaturan pembelian  dan  penjualan  hak  paten),  kegiatan  penilaian  selain  real  estat  dan  asuransi (untuk  barang  antik,  perhiasan  dan  lain-lain), audit  rekening  dan  informasi tarif  barang atau  muatan,  kegiatan  pengukuran  kuantitas  dan  kegiatan  peramalan  cuaca.  Tidak termasuk makelar real estat.
b. Aktivitas Konsultan Hukum (KBLI 69102) Kelompok ini mencakup kegiatan persiapan dokumen  hukum,  dokumen  badan  hukum,  perjanjian  kerjasama  atau  dokumen  yang serupa  dalam  kaitan  dengan  pembentukan  perusahaan,  penyiapan  akta  notaris,  surat wasiat, trust dan sebagainya dan kegiatan lainnya
Jasa  yang  ditawarkan  oleh  PT  LSI  kepada  masyarakat  adalah  suatu  bentuk  perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT LSI dalam melakukan pemasaran jasa kepada masyarakat bertentangan dengan Pasal 176 ayat 4 PP 5/2021, Pasal 8
ayat  1  huruf  a  dan  Pasal  9  ayat  1  huruf  a  UU  8/1999.  Pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan tidak akan efektif jika tidak selaras dengan penegakan hukum, kondisi demikian melahirkan  adanya  ketentuan  sanksi.  Sanksi  berfungsi  sebagai  alat  mempermudah  negara untuk  melakukan  penegakan  norma.  Hukum  wajib  beroeran  sebagai  pisau  penghancur segala  jenis  dan  bentuk  pelanggaran  baik  secara  represif  dan/atau  preventif.  Hukum memiliki peran untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat sehingga diberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya dapat  menimbulkan  keresahan  pada  masyarakat    sehingga  hukum  mengambil  perannya untuk  menciptakan  keadaan  seperti  semula  melalui  pemberian  sanksi  agar  menimbulkan efek  jera  bagi  para  pelanggaranya.  PT  LSI  dapat  dikenakan  sanksi  atas  perbuatannya tersebut, sebagaimana mengacu kepada Pasal 62 jo Pasal 63 UU 8/1999. Sanksi yang dapat diberikan PT LSI adalah berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun dengan denda maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maupun dilakukan pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi kepada PT LSI baru dapat dilakukan apabila ada laporan masyarakat yang mengalami kerugian akibat dari pemasaran yang dilakukan olehnya.

## 4. KESIMPULAN
Pelaku  usaha  dalam  memasarkan  produk  /  jasa  wajib  sesuai  dengan  lingkup  yang  tertera pada  izin  usahanya  dan  apabila  melanggar  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  serta  sanksi administrative  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  62  UU  8/1999.  Perbuatan  PT  LSI  yang menjalankan kegiatan usaha sebagai konsultan bisnis dan legalitas pendirian perusahaan adalah pelanggaran  terhadap  Pasal  176  ayat  4  PP  5/2021,  Pasal  8  ayat  1  huruf  a  dan  Pasal  9  ayat  1 huruf  a  UU  8/1999.    Kedudukan  aspek  legalitas  badan  hukum  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya bertujuan untuk menciptakan kepastian dalam berusaha, menikmati kenyamanan, dan keamanan  diamana  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  diharapkan  dapat  berkontribusi  secara  lebih nyata  di  dalam  peningkatan  nilai  tambah  produksi,  penyediaan  barang  dan  jasa  kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

## 5. SARAN
Pemerintah  perlu  merombak  sistem  pengawasan  untuk  menciptakan  perlindungan  kepada konsumen. Meskipun pengawasan atas perlindungan konsumen dilakukan secara bersama-sama dari elemen pemerintah dan masyarakat, hal tersebut tidak dapat menjamin terlindunginya hak - hak  konsumen  sehingga  perlu  dibentuk  satgas  khusus  yang  bertugas  untuk  melakukan investigasi atas terlaksananya kewajiban para pelaku usaha

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimkasih penulis ucapkan kepada teman-teman dan segenap civitas akademika serta pengajar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mencari referensi untuk penulisan ini.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , (Jakarta; Kencana; 2016). Miru. Ahmadi, Hukum Perlindungan Konsumen , (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ; 2008) Setiamandani.  Emai  Dwinanarhati,  “Kemandirian  Konsumen  Di  Era  Globalisasi  dan Perdagangan  Bebas  (Kajian  Mengenai  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No.  8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen)”, Widya Yuridika, Vol.1 No. 1, Juni 2018 .
Sibadolok.  Janus, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, (Bandung  ;  PT  Citra  Aditya Bakti; 2010).
Suteja. Wira, Panduan Layanan Konsumen, (PT Grafindo, Jakarta ; 2007).
Widjaja.  Gunawan  dan  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  (Jakarta  ;  PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).