Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index

## KUALIFIKASI TINDAKAN PEMUTUSAN SUPLAI AIR DAN LISTRIK TERHADAP WARGA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

## QUALIFICATION OF WATER AND ELECTRICITY CUT-OFF MEASURES AGAINST PALESTINIANS IN THE PERSPECTIVE OF HUMANITARIAN LAW
Nadia Angelica Hidayat 1 , Fero Sayid Abdullah 2 , Amalia Zuhra 3*
1-3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
4 Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
*Penulis Koresponden:
amalia.z@trisakti.ac.id Sejarah Artikel Diterima Agustus 2022 Disetujui
Oktober 2022
Terbit Online
November 2022

## Abstrak
Permusuhan antara Israel dan Palestina mulai meningkat sejak Oktober 2023. Hal tersebut diawali dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menyebabkan dilakukannya serangan terhadap Palestina terutama di Jalur Gaza oleh pasukan Israel. Tidak berapa lama, Pemerintah Israel kemudian mengeluarkan perintah kepada pasukan Israel untuk memotong jalur air dan Listrik ke Palestina. Tindakan ini menyebabkan berbagai dampak pada penduduk Palestina, terutama penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan. Tindakan pemotongan pasokan air dan Listrik bertentangan dengan prinsip hukum humaniter seperti prinsip pembedaan, prinsip kehati-hatian, prinsip larangan untuk mengakibatkan luka-luka yang tidak perlu, dan prinsip kepentingan militer.
Kata kunci : Air; Hukum Humaniter; Israel; Konflik Bersenjata; Listrik; Palestina
Abstract
The hostilities between Israel and Palestine is are escalating in 2023. It started with Hamas attacking Israel on October 7 th , 2023. It led Israel to attack the Palestine, especially Gaza Strip with strikes. Not long after, the Government of Israel then ordered the Israeli companies to cut off water and electricity to Palestine. This action lead to several impacts on Palestinians, particularly civilians who do not participate in the hostilities. The action of cutting water and electricity are violating the principle of distinction, principle of precautionary, principle of unnecessary injuries, and principle of necessity.
Keywords : Water; Humanitarian Law; Israel; Armed Conflict; Electricity; Palestine
Pendahuluan
Perang merupakan suatu hal yang sudah berlangsung sejak lebih dari ribuan tahun lamanya. Hal tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam rangka
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
memperdebatkan wilayah maupun dalam rangka mempertahankan diri dengan cara penggunaan kekerasan. Perang ( war ) atau dalam hukum humaniter, lebih dikenal dengan istilah “konflik bersenjata” ( armed conflict ). Konflik bersenjata dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang dilakukan di internal suatu negara. Salah satu contoh dari konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina. Konflik di antara keduanya sudah berlangsung hingga lebih dari 100 tahun lamanya. Pada tahun 2023, hubungan di antara keduanya kembali menegang pada tanggal 7 Oktober 2023. Hal tersebut ditandai dengan diluncurkannya serangan dari pihak Palestina. Pihak Israel pun turut membalas serangan. Terjadilah serangan berlanjut antara Israel dan Palestina. Namun, pemerintah otoritas Israel berulang kali meminta perusahaan penyedia air dan listrik milik pengusaha Israel untuk menghentikan suplai air dan listrik ke warga-warga Palestina. Tentu, hal ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak karena tindakan Israel tersebut melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter.
Jauh sebelum berdiri negara Israel Modern, sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Syaul atau al-Qur’an menyebutnya dengan Thalut pada tahun 1025 SM. Pada masanya, banyak terjadi peperangan, tetapi yang terkenal adalah perang melawan bangsa Palestina yang pada saat itu dipimpin oleh Goliath (di dalam Al-Qur’an disebut raja Jalut). bangsa Israel pada masanya disebut sebagai Bani Israel dan dipimpin oleh pasukan Syawul atau Thalut, serta Daud ‘alayhissalam . Pada akhirnya, Daud yang kemudian memenangkan peperangan tersebut dan berhasil menguasai sebagian wilayah Palestina tempat Thalut dan Daud ‘alayhissalam menjadi pemimpin. 1 Setelah masa kepemimpinan Daud, kekuasaan Bani Israel diturunkan kepada putra dari Dawud alaissalam, yaitu Sulaiman ‘alayhissalam . Beliau memerintah selama 80 tahun, namun sejak tahun 923 SM, kerajaan Sulaiman tersebut terbelah menjadi dua negara dan antara keduanya saling bertikai. Pertama, Kerajaan Yehuza (Judah) di Selatan dengan ibukotanya Yerusalem kerajaan ini dipimpin oleh Rehoboam ibn Sulaiman. Ia didukung oleh dua suku Bani Israel, yaitu Yehuza dan Benyamin yang tinggal di wilayah Selatan dan di sekitar Yerusalem. Israel ketika itu beribu kota di Syakim, lalu pindah ke Terzah, dan terakhir ke Samirah. Kerajaan ini diperkirakan berkembang antara 923-722 SM dan menempati 72% dari wilayah Bani Israel. Kerajaan ini runtuh dan hilang setelah diserbu oleh Sargon II, raja Assyria, dengan rajanya yang terakhir adalah Hosea ibn Elah. Dengan demikian, berakhirlah semua kerajaan Bani Israel dan raja Sargon II membuat kebijakan agar seluruh suku bani Israel diasingkan dan ditempatkan di lembah sungai Eufrat dengan menunjukkan seorang gubernur Assyria untuk mereka. Sama nasibnya juga dengan nasibnya dengan kerajaan Yehuza yang pada tahun 606 SM, diserbu pula oleh Nebukhadnesar. Banyak penduduk yang terbunuh dalam serangan tersebut dan rajanya yang terakhir yaitu Yahwakin ibn Bawakim dan keluarganya diasingkan ke Babilonia, Irak. Para ahli mengelompokkan Yahudi dalam tiga kelompok besar, yaitu Ashkenazim, Sefardim, dan Syarqiyin. Ketiganya masih ada dan berkembang di berbagai belahan dunia. Ashkenazim adalah kelompok Yahudi yang disebut juga dengan Yahudi Khazar dan dinisbatkan kepada Yahudi Jerman, atau Yahudi keturunan Jerman. Sefardim, adalah orang-orang Yahudi yang berpindah ke Semenanjung Iberia, Spanyol, khususnya setelah wilayah itu ditaklukkan oleh kaum Muslim sejak tahun 711 M. Syarqiyin mereka adalah kelompok Yahudi yang terusir dan meninggalkan tanah Palestina. Mereka menyebar di Irak, Iran, Afghanistan, Delta Mesir Barat dan Utara Afrika (Maroko dan sekitarnya). Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa
1 Misri A. Muchsin, “Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 39, no. 2 (2015): 393–395, http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/ view/32/20.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
penggunaan istilah Yahudi Ashkenazim merujuk pada Yahudi Barat dari Eropa dan Amerika yang berpindah ke Palestina. Padahal, banyak di antara mereka yang berasal dari kelompok Yahudi Sefardim. Akibatnya, neraca sosial di kalangan Yahudi menjadi terbalik. Status Yahudi Ashkenazim naik statusnya dan Sefardim turun statusnya. Tidak hanya itu, Ashkenazim menjadi pemegang kendali politik di negara Israel hingga dewasa ini. Dengan demikian, masyarakat Israel dewasa ini didominasi oleh kebudayaan dan orang Yahudi Barat-Ashkenazim, termasuk yang menduduki posisi-posisi strategis dalam negara-pemerintahan Israel. 2
Sejak lama, orang orang Yahudi sudah memiliki keinginan untuk menduduki tanah Palestina hingga sekarang. Banyak hal yang telah ditempuh demi menduduki tanah Palestina, mulai dari Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada tahun 1917, 3 bertepatan pada Perang Dunia I yang berisikan pernyataan oleh Inggris yang ditulis oleh Arthur Balfour 4 yang akan membantu membentuk rumah nasional untuk bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Deklarasi Balfour inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya negara Israel. Deklarasi Balfour ditujukan agar bangsa Yahudi dapat menempati wilayah Palestina dan membuat National Home di wilayah tersebut. Pengumuman Deklarasi Balfour menjadi ancaman bagi Palestina karena pada akhir Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman Turki mengalami keruntuhan. Kala itu, Palestina merupakan bagian dari kekuasaan kekaisaran Ottoman Turki semenjak tahun 1517-1917. Berakhirnya kekaisaran Ottoman, membuat wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris 5 dengan nama “ Mandatory Palestine ”. Pada mulanya, wilayah Palestina menjadi tempat tinggal yang damai untuk tiga agama besar, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Tetapi semenjak diambil alih oleh Inggris, ketiga agama mulai mengalami keretakan dalam menjalin hubungan sosialnya. Demi mempermudah pemenuhan janji Inggris kepada bangsa Yahudi, wilayah Palestina dibuka bagi para imigran Yahudi yang terusir dari Eropa. Semenjak itu, populasi Yahudi di wilayah tersebut meningkat secara drastis, yang semula 6% meningkat menjadi 30% pada tahun 1935. Israel telah dideklarasikan sebagai satu negara pada tanggal 14 Mei 1948. 6
Transformasi wilayah Arab Palestina menjadi wilayah Yahudi merupakan hasil dari kampanye politik oleh bangsa Yahudi yang disebut sebagai gerakan Zionisme. Zionisme berasal dari kata “zion” yang merupakan nama bukit yang dipercaya sebagai istana nabi Daud alayhissalam saat beliau pindah dari Hebron pada abad 11 sebelum Masehi. 7 Gerakan tersebut muncul sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama para bangsa Yahudi yang dilanggar di beberapa negara yang ada di Eropa. Gerakan Zionisme juga muncul sebagai respon terhadap Holocaust di wilayah Eropa. Zionisme sendiri dicetuskan
2 Ibid., h. 396-398.
3 Tri Mahwati and Ana Risma Nanda, “Analysis of the Palestinian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law,” International Law Discourse in Southeast Asia 1, no. 1 (2022): 25, https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56873.
4 Mahlil Idatul Khumairoh dan Abdul Fadhil, “Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993),” Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah 1, no. 1 (2019): 4.
5 Ibid., 4.
6 Emilia Palupi Nurjannah dan Muhammad Fakhruddin, “Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina,” Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah 1, no. 1 (2019): 18–19.
7 Muhammad Khalid Muslih et al., “Ideologi Zionisme dalam Timbangan Teologi Islam,” Tajdid 20, no. 2 (2021): 275.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
oleh Theodore Herzl 8 seorang presiden pertama organisasi Zionis dunia pada tahun 1897. 9 Zionisme ini adalah sebuah gerakan yang berisi cita-cita atau ideologi yang menginginkan adanya sebuah tanah bagi bangsa Yahudi di Palestina. 10 Mereka ingin membangun kembali Israel sebagai pusat identitas Yahudi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Yerusalem yang merupakan ibu kota Palestina pada saat itu, harus dikembalikan sebagai ibu kota bangsa Yahudi, dan hak-hak orang Yahudi yang tertindas harus dipulihkan. Sejak itulah timbul keinginan bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina. Bangsa Yahudi mulai secara masif bermigrasi ke wilayah tanah yang dijanjikan kepada mereka pada periode 1920-1946. Saat Yahudi tiba di Palestina, mereka dapat membeli properti dan sebidang tanah untuk dimiliki, sedangkan warga Palestina harus menjadi pekerja di tanah mereka sendiri. Hal tersebut menyebabkan penduduk lokal Palestina merasa terjajah oleh kedatangan bangsa Yahudi secara masif. Penduduk Palestina pun akhirnya melakukan perlawanan yang dimulai pada tahun 1936-1939. Namun perlawanan mereka tidak sebanding dengan persenjataan Inggris yang dibantu oleh Hagannah, para tentara Zionis.
Cita-cita Zionis akhirnya tewujud pada tanggal 14 Mei 1948 saat Davis Ben-Gurion mendeklarasikan negara Israel yang diakui oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. 11 Sejak saat itu lahirlah negara yang sekarang disebut Israel. Selain itu, wilayah Palestina sedikit demi sedikit mulai berkurang, bahkan kini wilayah Palestina hanya tersisa Gaza dan Tepi Barat. Kedua daerah tersebut pun tidak luput dari pengamatan Israel. Masyarakat Palestina semakin tergeser dengan kehadiran pendatang Israel yang semakin banyak berdatangan dan membangun permukiman ekslusif di tanah leluhur rakyat Palestina. Sejak itu terjadi peperangan di antara negara-negara Arab dan Israel. Akibat kekejaman penyiksaan dan penyerangan yang dilakukan oleh Israel maka warga Palestina melakukan perlawanan melalui gerakan Intifadha. Gerakan ini terkenal karena perlawanannya yang menggunakan batu melawan tentara Israel. Gerakan ini menjadi lebih serius dan terorganisir yang kemudian diberi nama Hamas. Hamas adalah sebuah gerakan yang lahir dari gerakan Intifadha sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap zionis Israel. 12 Hamas berdiri pada 14 Desember 1987. 13 Ia merupakan sayap dan perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Hamas mempunyai target untuk memerdekakan bumi Palestina, mendirikan negara Islam di sana, dan menyerukan pendidikan yang universal bagi generasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diidam- idamkan. Hamas berupaya mewujudkan peperangan dan akan dilanjutkan oleh generasi sesudahnya dan suatu ketika nanti baru mewujudkan negara Palestina. Dengan target demikian itu pula, Hamas menggoncangkan entitas Zionis Yahudi, walaupun sebelumnya sudah ada perjanjiandan kesepakatan antara Israel dengan OPP/PLO berdirinya pemerintahan otonom bagi bangsa Palestina di Gaza dan Tepi Barat sejak 1994. Akan tetapi terdapat suatu keanehan,
8 Andi Satrianingsih dan Zaenal Abidin, “Zionisme dan Berdirinya Negara Israel,” Vox Populi 1, no. 1 (2010): 177, https://doi.org/10.24252/vp.v1i1.8098.
9 Ibid., 178.
10 Nurjannah and Fakhruddin, Op. Cit., 16.
11 Khumairoh and Fadhil, Op. Cit., 5.
12 Muhammad Khalid Muslih et al., “Ideologi Zionisme dalam Timbangan Teologi Islam,” Tajdid 20, no. 2
(2021): 2–3.
13 Khumairoh and Fadhil, Op. Cit., 10.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
PLO/OPP malah bekerja sama dengan zionis yang termasuk Amerika Serikat menekan dan menyerang Hamas. 14
Konflik antara orang-orang Arab Palestina dengan bangsa Yahudi pun semakin tidak dapat dikendalikan sehingga pada tahun 1947 Inggris menyerahkan permasalahan wilayah ini kepada pihak PBB yang baru yang baru terbentuk pasca kemenangan Amerika Serikat di Perang Dunia II. PBB berencana untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melakukan pembagian wilayah menjadi dua bagian yaitu Arab merdeka dan Yahudi merdeka, dengan Yerussalem di bawah kontrol pihak PBB. Berdasarkan keputusan pembagian tersebut, warga Yahudi mendapatkan wilayah sebesar 55% dan Arab Palestina mendapatkan wilayah sebesar 45%. Tetapi sistem pembagian wilayah ini mendapat kecaman dari pihak warga Arab Palestina karena keputusan ini dianggap tidak adil karena pada dasarnya warga Arab Palestina memiliki jumlah yang lebih banyak. Sebagian dari kota yang ditempati oleh mayoritasnya warga Arab Palestina tersebut dialokasikan kepada kelompok bangsa Yahudi sehingga menimbulkan konflik antarwarga Palestina dan Yahudi. Setidaknya terdapat 30 peristiwa pembantaian terhadap rakyat Palestina. Sekitar 530 desa dihancurkan dan dikosongkan. Sekitar 750.000 orang digusur paksa dari wilayah ini. Kebanyakan mereka mengungsi ke negara tetangga seperti Lebanon, Mesir, Suriah dan Yordania. Peristiwa tersebut diperingati sebagai hari Nakba yang jatuh pada tanggal 15 Mei dan setiap tahunnya diperingati secara besar-besaran oleh warga Palestina untuk mengenang pendudukan Israel atas negeri Palestina. 15
Setiap serangan Israel di Gaza selama dekade terakhir, telah menargetkan infrastruktur air, dari pembangkit listrik utama hingga instalasi pengolahan air limbah dan jaringan air. Tindakan militer membuat air utama, limbah, dan kapasitas pengolahan air limbah lainnya lumpuh. Laporan setelah Operasi Cast Lead 16 menunjukkan bahwa kerusakan menyebabkan sepertiga penduduk di Gaza tanpa akses ke air. Kesulitan yang dihadapi warga Palestina dalam memperoleh izin dari Joint Water Committee (JWC, Komite Air Bersama) untuk membangun dan memperdalam sumur merupakan wujud ketidakadilan penguasa setempat dalam tata kelola air di tingkat lokal. Pada saat yang sama, infrastruktur air di wilayah tersebut mendukung permukiman Israel. 17 Pada hari-hari pertama operasi militer terbaru di Gaza, "Pilar Pertahanan" pesawat Israel menargetkan stasiun pompa limbah di sebelah barat Kota Gaza. 18 Target Israel dalam operasi itu adalah menonaktifkan infrastruktur yang memompa 25.000 meter kubik air limbah per hari ke pabrik pengolahan limbah utama Gaza. Setelah serangan itu, Pemerintah Kota Gaza mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi dapat mengolah limbah. Pemogokan lanjutan di fasilitas itu juga memaksa manajemen untuk menghentikan upayanya untuk
14 Misri A. Muchsin, Op. cit., 403–404.
15 Ayla Zhafira, “Berdirinya Negara di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum 1, no. 1 (2023): 18.
16 Clemens Messerschmid, “Water in Gaza: Problems and Prospects,” Birzeit University Working Paper 2011/19 (ENG) Conferences & Public Events Module 19, no. October (2011): 10, https://doi.org/10.2139/ssrn.1764252.
17 Michelle Rudolph and Rachel Kurian, “Hydro-Hegemony, Water Governance, and Water Security: Palestinians under Israeli Occupation in the Jordan Valley, West Bank,” Water Alternatives 15, no. 1 (2022): 85.
18 Muna Dajani, “Drying Palestine: Israel’s Systemic Water War - Al-Shabaka” (Al Shabaka The Palestinian Policy Network, 2014), 4, https://al-shabaka.org/briefs/drying-palestine-israels-systemic-water-war/.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
memperbaiki kerusakan untuk menghindari cedera pada anggota staf setelah tujuh karyawan tewas saat memeriksa kerusakan awal. Penembakan Israel lebih lanjut di timur Kota Gaza menghantam pipa air utama, memutuskan daerah di timur kota dan memutus pasokan air ke lebih dari 1,5 juta penduduk. Kerugian dalam infrastruktur air saja diperkirakan mencapai $ 30 juta. 19 Sejak awal serangan musim panas di Gaza, pabrik pengolahan air limbah utama telah hancur, termasuk jaringan pipa yang terhubung dengannya. Empat sumur, lima waduk, dan jaringan pipa yang tak terhitung jumlahnya juga tidak dapat digunakan. Akibatnya, lebih dari 100.000 meter kubik limbah yang tidak diolah telah mengalir melalui jalan-jalan Gaza dan ke laut. 20 Terdapat dua sumber air tawar yang melimpah di Tepi Barat, keduanya berada di bawah kendali Israel, yaitu Sungai Yordan, dan tiga akuifer yang secara kolektif disebut sebagai 'Akuifer Gunung' 21 dan yang membentang melalui Tepi Barat dan Israel. Saat ini Israel mengalami surplus air di wilayah Selatan, bukan hanya karena pabrik desalinasi baru di Ashkelon namun juga karena infrastruktur pasokan berskala besar yang dimiliki oleh National Water Carrier (Pengangkut Air Nasional) yang membentang dari hulu Sungai Yordan hingga ke Mizpeh Ramon di tengah-tengah Negev. 22 Kontrol Israel atas sumber daya air dan pengaruhnya terhadap sistem tata kelola air telah mengakibatkan sulitnya akses Palestina untuk mendapatkan air yang cukup dan aman. Akses tersebut adalah hak asasi manusia yang diakui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010. 23 Demikian juga, kurangnya akses ke air memiliki konsekuensi langsung bagi pertanian Palestina, yang merupakan andalan ekonomi hingga tahun 1970-an. Pertanian juga mewujudkan hal-hal sosial, sejarah, dan nasional seperti yang diungkapkan dalam pepatah populer Palestina: "Jika pertanian baik-baik saja, maka negara baik-baik saja". Dalam kondisi saat ini, banyak warga Palestina mengalami pengembalian pertanian yang rendah, dan mereka terpaksa meninggalkan lahan pertanian mereka dan mencari bentuk mata pencaharian alternatif. 24
Wilayah Tepi Barat merupakan daratan seluas 5.700 km 2 yang berbatasan dengan Yordania di timur dan Israel di utara, selatan, dan barat dan telah berada di bawah pendudukan militer Israel sejak tahun 1967. Pada 2019 diperkirakan memiliki populasi sekitar 2,99 juta orang Palestina, dan tambahan 0,69 juta warga Israel (termasuk Yerusalem Timur). Permukiman ini ilegal menurut hukum internasional karena Pasal 49 (6) Konvensi Jenewa IV 1949, yang juga ditandatangani oleh Israel, melarang kekuatan pendudukan memindahkan warga sipilnya ke wilayah pendudukan. 25
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam terkait tindakan Israel untuk menghentikan suplai air dan listrik kepada warga-warga Palestina dan bagaimana kualifikasi dari tindakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter. Hal tersebut mengingat betapa pentingnya air dan listrik bagi kehidupan manusia di era sekarang yang serba modern dan canggih.
19 Ibid., 3.
20 Ibid., 4.
21 Rudolph and Kurian, Op. Cit., 80.
22 Messerschmid, Op. Cit., 26.
23 United Nations General Assembly, “UN Document A/RES/64/292: Human Right to Water and Sanitation,” 2010.
24 Rudolph and Kurian, Op. Cit., 74.
25 ICRC, “Transfer of Own Civilian Population into Occupied Territory,” Practice Relating to Rule 130, 2018.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index

## Pembahasan
Israeli Defence Forces (IDF) mengeluarkan Perintah Militer terkait penggunaan air pada pertanian dan energi. Hubungan Air-Energi-Pertanian adalah konsep yang kuat untuk memahami keterkaitan antara air, energi dan pertanian. 26 Hal ini berarti ketika sumber daya air, misalnya, digunakan terutama untuk keperluan rumah tangga maka akan berdampak pada produksi pangan karena ada lebih sedikit air untuk pengembangan pertanian. Hal yang sama dapat berlaku untuk infrastruktur pembangkit listrik tenaga air, seperti misalnya bendungan. terdapat 4 perintah militer terkait pemanfaatan air, energi dan pertanian. Perintah Militer No.92 disebut sebagai "Perintah Mengenai Kekuasaan untuk Tujuan Ketentuan Air" yang mulai berlaku pada 22 Agustus 1967. Perintah ini memberi siapa pun yang dipilih komandan militer IDF untuk menjadi Perwira yang Bertanggung Jawab otoritas absolut atas masalah terkait air di Tepi Barat. Semua ketentuan, termasuk undang-undang, peraturan, perintah, dekrit, proklamasi, dan arahan mengenai air yang berlaku di Tepi Barat dapat dinyatakan tidak sah dan diganti dengan yang baru. Perintah Militer No. 158 disebut sebagai "Perintah Mengubah Pengendalian Hukum Air", yang menetapkan bahwa Perusahaan Air memerlukan izin dan berada di bawah komando langsung penuh dari Petugas yang Bertanggung Jawab. Setiap instalasi atau sumber daya yang dibangun tanpa izin akan disita. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 1967. Perintah militer No. 291 disebut sebagai "Perintah Mengenai Penyelesaian Hak Milik dan Peraturan Air" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1969. Perintah ini menyatakan semua pengaturan yang berhubungan dengan tanah dan air sebelum tahun 1967 sebagai tidak sah. Perintah militer No. 457 disebut sebagai "Perintah Mengenai Peraturan Urusan Sumber Daya Alam", mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1972. 27 Perintah ini membentuk Otoritas Kompeten dan memberinya kekuasaan untuk memutuskan alokasi tanah dan air. Otoritas Kompeten juga harus memperkirakan kerusakan dari kegiatan Otorita. 28
Dalam implementasi HHI, disebutkan bahwa pihak yang menduduki memiliki hak untuk mengatur wilayah untuk melindungi pasukannya. Pada saat yang sama, HHI memberlakukan pembatasan kekuasaan pihak yang menduduki dan mewajibkannya untuk memastikan beberapa hak bagi populasi yang diduduki. Namun, apakah HHI berlaku untuk Occupied Palestinian Territories (Wilayah Pendudukan Palestina, OPT) atau tidak, mengacu pada diskusi antara pemerintah Israel dan Mahkamah Agung Israel. 29 Pemerintah Israel berpendapat bahwa durasi panjang pendudukan Israel merusak penerapan ketentuan hukum humaniter, yang telah dirancang dengan asumsi periode pendudukan yang relatif singkat. Mahkamah Agung Israel, di sisi lain, menegaskan status Israel sebagai penghuni OPT dan oleh karena itu perilaku IDF di OPT harus tunduk pada Peraturan Den Haag. IDF telah mengubah undang-undang dan mengatur wilayah dengan cara membuat perekonomian di wilayah pendudukan tunduk pada kepentingan Israel. 30
Hukum humaniter internasional (HHI) dan hukum pengungsi yang ditetapkan pasca- Perang Dunia II dirancang untuk mengatasi hak-hak sipil selama konflik bersenjata, pengungsian, dan orang tanpa kewarganegaraan. Sebuah badan substansial hukum air
26 Sara Ibrahim, “The Impact of Military Orders on the Palestinians ’ Right to Water Access” (Lund: Human Rights Studies Lund University, 2016), 3.
27 Ibid., 10.
28 Ibid. 29 Ibid., 13. 30 Ibid.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
internasional dibentuk untuk menangani penggunaan air lintas batas. 31 Namun, terdapat kekosongan yang signifikan mengenai undang-undang yang mengatur akses air dan bagi orang-orang yang menghadapi tantangan akibat status hukum yang ambigu karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan seperti para pengungsi atau orang-orang yang rentan sebagai penduduk di wilayah konflik bersenjata. Kekosongan ini membutuhkan pemikiran baru untuk memajukan pemahaman tentang peran hukum internasional dalam mengatasi fenomena ini. Oleh karena itu penyerangan, penghancuran, memindahkan atau menjadikan benda-benda yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti instalasi dan perbekalan air minum serta irigasi, dengan tujuan khusus untuk menghilangkan makanan bagi penduduk sipil atau pihak lawan, untuk membuat warga sipil kelaparan, ataupun menyebabkan mereka pindah, dilarang oleh hukum humaniter. 32 Meskipun tampaknya sederhana bagi negara untuk melaksanakan, mandat Pasal 54 bermasalah dalam konteks krisis air kontemporer, terutama mengenai perang yang berkepanjangan dan dampaknya terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi. Protokol Tambahan I tidak cukup menetapkan prosedur hukum untuk mengatasi penaklukan jangka panjang atas penolakan akses air bagi seluruh populasi di wilayah pendudukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum untuk mengatasi krisis air dalam situasi konflik bersenjata yang berkepanjangan namun sayangnya tidak dapat diimplementasikan. 33
Beberapa prinsip dalam HHI juga dapat diterapkan pada hak atas air dan listrik sebagai kebutuhan dasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

## Prinsip Pembedaan
Prinsip pembedaan atau principle of distinction adalah suatu prinsip fundamental dalam hukum humaniter. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membedakan siapa saja yang harus dilindungi dan siap saja yang boleh diserang. Secara garis besar, prinsip ini membagi penduduk menjadi 2 kategori, yaitu kombatan ( combatant ) dan penduduk sipil ( civilian ). Kombatan adalah orang-orang yang boleh diserang, sementara itu, penduduk sipil tidak boleh diserang dan harus dilindungi. Secara umum, prinsip ini diatur dalam Pasal 48 Protokol I Tahun 1977 dan Customary International Humanitarian Law , Rule 1 . Istilah kombatan pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi Saint Petersburg. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa satu-satunya tujuan yang dapat dicapai secara sah oleh suatu negara dalam konflik bersenjata adalah untuk melemahkan angkatan bersenjata musuh. 34 Namun akhirnya, kriteria kombatan diatur dalam Pasal 4 Konvensi IV Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan-kebiasaan Perang di Darat ( Laws and Customs of War on Land ). Pada pasal tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang kombatan, yaitu:
1. Dipimpin atau dikomandai oleh seorang atasan yang bertanggung jawab terhadap bawahan-bawahannya;
2. Mengenakan emblem yang dapat dikenali dari jarak tertentu;
3. Membawa senjata secara terang-terangan;
31 Carly A. Krakow, “The International Law and Politics of Water Access: And Armed Conflict,” Water 12, no.
340 (2020): 2.
32 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Pasal 54.
33 Krakow, Op. Cit., 3.
34 Commentary on the Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, para. 1.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
4. Melakukan operasi militer yang sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
Hukum Jenewa mengatur tentang kombatan sebagai orang yang termasuk dalam kelompok milisi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, kecuali anggota-anggota tim medis dan pemuka agama. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Protokol Tambahan I, kombatan memiliki beberapa kriteria, yaitu:
1. Tunduk pada prinsip-prinsip hukum humaniter
2. Membedakan mereka dari penduduk sipil
3. Membawa senjata secara terang-terangan Apabila seorang kombatan membawa senjata secara sembunyi-sembunyi dalam rangka untuk mengelabui musuh, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan tipu daya atau perfidious acts yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Protokol Tambahan I. Tindakan tipu daya merupakan hal yang dilarang dalam hukum humaniter. Pasal 37 Ayat (1) Protokol Tambahan I memberikan sejumlah tindakan yang merupakan tindakan tipu daya, yaitu:
1) Berpura-pura untuk berniat mengadakan negosiasi mengenai penghentian gencatan senjata atau berpura-pura menyerah;
2) Berpura-pura terluka atau sakit;
3) Berpura-pura menjadi penduduk sipil atau non-kombatan;
4) Berpura-pura menjadi orang yang dilindungi karena mengenakan penanda, emblem, atau seragam PBB, negara netral, atau negara lain yang bukan merupakan pihak dalam konflik bersenjata.
Selain itu, apabila seorang kombatan ditangkap dan jatuh ke tangan pihak musuh, maka perlindungan yang diberikan kepadanya adalah perlindungan sebagai tawanan perang atau prisoner of war (PoW). Tawanan perang diatur lebih lanjut oleh Konvensi Jenewa Ketiga tentang Tawanan Perang. Sementara itu, penduduk sipil adalah orang-orang yang bukan merupakan kombatan. Penduduk sipil diatur dalam Pasal 50 Protokol Tambahan I dan Customary International Humanitarian Law, Rule 5. Penduduk sipil diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan secara umum dan tidak boleh diserang, kecuali apabila mereka berpartisipasi langsung dalam konflik bersenjata ( direct participation in hostilities ). Selain itu, apabila penduduk sipil ditangkap dan jatuh ke tangan pihak musuh, maka perlindungan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai detainee .
Dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina, pemerintah Israel meminta kepada perusahaan penyedia suplai air dan listrik milik pengusaha Israel untuk menghentikan pasokan atau suplai air dan listrik kepada warga-warga Palestina. Tentu hal ini menyalahi prinsip pembedaan, mengingat air adalah kebutuhan primer setiap manusia. Selain itu, listrik juga menjadi kebutuhan yang mendasar karena banyaknya alat dan mesin bertenaga listrik, contohnya alat-alat rumah sakit. 35 Lebih lanjutnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan ke dalam indiscriminate attacks (atau dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas adalah serangan tanpa pandang bulu) berdasarkan Pasal 51 Ayat (4) huruf (a) Protokol Tambahan I karena tindakan tersebut tidak ditujukan terhadap sasaran militer ( military objectives ) yang spesifik. Yang seharusnya menjadi sasaran militer bagi pemerintah Israel adalah para tentara Hamas dari pihak Palestina, bukan penduduk sipil Palestina atau penduduk Palestina secara keseluruhan.
Prinsip Kehati-hatian Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang juga fundamental dalam hukum humaniter. Bahkan, prinsip kehati-hatian ada pula dalam cabang hukum internasional lainnya, yaitu hukum
35 Alejandro De La Garza, “Gaza’s Electricity Crisis Could Turn Hospitals into ‘Morgues’, Red Cross Says,” 2023, https://time.com/6322986/gaza-electricity-crisis-hospital-impact/.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
lingkungan internasional. 36 Namun dalam hukum humaniter, prinsip ini terdapat dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I dan Customary International Humanitarian Law, Rule 15. Pada dasarnya, prinsip ini mengatur bahwa para kombatan dalam konflik bersenjata harus melakukan langkah- langkah preventif guna mencegah atau mengurangi hilangnya nyawa atau luka-luka pada penduduk sipil yang terjadi sebagai akibat dari operasi militer yang dilakukan.
Dalam sejarah hukum humaniter, prinsip ini pada awalnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Konvensi Den Haag IX (1907). Secara singkat, pasal tersebut menyatakan bahwa apabila angkatan laut dalam konflik bersenjata hendak menyerang suatu kota atau pelabuhan yang tidak terlindungi, maka penyerangan tersebut boleh dilakukan, namun mengambil tindakan- tindakan untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan terhadap kota tersebut sebisa mungkin. Selain diatur dalam Konvensi Den Haag IX dan Protokol Tambahan I, prinsip ini juga dimuat dalam buku panduan militer di berbagai negara. Banyak negara maju maupun negara berkembang yang mempraktikkan prinsip ini, contohnya Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, Jerman, Italia, Kanada, Spanyol, Indonesia, Filipina, Kenya, Malaysia, dan lain-lain. Tak terkecuali Israel. 37 Prinsip kehati-hatian ini juga termaktub dalam buku panduan militer negara Israel. Namun dengan tindakan Israel yang menghentikan suplai air dan listrik kepada warga-warga Palestina menyalahi prinsip ini. Customary International Humanitarian Law Rule 18 menegaskan bahwa setiap pihak dalam konflik bersenjata harus menempuh langkah-langkah yang layak untuk menilai apakah tindakannya tersebut melampaui batas ( excessive ) dari sasaran militer yang ingin dicapai atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dari angka kematian atau luka-luka penduduk sipil dan seberapa kerusakan yang ditimbulkan terhadap objek penduduk sipil ( civillians objects ). 38
Prinsip Kepentingan Militer Prinsip kepentingan militer atau principle of military necessity adalah prinsip yang mengizinkan kombatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya atau sasaran militer ( military objectives ) dengan tetap berdasarkan cara-cara yang dibenarkan dalam hukum humaniter. Prinsip kepentingan militer ini berkaitan dengan dengan sasaran militer. Sasaran militer berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Protokol Tambahan I adalah suatu objek penduduk sipil yang dapat diserang apabila secara alamiah, lokasi, atau tujuan, memberikan kontribusi yang berarti ( effective ) bagi tindakan militer apabila objek penduduk sipil tersebut dihancurkan, ditangkap, atau dinetralkan, baik sebagian maupun seluruhnya, memberikan dampak militer yang konkrit dan jelas ( concrete and direct military advantages ). Air maupun listrik tidak termasuk dalam kategori sasaran militer. Menurut ICRC, air termasuk objek penduduk sipil. 39 Begitu pula dengan listrik. Selain itu, Ketua Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993, Adolfo Taylhardat juga mengeluarkan pernyataan yang serupa. Beliau mengatakan bahwa penghancuran atau upaya yang menyebabkan objek-objek yang sangat dibutuhkan untuk
36 Philippe Sands et al., Principles of International Environmental Law, Fourth Edition, Principles of International Environmental Law, Fourth Edition (New Jersey: Cambridge University Press, 2018), 229.
37 Ibid.
38 ICRC, “Rule 18 Assessment of the Effects of Attacks,” International Humanitarian Law Databases, tanpa tahun.
39 Jean-Marie Henckaerts, “What IHL Says about Water”, (Geneva: ICRC, 2007), https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/interview/water-ihl-interview-220307.htm.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
kelangsungan hidup penduduk sipil, tidak dibenarkan, terutama dalam hal penggunaan pemutusan suplai air dan listrik sebagai cara untuk melawan penduduk sipil. 40
Prinsip Proporsionalitas Prinsip proporsionalitas atau principle of proportionality adalah prinsip yang membatasi penggunaan cara-cara dan alat-alat yang digunakan dalam konflik bersenjata dengan konsekuensi dari cara-cara dan alat-alat yang digunakan itu sendiri. Penggunaan cara-cara tersebut tidak boleh mengabaikan dampak yang terjadi terhadap penduduk sipil maupun menyebabkan kerusakan yang berlebihan ( excessive damage ). Prinsip ini diatur dalam Customary International Humanitarian Law Rule 14 . Selain itu, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip kepentingan militer dan prinsip kehati-hatian. Penderitaan rakyat Palestina tidak hanya untuk kebebasan mereka, tetapi juga air, karena mereka kehilangan sumber daya air mereka sendiri. Menyangkal hak-hak dasar warga Palestina atas air adalah bagian dari penindasan Israel yang sudah terjadi selama 75 tahun, sejak 1948 di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT), yang terdiri dari Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza. OPT memiliki luas total sekitar 6.000 km 2 (membentuk sekitar 22% dari Palestina (27.000 km 2 ) dan total populasi sekitar 5,4 juta (3,2 juta di Tepi Barat, dan 2,2 juta di Jalur Gaza). Orang-orang Palestina di OPT saat ini memiliki sangat sedikit air untuk digunakan untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri, terutama mengingat dampak pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim. 41
Prinsip Pelarangan yang Menyebabkan Penderitaan yang tidak Perlu Prinsip pelarangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau principle of unnecessary suffering adalah prinsip yang melarang metode dan cara berperang yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu terhadap penduduk sipil. Prinsip ini diatur dalam Customary International Humanitarian Law Rule 70 dan Pasal 35 Protokol Tambahan I. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kepentingan militer dan prinsip kehati-hatian. Kondisi Palestina bergantung pada pasokan dari Israel, baik dalam pasokan air maupun tenaga listrik. Saat ini, desa-desa yang dipasok di Tepi Barat tidak mendapat air dan Listrik selama musim panas berlangsung. Namun hal ini secara teknis terjadi karena mereka berbagi jaringan yang sama dan pasokannya sangat dibatasi. Kondisi tersebut diperparah dengan konsumsi para pemukim Yahudi Zionis yang berlipat ganda setiap musim panas. Tentunya Palestina tidak bisa bergantung pada Israel secara terus menerus. Terlebih lagi karena Gaza khususnya telah dijadikan sandera dan mendapatkan hukuman kolektif dari Israel secara sewenang-wenang. Hukuman kolektif terhadap desa-desa di Tepi Barat dengan mengurangi pasokan air telah terjadi di masa lalu, memang terjadi dan kemungkinan akan berlanjut di masa depan. Selama perjanjian dengan Israel untuk mengamankan sejumlah pasokan air reguler, dan selama Palestina membayar tagihan airnya maka tidak akan mudah bagi Israel untuk secara sepihak membatalkan pengaturan ekonomi untuk sumber daya vital dan dasar seperti air minum. Apa yang terlah terjadi di Palestina khususnya Gaza merupakan pelanggaran terang- terangan terhadap hukum internasional, norma dan prinsip hak asasi manusia, 42 dan Konvensi Jenewa Keempat. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, "Tindakan oleh Israel yang merupakan aneksasi de facto termasuk mengambil alih tanah dan sumber daya alam, membangun permukiman dan pos-pos terdepan,
40 UN Security Council, “UN Doc. S/PRST/1998/26,” 1998,
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FPRST%2F1998%2F26&Language=E&DeviceType=Deskto p&LangRequested=False .
41 Hilmi S. Salim, “Potential Solutions for the Water Conflict between Palestinians and Israelis,” Enhancing Water Security in the Middle East, ed. Hussein A. Amery (Istanbul: El Sharq, 2023), 141.
42 Ibid., 163.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
mempertahankan perencanaan dan rezim pembangunan yang membatasi dan diskriminatif untuk Palestina dan memperluas hukum Israel secara ekstrateritorial kepada pemukim Israel di Tepi Barat”. Laporan PBB juga menuduh Israel melakukan kebijakan diskriminatif terhadap warga Arab, mencuri sumber daya alam, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Palestina. 43
Kesimpulan Konflik antara Israel dan Palestina adalah konflik yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, terkait kepemilikan tanah yang di perebutkan oleh pihak Israel dan Palestina, meskipun dulunya Israel dan Palestina sudah membuat perjanjian yang membatasi wilayah masing-masing negara tetap aja perjanjian tersebut di langgar dan terjadinya perampasan wilayah di bagian Palestina oleh Israel, yang pada akhirnya membuat Israel berkuasa di sebagian besar wilayah yang dulunya merupakan wilayah milik Palestina. Tindakan pemutusan pasokan air dan listrik terhadap warga Palestina merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter. Walaupun tindakan tersebut ditujukan kepada HAMAS tetapi warga sipil Palestina juga terkena dampaknya. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara kemanusiaan, tetapi juga menciptakan penderitaan yang tidak perlu bagi warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik.
Hak atas air telah ditekankan dalam perjanjian internasional yang berbeda tetapi tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Dalam konflik air Palestina-Israel ada banyak faktor yang telah memainkan peran untuk pemenuhan instrumen yang berbeda, misalnya bahwa Palestina tidak dianggap sebagai negara seperti Israel. Akibatnya, Israel memiliki kekuatan lebih besar untuk mempengaruhi Palestina. Hal ini berarti warga negara Israel lebih terjamin haknya daripada orang-orang Palestina. Dalam kerangka hukum internasional, tindakan semacam ini bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan yang melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. Semua pihak yang terlibat dalam konflik seharusnya menghormati hak asasi manusia, memastikan perlindungan warga sipil, dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berman, Lazar. “UN Report Denounces Israel’s ‘Unlawful Occupation,’ Demands Prosecution of
Officials,” 2022. https://www.timesofisrael.com/un-report-slams-israels-unlawful- occupation-demands-prosecution-of-officials/.
Dajani, Muna. “Drying Palestine: Israel’s Systemic Water War - Al-Shabaka.” Al Shabaka The Palestinian Policy Network, 2014. https://al-shabaka.org/briefs/drying-palestine-israels- systemic-water-war/.
Garza, Alejandro De La. “Gaza’s Electricity Crisis Could Turn Hospitals into ‘Morgues’, Red Cross Says,” 2023. https://time.com/6322986/gaza-electricity-crisis-hospital-impact/.
Henckaerts, Jean-Marie. “What IHL Says about Water.” Geneva: ICRC, 2007. https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/interview/water-ihl-interview-
43 Lazar Berman, “UN Report Denounces Israel’s ‘Unlawful Occupation,’ Demands Prosecution of Officials,” 2022, https://www.timesofisrael.com/un-report-slams-israels-unlawful-occupation-demands- prosecution-of-officials/.
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
220307.htm.
Ibrahim, Sara. “The Impact of Military Orders on the Palestinians ’ Right to Water Access.” Lund:
Human Rights Studies Lund University, 2016.
ICRC. “Rule 18 Assessment of the Effects of Attacks.” In International Humanitarian Law Databases , n.d.
———. “Transfer of Own Civilian Population into Occupied Territory.” In Practice Relating to Rule 130 , 2018.
Khumairoh, Mahlil Idatul, and Abdul Fadhil. “Gerakan Intifadhah Dan Kemunculan Hamas (1987-1993).” Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah 1, no. 1 (2019): 1–14.
Krakow, Carly A. “The International Law and Politics of Water Access: And Armed Conflict.” Water 12, no. 340 (2020): 28.
Mahwati, Tri, and Ana Risma Nanda. “Analysis of the Palestinian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law.” International Law Discourse in Southeast Asia 1, no. 1 (2022): 23–42. https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56873.
Messerschmid, Clemens. “Water in Gaza: Problems and Prospects.” Birzeit University Working Paper 2011/19 (ENG) Conferences & Public Events Module 19, no. October (2011): 67. https://doi.org/10.2139/ssrn.1764252.
Misri A. Muchsin. “Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan.” MIQOT: Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman 39, no. 2 (2015): 199.
http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/32/20.
Muslih, Muhammad Khalid, Amal Fathullah Zarkasy, Abdul Rohman, and Rahmat adi Nur Rifa
Da’i. “Ideologi Zionisme Dalam Timbangan Teologi Islam.” Tajdid 20, no. 2 (2021): 269– 303.
Nurjannah, Emilia Palupi, and Muhammad Fakhruddin. “Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina.” Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah 1, no. 1 (2019): 15–26.
Rudolph, Michelle, and Rachel Kurian. “Hydro-Hegemony,Water Governance,and Water Security: Palestinians under Israeli Occupation in the Jordan Valley,West Bank.” Water Alternatives 15, no. 1 (2022): 73–92.
Salim, Hilmi S. “Potential Solutions for the Water Conflict between Palestinians and Israelis.” In Enhancing Water Security in the Middle East , edited by Hussein a. Amery, 123–88. Istanbul: El Sharq, 2023.
Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth MacKenzie. Principles of International Environmental Law, Fourth Edition . Principles of International Environmental Law, Fourth Edition . New Jersey: Cambridge University Press, 2018.
Satrianingsih, Andi, dan Zaenal Abidin. “Zionisme Dan Berdirinya Negara Israel.” Vox Populi 1,
Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Terhadap Warga Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Hidayat,Abdullah, Zuhra
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.103-116 November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
no. 1 (2010): 19. https://doi.org/10.24252/vp.v1i1.8098. UN Security Council. “UN Doc. S/PRST/1998/26,” 1998. https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FPRST%2F1998%2F26&Language=E& DeviceType=Desktop&LangRequested=False .
United Nations General Assembly. “UN Document A/RES/64/292: Human Right to Water and Sanitation,” 2010.
Zhafira, Ayla. “Berdirinya Negara di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh
Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 1, no. 1 (2023): 15–22.