KEMISKINAN MASYARAKAT KAWASAN HUTAN (Studi pada Suku Kalende di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara)

## La Ode Muhammad Deden Marrah Adil

## ABSTRACT
Poverty  community  forest  is  a  classic  problem  that  never  completed.  Poverty alleviation is actually the focus of development programs suistainable country and often exploited politically, especially without a clear realization of community empowerment. Therefore,  it  takes  all  the effort  in  a  planned,  integrated  and  systemic  to  enable these communities  out  of  poverty.  Data  collection  techniques  used  include  observation, interviews,  and  documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  community empowerment  through  the  development  of  agricultural/  plantation,  human  resource capacity  building  and  coordination  of  functional  institutions  is  absolutely  necessary kemasyarakat Kalende tribal society. Thus, they can be detached from the rope noose of poverty that have binding Kalende tribal society.

## Keyword: Kalende and Poverty
PENDAHULUAN
Masyarakat  yang  menghuni  hutan  di  Nusantara  ini  pada  umumnya memiliki kebudayaan tradisional, sebut saja suku anak dalam di pulau Sumatera, suku  Dayak  di  Kalimantan,  suku  Bajawa  di  Flores,  To  Balo  atau  orang  belang dan  suku  Kribo  di  Kabupaten  Barru,  tidak  terkecuali  suku  Kalende  di  pulau Buton.  Untuk  menopang  sumber  kehidupan  mereka,  umumnya  melakukan kegiatan  berladang,  baik  sifatnya  secara  tetap  ( permanent )  maupun  berpindah ( nomaden ).
Keunikan suku-suku penghuni hutan adalah, unsur-unsur kebudayaan dan kearifan  lokalnya  menjaga  baik  pelestarian  hutan.  Dalam  arti,  tidak mengeksplorasi  dan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  hasil  hutan  sekehendak hatinya. Orang Kalende misalnya, keberadaan mereka di kawasan hutan lindung justru  menjadi  mata  rantai  utama  terjaganya  keseimbangan  ekosistem  hutan Lambusango ,  sebagai  wilayah  hutan  terlarang  ( Kaombo )  sejak  pemerintahan Kesultanan Buton masih berjaya hingga bubarnya tahun 1960.
Kalende merupakan sebuah kawasan pemukiman masyarakat pedalaman hutan,  yang  secara  administratif  masuk  pada  wilayah  Pemerintahan  Desa Kalende  Kecamatan  Kapuntori  Kabupaten  Buton,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Kalende bukan saja tersemat sebagai nama sebuah desa, tetapi juga ditujukan
*) Staf Pengajar STKIP Pembangunan Indonesia
pada orang-orang yang menghuni kawasan hutan Lambusango yang pada hari ini sudah menjadi hutan terkonservasi negara, dan terlindungi.
Hakikat  pemerataan  pembangunan  nasional  dari  aspek  keagamaan, pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  dan  sosial  adalah  tersentuhnya  seluruh komponen  masyarakat  agar  memampukan  dirinya  menopang  cita-cita  bangsa. Tidak  terkecuali  orang  Kalende  yang  mendiami  kawasan  pinggir  hutan Lambusango  di  Kabupaten  Buton  yang  masih  terbilang  terbelakang  dan  terus terjerat  kemiskinan  di  tengah  wacana  optimalisasi  potensi  sumberdaya  lokalitas dalam bingkai otonomi daerah. Orang Kalende sebagai masyarakat pinggir hutan memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  hutan  sebagai  sumber  mata pencahariannya.  Padahal,  desa  pinggir  hutan  mengalami  pertumbuhan  populasi cukup  besar  dan  menerima  penetrasi  kapitalisme  cukup  dala.  Dengan  angka kelahiran  yang  tinggi  dan  migrasi  keluar  yang  rendah,  desa  pinggir  hutan  terus mengalami  pemadatan  populasi  dan  perluasan  area  (Salman,  2012).  Oleh  karena itu, kemiskinan menjadi fenomena umum dan signifikan pada desa pinggir hutan. Walaupun  kemiskinan  orang  Kalende  bukan  sebab  dari  pemberian  hak pengelolaan hutan (HPH) kepada korporasi bermodal.
Bahwa  kemiskinan dan keterbelakangan  bukan  karena  masyarakat  sejak semula  tidak  memiliki  faktor-faktor  dinamis.  Mereka  miskin  dan  terbelakang karena  kesempatan  tidak  diberikan  kepada  mereka  atau  karena  berbagai kesempatan  sudah  dihancurkan  dan  hilang  dari  jangkauan  mereka.  Secara historis, proses penghancuran itu telah berlangsung sejak lama, mulai dari zaman feodalisme  kerajaan,  kolonial  Belanda,  dan  akhirnya  pada  zaman  pertumbuhan ekonomi atau Pelita saat ini (Abustam, 1991).
Di era otonomi daerah saat ini, pembangunan dikelola secara mandiri oleh masing-masing  daerah.  Biasanya,  pemerataan  dan  perluasan  pembangunan  dari segi akses dan pelayanan publik menjadi sasaran utama pemerintahan berkuasa. Tujuannya,  interaksi  sosial  setiap  komponen  masyarakat  dapat  terwujud  secara terbuka.  Dengan  harapan,  dampak  pembangunan  itu  juga  semakin  cepat dirasakan.  Faktanya,  orang  Kalende  terus  terjebak  dalam  kemiskinan.  Kecuali sistem  sosikultural  yang  mengikatnya,  orang  Kalende  masih  saja  menggunakan sarung  sebagai  pakaian  sehari-hari,  tanpa  dilengkapi  baju,  celana  dan  lainnya. Uraian tersebut semakin menunjukkan bahwa, kekhasan orang Kalende sekaligus menjadi anti tesa upaya pembangunan dalam berbagai aspek berkehidupan yang dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Buton.  Tentu  saja,  kedua  pokok  persoalan tersebut dilatari asumsi bahwa, tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang tidak  dalam  keadaan  berubah.  Walaupun  patut  disadari  bahwa  perubahan  itu dapat secara cepat (revolutif), alamiah (evolutif) bahkan mundur (dekonstruktif). Dengan  kata  lain,  kemiskinan  tersebut  akibat  terjadi  pergeseran  masyarakat  ke arah yang lebih terbuka atau akibat dari globalisasi (Ballard, 2005: 11).
Pertanyaan  kemudian  muncul,  bagaimana  interaksi  dan  akselerasi  yang terjadi antara upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buton
dengan orang Kalende sebagai masyarakat pinggir hutan hingga membuat mereka terus  dalam  keadaan  miskin?  Bilamana  kemiskinan  dilatari  suatu  determinan tertentu,  khususnya  yang  berpotensi  secara  internal,  bagaimana  strategi penanganannya  oleh  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  dapat  ditegaskan bahwa  kemiskinan  orang  Kalende  dan  upaya  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  merupakan tesis  dan  anti tesis  yang perlu disintesis  guna  menghasilkan  upaya  solutif  atas  kemiskinan  yang  dialaminya. Dengan  demikian,  fenomena  kemiskinan  masyarakat  yang  bermukin  di  sekitar kawasan hutan perlu mendapat perhatian.
Kemiskinan  masyarakat  kawasan  hutan  merupakan  permasalahan  klasik yang tidak pernah tuntas. Penuntasan kemiskinan yang sejatinya menjadi fokus program development  suistainable negara  bahkan  seringkali  tereksploitasi  secara politis,  tanpa  realiasasi  yang  jelas  terutama  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  dibutuhkan  segenap  upaya  secara  terencana,  terpadu  dan  sistemik untuk memampukan masyarakat tersebut keluar dari kemiskinan.
Tulisan  ini  menyorot  masyarakat  Kalende  di  Kabupaten  Buton  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ini  didasarkan  pertimbangan sebagai  berikut: (a)  Masyarakat suku Kalende  bermukim  di  pedalaman  kawasan hutan  Lambusango.  Tepatnya  di  Desa  Kalende,  Kecamatan  Kapontori,  kurang lebih  20  km  dari  pusat  ibukota  Kabupaten  Buton  (b)  Lokasi  pemukiman  suku Kalende  yang  cukup  terisolir  akibat  belum  adanya  akses  jalan  raya  (c)  Tidak tersedianya sarana dan prasarana publik, seperti puskesmas, sekolah, kantor desa, cenderung  membuat  masyarakat  suku  Kalende  masih  terbatas  mendapat pelayanan  publik  (d)  Resistensi  budaya  masyarakat  suku  Kalende  masih  cukup kuat.  Ditunjukkan  dengan  kemampuan  mempertahankan  tata  nilai  dan peradatannya  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dan  (e)  Belum  adanya  program pemberdayaan  masyarakat  dari  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat  suku Kalende.

## HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN
Kemiskinan  merupakan  suatu  keadaan  dimana  orang  tidak  dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Oleh karena itu, Arraiyah (2007) mengelompokkan  kemiskinan  menjadi  tiga  jenis  sebagaimana  kajian kemiskinannya  dalam  perspektif  islami,  yaitu  (1)  kemiskinan  materi  (2) kemiskinan jiwa/rohani, dan (3) kemiskinan dalam arti khusus, yaitu kebutuhan manusia terhadap penciptanya. Jenis kemiskinan itu disebutkan secara tersendiri dan adakalanya disebutkan dalam kaitan antara satu dengan lainnya.
Kajian tentang kemiskinan pada umumnya terarah pada dua hal utama, yaitu  faktor-faktor  penyebab  timbulnya  kemiskinan  dan  cara-cara  yang  dapat tempuh untuk menaggulanginya. Tentu saja dengan memperhatikan latar faktor yang mendukung maupun menghambatnya.
Konseptualiasi ukuran kemiskinan setidaknya dapat dikenal secara umum dengan  dua  terminologi  utamanya,  yaitu  kemiskinan  yang  bersifat  absolut  dan kemiskinan relatif.  Kemiskinan  absolut  menyangkut  pendapatan dan  kebutuhan yang  berkaitan/terbatas  pada  pemenuhan  kebutuhan  pokok  ( basic  need ). Kebutuhan  pokok  tersebut  merupakan  kemiskinan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar, dan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah besaran ketimpangan antara tingkat hidup orang kaya dan miskin semakin membuat jumlah penduduk selalu miskin.
Berdasarkan  kedua  kategorisasi  kemiskinan  di  atas,  maka  ukuran kemiskinan oleh Bank Dunia ( World Bank ) dilompokkannya ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) Jika 40 persen jumlah penduduk berpendapat rendah menerima kurang dari  12  persen  pendapatan  nasionalnya  maka  pembagian  pembangunan  sangat timpang  (2)  Apabila  40  persen  lapisan  penduduk  berpendapatan  rendah menikmati  antara  12  –  17 persen pendapatan  nasional  dianggap  sedang,  dan  (3) Jika 40 persen dari penduduk berpendapatan menengah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional maka dianggap rendah.
Hadiwiguno  dan  Pakpahan  (1993)  dalam  studinya  tentang  pemetaan wilayah-wilayah miskin di Indonesia menemukan bahwa, karakteristik utama dan penyebab utma kemiskinan pada wilayah miskin mencakup empat hal, yaitu: (1) sumber  daya  alam  (2)  teknologi  dan  unsur  pendukungnya  (3)  sumber  daya manusia,  dan  (4)  sarana  dan  prasarana  termasuk  kelembagaan.  Dikemukakan bahwa, sasaran langkah-langkah penanggulangan terhadap kemiskinan itu adalah bagaimana  meningkatkan  kapasitas  dari  sumber-sumber  penggeraknya  melalui peningkatan  mutu  sumber  daya,  perbaikan  teknologi,  maupun  efektivitas koordinasi dari faktor-faktor tersebut melalui penyempurnaan kelembagaan/organisasi sosial ekonomi di masing-masing wilayah.
Hasil  penelitian tentang dampak  program  pembaharuan agraria  nasional terhadap keadaan sosial ekonomi dan ekologi masyarakat lokal di Desa Pangradin Kabupaten  Bogor  yang  dilakukan  Pitaloka  (2010:  342)  diketahui  bahwa,  untuk memampukan masyarakat atas pemanfaatan tanah lahan diperlukan Institutional Building untuk  mengawasi  keterlaksanaan  program.  Sementara  Oktaviani  dan Dharmawan (2010: 354) dalam temuan penelitiannya terkait kearifan lokal dalam pengelolaan  sumberdaya  air  di  kampung  Kuta  menyebutkan  bahwa  salah  satu unsur  terpenting  dari  terlestarikannya  sumberdaya  air  di  desa  tersebut  sebab masyarakat  setempat  membudayakan Pamali sebagai  kearifan  lokal  yang senantiasa  dijunjung  tinggi.  Kedua  penelitian  tersebut  ikut  didukung  temuan Marina  (2011:  96)  kaitannya  dengan  konflik  sumberdaya  hutan  di  kawasan konservasi  gunung  Halimun  bahwa,  salah  satu  penyebab  konflik  adalah  adanya upaya  pemerintah  memasukkan  kawasan  tersebut  ke  dalam  zona  rehabilitasi taman  nasional  sehingga  melahirkan  perbedaan  persepsi  dengan  masyarakat setempat,  kepentingan,  tata  nilai,  dan  pengakuan  kepemilikan.  Sementara  bagi
masyarakat  setempat,  zona  hutan  tersebut  merupakan  hak  ulayat  yang  sudah diwariskan secara turun temurun.
Menyimak ketiga hasil penelitian di atas, keberadaan masyarakat miskin Kalende di kawasan hutan Lambusango sejatinya sudah menjadi bagian penting atas  kelestarian  ekosistem  hutan.  Pemanfaatan  dan  pengelolaan  hutan  yang dilakukan  masyarakat  Kalende  secara  proporsional  sesuai  dengan  tata  nilai (aturan  adat)  yang  mengikatnya  adalah  salah  satu  aspek  penting  kelestarian hutan itu sendiri. Hutan yang bagi masyarakat Kalende sebagai kawasan kaombo (terlindung)  diawasi  dari  perlakuan  potensi  sumberdaya  isinya  secara  tidak bertanggung  jawab  oleh  pihak-pihak  yang  ingin  mengambil  keuntungan  secara pribadi.

## METODE PENELITIAN
Latar  utama sebuah  penelitian  adalah:  (1)  menemukan  masalah/filosofis, dan  (2)  mencari  masalah/praksis.  Penelitian  yang  bersifat  sosiologis  umumnya menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  sebab  kaya  akan  pendekatan  dalam setting sealamiah  mungkin.  Salah  satu  keunggulannya,  data-data  temuan lapangan  dapat  diinterpretasi  peneliti  secara  mendalam,  mengingat  setiap objek/subyek penelitian memiliki kekhasan yang perlu terdiskripsikan secara baik (kasuistik).
Auerbach  dan  Louis  (2003:  126)  mengemukakan  beberapa  karakteristik penelitian  kualitatif,  yaitu:  (1)  paradigma  kualitatif  berfokus  pada  suara  dari peserta/informan/partisipan  (2)  aktivitas  penelitian  diarahkan  untuk menghasilkan  hipotesis  dan  bukan  untuk  menguji  hipotesis  sehingga  tercipta variansi  pengalaman  yang  tidak  universal,  dan  (3)  adanya  kolaborasi  kemitraan antara  peneliti  dengan  informan/partisipan  penelitian.  Hal  senada  juga dikemukakan  (Satori  dan  Komaria,  2010);  (Ratna,  2010).  Dengan  demikian, penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  sejumlah  pemaknaan  atas fenomena kemiskinan suku Kalende. Relevansinya dengan upaya pembangunan di era otonomi daerah. Khususnya di Kabupaten Buton.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Buton  Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ini  didasarkan  pertimbangan  sebagai berikut:  (a)  Masyarakat  suku  Kalende  bermukim  di  pedalaman  kawasan  hutan Lambusango. Tepatnya di Desa Kalende, Kecamatan Kapontori, kurang lebih 20 km  dari  pusat  ibukota  Kabupaten  Buton  (b)  Lokasi  pemukiman  suku  Kalende yang cukup terisolir akibat belum adanya akses jalan raya (c) Tidak tersedianya sarana dan prasarana publik, seperti puskesmas, sekolah, kantor desa, cenderung membuat  masyarakat  suku  Kalende  masih  terbatas  mendapat  pelayanan  publik (d) Resistensi budaya masyarakat suku Kalende masih cukup kuat. Ditunjukkan dengan  kemampuan  mempertahankan  tata  nilai  dan  peradatannya  dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) Belum adanya program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat suku Kalende.
Fokus  penelitian  ini  adalah  kemiskinan  orang  Kalende  di  tengah  upaya pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Buton.  Untuk  menghindari  perbedaan interpretasi  atas  fokus  penelitian  ini,  selanjutnya  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut:  (a)  Kemiskinan,  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan ketidakmampuan  ekonomi,  termasuk  rendahnya  partisipasi  pendidikan,  dan kurangnya  layanan  kesehatan  (b)  Kawasan,  adalah  bagian  tertentu  dari  hutan Lambusango  yang  terlindungi,  memiliki  fungsi  tertentu  yang  tetapkan berdasarkan  kriteria  fisik,  biologi,  sosial  dan  ekonomi  agar  tetap  dipertahankan keberadaannya  (c)  Pembangunan,  adalah  upaya  pencapaian  kesejahteraan masyarakat,  dan  (d)  Pengentasan  kemiskinan,  adalah  upaya  yang  terpadu, terarah,  terencana  dan  berkelanjutan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Buton  dalam bentuk  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pemberdayaan,  pendampingan,  dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat suku Kalende.
Berdasarkan berbagai uraian dan fakta empiris sebelum ini, maka tulisan ini  difokuskan  pada  kemiskinan  orang  Kalende  di  tengah  upaya  pembangunan daerah  di  Kabupaten  Buton.  Untuk  menghindari  perbedaan  interpretasi  atas fokus sorotan dalam tulisan ini, selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: (a)  Kemiskinan,  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan  ketidakmampuan ekonomi,  termasuk  rendahnya  partisipasi  pendidikan,  dan  kurangnya  layanan kesehatan  (b)  Kawasan,  adalah  bagian  tertentu  dari  hutan  Lambusango  yang terlindungi,  memiliki  fungsi  tertentu  yang  tetapkan  berdasarkan  kriteria  fisik, biologi,  sosial  dan  ekonomi  agar  tetap  dipertahankan  keberadaannya  (c) Pembangunan,  adalah  upaya  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat,  dan  (d) Pengentasan  kemiskinan,  adalah  upaya  yang  terpadu,  terarah,  terencana  dan berkelanjutan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Buton  dalam  bentuk  kebijakan, program  dan  kegiatan  pemberdayaan,  pendampingan,  dan  fasilitas  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  suku  Kalende.  Dengan  demikian, penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  sejumlah  pemaknaan  atas fenomena kemiskinan suku Kalende. Relevansinya dengan upaya pembangunan di era otonomi daerah. Khususnya di Kabupaten Buton.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menyimak  berbagai  temuan  penelitian  yang  telah  dikemukakan  sebelum ini,  dapat  dipahami  bahwa  kemiskinan  dan  latar  penyebabnya  menyangkut manusia  dan  di  luar  manusia.  Artinya  bahwa,  manusia  dengan  segenap  sumber daya yang dimiliki merupakan instrumen yang dapat mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan dengan cara memfungsikan komponen non manusia seperti organisasi/lembaga secara optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan yang tengah dihadapi.
Kemiskinan  yang  terus  terjadi  dan  mengakar  pada  berbagai  kelompok masyarakat  dan  wilayah di  Indonesia,  termasuk  dalam  hal  ini  masyarakat  suku Kalende  di  kawasan  Hutan  Lambusango  Kabupaten  Buton  perlu  mendapat
perhatian  serius  dari  Pemerintah.  Perhatian  tersebut  berupa  tindakan-tindakan nyata  program  pemberdayaan  masyarakat.  Caranya,  mengoptimalkan  sumber daya  manusia  dan  non  manusia  secara  efektif  dan  efisien  melalui  pergerakan- pergerakan  kelembagaan  sosial  ekonomi  kemasyarakat  secara  koordinatif  dan integratif.
Pergerakan kelembagaan sosial ekonomi kemasyarakatan yang koordinatif tersebut dapat menyentuh tiga sektor utama (2012) sebagai berikut:
1. Pembangunan Sektor Petanian
Sektor  pertanian  memiliki  peranan  penting  di  dalam  pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar  bagi pendapatan  masayrakat  di  pedesaan  berarti  akan  mengurangi  jumlah masyarakat  miskin.  Terutama  sekali  teknologi  disektor  pertanian  dan infrastruktur. 2. Pembangunan Sumberdaya Manusia Sumberdaya  manusia  merupakan  investasi  insani  yang  memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyrakat  secara  umum,  maka  dari  itu peningkatan  lembaga  pendidikan,  kesehatan  dan  gizi  merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. 3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Mengingat  LSM  memiliki  fleksibilitas  yang  baik  dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.

## SIMPULAN
Diskursus  kemiskinan  yang  terus  terjadi  dan  menjerat  masyarakat  suku Kalende  merupakan  satu  dari  ribuan  fenomena  sosial  yang  harus  mendapat perhatian  khusus  dari  Pemerintah  Daerah  setempat.  Pasalnya,  kemiskinan tersebut  merupakan  antitesa  dalam  upaya  pembangunan  daerah  dalam  masa otonomi daerah, dimana daerah dituntut agar dapat memampukan seluruh aspek berkehidupan  masyarakatnya  guna  dapat  menopang  cita-cita  pembangunan nasional.
Kemiskinan masyarakat suku Kalende merupakan suatu keadaan dimana masyarakatnya  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  (basic  need)  dan menciptakan satu  ruang ketimpangan  sosial  ekonomi  yang sangat  nyata  dengan masyarakat  kawasan  hutan  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan masyarakatnya  melalui  pengembangan  kegiatan  pertanian/perkebunan, peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  koordinasi  fungsional  lembaga kemasyarakat  mutlak  dibutuhkan  masyarakat  suku  Kalende.  Dengan  demikian,
mereka  dapat  terlepas  dari  jerat  tali  kemiskinan  yang  selama  ini  mengikat masyarakat suku Kalende.

## DAFTAR PUSTAKA
Abustam,  Idrus  dan  Irwansyah,  Idham.  2010. Komunitas  Pedesaan,  Budaya Kemiskinan,  dan  Pendidikan  Orang  Dewasa. Makassar:  Badan  Penerbit UNM.
Araiyyah,  Hamdar.  2007. Meneropong  Fenomena  Kemiskinan.  Telaah  Perspektif Al-Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Auerbach,  F.  Carl  dan  Silverstein,  B.  Louis. Qualitative  Data .  New  York:  New York University Press.
Ballard,  Nadejda.  2005. Globalitation  and  Poverty. Philadelphia:  Chelsea  House Publisher.
Hadiwiguno, Soetatwo dan Pakpahan, Agus. 1993. Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia. Prisma, Nomor 3, Tahun XII, 1993, h. 27.
Marina,  Ina  dan  Dharmawan,  Aryadi  Hadi.  2011. Analisis  Konflik  Sumberdaya Hutan  di  Kawasan  Konservasi. Sodality.  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. ISSN 1978-4333. Vol. 05. No. 01. 2011.
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas
Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
Oktaviani,  Aulia  Sumarna  dan  Dharmawan,  Aryadi  Hadi.  2010. Kearifan  Lokal dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Air  di  Kampung  Kuta .  Sodality.  Jurnal Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi  dan  Ekologi  Manusia.  ISSN  1978- 4333.  Vol.  04.  No.  03.  2010.  Departemen  Sains  Komunikasi  dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
Pitaloka,  Ningtyas  Maharani  Kusuma.  2010. Dampak  Program  Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat  Lokal. Sodality.  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi dan Ekologi Manusia. ISSN 1978-4333. Vol. 04. No. 03. 2010. Departemen Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat.  Fakultas  Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
Ratna,  Nyoman  Kutha.  2010. Metodologi  Penelitian  (Kajian  Budaya  dan  Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Salman,  Darmawan.  2012. Sosiologi  Desa.  Revolusi  Senyap  dan  Tarian Kompleksitas. Makassar: Inninawa.
Satori,  Djam’an  dan  Komariah,  Aan.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Alfabeta.