INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1299-1309 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hak Masyarakat Atas Kesehatan: Suatu Kajian Historis
Gunawan Widjaja 1 ✉ , Hotmaria Hertawaty Sijabat 2

## Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: widjaja_gunawan@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Salah satu hak  mendasar setiap manusia adalah hak  untuk  memperoleh kesehatan. Penelitian ini dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengelaborasi  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  setiap  warga negara Indonesia  dalam  memperoleh  hak  atas  kesehatan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari  setiap  orang  atau  warga  negara  terhadap  hak  kesehatan  yang  dimilikinya.  Penelitian  ini memfokuskan  diri  pada  penelitian  terhadap  perkembangan  pengaturan  norma  sejak  Undang- Undang No.9 Tahun 1960 tentang Kesehatan diberlakukan hingga berlakunya Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Data yang dipergunakan berfokus pada bahan hukum primer berupa serangkaian undang-undang kesehatan yang mulai diberlakukan di tahun 1960 hingga tahun 2023 ini. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan penjelasan terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai hak setiap individu dalam masyarakat atas kesehatan.
Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Kesehatan, Hak Atas Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan

## Abstract
One fundamental right of every human is the right to obtain health. This research is conducted with the aim of elaborating on the rights and responsibilities of every Indonesian citizen in obtaining the right to health. This is a normative legal research with the objective of examining norms related to the rights and obligations of individuals or citizens regarding their right to health. The focus of this research is on studying the development of regulations since the enactment of Law No. 9 of 1960 on Health until the enforcement of Law No. 17 of 2023 on Health. The data used mainly focuses on primary legal materials consisting of a series of health laws enacted from 1960 to 2023. The analysis is  conducted  qualitatively  to  provide  explanations  on  legal  norms  regulating  the  rights  of  every individual in society concerning health.
Keywords: Rights and Obligations, Health, Right To Health, Health Laws

## PENDAHULUAN
Setiap manusia di muka bumi ini berhak atas kesehatan. Kesehatan sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang dimiliki sejak lahir dalam keadaan hidup. (bahkan dalam kandungan)  hingga  meninggal  dunia.  Pasal  25  ayat  (1)  Universal  Declaration  of  Human Rights (UN General Assembly, 1948) menyatakan:
“Article 25 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and  necessary  social  services,  and  the  right  to  security  in  the  event  of  unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”
Dalam  the  Constitution  of  World  Health  Organization  (WHO)  (2005)  dinyatakan dengan tegas bahwa “The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.” Dikatakan juga bahwa “H ealth is a state of complete physical, mental and social well- being and not merely the absence of disease or infirmity.” Hak  mendasar  tersebut  pada  hakekatnya  juga  sudah  ada  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 amandemen  ke- 2, yang berbunyi “Setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. ” Hak atas Kesehatan juga telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023) yang baru diundangkan  dalam bulan Agustus 2023 ini. UU Kesehatan 2023 ini menggantikan Undang-Undang  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan  2009),  yang
menggantikan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 1992), yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 1960).
Tulisan  ini  bermaksud  untuk  membahas  hak-hak  individu  warga  negara  Indonesia yang diatur dalam UU Kesehatan 2023, melalui kajian normatif dengan pendekatan historis komparatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dinamakan penelitian normatif, oleh karena yang akan diteliti adalah norma hukum, khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, sejak tahun 1960 hingga berlakunya Undang-Undang No17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada  seluruh  undang-undang  yang  mengatur  tentang  kesehatan  yang  dimulai  dari Undang-Undang  No.9  Tahun  1960  (UU  Kesehatan  1960)  tentang  Kesehatan  hingga  UU Kesehatan 2023, yang merupakan bahan hukum primer sebagai bagian dari data sekunder, yang merupakan data yang tersedia untuk umum dan dapat diperoleh dan dipergunakan secara bebas.
Analisis dilakukan secara kualitatif, oleh karena yang dianalisis adalah norma hukum. Analisis  juga  dilakukan  secara  historis  komparatif.  Dikatakan  historis  komparatif  karena analisis dilakukan dengan menyandingkan dan membandingkan beberapa undang-undang tentang  kesehatan  yang  berlaku  sebelumnya  sampai  dengan  UU  Kesehatan  2023  untuk melihat perkembangan (historikal) tentang pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh hak kesehatannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Kesehatan
Pasal 2 UU Kesehatan 1960 memberikan definisi kesehatan dengan menyatakan bahwa ”Yang  dimaksud  dengan  kesehatan  dalam  Undang -Undang  ini  ialah  yang  meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.” Selanjutnya d alam rumusan Pasal 1 butir 1 UU Kesehatan 1992 dikatakan bahwa ”Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Sedangkan dalam  ketentuan  Pasal  1  butir  1  UU  Kesehat an  2009  merumuskan  ”Kesehatan  adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.”  Dalam  Pasal  1  butir  1  UU
Kesehatan 2023 Kesehatan didefinisikan sebagai ”... keadaan sehat seseorang, baik secara fisik,  jiwa,  maupun  sosial  dan  bukan  sekadar  terbebas  dari  penyakit  untuk memungkinkannya hidup produktif.”
Berdasarkan pada uraian terhadap pengertian kesehatan yang sudah disajikan di atas, dapat  dilihat  perubahan  perkembangan  pengertian  tentang  kesehatan.  Pengertian kesehatan dimulai dari ”kesehatan badan, rohani atau mental dan sosial” yang ”bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan” hing cnt ga rumusan ”bukan sekedar terbebas dari penyakit un tuk memungkinkannya hidup produktif.”
Definisi  kesehatan  dalam  UU  Kesehatan  1960  pada  hakekatnya  serupa  dengan pengertian  kesehatan  yang  diberikan  oleh  WHO  dalam  Konstitusi  WHO  sebagaimana dikutip  di  atas.  Definisi  tersebut  diambil  dalam  Konferensi  Kesehatan  Internasional  (the International Health Conference) yang diselenggarakan di New York pada bulan Juni 1946, ditandatangani pada bulan Juli 1946 oleh perwakilan dari 61 negara peserta konferensi dan mulai berlaku tahun 1948. Definisi tersebut sudah berusia tujuh puluh lima tahun, dan saat ini diperlakukan sebagai tonggak sejarah. Dikatakan sebagai tonggak sejarah adalah karena sejak  WHO  mendeklarasikan  definisi  tersebut,  kesehatan  tidak  hanya  diidentikkan  dan merupakan persoalan fisik atau jasmani saja, melainkan juga meliputi juga masalah kejiwaan atau mental dan sosial dari setiap orang dalam masyarakat. Bahkan Penjelasan Pasal 2 UU Kesehatan  1960  menjelaskan  ”Istilah  kesehatan  mengandung  arti  keadaan  sejahtera (wellbeing).” yang pada hakekatnya merupaka n bagian dari rumusan Health menurut WHO. Sehubungan dengan hak warga negara terhadap kesehatan, UU Kesehatan 1960 tidak memberikan rumusan yang detail. Dalam ketentuan Pasal 1 UU Kesehatan 1960 terdapat rumusan yang menyatakan  bahwa  ”Tiap -tiap warga negara berhak memperoleh  derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah.” Jika dibaca sekilas, rumusan tersebut hanya memberikan gambaran bahwa Pemerintah  wajib  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  kegiatan  agar  setiap  warga negaranya  dapat  memperoleh  derajad  kesehatan  yang  setinggi-tingginya.  Namun  kika dibaca  lebih  lanjut  ketentuan  dalam  penjelasan  rumusan  Pasal  1  UU  Kesehatan  1960 dikatakan bahwa:
”Dalam ketentuan umum ini ditegaskan juga bahwa derajat kesehatan yang setinggi- tingginya  harus  dicapai  oleh  seluruh  rakyat  secara  merata.  Disamping  hak  untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan yang sebaik-baiknya, tiap-tiap warga-negara perlu pula aktif ikut-serta dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan Peme rintah.”
Dengan demikian berarti bahwa selain ”pemerataan” hak setiap warga negara untuk memperoleh derajad kesehatan yang setingg- tingginya, setiap warga negara juga ”wajib” berpartisipasi  secara  aktif  dalam  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  upaya
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Perlu dicatat bahwa yang dinamakan dengan Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

## Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Dalam UU Kesehatan 1992 yang dinamakan dengan keadaan sehat itu adalah keadaan yang ”memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Definisi tersebut  menunjukkan  bahwa  untuk  dapat  dinyatakan  sehat,  maka  seseorang  tersebut harus  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Penambahan  rumusan  hidup  secara produktif  tidak  lepas  dari  pengaruh  perkembangan  teknologi  kesehatan,  termasuk  di dalamnya  penggunaan  penilaian  teknologi  kesehatan  (health  technology  assessment) dalam  melakukan  evaluasi  terhadap  kesehatan  manusia.  Health  technology  assessment (HTA) oleh WHO dalam webnya (2023) diartikan sebagai “a systematic and multidisciplinary evaluation of the properties of health technologies and interventions covering both their direct and indirect consequences.”
Definisi kesehatan yang diberikan dalam UU Kesehatan 1992 tersebut pada dasarnya diambil alih oleh dan dimasukkan ke dalam UU Kesehatan 2009 dan UU Kesehatan 2023, dengan sedikit variasi. Dalam UU Kesehatan 2023 justru frase ”hidup produktif secara sosial dan ekonomis” diubah hanya dengan mencantumkan rumusan ” untuk memungkinkannya hidup produktif”.
Tentang hak setiap orang atas kesehatan, UU Kesehatan 1992 mengatur hak setiap orang  untuk  memperoleh  Kesehatan  dalam  ketentuan  Pasal  4  dengan  rumusan  umum, yaitu: “Setiap orang mempunyai hak yang sama dala m memperoleh derajat kesehatan yang optimal.” Rumusan tersebut diikuti dengan kewajiban setiap orang untuk “ikut serta dalam memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  perseorangan,  keluarga,  dan lingkungannya”,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  UU  Keseh atan  1992.  Jika  dilihat  dari kedua ketentuan tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Kesehatan 1992 tampak bahwa UU Kesehatan  1992  masih  belum  mengatur  secara  detail  atau  terperinci  mengenai  hak masyarakat atas kesehatan, dan hanya menentukan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak merugikan kepentingan atau hak orang lain,  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  lingkungan  di  mana  orang  tersebut bertempat tinggal.
Namun demikian jika diperhatikan lebih jauh, UU Kesehatan 1992 mengatur tentang hak pasien, meskipun  UU Kesehatan 1992 ini tidak memberikan  pengertian  atau definisi untuk pasien. Ketentuan tentang hak pasien tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4) UU Kesehatan 1992. Pasal 53 ayat (2) UU Kesehatan 1992 dengan tegas menyatakan bahwa  “setiap  tenaga  kesehatan  dalam  melakukan  tugasnya  memiliki  kewajiban  untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.” Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU
Kesehatan  1992  menjelaskan  bahwa  yang  dinamakan  dengan “Standar  profesi  adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.” Ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Kesehatan menyatakan bahwa standar profesi akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam konteks penjelasan rumusan Pasal 53 ayat (2) UU Kesehatan 1992 dikatakan bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  (yang  meliputi  juga  dokter  dan  dokter  gigi)  yang berhadapan dengan pasien, maka tenaga kesehatan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya wajib untuk menghormati hak-hak pasien. Beberapa hak pasien yang disebutkan dengan tegas  adalah  hak  untuk  memperoleh  informasi  (karena  hubungan  pasien – dokter  atau tenaga  kesehatan  lainnya  cederung  bersifat  asymmetric).  Dikatakan  bersifat  a-simetrik adalah  karena  informasi  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  dan  upaya  kesehatan  serta bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  cocok  “hanya”  diketahui  oleh  tenaga  kesehatan (termasuk  dokter)  dan  pasien  cenderung  tidak  mengetahu  atau  memahaminya  dengan baik. Dalam kerangka hubungan hukum dengan informasi yang a-simetrik ini, maka tenaga kesehatan wajib untuk memberikan semua informasi yang diperlukan oleh  pasien untuk mengambil keputusan terhadap setiap penawaran pemberian pelayanan kesehatan yang disampaikan sebelum tindakan atau pelayanan kesehatan tersebut dilakukan. Hak kedua pasien adalah hak untuk memberikan persetujuan (informed consent). Hak ini merupakan tindak lanjut dari hak sebelumnya. Sebagai bagian dari bioetika dalam dunia kesehatan, setiap pasien diberikan hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap bentuk intervensi atau  tindakan  kedokteran  atau  kesehatan  yang  akan  diambil  (prinsip  autonomi).  Dalam konteks ini juga perlu disampaikan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh pasien sehubungan  dengan  persetujuan  pasien,  serta  bagaimana  pembayaran  biaya  akan dilakukan  oleh  pasien.  Hal  ini  pada  hakekatnya  dibicarakan  dengan  pemberi  pelayanan kesehatan, yang dewasa ini disebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan di mana tenaga kesehatan tersebut akan melakukan tindakan,  intervensi dan/ atau pelayanan kesehatan kepada pasien.
Setelah  itu  hak  pasien  yang  disebutkan  dalam  Penjelasan  Pasal  53  ayat  (2)  UU Kesehatan 1992 adalah hak atas rahasia kedokteran. Hak ini merupakan hak mutlak pasien atas  kerahasian  atas  kondisi  kesehatan  pasien  yang  didasarkan  pada  hubungan kepercayaan  (fiduciary  relation)  antara  pasien  dengan  tenaga  kesehatan.  Tanpa  adanya hubungan kepercayaan tersebut, pemberian pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan. Pasien  memiliki  kewajiban  untuk  menjelaskan  rasa  sakit  yang  dialami  atau  kondisinya kepada tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang cukup dan secara signifikan dapat dipercaya oleh pasien untuk mengambil keputusan menerima atau  menolak  tindakan,  intervensi  atau  pemberian  pelayanan  kesehatan  oleh  tenaga
kesehatan.  Seteah  informasi  yang  disampaikan  atas  dasar  hubungan  kepercayaan  itu diterima oleh tenaga kesehatan, terlepas dari apapun keputusan yang diambil oleh pasien untuk menerima atau menolak tindakan, intervensi atau pelayanan kesehatan yang akan diberikan, wajib untuk dirahasiakan oleh tenaga kesehatan tersebut. Hal tersebut adalah bagian dari Sumpah Hippocrates yang sudah dituangkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46).
Hak terakhir yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Kesehatan 1992 adalah  hak  untuk  memperoleh  pendapat  kedua  dari  tenaga  kesehatan  lainnya  dengan kompetensi yang sama atau setara (second opinion). Hak untuk memperoleh pendapat kedua ini merefleksikan juga hak autonomi pasien, bahwa sebelum mengambil keputusan, pasien berhak untuk memperoleh informasi yang menurutnya cukup baginya untuk dapat mengambil keputusan.
Hak selanjutnya diatur dalam UU Kesehatan 1992 terkait dengan hak dari setiap orang untuk memperoleh ganti rugi dalam hal terjadi kerugian kepada orang-perorangan yang memperoleh pelayanan kesehatan dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau intervensi oleh tenaga Kesehatan (termasuk tenaga medis) yang (dinyatakan) salah atau lalai. Hal ini, jika dibaca secara harfiah merujuk pada pemberlakuan Pasal 1365 KUH Perdata dan/ atau Pasal  1366  KUH  Perdata,  dalam  konteks  kesalahan  untuk  Pasal  1365  KUH  Perdata  dan konteks kelalaian untuk kelalaian untuk Pasal 1366 KUH Perdata. Hal ini juga yang pada akhirnya  membawa  kepada  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hal  terjadi kesalahann dan/ atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan (termasuk tenaga medis) dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk berbagai macam tindakan, perbuatan atau intervensi terhadap pasien.
Pada hakekatnya rumusan Pasal 55 ayat (1) UU Kesehatan 1992 ini harus dilihat sebagai suatu  rangkaian  perbuatan  hukum,  yang  dimulai  dari  aktifitas  setiap  orang  untuk memberikan dan sekaligus mendapatkan informasi yang cukup dan signifikan, termasuk untuk  mendapatkan  pendapat  kedua  (second  opinion)  sebelum  suatu  tindakan  atau perbuatan  atau  intervensi  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  dapat  dilakukan. Pelayanan kesehatan ini hanya dapat dilakukan setelah pasien memberikan persetujuannya atas tindakan-tindakan yang dapat diambil atau dilakukan. Ini artinya hubungan pemberian pelayanan  kesehatan  baru  ada  dengan  adanya  kesepahaman,  kesepakatan  yang  perlu dicapai terlebih dahulu antara  setiap  orang yang memerlukan tindakan,  perbuatan atau intervensi dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan. Tanpa adanya kesepakatan yang merupakan asas dasar dari terbentuknya perjanjian, maka tidak akan ada pemberian pelayanan kesehatan, tidak akan ada tindakan, tidak pernah ada intervensi atau perbuatan  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  kesehatan  orang  perorangan  tersebut.
Orang-perorangan  yang  kemudian  setuju  atau  sepakat  dengan  penjelasan  yang  telah disampaikan  oleh  tenaga  kesehatan  atau  tenaga  medis  akan  mendapatkan  pelayanan kesehatan tersebut dan berubah statusnya menjadi pasien.
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dalam  UU  Kesehatan  2009,  hak  warga  negara  diatur  mulai  dari  Pasal  4  yang memberikan  ketentuan  umum  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  Kesehatan,  hingga ketentuan  Pasal  8.  Adapun  hak-hak  setiap  orang  yang  merupakan  warga  negara  dapat dinyatakan sebagai berikut:
1. hak setiap orang yang sama, tanpa diskriminasi dan perbedaan untuk memperoleh akses  atas  sumber  daya  di  bidang  Kesehatan,  yang  merupakan  pilar  “keadilan”  / “justice” dalam bioetika;
2. hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.  Aman  menunjukkan  safety  sebagai  pelaksanaan  pilar  non-maleficence; bermutu merupakan quality yang merupakan bagian dari pilar beneficene dari empat pilar bioetika; sedangkan terjangkau merefleksikan konsep keadilan bagi semua orang;
3. hak otonomi dalam empat pilar bioetika yang memberikan hak secara mandiri bagi setiap orang untuk memutus dan dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan olehnya;
4. hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat agar tercapai derajat kesehatan yang terbaik bagi setiap orang;
5. hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, yang menjadi dasar bagi setiap orang untuk dapat berperan serta dalam setiap kegiatan atau program pemerintah untuk kesehatan;
6. hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Informasi dan edukasi terhadap data kesehatan individu perorangan ini diharapkan dapat  memberikan  keterangan  dan  masukan  yang  cukup  bagi  setiap  orang  untuk mengambil keputusan untuk mendapatkan atau menolak setiap pemberian pelayanan kesehatan, termasuk tindakan dan/ atau pengobatan yang akan atau telah diberikan atau diterima olehnya dari tenaga Kesehatan.
Selain  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang,  UU  Kesehatan  2009  juga  mengatur mengenai kewajiban  setiap  orang  dalam hal-hal yang berhubungan  dengan  Kesehatan, yaitu:
1. Sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan bagi seluruh orang yang merupakan bagian  dari  masyarakat  Indonesia,  maka  setiap  orang  wajib  untuk  turut  serta mewujudkan,  mempertahankan,  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat
yang  setinggi-tingginya.  Kewajiban  tersebut  dilaksanakan  dalam  bentuk  Upaya Kesehatan  perorangan,  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  dan  Pembangunan  yang berwawasan Kesehatan;
2. Agar  setiap  orang  bisa  memperoleh  lingkungan  yang  sehat,  yang  merupakan  hak individu setiap orang, maka orang tersebut juga wajib untuk menghormati hak orang lain  dalam  upaya  orang  tersebut  memperoleh  lingkungan  yang  sehat.  Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial;
3. Agar  setiap  orang  wajib  untuk  berperilaku  hidup  sehat  agar  dapat  mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya;
4. Agar setiap orang kewajib untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak hanya meliputi keluarga batih atau keluarga inti saja melainkan juga setiap orang yang mendapatkan penghasilan, berkerja dan atau dinafkahi agar mereka semua dapat terjaga kesehatannya;
5. Agar setiap orang wajib turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial, yang pada  hakikatnya  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  bersama  dalam  upaya penciptaan pemerataan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Dari  penjelasan  yang  diberikan  di  atas,  terkait  dengan  standar  profesi  saja,  jika dicermati, akan tampak telah terjadi beberapa disharmonisasi dalam pengaturan oleh UU Kesehatan  2009,  UU  PK,  maupun  UU  Nakes  2014.  Dalam  konteks  harmonisasi  yang dinyatakan dalam konsideran UU Kesehatan 2023 sebagai upaya “meningkatkan kapasitas dan  ketahanan  kesehatan  diperlukan  penyesuaian  berbagai  kebijakan  untuk  penguatan sistem    kesehatan  secara  integratif  dan  holistik  dalam  1  (satu)  undang-undang  secara komprehensif”  maka  dibentuklah  UU  Kesehatan  2023  ini  dengan  mencabut  sejumlah undang-undang yang mengatur tentang kesehatan sebelumnya, termasuk UU Kesehatan 2009,  UU  PK  dan  UU  Nakes  2014,  dan  Undang-Undang  No.38  Tahun  2014  tentang Keperawatan (UU Perawat) dan Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Bidan).

## Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Kesehatan
UU Kesehatan 2003 memberikan definisi “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik  secara  fisik,  jiwa,  maupun  sosial  dan  bukan  sekadar  terbebas  dari  penyakit  untuk memungkinkannya  hidup  produktif.”  Definisi  ini  pada  hakekatnya  tidak  berbeda  dari rumusan  yang  diberikan  pada  UU  Kesehatan  1992  dan  UU  Kesehatan  2009,  hanya  saja dalam definisi ini frasa “secara sosial dan ekonomis” telah dihapuskan.  Hak setiap orang dalam  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  kesehatan  dapat  ditemukan  dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Kesehatan 2023, yang merumuskan secara detail hak dari setiap orang di Indonesia.
Jika diperhatikan lebih lanjut, hak-hak tersebut dapat digolongkan ke dalam hak-hak yang bersifat nasional (makro) yang wajib dilindungi oleh Negara dengan sistem kesehatan nasionalnya,  dan  hak-hak  yang  bersifat  individual  (mikro),  baik  yang  saling  berkaitan/ berhubungan, maupun yang berdiri sendiri. Hak-hak yang bersifat individual ini tidak lepas dari  pelaksanaan  empat  pilar  bioetika,  yaitu  autonomy,  beneficence,  mal-eficence  dan justice.  Sebagai  catatan  tambahan,  UU  Kesehatan  2023  ini,  dengan  mengikuti  pola pemisahan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 82/PUU-XIII/2015, maka seluruh rujukan kepada tenaga kesehatan tidak lagi melibatkan tenaga medis. Hal mana juga seharusnya diberlakukan dalam setiap penyebutan tenaga kesehatan  (yang  jika  tidak  menyebutkan  secara  tenaga  medis,  tidak  meliputi  atau melibatkan keberadaan tenaga medis).
Sebagai bagian dari hak orang perorangan di atas, Pasal 177 ayat (1) UU Kesehatan 2023  mewajibkan  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  melakukan  penyimpanan terhadap data rahasia kesehatan pribadi pasien, dan wajib untuk menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kesehatan pribadi pasien, kecuali berdasarkan pada alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain kewajiban itu berlaku  bagi  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  Pasal  274  butir  c  UU  Kesehatan  2023  juga mewajibkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dalam pemberian  pelayanan  kesehatan  untuk  menjaga  rahasia  kesehatan  pasien.  Hal  tersebut merupakan  tindak  lanjut  dari  kewajiban  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  medis  untuk membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 274 butir d UU Kesehatan 2023
Ketentuan  Pasal  274  butir  a  UU  Kesehatan  2023  memastikan  bahwa  dalam memberikan  Pelayanan  Kesehatan,  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  medis  wajib  untuk melaksanakannya  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan  profesi,  standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Pasal 291 ayat (2) UU Kesehatan 2023 menyatakan bahwa standar profesi untuk setiap jenis tenaga medis dan  tenaga  kesehatan  disusun  oleh  Konsil  serta  Kolegium  dan  ditetapkan  oleh  Menteri Kesehatan.

## SIMPULAN
Uraian  dan  penjelasan  yang  diberikan  di  atas  menunjukkan  perkembangan  pola pemikiran  tentang  pengaturan  hak  dan  kewajiban  setiap  orang  untuk  memperoleh haknya dalam lapangan kesehatan, baik jasmasi, rohani maupun sosial. Perkembangan historis menunjukkan bahwa pada hakekatnya pembuatan undang-undang dalam bidang kesehatan  secara  omnibus  bukan  lagi  suatu  hal  baru.  UU  Kesehatan  1992  sudah
membuktikannya.  Jika  dibaca  UU  Kesehatan  1992  secara  komprehensif,  maka  UU Kesehatan  1992  tersebut  memang  berupaya  menyatukan  berbagai  konsep  dan pengertian yang beragam dalam dunia kesehatan dan dipadukan ke dalam UU Kesehatan 1992. Hal yang sama pada saat ini juga dilakukan ke  dalam UU Kesehatan 2023, yang dalam beberapa uraian di atas menunjukkan kemiripan kalaupun tidak dapat dinyatakan sebagai kesamaan. Bahkan dalam UU Kesehatan 1992 sudah disinggung juga hal-hal yang berhubungan dengan teknologi kesehatan. Hanya saja UU Kesehatan 1992 ini kemudian dibungai oleh berbagai undang-undang lainnya, dan diubah dengan UU Kesehatan 2009, yang  pada  akhirnya  menyebabkan  kembali  kekacauan  konsep  dalam  dunia  kesehatan sehingga harus disatukan kembali ke dalam UU Kesehatan 2023, dengan secara variasinya yang sudah terbentuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Muljadi, K & Widjaja, G. (2014). Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.

## Jakarta: Rajagrafindo
UN General Assembly. “Universal Declaration of Human Rights.” United Nations, 217 (III)
A, 1948, Paris, art. 1, http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
Widjaja,  G  &  Sijabat,  H.H.  (2020).  The  Importance  of  Bioethics  Subject  in  Healthcare Education  in  Indonesia.  International  Journal  of  Multidisciplinary  and  Current Educational Research (IJMCER), 2(5), 21-26
Widjaja, G. & Muljadi, K. (2021). Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Jakarta: Uniiv. Trisakti Press
Widjaja,  G.  (2023).  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Pasien  Menurut  UU  No.17  Tahun  2023 Tentang Kesehatan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 2490 – 2498. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6066
World  Health  Assembly,  60.  (2007).  Health  technologies.  World  Health  Organization. https://iris.who.int/handle/10665/22609
World  Health  Assembly,  67.  (2014).  Health  intervention  and  technology  assessment  in support of universal health coverage. https://iris.who.int/handle/10665/162870
World Health Organization. (2023). Health technology assessment - Global (who.int)
World  Health  Organization.  “The  Constitution  of  World  Health  Organization.”  couv arabe.indd (who.int)
World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. (2013). SEA/RC66/R4 - Health  intervention  and  technology  assessment  in  support  of  universal  health coverage.
WHO Regional Office for South-East Asia. https://iris.who.int/handle/10665/128271.