## KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN DI PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH

## Dolot Alhasni Bakung

## Abstrak
Suatu  tatanan  kehidupan  memerlukan  adanya  aturan  sehingga  tercipta  suatu keseimbangan.  Seperti  halnya  dalam  hubungan  antara  manusia  dengan lingkungannya  dimanaterdapat  ilmu  tersendiri  yang  khusus  mempelajari  mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan yakni ekologi.meski demikian berbagai persoalan lingkungan terus terjadi dimana masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan  Undang-Undang  dan  komitmen  untuk  melaksanakannya.  Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya  (uitvoering  atau  implementation)  sebagai  bagian  dari  mata  rantai pengaturan  (regulatory  chain)  pengelolaan  lingkungan.  Dalam  merumuskan kebijakan  lingkungan,  Pemerintah  lazimnya  menetapkan  tujuan  yang  hendak dicapai.  Kebijakan  lingkungan  disertai  tindak  lanjut  pengarahan  dengan  cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Oleh karena itu penegakan  hukum  lingkungan  semakin  penting  sebagai  salah  satu  sarana  untuk mempertahankan  dan  melestarikan  lingkungan  hidup  yang  baik.  Penegakan  hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi aspek hukum pidana.
Kata Kunci: Lingkungan, UU No 32 tahun 2009,  Provinsi Gorontalo.

## Sejarah
Undang-undang  ataupun  peraturan  yang  orientasinya  menyangkut  lingkungan, baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir sebelum Masehi, misalnya di dalam Code of  Hammurabi yang  ada  di  dalamnya  terdapat  salah  satu  klausul  yang  menyebutkan bahwa “sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu”. Demikian pula di abad ke 1 pada masa kejayaan kerajaan Romawi telah dikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (aqueducts) yang merupakan bukti adanya ketentuan teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan.
Di  Indonesia  sendiri,  organisasi  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup sudah dikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Juruna tahun 876 Masehi diketahui  ada  jabatan  ”Tuhalas”  yakni  pejabat  yang  mengawasi  hutan  atau  alas,  yang kira-kira  identik  dengan jabatan  petugas  Perlindungan  Hutan  Pelestarian  Alam  (PHPA). Begtiu pula prasasti Haliwangbang pada tahun 877 Masehi menyebutkan adanya jabatan ”Tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan. Ada juga petugas  yang  disebut  ”Tuhagusali”  yakni  petugas  yang  bertugas  untuk  mengawasi pencemaran  yang  ditimbulkan  oleh  pertukangan  logam;  kegiatan  membuat  logam,  yang sudah tentu menimbulkan pencemaran dikenai pajak.
Sementara  kesadaran  hukum  lingkungan  klasik  bermula  di  Inggris  pada  abad ke-18 yang ditanai dengan kemunculan kerajaan mesin, yang mana para buruh (manusia) digantikan oleh mesin mekanisasi yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt.    Dimana  hal  ini  yang  manandai  jaman  tersebarnya  perusahaan-perusahaan  besar dan  meluapnya  industrialisasi  yang  dinamakan  ”revolusi industri”.  Dengan  kepentingan untuk menopang laju pertumbuhan industri di negara-negara dunia pertama atau negara- negara yang telah maju di bidang indstri, dengan penemuan mesin tersebut menyebabkan persediaan  sumber  daya  alam  di  negara-negara  dunia  pertama  semakin  berkurang  maka diadakanlah penaklukan untuk mengeruk sumberdaya alam di negara-negara dunia ketiga (Asia-Afrika).  Pada  masa  itu  negara-negara  yang  telah  mengalami  proses  industrialisasi telah  banyak  diadakan  peraturan  yang  ditujukan  kepada  antisipasi  terhadap dikeluarkannya  asap  yang  berlebihan  baik  dalam  perundang-undangan  maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Selain itu dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan tentang bagaimana memperkuat  pengawasan  terhadap  epidemi  untuk  mencegah  menjalarnya  penyakit dikota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum  lingkungan  klasik,  baik  berdasarkan  perundang-undangan  maupun  berdasarkan keputusan-keputusan  hakim  yang  berkembang  sebelum  abad  ke-20,  tidaklah  ditujukan untuk  melindungi  lingkungan  hidup  secara  menyeluruh,  akan  tetapi  hanyalah  untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkup yang kecil.
Pada  saat  terjadinya  penaklukan  terhadap  negara-negara  Asia-Afrika,  turut pulau  di  dalamnya  negara  Belanda  yang  menaklukkan  Nusantara  dan  untuk  pengaturan mengenai  lingkungan  diadakan  ordonansi  gangguan,  yakni  HO  (Hinder  Ordonantie) Staatblad  1926:26  jo.  Stbl  1940:450  dan  Undang-Undang  tentang  perlindungan Lindungan  yakni  Natuur  Beschesrming  Stbl  1941:167.  Pada  tahun  1962,  terdapat peringatan yang menggemparkan dunia yakni peringatan ”Rachel Carson” tentang bahaya penggunaan insektisida. Peringatan inilah yang  merupakan pemikiran pertama kali yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan. Seiring dengan pembaharuan, perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia international untuk  memberikan  perhatian  lebih  besar  terhadap  lingkungan  hidup.  Hal  ini  mengingat kenyataan  bahwa  lingkungan  hidup  telah  menjadi  masalah  yang  perlu  ditanggulangi bersama  demi  kelangsungan  hidup  di  dunia.  Gerakan  sedunia  ini  dapat  disimpulkan sebagai suatu peristiwa yang menimpa diri seorang sehingga menimbulkan resultante atau berbagai  pengaruh  di  sekitarnya.  Begitu  banyak  pengaruh  yang  mendorong  manusia
kedalam  suatu  kondisi  tertentu,  sehingga  adalah  wajar  jika  manusia  tersebut  kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Inilah dinamakan ekologi.
Di  kalangan  PBB  perhatian  terhadap  masalah  lingkungan  hidup  ini  dimulai  di kalangan  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  atau  lebih  dikenal  dengan  nama  ECOSOC  PBB pada  waktu  diadakan  peninjauan  terhadap  hasil-hasil  gerakan  dasawarsa  pembanguna dunia ke-1 tahun 1960-1970. pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan delegasi Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajakinya kemungkinan penyelenggaraan suatu konferensi international. Kemudian pada garakan konferensi PBB tentang ”Lingkungan Hidup Manusia” di Stockholm.
Dalam  rangka  persiapan  menghadapi  Konferensi  Lingkungan  Hidup  PBB tersebut, Indonesia diwajibkan untuk menyiapkan laporan nasional mengenai lingkungan ”pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” oleh  Moctar  Kusumaatmadja,  sebagai  langkah  awal.  Untuk  itu  diadakan  seminar lingkungan  pertama  dengan  tema  ”Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Manusia  dan Pembanguna  Nasional”  di  Universitas  Padjadjaran  Bandung.  Dalam  seminar  tersebut disampaikan  makalah  tentang  pengarahan  pertama  mengenai  perkembangan  hukum lingkungan  di  Indonesia.  Sehingga  tidak  bias  dipungkiri  bahwa  Moctar  Kusumaatmadja sebagai  peletak  batu  pertama  Hukum  Lingkungan  Indonesia  atau  bias  disebut  sebagai bapak lingkungan Indonesia.
Konferensi  PBB  tentang  lingkungan  hidup  manusia  diadakan  di  Stockholm tanggal  5-16  juni  1972  sebagai  awal  kebangkitan  modern  yang  ditandai  perkembangan berarti  bersifat  menyeluruh  dan  menjalar  ke  berbagai  pelosok  dunia  dalam  bidang lingkungan  hidup.  Konferensi itu  dihadiri oleh  113  negara  dan  beberapa  puluh peninjau serta telah menghasilkan telah menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan  hidup  dan  109  rekomendasi  rencana  aksi  lingkungan  hidup  manusia  hingga dalam  suatu  resolusi  khusus,  konferensi  menetapkan  tangga  5  juni  sebagai  hari lingkungan hidup sedunia. Dalam rangka membentuk aparatur dalam bidang lingkungan hidup,  maka  berdasarkan  Keppres  No  28  Tahun  1978  yang  kemudian  disempurnakan dengan  Keppres  No  35  Tahun  1978,  terbentuklah  Kementrian  Negara  Pengawasan Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  dan  sebagai  Mentri  Negara  PPLH  telah diangkat  Emil  Salim.  Kemajuan  lebih  lanjut  dari  kinerja  Kementrian  Negara  PPLH ditandai  dengan  diterbitkannya  peraturan  perundangan  bidang  lingkungan  hidup  yang pertama  di  Indonesia,  yaitu  UU  No.  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pada  tahun  yang  sama  atau  sepuluh  tahun  setelah DeklarasiStockholm, Deklarasi Noirobi mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang  dihadapi  mengenai  keadaan  lingkungan  di  dunia.  Menjelang  Deklarasi  Nairobi, pada tanggal 7-8 September 1981 di generasi diadakan sidang negara-negara berkembang yang  telah  merumuskan  3  (tiga)  konsep  dasar,  antara  lain  mengenai  perlunya  negara- negara  berkembang  menyerasikan  pertimbangan  pembangunan  dengan  kepentingan lingkungan  melalui  penerapan  tata  pendekatan  terpadu  dan  terkoordinasi  pada  semua tingkat,  terutama  penerapan  tata  pendekatan  terpadu  dan  terkoordinasi  pada  semua tingkat, terutama pada permulaan perundang-undangan lingkungan dan penerapanya.
Perkembangan  hukum  lingkungan  di  indonesi  yang  ditandai  dengan ditetapkanya  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1982  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Ketentuan Pokok-Pokok LIngkungan Hidup diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  kemudian  direfisi  oleh  pemerintah  dengan mengeluarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

## Pengertian
Hukum  lingkungan  sudah  sejak  lama  terus  menjadi  pembahasan  di  Indonesia pada  umumnya  dan  Provinsi  Gorontalo  khususnya,  hal  ini  dibuktikan  terus  dilakukanya penyesuian  UU  mengenai  linngkungan  di  Indonesia  yang  dimulai  dengan  UU  Nomor  4 Tahun  1982  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Ketentuan  Pokok-Pokok  LIngkungan  Hidup  yang diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  terakhir  adalah  UU  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (PPLH).  Mengartikan  bahwa  hukum  lingkungan  (lingkungan  hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Beberapa  pakar  hukum  lingkungan  dintaranya  Siti  Sundari  Rangkuti menyatakan,  hukum  lingkungan  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  timbal  balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar bisa dikenai sanksi (170:2005). Sanksi yang termuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan akan berlaku pada masa mendatang.
Hukum lingkungan mengalami perkembangan melalui beberapa proses. Hukum lingkungan pada awalnya dikenal sebagai hukum  gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung  aspek  keperdataan.  Setelah  itu,  perkembangannya  mengarah  ke  bidang hukum  administrasi,  sesuai  dengan  peningkatan  peran  penguasa  dalam  bentuk  campur tangan  dalam  berbagai  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Hukum administratif  terutama  muncul  apabila  keputusan  penguasa  yang  berbentuk  kebijakan dituangkan  dalam  bentuk  penetapan  penguasa,  misalnya  dalam  prosedur  perizinan, penetapan  mutu  baku  lingkungan,  dan  proses  Amdal.  Hukum  lingkungan,  selain dipengaruhi  oleh  hukum  keperdataan  dan  hukum  administrasi,  juga  dipengaruhi  oleh nilai-nilai moral yang dianut masyarakat setempat, dalam bentuk hukum adat atau hukum kebiasaan. Nilai-nilai moral tersebut diyakini apabila dilanggar bisa mendapatkan sanksi, yang umumnya berupa denda.

## Sumber Hukum Lingkungan
Bedasarkan sejarah yang pernah tercatat di Indonesia bahwa hokum lingkungan mulai  diterapkan  melalui  undang-undang  pada  tahun  1981  yakni  UU  Nomor  4  Tahun 1982  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Ketentuan  Pokok-Pokok  LIngkungan  Hidup  yang diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  terakhir  adalah  UU  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Didalam  undang-undang  mengenai  lingkungan  tercatat  ada  sejumlah  asas-asas lingkungan  yang  menunjang  diantaranya:  Pertama,  Asas  Pencemar  Membayar.  Azas  ini ditujukan  kepada  salah  satu  pangkal  tolak  berpikir  kebijaksanaaan  lingkunganyang  juga tercermin dari ketentuan UULH yaitu Siapa Yang mebayar Pencemaran?Pada prinsipnya pencemar  membayar  mengandung  makna  bahwa  pencemar  harusmemikul  biaya pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran.  Oleh  sebab  itu  kebijakanprinsip lingkungahn  ini  ditujukan  untuk  pencegahan  pencemaran,  dan  sarana  yangdigunakan pemerintah  adalah  sarana  peraturan/pengaturan  berupa  izin  dan  saranaekonomi  yang terdiri  dari  pungutan  dan  uang  jaminan  yang  tujuan  daripungutan  dan  uang  jaminan adalah  membiayai  upaya  pencegahan  dan  penanggulanganpencemaran.  Disamping  itu pungutan  pencemaran  menjadi  insentif  bagi  pencemar  untuk  menghilangkan  atau mengurangi  pencemaran.Kedua,  Asas the  Best  practicable  means .  Prinsip  ini mengandung  pengertian  pengaturan  yang  bersifat  pembatasan  danpengendalian pencemaran  diadakan  seoptimal  mungkin  dengan  melihat  sarana  dari  segi.  Ketiga, Azas
the Best practicable means. Prinsip ini mengandung pengertian pengaturan yang bersifat pembatasan  dan  pengendalian  pencemaran  diadakan  seoptimal  mungkin  dengan  melihat sarana  dari  segi  teknik-teknik  pencegahan  dan  mengendalikan  pencemaran  lingkungan dengan  menggunakan  sarana-sarana  teknik  pencegahan  dan  pengendalian  pencemaran yang  optimal,  dan  biaya  yang  juga  optimal  (prinsip  ekonomis).  Keempat,  Asas penanggulangan  pada  sumbernya.  Penanggulangan  pencemaran  lingkungan  yang langsung  pada  sumber-sumber  yang  mengakibatakan  pencemaran  lingkungan disekitarnya,  dengan  menanggulangi  pada  sumbernya  maka  pencemaran  akan  dapat dihentikan dan menghentikan pencemaran terhadap lingkungan yang potensial tercemar. Prinsip  ini  dapat  disebut  upaya  penanggulangan  dan  pencegahan  pencemaran  sekaligus, karena dengan penanggulangan pada sumbernya maka pencemaran dapat dihentikan dan mencegah pencemaran lanjutan yang mungkin akan terjadi.
Berdasarkan  Pasal  2  UU  No  32  Tahun  2009  Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dilaksanakan  berdasarkan  asas:  Pertama,  tanggung  jawab  Negara. negara  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  rakyat,  baik  generasi  masa  kini maupun generasi masa depan. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam  yang  menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Kedua, kelestarian  dan  keberlanjutan.  setiap  orang  memikul  kewajiban  dan  tanggung  jawab terhadap  generasimendatang  dan  terhadap  sesamanya  dalam  satu  generasi  dengan melakukan  upayapelestarian  daya  dukung  ekosistem  dan  memperbaiki  kualitas lingkungan hidup. Ketiga, keserasian dan keseimbangan. pemanfaatan lingkungan hidup harus  memperhatikan  berbagai  aspek  seperti  kepentingan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan perlindunganserta  pelestarian  ekosistem.  Keempat,  keterpaduan.  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dilakukan  dengan  memadukanberbagai  unsur  atau menyinergikan  berbagai  komponen  terkait.  Kelima,  Manfaat.  Segala  usaha  dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikandengan potensi sumber daya alam dan  lingkungan  hidup  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  harkat  manusia selaras dengan lingkungannya. Keenam, kehati-hatian. Ketidakpastian mengenai dampak suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  karena  keterbatasan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari  ancaman  terhadap  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup. Ketujuh, Keadilan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Kedelapan,  Ekoregion. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  harus  memperhatikan  karakteristik  sumber  daya  alam,  ekosistem,  kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Kesembilan, keanekaragaman hayati.  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus  memperhatikan  upaya terpadu untuk  mempertahankan  keberadaan,  keragaman,  dan  keberlanjutan sumber  daya alam  hayati  yang  terdiri  atas  sumber  daya  alam  nabati  dan  sumber  daya  alam  hewani yang  bersama  dengan  unsur  nonhayati  di  sekitarnya  secarakeseluruhan  membentuk ekosistem.  Kesepuluh,  pencemar  membayar.  setiap  penanggung  jawab  yang  usaha dan/atau  kegiatannya  menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup wajib  menanggung  biaya  pemulihan  lingkungan.  Kesebelas,  Partisipatif.  setiap  anggota masyarakat  didorong  untuk  berperan  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. Keduabelas, kearifan local. dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  harus  memperhatikan  nilai-nilai  luhur  yang  berlaku  dalam  tata kehidupan  masyarakat.  Ketigabelas,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dijiwai  oleh  prinsip  partisipasi,  transparansi, akuntabilitas,  efisiensi,  dan  keadilan.  Keempatbelas,  otonomi  daerah.  Pemerintah  dan pemerintah  daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Kebijaksanaan Lingkungan Di Provinsi Gorontalo
Dalam  rangka  memahami  kedudukan  prinsip-prinsip  hukum  lingkungan  yang dituangkan  dalam  UU  Lingkungan  Hidup  sebagai  kebijaksanaan  lingkungan  Indonesia, sudah seharunya mengerti dan memahami dahulu peran hukum (UU Lingkungan Hidup) dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Hukum  lingkungan  adalah  setiap  kebijakan  yang  terkait  dengan  pencegahan, penyelesaian atas sengketa-sengketa lingkungan dan Undang-Undang Lingkungan hidup merupakan  dasar  pelaksanaan  kebijakan  yang  digunakan  pemerintah  dalam  penanganan masalah  lingkugnan  hidup,  dalam  hal  ini  ada  keterkaitan  yang  erat  antara  Hukum  dan kebijakan dalam Hukum Lingkungan.
Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  mendasari  kebijaksanaan  lingkungan  di Indonesia,  karena  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  pelaksanaan
lainnya  merupakan  Instrumen  Kebijaksanaan.  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup merupakan  Hukum  yang  menampung  kebijaksanaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia menghendaki  penjabaran  lebih  lanjut  dalam  peraturan  Perundang-Undangan.  Peraturan perundang-undangan  lingkungan  yang  dipersiapakan  penyusunannya  guna  menunjang Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  sebagai  wadah  untuk  menuangkan  kebijaksanaan lingkungan  diharapakan  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  bagi  masalah  lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan,  baik  oleh  Menteri  Lingkungan  hidup  maupun  oleh  berbagai  Departemen Sektoral  dan  lembaga  pemerintah  non  departemen.  Salah  satunya  upaya  yang  dilakukan adalah  melalui  sarana  hukum,  dengan  menuangkan  kebijaksanaan  lingkungan  dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.
Sejalan  dengan  kebijaksanaan  nasional  di  bidang  hukum,  maka  hukum lingkungan  sangatlah  perlu  dikuatkan  peranannya  dengan  kebijakan-kebijakan lingkungan.  Dimulai  dari  tingkat  atas  dalam  hal  ini  UU  hingga  tingkat  paling  bawah yakni  Perda  bahkan  perdes.  Khususnya  di  Provinsi  Gorontalo  penjabaran  UU  No.  32 tahun  2009  tentang  PPLH,  belum  ditetapkan  namun  demikian  Pemerintah  Provinsi Gorontalo  sudah  menjabarkan  UU  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dengan  mengeluarkan  Peraturan  daerah  Provinsi  Gorontalo  No  5 Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Provinsi  Gorontalo.  Meski demikian  apabila  mengacu  pada    Pasal  2  UU  No  32  Tahun  2009  Perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  berdasarkan  asas  otonomi  daerah  Hal  ini membuktikan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  sudah  memperhatikan  tentang  apa dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo berdasarkan hokum dan  UU  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di berlakukan.
Hal  ini  memang  sudah  sangat  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi Gorontalo,  mengingat  dari  hasil  surfei  beberapa  lembaga  lingkungan,  membuktikan bahwa  keadaan  lingkungan  di  Provinsi  Gorontalo  sudah  sangat  memperhatikan  dengan becana  lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan  yag  semakin  kompleks  dan  luas  dari pegunungan  hingga  lautan.  dimulai  dari  persoalan  pertambangan  emas  yang  illegal menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengakibtakn peruskana hutan yang ditandai dengan  terus  merosotnya  luas  hutan  di  provinsi  gorontalo  setiap  tahunya  mencapai  2 persen  yang  disebabkan  oleh  perambahan  hutan  secara  illegal  yang  ditenggarai  karena minimnya pengetahuan oleh masyarakat dikawasan hutan dalam mengelola huta sehingga
mengakibat ketidak seimbangan antara kerusakan hutan berjalan dengan cepat, sementara pemulihan  kondisi  hutan  berjalan  dengan  lambat  sehingga  masyarakat  terancam mengalami bencana setiap tahunya
Bukan  hanya  itu  persoalan  lingkungan  lainya  juga  adalah  semakin  krisisnya keadaan danau limboto yang setiap tahunya terus memperlihatkan pendangkalan dan ini memberikan kekhawatiran bagi para pengamat lingkungan yang memprediksikan bahwa danau  limboto  10  tahun  kedepan  tinggal  sebuah  kenangan  apabila  tidak  diperhartikan. Tak  hanya  hutan  dan  danau  saja  persoalan  lingkungan  lainya  yang  ada  di  provinsi gorontalo  adalah  teluk  tomini  yang  saat  ini  keadaan  ekosistem  lainya  terancam  rusak dikarenakan  perambahan  dan  perusakan  hutan  mangrove  dan  ekosistem  hayati  di dalamnya tanpa memperhatikan undang-undang lingkungan hidup.
Belajar  dari  persoalan  lingkungan  yang  ada  saat  inilah,  sudah  saatnya pemerintah  harus  dengan  segara  memberikan  penanganan  yang  serius  mengenai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini dimulai dari perbaikan lingkungan yang sudah rusak  serta  penegakan  hukuman  bagi  pelaku  pelanggaran  UU  khususnya  lingkungan hidup. Mengingat dengan rusaknya lingkungan hidup akan berimbas pada seluruh aspek social dan ekonomi di Provinsi Gorontalo baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Dengan  dikeluarkanya  Peraturan  daerah  Provinsi  Gorontalo  No  5  Tahun  2004 tentang  Pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Provinsi  Gorontalo.  Diharapkan  seluruh persoalan  lingkungan  yang  telah  terjadi  saat  ini  dapat  diatasi  dan  diselesaikan  dengan capat  dan  tuntas  sehingga  tidak  memberikan  efek  negative  bagi  lingkungan  dan masyarakat dikemudian hari selain itu juga diharapkan di masa yang akan datang dengan dikeluarkanya  Peraturan  daerah  Provinsi  Gorontalo  No  5  Tahun  2004  tentang Pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Provinsi  Gorontalo,  dapat  meminimalisir  bahkan menghilangkan  persoalan  mengenai  lingkungan  yang  ada  di  daerah  Gorontalo  dan sekitarnya, mengingat persoalan lingkungan disetiap tahunya terus mengalami perubahan dan peningkatan sehingga perlu adanya penyesuaian oleh pemerintah provinsi gorontalo dalam  menyikapi  persoalan  tersebut  dengan  beberapa  solusi  diantaranya  dengan peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini para aparatur pemerintahnya khususnya yang  bergerak  di  bidang  lingkungan  serta  pembuatan-pembuatan  produk-produk  hokum khususnya  lingkungan  yang  disesuaikan  dengan  penjabaran  Undang-undang  diatasnya sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindihnya  suatu  undang-undang  yang  nantinya  akan memberikan kesempatan kepada pihak yang kurang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku.
Hal  ini  juga  ditunjang  dengan  adanya  sosialisasi  yang  merata  kepada  seluruh masyarakat  gorontalo  menganai  dampak  negative  dan  positifnya  bagi  perusakan lingkungan  hidup  yang  ada  didaerahnya  yakni  Gorontalo.  Sehingga  denga  sendirinya memberikan  efek  kesadaran  hokum  bagi  masyarakat  untuk  menggunakan  lingkungan sekaligus  menjaganya  agar  tidak  mengalami  kerusakan  sehingga  bisa  memberikan manfaat bagi anak cucu di masa yang akan dating.
Meski  pemerintah  provinsi  Gorontalo  telah  mengeluarkan  Peraturan  Provinsi No  5  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Provinsi  Gorontalo  sebagai penjabaran dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak menutup  kemungkinan  untuk  di  masa  yang  akan  datang  pemerintah  provinsi  Gorontalo harus segara melakukan revisi Peraturan Provinsi No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lingkungan  hidup  di  Provinsi  Gorontalo  untuk  menyesuaikan  dengan  UU  No  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  sehingga  kedepan kebijaksaan  pemerintah  provinsi  gorontalo  mengenai  persoalan  lingkungan  bias  lebih baik  dan  terkendali  dibandingkan  dengan  masa-masa  sebelum  diterapkanya  UU  terbaru mengenai lingkungan.

## Kesimpulan
Kesejahteraan  suatu  daerah  bukan  hanya  di  ukur  dari  suksenyan  pemerintahan di  daerah  tersebut  melainkan  juga  dilihat  dari  kehidupana  masyarakatnya  yang  damai aman dan tentram yang ditunjang dengan keadaan lingkungan yang baik. Sehingga sudah menjadi kewajiban kepala seluruh pihak maupun pihak terkait lainya untuk menerapkan Prinsip  tentang  tanggung  jawab  merupakan  perihal  yang  sangat  penting  dalam  hukum lingkungan,  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum  berikut: Pertama,  Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  Kesalahan  ( fault  liability  based  on fault ). Merupakan prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dimana prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukan,  dengan  memenuhi  beberapa  unsur, diantaranya;  (a).  Adanya  perbuatan.  (b).  Adanya  unsur  kesalahan.  (c).  Adanya  kerugian yang  diderita.  (d).  Adanya  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan  dan  kerugian.  Kedua, Praduga  selalu  bertanggung  jawab  ( presumption  of  liability ).  Prinsip  ini  menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ( presumption of liability principlei ), sampai ia  dapat  membuktikan  ia  tidak  berlsalah.  Jadi,  beban  pembuktian  ada  pada  si  tergugat. Dari  dasar  pemikiran  teori  ini  bertentangan  dengan  asas  hukum  praduga  tidak  bersalah
yang  lazim  dikenal  dalam  hukum.  Namun,  jika  diterapkan  dalam  kasus  konsumen  akan tampak,  asas  demikian  cukup  relevan.  Jika  ada  digunakan  teori  ini,  maka  yang berkewajiban untuk membuktukan kesalahan itu pihak pelaku dalam perusak lingkungan yang  digugat.  Tergugat  ini  yang  harus  menghadirkan  bukti-bukti  dirinya  tidak  bersalah. Tentu  saja  konsumen  tidak  terlalu  berarti  dapat  sekehendak  hati  mengajukan  gugatan. Meski  demikian  Posisi  si  penerima  kerugian  terhadap  lingkungan  sebagai  penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pihak yang melakukan pengerusakan lingkungan, jika  ia  gagal  menunjukan  kesalahan  si  tergugat.  Ketiga,  Tanggung  jawab  mutlak  ( strict liability ). Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut ( absolute liability ).  Kendati  demikian  ada  pula  para  ahli  yang  membedakan  kedua  terminologi  di atas. Ada yang berpedapat stric liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang  menentukan.  Sebaliknya absolute liability ,  adalah prinsip  tanggung  jawab  tanpa  kesalahan    dan  tidak  ada  pengecualiannya.  Selai  itu,  ada pandangan  yang  agak  mirip,  yang  mengaitkan  perbedaan  keduanya  pada  ada  atau  tidak adanya  hubungan  kausalitas  antara  subjek  yang  bertanggung  jawab  dan  kesalahannya. Pada strict liability , hubungan itu harus ada, sementara pada absolute liability , hubungan itu tidak selalu ada.
Hal ini membuktikan semua persoalan lingkungan yang saat ini terjadi ataupun yang akan terjadi sudah harus diantisipai oleh pemerintah maupun masyarakat serta pihak yang  peduli  dengan  lingkungan,  sehingga  para  pihak  yang  kurang  bertanggung  jawab dalam  melakukan  pengerusakan  lingkungan  bisa  diantisipasi  dengan  baik  dan  tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar,  2003. Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia ,  Universitas  Sriwijaya, Palembang
Eggi Sudjana Riyanto, 1999. Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di Indonesia . PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hadjon, Philipus. M, et al 1998. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ., UGM Press, Yogyakarta
Supriadi, 2008. Hukum  Lingkungan  di  Indonesia:  Sebuah  Pengantar ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Otto Sumarwoto. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Jakarta Siti Sundari Rangkuti. 2003. Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kementrian  Lingkungan  Hidup  RI, HImpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Lingkungan  Hidup . Jakarta, 2012
UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .
UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok LIngkungan Hidup .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Provinsi No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo