## EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN IZIN USAHA DI KOTA BAUBAU

## Farid Yusuf Nur Achmad
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Baubau.
E-mail: faridyusufnurachmadumb@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  the  effectiveness  of  publishing  services  business license  in  Licensing  Service  Agency  and  Investment  Baubau  city  as  well  as  to determine  the  factors  that  hinder  the  effectiveness  of  publishing  services  business license in Licensing Service Agency and Investment Baubau City. Study is a qualitative descriptive  study,  the research  done  by examining  primary  and  secondary  data.  The population  in  this  research  that  all  employees  at  the  Agency  for  Investment  and Licensing  Services Baubau  city as many as 33 people.  The  sampling  technique using total  sampling.  Data  collection  techniques  are:  observation,  interviews,  literature study  and  documentation.  Processing  and  presentation  of  data  by  using  data reduction, data presentation and verification of data. Data sources are: Primary and Secondary, Technical Analysis used in this research is qualitative descriptive analysis. Results  of  the  study  are:  publishing  services  business  license  in  Licensing  Service Agency and Investment Baubau city is said to be effective, the factors that hinder the effectiveness  of  publishing  services  business  license  Licensing  Service  Agency  and Investment Kota Baubau namely: the factor of time, cost factor and requirements in the licensing service , In an effort to streamline the process of licensing services to the public  the  government  is  expected  to  further  the  transparency  of  financial  reasons that one way to do expose the online and offline media. In the matter raising public awareness  as  users  of  government  services  shall  direct  socialization  in  employers- local businessmen in an effort to take advantage of local entrepreneurs. Penginkatan performance  and  resource  officers,  the  government  in  this  case  the  service  provider must also accept criticism and suggestions from users are a good and wise.
Keywords: Public service, Policy

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  yang  berkualitas menjadi  salah  satu  tolok  ukur  untuk melihat apakah disuatu organisasi pemerintah (sektor  publik) telah terjadi reformasi  birokrasi.  Masih  banyaknya kesan miring yangmuncul atas pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh sector  publik,  tidak  terlepas  dari kenyataan  bahwa  rendahnya  kualitas pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen.
Rendahnya  pelayanan  public  dimaksud, antara  lain  ditandai  dengan  beberapa ciri. Pertama, tidak transparannya biaya dalam  pengurusan  perizinan; kedua , berbelit-belitnya pelayanan bahkan tidak jarang membuat masyarakat menjadi  frustasi  dan ketiga ,  waktu pelayanan  yang  tidak  jelas,  sehingga masyarakat  tidak  dapat  memprediksi kapan  selesainya.  Kurniawan,  Agung,
(2005:60).
Good Governance merupakan proses penyelenggaraan birokrasi dalam pelayanan barang dan jasa public ( public goods and services ) yang dalam pelaksanaannya harus
senantiasa berpegang  pada  prinsip-prinsip good governance ,  yaitu  :  prinsip  efektifitas
( effectiveness ), keadilan ( equity ),
partisipasi  ( participation ),  akuntabilitas ( accountability ) dan transparansi ( transparency ) Gaspersz,V, (1997 : 34). Tuntutan
masyarakat untuk
mendapatkan
pelayanan yang
berkualitas  terus  meningkat  dari  waktu ke  waktu.  Di  dalam  perkembangannya, pelaksanaan  pembangunan  di  Kota Baubau  seringkali  mengalami  banyak hambatan.  Adanya  krisis  seperti  krisis
ekonomi, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap kinerja
pemerintahan  mengakibatkan  semakin lesunya bidang pembangunan, termasuk juga  pembangunan  di  bidang  ekonomi Kansil, (2005 : 70).
Adanya  kondisi  dunia  usaha  yang tidak  menentu  tersebut,  menimbulkan ketimpangan  di  dalam  pembangunan perekonomian. Tantangan yang dihadapi  dalam  pelayanan  public  bukan hanya  menciptakan  sebuah  pelayanan yang efisien, tetapi bagaimana pelayanan  juga  dapat  dilakukan  dengan tanpa  membeda-bedakan  status  dari masyarakat  yang  dilayani.  Dengan  kata lain,  bagaimana  menciptakan  pelayanan yang adil dan demokratis.
Pelayanan merupakan tugas utama  yang  hakiki  dari  sosok  aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  Tugas  ini  telah  jelas digariskan dalam  pembukaan UUD 1945 alinea  keempat,  yang  meliputi  empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap  masyarakat,  yaitu  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Dan  diperjelas  lagi dalam Keputusan
Menteri Pemberdayagunaan  Aparatur  Negara No.  63  tahun  2003  tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik  yang  menguraikan  pedoman umum penyelenggaraan pelayanan public Kurniawan, Agung, (2005 : 79).
Sejak  dikeluarkannya  Peraturan Daerah Kota Baubau No. 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan, Pemerintah  Kota  Baubau  sesuai  dengan peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor :  36  /  M-DAG  /  PER  /  9  /  2007  tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor : 39 / M-DAG / PER / 12 / 2011.
Kota Baubau merupakan salah satu kota  yang  sedang  giat  melakukan pembangunan  di  segala  bidang.  Sektor perekonomian  merupakan  focus  utama di  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  Baubau.  Hal  ini  terlihat, bahwa  sekarang  ini  Kota  Baubau dianggap  sebagai  kota  industri  dan perdagangan,  kota  transit,  dan  kota budaya.  Tidak  hanya  sebagai  kota  yang berkembang,
Reformasi
birokrasi dijalankan dalam mewujudkan
efektifitas  kinerja  aparat,  biaya  murah, hemat  waktu,  proses  cepat  dan  mudah, efisien  tenaga  di  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  serta kepada  sector  swasta  yang  bergerak dalam usaha industry  dan perdagangan. Tentunya  hal  ini  didukung  oleh  kinerja Badan Pelayanan
Perizinan dan Penanaman  Modal  Kota  Baubau  yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk
mendukung upaya peningkatan  pelayanan  publik,  sesuai visi  dan  misi  jangka  menengah  Pemkot tahun 2013-2018, serta pelaksanaan UU No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  dengan  petunjuk  pelaksanaan yang termuat dalam Peraturan
Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pelayanan  publik  dilakukan  secara terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu  (PTSP)  berdasarkan  instruksi Walikota  Baubau  No.  128  Tahun  2013 tentang Pembebasan Biaya atau Retribusi Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha  Perdagangan  SIUP,  tahun  2015 Badan  Perizinan  Kota  Baubau  telah mengeluarkan 153 izin usaha.
Penelitian ini difokuskan pada, tata kelola  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu  yang  dikelola  oleh  Badan Pelayanan Perizinan Kota Baubau dalam  mereformasi  birokrasi  pelayanan publik agar dapat lancar, tertib, sederhana, proses cepat, murah, nyaman dalam public  service dan  kepuasan  para pengusaha  dalam  proses  pelayanan khususnya pendaftaran, hingga penerbitan  surat  izin  usaha  industry (IUI  dan  TDI).  Serta  faktor-faktor penghambat  dan  pendukung  dalam proses reformasi birokrasi tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif .  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu seluruh  pegawai  pada  Badan  Pelayanan Perizinan  dan  Penanaman  Modal  Kota Baubau berjumlah 50 orang. Dari jumlah populasi  tersebut  ditentukan  sampel sejumlah  30  orang,  dalam  penarikan sampel  digunakan  teknik  penentuan sampel  secara  acak  / purpose  sampling, hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  penulis untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Secara  sederhana  penelian  ini memfokuskan pada dua variabel sebagai
upaya  memudahkan  proses  penelitian, yakni:  Badan  Pelayanan  Perizinan  dan Penanaman Modal Kota Baubau. Sebagai variabel  terikat  dengan  maksud  bahwa Pelayanan  Perizinan  adalah  pemberian legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku usaha  atau  kegiatan  tertentu,  baik dalam  bentuk  izin  maupun  tanda  daftar usaha.  Dan  Efektifitas  Pelayanan Penerbitan Izin Usaha sebagai variabel bebas dengan maksud bahwa  Efektifitas  Pelayanan  adalah suatu standar pengkuran untuk menggambarkan  tingkat  keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya  segala  bentuk  tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat  yang  bersifat  legalitas  atau melegalkan kepemilikan,
hak,
keberadaan,  dankegiatan  individu  atau organisasi.
Setelah data dikumpulkan melalui proses
observasi, wawancara  dan  studi  kepustakaan langkah  selanjutnya  adalah  proses pengolahan data, reduksi data  dalam penelitian ini yakni menjalankan analisis,  menggolongkan,  mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu  dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhirnya dapat diketahui.
Dengan menggunakan data primer dan  sekunder  yang  tepat  penelitian  ini mengarah pada hasil yang maksimal.

## C. HASIL PENELITIAN
1) Pelayanan  Penerbitan  Izin  Usaha Pada Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kota Baubau.
Badan  Pelayanan  Perizinan  dan Penanaman  Modal  Kota  Baubau  sudah sangat efektif dibandingkan daerah lain. Hal  ini  bahwa  proses  pelayanan  yang dilakukan  oleh  BP3M  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku  sudah  efektif dengan  parameter  adalah  tidak  adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan kondisi perekonomian  yang  sehat  dan  dinamis dapat  meningkatkan  minat  masyarakat khususnya  pengusaha  untuk  melakukan kegiatan  usaha  dibidang  perekonomian. Sektor  swasta  yang  bergerak  dalam usaha  industri dan perdagangan sangat berperan dalam memajukan perekonomian daerah.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan Kondisi  perekonomian  yang  sehat  dan dinamis  dapat  meningkatkan  minat masyarakat  kota  Baubau  khususnya pengusaha  untuk  melakukan  kegiatan usaha di bidang perekonomian, sehingga dapat  dikatakan  efektif  untuk  itu Pelayanan public yang berkualitas menjadi  salah  satu  tolok  ukur  untuk melihat apakah disuatu organisasi pemerintah (sektor  publik) telah terjadi Reformasi  Birokrasi  serta  berjalan efektif atau tidak.
Secara  umumnya  layanan  dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-petugas  yang  memiliki  factor keahlian  dan  ketrampilan  yang  sesuai dibidangnya,  hal  ini  disebabkan  bahwa
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
berkualitas  terus  meningkat  dari  waktu ke  waktu.  Di  dalam  perkembangannya, pelaksanaan  pembangunan  di  Kota Baubau  seringkali  mengalami  banyak
hambatan sehingga perlu adanya perbaikan  dalam  bentuk  pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan public di Kota Baubau bukan hanya  menciptakan  sebuah  pelayanan yang efisien, tetapi bagaimana pelayanan  juga  dapat  dilakukan  dengan tanpa  membeda-bedakan  status  dari masyarakat  yang  dilayani.  Dengan  kata lain,  bagaimana  menciptakan  pelayanan yang  adil  dan  demokratis  sehingga pelayanan  yang  kami  berikan  dapat terus  efisien.  Disisi  lain  Pelayanan merupakan tugas  utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi  masyarakat.  Tugas  ini  telah  jelas digariskan dalam  pembukaan UUD 1945 dan  menjadi  tugas  kita  semua  dalam mengektifkan setiap pelayanan yang ada dan  menjadi  tugas  para  pegawai sehingga  terus  menciptakan  pelayanan yang  efektif  dan  efisien.  Dengan  kata lain seluruh aparat harus bisa menjawab setiap  keluhan  masyarakat  utamanya berhubungan  dengan  pelayanan  yang efektif dan prima sesuai dengan tuntutan dari Reformasi Birokrasi.
Kata efektivitas tidak dapat disamakan  dengan  efisiensi,  karena keduanya  memilki  arti  yang  berbeda walaupun  dalam  berbagai  penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas.
Efisiensi
mengandung pengertian  perbandingan  antara  biaya dan  hasil,  sedangkan  efektivitas  secara langsung
dihubungkan dengan
pencapaian tujuan. Efektivitasyaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian  mengenai  terjadinya  suatu akibat  yang  dikehendaki,  efektif  itu harus  terkait  dengan  pencapaian  tujuan
dan  sasaran  suatu  tugas  dan  pekerjaan dan  terkait  juga  dengan  kinerja  dari proses  pelaksanaan  suatu  pekerjaan. Disisi  lain  Efektivitas  dapat  dijadikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang ditentukan sebelumnya. Efektivitas ditinjau  dari  sudut  pencapaian  tujuan yang dimana keberhasilan suatu organisasi haruslah mempertim- bangkan bukan hanya sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan  diri  dalam  mengejar sasaran  dengan  kata  lain,  penilaian efektivitas  harus  berkaitan    dengan masalah  sasaran  maupun  tujuan  dalam pelayanan  Badan  Pelayanan  Perizinan dan  Permodalan  Kota  Baubau.  Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan  dengan  benar  dan  sesuai dengan  prosedur,  sedangkan  efektif  bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan  dengan  benar  dan  dapat memberikan hasil yang bermanfaat
2) Faktor Penghambat Efektifitas
Pelayanan  Penerbitan  Izin  Usaha Pada Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kota Baubau.
Faktor-faktor  yang  meng-hambat dari  efektifitas  pelayanan  penerbitan izin  usaha  Pada  Badan  Pelayanan Perizinan  dan  Penanaman  Modal  Kota Baubau yaitu; faktor waktu, factor biaya dan persyaratan dalam pelayanan perizinan disisi lain Pelayanan perizinan dilakukan  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat,  misalnya  upaya instansi yang berwenang dalam memberikan  jaminan  kepastian  hukum atas  usaha  yang  dimiliki  sehingga  dapat menjamin segala aktivitas.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan dapat di generalisasikan beberapa kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam penelitian ini antara lain: (1). Pelayanan penerbitan  Izin  Usaha  Pada  Badan Pelayanan  Perizinan  dan  Penanaman Modal  Kota  Baubau  dikatakan  efektif karena  tujuan  atau  sasaran  yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan  efek  yang  diharapkan oleh  masyarakat.  (2)  Faktor-faktor yang  menghambat  efektifitas  pelayanan penerbitan  izin  usaha  Pada  Badan Pelayanan  Perizinan  dan  Penanaman Modal Kota Baubau yaitu : faktor waktu, faktorbiaya  dan  persyaratan  dalam pelayanan perizinan.
Sebagai upaya meningkatkan Standar pelayanan sesuai dengan tuntutan  Reformasi  Birokrasi  tentang pelayanan.  Factor  biaya  pelayanan administrasi  yang  free  atau  tidak dikenakan  biaya  pada  Badan  Pelayanan Perizinan  dan  Penanaman  Modal  Kota Baubau  sebaiknya  dilakukan  secara transparansi kepada seluruh masyarakat,  dengan  beberapa  cara antara lain melalui papan informasi dan atau media online . Dari segi peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendaftarkan usaha  yang  dimiliki,  hendaknya  sering dilakukan  sosialisasi  dan  publikasi tentang pendaftaran untuk menerbitkan izin  demi  meningkatkan  efektifitas  dan kualitas pelayanan.
Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pelayanan.  Hal  ini,  dapat  dilakukan
melalui  pemberian  penghargaan  yang senilai  denganprestasi  yang  dilakukan aparat  dalam  memberikan  pelayanan dan memberikan sanksi yang  sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat jika membuat kesalahan sehingga masalah  yang  menjadi  penghambat dalam  memberikan  pelayanan  dapat dihindari atau diperbaiki. Sebagai upaya dari  proses  transparansi  dimaksud adalah  penggunaan  Kotak  Saran  publik dioptimalkan dalam proses peningkatkan  partisipasi  masyarakat pengguna  jasa  untuk    memberikan kritik,  saran  atau  pendapat  atau  proses pemberian pelayanan oleh aparat untuk meningkatkan control public demi tercapainya akuntabilitas pelayanan publik.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, 2005, Sistem Pemerintahan
Indonesia, Cetakan  Ke  Dua.  PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Gaspersz,  V.1997, Manajemen  Kualitas Dalam  Industri  Jasa ,  Gramedia PustakaUtama : Jakarta.
Georpolous  dan  Tannenbaum,  1985,
Efektivitas Organisasi , Alumni Bandung :  Bandung.
Kurniawan,  Agung,  2005, Transformasi Pelayanan Publik , Alumni Bandung
:  Bandung.

## PeraturanPerundang-Undangan
Depdagri,2004, Modul  Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Atap .
Keputusan  Menteri  Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. 63tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan  DaerahKota  BaubauNo.  23
Tahun  2003  tentang  Retribusi  Izin Industri, Perdagangan
dan Pergudangan. Peraturan  Daerah  Kota  Baubau  No.  9 Tahun  2013  Tentang  Surat  Izin
Usaha Perdagangan Kota Baubau
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor
:  36  /  M-DAG  /  PER  /  9  /  2007 tentang  Penerbitan  Surat  Izin Usaha  Perdagangan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39 / M-DAG / PER / 12 / 2011. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008
Tentang  Izin  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  (Lembar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 93)