## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT
Musrizal,  Syamsul Bahri, Maisarah I 2 3 Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, teuku187@gmail.com   syamsulbahri@iaialaziziyah.ac.id, 3 maismuhdgade@gmail.com
Abstract : This research is important to explain about minor criminal acts, which are acts committed by someone who violates the public interest which is threatened with sanctions or fines. The legal basis for the settlement of minor crimes that can be carried out  by the Adat  Qanun  Institution  Number  9  of  2008  concerning  the  Development  of  Customary Life,  Article  13  Paragraph  (1)  regulates  that  there  are  18  cases  or  disputes  that  are delegated  resolutions  through  the  Adat  Court  in  Aceh,  as  well  as  Court  Regulations. Agung (Perma) Number 2 of 2012 regulates the limit on the value of minor crimes. The settlement  of  minor  crimes  committed  by  the  Gampong  Customary  Institution  always makes it easier for the parties in the settlement process. The settlement carried out by the Customary  Institution  is  to  hold  deliberations  and  summon  the  parties  to  facilitate  the settlement process for the minor criminal case. The settlement of the crime is carried out at the  meunasah  in  a  fast  and  easy  way  and  does  not  require  money.  Meanwhile,  the sanctions  given  by  the  Gampong  Customary Institution  are  also  in  accordance  with  the capabilities  and  habits  prevailing  in  the  local  community.  The  role  of  the  Customary Institution in every dispute resolution, where Adat always strives to maintain a balance between  the  reporter  and  the  reported  and  the  sanctions  that  are  wise  and  fair  for  both parties, so that the parties get a sense of justice and no one feels disadvantaged. Keywords: Settlement, Minor Crimes, Customary Institutions
Abstrak: Penelitian penting untuk mengkaji  tentang tindak pidana ringan adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  melanggar  kepentingan  umum yang diancam dengan sanksi atau denda. Landasan hukum terhadap penyelesaian tindak  pidana  ringan  yang  dapat  dilakukan  oleh  Lembaga  Adat  Qanun  Nomor  9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 Ayat (1) mengatur  ada  18  kasus  atau  perselisihan  yang  dilimpahkan  penyelesaiannya melalui  Peradilan  Adat  di  Aceh,  serta  juga  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) Nomor  2  Tahun  2012  mengatur  tentang  batasan  nilai  tindak  pidana  ringan. Penyelesaian  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Adat  Gampong senantiasa  memudahkan  para  pihak  dalam  proses  penyelesaian  tersebut. Penyelesaian  yang  dilakukan  secara  Lembaga  Adat  adalah  dengan  mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk memudahkan proses penyelesaian perkara  tindak  pidana  ringan  tersebut.  Penyelesaian  tindak  pidana  tersebut dilakukan  di  meunasah  dengan  cara  cepat  dan  mudah  serta  tidak  membutuhkan biaya. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat Gampong juga sesuai dengan  kemampuan  dan  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  setempat. Peranan  Lembaga  Adat  dalam  setiap  penyelesaian  sengketa,  dimana  Adat  selalu berupaya  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pelapor  dan  terlapor  serta  sanksi yang bijak dan adil bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak mendapatkan rasa keadilan serta tidak ada yang merasa dirugikan . Kata kunci : Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Lembaga Adat

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-

## A. Pendahuluan
Penyelesaian  terhadap  suatu  perkara  dalam  hukum  adat  merupakan penyelesaian  perkara  yang  sangat  efektif  jika  di  tinjau  secara  sosial.  Artinya, kemungkinan  untuk  selesai  dalam  suatu  perkara  sangatlah  besar.  Hal  ini  karena masyarakat  kita  sudah  terbiasa  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  dibandingkan dengan  hukum  positif.  Selain  biaya  murah  juga  tidak  merepotkan.  Artinya  tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan. Oleh karena itu terhadap penyelesaian  tindak  pidana  ringan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  seperti  terhadap pencurian  ringan,  penganiayaan  ringan,  maka  penyelesaian  dapat  diselesaikan secara adat oleh lembaga adat.
Tindak  pidana  pencurian  dengan  nilai  barang  relatif  kecil  dapat  masuk  ke pengadilan  dikarenakan  pada  saat  ini  Penuntut  Umum  (PU)  mendakwa  para terdakwa  pencurian  ringan  menggunakan  Pasal  362  KUHP  dan  bukan  Pasal  364 KUHP  karena  batasan  pencurian  ringan  yang  diatur  dalam  Pasal  364  KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,-.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP,  dengan  harapan penanganan  tindak  pidana  ringan  seperti  pencurian  ringan,  penganiyaan  ringan, penggelapan  ringan,  penipuan  ringan  dan  sejenisnya  dapat  ditangani  secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat. 1
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun  2012  mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam  Pasal  364  (pencurian  ringan),  Pasal  373  (penipuan  ringan),  Pasal  379 (penggelapan ringan), Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp 250  menjadi  Rp  2.500.000,-  (  Dua  Juta  Lima  Ratus  Ribu  Rupiah  ),  jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali Pasal  303 Ayat (1),  (2),  Pasal  303  bis  Ayat  (1),  Ayat  (2),  dilipatgandakan  (dikalikan)  menjadi seribu  kali.  Perma  ini  untuk  menghindari  penerapan  pasal  pencurian,  penipuan biasa terhadap perkara pencurian / penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan  diajukan  upaya  hukum  kasasi  dan  pemeriksaannya  dilakukan  dengan  acara cepat. 2
Perma ini dibentuk bukan hanya sebagai upaya penyesuaian batasan jumlah denda,  namun  ada  itikad  baik  dari  Mahkamah  Agung  untuk  memperbaiki  proses peradilan.  Namun,  upaya  memperbaiki  proses  peradilan  berdasarkan  kewenangan Mahkamah  Agung  hanya  dapat  diterapkan  di  lingkungan  pengadilan.  Perma  ini
1 CST Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hal. 123.
2 Hilman Hadikusumo, Hukum Pidana Adat , Bandung, Alumni, 1989, hal. 44.
tidak  mampu  secara  hukum  menjangkau  pihak  lain  yang  berada  pada  sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun PU.
Secara  ilmu  perundang-undangan  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Perundang-Undangan  secara  garis  besar  peraturan  yang dibuat oleh Mahkamah Agung masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara  yang bersifat  mengatur (regeling) sehingga tepat  bila dibuat dalam  bentuk “peraturan”  yang dikenal dengan istilah “ Interna Regeling ”. Secara substansi  hal yang  diatur  dalam  Perma  Nomor  2  Tahun  2012  juga  hanya  mengatur  mengenai masalah  “penyesuaian  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP” sehingga  tidak  memberikan  penambahan  kewenangan  pada  institusi  penegak hukum  lainnya.  Selain  itu,  konsekuensi  yuridis  dari  Perma  Nomor  2  Tahun  2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012). 3
Konsep  peradilan  adat  bersifat  mandiri  bukanlah  keniscayaan.  Dikaji  dari perspektif  yuridis,  filosofis,  sosiologis  dan  teoretis  aspek  dan  dimensi  ini  bertitik tolak kepada ketentuan  Pasal  18B Ayat  (2), Pasal  28I  Ayat  (3) dan Pasal  24 Ayat (3) UUD NKRI 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.  Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya diatur, diakui dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. 4
Penyelesaian  terhadap  suatu  perkara  dalam  hukum  adat  merupakan penyelesaian  perkara  yang  sangat  efektif  jika  di  tinjau  secara  sosial.  Artinya, kemungkinan  untuk  selesai  dalam  suatu  perkara  sangatlah  besar.  Hal  ini  karena masyarakat  kita  sudah  terbiasa  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  dibandingkan dengan  hukum  positif.  Selain  biaya  murah  juga  tidak  merepotkan.  Artinya  tidak perlu memikirkan prosedur  yang sangat membingungkan.
Di  Provinsi  Aceh  sendiri  telah  ada  lembaga  adat  yang  disahkan  oleh pemerintah.  Ini  merupakan  langkah  awal  dalam  mengembangkan  kembali  hukum adat  yang  telah  lama  pudar  dalam  masyarakat  kita.  Landasan  hukumnya  antara lain: 5
1. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
2. Qanun  Aceh    Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
3. UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Dalam  pelaksanaan  penyelesaian  secara  adat  ada  enam  (6)  pola,  ada tingkatan-tingkatan ataupun bertahap dalam proses penyelesaiannya dan ada sanksi secara  adat  yang  diberikan  oleh  masyarakat.  Misalnya  di  tingkat  keuchik, kemudian, tuha peut, kemudian mukim sebagai tempat penyelesaian terakhir dalam adat.  Waktu  yang  diberikan  dalam  semua  tingakatan  oleh  pemerintah  adalah  1 bulan.  Dan  apabila  perkara  tersebut  tidak  selesai  secara  adat  maka  akan  diambil
3 Ibid …  hal. 45.
4 Op. Cit …  hal. 124.
5 Badruzzaman,  Ismail,  2003. Bunga  Rampai  Hukum  Adat . Banda  Aceh:  Gua  Hira,  2003, hal. 13.

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
Vol.   No.   Tahun 20 EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
oleh  pihak  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut  secara  hukum positif. 6
Adapun tindak pidana ringan yang menjadi penyelesaian secara hukum adat seperti  tindak  pidana  pencurian  dan  penganiayan.  Ada  beberapa  hal  yang  perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya dalam hal penyelesaian perkara  yang  kadang-kadang  tidak  efektif  bagi  masayarakt  sekitar.  Selalu  ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Mulai dari ketidaktahuan mareka terhadap hukum  positif  juga  karena  rumitnya  prosedur  dan  banyaknya  biaya  yang dikeluarkan  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  tidak  efektif  dan  fleksiblenya suatu pelaksanaan hukum. 7
Dengan berbagai alasan diatas telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum  yang  menjadi  kebiasaan  mareka  dalam  menyelesaikan  perkara  mareka, yakni  hukum  adat  yang  mareka  kenal.  Apalagi  sekarang  telah  adanya  undang- undang  yang  mengatur  tentang  lembaga  adat  dan  penyelesaian  secara  adat.  Kita warga  Aceh  perlu  bersyukur  dengan  di  akuinya  hukum  adat  di  dalam  struktur undang-undang  dan  pemerintahan.  Walaupun  lembaga  adat  yang  di  akui  tidak berperan penuh dalam suatu perkara.
Misalnya penyelesaian suatu perkara pidana, yang kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan secara adat. Karena tidak semuanaya dapat diselesaikan dengan cara  hukum  adat.  Dan  keterbatasan  dari  pada  waktu  penyelesaian  terhadap  suatu perkara. 8 Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi  ruang  lingkup  penulisan penelitian ini bagaimanakah penyelesaian tindak pindak ringan  (Tipiring) melalui lembaga Adat.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan
Tindak pidana ringan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar  kepentingan  umum  yang  diancam  dengan  sanksi.  Pencurian  ringan adalah  pencurian  yang  memiliki  unsur-unsur  dari  pencurian  di  dalam  bentuknya yang  pokok,  yang  karena  ditambah  dengan  unsur-unsur  lain  (yang  meringankan), ancaman  pidananya  menjadi  diperingan.  Pencurian  ringan  di  dalam  KUHP  diatur dalam ketentuan Pasal 364. termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga. 9
Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan adalah karena  oleh  karena  jenis  pencurian  dalam  keluarga  ini  merupakan  delik  aduan, dimana  terhadap  pelakunya  hanya  dapat  dituntut  apabila  ada  pengaduan.  Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya  pengaduan  untuk  penuntutannya.  Disinilah  tampak  bahwa  seolah-olah
6 Ibid …,  hal. 13.
7 Ibid…, hal. 15.
8 Taqwadin, Bahan  diskusi  pada  Training  untuk  Tuha  Peut  ,  diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh . 2009.
9 Loccit…, hal. 133.
hukum  memberikan  “toleransi”  atau  “keringanan”  terhadap  pencurian  dalam keluarga.  Pencurian  dalam  keluarga  diatur  dalam  Pasal  367  KUHP.  Dengan demikian terdapat dua bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP. 10
Pada  dasarnya,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MA  RI)  telah melakukan  penyesuaian  terhadap  kriteria  tindak  pidana  ringan  atau  tindak  pidana biasa,  lewat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (Perma)  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda  dalam  KUHP.  Tindak  pidana  ringan  membawa  konsekuensi  ancaman hukuman  pidana  maksimum  yang  lebih  rendah,  dan  terhadap  tersangka  atau terdakwa tidak dapat dikenai penahanan, penggunaan acara pemeriksaan cepat, dan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. 11
Adapun  dalam  KUHP  seperti  bunyi  Pasal  362  “Barang  siapa  mengambil barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
Pasal 364 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika  harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  dua  puluh  lima  rupiah,  diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” 12
Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang mana  marak  mendapat  sorotan  media  atas  diadilinya  pelaku  ke  meja  hijau,  cukup mendapat  perhatian  masyarakat.  Publik  menilai  bahwa  sangatlah  tidak  adil  jika perkara-perkara  tersebut  diancam  dengan  ancaman  hukum  5  (lima)  tahun sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP  oleh  karena  tidak  sebanding  dengan nilai barang yang dicurinya.
Perkara-perkara  tersebut  juga  telah  membebani  pengadilan,  baik  dari  segi anggaran  maupun  persepsi  publik  terhadap  pengadilan.  Perkara  pencurian  ringan tidak  tepat  didakwa  dengan  menggunakan  Pasal  362  KUHP  yang  ancaman pidananya  paling  lama  5  (lima)  tahun.  Perkara  tersebut  seharusnya  masuk  dalam kategori tindak pidana ringan ( lichte misdrijven ) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa  dengan  Pasal  364  KUHP  yang  ancaman  pidananya  paling  lama  3  (tiga) bulan  penjara  atau  denda  paling  banyak  Rp.250,00  (Dua  Ratus  Lima  Puluh Rupiah). 13
10 Ibid …  hal. 134.
11 Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  retribusi  ke  reformasi , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 14.
12 Ibid …  hal. 15.
13 Ibid …  hal. 15.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
Jika  perkara  pencurian  ringan  tersebut  didakwa  dengan  Pasal  364  KUHP, maka  tentunya  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  para  tersangka/terdakwa  dalam  perkara  tersebut  tidak  dapat  dikenakan penahanan  (Pasal  21)  serta  acara  pemeriksaan  di  pengadialn  yang  digunakan haruslah  Acara  Pemeriksaan  Cepat  yang  cukup  diperiksa  oleh  Hakim  Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHAP.
MA  menyatakan  paham  mengapa  Penuntut  Umum  (pihak  Kejaksaan) selama  ini  mendakwa  para  terdakwa  dalam  perkara  tindak  pidana  dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencuarian ringan yang diatur dalam  Pasal  364  KUHP  saat  ini  adalah  barang  atau  uang  yang  nilainya  dibawah Rp.250,00  (Dua  Ratus  Lima  Puluh  Rupiah).  Nilai  tersebut  tentunya  sudah  tidak sesuai  lagi  saat  ini,  sudah  hampir  tidak  ada  barang  yang  nilainya  di  bawah Rp.250,00  tersebut.  Bahwa  angka  Rp.250,00  tersebut  merupakan  angka  yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960. 14
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun  2012  menjelaskan, meski  undang-undang  hanya  dapat  direvisi  atau  diubah  dengan  produk  legislatif berupa  undang-undang,  namun  mengingat  perubahan  KUHP  diperkirakan  akan memakan  waktu  yang  cukup  lama  (KUHP  dan  KUHPerdata  Indonesia  masih memakai  produk  hukum  Belanda  yang  telah  berusia  ratusan  tahun,  dimana  di Belanda sendiri kitab hukum warisan mereka telah tidak lagi digunakan) sementara perkara-perkara  terus  masuk  ke  pengadilan,  MA  memandang  perlu  melakukan penyesuaian  nilai  rupiah  yang  ada  dalam  KUHP  berdasarkan  harga  emas  yang berlaku pada tahun 1960. 15
Sementara  Pasal  2  Perma  no.2  Tahun  2012  demikian  menegaskan,  agar ketua  pengadilan  ketika  menerima  pelimpahan  perkara  pencurian,  penipuan, penggelapan, penadahan dari pihak jaksa penuntut umum, wajib memerhatikan   memerhatikan  nilai  barang  atau  uang  yang  menjadi  objek  perkara. Bila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00, maka Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHAP. 16
MA  menjelaskan,  Perma  tersebut  diterbitkan  semata  demi  tujuan pengefektian  kembali  Pasal-Pasal  tindak  pidana  ringan  seperti  Pasal  364  KUHP, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini  menjadi  perhatian  masyarakat  tersebut,  Pemerintah  dan  DPR  perlu  melakukan perubahan  atas  KUHP,  khususnya  terhadap  seluruh  nilai  rupiah  yang  ada  dalam
14 JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 34.
15 Ibid… , hal. 35.
16 Opcit …  hal. 16.

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT
KUHP.  Perma  tersebut  merupakan  upaya  terobosan  mengingat  lambatnya  gerak perintahan RI ( in casu Pemerintah dan DPR pembentuk Undang-undang). 17
Mengingat  hal  demikian  belum  menjadi  prioritas  Pemerintah  dan  DPR, selain  itu  proses  perubahan  KUHP  oleh  Pemerintah  dan  DPR  selain  memakan waktu juga selalu menemui jalan buntu, walaupun khusus untuk substansi demikian sebenarnya  mudah,  tutur  Mahkamah  Agung,  untuk  itu  MA  memandang  perlu menerbitkan  Perma ini guna menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana  ringan,  baik  yang  diatur  dalam  Pasal  364  KUHP  maupun  Pasal-Pasal lainnya,  yakni Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384  (penipuan  ringan  oleh  penjual),  Pasal  407  Ayat  (1)  (perusakan  ringan)  dan Pasal 482 (penadahan ringan). 18
Dikarenakan  syarat  penahanan  terhadap  tersangka  ataupun  terdakwa menurut  KUHAP  ialah  mereka  yang  diancam  pidana  penjara  5  tahun  atau  lebih sesuai Pasal  21 KUHAP, maka bagi  tindak pidana ringan  yang memiliki ancaman hukuman  maksimum  kurang  dari  5  tahun,  terhadap  tersangka  ataupun  terdakwa tindak pidana ringn tidaklah dapat ditahan oleh polisi maupun jaksa.

## Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan
Menurut Jonkers, asal muasal instrumen tindak pidana ringan, berhubungan erat  dengan  kondisi  pengadilan  pada  masa  kolonial.  Ketika  itu,  dirasakan  adanya kebutuhan  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  pada  pengadilan  yang  letaknya terjangkau.  Di  bawah  pemerintahan  kolonial,  pengadilan  untuk  penduduk  non- Eropa  (landraad)  menanggung  beban  perkara  yang  luar  biasa  besar,  sementara pengadilan untuk penduduk Eropa ( raad van justitie ) di seluruh Hindia Belanda tak lebih  dari  enam  pengadilan  saja.  Dengan  situasi  seperti  ini,  maka  dapat dibayangkan  timbulnya  kebutuhan  untuk  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah pidana kecil pada pengadilan yang letaknya dekat. 19
Harapannya,  bukan  hanya raad  van  justitie ,  tetapi landraad juga  dapat menyelesaikan  kasus-kasus  pidana  itu.   Namun,  karena  pengadilan  tersebut  pada prinsipnya  hanya  berwenang  untuk  mengadili  kasus-kasus  dengan  ancaman maksimum  3  bulan  kurungan  atau  denda  500  gulden,  maka  ditentukan  hukuman kurungan  tak  lebih  dari  3  bulan.  Hanya  penghinaan  sederhana  saja  delik  yang ditambahkan kemudian, mengenal ancaman hukuman kurungan empat bulan dan 2 minggu. 20
Mungkin,  karena  belum  menemukan  mengapa  pada  waktu  itu  sistem penanganan  tindak  pidana  ringan  yang  asalnya  dari  masa  kolonial  ini dipertahankan.  Apakah  pada  tahun  1981  juga  tetap  ada  kebutuhan  adanya pengadilan yang terjangkau atau telah ada motif lain untuk menyelesaikan perkara
17 Ibid …  hal. 17.
18 Opcit …  hal 38.
19 Ibid… , hal. 61.
20 Ibid… , hal. 62.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
dengan  cepat.  Bagaimanapun,  dalam  hukum  acara  yang  baru  (UU  No.  8/1981) KUHAP,  juga  menganut  sistem  peradilan  cepat  bagi  tindak  pidana  yang  sifatnya ringan. 21
Adapun  jenis-jenis  tindak  pidana  ringan  yang  diatur  dalam  KUHP  antara lain:
1. Pencurian ringan
Pasal 364 Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan  yang diterangkan dalam Pasal  363 butir 5, apabila tidak  dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya,  jika  harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  dua  puluh  lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
2. Penganiayaan ringan terhadap hewan
Pasal  302  (1)  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah  karena  melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. 22
3. Penghinaan Ringan
Pasal  315  KUHP,  (ditambahkan  kemudian)  Tiap-tiap  penghinaan  dengan sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  yang  dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang  itu  sendiri  dengan  lisan  atau  perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan atau  diterimakan  kepadanya,  diancam  karena  penghinaan  ringan  dengan  pidana penjara  paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah. 23
4. Penganiayaan Ringan
Pasal  352  Kecuali  yang  tersebut  dalam  Pasal  353  dan  356,  maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan  jabatan  atau  pencarian,  diancam,  sebagai  penganiayaan  ringan,  dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima  ratus  rupiah.  Pidana  dapat  ditambah  sepertiga  bagi  orang  yang  melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. 24
5. Penggelapan Ringan
Pasal  373  Perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  372  apabila  yang digelapkan  bukan  ternak  dan  harganya  tidak  lebih  dari  dua  puluh  lima  rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 25
21 Ibid… , hal, 40.
22 Opcit… , hal. 64.
23 Ibid… , hal, 69.
24 Ibid… , hal, 70.
25 Ibid… , hal, 70-71.

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT
6. Penipuan Ringan
Pasal  379  Perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  378,  jika  barang  yang diserahkan  itu  bukan  ternak  dan  harga  daripada  barang,  hutang  atau  piutang  itu tidak  lebih  dari  dua  puluh  lima  rupiah  diancam  sebagai  penipuan  ringan  dengan pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  dua  ratus lima puluh rupiah. 26
7. Penipuan ringan dilakukan pedagang
Pasal  384  Perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  383  penjual  yang berbuat curang terhadap pembelinya), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga  bulan  atau  denda  paling  banyak  dua  ratus  lima  puluh  rupiah,  jika  jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
8. Pengrusakan Ringan
Pasal  407  Perbuatan-perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  406
(menghancurkan atau merusakkan barang), jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh  lima  rupiah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
9. Penadahan Ringan
Pasal  482  Perbuatan  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  480,  diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan  yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379 KUHP.
Juga termasuk Pasal 205 dimana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak  pidana  ringan  ialah  perkara  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  atau kurungan  paling  lama  tiga  bulan  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  tujuh  ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
Dari rumusan di atas, cukup jelas bahwa definisi tindak pidana ringan yang berasal dari hukum kolonial dipertahankan, termasuk logika kompetensi pengadilan (dalam hal ini berupa pembatasan berdasarkan ancaman hukuman yang dijatuhkan). Pada prinsipnya hanya terdapat dua perkecualian dari logika tersebut.
Pertama,  terkait  dengan  penghinaan  ringan,  seperti  juga  sudah  disebutkan tadi  yang  sebenarnya  juga  telah  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ringan  pada masa kolonial, meskipun ancaman hukumannya lebih dari tiga bulan. Sedang yang kedua,  terkait  dengan  sidang  perkara  tilang  yang  diatur  memiliki  hukum  acara tersendiri. Kemungkinan besar karena jumlahnya yang jauh lebih banyak.
Munculnya  sorotan  terhadap  tindak-tindak  pidana  ringan  ini,  khususnya tindak  pidana  pencurian  ringan,  adalah  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  atas  diprosesnya  kasus-kasus  bernilai  kecil  yang  menyangkut  hidup

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
Vol.   No.   Tahun 20 EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
orang-orang  kecil.  Hal  ini  terjadi,  seperti  sudah  banyak  dibahas,  karena  batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960. 27
Di  samping,  bisa  jadi,  dipengaruhi  juga  oleh  penanganan  kasus-kasus korupsi  yang  sering  dinilai  masyarakat  tidak  cukup  memuaskan.  Analisa  tersebut memang berdasar, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana kemudian dirasa tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang.
Namun  demikian,  sebenarnya  telah  terjadi  perubahan  persepsi  terhadap tujuan  dari  pengaturan  tindak  pidana  ringan  ini,  yaitu  dari  kebutuhan  pemerintah kolonial  untuk  menjamin  adanya  pengadilan  yang  terjangkau  di  masa  kolonial, menjadi tuntutan masyarakat akan adanya proses hukum yang proporsional. 28
Dua  hal  ini,  dapat  juga  dilihat  sebagai  dua  sisi  mata  uang  yang  tak terpisahkan. Di satu sisi adalah bagaimana pemerintah berusaha menjalankan nilai- nilai  yang  mendasarinya,  dalam  hal  ini  terkait  jaminan  dan  perlindungan  hukum yang  berkeadilan.  Setidaknya,  hal  itu  bisa  kita  lihat  dari  inisiatif  pemerintah kolonial untuk menggunakan institusi tindak pidana ringan ini pada awalnya. 29
Sementara  di  sisi  lain  dari  mata  uang  itu  meskipun  mungkin  terkait  mata uang  yang  berbeda,  kita  juga  bisa  dapatkan  bagaimana  warga  negara  merasakan secara langsung terwujud (atau tidaknya) nilai-nilai itu. Protes publik yang semakin meluas terhadap kebijakan penegakan hukum terkait kasus-kasus kecil yang saat ini marak,  dapat  dibaca  sebagai  sebuah  reaksi  tidak  terwujudnya  nilai-nilai  itu. Penyesuaian  aturan  perundang-undangan  sebenarnya  hanya  satu  cara,  dari  upaya untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan itu. 30

## Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ringan
Ada  berbagai-bagai  faktor  penyebab  terjadinya  suatu  tindak  kejahatan. Sebagai  kenyataannya  bahwa  manusia  dalam  pergaulan  hidupnya  sering  terdapat penyimpangan  terhadap norma - norma, terutama norma hukum.
Di  dalam  pergaulan  manusia  bersama,  penyimpangan  hukum  ini  disebut sebagai  kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.
Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sebuah kejahatan.  Pertama  adalah  faktor  yang  berasal  atau  terdapat  dalam  diri  si  pelaku yang  maksudnya  bahwa  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan   sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si  pelaku itu sendiri  yang didasari oleh faktor keturunan  dan  kejiwaan  (penyakit  jiwa).  Faktor  yang  kedua  adalah  faktor  yang berasal atau terdapat di luar diri  pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang
27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Aliansi, Bandung, 1998, hal, 23.
28 Ibid… , hal, 24.
29 Ibid… , hal, 25.
30 Ibid… , hal, 25-26.
mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  sebuah  kejahatan   itu  timbul  dari  luar diri si pelaku itu sendiri  yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. 31
Adapun  faktor  penyebab  yang  mendominasi  terjadinya  tindak  pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah: 32
1. Faktor keinginan
2. Faktor kesempatan
3. Faktor  lemahnya iman
4. Faktor Intelegensi
5. Faktor Usia
6. Faktor Jenis Kelamin
7. Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak
8. Faktor Pendidikan
9. Faktor Pergaulan
Ad.1. Faktor keinginan
Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat   yang  mendorong  si  pelaku   untuk  melakukan  sebuah  kejahatan.  Misalnya seseorang  yang  setelah  menonton  suatu  adegan  atau  peristiwa   yang  secara  tidak langsung telah   menimbulkan hasrat  yang begitu kuat  dalam dirinya untuk  meniru adegan tersebut. 33
Ad.2. Faktor kesempatan
Adapun  yang  dimaksud  dengan  faktor  kesempatan  disini  adalah  suatu keadaan  yang  memungkinkan  (memberi  peluang)  atau  keadaan  yang   sangat mendukung  untuk  terjadinya  sebuah  kejahatan.  Faktor  kesempatan  ini  biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti : kurangnya perhatian orang tua terhadap anak  -  anaknya,  hal  ini  disebabkan   orang  tua    sibuk  bekerja.  Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang  menganggap  bahwa  pengetahuan  seks  bagi  anak  merupakan  perbuatan  yang tabu.  Sehingga  anak  dengan  mudah  termakan  rayuan  dan  terjerumus   tanpa mengetahui akibatnya. 34
Ad.3.  Faktor lemahnya iman
Faktor  lemahnya  iman  di  sini   merupakan  faktor  yang  sangat  mendasar yang  menyebabkan seseorang  melakukan sebuah kejahatan.  Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu  dari  ketiga  faktor  tersebut  di  atas  tidak  terpenuhi  maka  kejahatan  tidak mungkin terjadi. Misalnya apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi.
31 Loccit... , hal 64.
32 Ibnu Jauzy, Ketika Nafsu Berbicara , Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.2004, hal.
33 I b i d..., hal. 55.
34 Yusuf Madam, Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak), hal. 44.

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
Vol.   No.   Tahun 20 EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
Demikian  juga  apabila  hanya  ada  faktor  kesempatan,  sedangkan  faktor  keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. 35
Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman.  Jika   lemahnya  iman  seseorang  atau  iman  seseorang  tidak  ada,  maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. ad 4. Faktor Intelegensi
Intelegensi  adalah  tingkat  kecerdasan  seseorang  untuk  atau  kesanggupan menimbang  dan  memberikan  keputusan.  Dimana  dalam  faktor  kecerdasan seseorang  bisa  mempengaruhi  perilakunya,  contoh  saja  apabila  seseorang  yang memiliki  intelegensi  yang  tinggi  atau  kecerdasan,  maka  ia  akan  selalu  terlebih dahulu  mempertimbangkan  untung  dan  rugi  atau  baik  buruk  yang  dilakukan  pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan  dapat  dilakukannya  sendiri,  sehingga  dengan  melihatnya  orang  akan  ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.
Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian  tingginya  teknologi,  sehingga  dalam  hal  pembuktian  sangat  sukar  untuk dibuktikan.  Makin  tinggi  pendidikan  seseorang,  makin  berbahaya  jika  sampai  ia melakukan  kejahatan  baik  motif  ekonomi  maupun  karena  balas  dendam,  dengan cara  menggunakan  teknologi  yang  modern  dalam  melakukan  kejahatan  tersebut, makin  tinggi  intelegensi  seseorang,  maka  akan  lebih  mudah  ia  melakukan kejahatan. 36
ad 5. Faktor Usia
Usia  atau  umur  dapat  juga  mempengaruhi  kemampuan  untuk  berfikir  dan melakukan  kemampuan  bertindak,  semakin  bertambah  umur  atau  usia  seseorang maka  semakin  meningkat  kematangan  berfikir  untuk  dapat  membedakan  sesuatu perbuatan  baik  dan  buruk.  Karena  pada  umumnya  apabila  seseorang  yang  telah mencapai  umur  dewasa  maka  akan  bertambah  banyak  kebutuhan  dan  keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati.
Pada usia ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani  kembali  menurun).  Frekwensi  kejahatan  yang  pada  umumnya  menurun dibandingkan  dengan  usia  dewasa  I  dan  usia  dewasa  ke  II.  Tapi  tidak  tertutup kemungkinan  pada  fase  ini  untuk  melakukan  kejahatan  yang  dilakukan  pada  fase sebelumnya. Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 tahun,  merupakan  penyimpangan  yang  terakhir.  Pada  usia  ini  sebenarnya kematangan  jiwa  telah  dicapai.  Kejahatan  sudah  mulai  menurun  sampai masa  tua. Pada masa tua penyimpangan-penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan antara lain:  pencurian-pencurian  ringan, exhybitionis (pelanggaran  susila  yang  bersifat ringan). 37
35 Ibid …  hal. 45.
36 Ibid …  hal  45-46.
37 Ibid …  hal  47.

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT
ad 6. Faktor Jenis Kelamin
Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat Gradilitas Seks yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmund Freud, bahwa manusia itu hidup dalam Libido Seksualitas . Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  P.Lukas  bahwa  sifat  jahat  pada  hakikatnya sudah  ada  pada  manusia  semenjak  lahir  dan  hal  ini  diperoleh  pada  keturunannya. Dari  pendapat  ini  diambil  kesimpulan  bahwa  sifat  seksual  tertentu  termasuk  di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  lebih  banyak  dari  pada  kejahatan  yang dilakukan oleh para wanita.
Demikian  juga  bentuk-bentuk  kejahatan  yang  dilakukan  baik  luasnya, frekwensinya  maupun  caranya.  Hal  ini  bergantung  dengan  perbedaan  sifat  yang dimiliki  wanita  dengan  sifat-sifat  yang  dimiliki  laki-laki,  yang  sudah  dipunyainya atau  didapatkannya  sejak  dia  lahir  dan  berhubungan  pula  dengan  kebiasaan kehidupan suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila dibandingkan  dengan  fisik  laki-laki,  sehingga  untuk  melakukan  kejahatan  lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita. ad 7. Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak
Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana  pada  saat  terjadinya  pencurian  setiap  orang  pasti  butuh  makanan  dan kebutuhan  hidup  lainnya  yang  harus  dipenuhi,  maka  hal  tersebut  mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.
Kalau  hanya  mengharapkan  dari  bantuan  pemerintah  dan  dari  bantuan masyarakat  lainnya  pasti  akan  lama  tiba  untuk  mereka.  Maka  dengan  keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini  ada sebagian orang-orang  yang merasa dirugikan. Yang mana  krisis  ekonomi  akan  mengakibatkan  pengangguran,  kelompok  gelandangan, patologi  sosial  atau  penyakit  masyarakat.  Apabila  ditambah  dengan  kemerosotan moral, agama, dapat membawa kepada dekondensi moral dan kenakalan anak-anak.
Dengan  makin  meningkatnya  kebutuhan  hidup,  sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik  atau  dengan  cara  yang  jahat.  Maka  faktor  ekonomi  merupakan  salah  satu faktor  yang  paling  dominan  sehingga  orang  dapat  melakukan  kejahatan,  karena disebabkan  oleh  kebutuhan  ekonomi  yang  kian  hari  kian  meningkat.    Sehingga untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  mencuri  atau menjarah barang orang lain.
ad 8. Faktor Pendidikan
Pendidikan  dalam  arti  luas  termasuk  ke  dalam  pendidikan  formal  dan  non formal  (kursus-kursus).  Faktor  pendidikan  sangatlah  menentukan  perkembangan jiwa  dan  kepribadian  seseorang,  dengan  kurangnya  pendidikan  maka mempengaruhi  perilaku  dan  kepribadian  seseorang,  sehingga  bisa  menjerumuskan
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan  norma  dan  aturan- aturan hukum yang berlaku.
Apabila  seseorang  tidak  pernah  mengecap  yang  namanya  bangku  sekolah, maka  perkembangan  jiwa  seseorang  dan  cara  berpikir  orang  tersebut  akan  sulit berkembang,  sehingga  dengan  keterbelakangan  dalam  berpikir  maka  dia  akan melakukan  suatu  perbuatan  yang  menurut  dia  baik  tetapi  belum  tentu  bagi  orang lain  itu  baik.  Tapi  tindkan  yang  sering  dilakukannya  itu  adalah  perbuatan  yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam  dunia  pendidikan.    Tapi  tidak  tertutup  kemungkinan  seseorang  yang melakukan  kejahatan  tersebut  adalah  orang-orang  yang  mempunyai  ilmu  yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula. ad 9. Faktor Pergaulan
Pada  prinsipnya  suatu  pergaulan  tertentu  membuat  atau  menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang  di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan  rumah  tersebut  sangatlah  berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya.
Mengenai  pergaulan  yang  berbeda-beda  yang  dilakukan  oleh  seseorang dapat  melekat  dan  sebagai  motivasi  bagi  seseorang,  karena  dalam  sebuah  contoh, yang  terjadi  pada  saat  bencana  alam  dimana  masyarakat  pada  saat  itu  merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus  dipenuhi  oleh  setiap  orang  pada  saat  terjadinya  bencana  alam,  ia  melihat orang-orang  yang  mengambil  atau  mencuri  barang-barang  milik  orang  lain  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka,  di  samping  karena  adanya  ajakan  dan dorongan  dari  teman-teman  yang  lain.  Dengan  hal  tersebut  maka  ia  terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.
Hal ini juga tidak terlepas dari lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak. Karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. 38

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bentuk komunikasi mediasi lembaga adat. Jenis penelitian ini yaitu kuliatiatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan aturan lembaga adat sebagai acuan mediasi konflik dalam masyarakat. 39 Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi literatur dari segala sumber
38 Ibid …  hal  52.
39 Nurdin,  T.  Z.  (2018).  Komunikasi  pembangunan  masyarakat;  sebuah  model Audit sosial multistakeholder. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam , .

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT
teklaah  pustaka  yang  berkaitan  dengan  kajian  ini.  Sedangkan  teknik  analisis  data dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  content  analisis.  Pendekatan  ini digunakan  untuk  menganalisis  segala  literatur  yang  berkaitan  dengan  komunikasi mediasi lembaga adat sebagai solusi penyelesaian masalah dalam masyarakat.

## D.  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Melalui  Komunikasi  Mediasi Lembaga Adat
Keabsahan  penyelesaian  kasus  pidana  melalui  Pengadilan  Adat  dapat  di contohkan  kasus  penganiayaan  yang  terjadi  kadang  kala  berakhir  dengan penyelesaian  damai.  Penyelesaiannya  terlebih  dahulu  dengan  membawa  beberapa denda  adat  yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini  adat  merupakan  sarana  mediator dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Hal ini sebagaimana bunyi dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:
1. Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
2. Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 40
Mengenai  penyelesaian  kasus  pidana  melalui  hukum  atau  pengadilan  adat, pertama  kita  harus  merujuk  pada  UU  Drt.  No.  1  Tahun  1951  Tentang  Tindakan- Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (“UU Drt. 1/1951”). UU Drt. 1/1951 merupakan dasar  hukum  bagi  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  pengadilan  adat.  Kita merujuk pada Pasal 5 Ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951, yang berbunyi:
“Hukum  materiil  sipil  dan  untuk  sementara  waktupun  hukum  materiil pidana  sipil  yang  sampai  kini  berlaku  untuk  kaula-kaula  daerah  Swapraja dan  orang-orang  yang  dahulu  diadili  oleh  Pengadilan  Adat,  ada  tetap berlaku  untuk  kaula-kaula  dan  orang  itu  dengan  pengertian  bahwa  suatu perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan pidana,  akan  tetapi  tiada  bandingnya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana  Sipil, maka  dianggap  diancam  dengan  hukuman  yang  tidak  lebih  dari  tiga  bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana  hukuman  adat  yang  dijatuhkan  tidak  diikuti  oleh  pihak  yang terhukum  dan  penggantian  yang  dimaksud  dianggap  sepadan  oleh  Hakim dengan  besar  kesalahan  terhukum,  bahwa  bilamana  hukuman  adat  yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat  dikenakan  hukuman  pengganti  setinggi  10  tahun  penjara,  dengan pengertian  bahwa  hukuman  adat  yang  menurut  paham  hakim  tidak  selaras
40 Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
lagi  dengan  jaman  senantiasa  diganti  seperti  tersebut  di  atas,  bahwa  suatu perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan pidana  yang  ada  bandingnya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Sipil,  maka  dianggap  diancam  dengan  hukuman  sama  dengan  hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”. 41
Mengenai Pasal 5 Ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951, dalam makalah berjudul Hukum  Pidana  Adat  Korelasinya  dengan  Filsafat  Hukum  Serta  dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, menyimpulkan antara lain bahwa terhadap tindak pidana  adat  yang  ada  bandingannya  dengan  KUHP,  maka  harus  dijatuhkan  sanksi sesuai  dengan  ketentuan  KUHP.    Dalam  makalahnya,  Lilik  menyebutkan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988  Tanggal  15  Mei  1991,  yang  menyatakan  bahwa  terhadap  terdakwa yang  telah  melakukan  perbuatan  hubungan  kelamin  di  luar  perkawinan  dijatuhi sanksi  adat  (reaksi  adat)  oleh  kepala  adat,  tidak  dapat  diajukan  lagi  (untuk  kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan  yang sama  melanggar  hukum  adat  dan  dijatuhkan  hukuman  penjara  menurut  ketentuan hukum  pidana.  Namun,  Lilik  menegaskan,  dalam  putusan  tersebut  perbuatan melakukan  hubungan  kelamin  di  luar  perkawinan  dikategorisasikan  sebagai  delik (pidana) yang tidak ada kualifikasinya dalam KUHP (hukum pidana adat). 42
Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP  tidak  dapat  diselesaikan  hanya  dengan  pengadilan  adat.  Karena yurisprudensi  Mahkamah  Agung  hanya  mengakui  putusan  atau  sanksi  pengadilan adat  terhadap  tindak  pidana  yang  tidak  ada  bandingannya  atau  tidak  diatur  dalam KUHP.  Dasar  hukum  :  1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ( Wetboek  van Strafrecht ) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915.
2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan
Sementara  Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan,  dan  Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988.
Cara  institusional  dilakukan  dengan  fomalisasi  atau  legalisasi  keberadaan peradilan  adat  dalam  kebijakan  maupun  peraturan  negara.  Cara  ini  merupakan bagian  untuk  pengakuan  terhadap  hukum  adat.  Upaya  ini  berbarengan  dengan pengakuan  terhadap  peranan  lembaga  adat  dan  bahkan  tentang  pemerintahan berbasis adat seperti nagari, gampong, dan nama lainnya.
Dengan  cara  ini,  peradilan  adat  diposisikan  sebagai  perpanjangan  tangan Negara  sekaligus  sebagai  institusi  terdepan  dalam  menangani  perkara  yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, biasanya ia membutuhkan legalisasi apakah itu melalui peraturan daerah, keputusan ketua pengadilan atau dengan kesepakatan antara  lembaga  adat  dengan  aparat  penegak  hukum.  Formalisasi  lembaga  adat  ini
41 Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951.
42 Lilik  Mulyadi, Hukum  Pidana  Adat  Korelasinya  dengan  Filsafat  Hukum  Serta  dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung , Makalah,  Jakarta: UI Press, 2000, hal. 13.

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT
akan  mempengaruhi  perubahan  nilai  dan  tatacara  dalam  melaksanakan  peradilan adat sebab telah mulai mengadopsi nilai-nilai dan tata cara peradilan formal.
Hal ini dilakukan untuk menjamin peradilan adat mengikuti standar-standar yang umum dipakai oleh peradilan formal, misalkan berkaitan dengan asas praduga tak  bersalah  ( presumption  of  innocence )  maupun  persamaan  dihadapan  hukum (equality before the law ) yang umum dikenal dalam praktik peradilan. 43
Upaya  untuk  melegalisasi  lembaga  peradilan  adat  terbuka  pada  inisiatitf perundangundangan  yang  sedang  berlangsung,  misalkan  dalam  RUU  Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat  yang sekarang sedang disiapkan oleh Badan Legislasi DPR, atau dalam RUU Desa yang sedang dibahas pada Komisi II DPR.  Selain  pada  level  nasional,  pada  level  daerah  dapat  didorong  peraturan daerah,  keputusan  kepala  daerah  maupun  kesekapatankesepakatan  antara  berbagai pihak,  terutama  antara  lembaga  adat  dengan  aparat  penegak  hukum  untuk menggunakan  peradilan  adat  sebagai  bagian  penting  dalam  upaya  memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan. 44
Cara  formalisasi  lain  yang  dapat  dilakukan  bukan  dengan  melegalisasi struktur  kelembagaan  peradilan  adat,  tetapi  melegalisasi  putusan-putusan  yang dikeluarkan  oleh  peradilan  adat.  Dengan  pendekatan  ini  maka  negara  tidak  perlu ambil  pusing  dengan  struktur  peradilan  adat,  termasuk  tidak  perlu  pusing  dengan berapa jumlah orang  yang terlibat dalam peradilan, apakah pimpinan acara sidang dipimpin  oleh  orang  yang  disebut  hakim  atau  dengan  nama  lokal.  Inti  dari pendekatan  formal  yang  kedua  ini  lebih  berorientasi  pada  hasil  yang  dibuat  dari peradilan  adat.  Putusan  peradilan  adat  tersebut  kemudian  dicatatkan  oleh  seorang hakim  keliling.  Hakim  keliling  merupakan  hakim  muda  yang  ada  di  pengadilan negeri. 45
Jadi,  hakim  muda  harus  datang  bila  ada  sidang  adat  yang  dilakukan  di kampong-kampung. Cara ini juga memiliki kontribusi agar ikut  „mendidik‟ hakim muda ikut terlibat dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini dapat menjadi  bekal  di  kemudian  hari  karena  ada  kewajiban  kepada  hakim  untuk menggali  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Cara  ini  memang  belum dipraktikan di Indonesia, tetapi perlu diwacanakan dan dicoba.
Kumpulan  dari  putusan  tersebut  dapat  menjadi  bahan  bagi  pengadilan  bila ada  pihak  yang  tidak  puas  dengan  putusan  peradilan  adat  dan  datang  pengadilan negeri.  Pengadilan  negeri  yang  mengadili  perkara  yang  telah  ditangani  oleh peradilan  adat  dapat  mengundang  hakim-hakim  peradilan  adat  untuk  menjadi  ahli di persidangan.
43 Jonson Sembiring, Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia ( Jakarta: UI Press, 2003), hal. 15.
44 Ibid… ,hal. 16.
45 Ibid… hal. 16-17.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
Putusan-putusan  peradilan  adat  dikumpulkan  dalam  sebuah  dokumen  yang menjadi  bahan kajian kalangan akademisi.   Dengan menjadikan bahan kajian oleh akademisi,  maka  diharapkan  hukum  adat  akan  lebih  jauh  berkembang  karena menjadi persoalan yang diteliti dan didiskusikan. Non-institusional Cara lain untuk memperkuat peradilan adat adalah cara non-institusional. Dengan kata lain, cara ini tidak  bergantung  pada  ada  atau  tidaknya  pengakuan  dari  negara  terhadap keberadaan peradilan adat. 46
Pendekatan  kedua  ini  lebih  mengutamakan  adanya  kesadaran  masyarakat untuk  memilih  datang  ke  peradilan  adat  daripada  datang  ke  pengadilan  negara. Untuk  menciptakan  keberlangsungan  peradilan  adat  akan  sangat  ditentukan  dari putusan-putusan  yang  dihasilkannya.  Semakin  adil,  dapat  diterima  dan  semakin mudah, maka peradilan adat akan semakin kuat. 47
Tantangan dalam melakukan pendekatan ini adalah konsistensi  masyarakat adat  dan  keberlanjutan  lembaga  peradilan  adat.  Penguatan  kapasitas  dan keberlanjutan  peradilan  adat  pada  generasi  berikutnya  merupakan  faktor  kunci untuk cara ini. Kecenderungan urbanisasi, perpindahan penduduk desa ke kota atau ke  luar  negeri  menjadi  TKI  dan  terlepas  dari  tanah  airnya  akan  mempengaruhi pemahaman  anak-anak  muda  terhadap  adat  yang  hidup  dikampungnya.  Selain  itu, „pembelajaran‟  terhadap  nilai-nilai  adat,  sejarah,  bahasa,  aturan  adat  menjadi prasyarat terpenting agar peradilan adat bisa berlanjut. 48
Berbicara  tentang  penyelesaian  sengketa  dalam  masyarakat  adat  Aceh,  hal ini  dimana  sudah  diatur  dalam  Qanun,  sebagaimana  kita  ketahui  penyelesaian perkara pidana ringan di atur dalam Qanun antara lain :
Pasal 10 Qanun  Nomor  7  Tahun  2000  menyebutkan  :  Aparat  penegak  hukum memberi  kesempatan  terlebih  dahulu  kepada  geuchik  dan  imum  mukim untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa/perselisihan  di  gampong/mukim masing. Pasal 11 1.  Geuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan
persengketaan/permasalahan  yang  terjadi  di  Gampong,baik  masalah masalah  sosial  yang  timbul  di  masyarakat  dalam  suatu  rapat  Adat Gampong;
2.  Apabila  dalam  jangka  waktu  2  bulan  perselisihan  tersebut  tidak  dapat diselesaikan  di  gampong  atau  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  dapat menerima  keputusan  adat  tingkat  Geuchik,  maka  perselisihan  sengketa tersebut diselesaikan oleh imum Mukim dalam rapat adat Mukim;
Pasal 12
1. Rapat  adat  Gampong  dipimpin  oleh  Geuchik  dan  Teungku  Gampong (imum  Meunasah)  dan  dibantu  oleh  sekretaris  Gampong  dan  Tuha Peut/tuhalapan Gampong;
46 Opcit…, hal. 17.
47 Ibid…, hal. 17. 48 Ibid…, hal. 18.
2. Rapat  adat  mukim  dipimpin  oleh  imum  mukim  dibantu  oleh  serektaris mukim serta di hadiri oleh seluruh anggota tuha peut/tuha lapan mukim;
Pasal 14
1. Segala  perselisihan  dan  persengketaan  yang  telah  didamaikan  di  oleh Geuchik  gampong  dan  imum  mukim  dalam  suatu  rapat  Adat  bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa;
2. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tingkat geuchik atau imum Mukim ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak  kata  kesepakatan  dan  menganggu  keseimbangan  yang  hidup dlam masyarakat;
Pasal 15
1. Apabila  dalam  jangka  waktu  1  bulan  Imum  Mukim  tidak  dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum;
2. Keputusan  Adat  yang  telah  dijatuhkan  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa  dapat  dijadikan  salah  saatu  pertimbangan  oleh  aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara;

## Pasal 16
Tata  cara  dan  syarata-syarat  penyelesaian  perselisihan/persengkartaan, dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  adat  di  masing-masing  daerah Kbupaaten/kota/kecamatan/mukim dan Gampong;
Pasal 17 Dalam  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan,  Geuchik  dan  Imum  Mukim dapat  dijadikan  saksi  ahli  dalam  perkara-perkara  dimaksud,  sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh rapat Adat yang bersangkutan; Pasal 18 Tiap-tiap  penyelesaian  sengketa  oleh  Geuchik  dan  Imum  Mukim  dibuat Berita  Acara  dan  dituangkan  dalam  keputusan  serta  di  umumkan  kepada Masyarakat. 49
Adat  bagian  tidak  terpisahkan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Aceh. Bisa dikatakan  adat  menjadi  kesatuan  utuh,  bahkan  lahirnya  ada  dari  buah pemikiran  dan  kesepakatan  yang  ditunjukan  melalui  perilaku  keseharian  hidup bermasyarakat.  Provinsi dikenal  dengan  sebutan  Serambi  Mekah  ini  memiliki keragaman  adat  istiadat  sehingga  Aceh  bukanlah  Provinsi  yang  monogen  tetapi heterogen dengan keberagaman adat istiadat tersebut.
Pelestarian  terhadap  ada  istiadat  menjadi  tanggung  jawab  utama  dari masyarakat  itu  sendiri  dan  generasi  berikutnya.  Tidak  hanya  sebatas  itu  saja  ada istiadat  di  Provinsi  Aceh  mampu menjadi  instrumen  penyelesaian  sengketa  atau masalah  terkait  interkasi  sesama  masyarakat  yang  mengarah  kepada  disharmonis. Pola interaksi akan melibatkan dua ruang dan subjek hukum dalam komunitas adat Aceh diatur dalam Hukum Adat.
49 Pasal 10-18 Perda Nomor 7 Tahun 2000.

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
Vol.   No.   Tahun 20 EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
Penerapan hukum adat bagian upaya dari pelestarian serta membantu kerja- kerja aparat  penegak hukum  baik  dari institusi kepolisian, pengadilan, dll. Hukum Adat  subtansinya  berisikan  rambu-rambu  dalam  bentuk  peraturan  yang  disepakati dan  dibakukan  berdasarkan  kesepakatan  masyarakat  sendiri.  Pada  prinsipnya hukum  adat  melindungi  dan  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  masyarakat  adat setempat.  Sedangkan  tujuan  filosofinya  hukum  adat  bertujuan  untuk  menjaga  dan mewujudkan  kembali  „keseimbangan‟  komunal  dan  menjaga  agar  kehidupan kemanusiaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. 50
Kepatuhan  masyarakat  adat  terhadap  Hukum  adat  sebagai  pedoman  hidup merupakan  nilai  efektivitas  hukum  yang  sangat  tinggi,  sebab  hukum  adat  lahir berdasarkan  tata  cara  yang  memang  tumbuh  dan  berkembang,  disepakati  dan dijadikan  acuan  dalam  menjalani  kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  adatnya. Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat.
Peradilan  adat  melibatkan  struktur  pemerintahan  yang  berada  di  level gampong.  Jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  formal  yang  berlaku  di Indonesia.  Eksisten  keberadaan  peradilan  adat  di  Aceh  hampir  tidak  dinyatakan secara  tegas  dalam  subtansi  hukum  formal  baik  KUHP,  dll.  Akan  tetapi  faktanya hampir  semua  urusan  terkait  kasus  di  lingkungan  masyarakat  Adat  diselesaikan ditataran peradilan adat Aceh tersebut. 51

## Pembahasan
Berbicara pengadilan adat tidak lepas dari hukum adat, dimana hukum adat adalah insturmen dalam menjalankan peradilan adat tersebut. Hukum adat terlebih dahulu  harus  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  pemuka/perangkat  adat  setempat. Barulah  peradilan  adat  mampu  berperan  dalam  menyelesaikan  konflik  atau sengketa  sesama  masyarakat  yang  berada  di  lingkungan  setempat.  Penyebanya sengketa/konflik  dilatarbelakang  dari  persoalan  karena  pelanggaran  atas  tata- prilaku  dengan  berbagai  bentuk  baik  pencurian,  kekerasaan,  tapal  batas  tanah, rumah  tangga,  dll.  Hasilnya  dinamakan  hukum  adat.  Peradilan  adat  merupakan bentuk kearifan lokal ( local wisdon). 52
Pada  era  rezim  orde  baru  nilai  kearifan  lokal  yakni  peradilan  adat ditenggelamkan  dengan  sistem  sentralistik  sekaligus  tidak  diberikan  ruang mempraktekan  dikeseharian    kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia,  termasuk  di Provinsi Aceh. Padahal sangat membantu kerja-kerja pihak institusi vertikal seperti, kepolisian, pengadilan, dll.
50 Abdurrahman, Peradilan  Adat  di  Aceh  sebagai  Sarana  Kerukunan  Masyarakat, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh ( MAA) Aceh, 2009, hal. 10.
51 Ibid…, hal. 11. 52 Ibid…, hal. 11-12.

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT
Kalau ditinjau secara yuridis, dikenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam  masalah  hukum,  yang  pertama  dikenal  dengan  penyelesaian litigasi ,  dan kedua yang dikenal dengan non litigasi . Maksud yang pertama adalah penyelesaian di  depan  pengadilan,  seperti  penyelesaian  perkara  di  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama  atau  Mahkamah  Syar‟iyah   Peradilan  Militer   dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Peradilan bentuk tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama governement judicial system . 53
Kemudian  maksud  yang  kedua  yaitu  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan native administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals dan village tribunal . 54
Ditarik  kesimpulan  bahwa  Pengadilan  Adat  tipe  penyelesaian  perkara  di luar  pengadilan.  Sehingga  tidak  dimasukan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang berlaku  di  Indonesia.  Dalam  sejarahnya  kebiasaan-kebiasaan  dalam  masyarakat menjadi  berbeda-beda  karena  dipengaruhi  berbagai  situasi,  seperti  nilai-nilai agama,  pengaruh  kerajaan,  maupun  dengan  masuknya  bangsa-bangsa  lain.  Dalam konteks Indonesia, adat yang kemudian. 55
Perkembangan  kebiasaan  menjadi  hukum  adat,  merupakan  hukumnya bangsa  Indonesia,  baik  tertulis  maupun  tidak.  Kemudian  hukum  adat  diturunkan teknisnya menjadi Peradilan Adat. Istilah „Peradilan Adat‟ atau „Pengadilan Adat‟ tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah  yang  sering  digunakan  adalah  “sidang  adat”  atau  “rapat  adat”  dalam ungkapan  khas  masing-masing  komunitas.  Menariknya,  dalam  adat  tidak  dikenal istilah “adil”  sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu pengadilan  adat  tidak  mengenal  keadilan,  yang  ada  hanya  ketika  dilakukan penyelesaiaan  suatu  sengketa  dalam  masyarakat  adat  tidak  ditujukan  untuk menemukan  keadilan,  tetapi  untuk  memulihkan  keseimbangan  dan  keselarasan hubungan kekeluargaan. 56

## D. Kesimpulan
Meskipun telah dilakukan pelaporan kepada Kepolisian, akan tetapi  perkara tindak pidana ringan tetap diupayakan diselesaikan secara adat oleh masing-masing pihak  melalui  Lembaga  Adat  Gampong,  hal  ini  sebagaimana  amanah  dari  Qanun dan  Undang-undang.  Adapun  penyelesaian  yang  dilakukan  secara  Lembaga  Adat adalah  dengan  mengadakan  musyawarah  serta  memanggil  para  pihak  untuk
53 A. Wahid Salayan, Hukum Adat dan Perkembangannya Dewasa Ini, Bandung, Unpad Press, 2000, hal. 21.
54 Opcit…, hal. 15.
55 Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara, Sistem  Peradilan  Adat  dan  Lokal  di Indonesia;  Peluang  dan  Tantangan ,    Banda  Aceh:  Patnership  for  Governance  Reform, 2003, hal. 5.
56 Jonson  Sembiring, Hukum  Adat  dan  Perkembangannya  di  Indonesia, Jakarta:  UI  Press, 2003, hal. 43.

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
Vol.   No.   Tahun 20 EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-
memudahkan  proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  tersebut. Penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan di  meunasah dengan cara cepat dan mudah  serta  tidak  membutuhkan  biaya.  Sedangkan  sanksi  yang  diberikan  oleh Lembaga Adat juga sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat serta tidak merugikan kedua belah pihak.
Lemahnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi Lembaga Adat sebagaimana yang  tercantum  dalam  Qanun  dan  Undang-undang,  membuat  perangkat  Gampong serta  tokoh-tokoh  masyarakat,  tidak  mengetahui  serta  mengerti  tentang  hal-hal fungsi  dari  Lembaga  Adat  tersebut.  Adapun  upaya-upaya  Lembaga  Adat  dalam setiap  penyelesaian  sengketa,  dimana  Adat  selalu  berupaya  untuk  menjaga keseimbangan  antara  pelapor  dan  terlapor  serta  sanksi  yang  bijak  dan  adil  bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak mendapatkan rasa keadilan serta tidak ada yang  merasa  dirugikan.  Disisi  lain,  Lembaga  Adat  juga  harus  menjamin  hak  bagi semua pihak, terutama adalah hak berbicara atau menyampaikan pendapat. Seluruh perserta  sidang,  anggota  sidang,  para  ahli  dan  tokoh-tokoh  Agama  dan  adat  juga dituntut  peran  aktifnya  dalam  memberi  masukan  di    setiap  musyawarah.  Selain peran  yang  disebutkan  di  atas,  Lembaga  Adat  juga  berperan  sebagai  Mediator didalam melakukan media setiap sengkata adat yang terjadi dalam masyarakat.

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Peradilan  Adat  di  Aceh  sebagai  Sarana  Kerukunan  Masyarakat Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh, 2009.
Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara, Sistem  Peradilan  Adat  dan  Lokal  di  Indonesia; Peluang dan Tantangan ,  Banda Aceh: Patnership for Governance Reform, 2003 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
A.  Wahid  Salayan, Hukum  Adat  dan  Perkembangannya  Dewasa  Ini, Bandung,  Unpad Press, 2000
Badruzzaman, Ismail, 2003. Bunga Rampai Hukum Adat . (Banda Aceh: Gua Hira, 2003).
-------------------------, Penerapan Hukum Adat dan Hubungannya Dengan  Hukum Positif, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2003.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia), Pidana  Pengukuhan  Guru  Besar, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1994.
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
Hilman Hadikusumo, Hukum Pidana Adat , Bandung, Alumni, 1989.
------------------------, Pengantar Hukum Adat di Indonesia , Bandung, Alumni, 1990.
Ibnu Jauzy, Ketika Nafsu Berbicara , Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.2004.
JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Jonson  Sembiring, Hukum  Adat  dan  Perkembangannya  di  Indonesia, Jakarta:  UI  Press, 2003.
Lilik Mulyadi , Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas,  Teori,  Norma,  Praktik  dan  Prosedurnya ,  untuk  wilayah  Pengadilan  Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010.
Lili  Rasyidi  dan  I.B  Wyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem Bandung  Citra Adytia Cipta, 2003.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Aliansi, Bandung, 1998.
M.  Nasir  Budiman, Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah ,  Cet  I,  Banda  Aceh,  Ar- Raniry Press, 2004.
Mohd. Din, Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia, Bandung, UNPASD Press, 2009
Nurdin,  T.  Z.  (2018).  Komunikasi  pembangunan  masyarakat;  sebuah  model  Audit  sosial multistakeholder. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam , (1).
Sudikno  Mertokusumo, Sejarah  Peradilan  dan  Perundang-undangannya  di  Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.
Suharsini  Arikunto, Prosuder  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979. Taqwadin, Bahan diskusi pada Training  untuk Tuha Peut , diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh . 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.