## PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI  KSPPS BINA SYARIAH UMMAH CABANG BAWEAN
Hanif Azhar 1 , Sarifatul Aini 2 , Intan Widuri 3
1,2,3 STAI Hasan Jufri Bawean
1 hanifazhar@staiha.ac.id, 2 ainisarifatul260@gmail.com,
3 widurimisrum@gmail.com
Abstract : This research was conducted to answer several questions: What are the  causes  of  problematic  financing  at  KSPPS  Bina  Syariah  Ummah  Bawean Branch?,  what  steps  have  been  taken  to  deal  with  this  problem?,  and  what steps have been prepared to minimize the potential for problematic financing to arise in the future ?. This research uses a type of normative-empirical legal research  with  a  conceptual  approach,  a  statutory  approach,  and  a  case  study approach to legal events. The data used are primary data and secondary data. Primary  data  sources  were  obtained  from  interviews  with  the  KSPPS  Bina Syari'ah Ummah Bawean Branch. Secondary data sources were obtained from literature  studies  and  document  studies.  Data  collection  techniques  were carried  out  by  document  studies  and  interviews.  The  results  of  this  study concluded  that  the  factors  causing  problematic  financing  at  KSPPS  Bina Syariah Ummah Bawean Branch consisted of 2 aspects: internal and external. Internal  aspects  (cooperatives)  in  the  form  of  not  implementing  the precautionary  principle  properly.  While  external  factors  (partners)  are dishonesty  and  indiscipline,  non-permanent  income,  business  failures  and disasters  that  befall  their  businesses.  There  are  two  settlement  procedures used: rescheduling and collateral execution (selling collateral). While preventive measures  are  carried  out  by  actually  implementing  the  Management Operational  Standards  in  a  preventive  (prevention)  and  curative  (resolving efforts) way. Keywords : problem financing, KSPPS, Bina Syariah Ummah, Bawean Branch
Abstrak :  Penelitian  ini  dilakukan  guna  menjawab  beberapa  pertanyaan:  Apa penyebab  pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS  Bina  Syariah  Ummah  Cabang Bawean ?, langkah apa saja yang telah dilakukan guna menangani masalah ini ?, dan langkah apa saja yang dipersiapkan untuk meminimalisir potensi timbulnya pembiayaan  bermasalah  di  masa  mendatang  ?.  Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif-empiris  dengan  pendekatan  konseptual, pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  studi  kasus  pada  peristiwa hukum. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data  primer  didapat  dari  wawancara  kepada  pihak  KSPPS  Bina  Syari’ah Ummah  Cabang  Bawean.  Sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  studi
kepustakaan dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi  dokumen  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS  Bina  Syariah Ummah  Cabang  Bawean  terdiri  dari  2  aspek:  internal  dan  eksternal.  Aspek internal  (koperasi)  berupa  tidak  dijalankannya  prinsip  kehati-hatian  dengan benar.  Sementara  faktor  eksternal  (mitra)  berupa  ketidakjujuran  dan ketidakdisiplinan, penghasilan bukan dari pekerjaan tetap, kegagalan usaha dan musibah yang menimpa usahanya. Prosedur  penyelesaian yang digunakan ada dua: rescheduling (penjadwalan kembali) dan eksekusi jaminan (menjual jaminan). Sementara  langkah  pencegahan  dilakukan  dengan  benar-benar  melaksanakan Standar  Operasional  Manajemen    dengan  cara  preventif  (pencegahan)  dan kuratif (upaya penyelesaian).
Kata  kunci :  pembiayaan  bermasalah,  KSPPS,  Bina  Syariah  Ummah,  Cabang Bawean

## Pendahuluan
Dalam  menjalankan  usahanya,  koperasi  simpan  pinjam  sebagai  salah satu  jenis  lembaga  keuangan  yang  melayani  jasa  keuangan  tentu  akan menghadapi  berbagai  kendala.  Hal  ini  menuntut  pihak  koperasi  untuk menempuh  langkah-langkah  strategis  untuk  menyelesaikannya,  baik  secara prosedural  sesuai  Standar  Operasional  Manajemennya,  maupun  langkah- langkah  nonprosedural  melalui  kebijakan-kebijakannya.  Salah  satu  masalah yang  selalu  mengemuka  ialah  pembiayaan  bermasalah,  atau  dalam  kasus  lain disebut  kredit  macet.  Dalam  kasus  ini,  mitra  usaha,  dengan  berbagai  alasan, melakukan  wanprestasi  berupa  gagal  bayar  atau  tidak  mampu  melunasi pembayaran  sesuai  ketentuan  batas  waktu  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Hal  ini  tentu  akan  berdampak  pada  kesehatan  keuangan  koperasi  itu  sendiri. Dalam  skala  makro  tentu  akan  berdampak  pada  perekonomian  nasional, meskipun  dalam  skala  UMKM.  Hal  ini  musti  menjadi  PR  tersendiri  bagi Kementrian Koperasi dan UKM sebagai institusi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan pasal 24 PP  No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Selama  penelusuran  awal  peneliti,  sulit  ditemukan  data  yang meyakinkan —terutama dari sumber-sumber yang open accessed -- terkait statistik pembiayaan  bermasalah  dengan  lingkup  KSPPS,  baik  dalam  skala  nasional maupun  regional,  sehingga  sulit  melakukan  penilaian  untuk  mengetahui seberapa  jauh  pengaruh  pembiayaan  bermasalah  terhadap  pertumbuhan ekonomi mikro. Beberapa data berikut hanya menggambarkan sekilas kondisi umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di tingkat Jawa Timur.
Berdasarkan sensus ekonomi nasional pada tahun 2017, jumlah UMKM di Jawa Timur diperkirakan mencapai 9,59 juta unit usaha dengan lebih dari 95 %  di  antaranya  adalah  usaha  mikro.  Kontribusi  keseluruhan  dari  usaha  ini terhadap perekonomian mencapai 54,98 %. 1
Sementara  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah (KNEKS)  merilis  Profil  Fundamental  LKMS  (KSPPS/USPPS,  BMT, Kopontren, dll) di bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019  dengan  paparan  data  sebagai  berikut:  Jumlah    LKMS:  2.307;    jumlah anggota LKMS: 62.544;  jumlah pegawai LKMS: 4.614; jumlah modal sendiri: 63.3  Miliar;  jumlah  modal  luar/pinjaman:  295.2  juta;  jumlah  cadangan koperasi/permodalan:  (belum  ada),  jumlah  sisa hasil  usaha:  63.6  Miliar;  Rata- rata  pembiayaan  LKMS  di  wilayah  kerja:  0  <  n  <=  5  jt  100%;  Tingkat kesehatan LKMS: Sehat: 3 Cukup Sehat: 5. 2
Dengan  memperhatikan display data  ini,  situasinya  tampak  cukup prospektif.  Namun  gambaran  ini  belumlah  utuh.  Apalagi  data  ini  data mengenai  LKMS  secara  umum  atau  UMKM  secara  umum  di  Jawa  Timur, sama sekali bukan data mengenai statistik pembiayaan bermasalah. Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan salah satu kasus pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean yang merupakan salah satu dari sekian ribu koperasi syariah di Jawa Timur. Sebagai penambah gambaran dari permasalahan sejenis yang terjadi dan telah diteliti di berbagai koperasi syariah di Jawa Timur.
Untuk memperjelas arah penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian  sebagai  berikut:  Apa  saja  penyebab  pembiayaan  bermasalah  di KSPPS  Bina  Syariah  Ummah  Cabang  Bawean?,  langkah  apa  saja  yang  telah dilakukan  KSPPS  Bina  Syariah  Ummah  Cabang  Bawean  untuk  menangani masalah ini?, dan langkah apa saja yang dipersiapkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah  Cabang  Bawean  guna  meminimalisir  potensi  timbulnya  pembiayaan bermasalah di masa mendatang?.

## Pembahasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  seorang  atau badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip
1 Deputi  Bidang  Ekonomi, Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia  2019-2024 (Jakarta:  KPPN/BPPN, 2018),  21.  Lihat  Muhammad  Quraisy,  dkk, Laporan  Perkembangan  Ekonomi  Syariah  Daerah  2019-2020 (Kuningan: KNEKS, 2020), 166.
2 Muhammad  Quraisy,  dkk, Laporan  Perkembangan  Ekonomi  Syariah  Daerah  2019-2020 (Kuningan: KNEKS, 2020), 183.
koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas kekeluargaan. 3
Berdasarkan  kesamaan  kegiatan,  kepentingan  dan  kebutuhan  ekonomi anggotanya,  jenis  koperasi  dibedakan  menjadi  5  (lima)  macam:  (1)  koperasi simpan-pinjam ,  (2)  koperasi konsumen ,  (3)  koperasi produsen ,  (4)  koperasi pemasaran ,  dan  (5)  koperasi jasa . 4 Dari  lima  jenis  koperasi  ini,  peneliti  hanya akan konsen pada jenis pertama, koperasi simpan pinjam.
Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan  pinjam. 5 Sementara  pengertian  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  yaitu kegiatan  yang  dilakukan  untuk menghimpun dana  dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya . 6 Pola hubungan dalam kegiatan usaha simpan pinjam ini didasarkan atas hubungan kemitraan ,  yaitu  kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan,  mempercayai, memperkuat,  dan  menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 7 Dari sini jelas, antara koperasi dan pelaku usaha lain memiliki hubungan yang setara ( equal ). Tidak dimungkinkan adanya  posisi  tawar  ( bargaining  position )  yang  lebih  tinggi  dibanding  yang  lain, sehingga  merasa  lebih  berhak  mengatur  atau  mengontrol  kesepakatan.  Dari pola kemitraan ini muncullah istilah mitra yang diartikan sebagai kawan kerja atau pasangan kerja. 8 Oleh karena itu, dengan alasan teknis, untuk selanjutnya, dalam  penelitian  ini,  istilah  mitra  usaha  koperasi  yang  terdiri  atas  anggota koperasi,  calon  anggota  koperasi,  koperasi  lain  dan  atau  anggotanya  akan disebut mitra saja.
Selanjutnya,  koperasi  simpan  pinjam  ada  dijalankan  berdasarkan ketentuan  koperasi  konvensional  dan  ada  yang  dijalankan  dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi syariah. Koperasi Syariah adalah operasi yang  didirikan,  dikelola  dan  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariat. 9 Koperasi  jenis  kedua  ini  ada  dua  macam:  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  (KJKS)  dan  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  Koperasi  (UJKS).  Dalam
3 Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
4 Pasal 16 berikut penjelasannya UU No. 25 Tahun 1992
5 Pasal 1  angka 2  PP  No.  9  Tahun 1995  tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh Koperasi
6 Pasal 1 angka 1 PP no. 9 Tahun 1995
7 Pasal 1 angka 13 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM
8 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 962.
9 Fatwa  DSN-MUI  No.  141/DSN-MUI/VIII/2021  tentang  Pedoman  Pendirian  dan  Operasional Koperasi Syariah
pembicaraan  selanjutnya,  sesuai  dengan  jenis  koperasi  yang  menjadi  objek penelitian, peneliti hanya berfokus pada KJKS.
KJKS  merupakan  koperasi  yang  usahanya  di  bidang  jasa  keuangan melalui  kegiatan  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  kepada  anggotanya. 10 KJKS  adalah  koperasi  yang  kegiatan  usahanya  bergerak  di  bidang pembiayaan, investasi , dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). 11
Nomenklatur  KJKS  sendiri  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah sebagai institusi  resmi  pemerintah  yang  menaungi  koperasi  syariah.  Ketentuan  itu diantaranya: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM (Kepmenkopukm)  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah,  dan  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM (Permenkopukm) No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007  tentang  Pedoman  Standar  Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Namun semenjak diterbitkannya Permenkopukm No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan
Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi,  nomenklatur  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  (KJKS)  dan  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  Koperasi  (UJKS)  diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS Koperasi).
KSPPS  adalah  koperasi  yang  kegiatan  usahanya  meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai  prinsip  syariah,  termasuk mengelola  zakat, infaq/sedekah ,  dan wakaf . 12 Jika  kita  bandingkan  dengan  definisi  KJKS  yaitu koperasi  yang  kegiatan  usahanya  bergerak  di  bidang pembiayaan,  investasi ,  dan simpanan sesuai  pola bagi  hasil  (syariah),  ada  penyempitan  sekaligus  perluasan bidang  jasa  keuangan  yang  dapat  dilakukan  KJKS  setelah  bertransformasi menjadi KSPPS.
Koperasi  syariah  sebenarnya  lahir  dari  konsep Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT). Nomenklatur Baitul Maal wat Tamwil berasal dari dua istilah, yaitu Baitul maal dan Baitut  Tamwil . Baitul  maal lebih  mengarah  pada  usaha-usaha pengumpulan  dan  penyaluran  dana  yang  nonprofit,  seperti  zakat,  infak,  dan sedekah. Sementara Baitut Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran
10 Burhanuddin  S., Pedoman  Praktik  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Dan  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah (Malang: Edulitera, 2019). 1.
11 Pasal  1  angka  (2)  Keputusan  Menkopukm  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
12 Pasal  1  angka  (2)  Peraturan  Menkopukm  No.  16/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
dana  komersial.  Jadi,  apa  yang  disebut  koperasi  syariah,  KJKS,  atau  KSPPS sesungguhnya merupakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). 13
Layaknya  BMT,  KSPPS  memiliki  peran  ganda  dalam  menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Pertama ,  sebagai lembaga bisnis ( tamwil ). Kedua ,  melakukan  fungsi  sosial,  yaitu  dengan  menghimpun,  mengelola  dan menyalurkan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF).
Selanjutnya, mengenai tujuan didirikannya KSPPS dapat ditelusuri pada tujuan  didirikannya  KJKS.  Tujuan  itu  ialah:  (a)  meningkatkan  program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan  koperasi  melalui  sistem  syariah;  (b)  mendorong  kehidupan  ekonomi syariah  dalam  kegiatan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  khususnya  dan ekonomi Indonesia pada umumnya; dan (c) meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 14
Untuk  tujuan  ini,  KSPPS  kemudian  meluncurkan  produk-produk  jasa keuangannya. Secara umum, produk jasa keuangan KSPPS ada 3 (tiga), yaitu: simpanan, pembiayaan dan baitul maal .
1. Simpanan.  Guna  menghimpun  modal,  KSPPS  menawarkan  produk simpanan.  Simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  mitra  kepada koperasi  dalam  bentuk  simpanan  /  tabungan  dan  simpanan  berjangka. 15 Simpanan  di  sini  dapat  berbentuk:  simpanan wadiah,  mudharabah, dan mudharabah berjangka.
2. Pembiayaan.  Guna  menyalurkan  dana,  KSPPS  menawarkan  produk pembiayaan.  Pembiayaan  adalah  kegiatan  penyediaan  dana  untuk  investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan mitra, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada  pihak  koperasi  sesuai  akad  disertai  dengan  pembayaran  sejumlah bagi  hasil  dari  pendapatan  atau  laba  dari  kegiatan  yang  dibiayai  atau penggunaan  dana  pembiayaan  tersebut. 16 Mengenai  detail  produk  ini  akan peneliti bicarakan di bagian berikutnya.
3. Baitul maal . KSPPS juga menjalankan fungsi sosial dengan penghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf (ZISWAF) kepada pihak  yang  berhak  menerimanya  yang  sumber  dananya  dapat  berasal  dari internal KSPPS maupun pihak eksternal.

## Pembiayaan
13 Sukmayadi, Koperasi Syariah; Dari Teori Untuk Praktek (Bandung: Alfabeta, 2020). 26.
14 Pasal 2 Keputusan  Menkopukm  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
15 Pasal 1 angka 4 Keputusan Menkopukm No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004
16 Pasal 1 angka 8 Keputusan Menkopukm No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004
Menurut  Burhanuddin  S.,  pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  dari koperasi  kepada  anggota,  calon  anggota,  koperasi  lain  dan/atau  anggotanya baik  mendasarkan  prinsip tijarah dengan  imbalan  berupa  marjin/ ujrah /  bagi hasil  atau  tanpa  imbalan  mendasarkan  prinsip tabarru’ .  Dalam  memberikan pembayaran,  KJKS  atau  UJKS  Koperasi  dapat  mensyaratkan  jaminan  yang mendasarkan pada akad rahn . 17
Berdasarkan skemanya, produk pembiayaan  KJKS dapat dikategorikan ke dalam empat macam produk yaitu: 18
1. Pembiayaan  dengan  skema jual  beli .  Terdiri  dari  pembiayaan murabaha , pembiayaan salam dan pembiayaan istishna’ .
Ketiga  pembiayaan  dengan  skema  jual  beli  ini  memiliki  persamaan mekanisme dalam hal bahwa koperasi menyediakan dana untuk pembelian barang/ jasa (kepada pihak ketiga), untuk dijual kembali kepada mitra, dan disertai  imbalan  berupa  marjin  keuntungan  yang  telah  disepakati  di  muka. Perbedaannya  dapat  dilihat  dari  cara  pembelian  dan  pembayarannya  oleh mitra.    Jika  mitra  membeli  barang/  jasa  (kepada  pihak  ketiga  melalui koperasi) secara  langsung dengan  opsi  pembayaran  harga  secara  tunai, angsuran,  maupun  tangguh,  disebut murabahah .  Kemudian  apabila  mitra membeli barang/ jasa (kepada pihak ketiga melalui koperasi) secara pesanan , tinggal  dilihat  model  pembayarannya.    Jika  pembayarannya  secara  tunai, disebut salam .    Jika  pembayarannya  memiliki  dua  opsi:  secara  tunai  atau angsuran, maka disebut istishna’ .
2. Pembiayaan  dengan  skema sewa-menyewa .  Terdiri  dari  dua  macam  akad: pembiayaan ijarah dan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Kedua  pembiayaan  dengan  skema sewa-menyewa ini  memiliki persamaan  dalam  hal  bahwa  koperasi  menyediakan  jasa  persewaan  untuk memenuhi kebutuhan mitra melalui pembayaran harga secara tunai maupun angsuran dengan imbalan berupa upah ( ujrah ) yang telah disepakati di muka. Perbedaannya,  untuk  pembiayaan  IMBT  ditambah  dengan hak  opsi  untuk membeli  atau  tidak  membeli  (barang  yang  telah  disewakan)  pada  periode akhir persewaan.
3. Pembiayaan  dengan  skema bagi  hasil .  Terdiri  dari  pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah .
17 Burhanuddin  S., Pedoman  Praktik  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah Dan  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah . 70. Lihat  Pasal  1  angka  17  sampai  22,  huruf  a  sampai  e  Peraturan  Menkopukm  No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015
18 ibid ., 70-72.
Kedua  pembiayaan  dengan  skema bagi  hasil ini  memiliki  persamaan dalam  hal  bahwa  kerja  sama  antara  koperasi  dengan  mitra  ini  dilakukan dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  dengan  nisbah  bagi  hasil  sesuai kesepakatan.  Perbedaannya  dapat  dilihat  dari  siapa  penyedia  dananya    dan siapa  yang  menjalankan  usahanya.  Jika  penyedia  dananya  adalah  koperasi sebagai shahibul  mal (pemilik  dana)  untuk  membiayai  usaha  mitra  sebagai mudharib (yang  menjalankan  usaha),  maka  disebut mudharabah .  Sementara apabila koperasi dan mitra membiayai suatu usaha secara bersama sekaligus menjalankan usaha itu secara bersama pula, maka disebut musyarakah .
4. Pembiayaan dengan skema Qardhul Hasan .
Pembiayaan qardul hasan adalah penyediaan dana oleh koperasi untuk memenuhi  kebutuhan  mitra  disertai  dengan  kewajiban  mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang disepakati. Pembiayaan ini lebih bersifat sosial guna mengoptimalkan manfaat koperasi bagi para mitra.

## Prosedur operasional pembiayaan
Dalam memberikan pelayanan  pembiayaan, KSPPS  harus mengutamakan  para  anggotanya.  Pemberdayaan  anggota  merupakan  sumber utama pendapatan bagi KSPPS untuk menutupi seluruh biaya pengeluaran.
Layanan  pembiayaan  kepada  mitra  selain  anggota,  dengan pertimbangan  skala  ekonomi  dan  efisiensi,  dapat  dilakukan  dengan  beberapa catatan:  setelah  memiliki  kapasitas  lebih,  setelah  mengutamakan  pelayanan kepada anggotanya, dan mendapat persetujuan rapat anggota.
Guna  mendorong  tingkat  partisipasi  anggota  dalam  pembiayaan  dan menarik  calon  anggota  agar  menjadi  anggota  koperasi,  KSPPS  dapat menggunakan  strategi  pembedaan  tingkat  pembagian  keuntungan  antara anggota  dan  calon  anggota,  dengan  memprioritaskan  keuntungan  untuk anggota.  Yang  perlu  diperhatikan  di  sini,  fasilitas-fasilitas  yang  disediakan untuk  anggota  tidak  mengurangi  hak  calon  anggota  sehingga  tidak  ada ketentuan syirkah yang diabaikan.
Selain itu, pihak KSPPS harus memperhatikan  11 (sebelas) hal berikut yang  menjadi Prosedur  Standar  Manajemen dalam  memberikan  layanan pembiayaan  kepada mitra  pembiayaan ,  yaitu:  (a) prinsip  kehati-hatian ,  (b) persyaratan calon mitra pembiayaan, (c) alokasi prioritas penempatan dana, (d) plafon  pembiayaan,  (e)  batas  maksimum  pemberian  pembiayaan,  (f) pembiayaan yang dihindari, (g) biaya pembiayaan, (h) pembiayaan bermasalah,
(i) penangan pembiayaan bermasalah, (j) pelunasan dan pengembalian jaminan, (k) sanksi dan denda. 19
Prosedur  standar  ini  guna  mengantisipasi  atau  setidak-tidaknya meminimalisir  potensi  atau  risiko  wanprestasi  yang  mungkin  dilakukan  oleh mitra  pembiayaan yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  KSPPS. Permasalahan  dalam  pengembalian  atau  pelunasan  dana  pembiayaan  dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah .
1. Prinsip kehati-hatian
Pembiayaan  harus  didasarkan  kepada  prinsip  kehati-hatian  dengan selalu  mempertimbangkan:  (a)  Pembiayaan  akan  memberi  manfaat  kepada yang menerima; (b) Diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian. 20
Kebijakan  mengenai  jumlah  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh KSPPS  kepada  anggota  harus  memperhatikan  hal-hal:  (a)  Pemanfaatan pembiayaan  oleh  calon  mitra  pembiayaan;  (b)  Kemampuan  calon  mitra pembiayaan untuk membayar kembali kewajibannya; (c) Likuiditas koperasi dengan  mempertimbangkan  cadangan  kas  primer  dan  sekunder;  (d) Distribusi  risiko  pembiayaan  melalui  asuransi  pembiayaan  atau  lembaga penjamin. 21

## 2. Persyaratan calon mitra pembiayaan
Dalam  upaya  menekan  risiko  yang  mungkin  timbul,  calon  mitra pembiayaan minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Anggota dan calon anggota KSPPS bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan  koperasi  yang  bersangkutan;  (b)  Mempunyai  usaha/penghasilan tetap;  (c)  Mempunyai  simpanan  aktif,  baik  berupa  tabungan  maupun simpanan  berjangka  dan  telah  berjalan  minimal  satu  bulan;  (d) Tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan koperasi maupun pihak lain ; (e) Tidak pernah tersangkut masalah pidana; (f) Memiliki karakter dan moral yang baik ; (g) Telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pembiayaan. 22

## 3. Pembiayaan yang dihindari
Dalam  upaya  melindungi  kepentingan  dan  kepercayaan  masyarakat serta  memelihara  tingkat  kesehatan,  koperasi  menetapkan negative  list yang akan  ditinjau  secara  periodik  untuk  dihindari  dalam  pembiayaan,  yaitu:  (a)
Pembiayaan  yang  tidak  sesuai  syariah;  (b)  Pembiayaan  untuk  spekulasi;  (c)
19 ibid .,  115.
20 ibid .,  115-116.
21 ibid .,  115-116.
22 ibid ., 116.
Pembiayaan  tanpa  informasi  keuangan;  (d)  Pembiayaan  pada  bidang  yang tidak  dikuasai;  (e)  pembiayaan  kepada  mitra  bermasalah;  (f)  Pembiayaan kepada  mitra  (pedagang)  yang  akan  menjual  kembali  barang  yang  dibiayai oleh koperasi kepada konsumennya secara kredit (angsuran). 23

## Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  adalah  suatu  kondisi  pembiayaan  di  mana terdapat  suatu  penyimpangan  utama  dalam  pembayaran  kembali  pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam  pengembalian  atau  kemungkinan  terjadinya kerugian bagi koperasi. 24
Pembiayaan bermasalah dalam suatu perbankan syariah dikenal dengan istilah Non  Performing  Financing (NPF),  sedangkan  dalam  perbankan konvensional  lebih  dikenal  dengan  istilah Non  Performing  Loanig (NPL). 25
Dalam praktiknya NPL dikenal pula dengan istilah kredit macet . Sementara NPF dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah .
Fenomena  pembiayaan  bermasalah  ini  terjadi  di  seluruh  lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan, tak terkecuali KSPPS. Oleh karena itu  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  sebagai  induk institusi  yang  menaungi  koperasi  telah  menyiapkan Standar  Operasional Manajemen (SOM)  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dalam  lampiran  Peraturan Menkopukm  No.  35.2/Per/M.KUKM/X/2007  tentang  Pedoman  Standar Operasional  Manajemen  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  Unit  Jasa Keuangan Syariah Koperasi untuk digunakan di seluruh koperasi yang berbasis prinsip  syariah.  Dalam  SOM  ini  diatur  dengan  detail  mengenai  pembiayaan bermasalah beserta prosedur penanganannya.
Pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan berbagai faktor. Untuk itu Seorang Account  Officer harus  memperhatikan  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  kualitas  pembiayaan  berikut:  (a)  karakter  mitra,  (b)  analisis
23 Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (lampiran Peraturan Menkopukm No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007), 47-48.
24 Burhanuddin S., Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah . 121. Lihat pula Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 52.
25 Moh.  Ezzul,  “Strategi  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Bawean  Dalam  Meminimalisir  Terjadinya Pembiayaan  Bermasalah  (NPF) Pada Produk Modal  Usaha  Barokah  (MUB)”  (Skripsi,  Gresik,  STAI Hasan Jufri Bawean, 2020). 28.
keuangan mitra, (c) struktur modal, (d) kemampuan produksi, (e) siklus usaha, (g) jaminan, (g) pemantauan-pembinaan. 26
Pencegahan pembiayaan bermasalah dapat  pula dilakukan dengan cara membuat  SOP,  peraturan  khusus; dual  control  system (dilakukan  minimal  dua orang  untuk  saling  mengawasi);  dan  limitasi  transaksi  (limitasi  pemberian pinjaman). 27

## Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
Penanganan terhadap  pembiayaan  bermasalah  perlu  upaya  yang dilakukan dengan cara:
a. Preventif yaitu pencegahan melalui:  (1)  Pemahaman  dan  pelaksanaan  proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal koperasi dan eksternal (mitra); (2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan ( on site/ on desk monitoring ); (3) Memahami  faktor  yang  menjadi  penyebab  dan  gejala  dini  pembiayaan bermasalah;
b. Kuratif yakni upaya penyelesaian di  mana Account  Officer melakukan  analisis evaluasi ulang mengenai aspek manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan. 28
Sementara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam 5
(lima)  bentuk:  (a)  revitalisasi,  (b)  bantuan  manajemen,  (c) collection  agent ,  (d) penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan (e) write off final . 29
Pertama , revitalisasi, dilakukan dengan cara:
a. Penataan  kembali  ( restructuring )  pembiayaan  bermasalah  dilakukan  melalui tindakan:  (1)  Penambahan  dana  (suplesi);  (2)  Membuat  perjanjian  baru untuk  menggantikan  perjanjian  yang  lama  (novasi).  Novasi  terjadi  apabila mitra  baru  ditunjuk  oleh  koperasi  untuk  menggantikan  mitra  lama  yang dibebaskan  dari  perikatannya.  Kewajiban  mitra  lama  otomatis  berpindah kepada  mitra  baru;  (3)  Pembaharuan  pembiayaan  untuk  memberi kesempatan  mitra  yang  belum  sanggup  melunasi  untuk  memperoleh pembiayaan  baru  dengan  maksimal  plafon  sama  dengan  pembiayaan sebelumnya.
26 Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 52.
27 Heru Oktavianto, Penanganan Pinjaman Bermasalah, dalam
https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/penanganan-pinjaman-bermasalah. diakses tanggal 6 Maret 2022.
28 Burhanuddin S., Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah . 121.
29 Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 52-55.
b. Penjadwalan  kembali  ( rescheduling )  melalui  tindakan:  (1)  Mengubah  jangka waktu  pembiayaan;  (2)  Mengubah  jadwal  pembayaran  (penanggalan, tenggang  waktu);  (3)  Mengubah  jumlah  angsuran.  Langkah  ini  dilakukan apabila  terjadi  ketidaksesuaian  antara  jadwal  angsuran  yang  dibuat  dengan kemampuan mitra.
c. Persyaratan kembali ( reconditioning ). Langkah ini dilakukan apabila terjadi: (1)
Perubahan  kepemilikan  usaha;  (2)  Perubahan  jaminan  (bentuk  maupun harga  jaminan);  (3)  Perubahan  kepengurusan;  (4)  Perubahan  nama  dan status  perusahaan.  Adanya  perubahan  tersebut  dapat  menyebabkan terjadinya  perubahan  tanggung  jawab  sehingga  perjanjian  perlu diperbaharui. 30
Kedua ,  bantuan  manajemen.  Dalam  hal  hasil  evaluasi  ulang menunjukkan  bahwa  aspek  manajemenlah  yang  menjadi  penyebab  terjadinya pembiayaan  bermasalah,  koperasi  dapat  melakukan  asistensi  atau  bantuan manajemen terhadap usaha mitra.
Ketiga , collection  agent. Apabila  penagihan  terhadap  pembiayaan bermasalah  oleh  pejabat  koperasi  tidak  membuahkan  hasil,  koperasi  dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan ketentuan personal  yang  bersangkutan  harus capable,  credible ,  amanah  dan  memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.
Keempat , penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dilakukan dengan dua cara:  nonlitigasi  dan write  off (hapus  buku)  sementara.  Cara  nonlitigasi (penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan)  dapat  dilakukan  dengan  4  opsi: likuidasi  usaha,  parate  eksekusi,  ambil  alih  jaminan  ( off  set ),  atau  menjual jaminan.
Likuidasi  usaha dapat  diartikan  dengan  menutup  usaha  sekaligus pemberesan  dengan  cara  melakukan  penjualan  harta  perusahaan,  penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. 31 Parate  eksekusi ( parate  executie; eksekusi  langsung)  yaitu  pelaksanaan eksekusi  menurut  perjanjian  yang  dilakukan  tanpa  melalui  putusan pengadilan. 32 Ambil  alih  jaminan ( off  set ),  yaitu  aktiva  yang  diperoleh  koperasi, baik  melalui  pelelangan  maupun  di  luar  pelelangan  berdasarkan  penyerahan secara sukarela oleh pemilik jaminan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik jaminan dalam hal mitra tidak memenuhi kewajibannya
30 Burhanuddin S., Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah . 121.
31 Lihat entry “likuidasi” dalam  Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah , Cet. 1 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010). 476.
32 Lihat entry “Agunan yang Diambil Alih (AYDA)” Sholihin. 259.
kepada  koperasi. 33 Menjual  jaminan ini  hanya  dapat  dilakukan  pada  jenis pinjaman  berjaminan  ( collateralized  loan )  yaitu  pinjaman  dengan  jaminan kekayaan  peminjam,  baik  berupa  aktiva  lancar  maupun  aktiva  tetap;  apabila peminjam  tidak  mampu  membayar  kembali  pinjaman,  jaminan  tersebut  akan dijual oleh pihak pemberi pinjaman. 34
Kelima, write off (hapus buku) final, dengan dua klasifikasi: Hapus Buku dan  Hapus  Tagih  ( hair  cut ). 35 Hapus  Buku ialah  penghapusbukuan  seluruh pembiayaan  mitra  yang  sudah  tergolong  macet,  akan  tetapi  masih  akan  tetap ditagih,  dengan  ketentuan:  hanya  dilakukan  terhadap  mitra  yang pembiayaannya  sudah  tergolong  macet  akan  tetapi  berdasar  analisis  koperasi secara  material  masih  ada  sumber  walau  sangat  terbatas  jumlahnya  untuk membayar.
Untuk  menutup  kerugian  diperlukan  sumber  dana.  Sumber penghapusbukuan  adalah  dana  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WO). Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP.
Sedangkan Hapus Tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh  pembiayaan  mitra  yang  sudah  nyata-nyata  macet,  dengan  ketentuan: hanya  dilakukan  terhadap  mitra  yang  pembiayaannya  sudah  macet  dan berdasarkan  analisis  ekonomi  yang  dilakukan  pihak  koperasi,  mitra  yang bersangkutan  nyata-nyata  tidak  mempunyai  sumber  dan  kemampuan  untuk membayar.  Sumber  penghapustagihan  adalah dana  zakat yang  dikelola  oleh Baitul Maal .
Untuk  setiap  rencana  penghapusan  pembiayaan,  baik  yang  berupa penghapusbukuan  dan  terlebih  penghapustagihan  haruslah  diajukan  oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data  mitra  yang  diajukan  tersebut,  pengurus  akan  melakukan  penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.
Proses  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dengan write  off final  ini dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut secara runtut: (a)
Menganalisis/mengkaji  ulang  penyebab  pembiayaan  bermasalah,  (b) Penentuan  alternatif  solusi,  (c)  Pelaksanaan  penanganan/penyelesaian,  (d) Monitoring dan evaluasi.
33 Sholihin. 17.
34 Sholihin. 654. 35 Bandingkan dengan pengertian write off (hapus buku) dan hapus tagih ( hair cut ) dalam Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank  Syariah;  Modul  Sertifikasi  Tingkat  II General Banking  Syariah ,  Ed. 1.  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). 96-97.
Selain  pola  ini,  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  secara  ringkas dapat  dilakukan  melalui restrukturisasi,  reconditioning,  rescheduling ,  diskon  bunga,
AYDA-aset yang diambil alih maupun penghapusan. 36

## Pelunasan dan pelepasan jaminan
Pelunasan  adalah  selesainya  kewajiban  mitra  terhadap  koperasi. Pelunasan tersebut akan  berdampak kepada dokumen-dokumen penting yang diserahkan  mitra  kepada  koperasi,  karena  itu  mitra  berhak  meminta  kembali dan koperasi berkewajiban mengembalikannya. Jaminan akan diberikan apabila kewajiban  dan  keadministrasian  serta  biaya-biaya  lain  yang  timbul  akibat  dari pelunasan  tersebut  sudah  diselesaikan  dengan  koperasi.  Untuk  menghindari risiko  yang  tidak  perlu,  koperasi  tidak  menyimpan  dokumen  jaminan  yang diserahkan mitra yang sudah melunasi kewajibannya. 37

## Sanksi dan denda
Terhadap  mitra  yang  menunda-nunda  pembayaran  dan/atau  tidak mempunyai kemauan itikad baik untuk membayar hutangnya dikenakan sanksi dengan ketentuan:
a. Mitra  yang  mampu  akan  tetapi  menunda-nunda  dan  atau  melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada koperasi dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatan.
b. Besarnya  denda  tersebut  harus  dibuat  dan  disepakati  pada  saat penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi.
c. Dana  yang  diperoleh  dari  denda  tersebut  dimasukkan  dalam  rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial-kebajikan. 38

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif-empiris. 39 Objek yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  ialah  pengaturan  dan  implementasi  aturan hukum.  Dalam  hal  ini  ketentuan  pembiayaan  yang  dipraktikkan  oleh  KSPPS Bina Syari’ah Ummah Cabang Bawean yang mencakup praktik, kendala, solusi yang ditempuh dan antisipasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah
36 Heru  Oktavianto,  Penanganan  Pinjaman  Bermasalah,  12  Januari  2023,  dalam https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/penanganan-pinjaman-bermasalah. diakses tanggal 6 Maret 2022.
37 Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 51.
38 Ibid .,  55.  Ketentuan  ini  “meratifikasi”  Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang Sanksi atas Mitra Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
39 Muhaimin, Metode Peneltian Hukum (Mataram: Unram Press, 2020). 117.
pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum. 40
Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber data  primer  didapat  dari  wawancara  kepada  responden  yaitu  Kepala  Cabang, Teller dan  Kepala  Unit Marketing KSPPS  Bina  Syari’ah  Ummah  Cabang Bawean.  Sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi dokumen. 41 Studi  kepustakaan  berupa  :  buku  yang  ditulis  Burhanuddin  S. Berjudul Pedoman  Praktik  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  Unit  Jasa  Keuangan Syariah ,  Sukmayadi, Koperasi  Syariah;  Dari  Teori  Untuk  Praktek ,  buku-buku hukum  ekonomi/bisnis  syariah  dan  artikel-artikel  jurnal  hukum ekonomi/bisnis syariah lainnya.
Studi dokumen berupa : UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/ Kep/M.KUKM/IX/ 2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah,  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007  tentang  Pedoman  Standar  Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit  Jasa Keuangan Syariah Koperasi,  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  RI  No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi,  Fatwa  DSN-MUI  No.  141/DSN- MUI/VIII/2021  tentang  Pedoman  Pendirian  dan  Operasional  Koperasi Syariah,  Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  atas Mitra Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan wawancara.  Dokumen  yang  dikumpulkan  berupa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  seperti  UU  No.  25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, Peraturan Menteri Negara Koperasi  dan  UKM  RI,  Fatwa  DSN-MUI,  pembukuan  keuangan  dan inventaris  KSPPS  Bina  Syariah  Ummah  Cabang  Bawean.  Wawancara dilakukan  kepada  Ketua  Cabang, Teller dan  Kepala  Unit Marketig KPPS  Bina Syariah Ummah Cabang Bawean.

## KSPPS Bina Syari’ah Ummah Cabang Bawean
Koperasi Serba Usaha Bina Syariah Ummah, disingkat KBSU, didirikan oleh  Muh.  Muslih  Muandar.  Mulai  beroperasi  pada  tanggal  17  Januari  2015. Disahkan  menjadi  badan  hukum  dengan  SK  Menteri  Negara  Koperasi  dan
40 Muhaimin. 122-124.
UKM  RI  No.02//BH/XVI.6/437.56/1/2015.  Alamat  kantor  di  Jl.  Raya Deandles  Brak  Wadeng  Sidayu  Gresik  (Depan  SPBU  Wadeng).  Karena perubahan  peraturan  perkoperasian,  pada  tahun  2021  nama  Koperasi  Serba Usaha (KSU) Bina Syariah Ummah diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Bina  Syariah  Ummah.  Mengingat namanya yang cukup panjang, masyarakat lebih mengenal KSPPS Bina Syariah Ummah dengan nama lamanya: Koperasi Bina Syariah Ummah (KBSU).
Kemudian  pada  tahun  itu  juga,  atas  inisiatif  dari  seorang  putra  daerah Bawean  yang  aktif  di  Jakarta,  H.  Jazilul  Fawaid,  direktur  KSPPS  BSU  Muh. Muslih  Muandar  memperluas  jangkauan  operasi  KSPPS  BSU  dengan membuka kantor cabang di Bawean. Berdirinya cabang baru ini disahkan pada tanggal  9  November  2015  dengan  alamat  kantor  Jl.  Raya  Daun  Dsn.  Daun Timur Desa Daun, Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
Selain  berorientasi  profit,  karena  memang  lembaga  keuangan,  tujuan didirikannya  KSPPS  BSU  Cabang  Bawean  adalah  untuk  mengurangi  tingkat pengangguran dan membantu ekonomi umat di Pulau Bawean.
1. Stuktur Organisasi
Struktur  organisasi  KSPPS  BSU  cukup  ramping  yang  terdiri  dari kepala cabang, teller/ kasir, dan unit marketing .
Kepala  Cabang  dijabat  oleh  Halisatul  Laila,  dengan  tugas  sebagai berikut:  (a)  Mengawasi  segala  aktivitas  anggotanya  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya; (b) Merancang target selama setiap satu bulan ke depan; (c) Memberikan  persetujuan  dalam  segala  hal;  (d)  Membantu  menyelesaikan segala permasalahan dari tugas yang dijalankan oleh anggotanya baik dalam pengadministrasian maupun dalam marketing .
Teller /Kasir  dijabat  oleh  Anisatur  Rahmah,  dengan  tugas:  (a) Melayani mitra dalam hal pembayaran dalam simpan dan pinjam serta dalam hal  konsultasi,  pengajuan  dan  pencairan;  (b)  Melakukan  pencatatan administrasi  keluar  masuknya  uang;  (c)  Mengelola  keuangan  sesuai  dengan rencana/anggaran perusahaan.
Unit Marketing diawaki  oleh  dua  orang.  (1)  Alberti,  sebagai  Kepala Unit Marketing dengan  tugas:  (a)  Menangani  terjadinya  kredit  macet  yang timbul dari mitra yang menunggak pembayaran; (b) Melaksanakan perluasan Pemasaran  dari  produk  simpan  dan  pinjaman;  (c)  Survei  lapangan,  terkait jaminan pinjaman atau keberadaan mitra dan terkait yang lain yang dianggap perlu  dilakukan  untuk  survei;  (d)  Melakukan  Penarikan  barang  milik  mitra yang  melakukan  pinjaman  namun  tidak  membayar  angsuran  sampai  jatuh
tempo  pelunasan.  (2)  Ardi  Susanto,  sebagai  Wakil  Kepala  Unit Marketing dengan tugas pokok membantu Kepala Unit Marketing . 42
2. Produk
KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean memiliki dua macam produk jasa keuangan saja yaitu simpanan dan pembiayaan.
a. Produk Simpanan, terdiri dari:
1) SITAKWA, merupakan  tabungan  umum  syari’ah  yang  setoran  dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.
2) SIHARO (Simpanan  Haji  dan  Umrah),  merupakan  Tabungan  umum berjangka  untuk  membantu  keinginan  anggota  melaksanakan  ibadah haji dan Umrah.
3) SIHARA (Simpanan  Hari  Raya),  merupakan  tabungan  umum berjangka untuk anggota memenuhi kebutuhan hari raya.
4) SITABAH (Simpanan  dan  Tabungan  Qurban),  merupakan  tabungan umum  berjangka  untuk  membantu  dan  memudahkan  anggota  dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.
5) SIPENDIK (Simpanan  Pendidikan),  merupakan  tabungan  umum berjangka  yang  diperuntukkan  bagi  lembaga  pendidikan  guna menghimpun dana tabungan siswa.
6) TBS (Tabungan  Berjangka  Sejahtera),  merupakan  tabungan  umum berjangka  yang  setoran  dan  penarikannya  berdasarkan  jangka  waktu tertentu. 43
b. Produk Pembiayaan, terdiri dari:
1) MULTA (Multi  Fungsi  Tanpa  Agunan),  merupakan  fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota (Akad Kafalah ).
2) KBS (Kendaraan Bermotor Sejahtera), merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. (Akad Murabahah ).
3) PKHU (Pembiayaan  Kafalah  Haji  dan  Umrah),  merupakan  fasilitas pembiayaan  konsumtif  bagi  anggota  untuk  memenuhi  kebutuhan kekurangan  setoran awal Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH) yang ditentukan oleh Kementrian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji (Akad kafalah Haji).
4) MJS (Multi  Jasa  Sejahtera),  merupakan  fasilitas  pembiayaan  yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa
42 Alberti, Kepala Unit Marketing KSPPS Bina Syari’ah Ummah Cabang Bawean, Wawancara, Bawean 26 Januari 2022.
43 https://kbsujatim.com/produk-dan-jasa/, diakses tanggal 8 Maret 2022
fixed  asset atau  kendaraan  bermotor  selama  jasa  dimaksud  tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat Islam (Akad IMBT).
5) MGS (Multi  Griya  Sejahtera),  adalah  pembiayaan  jangka  pendek, menengah  atau  panjang  untuk  membiayai  pembelian  rumah  tinggal (konsumer),  baik baru  maupun  bekas  di  lingkungan developer maupun nondeveloper ,  membangun  rumah  atau  renovasi  rumah  (Akad Murabahah ).
6) GESS (Gadai Emas Sejahtera Syariah) merupakan fasilitas pembiayaan dengan  agunan  berupa  emas,  ini  sebagai  alternatif  memperoleh  uang tunai dengan cepat dan mudah (Akad Rahn ).
7) MUS (Modal  Usaha  Sejahtera),  adalah  fasilitas  pembiayaan  modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. 44
Dari  kategori  simpanan,  produk  yang  paling  diminati  mitra  ialah adalah  produk Sitakwa . 45 Sitakwa merupakan  tabungan  umum  syariah dengan  syarat  dan  ketentuan  paling  sederhana:  setoran  dan  penarikannya dapat  dilakukan  setiap  saat  sesuai  kebutuhan  anggota,  keuntungan  (bagi hasil)  sudah  dapat  diperoleh  dengan  ketentuan  minimal  simpan  telah mencapai Rp. 100.000.
Sementara  untuk  pembiayaan,  produk  yang  paling  diminati  mitra ialah MJS (Multi  Jasa  Sejahtera). 46 Produk  ini  menjawab  kebutuhan  akan jasa  keuangan  mitra  dengan  ketentuan  agunan  yang  umumnya  mampu mereka  penuhi,  yaitu  berupa fixed  asset atau  kendaraan  bermotor.  Dalam berbagai  produk  pembiayaannya  terdapat  beberapa  akad  yang  diterapkan:
akad kafalah, murabahah, kafalah haji, dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) , namun masyarakat sendiri lebih memilih produk yang berbasis IMBT yaitu MJS.

## Pembiayaan bermasalah di KSPPS BSU Cabang Bawean
Sebagaimana  disampaikan  Sutoyo  Siswanto  bahwa  ada  umumnya, semakin  bertumbuhnya  sebuah  produk  pembiayaan  yang  dikeluarkan  maka
44 ibid . 45 Anisatur  Rahmah, teller KSPPS  Bina  Syari’ah  Ummah  Cabang  Bawean, Wawancara, Bawean  25 Januari 2022 46 Ibid .
kemungkinan tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin besar, 47 demikian pula yang terjadi di KSPPS BSU Cabang Bawean.
1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah
Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang peneliti temukan  selama  melakukan  wawancara  dan  studi  dokumen  terhadap pembukuan  keuangan  dan  investasi.  Berikut  diuraikan  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya pembiayaan:
a. Faktor mitra
1) Mitra  memanipulasi  data  dalam  berkas  pengajuan  pembiayaan  tidak sesuai fakta di lapangan yang baru diketahui di belakang hari
2) Mitra  tidak  disiplin  waktu  dalam mengembalikan/mengangsur  modal pembiayaan menurut kesepakatan sebelumnya
3) Mitra  yang  pendapatannya  berasal  dari  gaji/upah  sering  telat menerima gaji/upah
4) Pendapatan  mitra  menurun  sehingga  dana  yang  dimiliki  teralokasi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
5) Usaha  mitra  mengalami  kegagalan/bangkrut  atau  menurun  karena mismanajemen atau ditipu rekan bisnis
6) Usaha mitra tertimpa musibah: aset dicuri maling, kebakaran
b. Faktor KSPPS BSU CB
1) Alternatif penyelesaian di luar SOM tidak diupayakan
2) Kurang cermat dalam seleksi awal dan survei lapangan terhadap mitra
3) Lalai  memeriksa  status  jaminan  dari  mitra,  yang  kemudian    ternyata berstatus milik orang lain
4) Meloloskan  pembiayaan  dengan  nilai  jaminan  lebih  rendah  dari  nilai pembiayaan yang diberikan
5) Meloloskan  produk  pembiayaan  tanpa  jaminan  dengan  nilai  berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, sehingga di belakang hari penagihan menjadi kurang efektif
6) Standar Operasional Manajemen (SOM pengelolaan dan penanganan tidak dijalankan dengan benar
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah Berdasar  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Cabang, Teller ,  dan  Kepala Unit Marketing ,  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS  BSU  CB selama ini dilakukan dengan dua cara:
a. Penagihan intensif oleh unit marketing
47 Sutoyo  Siswanto, Menangani  Kredit  Bermasalah  Konsep,  Teknik  dan  Kasus (Jakarta:  Pustaka  Binaman Presindo, 1997), 45.
Albert  mengatakan:  “Karena  sekarang  sudah  zamannya  telepon  maka kita hubungi terlebih dahulu lewat telepon genggam. Jika juga tidak bisa maka pihak KBSU memberikan surat peringatan sampai tiga kali dan jika juga  tidak  ada  respons  baik  untuk  membayarnya  dari  pihak  mitra  maka kami  memberinya  jangka  waktu  tiga  bulan,  namun  jika  juga  tidak  bisa maka langsung jaminan di amankan untuk dilakukan pelelangan.” 48
Dari  pernyataan  ini  dapat  diuraikan  mengenai  tahapan-tahapan atau langkah-langkah penagihan yang dilakukan, secara berurutan sebagai berikut:
1) menghubungi dan mengingatkan mitra via telepon
2) mendatangi kediaman mitra dan memberikan surat teguran
3) sesuai  respons,  surat  teguran  dapat  dilayangkan  maksimal  hingga  3 (tiga) kali
4) penambahan tenggang waktu selama 3 (tiga) tiga bulan
b. Jaminan disita untuk dilelang
Langkah  kedua  ini  sebagai  upaya  terakhir  setelah  langkah  pertama, penagihan secara intensif, tidak efektif lagi.
3. Tindakan preventif yang sudah dilakukan
a. Lebih mencermati karakter dan moral mitra
b. Meningkatkan ketelitian dalam survei lapangan terhadap mitra
c. Meningkatkan kecermatan terhadap fakta-fakta jaminan yang diajukan
d. Menjalankan  ketentuan  mengenai  salah  satu  syarat  pengajuan pembiayaan, yaitu tidak memiliki tanggungan di lembaga keuangan lain
e. Menggali  informasi  lebih  dalam  mengenai  profil  mitra  dari  orang-orang yang tinggal di lingkungan mitra atau orang-orang yang dinilai mengenal baik  mitra.  Orang-orang  dimaksud  juga  secara  tidak  langsung  sebagai “informan”  yang  informasinya  diperlukan  guna  mempermudah pengawasan terhadap mitra
f. Menutup  kerugian  akibat  pembiayaan  bermasalah  dengan  menggulirkan dana kepada kantor cabang lain guna dikelola di sana dengan nisbah bagi hasil

## Analisis pembiayaan bermasalah di KSPPS BSU Cabang Bawean
Pada bagian ini, temuan data di lapangan yang merupakan data primer akan dikomparasikan dengan  data sekunder yang diperoleh studi kepustakaan
48 Alberti, Kepala Unit Marketing KSPPS Bina Syari’ah Ummah Cabang Bawean, Wawancara, Bawean 26 Januari 2022.
dan studi dokumen terkait prosedur penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk dianalisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan.
Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah:
a. Faktor mitra, terdiri dari dua aspek: internal dan eksternal.
1) Internal:  (a)  Mitra  tidak  jujur  dan  tidak  disiplin.  Hal  ini  tergambar  dari manipulasi  data  dalam  berkas  pengajuan  pembiayaan  tidak  sesuai  fakta dan  ketidakdisiplinan  waktu  dalam  mengembalikan/mengangsur  modal pembiayaan;  (b)  Pendapatan  mitra  menurun  atau  tidak  stabil.  Hal  ini tergambar  dari  adanya  mitra  yang  penghasilannya  menurun/tidak  stabil karena memang berasal dari upah/gaji dari pekerjaan tidak tetap
2) Eksternal: (a) Kegagalan usaha. Hal ini tergambar dari usaha mitra gagal atau bangkrut karena mismanajemen atau ditipu rekan bisnis; (b) Usaha tertimpa  musibah.  Hal  ini  tergambar  dari  aset  mitra  yang  dicuri  maling atau kebakaran di lokasi usaha
Faktor  internal  mitra  bisa  diantisipasi  jika  prinsip  kehati-hatian
dilaksanakan dengan benar, yaitu berupa keyakinan bahwa pembiayaan dapat dibayar  kembali  oleh  mitra  pembiayaan  sesuai  dengan  perjanjian. Pertimbangan  ini  berkaitan  dengan  prosedur syarat  calon  mitra  pembiayaan , diantaranya:  mempunyai  usaha/penghasilan  tetap,  mempunyai  simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal  satu  bulan,  tidak  memiliki  tunggakan  (pembiayaan  bermasalah) dengan koperasi maupun pihak lain, memiliki karakter dan moral yang baik Sementara  faktor  eksternal  mitra  dapat  diatasi  jika  misalnya penyebab kegagalan usaha adalah mismanajemen, maka pihak KSPPS dapat memberikan  asistensi/bantuan  manajemen  terhadap  usaha  mitra.  Berbeda halnya dengan faktor ekternal yang berupa kemalingan atau kebakaran. Hal ini di luar jangkauan KSPPS. Hal itu menjadi semacam force majeure , keadaan memaksa.
b. Faktor KSPPS
1) Mengabaikan  prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini  tampak  dalam  hal  tidak cermat  dalam  melakukan cross check antara  data pada  berkas  calon  mitra dengan  fakta  dari  survei  di  lapangan,  tidak  cermat  dalam  memeriksa status jaminan dari mitra, yang kemudian  ternyata berstatus milik orang lain, meloloskan pembiayaan dengan nilai jaminan lebih rendah dari nilai pembiayaan  yang  diberikan,  dan  meloloskan  produk  pembiayaan  tanpa jaminan (nilai berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000).
2) Standar  Operasional  Manajemen  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  tidak dijalankan dengan benar. Hal ini tampak dalam prosedur penanganan dan
penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak sepenuhnya dijalankan.
Penyelesaian pembiayaan bermasalah
Pihak  KSPPS  selama  ini  menjalankan  model  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  dengan  2  cara:  penagihan  secara  intensif  dan  penyitaan  jaminan untuk dilelang.
a. Penagihan  secara  intensif.  Dari  wawancara  yang  dilakukan  sebagaimana dijelaskan pada temuan data di atas, apa yang disebut dan dipraktikkan olek KSPPS  sesungguhnya  adalah  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dengan cara revitasilasi dalam  bentuk penjadwalan  kembali ( rescheduling )  melalui tindakan:  (1)  Mengubah  jangka  waktu  pembiayaan;  (2)  Mengubah  jadwal pembayaran  (penanggalan,  tenggang  waktu);  (3)  Mengubah  jumlah angsuran.
b. Jaminan  disita  untuk  dilelang.  Penyebutan  redaksi  ini  tidak  tepat.  Lelang tidak memungkinkan dilakukan karena tidak ada Kantor Lelang atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) di Bawean. 49 Berdasarkan Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi, yang dimaksud dengan  “lelang”  di  sini  sebenarnya  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  dalam  bentuk penyelesaian  melalui  eksekusi  jaminan dengan opsi menjual jaminan.
Tindakan preventif yang sudah dilakukan
Dari  temuan  data  sebelumnya,  diketahui  bahwa  tindakan  yang dilakukan  KSPPS  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  ialah  dengan melaksanakan ketentuan Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi sepenuhnya dengan penekanan pada aspek penanganan . Penanganan ini dilakukan dengan dua cara:
a. Preventif ( pencegahan )  melalui:  (1)  Pemahaman  dan  pelaksanaan  proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal koperasi dan eksternal (mitra); (2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan ( on site/ on desk monitoring ); (3) Memahami  faktor  yang  menjadi  penyebab  dan  gejala  dini  pembiayaan bermasalah.  Hal  ini  tampak  dalam  langkah-langkah  KSPPS  yang  berupa: Lebih mencermati karakter dan moral mitra, Meningkatkan ketelitian dalam survei  lapangan  terhadap  mitra,  Meningkatkan  kecermatan  terhadap  fakta-
49 Lihat Keputusan Menkeu No. 304/KMK/.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
fakta  jaminan  yang  diajukan,  Menggali  informasi  lebih  dalam  mengenai profil  mitra  dari  orang-orang  yang  tinggal  di  lingkungan  mitra  atau  orang- orang  yang  dinilai  mengenal  baik  mitra.  Informasi  yang  didapat  juga digunakan dalam rangka pengawasan terhadap mitra.
b. Kuratif ( upaya penyelesaian ) di mana Account Officer melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan.  Hal  ini  tampak  dalam  langkah-langkah  KSPPS  yang  berupa: Menjalankan  ketentuan  mengenai  salah  satu  syarat  pengajuan  pembiayaan, yaitu  tidak  memiliki  tanggungan  di  lembaga  keuangan  lain,  dan  Menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah dengan menggulirkan dana kepada kantor cabang lain guna dikelola di sana dengan nisbah bagi hasil.

## Kesimpulan
Dari  kajian  teori,  data  dan  analisisnya  di  atas  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean terdiri dari 2 aspek: internal dan eksternal. Aspek internal (koperasi) berupa tidak dijalankannya prinsip kehati- hatian dengan benar. Sementara faktor eksternal (mitra) berupa ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan, penghasilan bukan dari pekerjaan tetap, kegagalan usaha dan musibah yang menimpa usahanya.
Langkah-langkah  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  yang  telah ditempuh  ada  dua: rescheduling (penjadwalan  kembali)  dengan  cara  mengubah jangka  waktu  pembiayaan,  jadwal  pembayaran,  serta  jumlah  angsuran,  dan eksekusi  jaminan  (menjual  jaminan  di  bawah  tangan).  Sedangkan  langkah- langkah  pencegahan  dilakukan  dengan  benar-benar  melaksanakan  Standar Operasional  Manajemen    yang  berupa  tindakan  preventif  (pencegahan)  dan tindakan kuratif (upaya penyelesaian).

## Daftar Pustaka
Burhanuddin  S., Pedoman  Praktik  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Dan  Unit  Jasa Keuangan Syariah. Malang: Edulitera, 2019. Deputi  Bidang  Ekonomi, Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia  2019-2024 . Jakarta: KPPN/BPPN, 2018. Ezzul,  Moh.  “Strategi  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Bawean  Dalam Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Produk Modal  Usaha  Barokah  (MUB).”  Skripsi,  STAI  Hasan  Jufri  Bawean,
2020.
Heru Oktavianto, Penanganan Pinjaman Bermasalah, dalam https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/penanganan-pinjaman- bermasalah. diakses tanggal 6 Maret 2022. Ikatan  Bankir  Indonesia, Mengelola  Bank  Syariah;  Modul  Sertifikasi  Tingkat  II
General Banking Syariah , Ed. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014. Muhaimin. Metode Peneltian Hukum . Mataram: Unram Press, 2020.
Quraisy, Muhammad, dkk. Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-
2020. Kuningan: KNEKS, 2020.
Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah . Cet. 1. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
Standar  Operasional  Manajemen  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  Unit Jasa  Keuangan  Syariah  Koperasi  (lampiran  Peraturan  Menteri  Negara Koperasi dan UKM No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007)
Sukmayadi. Koperasi Syariah; Dari Teori Untuk Praktek . Bandung: Alfabeta, 2020.
Sutoyo Siswanto, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus. Jakarta:
Pustaka Binaman Presindo, 1997. Tim Penyusun. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian PP  No.  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam Oleh Koperasi
Keputusan  Menkeu  No.  304/KMK/.01/2002  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang.
Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan  Usaha  Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  atas  Mitra Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Fatwa  DSN-MUI  No.  141/DSN-MUI/VIII/2021  tentang  Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah https://kbsujatim.com/