Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERKEMBANGAN DELIK PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: PERSPEKTIF HISTORIS KONSTITUSIONAL
Rossa Ilma Silfiah 1 , Zulkarnain 2
1 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan, rossa@yudharta.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The  blasphemy  offense  in  Indonesia  is  a  strategic  offense  to  be  discussed  in detail, historically and constitutionally. In this case religion is protected by the state, and religion is a guideline in society, nation and state, so that the existence of  religion  becomes  the  spirit  of  the  formation  of  this  country.  Religious  life cannot be separated from the discussion of religious freedom which is part of human rights. Freedom of religion in Indonesia is based on the First Precept of
Belief in the One Supreme God, where freedom is freedom based on the values of religion that live in Indonesia. One's religious freedom will be face to face with the religious rights of others, so it requires rules  to maintain common order. These  religions  include  Islam,  Christianity,  Catholicism,  Hinduism,  Buddhism, and  Confucianism  which  have  been  mentioned  in  the  explanation  of  the Presidential Decree Law No. 1/1965 on the abuse/blasphemy of religion, and submits Article 156a to be part of Article 156 of The Criminal Code. The research uses normative legal research methods with historical and case approaches. The essence of the blasphemy regulation is to regulate harmonious religious life. This article  will  discuss  the  state's  protection  of  religion  and  religious  life  from  a historical-constitutional  perspective  as  well  as  cases  of  blasphemy  against religion that have occurred. By knowing some of the cases that occurred, both blasphemy against religion in the form of hate speech and the destruction of houses of worship, it will be easy to analyze the causal factors and solutions that must be carried out by both the government and the community.
Keywords : blaspemy of religion; historical; constitutional
Cite this paper : Silfiah, R. I., & Zulkarnain. (2022, Desember). Perkembangan Delik Penodaan Agama Di Indonesia: Perspektif Historis Konstitusional. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Constitutional Law

## PENDAHULUAN
Kebebasan beragama (freedom of religion) di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. 1 Penegasan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945) mengandung konsekuensi bahwa Indonesia tidak mensterilkan sama  sekali  peranan  agama-agama  dalam  penyelenggaraan  negara,  tetapi  sebaliknya Indonesia  juga  tidak  bisa  mengacu  kepada  salah  satu  agama  saja.  Karena  itu,  penegasan bahwa Negara Pancasila “bukan negara agama” tetapi juga “bukan negara sekuler” menjadi
1 Muhammad Thahir Azahary, Negara Hukum , (Bogor: Kencana Prenada Medcia, 2001), hlm. 93.
pemandu untuk menemukan cita hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya sebagai cerminan jiwa bangsa Indonesia.
Miriam  Budiardjo,  mengidentifikasi  fungsi  negara,  yang  pertama:  suatu  negara  - terlepas dari ideologi yang dianutnya- adalah melaksanakan penertiban (law an d order), menjaga  kesatuan  dan  persatuan  sebagai  suatu  bangsa/negara  ,  menjaga  keamanan masyarakat. Fungsi kedua dari negara adalah mengusahakan kesejahteraan dan menjamin kemakmuran  rakyat,  baik  dalam  aspek  materiel  maupun  spiritual,  rohani  dan  jasmani. Fungsi ketiga yaitu pertahanan, hal ini juga menjaga segala kemungkinan serangan dari luar. Fungsi  keempat  adalah  menjunjung  tinggi  keadilan  yang  dilaksanakan  melalui  lembaga peradilan. 2 Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan  bahwa  fungsi  hukum  sebagai perlindungan kepentingan manusia, hal ini sesuai dengan tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan  dalam  masyarakat,  agar  kepentingan masyarakat bisa terlindungi. 3
Philipus M. Hadjon telah merinci pengertian tentang perlindungan hukum bagi rakyat sama dengan “rechtsbescherming van de burger steg en de overheid, atau ”legal protection of the  individual  in  relation  to  act  of  administrative  autorithies” . 4 Lebih  lanjut  lagi  Hadjon menambahkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  yaitu  perlindungan  hukum  yang preventif  dan  perlindungan  hukum  yang  represif. 5 Perlindungan  hukum  yang  preventif ditujukan agar tidak terjadi konflik penodaan terhadap agama, kekerasan atas nama agama, perusakan rumah ibadah maupun lainnya. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.
Posisi  Agama    sebagai  hukum  yang  hidup  dan  ditaati  oleh  masyarakat  Indonesia dalam  Sistem  Hukum  Nasional  merupakan  bagian  dari  Budaya  Hukum  yang  tidak  bisa diabaikan  Peran  tokoh  agama  sebagai  penyampai  norma-norma  agama  telah  mampu membumikan  ajaran  agama.  Sehingga  tidak  berlebihan  jika  Hukum  Agama  sebagai  salah satu  sumber  Hukum  Nasional  yang  hingga  kini  tidak  pernah  habis  keberadaannya.  Yang paling mudah untuk diamati adalah, sebagian besar masyarakat Indonesia telah mempunyai Kitab Suci masing-masing daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Dan semua permasalahan sosial yang belum ditemukan jawabannya, nyata-nyata digali terlebih dahulu dari  sisi  agama.  Semangat  penanaman  nilai-nilai  agama  bagi  tiap  warga  negara  sangat dimotivasi oleh peran Tokoh Agama (baik Tokoh Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha  dan  Kong  Hu  Chu)  yang  selalu  gigih  dan  bertanggung  jawab  atas  keberadaban manusia Indonesia. 6
Pasal 29 UUD 1945 merupakan Dasar Hukum bagi Negara untuk mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia. Berawal dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang merupakan dasar terbentuknya Konstitusi di Indonesia, keberadaan Pasal 29 UUD 1945 sangat berperan besar dalam kehidupan umat Islam. Pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam amanat Presiden Soekarno di depan Sidang Konstutuante Tahun 1959; Pidato yang berjudul “Res Publica, sekali lagi Res Publica” juga dalam Konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Maka pada  tempatnyalah,  jika  dikatakan  bahwa  Hukum  Islam  bagi  Umat  Islam  Warga  Negara
2 Miriam Budiardo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982). Hlm. 45.
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta, Liberty, 1995), hlm. 64 dan hlm. 140.
4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, (Jakarta, Peradaban, 2007), hlm. 1.
5 Ibid, hlm. 2
6 Rossa Ilma Silfiah, 2020, Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural, Jurnal Arena Hukum, Vol. 13, No. 1, hlm. 80.
Republik Indonesia  memperoleh kekuatannya  sendiri  untuk  diberlakukan  atas  dasar  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 UUD 1945, dan Dekrit Presiden. 7
Oemar  Seno  Adji  mengemukakan  hubungan  Negara,  Agama  dan  Hukum  Pidana. Politik negara terhadap agama, apakah didasarkan atas kesatuan antara negara dan agama, ataukah menggambarkan pemisahan antara negara dan agama, ataukan mengikuti sistem hukum agama tertentu, akan membawa suatu refleksi dan impact terhadap persoalan delik agama.  Kebebasan  beragama  dan  beribadah  bukan  berarti  bahwa  setiap  orang  dapat mengeluarkan  pernyataan-pernyataan  dan  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang melanggar ajaran-ajaran pokok agama, menyinggung rasa keagamaan masyarakat ataupun merusak  perdamaian  antara  golongan-golongan  agama. 8 Sehingga  kebebasan  agama  dan beribadah  tetap  memerlukan  batasan-batasan  untuk  melindungi  agama  dan  rasa keagamaan.
Penulisan  artikel  ini  didasari  oleh  semangat  kerukunan  umat  beragama  dan keresahan  semakin  banyaknya  kasus-kasus  penodaan  agama  yang  terjadi  akhir-akhir ini, dan tidak diimbangi oleh minat pemikiran dan penulisan tentang hal ini. Budaya masyarakat yang ramah dan toleran terhadap perbedaan mulai terkikis, ditambah lagi jejak digital yang tidak bisa dihindari dan semakin mudahnya masyarakat terprovokasi dengan hal-hal yang belum tentu kebenanarannya. Ajaran agama yang sakral ini secara perlahan diruntuhkan oleh  euforia  kebebasan  yang  bahkan  terkesan  anarkis.  Maka  menjadi  kebutuhan  banyak kalangan  untuk  menambah  wawasan  tentang  delik  penodaan  agama  ini  sebagai  upaya preventif.

## METODE
Pembahasan  mengenai  delik  penodaan  agama  ini  menggunakan  penelitian  hukum normatif. 9 Metode penelitian normatif ini diharapkan akan dapat ditelaah dan dikaji norma- norma  dan  asas-asas  Hukum  Pidana  Nasional  tentang  tindak  pidana  terhadap  agama. Penelitian  tentang  norma-norma  dan  asas-asas  hukum  ini  lazim  disebut  juga  dengan penelitian  doktrinal (doctrinal  research) . 10 Penelitian  doktrinal  ini  akan  tercermin  dari upaya  inventarisasi  hukum  positif,  dan  upaya  penemuan  asas-asas  dan  dasar  falsafah (dogma dan doktrin) yang melatarbelakanginya.
Pembahasan  tentang  delik  penodaan  agama  juga  dengan  pendekatan  perundang- undangan (Statute Approach) yang akan membantu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang melandasi berlakunya Pasal 156a KUHP. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (Historical Approach) untuk melacak sejarah yang melatarbelakangi  berlakunya  Pasal  156a  KUHP  dan  melacak  perkembangan  filosofi  yang melandasi  berlakunya  Pasal  156  a  KUHP. 11 Dari  munculnya  UU  No.  1/PNPS/Tahun  1965 sampai pada putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 atas UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pendekatan kasus (Case Approach) , juga dipakai menganalisa alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus-kasus penodaan terhadap agama dari fase orde lama, orde baru dan reformasi. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN
7 Jazim Hamidi, Husnu Abadi, Intervensi Negara terhadap Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 135
8 Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi , (Jakarta: Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI, 1981), hlm. 105
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm. 51. Lihat Pula Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 81.
10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 88.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 137.
12 Ibid, hlm. 158.

## Landasan Historis Konstitusional
Pancasila  sebagai  falsafah  bagi  bangsa,  telah  menempatkan  Sila  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sebagai  Sila  Pertama.  Hal  ini  merupakan  landasan  filosofis  konstitusional  bagi bangsa  Indonesia  dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Ditegaskan kembali dalam Konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, tepatnya pada Pasal 29. Dari hierarki inilah, telah dikenal statemen bahwa Indonesia bukanlah  negara  sekuler  yang  memisahkan  negara  dengan  agama.  Namun  demikian, Indonesia  bukan  negara  yang  berdasarkan  pada  agama  tertentu.  Negara  Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih satu agama tertentu. Hal ini juga berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28E.
Kebebasan  beragama  tetap  dibatasi  oleh  hukum,  karena  berhadapan  dengan  hak orang  lain.  Maka  keberadaan  Kebijakan  Hukum  Pidana  tentang  Tindak  Pidana  terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dari perspektif HAM, dibenarkan. Meskipun demikian,  - karena  Indonesia  bukan  negara  satu agama  tertentu-  maka  yang  harus dilindungi  adalah nilai-nilai  luhur  dari  semua  ajaran  agama  yang  dianut  di  Indonesia.  Terutama  nilai-nilai Hukum Islam yang akan dikaji dalam penelitian ini.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini tindakan kekerasan yang diklaim atas nama agama semakin marak. Berkaitan dengan hal tersebut, seiring  dengan  merebaknya  isu  Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM)  pada  sisi  yang  lain,  maka regulasi mengenai kehidupan beragama di Indonesia menjadi sorotan dunia internasional. Upaya  negara  dalam  melindungi  agama  dan  kehidupan  beragama  diawali  dari  Seminar Hukum  Nasional  I  Tahun  1963.  Semangat  perumusan  delik  agama  dijiwai  dengan  Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan causa prima dalam Negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  merupakan  landasan  konstitusional  dan  pondasi  yang kuat  bagi  terbentuknya  delik  agama.  Sehingga  Seminar  Hukum  Nasional  I  Tahun  1963 tersebut  telah  melatarbelakangi  lahirnya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  (yang  selanjutnya  disebut  UU PNPS). Dari Pasal 4 UU PNPS ini dirumuskan penambahan pasal baru KUHP, yaitu Pasal 156a yang menyatakan:
“Pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  diadakan  pasal  baru  yang  berbunyi  sebagai berikut:
Pasal 156a
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama yang dianut di Indonesia;
b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Jadi, Pasal 156a KUHP yang mengatur lebih spesifik terkait tindak pidana terhadap agama, merupakan satu-satunya pasal yang lahir dari pemikiran filsafat Bangsa Indonesia. Namun,  setelah lima  puluh tahun  setelah berlakunya  Pasal  156a  KUHP  tersebut  semakin banyak kasus yang terjadi. Kebijakan penal maupun non-penal terkait penodaan agama ini juga seringkali muncul sebagai reaksi dari berbagai kasus yang terjadi. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi bangsa Indonesia dan banyaknya kasus-kasus kejahatan terkait penodaan agama maupun perusakan rumah ibadah.
Pemerintahan Soekarno yang mengawali pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam kurun waktu 1959 – 1965, Presiden Soekarno dengan Sistem Demokrasi Terpimpin
menjelma  menjadi  seorang  pemimpin  yang  otoriter.  Partai-partai  yang  marak  di  Era Demokrasi Liberal secara praktis menjadi lemah dan tak berdaya, kecuali Partai Komunis Indonesia  yang  dapat  memperluas  pengaruhnya  dengan  berlindung  di  bawah  kekuasaan Soekarno; sementara Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya. 13 Peristiwa Gerakan Separatis DI/TII yang dipimpin Kahar Mudzakar Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh merupakan reaksi dari dari kebijakan Soekarno yang dianggap tidak memihak Islam. 14 Apalagi pada tahun 1965 terjadi Pemberontakan G 30 S/PKI yang sudah  memanas  sejak  tahun  1960-an.  Ketegangan  PKI  ini  segera  direspon  oleh  Menteri Agama  saat  itu,  Saifuddin  Zuhri  yang  mendesak  Presiden  Soekarno  untuk  mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan ini kemudian dikukuhkan di Era Orde Baru sebagai undang- undang  melalui  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang  Pernyataan  Berbagai Penetapan  Presiden  dan  Peraturan  Presiden  sebagai  undang-undang. 15 Meletusnya  G  30 S/PKI  pada  tahun  1965  juga  telah  meruntuhkan  kekuasaan  Soekarno  dengan  Demokrasi terpimpinnya  yang  bercorak  otoritarian.  Peristiwa  tersebut  mengakhiri  tarik  menarik antara tiga kekuatan politik; Soekarno, Angkatan Darat dan PKI.
Soekarno  diberhentikan  secara  konstitusional  oleh  MPRS  karena  tidak  dapat memberi pertanggungjawaban atas musibah Nasional G 30 S/PKI. Akhirnya PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai pertai terlarang karena telah mengkhianati negara. Militer tampil sebagai pemeran utama dalam pentas politik awal Orde Baru, suatu era yang dipakai sebagai nama resmi pengganti Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966) yang dikenal dengan Orde Lama. 16
Era  reformasi  ditandai  dengan  kebebasan  dan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia secara total. Kebebasan ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tak luput pula  terkait  kebebasan  beragama.  Konstitusi  Undang-undang  Dasar  1945  juga  telah diamandemen empat kali sebagai pertanda terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Namun  keberadaan  Pasal  29  tidak  berubah  sama  sekali  dari keempat amandemen tersebut. Akan tetapi keberadaan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 yang melegitimasi Pasal 156a KUHP telah dipermasalahkan. Sehingga pada tahun 2009, gabungan tujuh  badan  hukum  privat  mengajukan  keberatan  atas  berlakunya  Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tujuh Badan Privat itu terdiri dari: 1) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif  untuk  Transisi  Berkeadilan  (IMPARSIAL),  2)  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat  (ELSAM),  3)  Perkumpulan  Perhimpunan  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (PBHI), 4), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), 5)  Perkumpulan  Masyarakat  Setara,  6)  Yayasan  Desantara,  7)  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum Indonesia.
Ketujuh badan hukum privat tersebut sebagai Pemohon I sampai VII beserta empat orang  Pemohon  perorangan  Warga  Negara  Indonesia,  yaitu:  K.H.  Abdurrahman  Wahid, Musda Mulia, M. Dawam Rahardjo dan K.H. Maman Imanul Haq sebagai Pemohon VIII sampai XI. Kesebelas pemohon telah mengajukan keberatan terhadap berlakunya Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama secara tidak langsung. Pemohon telah menunjukkan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia sebagai bukti untuk memperkuat alasan-alasan. Keterlibatan pemohon  dalam  upaya  kampanye  pendidikan  pluralisme,  liberalisme  dan  demokrasi
13 Moh. Mahfud, MD, 1998, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: LP3ES), hlm. 136
14 http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/viewFile/180/153
15 ibid
16 Moh. Mahfudz, hlm. 196
keagamaan telah mendorong mereka untuk mencari bentuk atau formula tentang keadilan konstitusional atas penafsiran kebebasan beragama di Indonesia. 17
Kerugian konstitusional yang diajukan pemohon terkait Pasal 1, 2, 3 dan 4 UU PNPS No. 1 Tahun 1965, yaitu: 18
1) Diskriminasi Agama; Pasal-pasal a-quo telah menimbulkan diskriminasi agama terhadap selain enam agama yang diakui di Indonesia yang mana bertentangan dengan prinsip hak asasi kebebasan beragama yang terkandung dalam UUD NRI 1945
2) Relativisme Kebenaram; negara tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan tidak boleh mengambil tafsir suatu kelompok sebagai tafsir resmi negara. Karena hal yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau aliran belum tentu benar bagi kelompok lain.
3) Forum  Internum dan Forum  Externum; keyakinan  beragama  mempunyai  dua dimensi,  yaitu:  dimensi  privat  dan  publik.  Sudah  sewajarnya  jika  seseorang mempercayai keyakinannya secara privat dan diekspresikan kepada publik.
4) Eksistensi  Penetapan  Presiden  (PNPS);  secara  historis,  PNPS a-quo dibentuk dalam keadaan darurat untuk menertibkan aliran-aliran yang menjadi ancaman revolusi.  Jadi  dalam  kondisi  kekinian,  PNPS  tidak  relevan  lagi  untuk dipertahankan.
5) Hak  Asasi  Manusia;  Pembatasan  mengenai  tafsiran  agama  dan  pelarangan terhadap  keyakinan  seseorang  telah  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Hak Asasi  Manusia,  baik  dalam  UUD  NRI  1945,  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM),  maupun  Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  serta instrumen internasional lainnya.
6) Kriminalisasi  Agama; bahwa  pemidanaan  atas  penyalahgunaan  atau  penodaan agama adalah sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas.
7) Ketidakpastian  Hukum  Surat  Keputusan  Bersama; bahwa  produk  hukum  yang disebut  dengan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  tidak  dikenal  dalam  hirarki perundang-undangan.  Sehingga  keberadaan  SKB  tidak  menjamin  kepastian hukum di Indonesia.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  menanggapi  dan  menjawab  permohonan  pemohon telah melibatkan pihak-pihak terkait, yang dapat digolongan pada tiga kelompok:
1) Kelompok  pertama  menyatakan  bahwa  UU  PNPS  No.  1  Tahun  1965 konstitusional, sehingga harus dipertahankan.
2) Kelompok kedua menyatakan bahwa UU PNPS No. 1 Tahun 1965 inkonstitusional, sehingga harus dicabut.
3) Kelompok ketiga yang menginginkan agar UU PNPS No. 1 Tahun 1965 direvisi. Kelompok  yang  menyatakan  bahwa  UU  PNPS  No.  1  Tahun  1965 konstitusional berpendapat; 19
1) Aturan  penyalahgunaan  dan  penodaan  agama  bukan  untuk  menghambat kebebasan beragama di Indonesia.
2) Kebebasan  beragama  bukanlah  hal  yang  mutlak  sebebas-bebasnya,  melainkan juga harus tunduk patuh pada Pasal 28J (ayat 2) UUD NRI 1945.
3) Pengaturan  dalam  Undang-undang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan Agama adalah bentuk perlindungan negara untuk menjamin kerukuran
17 Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009, Perihlm Pengujian Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun  1965  tentang  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945
18 Ibid, hlm. 17
19 13 Risalah Sidang MK, hlm. 55
dan  toleransi  beragama.  Sehingga  diharapkan  pula  untuk  menjamin  ketertiban umum bagi keseluruhan masyarakat Indonesia.
4) Jika tidak ada Undang-undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,  maka  kebebasan  beragama  akan  disalahgunakan  untuk  saling  hujat- menghujat antar penganut agama dengan agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki.
Adapun  kelompok  yang  menyatakan  bahwa  UU  PNPS  No.  1  Tahun  1965  adalah inkonstitusional , beralasan;
1) Tidak memenuhi syarat formal legislasi, karena dibentuk pada masa Revolusi dan Demokrasi  Terpimpin,  sehingga  harus  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan  tidak sesuai dengan UUD NRI 1945.
2) Menimbulkan diskrimasi, karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara.
3) Negara  tidak  berhak  mencampuri  urusan  keyakinan  beragama  dalam  hal menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah”.
4) Tidak  menjamin  kebebasan  beragama  dan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi Manusia karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui negara
5) Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku  warga  negara  saja,  dan  bukan  membatasi  keyakinan  keberagamaan seseorang.
6) Melakukan  kriminalisasi  terhadap  kebebasan  beragama  karena  memberikan ancaman  pidana  atas  delik  penyalahgunaan  dan  penodaan  agama,  yang  dapat digunakan  oleh  rezim  berkuasa  untuk  menekan  kaum  beragama  minoritas lainnya.
Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan agama terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan,  yaitu  aspek  kebebasan  internal (forum  internum) dan  aspek  kebebasan eksternal (forum  externum). Kebebasan  internal (forum  internum) yang  menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang  untuk  meyakini,  berfikir,  dan  memilih  agama  atau  keyakinannya,  juga  kebebasan untuk mempraktekkan agama atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini  tidak  dapat  diintervensi  oleh  negara.  Kebebasan  eksternal (forum  externum) adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, atau memanifestasikan eksistensi spiritual yang diyakininya itu kepada publik dan membela keyakinannya.
Apabila  dicermati  secara  mendalam  dan  menyeluruh,  kelompok  yang  menyatakan UU  PNPS  No.1  Tahun  1965  adalah  inkonstitusional  pada  dasarnya  berperan  membantu kehati-hatian  negara  dalam  penerapannya.  Sehingga  diperlukan  revisi  dengan  mengkaji kembali  rumusan  batasan-batasan  penyalahgunaan  dan  penodaan  yang  dimaksud.  Agar kekhawatiran  warga  negara  atas  tindakan  rezim  penguasa  bisa  diminimalisir.  Dari  aksi Tujuh  Badan  Pivat  yang  merasa  dirugikan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas berlakunya UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat terkait dengan  pemberlakuan  peraturan  perundang-undangan  menjadikan  masyarakat  lebih dewasa dalam bertindak.

## DISKUSI Penodaan Agama di Indonesia
Secara  formil,  berlakunya  Pasal  156a  KUHP  melalui  UU  PNPS  No.  1  Tahun  1965 adalah sah, karena berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Secara materiil, bahwa substansi Undang-undang Pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945.  Namun  dalam  penerapannya  harus memperjelas rumusan, bentuk dan batasan-batasannya. Sehingga penegakan hukum terkait penodaan agama bisa tegas dan memenuhi rasa keadilan individu, masyarakat dan negara.
Perkembangan  yang  terjadi  di  era  reformasi,  telah  terjadi  perubahan  sosial  yang  cukup signifikan terutama terkait dengan pemahaman Hak Asasi Manusia khususnya Kebebasan Beragama. 20
Pembahasan  mengenai  Tindak Pidana  Terhadap  Agama  Dan  Kehidupan  Beragama Dalam Hukum Pidana Nasional tidak lepas dari teori pembentukan delik agama. Penyusunan tindak  pidana  tersebut  dapat  didasarkan  atas  suatu  alternatif  atau  penggabungan  antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindunginya. Dalam Laporan Penelitian Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana (LPHN), menyebutkan tiga teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan tindak pidana terhadap agama, yaitu: 21
1) Friedensschutz-theory ,  yang  memandang  ketertiban  umum  sebagai  kepentingan hukum yang harus dilindungi.
2) Gefullsschutz-theory ,  dikemukakan  oleh  Binding,  yang  memandang  bahwa  negara hendak melindungi rasa keagamaan.
3) Religionschutz-theory , dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara. 22
Ketiga  teori  tersebut  sebagai  pembentukan  tindak  pidana  terhadap  agama,  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia menganut teori pertama,  yaitu Friedensschutz-theory yang  memandang  bahwa  bukan  tindak  pidana terhadap agama, jika sebuah perbuatan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini terbukti dengan  tidak  secara  eksplisit  KUHP  memberikan  bab  khusus  terhadap  tindak  pidana terhadap  agama  dan  kehidupan  beragama.  Dan  mengklasifikasikan  dengan  bab  yang mengatur Ketertiban Umum.
Berbeda  dengan  Rancangan  KUHP  yang  akan  datang  yang  menganut  teori  ketiga, yaitu Religionschutz-theory, yang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Hal ini senada dengan tujuan diberlakukannya Hukum Pidana Islam pada khususnya dan Hukum Islam pada umumnya, yang menjunjung kepentingan agama (hifdzu al-diin) sebagai kepentingan yang paling tinggi.
Pasal-pasal  KUHP  yang  mengatur  Tindak  Pidana  Terhadap  Agama  dan  Kehidupan Beragama selama ini tidak dirumuskan dengan bab khusus yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama, walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat di kategorikan juga sebagai delik agama dalam ketiga pengertian dibawah ini, yaitu: 23
1) Tindak pidana menurut agama; banyak tersebar di dalam KUHP, seperti misalnya delik pembunuhan,  pencurian,  penipuan/pebuatan  curang,  penghinaan,  fitnah,  delik-delik kesusilaan  (zina,  perkosaan  dan  sebagainya).  Tetapi  belum  tentu  sama  dan  tidak mencakup semua perbuatan dosa/terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma hukum agama
2) Tindak pidana terhadap agama; terlihat terutama dalam Pasal 156a (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama).
3) Tindak  pidana yang berhubungan  dengan  agama.  Delik  agama  dalam  pengertian  ini dalam  KUHP  sangat  banyak  antara  lain  di  dalam  Pasal  175-181  dan  503  ke  -2  yang meliputi perbuatan-perbuatan:
20 Rossa Ilma Silfiah, The Inplementation of Religious Pluralism Values of Islamics Law on Article 156a of The Criminal Code , Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2 (May – August 2020)
21 Juhaya  S.  Praja,  Ahmad  Syihabuddin,  op-cit,  hlm.  57.  Lihat  juga Oemar  Seno  Adji,  Hukum  (Acara)  Pidana  dalam Prospeksi ,  (Jakarta:  Penerbit  Erlangga,  Anggota  IKAPI,  1981),  hlm.  96.  Lihat  juga Masruchin  Ruba’i, Tindak  Pidana Terhadap Agama di Indonesia, dalam Arena Hukum No. 11 Tahun 4, Juli 2000. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 8.
22 Oemar Seno Adji , 1991, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi , Jakarta: Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI., hlm. 96.
23 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan  konsep  KUHP  Baru, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm. 325-326.
a. Merintang pertemuan/upacara keagamaan dan upacara pemakaman jenazah (Pasal 175);
b. Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
a. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang di izinkan (pasal 177 ke-1);
b. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
c. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);
d. Menodai/merusak kuburan (Pasal 179);
e. Menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180);
f. Menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181);
g. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah di lakukan (Pasal 503 ke-2).

## Beberapa Kasus Penodaan Agama Di Indonesia
Pembahasan delik penodaan agama tidak akan sempurna hanya dengan memahami perspektif  historis  dan  konstitusional  saja.  Beberapa  kasus  penodaan  agama  terlihat semakin  meningkat  saat  era  reformasi,  karena  di  saat  yang  sama,  euforia  kebebasan berpendapat  dalam  berbangsa  dan  bernegara  semakin  tinggi.  Maka  kebebasan  dalam beragamapun juga mendapatkan ruang yang cukup besar. Berikut ini kasus-kasus penodaan agama dari masa ke masa:

## a. Era Orde Baru
Situasi  Pemerintahan  Presiden  Soeharto  merupakan  situasi  penegakan  hukum penodaan  agama.  Karena  pengesahan  PNPS  (Penetapan  Presiden)  di  era  Orde  Lama, termasuk  PNPS  No.  1  Tahun  1965  menjadi  undang-undang  ditetapkan  pada  tahun  1969 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969. Berikut ini dikemukakan kasus-kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia: 24
1. HB Jassin/cerpen Langit Makin Mendung Cerpen (1968)
Majalah  Sastra  Edisi  8  Agustus  1968  menerbitkan  cerpen  berjudul  Langit  Makin Mendung  (LMM)  karya  Ki  Pandji  Kusmin.  Cerpen  itu  menimbulkan  kecaman  dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat reaksi massa, kejaksaan tinggi sumatera utara melarang peredaran majalah sastra yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. HB Jassin sebagai penanggung jawab majalah disidangkan,  namun  ia  tidak  bersedia  memberikan  identintas  asli  penulis  sebagai bentuk pembelaan terhadap kebebasan berekspresi. HB Yasin dipidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.
2. Arswendo Atmowiloto (1990)
Pada 15 oktober 1990, tabloid mingguan monitor memuat angket mengenai tokoh yang yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW  di  urutan  ke-11,  di  bawah  peringkat  presiden  Soeharto,  Menristek  Habibie dll.Arswendo  selaku  pemimpin  redaksi  tabloid  tersebut  didakwa  telah  melakukan penodaan  agama.  Angket  yang  menyamakan  Nabi  Muhammad  SAW.dengan  manusia biasa  menurut  majelis  hakim  adalah  merendahkan  derajat  Rasulullah.  Perbuatan  itu, terhitung  suatu  penghinaan  (yang  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  dan penodaan)  terhadap  agama  Islam  dengan  menggunakan  penerbitan  pers.  Arswendo dipidana 5 tahun penjara.
b. Era Reformasi
24 Rossa Ilma Silfiah, 2018, Otoritas Negara terhadap Agama dan Kehidupan Beragama di Indonesia, Pasuruan: Yudharta Press), hlm. 139

## (1) Yusman Roy/shalat dwi bahasa (2005)
Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku berdiri pada tanggal 9 oktober 2002 didirikan oleh Yusman Roy. Yusman Roy, seorang petinju yang belajar ilmu agama  Islam selama 17 tahun di bawah asuhan seorang guru bernama KH. Abdullah Satar Majid di Peneleh Surabaya. Yusman Roy menimba ilmu tak sekedar syari’at, tetapi meliputi pula hakikat dan lelaku. Ia kerap melakukan kontemplasi mengenai kandungan Al-Qur’an. Ayat Al-Qur’an yang menyatakan  bahwa  ”Sesungguhnya  shalat  mencegah  diri  dari  keji  dan  munkar”, membuatnya terus bertanya-tanya, karena banyak orang yang shalat dan bisa membaca Al-Qur’an, tetapi perilakunya masih banyak yang melanggar Al-Qur’an. Agar seseorang bisa menghayati shalatnya Yusman mengajarkan dan menyebarkan shalat dua bahasa. MUI Kabupaten Malang menyatakan penyiaran ajaran shalat dwi bahasa adalah sesat. Yusman  roy  didakwa  dengan  pasal  penodaan  agama  (156ª)  dan  pasal  157(1)  KUHP. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan argumentasi kesesatan shalat yang disertai terjemah bacaannya. Sebagaimana Firman Allah Surat al-Hasyr Ayat 7:
“Dan apa-apa yang diajarkan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”.
Hadits  Nabi  saw  juga  menjelaskan  secara  rinci  terkait  pelaksanaan  shalat, sebagaimana Hadits riwayat Malik.
“Malik bercerita kepada kami: Kami datang kepada Nabi, dan kami adalah para pemuda yang  sebaya,  kami  tinggal  bersama  beliau  selama  dua  puluh  hari.  Rasulullah  adalah orang yang sangat pengasih dan santun. Ketika menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga,  beliau  bertanya  tentang  orang-orang  yang  kami  tinggalkan.  Kamipun menceritakan kepada beliau, beliaupun bersabda: “Pulanglah kepada keluarga kalian, dan  tinggallah  bersama  mereka;  ajarkan  kepada  mereka  dan  perintahkanlah  –beliau menyebutkan  beberapa  hal  yang  saya  hafal  ataupun  yang  saya  tidak  hafal-  dan kerjakanlah  shalat  sebagaimana  kalian  melihatku  melakukannya ;  Apabila  telah tiba saat untuk shalat, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan adzan, dan orang yang paling tua hendaklah menjadi Imam”. (HR. Bukhari)
Keberadaan  Fatwa  MUI  ini  nyatanya  tidak  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam memutus  kasus  Yusman  Roy.  Yusman  Roy  diputuskan  tidak  terbukti  bersalah melakukan  penodaan  agama,  akan  tetapi  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana menyiarkan  surat  atau  gambar  yang  isinya  menyatakan  permusuhan,  penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia sebagaimana Pasal 156 KUHP. Akibatnya dia dipenjara 2 tahun. 25

## (1) Lia aminudin alias lia eden (2006)
Pada  tahun  1995,  Lia  Aminudin  mengaku  mendapat  bimbingan  gaib  yang  dijadikan bahan diskusi tentang ketuhanan dengan nama kelompok Salamullah. Selanjutnya dia mengaku  sebagai  jelmaan  Jibril.  Terkait  dengan  ini,  MUI  mengeluarkan  Fatwa  yang menyatakan bahwa dalam Aqidah Islam Malaikat Jibril turun kepada para nabi untuk menyampaikan  wahyu  Allah.  Dan  Nabi  terakhir  adalah  Nabi  Muhammad  saw,  maka Malaikat Jibril tidak akan turun lagi menemui manusia untuk menyampaikan wahyu. Di antara pertimbangan MUI dalam Konsiderannya, sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 3 “...Pada hari itu telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridlai Islam menjadi agama bagimu...” Lia  mendapat  vonis  dua  kali.  Pertama,  pada  29  Juni  2006  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat selama dua tahun penjara. Dan Kali kedua, pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada  2  Juni  2009  dengan  hukuman  penjara  2  tahun  6  bulan. 26
25 Fatwa MUI dalam Rossa Ilma Silfiah, hlm. 126
26 Ibid, hlm. 128

## (2) Tajul Muluk/Syiah (2012)
Pada  29  Desember 2011  Rumah  ketua  Ikatan  Jamaah  Ahl al-Bait  (IJABI),  Ustad  Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syiah lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan, dibakar oleh 500an orang yang menyatakan diri sebagai kelompok  ahl  as-sunnah  wa  al-Jamaah.  MUI  Sampang  mengeluarkan  fatwa  bahwa Ajaran  menyesatkan.  Hakim  memutuskan  Tajul  bersalah,  dengan  hukuman  2  tahun penjara.  Bentuk  penodaannya,  menurut  Majelis  Hakim,  diantaranya  terbukti mengajarkan ajaran Syiah di mushalla dan masjid, dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun Iman ada 5, berbeda degan tuntunan Islam yang dianut warga setempat.
MUI  Sampang  mengeluarkan  fatwa  bahwa  Ajaran  menyesatkan.  Hakim  memutuskan Tajul  bersalah,  dengan  hukuman  2  tahun  penjara.  Bentuk  penodaannya,  menurut Majelis Hakim, diantaranya terbukti mengajarkan ajaran Syiah di mushalla dan masjid, dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun Iman ada 5, berbeda degan tuntunan  Islam  yang  dianut  warga  setempat. 27 Setelah  mengajukan  banding  melalui Pengacara Asfinawati, Tajul Muluk divonis Pengadilan Negeri menjadi 4 tahun penjara, yang bertambah 2 tahun dari putusan sebelumnya. 28
Kesesatan  Syi’ah  sebagaimana  difatwakan  oleh  MUI  Jawa  Timur  No:  Kep-01/SKF- MUI/JTM/I/2012, antara lain: 29
- Syi’ah meyakini adanya wahyu setelah Al-Qur’an, yaitu Mushaf Fatimah
- Syi’ah telah melecehkan sahabat-sahabat Nabi, terutama Sahabat Abu Bakar ra dan Sahabat Umar ra
- Syi’ah meyakini bahwa selain yang beraliran Syi’ah adalah keturunan pelacur
- Syi’ah menganjurkan nikah mut’ah
- Syi’ah menghalalkan darah ahlus-Sunnah
Tentunya ajaran-ajaran ini sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Agama Islam,  karena  Nabi  Muhammad  saw  sangat  memuliakan  sahabat-sahabatnya, sebagaimana Sabda Nabi saw:
“Takutlah  kepada  Allah,  takutlah  kepada  Allah  mengenai  sahabat-sahabatku. Janganlah  kamu  menjadikan  mereka  sebagai  sasaran  caci-maki  sesudah  aku  tiada. Barangsiapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa  membenci  mereka,  maka  berarti  semata-mata  karena  membenciku.  Dan barangsiapa  menyakiti  mereka  berarti  dia  telah  menyakiti  aku,  dan  barangsiapa menyakiti  aku  berarti  dia  telah  menyakiti  Allah.  Dan  barangsiapa  telah  menyakiti Allah dikhawatirkan Allah akan menghukumnya”. (HR al-Tirmidzi dalam Sunan al- Tirmidzi Juz V/hal. 696 hadits No. 3762)
Dari Abi Dzar ra bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidaklah seseorang melemparkan  tuduhan  kepada  yang  lain  dengan  kefasikan,  dan  tidak  pula melemparkan tuduhan  kepada yang lain dengan kekafiran, melainkan hal itu akan kembali kepadanya apabila yang dituduh ternyata tidak demikian”.(HR al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz III/ hal. 396, No. 582) 30
(3) Tragedi Ahmadiyah Cikeusik Tragedi  Ahmadiyah  Cikeusik  merupakan  runtutan  dari  awal  mula  perkembangan Ahmadiyah itu sendiri. Di era 1970-an, gencar terjadi gerakan Rabithah Alam al Islami yang diikuti para ulama Indonesia yang kemudian menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim
27 Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, 2012, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm. 52
28 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120921_vonistajul.shtml .
29 http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf .
30 http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf .
pada  tahun  1974,  hingga  MUI  memberikan  fatwa  sesat  terhadap  Ahmadiyah.  Sebagai akibatnya, banyak masjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Selain itu, banyak juga anggota  Ahmadiyah yang menderita  serangan  secara  fisik.  Di era  1970-an,  gencar  terjadi gerakan  Rabithah  Alam  al  Islami  yang  diikuti  para  ulama  Indonesia  yang  kemudian menyatakan  Ahmadiyah  sebagai  non  muslim  pada  tahun  1974,  hingga  MUI  memberikan fatwa  sesat  terhadap  Ahmadiyah.  Sebagai  akibatnya,  banyak  masjid  Ahmadiyah  yang dirubuhkan  oleh  massa.  Selain  itu,  banyak  juga  anggota  Ahmadiyah  yang  menderita serangan secara fisik. 31
Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  perpanjangan  dari  Pemerintah  di  Bidang Keagamaan khususnya Agama Islam telah menemukan data dan fakta dalam 9 buah buku tentang  Ahmadiyah.  Sehingga  pada  Musyawarah  Nasional  II  tanggal  11  –  17  Rajab  1400 H/26 Mei – 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa Ahmadiyah adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Kemudian pada Rapat Kerja Nasional tanggal 4 – 7 Maret 1984 merekomendasikan tentang Jemaah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut: “Bahwa Jemaah Ahmadiyah di Wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai Badan Hukum  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  JA/23/13  tanggal  13-3- 1953 (Tambahan Berita Negara; tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi Umat Islam menimbulkan: a. Keresahan, karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam; b. Perpecahan, khususnya  dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat (perkawinan) dan lain-lain; c. Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.” 32
Sikap  negara-negara  Islam  dan  Organisasi  Islam  Internasional  terhadap Ahmadiyah: 33
- Malaysia telah melarang ajaran Ahmadiyah sejak tanggal 18 Juni 1975.
- Brunai Darussalam juga telah melarang ajaran Ahmadiyah.
- Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  telah  mengeluarkan  keputusan  bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan tidak boleh pergi haji ke Makkah.
- Rabithah ‘Alam  Islamy  yang  berkedudukan  di  Makkah  telah  mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan keluar dari Islam.
Tahun  2008  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan  Perintah  Kepada  Penganut,  Anggota  dan/atau  Anggota  Pengurus  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
Dua  belas  terdakwa  dalam  kasus  penyerangan  dan  pembunuhan  tiga  pengikut Ahmadiyah di Cikeusik Banten, dijatuhi vonis dengan hukuman antara tiga sampai dengan enam bulan penjara meski jatuh tiga korban jiwa dalam kasus ini. Para terdakwa mendapat hukuman sangat ringan atas kejahatan mereka, termasuk untuk Dani bin Misra, 17 tahun, yang dalam rekaman video yang beredar luas nampak memukul kepala salah satu korban dengan  batu.  Dani  hanya  dijatuhi  hukuman  tiga  bulan  kurungan. 34 Hukuman  ringan  juga diterima Idris bin Mahdani, salah satu penggerak aksi massa ke rumah pengikut Ahmadiyah bulan  Februari  2011,  yang  menurut  majelis  hakim  terbukti  memiliki  senjata  tajam  dan dikenai  hukuman  penjara  lima  setengah  bulan.  Vonis  rendah  ini  sebelumnya  sudah diperkirakan karena tuntutan tertinggi jaksa hanya tujuh bulan dalam sidang sebelumnya. 35 Jika ditinjau dari peraturan yang sudah diterapkan oleh negara, sebagai contoh Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Agama,  Jaksa  Agung,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008
31 http://www.academia.edu/7859110/Sejarah_Ahmadiyah_di_Indonesia .
32 Fatwa MUI dalam buku Rossa Ilma Silfiah, hlm. 132
33 https://andisantoso.wordpress.com .
34 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110728_cikeusikverdict.shtml.
35 Ibid
tentang  Peringatan  dan  Perintah  Kepada  Penganut,  Anggota  dan/atau  Anggota  Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB ini sebenarnya tidak hanya memberi peringatan kepada Jemaat Ahmadiyah saja, akan tetapi seluruh komponen bangsa diajak bersama untuk melaksanakan pembinaan sampai pada daerah-daerah, bahkan warga masyarakat.
(4) Kasus Ahok
Pernyataan  Ahok  yang  saat  itu  menjabat  Gubernur  DKI  Jakarta  sekaligus  Calon Gubernur  di  periode  berikutnya,  sangat  menuai  aksi  di  kalangan  masyarakat.  Dalam kunjungan  pada  27  September  2016  terkait  dengan  budidaya  ikan  kerapu,  Ahok menyatakan:
"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa ," begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang.
Reaksi masyarakat terkait ucapan Ahok ini semakin viral karena media sosial saat itu tidak bisa dibendung lagi. Pada tanggal  10 Oktober 2016 Ahok meminta maaf pada umat Islam, terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51. Namun ungkapan maaf belum cukup memberi  kepuasan  bagi  masyarakat  terutama  Umat  Islam.  Sehingga  tanggal  14  Oktober 2016 ribuan orang  dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di  depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh. Puncaknya pada  tanggal  4  November  2016  Unjuk  rasa  anti-Ahok  kembali  terjadi.  Perkiraan  kasar sekitar 75.000 hingga 100.000 orang -melibatkan pendiri FPI, Rizieq Shihab, dan sejumlah anggota  DPR  seperti  Fahri  Hamzah  dan  Fadli  Zon-  turun  ke  jalan  menuntut  agar  Ahok diipidanakan dan dipenjarakan. 36
Menutut Majelis Hakim, dari ucapan Ahok tersebut, terdakwa jelas menyebut Surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata 'dibohongi'. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi  umat  atau  masyarakat,  sehingga  terdakwa  sampai  berpesan  kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud  yang  adalah jelas  orang  yang  menyampaikan  Al-Maidah  ayat  51,"  papar hakim dalam pertimbangan hukum. 37
Majelis  hakim  sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor:  1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, menghukum Basuki alias Ahok selama dua tahun penjara. Menurut hakim,  Ahok terbukti melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Putusan hakim ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menyatakan Ahok terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP tentang penistaan terhadap suatu golongan. Sebelumnya jaksa meminta hakim menghukum Ahok selama satu tahun penjara dengan percobaan dua tahun.
Menurut hakim, Ahok telah memenuhi unsur-unsur penodaan agama. Video dan para saksi  yang  dihadirkan  oleh  jaksa  penuntut  adalah  bukti  tak  terbantahkan  bahwa  Ahok pernah mengaitkan Surat Al Maidah ayat 51 dengan kata dibohongi. Selain itu, hakim juga menilai Ahok mempunyai niat dan sengaja dalam mengucapkan kalimat itu. Sebagai pejabat publik,  hakim  mengatakan Ahok harusnya  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  istilah yang melecehkan.
(5) Kasus Pelecehan Simbol Agama Nanang  Kurniawan,  49  tahun  adalah  salah  seorang  warga  Jl.  Brigjen  Katamso Kelurahan Kedungrejo Waru Sidoarjo dan Karyawan PT. Pradipta Prakarsa Makmur, Jl. Raya Wringinanom Gresik. Sejak tahun 2001 menjadi desainer di PT PPM dan bertanggung jawab terhadap  motif  dan  model  sandal  yang  diproduksi.  Dalam  Sidang  Perdana,  terdakwa
36 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601
37 https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51
mengakui  berinisiatif  mengunduh  gambar  kaligrafi  dari  hasil  pencarian  di  internet. Selanjutnya  terdakwa  memasukkan  gambar  kaligrafi  ke  program  adobe  photoshop  yang kemudian dicopy-paste, lalu dijiplak ulang kaligrafi lebih besar agar tiga dimensinya muncul. Setelah desain jadi, terdakwa menambahkan empat garis miring-miring pada alas sandal. 38 Dalam persidangan, Nanang mengaku tidak bisa mengaji dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam secara pribadi maupun secara kelembagaan. 39
Pada akhirnya Nanang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Pasal 156a KUHP dengan vonis 1,6 tahun penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai Djuanto PN Gresik. Vonis tersebut conform dengan tuntutan jaksa yang menuntut 18 bulan penjara. 40 Ketua Advokasi FPI Jatim yang mengawal jalannya persidangan, mendesak Kejaksaan Negeri untuk banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan alasan, sandal dengan alas nama Allah tersebut sudah  beredar  dimasyarakat  sebanyak  77.000  sandal.  Semestinya  terdakwa  dihukum dengan hukuman maksimal, 5 tahun. 41

## (6) Perusakan Rumah Ibadah
Pelecehan  dan  perusakan  simbol-simbol  agama  akhir-akhir  ini  sering  terjadi  di Indonesia. Mulai dari perusakan rumah ibadah dan penulisan lafadz Allah dan ayat-ayat Al- Qur’an  tidak  pada  tempatnya.  Keadaan  ini  cukup  meresahkan  seluruh  umat  beragama  di Indonesia. Perusakan rumah ibadah, pada umumnya sangat berkaitan dengan perijinan dan ketentuan pendirian. Perusakan rumah ibadah yang didirikan oleh kelompok yang dianggap sesat sangat jarang disentuh oleh hukum.
Perusakan  rumah  ibadah  hampir  setiap  tahun  terjadi  di  berbagai  daerah.  Sikap intoleransi  ini  meresahkan  bangsa  Indonesia  yang  selama  ini  dikenal  ramah  dan  selalu menjaga  kerukunan  umat  beragama.  Setara Institute  for  Democracy  and  Peace mencatat setidaknya selama 8 tahun, mulai 2007 sampai 2014 terdata 1.680 peristiwa dengan 2.268 tindakan pelanggaran. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 210 peristiwa dengan 283 tindakan.
Sebagian besar peristiwa mengalami impunitas dan tidak diadili secara fairness serta tidak  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Aktor  pelanggarannya  dilakukan  oleh  aktor negara dan non-negara, menurut Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani usai berdialog dengan Mendagri, Kantor Kemendagri, jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu malam, 20 Mei 2015. 42
Menurut  Ismail,  selama  kurang  lebih  delapan  tahun,  Setara  Institute  mencatat sebanyak  316  tempat  ibadah  mengalami  perusakan  seperti  pembakaran,  penolakan  izin pembangunan.  Rincian  dari  316  tempat  ibadah  tersebut  antara  lain,  terdapat  20  tempat ibadah aliran kepercayaan, 163 gereja, 3 klenteng, 110 masjid aliran keagamaan minoritas, 1  sinagog,  5  pura  dan  14  vihara. 43 Dengan  kondisi  demikian  Setara  Institute  mendorong pemerintah  untuk  menyelesaikan  permasalahan  intoleransi  yang  sering  terjadi  dengan fakta-fakta diskriminasi dan kekerasan.
Jum’at 3 September 2021 Kasus Ahmadiyah rupanya tidak bisa dengan mudah selesai begitu  saja,  terjadi  perusakan  rumah  ibadah  Ahmadiyah  di  Sintang  Kalimantan  Barat. Sebanyak  9  orang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  kasus  perusakan  tempat ibadah  Ahmadiyah  di  Sintang,  Kalimantan  Barat.  Ratusan  warga  merusak  dan  membakar sejumlah  bangunan  milik  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Desa  Balai  Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia
38 http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/21/sidang-perdana-motif-sandal-berlafal-allah-diambil-dari-kaligrafi .
39 http://surabaya.tribunnews.com/2016/02/24/desainer-sandal-berlafal-allah-mengaku-tidak-bisa-mengaji-begini- jalannya-persidangan.
40 http://beritagresik.com/hukum/29/02/2016/terdakwa-sandal-lafadz-Allah-divonis-1,6-tahun.html .
41 Ibid
42 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/628334-delapan-tahun-316-tempat-ibadah-dirusak-dan-ditolak-massa .
43 Ibid
(JAI)  Yendra  Budiana  mengatakan,  pembakaran  dan  perusakan  masjid  dilakukan  oleh sekitar 130 orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam. 44
(7) Kasus Yahya Waloni
27  April  2021  Yahya  dilaporkan  karena  telah  melakukan  tindakan  sensitif  dan memancing kemarahan umat beragama. Melalui ceramah yang diunggah akun You Tube Tri Datu, ia menyampaikan bahwa Bible (Injil) tak hanya fiktif tetapi juga palsu. Hal ini sangat menodai keyakinan agama umat kristiani. Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tri  Datu.  Dalam  video  ceramah  itu,  Yahya  Waloni  menyampaikan  bahwa  Bible  (Injil)  tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Yahya Waloni dan pemilik akun You Tube diancam dengan Pasal Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa dengan sengaja  dan  tidak  sah  menyebarkan  informasi  yang  akan  menyebabkan  permusuhan, kebencian  berdasarkan  SARA.  Lalu,  juga  disangkakan  Pasal  156  huruf  a  KUHP,  yaitu melakukan  penodaan  terhadap  agama  tertentu.  Yahya  Waloni  terancam  pidana  penjara selama enam tahun. 45

## (8) Kasus Saifudin Ibrahim
P ernyataan  Pendeta  Saifuddin  Ibrahim  meminta  Menteri  Agama  (Menag)  Yahya Chalil  Qoumas  untuk  menghapus  300  ayat  Alquran,  membuat  gaduh  dan  membuat kemarahan  masyarakat.  Hal  ini  direspon  oleh  Mahfud  MD  dan  meminta  akun  YouTube Saifuddin untuk segera ditutup agar tidak mengadu domba antarumat. 46 Meskipun kasus ini belum mendapatkan putusan pengadilan, namun hal ini cukup meresahkan kalangan umat beragama. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di masyarakat baik yang dilakukan melalui media sosial maupun secara langsung tidak lagi memerhatikan sakralitas agama.
Harapannya,  kasus-kasus  penodaan  agama  tidak  lagi  muncul.  Pemahaman  agama secara  komprehensif  dan  mengedepankan  sikap  toleran  harus  dibudayakan  di  tengah masyarakat. Hukum Pidana harus menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian kasus-kasus ini. Setelah mencuatnya kasus Ahok, beberapa kasus penodaan agama seringkali dilakukan upaya  klarifikasi  dan  advokasi  terlebih  dahulu,  agar  tidak  menggelinding  begitu  saja  dan viral di media sosial, sehingga seakan masyarakat bisa menjustifikasi dengan mudah.

## PENUTUP
Pengaturan  delik  penodaan  agama  merupakan  keniscayaan  bagi  negara  yang berideologi Pancasila. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa telah menjadi spirit bagi sila- sila berikutnya, menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha  Esa  menunjukkan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  negara  yang berdasar  agama  dengan  melindungi  kebebasan  beragama  bagi  warga  negaranya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap agama, memerlukan legitimasi di ranah hukum pidana, yaitu dengan munculnya Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Keberadaan Penetapan Presiden di era orde lama ini disahkan kembali menjadi Undang-undang dengan keluarnya Undang-undang No. 5 Tahun  1969,  sehingga  Penetapan  Presiden  ini  ditambahkan  pada  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 156a.
Landasan Historis sekaligus Konstitusional delik penodaan agama di Indonesia telah menjadi bukti sejarah sejak terbentuknya negara ini. Pasal 156a KUHP merupakan realisasi kebijakan penal dari Sila Pertama tersebut. Dilatarbelakangi sejarah panjang yang diawali
44 https://www.kompas.tv/article/208722/kasus-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-di-sintang-9-orang- ditetapkan-jadi-tersangka
45 https://www.suara.com/news/2021/08/28/105159/yahya-waloni-diobati-dulu-sampai-sembuh-nanti-diperiksa- lagi
46 https://www.suara.com/news/2022/03/16/221156/pendeta-saifuddin-ibrahim-yang-minta-hapus-300-ayat- alquran-menko-polhukam-minta-kepolisian-segera-selidiki
sebelum pra penjajahan hingga terbentuknya Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Sila Pertama.  Maka  keberadaan  agama  menjadi  spirit  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  mengisi kemerdekaan dan menegakkan keadilan. Sehingga perlindungan terhadap agama dari segala bentuk  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  harus  diminimalisir.  Upaya  tersebut  harus mensinergikan  hubungan  negara  dengan  masyarakat  melalui  tokoh  masyarakat  dengan tokoh agama.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Sunggono, Bambang, (2002), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Arief,  Barda  Nawawi,  (2014), Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenadamedia.
Hamidi,  Jazim,  Husnu  Abadi,  (2001), Intervensi  Negara  terhadap  Agama, Yogyakarta:  UII Press.
Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabudin, (1982), Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Angkasa.
Budiardo, Miriam, (1982), Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.
Mahfud, Moh., MD, (1998,) Politik Hukum Indonesia, Jakarta: LP3ES.
Azahary, Muhammad Thahir, (2001), Negara Hukum , Bogor: Kencana Prenada Medcia.
Adji,  Oemar  Seno , (1981), Hukum  (Acara)  Pidana  dalam  Prospeksi ,  Jakarta:  Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI.
Marzuki, Peter Mahmud, (2013), Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Hadjon,  Philipus  M.,  (2007), Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia:  Sebuah  Studi tentang  Prinsip-prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Jakarta, Peradaban.
Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, (2012), Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
Silfiah,  Rossa  Ilma,  (2018), Otoritas Negara terhadap  Agama  dan  Kehidupan Beragama  di Indonesia, Yudharta Press, Pasuruan.
Soekanto, Soerjono, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-PRESS.
____________, Sri Mamudji, (2003), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers.
Mertokusumo, Sudikno, (1995), Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty.

## Jurnal
Silfiah, Rossa Ilma, (2020), The Inplementation of Religious Pluralism Values of Islamics Law on Article 156a of The Criminal Code , Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2 May – August.
________________,  (2020), Kontribusi  Hukum  Islam  dalam  Membangun  Hukum  Nasional Berwawasan Multikultural, Jurnal Arena Hukum, Vol. 13, No. 1.
Ruba’i, Masruchin, (2000), Tindak Pidana Terhadap Agama di Indonesia, dalam Arena Hukum No. 11 Tahun 4, Juli 2000. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Internet
http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/viewFile/180/153 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120921_vonistajul.shtml . http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH- SESAT.pdf .
http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH- SESAT.pdf .
http://www.academia.edu/7859110/Sejarah_Ahmadiyah_di_Indonesia .
https://andisantoso.wordpress.com .
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110728_cikeusikverdict.shtml http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601
https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51 http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/21/sidang-perdana-motif-sandal-berlafal- allah-diambil-dari-kaligrafi .
http://surabaya.tribunnews.com/2016/02/24/desainer-sandal-berlafal-allah-mengaku- tidak-bisa-mengaji-begini-jalannya-persidangan.
http://beritagresik.com/hukum/29/02/2016/terdakwa-sandal-lafadz-Allah-divonis-1,6- tahun.html .
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/628334-delapan-tahun-316-tempat-ibadah- dirusak-dan-ditolak-massa .
https://www.kompas.tv/article/208722/kasus-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-di- sintang-9-orang-ditetapkan-jadi-tersangka
https://www.suara.com/news/2021/08/28/105159/yahya-waloni-diobati-dulu-sampai- sembuh-nanti-diperiksa-lagi