## P r o f e s i o n a l i t a s   D a n   I n t e g r i t a s   A d v o k a t   D a l a m   P e n e g a k a n H u k u m   D i   I n d o n e s i a
Japansen Sinaga 1 , Irene Puteri A.S Sinaga 2 japansen.sinaga@lecturer.uph.edu , Universitas Pelita Harapan, Indonesia 1 irene.sinaga@upha.edu , Universitas Pelita Harapan, Indonesia 2

## Abstract
Background :
It is understood that Advocates are one of the law  enforcement officers in Indonesia who are expected to have professionalism and integrity, sometimes tested by bribery and gratuities which are in the interests of their clients, but are expected not to be tempted by this and not do it.

## Findings:
Bribery and gratification may involve an advocate, acting as a recipient or giver, or as an intermediary to realize the gratification. These two types of actions  fall  into the category of prohibited actions  in the  Anti-Corruption Law. Advocates in their efforts to  realize the principles of the rule of law in social and state life, their role and function  as  a  profession  that  is  free,  independent and  responsible  is  important,  professionalism,  in  addition  to judicial institutions and law enforcement agencies such as the police and prosecutor's office.

## Conclusion:
Legal services provided by Advocates in carrying out their professional duties for the sake of upholding justice based  on  law  for  the  benefit  of  people  seeking  justice,  including  efforts  to  empower  people  to  realize  their fundamental rights before the law. Advocates as an element of the justice system are one of the pillars in upholding the supremacy of law and human rights.
Keywords : Advocate; Law Enforcer; Professional; Integrity; Independent.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Dipahami  bahwa  Advokat  merupakan  salah  satu  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  diharapkan  memiliki profesionalitas dan integritas, kadang-kadang diuji dengan suap dan gratifikasi yang nota bene demi kepentingan kliennya, namun diharapkan tidak tergoda dengan hal tersebut dan tidak melakukannya.

## Hasil Penelitian:
Suap  dan  gratifikasi  bisa  saja  melibatkan  seorang  Advokat,  bertindak  menerima  atau  sebagai  pemberi,  atau sebagai perantara untuk mewujudkan gratifikasi. Kedua jenis perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang  dalam  UU  Anti  Korupsi.  Advokat  dalam  usaha  mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  peran  dan  fungsinya  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan bertanggungjawab merupakan hal yang pent, Profesionaling, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

## Kesimpulan:
Jasa hukum yang diberikan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum  untuk  kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan,  termasuk  usaha  memberdayakan  masyarakat  dalam menyadari  hak-hak  fundamental  mereka  di  depan  hukum.  Advokat  sebagai  salah  satu  unsur  system  peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Kata kunci: Advokat; Penegak Hukum; Profesional; Integritas; Mandiri.
DOI : - Received :  January 2024 Accepted :  January 2024 Published :  February 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  menentukan:  "Advokat  berstatus  sebagai penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan".  Advokat  diberi  status  sebagai  penegak  hukum  yang  bebas  dan  mandiri  dalam menjalankan tugasnya mengingat dan menimbang bahwa peran Advokat dalam perkembangan berbagai aspek kehidupan dewasa ini, bukan saja hanya menjalankan kuasa untuk mewakili kliennya, tetapi juga dapat memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum.
Konsep  peran  dan  fungsi  Advokat  bukan  lagi  rigid  (kaku)  hanya  pada  pembelaan kepentingan kliennya saja, tetapi termasuk memberikan konsultasi hukum, dan bantuan hukum bagi siapa saja  yang memerlukan jasa hukum dari Advokat. Oleh karena peranannya dalam konsultasi hukum dan bantuan hukum, Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu membuat terobosan-terobosan hukum untuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum maupun penegakan hukum.  Advokat bebas dan mandiri sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf c, Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dapat digunakan
Sebagai  dasar  untuk  menjustifikasi  fungsi  Advokat  sebagai  penegak  hukum  dapat berkontribusi  terhadap  perkembangan  ilmu  hukum.  Profesionalitas  dan  integritas  Advokat tidak  hanya  untuk  membela  kepentingan  klien  saja,  namunsebagaipenegakhukum,  Advokat juga  harus  mampu  melakukan  terobosan-terobosan  baru  dan  tetap  dalam  batasan  Undang- Undang serta kode etik.
Paragraf II Penjelasan Umum Undang-Undang Advokat pada prinsipnya telah memberi petunjuk bagi para Advokat bahwa profesi yang diembannya bukanlah profesi yang kaku tapi fleksibel  sesuai  dengan  perkembangan  jaman.  Advokat  dalam  upaya  mewujudkan  prinsip- prinsip negara hukum dalam kehidupan bangsa dan negara, peran dan fungsi advokat sebagai

## PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Japansen Sinaga, Irene Puteri A.S Sinaga
profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab. Hal ini menjadi sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Jasa hukum yang  diberikan  Tugas  Profesi  advokat  dijalankan  demi  menegakkan  keadilan  berdasarkan hukum  untuk  kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan,  termasuk  usaha  memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Maka  peran  advokat  sangat  dibutuhkan  disetiap  negara  untuk  dapat  membantu  untuk membantu masyakat yang membutuhkan

## 3. PEMBAHASAN
Pembahasan dalam makalah ini adalah tentang advokat dan kode etik professi advokat, moral dan etika, etika profesi hukum, filsafat moral bagi advokat, serta advokat sebagai salah satu elemen dalam sistem penegakan hukum. Berikut penjelasan agar paham pada pembahasan berikut.

## 3.1 Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Advokat menentukan, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan nya  dilakukan  oleh  organisasi  advokat,  sehingga  pembuatan  ketentuan  kode  etik  Advokat menjadi tanggung jawab organisasi yang mengangkatnya.
Regulasi  sekaligus  sebagai  dasar  hukum  Advokat  pada  masa  dulu  tidak  mengenali istilah  Advokat,  melainkan  pengacara.  Istilah  lama  yang  dipersamakan  dengan  pengacara dalam istilah Belanda adalah meester in de rechten (Mr / mister), yaitu orang yang secara resmi diangkat  untuk  menjalankan  profesi  pengacara. 1 Sebutan meester  in  de  rechten ini  untuk sarjana hukum sebelum tahun 1970-an tidak di cemari oleh perspektif ilmu sosial. 2
Advokat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan  Undang-Undang  Advokat.  Jasa  hukum  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Advokat  adalah  jasa  yang  diberikan  Advokat  berupa  konsultasi  hukum,
1 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), Hal 57
2 Peter Mahmud Marzuki, PenelitianHukum, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2005),hal 14
bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Peran  Advokat  sesuai  Undang-Undang  Advokat  diperluas,  bukan  saja  hanya menjalankan  kuasa  untuk  mewakili  kliennya,  Advokat  juga  diberi  status  sebagai  penegak hukum  dan  independent  dalam  menjelankan  tugasnya,  baik  di  dalam  pengadilan  (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Advokat sesuai di Pasal 5 ayat (1) Undnag-Undang Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.
Konsep ini berarti Advokat bukanlah sebagai lembaga  yang rigid (kaku) hanya pada pembelaan kepentingan kliennya saja, tetapi termasuk memberikan jasa konsultasi hukum, dan bantuan hukum bagi siapa saja yang memerlukan jasa hukum dari Advokat. Peranan Advokat yang diperluas hingga memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum, menegaskan bagi Advokat  harus  mampu  membuat  terobosan-terobosan  hukum  untuk  berkontribusi  terhadap perkembangan  ilmu  hukum  mau  pun  penegakan  hukum.  Advokat  harus  mengikuti perkembangan dan transformasional seperti di negara-negara yang menganut sistem common law ,  tetap  tidak  terlepas  dari  ketentuan  Kode  Etika  ( code  of  conduct )  yang  dibuat  oleh Organisasi Advokat.
Advokat demi dan atas nama Agamanya dan Tuhannya bersumpah atau berjanji setia untuk :
a. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. Memperoleh  profesi  Advokat,  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
c. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa humakan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
d. Melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan  atau  menguntungkan  bagi  perkara  klien  yang  sedang  atau  akan ditangani;
e. Menjaga  tingkah  lakunya  dan  akan  menjalankan  kewajiban  Advokat  sesuai  dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat;

## PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Japansen Sinaga, Irene Puteri A.S Sinaga
f. Tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang Advokat.
Sumpah atau janji Advokat di atas segala konsekuensi dari perbuatannya. Melanggar sumpah atau janji Advokat berurusan dengan masalah moral dan etika yang menjadi junjungan tertinggi dari segala ketentuan hukum.
Pelanggaran  sumpah  atau  janji  Advokat  berlaku  dalam  hal  sebagaimana  yang  diberi batasan di dalam Pasal 6 UU Advokat, yaitu Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c. Bersikap,  bertingkah  laku,  bertutur  kata,  atau  mengeluarkan  pernyataan  yang menunjukkan  sikap  tidak  hormat  terhadap  hukum,  peraturan  perundang-  undangan, atau pengadilan;
d. Berbuat  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  kehormatan,  atau  harkat  dan martabat profesinya;
e. Melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  atau  perbuatan tercela;
f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.
Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Advokat dapat berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

## 2.2 Moral Dan Etika
Profesi  merupakan  jenis  pekerjaan  yang  karena  sifatnya  dituntut  harus  tunduk  pada tanggung  jawab  profesi  hukum. 3 Advokat  merupakan  suatu  profesi  mulia  untuk  penegakan hukum yang, tunduk pada kode etik ( code of conduct ) yang memuat asas hukum moral yang ditentukan oleh organisasi advokat. Profesi advokat Dipahami bahwa  pemenuhan nilai moral dan nilai moral  merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur yang
3 Supriadi, Loc. cit., hal. 19.
mendasari  kepribadian  profesional  hukum. 4 Moral  mengajarkan  tentang  baik  buruk  yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Kata yang sangat dekat dengan moral adalah etika. 5 Moral berasal dari kata mos jamaknya mores (Latin) yang artinya adat kebiasaan. 6 Etika berasal dari kata ethos jamaknya ta ethos (Yunani 10 11 Kuno) artinya adat kebiasaan. 7

## 2.3 Etika Profesi Hukum
Tantangan  yang  dihadapi  dewasa  ini  oleh  ajaran-ajaran  moral  makin  kompleks. Indoktrinasi  dalam  ajaran-ajaran  moral  akan  sering  dipertanyakan  jika  tidak  lagi  mampu memberikan  orientasi  yang  jelas  bagi  penganutnya.  Kekaburan  orientasi  itu  muncul  justru karena bertambahnya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan yang terbaik. Padahal, apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Bagi penyandang profesi hukum,  hal  ini  sangat  mungkin  menimbulkan  kebingungan  untuk  menentukan  sikap  karena kehilangan  orientasi  (disorientasi).  Disinilah  letak  arti  penting  mempelajari  etika  profesi hukum itu. 8
Tantangan  untuk  mempelajari  etika  profesi  hukum  tentu  ada,  khususnya  ketika pertimbangan-pertimbangan  yang  diungkapkan  dianggap  bertolak  belakang  dengan  perilaku keseharian  yang  ditunjukkan  oleh  para  penyandang  profesi  hukum  tersebut.  Hal  ini memunculkan  sinisme  (anekdot  negatif  terhadap  advokat)  yang  berlebihan  bahwa  berbicara tentang etika profesi hukum tidak lain seperti berdiri di menara gading, tidak membumi, terlalu idealis, sok moralis, dan sebagainya 9
Etika profesi hukum di perguruan tinggi di Indonesia, dapat dikatakan masih menjadi bahan kajian yang "serba tanggung". Materi ini khususnya diajarkan di program calon sarjana ilmu  hukum.  Belum  lama  dimasukkan  dan  dilangsungkan  dalam  kurikulum.  Memang  di beberapa perguruan tinggi sudah ada yang mengambil inisiatif mengadakan mata kuliah khusus tentang etika profesi hukum. Tetapi secara nasional baru pada tahun 1994 materi ini dijadikan materi wajib nasional. Itupun materinya masih disatukan dengan perkuliahan Filsafat Hukum
4 ibid
5 Abdul kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1997), hal. 17.
6 ibid
7 Supriadi, Op.cit, hal. 7.
8 Sidharta, Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir ,  (Bandung:  Refika  Aditama, 2009), hal. 2.
9 ibid

## PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Japansen Sinaga, Irene Puteri A.S Sinaga
yang secara keseluruhan diberi bobot tiga atau empat SKS (Sistem Kredit Semester). Karena masih  relatif  baru,  materi  minimal  yang  harus  diberikan  kepada  para  mahasiswa  belum tersistematisasi dengan baik. Semua tergantung pada improvisasi dosen masing-masing untuk mengisisnya. 10
Materi etika profesi hukum ini selayaknya diberikan kepada para calon sarjana hukum sedini mungkin. Etika profesi hukum baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama, yaitu: 11
a. Berani berbuat dan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
b. Sadar akan kewajibannya.
c. Memiliki idealisme yang tinggi.
Jelaslah  ciri-ciri  moralitas  demikian  membutuhkan  proses,  paling  tidak  harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan  sudah  menjalankan  tugasnya  sebagai  fungsionaris  hukum  (penyandang  etika profesi hukum seperti Advokat). Secara jujur harus diakui, bahwa pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran etika  profesi  yang  tidak  mendapat  penyelesaian  secara  tuntas,  bahkan  terkesan  didiamkan. Lembaga  semacam  dewan  atau  majelis  pertimbangan  profesi  yang  bertugas  menilai pelanggaran etika masih belum berwibawa di mata para anggotanya dan masyarakat. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak. Padahal, kajian ini pasti lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi oleh para fungsionaris hukum.  Munculnya  berbagai  orientasi  profesi  sejenis  dengan  kode  etiknya  sendiri-sendiri, semakin mengurangi nilai kajian di mata orang-orang yang mempelajari etika profesi hukum. 12
Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.  Salah  satu  pilar  penting  dalam  tegaknya  negara  hukum  adalah  keberadaan  para penyandang  profesi  hukum.  Arahan  dalam  sistem  pembangunan  nasional  juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan aparatur hukum (struktur hukum) yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi. Dengan kata lain, apapun kondisi yang dipersepsikan dengan profesi hukum di Indonesia, profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi luhur (officium nobile) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
10 Ibid , hal 13
11 ibid
12 Ibid
Etika  profesi  hukum  secara  langsung  bersinggungan  dengan  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  tepatnya  dari  sudur  psikis.  Jika  pembangunan  Indonesia  diartikan  sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis, sama  artinya  dengan  menggagalkan  pembangunan  Penegakan  etika  profesi  hukum  bagi fungsionaris  hukum  Indonesia  tentu  bukan  pekerjaan  yang  dapat  dilihat  hasilnya  dalam sekejap.

## 2.4 Filsafat Moral Bagi Advokat
Filsafat moral (etika) Elias Canetti (1905-1994) dalam karyanya berjudul "Crowds and Power" mengandung filsafat zoologis, 13 mendeskripsikan masalah kekuasaan ( power ) sebagai ancaman serius. Reza A.A. Wattimena menyebut korupsi dan hasrat berkuasa manusia, korupsi dan  pemburuan  kenikmatan,  korupsi  dan  sisi  hewani  manusia,  korupsi  dan  sifat  wajar kejahatan, korupsi dan simbolisme kejahatan, korupsi sebagai kejahatan sistemik, korupsi dan kekosongan jiwa manusia. 14 Elias Canetti memberi argumentasi menarik, terlepas dari segala sifat  luhurnya,  manusia  memiliki  kodrat  hewani  yang  tertanam  jauh  di  dalam  diri  setiap manusia.  Kodrat  itulah  yang  memungkinkan  manusia  lepas  dari  semua  sebab  ekonomi  dan politik, berubah bertindak koruptif, berkumpul sebagai massa (crowds), dan bertindak kejam terhadap manusia lainnya. 15

## 2.4 Advokat Sebagai Salah Satu Elemen Dalam Sistem Penegakan Hukum
Setelah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  (UU  Advokat) berlaku efektif tanggal 5 April 2003, kedudukan Advokat ditempatkan sejajar dengan penegak hukum.  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  menentukan  Advokat  berstatus  sebagai penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan. Ini artinya Advokat harus berkontribusi dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan hukum.
13 Elias  Canetti  dalam  Reza  A.A.  Wattimena,  Filsafat  Anti  Korupsi,  Membedah  Hasrat  Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 74. Elias Canetti orang Jerman keturunan Bulgaria, dikenal  sebagai  seorang  filsuf, penulis  novel, penulis esei,  sosiolog, penulisa naskah drama. Pada tahun 1981 meraih hadiah Nobel untuk kategori sastra dan literatur. Karyanya yang paling terkenal di dunia adalah Crowds and Power yang diterbitkan pada tahun 1960. Pemikiran-pemikiran Elias Canetti dalam buku Crowds and Power inilah yang dijabarkan oleh Reza A.A. Wattimena dalam bukunya berjudul "Filsafat Anti Korupsi" (2012).
14 Ibid, hal. 27, hal. 45, hal. 67, hal. 107, hal. 119, hal. 137, dan hal. 155.
15 Ibid , hal 63, dan hal 70-71

## PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Japansen Sinaga, Irene Puteri A.S Sinaga
Sebagaimana  diketahui  bahwa  penegakan  hukum  dalam  sebuah  sistem  harus  saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan hukum.

## Penegakan Hukum Dalam Sebuah Sistem
Struktur Hukum:
- Pemerintah - Legislatif
- Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, Lembaga pemasyarakat)
- Masyarakat
Substansi  Hukum: - Nilai-nilai (velues) - Norma-norma - Asas-asas
- Prinsip-prinsip - Kaidah-kaidah - Ketentuan dalam - Pasal-pasal - Doktrin-doktrin - Yurisprudensi
Budaya Hukum:
- Ide-ide
- Gagasan-gagasan
- Pola pikir
- Tutur kata
- perilaku
- Sikap
Tujuan Hukum & Penegakan Hukum:
- Kepastian
- Keadilan
- Keamanan,
- kenyamanan,
- kedamaian, dan
- ketenteraman.
- Kemanfaatan - Kesejahteraan .
Faktor-faktor untuk tercapainya tujuan hukum dan penegakan hukum dapat dipahami dari  lingkup  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh Lawrence  Milton  Friedman ,  meliputi: struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal  substances ),  budaya  hukum  ( legal culture ).  Bagian-bagian  atau  elemen-elemen  dalam  sistim  hukum  ini  haruslah  terorganisir secara  bersama-sama  dalam  prosesnya  untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Kehidupan  akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.
Ludwig  Von  Bertalanffy  mengatakan  " system  are  complexes  of  element  standing  in interaction ".  Menurut  A.D.  Hall  dan  R.E.  Fagen  adalah  " a  set  of  objects  together  with relationship between the objects and between the attributes ”. Menurut Kennet Berrien adalah " a  system  is  a  set  of  component,  interacting  with  each  other ".  Sistem  memiliki  komponen- komponen  yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  sesuai  dengan  rencana.  Struktur hukum  yaitu  keseluruhan  institusi-institusi  hukum  yang  ada  beserta  aparatur  hukumnya, mencakup  antara  lain  pemerintah  atau  negara,  legislatif,  kepolisian  dengan  para  polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan Advokat setelah UU Advokat  berlaku.  Struktur  hukum  kata  Lawrence  Milton  Friedman  ibarat  mesin  sedangkan substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan mesin itu serta memutuskan  bagaimana  mesin  itu  digunakan. Substansi  hukum  berada  pada  urutan  kedua setelah struktur hukum, yang berarti menekankan pentingnya elemen-elemen dalam struktur hukum itu bekerja, meskipun elemen-elemen lainnya juga penting.

## 3. KESIMPULAN
Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum sangat penting sebagai salah satu elemen dalam sebuah sistem. Rusaknya moral Advokat megakibatkan sistem tidak bekerja  sebagaimana  mestinya  dalam  mencapai  tujuan  hukum  dan  penegakan  hukum.  Oleh sebabnya bagi setiap Advokat diwajibkan oleh Undang-Undnag Advokat dan Code of Conduct untuk  berperilaku  sebagaimana  mestinya  dan  harus  menjadi  pedoman  dan  dijunjung  tinggi. Sebaik dan sebagus apapun substansi hukum itu dibuat jika struktur hukumnya (masyarakat maupun  aparatur  hukum)  tidak  bermoral,  tidak  beretika,  adalah  suatu  keniscayaan  untuk mencapati  tujuan  hukum  dan  penegakan  hukum  hingga  dunia  kiamat.  Sebaik  dan  sebagus apapun substansi dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat mengatur tentang

## PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Japansen Sinaga, Irene Puteri A.S Sinaga
Advokat tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat jika Advokatnya secara internal tidak bekerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik.

## 4. REFERENSI
Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory )  dan Teori  Peradil(Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009. Batoche Books, 2000.
Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation , Kitchener: Bertens, K., Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya:2 ), Yogyakarta: Kanisius, 2000.
Friedman, Lawrence M., American Law And Introduction, Second Edition, (New York: W.W. Norton  &  Company,  1997),  diterjemahkan  oleh  Wishnu  Basuki, Hukum  Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: Tatanusa, 2001.
H.S., Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 2012. Keraf, A. Sonny, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas, 2002.
Latipulhayat, Atip, "Kahzanah Jeremy Bentham", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2,  Tahun  2015,  ISSN  2460-1543  dan  e-ISSN  2442-9325.  Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum , Bandung: Citra Adtya Bakti, 1997. Sidharta,
Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung: Refika Suherman,  Ade  Maman,  Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Supriadi, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika.
Wattimena,  Reza  A.A.,  Filsafat  Anti  Korupsi,  Membedah  Hasrat  Kuasa,  Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi, Yogyakarta: Kanisius, 2012.