## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.407

## Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol
Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Edelweiss Ratna Fauziah 1* , Yetti Royati 2 , Imanudin Affandi 3
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS Ronggo Waluyo Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang *Correspondence email: fzdelweiss@gmail.com, yettiroyati@gmail.com, iman_aff@yahoo.com
Abstrak. Asuransi berasal dari kata vezekering yang artinya adalah pertanggungan. Orang yang ditanggung disebut vezekerde dan perusahaan asuransi disebut verzekeraar. Pada awalnya, asuransi  memiliki untuk mengelola,  mengalihkan atau membagi resiko, seiring dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan pembangunan terhadap berbagai sektor pada bidang industri, ekonomi, infrastruktur  maupun  teknologi  sehingga  menyebabkan  semakin  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi,  terutama  permasalahan mengenai  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  seiring  dengan  perkembangan  di  bidang  pembangunan  infrastruktur  misalnya dalam  pembangunan  jalan  tol  sehingga  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jalan  tol  sangat  di  butuhkan.  Asuransi  sosial merupakan  agunan  sosial  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  indonesia  berdasarkan  peraturan  Perundang-undangan,  jika  dipandang berdasarkan  produk  hukum  asuransi  sosial  yang  pernah  diterbitkan  di  Indonesia  dapat  diketahui  bahwa  program  asuransi  sosial dikenal  secara  umum  salah  satunya  adalah  Asuransi  Sosial  Kecelakaan  Penumpang  yang  saat  ini  lebih  dikenal  dengan    Jasa Raharja.  Dan  untuk  melaksanakan  pertanggungan,  pemerintah  Indonesia  menunjuk  PT  Asuransi  Jasa  Raharja  untuk  mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas termasuk korban kecelakaan lalu lintas dalam ruas  jalan tol Jakarta-Cikampek.
Kata kunci: Asuransi sosial, Jalan tol, Jasa Raharja
Abstract. Insurance comes from the word vezekering  which means coverage. The person who is covered is called vezekerde and the  insurance  company  is  called  verzekeraar.  Initially,  insurance  has  to  manage,  transfer  or  share  risks,  along  with  economic development and development developments in various sectors in the fields of industry, economy, infrastructure and technology, causing more problems to occur, especially problems regarding legal protection for the community, along with developments in the  field  of  infrastructure  development,  for  example  in  toll  road  construction,  so  that  legal  protection  for  toll  road  users  is urgently needed. Social insurance is social insurance established by the Indonesian  government  based on statutory regulations, when  viewed  from  the  social  insurance  legal  products  that  have  been  issued  in  Indonesia,  it  can  be  seen  that  social  insurance programs are generally known, one of which is the Passenger Accident Social Insurance which is currently better known as Jasa Raharja. And to carry out coverage, the Indonesian government appointed PT Asuransi Jasa Raharja to manage and distribute compensation funds to traffic accident victims including traffic accident victims on the Jakarta-Cikampek toll road.
Keywords: Insurance, Highway, Jasa Raharja.

## PENDAHULUAN
Pengangkuttan  memiliki  peran  yang  sangat  pentng  dan  luas  dalam  pembangunan  perekonomian  di  Indonesia. Pengangkutan dapat dilakukan dengan melalui beberapa jalur dinataranya dengan melalui jalur udara, darat dan laut baik  untuk  mengangkut  barang  ataupun  orang.  Dengan    berkembang  pesatnya  perkembangan  peradaban  manusia khususnya dalam bidang teknologi dan trasportasi sehingga telah telah membawa manusia kedalam suatu sistem yang lebih maju dibandingkan pada saat zaman sebelumnya 1
Peningkatan jumlah  kendaraan  khususnya angkutan penumpang maupun angkutan pribadi dari tahun  ke  tahun terus bertambah khususnya pada kendaraan roda empat, jumlah kendaraan yang terus bertambah tersebut berdampak kepada lalu lintas terutama di jalan alternatif. Dalam rangka meingkatkan kebutuhan ekonomi, pembangunan, menjaga kesinabungan  pengembangan  wilayah  dan  meningkatkan  pelayanan  jasa  distribusi  dengan  itu  pemerintah  Indonesia melakukan  pengembangan  pembangunan  infrastruktur  termasuk  pembangunan  jaringan  jalan  tol,  dikarenakan pembangunan jalan rol sangat dibutuhkan terutama pada daerah – daerah yang telah maju tinngkat perkembangannya yang  bertujuan  untuk  menghindari  timbulnya  pemborossan,  mengefisiensi  waktu  serta  keamanan  dan  kenyamanan dalam perjalanan. Dengan dibangunnya jalan tol  di beberapa derah di Indonesia sehingga masyarakat lebih memilih untuk  menggunakan  jalan  tol  utuk  menghinndari  kemacetan  sebagai  jalan  yang  dikenal  bebas  hambatan.  Dengan meningkatnya pengguna jalan tol khususnya ruas jalan tol Jakarta-Cikampek tidak menutup kemungkinan sehinngga meningkatkan jumlah angka kecelakaan di ruas jalan tol tersebut.
1 Sinta Uli, Pengangkutan : suatu tinjauan  hukum multimoda trasport, angkutan laut, angkutan darat dan angkutan udara, USU Press, Medan,2006, hlm 1.
Edelweiss Ratna Fauziah, Yetti Royati dan Imanudin Affandi, Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Pada  era  globalisasi  saat  ini  dengan  berkembangnya  teknologi,  sarana  transportasi  menjadi  kebutuhan  yang utama  bagi  kehidupan  masyarakat  dalam  menjalankan  kegiatan  sehari  –  hari  terutama  untuk  memenuhi kepentingannya.    Di  sisi  lain  dalam  kehidupan  masyarakat  adanya  resiko  tinggi  terutama  yang  di  sebabkan  oleh kecelakaan yang di luar kesalahannya sehingga adanya kekhawatiran terhadap ketidak pastian sehingga menyebabkan meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  terhadap  perlindungan  melalui  asuransi,  saat  ini  terdapat  banyak  asurasi  yang berkembang  di  indonesia  yang  di  kelola  oleh  lembaga  swasta  ataupun  pemerintah.  Secara  umum  asuransi  memang merupakan  suatu  cara  untuk  menangani  ataupun  mengantisipasi  resiko  –  resiko  dalam  hidup  seseorang.  Asuransi terdiri  dari  berbagai  macam  diantaranya  terdapat  asuransi  sosial,  asuransi  jiwa,  asuransi  kerugian  dan  asuransi  varia yang diatur dalam berbagai Undang – undang yang berlaku 2 .
Kebutuhan  masyarakat  Indonesia  terhadap  perlindungan  ataupun  resiko  yang  mungkin  akan  terjadi  selalu berbeda,  tergantung  bagaimana  kondisi  yang  sedang  terjadi  di  masyarakat.  Pada  kenyataannya,  asuransi  sosial merupakan  suatu  kenyataan  yang  relatif  muda  di  Indonesia.  Bermula  pada  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang dilandaskan  atas  kebutuhan  di  masyarakat  terhadap  suatu  jaminan  sosial  yang  lebih  terjamin.  Di  negara  lain,  untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya  mulai dikembangkan pola asuransi  sosial yang  dimana pada dasarnya bertujuan  untuk memberikan perlindungan  hukum terhadap semua  kemungkinan  ataupun  kerugian yang akan terjadi diluar kemampuan seseorang.
Asuransi pada umumnya terjadi didasari atas adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak, yaitu tertanngung dan penanggung. Menurut Mehr dan Cammack  asuransi merupakan alat  untuk mengurangi  resiko keuangan dengan  cara menggabungkan sejumlah unit – unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang  dapat  di  prediksi  tersebut  kemudian  dibagi  dan  di  distribusikan  secara  proposional  diantara  semua  unit  –  unit dalam penggabungan tersebut 3 . Peraturan asuransi harus mengacu dalam ketentuan Undang – undang, berdasarkan di dalam  Undang  –  undang  menjelaskan  bahwa  Asuransi  adalah  perjanjian  dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi  dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk : a. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  dikarenakan  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
b. Memberikan  pembayaran  didasarkan  pada  meniggalnya  tertanggung  atau  pembayaran  yang  didasarkan  terhadap hidupnya tertanggung dengan yang  besar telah di tetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana 4 .
Asuransi  sosial  merupakan  jaminan  sosial  yang  dibentuk    pemerintah  berdasarkan  Undang  -  undang  yang berlaku. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dan yang bersifat wajib dimana berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau keluarganya. Terdapat banyak jenis asuransi sosial di indonesia, salah satunya adalah Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan regulasi berpa Undang  –  undang  Nomor  34  Tahun  1964  Tentang  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  18  Tahun  1977 5 .  Apabila  dilihat  dari  produk  hukumnya  asuransi  sosial  pertamakali  yang  dikenal  adalah Asuransi  Sosial  Kecelakaan  Penumpang  yang  saat  ini  lebih  dikenal  dengan  Jasa  Raharja.  Dalam  melaksanakan pertanggungan tersebut, PT Asuransi Jasa Raharja di tunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  termasuk  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  ruas  jalan  tol  Jakarta  – Cikampek.
Dalam hukum asuransi evenemen adalah dimana peristiwa yang tidak pasti  yang menjadi   beban penanggung, yang dimana apabila kecelakaan lalu lintas jalan iterjadi dan mengakibatkan timbulnya kerugian  apabila pihak ketiga ataupun pihak yang bersangkutan mengalami kematian atau cacat tetap ataupun cedera. Dan PT Asuransi Jasa Raharja sebagai penanggung wajib mengganti kerugian pihak ketiga tersebut yang berada diluar angkutan lalu lintas.
PT  Jasa  Raharja  berorientasi  pada  perasuransian  namun  memiliki  konteks  yang  berbeda  dengan  asuransi  lain, dikarenakan jasa raharja berlindung di balik  kekuasaan  negara dan selaku Badan Usaha  Milik Negara, maka dengan itu  cara pemupukan  sumber dananya jelas, begitupun dengan penyalurannya. Dengan itu  PT  Jasa Raharja menggali polis dari sumbangan dan iuran wajib dari pemilik ataupun pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan angkutan umum, sedangkan asuransi lainnya melalui polis yang dipasarkan kepada masyarakat. Fungsi utama dan tugas pokok dari PT Jasa  Raharja  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dengan  cara  mengadakan  iuran  wajib  yang  dipungut  dari penumpang  umum  dan  iuran  tersebut  diambil  dari  setiap  penumpang  yang  sah  dari  kendaraan  bermotor  saja,  maka dari  itu  dalam  perkembangannya  pemerintah  melalui  PT  Jasa  Raharja  sebagai  alat  untuk  melakukan  tugas  dan tanggung  jawab  sosial  yang  bertujuan  untuk  menghimpun,  memupuk  dan  menyalurkan  dana  santunan  jasa  raharja
2 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi , (Yogyakarta : 2011, Pustaka Yustitia), hlm 15.
3 Mulhadi,SH.,M.Hum, Dasar – dasar Hukum Asuransi, (Depok : Rajawali Pers,2020), hlm 4.
4 https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf, Diakses tanggal 21/11/2020
5 Mulhadi, Dasar – dasar Hukum Asuransi. (Depok : Rajawali Pers,2020) Hlm. 254.
Edelweiss Ratna Fauziah, Yetti Royati dan Imanudin Affandi, Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek
sebagai jaminan pertanggungan kepada korban atau ahli waris yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  asuransi  sosial  adalah  salah  satu  perwujudan  penyelenggaraan  jaminan  sosial yang  berarti  asuransi  sosial  itu  benar  –  benar  bermaksud  dan  bertujuan  untuk  memberikan  suatu  jaminan  terhadap segala kemampuan masyarakat, karena kemungkinan kerugian itu disebabkan oleh hal  – hal yang diluar kemampuan seseorang serta tidak bisa ditanggulangi sendiri maka dengan itu melalui PT Jasa Raharja yang dimana mengakomodir tentang perlindungan asuransi sosial bagi korban kecelakaan di jalan tol termasuk ruas jalan tol Jakarta – Cikampek.

## METODE
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan metode  yuridis  empiris  dimana  metode  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  suatu  pendekatan  masalah  dengan  cara meninjau  peraturan  –  peraturan  yang  telah  diberlakukan  dalam  masyarakat  sebagai  hukum  positif  dengan pelaksanaannnya  termasuk dalam implementasi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya  Hukum  Bagi  Pengguna  Jalan  Tol  PT  Jasa  Marga  yang  Mengalami  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Untuk Mencairkan Asuransi Berdasarkan Permenhub
Jaminan perlindungan bagi setiap warna negara oleh pemerintah, jaminan terhadap keselamatan penumpang dan pengguna  kendaraan  bermotor  oleh  asuransi.  Di  indonesia,  jaminan  terhadap  keselamatan  penumpang  untuk ditanggung oleh asuransi jasa raharja. Premi  atau santunan asuransi jasa raharja ditentukan sepihak oleh penumpang premmi  dipungut  melalui  iuran  wajib  ditambahkan  kepada  harga  tiket  penumpang  dari  iuran  sumbangan  ditambah ketika membayara pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahunnya. Premi yang di pungut selanjutnya di setorkan kepada penanngung yaitu PT Jasa Raharja.
Dasar berlakunya  asuransi  sosial kecelakaan lalu  lintas  jalan diatur dalam Undang – undang Nomor 34 Tahun 1964  beserta  peraturan  pelaksanaannya.  Asuransi  sosial  merupakan  asuransi  yang  di  wajibkan  oleh  pemerintah dikarenakan  bukan  berdasarkan  perjanjian  tetapi  berlakunya  asuransi  sosial  kecelakaan  lalu  litas  jalan  didasari  oleh Undang  –  undang.  Pemerintah  Indonesia  sebagai  pihak  penyelenggara  asuransi  tersebut  mendelegasikan  kepada Badan  Usaha  Milik  Negara  PT  Jasa  Raharja.  Terdapat  beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  asuransi  kecelakaan  lalu lintas jalan, diantaranya : Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan dan pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang di delegasikan kepada Badann Usaha Milik Negara.
Asuransi  Sosial  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  meiliki  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dimana  dananya dihimpun  dari  masyarakat  dan  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  itu  sendiri  yang  diancam  oleh  bahaya  lalu lintas  jalan  termasuk  bagi  pengguna  jalan  tol.  Dana  yang  telah  terkumpul  dari  masyakarat  tetapi  belum  digunakan untuk  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  akan  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat    melalui  investasi berdasarkan Undang – undang Nomor 34 Tahun 1964.
Perusahaan  Negara  Asuransi  Kerugian  Jasa  Raharja  sebagai  perusahaan  negara  yang  berubah  bentuk  hukum menjadi  Badan  Usaha  Milik  Negara  PT  Asuransi  Kerugian  Jasa  Raharja  sebagai  perusahaan  yang  ditunjuk  untuk mengurus  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  di  tunjuk  oleh  menteri  keuangan  khusus.  Perusahaan  negara  yang dimaksud  adalah  Perusahaan  Negara  Asuransi  Kerugian  Jasa  Raharja  yang  merubah  bentuk  hukum  menjadi  Badan Usaha  Milik  Negara  PT  Asuransi  Kerugian  Jasa  Raharja,  dimana  kedudukan    PT    Asuransi  Jasa  Raharja  dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai penanggung. Akan tetapi dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun  1965  mengatur  bahwa  ancaman  bahaya  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  menjadi  beban  penanggung  itu tidak da sehingga  untuk pembayaran dana pada korban juga tidak  ada  seperti bunuh diri,  percobaan bunuh diri, atau suatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya , kecelakaan yang terjadi pada saat korban sedang mabuk atau  tidak  sadar,  melakukan  perbuatan  kejahatan,  atau  kecelakaan  yang  terjadi  tidak  langsung  disebabkan  oleh pengguna kendaraan bermotor dan kereta api yang bersangkutan dengan fungsinya sebagai alat angkutann lalu lintas jalan, misalnya digunakan dalam perlombaan kecepatan, karena huru hara, kerusuhan, pemogokan dan sebagainya.
PT  Asuransi  Jasa  Raharja  masuk  ke  dalam  golongan  asuransi  kerugian  dikarenakan  pembayaran  iuran  wajib bersamaan  ketika  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yang  sering  disebut  juga  dengan  sumbangan  wajib  jasa raharja  dan  apabila  penumpang  angkutan  umum  pembayaran  iuran  wajib  bersamaan  dengan  ketika  pembelian  tiket penumpang  sebagai  pertanggungan.  Besarnya  jumlah  dana  dalam  hal  kematian  atau  cacat  tetap,  penggantian maksimum biaya – biaya pengobatan dokter, serta biaya penguburan ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 1965 mengatur tentang setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban dari akibat kecelakaan lalu lintas jalan  diberi  hak  atas  pembayaran  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan.  Pembayaran  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan diberikan dalam hal – hal berikut ini :
1. Bagi korban meninggal dunia dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan;
2. Untuk korban mendapat cacat tetap dalam waktu 365 hari setelah terjadi kecelakaan;
Edelweiss Ratna Fauziah, Yetti Royati dan Imanudin Affandi, Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek
3. Untuk  biaya  –  biaya  perawatan  dan  pengobatan  dokter  yang  dikeluarkan  dari  hari  pertama  setelah  kecelakaan dalam waktu paling lama 365 hari;
4. Bagi  korban  meninggal  tidak  mempunyai  ahli  waris  kepada  pihak  yang  melakukan  penguburannya  maka  akan diberikan pergantian biaya penguburan;
5. Pembayaran  untuk  dana  penggantian  biaya  –  biaya  perawatan  dan  pengobatan  dokter  tersebut  adalah  sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan diatas. Dalam korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberikan kepada korban itu sendiri sedangkan bagi korban meninggal dunia, yang berhak untuk menerima dana ialah :
a. Janda/dudanya yang sah;
b. Jika janda/dudanya tidak ada maka anak - anaknya yang sah;
c. Jika anak – anaknya tidak ada maka orang tuanya yang sah.
Tuntutan  ganti  kerugian  pembayaran  dana  diajukan  kepada  penanggung,  yaitu  PT  Asuransi  Kerugian  Jasa Raharja  sebagai  penguasa  dana.  Berdasarkan  pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1965  menentukan pembuktian  keabsahan  suatu  tuntutan  pembayaran  dana  wajib  diserahkan  surat  –  surat  serta  bukti  bagi  korban meninggal dunia, proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang, keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang  berwenang  tentang  pewarisan  yang  bersangkutan,  bukti  serta  surat  keterangan  dokter  guna  pengesahan  fakta kematian yang terjadi. Untuk korban cacat tetap atau cedera, proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang, surat  keterangan  dokter  tentang  jenis  cacat  tetap/cedera  yang  telah  terjadi  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  yang bersangkutan  dan  surat  bukti  lain  yang  dianggap  penting  guna  pengesahan  fakta  cacat  tetap/cedera  yang  terjadi. Adapun  cara  untuk  memperoleh  dana  santunan  yang  telah  disediakan  oleh  PT.  Asuransi  Kerugian  Jasa  Raharja (Persero) 6 :
1. Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor yang dapat di peroleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat;
2. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat di peroleh di Kepolisian/Perumka/Syahbandar laut/Bandar Udara dan Kantor Jasa Raharja Terdekat. Adapun cara pengisian formulir adalah sebagai berikut :
a. Keterangan identitas korban/ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana santunan;
b. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya;
c. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan di sahkan rumah sakit atau dokter yang merawat korban;
d. Apabila  korban  meninnggal  dunia,  tentang  keabsahan  ahli  waris,  diisi  dan  disahkan  oleh  pamong praja/lurah/camat.
e. Bukti  yang  diperlukan  apabila  korban  menderita  luka  –  luka  untuk  mendapatkan  santunan  maka  diperlukan kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli serta dengan identitas korban.
Hak santunan Jasa Raharja menjadi gugur atau kadaluarsa apabila permintaan diajukan dalam waktu lebih dari enam  bulan  setelah  hak  yang  dimaksud  di  setujui  oleh  jasa  raharja.  Setelah  pembayaran  dana  dilakukan  maka  PT Asuransi  Kerugian  Jasa  Raharja  tidak  memiliki  kewajiban  apapun  untuk  melakukan  suatu  pembayaran  berikutnya berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Akan tetapi apabila Direksi PT  Asuransi Kerugian  Jasa  Raharja  telah  memperoleh  keyakinan  tentang  keabsahan  tuntutan  lain,  pembayaran  dana  dapat dilakukan berdasarkan surat – surat atau bukti/kenyataan – kenyataan lain.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Tol Berdasarkan Undang -  Undang Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan  hukum  sangat  dibutuhkan  dikalangan  masyarakat  dimana  disaat  masyarakat  merasa  dirugikan oleh  produk  yang  dikonsumsinya.  Hal  itulah  menjadi  salah  satu  alasan  masyarakat  menuntut  ganti  kerugian  kepada pelaku usaha, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum yang dibuat pemerintah untuk masyarakat yang dirugikan.
Untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  –  hak  khususnya  bagi  pengguna  jalan  tol  termasuk pengguna  jalan  tol  ruas  Jakarta  –  Cikampek  maka  dari  itu  Badan  Pengatur  Jalan  Tol  sebagai  regulator  jalan  tol memberikan  syarat  bagi  pengusaha  jalan  tol  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  sebagai  kontraprestasi pembayaran  jalan  tol  terhadap  penggunanya,  maka  dari  itulah  ditentukan  melalui  Standar  Operasional  Prosedur internal PT Jasa Marga agar dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna jalan tol. Jalan tol merupakan jalan yang  dikhususkan  untuk  kendaraan  roda  empat  atau  lebih  yang  bertujuan  untuk  mempersingkat  jarak  dan  waktu tempuh  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005 Tentang Jalan  Tol menjelaskan bahwa jalan  tol merupakan jalan umum yang merupakan dari bagian sistem jaringan jalan  dan  sebagai  jalan  nasional  yang  penggunanya  diwajibkan  membayar  tol.  Jalan  tol  harus  memiliki  spesifikasi
6 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000). Hlm. 169 - 170
Edelweiss Ratna Fauziah, Yetti Royati dan Imanudin Affandi, Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek
yang  baik  yaitu  dimana  pada  disetiap  jalan  tol  harus  tersedia  sarana  deteksi  keamanan  dan  sarana  komunikasi  yang memungkinkan pertolongan apabila terjadinya kecelakaan dan bagi jalan tol antarkota harus terdapat tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol dan tempat istirahat tersebut setidaknya disediakan paling sedikit satu untuk setiap jarak 50 kilometer pada setiap jurusan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol mengatur  tentang  hak  –  hak  yang  dimiliki  oleh  pengguna  jalan  tol  yaitu  bahwa  pengguna  jalan  tol  berhak  menuntut ganti rugi kepada Badan Usaha atas kerugiakan yang disebabkan  dari Badan Usaha dalam Pengusahaan jalan tol serta berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal tol.
Ada  bebagai  macam  permasalahan  yang  sering  di  hadapi  oleh  pengguna  jalan  tol  diantaranya  tidak mendapatkan  informasi  yang  jelas  mengenai  keadaan  jalan  tol  dan  menimbulkan  kerugian  akibat  terjebak  banjir, kemudian tentang pemberitahuan layanan derek mobil gratis di jalan tol namun pada kenyataannya pengguna jalan tol masih dipungut biaya atas jasa derek tersebut kemudian kasus pemberlakuan e-money sebagai alat transaksi jalan tol yang masih dinilai kurang cocok dan masih dipertanyakan jaminan keamanan saldo para pengguna jalan tol.

## SIMPULAN
Berdasarkan  ketentuan  pasal  5  Undang  –  undang  Nomor  34  Tahun  1964  bahwa  pengurusan  dan  penguasaan dana  dilakukan  oleh  Perusahaan  Negara  yang  ditunjuk  menteri  keuangan  khusus  dan  perusahaan  negara  yang dimaksud  itu  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  PT  Asuransi  Kerugian  Jasa  Raharja  dan  perusahaan  tersebut  juga mengurus dan menguasai dana kecelakaan lalu lintas jalan, selain itu PT Asuransi Jasa Raharja memilliki kedudukan sebagai  penanggung.  Besarnya  jumlah  dana  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  termasuk  untuk  korban  kecelakaan jalan  tol  ruas  Jakarta-Cikampek  dalam  hal  kematian  atau  cacat    tetap,  dan  penggantian  maksimum  biaya  –  biaya pengobatan  dokter,  serta  biaya  penguburan  ditentukan  oleh  Menteri  Keuangan  berdasarkan  Pasal  11  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1965.  Setiap  orang  yang  berada  diluar  alat  angkutan  lalu    lintas  jalan,  yang  menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan diberi  hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran untuk dana penggantian biaya – biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut adalah  sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran dana untuk kematian atau cacat tetap. Bagi korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, dalam hal korban meninggal dunia, maka yang berhak menerima pembayaran dana adalah ahli waris. Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan pembayaran dana wajib disserahkan surat – surat bukti yang di tentukan oleh pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Akhmad.Nova  Gamayanti  Putri. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan  Jalan . Tol  Oleh  Pt.  Jasa  Marga (Persero) Tbk Di Jakarta. Skripsi. Program Sarjana . Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta : 2018
Mulhadi, SH. M.Hum. Dasar – dasar hukum asuransi. Depok : Rajawali Pers, 2020 Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2011

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomo 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

## Naskah Internet
Jasa  Marga.    “Profil  Perusahaan”. http://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan  ./ProfilPerusahaan/Overview.aspx Diakses tanggal 21/11/2020 Otoritas Jasa Keuangan. “Perasuransian” https://www.ojk.go.id/Files/.201506/1UU402014
Perasuransian_1433758676.pdf . Diakses tanggal . 21/11/2020