Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## Dongo Sa'o: The Matrilineal Marriage System Of The Ngada-Flores Community

## Dongo Sa’o: Sistem Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada-Flores
Fatma Wati 1 , Nong Hoban 2
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores 1 , Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores 2
fatmawatiuniflor@gmail.com 1 dedenonghoban@gmail.com 2
How to Cite: Fatma Wati 1 , Nong Hoban 2 . (2020). Dongo Sa’o: The Matrilineal Marriage System Of The Ngada -Flores Community. Santhet, 2(2), 1-12.                                doi : 10.36526/js.v3i2. Abstract Received: Revised: Accepted: Keywords: Matrilineal marriage system, Mangulewa. Researchers have long been interested in studying the culture of the matrilineal marriage system, such as that of the Ngada tribe in the Flores archipelago, NTT. This  matrilineal  marriage  system  or  Dongo  Sa'o  places  women  in  a  central position as guardians of the inheritance and women are the ones who have the right to decide the management of the inheritance. The husband is considered a good guest in the Sa'o or traditional house inherited from the wife's family and the children  born  in  this  marriage  will  follow  the  lineage  of  the  mother.  This  is considered  as  a  custom  that  has  been  determined  by  custom.  This  article discusses the uniqueness of the matrilineal marriage system that occurs in the Mangulewa village community, West Golewa District, Ngada Regency and the dynamics that arise because of these customary rules. Through an ethnographic approach,  interviews  and  literature  studies,  it  is  known  that  the  matrilineal marriage system in the Mangulewa village community is considered as for women because the rights and obligations attached to you guarantee the safety of their lives under any conditions. In the system of social strata that prevails in Ngada society in general, women in the matrilineal marriage system are still regarded as glorified figures. This can be seen from a series of stages of marriage, where at the approach stage will be started by the mother of the prospective groom and at the stage of proposing is also carried out by envoys consisting of women and the rights and obligations of husband and wife in this marriage bond. All stages of marriage  must  be  inaugurated  by  custom  or  Zeza  and  affixed  in  the  liturgical eucharistic ceremony at the Mater Dolorosa Mangulewa Parish Catholic Church.

## PENDAHULUAN
Masyarakat Ngada yang berada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki tiga kesatuan adat (kelompok etnis) yang memiliki berbagai tanda-tanda kesatuan yang berbeda. Kesatuan adat tersebut adalah : (1) Ngada, (2) Riung, (3) Soa. Masing-masing kesatuan adat mempertahankan ciri perkawinannya dengan mendukung semacam tanda kesatuan yang diwariskan dari leluhur mereka. Kesatuan dalam masyarakat Ngada selain terletak pada keluarga inti dalam rumah adat yang disebut
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Sa’o juga  terdapat  pada  ikatan  keluarga  yang  lebih  luas  dan  terintregrasi  dalam  satu  simbol pemersatu  (satu Peo, satu Ngadhu dan Bhaga ).  Demikian  juga  dengan  sistem  perkawinannya. Setiap anggota perkawinan dari kesatuan adat istiadat harus taat pada kepala suku, terutama atas setiap peraturan yang berlaku dalam komunitas mereka. Setiap masyarakat pendukung mempunyai sebuah rumah pokok (rumah adat) dengan seorang yang mengepalai bagian pangkal yang disebut Ngadhu Ulu Sa’o Saka Pu’u . Dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di kabupaten Ngada, 4 (empat) diantaranya menganut sistem perkawinan matrilineal dalam hubungan perkawinan, yakni kecamatan Bajawa, kecamatan Golewa,  kecamatan  Aimere,  dan  kecamatan  Jerebu’u.  Masyarakat  kampung  Mangulewa  yang secara administratif berada dalam wilayah kecamatan Golewa Barat masih melaksanakan tradisi perkawinan  matrilineal  yang  telah  diwariskan  secara  turun  temurun.  Posisi  dan  kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan ini kelak akan mewarisi seluruh harta kekayaan klannya dan anak  hasil  perkawinan  secara  matrilineal  akan  menghubungkan  dirinya  dengan  kerabat  ibu berdasarkan keturunan perempuan secara unilateral (fitriatmoko dan riyan, 2017).
Poespasari (2016) menjelaskan bahwa sistem kekerabatan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Sistem kekerabatan parental atau bilateral yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu) atau disebut ouderlijk . Di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan ini, berlaku perkawinan bebas. Artinya kedudukan suami-istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lainnya. (2) Sistem kekerabatan patrilineal yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan anak perempuan. Bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak. Setelah perkawinan, si istri harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Sistem kekerabatan patrilineal, biasanya diikuti pada masyarakat  Batak,  Bali,  Lampung  dan  sebagian  besar  wilayah  di  NTT.  (3)  Sistem  kekerabatan matrilineal atau sistem keturunan ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih unggul dibandingkan anak laki-laki. Dalam sistem ini, umumnya berlaku sistem kawin masuk. Sistem kawin masuk yaitu setelah perkawinan si suami mengikuti dan tinggal di tengah keluarga istri. Namun  suami  tetap  menjadi  anggota  kerabat  asal  dan  tidak  masuk  ke  dalam  kerabat  istri. Sedangkan  anak-anak  hasil  perkawinan  harus  mengikuti  anggota  kerabat  ibunya.  Sistem kekerabatan matrilineal selama ini kita kenal diikuti pada masyarakat Minangkabau, walaupun pada saat  ini  sistem  kekerabatan  matrilineal  suku  Minangkabau  sudah  mengalami  banyak  perubahan social dan budaya, namun ciri-ciri utama seperti harta pusaka masih menjadi milik bersama dan perkawinan eksogami suku masih berjalan (sahrizal dan meiyenti, 2012).
Selain  suku  Minangkabau,  ada  suku-suku  lain  di  tanah  air  juga  menganut  sistem kekerabatan matrilineal yang sama , yakni suku Enggano di Bengkulu (ramadhani et al, 2019), suku Petalangan  dan  suku  Sakai  di  Riau  (mutia,  2018),    suku  Aneuk  Jamee  di  Aceh,  suku  Tetun Kabupaten Malaka (adnyana et al, 2018), suku Gorontor Maukatar, desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka (mau, 2015) dan suku Ngada di  Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada juga  suku  Kluet  di  Aceh  Selatan  yang  menganut  sistem  kekerabatan  yang  berasal  dari  jalur keturunan ibu ini (hermaliza, 2011). Di dunia internasional, heider (1997) menyebutkan beberapa contoh masyarakat matrilineal ada pada masyarakat Navajodan Hopi di Amerika Utara, beberapa suku  bangsa  di  sub  sahara  Afrika,  beberapa  kebudayaan  di  India  khususnya  adalah  di  selatan negara bagian Kerala.
Dalam  sistem perkawinan matrilineal masyarakat kampung Mangulewa menganut sistem endogami yang mengharuskan kaum wanitanya hanya boleh kawin dengan sukunya sendiri dan sistem eksogami yakni diharuskan kawin dengan orang dari luar sukunya.  Pada saat perkawinan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk kemudian dibawa ke rumah istri. Istri pantang mengeluh kepada suami, sehingga suami tidak mempunyai beban berat dalam rumah tangganya. Sistem perkawinan ini telah menempatkan posisi wanita pada posisi yang sangat
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
sentral, sebagai penguasa harta pusaka yang dapat dijadikan jaminan sosial dan pelindung dari berbagai  permasalahan  ekonomi  rumah  tangga  yang  dihadapi  oleh  anggota  keluarganya (sukmawati, 2019).
Para  istri  dari  setiap  lapisan  terutama  pada  lapisan  atas  atau  menengah  disebut Inegae/Finegae dengan  tugas  utama  menjadi  kepala  rumah  yang  memutuskan  segala  sesuatu perkara  dalam  rumah,  termasuk  dengan  pemasukan  dan  pengeluaran  biaya  kebutuhan  rumah tangga. Sementara itu status suami dalam lingkungan perkawinan istrinya dianggap sebagai tamu terhormat dan secara kultural tetap dianggap sebagai pendatang. Namun suami tidak masuk ke dalam klan istrinya walaupun ia tinggal dalam rumah istrinya. Suami tetap masuk dalam klannya sendiri yakni keluarga asalnya.
Sistem perkawinan endogami atau Zeza Latu Ngawu yang dianut oleh masyarakat kampung Mangulewa lazim disebut dengan “kawin masuk” atau Daru Rai Manu atau Kawo Api Ngata. Hal ini dengan sendirinya akan memperbesar peran, tanggung jawab dan kekuasaan perempuan dalam kehidupan  keluarga.  Sesuai  dengan  uraian  diatas,  fenomena  mengenai  sistem  perkawinan matrilineal dalam masyarakat kampung Mangulewa di Flores, Nusa Tenggara Timur ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji karena belum dikenal luas di tengah masyarakat dengan rumusan masalah: Bagaimanakah sistem perkawinan matrilineal dalam masyarakat Ngada-Flores?. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengungkap  sistem  perkawinan matrilineal masyarakat Ngada-Flores.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif    dengan  menggunakan  pendekatan etnografi. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang ilmiah (natural setting ) atau disebut juga sebagai metode etnografi  (sugiyono,  2011).  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menggambarkan  bagaimana  sistem perkawinan matrilineal dalam masyarakat Ngada-Flores khususnya di kampung Mangulewa. Alasan dari sudut pandang etnografi, bahwa kajian ini merupakan studi dan laporan tentang sistem nilai masyarakat dalam sistem tertentu (masyarakat kampung Mangulewa), yaitu untuk mengobservasi, memotret, mengungkap fakta-fakta terkait dengan pemikiran, pernyataan, perilaku, interaksi, dan makna  sistem  dalam  kaitannya  dengan  nilai-nilai  dan  aktivitas  sistem  masyarakat  kampung Mangulewa.  Investigasi  secara  mendalam  dilakukan  atas  sejumlah  fenomena  yang  ada  dalam sistem masyarakat kampung Mangulewa, Ngada-Flores (spradley, 2007).
Dalam  penelitian  kualitatif  instrumennya  adalah  orang /human  instrument , yaitu  peneliti itu sendiri.  Peneliti  harus  memiliki  bekal  teori  dan  wawasan  yang  luas  sehingga  mampu  bertanya, menganalisis,  memotret  dan  mengkonstruksi  situasi  sosial  yang  diteliti  menjadi  lebih  jelas  dan bermakna (sugiyono, 2011). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data  sekunder.  Sumber  data  primer  diperoleh  melalui  hasil  observasi  dan  wawancara  kepada informan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan dan artikel-artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian.
Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif model etnografi mengacu pada langkah- langkah  etnografi  Spradley,  yaitu  wawancara,  ( interview ),  dokumentasi,  dan  catatan  lapangan. Dalam penelitian etnografi, teknik pengumpulan data yang paling utama adalah observasi partisipan dan wawancara terbuka dan mendalam. Data penelitian dianalisis secara langsung dan bertahap sesuai dengan tahapan langkah/tekhnik etnografi berdasarkan hasil pemaknaan dan penerjemahan atas fenomena/realitas yang ditemukan.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lapisan sosial dalam masyarakat Ngada
Masyarakat Ngada umumnya mengenal berbagai lapisan tingkat sosial atau stratifikasi dalam masyarakat.  Lapisan  masyarakat  yang  paling  atas  adalah Ga’e  Meze, lapisan  tengah  atau menengah adalah Ga’e Kisa , dan lapisan paling bawah disebut Azi Ana atau Ho’o (sile et al, 2020). Ga’e berarti permulaan, dasar, asal mula, sebab atau juga berarti bangsawan atau mulia. Ga’e dalam perspektif sosiologis dapat dimaknai sebagai golongan atau kelas bangsawan yang berpengaruh dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Mereka memiliki harta benda dan hak-hak khusus dalam persekutuan adat, juga mengambil bagian pokok dalam persekutuan seperti pada  ritual  penyucian  rumah adat  ( Ka  Sa’o ),  penyucian Ngadhu-Bhaga ( ka  Ngadhu ),  dan  acara syukuran  pembukaan  kampung  baru  ( Ka  Nua ).  Masyarakat  Ngada  umumnya  dan  Mangulewa khususnya  meyakini  bahwa  golongan Ga’e  Ratu  Ka’e atau Ga’e  Meze memiliki  darah  berwarna hitam sebagai symbol matahari, dan golongan Ga’e Kisa memiliki darah berwarna kuning sebagai simbol  bulan.  Pada  akhirnya  setiap  golongan  atau  lapisan  masyarakat  selalu  berusaha mempertahankan kemurnian golongannya. Menurut aturan, keanggotaan dari lapisan masyarakat ini  diperoleh  melalui  kelahiran  dan  mengikuti  posisi  atau  garis  ibu.  Perkawinan  khusus  hanya diperkenankan dalam strata yang sama/ Netu Tuka Ghi (sile et al, 2020). Bila pria menikah dengan wanita yang berasal dari lapisan yang lebih rendah, maka anak yang dilahirkan mengikuti kasta ibunya (kasta menengah). Sebaliknya seorang pria yang mengawini wanita atau kasta yang lebih tinggi darinya, tak dapat serta merta ikut menaikkan status sosial atau status adatnya di tengah masyarakat  Mangulewa,  melainkan  akan  dipandang  sebagai  pelanggaran  yang  patut  dihukum secara keras/ La’a Sala (arndt 2009). Dalam aturan adat kasus demikian akan diberi sanksi secara adat yakni diusir keluar dari kampung.
Walaupun berada dalam wilayah administratif yang sama yakni kabupaten Ngada, namun pelaksanaan adat istiadat terkait sistem perkawinan mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Menurut ibu  Eda  Martha,  salah  seorang Inegae di  Mangulewa,  sub  etnis  Ngada  yang  berada  di  wilayah kecamatan Bajawa kota, kecamatan Aimere, kecamatan Jerebu’u dan kecamatan Golewa umumnya menganut sistem perkawinan matrilineal/ Dongo Sa’o (wawancara  16 Maret 2021). Kecamatan lain di Ngada menganut sistem perkawinan keluar. Jenis perkawinan ini memakai Weli atau belis (Mahar) sehingga hak perempuan berpindah ke rumah suami. Perkawinan ini terjadi di wilayah desa Feo, Sarasedu  1,  Kecamatan  Golewa.  Sedangkan  perkawinan  di  wilayah  kabupaten  Ngada  yang berbentuk  patriarkat    terjadi  di  wilayah  Soa,  dan  Riung.  Namun  bagi  masyarakat  Ngada  semua sistem perkawinan ini dinyatakan sah apabila disertai acara Zeza (peresmian adat).

## Sistem Perkawinan Matrilineal Masyarakat Kampung Mangulewa
Sub  etnis  Aimere,  Jerebu’u  dan  Golewa  pada  dasarnya  menganut  sistem  perkawinan matrilineal,  namun  tidak membatasi  sistem perkawinan  patrilineal.  Sistem perkawinan  matrilineal menggunakan sistem perkawinan masuk (endogamy) seperti yang telah dijelaskan di atas dikenal dengan istilah Dongo Sa’o (mendiami rumah istri), sedangkan perkawinan patrilineal menggunakan sistem perkawinan eksogamy yang dikenal dengan istilah Pasa memiliki konsekuensi tersendiri yakni pihak laki-laki yang akan membayar belis/ Weli kepada pihak perempuan. Sistem  perkawinan  matrilenal  tetap  dijaga  eksistensinya  di  kampung  Mangulewa  dengan alasan-alasan utama bahwa anak wanita sebagai pewaris keluarga dengan segala kekayaannya. Kawin masuk juga disebut Daru Rai Manu atau Kawo Api Ngata /pengurapan dengan darah ayam. Darah ayam dalam ritual adat masyarakat Ngada diyakini sebagai simbol penyucian sistem ini tetap dipertahankan  hingga  sekarang  bahkan  selalu  disempurnakan  sejalan  dengan  usaha menyempurnakan sistem adatnya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh adat sangat penting  dalam  upaya  melestarikan  dan  mempertahankan  sistem  perkawinan  matrilineal  dalam
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
masyarakat kampung Mangulewa. Bahkan peranan para tokoh adat dapat dikatakan sebagai faktor penentu apakah sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.
Keberadaan sistem matrilineal ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan saja, tetapi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan lembaga atau persekutuan dalam  sebuah  kaum,  suku  atau  klan.  Sebagai  sebuah  sistem,  matrilineal  di  tengah  masyarakat kampung  Mangulewa  dijalankan  berdasarkan  kemampuan  dan  berbagai  penilaian,  baik  oleh pelakunya,  keluarga  dan  masyarakat  secara  luas  terutama  oleh  kaum  perempuan.  Sistem perkawinan  tersebut  diajarkan  secara  turun  temurun,  disepakati  dan  dipatuhi.  Bagaimanapun penilaian diberikan, pada hakikatnya tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Aurelius Ropa, salah seorang Mosalaki/pemuka adat kampung Mangulewa bahwa pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum keluarga dari kepunahan, baik rumah, tanah pusaka, lahan perkebunan dan pertanian dan harta warisan lainnya (wawancara tanggal 20 November 2020)
Dalam  sistem  matrilineal  perempuan  diposisikan  sebagi  pengikat,  pemelihara  dan penyimpan.  Sebagai  pengikat,  perempuan  diharapkan  dapat  mengikat  tali  kekeluargaan  (klan) mereka dan pihak keluarga suami. Sebagai pemelihara, perempuan diharapkan dapat memelihara hubungan dengan keluarganya karena walaupun telah menikah, ia tetap tinggal bersama keluarga intinya  (dalam  klannya).  Sebagai  penyimpan,  perempuan  diharapkan  dapat  menyimpan  seluruh harta pusaka dan warisannya, ia memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau memanfaatkan harta warisannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Aurelius Ropa:
Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban dalam adat yang telah  diputuskan  sebelumnya  oleh  para  tetua  adat  atau  leluhurnya.
Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan karena hak dan kewajiban perempuan itu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun  juga.  Semua  harta  pusaka  dan  harta  warisan  menjadi milik  perempuan.  Sedangkan  laki-laki  diberi  hak  untuk mempertahankannya. (wawancara 20 November 2020)
Dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban perempuan sebagaimana diuraikan di atas telah berlaku  secara  turun  temurun  dan  merupakan  adat  kebiasaan  yang  berkembang  di  kampung Mangulewa.  Kaum  perempuan  tidak  dapat  membantah  dan  harus  melaksanakannya  karena  hal tersebut dapat dikatakan sebagai keputusan adat yang mengikat. Kaum pria atau sang suami dari penerima hak tersebut hanya memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dan berlaku secara adat di kampung Mangulewa.
Senada dengan pendapat di atas, ibu Eda Martha juga menambahkan bahwa walaupun harta pusaka kaum diwariskan dan dikuasai oleh wanita, namun para saudara laki-laki juga diperbolehkan menggunakan harta pusaka tersebut melalui musyawarah keluarga dalam Sa’o Meze . Demikian juga dengan para suami dalam ikatan perkawinan Dongo Sa’o ini diperbolehkan untuk turut mengelola dan mempergunakan harta pusaka melalui musyawarah dan kesepakatan dengan istrinya dan dengan sepengetahuan  para Tu’a  Eja. Kesepakatan  yang  demikian  berbeda-beda  di  masing-masing Sa’o tergantung pada  kesepakatan anggota klannya. Walaupun demikian, masih menurut ibu Eda Martha, Ngadhu dan Bhaga sebagai  simbol  sakral  bagi  orang  Ngada  secara  keseluruhan  telah  menjadi gambaran yang jelas bagaimana sepasang suami istri membangun kerjasama dan saling menjaga dan menghargai. Ngadhu adalah sebuah bangunan pemujaan terhadap roh leluhur yang berbentuk sepertipaying. Dalam banguan Ngadhu terdapat ornamen berupa ukiran dengan berbagai motif tertera di permukaan tiang. Elemen dasar dari tiang Ngadhu adalah kayu. Ngadhu merupakan symbol dari leluhur laki-laki, yang tepat berada di depan Bhaga. Sedangkan Bhaga disimbolkan sebagai leluhur
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
perempuan.  Makna  bangunan  tersebut  sesuai  dengan  pola  tata  ruang  atau  diletakkan  yang diposisikan seperti itu memiliki arti yakni disimbolkan sebagai sepasang suami istri. Seorang suami harus berada di depan istrinya, berusaha bertanggung jawab dan melindungi istrinya.
Ngadhu dan Bhaga juga berfungsi sebagai lambang keberadaan suatu suku ( So’e ). Bangunan ini didirikan ketika suatu klan akan dibentuk. Sedangkan Bhaga bangunan atau miniatur yang berupa rumah  kecil  simbol  pemujaan  bagi  leluhur  perempuan.  Bangunan Bhaga terletak  juga  di  depan bangunan Sao  Saka  Pu’u. Hal  ini  dikarenakan  sistem  kekerabatan  beberapa  kampung  di  Ngada menganut sistem matrilineal sebagai pemegang pangkal dasar keluarga seperti halnya di kampung Mangulewa. Bagi masyarakat Ngada umumnya bangunan Bhaga ini juga dipercaya sebagai simbol para leluhur pokok dari satu So’e yang berdasarkan satu keturunan darah. Ada suatu filosofi tentang Bhaga yaitu kesucian yang menjadi asas atau dasar hidup perkawinan orang Bena adalah ajaran tentang menjaga kesucian leluhur pokok perempuan yakni Bhaga. Sedangkan Peo merupakan salah satu  menhir  berbentuk  sebuah  batu  runcing  kecil  yang  terdapat  di  depan Ngadhu dan Bhaga . Masyarakat  Ngada  umumnya  percaya  bahwa Peo ini  diibaratkan  sebagai  anak  dari  pertemuan Ngadhu dan Bhaga . Pada ritual-ritual adat atau pesta rumah adat ( Ka Sa’o ) biasanya hewan kurban upacara diikat di Peo tersebut.

## Tahap Perkawinan Matrilineal Dalam Masyarakat Kampung Mangulewa
Tahap perkawinan atau Zeza Latu Ngawu di kampung Mangulewa khususnya dan di Ngada pada umumnya nampaknya sama bagi semua kultur dan tidak mengandung perbedaan yang prinsipil. Perbedaan-perbedaan  hanya  terletak  pada  tata  cara  peminangan,  pembelisan  dan  upacara perkawinan,  namun  tahapan-tahapan  yang  dilalui  umumnya  sama.  Perkawinan  di  kampung Mangulewa umumnya berbentuk matriarkat yang dilakukan tanpa belis dan seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh kedua belah pihak. Pasca menikah, pasangan suami istri tinggal menetap di rumah wanita sesuai adat istiadat yang menetapkan bahwa wanitalah yang akan mewarisi harta kekayaan klannya  sehingga  ia  tidak  diperkenankan  keluar  dari  lingkaran  keluarga  besarnya,  apalagi  jika  ia adalah keturunan perempuan satu-satunya atau putri tunggal.
Tahapan  perkawinan  dalam  masyarakat  matrilineal  kampung  Mangulewa  diawali  dengan adanya ketertarikan antara sang jejaka muda dengan sang gadis. Biasanya para muda mudi akan saling bertemu dalam keramaian pesta-pesta adat. Jika ada gadis yang ditaksirnya, maka sang jejaka akan menceritakannya pada orangtuanya. Proses ini dinamakan dengan Beti Tei, Tewe Moni Neni , yang selanjutnya akan dilajutkan dengan perkenalan dengan keluarga masing-masing pasangan atau yang  disebut  dengan Beku  Me’bu  Me’e  Tana  Tigi .  Selanjutnya,  pihak  keluarga  laki-laki  akan mempercayakan atau mengutus seorang saudari perempuan dari pihak mereka untuk melaksanakan acara Bere  Tere  Oka  Pale yakni  pinangan  terhadap  pihak  perempuan.  Orang  tua  dari  pihak perempuan akan menanyakan kepada calon mempelai perempuan mengenai persetujuannya. Jika calon  mempelai  perempuan  telah  menyatakan  kesediaannya,  maka  pinangan  itu  diterima, sebagaimana yang digambarkan oleh bapak Philipus Dju di Mangulewa:
Setelah para muda mudi ini saling berkenalan atau Beti Tei, Tewe Moni Neni , maka pihak laki-laki akan melakukan acara masuk minta, bisa dilakukan di rumah atau Sa’o yang disebut dengan Beku Mebhu Tana Tigi . Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus beberapa orang perempuan untuk melamar ke pihak perempuan. Apabila lamaran diterima,  pada  waktu  yang  ditentukan  pihak  laki-laki  dan  pihak perempuan  bersama-sama  meresmikan  kedua  calon  yang  akan dinikahkan. Sesungguhnya yang benar adalah proses peresmian ini dilakukan  pihak  perempuan  di  rumah  perempuan.  Dengan peresmian  ini  laki-laki  akan  disyahkan  secara  adat  ( Zeza )  dan
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
kemudian tinggal di rumah perempuan. (wawancara 12 Desember 2020).
Selanjutnya pada saat yang bersamaan diadakan sebuah perjanjian mengenai barangsiapa dari  pihak  laki-laki  maupun  perempuan  berniat  mengakhiri  sebuah  pernikahan,  nantinya  akan mendapatkan  sanksi  secara  adat.  Hukum  adat  nantinya  disesuaikan  dengan  keadaan  dari  status sosial individu yang mengakhiri pernikahan tersebut. (Arndt 2009:32).
Penyerahan mahar atau belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan terjadi setelah tahap peminangan ini. Belis yang dimaksud berupa uang, emas atau perhiasan dan hewan seperti sapi, babi, kuda  ataupun  kerbau.  Hal  ini  dikarenakan  kampung  Mangulewa  yang  berada  dalam  wilayah Kecamatan Golewa Barat yang berpenduduk 10.622 orang ini seluruhnya beragama Katolik (BPS Kab.  Ngada,  2020).  Pada  saat  ini  kedua  belah  pihak  akan  langsung  menetapkan  waktu  untuk dilaksanakannya  perkawinan  atau  pernikahan  kedua  pasangan  calon  pengantin.  Umumnya  yang terjadi adalah proses perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut urusan belis. Apabila pihak laki-laki belum menggenapi keseluruhan belis yang  diminta  oleh  pihak  perempuan,  maka  perkawinan  dapat  saja  ditunda  hingga  keseluruhan persyaratan belis terpenuhi.
Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Ngada ( Population by Subdistrict and Religion) .
Sumber : BPS Kab. Ngada, 2020
Masih  berdasarkan  keterangan  dari  bapak  Philipus  Dju,  salah  sorang  tokoh  masyarakat kampung Mangulewa  diperoleh  informasi  bahwa kasus  perkawinan  yang  ditunda  pernah  terjadi di Mangulewa karena pihak laki-laki belum melunasi belis yang diminta oleh keluarga perempuan. Tetapi ada juga pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan walaupun belisnya belum lengkap. Pada dasarnya semua tergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga, misalnya dengan perjanjian bahwa belis akan dilunasi atau digenapi pada waktu yang akan datang.
Menurut ibu Eda Martha, belis atau mahar dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu unsur  yang  sangat  penting  dalam  rangkaian  upacara  perkawinan.  Tidak  saja  berlaku  di  kampung Mangulewa  tapi  di  seluruh  wilayah  Flores  dan  Nusa  Tenggara  Timur  pada  umumnya.  Pemberian belis/ Weli di  kampung  Mangulewa  terdiri  dari  banyak  bagian  yang  masing-masingnya  memiliki namanya sendiri dan menyatakan jumlah uang atau nilai tertentu (wawancara 16 Maret 2021). Nama- nama  ini  juga  menyatakan  siapa  yang  akan  menerima  bagian  belis  tersebut, misalnya Maki  Nara (bagian untuk saudara laki-laki dari calon pengantin perempuan), Lue (kain bahu) yang artinya bagian untuk ayah, Lawo (pakaian panjang untuk perempuan) yang merupakan bagian untuk ibu, Pu’u Sao (bagian untuk rumah klan), Polu (piara) adalah bagian untuk orang tua angkat atau kerabat yang telah
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
ikut membesarkan si gadis. Nama-nama juga dapat menyatakan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk si gadis, antara lain Wae Susu atau air susu ibu, Tua Bhara atau tuak (minuman dari pohon arak) yang belum disuling untuk diminum oleh si gadis, Dhali atau batu asah (biaya untuk proses asah gigi yang merupakan tanda kedewasaan seorang gadis), Deke atau tongkat untuk orangtua (segala yang dibutuhkan pada hari tua). Namun semua ini tidak harus dibayar dengan uang, tetapi dapat juga dibayar dengan hewan  misalnya kuda, kerbau atau babi (arndt 2009). Menurut bapak Philipus Dju belis tadi diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diperuntukkan kepada bapak, mama, orangtua angkat, saudara-saudara, om atau paman (saudara laki-laki dari mama). Apabila ada dari  pihak-pihak  tersebut  telah  meninggal  dunia,  maka  keluarga  yang  terdekatlah  yang menggantikannya.
Belis dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk seorang gadis. Jumlah bagian belis disebut Weli Ana (harga), Ngalu Ana (barang) dan Wea Ana (perhiasan emas) untuk si gadis. Belis menjadi tanggungan orang tua pihak laki-laki. Akan tetapi dari pihak keluarga, sahabat, tetangga dan orang sekampung turut memberikan banyak sumbangan yang berarti. Biasanya seluruh klan akan mengambil tanggung jawab atas perkawinan dan belis yang harus dibayar (arndt, 2009).  Besar kecil jumlah belis sangat tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Dalam beberapa kasus, jumlah belis yang diminta oleh pihak keluarga  calon pengantin perempuan dirasakan terlalu tinggi atau mahal diluar kemampuan pihak keluarga calon pengantin laki- laki.  Dalam  kasus  seperti  ini  biasanya  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  dibuat kesepakatan.  Biasanya  akan  dilakukan  pembicaraan  lanjutan  antara  kedua  belah  pihak  yang membutuhkan pengeluaran ekstra misalnya untuk konsumsi, transportasi dan lain-lain. Selanjutnya apabila terjadi Be’o Sa’o yakni proses peresmian perkawinan yang tidak dilakukan di dalam rumah adat, akan disepakati pula jumlah kerbau atau kuda yang harus dibayarkan sebagai denda oleh pihak yang menginginkan berakhirnya atau putusnya pertunangan. Semacam perjanjian pra nikah. Untuk pihak laki-laki yang berprofesi sebagai  Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pengusaha, secara langsung akan dikenai adat Kajuranga karena dalam pelaksanaan peresmiannya tidak dilakukan dalam rumah adat, tergantung pada kesepakatan.
Setelah  tahap  peminangan,  kedua  calon  pengantin  akan  melalui  masa  pertunangan  yang disebut Nasa . Tahap ini dipergunakan untuk mencocokkan tingkah laku, sifat dan perbuatan keduanya dalam menangani pekerjaan rumah.Pada tahap ini sang jejaka boleh menginap atau bermalam di rumah sang gadis namun tempatnya berbeda, dimana sang jejaka hanya diperbolehkan tidur di ruang tengah rumah saja, sedangkan sang gadis tidur dalam rumah inti bersama sanak saudarinya. Masa ini dapat berlangsung lama dan dapat juga waktunya singkat saja tergantung pada kecocokan tingkah laku kedua calon pengantin dan dukungan orangtua kedua belah pihak. Pada masa ini sang jejaka dan si gadis tidak diperkenankan tidur bersama. Apabila dilanggar maka sang jejaka akan dikenakan denda yang disebut dengan Kuku Laka berupa pembayaran denda berupa 2 ekor kuda atau kerbau sesuai Waru Jawa atau peraturan adat.
Tahap  akhir  dari  proses  perkawinan  adalah  upacara  perkawinan  itu  sendiri.  Kedua  calon pengantin akan melalui suatu ritual yakni Buri Peka Naja Logo Bei Ube yang artinya duduk di lantai rumah dan punggung disandarkan pada dinding rumah. Lantai rumah ( Buri Peka Naja ) tempat duduk diibaratkan sebagai perempuan, sedangkan laki-laki dilambangkan sebagai papan rumah dan tempat bersandar ( Logo Bei Ube ). Sang calon pengantin diberi pesan kearifan hidup sebagai suami istri yang harus  saling  menghormati  dan  menghargai  satu  sama  lain.  Setelah  ritual  ini  dilakukan,  kedua pasangan pengantin akan diresmikan dalam ritual perkawinan adat yang disebut dengan Zeza . Acara ini  akan  disaksikan  oleh  kedua  orang  tua  dan  segenap  warga  kampung  yang  turut  mendoakan pasangan  pengantin.  Dalam  upacara  ini,  seorang Pade  Bhisa atau  pemimpin  rohani  upacara perkawinan akan memimpin upacara persembahan sesaji kepada roh leluhur sebagai permohonan keselamatan bagi kedua pengantin dan anak keturunannya.
Perkawinan secara adat/ Zeza biasanya dilakukan sehari sebelum perkawinan gereja. Hal ini dimaksudkan  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  hal-hal  diluar  perkiraan  pada  pasangan  pengantin,
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
misalnya kasus ingkar janji, atau pembatalan perkawinan karena terjadi masalah dalam hubungan pengantin atau keluarganya (martha, 2011). Setelah melaksanakan upacara Zeza , keesokan harinya pasangan pengantin akan diresmikan oleh gereja sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana yang dituturkan  oleh  bapak  Aurelius  Ropa  bahwa  rangkaian  upacara  perkawinan  di  Mangulewa  akan diresmikan secara agama di gereja Katolik Paroki Mater Dolorosa Mangulewa dalam upacara liturgi ekaristi yang bersifat sakral. Pasangan pengantin dinikahkan oleh Pastor di hadapan orangtua/wali kedua  pengantin  dan  di  depan  para  saksi  serta  tamu  dan  undangan.  Pasangan  pengantin  akan mengucapkan  janji  pernikahan  dilanjutkan  dengan  penyematan  cincin  kawin  dan  diakhiri  dengan pemberian berkat dari Pastor sekaligus meresmikan perkawinan keduanya menjadi sepasang suami istri Katolik. Dengan demikian perkawinan pada masyarakat kampung Mangulewa tidak saja dilakukan secara adat istiadat tapi juga menurut aturan gereja Katolik.
Gambar 2. Pasangan Pengantin Asal Kampung Mangulewa Dalam Prosesi Peresmian Pernikahan Secara Adat ( Zeza)
Sumber : Dokumentasi pribadi ibu Matilda Bupu Ria, 2021
Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Sistem Perkawinan Matrilineal di Kampung Mangulewa Status suami dalam lingkungan istrinya dianggap sebagai tamu terhormat sekaligus dianggap sebagai pendatang. Suami tidak masuk dalam klan sang istri walaupun ia tinggal dalam rumah istrinya. Suami tetap pada klannya sendiri yakni keluarga asalnya. Berdasarkan informasi dari bapak Aurelius Ropa, bahwa dalam sistem perkawinan matrilineal di kampung Mangulewa dan di beberapa tempat di Ngada,  suami  tidak  memiliki  hak  terhadap  anak-anak  hasil  perkawinan  dengan  istrinya.  Hal  ini dikarenakan sistem perkawinan matrilineal adalah jalinan kekerabatan menurut garis keturunan ibu, maka  anak  hasil perkawinan merupakan  anggota  kaum  dari  perkauman  ibunya.  Ayah  tidak  dapat memasukan anaknya ke dalam kaumnya. Oleh karena itu hak waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu. Suami juga tidak memiliki hak atas warisan yang diperoleh dari mertuanya. Seorang suami berkewajiban menghormati saudara laki-laki dari istrinya. Di samping itu suami berkewajiban menjaga dan melindungi semua harta milik termasuk barang-barang pusaka yang ada dalam rumah adat dari klan istrinya.hal ini dimaksudkan agar seluruh harta pusaka tersebut tidak jatuh ke tangan pihak-pihak di luar klan istrinya. Suami berkewajiban mengelola harta warisan tersebut untuk kelangsungan istri dan  anak-anaknya,  dengan  kata  lain  suami  hanya  diizinkan  untuk  mengelola  harta  warisan  yang secara  hak  milik  adalah  harta  istrinya.  Demikian  juga  menurut  ibu  Eda  Martha,  apabila  suami
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
berkeinginan untuk menjual barang-barang yang ada dalam Sa’o atau rumah istrinya itu, maka ia harus mendapat persetujuan atau izin dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari istrinya.
Para istri dari setiap pelapisan sosial terutama pelapisan atas dan menengah yang disebut Inegae/Finegae memiliki  tugas  utama  menjadi  kepala  rumah  tangga  yang  memutuskan  segala sesuatu  dalam  rumah.  Ibu  Eda  Martha  menuturkan  bahwa  kedudukan  istri  sebagai  pemilik  harta pusaka klan bersifat menetap dan tak dapat diganggu gugat secara adat (wawancara 17 Maret 2021). Masyarakat kampung Mangulewa mengakui  secara penuh hal tersebut. Seorang istri harus mengenal betul Sa’o dimana ia tinggal bersama suami dan anak-anaknya, apakah itu Sa’o Saka Pu’u (Rumah utama yang dimiliki oleh keturunan perempuan. Saka Pu’u ini ditandai dengan terdapatnya miniatur rumah di atas atap, rumah ini juga disebut Anaiye ), Saka Lobo (Rumah adat yang dimiliki oleh laki-laki dari keturunan perempuan. Bangunan memiliki ciri khas dengan adanya simbol patung kecil pada puncak atap bangunan yang disebut Ata) atau Sa’o Kaka (bangunan rumah yang digolongkan sebagai rumah  pendukung  dari Saka  Pu’u dan Saka  Lobo .  Penghuni  dari Sao  Kaka merupakan  keluarga sampingan dari Sak a Pu’u dan Saka Lobo) karena masing-masing Sa’o memiliki makna dan fungsi masing-masing. Istri juga harus mengetahui betul garis keturunan keluarganya seperti Wai Laki, Tuka Ghi dan Bonu Pida (keluarga dari tingkat sosial yang sama) dan Tu’a Eja . Istri berkewajiban menjaga segala sesuatu yang menjadi harta pusaka warisan orangtuanya, seperti tanah warisan ( Ngia Ngora ) dan barang-barang pusaka lainnya agar kelak dapat diserahkan kepada  anak-anaknya  terutama  anak  perempuan.  Dengan  demikian  harta  keluarganya  yang diwariskan  secara  turun  temurun  itu  tidak  habis  atau  hilang.  Sang  istri  bersama-sama  dengan suaminya berkewajiban mematuhi dan melaksanakan aturan kebiasaan dalam Sa’o dan mengenal dengan baik nama-nama leluhur dalam klannya dan tidak boleh melupakan adat pemeberian sesajian kepada para leluhur tepat pada waktunya, seperti pada acara Reba (syukuran tahunan), Tau Sa’o (pembuatan rumah baru) atau pada acara Keti Ku’a (panen padi atau jagung). Apabila diabaikan, maka mereka percaya akan dapat menimbulkan malapetaka bagi keluarganya karena masyarakat kampung Mangulewa percaya bahwa dalam kehidupan mereka sehari-hari selalu dijaga oleh para leluhur.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem perkawinan  matrilineal  dalam  masyarakat  kampung  Mangulewa  Kabupaten  Ngada  merupakan warisan budaya yang diamanatkan oleh adat istiadat dan telah dilaksanakan secara turun temurun sebagai bentuk penghargaan kepada kaum perempuan sebagai pelestari kehidupan.  Hal ini dapat dilihat dari tahapan perkawinan adat, juga hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan Dongo Sa’o ini.  Anak dari hasil perkawinan menurut garis ibu ini juga merupakan anggota kaum dari perkauman  ibunya.  Sang  suami  tidak  mempunyai  hak  atas  warisan  dari  mertuanya  dan  dianggap sebagai  pendatang  atau  tamu  yang  dihormati.  Walaupun  demikian  suami  berkewajiban  untuk menghormati saudara laki-laki dari istrinya serta menjaga dan melindungi semua harta milik termasuk barang-barang pusaka yang ada dalam rumah adat dari klan istrinya. Dalam masyarakat kampung Mangulewa  suami  istri  yang  terikat  dalam  sistem  perkawinan  matrilineal  saling  menghormati  dan bekerja sama dalam menjaga dan mengelola harta pusaka.
Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi penelitian-penelitian yang  akan  datang  tentang  pelestarian  budaya  dan  adat  istiadat  sistem  perkawinan  matrilineal  di wilayah Kabupaten Ngada dan dapat mendorong upaya pengenalan pariwisata budaya daerah agar semakin dikenal di tengah masyarakat Indonesia maupun dunia internasional.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana, Ketut dkk. (2018). Dominasi Laki-laki pada Masyarakat Matrilineal Suku Tetun, Kabupaten Malaka,  Nusa  Tenggara  Timur  Berdasar  pada  Penggunaan  Bahasa.  Prosiding  Seminar Nasional  V  Bahasa,  Sastra,  dan  Pengajarannya.  Tersedia  secara  online https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnasbasindo
Arndt, Paul. (2009). Masyarakat Ngadha, Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat. Ende: Nusa Indah
Badan  Pusat  Statistik  Kab.  Ngada.  (2020).  Kabupaten  Ngada  Dalam  Angka,  No  Katalog 1102001.5312
Fitriatmoko, Riyan. (2017).  “ Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam Dan Akibat Hukumnya” Semarang : Jurnal S1 UNDIP Vol 6 No 2 : 3 - 4 Heider, Karl G. (1996). Seeing Anthropology, Cultural Anthropology Through Film , Allyn and Bacon. Boston.
Hermaliza, Essi. (2011). Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan. Jurnal Widyariset Pusbindiklat, Vol. 14 No.1
Mau,  Meliana.  (2015).  Peran Mone  Matas (Ketua  Suku)    Dalam    Upacara    Adat    Perkawinan Matrilineal  Di Desa  Lakekun  Utara  Kecamatan  Kobalima  Kabupaten  Malaka. Diakses pada laman http://anakangin45.blogspot.com/2015/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html tanggal 21 Maret 2021
Martha, Eda. (2011). Perkawinan Inkulturatif Sebagai Upaya Mengatasi Dualisme Perkawinan Adat ( Zeza )  Dan  Perkawinan  Gereja  Katolik  Di  Kampung  Mangulewa  Paroki  Mater  Dolorosa Mangulewa. Skripsi. Ende : Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa.
Mutia, Anggi. (2018). Tradisi Perkawinan Suku Petalangan Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras  Kabupaten  Pelalawan.    Universitas  Riau  :  Jurnal  JOM  FISIP  Vol.  5:  Edisi  II  Juli – Desember 2018.
Nurrochsyam,  Mikka.  (2012).  Humanisme  Dalam  Tradisi  Kubur  Batu  Megalitik  Di  Sumba,  Nusa Tenggara Timur. Kalpataru, Majalah Arkeologi Vol. 21 No.1 Mei
Poespasari, Ellyne. (2016). Perkembangan hukum waris adat di Indonesia. Sidoarjo : Zifatama
Sile, Angelius dkk. (2020). Relasi Gender Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal. Denpasar : Jurnal Humanis Vol 24.2 Mei
Ramadhani, Susi dkk. (2019). Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal.
University of  Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, Oktober
Sahrizal. Meiyenti, Sri. (2012). Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future”. Diakses pada laman https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-71.pdf tanggal 16 Maret 2021
Sugiyono.  (2011).  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Sukmawati,  Ellies.  (2019).  Filosofi  Sistem  Kekerabatan  Matrilineal  Sebagai  Perlindungan  Sosial Keluarga  Pada  Masyarakat  Minangkabau.  Jakarta  :  Empati,  E-Journal  Universitas  Negeri Syarif Hidayatullah Vol. 8 No. 1 Juni
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.2 pp. 125-137     Oktober 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Spradley, James P. (2006). Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana