## URGENSI TRANSPARANSI PUBLIK PADA KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG

## THE URGENCE OF PUBLIK TRANSPARENCY IN THE CASE OF COOKING OIL SCARCITY
Akhirul Insan 1 , Bagus Aulia Ahmad Fahrezi 2 , Candra Hardianto 3 ,
Lili Fatri 4 , Natan Sinurat 5 , Epin Saepudin 6
1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung, Bandung
2 Prodi Teknik Perminyakan, FTTM, Institut Teknologi Bandung, Bandung
3 Prodi Matematika, FMIPA, Institut Teknologi Bandung, Bandung 4 Prodi Mikrobiologi, SITH, Institut Teknologi Bandung, Bandung
5 Prodi Teknik Mesin, FTMD, Institut Teknologi Bandung, Bandung
6 FSRD, Institut Teknologi Bandung, Bandung
*Koresponden email: 10420032@mahasiswa.itb.ac.id
ABSTRAK Good governance merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif dengan menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu prinsip good governance adalah transparansi. Prinsip ini mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, dapat diandalkan, serta mudah diperoleh dan dimengerti. Prinsip transparansi juga menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi. Masalah yang sedang marak diberitakan adalah terkait kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Dinamisasi isu maupun perumusan kebijakan terkait kasus minyak goreng membuat informasi yang mengalir begitu cepat dan membuat masyarakat tidak begitu terjelaskan mengenai setiap proses dan justifikasi perumusan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan urgensi transparansi publik dalam mendukung terciptanya good governance pada kasus tersebut. Transparansi pada penelitian ini dinilai melalui dua parameter yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan data primer yaitu survei yang kepada mahasiswa ITB, serta analisis kualitatif dengan kajian literatur dari kebijakan dan berbagai media mainstream . Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan kedua parameter transpransi tersebut masih belum berjalan secara optimal. Kata kunci : Transparansi; good governance ; minyak goreng
ABSTRACT Good governance is a conception of the administration of a clean, democratic, and effective government by emphasizing equality between state institutions, the private sector, and the community. One of the principles of good governance is transparency. This principle indicates the freedom and ease of obtaining information that is accurate and adequate, reliable, and easy to obtain and understand. The principle of transparency also requires openness in carrying out the decision-making process and openness in the presentation of information. The problems that are currently being reported are related to rising prices and the scarcity of cooking oil that has occurred in Indonesia. The dynamics of issues and policy formulation related to the cooking oil case made information flow so fast and made the public not very clear about each process and justification for the formulation of the policy. Based on this, the authors conducted research on the urgency of transparency in supporting the creation of good governance in this case. Transparency in this study was assessed through two parameters, namely public communication and the public's right to access information. The research method used is quantitative analysis using primary data, namely a survey of ITB students, as well as qualitative analysis with literature studies from policies and various mainstream media. Based on the analysis, it was found that the two transparency parameters were still not running optimally. Keywords : Transparency; good governance; cooking oil PENDAHULUAN Istilah good governance merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif (Asnawi, 2016) . Pada dasarnya, konsep good governance memberikan rekomendasi pada sistem peme- rintahan yang demokratis dengan menekankan
kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik diringkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Sehingga semua unsur dalam pe- merintahan dapat bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat, dan bebas dari gerakan
anarkis yang dapat menghambat jalannya pe- merintahan (Nawawi, 2012).
Terdapat tiga pilar pendukung terwujudnya good governance yaitu (1) negara dengan biro- krasi pemerintahannya ditutut untuk mengubah pola pelayanan dari dari birokrasi elitis menjadi populis agar memperoleh kepercayaan dari mas- yarakat dan swasta, (2) sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan biro- krasi pemerintahan mendapat dukungan keper- cayaan dari negara dan masyarakat, dan (3) keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan pengimbang mendapat kepercayaan dari negara dan swasta (Nawawi, 2012).
Penerapan good governance ditujukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu prinsip good governance adalah transparansi. Prinsip ini memiliki kedudukan yang penting dalam pe- nyelenggaraan pemerintahan yang mengindi- kasikan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, dapat diandalkan, serta mudah diperoleh dan dimengerti. Prinsip transparansi juga menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi (Iswahyudi, Triyuwono, & Achsin, 2016).
Keterbukaan atau transparansi merupakan terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan seluruh kegiatan dan prosesnya. Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif (Kristiyanto, 2016) . Hak atas informasi sangat penting bagi warga negara untuk akses terhadap hak-hak lainnya. Hak ini dijamin secara tegas dalam konstitusi negara Republik Indonesia UUD 1945 pasal 28 F yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mem- peroleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Kristiyanto, 2016).
Kebebasan memperoleh informasi akan menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain itu juga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan kualitas pengawasan publik. Sehingga, hal ini dapat dipandang sebagai tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kebebasan memperoleh informasi
selain termasuk bagian dari hak asasi manusia juga merupakan ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Sistem demokrasi menyatakan kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan keterbukaan informasi ini rakyat dapat mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perannya sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan birokrasi (Kristiyanto, 2016).
Minyak goreng menjadi salah satu kebu- tuhan pokok masyarakat Indonesia. Minyak goreng yang paling banyak dikonsumsi berasal dari kelapa sawit. Rata-rata konsumsi minyak goreng ini pada tingkat rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 2.32% per tahun dalam periode 2015-2020. Walaupun demikian, kebutu- han ini masih dapat terpenuhi dengan baik (Rahayu, 2022) . Namun, pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang semula hanya Rp14.000 per liter naik menjadi Rp20.000 per liter (Widjaya, 2022) . Terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia merupakan suatu ironi. Hal ini karena Indonesia merupakan produsen dan eksportir minya sawit mentah atau CPO ( crude palm oil ) terbesar di dunia. Untuk mengendalikan kenaikan harga minyak goreng di tingkat kon- sumen, pemerintah sebelumnya telah merespons dengan berbagai instrument kebijakan berupa subsidi minyak goreng, DMO ( domestic market obligation ) dan DPO ( domestic price obligation ) yang mewajibkan eksportir CPO menjual 20% volume ekspornya untuk konsumsi dalam negeri dengan harga Rp9.300/kg, dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) dengan harga Rp11.500/liter untuk minyak goreng curah dan Rp14.000/liter untuk minyak goreng kemasan premium (Nafisah & Amanta, 2022) . Namun, kebijakan ini belum berhasil mengatasi masalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Hal ini diduga akibat kurangnya pengawasan dan transparansi distribusi minyak goreng hingga sampai ke tangan konsumen dan informasi yang kurang lengkap terkait masalah ini.
Berdasarkan latar belakang tersebut, pene- litian ini bertujuan untuk menentukan urgensi transparansi publik dalam mendukung terciptanya good governance pada kasus yang saat ini sedang marak diberitakan yaitu terkait polemik kelang- kaan minyak goreng di Indonesia. Transparansi ini dinilai melalui dua parameter yaitu komunikasi
publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 Ayat (2) dan (3) menyatakan “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem infor- masi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”, Pasal 10 Ayat (2) “Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami” dan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”. Komunikasi publik menuntut usaha alternatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan, ini terdiri atas beberapa indikator di antaranya (1) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses- proses di dalam sektor publik, (2) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani, dan (3) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga nonpemerintah (Krina, 2003) . Hak masyarakat terhadap akses informasi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu (1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, (2) kejelasan dan kelengkapan informasi, (3) keterbukaan proses, dan (4) kerangka regulasi yang menjamin tranparansi (Kristianten, 2006).
METODE Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu metode yang memiliki data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik sehingga dapat dikatakan metode ini telah memenuhi kaidah- kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur serta sistematis (Sugiyono, 2013). Sedangkan penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan), dan analisis data bersifat induktif sehingga hasil penelitian lebih mengutamakan makna daripada generalisasi data (Sugiyono, 2013).
Metode kuantitatif yang dimaksud ditarget- kan kepada mahasiswa/i ITB. Adapun bentuk penelitian kuantitatif yang digunakan yaitu berupa
survei melalui formular secara daring. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan tautan yang berisi formulir daring tersebut melalui grup sosial media maupun via chat secara personal. Populasi dari penelitian ini adalah maha- siswa/i strata 1 ITB. Untuk penentuan jumlah sampel digunakan persamaan Slovin sebagai berikut (Nalendra, et al., 2021).

## � =
� 1 + �� 2 Keterangan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi e = persen error
Berdasarkan persamaan tersebut dengan selang kepercayaan 90% diperoleh minimal sampel berjumlah 100 responden. Pada penelitian ini diperoleh 101 responden yang dipilih secara acak dari berbagai program studi strata 1 di ITB. Data hasil survei yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk menentukan urgensi transparansi publik dalam mendukung terciptanya good governance di Indonesia. Isian formulir terdiri dari dua bagian me- liputi identitas (nama dan NIM) serta beberapa pertanyaan tentang komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi yang berkaitan secara langsung terhadap studi kasus polemik kelangkaan minyak goreng. Bagian pertama berisi identitas berfungsi sebagai alat untuk melakukan validasi data bahwa responden adalah mahasiswa/i strata 1 ITB. Kemudian, res- ponden akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan topik good governance . Bagian pertama berisi pertanyaan terkait komunikasi publik. Beberapa pertanyaan dalam subtopik tersebut meliputi proses komunikasi pemerintah terkait suatu kebijakan, mekanisme pertanyaan publik, pelaporan penyim-pangan pub- lik, serta pertanyaan terakhir berupa pandangan responden terkait adanya seseorang menimbun minyak goreng.
Bagian kedua berisi beberapa pertanyaan terkait hak masyarakat terhadap akses informasi. Beberapa pertanyaan dalam subtopik tersebut berupa seberapa mudah akses informasi mas- yarakat terkait suatu kebijakan, kelengkapan informasi terkait kebijakan, tingkat keterbukaan pemerintah serta pertimbangan pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan. Setelah kedua bagian pertanyaan dijawab oleh responden, maka hasil dari isian formulir dapat didata dan pada nantinya dianalisis untuk menentukan persepsi mahasiswa/I
ITB terkait transparansi publik yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan pada masalah kelangkaan minyak goreng.
Sedangkan, metode penelitian kualitatif di- terapkan dengan melakukan beberapa kajian literatur. Kajian literatur pada topik ini berasal dari beberapa jurnal maupun buku mengenai konsep good governance , keterbukaan pemerintah dan sebagainya. Beberapa sumber literatur tersebut akan dijadikan sebagai acuan kami dalam menyusun berbagai aspek yang berkaitan erat dengan topik minyak goreng ini. Aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai parameter yang akan kami ujikan pada survei dalam bentuk formulir kepada responden, yaitu mahasiswa/i ITB. Kemudian, hasil yang survei dari responden yang telah diolah melalui pendekatan secara kuantitatif dianalisis menggunakan kajian literatur untuk mengetahui kausalitas antara kebijakan peme- rintah dengan hasil survei yang diperoleh.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini dilakukan untuk menilai transparansi kebijakan pemerintah sebagai salah satu prinsip good governance di Indonesia terkait polemik kelangkaan minyak goreng berdasarkan dua parameter yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Informasi publik harus diberikan dan dikomunikasikan kepada khalayak, namun beberapa informasi berisifat rahasia. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, diperlukan suatu komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi seharusnya dilakukan secara terus-menerus oleh pelaksana kebijakan agar masyarakat memahami maksud dan inti dari kebijakan yang dijalankan (Erdiansyah, 2022).
Komunikasi publik oleh pemerintah Kunci dari komunikasi publik adalah pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diterima secara utuh. Komunikasi publik yang efektif mampu mengimbangi beredarnya infor- masi palsu, disinformasi, dan isu yang salah terkait suatu hal. Untuk meminimalisasi terjadinya hal tersebut adalah dengan mempersingkat tahap- tahap dari proses komunikasi (Dewi, 2021). Salah satu instruksi mengamanatkan untuk menyampai- kan informasi melalui berbagai saluran komu- nikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah (Ramadani, 2019) . Sehingga, kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia perlu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat untuk mengindari
misinformasi dan memperoleh umpan balik atas keputusan yang diambil agar tidak merugikan pihak manapun.
Gambar 1. Hasil Kuisinoer mengenai komunikasi kebijakan oleh pemerintah Pada hasil survei pada Gambar 1 yang telah dijawab oleh responden sebesar 45.5 % yang menjadi jawaban mayoritas menyatakan komu- nikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik mengenai berbagai kebijakan yang telah berlaku tidak berjalan dengan baik. Sementara 39.6 % menyatakan komunikasi yang dilakukan cukup baik. Serta 13.9 % responden tidak mengikuti isu tersebut. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya koordinasi dari pemerintah yang sering kali membuat kebijakan tanpa memberikan penyuluhan terlebih dahulu kepada masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat juga dapat membantu memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah jika komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan benar, sehingga pada akhirnya kedua belah pihak, pemerintah maupun masyarakat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing – masing tanpa saling menjatuhkan, sehingga dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat masih kurang baik atau bisa disebut juga kurang efektif sehingga ketika kebijakan tersebut sudah berdampak secara langsung terhadap masyarakat, akhirnya terjadinya efek massal yang bisa merusak komunikasi vertikal antara pemerintah dengan masyarakat.

## Gambar 2.
Hasil kuesinoer indikator fasilitas pertanyaan publik terhadap kebijakan, pelayanan publik, serta proses dalam sektor publik
Hasil survei pada Gambar 2 menunjukan bahwa mayoritas jawaban sebesar 65.3 % responden menyatakan fasilitas pertanyaan publik terhadap berbagai kebijakan, pelayanan publik serta proses dalam sektor publik tidak mamadai. 17.8 % menyatakan cukup memadai, serta 12.9 % menyatakan tidak tahu. Dari data tersebut, inti dari permasalahan kebijakan tentang polemik kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng ini adalah komunikasi yang berjalan hanya satu arah saja yaitu dari elit pemerintah ke masyarakatnya saja, namun komunikasi timbal balik dari aspirasi rakyat kepada pemerintah kurang difasilitasi. Sebagai contoh, pemerintahan DKI Jakarta pada saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur, masyarakat dipersilakan datang ke balai kota untuk mengajukan pertanyaan serta permasalahannya langsung kepada jajaran pemerintahan daerah, memang kasusnya sedikit tidak relevan jika dilakukan dalam skala negara, namun hal yang dipetik dari contoh tersebut adalah bagaimana publik dapat difasilitasi oleh pemerintah demi mengajukan pertanyaan serta permasalahnnya, sehingga tidak dibutuh birokrasi yang panjang dan cukup sulit jika hanya difasilitasi melalui pemerintahan dalam lingkup kecil seperti desa atau kelurahan saja, namun dapat diajukan langsung kepada pemerintahan tertinggi Indonesia. Kurangnya fasilitas yang dapat menampung pertanyaan dan aspirasi publik menyebabkan partisipasi publik dalam mengkritisi kebijakan juga menurun. Hal ini juga dapat terjadi karena pemeritah yang kurang baik dalam menyosialisasikan kebijakan yang telah disusun kepada masyarakat dan terlalu sibuk dengan kebijakan publik lainnya.
Tahap mendasar dalam menjalankan proses pemerintahan dan pembentukan serta pelaksanaan kebiajakan adalah dimensi teknis atau legal accountability . Tentu perlu diperhatikan proses suatu kebijakan atau sistem pemerintahan dalam perjalanannya untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya—apakah kebijakan yang diciptakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, sebelum proses bisa diselidiki, dimensi yang mendasari atau mendahului proses tersebut adalah dimensi teknis dan legalitas. Jika suatu pihak pemerintah melanggar kebijakan untuk kepentingan sendiri, jelas kebijakan tidak akan bisa mencapai tujuan. Salah satu mekanisme untuk menegaskan dimensi legal ini adalah suatu mekanisme untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat publik.

## Gambar 3.
Hasil kuesioner indikator fasilitas pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindak aparat publik
Berdasarkan hasil survei pada Gambar 3, mayoritas responden menyatakan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani masih kurang memadai. Persepsi ini disebabkan mekanisme pelaporan masih kurang dapat diandalkan. Salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut ada lah kurang terintegrasinya mekanisme pelaporan. Masing-masing institusi pemerintah memeliki mekanisme pelaporan tersendiri. Sehingga sistem pelaporan kurang aksesibel bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei pada Gambar 4, jika menemukan pelanggaran, mayoritas responden memilih untuk tidak melaporkan. Alasan terbanyak untuk tidak melaporkan adalah tidak tahu cara melaporkan, disusuli kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan, serta kurang efektifnya sistem pelaporan.
Gambar 4. Hasil kuesioner alasan pelaporan tindak penyimpangan pejabat publik
Indikator berikutnya adalah adanya pening- katan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Kerja sama yang dimaksud di sini adalah pemerintah memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan transparan kepada media massa ataupun lembaga non-pemerintah yang bersangkutan untuk di- teruskan ke khalayak, bukan mengontrol informasi
yang dapat diberitakan sehingga hanya sebagaian informasi saja yang tersampaikan, kecuali informasi yang bersifat rahasia yang diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Karena media harus mengedepankan independensi dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan maupun pihak manapun untuk mendukung kepentingan politiknya. Badan publik wajib memberikan informasi publik yang transparan kepada media massa menyangkut kinerja dan pertanggung- jawabannya kepada rakyat. Media massa menjadi kunci penting bagi kelancaran komunikasi penyelenggara negara dengan publik. Dalam kasus polemik isu kelangkaan minyak goreng ini telah banyak dimuat di media masa baik itu di koran, televisi, maupun internet. Namun, tidak diketahui hal ini merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan media massa atau tidak. Tetapi dengan banyaknya pemberitaan ini sudah menunjukkan adanya komunikasi publik oleh pemerintah. Hanya saja, pada bagian berikutnya dalam peembahasan artikel ini, berdasarkan survei yang dilakukan sebagian besar responden menilai kejelasan dan kelengkapan informasi masih kurang baik. Sehingga untuk mewujudkan komunikasi publik yang efektif dan efisien, selain bekerja sama dengan media massa, pemerintah juga harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap.

## Hak masyarakat terhadap akses informasi
Berdasarakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 Ayat (1) menyatakan adanya jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini
memastikan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi dengan mudah, murah, dan cepat, serta menjamin hak publik untuk mendapatkan akses informasi.

## Gambar 5.
Hasil kuesioner indikator kesediaan dan aksesibilitas dokumen
Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam kuesioner ini, makna aksesibilitas digunakan dalam menentukan kadar kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data hasil survei pada Gambar 5, mayoritas responden memiliki ketidaktahuan mengenai situs resmi pemerintah yang memiliki data lengkap terkait suatu kebijakan, khususnya terkait kebijakana untuk kelangkaan minyak goreng. Sebanyak 44.6% responden menjawab tidak tahu, 26.7% responden menjawab sulit, 19.8% responden menjawab mudah, sedangkan sisanya memilih jawaban sangat mudah atau sangat sulit. Ketidaktahuan responden terkait situs tersebut adalah kurangnya sosialisasi pemerintah terkait keberadaan situs yang kredibel dalam membahas data mengenai suatu kebijakan. Selain itu juga diakui bahwa beberapa situs resmi pemerintah acapkali mengalami crash maupun memiliki kelengkapan dokumen yang kurang sehingga pengakses seringkali kebingungan dalam mencari rincian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini pula yang menyebabkan kebanyakan responden mengetahui berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dari media massa daripada situs resmi pemerintah itu sendiri.
Gambar 6. Hasil kuesioner indikator kejelasan dan kelengkapan informasi
Berdasarkan hasil survei pada Gambar 6, dari 101 responden didapatkan kesimpulan bahwa mayoritas responden menilai informasi yang diberikan pemerintah terkait isu dan kebijakan kelangkaan minyak goreng masih kurang jelas dan lengkap. 56.4% responden merasa kejelasan dan kelengkapan informasi tersebut kurang baik, dan hanya 23.8% merasa cukup baik. Hal ini dapat disebabkan oleh selalu berubahnya kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng tersebut. Hingga Maret 2022,
sudah lebih dari lima Permendag yang dikeluarkan selama 3 bulan terakhir. Mulai dari penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi, Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO) dan lain sebagainya. Sedangkan informasi mengenai kebijakan tersebut hanya dapat ditemukan pada media mainstream di Indonesia yang saat itu memberitakan, maupun rilis pers dari Presiden Joko Widodo melalui kanal media sosial sekretariat kabinet. Pada pemberitaan tersebut jarang pula ditemukan penjelasan secara jelas dan komprehensif dari pemerintah mengenai proses dan justifikasi kebijakan yang diambil. Keterbukaan akan proses pembentukan kebijakan sangat penting mengingat proses inilah yang menghubungkan antara tujuan dari suatu kebijakan dengan implementasi kebijakan serta apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi beberapa aspek. Salah satunya adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pegundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Gambar 7. Hasil kuesioner mengenai keterbukaan proses pembentukan kebijakan
Berdasarkan hasil survei pada Gambar 7, mayoritas responden memiliki pandngan bahwa proses pembentukan kebijakan kurang terbuka. 26.7% responden merasa proses pembentukan kebijakan masih tertutup, 48.5% responden merasa proses pembentukan kebijakan kurang terbuka, dan hanya 4% responden merasa bahwa proses pembentukan kebijakan sudah terbuka. Salah hal yang menyebabkan kurang terpenuhinya asas keterbukaan adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini bisa meliputi kurangnya budaya par-
tisipatif dari masyarakat, kurang baik akses dan publikasi proses dari pembentukan kebijakan, hingga kurang perspektif kepentingan masyarakat dalam pembentukan proses kebijakan. Berdasarkan data dari kuesioner pada Gambar 8, pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan polemik kelangkaan minyak goreng dinilai kurang memperhatikan kepentingan dari mas- yarakat. Sebanyak 27.7% responden merasa pemerintah belum mempertimbangkan kepenti- ngan masyarakat dalam perumusan kebija kan, 41.6% responden merasa masih kurang,dan hanya 7.9% responden yang merasa pertimbangan ke- pentingan masyarakat sudah mencukupi. Kebija- kan yang diterbitkan kurang sesuai dengan kebu- tuhan masyarakat. Menurut penelitian sebelumnya, kelangkaan minyak goreng menyebabkan adanya panic buying . Hal ini menyebabkan kalangan masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebijakan pemerintah dinilai kurang memperhatikan kuota kebutuhan dalam negeri dan pasokan pemerataan distribusi minyak goreng.

## Gambar 8.
Hasil kuesioner tentang pertimbangan kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan
Dalam indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi, tidak ada regulasi khusus mengenai transparansi dalam kebijakan minyak goreng. Namun setiap kebijakan publik memang diharuskan untuk selalu dikomunikasi secara terbuka dan jelas kepada masyarakat. salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut memang ditujukan untuk menjamin hak masya- rakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, beserta dengan alasannya. Hal ini juga sekaligus untuk men- dorong partisipasi masryakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam Pasal 11 Ayat (1) disebutkan Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertim- bangannya, serta seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Dengan demi- kian, sudah terdapat kebijakan yang mengatur
transparansi dari setiap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan tidak terkecuali kebija- kan mengenai minyak goreng. sehingga sudah menjadi kewajiban untuk pemangku kepentingan agar dapat menjelaskan setiap proses dan justi- fikasi dari pengambilan keputusan dan kebijakan yang dibuatnya.
KESIMPULAN Hasil penelitian ini menunjukkan keber- jalanan dan penerapan prinsip transparansi publik di Indonesia pada kasus kelangkaan minyak goreng masih belum optimal dinilai dari dua parameter berupa komunikasi publik oleh peme- rintah dan hak masyarakat terhadap informasi. Pada parameter komunikasi publik, dua dari tiga indikator belum berjalan secara optimal. Terkait parameter hak masyarakat terhadap informasi publik, empat dari lima indikator belum berjalan secara optimal.
Indikator pada komunikasi publik yang ku- rang atau belum berjalan dengan baik adalah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-perta- nyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, dan mekanisme pelaporan tindakan pe- nyimpangan yang dilakukan oleh aparat publik. Sementara indikator mengenai kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah sudah berjalan baik walau masih berlangsung secara organik. Walaupun sudah terdapat kerangka regulasi yang menjamin transparansi di Indonesia, namun beberapa indikator pada hak masyarakat terhadap informasi seperti ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses pembentukan kebijakan juga masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian ini juga, sebagian besar responden tidak mengetahui mekanisme- mekanisme terkait dan tidak mengikuti isu-isu politik-ekonomi, dalam hal ini kasus kelangkaan minyak goreng. Ini menunjukkan rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Kondisi ini terjadi karena kurangnya transparansi publik yang pada akhirnya dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap peme- rintah dan Indonesia akan jauh dari kata good governance . Sehingga untuk mewujudkan ter- ciptanya good governance di Indonesia, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerapan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan dengan selalu me- ngomunikasikan setiap kebijakan yang diambil serta melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam setiap proses perumusannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi. (2016). Paradigma Transparansi dalam Good Governance . Jurnal Publik UNDHAR MEDAN , 1 (1), 57-67.
Dewi, S. A. (2021). Komunikasi Publik terkait Vaksinasi COVID-19. Health Care: Jurnal Kesehatan, 10 (1), 162-167. Erdiansyah. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 13 (1),
81-85. Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Value for Money , dan Good Governance. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1 (2), 151-166. Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi . Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kristianten. (2006).
Transparansi Anggaran Pemerintah . Jakarta: Rineka Cipta. Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16 (2), 231-244. Nafisah, N., & Amanta, F. (2022). Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia. Center for Indonesian Policy Studies, 12 , 1-8. Nalendra, A. R., Rosalinah, Y., Priadi, A., Subroto, I., Rahayuningsih, R., Lestari, R., . . . Purnomo, M. W. (2021). Statistika Seri Dasar dengan SPSS . Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA. Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1 (3), 19- 29. Rahayu, R. N. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia sebuah Analisis Berita KOMPAS online . Intelektiva , 3(8), 26-37. Ramadani. (2019). Pengelolaan Komunikasi Publik . Jurnal Good Governance, 15 (1), 11-27. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . (2011). Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . (2008). Jakarta: Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Widjaya, G. (2022). Sikap Masyarakat
Sehubungan dengan Hilangnya Minyak Goreng dari Pasar Jakarta. Journal of
Community Dedication, 2 (2), 1-11.