## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 1 Maret 2016, hal. 77-82

## PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA ONGKO  KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA

## TAHUN 2015
Dr. Wy. Resmini, MH. & Ifan Karto Andradi (Dosen PNS DPK Kopertis VIII Nusra)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  01-03-2016 Disetujui:  30-03-2016 Abstrak : Dalam  masyarakat  desa  Ongko  masih  terdapat  tanah-tanah  ulayat  yang  sering menimbulkan  sengketa  dan  cendrung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Hampir  disetiap daerah yang terdapat sengketa tanah di wilayah ini segenap pihak menangani permasalahan ini  dengan  berbagai  cara.  yang  penyelesaian  dapat  ditempuh  selama  ini    melalui  upaya etigasiyakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi di luar  pengadilan.  Sengketa  tanah  ulayat  yang  terjadi  di  Desa  Ongko  Kecamatan  Empang Kabupaten Sumbawa adalah antara masyarakat dengan masyarakat lain dalam Desa Ongko. Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga  sering  timbul  masalah  karena  adanya  perbeda  an  pendapat  dan  adanya persengketa  mengenai  tanah  adat.  Persengketaan  biasanya  terjadi  diantara  sesama masyarakat  Hukum  Adat  ataupun  antara  masyarakat  adapun  kasus  persengketaan  yang sering  terjadi  pada  masyarakat Ongko  adalah  sengketa  tanah.  Sengketa  terjadi  karena adanya pengambilan tanah oleh warga terhadap warga lain atau adanya batas-batas tanah yang  tidak  lagi  jelas  karena  banyaknya  masyarakat  yang  mempergunakan  pohon-pohon atau tanaman lainya sebagai pembatas.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah:  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  ,  penentuan  Subyek  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling,  Tehnik  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Perumusan  di  peroleh  dari  hasil  observasi  dan  wawancara dengan  data  skunder  diperoleh  melalaui  catatan-catatan  dokumen  dan  hasil  penelitian metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  peran  kepala  adat  dalam  penyelesaian  sengketa tanah  di  Desa  ongko    adalah  kepala  adat  sebagai  hakim  perdamaian  dalam  persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada  keputusan  yang  bersengketa  serta  menciptakan  kerukunan  dalam  keluarga,  di  mana setiap  perbuatan  maupun  tindakan  Ketua  Adat  harus  berdasarkan  pada  tiga  sifat  yaitu: menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memlihara derajat agama dan kepercayaan. Dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah  di Desa Ongko. hal- hal yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Ongko  adalah batas tanah  ulayat  tidak  jelas,  adanya  praktek  ketidakadilan,  adanya  klaim  dari  Negara  atau Pemerintah,  adanya  masyarakat  pendatang  sehingga  meningkatnya  nilai  tanah  secara ekonomi,  mempertahankan  status  sosial,  pemahaman  salah  terhadap  adat  dan  kurangnya sosialisasi. Kata Kunci: Peran Ketua Adat,
Penyelesaian  Sengketa, Dan Desa Ongko ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Setiap  orang  tentu  memerlukan  tanah  bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih  memerlukan  tanah.  Jumlah  luas  tanah  yang dapat  dikuasai  manusia  sangat  terbatas  sekali, sedangkan  jumlah  manusia  yang  berhajat  dengan tanah  semakin  lama  semakin  bertambah.  Kondisi yang  tidak  seimbang  antara  persediaan  tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan  berbagai  persoalan  dan  kasus-kasus persengketaan tanah yang memerkukan penyelesaian  yang  baik,  benar  dan  memberikan perlindungan serta kepastian hukum juga keadilan.
Hak  Ulayat,  sebutan  yang  dikenal  dalam kepustakaan  Hukum  Adat  dan  di  kalangan masyarakat  hukum  adat  diberbagai  daerah  dikenal dengan  nama  yang  berbeda-beda,  merupakan  hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat,  yang  meliputi  semua  tanah  yang  termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat  tertentu,  yang  merupakan  tanah  kepunyaan bersama  para  warganya.  Hak  ulayat  mengandung dua  unsur.  Unsur  pertama  adalah  unsur  hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan atas  tanah  ulayat,  yang  dipercayai  berasal  mula- mula  sebagai  peninggalan  nenek  moyang  mereka dan  merupakan  karunia  suatu  kekuatan  gaib,

## 78 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hal 77-82
sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan  serta  lingkungan hidup  seluruh  warga masyarakat  hukum  adat  itu.  Unsur  kedua  adalah unsur  hukum  publik,  yaitu  sebagai  kewenangan untuk  mengelola  dan  mengatur  peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan  dengan para warganya sendiri maupun  dengan  orang-orang  bukan  warga  atau “orang luar”.
Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat,  yang  perupakan  persekutuan  hukum  yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal ( teritorial ),  maupun  yang  didasarkan  pada keturunan  ( genecalogis ),  yang  dikenal  dengan berbagai  nama  yang  khas  di  daerah  yang bersangkutan,  misalnya  suku,  marga,  dati,  dusun, nagari  dan  sebagainya.  Apabila  ada  orang  yang seakan-akan  merupakan  subyek  hak  ulayat  maka orang  tersebut  adalah  ketua  atau  tetua  adat  yang mempunyai wewenang dari masyarakat hukum adat yang  bersangkutan  menurut  ketentuan  hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ualayat, melainkan petugas  masyarakat  hukum  adatnya  dalam melaksanakan  kewenangan  yang  bersangkutan dengan hak ulayat.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945) bahwa  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung   di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat”. UUD 1945 tidak menyebut tanah melainkan bumi.  Mengenai  arti  bumi  ini  tidak  terdapat penjelasan  lebih  lanjut.  Menurut  Pasal  1  ayat  (3) UUPA,  bahwa  “Hubungan  antara  bangsa  Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.
Hukum  Adat  di  Indonesia  segolongan  orang masih  kurang  mendapat  penghargaan,  jika dibandingkan  dengan  Hukum  Barat.  Sementara orang  menganggap  Hukum  Adat  itu  sudah ketinggalan  zaman.  Hal  ini  mengingatkan  bahwa Hukum  Adat  merupakan  hukum  masyarakat  yang tumbuh  dan  berkembang  secara  turun  menurun. Pada  masa  pembangunan  ini  Hukum  Adat  sebagai hukum  asli  masyarakat  Indonesia  semakin mendapat  perhatian,  terutama  dalam  rangka pembangunan  Hukum  Nasional,  karena  itu  dalam pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  sekarang ini  peran  Hukum  Adat  perlu  dipertimbangkan keberadaannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  dalam perkembangannya  Hukum  Adat  selalu  mendapat perhatian  yang  sangat  penting.  Demikian  juga Hukum  Adat  yang  merupakan  salah  satu  sumber hukum akan dimasukan dalam pembentukan hukum nasional  mendapat  perhatian  pula.  Dalam  seminar Hukum  Adat  tahun  1975  telah  disimpulkan  bahwa Hukum  Adat  merupakan  salah  satu  sumber  hukum yang  penting,  sebagai  bahan  pembinaan  hukum nasional menuju unifikasi hukum. Hukum adat yang merupakan  salah  satu  sumber  hukum  nasional tersebut,  bukan  diambil  semuanya  secara  utuh, tetapi  hanya  konsep,  asas  dan  lembaga  hukumnya saja.  Hal  inipun  masih  akan  disaring  sesuai  dengan perkembangan  dan  diharapkan  Hukum  Adat tersebut  memberikan  kontribusi  bagi  pembinaan
hukum nasional. Pembinaan hukum nasional di atas bukan  berarti  menciptakan hukum  yang  baru,  yang memenuhi  tuntutan  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan Undang- undang Dasar1945.
Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat  mengalami  beberapa  perkembangan  sehingga sering  timbul  masalah  karena  adanya  perbedaan pendapat  dan  adanya  persengketa  mengenai  tanah adat.  Persengketaan  biasanya  terjadi  diantara sesama  masyarakat  Hukum  Adat  ataupun  antara masyarakat adapun kasus persengketaan yang sering terjadi  pada  masyarakat Ongko adalah  sengketa tanah. Sengketa terjadi karena adanya pengambilan tanah  ( accoupatiillegal) oleh  warga terhadap  warga lain  atau  adanya  batas-batas  tanah  yang  tidak  lagi jelas karena banyaknya masyarakat yang mempergunakan pohon-pohon atau tanaman lainya sebagai pembatas.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  peneliti ingin melakukan penelitian  dengan judul penelitian “Peran  Ketua  Adat  Dalam  Penyelesaian Seng keta  Tanah”  (Studi  Kasus  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di  desa  Ongko Kecamatan  Empang  kabupaten  Sumbawa tahun 2015).

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis penelitan
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  dimana  penelitian  kualitatif menurut  Affifuddin dan Saebani  (2012: 57-58)  sebagai berikut:
“Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  kondisi objektif  yang  alamiah,  dimana  peneliti  merupakan instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

## 2. Teknik Penentuan Subjek Penelitian
Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  sampling  yang sering  digunakan  adalah purposive  sampling dan snowball sampling. Sugiyono (2013: 218-219) memberikan  definisi  kedua  teknik  tersebut  “ Purposive sampling adalah  teknik  pengumpulan  sampel  sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan tertentu  ini  misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek/situasi  sisial yang  diteliti. Snowball  sampling adalah  teknik pengambil  sampel  sumber  data,  yang  pada  awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar”.
Berdasarkan uraian  teori  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa,  untuk  mendapatkan  subjek  penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan purposive sampling. Karena Purposive  sampling merupakan teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  pertimbangan tertentu
Adapun  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  ketua Adat Desa Ongko, Camat,Tokoh Adat, Kepala Suku, dan
tokoh  masyarakat  dan  orang-orang  yang  mengetahui tentang adat di Desa Ongko.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. HASIL PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  didua  desa yang  terdapat  di  Kecamatan  Empang  Dari  hasil penelitian,  peneliti  hanya  mampu  menggali  kasus sengketa tanah. Pilihan ditentukan atas dasar responden terpercaya  yang  memberikan  arahan  bahwa  dua  desa tersebutlah  yang  sering  terjadi  sengketa  atas  tanah sebagai  alasan  pertama,  alasan  kedua  desa  tersebut dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  yang  terjadi  lebih memilih  model  pemecahan  secara  alternatif  atau  diluar Pengadilan  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Adat  melalui upaya  mediasi.  Faktor  lain  yang  menjadi  penyebab timbulnya  sengketa  tanah  pada  dua  desa  tersebut  juga banyak  disebabkan  karena  tidak  jelasnya  bukti kepemilikan  atas  tanah.  Sebagian  besar  bidang  tanah didua desa tersebut belum bersertipikat, tetapi hanya di dasarkan  bukti  kepemilikan  yang  berupa  pepohonan. Sebelumnya penulis akan membahas gambaran umum - Kecamatan Empang
Desa  Ongko  merupakan  salah  satu  desa  di kabupaten Sumbawa yang mata pencaharianya di bidang agraris  dan  peternakan  Desa  ini  dengan  luas  wilayah 2.951  Ha  dan  Dengan  luas  wilayah  perladangan/kebun 1.800  Ha(m2),serta  luas  wilayah  persawahan  1.151 Ha(M 2 ).
Penduduk  merupakan  unsur  terpenting  bagi  desa yang  meliputi  jumlah,  pertambahan,  kepadatan, persebaran  dan  mata  pencaharian  penduduk  desa setempat (Bintarto, 1983:13). Jumlah penduduk di Desa Nanga  Ongko  sampai  dengan  akhir  tahun  2014 berjumlah  1832  jiwa  dengan  350  KK.  Adapun  jumlah penduduk dari tiga dusun yang ada di Desa Ongko dapat dilihat pada tabel 4.1,sebagai berikut :
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Ongko
N o Golongan Umur Laki- Laki Perem puan Juml ah 1 2 3 4 5 1 10-12 bulan 12 20 34 2 13 bulan-4 tahun 88 109 299 3 5-6 tahun 97 106 203 4 7 - 12 tahun 99 105 204 5 13-15 tahun 68 53 121 6 16-18 tahun 62 67 129 7 19-25 tahun 90 61 151 8 26-35 tahun 65 67 132 9 36-45 tahun 91 68 159 10 46-50 tahun 68 56 124 11 51-60 tahun 105 87 192 12 61-75 tahun 41 33 74 13 76-80 tahun 51 32 83 14 81-90 tahun 15 12 27 Jumlah 952 876 1832
(Sumber: Profil Desa Ongko2015)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa jumlah  penduduk  laki-laki  lebih  banyak  dari  jumlah penduduk perempuan, yakni laki-laki sebanyak 952 jiwa dan perempuan 876 jiwa. Faktor yang menyebabkan hal tersebut  adalah:  a)  angka  kelahiran  bayi  perempuan lebih  besar  dari  pada  bayi  laki-laki;  b)  sedikitnya  laki- laki  yang  merantau  atau  mencari  pekerjaan  di  luar daerah.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  kantor  desa Ongkodan  hasil  observasi  lansung  dari  peneliti,  hampir
sebagian besar penduduk desa Ongkoadalah petani, dan sebagian lagi adalah pedagang, pegawai swasta, PNS dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Ongko
N o Mata Pencaharian Jumlah Prosentase (%) 1 2 3 1 Petani 523 52,22 2 Wiraswasta 255 12,88 3 PNS 31 7,26 4 Pengrajin - - 5 Peternak 742 9,83 6 Penjahit - - 7 Pedagang 54 5,62 8 Tukang Kayu 15 3,51 9 TNI/POLRI 8 1,04 10 Pensiunan 13 3,04 11 Sopir 2 0,46 12 Pegawai Swasta 22 5,15 Jumlah 1832 100
(Sumber: Profil desa Ongko2015)
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  sebagian besar  masyarakat  Desa  Ongkobermata  pencaharian sebagai  petani.Hal  ini  didukung  oleh  kondisi  wilayah desa  Ongkoyang  merupakan  daerah  persawahan  dan didukung  dengan  banyaknya  jumlah  masyarakat  yang memiliki  tanah  sendiri,  sehingga  kebanyakan  dari masyarakat  desa  Ongkobermata  pencaharian  sebagai petani.
Pendidikan  merupakan  usaha  untuk  meningkatkan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  sehingga diharapkan  dapat  mengembangkan  suatu  kepribadian yang  mandiri  karena  mempunyai  kemampuan,  baik kemampuan  di  sekolah  maupun  ketika  berada  di  luar sekolah  atau  masyarakat.  Pada  tabel  berikut  ini dijelaskan  mengenai  komposisi  penduduk  di  Desa Ongkoberdasarkan tingkat pendidikan.
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ongko
No Tingkat Pendidikan Jumlah   Prosentase (%) 1 2 3 4 1 Tidak pernah sekolah 72 7,47 2 Belum masuk sekolah 115 11,94 3 Tidak  tamat SD 86 8,93 4 Tamat SD 104 10,79 5 Tamat SLTP 110 11,42 6 Tamat SLTA 319 33,12 7 Tamat D-III 23 2,38 8 Tamat S-I 132 13,70 9 Tamat S-II 2 0,20 Jumlah 1832 100
(Sumber: Profil Desa Ongko2015)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  memberikan gambaran  mengenai  pendidikan  yang  ada  di  desa Ongkoyang masih belum merata,di mana masih banyak masyarakat  desa  Ongko  yang  tidak  pernah  mengeyam pendidikan  khusunya  orang  tua.  Namun  bukan  berarti hal  ini  akan  menyurutkan  niat  para  orang  tua  di  desa Ongkountuk  menyekolahkan  anak-anak  mereka  hingga
ke perguruan tinggi. Bagi mereka cukup mereka sendiri saja yang tidak merasakan di bangku pendidikan namun anak-anak mereka harus tetap sekolah.
Pendidikan agama merupakan salah satu kebutuhan rohani  yang  paling  penting  untuk  dimiliki  oleh  setiap orang. Begitupun desa Ongko Tabel 4.4 Agama Yang Dianut Penduduk Desa Ongko
No Agama Jumlah   Prosentase % 1 2 3 4 1 Katolik - - 2 Islam 1832 100 3 Protestan - - 4 Hindu - - 5 Budha - - Jumlah 1832 100
(Sumber: Profil desa Ongko2015)
Sedangkan  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya konflik  tanah  ulayat  masyarakat  adat  desa  Ongko  dan Desa  Banda    secara  umum  karena  meningkatnya  nilai tanah secara ekonomi sehingga menyebabkan masyarakat  adat  Desa  Ongko  menuntut  pengembalian terhadap  hak-hak  mereka  yang  telah  diambil  oleh masyarakat  Desa  Banda  sebagai  pendatang,  adapun faktor  terjadinya  sengketa  tanah  di  Di  Desa  Ongko menurut ketua adat. Adanya klaim dari Pemerintah/Negara  karena  bukti  kepemilikannya  tidak jelas  dan  banyak  tanah  yang  menjadi  milik  Negara diserahkan  oleh  beberapa  anggota  suku  kepada Pemerintah  dengan  dalih  akan  digunakan  untuk kepentingan  umum,  mempertahankan  status  sosial dengan  anggapan  bahwa  sebagai  tuan  tanah  berhak untuk  menentukan  segala  kebijakan  dengan  menguasai tanah yang lebih banyak dan kurang sosialisasi sehingga masyarakat  yang  berada  di  wilayah  tersebut  tidak mengetahui  keberadaan  tanah  ulayat,  luas  dan  batas tanah ulayat yang dimiliki.
Peranan  Ketua  Adat  dalam  penyelesaian  sengketa tanah  Ulayat  melalui  Upaya  Mediasi  yang    terjadi  di Kecamatan  Empang  Kabupaten  Sumbawa  dalam masyarakat tradisional bila ada konflik mengenai tanah- tanah  ulayat  yang  terjadi  di  Desa  Ongko  biasanya  akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan ini diambil
Langkah-langkah  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh bapak Iza Ansari selaku Ketua Adat. dengan pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan kehidupan mereka yang terikat  dalam  suatu  persekutuan  yang  berdasarkan keturunan  darah  (geneologis).    (Wawancara  23Januari 2016)
Keadaan masyarakat adat Desa Ongko yang bersifat komunal  sangat  mementingkan  peranan  seorang  Ketua Adat  untuk  mengkoordinir  dan  memotivasi  masyarakat agar  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Sehingga pengertian  hukum  adat  yang  dimiliki  Ketua  Adat  akan dapat  memelihara  tugas,  menjalankan,  menyelesaikan adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya. Masyarakat  adat  Desa  Ongko  dalam  persekutuan hidup tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali  adanya  campur  tangan  dari  para  fungsionaris adat.  Hal  ini  bermaksud  sebagai  wadah  masyarakat menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat  diselesaikan  oleh  masyarakat  adat  Ongko.  Jika mereka  terlibat  dalam  sengketa  tanah  hak  ulayat  maka semua  anggota  masyarakat  menghormati  jabatan  yang telah pegangnya. Apabila ada sengketa tanah ulayat yang
sudah  diserahkan  penyelesaian  lewat  Ketua  Adat  maka sudah  menjadi  kasus  sengketa  yang  besar.  Adapun penyelesaian  adat  untuk  penyelesaian  sengketa  tanah ulayat  antara  masyarakat  adat  Desa  Ongko  dengan masyarakat  Desa  Banda  di  Kecamatan  Empang  yang dikemukakan  oleh  Iza  ansari,  selaku  ketua  adat  sebagai berikut: “cara penyelesaian adat istiadat itu adalah Ketua Adat  atau  mosalaki  memanggil  para  pihak  yang bersengketa  ke  persidangan  adat.  Adapun  tujuan pemanggilan  tersebut  adalah  untuk  mendengar permasalahan  dan  kesaksian  dari  para  pihak  yang mengetahui  persoalan  tersebut.selanjutnya  para  pihak atau Ketua Adat mencari data-data dari pihak manapun untuk  memeperjelas  kebenaran,  sebab  data-data  dapat diungkapkan  dalam  persidangan  adat,  maka  dalam memperoleh  data-data  yang  lengkap,  Ketua  Adat  dapat memberikan putusan atas dasar musyawarah.
Adapun  tahap-tahap  dalam  penyelesaian  sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Desa Ongko dengan masyarakat desa Bandayakni:
1)  Pemanggilan pihak yang bersengketa
Pemanggilan  pihak  yang  bersengketa  disini  yaitu pihak-pihak  yang  bersengketa  diminta  untuk  saling mengemukakan  mengenai  masalah  apa  yang disengketakan  dan  diminta  menunjukan  bukti  dari persengketaan tersebut. Dalam persidangan ini Ketua Adat  selalu  memberikan  kesempatan  kepada  pihak- pihak  untuk  saling  mempertahankan  kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan diundurkan karena diperlukan  kesaksian  dari  para  saksi  dalam persidangan  adat.(Wawancara  dengan  ketua  adat  24 Januari 2016)
2)  Pemanggilan saksi Pemanggilan  saksi  untuk  mendengarkan  kesaksian dari  para  saksi  yang  memperkuat  pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini orang  lain  yang  telah  mengalami,  melihat  dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara  dari  sengketa  tanah  hak  ulayat  tersebut. (Wawancara dengan tokoh agama 25Januari 2016)

## 2. PEMBAHASAN
Tahap  akhir  merupakan  tahap  dalam  proses penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah.  Pada  tahap ini  juru  penengah  dalam  hal  ini  Ketua  adat  akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh  kesepakatan  mengenai  solusi  bagi  sengketa tanah  yang  terjadi,  maka  kesepakatan  tersebut  dapat dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis.  Bila  anjuran tersebut  diterima  oleh    para  pihak  yang  bersengketa, juru  penengah  akan  menjadwalkan  lagi  musyawarah selanjutnya,  tetapi  bila  para  pihak  menolak  untuk melakukan  musyawarah  lagi  maka  juru  penengah menganjurkan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  lewat jalur lain yang lebih formal melalui jalur hukum.  Dalam mencari  jalan  penyelesaian  sengketa  tanah  hak  ulayat antara masyarakat adat Desa Ongko dengan masyarakat desa  Banda  menghendaki  adanya  penyelesaian  yang rukun  dan  damai  yang  dapat  ditempuh  dengan  cara musyawarah  oleh  Ketua  adat.  Dalam hal  ini  Ketua  adat berperan sebagai:
1. Hakim perdamaian antara masyarakat, dalam hal ini Ketua  adat  harus  sebagai  juru  penengah  dalam menyelesaikan  sengketa  tanah  ulayat  yang  terjadi, maka  dibutuhkan  data  yang  dapat  memberikan
informasi  mengenai  status  tanah  maupun  asal-usul tanah yang menjadi sengketa.
2. Tempat  bersandarnya  anggota  masyarakat  adat untuk  menyelesaikan,  melindungi,  menjamin ketentraman.  Karena  itu  setiap  ada  persengketaan maka  Ketua  Adat  adalah  satu-satunya  tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.
3. Memutuskan  dan  menetapkan  peraturan  hukum adat  yang  mengikat  pihak-pihak  yang  bersengketa serta menciptakan kerukunan.
4. Hambatan-hambatan  yang  sering  terjadi  dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Dalam penyelesaian  sengketa  tanah-tanah  ulayat  yang terjadi di Desa Ongko berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yang masih bersifat komunal dengan hak- hak ulayatnya, dimana antara masyarakat adat Desa Ongko  dengan  masyarakat  Desa  Banda    dalam penyelesaiannya seringkali menimbulkan hambatan- hambatan  yang  diselesaikan  lewat  Ketua  Adat disebabkan  oleh  beberapa  faktor  internal  yang berasal daripara pihak yang bersengketa (subyeknya) dan  pada  objek  yang  disengketakan  dan  faktor- faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Faktor  yang  menghambat  proses  penyelesaian sengketa  masyarakat  adat  Desa  Ongko  dan  Desa  Banda antara lain karena:
1) Saksi tidak mau menjadi saksi
Berdasarkan  informasi  yang  di  peroleh  dari  selaku KetuaAdat  Ongko  dalam  menentukan  saksi  tidak boleh  asal  pilih  karena  mereka  yang  telah mengetahui  dalam  perkara  masalah  kadang  tidak mau  menjadi  saksi.  Selain  itu  akibat  dari  kesaksian mereka  biasa  membawa  perpecahan  antara  pihak- pihak  yang  bersengketa.  Karena  menurut  suku  dan kepercayaan  masyarakat  adat  Desa  Ongko  apabila saksi  ketahuan  telah  berbohong  memberikan keterangan  akan  mendapatkan  hukuman  yang sangat  berat  karena  suku  memandang  hina  pada seorang yang berbohong.
2)  Ketidak jelasan batas tanah
Ketidak  jelasan  batas  tanah  juga  menyebabkan penghambat  dalam  menyelasaikan  masalah  tanah oleh Ketua Ongko. Sebagai contoh dalam penentuan batas  tanah,  karena  semula  patokan  yang  menjadi batasbatas tanahnya tidak jelas karena yang menjadi patokannya  sudah  tidak  ada.  Hal  ini  dikarenakan dahulu  pada  awal  pemilikan  tanah  sebagian penentuan  batas  tanah  didasarkan  pada  pohon tahunan saja sebagai patok dan pada saat ini pohon tersebut sudah tidak ada, sehingga pada saat ini para pihak kesulitan menunjukkan batasnya.
3)  Ketidak jelasan pemilik tanah Ketidakjelasan  siapa  pemilik  tanah  juga  menjadi salah  satu  penghambat  musyawarah.  Sering  terjadi terhadap  satu bidang tanah  terdapat  lebih dari  dari satu  surat  tanda  bukti  kepemilikan.  Tanda  bukti kepemilikan tersebut dapat berupa sertipikat bahkan tidak  jarang  kepemilikan  tanah  hanya  didasarkan pada  pengakuan  saja  tanpa  didukung  surat-surat lainnya.  Sehingga  dalam  hal  ini  maka  harus dibuktikan  mana  diantara  mereka  yang  merupakan pemilik yang sebenarnya.
Faktor  eksternal  yang  menghambat  sengketa  tanah ulayat  masyarakat  adat  Desa  Ongko    yang  tidak
bersumber  dari  subyek  maupun  objek  sengketa  yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa.  Pihak  ketiga  ini  biasanya  adalah  keluarga dari  salah  satu  pihak  yang  ikut  campur  tangan  yang terkadang  mempengaruhi  salah  satu  pihak  yang bersengketa.    Pihak  ketiga  lainnya  dapat  muncul  pada saat  musyawarah  sengketa  tanah  telah  menemukan solusinya  dan  para  pihak  juga  telah  sepakat  kemudian terdapat  pihak  lainnya  yang  muncul  dan  menyatakan bahwa  dia  juga  mempunyai  hak  yang  sama  atas  tanah yang  disengketakan  dan  mengajukan  keberatan, sehingga  memunculkan  masalah  baru  yang  harus diselesaiakan.  Dengan  demikian  musyawarah  yang tadinya  sudah  selesai,  namun karena  adanya  pihak  lain yang  mengajukan  keberatan  maka  kesepakatan  yang sudah dicapai tidak dapat dilaksanakan.  Pada dasarnya kelancaran  jalannya  penyelesaian  sengketa  tanah  baik pada  proses  musyawarahnya  maupun  pada  saat pelaksanaan  hasil  musyawarahnya  sangat  dipengaruhi oleh  kesadaran  semua  pihak  untuk  memahami  arti penting  dari  musyawarah  tersebut  bagi  terselesainya sengketa tanah ulayat. Selain  itu  diperlukan  peran  aktif semua  pihak  untuk  membantu  menyelesaikan  sengketa yang  terjadi  sehingga  akan  diperoleh penyelesaian yang menguntungkan  semua  pihak.  Dalam  mengatasi masalah  tersebut,  biasanya  Ketua  adat/mosalaki  akan berusaha  agar  hambatan-hambatan  yang  ada  dapat diselesaikan  yakni  dengan  cara  melakukan  pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa sehingga sengketa dapat  terselesaikan  dengan  cepat  dan  tidak  melebar kehal-hal  lainnya,  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah ulayat  Ketua  adat  harus  bertindak  bijaksana  dalam mengambil  keputusan  sehingga  pihakpihak  yang bersengketa  merasa  puas  dengan  keputusan  yang  ada, dalam  menentukan  juru  penengah  harus  betul-betul orang  yang  dipercayakan.  Karena menurut  kepercayaan orang  Ngada,  siapa  saja  yang  menjadi  anggota persidangan adat dan memutus perkara tidak adil, maka kelak  meninggal  akan  mendapat  hukuman  yang setimpal.Dan  karena  pengaruh  Ketua  Adat  masih  kuat, sehingga peranan Ketua Adat sebagai hakim perdamaian dalam  persidangan  adat  dan  juga  sebagai  pengambil keputusan  adat  sangat  dominan,  sehingga  keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.  Karena  segala  keputusan  Ketua  adat utamanya  untuk  mendamaikan  pihak-pihak  yang bersengketa  serta  menciptakan  kerukunan  dalam keluarga, yaitu setiap perbuatan maupun tindakan Ketua Adat berdasarkan pada sifat hukum adat yaitu:
1. Menjaga keamanan masyarakat sesuku
2. Memelihara derajat agama dan kepercayaan
3. Memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. SIMPULAN
Setelah  diuraikan  hal-hal  mengenai  peranan Peranan  Kepala  Desa Ongko dalam  penyelesaian sengketa  tanah-tanah  ulayat  antara  masyarakat  adat Desa  Ongko  dengan  masyarakat  desa  Banda  di Kecamatan  Empang  dapat  diambil  kesimpulan  dan saran sebagai berikut.
Peran  ketua  adat  dalam  menyelesaikan  sengketa tanah  di  desa  Ongko  adalah  sebagai  hakim  perdamaian dalam  persidangan  adat  dan  juga  sebagai  pengambil
keputusan  adat  yang  mana  pihak-pihak  tersebut mengikat  pada  keputusan  yang  bersengketa  serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan  maupun  tindakan  Ketua  Adat  harus berdasarkan  pada  tiga  sifat  yaitu:  menjaga  keamanan masyarakat  sesuku,  memelihara  kedamaian  di  antara rakyat  sesuku  dan  memlihara  derajat  agama  dan kepercayaan.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa  tanah    di  Desa  Ongko.  hal-hal  yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa  Ongko    adalah  batas  tanah  ulayat  tidak  jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara atau  Pemerintah,  adanya  masyarakat  pendatang sehingga  meningkatnya  nilai  tanah  secara  ekonomi, mempertahankan  status  sosial,  pemahaman  salah terhadap  adat  dan  kurangnya  sosialisasi.    Hambatan- hambatan  yang  sering  terjadi  dalam  penyelesaian sengketa  tanah  ulayat  melalui  Ketua  adat  Desa  Ongko, adalah  faktor  internal  yang  disebabkan  oleh  saksi  tidak mau  menjadi  saksi,  ketidak  jelasan  batas  tanah  dan ketidak  jelasan  pemilik  tanah.  Selain  itu  faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari  pihak  ketiga  baik  yang  berasal  dari  keluarga  salah satu  pihak  yang  bersengketa  maupun  pihak  ketiga  di luar  para  pihak  yang  bersengketa.  Pihak  ketiga  lainnya dapat  muncul  pada  saat  musyawarah  sengketa  tanah telah  menemukan  solusinya  dan  para  pihak  juga  telah sepakat  kemudian  terdapat  pihak  lainnya  yang  muncul dan  menyatakan  bahwa  dia  juga  mempunyai  hak  yang sama  atas  tanah  yang  disengketakan  dan  mengajukan keberatan,  sehingga  memunculkan  masalah  baru  yang harus diselesaikan.

## 2. SARAN
Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba  memberikan  saran  yang  sekiranya  dapat memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak  yang  terkait yaitu:
1. Ketua  Adat  di  Desa  Ongko  masih  dianggap  sangat kurang  berperan  dalam  penyelesaian  sengketa tananh,  sehingga  kedepannya  Ketua  adatDesa Ongko akan lebih berperan lagi dalam menyelesaikan  sengketa  tanah  diwilayah  tersebut lebih
2. Diberikan  pemahaman  tentang  tanah  khususnya hukum pertanahan kepada masyarakat Desa Ongko supaya  mengurangi  sengketa  pertanahan    dan  hak ulayat masyarakat Hukum Adat melalui sosialisasi.
3. Dibentuknya  Peraturan  Desa  tentang  ketentuan tanah-tanah ulayat di Wilayah Desa Ongkosehingga dapat  terlihat  secara  jelas  aturan-aturan  tentang eksistensi tanah-tanah ulayat di Wilayah tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto,  suharsimi  2010 .  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta, Bina Aksara _________, 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta, BinaAksara
Hutagalung,  Ari Sukanti,2002. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut  Hukum  yang  Berlaku, Jakarta:  Jurnal Hukum Bisnis
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia.  Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah
_________, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrariais dan pelaksanaanya, (Jakarta: Djambatan,2003)
Koentjaraningrat, Kebudayaan  Mataliteitdan  Pembangunan, (Jakarta:  Gramedia,1982)
M,  Ali  Nashir.  1996. Tanyajawab  Ilmu  Pendidikan .  Jakarta, Rineka Cipta.
Muhammad  Bushar,  2002 Pokok-Pokok  Hukum  Adat. Penerbit Pratnya Paramita :Jakarta.
Margono, Suyud, 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution ) & Arbitrase  Proses  Perkembangan  & Aspek  Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia
Soepomo.  1979. Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat, Penerbit Pradnya Paramita
Sugiyono,  2013. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktek (EdisiRevisi IV). Jakarta. Rineka Cipta.
_________,  Metode  penelitian  Kuantitatif,  Kuailitatif  dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif).
_________,  1997. Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian Sebuah  Panduan  Dasar ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Umum.
Taneko,  Soleman  Biasanetaneko.  1981, Dasar-dasar  Hukum Adat  dan  Ilmu  Hukum  Adat, Penerbit  Alumi Bandung.

## PeraturanPerundang-undangan
Republik Indonesia Undang–Undang Dasar 1945
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria