ANALISIS KAPASITAS PELAYANAN  PUBLIK  PEMERINTAHAN DESA STUDI KASUS DI DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT
Bambang Istianto ; Taufan Maulamin ;
bambang.istianto58@gmail.com ; taufanm@gmail.com ;

## A B S T R A K
Tujuan  penelitian  ini  melakukan  analisis  kapasitas  pelayanan  publik  pada  pemerintahan  desa melalui  studi  Kasus  di  Desa  Cibuntu  Kecamatan  Cibitung  Kabupaten  Bekasi  Propinsi  Jawa Barat.Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode  dengan analisis diskriptif kualitatif. Pengumpulan data berdasarkan observasi lapangan dan grounded research serta indepth interview dengan sejumlah key informan.  Hasil penelitian ditemukan bahwa kapasitas pelayanan publik pada Pemerintahan  Desa  masih  sangat  lemah.  Rendahnya  kapasitas  pelayanan  publik  tersebut dikarenakan  belum efektifnya  Organisasi Pemerintahan desa, rendahnya kompetensi sumberdaya manusia  atau  perangkat  desa,  belum  efektifnya    tata  kelola  keuangan  desa  dan  lemahnya kepemimpinan  pemerintahan  desa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  sarankan  perlu  dilakukan penguatan  efektifitas  organisasi  pemerintahan  desa,  peningkatan  kompetensi  perangkat  desa  dan seleksi pemilihan Kapala Desa berdasarkan sistem merit,  .
Keyword : Kapasitas, Pelayanan publik, pemerintahan desa.

## A B S T R A C T
The purpose of the research is to do the analysis of public service capacity at the Village government through the case study in the Cibuntu Village, Cibitung district, Bekasi  – Regency in the province of West-  Java.    The  method  of  research  used  is  the  method  of  qualitative  descriptive  analysis.  The collection  of  data  is  based  on  the  field  observationand  grounded  research  as  well  as  in-depth interview with a number of key infomants. The research result found is the public service capacity at the village government is still very weak. The low public service capacity is caused by ineffectiveness of village government organization, the low competency of human resouurces of Village apparaturs. The  ineffectiveness  of  Village  financial  governance  and  the  weakness  of  Village  government leadership.  Based  on the  research result,  it  is suggested  that  the  Village  government  organization, the incrased competence of the Village apparaturs be more effective and the selection of Vilage chief election based on meritorious system.
Keyword ; Capacity, public service, Village government.

## I. PENDAHULUAN
Desa dewasa ini  menjadi tranding topik setelah kedudukan pemerintahan Desa mendapat penguatan  legitimasi  melalui  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Meskipun demikian  sejak  masa  Orde  baru  sampai  saat  ini kehidupan masyarakat  desa masih belum berubah secara signifikan. Artinya  di pedesaan masih tetap menghadapi  permasalahan  kemiskinan.  Sesuai data    Biro  Pusat  Statistik  (  BPS  )  mencatat  jumlah orang  miskin  di  Indonesia  25,  95  juta  jiwa.  Pada bulan  September  2017  jumlah  penduduk  miskin yang  tinggal  di  pedesaan  berjumlah  16,31  juta orang  dan  pada  bulan  maret  2018    turun  menjadi 15,  81  juta  orang.  Sesuai  data  diatas    jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  yang  tinggal pedesaan sebesar  42 % atau jumlahnya 15, 81 juta orang.  ( https;//m.detik,com, 17 Juli 2018 ) artinya jumlah masyarakat  miskin  berada  di  pedesaan masih  besar  yaitu  42  %.  . Karena  itu  problem utama  yang  dihadapi  pemerintah    desa, bagaimana mengatasi kemiskinan.
Usaha
mengurangi  orang  miskin  di  desa  pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
melalui program
program pembangunan  dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena sifat program program pembangunan yang dilaksanakan  di pedesaan “ taken for get it” boleh  jadi  proyek  pembangunan  tersebut  banyak yang  tidak  tepat  sasaran.  Untuk  itu  upaya percepatan  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan jalannya terseok seok.
Seperti diketahui perjalanan panjang
pemerintahan  desa  mengalami  liku  liku  yang sebenarnya tragis.  Meminjam istilah yang dikemukakan  Suryokoco  (2010  )  menyatakan bahwa  ”  desa  strategis  yang    bernasib  tragis”. Dalam  catatan  Suryo  menjelaskan  kedudukan pemerintahan  desa  dari  masa  kemasa.  Pada  masa penjajahan  atau  kolonialisme  Hindia  Belanda  di keluarkan peraturan yang disebut Wet Houddende Decentralisatie in Nederlandsch Indie pada tanggal 23  Juli  1903  yang  sering  disingkat Decentralisatie Wet  1903 Berdasarkan  pasal  128 Indische Staatsregeling (  IS  ),  desa  diberi  hak  untuk
mengatur  urusan  rumah  tangga  mereka  sendiri  , namun  dalam  pelaksanaanya  pemberian  otonomi ini  cenderung  dipakai  pihak  kolonial  untuk mempertahankan posisinya. Pada masa Orde lama, desa  diakui  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri,  baik  dalam  UU  No  22  Tahun 1948  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  No  1 Tahun  1957  Tentang  Pemerintahan  Daerah maupun  dalam  UU  No  18  Tahun  1965  tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah serta UU NO 19 tahun  1965  tentang  Desapraja.  Pada  masa  Orde Baru, desa diatur berdasarkan UU No 5 Tahun 1979 tentang  Pemerintah  Desa.  Dalam  undang  undang ini  Kepala  Desa  dijadikan  kepanjangan  tangan pemerintah,  sehingga  kekuatan  desa  dihilangkan. Pada  masa  reformasi,  melalui  UU  No  22  Tahun 1999 dinilai menghidupkan kembali ruh demokrasi di  desa    dengan  di  bentuk  parlemen  di  desa.  Tapi dengan  di  keluarkan  UU  No    32  tahun  2004  Desa kembali  dimaknai  sebagai  saluran  administrative kewenangan negara lewat kabupaten/kota.
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo  desa  diatur  dengan  UU  No  6  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Desa.  Hasil  penelitian Nurcholis ( 2016 ) menemukan bahwa pemerintahan desa bentukan UU No 6 tahun 2014 dinilai  sebagai  “  unit  pemerintahan  palsu”  atau  “ pseudo  government”.  Artinya  dengan  status  desa tersebut tidak memiliki kapasitas menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan  publik  sesuai  standar  pelayanan minimal.  Dengan  kata  lain  sebenarnya  “tidak  ada pelayanan  publik”    di  desa.    Untuk  merasionalkan pendapatnya  Nurcholis  menyebutkan  terdapat tiga alasan yaitu; pertama, ia adalah organ negara tapi  tidak  diselenggarakan  oleh  pejabat  birokrasi negara.  Kedua,  kewenangan,  fungsi,  dan  tugasnya adalah  memberikan  “ public  service”  , melakukan pembangunan  untuk  menumbuhkan  ekonomi rakyat,  dan  memberikan  perlindungan  kepada rakyat  demi  menyejahterakan  masyarakat  desa tapi  kepala  desa  dan  perangkat  desanya  tidak mempunyai  kapasitas  untuk  itu.  Ketiga,  sejak
dibentuk  melalui  UU  No,  5/1979  anggaran  utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa tidak berasal  dari  negara  tapi  dari  gotong  royong  adat, upah pungut pajak, dan penarikan uang dari rakyat yang minta surat publik ke kantor desa. Karena itu lembaga desa tersebut tidak mempunyai kapasitas menyelenggarakan  pemerinthan  dan  memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang  minimal  (  SPM  ).    Penjelasan  diatas menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa sampai saat ini  belum mampu menumbuhkan  kapasitas  pemerintahan  desa dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  dalam rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Sesungguhnya  permasalahan  pelayanan  pubik  di negara berkembang adalah bagaimana menghilangkan  tersumbatnya  akses  pelayanan publik agar bisa sampai ke akar rumput. Karena itu hanya  dapat  di  lakukan  dengan  pendekatan kebijakan  desentralisasi  (  Mc  Court,  dalam  Mark Robinson,  2013  ).  Artinya  dengan  kebijakan desentralisasi  sampai  ke  tingkat  pemerintahan desa  maka  distribusi  sumber  sumber  daya  bisa sampai  ke  akar  rumput  melalui  program pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan  pengamatan  lapangan  terkait dengan kapasitas pemerintahan desa dapat dilihat dari fenomena sehari hari jika mengunjungi kantor desa.  Misalnya  para  pegawai  atau  perangkat  desa datang lebih siang, kepala desa sering tidak berada ditempat,  masarakat  yang  datang  ke  kantor  desa jumlahnya relatif sedikit.  Disamping  kegiatan yang diurus  juga  bebannya  kecil  hanya  melayani masyarakat yang memiliki kepentingan urusan KTP, kematian,  pernikahan,  membuat  surat  pengantar ke  Kecamatan  atau  ke  Kabupaten,  dan  ke  Polres urus  kelakuan  baik  (  SKCK  ).  Karena  itu  jam  kerja para  perangkat  desa  tidak  penuh  sebagaimana  di kantor  pemerintahan  misalnya  sampai  jam  16.00 wib.  Tapi di kantor desa jam 10.00 wib suasananya sudah  sepi  dan  tempat  duduk  para  pegawainya sudah  kosong.  Kondisi  kantor  pemerintahan  desa seperti  di  jelaskan  diatas  secara  umum  sudah diketahui  masyarakat  luas.  Fenomena  tersebut diatas  dapat  menjadi  justifikasi  pernyataan Nurcholis  (  2016  )  bahwa  pemerintahan  desa sebagai  “pemerintahan  palsu  “.  Demikian  pula
sebenarnya  desain  pemerintahan  desa  saat  ini  “ tidak  memiliki  memiliki  kapasitas  yang  memadai sesuai    beban  yang  dipikulnya.  Apalagi    kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo menggulirkan  dana  desa  sebesar  satu  milyar rupiah.  Dengan  dana  desa  tersebut    menambah beban  pemerintahan  desa  semakin  bertambah berat. Oleh sebab itu permasalahan yang kompleks di  “  desa  “  menarik  untuk  di  teliti  mengenai  “ kapasitas pemerintahan desa “ dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  menyelenggarakan  pelayanan publik  dan  program  program  pembangunan  yang di  tugaskan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah. Meskipun penelitian tentang kapasitas pemerintahan desa telah dilakukan oleh orang lain (  Rosyadi,  2016  ).  Namun  demikian  dengan penelitian  ini    diharapkan  dapat  memperkuat temuan kebenaran empiristik penelitian sebelumnya atau penemuan lain yang kemungkinan berbeda.

## II. PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  melakukan kajian    mengenai  pemerintahan  desa  cukup menarik  terutama  melihat  pentingnya  peranan desa  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia.  Akan tetapi  dilain  pihak  kedudukan  pemerintahan  desa sebagai    subordinasi  pemerintahan  diatasnya masih  diperdebatkan  oleh  pakar  administrasi negara  seperti  yang  di  jelaskan  di  atas.  Untuk mendalami lebih jauh  pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu “ Bagaimana kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan
penyalenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan  ksejahteraan  masyarakat  desa. Dengan  kata  lain  apakah  “kapasitas  pelayanan publik” pada pemerintahan desa mampu mngatasi problem kemiskinan di pedesaan.

## III. KONSEP DAN TEORI
Dalam  konteks  penelitian  mengenai  kapasitas pelayanan publik pemerintahan desa terdapat tiga kata  kunci  sebagai  landasan  teorinya  yaitu; kapasitas,  pelayanan  publik  dan  pemerintahan desa.  Jika  dalam  pembahasan  hasil  penelitian didukung  landasan  teori    tersebut  maka
memperkuat  ketajaman  analisis  berbasis  teori guna mencari kebenaran empirisnya. Secara umum pengertian menengenai
“kapasitas yaitu
kemampuan menerima beban tertentu.
Terminology  “  kapasitas  berasal  dari    bahasa inggris  yaitu    “  capacity”.    Istilah  tersebut meminjam  terminology  dari  ilmu  teknik.  Menurut Stevenson  (  2000,  p  712  )  mengatakan  bahwa  “ kapasitas  adalah  beban  maksimal  yang  dapat ditangani  oleh  sebuah  unit  produksi.    Dikatakan selanjutnya “capacity is the ability to receive , hold. or  absorb”.  Dengan  demikian  kapasitas  dalam konteks  pemerintahan  desa  yaitu  potensi  yang digunakan  untuk    menjalankan  tugas  dan  fungsi penyelenggaraan  pelayanan  publik.      Kapasitas pemerintahan  desa  mulai  dari  organisasinya, perangkat desa serta suberdaya lainnya menerima beban  tugas  dan  fungsi  sesuai  yang  ditangani. Dalam  konteks    kapasitas  organisasi  Horton  dkk dalam Rosyadi (2016 ) dikatakan bahwa “ kapasitas organisasi  adalah  potensi  atau  kemampuan organisasi  untuk  menggunakan  keahlian  dan sumberdaya  yang  dimilikinya  secara  baik  guna mewujudkan  tujuan  tujuannya  dan  memuaskan harapan  dari  para  pemangku  kepentingannya. Pengertian tersebut dimaksudkan yaitu “ kapasitas organisasi  pemerintahan  sebagai  bagian  dari variabel  yang  diteliti.  Mengenai  lemahnya  “ kapasitas pemerintahan desa  menururt Salahudin dkk  selaku  editor  (  2016  )  mengutip  hasil  kajian Pusat  Kajian  Kinerja  Otonomi  Daerah  (PKKOD  ) menjelaskan  bahwa  pertama;  belum  semua pemerintah  desa  menyusun  dokumen  dokumen perencanaan  ,  kedua;  pelaksanaan  manajemen keuangan  dan  kekayaan  desa  belum  terslenggara dengan baik, ketiga kapasitas aparatur desa dalam menyusun kebijakan desa sangat lemah, keempat; buruknya  kepemimpinan  kepala  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.    Keempat dimensi  kapasitas  pemerintahan  desa  tersebut diatas merupakan faktor strategis dalam menentukan  keberhasilan  pelayanan  publik  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa    yaitu dimensi perencanaan, administrasi desa, tatakelola keuangan  dan  kepemimpinan.  Demikian  pula dikatakan  Rosyadi  (  2016  )  lemahnya  kapasitas pemerintah desa dapat dilihat dari kemampuannya
untuk  menyusun  data  profil  potensi  desa. Selanjutnya dijelaskan dampak lemahnya kapasitas pemerintahan,    hasil  riset  LPPM  IPB  menemukan bahwa  kajian  terhadap  150  dokumen  RPJMDes terbukti  80  %  hanya  copy  paste  dari  desa  lain”. Adapun  Horton  dkk  dalam  Rosyadi  (2016  ) membagi  dimensi  kapasitas    pemerintahan  desa yaitu;  sumber  daya  yang  terdiri  dari  perangkat desa, infrastruktur teknologi, sumberdaya keuangan  dan  manajemen  yang  terdiri  dari kepemimpinan  strategis  Kepla  Desa,  manajemen dan proses dan jejaring & Kaitan.   Salahudin dkk ( 2016  )  dari  hasil  penelitiannya  menyimpulkan bahwa      untuk  mengatasi  masalah  rendahnya kapasitas  pemerintahan  desa  yaitu  “  disarankan kepada  pemerintah  agar  menerapkan  konsep  E- Government” dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penguatan kapasitas pemerintahan  desa  ke  depan  suatu  keniscayaan pemerintahan    desa  harus  mampu  menyesuaikan diri  dengan  perubahan  sosial  yang  sangat  cepat. Untuk  itu  suka  atau  tidak  suka    penggunaan teknologi  informasi  seperti  internet,  menjadi prioritas  utama.  Sebab  era  E-  government  sudah mulai berjalan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi permasalahan  klasik  mengembangkan  teknologi informasi  di  negara  berkembang  selalu  dikaitkan dengan kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia (  SDM  )  dan  finansial  yang  belum  memadai. Kondisi  geografis  serta  topografi  Indonesia memberikan  tantangan  ekstra  dalam  upaya memaksimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi di  daerah  daerah  tertentu  terutama  wilayah pedesaan. Apalagi Indonesia memiliki 73.000 desa dan  8000  kelurahan  (  Rosyadi  (  2016  ). Pemerintahan  desa  meskipun  “masih  bernasib tragis”  (  Suryo,2010),  “  pemerintahan  palsu”  atau pseudo government” namun dengan kelebihan dan kekurangannya pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan Indonesia. Seperti diketahui  bahwa  fungsi  utama  pemerintah  yaitu menyediakan  dan  menyelenggarakan  “  pelayanan publik”  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.
Sesuai  hasil  observasi  lapangan  di  kantor desa  menemukan  “fenomena”  bahwa  kegiatan
sehari  hari  para  pegawai  kantor  desa  melayani masyarakat hanya urusan membuat surat pengantar  yang  harus  diteken  kepala  desa  untuk urusan  yang  menjadi  kewenangan  instansi pemerintah diatasnya. Oleh sebab  itu terbatasnya kewenangan  Kepala  Desa  yang  hanya  ururusan teken  dan  stempel  surat,  maka  kegiatan pemerintahan  desa  dapat  diselesaikan  hanya sampai  jam  11  wib,  setelah  itu  kantor  desa  sepi. Karena  itu  Nurcholis  (  2016  )  seperti  yang  telah dijelaskan diatas menyatakan “ pemerintahan desa sebagai  pemerintahan  palsu”  dan  tidak  ada pelayanan  publik”  di  desa.  Pelayanan  publik  yang dimaksud  yaitu  “pelayanan  dasar”  misalnya; bidang  kesehatan,  pendidikan  dan  pelayanan kesejahteraan  rakyat.  Lembaga  desa  tidak menyediakan dan menyelenggarakan jenis pelayanan  publik  tersebut,  Karena  itu  masyarakat jika memerlukan pelayanan kesehatan harus pergi ke Puskesmas di wilayah Kecamatan yang letaknya jauh dari tempat tinggal.di desanya. Pemerintahan desa    hanya  menyediakan  “  Posiandu”.  Demikian pula  pelayanan  pendidikan  harus  pergi  ke  kantor Dinas  pendidikan  yang  letaknya  di  wilayah Kabupaten.
Seperti diketahui di Indonesia penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi  isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negeri ini berjalan di tempat ( Abdul  Mahsyar,  2011  ).  Karena  itu  kebijakan kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan pelayanan  publik  harus  terus  dikaji  dan  ditinjau ulang  serta  perlu  ditingkatkan  kualitasnya  melalui analisis  kebijakan  yang  tepat.  (    Istianto,  2011  ). Kebijakan  pemerintah  harus  selalu  berorientasi terhadap  pelayanan  publik  yang  adil  dan  merata kepada  setiap  warga  negaranya.  Terutama  yang menyangkut  kebutuhan  dasar  seperti;  sandang, pangan,  papan,  kesehatan,  pendidikan,  energy, transportasi,  sumber  daya  air  dan  akses  informasi dan lain lain ( Istianto, 2015 ).
Banyak penelitian mengenai kapasitas pelayanan  publik (  public  service  capacity  ) menemukan  bahwa  “  kapasitas  pelayanan  publik pemerintahan  desa”    masih  lemah  dan  belum memadai menerima tugas dan fungsi
melaksanakan program program pemerintah pusat termasuk  dana  desa.  Beberapa  teori  yang dikemukakan  para  pakar  mengenai  kapasitas pelayanan  publik    misalnya;  Painter  (  2000  ), Grindle  and  Hilderbrand,  1995;  445  ),  Farazmand 2009  ),  Lopes  and  Theisohn  2003;4044  ), Grindleand  Hilderbrand  1997;  Nunberg  1996  ) dalam  Lina  Vyas,  and  Chan  Su  Jung,  and  Ahmed Shafiqul  Huque,  2013  ).    Painter  (  2000  ) menjelaskan  “ The  bulding  blocks  of  effective  or good  capacity  can  be  divided  into  three  aspects; state,  policy  and  administrative”. Selanjutnya dikatakan “ The first two capacity involve not only the government but  also the social and  economic power”.  Administrative  capacity.  However,  refers to  the  efficient  management  of  the  human  and physical  resources  required  for  delivering  the outputs  of  government”. Sedangkan  Grindle  and Hilderbrand,  1995;  445  )    mengatakan  “ The concept  of  public  service  capacity  can  be understood as the combination of both professional  knowledge  and  delivery  system  with the ability to perform appropriate tasks effectively, efficiently, and sustainably”. Selanjutnya Farazmand,    2009  )    juga  menjelaskan  “ No government  would  survive  the  day  with  a  broken institutional  and  legitimacy  capacity  in  public service  and  administration  is  imperative  “. Kemudian Farazmand mengatakan “ Building public service  capacity  has  been  discussed  widely  in studies on public administration and development. Public  service  capacity  can  be  categorized  into three  levels.  The  first  and  basic  level  is  the individual  level  capacity,  where  skills  and knowledge  are  imparted    for  the  primary  purpose of  fulfilling  job  requirements  and  duties.  The second  is  institutional  level  capacity.  The  third  is related  to  the  whole  society.  At  this  level  all segmens  of  the  citizens  who  subscribe  to  various values  are  brought  together  therough  networking and cohesion. Hal senada juga di kemukakan serta dipertegas  oleh  Lopes    and  Theison,  2003;4044  ) yang  mengatakan “    public  service  capacity  can help  coordinate  and  allocate  resouces  by considering  the  interdependent  relationships between  groups.  All  levels  are  equally  important and  mutually  interdependent”. Selanjutnya  pakar
lain  menjelaskan  mengenai  kapasitas  pelayanan public    yaitu;  Grindle  and  Hilderbrand,  1997; Nunberg  1996 )  menambahkan “ Taks  of building public  service  capacity  are  determined  by  the necessity, history, or situation in specific contexts.
Berdasarkan  pendapat  para  pakar  tersebut diatas  yang  menjelaskan  mengenai  “  kapasitas pelayanan  paublik  dapat  disimpulkan  bahwa membahas  mngenai  “  kapasitas  pelayanan  publik sangat kompleks. Peningkatan kapasitas pelayanan publik melibatkan seluruh  aspek aspek yang saling berkaitan dan saling bergantung. Seperti misalnya; peranan negara, kebijakan, alokasi sumber sumber daya. Penguatan Kelembagaannya,  kekuatan sosial –  ekonomi.  Serta    kemampuan  dan  pengetahuan serta skill aparatur pelaksana.       Berdasarkan hasil penelitian  diatas  lemahnya  “  kapasitas  pelayanan publik “ pada pemerintahan desa di pengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti misalnya; faktor kemampuan dan skill aparatur pelaksana ( Rosyadi, 2016 ), infrastruktur informasi  ( Salahudin,  2016 ), lemahnya kelembagaan dan kedudukan pemerintahan  desa    sehingga  seperti  pseaudo government ( Nurcholis, 2016 ). Dengan demikian “ rendahnya kapasitas pelayanan publik pemerintahan  desa  “  berkorelasi  kuat  terhadap kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan dalam upaya mengentaskan    kemiskinan  masyarakat    yang tinggal  di  pedesaan.  Konstruksi  teori  tersebut dapat  menjadi  “  hipotesa  ”  dalam  penelitian  ini untuk dibuktikan kebenaranya secara empiristik di lapangan.

## IV. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui metode  observasi dan didiukung wawancara  mendalam  atau  indepth  interview dengan  para  key  informan  yang  kompeten. Memilih    key  informan  ditetapkaan  berdasarkan kriteria  informan  kunci  seperti  kepala  desa,  tokoh masyarakat  serta  informan  lain  yang  mengerti mengenai  pemerintahan  desa,  otonomi  daerah serta  informasi  lain  yang  terkait.  Adapun  teknik analisis menggunakan analisis diskriptif.

## V. ANALISIS HASIL PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  di  desa  Cibuntu Kecamatan  Cibitung  Kabupaten  Bekasi  Propinsi Jawa Barat. Desa tersebut letaknya di lingkungan kawasan industri Jababbeka. Bahkan berdampingan dengan kawasan industri tersebut.  Dilihat  dari  letak  desa  Cibuntu  berada pada  lingkungan  infrastruktur  jalan  yang startegis.  Kurang  lebih  satu  (1)  kilometer terbentang  jalan  Tol  Jakarta-  Cikampek.  Dengan letak  geografis  Desa  Cibuntu  potensial  sebagai Desa  Mandiri.  Adapun  data  dan  informasi mengenai desa Cibuntu di uraikan sebagai berikut dibawah ini.

## A. GAMBARAN  UMUM  DESA  CIBUNTU  KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI
1. Luas Wilayah desa ; 559,66 ha
2. Batas  wilayah  desa  ;      Timur  ;  Ganda  Sari timur  dan  Ganda  Mekar  Timur,  selatan  ; Mekar  wangi,  barat;  Lambang  Jaya  dan utara; Wanasari.
3. Jumlah Penduduk; 23. 197 orang
a. Laki laki ; 11,744 orang
b. Perempuan ; 11.453 orang
c. Jumlah KK   ; 7.547 kk
4. Mata pencaharian penduduk;
a. Petani; 2.286
b. Pedagang ; 395
c. PNS ; 210
d. Swasta ;3. 355
e. Lain lain;
- TNI/ Polri ; 37
- Pemulung ; 68
- Jasa ; 107
- Pertukangan; 188
5. Data potensi desa;
a. Luas sawah ; 5 ha
b. Luas perkebunan; 304 ha
c. Luas tanah negara ; 35 ha
d. Jumlah binatang;
- Sapi  ; 30 ekor
- Kerbau ; 10 ekor
- Kambing; 150 ekor
- Ayam; 20.000 ekor
- Itik ; 5000 ekor
e. Jalan desa; 12 km
f. Jalan kabupaten ; 2 km
g. Jalan propinsi ; 5 km
6. Struktur pemerintahan desa

## Sumber Operasion Room Kantor Desa Cibuntu
7. Peta desa
Sumber Operasion Room Kantor Desa Cibuntu

## B. INFORMASI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1. Jumlah pegawai kantor desa; 22 orang
2. Pendidikan    ;  sarjana  ;  1  orang,  SLTA  ;  15 orang  SLTP ; 4 dan SD; 2
3. Tugas dan fungsi Perangkat Desa
a. Kaur Pemerintahan
- Melaksanakan    kegiatan  dalam  hal; kependudukan, pembinaan Rt/ Rw
Keamanan, Hansip, pertanahan,
kematian, kelahiran, nikah sipil
b. Kaur Ekbang
- Melaksanakan kegiatan dalam hal;
pembangunan jalan, saluran, penagihan PBB,
pembangunan rumah tinggal, Usaha Umkm,domisili usaha.
c. Kaur Kesra
- Melaksanakan  kegiatan  dalam  hal;  1) menyiapkan  surat  pengantar  nikah,  N2,  N2
dan  N3  2)  surat  domisili  yayasan, pendidikan,  haji,3).  Pembinaan  Posyiandu, Karang Taruna, 4). Pulahta masjid, mushola, majelis  taklim,  kesehtan  masyarakat,  data anak  yatim,  orang  miskin,  zakat,  fitrah,  dan orang tidak mampu.
d. Kaur Keuangan; mencatat anggaran desa dan mengelola dana desa
4. Urusan  yang  diperlukan  oleh  warga  setiap  hari yaitu;
- Surat  pengantar  KK,  KTP,  SKCK,  surat  kenal lahir,  surat  kematian,  nikah,  pengurusan surat  tanah,  surat  tidak  sengketa,  domisli usaha, haji dll.
5. Jumlah  warga  yang  berkunjung  ke  kantor  desa setiap hari yaitu; kurang lebih 10 orang sampai 15 orang.
6. Sumber keuangan desa terdiri dari;
- Hasil dari tanah kas desa ( TKD ) yang diberikan dari pemerintah Kabupaten
- Iuran masyarakat melalui dana APPKD
- Bantuan APBD jika anggarkan oleh Pemkab
7. Mekanisme pengelolaan keuangan desa; melalui mekanisme rapat Musyawarah Desa yang diprakasai oleh LKMD dan LMD
8. Pengelolaan dana desa;
- Dalam  tahun  2018  dana  desa  yang  di  kelola yaitu  860  juta,  digunakan  untuk  membangun jalan  desa,  embung  desa.  Saluran  air  dan prasarana  lainnya.  Mekanisme  penggunaaan dana  melalui  musyawarah  desa  yang  dihadiri perangkat desa, kepala dusun,ketua RW dan RT ,  LKMD  dan  LMD  membahas  dan  memutuskan alokasi dana desa  untuk membangun terutama infrastruktur yang mendesak untuk dibangun.

## C. Hasil indepth interview
Penggalian informasi melalui indepth terkait dengan  kapasitas  pelayanan  publik  pada pemerintahan  desa  meliputi  beberapa  aspek yaitu; kompetensi aparatur pelaksana, efektifitas
organisasi  pemerintahan  desa,  kepemimpinan kepala  desa  dan  pengeolaan  sumber  susmber daya  pemerintahan  desa.  Adapun  pendalaman informasi  terhadap    beberapa  aspek  diatas kepada  informan  kunci  yaitu  Kepala  desa,  Kaur pemerintahan  dan  sekretaris  desa  serta  tokoh masyarakat yaitu sebagai berikut;
1. Kondisi  dan  keadaan      perangkat  desa  dalam melaksanakan kegiatan rutin ;
Ketika  di  sampaikan  pertanyaan  kepada  Kepala Desa  bagaimana  kompetensi  aparatur  pada pemerintah desa?
“ sebenarnya kondisi sumberdaya manusia ( SDM ) yang ada masih terbatas sebagian besar lulusan SLTA, ada yang SLTP dan SD.  Jika untuk mengurus kegiatan rutin sehari hari bisa diselesaikan karena kegiatan administrasi. Akan tetapi urusan yang lebih penting seperti penyusunan anggaran dan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa masih sangat lemah”.
2. Uapaya untuk memeperbaiki kelemahan tersebut; “ untuk mengatasi kelemahan kompetensi perangkat desa saya memang sudah mendesak untuk ditingkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemkab. Tetapi program bimtek tidak selalu ada ketika dibutuhkan.
3. Kendala kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan; Ketika  ditanyakan  kepada  salah seorang kepala urusan  bagaimana masalah yang dihadapi  aparatur  desa  dalam  memberikan pelayanan publik; diperoleh informasi “ bahwa  para  aparatur  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  datang  ke kantor  desa  berbagai  macam  urusan  dapat diselesaikan sesuai dengan yang diminta. Karena urusan yang dikerjakan sehari hari hanya bersifat administrasi  seusuai  tupoksinya  masing  masing relatif  tidak  ada  kesulita,  yang  berarti,  karena disamping rutinitas dan yang dilayani setiap hari rata rata 10 sampai 15 orang. Jadi mengerjakan urusan layanan masyarakat pada jam 10.00  Wib sudah selesai.
4. Efektifitas  organisasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan;
Ketika  ditanyakan  Sekretaris  Desa    apakah  para aparatur desa memahami tupoksi masing masing; di peroleh informasi.
“ pada  prinsipnya  seluruh perangkat  desa  sesuai dengan  tupoksinya  masing  masing  mampu mejalankan  dengan  cukup  baik  dalam  melayani masyarakat  yang  datang  di  kantor  desa”  setiap hari”.  Apakah  dalam  memberikan  pelayanan tersebut  ada  hal  yang  tidak  terselesaikan?. Seluruh  keperluan  masyarakat  secara  umum dapat  diselesaikan  hari  itu  juga.  Kcuali  urusan yang  memerlukan  waktu  bebeapa  hari  misalnya urusan  KTP,  sertifikat  tanah,  AJB,  karena penyelesaiannya berada pada instansi Kabupaten yaitu  di  SKPD”.  Ketika  ditanyakan  jumlah aparatur  desa  sebanyak  22  orang  ?  sebenarnya secara  umum  perangkat  desa  jumlahnya  16 orang  tapi  karena  Desa  Cibuntu  wilayahnya  luas memerlukan  tenaga    untuk  mengerjakan kegiatan  laangan.  Apa  yang  sering  menjadi keluhan masyarakat dalam hal urusan pelayanan di  kantor  desa?,  sebagian  besar  masyarakat mengeluh mengenai urusan KTP.
5. Aspek kepemimpinan kepala desa “ ketika ditanyakan kepada informan yang terpilih yaitu  “tokoh  masyarakat”  menegnai  bagaimana kepemimpinan  kepala  desa  saat  ini?  Mendapat informasi;  “    Oleh  sebab  itu  ketika  mencalonkan kembali  untuk  periode  berikutnya  “  terpilih kembali  untuk  masa  bakti  berikutnya.  Artinya gaya  kepemimpinan  komunikatif  dan  turun kebawah”    dengan  gaya  kepemimpinannya” disukai oleh rakyatnya.
6. Aspek pembangunan wilayah desa
“  ketika  ditanyakan  mengenenai  program pmbangunan  di  desa  kepqda  kepala  desa menjelaskan  bahwa  pada  tahun  yang  lalu  dan sebelumnya  mendapat  dana  desa  sebesar  800 juta    diperuntukan  untuk  pembangunan  jalan desa, irigasi, saluran air dan lainnya.
Berdasarkan    data  dan  informasi  yang  telah didiskripsikan  diatas  data  dan  informasi  yang  telah dikumpulkan  melalui  obervasi,  grounded    research dan  indepth  interview  dapatdi  intreprestasikan sbagai berikut;
1. Desa  Cibuntu  sebagai  lokasi  penelitian  secara geografis  letaknya  berada  di  wilayah  kota kabupaten  serta  berada  ditengah  kawasan industry  Jababeka.  Karena  itu  Desa  Cibuntu termasuk desa perkotaan.  Ciri desa perkotaan mata  pencaharian  penduduk  jumlah  petani lebih sedikit disbanding di luar petanian.
2. Wilayah  desa  Cibitung  semula  tanah  sawah sangat  luas  tinggal  5  ha,  karena  itu  penduduk yang  mata  pencahariannya  sebagai  petani hanya  10  %  yaitu  sejumal  2.286  orang  dari jumlah penduduk yaitu sejumlah 23.197 orang.
3. Kegiatan  pemerintahan  desa  hanya  bersifat urusan administrasi pembuatan surat pengantar  untuk  urusan  pembuatan  KTP,  akte kelahiran,  dan  urusan  lain  yang  diteruskan  ke instansi  pemerintah  di  Kabupaten.  Karena  itu kegiatan pemerintahan praktis jam 11 wib para pegawai  kantorn  desa  sudah  tidak  berada ditempat.
4. Perangkat  desa  rata  pendidikanya  relatif rendah yaitu SLTA dan SLTP serta SD, tp di desa Cibuntu 1 ora sarjana. Karena itu para pegawai kurang  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan mengenai tatakelola keuangan desa, menyusun anggaran,  perenaan  program  dan  laporan program  dan  keuangan.  Oleh  sebab  itu  dalam mengelola  dana  desa  banyak  mengalami kendala.
5. Kepemimpianan kepala desa dinilai masyarakat komunikarif dan mau turun kebwah.

## VI. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  peneltian mengenai  “  kapasitas    pelayanan  publik  pada pemerintahan  desa  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  berdasarkan  observasi,  grounded research  dan  indepth  interview,  dapat  disusun kesimpulan sebagai berikut;
1. Kebijakan desentralisasi sampai ke pemerintahan  desa  sebenarnya  merupakan cara  yang  efektif  melaksanakan        distribusi sumber sumber daya sampai ke akar rumput.
2. Pemerintahan desa dalam kegiatan sehari hari hanya  memberikan  palayanan  urusan  yang relatif  kecil  seperti  membuat  surat  pengantar untuk  instansi  pemerintah  diatas  sesuai kewenangannya.
3. Sedangkan pelayanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan dan pelayanan kesejahteraan serta  pangan papan, air bersih, transportasi,  tidak  ada  kewenangan  pada pemerintahan  desa.  Karena  itu  disebut  “ pemerintahan palsu”.
4. Pada  hakekatnya  lembaga  desa  sangat potensial mendudkung
program pembangunan dalam mengatasi kemiskinan di desa  jika  diberi  penguatan  kelembagaanya baik teknis dan administratif.
5. Kapasitas  pelayanan  publik  pemerintahan desa    belum    mampu untuk menerima  beban progam  pembangunan  seperti    dana  desa karena    para  aparatur  tidak  memiliki pengetahuan  teknis    penyusunan  anggaran, perenanaan  program,  laporan  keuangan. Serta  melaksanakan  tugas  secara  tepat  dan efektif.
6. Para  aparatur  perangkat  desa  faktanya pendidikannya masih relatif rendah.

## VII. SARAN
1. Peningkatan kualitas SDM perangkat desa  melalui  pelatihan  dan  bimtek mengenai  tatakelola  anggaran  dan penyusunan  perencanaan.
2. Penempatan wajib “tenaga terampil administrasi  pemerintahan  desa tingkat menengah.

## VIII.  DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mahsyar, 2011, Masalah
Pelayanan  Publik  di  Indonesia  Dalam Perspektif  Administrasi  Publik,  vol  1,  no.  2, oktober 2011
Istianto,  Bambang,  2011,  Manajemen Pemerintahan  Dalam  Perspektif  Pelayanan
Publik, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakata Istianto, Bambang, 2015, Gaya
Manajemen  Bisnis  VS  Peranan  Negara  Kuat Dalam Mengurus Negara, Penerbit, PT. Mitra Wacana Media, Jakarta
Nurcholis.  2016,  Desa  Dinas,  Penerbit Bee Media Pustaka Jakarta
Mark  Robinson,  2013,  From  Old  Public Administration  to  the  New  Public  Service, Implication  For  Public  Sector  Reform  in
Developing Countries, Publiser Global
Centre For Public Service, GCPSE, UNDP
Lina Vyas, Jung, Ahmed Shafiqul Huque,
2013,  Challenges  for  Public  service  Capacity and the Role of Public Employee Training as
a Moderator in India. In Public
Management  Review,  Nopember
2013
Rosyadi, Slamet,2016,    Pengembangan Kapasitas  Pemerintahan  Desa,  Penerbit    PT. Raja
Grafindo, Jakarta Suryokoco  Suryoputro,    Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, https//suryokocolink.wordpress.com
Salahudin,  2016    Model  Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam
Menjalankan Fungsi Pemerintahan
Berbasis    (  E-  Government  )  Menuju Pembangunan Ber-
Daya  Saing,  Penerbit  DPPM  Universitas Muhamadiyah Malang
Stevenson,  J.  William,  2019,  Operations Management,  edisi  7,  The  Macgraw-  Hill Series In
Operations and Decisions Sciences.