## EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

## Sapto Budoyo
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

## Ratna Kumala Sari
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Abstrak : Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus  dilndungi  oleh  negara.  Berangkat  dari  pemikiran  di  atas  maka  berkaitan dengan  penulisan  dalam  makalah  ini  akan  membahas  mengenai:  Bagaimana eksistensi  restorative  justice  sebagai  tujuan  pelaksanaan  diversi  pada  sistem peradilan  anak  di  Indonesia?  Dan  Bagaimana  penerapan  restorative  justice  dalam penyelesaian  tindak  pidana  anak  melalui  proses  diversi?  Hasil  penelitian  yang bersifat  yuridis  normatif  ini  menunjukkan  bahwa  Restorative  justice  merupakan tujuan  dari  dilaksanakannya  diversi  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  anak  di Indonesia.  Restorative  justice  sebagai  tujuan  dari  pelaksanaan  diversi  sudah  diatur dalam  peraturan  tertulis  dan  telah  lama  digunakan  oleh  masyarakat  adat,  namun eksistensi  restorative  justice  dikalangan  aparat  penegak  hukum  masih  menjadi persoalan  dikarenakan  proses  diversi  itu  sendiri  belum  diatur  secara  tegas. Penerapan  restorative  jusctice  terhadap  tindak  pidana  anak  mengikuti  mekanisme pelaksanaan  diversi  yaitu  pengalihan  hukum  dari  proses  pidana  ke  proses  luar pidana  dengan  syarat  ancaman  pidana  nya  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan tindak pidana pengulangan.
Kata Kunci: Restorative Justice, Diversi, Sistem Peradilan Anak
Abstract: Children  are  the  nation's  next  generation  and  therefore  their  existence must be protected by the state. Departing from the above thought, it is related to the writing in this paper that will discuss about: How is the existence of restorative justice as the goal of implementing diversion in the juvenile justice system in Indonesia? And How is the application of restorative justice in the resolution of child crime through a diversion process? The results of this normative juridical study show that Restorative justice  is  the  goal  of  implementing  diversion  to  resolve  child  criminal  cases  in Indonesia.  Restorative  justice  as  a  goal  of  implementing  diversion  has  been regulated in written regulations and has long been used by indigenous peoples, but the existence of restorative justice among law enforcement officials is still a problem because the diversion process itself has not been explicitly regulated. The application of  a  restorative  jusctice  to  a  child  criminal  act  follows  a  diversion  implementation mechanism  that  is  the  transfer  of  the  law  from  the  criminal  process  to  the  criminal process with the condition that the criminal threat is under 7 (seven) years and is not a repeat offense..
Keywords: Restorative Justice, Diversion, Juvenile Justice System

## LATAR BELAKANG
Anak merupakan generasi penerus  bangsa  yang  dipundaknya terletak  beban  bangsa  yang  mungkin belum  terselesaikan  oleh  generasi- generasi sebelumnya. Dengan demikian  sudah  selayaknya  sebagai generasi penerus bangsa anak mendapatkan  perhatian  khusus.  Hal tersebut bertujuan dalam rangka pembinaan  anak  untuk  mewujudkan sumber  daya  manusia  yang  unggul dan berkualitas.
Rasa  kasih  sayang,  pengarahan, pembinaan,  perlindungan  yang  tepat merupakan  kebutuhan  psikis  yang sangat  mendasar  dalam  kehidupan anak  yang  sesungguhnya  bersandar pada  hati  nurani  orang  tua.  Dalam kenyataannya  banyak  orang  tua  yang tidak  menyadari  hal  ini,  sehingga mempengaruhi  kehidupan  anak.  Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif,  yang  dikategorikan  sebagai kenakalan  anak.  Kenakalan  yang ditimbulkan  tersebut,  bahkan  bisa  saja menjurus  ke  arah  perbuatan  melawan hukum.
Berkaitan  dengan  hal  diatas maka  diperlukan  pula  sarana  dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala  permasalahan  yang  timbul.
Sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan  hukum  atau  dihadapkan  ke muka  pengadilan.  Sarana  hukum  ini bertujuan  untuk  mengantisipasi  stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak  berhadapan  dengan  hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah  satu  solusi  alternatif  yaitu dengan
menempatkan dan mengalihkan  pelaku  tindak  pidana anak  keluar  dari  sistem  peradilan pidana  serta  memberikan  alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak.  Solusi  tersebut  dikenal  dengan pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ). Restorative justice merupakan implementasi konsep diversi  yang  telah  dirumuskan  dalam sistem  peradilan  anak  yakni  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[1]
Restorative  justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar  sistem  peradilan  pidana  ( Criminal Justice  System )    dengan  melibatkan korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak
yang  berkepentingan  dengan  suatu tindak  pidana  yang  terjadi  untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.[2]  Dengan  kata  lain, konsep pendekatan restorative jusctice lebih  menitikberatkan  pada  kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan  bagi  pelaku  tindak pidana  serta  korbannya  sendiri.[3] Mekanisme  tata  cara  dan  peradilan pidana yang berfokus pada
pemidanaan  diubah  menjadi  proses dialog  dan  seimbang  bagi  pihak korban dan pelaku.[4]
Konsep mengenai restorative jusctice terdapat  dalam  Pasal  5  ayat
(1)  dan  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  yang menyatakan  bahwa  Sistem  Peradilan Pidana wajib mengutamakan pendekatan  keadilan  restoratif  yang meliputi:
1. Penyidikan  dan  penuntutan pidana anak yang dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  kecuali ditentukan  lain  dalam  undang- undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan  oleh  pengadilan  di lingkungan peradilan umum; 3. Pembinaan,  pembimbingan  ,
pengawasan, dan/atau
pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan
Berangkat  dari  pemikiran  di  atas maka  berkaitan  dengan  penulisan dalam  makalah  ini  akan  membahas mengenai:
1. Bagaimana  eksistensi  restorative justice  sebagai  tujuan  pelaksanaan diversi  pada  sistem  peradilan  anak di Indonesia?
2. Bagaimana  penerapan  restorative justice  dalam  penyelesaian  tindak pidana anak melalui proses diversi?

## PEMBAHASAN
1.  Eksistensi  Restorative  Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan
Diversi  Pada  Sistem  Peradilan Anak Di Indonesia
Restorative justice sebenarnya telah  muncul  cukup  lama,  kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara  pidana,  khususnya  anak dengan  berbagai  pertimbangannya. Sebagaimana  dikemukakan  oleh John Braitewaite justice dan welfare model kemudian  antara retribution dan rehabilitation .[5]  Di  Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa keadilan  restoratif  sudah  diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana  konvensional  yaitu  tahap
penyidikan  dan  penuntutan,  tahap ajudikasi dan tahap eksekusi
pemenjaraan. Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan  penyebaran  keadilan  restoratif diduga mendapat dukungan perserikatan bangsa-bangsa. Dalam kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa  tahun  1975,  PBB  mulai menaruh  perhatian  terhadap  ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif  bagi  peradilan  pidana retributif.
Praktek  asli  keadilan  restoratif berasal  dari  praktek  pemeliharaan perdamaian  yang  digunakan  suku bangsa  Maori  yaitu  penduduk  asli suku di Selandi Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani  pihak  pelaku,  korban, dan  para stakeholders .[6]  Pada dasarnya restorative justice
mengutamakan  makna  pertemuan antar  pihak  berkepentingan  dalam kejahatan dan sesudahnya.
Pendekatan  ini  juga  telah dipraktekkan  di  beberapa  Negara Eropa  lainnya  utamanya  Negara- negara  di  kawasan  Skandinavia, juga  di  Amerika  Latin  seperti Columbia,  Chili  dan  Brazil,  dalam berbagai model. Swedia dan Norwegia  adalah  dua  Negara  di
Eropa yang sedang getol menyeponsori praktik keadilan
restoratif di berbagai Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Duta  Besar  Kerajaan  Swedia  Ms Ewa Polano saat membuka
Lokakarya
Konsultatif tentang Peradilan  Anak  di  Indonesia  yang diselenggarakan  oleh The  Raoul Wallenberg Institute of Human Right and  Humanitarian  Law (RWI)  dan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pernah
mengatakan  bahwa  model  keadilan restoratif  memang  sebuah  pilihan sistem  peradilan  anak  masa  depan di  seluruh  dunia,  bila  kita  ingin melihat  anak-anak  di  dunia  bebas dari  kekerasan  karena  tuduhan- tuduhan  melakukan  tindak  pidana. Dalam  perkembangannya  Philipina pun  telah  memasukkan  konsep  ini dalam  Undang-undang  Pengadilan Anaknya  .  Demikian  pula  halnya dengan  Jepang  yang  telah  lama memasukkan ketentuan diversi dalam penanganan pelaku delinkuensi.  Hal  yang  sama  diakui oleh  Sir  Anthony  Mason,  yang mengungkapkan bahwa model pendekatan ini telah banyak digunakan untuk penanganan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak dan remaja atau untuk tindak pidana yang berkaitan dengan penduduk di daerah tertentu.
Di Indonesia sebenarnya konsep restorative justice telah lama dipraktekkan  oleh  masyarakat  adat di  Indonesia,  seperti  masyarakat  di Papua,  Bali,  Toraja,  Minangkabau, Kalimantan,  Jawa  Tengah  dan masyarakat lain yang masih memegang kuat kebudayaan.
Apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana oleh  seseorang.  Dalam  prakteknya penyelesaian dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat  yang  dihadiri  oleh  tokoh masyarakat,  pelaku,  korban,  dan orang  tua  pelaku  untuk  mencapai kesepakatan  untuk  memperbaiki kesalahan.  Selain  itu,  Indonesia yang  di  masa  lalu  komunitasnya  di berbagai kepualauan, berbagai
daerah, kaya akan adat istiadat, kita yakini memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang
berdasarkan  kearifan  lokal  ( local wisdom ). Semangat hidup yang oleh
Bung  Karno  diperkenalkan  sebagai “Gotong  Royong”  dan  diyakini sebagai  puncak  ideologi  bangsa, berarti memuat pula nikai-nilai keadilan restoratif. Hal ini sebenarnya merupakan nilai dan ciri falsafah  bangsa  Indonesia  yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarh mufakat. Dengan demikian, restorative
justice sebenarnya
bukan  hal  baru  bagi  masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian,  sehingga  antara  pelaku dan  korban  tidak  ada  dendam  dan korban dapat dipulihkan.
Selain  dalam  hukum  adat, musyawarah  dalam  menyelesaikan perkara  pidana  juga  dikenal  dalam hukum  islam,  yaitu  apabila  korban atau  keluarga  korban  memaafkan pelaku kejahatan, dengan membayar  (diyat)  yang  dilakukan pelaku kepada korban.[7]
Sistem  peradilan  anak  yang terdapat pada Undang-undang
Nomor  3  Tahun  1997  diperbaharui melalui  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Dalam undang-undang  yang  baru  terdapat perubahan  fundamental  sebagai upaya mengatasi kelemahan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun 1997. Perubahan fundamental
tersebut adalah digunakannya
pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban  para  penegak  hukum dalam  mengupayakan  diversi  pada seluruh  tahapan  proses  hukum.[8] Menurut  Pasal  1  angka  6  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,
yang  dimaksud  dengan  keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak  yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,  dna  pihak  yang terkait  untuk  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semua dan bukan pembalasan.
Kendati Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  kini  baru berlaku  pada  30  Juli  2014,  tapi pendekatan restorative justice sudah dijalankan dengan menggunakan  dasar  hukum  Surat Keputusan Bersama
Ketua
Mahkamah  Agung  RI,  Jaksa  Agung RI,  Kepala  Kepolisian  Negara  RI, Menteri Hukum dan HAM ri, Menteri Sosial  RI,  Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
RI,  No.166  A/KMA/SKB/XII/2009, No. 148 A/A/JA/12/2009, No.B/45/XII/2009, No.M.HH-08
HM.03.02  Tahun  2009,  No.10/PRS-
2/KPTS/2009  Tentang  Penanganan
Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum. Dalam Pasal 13 butir a SKB
tersebut dinyatakan, penyidik melakukan upaya penanganan
perkara  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dengan  pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan  Balai  Pemasyarakatan,
orang  tua  dan/atau[9]  keluarga korban  dan  pelaku  tindak  pidana serta tokok masyarakat setempat.
Sebelum berlaku surat keputusan bersama tersebut di atas pendekatan restorative  justice telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara  pidana  anak,  terutama  di Bandung.  Pada  tahun  2003-2004 Working  Group  Restorative  Justice yang antara lain terdiri dari perwakilan LSM Anak, LBH, Perguruan  Tinggi,  Hakim,  Jaksa, Polisi, Lapas, Bapas, yang dikoordinir oleh Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  Jawa Barat bekerja sama dengan
UNICEF Telah mengadakan penelitian  untuk  menemukan  model Restorative  Justice  yang  dapat digunakan.  Model  yang  didapat adalah musyawarah pemulihan yang berbasis masyarakat dan pada tahun  2005-2006,  Bandung  sebagai Pilot  Project  Restorative  Justice mengadakan  uji  coba  musyawarah pemulihan  di  3  (tiga)  wilayah,  yaitu di  Wilayah  Bandung  Timur  di Kelurahan Pasanggrahan, di Wilayah Bandung Barat di Kelurahan  Cijerah  dan  di  Wilayah Bandung  Tengah  dipusatkan  di Polres Bandung Tengah. Di
samping uji coba Restorative Justice, kota Bandung sudah
memiliki  ruangan  khusus  untuk sidang  perkara  tindak  pidana  anak di Pengadilan Negeri Bandung.[10]
Sedangkan konsep diversi sendiri  dimulai  dengan  pendirian peradilan  anak  pada  abad  ke-19 yaitu  yang  dicanangkan  dalam United  Nation  Standart  Minimum Rules  for  the  Administration  of Juvenile  Justice  (SMRJJ) atau The Beijing  Rules (resolusi  Majelis  PBB 40/33  tanggal  29  November  1985) dimana  diversi  tercantum  dalam
Rule 11/1  11.2  dan Rule 17.4  [11] yang bertujuan  untuk mengeluarkan anak  dari  proses  peradilan  orang dewasa agar tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa, prinsip utama  pelaksanaan  konsep  diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan
memberikan  kesempatan  kepada seseorang untuk memperbaiki
kesalahan.
Petugas dalam memberikan diversi menujukan pentingnya  ketaatan  kepada  hukum dan aturan. [12]

## 2. Penerapan  Restorative  Justice
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Proses Diversi Restorative justice adalah
suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua
pihak  yang  terlibat  dalam  suatu tindak  pidana  tertentu,  baik  korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani  akibat  tindak  pidana tersebut,  dengan  orientasi  untuk memperbaiki , menciptakan rekonsiliasi  dan memuaskan  semua pihak. Sebagaimana diversi, keadilan  restoratif  dilakukan  di  luar proses  formal  melalui  pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilann secara benar.
Restorative  justice dalam  ilmu hukum  pidana  harus  bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti  sebelum  terjadi  kejahatan. Ketika  ada  orang  yang  melakukan pelanggaran  hukum  maka  keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi  hak-hak  setiap  korban kejahatan.
Menurut  Made  Sadhi  Astuti ada  beberapa  hak  anak  yang  perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama,
hak anak itu antara lain:
1. Tidak  menjadi  korban  dalam proses peradilan;
2. Mempunyai  kewajiban  untuk  ikut serta menegakan  keadilan  dalam suatu  proses  peradilan  pidana sesuai dengan kemampuan
mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan
kewajibannya sebagai  warga  negara  anggota masyarakat  yang  baik  oleh  yang berwajib dalam arti luas; 3. Untuk  melaksanakan  kewajiban membina,  mendampingi  rekan- rekan sebayanya untuk
melaksanakan hak dan kewajiban mereka  secara  rasional  positif  , bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. [13] Dalam  menyelesaikan  perkara anak,  anak  harus  diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus  ini  terdapat  pada  Pasal  17 ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem
Peradilan Pidana Anak yang berbunyi  bahwa  Penyidik,  Penuntut Umum, dan
Hakim wajib memberikan  perlindungan  khusus bagi  anak  yang  diperiksa  karena tindak  pidana  yang  dilakukannya dalam  situasi  darurat.  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan  kepada  anak,  memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya karena
di dalamnya terdapat diversi melalui pendekatan restorative  justice yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.
Penerapan restorative  justice terhadap penyelesaian tindak pidana  anak  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012    berbeda  dengan proses  penerapan  hukuman  pada umumnya. Restirotive  justice tidak diatur  secara  terperinci  di  dalam Undang-undang  Sistem  Peradilan Pidana,  tetapi  dalam  Pasal  8  ayat
(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa  proses  diversi  dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restorative justice .
Penjelasan    dari  Pasal  8  ini  dapat dibuat kesimpulan bahwa
penerapan restorative justice mengikuti  mekanisme  dari  diversi, yaitu  pengalihan  hukum  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  luar peradilan pidana. Proses pengalihan  hukum  (diversi)  tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan restorative  justice
sebagai  penyelesaiannya.  Diversi terdapat  dalam  setiap  tahap  mulai dari  tahap  penyidikan,  penuntutan, sampai  pada  tahap  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri (Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Proses diversi yang menggunakan pendekatan restorative justice ini hanya
digunakan  pada  kasus  anak  yang ancaman  pidananya  di  bawah  7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (lihat Pasal 7).
Pasal 7:
(1)  Pada tingkat penyidikan,
penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara  Anak  di  pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
(2)  Diversi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan:
a. diancam  dengan  pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun,
dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana Pada proses penegakan hukum  pidana  anak,  maka  aparat penegak  hukum  baik  itu  penyidik, penuntut  umum,  dan  hakim  dalam melakukan
diversi harus mempertimbangkan  kategori  tindak
pidana,  umur  anak,  hasil  penelitian kemasyarakatan  dari  Bapas  dan dukungan  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.  Selain  itu  juga,  dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga  dapat  melibatkan  Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. [14] Proses diversi wajib memperhatikan:
a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan
tanggung jawab anak;
c.  Penghindaran pembalasan;
d. Keharmonisasian
masyarakat; dan
e. Kepatutan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum.
Dalam penerapannya
mekanisme proses penerapan restorative justice menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku  anak.  Akan  tetapi,  karena dalam proses restoratif mengharuskan  adanya  pengakuan bersalah terlebih dahulu.[15] Setelah adanya pengakuan
bersalah  dari  pelaku  tindak  pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada dasarnya anak ini  adalah  jahat,  dan  sebelumnya pernah melakukan tindakan-
tindakan yang merugikan orang lain,
ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana.
Salah  satu  cara  yang  efektif dalam penerapan restorative jusctice adalah  pihak  kepolisian harus  membuat  satu  tim  khusus yang sudah dilatih dalam menangani  permasalahan  tentang anak.  Sehingga  pihak  Kepolisian dapat  turun  langsung  menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat  dan mengetahui  secara langsung permasalahan yang terjadi di  dalam  masyarakat  dan  mencari solusi  serta  jalan  keluar  dengan menggunakan  mediasi  pendekatan
restorative jusctice
melalui
mekanisme diversi. Namun dalam penerapan restorative justice terdapat permasalahan  atau  kendala  yakni yang  terletak  pada  faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya  sendiri,  faktor  penegak hukum  yakni  pihak-pihak  yang membentuk  maupun  menerapkan hukum,  faktor  sarana  prasarana pendukung penegakan hukum, faktor  masyarakat  dimana  hukum tersebut  berlaku  atau  diterapkan, dan  faktor  kebudayaan  yang  masih
menjadi  kebijakan  lokal  masyarakat dan masih berlaku hingga kini. [16]
Restorative justice sebagai salah  satu  usaha  untuk  mencari penyelesaian  konflik  secara  damai di  luar  pengadilan  masih  sulit diterapkan.  Di  Indonesia  banyak hukum  adat  yang  bisa  menjadi restorative justice , namun keberadaanya  tidak  diakui  negara atau  tidak  dikodifikasikan  dalam hukum  nasional.  Hukum  adat  bisa menyelesaikan  konflik  yang  muncul di  masyarakat  dan  memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik

## KESIMPULAN
Restorative  justice  merupakan tujuan  dari  dilaksanakannya  diversi untuk  menyelesaikan  perkara  pidana anak  di  Indonesia.  Restorative  justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversi  sudah  diatur  dalam  peraturan tertulis  dan  telah  lama  digunakan  oleh masyarakat  adat,  namun  eksistensi restorative  justice  dikalangan  aparat penegak hukum masih menjadi persoalan  dikarenakan  proses  diversi itu  sendiri  belum  diatur  secara  tegas. Penerapan restorative jusctice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme  pelaksanaan  diversi  yaitu pengalihan  hukum  dari  proses  pidana ke  proses  luar  pidana  dengan  syarat
ancaman pidana nya dibawah 7 (tujuh) tahun  dan  bukan  tindak  pidana pengulangan.
REFERENSI [1]  Randy Pradityo. (2016). Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), hlm. 319-330
[2]  Munawara, dkk. (2010). Pendekatan  Restorative  Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di  Kota  Makasar.  Jurnal  Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 4
[3]  Kristin Reimer. (2011). An Exploration Of The Implementation Of  Restorative  Justice  In  An Ontario  Public  School.  Canadian Journal of Educational
Administration  and  Policy,  Issue #119,  March  11.  by  CJEAP  and the author(s) , hlm. 4
[4]  UNODC.  (2006). Handbook  on Restorative  Justice  Programmes. Criminal  Justice  Handbook  Series . Vienna: UN New York, hlm. 5
[5]  Yustirsa  Yunus.  (2013).    Analisis
Konsep Restorative Justice Melalui Sistem  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.  Jurnal  Rechtsvinding,
2(2), hlm. 243
[6]  Dewi  Yolandasari  Lenap.  (2014). Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi Anak Sebagai Kejahatan
Berdasarkan  Restorative  justice. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, hlm. 36
[7]  Wagiati  Soetedjo.  (2013).  Hukum Pidana  Anak.  Bandung:  PT  Refika Aditama, hlm. 136
[8]  M. Taufik Makarso. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Diakses melalui https://www.bphn.go.id  Sabtu,  20
April 2019 pukul 17.18 WIB
[9] Op.Cit , hlm. 136
[10] Ibid , hlm. 137
[11] Primus  Adiodatus  Abi.B.  (2016). Eksistensi  Hukum  Positif  Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap  Perkara  Anak  Yang Berkonflik  Dengan  Hukum,  hlm.  2. Diakses melalui http://e-
journal.uajy.ac.id/  Rabu,  24  April 2019 [12] Marlina. 2007. Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif  Perlindungan  Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan
Hukum.  Medan:  Pusat  kajian  dan Perlindungan Anak,PKPA, hlm. 83
[13] Abintoro Prakoso.
(2013). Pembaruan Sistem Peradilan
Pidana Anak. Surabaya: Laksbang Grafika, hlm. 21
[14] Nasir  Djamil.  (2013).  Anak  Bukan Untuk  Di  Hukum.  Jakarta:  Sinar
Grafika, hlm. 140 [15] Hatauruk Rufinus H. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif.  Jakarta:  Sinar  Grafika, hlm. 127 [16] Makarso. (2013). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Jakarta, hlm. 47-48