## Manajemen Pers: Antara Idealisme dan Komersialisme

## Taufik Akhyar
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: -

## Abstrak
Hasil penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana manajemen pers, serta seperti  apa  pengorganisasian  pers  yang  ideal.  Selain  itu,  dibahas  juga mengenai  manajemen  sebagai  ilmu  dan  seni,  fungsi-fungsi  manajemen. Kemudian dibahas tentang apa dan bagaimana pers dan jurnalistik, seperti apa  pers  perspektif  hukum  dan  etik,  apa  saja  fungsi  pers.  Artikel  ini menyimpulkan  bahwa  pers  sebagai  organisasi  tidak  dapat  dipisahkan dengan  penerapan  manajemen,  baik  sebagai  ilmu  maupun  sebagai  seni agar  dapat  mencapai  tujuan  per  situ  sendiri.  Kemudian,  keberadaan  dan dinamika pers saat ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan pers masa lalu, yakni pers pra kemerdekaan yang berorientasi pada alat perjuangan, pers  era  kemerdekaan  yang  secara  perlahan  mengarah  kepada  lembaga ekonomi dan kemasyarakatan yang cenderung mengedepakan komerialitas dan  sedikit  mengabaikan  idealitas.  Selain  itu,  kebebasan  pers  tidak  dapat diartikan  sebagai  kemerdekaan  untuk  menjalankan  kegiatan  jurnalistik secara  bebas,  akan  tetapi  kebebasan  tersebut  harus  tunduk  pada  hukum, tunduk  kode  etik  jurnalistik.  Sehingga,  pers  yang  baik  adalah  pers  yang mampu  dikelola  (manage)  dengan  menyeimbangkan  antara  tuntutan idealism dan komersialisme.

## Abstract
The results of a study evaluating on how ideal and organized the management of press. Besides, management as a science and art, and management functions were discussed. Then what and how the press and journalism, the press law and ethics perspective,  and  the  functions  of  the  press  were  also  described.  This  article concludes that the press as an organization cannot be separated by the application of  management,  both  as  a  science  and  an  art  in  order  to  achieve  the  objectives. Then,  the  existence  and  dynamics  of  the  press  at  this  time  cannot  be  separated with  the  past  life  of  the  press,  the  press  in  the  pre-independence  as  a  struggle-
oriented tool, press in the era of independence that slowly leads to economic and social  institutions  that  tend  to  forward  commercialism  and  neglect  idealism. Moreover,  the  freedom  of  press  cannot  be  interpreted  as  freedom  to  carry  out journalistic  activities  freely,  but  these  freedoms  must  be  subject  to  the  law  and journalistic  ethics. Therefore,  a  good  press  is  a  press  that  is  able  to  manage the balance between the demands of idealism and commercialism.

## Keywords: Press, Journalism
Orde  Reformasi  merupakan  era  baru  bagi  kehidupan  pers  di  Indonesia, dimana pada era sebelumnya terutama selama orde baru, pers sepenuhnya dibawah kendali penguasa. Pers yang dinilai tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah  akan  dicabut  Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUPP)  atau  tidak boleh lagi melakukan kegiatan jurnalistik dan publikasi. Saat ini posisi pemerintah tidak  lagi  seperti  dimasa  orde  baru,  sehingga  perusahaan  pers  mengalami pertumbuhan  yang  sangat  cepat,  seperti  televisi  swasta  nasional,  diantaranya Rajawali  Citra  Televisi  Indonesia  (RCTI),  Surya  Citra  Televisi  (SCTV),  Metro TV,  TV  One,  Trans  TV,  dan  masih  banyak  lagi,  atau  televisi  lokal  yang mengudara di kota Palembang seperti PAL TV, Sriwijaya TV, dan SKY TV.
Belum  lagi  lembaga  pers  dalam  bentuk  media  cetak,  baik  skala  nasional maupun  lokal  atau  media  cetak  yang  terbit  diberbagai  daerah  mulai  dari  level propinsi  hingga  kabupaten/kota  yang  tersebar  diberbagai  daerah  di  Indonesia, sebut saja di Sumatera Selatan; ada Sumatera Ekspres, Sriwijaya Post, Berita Pagi, Pal Post, dan lain-lain.
Kehadiran  lembaga  pers  tersebut  merupakan  konsekuensi  era  perubahan dari kehidupan pers yang dikendalikan pemerintah menjadi pers yang bebas tetapi tetap  berpegang  pada  aturan  dan  kode  etik  yang  ada.  Pers  saat  ini  tidak  lagi dihantui akan dibreidel atau dicabut izinnya, kontrol terhadap kehidupan pers telah beralih pada mekanisme sosial dan hukum. Siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh suatu media diberi hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau mekanisme yang telah ditetapkan. Ada hak jawab yang dapat dilakukan oleh orang yang merasa perlu untuk meluruskan dari pemberitaan yang  tidak  akurat,  bahkan  dapat  menempuh  jalur  hukum  jika  pemberitaan  yang dilakukan  oleh  pers  dinilai  melanggar  hukum  pidana  (delik  pers),  seperti pemberitaan  yang  tidak  berdasarkan  data  dan  fakta  (berita  bohong)  yang menyebabkan pihak tertentu merasa tercemar nama baiknya dan seterusnya.
Kelangsungan  lembaga  penerbitan  atau  pers  tidak  lagi  ditentukan  oleh pemerintah, akan tetapi publiklah yang menilai dan mengontrol. Media elektronik seperti  televisi  akan  sulit  berkembang  kalau  tidak  mampu  “merebut”  hati penontonnya,  demikian  juga  media  cetak  seperti  koran  tidak  dapat mengembangkan diri kalau tidak dapat memenuhi “selera” pembacanya.
Pers tidak sama dengan organisasi dalam bentuk perusahaan yang semata- mata  mengejar  keuntungan  ( provit  oriented ).  Dalam  Undang-undang  Pokok  Pers No.  44  tahun  1999  menyebutkan  bahwa  pers  adalah  lembaga  kemasyarakatan ( social  institution )  yang  menurut  Onong  Uchjana  Effendi  merupakan  subsistem dari sistem kemasyarakatan tempat ia beroperasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya.  Dengan  demikian,  maka  pers  tidak  hidup  secara  mandiri,  tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. 1
Pengelola  lembaga  pers  terutama  bagi  wartawan  atau  jurnalis  haruslah memegang  teguh  idealisme  dalam  menjalankan  profesinya.  Idealisme  tersebut berpedoman  pada  pelaksanaan  fungsi  pers  itu  sendiri  yang  meliputi; menyebarluaskan  informasi  ( to  inform ),  mendidik  ( to  education ),  menghibur  ( to entertain ),  mempengaruhi  ( to  Influence ).  Idealisme  pers  terletak  pada kemampuannya menjalankan fungsi tersebut secara simbang ( balance ).
Terkait dengan hal tersebut, Onong Uchjana Effendi mengingatkan bahwa pengelolaan pers akan berhubungan dengan dua dimensi, yakni dimensi ideal dan dimensi komersial; meliputi dua kutub, yaitu kutub pemerintah dan kutub lembaga pers,  yang  terlibat  dalam  dinamika  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  secara semesta.  Pada  satu  sisi  pers  harus  menjaga  dan  mengedepankan  idealismenya didalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, disisi lain pers harus berusaha agar lembaganya tetap tumbuh dan berkembang ( survival ). 2
Pers  yang  terlalu  mengedepankan  idealismenya  akan  ditinggalkan pembaca  dan  pemirsanya,  sementara  pers  yang  lebih  mengedepankan komersialismenya maka pers semacam itu dinilai tidak berbeda dengan perusahaan biasa yang semata-mata mencari keuntungan ( provit ). Telah menjadi hukum alam bahwa  kelangsungan  suatu  lembaga  sangat  tergantung  pada  dukungan  sumber daya ( resources ) organisasi yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang selalu dianggap  penting  dan  utama  adalah  uang  atau  finasial.  Tanpa  tanpa  dukungan finansial  yang  memadai  akan  sulit  bagi  lembaga  untuk  tetap  hidup  dan berkembang,  apalagi  dalam  menghadapi  persaingan  ( competition )  dengan lembaga-lembaga pers yang lain.
Mengamati  kehidupan  pers  yang  ada  sekarang  ini,  baik  dalam  bentuk media  cetak  maupun  media  elektronik  dalam  pengelolaannya  cenderung  lebih banyak  yang  mengedepankan  aspek  komersialisme  sekaligus  mengabaikan  aspek idealisme  pers  itu  sendiri.  Pers  yang  terlalu  banyak  memuat  dan  menayangkan iklan  serta  lebih  banyak  menjalankan  fungsi  menghibur  ( to  entertein )  merupakan indiksi  yang  kuat  untuk  menilai  bahwa  pers  saat  lebih  cenderung  memainkan peran  sebagai  lembaga  bisnis  ( provit  oriented )  dari  pada  tetap  menjaga idealismenya  sebagai  pers  yang  mengedukasi  dan  menjalankan  fungsi  kontrol sosialnya ( social control ).

## Manajemen sebagai Ilmu dan Seni
Pada dasarnya  manajemen tidak  dapat dipisahkan  dengan segala aktivitas dalam  kehidupan  manusia, terutama dalam  kaitannya dalam  kehidupan  kelompok atau  organisasi.  George  R.  Terry  menyebutkan  bahwa  manajemen  sama  tuanya dengan  peradaban  di  Yunani  kuno  dan  kerajaan  Romawi,  ditemukan  berlimpah- limpah  bukti  dari  manajemen  dalam  arsip  sejarah  pemerintahan,  tentara  dan pengadilan-pengadilan.  Menjelang  pertengahan  pertama  abad  ke-19,  manajemen sudah membuat kemajuan setara dengan peningkatan alat-alat produksi. 3
Manajemen  disebut  sebagai  instrumen  yang  sangat  menentukan  dalam proses  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi.  Hal  ini  terlihat  dalam  definisi  yang dikemukakan  oleh  George  R.  Terry  bahwa  manajemen  adalah  suatu  proses  atau kerangka  kerja,  yang  melibatkan  bimbingan  atau  pengarahan  suatu  kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Selanjutnya  muncul  beberapa  istilah  yang  terkait  dengan  manajemen,  ada  yang menyebutnya  sebagai  ilmu,  seni,  ataupun  alat  yang  digunakan  dalam  aktivitas kehidupan manusia terutama yang berhubungan dengan lembaga atau organisasi.
Sebutan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertentu sebagai dasar untuk menjelaskan istilah manajemen sesuai dengan perspektifnya. Dalam perkembangannya,  manajemen  terus  mendapat  perhatian  terutama  dikalangan pakar serta menjadi bahan kajian menuju satu disiplin ilmu tersendiri. K. Suhendra mencatat  bahwa  secara  evolusioner  ilmu  manajemen  dan  organisasi  mengalami perkembangan  yang  mempunyai  tekanan-tekanan  kajian  yang  spesifik  pada zamannya,  yang  kemudian  dibaginya  menjadi  empat  fase,  yakni:  manajemen klasik, manajemen ilmiah, manajemen hubungan manusia, dan manajemen model sumber daya manusia.
Manajemen merupakan objek kajian yang mengalami perkembangan yang begitu  pesat  yang  ditandai  dengan  munculnya  berbagai  teori  seputar  manajemen itu  sendiri.  Diawali  dengan  teori  manajemen  klasik,  dimana  teori  ini  muncul sebagai  tuntutan  kebutuhan  dalam  hal  pengelolaan  dunia  usaha  yang  disebut dengan revolusi industri pada abad ke-19, kondisi tersebut  dirasa akan kebutuhan manajemen  yang  lebih  sistematis.  Hal  inilah  yang  mendorong  pengembangan manajemen  kearah  kearah  pengkajian  secara  ilmiah  yang  disebut  dengan manajemen ilmiah ( scientific management ).
Aliran  tersebut  dimulai  dengan  kontribusi  pemikiran  dari  Frederick  W. Taylor, Frank dan Lilian Gilberth, Henry L. Gantt, dan Harington Emerson dalam Siagian 4 .  Menurutnya  Frederick  W.Taylor,  yang  mula-mula  mengembangkan manajemen ilmiah sekitar tahun 1990-an, karena itulah dia disebut sebagai ”bapak manajemen  ilmiah”.  Meskipun  terdapat  perbedaan  pemahaman  dari  manajemen ilmiah  oleh  pakar  sesudahnya,  namun  manajemen  ilmiah  dapat  diartikan  dalam dua  uraian, pertama bahwa  manajemen  ilmiah  merupakan  penerapan  metode ilmiah  pada  studi,  analisa,  dan  pemecahan  masalah-masalah  organisasi. Kedua , manajemen  ilmiah  adalah  seperangkat  mekanisme-mekanisme  atau  teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi.
Taylor  telah  memberikan  prinsip-prinsip  dasar  (filsafat)  penerapan pendekatan  ilmiah  pada  manajemen,  dan  mengembangkan  sejumlah  teknik- tekniknya  untuk  mencapai  efisiensi.  Paling  tidak  terdapat  empat  prinsip  dasar, yang  terdiri  dari, pertama; pengembangan  metode-metode  ilmiah  dalam manajemen,  agar  sebagai  contoh,  metoda  yang  paling  baik  untuk  pelaksanaan setiap  pekerjaan  dapat  ditentukan. Kedua, seleksi  ilmiah  untuk  karyawan,  agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya , ketiga ; pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan, dan keempat ; kerja sama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja.
Selanjutnya  dijelaskan bahwa sebagai  mekanisme  dan teknik-teknik  yang dikembangkan Taylor untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar diatas, antara lain studi  gerak  dan  waktu,  pengawasan  fungsional  ( functional  foremanship ),  sistem upah  per-potong  diferensial,  prinsip  pengecualian,  kartu  instruksi,  pembelian dengan spesifikasi, dan standarisasi pekerjaan, peralatan serta tenaga kerja.
Tahap  ini  menunjukkan  bahwa  metode-metode  manajemen  ilmiah  telah banyak  diterapkan  pada  bermacam-macam  kegiatan  organisasi,  terutama  dalam usaha  peningkatan  produktivitas.  Teknik-teknik  efisiensi  manajemen  ilmiah, seperti  studi  gerak  dan  waktu,  telah  menyebabkan  kegiatan  dapat  dilaksanakan
lebih  efisien.  Gagasan  seleksi  dan  pengembangan  ilmiah  para  karyawan menimbulkan  kesadaran  akan  pentingnya  disain  kerja,  mendorong  manajer  untuk mencari  ”cara  terbaik”  pelaksanaan  tugas.  Jadi  manajemen  ilmiah  tidak  hanya mengembangkan  pendekatan  rasional  untuk  pemecahan  masalah-masalah organisasi tetapi juga meletakkan dasar profesionalisasi manajemen.
Meskipun  demikian,  teori  manajemen  ilmiah  belum  mampu  menjawab keseluruhan  persoalan  terkait  dengan  dinamika  organisasi.  Sondang  P.  Siagian menulis  bahwa  setelah  ”refolusi  mental”  yang  dicanangkan  Taylor  terjadi  dalam praktek,  timbul  masalah-masalah  sebagai  keterbatasan  manajemen  ilmiah. Kenaikan produktivitas sering tidak dikuti kenaikan pendapatan, perilaku manusia yang  bermacam-macam  menadi  hambatan.  Pendekatan  ”rasional”  hanya memuaskan  kebutuhan-kebutuhan  ekonomis  dan  phisik,  tidak  memuaskan kebutuhan-kebutuhan  sosial  manusia.  Manajemen  ilmiah  juga  mengabaikan keinginan  manusia  untuk  kepuasan  kerja.  Beberapa  keterbatasan  ini  yang menimbulkan  usaha-usaha  para  ahli  manajemen  berikutnya  untuk  melengkapi model manajemen ilmiah. 5
Selanjutnya  muncul  teori  hubungan  manusia (human  relation) sebagai reaksi  ketidakpuasan  terhadap  manajemen  klasik  dan  ilmiah.  Sondang  P.  Siagian menggambarkan  bahwa  para  manajer  masih  menghadapi  kesulitan-kesulitan  dan frustrasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, Oleh  karena  itulah  maka  dikembangkanlah  manajemen  yang  menekankan hubungan manusia yang digagas oleh Elton Mayo. Dia menilai bahwa metode dan teknik mengutamakan keluaran bagi manajemen perlu dikaji ulang, dan diperlukan pemikiran  untuk  memperhatikan  kepentingan  manusia,  dia  berpendapat  bahwa pusat-pusat  kekuasaan  yang  sesungguhnya  dalam  organisasi  adalah  hubungan peribadi yang berkembang pada unit-unit kerja.
Teori  hubungan  manusia  memang  telah  melengkapi  kelemahan  dalam teori  manajemen  terdahulu,  Sondang  P.  Siagian  berpendapat  bahwa  penekanan kebutuhan-kebutuhan  sosial  dalam  teori  hubungan  manusia  melengkapi pendekatan  klasik,  sebagai  usaha  untuk  meningkatkan  produktivitas.  Aliran  ini mengutarakan  bahwa  perhatian  terhadap  anggota  organisasi  akan  memberikan keuntungan. 6 Selanjutnya  dikatakan  bahwa  Mayo  memberikan  penekanan  akan pentingnya  gaya  manajer  dan  oleh  karenanya  organisasi  perlu  merubah  latihan manajemennya. Disamping itu, manajer diingatkan pentingnya perhatian terhadap masing-masing  anggota  organisasi  secara  personal.  Dalam  perkembagan selanjutnya teori hubungan manusia ini mengilhami para ilmuan perilaku manusia
seperti  Argyris,  Maslow,  dan  Mc.  Gregor  untuk  mengungkapkan  lebih  lanjut tentang motivasi manusia.
Kajian  selanjutnya  melihat  bahwa  konsep  ”mahluk  sosial”  dinilai  belum sepenuhnya  menggambarkan  secara  lengkap  individu-individu  dalam  tempatnya bekerja,  hal  inilah  yang  dinilai  sebagai  keterbatasan  teori  hubungan  manusia. Disamping itu, perbaikan-perbaikan kondisi kerja dan kepuasan anggota organisasi tidak  menghasilkan  peningkatan  produktivitas  yang  dramatik  seperti  yang diharapkan.  Inilah  yang  kemudian  kajian  manajemen  terus  mengalami perkembangan  dan  perkembangan  tersebut  adalah  apa  yang  disebut  teori manajemen sumber daya manusia.
Manajemen  model  sumber  daya  manusia  lebih  menekankan  kepada penting  keberadaan  manusia  sebagai  sumber  daya  utama  dibandingkan  dengan sumber daya non manusia lainnya. Paul Hersey dan Ken Blachad mengilustrasikan bahwa  apabila  kehilangan  pabrik,  peralatan,  atau  modal  maka  semua  itu  dapat diganti oleh para manajer, bahkan dapat ditambah melalui jasa badan asuransi atau pinjaman dari Bank. Akan tetapi bagaimana kalau kehilangan separuh dari sumber daya  manusia,  manajer,  supervisor,  dan  pegawai  biasa,  maka  para  manajer  tidak dapat berbuat sepatah katapun. Tidak ada asuransi atau jaminan apapun yang dapat menanggung kehilangan sumber daya manusia. 7
Uraian  singkat  di  atas  memperlihatkan  bahwa  manajemen  disamping sebagai  ilmu  sebagai  bahan  kajian  yang  akan  terus  berkembang  seiring  dengan dinamika  kehidupan  manusia  dalam  hubungannya  dengan  organisasi,  akan  tetapi juga  dapat  dilihat  sebagai  seni  dalam  hubungannya  dengan  peran  manajer  dalam organisasi.  Malayu  S.  P.  Hasibuan  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  manajemen ilmiah  ( science  management )  adalah  suatu  kumpulan  pengetahuan  yang disistematisasi,  dikumpulkan,  dan  diterima  menurut  pengertian  kebenaran- kebenaran  universal  mengenai  manajemen.  Sementara scientific  management adalah  manajemen  yang  menggunakan  ilmu  dan scientific  method .  Selanjutnya dikatakan  bahwa scientific  management memiliki  ciri-ciri  meliputi;  tersusun secara  sistemtis,  dapat  dipelajari  dan  diajarkan,  menggunakan  metode-metode ilmiah, dapat dijadikan sebagai teori, serta objektif dan rasional. 8
Secara  praktis  disebutkan  bahwa scientific  manager adalah  manajer  yang menggunakan science dan scientific  method dalam  usaha  memimpin  kegiatan- kegiatan bawahannya melalui fungsi-fungsi manajemen. Seni ( art ) adalah sesuatu kreativitas  pribadi  yang  kuat  dan  disertai  keterampilan, science mengajarkan kepada  orang  suatu  pengetahuan,  sedangkan art (seni)  mendorong  orang  untuk
berpraktek.  Seni  manajemen  meliputi  kecakapan  untuk  melihat  totalitas  dari bagian-bagian  yang  terpisah  dan  berbeda-beda,  kecakapan  untuk  menciptakan sesuatu gambaran tentang visi tertentu, kecakapan untuk menyatukan visi tersebut dengan skills (keterampilan) atau kecakapan yang efektif.
Jadi,  sebenarnya  manajer  adalah  seorang  ilmuan  dan  sekaligus  seniman, yang  mengandalkan  diri  pada  ilmu,  ia  pun  harus  mempunyai”firasat,  keyakinan- keyakinan,  kreativitas”  dan  menguasai  cara-cara  ”peneraannya”.  Karena  itu seorang  yang  mempunyai  pengetahuan  luas  tentang  manajemen  bisa  saja  gagal dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  seorang  manajer  yang  kompeten,  jika  ia kurang menguasai art of management (seni manajemen).
Selanjutnya,  George  R.  Terry  dan  Lesslie  W.  Rue  menjelaskan  bahwa manajemen  adalah  ilmu  pengetahuan  maupun  seni.  Ada  suatu  pertumbuhan  yang teratur  mengenai  manajemen  –  suatu  ilmu  pengetahuan  –  yang  menjelaskan manajemen  dengan  pengacuan  kepada  kebenaran-kebenaran  umum.  Hubungan- hubungan sebab musabab antar ”variable” dalam manajemen sudah ditentukan dan diungkapkan  sebagai  generalisasi  takluk  kepada  penelitian  selanjutnya  dan disesuikan  dengan  pengetahuan  baru.  Dikatakan  juga  bahwa  seni  adalah pengetahuan  bagaimana  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Ia  adalah  kecakapan yang  diperoleh  dari  pengalaman,  pengamatan  dan  pelajaran  serta  kemampuan untuk  menggunakan  pengetahuan  manajemen.  Seni  manajemen  menghendaki kreativitas,  atas  dasar  dan  dengan  syarat  suatu  pengertian  mengenai  ilmu manajemen.  Oleh  sebab  itu,  ilmu  pengetahuan  dan  seni  manajemen  merupakan komplemennya masing-masing. 9

## Faktor Manusia dalam Manajemen
Perspektif  terbaru  dalam  perkembangan  teori  manajemen  menjadikan manusia sebagai faktor utama  dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Malayu S.  P.  Hasibuan  dalam  bukuny  berjudul Manajemen  Sumber  Daya  Manusia , menjelaskan  bahwa  manajemen  adalah  ilmu  dan  seni  mengatur  proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan  efisien  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Sumber  daya  yang  dimaksud disebutnya  dengan  enam  unsur  (6  M)  yaitu: men,  money,  method,  materials, machines ,  dan market . 10 Manajemen  juga  disebut  sebagai  fungsi  yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini  berarti  bahwa  sumber  daya  manusia  berperan  penting  dan  dominan  dalam manajemen.
Sumber  daya  manusia  lah  yang  berperan  sebagai  pemimpin  ( leader ), pengatur  atau  pengelola  ( manager ),  serta  menjalankan  keseluruhan  fungsi-fungsi manajemen,  seperti  perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ), penggerakan  ( actuating ),  dan  pengawasan  ( controlling ).  Hal  tersebut  diperkuat dengan  apa  yang  ditegaskan  oleh  Sondang  P.Siagian,  bahwa  titik  central  dari penyelenggaraan  seluruh  fungsi-fungsi  manajerial  –  bagaimanapun  klasifikasi fungsi-fungsi tersebut dibuat – ialah manusia. Artinya, filsafat manajemen, teknik, gaya  dan  mekanisme  penyelenggaraan  berbagai  fungsi  manajerial  tersebut  harus berangkat  dari  dan  tiba  pada  pengakuan  bahwa  manusia  merupakan  unsur terpenting dalam seluruh proses dan fungsi manajerial.
Peranan  pemimpin  dan  kepemimpinan  dalam  kegiatan  manajemen  pada organisasi  apapun  tetap  penting,  karena  manajemen  dapat  dilihat  sebagai kelompok  orang  yang  menduduki  berbagai  jenjang  dan  jabatan  kepemimpinan. Menurut  Malayu  S.  P.  Hasibuan,  pemimpin  merupakan  salah  satu  intisari manajemen, sumber daya pokok, dan titik central dari setiap aktivitas yang terjadi dalam  suatu  perusahaaan.  Bagaimana  kreativitas  dan  dinamikanya  seorang pemimpin  dalam  menjalankan  wewenang  kepemimpinannya  akan  akan  sangat menentukan  apakah  tujuan  perusahaan  akan  dicapai  atau  tidak.  Pemimpin  yang dinamis dan kreatif maka organisasi yang dipimpinnya juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan akan semakin banyak. 11
Seorang pemimpin boleh berprestasi tinggi untuk dirinya sendiri, tetapi itu tidak  memadai  apabila  ia  tidak  berhasil  menumbuhkan  dan  mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bwahannya. Hal tersebut dapat dicapai apabila dalam  diri  pemimpin  juga  terdapat  juga  kemampuan  manajerial  atau  disebut disamping  dia  pemimpin  dia  juga  adalah  amanejer.  Malayu  S.  P.  Hasibuan menyebut  bahwa  manajer  adalah  sumber  aktivitas  dan  mereka  harus merencanakan,  mengorganisasikan,  mengarahkan,  dan  mengendalikan  semua kegiatan, agar tujuan tercapai. Manajer harus memberikan arah kepada perusahaan yang  dipimpinnya,  manajer  harus  memikirkan  secara  tuntas  misi  perusahaan  itu, menetapkan  sasaran-sasaran,  strategi  dan  mengorganisasi  sumber-sumber  daya untuk  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  anggaran  dasar  (AD)  dan anggaran rumah tangga (ART). 12
Mengengkapkan  keberadaan  manajer  dalam  organisasi  harus  dilihat  dari tingkatan  manajerial  yang  umumnya  selalu  ada  dalam  organisasi  apapun.  Paling tidak  ada  tiga  level  manajer,  yakni; Pertama ,  Manajer  puncak  ( top  manager ) sebagai  pimpinan  tertinggi  dari  suatu  organisasi,  corak  kegiatan  top  manager
adalah  memimpin organisasi, menentukan tujuan dan  kebijaksanaan pokok ( basic policy ). Kedua , manajer menengah ( middle manager ) sebagai pimpinan menengah dari suatu organisasi, corak kegiatan middle manager ini adalah memimpin lower manager ,  dan  menguraikan  kebijaksanaan  pokok  yang  dikelurkan top  manager .
Pada  tingkat  ini  perencanaan  lebih  bersifat  admnistratif,  artinya  sudah  lebih  jelas menunjukkan  cara-cara  bagaimana  perencanaan  yang  bersifat  direktif  dan  dapat dilakukan  sebaik-baiknya. Ketiga ,  manajer  terendah  ( lower  manager )  sebagai pemimpin  terendah  yang  secara  langsung  memimpin,  mengarahkan,  dan mengawasi  para  manusia  pelaksana  (operasional)  dalam  mengerjakan  tugas- tugasnya, supaya tujuan-tujuan organisasi tercapai.

## Jurnalistik dan Manajemen Pers
Istilah  “Pers”  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yang  dalam  bahasa  Inggris berarti  press.  Secara  harfiah  pers  berarti  cetak  dan  secara  maknawiah  berarti penyiaran  secara  tercetak  atau  publikasi  secara  dicetak  ( printed  publication ).
Pengertian  ini  mirip  dengan  arti  pers  dalam  bahasa  perancis  “pressare”  atau  “ premare”,  yang  artinya  tekanan  atau  cetak.  Sedangkan  pengertian  Pers  Menurut UU No. 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga  dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang  meliputi  mencari, memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan, suara,  gambar,  suara  dan  gambar,  serta  data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk lainnya  dengan  menggunakan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala  jenis saluran yang tersedia.
Sementara  pengertian  Pers  Menurut  UU  No.  11  Tahun  1966  Tentang ketentuan  pokok  pers  menyatakan  bahwa  pers  adalah  lembaga  kemasyarakatan sebagai alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa  yang  bersifat  umum  berupa  penerbitan  yang  teratur  waktu  terbitnya, diperlengkapi  atau  tidak  diperlengkapi  dengan  alat-alat  milik  sendiri  berupa percetakan  alat-alat  foto,  klise,  mesin-mesin  stensil,  atau  alat-alat  teknik  lainnya. Selanjutnya,  pengertian  Pers  Menurut  Ensiklopedi  Pers  Indonesia  menyebutkan bahwa  istilah  pers  merupakan  sebutan  bagi  penerbit/  perusahaan/  kalangan  yang berkaitan dengan media masa atau wartawan.
Sementara  menurut  Leksikan  Komunikasi,  pers  berarti:  usaha  percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat  kabar  dan  majalah  (dalam  arti  sempit)  dan  pers  dalam  arti  luas  yang menyangkut media masa (surat kabar, radio, ember dan film); orang yang bergerak
dalam  penyiaran  berita;  media  penyiaran  dan  berita  yakni  surat  kabar,  majalah, radio dan televisi.
Jika  pers  dipahami  sebagai  lembaga  atau  organisasi  yang  mewadahi sekelompok  orang  yang  menjalankan  suatu  kegiatan  tertentu,  maka  jurnalistik merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  per  situ  sendiri.  Untuk memahami  tentang  jurnalistik  sebagai  aktivitas  jurnalisme  yang  dilakukan  dalam suatu lembaga (pers), berikut ini dikemukakan pengertian tentang jurnalistik.
Secara  harfiyah  jurnalistik  ( journalistic )  artinya  kewartawanan  atau kepenulisan.  Kata  dasarnya  “jurnal”  ( journal ),  artinya  laporan  atau  catatan,  atau “ jour ” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” ( day ). Asal-muasalnya dari bahasa Yunani kuno, “ du jour ” yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam  lembaran  tercetak.  Secara  konseptual,  jurnalistik  dapat  dipahami  dari  tiga sudut pandang: sebagai proses, teknik, dan ilmu. Sebagai proses, jurnalistik adalah “aktivitas”  mencari,  mengolah,  menulis,  dan  menyebarluaskan  informasi  kepada narasumber melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan (jurnalis).
Sebagai teknik, jurnalistik adalah “keahlian” ( expertise ) atau “keterampilan”  ( skill )  menulis  karya  jurnalistik  (berita,  artikel,  feature)  termasuk keahlian  dalam  pengumpulan  bahan  penulisan  seperti  peliputan  peristiwa (reportase)  dan  wawancara.  Sebagai  ilmu,  jurnalistik  adalah  “bidang  kajian” mengenai  pembuatan  dan  penyebarluasan  informasi  (peristiwa,  opini,  pemikiran, ide) melalui media massa.
Jurnalistik termasuk ilmu terapan ( applied science ) yang dinamis dan terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dan  dinamika  masyarakat  itu  sendiri.  Sebaga  ilmu,  jurnalistik  termasuk  dalam bidang  kajian  ilmu  komunikasi,  yakni  ilmu  yang  mengkaji  proses  penyampaian pesan,  gagasan,  pemikiran,  atau  informasi  kepada  orang  lain  dengan  maksud memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan kejelasan.
Menurut  Kris  Budiman,  jurnalistik  ( journalistiek ,  Belanda)  bisa  dibatasi secara  singkat  sebagai  kegiatan  penyiapan,  penulisan,  penyuntingan,  dan penyampaian  berita  kepada  khalayak  melalui  saluran  media  tertentu.  Jurnalistik mencakup  kegiatan  dari  peliputan  sampai  kepada  penyebarannya  kepada masyarakat. Sebelumnya, jurnalistik dalam pengertian sempit disebut juga dengan publikasi secara cetak. Dewasa ini pengertian tersebut tidak hanya sebatas melalui media  cetak  seperti  surat  kabar,  majalah,  dsb.,  namun  meluas  menjadi  media elektronik  seperti  radio.  Berdasarkan  media  yang  digunakan  meliputi  jurnalistik
cetak (print  journalism) ,  elektronik (electronic  journalism) .  Akhir-akhir  ini  juga telah berkembang jurnalistik secara tersambung (online journalism) . 13
Dalam  pandangan  awam,  masyarakat  sering  salah  kaprah  mengartikan pers. Jurnalistik atau pers seolah sama atau bisa ditukarkan satu sama lain. Padahal tidak.  Menurut  Sumandiria,  jurnalistik  merujuk  pada  proses  kegiatan,  sedangkan pers  berhungan  dengan  media. 14 Hal  tersebut  diamini  oleh  Totok  Djoroto  dalam bukunya  yang  berjudul  Manajemen  Penerbitan  Pers,  pers  adalah  lembaga  yang intensitasnya berdiri sendiri. 15
Pers/media  audio  visual  mempunyai  problem  teknis  jauh  lebih  kompleks pers  cetak  ataupun  radio.  Karena    berurusan  dengan  gambar/visual,  audio, sekaligus  teks.  Etika  jurnalistik  bagi  jurnalis  karenanya  juga  lebih  kompleks jurnalis  media  cetak  dan  radio.  Siaran  langsung  ( live )  dari  lokasi  kejadian merupakan  salah  satu  titik  rawan  bagi  jurnalis    menyangkut  soal  etik.  Karena kesalahan dalam siaran langsung bisa terjadi secara spontan dan tak terduga.
Perkembangan  teknologi  sebenarnya  bisa  sangat  membantu  menegakkan etika  jurnalistik  sejauh  para  jurnalis  menyadarinya  dan  berniat  menjalankannya. Teknologi digital video editing misalnya berguna untuk menyamarkan narasumber baik  secara  visual  maupun  audio.  Juga  untuk  mengurangi  efek  dramatis  suatu keadaan  misalnya  dalam  kasus  kecelakaan    yang  berdarah-darah.  Masalahnya kembali pada niat media dan jurnalis yang bersangkutan tentang apa yang hendak dicapai dengan berita yang mereka buat.
Persoalan  yang  lebih  mendasar  dalam  etika  jurnalistik  yaitu  menyangkut konten  atau  isi  berita.  Isu  yang  sering  mengemuka  menyangkut  isi  berita  yaitu masalah  keberimbangan ( cover both sides ). Dalam  kode  etik  jurnalistik  yang  kita kenal  di  Indonesia  keberimbangan  berita  sangat  ditekankan.  Maka  menjadi kewajiban  bagi  jurnalis  di  Indonesia  untuk  selalu  mengingat  hal  ini.  Pelanggaran terhadap aspek ini bukan hanya bisa merugikan pihak-pihak yang terkait langsung dalam  pemberitaan,  namun  juga  masyarakat  atau  narasumber  yang  dengan demikian  tidak  bisa  mendapatkan  informasi  secara  utuh,  sehingga  bisa  timbul salah persepsi terhadap isi berita.
Kode etik jurnalistik di tanah air juga menyediakan mekanisme pemberian hak  jawab  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  suatu  pemberitaan.  Namun seringkali  pihak-pihak  tertentu  merasa  tidak  puas  dengan  penggunaan  hak  jawab mereka memilih langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Kenyataan ini mau tidak  mau  harus  dihadapi  pers  dan  para  jurnalis.  Bagaimana  mengatasi  masalah- masalah  seperti  ini?  Jawabnya  kembali  ke  lembaga  pers  dan  masing-masing
jurnalis  yakni  bagaimana  mereka  bisa  bekerja  secara.  Profesionalitas  jurnalis antara  lain  bisa  dilihat  dari  kemampuannya  menguasai  masalah,  kecakapan teknisnya,  keberaniannya  untuk  menyuguhkan  fakta  yang  sebenarnya  dan  sikap serta tindakannya yang senantiasa mengedepankan moral dan etika.
Kode etik jurnalistik merupakan narasumber penting yang akan membantu pembentukan sikap jurnalis. Namun Kode Etik Jurnalistik saja sebenarnya belum cukup. Di beberapa lembaga media ada satu perangkat lain yang digunakan untuk membantu meneguhkan sikap jurnalis yaitu kode perilaku ( code of conduct ). Kode perilaku biasanya dibuat di masing-masing lembaga media yang mengatur perilaku para  jurnalis  karyawan  lembaga  media  bersangkutan.  Misalnya  menyangkut hubungan  jurnalis  dengan  narasumber,  masalah  amplop,  dan  lain-lain.  Karena dibuat  oleh  lembaga  media  yang  bersangkutan  kode  perilaku  bisa  lebih  efektif menuntun  tindakan  para  jurnalis  karena  disertai  sanksi  yang  jelas.  Sebagai pengawal pelaksanaan Kode Perilaku adalah lembaga Ombudsman.
Di  luar  ketentuan  yang  dibentuk  lembaga-lembaga  pers  dan  organisasi profesi  kewartawanan  sendiri,  pers  memerlukan  narasumber  langsung  dari narasumber yaitu media watch . Di beberapa lembaga-lembaga media watch cukup berkembang  dan  disegani  sehingga  bisa  membantu  mengontrol  isi  dan  perilaku media,  sekaligus  narasumber  panduan  bagi  audiens  dalam  memilih  media  mana yang  bermanfaat  bagi  mereka.  Bagaimana  di  Indonesia?  Tampaknya  semua  ini masih  menjadi  PR  kita  semua  yang  menghendaki  kehidupan  pers  yang  sehat  di tanah air.

## Fungsi Pers
Keberadaan  pers  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat, bangsa dan negara terutama dalam era demokrasi seperti saat ini. Pers diharapkan memberikan  kontribusi  yang  positif  dalam  proses  pembangunan  bangsa  pada segala  aspek,  seperti  pembangunan  demokrasi  yang  berkualitas,  pembangunan politik,  dan  seterusnya.  Adapun  fungsi  pers  secara  teori  dapat  diuraikan  sebagai berikut: Pertama , pers  sebagai  media  informasi.  Media  informasi  merupakan bagian  dari  fungsi  pers  dari  dimensi  idealisme.  Informasi  yang  disajikan  pers merupakan  berita-berita  yang  telah  diseleksi  dari  berbagai  berita  yang  masuk  ke meja  redaksi,  dari  berbagai  sumber  yang  dikumpulkan  oleh  para  reporter  di lapangan.  Menurut  Pembinaan  Idiil  Pers,  pers  mengemban  fungsi  positif  dalam mendukung  mendukung  kemajuan  masyarakat,  mempunyai  tanggung  jawab menyebarluaskan  informasi  tentang  kemajuan  dan  keberhasilan  pembangunan
kepada masyarakat pembacanya. Dengan demikian, diharapkan para pembaca pers akan tergugah dalam kemajuan dan keberhasilan itu.
Kedua , pers  sebagai  media  pendidikan.  Dalam  Pembinaan  Idiil  Pers disebutkan  bahwa  pers  harus  dapat  membantu  pembinaan  swadaya,  merangsang prakarsa  sehingga  pelaksanaan  demokrasi  Pancasila,  peningkatan  kehidupan spiritual  dan  kehidupan  material  benar-benar  dapat  terwujud.  Untuk  memberikan informasi  yang  mendidik  itu,  pers  harus  menyeimbangkan  arus  informasi, menyampaikan  fakta  di  lapangan  secara  objektif  dan  selektif.  Objektif  artinya fakta  disampaikan  apa  adanya  tanpa  dirubah  sedikit  pun  oleh  wartawan  dan selektif  maksudnya  hanya  berita  yang  layak  dan  pantas  saja  yang  disampaikan. Ada hal-hal yang tidak layak diekspose ke masyarakat luas.
Ketiga , pers sebagai media entertainment. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal  3  ayat  1disebutkan  bahwa  salah  satu  fungsi  pers  adalah  sebagai  hiburan. Hiburan  yang  diberikan  pers  semestinya  tidak  keluar  dari  koridor-koridor  yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan  tetapi  yang  melanggar  nilai-nilai  agama,  moralitas,  hak  asasi seseorang,  atau  peraturan  tidak  diperbolehkan.  Hiburan  yang  diberikan  pers kepada  masyarakat  yang  dapat  mendatangkan  dampak  negatif,  terutama  apabila hiburan  itu  mengandung  unsur-unsur  terlarang  seperti  pornografi  dan  sebagainya seharusnya dihindari.
Keempat , pers sebagai  media kontrol sosial. Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers  memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan  yang tidak pada  tempatnya  dan  yang  menyalahi  aturan,  supaya  peristiwa  itu  tidak  terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Makanya, pers  sebagai  alat  kontrol  sosial  bisa  disebut  “penyampai  berita  buruk”. Pelaksanaan  fungsi  kontrol  sosial  pers  mempunyai  banyak  tujuan,  antara  lain: menjaga agar undang-undang yang telah dibuat oleh wakil-wakil rakyat dijalankan sebaik-baiknya  oleh  semua  pihak;  melindungi  hak  asasi  manusia  dari  tindakan yang  sewenang-wenang  seta  melindungi  kepentingan  masyarakat;  menjaga  agar pemerintah  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  mengabdi  pada  kepentingan rakyat;  melakukan  koreksi  apakah  pemerintah  dalam  menempatkan  pejabat- pejabat    berdasarkan  aspirasi  rakyaat  dan  berkualitas;  melakukan control  social secara  organisatoris  di  dalam  administrasi  Negara  yang  demokratis;  mengoreksi keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  Badan  Yudikatif;  melakukan  kontrol terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  baddan  administrasi  negara;  mewujudkan pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa;  membantu  tegaknya  pemerintahan
berdasarkan  hukum;  mewujudkan  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan, baik material maupun spiritual.
Kelima , pers  sebagai  lembaga  ekonomi.  Beberapa  pendapat  mengatakan bahwa  sebagian  besar  surat  kabar  dan  majalah  di  Indonesia  memperlakukan pembacanya sebagai pangsa pasar dan menjadikan berita sebagai komoditas untuk menarik  pangsa  pasar  itu.  Perlakuan  ini  menjadikan  keuntungan  materi  sebagai tujuan  akhir  pers.  Konsekuensinya,  pers  senantiasa  berusaha  menyajikan  berita yang disenangi pembaca.
Sementra menurut pendapat Harold D. Lasswell dan Charles Wrigt, fungsi pers  adalah:  pengamatan  sosial  ( Social  Surveillance ),  korelasi  sosial  ( social correlation ), sosialisasi ( Sosialization ).

## Idealisme dan Komersialisme
Seperti dijelaskan sebelumnya, pers saat ini – dan di mana pun pers berada – selalu  dihadapkan pada  dua sisi  mata uang  yakni  idealisme  dan  komersialisme. Lebih  lanjut,  tulisan  ini  akan  mencoba  menjabarkan  tiga  pilar  penyangga  pers, yakni idealisme, komersialisme, dan profesionalisme.

## 1. Idealisme
Untuk bisa  memenuhi tuntutan amanah pasa 6 UU Pokok Pers No. 40/1999, pers  harus  bersikap  ‘galak  dan  tegas’  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai komunikator  informasi  publik,  menegakkan  nilai-nilai  dasar  demokrasi, mendorong terwujudnya supresmasi hukum dan hak asasi manusia. Lebih dari itu, pers  juga  dituntut  untuk  dapat  melakukan  pengawasan,  kritik,  koreksi,  dan  saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Dalam menjalankan amanah tersebut bukan tanpa hambatan, saat di lapangan, wartawan  sering  dihadapkan  pada  godaan  berupa  tawaran  pemberian  sejumlah uang  agar  ‘tutup  mulut’  menyebarkan  informasi  negatif  oknum  tertentu  melalui media  massa.  Di  lapangan  sendiri  tidak  sedikit  wartawan  yang  menggadaikan ideliasmenya demi memanfaatkan hal tersebut, karena tergiur oleh tawaran materi yang  diberikan.  Wartawan  tersebut,  menurut  Zaenudin  HM  dalam  bukunya  yang berjudul The Journalist termasuk wartawan amplop.
Wartawan  amplop  adalah  julukan  negatif  bagi  wartawan  yang  melanggar Kode Etik Jurnalistik, yakni yang menerima uang dari sumber berita, baik karena diberi  maupun  meminta  dari  para  sumber  berita.  Lebih  jelasnya,  para  wartawan yang  menerima  pemberian  berupa  hadiah  atau  uang,  baik  karena  diberi  atau  pun
meminta, yang berakibat tidak bebasnya  menjalankan  profesinya secara jujur dan objektif,  dengan  menuliskan  pemberitaan  yang  lebih  bersifat  iklan  terselubung, atau setidaknya menguntungkan si pemberi imbalan. Narasumber yang diberi uang berharap yang akan diberitakan adalah sisi baiknya saja. 16
Lebih  dari  itu,  lanjut  Zaenudin  bercerita  dalam  bukunya,  banyak  wartawan palsu  yang  tak  bertanggungjawab  –  yang  hanya  karena  sering  bergaul  dengan wartawan  –  mengaku-ngaku  sebagai  wartawan,  padahal  oknum  tersebut  tidak bekerja  pada  media  massa.  Mereka  hanya  berpura-pura  sebagai  wartawan  untuk mencari  uang  yang  biasa  dikeluarkan  pihak  pengundang  atau  sumber  berita. 17
Untuk  wartawan  palsu  jenis  ini  banyak  sekali  julukan  yang  melekat  pada  diri mereka,  diantaranya  WTS  alias  Wartawan  Tanpa  Surat  kabar.  Julukan  tersebut merupakan  pelesetan  dari  sebutan  WTS  yang  telah  dikenal  umum  sebelumnya yakni Wanita Trans Seksual atau lazim disebut banci.
Selain  itu,  ada  juga  yang  menjuluki  oknum  wartawan  sebagai  ‘Muntaber’ alias  muncul  tanpa  berita.  Karena  mereka  memang  tidak  memiliki  media  massa untuk  mempublikasikan  beritanya.  Lebih  jahat,  di  Kabupaten  Cianjur  sering terdengar  kabar,  para  wartawan  palsu  ini  aktif  memasuki  dinas-dinas  maupun lembaga  pemerintahan  lainnya  untuk  mengorek  sebuah  kasus  negatif  lembaga tersebut  dan  memeras  oknum  yang  ada  di  dalamnya.  Tidak  hanya  memeras  pada oknum yang melakukan tindakan negatif, wartawan palsu ini juga sering datang ke berbagai instansi untuk  meminta uang tanpa alasan yang  jelas. Tentu saja, hal ini mencoreng nama baik profesi wartawan. Hal itu juga didukung  dengan kebiasaan sejumlah  oknum  narasumber  yang  sering  memberikan  amplop  pada  siapa  pun wartawannya. Seolah pemberian amplop tersebut telah menjadi tradisi dan rahasia umum.
Namun  begitu,  masih  banyak  juga  wartawan  yang  memiliki  idealisme  dan tetap  bertahan  memberitakan  informasi  secara  ideal  dan  berimbang  demi kepentingan  publik  dan  mematuhi  UU  Pokok  Pers.  Jika  menghadapi  kondisi tersebut (diberi uang  oleh sumber berita), banyak wartawan idealis yang  menolak amplop  dan  mengarahkan  narasumber untuk pergi  ke  kantor dan  mengalokasikan dana tersebut untuk  kepentingan  langganan demi  mendongkrak oplah perusahaan maupun  iklan.  Hal  tersebut,  umumnya  dianggap  lebih  mulia  daripada  menerima amplop.
Menurut  AS  Sumandiria,  Idealisme  sendiri  adalah  cita-cita,  obsesi,  sesuatu yang  terus  dikejar  untuk  bisa  dijangkau  dengan  segala  daya  dan  cara  yang dibenarkan  menurut  etika  dan  norma  profesi  yang  berlaku  serta  diakui  oleh
masyarakat  dan  negara. 18 Jadi  idealnya,  seorang  jurnalis  harus  berjuang mempertahankan  idealismenya  dengan  berbagai  cara  dalam  menggapai  cita-cita yang tertuang dalam UU Pokok Pers.

## 2. Komersialisme
Pers  tidak  cukup  hanya  mempunyai  idealisme.  Sebagai  lembaga  ekonomi pers  harus  dijalankan  dengan  merujuk  pada  pendekatan  dan  kaidah  ekonomi, efisiensi,  dan  produktivitas.  Secara  manajerial,  perusahaan  pers  harus  memetik keuntungan  dan  sejauh  mungkin  menghindari  kerugian.  Dalam  kerangka  ini,  apa pun  sajian  pers  tak  bisa  dilepaskan  dari  muatan  nilai  bisnis  komersial  sesuai dengan  pertimbangan  dan  tuntutan  pasar.  Dengan  berpijak  pada  nilai-nilai komersial, penerbitan pers bisa secara konsisten mencapai cita-cita yang ideal. 19
Hal  itu  dipertegas  oleh  pasal  3  ayat  (2)  UU  Pokok  Pers  No.  40/1999,  yang menyatakan  pers  nasional  dapat  berfungsi  sebagai  lembaga  ekonomi. 20 Hal tersebut  menjelaskan  bahwa  pers  merupakan  lembaga  ekonomi.  Sesuai  dengan prinsip  ekonomi  pers  harus  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya  dengan pengeluaran sekecil-kecilnya.
Pada  pelaksanaannya  di  lapangan,  kegiatan  yang  dilaksanakan  media  massa (pers)  dalam  rangka  menghasilkan  keuntungan  bagi  sebuah  perusahaan diantaranya  melaksanakan  kegiatan  pemasaran  untuk  menjual  produk  jurnalistik berupa  eksemplar  koran  kepada  tangan  pembaca  yang  merupakan  konsumen utama surat kabar. Selain  itu  juga bekerjasama dengan berbagai perusahaan  yang mempercayai  surat  kabar  tersebut  sehingga  mau  mempromosikan  produknya melalui  iklan  di  surat  kabar  itu  dengan  kontrak  dan  biaya  tertentu.  Berbagai kegiatan  massal  seperti  jalan  sehat,  peringatan  hari  besar,  maupun  berbagai perlombaan  juga  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi  perusahaan pers.  Selain  itu,  keuntungan  juga  bisa  didapatkan  dengan  cara  memilih  pangsa pasar dan menyediakan rubrik tetap yang diinginkan pasar.
Sebenarnya  antara  idealisme  dan  komersialisme  sangat  bertolak  belakangan. Namun demi tercapainya cita-cita kedua hal tersebut harus bersinergi. Lebih serius menanggapi  hal  tersebut,  Mohammad  Shoelhi  dalam  bukunya  yang  berjudul Komunikasi  Internasional,  Perspektif  Jurnalistik mengemukakan  idealisme  tanpa komersialisme  hanyalah  sebuah  ilusi.  Karena  jika  pers  mengutamakan  segi idealisme saja, pers tidak akan hidup lama. Sedangkan jika perusahaan pers hanya mengutamakan  segi  komersialisme,  pers  hanya  akan  menjadi  budak  bagi
pembayarnya.  Kedua  hal  tersebut  bisa  bersatu  dengan  dibantu  oleh  topangan profesionalisme.

## 3. Profesionalisme
Menurut Alex Sobur dalam Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani dalam Shoelhi 21 ,  ada  lima  hal  yang  menjadi  stuktur  sikap  yang  diperlukan  bagi  setiap jenis  profesi  yang  tercakup  dalam  profesionalisme.  Hal  tersebut  diantaranya adalah: Pertama ,  profesional  dalam  menggunakan  organisasi  atau  kelompok professional  sebagai  kelompok  referensi  utama.  Tujuan-tujuan  dan  aspirasi professional  bukan  diperuntukkan  bagi  seorang  majikan  atau  status  lokal  dari masyarakat setempat; kesetiaannya adalah pada bidang tugas. Kedua , professional dalam  melayani  masyarakat  dengan  baik.  Ia  alturuistik  yang  mengutamakan kepentingan  umum. Ketiga ,  professional  dalam  mengemban  kepedulian  dan  rasa terpanggil  dalam  bidang  tugasnya.  Komitmen  ini  memperteguh  tanggung jawabnya  dalam  melayani  masyarakat.  Ia  melaksanakan  profesinya  karena merasakan  komitmen  yang  mendalam. Keempat ,  professional  dalam  memelihara rasa  otonomi.  Ia  bebas  mengorganisasikan  pekerjaannya  saat  berada  dalam kendala-kendala  terntentu  dan  mengambil  keputusan-keputusan  professional. Kelima , professional  dalam  mengatur dirinya sendiri  dan  mengontrol perilakunya sendiri. Dalam menghadapi kerumitan dan persyaratan keterampilan, hanya rekan- rekan  seprofesinya  yang  mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk  melakukan penilaian.

## Manajemen Pers
Sejak  UU  No  40/1999  tentang  Pers  dan  Kode  Etik  dimunculkan,  kebebasan pers  di  Tanah  Air  kian  terasakan.  Terutama  jika  mencermati  bunyi  Pasal  9  Ayat (1):  “Setiap  warga  negara  Indonesia  dan  negara  berhak  mendirikan  perusahaan pers.” Implikasi dari pasal tersebut, direspon oleh Menpen Yunus Yosfiah (waktu itu) untuk membebaskan perusahaan pers dari SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).
Dampak paling nyata dari kebebasan pers ialah munculnya penerbitan koran, majalah,  dan  tabloid  baru.  Baik  yang  bersifat  populer  maupun  serius,  sama-sama memiliki  keinginan  untuk  terbit  dan  eksis.  Oleh  karena  itu,  dari  segi  kuantitas jumlah  media  di  Indonesia  makin  beragam  dan  variatif.  Hal  itu  juga  terasakan  di ranah  kampus  melalui  penerbitan  majalah  dan  jurnal  ilmiah,  baik  yang  dikelola dosen maupun mahasiswa.
Namun,  kemunculan penerbitan  yang beragam  dan  variatif itu ternyata tidak otomatis  mampu  mendongkrak  kualitas  penerbitan.  Ada  kalanya  sebuah penerbitan  di  edisi  awal  dilakukan  dengan  kerja  keras.  Di  sisi  lain,  ada  pula penerbitan  yang  mengalami  gulung  tikar  alias  bangkrut.  Untuk  itulah,  dalam konteks  saat  ini  para  pengelola  penerbitan  harus  segera  berbenah  diri  guna meningkatkan mutu penerbitan medianya masing-masing.
Ada argumen, sukses-tidaknya penerbitan amat bergantung dari jumlah iklan yang termuat. Argumen lain justru mengatakan, bergantung dari tinggi-rendahnya mutu  SDM.  Jika  boleh  berpendapat,  keduanya  amat  benar.  Artinya,  baik  iklan maupun  SDM  sama-sama  penting  untuk  diperhatikan  sekaligus  ditingkatkan. Dengan demikian, paling tidak ada tiga faktor yang perlu diulas kaitannya dengan manajemen penerbitan pers.
Ketiga  faktor  tersebut  ialah  redaksi,  perusahaan,  dan  sirkulasi.  Ketiganya memegang  peran  dalam  kerja-kerja  penerbitan  media  secara  profesional.  Jika ketiganya  berperan  tidak  optimal,  kelak  mutu  penerbitan  akan  kurang  bagus. Selain  itu,  kinerja  pengelola  tidak  akan  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Untuk itulah, ketiganya perlu terus dibenahi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  tentang  Manajemen  Pers:  Antara  Idealisme  dan Komersialisme  yang  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama ,  pers  sebagai  organisasi  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  penerapan manajemen,  baik  sebagai  ilmu  maupun  sebagai  seni  agar  dapat  mencapai  tujuan per  situ  sendiri. Kedua ,  keberadaan  dan  dinamika  pers  saat  ini  tidak  dapat dipisahkan  dengan  kehidupan  pers  masa  lalu,  yakni  pers  pra  kemerdekaan  yang berorientasi  pada  alat  perjuangan,  pers  era  kemerdekaan  yang  secara  perlahan mengarah  kepada  lembaga  ekonomi  dan  kemasyarakatan  yang  cenderung mengedepakan komerialitas dan sedikit mengabaikan idealitas. Ketiga , kebebasan pers  tidak  dapat  diartikan  sebagai  kemerdekaan  untuk  menjalankan  kegiatan jurnalistik secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut harus tunduk pada hukum tunduk  kode  etik  jurnalistik. Keempat ,  pers  yang  baik  adalah  pers  yang  mampu dikelola  ( manage )  dengan  menyeimbangkan  antara  tuntutan  idealisme  dan komersialisme.

## Endnote
1 Onong  Uchjana  Effendi, Dinamika  Komunikasi ,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2000), hlm. 62 2 Ibid., hlm. 81 3 George  R.  Terry  dan  Leslie  W.  Rue  (Terjemahan), Dasar-dasar  Manajmen , (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 1 4 P. Siagian dan Sondang, Fungsi-fungsi Manajerial , (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 42 5 Ibid., hlm. 45 6 Ibid., hlm. 52 7 K. Suhendra, Manajemen dan Organisasi , (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 16
8 Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), hlm. 14-15
9 George R. Terry dan Leslie W. Rue (Terjemahan), Dasar-dasar ..., Op.Cit. hlm. 2 10 Malayu  S.  P.  Hasibuan, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  (Jakarta:  Bumi
Aksara, 2010), hlm. 9
11 Malayu  S.  P.  Hasibuan, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  (Jakarta:  Bumi Aksara, 2011), hlm. 42 12 Ibid. , hlm. 44 13 http://aliefnews.wordpress.com/2011/02/28/pengertian-jurnalistik/
14 Lihat Sumandiria, (2006), hlm. 1 15 Lihat Totok Djoroto, (2004), hlm. 5 16 Lihat Zaenuddin, (2011), hlm. 62-63
17 Lihat Zaenuddin, (2011), hlm. 65 18 Lihat Sumandiria, (2006), hlm. 46 19 Lihat Shoelhi, (2009), hlm. 112 20 Lihat Sumandiria, (2006), hlm. 47 21 Lihat Shoelhi, (2009), hlm. 112

## Daftar Pustaka
Effendi,  Onong  Uchjana.  (2000). Dinamika  Komunikasi .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Hasibuan, Malayu S. P. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
__________________. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
http://aliefnews.wordpress.com/2011/02/28/pengertian-jurnalistik/ Siagian, P. dan Sondang. (2003). Fungsi-fungsi Manajerial . Jakarta: Bumi Aksara. Suhendra, K. (2008). Manajemen dan Organisasi . Bandung: Mandar Maju.
Terry,  George  R.  dan  Leslie  W.  Rue.  (2005). Dasar-dasar  Manajamen .  Jakarta:
Bumi Aksara.

## UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
UU RI Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers