## WHISTLEBLOWING INTENTION SEBAGAI ALAT ANTI KORUPSI DALAM INSTITUSI KEPOLISIAN
Tri Hartono
Universitas’Aisyiyah Yogyakarta tri.hartono@unisayogya.ac.id Fitra Roman Cahaya
Universitas Islam Indonesia roman.cahaya@uii.ac.id
Abstract :  This  paper  aims  to  examine  the  effects  of  whistleblowing  judgment,  situational  factors  and  self  efficacy  of civil servants in a police institution on corruption misconduct whistleblowing intention,by incorporating understanding of the concept of good governance in the research model as a mediating variable.The statistical results show that there is  a  positively  significat  relationship  between  understanding  of  the  concept  good  governance  andwhistleblowing intention. This finding suggests that theory of planned behavior is able to explain whistleblowing intention phenomenon in the context of police institution in the Special Region of Yogyakarta.The main implication of the result is that a police officer will report corruption cases through the availbale whistleblowing system if he or she understands the concept of good  governance.  Another  important  implication  is  that  good  governance  training  programs  for  police  officers  are essential to be undertaken so that whistleblowing can be used as an effective anti-corruption tool.
Keywords: Whistleblowing  judgment , situational  factors , self  efficacy,  good  governance,  police,andplanned behaviortheory.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara whistleblowing judgment , situational factors , dan self efficacy pegawai negeri pada institusi kepolisian terhadap niat untuk melakukan whistleblowing dengan menambahkan pemahaman  terhadap  konsep good  governance sebagai  variabel  mediating.  Hasil  statistik  menunjukkan  bahwa  ada hubungan positif antara pemahaman konsep good governance dan niat untuk meniup peluit. Temuan ini menunjukkan bahwa teori planned behavior mampu menjelaskan fenomena niat untuk menjadi whistleblower dalam konteks institusi kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Implikasi utama adalah, anggota kepolisian akan melaporkan kasus korupsi melalui whistleblowing system yang ada jika ia memahami konsep good governance . Implikasi penting lainnya adalah bahwa  program  pelatihan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  bagi  petugas  kepolisian  sangat  penting  untuk  dilakukan sehingga whistleblowing dapat digunakan sebagai alat anti-korupsi yang efektif.
Kata  Kunci  : Whistleblowing  judgment , situational  factors , self  efficacy,  good  governance, polisi , danteori planned behavior.
Volume 13 Number2, Page  45-61,2017 AKUISISI| Journal of Accounting & Finance ISSN : Print 1978-6579 – Online 2477-2984

## PENDAHULUAN
Perjalanan  yang  dilalui  Indonesia  dalam  melawan  korupsi  masih  berliku  dan  nampaknya belum  akan  usai  dalam  waktu  dekat.  Hal  ini  terlihat  dari  laporan  yang  dikeluarkan  oleh Transparency international (TI) pada tahun 2016, dari tahun ketahun peringkat  korupsi  Indonesia masih  berada  pada  peringkat  bawah.Selain  itu,  menurut  Political  &  Economic  Risk  Consultancy (laporan pada tahun 2016), Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara terkorup di Asia, setelah  India.Prabowo(2016),  Korupsi  telah  menjadi  bagian  dari  banyak  negara  berkembang,  dan tidak terkecuali Indonesia.
Menurut  Azra(2010)  misalnya,  menyatakan  bahwa  korupsi  memang  merupakan  salah  satu masalah  yang  paling  serius  dan  akut  yang  masih  dihadapi  berbagai  negara  di  dunia,  terutama Indonesia. Oleh karena itu,sampai saat ini, korupsi menjadi salah satu kendala terbesar dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  World  Bank  pada  tahun  1989  terhadap  negara-negara  Sub Saharan  Afrika  memperlihatkan  bahwa  prosedur  birokrasi  perijinan  dan  pengendalian  yang rumitmerupakan  salah  satu  sumber  peluang  terjadinya  korupsi.  Banyak  pihak  yang  terlibat terjadinya  korupsi.  Seperti  laporan, Tansparency  International tahun  2013  merilis  intitusi  terkorup di  Indonesia,  dimana  salah  satu  institusi  penegak  hukum,yaitu  Kepolisian,  menduduki  peringkat atas dalam hal institusi terkorup di Indonesia.
Meskipun  banyak  sekali  definisi  korupsi,  untuk  tujuan  tulisan  ini,  penulis  sepakat  dengan istilah yang digunakan dalam penelitian Prabowo (2016), yang mendasarkan definisi korupsi pada UU  No.31  Tahun  1999  selanjutnya  telah  diubah  dengan  UU  No  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dimana  ada  tujuh  kategori  pelanggaran  yang  merupakan korupsi;  (1)  Tindakan  yang  menyebabkan  kerugian  negara,  (2)  Suap,  (3)  Penggelapan,  (4) Pemerasan, (5) Penipuan, (6) Konflik kepentingan, dan (7) Gratifikasi.
Beberapa  peneliti  berargumen  terhadap  faktor  pemicu  munculnya  korupsi.Seperti  dalam penelitian  Ndikumana  (2006),  kesenjangan  sosial  dan  kesenjangan  pendapatan  di  negara-negara miskinlah  yang  pada  akhirnya  membuat  ketidakseimbangan  dalam  distribusi  kekuasaan  dan  pada akhirnya menyebabkan terjadinya korupsi.Selain itu,dampak negatif dari korupsi harus diperhatikan dan  menjadi  fokus  utama,  karena  menurut  penelitian  Ertimi  danSaeh  (2013)  menunjukkan  bahwa korupsi  memiliki  dampak  buruk  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  seperti  investasi  dan perdagangan.  Kedua  penelitian  tersebut  cukup  memberikan  gambaran  bahwa  korupsi  memiliki pemicu  dan  berdampak  yang  tidak  baik  untuk  pertumbuhan  ekonomi  suatu  bangsa,  dan  akan menjadi sebuah lingkaran setan yang tak terputus.
Beberapa  institusi  dan  akademisi  mencoba  mencari  solusi  untuk  mengurangi  tindakan korupsi  didunia  dengan  melakukan  berbagai  penelitian.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  World
Bank (1989) menunukkan bahwakorupsi dapat direduksi dengan beberapa cara, diantaranya dengan penguatan  akuntabilitas,  keterbukaan  publik  dan  menjaga  kebebasan  pers.  Beda  halnya  dengan argumen  Asongu  (2014)  yang  menyebutkan,  globalisasi  menjadi  alat  untuk  memerangi  korupsi. Sedangkan  Andersen  (2008),  menggunakan  e-Governance  sebagai  perangkat  yang  potensial digunakan  untuk  mereduksi  tingkat  korupsi  di  dunia.  Dilain  pihak,  langkah  populer  yang  sering dilakukan  oleh  beberapa  negara  ialah  dengan  adanya  pendekatan whistleblowing, baik  dengan whistleblowing  system. Seperti  pada  penelitian  Bunget,  Lulia  dan  Sobolevschi  (2009),Ghani, Galbreath,  dan  Evans(2011),Goel  dan  Nelson  (2013)yang  menggunakan whistleblower sebagai perangkat  yang  efektif  dalam  memerangi  korupsi.Melihat  dari  hasil  studi  tersebut  diatas,  peneliti memandang  perlu  untuk  meneliti  lebih  jauh  mengenai whistleblower sebagai  perangkat  untuk memerangi korupsi.
Untuk  melengkapi  literatur,  penelitian  dalam  paper  ini  ditujukan  untuk  menguji  dampak faktor-faktor  yang  diduga  memiliki  pengaruh  terhadap  niat  untuk  menjadi whistleblower dengan memasukkan  satu  variabel  pemoderasi,  yaitupemahaman  terhadap  konsep good  governance ( Understanding  of  Good  Governance  Concepts /  UoGGC).Peneliti  yakin  bahwa  pemahaman terhadap  konsep good  governance yang  benar  mampu  memberikan  kontribusi  yang  positif  untuk mencegah  dan  mengatasi  korupsi  yang  terjadi  didalam  sebuah  institusi.  Dengan  menyertakan pemahaman  terhadap  konsep good  governance yang  ditambahkanmenjadi  variabel  mediating dengan  menyertakan  ketiga  variabel  lainnya  ( Self  efficacy , Whistle  blowing  judgment dan situational  factors) dalam  paper  ini , yang  mana  belum  pernah  dilakukan  pada  penelitian sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.1 Planned Behavior

## 5.1.1 Theory of Planned Behavior
Theory  of  Planned  Behavior (TPB),  teori  yang  dengan  jelas  mampu  menggambarkan hubungan  antara  perilaku  manusia  dengan  tindakan  yang  dilakukannya,  Ajzen  (1991).  Teori  ini juga mampu melakukan prediksi dalam berbagai studi(Gillet dan Uddin2005).
TPB  merupakan  hasil  dari  perkembangan Theory  of  Reasoned  Action (TRA)  yang  telah didesain  untuk  memberikan  gambaran  perilaku  manusia  dan  telah  berhasil  memprediksi  dan menjelaskan  perilaku  manusia  melalui  berbagai  macam  perlakuan  (Ajzen  1991;  Carswell danVenkatesh2002).  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  seseorang  bertindak  sesuai  dengan  niat  dan persepsi  dari  orang  tersebut,  dan  kemudian  secara  bersamaan  akan  dipengaruhi  oleh  sikap ( Attitude) ,  norma  subjektif (Subjective  norm) dan  kontrol  perilaku (Perceived  behavior  control) (Ajzen1991; Chen danLi2010).

## 5.1.2 Planned Behavior pada Whistleblower
Skandal akuntansi  yang berdampak pada jatuhnya beberapa profil perusahaan besar seperti Enron  dan  World  Com  (MacNab  dan  Worthley2008)  dalam  (Ghani  et  al . 2011)  disebabkan pelanggaran terhadap etika. Skandal ini pada umumnya lebih dikenal dengan kesalahan korporasi, dan  terungkap  karena  adanya whistleblower perusahaan,  yang  memiliki  keyakinan  atas  sekecil apapun potensi kesalahan yang dimiliki harus mendapat perhatian penanganan secara kolektif dan memiliki  keprihatinan  terhadap  kondisi  perusahaan.  Gao,  Greenberg  dan  Wing  (2015)  sejak skandal-skandal perusahaan besar tersebut, whistleblowing telah mampu mengambil perhatian yang besar  dari  masyarakat  dan  begitu  banyak  peneliti.  Bouville  (2007) whistleblower merupakan tindakan  moral  dari  seorang  profesionalisme,  bukan  merupakan  pilihan  untuk  melakukannya, namun bukan juga sebuah kewajiban yang memaksa seseorang untuk menjadi “peniup peluit”.
Jika  dilihat  dari  peran whistleblower terhadap  kasus  tersebut  diatas,  dan  dihubungkan dengan sikap, norma subjektif dan kontrol dari perilaku whistleblower, maka teori ini sangat tepat digunakan  dalam  meneliti  seberapa  kuat  variabel  penelitian  berpengaruh  terhadap whistleblowing intention (WBI).

## 1.2 Good Governance (GG)
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dorasamy(2013);  dan  Wille  (2007)  dalam Postolache  (2013),  dalam  studinya  mengatakan  bahwa  budaya  organisasi  yang  transparan  dan akuntabel  adalah  gambaran  budaya  yang  kondusif  dan  budaya  yang  sangat  mendukung  untuk memunculkan  seorang whistleblower yang  mampu  digunakan  untuk  menangkal  adanya  perilaku tidak  etis.Konsep  yang  diberikan  oleh  Rasul  (2009),  tiga  pilar good  governance seharusnya  turut terlibat dalam transparansi dan akuntabilitas agar terciptanya whistleblower yang mampu mereduksi tingkat  korupsi  di  Indonesia.  Seperti  halnya  penelitian  Kaufman,  Kraay  dan  Lobaton(2009)  yang menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari definisi good governance yang  secara  harfiah  telah  digunakan  oleh  banyak  pihak.  Sehingga  transparansi  dan akuntabilitastidak  terlepas  dari  definisi good  governance .  Kaufman  et  al.  (2009),  mendefinisikan good governance kedalam enam dimensi yaitu :
- Voice and Accountability
- Political Stability and Absence of Violence
- Government Effectiveness
- Regulatory Quality
- Rule of Law
- Control of Corruption
Sejalan dengan definisi good governance menurut (UNDP, 1997) yaitu sebagai partisipatif, transparan dan akuntabel serta efektif dan adil yang mampu mendukung berjalannya aturan hukum secara  adil,  serta  pemerintah  mampu  memastikan  bahwa  politik,  sosial  dan  prioritas  ekonomi mampu dialokasikan berdasarkan pembangunan yang merata.

## 1.3 Self Efficacy
Keyakinan  yang  dipegang  oleh  seseorang  terhadap  kemampuan  dan  hasil  yang  akan diperoleh dari kerja kerasnya, maka akan mempengaruhi cara mereka berperilaku, (Bandura1977). Sedangkan  menurut  Schultz  danSchultz  (2009), self  efficacy adalah  perasaan  seseorang  terhadap kecukupan,  efisiensi  dan  kemampuan  seseorang  dalam  mengatasi  permasalahan.  Selain  itu,  untuk memberikan  gambaran  yang  jelas  terhadap self  efficacy, Schultz  dan  Schultz  (2009)  membaginya kedalam empat kelompok, berikut :
- Performance accomplishments / enactive attainment .
- Vicarious influences / experience.
- Verbal persuasion.
- Physical and emotional reaction.
Keempat  kelompok  tersebut  yang  selanjutnya  akan  digunakan  oleh  penulis  sebagai  proksi dari  variabel self  efficacy. Jika  dikaitkan  dengan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu TPB,  maka  akan  sangat  relevan  dan  diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  yang  sangat  jelas jika self  efficacy pada  akhirnya  mampu  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  seseorang  untuk menjadi whistleblower dengan  mengetahui  tingkat self  efficacy nya.  Seperti  dalam  penelitian Macnab  dan  Worthley  (2008),  yang  menyebutkan  bahwa  seorang whistleblower cenderung memiliki  tingkat self  efficacy yang  tinggi,  hal  ini  dikarenakan  bahwa  seseorang  yang  menjadi whistleblower memiliki  pengalaman  terhadap  tindak  korupsi  yang  pernah  mereka  alami.Sehingga dengan  tingginya self  efficacy memberikan  kontribusi  secara  langsung  bagi  seseorang  untuk menjadi whistleblower.

## 1.4 Situational Factors
Berdasarkan hasil studi sebelumnya, self efficacy sangat relevan dengan studi ini, terutama jika dikaitkan dengan TPB, karena sangat memungkinkan subjek penelitian akan memiliki motivasi menjadi whistleblower dengan mengetahui tingkat self efficacy nya.
Selanjutnya dalam teori  TPB,dijelaskan bahwa seseorang bertindak sesuai  dengan niat dan persepsi  dari  orang  tersebut,  dan  kemudian  secara  bersamaan  akan  dipengaruhi  oleh  Sikap ( attitude ),  norma  subjektif  ( subjective  norm )  dan  kontrol  perilaku  ( perceived  behavior  control ) (Ajzen1991;  Chen  dan  Li  2010).  Dari  teori  tersebut,  diyakini  ada  faktor  pendorong  lain  sebagai motivasi  seseorang  untuk  menjadi whistleblower .  Penulis  berkeyakinan  bahwa situational factors mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  seseorang  untuk  menjadi whistleblower .  Menurut
penelitian Park dan Blenkinsopp(2009) danWinardi(2013), menyebutkan bahwa situational factors dapat  dinilai  dengan  komponen  pengukuran  yang  terdiri  dari Seriousness  of  wrongdoing,  Fear  of reprisal / retaliation dan Personal cost of reporting.
Dalam  kaitannya  dengan whistleblower ,  faktor  situasioanl  sangat  mempengaruhi  niat seseorang  untuk  menjadi whistleblower .  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  penelitian Ajzen(1991), mengilustrasikan dan menggambarkan sejauh mana manusia akan berperilaku dengan cara tertentu dan dikendalikan oleh tiga faktor utama.
Sejalan  dengan  studi  Zhang  et  al.  (2008);  Park  dan  Blenkinsopp  (2009),  studi  ini mengadopsi  beberapa  variabel  untuk  diuji  pengaruhnya  terhadap whistleblowing  intention dalam rerangka TPB.Skema konseptual untuk menggambarkan hubungan antar variabel ini disajikan pada gambar 1 dan pengembangan hipotesis dari skema ini disajikan pada bagian selanjutnya.

## II. Pengembangan hipotesis

## 2.1 Whistleblowing Judgment
Dalam  menentukan  apakah whistleblowing merupakan  tindakan  yang  etis  atau  tidak,  setiap individu  pasti  memiliki  kriteria  dan  penilaian  masing-masing.  Pernyataan  ini  terlihat  dalam penelitian Zhang et al. (2008);Sampaio dan Sobral (2013); Magnus dan Viswesvaran (2005), yang beranggapan bahwa setiap individu memiliki kriteria tertentu dalam memutuskan etis atau tidaknya suatu  perilaku.  Dalam  hasil  penelitian  tersebut  diatas, Whistleblowing  judgement memiliki  arah yang positif dan bernilai signifikan terhadap niat seseorang untuk menjadi whistleblower . Sehingga, hipotesis yang dapat dibangun adalah :
H1:Terdapat hubungan positif antara whistleblowing judgment terhadap whistleblowing intention .
Gambar 1. Skema konseptual Whistleblowing Judgment Self Efficacy Whistleblowing Intention Situational factors Understanding of Good governance concept

## 2.2 Situational Factors
Winardi (2013), Situational factors ( seriousness of wrongdoing, fear of reprisal / retaliation dan personal  cost  of  reporting )  sebagai  prediktor  utama  dan  menghasilkan  nilai  yang  signifikan dalam memprediksi perilaku seseorang dalam “meniup peluit”. Berdasarkan itu, situational factors mampu  menjadi  pendorong  bagi  seseorang  untuk  menumbuhkan  niat  menjadi whistleblower baik dilingkungan  kerja,  maupun  lingkungan  masyarakat.  Sehingga,  hipotesis  yang  dapat  dibangun adalah :
H2: Terdapat hubungan positif antara situational factors terhadap whistleblowing intention.

## 2.3 Self Efficacy
Schultz  dan  Schultz  (2009);  Macnab  dan  Worthley  (2008);  Kahn  dan  Iqbal  (2015),  dalam studinya menjelaskan bahwa dengan self efficacy yang tinggi akan mampu mempengaruhi niat dan konsistensi  seseorang  untuk  menjadi whistleblower .  Dari  hasil  studi  tersebut  maka  semakin menguatkan  bahwa self  efficacy mampu  mempengaruhi  niat  seseorang  untuk  menjadi whistleblower. Potensi  dampak self  efficacy terhadap whistleblowing  intention diprediksikan  di dalam hipotesi berikut ini:
H3: Terdapat hubungan positif antara self efficacy terhadap whistleblowing intention.
2.4 Understanding  of  good  governance  concept  /  Pemahaman  terhadap  konsep  tata  kelola yang baik.
Banyak  studi  yang  mendukung  bahwa  pemahaman  individu  terhadap  konsep good governance akan  meningkatkan  niat  dan  konsistensi  seseorang  untuk  menjadi whistleblower . Dorasamy  (2013),  dalam  studinya  mengatakan  bahwa  budaya  organisasi  yang  transparan  dan akuntabel  adalah budaya  yang kondusif dan budaya  yang sangat mendukung untuk memunculkan seorang whistleblower .  Dari  hasil  studi  tersebut  maka,  hipotesis  yang  dapat  dikembangkan  dalam studi ini adalah :
H4: Terdapat hubungan positif antara pemahaman konsep good governance terhadap whistleblowing intention.

## 2.5 Understanding of good governance concept sebagai variabel mediasi
Pemahaman  terhadap  konsep  tata  kelolayang  baik,  mampu  dikolaborasi  dengan  berbagai faktor (yaitu; whistleblowing judgement, situational factors dan self efficacy ) sehingga diharapkan mampu  menjadi  faktor  pendorong  yang  kuat  bagi  seseorang  untuk  menjadi whistleblower .  Studi Dorasamy  (2013),  menjelaskan  dalam  konsep  tata  kelolayang  baik  mampu  menangkal  perilaku tidak  etis.  Hal  ini  jika  didukung  dengan  kemampuan  seseorang  memutuskan  untuk  bersikap  etis
atau  tidak,  maka  akan  mampu  memotivasi  seseorang  untuk  menjadi whistleblower .  Berdasarkan argumentasi  ini,  peran  pemahaman  terhadap  tata  kelola  dimasukkan  di  dalam  analisis  yang  akan diuji dengan memprediksikan hipotesis berikut ini:
H5 : Terdapat hubungan positif antara whistleblowing judgement terhadap whistleblowing intention akan dimediasi oleh pemahaman terhadap konsep good governance, hubungan akan semakin tinggi  disaat  pegawai  negeri  memiliki  pemahaman  terhadap  konsep good  governance yang tinggi dibanding dengan pemahaman yang rendah.
H6 :  Terdapat  hubungan  positif  antara situational  factors terhadap whistleblowing  intention akan dimediasi oleh pemahaman terhadap konsep good governance, hubungan akan semakin tinggi disaat  pegawai  negeri  memiliki  pemahaman  terhadap  konsep good  governance yang  tinggi dibanding dengan pemahaman yang rendah.
H7 :  Terdapat  hubungan  positif  antara self  efficacy terhadap whistleblowing  intention akan dimediasi oleh pemahaman terhadap konsep good governance, hubungan akan semakin tinggi disaat  pegawai  negeri  memiliki  pemahaman  terhadap  konsep good  governance yang  tinggi dibanding dengan pemahaman yang rendah.

## III. METODA PENELITIAN

## 3.1 Populasi dan Sampel
Subjek penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Pegawai Negeri KepolisianDaerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan populasi dan sampel  ini didasarkan peneliti dari laporan  yang dikeluarkan  oleh  transparency  international  pada  tahun  2013,  dimana  kepolisian  sebagai  institusi terkorup di Indonesia.

## 3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Studi  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama  dengan menggunakan kuesioner dan metode convenience sampling , metode ini hampir sama dengan  yang dilakukan pada studi (Winardi2013; Ponnu,Naidu dan Zamri2008; Park dan Blenkinsopp 2009; dan Zhanget al.2008).Adapun kuisioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran.

## 3.3 Pengukuran Variabel Penelitian.
Intsrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian    ini  terdiri  dari  satu  variabel dependen, satu variabel mediating dan tiga variabel independen, dijelaskan sebagai berikut :

## Tabel 1. Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian (Dependen)
Acuan Variabel Komponen Pengukuran (Magnus dan Viswesvaran 2005) Whistleblowing intention  Job satisfaction  Organizational Commitment  Job performance  Role responsibility  Approve of whistleblowing
Tabel 2. Definisi operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian (Mediating dan Independen)
Independent Pengukuran Sumber  Whistleblowing Judgement  Ethical Judgement (Zhang et al.2008)  Situational factors  Attitude towards whistle- blowing (Park danBlenkinsop
2009; dan Winardi
2013); (Cortina dan Magley2003);
(Cassematis dan Wortley 2013; dan Winardi 2013)
 Subjective norm
 Perceived behavioral control
 Seriousness of Wrongdoing
 Fear of Reprisal
 Personal Cost of Reporting
 Self Efficacy
 Past performance
 Vicarious  experience  and social observation
 Communicative persuasion
(Bandura 1977; dan
MacNab dan Worthley2008)
Tabel 2 Definisi operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian (Mediating dan
Independen) lanjutan Mediating Pengukuran Sumber  Understanding of Good governance concept  Political stability and lack of violence (Kaufman  et  al.2009)  / Governance  indicators the world Bank.  Voice and Accountability
 Government effectiveness  Regulatory quality
 Rule of law
 Control of corruption

## 3.4 Pengujian Hipotesis
Analisa  yang  berkaitan  dengan  penjelasan  berbagai  variabel  dilakukan  dengan  analisis deskriptif berdasarkan pada berbagai  teori  dan pendekatan  yang relevan.  Sedangkan Analisa  yang memiliki  keterkaitan  antara  berbagai  variabel  dilakukan  dengan  pendekatan  uji  statistik,  berupa analisa persamaan simultan  ( Simultaneous Equation Model , SEM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  telah  melakukan  uji  percobaan  terhadap  kuesioner  dengan  menggunakan  sampel sebanyak  27  mahasiswa  di  Yogyakarta.Setelah  dilakukan  uji  percobaan,  penulis  kemudian menggunakan kuesioner tersebut terhadap 112 responden penelitian.
Hasil dari tabulasi data penelitian, diperoleh rata-rata skor jawabanadalah 1,6 dan 2,0 hal ini berarti,  rata-rata  responden  menjawab  setuju  atas  kesemua  item  pernyataan  yang  diberikan, sehingga bisa dianalisa bahwa responden menyadari bahwa pemahaman terhadap good governance , self-efficacy , situational  factors ,  dan whistleblowing  judgment terhadap  sikap  atas  niat  untuk menjadi whistleblower , mampu mencegah tindak korupsi dilingkungan instansi ditempat kerja.
Hasil dari kuesioner selanjutnya dilakukan analisa first order confirmatory factor analysis , sehingga  diperoleh  hasil  uji  Reliabilitas  dari Cronbach  Alpha dan Composite  Reliability, Tabel  3 menunjukkan  kesemua  variabel  penelitian  lebih  dari  0,7  dan  uji  Validitas  yang  dilihat  dari  nilai Average variance Extracted (AVE) lebih besar dari 0,5, hasil ini menunjukan bahwa data Valid dan Reliabel.
Tabel 3 first order confirmatory factor analysis
Cronbach's Alpha Self efficacy 0.957 Situational Factors 0.964 UoGGC 0.889 Whistleblowing Intention 0.892 Whistleblowing Judgement 0.862 Composite Reliability Situational Factors 0.973 UoGGC 0.932 Whistleblowing Intention 0.924 Whistleblowing Judgement 0.916
Tabel 4. Adjusted R-Squared
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  nilai Adjusted  R-Squared dari  variabilitas  UoGGCsebesar 72,934%.Hasil ini menunjukkan bahwa variabilitas UoGGC cukup kuat dalam hal goodness of fit . Sedangkan  variabilitas  dari  w histleblowing  intention, jika  dilihat  dari  nilai adjusted  r  square menunjukkan hasil 71,567%, lebih kecil dari pada nilai adjusted r square yang dihasilkan konstruk UoGGC.
Selanjutnya, tabel 5 berikut menunjukan ringkasan pengujian hipotesis. Peneliti melakukan dua  metode  perbandingan,  yaitu  antara T  Statistics dengan  1,96  (metode  pertama)  dan  dilakukan perbandingan antara P values dengan 0,05 (metode kedua).
Variabel konstruk Adjusted R 2 UoGG 72,934% Whistleblowing Intention 71,567%
Tabel 5. Pengujian Hipotesis ( Path analysis )
Keterangan hipotesis T Statistics (|O/STDEV|) P Values Keputusan T Stat. dibandingkan dengan 1,96 P Values dibandingkan dengan 0,05 H1 WBJ -> WBI 2,854 0,005 Diterima Diterima H2 SF -> WBI 1,216 0,227 Ditolak Ditolak H3 SE -> WBI 0,761 0,448 Ditolak Ditolak H4 UoGGC -> WBI 2,454 0,016 Diterima Diterima H5 WBJ -> UoGGC-> WBI 1,766 0,080 Ditolak Ditolak H6 SF -> UoGGC -> WBI 0,216 0,829 Ditolak Ditolak H7 SE -> UoGGC -> WBI 0,233 0,816 Ditolak Ditolak Diketahui : WBJ : Whistleblowing Judgment SF : Situational factors SE : Self Efficacy UoGGC : Understanding of Good Governance Concept WBI : Whistleblowing Intention
Hipotesispertama menunjukan  angka  2,854  dan  P  values  0,005  yang  berarti,  hipotesis pertama  diterima.  Hasil  ini  berarti whistleblowing  judgment memiliki  pengaruh  terhadap  niat seseorang  untuk  menjadi whistleblower .  Selain  itu,  hasil  yang  juga  mengisyaratkan  bahwa w histleblowing  judgment pada  pegawai  negeri  dilingkungan  Kepolisian  Daerah  Istimewa Yogjakarta mampu menginterpretasikan sejauh mana pelaporan kesalahan ( Whistleblowing ) dalam lingkungan kerja akan menjadi sesuatu  yang adil, dapat diterima, dan disepakati menjadi tindakan moral yang perlu didukung oleh mayoritas pegawai negeri dilingkungan instansi tersebut. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zhang et al. 2008).
Hipotesis kedua , menunjukkan hasil 1,216 dan p values 0,227 yang berarti bahwa hipotesis ketiga  ditolak.Hasil  ini  sekaligus  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Magnus  dan Viswesvaran  2005),  dimana  alat  pengukuran  dalam  variabel situational  factors diantaranya  yaitu retaliation bernilai  tidak  signifikan  dan  kearah  yang  negatif  terhadap  perilaku  seseorang  untuk menjadi whistleblower. Hasil  ini  dimungkinkan  karena  kedua  instansi  tersebut  telah  memiliki
whistleblowing system, yang mana siapapun dapat melaporkan tindak korupsi menggunakan media seperti ombudsman ataupun hotline pengaduan.
Selain  itu, serious  of  wrongdoing yang  menjadi proxy dari  variabel situational  factors memiliki  nilai  yang  tidak  signifikan.  Hasil  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Schultz,  et  al.1993,  dalam  Ayers  dan  Kaplan  2005)  yang  justru  memiliki  hasil  signifikan. Perbedaan  hasil  tersebut  diduga  dikarenakan  penelitian  yang  dilakukan  (Schultz,  et  al.1993)dalam hal serious  of  wrongdoing dan  pelaporan  kecurangan  menggunakan anonymous dan reporting chanel. Sehingga menghasilkan nilai yang signifikan.Akan tetapi, hasil positif dan tidak signifikan ini  justru  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kaplan  dan  Whitecotton  2001)  yang menjelaskan bahwa serious of wrongdoing tidak signifikan terhadap niat pelaporan.
Hipotesis  ketiga ,  memperoleh  nilai T  Statistics sebesar  0,761  dan  0,448.Sehingga  bisa diartikan bahwa self  efficacy tidak memiliki pengaruh dan interaksi  terhadap niat seseorang untuk menjadi whistleblower atau  hipotesis  ini  ditolak.  Pegawai  negeri  di  kepolisian  daerah  di  DIY beranggapan bahwa untuk melawan perilaku korupsi, tidak hanya dibutuhkan kemampuan dari diri sendiri  ( self  efficacy ),  akan  tetapi  dengan  cara  bersatu  padu.  Seperti  tertuang  dalam  peraturan pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  42  tahun  2004.Selain  itu,  pegawai  negeri  telah  bersumpah pada awal  masa jabatannya sesuai  dengan PP Republik Indonesia nomor 21 tahun 1975, sehingga dengan demikian self efficacy pada penelitian ini dianggap responden bukanlah hal yang signifikan untuk membuat seorang pegawai negeri untuk menjadi whistleblower .
Hipotesis  keempat ,  mendapatkan  hasil  2,454  dan p  values sebesar  0,016  yang  berarti hipotesis  kelima  pada  penelitian  ini  diterima.Hasil  ini  semakin  menguatkan  bahwa  pemahaman terhadap good  governance menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  perlawanan  terhadap  korupsi, terutama  didalam  instansi  yang  menurut global  corruption  barometer adalah  instansi  terkorup  di Indonesia.Sejalan dengan penelitian Dorasamy (2013), yang menjelaskan bahwa budaya organisasi yang  transparan  dan  akuntabel  adalah  budaya  yang  kondusif  dan  budaya  yang  sangat  mendukung untuk  memunculkan  seorang whistleblower yang  mampu  digunakan  untuk  menangkal  adanya perilaku tidak etis.
Hasil  uji  hipotesis  selanjutnya  ( hipotesis  kelima ),  menunjukan  hasil  1,766  dan  p  values 0,080,  yang  berarti  bahwa  hipotesis  tersebut  ditolak  atau  tidak  signifikan  dengan  arah  yang positif.Hasil  ini  menjelaskan  bahwa whistleblowing  judgment tidak  berpengaruh  terhadap  niat seorang  pegawai  negeri  untuk  menjadi whistleblower, meskipun  pemahaman  terhadap good governance menjadi pemediating terhadap interaksi kedua variabel ini.
Hipotesis  keenam yaitu  dengan  hasil  0,216  dan  hasil Pvalues 0,829,  yang  berarti  bahwa hipotesis  tersebut  ditolak.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  antara
situational factors terhadap whistleblowing intention yangakan dimediasi oleh pemahaman terhadap konsep good governance.
Hasil  yang  tidak  signifikan  selanjutnya  ditunjukkan  oleh T  statistics pada  hipotesis  yang terakhir ( hipotesis ketujuh ). Dimana T statistics 0,233 dan P values 0,816 tidak mampu memenuhi kriteria  untuk  menerima  hipotesis  kesembilan.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat hubungan  antara self  efficacy terhadap whistleblowing  intention yangakan  dimediasi  oleh pemahaman  terhadap  konsep good  governance, hubungan  akan  semakin  tinggi  disaat  pegawai negeri  memiliki  pemahaman  terhadap  konsep good  governance yang  tinggi  dibanding  dengan pemahaman yang rendah.

## SIMPULAN
Penulis  berasumsi  bahwa  instansi  yang  menjadi  responden  pada  penelitian  ini,  cukup  dan mampu  untuk  digeneralisasi  atas  instansi  yang  menurut global  corruption  barometer merupakan instansi terkorup, yaitu kepolisian.
Hanya  terdapat  dua  hipotesis  yang  memiliki  nilai  signifikan,yaitu  hipotesis  pertamadan kelima dimana hasilnyabernilai signifikan dan kearah yang positif. Hal menarik lainnya ialah pada keaslian  konsep  penelitian  ini,  dengan  menambahkan  variabel  pemahaman  terhadap  konsep good governance (UoGGC), yang akhirnya, hasil ini ternyata mampu memberikan hasil yang signifikan terhadap whistleblowing intention (hipotesis kelima) . Hasil ini menunjukkan bahwa UoGGC mampu memberikan  kontribusi  terhadap whistleblowing  intention. Sedangkan  penggunaan  teori planned behavior hanya dapat menjelaskan secara parsial fenomena whistleblowing intention di lingkungan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil  dari  penelitian  ini  memiliki  implikasi  utama  dimana  seorang  polisi  yang  memahami konsep good  governance akan  melaporkan  kasus  korupsi  melalui whistleblowing  system yang tersedia.Implikasi  penting  lainnya  bahwa  pelatihan  tentang  tata  kelola  yang  baik  bagi  anggota kepolisian  sangatlah  penting,  agar whistleblowing dapat  digunakan  sebagai  alat  anti  korupsi  yang efektif.Beberapa  kasus  di  Indonesia  yang  melibatkan  polisi  sebagai whistleblower ,  seperti  pada kasus  Susno  duaji  semakin  memperlihatkan  bahwa,  korupsi  telah  menjangkiti  petinggi negara.Dengan konsep good governance, diharapkan hal tersebut dapat direduksi.
Penelitian  ini  masih  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  penelitian  ini  hanya  melihat whistleblowing pada  institusi  kepolisian  di  satu  provinsi  saja.Kedua,  penelitian  ini  hanya  melihat whistleblowing pada  satu  institusi  penegak  hukum  saja,  yaitu  kepolisian.  Penelitian  selanjutnya sebaiknya  meneliti whistleblowing pada  institusi  kepolisian  di  beberapa  daerah  dan  juga  melihat pada lembaga penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan pengadilan.

## DAFTAR REFERENSI
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned  behavior.  Organizational  behavior  and  human  decision processes. Academic Press.Inc . Vol 50. Hal 179-211.
Andersen,  T.  B.  (2008).  E-government  as  an  anti-corruption  tool.Department  of  Economics, University of Copenhagen.
Asongu, S. (2014). Globalization (fighting), corruption and development How are these phenomena linearly and nonlinearly related in wealth effects?. Journal of Economic Studies. Vol 41. No 3. Emerald Group Publishing.
Ayers,  S.  dan  Kaplan,  S.  E.  (2005).  Wrongdoing  by  consultants  :  an  examination  of  employees reporting intentions. Journal of Business Ethics.
Azra, A. (2010). Islam, corruption, good Governance, and civil society: The indonesian experience.
Pluto Journals.
Bandura,  A.  (1977).  Self  eficacy:  Toward  a  unifiying  theory  of  behavioral  change. Psycholoical review .Vol 84. No 2. Hal 191-215.
Bouville,  M.  (2007). Whistle-blowing  and  morality.Journal  of  Business  Ethics. Kluwer  Academic Publishers.
Bunget,  O.  C.,  Lulia,  M.,  dan  Sobolevschi,  D.  (2009).  Ethics  and  internal  audit:  whistleblowing issues. Munich Personal RePEc Archive. MPRA Paper No 17312.
Carswell,  A.  D.,  dan  Venkatesh,  V.  (2002).  Learner  outcomes  in  an  asynchronous  distance education environment. Int. J. Human-Computer Studies. Vol 56. Hal 475-494.
Cassematis,  P.  G.,  dan  Wortley,  R.  (2013).  Prediction  of  Whistleblowing  or  non-reporting observation: The role of personal and situational factors. J Bus Ethics .Vol 117. Hal 615-634.
Chen, S. C., dan Li, S. H. (2010). Consumer adoption of e-service: Integrating technology readiness with the theory of planned behavior. African Journal of Business Management. Vol 4. No 16. Hal 3556-3563.
Cortina,  L.  M.,  dan  Magley,  V.  J.  (2003).  Raising  voice,  risking  retaliation:  events  following interpersonal mistreatment in the workplace. Journal of occupational health psychology. Vol 8. No 4. Hal 247-265.
Dorasamy,  N.  (2013).  Good  Governance  and  Whistleblowing:  A  Case  of  a  Higher  Education Institution  (HEI)  in  South  Africa. University  of  Technology.J  Soc  Sci .  Vol  34.  No  2.  Hal 105-114.
Ertimi,  B.  E.,  dan  Saeh,  M.  A.  (2013).  The  Impact  of  Corruption  on  Some  Aspects  of  the Economy. International  Journal  of  Economics  and  Finance ;  Vol.  5,  No.  8;  2013.Published by Canadian Center of Science and Education.
Gao,  J.,  Greenberg,  R.,  dan  Wing,  B.  W.  O.  (2015).  Whistleblowing  intentions  of  lower-level employees: the effect of reporting channel, bystanders, and wrongdoer power status. J Bus Ethics .Vol 126. Hal 85-99.
Ghani,  N.  A.,  Galbreath,  J.,  dan  Evans,  R.  (2011).  Predicting  whistle-blowing  intention  among supervisors  in  Malaysia. Annual  Summit  on  Business  and  Entrepreneurial  Studies (ASBES 2011).
Gillet, P. R., dan Uddin, N. (2005). CFO Intentions of Fraudulent Financial Reporting. Auditing: A journal of practice and theory .Vol 24. No 1. Hal 55-75.
Goel,  R.  K.,  dan  Nelson,  M.  A.  (2013).  Effectiveness  of  whistleblower  laws  in  combating corruption.  Bank  of  Finland  Institute  for  Economies  in  Transition  and  the  University  of Naples.
Indonesia Governance Index.(2015).
Kinerja tata kelola pemerintahan. http://www.kemitraan.or.id/igi/. Diakses pada 30 April 2017/.
Kahn, A. S., dan  Iqbal,  N.  (2015). Self-efficacy: a predictor of success. VFAST .Vol. 6. No 2. Hal 19-24.
Kaplan, S. E. dan Whitecotton, S. M. (2001).An examination of auditors reporting intentions when another  auditor  is  offered  client  employment. Auditing:  a  journal  of  practice  and Theory. Vol. 20 No. 1.
Macnab,  B.  R.,  dan  Worhtley,  R.  (2008).  Self-Efficacy  as  an  intrapersonal  predictor  for  internal whistleblowing:  A  US  and  Canada  Examination. Journal  of  Business  Ethics .Vol.  79.  Hal 407-421.
Magnus, J. R. M., dan Viswesvaran, C.(2005). Whistleblowing in Organizations: An Examination of  Correlates  of  Whistleblowing  Intentions,  Actions,  and  Retaliation. Journal  of  Business Ethics (2005).
Ndikumana,  L.  (2006). Corruption  and  Pro-Poor  Growth  Outcomes:  Evidence  and  Lessons  for African  Countries .  Political  economy  research  institute:  University  of  Massachusetts Amherst.
Park,  H.,  dan  Blenkinsopp,  J.  (2009).  Whistleblowing  as  planned  behavior  –  a  survey  of  South Korean police officers. Journal of Business Ethics. Vol. 85. No.4. Hal 545-556.
Prabowo,  H.  Y.  (2016).  Sight  beyond  sight:  foreseeing  corruption  in  the  Indonesian  government through behavioral analysis . Journal of Financial Crime .
Political  and  Economic  risk  consultancy.  2016. PERC’s  2016  report  on  corruption  in  Asia. http://asiarisk.com
Ponnu,  C.  H.,  Naidu,  K.,  dan  Zamri,  W.  (2008).  Determinants  of  Whistle  Blowing. International review of business research papers .Vol 4. No 1. Hal 276-298.
Postolache, A.  (2013). Democratic  accountability in  global  governance:  the european  rhetoric  and performance in international security. Vol 13. No 4.
Rasul, A. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mimbar hukum .Vol. 21 Nomor 3. Hal 409-628.
Sampaio, D. B. D., dan Sobral, F.  (2013). Speak Now or Forever Hold Your Peace? An Essay on Whistleblowing  and  its  Interfaces  with  the  Brazilian  Culture. Brazilian  administration review .Vol 10. No 4. Hal 370-388.
Schultz,  D.  P.,  dan  Schultz,  S.  E.  (2009).  Theories  of  personality  (9th  ed).  University  of  South Florida. Wadsworth, Cengage Learning.
Transparency  International.(2013). Percentage  of  respondents  who  felt  these  institutions  were corrupt/extremely corrupt
in this country/territory .http://www.transparency.org/gcb2013/country?country=indonesia. Diakses pada 30 April 2017.
Transparency International.(2016). Corruption Perceptions Index . https://www.transparency.org/cpi2016/results. Diakses pada 27 April 2017.
Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999.
United  Nations  Development  Programme.(1997).  Governance  for  sustainable  human  development A UNDP policy document.
Winardi,  R.  D.  (2013).  The  influence  of  individual  and  situational  factors  on  lower-level  civil servants’  whistle-blowing  Intention  in  Indonesia. Journal  of  Indonesian  economy  and business .Vol 28. No 3. Hal 361-376.
Zhang,  J.,  Chiu,  R.,  dan  Wei,  L.  (2008).  Decision-making  process  of  internal  whistleblowing behavior in China: Empirical evidence and implications. Journal of Business Ethic .Vol 88. No 25. Hal 25-41.