DOI: 10.15575/kh.v3i2. 9012
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 13 Juli 2021; Direvisi: 26 Maret 2021; Disetujui: 30 Maret 2021
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi
Konstitusional di Indonesia

## Diyar Ginanjar Andiraharja
Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi, Indonesia E-mail: sutan.diyar@gmail.com

## ABSTRACT
This research is intended to analyze the authority of the Judicial Review by the Constitutional Court as a constitutional adjudication according to the principles of constitutionalism and democracy. Appears an assessment of the Constitutional Court in addition to being a negative legislator it also develops into a positive legislator who is the authority of the legislators. The method used in the form of normative legal research. The libraries reviewed were used  to answer the research  questions.  From this research the Constitutional Court revealed in exercising its authority to conduct a Judicial Review, in practice there was a debate in which the Constitutional Court's decision model was considered to be contrary to the principles of constitutionality and democratic principles  in  terms of forming a policy.  Some of these models are considered to exceed the authority of the Constitutional Court in the form of decisions containing policy arguments and decisions in which there are formulations of new norms. The conclusion of this research is that  the activity of interpreting the 1945 Constitution enables  the birth of a judicial activism that can position the Constitutional Court as a judicial body that has supremacy in constitutional adjudication, even though  the  establishment  of  the  Constitutional  Court  itself  is  actually  part  of  efforts  to  reform  the constitution in strengthening the principle of separation of powers and the principle of check and balances. So it needs to be put forward the proportionality of the role of the Constitutional Court in constitutional adjudication.
Keywords: judicial review, decision, constitutional court

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisa  kewenangan    Judicial  Review  oleh  Mahkamah  Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi. Muncul penilaian terhadap  Mahkamah  Konstitusi  selain  menjadi  negative  legislator  juga  berkembang  menjadi  positive legislator yang merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Metode yang digunakan berupa  penelitian  hukum  normatif.  Kepustakan  yang  dikaji  digunakan  untuk  menjwab  pertanyaan penelitian.  Dari penelitian ini diungkapkan  Mahkamah Konsitusi dalam  menjalankan kewenangannya melakukan  Judicial  Review,  pada  praktiknya  terjadi  suatu  perdebatan  di  mana  dalam  model  putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas dan prinsip demokrasi dalam  hal pembentukan suatu kebijakan. Beberapa model tersebut dianggap  melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi berupa adanya putusan yang berisi argumen kebijakan serta adanya putusan yang di dalamnya ada  perumusan norma baru. Kesimpulan dari penelitian ini aktivitas menafsirkan UUD 1945 memungkinkan    lahirnya  sudut  pandang  judicial  activism    yang  dapat  memposisikan  Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan  yang memiliki supremasi dalam ajudikasi  konstitusional, walaupun pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  itu    sendiri  sebenarnya  sebagai  bagian  dari  upaya  pembaharuan konstitusi dalam memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances. Sehingga perlu dikedepankan  proporsionalitas peran Mahkamah Konstitusi dalam ajudikasi konstitusional.
Kata kunci:  judicial review, putusan, mahkamah konstitusi
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja

## PENDAHULUAN
Satu  ciri  yang  dapat  ditemui  di  kebanyakan  negara,  baik  yang  memakai  sistem  Common  Law maupun Civil Law adalah berupa hak untuk menguji (toetsingsrecht) yakni hak untuk menguji apakah regulasi atau peraturan hukum yang hirarkinya lebih rendah dari undang-undang bersesuaian atau tidak dengan  undang-undang  yang  bersangkutan  (Qamar,  2012).  Namun  di  beberapa  negara,  Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji apakah suatu undang-undang telah bersesuaian atau tidak dengan  Undang-Undang  Dasar  serta  guna  menolak  melaksanakan  undang-undang  serta  peraturan- peraturan  lainnya  yang  dianggap  berlawanan  dengan  Undang-Undang  Dasar,  hal  ini  disebut  dengan ‘Judicial Review’ (Budiardjo, 2003; Mubarok & Al Hadad, 2021). Asshiddiqie (2019) menyatakan ‘Judicial Review’  sebagai  suatu  usaha  pengujian  oleh  lembaga  yudisi al  terhadap  suatu  produk  hukum  yang ditetapkan  oleh  cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif  dalam  rangka  menerapkan ‘check  and  balances’  berdasar  atas  prinsip  pembatasan  kekuasaan,  yang  salah  satu  implementasinya berupa  pemisahan  kekuasaan  (Gandara,  2020).  Melalui  pemisahan  kekuasaan  ini,  baik  yang  bersifat mutlak maupun fungsional, mencegah satu organ masuk dan mengambil kewenangan organ yang lain. Selanjutnya  Jimly Asshidiqie menyatakan kontrol dan  pembatasan kekuasaan  itulah yang merupakan karakter konstitusionalisme dan sekaligus misi utama konstitusi, agar kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikontrol dan diminimalisasi.
Konstitusi sendiri memiliki peran sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy by protecting  minority  rights),  pelind ung  hak  konstutusional  (the  protector  if  the  citizen’s  constitutional rights),  dan  pelindung  hak  asasi  manusia  (the  protector  of  human  rights)  (Abdul,  2018).  Mahkota kewenangan  berupa  pengujian  undang-undang  yang  diberikan  pada  Mahkamah  Konstitusi  \, menempatkannya sebagai institusi yang melakukan proses ‘checks and balances’, yang dalam kerangka ini Mahkamah Konstitusidiposisikan sebagai suatu  negative legislator (Simanjuntak, 2019). Eksistensi Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu terobosan khusus dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca tumbangnya rezim Orde Baru di tahun  1998. Mahkamah Konstitusisendiri,  lahir dari rahim proses amandemen ketiga dan keempat konstitusi UUD 1945.  Sehingga otoritas kuasa yudikatif sekarang ada pada  Mahkamah  Konstitusibersama  lembaga  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawah hierarkinya seperti  lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Sebagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusidalan Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1946 dinyatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,  lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah M ahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah Konstitusi dinyatakan “Mahkamah  Konstitusi  merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”  Berdasarkan  kedua  undang -undang  tersebut  dapat  disimpulkan  Mahkamah Konstitusimerupakan  lembaga  negara  yang  mandiri  di  bidang  yudisial.  Setelah  hadir  lebih  dari  satu dekade, Mahkamah  Konstitusi dipandang  sebagai pelopor dalam penegakan hukum progresif, utamanya terkait  dengan  putusan-putusan  yang  dikeluarkan  dalam  permohonan  Judicial  Review  di  Mahkamah Konstitusiyang merupakan suatu upaya menjadikan hukum mengabdi kepada manusia dalam rangka mencapai  kesejahteraan dan kebahagiaannya buka untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, menurut Abdul (2018) , hukum selalu berada pada kondisi “law in the making” .
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
Fransisco  Ramos  Romeu  menyebutkan  terdapat  lima    alasan  atau  raison  d’etre  pendirian Mahkamah  Konstitusi    yakni  pertama,  adanya  ketidak  percayaan  terhadap  hakim-hakim  yang  dipilih sebelumnya;  kedua,  adanya  ketidakpastian  relasi  kekuatan-kekuatan  politik,;  ketiga,  adanya ketidakpastian hukum atas institusi ajudikasi/peradilan; keempat, adanya kebutuhan dalam kerangka pengaturn negara federal; kelima, adanya penituan atas pengalaman demokrasi yang serupa (Salman, 2017). Pengujian konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dibatasi hanya pada pengujian undang-undang terhadap UUD. Sehingga, secara konstitusional peraturan perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  tidak  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Peraturan perundang-undangan    di  bawah  UUD  tidak  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya logis bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di atasnya, tidak  diuji dengan konstitusi (Siahaan, 2016). Politik hukum di Indonesia telah mengakomodasi sistem ini  melalui prosedur hak uji materiil yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.
Pemisahan kewenangan menguji oleh Mahkamah Konstitusi dan Agung ini menurut Asshiddiqie (Asshiddiqie,  2019),  karena  pada  hakikatnya,  keduanya  memang  berbeda.  Mahkamah  Agung  lebih merupakan  pengadilan  keadilan  (court  of  justice),  sedangkan  Mahkamah  Konstitusi  lebih  berkenaan dengan  lembaga  pengadilan  hukum  (court  of  law).  Pembagian  tugas  di  bidang  pengujian  peraturan (Judicial  Review)  atas  peraturan  perundang-undangan  antara  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi menurut Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2019), sama sekali tidak ideal karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi  dan Mahkamah Agung. Ke  depan,  memang  harus  dipikirkan  kemungkinan  mengintegrasikan  seluruh  pengujian  peraturan  di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Penelitian mengenai fungsi ajudikasi pada judicial review mahkamah konstitusi masih sulit dicari beberapa  penelitian  mengenai  ajudikasi  belum  melihat  pada  institusi  mahkamah  konsitusi  indonesia (Aziz, 2021; Nashriana & Sofyan, 2021; Pratiwi, 2021; Sofian & Hasibuan, 2021) Mekanisme  ajudikasi konstitusi  atau  peradilan  konstitusi  merupakan  sesuatu  yang  baru  untuk  diadopsi  ke  dalam  sistem konstitusional Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Ajudikasi konstitusi ini ditujukan untuk  memastikan  bahwa  UUD  1945  benar-benar  dilaksanakan  dan  ditegakkan  dalam  keseharian penyelenggaraan negara. Mahfud MD sebagaimana dikutip dalam Huda (2012) menyatakan Mahkamah Konstitusi  menekankan  perlunya  keadilan  substantif    untuk  menghindari  munculnya  putusan  yang mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam  putusan pengadilan masa lalu. Keadilan substantif pada konteks Mahkamah Konsitusi ini dalam artian suatu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiiil daripada kebenaran formal prosedural.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme  dan  demokrasi  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  putusan-putusan  Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review berdasar prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan berupa penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan  secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif membahas hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi ukuran perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis yang dibentuk lembaga  perundang-undangan  (undang-undang  dasar),  kodifikasi,  undang-undang,  peraturan
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang) (Abdulkadir, 2004).
Sumber-sumber  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  sumber-sumber  penelitian  yang berupa  bahan-bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder  berupa semua publikasi tentang hukum  yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Abdulkadir, 2004).
Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan primer penelitian berupa UUD 1945 serta  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  kekuasaan  kehakiman  pada  kewenangan judicial  review, khususnya  undang-undang Mahkamah  Konstitusibeserta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan sekunder yang digunakan berupa kepustakaan dibidang hukum berupa artikel ilmiah, dan buku-buku teks yang di dalamnya terdapat pandangan atau pendapat ahli-ahli hukum. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan beserta putusan pengadilan yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian bahan hukum sekunder didapat dengan menelusuri bahan kepustakaan dan menggunakan Teknik analisis Miles & Huberman  (1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Judicial  Review  di  negara  Indonesia  mengalami  perkembangan  pasca  dilakukannya amandemen UUD 1945, utamanya melalui pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi. Konsep Judicial Review acapkali memunculkan perdebatan dan sering disandingkan dengan toetsingrecht, constitutional review yang sering tumpang tindih satu dan lainnya. Judicial Review berbeda cakupan artinya dengan istilah constitutional review, hal ini karena Judicial Review dalam sistem hukum common law tak hanya berarti “the power of the court to declare laws  unsconstitutional”. Istilah ini juga terkait dengan aktivitas “examination of administration decisions  by the court”.  Sehingga eksistensi Judicial  Review   memiliki objek  yang  lebih  luas  jika  dibandingkan  dengan  constitutional  review  yang  terbatas  pada  pengujian konstitusional suatu regulasi terhadap Undang-Undang Dasar (Helmi, 2019).
Asshiddiqie  (2019) menyatakan, objek Judicial Review dalam praktik dikenal dengan tiga jenis norma yang dapat diuji. Pertama, keputusan normatif  yang berisi dan bersifat pengaturan (regelling). Kedua, keputusan non-normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (beschikking). Ketiga, keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (vonnis). Menurut Sri Soemantri, sebagaimana dikutip Rosidin & Rusdiana (2018) keberadaan Judicial Review dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia berkaitan dengan adanya sistem dan kebutuhan di Indonesia. Jika terkait masalah sistem, Judicial Review hanya dapat dipraktikkan oleh negara yang menganut sistem trias politica. Sedangkan kebutuhan , Judicial Review    dibutuhkan  berdasar  stuffen  theory,  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau lex superiori derogate legi inferiori.
Selanjutnya objek dari Judicial Review ini dapat  terkait dengan legalitas suatu regulasi di bawah hirarki undang-undang terhadap undang-undang (Simanjuntak, 2018). Tidak sekadar undang-undang terhadap  konstitusi  saja.  Kemudian  dari  subjek  pengujinya  ,  arti  Judicial  Review  juga  mengalami penyempitan  makna,  yakni  Judicial  Review  hanya  dapat  dilakukan  oleh  mekanisme  peradilan  yang dilakukan  oleh  hakim.  Kemudian  constitutional  review  subjek  pengujinya  dapat  dilakukan  oleh pengadilan (Judicial Review), badan legislatif (legislative review), lembaga eksekutif (executive review)
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
atau institusi lain yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengujian tersebut. Pemberian hak uji ini yang menjadi pengertian dari  “toetsingrecht”. Judicial Review hanya berlaku jika pengujian dilakukan terhadap norma hukum  yang bersifat abstrak   dan umum (general and abstract norms)  secara  “a  posterior”  yang  berarti  bahwa  norma  hukum  tersebut  telah  diundangkan  oleh pembentuk undang-undang.
Istilah Judicial Review sendiri merupakan istilah teknis yang khas pada aspek hukum tata negara di Amerika  Serikat  yang  merujuk  pada  kewenangan  pengadilan  untuk  membatalkan  semua  perbuatan pemerintahan yang berlawanan dengan konstitusi. Istilah Judicial Review kali pertama dipakai dalam kasus Marbury vs, Madison pada tahun 1803. Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Chief Justice John Marshall memutus kasus yang diperiksa dengan cara pengujian materi undang-undang, yaitu melakukan Judicial Review pada undang-undang yang dianggap berlawanan dengan konstitusi. Sejak adanya putusan pengadilan    tersebut,  peradilan  di  Amerika  Serikat  memiliki  kewenangan  Judicial  Review  terhadap undang- undang. Judicial Review terdiri atas dua kata, yakni “judicial” yang memiliki arti pengadilan dan “review”memiliki rentang pengertian memandang , menilai, menguji kembali (Abdul, 2018).
Tate  yang  dikutip  Danielle  E.  Finck    menyatakan  Judicial  Review  sebagai  suatu  cara  di  mana pengadilan menentukan diterimanya aturan-aturan hukum atau tindakan badan-badan pemerintah atas dasar  kesesuaian  dengan  konstitusi.  Kemudian  Tom  Ginsburg  menyebutkan  Judicial  Review  sebagai kekuasaan hakim untuk menentukan suatu undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah tidak konstitusional. James A. Curry dan John Alder menyatakan Judicial Review merupakan kekuasaan setiap pengadilan untuk menentukan tidak berlakunya aturan-aturan hukum, dan keputusan serta tindakan badan publik melalui  suatu pengujian (Salman, 2017).
Selanjutnya, Judicial Review dapat dimaknai sebagai “hak menguji oleh lembaga peradilan”. Dalam aspek  ilmu  hukum,  Judicial  Review  kerap  bertalian  dengan  hak  menguji  norma  atau  produk  hukum tertulis yang dibentuk negara. Judicial Review prinsipnya sebagai upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang dibentuk oleh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga, Judicial Review memberi corak pembeda antara Legislative Review (pengujian oleh lembaga legislatif)  dan  Executive/Administrative  Review  (pengujian  oleh  lembaga  eksekutif).  Peraturan perundangan merupakan peraturan tertulis  yang dibuat oleh lembaga negara  atau pejabat negara yang memiliki kewenangan serta bersifat mengikat secara umum.
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dengan alat uji konstitusi merupakan aktivitas ajudikasi konstitusional. Ajudikasi  konstitusional  pada  intinya merupakan  bagaimana suatu  pengadilan bekerja terhadap konstitusi. Dengan kata lain bagaimana hakim memutus atau seharusnya memutus perkara dalam ajudikasi konstitusional.  Hal mendasar yang mesti dibahas  dalam penafsiran konstitusi adalah bagaimana konstitusi harus ditafsirkan,  mengingat  interpretasi menjadi aktivitas  yang  inheren dalam Judicial Review. Dalam hal ini, Judicial Review tidak hanya sekadar menilai apakah bagian , pasal atau ayat dalam suatu undang-undang  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, tetapi  lebih dari itu, yakni  ketika  menerapkan  kaidah-kaidah  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar,  maka  hakim  mesti memutuskan  makna  kaidah-kaidah  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  Judicial  Review  memiliki  dimensi  atas undang-undang yang diuji dan penafsiran atas konstitusi sebagai alat uji.  Pada aspek kedua, karena uji konstitusionalitas suatu undang-undang tidak saja hanya memberi tafsir atas teks konstitusi, namun juga bagaimana suatu tafsir konstitusi itu diterapkan dalam undang-undang yang diuji. Maka dari itu, Randy E. Barnet menyatakan  Judicial Review suatu undang-undang sering berada pada dua ranah yakni ranah interpretasi dan ranah konstruksi.  Sehingga dalam  suatu ajudikasi konstitusional Hughes  menyatakan ‘a constitution is without meaning until te judges pour meaning into its provisions’ (Salman, 2017).
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
Terdapat dua perspektif dalam memandang peran Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi ajudikasi konstitusional yakni antara perspektif Judicial Supremacy dengan Departementalisme. Judical Supremacy bermakna  menempatkan badan peradilan sebagai institusi tunggal dan monopolistik dalam penafsiran konstitusi sehingga badan-badan lain dalam skema kekuasaan negara mesti tunduk  terhadap penafsiran badan peradilan. Keith E. Whitthington mengartikan Judicial Supremacy ini sebagai suatu constitutional leadership  Sedangkan  deparmentalisme  merupakan  suatu  penempatan  cabang-cabang  kekuasaan sebagai  institusi  yang  sederajat  sekaligus  masing-masing  mempunyai  wewenang  dalam  melakukan interpretasi.  Keith  E.  Whitthington,  menyatakan  deparmentalisme    sebagai  setiap  cabang  atau departemen pemerintahan mempunyai kewenangan yang sama dan setara dalam melakukan interpretasi konstitusi pada teks yang mengatur kewajibannya  dan penafsiran tersebut adalah mutlak sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya (Salman, 2017). Dalam diskursus uji konstitusionalitas di Amerika Serikat, Judicial Supremacy mempunyai kecenderungan watak putusan Judicial Activism, sedangkan di sisi lain departementalisme bertalian dengan model Judicial Restraint atau self-limitation.
Dari  dua  perspektif  tersebut,  perlu  dianalisa  apakah  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  dalam menjalankan fungsi ajudikasi konstitusional berwatak Judicial Activism ataukah Judicial Restraint atau sebagai  pembatasan  badan  peradilan  (Hamidi  &  Lutfi,  2016).    Secara,  umum  Judicial  Activism  sering dilekatkan  pada  konteks  di  mana  hakim  dapat  membuat  aturan  hukum  (judge  making  law)    dalam putusannya. Kemudian muncul kritik terhadap praktik Judicial Activism ini adalah karena hakim dianggap memakai diskresi yudisialnya yang berlawanan dengan prinsip-prinsip umum, misalnya bahwa hakim hanya menjalankan fungsi untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator. Namun yang terjadi malah sebaliknya, hakim memposisikan dirinya memberikan pertimbangan terhadap suatu kebijakan politik, social, dan ekonomi bahkan dapat menggantikan peran legislator. Hakim semestinya memutus perkara atau sengketa hukum, namun tidak menjadi pembuat kebijakan baru. Di sisi lain Judicial Activism mendapatkan pandangan positif, yakni Judicial Activism dianggap sebagai manifestasi dari prinsip check and balances. Dalam hal ini badan peradilan tidak sekadar membatalkan tetapi juga memastikan bahwa suatu  produk  hukum  badan  pembentuk  undang-undang  sesuai  dengan  konstitusi  dan  juga  Judicial Activism ini berperan penting dalam penegakan hak asasi manusia (Hamidi & Lutfi, 2016).
Lawan  dari  Judicial  Activism  sendiri  adalah  Judicial  Restraint,  yang  dapat  dimaknai  sebagai pembatasan suatu badan peradilan. Dalam konteks ajudikasi konstitusional, terdapat suatu pembatasan konstitusional yakni: pertama dimotivasi oleh suatu perbandingan mengenai wewenang  suatu lembaga, kedua  dengan  menghormati  cabang-cabang  kekuasaan  pemerintah,  meskipun  penghormatan  yang dimaksud terkadang berdasarkan satu kepercayaan bahwa badan pembentuk undang-undang membuat kebijakan lebih baik daripada badan peradilan, Berdasarkan hal tersebut badan peradilan dianggap tidak memiliki legitimasi jika hakim-hakim menggunakan Judicial Review  untuk menggantikan  ide-ide tentang kebijakan dan  moralitas dalam masyarakat yang telah ditetapkan oleh  parlemen yang telah dipilih oleh rakyat.
Hadirnya      polaritas  dalam  tafsir  konstitusi  tersebut  tak  dapat  dipisahkan  secara  tegas,  oleh karenanya  yang  paling    mendasari  dari  proses  Judicial  Review  adalah  adanya  legal  reasoning  yang memadai atas putusan yang dibuat (Mudzakir, 2014). Kemudian akhirnya konsep countermajoritarian tidak  lagi  menjadi  perdebatan  ketika  mandate  konstitusional  yang  mengakui  daulat  rakyat  lantas memberikan  fungsi  pelaksanaan  kedaulatan  kepada  badan  perwakilan  sebagai  institusi  representasi. Argumentasi ini juga mendapat pembenaran ketika doktrin yang digunakan adalah doktrin supremasi parlemen atau badan perwakilan. Lantas terkait dengan konstitusi UUD 1945, yang menyatakan konsep kedaulatan  rakyat  bukan  lagi  ada  di  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  sehingga    kini  tak  dapat
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
diklasifikasikan sebagai penganut supremasi majelis, tapi diselenggarakan berdasar UUD 1945. Dengan kerangka pikir tersebut, penyelenggaraan kedaulatan dilaksanakan oleh semua organ konstitusional , yang  di  dalamnya  ada  organ  kehakiman.  Badan  peradilan  menyelenggarakan  kedaulatan  dalam  hal menegakkan hukum serta keadilan. Sehingga dengan konsep ini, ada suatu alasan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk berwatak Judicial Activism dalam pengujian undang-undang.
Dalam kerangka hukum mengenai  putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review  diatur di Pasal 56  dan 57 ayat (1) dan (2) yakni putusan Mahkamah Konstitusi pada Judicial Review diantaranya:
1. Tidak  dapat  diterima  ,  jika  permohonan  tidak  mempunyai legal  standing atau  tidak  adanya kewenangan  Mahkamah Konstitusi  dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan.
2. Dikabulkan,  jika  permhonan  yang  diajukan  pemohon  beralasan.  Yakni  dalam  hal  permohonan dikabulkan, dengan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, dalam pembentukan suatu undang-undang dimaksud tidak memenuhi syarat formil atau prosedur pembentukan undang- undang berdasarkan UUD 1945, dalam amar putusan dinyatakan bahwa permohonan dikabulkan.
3. Ditolak,  yakni  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  dalam  hal  undang-undang  dimaksud    tidak bertentangan dengan UUD 1945, dalam proses prosedur pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.
Dari  tiga  poin  tersebut  putusan  Mahkamah  Konstitusi  berupa  putusan  yang  menyatakan bertentangan atau tidaknya suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UUD 1945. Lantas, apabila tidak terjadi pertentangan, maka keabsahan dan keberlakuan undang-undang yang telah dibentuk dan diundangkan  oleh  parlemen  sebagai  pembentuk  undnag-undang  adalah  tetap  positif.  Namun  jika Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  dalam  Judicial  Review  suatu  undang-undang  berlawanan dengan  UUD  1945,  maka  keberlakuan  dan  kekuatan  mengikat  secara  hukum  menjadi  tidak  berlaku sehingga posisi Mahkamah Konstitusi disebut sebagai negative legislator.
Selanjutnya  selain  tiga  jenis  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  ditetapkan  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan secara kondisional dengan meletakkan suatu tafsiran hakim Mahkamah Konstitusi  sebagai dasar apakah bertentangan atau tidak bertentangan, istilah ini disebut putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional  bersyarat
Dua  sudut  pandang    Judicial  Activism  dan  deparmentalisme  ini  dapat  dianalisa  dari  putusan- putusan Mahkamah Konsttusi yang ada.  Judicial Activism  tidak melihat badan peradilan sebagaimana mestinya  dalam  Judicial  Review    sebagai  negative  legislator,  yang  menganut  prinsip  pemisahan kekuasaan.
Undang-undang  yang merupakan produk dari parlemen dan pemerintah dalam pembentukannya berkarakter terbuka, memunculkan diskursus  dan debat serta diakhiri dengan suatu konsesus. Sebagian karakter dalam pembentukan undang-undang terdapat pula pada proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi yakni pada hukum acaranya berupa  karakter terbuka. Hal ini dipraktikkan dalam prinsip audi et  altera  partem  atau  semua  pihak  didengarkan  keterangannya  secara  berimbang,  namun  karakter terbuka ini bukan dalam konteks untuk membuat suatu kebijakan. Namun jika ada putusan yang isinya mengandung suatu pertimbangan kebijakan, maka  dalam hal  ini Mahkamah  Konstitusi dapat disebut sebagai pembuat kebijakan. Hal ini dapat kita tinjau dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yakni: pertama, pada putusann Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU- IV/2006 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945; kedua, pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
Analisa dari putusan pertama terkait Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  muncul  argumentasi  terkait  program  pemberantasan  rasuah  dan kebijakan dalam pemberian tenggat waktu keberlakuan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya analisa terhadap putusan kedua yakni terkait Judicial Review atas Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menggunakan argumen terkait praktik sistem presidensialisme    di  Indonesia  yang  dinilai  belum  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  yang  ingin memperkuat sistem presidensil. Kemudian diajukan pula argumen terkait kesiapan penyelenggara serta pendanaan  pemilihan  umum.  Hal  ini  dapat  dinilai  Mahkamah  sudah  masuk  pada  wilayah  kebijakan, meskipun argumen yang diungkapkan mendukung dalam legal reasoning putusannya, menurut penulis semestinya suatu argumen kebijakan dihindari Mahkamah Konstitusi karena wilayah kebijakan bukan dimandatkan pada Mahkamah Konstitusi (Azis, 2018).
Dalam perannya sebagai negative legislator yakni Mahkamah Konstitusi tidak memmbentuk dan memberlakukan suatu norma dalam suatu  Undang-Undang  yang dilakukan Judicial Review  menemui tantangan dalam pelaksanannya. Hal ini dapat dijelaskam  dari beberapa putusan yakni: pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945; kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  terhadap  UUD  1945.    Analisa  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut,    Mahkamah  Konstitusi  telah  membentuk  suatu  rumusan  ketentuan  ayat  atau  pasal  dalam Undang-Undang yang dilakukan  Judicial Review dan suatu putusan konstitusional  bersyarat member tuang  dalam  pembuatan  rumusan  ayat  atau  pasal  walaupun  tidak  terjadi  suatu  perubahan.  Sehingga walaupun bunyi tekspada ayat atau pasal yang dilakukan Judicial Review  tidak berubah, namun tafsirnya harus sesuai dengan tafsiran putusan Mahkamah Konstitusi. Maka, adanya hal ini dapat dinilai Mahkamah Konstitusi berperan pula sebagai positive legislator karena telah membentuk suatau formula aturan pada undang-undang yang dilakukan judicial review.
Dari  sudut  pandang  prinsip  pembagian  kekuasaan  serta  prinsip  demokrasi  (Siallagan,  2016), utamanya dalam hal proses pembentukan suatu arah kebijakan serta undang-undang oleh parlemen , Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai melanggar kewenangan yang telah diatur , karena model  putusan tersebut melibatkan argumentasi kebijakan serta dinilai telah  membentuk suatu rumusan baru dalam undang-undang. Meskipun dalam model putusan tersebut  Mahkamah Konstitusi selalu menyediakan legal  reasoning  ,  hal  ini  bermuara  pada  superioritas  Mahkamah  Konstitusi  dalam  fungsinya  sebagai ajudikasi konstitusional.
Atas hal ini seyogyanya diperlukan suatu titik kesetimbangan agar Mahkamah Konstitusi dapat berperan  secara  proporsioanl  dalam  proses  Judicial  Review  itu  sendiri.  Yakni    pertama,Mahkamah Konstitusi  benar-benar  melakukan  pembatalan  suatu  ayat  atau  pasal  dalam  undang-undang  yang faktanya bertentangan dengan konstitusi, dan pertentangan semestinya berimplikasi pada pembatalan, dan  bukan  pada  perumusan  norma  baru,  Kedua,  Mahkamah  Konstitusi  tidak  menjadikan    suatu pelaksanaan  undang-undang  sebagai  objek  uji  di  persidangan,  jika  Mahkamah  Konstitusi  meakukan judicial review ini didasarkan atas pertimbangan evaluasi atas pelaksanaan suatu undang-undang, hal ini dapat ditafsirkan Mahkamah Konstitusi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan yang bukan merupakan wilayah kerja Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Mahkamah Konstitusi seyogyanya tidak masuk  pada  ranah  pengaturan  sebagai  implikasi  dari  suatu  pembatalan  undang-undang,  karena wewenang  pembatalan  diberikan  pada  fungsi  ajudikasi  konstitusional  Mahkamah  Konstitusi,  namun
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
kewenangan  untuk merumuskan suatu norma baru tidak, karena UUD 1945 memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga pembentuk undang-undang.

## SIMPULAN
Dengan  meninjau  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  Mahkamah  Konsitusi  dalam menjalankan kewenangannya  melakukan Judicial Review, pada praktiknya terjadi suatu perdebatan di mana  dalam  model  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dianggap  bertentangan  dengan  prinsip konstitusionalitas  dan  prinsip  demokrasi  dalam  hal  pembentukan  suatu  kebijakan.  Beberapa  model tersebut dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi berupa adanya putusan yang berisi argumen  kebijakan  serta  adanya  putusan  yang  di  dalamnya  ada    perumusan  norma  baru.  Aktivitas menafsirkan  UUD  1945    memungkinkan    lahirnya  sudut  pandang  judicial  activism    yang  dapat memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan  yang memiliki supremasi dalam ajudikasi konstitusional, walaupun pembentukan Mahkamah Konstitusi itu  sendiri sebenarnya sebagai bagian dari upaya pembaharuan konstitusi dalam memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances..  Akhirnya  diharapkan  ke  depan    perlu  dikedepankan    proporsionalitas  peran  Mahkamah Konstitusi dalam ajudikasi konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, M. (2018). Dinamika Politik Hukum Di Indonesia . Kencana. Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia . Sinar Grafika. Azis,  A.  (2018). Constitutional  Complaint  dan  Constitutional  Question  dalam  Negara  Hukum . Kencana.
Aziz,  M.  R. (2021).  PILIHAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  ASURANSI  DI INDONESIA. JISIP  (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (2).
Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik . Gramedia pustaka utama. Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Khazanah Hukum , 2 (3), 92 – 99. Hamidi, J., & Lutfi, M. (2016). Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya). Jurnal Konstitusi , 7 (1), 29 – 48.
Helmi, M. I. (2019). Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. Pusat Studi  Konstitusi  Dan  Legislasi  Nasional  (Poskolegnas)  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta , 6 (1), 97 – 112.
Huda, N. (2012). Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. In Rajawali Pers . Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . sage.
Mubarok,  E.  N.,  &  Al  Hadad,  A.  (2021).  Pengawasan  terhadap  Hakim  Mahkamah  Konstitusi: Perspektif  Teori  Checks  and  Balances  dalam  Sistem  Ketatanegaraan. Khazanah  Hukum ,
3 (1), 8 – 19.
Mudzakir, M. (2014). Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Al- ’Adalah , 12 (1), 155 – 170.
Nashriana, N., & Sofyan, K. N. (2021). Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan. Lex LATA , 1 (3).
Pratiwi, G. S. (2021). Analisis Putusan BPSK Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penarikan Kendaraan  Konsumen  (Putusan  Nomor  482  K/Pdt.  Sus-BPSK/2018). Al  Qodiri:  Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 18 (3), 604 – 621. Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 1 (01), 1 – 15.
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
Rosidin, U., & Rusdiana, A. (2018). Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi . Pustaka Setia. Salman,  R.  (2017). Pengujian  Undang-Undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi . Airlangga university.
Siahaan, M. (2016). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jurnal Konstitusi , 7 (4), 9 – 48. Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. Sosiohumaniora , 18 (2), 122 –
128.
Simanjuntak, E. (2018). Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (3), 337 – 356.
Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 16 (1), 83 – 104.
Sofian,  A.,  &  Hasibuan,  B.  M.  (2021).  PENGATURAN  DAN  PRAKTEK  PRAPERADILAN  TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA. Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (3), 701 – 718.