## STRATEGI  MEDIA RELATIONS POLITISI PEREMPUAN DPRD JAWA TENGAH UNTUK MEMEPERKUAT AKUNTABILITAS KERJA LEGILATIF

## Muchammad Yuliyanto, S.Sos,M.Si

## Abstract
Media  relations  play  an  important  and  strategic  role  for  female  politicians  in  running  their jobs as legislators in Central Java Parliament. Media has ability to drive as well as a means to realize the accountability of legislative work in order to make public aware and respond their work. Moreover, the legislators are responsible to show their accountability to the public. That is the reason why media play  such  important  role  as  an  agent  of  socialization  of  politicians’s  work  and  as  communication medium between politicians and their constituents.
This study aims to examine female politician’s strategies and activities in media relations in order to strengthen  their  works  accountability  in  Central  Java  Parliament.  This  research  is  a  qualitative descriptive study. Data was collected by in-depth interview technique.
The results showed there were two strategies media relations of the female politicians. First, personal  strategy  which  is  women  politicians  effort  to  build  direct,  communicative,  and  media relations, communicative and anytime media relations that produce symbiotic mutualism. Second, the institutional strategy that was facilitated by secretariat of Central Java parliament bureau build media relations  between  women  politicians  and  the  media  or  journalists  to  support  the  accountability  of legislative work.
Keywords: media relations, accountability, the functions of Parliament

## A.  Pendahuluan
Kebijakan  afirmatif  tentang  30  persen  kuota  bagi  perempuan  dalam perpolitikan  termasuk  upaya  untuk  mendorong  kesetaraan  gender  bagi  tampilnya perempuan.  Meski  belum  terpenuhi  target  namun  hasil  Pemilu  2014  jumlah  caleg perempuan  terpilih  di  DPRD  Jawa  Tengah  mencapai  23  persen.  Pengalaman selama  lima  tahun  lalu  politisi  perempuan  di  DPRD  Jawa  Tengah  masih  jauh  dari pria  terkait  ekspose  media  pada  saat  menjalankan  kerja-kerja  legislatif  terutama yang  berhubungan  dengan  fungsi  legislatif.    Elektabilitas  politisi  perempuan menunjukkan  apresiasi  sekaligus  dukungan  kepercayaan  konstituen  untuk merepresentasikan  ekspektasi,  aspirasi  bahkan  tanggungjawab  politik  kepada masyarakat  di daerah pemilihan  (dapil).  Perhelatan  politik  saat  proses  pemilu  2014 amat  kompetitif  sehingga  membutuhkan  dukungan  opini  publik  bagi  politisi perempuan selaku calon anggota legislatif (caleg). Apalagi jenis pemilih yang masih mudah dikendalikan via media sejak sosialisasi sampai persuasi melalui iklan politik memberi  ruang  bagi  perempuan  ikut  berkompetisi  di  dalamnya  meski  dalam  porsi yang terbatas. Dalam hal ini fungsi media dalam politik sebagaimana pandangan Mc Quail  (1996:70)  menjalankan  fungsi  informasi  yakni  agen  yang  menyediakan informasi  tentang  peristiwa  dan  kondisi  (perpolitikan)  sehingga  memudahkan inovasi, adaptasi, respon  dan kemajuan bagi masyarakat.
Politisi perempuan selaku anggota DPRD Jawa Tengah harus menindaklanjuti  keterpilihannya  dengan  menjalankan  tugas  legislatif  sebagai perwujudan kerja perwakilan masyarakat dalam mengelola kebijakan yang bertujuan memajukan  dan  menyejahterakan  rakyat.  Adapun  tugas  legislatif  sebagaimana  UU Pemilu  No.8  Tahun  2012  meliputi:  (1)  legislatif  terkait  penyusunan  peraturan  dan regulasi  kebijakan;  (2)  budgeting  yakni  menyusun  RAPBD  selaku  perencanaan anggaran dan keuangan untuk pembangunan dan (3) controlling yakni pengawasan terhadap  eksekutif  dalam  menjalankan  kebijakan  dan  pengelolaan  pemerintahan. Kerja  legislatif  dalam  praktik  selalu  mengacu  kepada  ketiga  fungsi  tersebut  dan diderivasikan  dalam  banyak  aktifitas  kedewanan.  Follow  up  pasca  keterpilihan
perempuan menjadi anggota DPRD adalah mempertanggungjawabkan secara politik kerja  legislatif  tersebut  kepada  konstituen  termasuk  di  dapilnya.  Salah  satu instrumen  untuk  pertanggungjawab  anggota  dewan  adalah  melalui  ekspose  media massa.      Apalagi  media  juga  memiliki  fungsi  korelasi  yakni  agen  untuk  melakukan sosialisasi  dan  mengkoordinasi  beberapa  aktifitas,  menjelaskan  dan  mengomentari makna  dari  peristiwa  dan  informasi  (Mc  Quail,1996:70).  Dalam  hal  ini  media  dapat dimanfaatkan  politisi  perempuan  untuk  mendekatkan  hasil  kerja  legislatif  kepada masyarakat sebagai upaya mempertanggungjawabkan kerjanya.
Berikutnya  bagi  politisi  perempuan  selaku  anggota  DPRD  untuk meningkatkan  eksistensi  saat  menjalankan  kerja  amat  membutuhkan  dukungan media.  Pada  konteks  komunikasi  politik  maka  tindakan  maupun  pesan  politik  akan menjadi  opini  maupun  pesan  yang  memperoleh  respon  publik  apabila  memperoleh dukungan  ekspose  media.  Media  sebagai  the  fourth  estate  of  democracy sesungguhnya  adalah  menempatkan  media  sebagai  katalisator  diantara  institusi fundamen  demokrasi  yakni  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Media  dapat  dijadikan institusi  yang  menjalankan  fungsi  amplifikasi  bagi  tindakan  dan  pesan  politik  yang disampaikan  politisi.  Bahkan  kebijakan  maupun  regulasi  produk  legislatif  dapat diaksentuasi  kepada  institusi  pemerintah  juga  melalui  media.  Termasuk  kerja pengawasan    DPRD  kepada  pemerintah  provinsi  maupun  pengawasan  publik terhadap  kinerja  politisi  DPRD  dapat  dilakukan  media  massa.  Oleh  karenanya aktifitas  politik  termasuk  kerja  legislatif    politisi  perempuan  tidak  akan  dapat dilepaskan dari fungsi kehadiran media.
Pada  konteks  mempertanggungjawabkan  kerja  legislatif  politisi  perempuan DPRD Jawa Tengah maka membutuhkan media untuk menyosialisasikan sekaligus membentuk  opini  publik  terkait  apa  yang  telah  dilakukan  selaku  perwakilan  rakyat. Dengan  demikian  selaku  politisi  perlu  menyiapkan  strategi media  relations agar dapat  menjadi news  maker tentang  aktifitas  dan  kebijakan  yang  dihasilkannya. Apalagi  media  memiliki  news  value  yang  selalu  dijadikan  parameter  untuk menyeleksi  informasi  dari  anggota  DPRD  dinilai  layak  ekspose  ke  ranah  publik. Kualitas  kerja  dan  kapasitas  politisi  selaku  wakil  rakyat  selama  ini  dapat  diketahui melalui ekspose media. Karena itu menjadi strategis bagi politisi perempuan selaku anggota  DPRD  Jawa  Tengah  memiliki  relasi  dengan  wartawan  atau  media  dalam rangka  simbiosis  mutualisme    selama  lima  tahun  menjalankan  kerja  legislatif  yang harus  dikomunikasikan  kepada  masyarakat.    Penelitian  ini  merupakan  riset  ilmiah yang  akan  menjelaskan  strategi  media  relations  yang  dilakukan  politisi  perempuan DPRD  Jawa  Tengah    dalam  mejalankan  kerja  legislatif    agar  supaya  memperoleh dukungan cover media sehingga dapat diketahui masyarakat selaku konstituen yang telah mempercayakan dalam pengelolaan masa depan Provinsi Jawa Tengah.

## .

## B.  PEMBAHASAN
Media relations dan DPRD kehadiran  praktik  politik  dalam  demokrasi  yang  ditunjukkan  dari  pilar  legislatif membutuhkan  dukungan  media  massa.  Keberhasilan  komunikasi  politik  sebagai sarana menyebarkan gagasan,  harapan,  janji  dan  aktifitas  politik  apada  realitasnya amat ditentukan peran dan fungsi media di dalamnya. Apalagi bahwa aktifitas politik tidak  akan  terlepas  dari  opini  publik  dan  respon  stakeholders  sehingga membutuhkan  kerjasama  dengan  media  massa  yang  merupakan  instrumen  untuk mendiseminsaikan  pesan-pesan  politik  maupun  tindakan  agar  diketahui  publik.  Hal ini  sebagaimana  pandangan  Mc  Quail  (1996:70)  tentang  fungsi  media  massa
adalah:  (1)  fungsi  informasi  dalam  rangka  mendiseminasikan  informasi  kepada publik untuk menjadi wacana maupun pengetahuan umum; (2) fungsi korelasi untuk menyosialisasikan  sekaligus  ,mengoordinasikan  beberapa  aktivitas  (politik), menjelaskan dan  menginterpretasikan makna dari peristiwa; (3) fungsi kesinambungan  dalam  rangka  meningkatkan  dan  melestarikan  nilai-nilai  di  tengah masyarakat seperti demokrasi. Disamping itu media juga sering menjalankan fungsi amplifikasi  yakni  ikut  memperkuat  gaung  atau  perluasan  peristiwa  dan  aktivitas (politik)  agar  dijadikan  prioritas  dalam  pengambilan  keputusan  dan  apresiasi masyarakat.  Terkait  kerja  legislatif  maka  fungsi  aksentuasi  media  menjadi  amat strategis karena media ikut memperkuat desakan atau urgensitas sebuah persoalan yang menjadi harapan atau kritik masyarakat, termasuk anggota dewan.
Oleh  karena  itu  menjadi  amat  strategis  bagi  politisi  perempuan  DPRD  Jawa Tengah  untuk  membangun  hubungan  media  dalam  rangka  memperoleh  dukungan penguatan  kerja-kerja  legislatif  selaku  wakil  rakyat.  Media  relations  menjadi  salah satu  kebutuhan  utama  bagi  politisi  untuk  menciptakan  eksistensi  sekaligus  sarana mempertanggungjawabkan  politik  atas  kerja  legislatif  kepada  masyarakat  selaku konstituennya.  Informasi  dan  opini  publik  yang  dikonstruksi  media  terkait  tindakan dan  kebijakan  politisi  perempuan  harus  mendapatkan  cover  media  agar  dapat mendorong  kinerja  sekaligus  kesetaraan  posisi  di  hadapan  media  pada  saat menjalankan  aktivitas  politiknya.  Adapun  kerja  legislatif  selaku  anggota  DPRD meliputi: (1) menjalankan fungsi legislasi yakni fungsi dewan melalui kerja membuat aturan atau regulasi yang akan dilaksanakan pemerintah selaku lembaga eksekutif; (2)  melaksanakan  fungsi  budgeting  yakni  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  (APBD)  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  (3)  melaksanakan  fungsi  kontrolyakni mengawasi  kerja  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  maupun  tugas  pokok dan fungsinya. Sedangkan strategi media relations amat dibutuhkan anggota DPRD selaku politisi termasuk dari perempuan, agar kerja legislatif tersebut dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai wujud  akuntabilitas selaku politisi melalui ekspose media.
Adapun terkait dengan media relations maka dapat diketahui elemen mendasar didalamnya  (Iriantara,2005:29)  yakni  bahwa  media  relations  itu  berkenaan  dengan media  komunikasi  dan  menjadi  sarana  sangat  penting  dan  efisien  dalam berkomunikasi  dengan  publik.  Tujuannya  untuk  keberhasilan  program  yang diperjuangkan  selaku  anggota  legislatif.  Kemudian  media  relations  juga  berkenaan dengan  pemberian  informasi  atau  member  tanggapan  pada  media    pemberitaan atas  nama  organisasi  atau  pribadi  (klien).  Sehingga  media  relations  menjadi kebutuhan khusus bagi politisi perempuan dalam rangka memperkuat kerja legislatif selaku  wakil  rakyat  di  parlemen.  Secara  sederhana  maka  arus  komunikasi  dalam media relations dapat digambarkan sebagai berikut:
Media Massa
Organisasi
Publik
(Sumber : Iriantara,2005:31)
DPRD  sebagai  institusi  yang  merepresentasikan  rakyat  selalu  berhubungan resiprokal  dengan  media  massa  terkait  penyampaian  informasi  maupun  tindakan politik  dari  para  anggotanya.  Apapun  tindakan  dan  statemen  anggota  dewan merupakan  informasi  yang  memiliki news  value bagi  media  karena  memiliki  relasi dengan  kepentingan  publik.  Berbagai  fungsi  media  dapat  dijalankan  dengan menempatkan  institusi  legislatif  dan  anggotanya  sebagai  salah  satu  news  maker. Sedangkan  publik  selaku  stakeholder  yang  berhubungan  dengan  para  wakil  rakyat juga  berhubungan  resiprokal  dengan  media  sebagai  sarana  mengakses  informasi
sekaligus  kanalisasi  respond  an  aspirasi  publik  agar  sampai  kepada  para  politisi selaku  anggota  dewan.  Sementara  yang  bisa  terjadi  relasi  publik  dengan  DPRD tidak  dapat  berlangsung  secara  resiprokal  karena  kendala  adminsitratif  maupun sistem  yang  rumit  sehingga  mempersulit  relasi  resiprokal  selaku  konstituen  dari anggota dewan.
Menurut  Jefkins  (dalam  Nurudin,  2008:  54-57)  dalam  berhubungan  dengan media, sangat penting untuk mengetahui hal-hal berikut ini:
Pertama, kebijakan redaksi. Ini terkait dengan visi dan misi media. Hal ini bisa diketahui  dengan  menanyakan  langsung  ke  redaksi  atau  dengan  memperhatikan model  pemberitaan.  Kedua,  frekuensi  terbit.  Rutinitas  atau  frekuensi  terbit  terkait dengan  seberapa  cepat  kita  berharap  media  tersebut  memuat  berita  tentang  kita. Ketiga,  batas  waktu.  Dengan  mengetahui  batas  waktu,  kita  bisa  memperkirakan kapan  sebaiknya  mengirimkan  sebuah  materi  berita  dan  kapan  bisa  menghubungi jurnalis media tersebut. Keempat, proses cetak. Proses cetak berpengaruh terhadap kualitas  cetakan.  Kelima,  jangkauan  sirkulasi.  Dengan  mengetahui  jangkauan sirkulasi,  kita  bisa  tahu  sejauh  mana  materi  berita  dari  media  tersebut  dikonsumsi masyarakat.  Keenam,  profil  pembaca.  Profil  pembaca  berisi  data  demografis, psikografis,  demografis,  hingga  gaya  hidup  pembaca.  Ketujuh,  metode  distribusi. Bagaimana  media  tersebut  sampai  ke  tangan  konsumennya.  Apakah  langganan, eceran, dijual di terminal, toko, atau seperti apa.
Adapun  langkah  media  relations  secara  operasional  dapat  dilakukan  antara lain:
Pertama , pengumpulan fakta bisa dilakukan dengan penelitian, analisis pemberitaan media  atau  membaca  tren  pemberitaan. Kedua ,  merumuskan  permasalahan  yang akan  direspon  maupun  disampaikan  melalaui  media. Ketiga ,  perencanaan  dan penyusunan  program  yang  menunjukkan  bahwa  kegiatan  media  relations merupakan  kebutuhan  intensional  dan keempat adalah  menjalankan  rencana tersebut  melalui  aktivitas  dan  komunikasi  dengan  media  massa  (dlm  Iriantara;32). Oleh  sebab  itu  menjadi  keperluan  strategis  bagi  politisi  perempuan  untuk menyiapkan  strategi  media  relations  sebagai  panduan  dalam  membangun  aktivitas berhubungan dengan media massa.

## Politik dan Kekuasaan Dalam Pandangan Perempuan
Selanjutnya  argumentasi  dasar  perempuan  ketika  memasuki  dunia  politik  dan menjadi politisi di DPRD Jawa Tengah ternyata amat variatif.,diantaranya: pertama , politisi  perempuan  sebelum  terjun  ke  dunia  politik  adalah  figur  aktifis  organisasi kemasyarakatan  yang  berhubungan  dengan  gerakan  perempuan.  Oleh  karena  itu pengalaman  berorganisasi  menjadi  modal  dan  motivasi  untuk  memasuki  dunia politik.  Misalnya pengurus Fatayat  NU,  Muslimah NU, Aisyiyah,  Komite Perempuan Partai  Golkar  sampai  aktivis  gender  dari    kampus.  Argumentasi  ini  sejalan  dengan teori  organisasi  yang  menjelaskan  organisasi  sebagai  suatu  ruang  yang  memberi kesempatan  anggota  untuk  belajar  dan  mengembangkan  potensi  untuk  memenuhi kepentingan  anggota  maupun  organisasinya.  Salah  satu  cara  untuk  memenuhi kepentingan anggota maupun masyarakat secara luas adalah melalui politik sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan.
Kedua ,  bahwa  perempuan  yang  memasuki  dunia  politik  kemudian  menjadi politisi  dipengaruhi faktor afiliasi politik  keluarga yang telah lama dibangun bahkan dipersiapkan. Selanjutnya sebagai perempuan yang hidup dalam keluarga berafiliasi ke partai politik tertentu telah menginspirasi untuk ikut aktif di dunia politik. Afiliasi ini makin  signifikan  ketika  faktor  keturunan  atau  trah  politik  keluarga  (dinasti  politik)
melekat  di  dalamnya,  sehingga  seorang  perempuan  dalam  keluarga  tinggal melanjutkan aktivitas perpolitikan.
Ketiga ,  perempuan  yang  menjadi  politisi  juga  dipengaruhi  afiliasi  politik  organisasi kemasyarakatan  sebagai  media  berinteraksi  sosial  yang  intensif  serta  membangun kebiasaaan  hidup  berjamaah.  Sehingga  ketika  menjadi  tokoh  di  dalam  organisasi kemasyarakatan  akan  didorong  masuk  ke  dunia  politik  karena  memeiliki  jaringan luas  sebagai  modal  dalam  menekuni  politik.  Hal  demikian  sebagaimana  teori jaringan  dari  Peter  R.Monge  &  Noshir  S.Constrator  yang  mendefinisikan    jaringan sebagai  struktur  sosial  yang  diciptakan  melalui  komunikasi  diantara  sejumlah individu  dan  kelompok  (dlm  Littlejohn  dan  Foss  h.260-261).    Misalnya  anggota Fatayat  maka  masuk  menjadi  caleg  PKB,  atau  anggota  Aisyiyah  lalu  masuk  caleg PAN.  Disamping  terdapat  dukungan  penuh  anggota  keluarga,  terutama  suami  dan anak-anaknya kepada seorang ibu untuk masuk dunia politik.
Keempat , alasan perempuan adalah untuk memenuhi balancing gender dalam politik  sesui  regulasi  afirmatif  yang  mewajibkan  kehadiran  perempuan  sebesar  tiga puluh  persen  dalam  struktur  kepengurusan  partai,  caleg  yang  mengantarkan keterwakilan  tiga  puluh  persen  perempuan  dalam  lembaga  legislatif.  Artinya  dalam rangka  memenuhi  keseimbangan  eksistensi  relasi  perempuan  dengan  laki-laki dalam perpolitikan. Dan kemila,  bahwa politik sebagai instrument agar supaya dapat melayani lebih banyak orang sekaligus mewujudkan angan-angan (idealisme) politik maka  harus  masuk  ke  dalamnya.  Hal  demikian  lebih  mengedepankan  pendekatan fungsional yang menjadi aktivitas politik dan kekuasaan sebagai sarana mewujudkan cita-cita dan pelayanan kepentingan publik.
Relasi  gender  dalam  politik  maka  perlu  diketahui  tentang  posisioning  yang menunjukkan eksistensi dan peran politisi perempuan dalam dinamika politik seperti di  parpol  atau  DPRD  masih  jauh  dari  keseimbangan  relasi  gender  dalam  praktik keseharian.  Realitas  menunjukkan  perempuan  selalu  ditempatkan  pada  nomor “sepatu” artinya dalam pengaturan skala prioritas keterpilihan atau jabatan structural partai  maka  berada  di  nomor  2  ,  3  atau  4.  Hal  ini  karena  posisi  utama  selalu didominasi laki-laki saat penentuan struktur kepengurusan atau penempatan formasi calon  legislatif  menjelang  pemilihan  umum.  Kondisi  demikian  juga  amat  minim memperoleh  perhatian  atau  dukungan  media  sebagai  sarana  sosialisasi  kebijakan politik    kepada  masyarakat  maupun  control  atas  kesetaraan  gender  dalam perpolitikan Indonesia.
Kemudian,  secara  spesifik  dalam  pandangan  politisi  perempuan  maka  politik adalah  sarana  menyalurkan  hobby,  kebiasaan  dan  gagasan  yang  berhubungan dengan  kehidupan  perempuan  di  tengah  masyarakat.  Apalagi  saat  menjadi  aktifis organisasi kemasyarakatan maka seorang perempuan dapat memahami posisi dan perlakuan  terhadap  perempuan  dari  perspektif  kebijakan  atau  regulasi  yang dirasakan  langsung  perempuan.  Misalnya:  anggaran  pro  perempuan  disamping  itu sesungguhnya  politik  juga  sebagai  sarana  memenuhi  harapan  dan  kepentingan sebagian  masyarakat  yang  telah  mendorong  untuk  masuk  ke  politik    dan  menjadi politisi.  Terdapat  pula  pandangan  politik  sebagai  sarana  memperoleh  kekuasaan secara sah untuk mewujudkan berbagai kepentingan. Disamping politik juga sebagai strategi  untuk  mewujudkan  gagasan  melalui  pengambilan  kebijakan  di  legislative. Hal ini sesuai pendapat Lasswell bahwa politik adalah siapa memperoleh apa, kapn dan  bagaimana  caranya.  (1963;  dlm  Anwar  Arifin;2011;3).  Politisi  perempuan melakukan aktivitas politik untuk mendapatkan kekuasaan melalui anggota legislatif DPRD Jawa Tengah untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun masyarakatnya.

## Arti Penting Media bagi Politisi Perempuan
Demokrasi sebagai satu sistem politik maka terdapat pandangan bahwa media adalah  kekuatan  keempat  ( The  Fourth  Estate  of  Democracy )  di  luar  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.    Karena  media  dinilai    memiliki  peran  dan  kekuatan  untuk mendinamisasi  kehidupan  politik  dan  kekuasaan.  Termasuk  politisi  perempuan sebagai  agen  dalam  aktivitas  politik  dan  kekuasaan  yang  menjalankan  tugas kedewanan di DPRD Jawa Tengah tidak akan lepas dari relasi media di dalamnya. Adapun arti penting media bagi politisi perempuan dalam memperkuat akuntabilitas kerja  di  DPRD  dapat  dieksplanasikan  berikut:  (1)  Media  sebagai  sarana menyosialisasikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan politisi perempuan di  DPRD  sebagai  cara  untuk  mempertanggungjawabkan  (akuntabilitas)  kinerja selama lima tahun sebagai  anggota legislatif.
Kemudian  (2)    media  dapat  juga  dijadikan  sarana  uji  kompetensi  atas  kemampuan kerja politisi perempuan selaku wakil rakyat di DPRD melalui apa yang disampaikan dalam  pemberitaan  media.  Dalam  hal  ini media  menjalankan fungsi  agenda  setting dalam wujud isi pemberitaan tentang aktivitas maupun kinerja politisi perempuan di DPRD.  Sebagai  contoh,penilaian  tentang  kemampuan  bicara  politisi  perempuan dalam  menyampaikan  pandangan  fraksi,  atau  pernyataan  seorang  politisi perempuan tentang anggaran peningkatan kesehatan ibu dan anak. (3) media dapat dijadikan  sarana  pengawasan  bagi  politisi  perempuan  selaku  wakil  rakyat  untuk menyampaikan  control  dan  kritik  maupun  ide-ide  kepada  pemerintah  selaku lembaga eksekusi dari kebijakan produk legislatif.
Berikutnya  (4)  media  sebagai  sarana  memperoleh feedback dari  masyarakat lewat  pemberitaan  media  yang  mengambil  pendapat  atau  respon  masyarakat.  Jadi media  dijadikan  sarana  kanalisasi  pendapat  dan  respon  masyarakat  terhadap aktivitas  maupun  produk  kebijakan  lembaga  legislatif  seperti  DPRD  Jawa  Tengah. (5).media  sebagai  ruang  untuk  memperkuat  diskusi  dan  pembicaraan  bersama masyarakat  melalui  apa  yang  telah  disampaikan  media  melalui  pemberitaan. Sehingga  menempatkan  media  sebagai  ruang  publik  (public  sphere)  yakni  ruang untuk  mendiskusikan  pendapat  atau  aspirasi  masyarakat  dengan  para  politisi perempuan.
Dan  (6)  arti  penting  media  bagi  politisi  perempuan  berikutnya  adalah pembentukan  opini  publik  Media  sebagai  sarana  komunikasi  pribadi  politisi perempuan  dengan  konstituen  di  masyarakat  (grassroot)    untuk  membangun  opini publik  tentang  apa  yang  telah  dikerjakan  selaku  anggota  legislatif    yang  dapat dijadikan  bahan  perbincangan  umum.  Disamping  itu  (7)  media  dapat  membantu menyampaikan visi, misi, program dan citra partai politik maupun lembaga legislative agar  menjadi  pengertian  masyarakat  selaku  konstituen.  Adapun  media  yang dirasakan lebih dominan mendukung akuntabilitas kerja politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah selama ini adalah media cetak, karena masyarakat dilihat masih lebih memperoleh  informasi  dari  media  cetak  seperti  surat  kabar  Suara  Merdeka,  Jawa Pos, Jateng Pos, Tribun dan Solopos.

## Strategi Media Relations Politisi Perempuan
Untuk  memperkuat  kerja  legislatif  politisi  perempuan  di  DPRD  Jawa  Tengah, ketika  menilai  media  memiliki  peran  strategis  maka  harus  memiliki  strategi  untuk membangun media  relations. Ekspose kerja legislatif pada media merupakan salah satu wujud akuntabilitas tersebut. Definisi strategi menurut Thomas L Wheler adalah rumusan  perencanaan  komprehensif  tentang  bagaimana  seseorang  atau  lembaga akan  mencapai  misi  dan  tujuannya  (dlm  Riant  Nugroho,2010:40).  Berhubungan
dengan  media  bagi  politisi  perempuan  membutuhkan  strategi  agar  tercapai  tujuan relasi  yakni simbiosis  mutualisme yang  menguntungkan  bagi  kedua  pihak.  Adapun strategi  politisi  perempuan  dalam  media  relations  guna  memperkuat  kerja  legislatif adalah sebagai berikut:
Pertama ,  strategi  secara  personal  yang  dilakukan  politisi  perempuan  adalah membangun  komunikasi  antar  pribadi  dengan  wartawan  atau  awak  media  secara baik  dalam  kondisi  apapun  (pada  saat  ada  peliputan  ataupun  tidak  ada  peliputan tentang  anggota  dewan).  Strategi  ini  diperkuat  secara  teknis  dengan  kepemilikan contact  person antara  politisi  perempuan  dengan  para  wartawan  yang  meliput  di gedung DPRD.
Kedua ,  strategi  secara  institusional  adalah  secretariat  DPRD  Provinsi  Jawa Tengah menyelenggarakan dua program untuk mendukung penguatan akuntabilitas kerja  anggota  legislative,  antara  lain:  (1)  dialog  interaktif  melalui  media  elektronika maupun  forum  pertemuan  dengan  wartawan  atau  dikenal  journalist  gathering, adapun  yang  (2)  mengadakan media  gathering berujud  forum  pertemuan  berkala tiga  bulan  sekali  antara  anggota  dewan  dengan  pengelola  redaksi,  dan  (3) menyediakan press  room di  lantai  dasar  gedung  DPRD  untuk  memudahkan pertemuan maupun fasilitasi kerja para wartawan.
Selanjutnya ketiga , dukungan untuk media relations dari lembaga partai politik atau fraksi di DPRD dalam mendukung akuntabilitas kerja politisi, masih amat minim. Hal ini  karena  institusi  partai  dan  fraksi  dewan  belum  menganggap  penting  sehingga tidak  dilembagakan  secara  formal  dan  kontinyu  arti  penting    media  relations  bagi para  politisi  menjalankan  tugasnya.  Media  relations  masih  dianggap  sebagai kebutuhan sekunder bagi para politisi dalam rangka penguatan akuntabilitas kerja di DPRD selama ini.
Keempat ,  menyelenggarakan  aktifitas  media  gathering  dengan  kegiatan refreshing  bersama  wartawan  yang  difasilitasi  sekretariat  DPRD  bekerjasama dengan  Biro  Humas  Pemprov,  misalnya:  outbond  bersama  wartawan  atau  makan siang bersama.
Kelima , politisi perempuan hampir tidak pernah melakukan aktivitas media relations secara sadar dan direncanakan, seperti: konferensi pers, press release atau media gathering.  Politisi  perempuan  lebih  pasif  dan  bahkan  menunggu  inisiatif  dari  para wartawan,  sehingga  amat  jarang  berinisiatif  untuk  membangun  media  relations. Bahkan  dalam  keseharian  politisi  perempuan    merasakan  lebih  dekat  dengan wartawan perempuan dan lebih mudah berinteraksi. Namun demikian  relasi dengan wartawan  laki-laki  tetap  berjalan  lancar.    Disamping  itu    tidak  terdapat  diskriminasi gender dalam media relations yang telah berlangsung di DPRD Jawa Tengah.
Keenam ,  politisi  perempuan  juga  memberi  kemudahan  bagi  wartawan  untuk mengakses  kepada  pribadi  politisi  bersangkutan,  misalnya:  kemudahan  bertemu saat  dan  dimanapun  atau  melalui  telepon,  BBM  sampai  pemanfaatan  email. Disamping  strategi  kompetensi  pribadi  dengan  menyiapkan  diri  untuk  menguasai materi  apapun  yang  berhubungan  dengan  kerja  kedewanan  (terutama  di keanggotaan komisi tertentu ).

## Peran Media Dalam Memperkuat Akuntabilitas Kerja Politisi Perempuan
Konsep akuntabilitas yang diartikan sebagai pertanggungjawaban kerja politisi perempuan  dalam  menjalankan  tugas  kedewanan  kepada  masyarakat  selaku konstituen yang telah mempercayakan kepada dirinya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut  dijembatani  oleh  media  yang  dinilai  merupakan  sarana  yang  dapat menyampaikan  dan  menghubungkan  kegiatan  maupun  kerja  kedewanan  agar
diketahui  masyarakat  secara  luas.  Akuntabilitas  kerja  politisi  perempuan direalisasikan  salah  satunya  melalui  masa  reses  serta  kegiatan  berkomunikasi langsung  dengan  konstituen  (di  daerah  pemilihan)  dan  selalu  bersama  wartawan agar  dapat  dijadikan  laopran  pemberitaan  yang  akan  diketahui  masyarakat  secara luas.
Peran media sebagai sarana mendukung akuntabilitas kerja politisi perempuan tidak  dapat  maksimal  karena  kemampuan  politisi  perempuan  menciptakan news value masih  lemah,  kecermatan  dan  respon  terhadap  wartawan  masih  minim sehingga  amat  jarang  politisi  perempuan  di  DPRD  Jawa  Tengah  menjadi newsmaker terkait kerja-kerja kedewanan sebagaimana tupoksi yang ada.
Perhatian  politisi  perrempuan  tentang  arti  penting  media  realtions  juga  tak pernah  dilakukan  evaluasi.  Hal  ini  ditandai  dengan  lemahnya  aspek  dokumentasi pemberitaan  media  tentang  apa  yang  pernah  diekspose  media  terkait  tugas  dan fungsi sebagai anggota legislative. Mereka hampir tidak memiliki dokumentasi yang tertata  dan  sistematis  tentang  pemuatan  media  yang  berisikan  kegiatan  politisi perempuan  di  DPRD  Jawa  Tengah.  Adapun  dalam  membangun  relasi  dengan media  maka  terdapat  beberapa  media  cetak  dan  elektronik  sebagai  partner  untuk mejembatani akuntabilitas kerja politisi perempuan kepada masyarakat, yakni: Suara Merdeka, Jawa Pos, Tribun Jateng, Solo Pos, TVRI, Kompas TV dan Metro TV. Hal ini juga dalam rangka menyosialisasikan hasil kerja dewan.

## Dinamika Aktivitas Media Relations Politisi Perempuan
Persoalan  yang  muncul  dalam  dinamika  media  relations  adalah  berkaitan dengan isi pemberitaan yang diekspose media. Akibatnya politisi perempuan merasa dirugikan  dalam  pemberitaan,  sehingga  perlu  mengklarifikasi  atau  meminta wartawan  memperbaiki  pemberitaan  (memanfaatkan  hak  koreksi  dan  hak  jawab) agar  tidak  berdampak  buruk  bagi  pribadi  politisi  perempuan  selama  menjalankan tugas. Adapun dinamika relasi politisi perempuan dengan media dapat dikategorikan sebagai  berikut; Pertama ,  masalah  yang  sering  terjadi  dalam  relasi  politisi perempuan  dengan  media  adalah  pemberitaan  tentang  kegiatan  anggota  dewan yang  tidak  komprehensif,  apalagi  ketika  media  menyampaikan  isi  pemberitaan tentang  pernyataan  politisi  perempuan  tentang  masalah  tertentu  yang  dinilai  tidak utuh alias sepotong-sepotong.  Hal demikian pernah dialami Sri Yuningsih  terkait isi pernyataan  da;am  berita  yang  dapat  menyinggung  teman  lain  sesama  anggota partai.
Kedua ,  pemberitaan  media  masuk  kategori  fiktif  karena  isi  pemberitaan  tidak dilengkapi  data  atau  bukti  factual  sehingga  dapat  merugikan  nama  politisi  tertentu. Hal ini seperti pemberitaan tentang money politics saat Pemilu 2014 yang menerpa Farida  (FPG),  sehingga  harus  dilakukan  klarifikasi  serta  koreksi  untuk  isi pemberitaan pada edisi hari berikutnya.
Ketiga ,  politisi  perempuan  masih  merasakan    pemberitaan  media  yang  tidak berimbang  (akibat  tidak  mempraktikkan  norma cover  both  sides )  terutama  isi pemberitaan  tentang  penilaian  positif  dan  negatif  atas  kinerja  anggota  DPRD.  Dan keempat ,  politisi  perempuan  memahami  tentang  fungsi  media  adalah  untuk mendukung  sosialisasi  kinerja  selaku  anggota  DPRD  yang  menjalankan  tugas legislative,  budgeting  dan  controlling terhadap  lembaga  eksekutif.  Apabila  terdapat permasalahan isi pemberitaan maka dilakukan pendekatan komunikasi antar pribadi (interpersonal  communication)    dengan  wartawan  bersangkutan  agar  dapat dilakukan  koreksi  dan    klarifikasi  tentang  isi  pemberitaan  tertentu.  Pada  akhirnya apabila  terdapat  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  isi  pemberitaan  tentang
kegiatan  atau  kerja  politisi  perempuan  yang  dinilai  tidak  benar  maka  mereka memanfaatkan  hak  jawab  dan  hak  koreksi  yang  dilakukan  melalui    komunikasi langsung dengan wartawan yang bersangkutan.

## Kesimpulan

## 1. Akuntabilitas kerja politisi perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah
Akuntabiltas  yang  diartikan  pertanggungjawaban  politisi  perempuan  selaku anggota  legislatif  adalah  kepada  masyarakat  selaku  pemilih  melalui  pemilu. Bentuk  pertanggungjawaban    apa  yang  dikerjakan  dalam  tugas  selaku  anggota DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  maka  harus  dapat  diketahui  masyarakat  secara luas.  Adapun  kegiatan  maupun  produk  kebijakan  yang  berhubungan  dengan tugas  menjalankan  fungsi  legislasi,  budgeting  dan  controlling    dari  politisi perempuan  membutuhkan  media  massa  sebagai  sarana  menyosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu media memiliki peran strategis sebagai agen sosialisasi  informasi  tentang  kerja  politisi  perempuan  sekaligus  kanalisasi  bagi feedback masyarakat atas pertanggungjawaban tersebut.
2. Strategi media relations politisi perempuan terdiri dari:
a.  Strategi  personal,  yakni  politisi  perempuan  yang  memandang  peran  penting media  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  kerjanya,  maka  ia  membangun personal  relations  dengan  wartawan  berbagai  media.  Hubungan  personal dengan wartawan dibangun dalam kondisi apapun, artinya saat membutuhkan ekspose  kegiatan  melalui  pemberitaan  ataupun  tidak  ada  kepentingan pemuatan berita tentang dirinya selaku anggota dewan.
b. Strategi institusional,yakni DPRD melalui sekretariat dewan membuat kebijakan fasilitasi  media  relations  kepada  setiap  anggota  dewan  termasuk  perempuan. Fasilitasi  dapat  diwujudkan  dukungan  sekretariat  melalui  bidang  humas memfasilitasi  kemudahan  bagi  politisi  perempuan  a  untuk  bertemu  maupun berkomunikasi  dengan  wartawan  di  lingkungan  kantor  DPRD  Jawa  Tengah. Dukungan secara kelembagaan maka diselenggarakan:
c.  Media  relations  sebagai  kebutuhan  bagi  politisi  di  dewan  tidak  memperoleh dukungan secara kelembagaan dari partai politik yang memiliki anggota dewan termasuk politisi perempuan. Hal ini disebabkan partai politik menilai kebutuhan media  relations  bagi  politisi  di  DPRD  adalah  tidak  penting  dan  dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang bisa dipenuhi pribadi politisi di DPRD Jawa Tengah.
d.  Politisi  perempuan  secara  pribadi  atau  kelembagaan  (parpol)  belum  memiliki perencanaan  strategis  untuk  aktivitas  media  relations,  karena  belum  terdapat wacana yang menilai penting peran media dalam dunia politik dan kekuasaan. Hasil media relations lebih karena kesadaran individual politisi perempuan yang dibangun secara otodidak dalam keseharian.
3. Aktivitas media relations politisi perempuan Akitivitas  para  politisi  perempuan  dalam  menjalankan  kerja  di  lembaga  legislatif tidak  akan  lepas  dari  media  sebagai  sarana  komunikasi  dengan  masyarakat sekaligus  sosialisasi  atas  pekerjaan  yang  dilakukan  sebagai  wujud  akuntabilitas kerjanya.  Dengan  demikian  politisi  perempuan  melakukan  media  relations diantaranya:
a.  Memiliki  kontak  person  dengan  wartawan  berbagai  media  sebagai  cara memudahkan  berkomunikasi  dengan  wartawan  setiap  saat  atau  ketika terdapat momentum yang memerlukan pemberitaan media.
b.  Mengikutsertakan  wartawan  pada  saat  menjalankan  tugas  seperti  kunjungan daerah atau kegiatan reses bersama masyarakat di daerah pemilihan.
c. Mengikuti media gathering yang difasilitasi sekretariat dewan agar supaya lebih familier  dan  komunikatif  dengan  para  wartawan  yang  ditugaskan  meliput kegiatan DPRD Jawa Tengah
d.  Memberikan  statement  pers  kepada  para  wartawan  ketika  terdapat  persoalan yang  membutuhkan  sikap  dan  pandangan  pribadi  selaku  politisi  di  DPRD Jawa Tengah.
e.  Salah  satu  kelemahan  politisi  perempuan  dalam  membangun  media  relations adalah  tidak  pernah  melakuka  evaluasi  terhadap  hasil  media  relations, misalnya  lemahnya  dokumentasi  pemberitaan  media  sebagai  dasar mengevaluasi media relations.
f.  Parpol  sebagai  institusi  asal  politisi  perempuan  secara  spesifik    tidak    pernah membangun media relations sebagai upaya mendukung akuntabilitas kerja di DPRD  Jawa  Tengah,  sehingga  tidak  terdapat  koordinasi  untuk  mengatur tampilan pemberitaan tentang kegiatan politisi perempuan.
4. Dinamika aktivitas media relations politisi perempuan Relasi  politisi  perempuan dengan  media  juga  sering  muncul permasalahan  yang menunjukkan dinamika hubungan keduanya, seperti berikut:
- Pemberitaan media tentang kegiatan anggota dewan atau lembaga perwakilan tersebut  secara  parsial  atau  tidak  berimbang,  sehingga  mempengaruhi  opini publik yang merugikan anggota dewan maupun lembaga DPRD.
- Isi  pemberitaan  yang  masih  sering  bersifat  fiktif  terutama  pemberitaan  hasil wawancara  dengan  anggota  dewan  yang  dimuat  tidak  sesuai  dengan  isi pernyataan  yang  dikemukakan  pada  saat  wawancara.  Sehingga  isi  berita menjadi tidak komprehensif.
- Politisi perempuan apabila menghadapi permasalahan dengan contents media maka  mereka    sudah  menyadari  dan  mempergunakan  hak  jawab  dan  hak koreksi  sebagai  cara  untuk  meluruskan  pemberitaan  yang  dinilai  tidak  benar atau tidak lengkap.
- Politisi  perempuan  di  DPRD  Jawa  Tengah  sejak  terpilih  Pemilu  2014  hampir belum  pernah  menyelenggarakan  aktivitas  konferensi  pers  atau  press  release secara  formal  atas  inisiatif  sendiri.  Media  relations  selama  ini  tergantung inovasi dan keberanian masing-masing politisi perempun, sehingga yang sering tampil dalam pemberitaan media masih terbatas.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar Arifin. (2011), Komunikasi Politik , PT Graha Ilmu, Yogyakarta Dennis Mc Quail. (1996), Teori Komunikasi Massa , Penerbit Erlangga, Jakarta Denzin,  Norman  K  &  Yvonna  S.  Lincoln.ed.  2005. The  Sage  Handbook  Of  Qualitative  Research  3 rd edition. California: Sage Publication Joffé,  George.  (2014). Government –media  relations  in  Tunisia:  a  paradigm  shift  in  the  culture  of governance ?. Journal of North African Studies Dec 2014, Vol. 19 Issue 5, p615-638. Laursen, Bo & Chiara Valentini. (2013). Media relations in the Council of the European Union: insights into  the  Council  press  officers’  professional  practices .  Journal  of  Public  Affairs  13,p.  230-238. John Wiley & Sons.
Littlejohn,Stephen  W  &  Karen  A.Foss.  (2009), Teori  Komunikasi .  Edisi  9  (terj.),  Penerbit  Salemba Humanika, Jakarta.
Ishomuddin (2001), Diskursus Politik dan Pembangunan , UMM Press, Malang Moleong, Lexy J.(1991). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nurudin. (2008). Hubungan Media, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Patton, Michael Quinn.(1991) Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LkiS Riant Nugroho.(2010), Perencanaan Strategis in Action, PT Elex Media Komputindo, Jakarta Sawaliana,  A.  Rahman.  (2010). Strategi  Media  Relations  Pt  Excelcomindo  Pratama,  Tbk  (Xl) Membangun Hubungan Dengan Wartawan Dalam Rangka Mensukseskan Program Rp 1 /Detik . Jurnal Komunikologi Vol.7 No.1 Maret 2010. FIKOM Universitas Esa Unggul: Jakarta.
Setiyawan,  Agustinus.  (2014). Strategi  Media  Relations  dalam  Mempertahankan  Citra  Binus University . Skripsi. Binus University. Soetopo  HB.  (2002). Metode  Penelitian  Kualitatif;  Dasar  Teori  dan  Penerapannya  dalam  penelitian . Surakarta: UNS press. Iriantara, Yosal. (2005). Media Relations . Bandung:  PT Simbiosa rekatama Media Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .