## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN PENGAWASAN INSPEKTORAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

## (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)
Dewi Saraswati 1) ,  H. Amri Amir,  H. Junaidi 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2016,
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This study aimed to obtain empirical evidence of the factors that affect the implementation of performance- based budgeting with the supervision of the Inspectorate as a moderating variable. This study was conducted on 94 head of government working units and finance’s head of government working units in Jambi province. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with moderating variables. The results showed that 1) budgeting policy,  ethical  behavior,  political  budgeting,  and  reward  affect  the  implementation  of  performance-based budgeting,  while  public  participation  and  partial  punishment  do  not  affect  the  implementation  of  performance- based budgeting 2) inspectorate’s supervision can not moderate the relationship between budgetary policy, ethical behavior,  political  budgeting,  public  participation,  rewards,  and  punishment  against  the  implementation  of performance-based budgeting.
Keywords : Implementation  of  Performance-Based  Budgeting,  Budgetary  Policy,  Ethical  Behavior,  Political Budgeting, Public Participation, Rewards, Punishment, and Inspectorate’s Supervision.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti  empiris  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dengan  pengawasan  inspektorat  sebagai  variabel  moderasi.  Penelitian dilakukan  terhadap  94  Kepala  SKPD  dan  PPK-SKPD  Provinsi  Jamb.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis regresi  linier  berganda  dengan  variabel  moderasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  kebijakan  penyusunan anggaran,  perilaku  etis,  politik  penganggaran,  dan  penghargaan  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  penerapan anggaran  berbasis  kinerja,  sedangkan  partisipasi  masyarakat  dan  sanksi  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja 2) pengawasan inspektorat tidak dapat memoderasi hubungan antara kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis, politik penganggaran, partisipasi masyarakat, penghargaan, dan sanksi terhadap variabel penerapan anggaran berbasis kinerja.
Kata Kunci :   Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja,  Kebijakan  Penyusunan  Anggaran,  Perilaku  Etis,  Politik Penganggaran, Partisipasi Masyarakat, Penghargaan, Sanksi, dan Pengawasan Inspektorat.

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Pengelolaan  pemerintah  daerah  di  Indonesia, baik  ditingkat  provinsi  maupun  tingkat  kabupaten  dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  pasal  19  yang  menetapkan  bahwa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) disusun  berdasarkan  pendekatan  prestasi  kerja  yang akan  dicapai.  Kinerja  instansi  pemerintah  banyak menjadi  kritikan  akhir-akhir  ini,  terutama  sejak timbulnya  iklim  yang  lebih  demokratis  dalam pemerintahan.
Pemerintah
Republik Indonesia telah mengamanatkan  anggaran  berbasis  kinerja  sejak  tahun 2003,  namun  sampai  saat  ini  belum  sepenuhnya dilaksanakan  dan  dalam  prakteknya  masih  bersifat formalistik.  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  yang tidak  serta  merta  berhasil  mengakibatkan  pemerintah untuk mempersiapkan hal-hal dalam mengatasi kondisi tersebut.  Adapun  hal-hal  yang  harus  diperhatikan adalah faktor-faktor pemicu keberhasilan implementasi anggaran  berbasis  kinerja. Fenomena  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja  pada pemerintah Indonesia, yaitu dilihat dari laju inflasi dan defisit  anggaran  sebagai  salah  satu  bentuk  kinerja stabilitas  ekonomi  pemerintah  daerah.  Perkembangan tingkat  inflasi  dan  defisit  anggaran  pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.
Tingkat Inflasi dan Defisit Anggaran Pemerintah Indonesia T.A. 2011 – 2014 No. Tahun Inflasi (%) Defisit Anggaran (Rp) 1 2011 3,8 84,4 triliun 2 2012 4,3 153,3 triliun 3 2013 8,4 202,8 triliun 4 2014 8,4 175,4 triliun
Sumber:   Bank  Indonesia  dan  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, 2014
Tabel  1  menyajikan  data  tingkat  inflasi  di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan dari 3,8% pada tahun 2011 menjadi 8,4% pada tahun 2014. Atmadja  (1999)  menyatakan  bahwa  inflasi  dapat dikendalikan dengan cara mengurangi defisit anggaran. Namun, tabel 1 juga menyajikan data bahwa meskipun jumlah  defisit  anggaran  pemerintah mengalami penurunan,  namun  tingkat  inflasi  di  Indonesia  pada tahun  2014  tetap  pada  tingkat  8,4%  dan  tidak mengalami penurunan.

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah dijelaskan adalah sebagai berikut:
1. Apakah  kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis,  politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) secara  simultan  berpengaruh  terhadap  penerapan anggaran berbasis kinerja?
2. Apakah  kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis,  politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) secara  parsial  berpengaruh  terhadap  penerapan anggaran berbasis kinerja?
3. Apakah  pengawasan  inspektorat  dapat  memoderasi hubungan kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis,  politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah :
1. Untuk  memperoleh  bukti  empiris  bahwa  kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis, politik penganggaran,  partisipasi  masyarakat,  penghargaan ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment )  secara  simultan berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran  berbasis kinerja.
2. Untuk  memperoleh  bukti  empiris  bahwa  kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis, politik penganggaran,  partisipasi  masyarakat,  penghargaan ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment )  secara  parsial berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran  berbasis kinerja.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa pengawasan inspektorat dapat memoderasi hubungan kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis,  politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.

## 2. LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Pustaka
Penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan  suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan  keterkaitan  antara  pendanaan  dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam  pencapaian  kinerja  tersebut.  Pengertian  kinerja adalah  prestasi  kerja  yang  berupa  keluaran  dari  suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Halim dan Kusufi, 2012).
Kajian  Kementerian  Keuangan  (2014)  juga menjelaskan  bahwa  penganggaran  berbasis  kinerja adalah  suatu  pendekatan  dalam  sistem  perencanaan penganggaran  belanja  negara  yang  menunjukkan
keterkaitan  antara  alokasi  pendanaan  dan  kinerja  yang diharapkan  dari  alokasi belanja  tersebut  serta memperhatikan  efisiensi  dalam  pencapaian  kinerja. Menurut  Bastian  (2006),  anggaran  dengan  pendekatan kinerja  adalah  sistem  anggaran  yang  berorientasi  pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi.
Buku  Pedoman  Penyusunan  APBD  Berbasis Kinerja  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2005), menjelaskan  bahwa  penganggaran  berbasis  kinerja merupakan  metode  penganggaran  bagi  manajemen untuk  mengaitkan  setiap  pendanaan  yang  dituangkan dalam  kegiatan-kegiatan  dengan  keluaran  dan  hasil yang  diharapkan  termasuk  efisiensi  dalam  pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Penganggaran berbasis  kinerja  merupakan  suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan  keterkaitan  antara  pendanaan  dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam  pencapaian  kinerja  tersebut.  Meskipun  sudah diamanatkan sejak tahun 2003, pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sejak tahun 2005 sampai saat  ini  belum  sesuai  dengan  harapan.  Kinerja  instansi pemerintah  banyak  menjadi  kritikan  akhir-akhir  ini. Masyarakat  selalu  mengharapkan  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  baik  dan  berkeadilan  serta produk  dan  jasa  lainnya  yang  berkualitas.  Fenomena yang  terjadi  saat  ini  adalah  meskipun  pemerintah  telah merealisasikan anggaran belanja, namun masih terdapat ketidakstabilan  perekonomian  di  tengah  masyarakat serta kurangnya fasilitas layanan publik yang memadai.
Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran  daerah  dimana  secara  konseptual  terdiri atas  formulasi  kebijakan  anggaran  dan  perencanaan operasional  anggaran.  Proses  anggaran  diawali  dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan anggaran. Untuk konteks pemerintah daerah, etika kerja juga berimplikasi pada aparatur pemerintah dalam menyusun anggaran. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran berkaitan  dengan  politik  adalah  lamanya  proses pembahasan anggaran.
Perubahan paradigma anggaran di era reformasi juga  menuntut  adanya  partisipasi  masyarakat  (publik) dalam siklus anggaran untuk menciptakan akuntabilitas kepada  publik.  Menurut  Fitri  dkk  (2013)  dan Widyantoro  (2009),  faktor  penghargaan  ( reward ) dan sanksi  ( punishment ) merupakan  salah  satu  metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan  meningkatkan  prestasi.  Wandari,  dkk  (2015)  juga menyatakan  bahwa  faktor  pengawasan  Inspektorat dalam APBD berbasis kinerja sangat diperlukan karena dapat  memberikan  keyakinan  bahwa  kegiatan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  tolak  ukur  yang  telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 2.3 Model Konseptual Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  penelitian Nkanata  (2012)  yang  meneliti  faktor-faktor  yang mempengaruhi  alokasi  anggaran  belanja  pemerintah Kenya,  yaitu  kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis,  politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat. Penelitian  ini  menambahkan  variabel  yang  tidak terdapat  dalam  penelitian  Nkanata  (2012),  yaitu penghargaan  ( reward ),  sanksi  ( punishment ),  dan pengawasan Inspektorat. Berdasarkan gambaran tersebut,  hubungan  antar  variabel  diperlihatkan  dalam model konseptual penelitian di bawah ini:

## Gambar 2. Model Penelitian
Keterangan : Pengaruh secara bersama-sama
Pengaruh secara parsial Pengaruh variabel moderasi Pengaruh variabel lain
2.4 Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian yang dapat disusun berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas, adalah sebagai berikut :
H 1 :  Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku  etis, politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) secara simultan berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.
H 2 : Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku  etis, politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) secara  parsial  berpengaruh  terhadap  penerapan anggaran berbasis kinerja.
H 3 :  Pengawasan  inspektorat  dapat  memoderasi hubungan  kebijakan  penyusunan  anggaran, perilaku  etis,  politik  penganggaran,  partisipasi masyarakat,  penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi ( punishment )  terhadap  penerapan  anggaran berbasis kinerja.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  satu  orang Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan satu  orang  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (PPK-SKPD)  dalam  lingkup Pemerintahan  Provinsi  Jambi.  Sehingga,  total  populasi pada 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi adalah 94 orang.

## 3.2 Identifikasi Variabel
Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  dikaji  adalah variabel  dependen  yaitu  penerapan  anggaran berbasis kinerja, sedangkan variabel independennya adalah  kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis,  politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ).
Sementara  variabel  moderasi  dalam  penelitian  ini adalah  pengawasan Inspektorat.
Tabel. 2

## Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Definisi Indikator Skala Kebijakan penyusunan anggaran (X 1 ) (Masdayani, 2015) Kebijakan penyusunan anggaran berbasis  kinerja  merupakan  tata  cara atau  tahapan  yang  dilakukan  untuk membentuk  sebuah  anggaran  yang berlandaskan  kinerja  setiap  individu yang bersangkutan dalam penyusunan anggaran tersebut. 1. Penyusunan  rencana  kerja  pemerintah daerah.
2. Penyusunan  rancangan  kebijakan  umum anggaran.
3. Penetapan  prioritas  dan  plafon  anggaran sementara.
4. Penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan perda APBD. 6. Penetapan APBD Ordinal Perilaku etis (X 2 )
(Michael Josephson,
2004 dalam Yusuf,
2009)
Perilaku  etis  merupakan  sikap  dan perilaku  yang  sesuai  dengan  norma- norma  sosial  yang  diterima  secara umum  sehubungan  dengan  tindakan- tindakan  yang  bermanfaat  dan  yang membahayakan. 1. Kejujuran.
2. Integritas.
3. Pemenuhan janji.
4. Kesetiaan.
5. Keadilan.
6. Kepedulian terhadap sesama.
7. Penghargaan terhadap orang lain.
8. Bertanggung jawab.
9. Pencapaian kesempurnaan.
10. Akuntabilitas. Ordinal Politik penganggaran (X 3 )
(Nkanata, 2012)
Politik  penganggaran  adalah  cara bagaimana  mencapai  tujuan  yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan,  pengambilan  keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana  aktivitas  ke  dalam  rencana keuangan. 1. Adanya kesepakatan-kesepakatan ( bargaining )  antara  eksekutif  dan  legislatif pada saat penyusunan anggaran.
2. Adanya  unsur  kepentingan  pada  saat penyusunan anggaran.
3. Gaya kepemimpinan. Ordinal Partisipasi masyarakat (X 4 ) (Rima, 2006 dalam Juliastuti, 2013) Partisipasi  masyarakat  adalah  adanya keterlibatan masyarakat dalam
aktivitas  proses  penganggaran  oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan,  penentuan  strategi  dan prioritas  serta  advokasi  anggaran menurut pengetahuan dewan.
1. Pelibatan  masyarakat  untuk  memberikan masukan  dalam  penyusunan  arah  dan kebijakan APBD.
2. Adanya masukan dan kritik dari masyarakat  terhadap  prioritas  dan  rencana APBD.
3. Pelibatan  masyarakat  dalam  penyusunan APBD.
4. Pelibatan masyarakat dalam advokasi. Ordinal
5. Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi  antara  anggota  DPRD  dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD. Penghargaan (reward) (X 5 ) (Mubar, 2013)
Penghargaan  ( reward )  merupakan salah  satu  metode  untuk  memotivasi seseorang  untuk  melakukan  kebaikan dan meningkatkan
prestasi.
Penghargaan ( reward ) dapat diartikan
sebagai  sebuah  bentuk  apresiasi kepada  suatu  prestasi  tertentu  yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan  ataupun  suatu  lembaga yang  biasanya  dalam  bentuk  material atau ucapan. 1. Diberlakukannya  penghargaan  ( reward ) kepada seluruh komponen organisasi.
2. Adanya    penghargaan  berupa  peningkatan karir atau tambahan penghasilan.
3. Tujuan diberlakukannya sistem penghargaan ( reward ) Ordinal
Sanksi (punishment)
(X 6 ) (Mubar, 2013) Sanksi ( punishment ) merupakan salah satu  konsekuensi  penguatan  yang dilakukan organisasi kepada anggotanya  untuk  mencapai  tujuan organisasi  dengan  cara  membentuk perilaku tertentu. 1. Diberlakukannya sanksi ( punishment ) kepada seluruh komponen organisasi
2. Adanya  sanksi  berupa  sanksi  administratif atau sanksi disiplin lainnya.
3. Tujuan  diberlakukannya  sistem    sanksi ( punishment ). Ordinal Pengawasan Inspektorat (X 7 ) ( Bangun, 2009 ) Pengawasan Inspektorat dalam penerapan  anggaran  berbasis  kinerja berupa  proses  kegiatan  pengawasan intern yang ditujukan untuk menjamin agar  pemerintah  daerah  menjalankan rencana  yang  telah  tertuang  dalam APBD secara efektif dan efisien, juga untuk  menjamin  agar  penyusunan anggaran  telah  mempertimbangkan unsur efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran resiko.
3. Aktivitas pengawasan.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan (monitoring). Ordinal Penerapan anggaran berbasis kinerja (Y) (Mubar, 2013) Penganggaran berbasis kinerja merupakan  suatu  pendekatan  dalam sistem penganggaran yang memperhatikan  keterkaitan  antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi  dalam  pencapaian  kinerja tersebut. 1. Adanya kejelasan bahwa APBD disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang berpedoman pada Renstra, Renja, dan RKA SKPD.
2. Adanya hubungan yang jelas antara tujuan, sasaran program, dan kegiatan pada SKPD dan rencana kerja pemerintah daerah.
3. APBD berbasis kinerja telah menjadi alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Ordinal

## Sumber : data diolah

## 3.3 Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  adalah  analisis regresi  linier  berganda  dan  analisis  regresi  variabel moderasi dengan metode uji nilai selisih mutlak dengan menggunakan  alat  bantu  program  SPSS ( Statistical Program  for  Social  Science ) 19.0  for  Windows . Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.3.1 Untuk  melihat pengaruh kebijakan  penyusunan anggaran,  perilaku  etis,  politik  penganggaran, partisipasi  masyarakat,  penghargaan  ( reward ), dan  sanksi  ( punishment ) terhadap  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  di  Provinsi  Jambi , digunakan persamaan sebagai berikut:
Model 1: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6 + e

## Sumber : Ghozali, 2011
3.3.2 Untuk melihat pengaruh pengawasan Inspektorat dalam memoderasi hubungan kebijakan penyusunan  anggaran,  perilaku  etis,  politik penganggaran,
partisipasi masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja di Provinsi  Jambi, digunakan  persamaan  sebagai berikut:
Model 2: Y =   a + b 1 ZX 1 + b 2 ZX 2 + b 3 ZX 3 + b 4 ZX 4 + b 5 ZX 5 +  b 6 ZX 6 +  b 7 ZX 7 +  b 8 AbsX 1 _X 7 +  b 9 AbsX 2 _X 7 + b 10 AbsX 3 _X 7 + b 11 AbsX 4 _X 7 +
b 12 AbsX 5 _X 7 + b 13 AbsX 6 _X 7 + e
Sumber: Ghozali, 2011
Keterangan:
Y : Penerapan anggaran berbasis kinerja
a : Konstanta
b : Koefisien regresi
X 1 : Kebijakan penyusunan anggaran
X 2 : Perilaku etis
X 3 : Politik penganggaran X 4 : Partisipasi masyarakat
X 5 : Penghargaan ( reward ) X 6 : Sanksi ( punishment ) X 7 : Pengawasan inspektorat ZX 1 :  Kebijakan penyusunan anggaran terstandardisasi ZX 2 : Perilaku etis terstandardisasi ZX 3 : Politik penganggaran terstandardisasi
ZX 4 : Partisipasi masyarakat terstandardisasi ZX 5 : Penghargaan ( reward ) terstandardisasi
ZX 6 : Sanksi ( punishment ) terstandardisasi
ZX 7 : Pengawasan inspektorat terstandardisasi
AbsX 1 _X 7 :   Selisih  mutlak  kebijakan  penyusunan anggaran dengan pengawasan inspektorat
AbsX 2 _X 7 :   Selisih  mutlak  perilaku  etis  dengan pengawasan inspektorat
AbsX 3 _X 7 :   Selisih  mutlak  politik  penganggaran dengan pengawasan inspektorat
AbsX 4 _X 7 :   Selisih  mutlak  partisipasi  masyarakat dengan pengawasan inspektorat
AbsX 5 _X 7 :   Selisih  mutlak  penghargaan  ( reward ) dengan pengawasan inspektorat
AbsX 6 _X 7 :   Selisih mutlak sanksi ( punishment ) dengan pengawasan inspektorat
3.3.1 Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  untuk  analisis  regresi  dalam penelitian ini terdiri dari:

## 1). Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi,  variabel  penganggu  atau  residual memiliki  distribusi  normal.  Ada  dua  cara  mendeteksi apakah  residual  berdistribusi  normal  atau  tidak  yaitu dengan  analisis  grafik  dan  uji  statistik.  Distribusi normal akan  membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting  data  residual  akan  dibandingkan  dengan  garis diagonalnya. Jika distribusi data residual normal, maka garis  yang  menggambarkan  data  sesungguhnya  akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011: 160).
Ghozali  (2011:  163)  menjelaskan  bahwa  uji normalitas  dengan  grafik  dapat  menyesatkan  kalau tidak  hati-hati  secara  visual  kelihatan  normal,  padahal
secara  statistik  dapat  sebaliknya.  Oleh  sebab  itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi uji statistik. Uji  statistik    sederhana  yang  dapat  digunakan  untuk menguji  normalitas  residual  adalah  uji  statistik  non- parametrik Kolmogorov-  Smirnov (K-S)  dengan menggunakan  taraf  signifikansi  0,05.  Data  dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi  nilai residual dari persamaan regresi lebih besar dari 0,05.

## 2). Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi,  maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel  ortogonal  adalah  variabel  independen  yang nilai  korelasi  antar  sesama  variabel  independen  sama dengan  nol.  Untuk  menguji  adanya  multikolonieritas, yaitu  dengan  melihat  pada Tolerance  Value atau Variance Inflation Faktor (VIF). Bila nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas  antar  variabel  dalam  model  regresi (Ghozali, 2011: 105).

## 3). Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan yang  lain.  Jika  variance  dari  residual  satu  pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah yang Homoskedatisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).
Mendeteksi ada
atau tidaknya heteroskedastisitas  pada  penelitian  ini  dengan  cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan  dengan  melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu pada  grafik scatterplot antara  SRESID  dan  ZPRED dimana  sumbu  Y  adalah  Y  yang  telah  diprediksi,  dan sumbu  X  adalah  residual  (Y  prediksi -  Y sesungguhnya)  yang  telah  di- studentized (Ghozali, 2011: 139). Dasar analisis yaitu:
 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,  melebar  kemudian  meyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
 Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.3.2 Uji Hipotesis

## 1). Uji Hipotesis 1
Uji  hipotesis  1  yang  diuji  dalam  penelitian  ini berkaitan  dengan  ada  atau  tidaknya  pengaruh  yang
signifikan dari variabel independen (kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis, politik penganggaran,  partisipasi  masyarakat,  penghargaan ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ))  terhadap  variabel dependen ( penerapan anggaran berbasis kinerja ) secara bersama-sama.
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik  F.  Uji  uji  statistik  F  pada  dasarnya menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  atau bebas  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen/terikat.  Kriteria  pengujian  yang  digunakan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011: 98) :
a. Menentukan level  of  signifikan dengan  derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n-k) dan (k- 1)  untuk  menentukan  nilai  F  tabel  yang merupakan  patokan  daerah  penerimaan  dan penolakan.
b. Menentukan kriteria pengujian
Jika  F hitung >  F tabel (α, k-1, n-k) maka H 0 ditolak atau H a diterima
Jika  F hitung ≤ F tabel (α, k-1, n-k) maka H 0 diterima atau H a ditolak
Alternatif  lain  untuk  menerima  atau  menolak hipotesis pertama ini yaitu dengan melihat signifikasinya  (p-value).  Apabila  tingkat  signifikasinya lebih kecil dari α yang telah ditentukan yaitu 0,05 maka H 0 ditolak  atau  H a diterima  artinya  secara  bersama- sama  semua  variabel  bebas  berpengaruh  secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila tingkat signifikan F lebih besar dari α = 0,05 maka H 0 diterima  atau  H a ditolak  artinya  secara  bersama-sama semua  variabel  bebas  tersebut  tidak  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  pada bagian hipotesis penelitian di Bab II, hipotesis statistik adalah sebagai berikut:
H 1 :  Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku  etis, politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.
H 01 :  Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis, politik penganggaran, partisipasi masyarakat,  penghargaan  ( reward ),  dan sanksi  ( punishment )  secara  bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. (H 01 : b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 = 0)
H a1 :  Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis, politik penganggaran, partisipasi masyarakat,  penghargaan  ( reward ),  dan sanksi  ( punishment )  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran berbasis kinerja. (H a1 : b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 ≠ 0).

## 2). Uji Hipotesis 2
Uji  hipotesis  2  yang  diuji  dalam  penelitian  ini berkaitan  dengan  ada  atau  tidaknya  pengaruh  yang signifikan dari variabel independen (kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis, politik penganggaran,  partisipasi  masyarakat,  penghargaan ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ))  terhadap  variabel dependen ( penerapan anggaran berbasis kinerja ) secara parsial atau individual.
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi  parameter  individual  (uji  statistik  t).  Uji signifikansi  parameter  individual  (uji  statistik  t)  pada dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  penjelas/independen  secara  individual  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai t hitung > t tabel , maka  hipotesis nol  ditolak,  (koefisien  regresi signifikan)  dan  hipotesis  alternatif  yang  dinyatakan dalam penelitian ini diterima pada tingkat signifikansi α = 5% dengan derajat kebebasan ( degree of freedom) df =  (n-k-1)  dimana  n  adalah  jumlah  responden  dan  k adalah  jumlah  variabel  (Ghozali,  2011:  99).  Berikut hasil uji hipotesisnya:
a. Jika nilai t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel ,maka Ho ditolak dan Ha diterima.
b. Jika  nilai  t hitung lebih  kecil  dari  nilai  t tabel ,maka Ho diterima dan Ha ditolak.
Alternatif  lain  yang  dapat  digunakan  untuk menerima  atau  menolak  hipotesis  kedua  ini,  yaitu dengan  melihat  signifikasi (p-value) masing-masing variabel  bebas (independen  variabel) dengan  taraf signifikasi  α  =  0,05.  Apabila  tingkat  signifikan  lebih kecil  dari  α  =  0,05  maka  H 0 ditolak  atau  H a diterima artinya secara parsial variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya  apabila  tingkat  signifikannya  lebih  besar dari α = 0,05 maka H 0 diterima atau H a ditolak artinya secara parsial variabel bebas tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  pada bagian hipotesis penelitian di Bab II, hipotesis statistik adalah sebagai berikut:
H 2 :  Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku  etis, politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) secara  parsial  berpengaruh  terhadap  penerapan anggaran berbasis kinerja.
H 02 :  Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis, politik penganggaran, partisipasi masyarakat,  penghargaan  ( reward ),  dan sanksi  ( punishment )  secara  parsial  tidak berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran berbasis kinerja. (H 02 : b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 = 0). H a2 :  Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku etis, politik penganggaran, partisipasi masyarakat,  penghargaan  ( reward ),  dan
sanksi ( punishment ) secara parsial berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran berbasis kinerja. (H a2 : b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 ≠ 0).

## 3).  Uji Hipotesis 3
Uji  hipotesis  3  yaitu  untuk  melihat  pengaruh interaksi  antara  variabel  moderasi  dengan  masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis  variabel  moderasi dengan metode  uji  nilai  selisih  mutlak.  Menurut  Furcot  dan Shearon  (1991)  dalam  Ghozali  (2011  :  235)  interaksi seperti  ini  lebih  disukai  karena  ekspektasi  sebelumnya berhubungan  dengan  kombinasi  antara  X 1 dan  X 2 dan berpengaruh terhadap Y.
Hartono  (2013:  87)  menyatakan  pengujian terhadap  variabel  moderasi  dapat  dilakukan  dengan cara sebagai berikut :
a. Efek  moderasi  dilihat  dari  kenaikan  koefisien determinasi  R 2 (dalam  hal  ini  dilihat  pada Adjusted R 2 )  persamaan  regresi  yang  berisi dengan  efek  utama  dan  efek  moderasi  dari persamaan regresi yang hanya berisi efek utama saja.
b. Efek moderasi dapat dilihat dari level signifikansi  interaksi  selisih  nilai  mutlak terstandarisasi  variabel  independen  dengan variabel moderasi.
Menurut  Hartono  (2013),  salah  satu  cara  yang dapat  digunakan  untuk  melihat  efek  moderasi  suatu variabel  yaitu  efek  moderasi  dilihat  dari  kenaikan  R 2 persamaan  regresi  yang  berisi  dengan  efek  utama  dan efek moderasi dari persamaan regresi yang hanya berisi efek  utama  saja.  Dalam  penelitian  pengujian  efek moderasi dan efek utama dilakukan dengan menggunakan  analisis  regresi  moderasian  lewat  suatu metode yang disebut dengan analisis regresi berjenjang ( hierarchical regression analysis ). Metode ini membutuhkan  dua  persamaan  regresi,  yaitu  pertama yang  hanya  berisi  efek-efek  utama  dan  yang  kedua berisi dengan efek-efek utama dan efek moderasi.
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi  (R 2 )  adalah  antara  nol  dan  satu.  Dengan nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R 2 yang  mendekati satu berarti variabel- variabel  independen  memberikan  hampir  semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi variabel dependen.
Kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien determinasi  (R 2 )  adalah  bias  terhadap  jumlah  variabel independen  yang  dimasukkan  kedalam  model.  Setiap tambahan  satu  variabel  independen,  maka  R 2 pasti meningkat  tidak  perduli  apakah  variabel  tersebut berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan    untuk  menggunakan  nilai Adjusted R 2
pada  saat  mengevaluasi  mana  model  regresi  terbaik. Tidak seperti R 2 , nilai Adjusted R 2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.
Dalam kenyataan nilai adjusted R 2 dapat bernilai negatif,  walaupun  yang  dikehendaki  harus  bernilai positif.  Jika  dalam  uji  empiris  di  dapat  nilai adjusted R 2 negatif,  maka  nilai adjusted R 2 dianggap  bernilai nol.  Secara  matematis  jika  nilai  R 2 =  1,  maka adjusted R 2 =  R 2 =  1  sedangkan  jika  nilai  R 2 =  0,  maka adjusted R 2 = (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka akan bernilai negatif.
Melalui  koefisien  determinasi  dapat  diketahui sejauh  mana  variabel  partisipasi  dalam  penyusunan anggaran,  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  dan variabel  struktur  desentralisasi  mampu  mempengaruhi variabel  kinerja  manajerial.  Semakin  mendekati  angka 1 atau 100% maka semakin besar pengaruh independen terhadap  variabel  dependen.  Untuk mengetahui keeratan  hubungan  antara  variabel  independen  dengan variabel dependen, digunakan kriteria dengan koefisien korelasi sebagai berikut (Sujianto, 2009: 97) :
1. 0,00-0,20 korelasi keeratan sangat lemah
2. 0,21-0,40 korelasi keeratan lemah 3. 0,41-0,70 korelasi keeratan kuat 4. 0,71-0,90 korelasi keeratan sangat kuat
5. 0,91-0,99 korelasi keeratan sangat kuat sekali
6. 1

## korelasi keeratan sempurna
Sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  pada bagian hipotesis penelitian di Bab II, hipotesis statistik adalah sebagai berikut:
H 3 :  Pengawasan inspektorat dapat memoderasi hubungan kebijakan penyusunan anggaran, perilaku  etis,  politik  penganggaran,  partisipasi masyarakat,  penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi ( punishment ) terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.
H 03 :  Pengawasan inspektorat tidak dapat memoderasi hubungan kebijakan penyusunan  anggaran,  perilaku  etis,  politik penganggaran, partisipasi masyarakat,
penghargaan ( reward ), dan sanksi ( punishment )  terhadap  penerapan  anggaran berbasis kinerja. (H 03 : b 8 , b 9 , b 10 , b 11 , b 12 , b 13 = 0) H a3 :  Pengawasan  inspektorat  dapat  memoderasi hubungan  kebijakan  penyusunan  anggaran, perilaku etis, politik penganggaran, partisipasi masyarakat, penghargaan ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment )  terhadap penerapan  anggaran  berbasis  kinerja. (H a3 : b 8 , b 9 , b 10 , b 11 , b 12 , b 13 ≠ 0).
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik
4.1.1 Hasil Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2011).  Untuk menguji  normalitas  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 79 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.09759429 Most Extreme Differences Absolute .056 Positive .056 Negative -.054 Kolmogorov-Smirnov Z .494 Asymp. Sig. (2-tailed) .968 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Hasil pengujian One-Sample Kolmogorof- Smirnov pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar  0,494  dengan  nilai signifikansi 0,968 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal.
4.1.2 Hasil Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara  variabel  independen.  Pedoman  suatu  model regresi  yang  bebas  multikolinieritas  mempunyai Tolerance Value diatas 0,1 sedangkan batas VIF adalah 10 (Ghozali, 2011).

## Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Tolerance VIF Kebijakan penyusunan anggaran 0,788 1,269 Perilaku etis 0,745 1,342 Politik penganggaran 0,825 1,212 Partisipasi masyarakat 0,860 1,162 Penghargaan 0,817 1,224 Sanksi 0,853 1,172 Pengawasan inspektorat 0,829 1,206
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  semua  variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolonieritas. Hal  ini  ditunjukkan    oleh  nilai  VIF  dari  tujuh  variabel besarnya  kurang  dari  10  dan  nilai tolerance besar  dari 0,10.
4.1.3 Hasil Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan  ke pangamatan lain.  Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  pada  grafik scatterplot ,  serta  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

## Gambar 3. Grafik Scatterplot
Grafik scatterplot pada  gambar  1  menunjukkan bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar baik di atas  maupun di bawah angka 0 pada sumbu  Y. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

## 4.2 Hasil Uji Regresi
4.2.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Hasil  uji  regresi  linier  berganda  model  1  yang digunakan untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Keterangan Koefisien Signifikansi Konstanta 1,877 0,631 Kebijakan penyusunan anggaran 0,131 0,019 Perilaku etis 0,347 0,000 Politik penganggaran -0,220 0,027 Partisipasi masyarakat -0,069 0,406 Penghargaan 0,355 0,002 Sanksi 0,108 0,410 R 0,571 Adjusted R 2 0,535 F 15,979 Probabilitas F 0,000
Dari  hasil  uji  regresi  linier  berganda  model  1, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y =   1,877 + 0,131 X 1 + 0,347 X 2 – 0,220 X 3 – 0,069 X 4 + 0,355 X 5 + 0,108 X 6 + e
Berdasarkan  nilai  probabilitas  F  sebesar  0,000, maka  hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa  kebijakan penyusunan anggaran, perilaku etis, politik penganggaran,  partisipasi  masyarakat,  penghargaan ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment )  secara  simultan berpengaruh terhadap  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  di  SKPD  Provinsi  Jambi.  Sedangkan  untuk pengaruh  parsial,  dapat  dilihat  pada  signifikansi masing-masing  variabel  independen.  Pada  tabel  4.3 terlihat bahwa variabel kebijakan penyusunan anggaran,  perilaku  etis,  politik  penganggaran,  dan penghargaan  ( reward )  memiliki  signifikansi  >  0,05, sehingga  menunjukkan  bahwa  kebijakan  penyusunan anggaran,  perilaku  etis,  politik  penganggaran,  dan penghargaan  ( reward )  secara  parsial  berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja di SKPD Provinsi  Jambi.  Sementara  partisipasi  masyarakat  dan sanksi  ( punishment )  secara  parsial  tidak  berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja di SKPD Provinsi Jambi.
4.2.2 Hasil  Uji  Regresi  Linier  dengan  Variabel Moderasi (Metode Uji Nilai Selisih Mutlak)
Hasil uji regresi linier dengan variabel moderasi (metode  uji  nilai  selisih  mutlak)  model  2  yang digunakan  untuk  menjawab  hipotesis  3  dapat  dilihat pada tabel 6.

## Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier dengan Variabel Moderasi
Keterangan Koefisien Signifikansi Konstanta 21,020 0,000 Kebijakan penyusunan anggaran terstandarisasi 0,500 0,098 Perilaku etis terstandarisasi 1,657 0,000 Politik penganggaran terstandarisasi -0,632 0,030 Partisipasi masyarakat terstandarisasi -0,050 0,861 Penghargaan terstandarisasi 0,805 0,006 Sanksi terstandarisasi 0,263 0,378 Pengawasan inspektorat terstandarisasi 0,159 0,613 Selisih  mutlak  kebijakan penyusunan  anggaran  dan pengawasan inspektorat terstandarisasi 0,383 0,374 Selisih  mutlak  perilaku  etis dan pengawasan inspektorat terstandarisasi -0,388 0,324 Selisih mutlak politik penganggaran dan pengawasan inspektorat terstandarisasi -0,201 0,559 Selisih  mutlak  partisipasi masyarakat dan pengawasan inspektorat terstandarisasi -0,431 0,204 Selisih  mutlak  penghargaan dan pengawasan inspektorat terstandarisasi 0,566 0,176 Selisih  mutlak  sanksi  dan 0,059 0,878
pengawasan inspektorat terstandarisasi Adjusted R 2 (efek utama) 0,529 Adjusted R 2 (efek utama dan efek moderasi) 0,518
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  linier  dengan variabel  moderasi  (metode  uji  nilai  selisih  mutlak) model 2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 21,020 + 0,500 ZX1 + 1,657 ZX2 – 0,632 ZX3
– 0,050 ZX4 + 0,805 ZX5 + 0,263 ZX6 + 0,159 ZX7  +  0,383  AbsX1_X7  –  0,388  AbsX2_X7  – 0,201  AbsX3_X7  –  0,431  AbsX4_X7  +  0,566 AbsX5_X7 + 0,059 AbsX6_X7 + e
Pengujian  koefisien  determinasi  menunjukkan bahwa  terjadi  penurunan  nilai  koefisien  determinasi ( Adjusted R 2 )  dari  hasil  regresi  linier  berganda  (efek utama)  sebesar  0,529  atau  52,9%  menjadi  0,518  atau 51,8%  untuk  koefisien  determinasi  dari  hasil  regresi linier dengan variabel moderasi metode uji nilai selisih mutlak (efek utama dan efek  moderasi) pada tabel 4.4. Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pengawasan  inspektorat  tidak  dapat  memoderasi hubungan  antara  kebijakan  penyusunan  anggaran, perilaku etis, politik penganggaran, partisipasi masyarakat, penghargaan ( reward ), dan sanksi ( punishment )  terhadap  variabel  penerapan  anggaran berbasis kinerja.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
5.1.1   Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku  etis, politik  penganggaran,  partisipasi  masyarakat, penghargaan  ( reward ),  dan  sanksi  ( punishment ) secara simultan berpengaruh terhadap penerapan anggaran  berbasis  kinerja  pada  SKPD  Provinsi Jambi.
5.1.2   Kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku  etis, politik penganggaran, dan penghargaan ( reward ) secara  parsial  berpengaruh  terhadap  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  pada  SKPD  Provinsi Jambi.  Sedangkan,  partisipasi  masyarakat  dan sanksi ( punishment ) secara parsial tidak berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran berbasis kinerja pada SKPD Provinsi Jambi.
5.1.3   Pengawasan inspektorat tidak dapat memoderasi hubungan antara kebijakan penyusunan anggaran,  perilaku  etis,  politik  penganggaran, partisipasi  masyarakat,  penghargaan  ( reward ), dan  sanksi  ( punishment )  terhadap  variabel penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD Provinsi Jambi.
5.2 Saran
5.2.1   Hendaknya  diberikan  pemahaman  mengenai kebijakan  penyusunan  anggaran,  perilaku  etis, politik penganggaran, dan penghargaan ( reward ) yang  jelas  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Provinsi  Jambi  sehingga  dapat  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  penerapan  anggaran berbasis kinerja.
5.2.2   Bagi penelitian
berikutnya, untuk mengembangkan populasi penelitian tidak hanya di  Provinsi  Jambi,  tetapi  juga  menambahkan  di provinsi lainnya.
5.2.3   Penelitian berikutnya dapat menambah beberapa variabel  lain  yang  mungkin  berpengaruh  dalam melakukan penelitian tentang penerapan anggaran  berbasis  kinerja  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Provinsi  Jambi,  seperti variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen  organisasi,  gaya  kepemimpinan  dan penyempurnaan sistem administrasi.

## DAFTAR REFERENSI
Atmadja,  Adwin  S.  1999. Inflasi  di  Indonesia  :
Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya . Jurnal
Akuntansi dan Keuangan  Volume  1,  Nomor  1.  Universitas
Kristen Petra.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik  :  Suatu Pengantar . Jakarta : Erlangga.
Direktorat  Pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan Daerah.  2005. Pedoman  Penyusunan  Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi) . Jakarta.
Fitri,  Syarifah  Massuki,  Unti  Ludigdo,  dan  Ali
Djamhuri.
2013.
Pengaruh
Gaya
Kepemimpinan,  Komitmen  Organisasi,  Kualitas Sumber Daya
Manusia, Reward, dan Punishment terhadap Anggaran Berbasis Kinerja  (Studi  Empirik  pada  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat) .  Jurnal  Dinamika Akuntansi  Volume  5,  Nomor  2.  Malang  : Universitas Brawijaya.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  19. Semarang  : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul  dan  Syam  Kusufi.  2012. Teori,  Konsep, dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta  : Salemba Empat.
Kajian  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. 2014. Better Practice Guide Anggaran Berbasis Kinerja . Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003,  tentang Keuangan Negara.
Wandari,  Desak  Noman  Tri,  Edy  Sujana,  dan  I  Made Pradana Adi Putra. 2015. Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi,  Ketepatan  Waktu dan  Pengawasan  Internal  terhadap  Kinerja Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money  pada Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten  Buleleng . Jurnal  Akuntansi.  Bali  :  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Widyantoro, Ari Eko. 2010. Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian
Fenomenologis  (Studi  Kasus  pada  Universitas Diponegoro ).  Tesis.  Semarang  :  Universitas Diponegoro.