## Menuju Kemandirian Petani
Oleh :
Hempri Suyatna 1

## Abstrak
Dari  era  pra  kolonial  hingga  era  sekarang  ini,  nasib  petani  tidak pernah   berubah.   Mereka   masih   sekedar   menjadi   obyek   kebijakan   dari pemerintah. Mengingat  peran  strategis  pertanian  maka  revitalisasi  kebijakan pertanian    perlu    dilakukan.    Kebijakan    pertanian    tersebut    tidak    sekedar berorientasi  pada  kebijakan  kultural  akan  tetapi  juga  harus  menyentuh  aspek struktural.  Berbagai  kebijakan  perlu  direvisi  agar  lebih  memberikan  iklim  yang kondusif    bagi  berkembangnya  sektor  pertanian.      Melalui  revitalisasi  kebijakan pertanian  tersebut  diharapkan  petani  akan  dapat  lebih  berdaya  dan  mandiri.
Kata Kunci : Obyek kebijakan politik – revitalisasi kebijakan – kemandirian petani

## A. Pengantar
Berbagai  strategi dan kebijakan untuk memberdayakan petani sudah ban- yak dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak.  Namun hingga saat ini, nasib  petani  cenderung  tidak  berubah.  Sebagian  besar  petani  masih  memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Liberalisasi perdagangan justru memperburuk nasib para petani.   Dalam beberapa sektor komoditi pertanian, petani Indone- sia justru tidak memiliki kuasa di dalam negeri karena ketergantungan terhadap produk-produk  pertanian  impor.  Terjadinya fluktuasi harga  beberapa  komoditi pertanian   seperti bawang, kedelai,   cabai    yang terjadi pada awal tahun 2013
1. Dr. Hempri Suyatna adalah Dosen Jurusan Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan  Fisipol UGM
ini  disebabkan karena ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk impor tersebut.
Kondisi  di  atas  tentunya  sangat  ironis.  Indonesia  yang  mengklaim  di- rinya  sebagai  negara  agraris  ternyata  justru  semakin  tergantung  pada  impor. Kekurangan stok produksi di dalam negeri selalu diatasi dengan jalan pintas yaitu dengan melakukan impor dari luar negeri. Akibatnya petani semakin tidak ber- daya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk men- emukan model ideal bagi upaya mendorong kemandirian petani. Dengan melihat kondisi  bahwa ketidakberdayaan petani selain disebabkan karena factor kultural (etos kerja, ketrampilan/teknologi dan inovasi)  dan struktural (kebijakan) maka strategi      mendorong  kemandirian  petani  harus  juga  menyentuh  kedua  aspek tersebut.     Kebijakan-kebijakan  di  sektor  pertanian  perlu  terus  didorong  agar mampu memberikan iklim yang kondusif  bagi berkembangnya sektor pertanian.

## B. Nasib Petani : Obyek Kebijakan Politik Dari Era Pra kolonial Hingga Pasca Orde Baru
Dari era pra kolonial hingga sekarang  ini, posisi petani masih lemah dan menjadi pihak yang terpinggirkan. Di era pra kolonial, sebagai wujud kesetiaan rakyat terhadap penguasa  maka rakyat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil pertanian ( glondong pengarem-arem ) kepada rajanya. Raja memberikan kompen- sasi dengan memberikan perlindungan kepada rakyatnya.   Kebijakan-kebijakan pertanian pada waktu itu juga diarahkan kepada upaya peneguhan dominasi pen- guasa terhadap rakyatnya.
Di  era  pemerintahan  kolonial,  nasib  petani  juga  tidak  berubah.  Di  era VOC,  pemerintah  menerapkan  sistem  perekonomian  merkantilis.  Di  era  ini, kegiatan ekonomi dari tahapan produksi hingga distribusi hampir semuanya di- jalankan  oleh  pemerintah.  Negara  selalu  berusaha  menghambat  kelahiran  atau kemajuan kelas menengah ekonomi baru apalagi golongan pribumi (Suseno dan Suyatna, 2006 : 2). Setelah era VOC berakhir, kendali kebijakan pemerintah ke- mudian diteruskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jendral Daendels yang memerintah pada waktu itu mengembangkan kebijkan konsep tuan tanah. Tanah-tanah dijual kepada tuan tanah dan  para tuan tanah ini diberikan hak un- tuk mengatur/mengorganisir buruh untuk bekerja bagi keuntungan pemerintah Belanda. Ketika pemerintahan beralih ke pemerintahan Inggris, Indonesia diper- intah oleh Raffles (1811-1816).  Raffles kemudian mererapkan land rente (sistem sewa tanah). Adanya sistem sewa tanah ini mengharuskan bahwa semua subyek yang mengambil keuntungan dari tanah harus membayar pajak kepada Pemerin- tahan Inggris.   Pada tahun 1816, pemerintahan Hindia Belanda beralih kembali ke Pemerintah Belanda. Sistem tanam pakda ( culture stelsel ) kemudian diterapkan oleh Van Den Bosch. Sistem ini mengasumsikan bahwa petani di Hindia Belanda berhutang kepada pemerintah. Pajak harus dibayar dengan cara penyediaan 20% dari lahan miliknya untuk ditanami tanamnan-tanaman yang laku keras di Eropa
seperti gula, nila,kopi dan cengkeh. Sistem tanam paksa ini telah menimbulkan keuntungan yang luar biasa bagi pemerintah kolonial HIndia Belanda akan tetapi disisi lain, kondisi petani Indonesia justru mengalami penderitaan. Sistem ini juga tidak memberikan peluang bagi berkembangnya ekonomi rakyat. Dampak buruk dari pelaksanaan sistem tanam paksa ini telah menimbulkan protes di kalangan Pemerintah Hindia Belanda sehingga pada tahun 1870 muncul Agrarisce Wet dan Agrarische  Besluit .  Undang-Undang  ini  memberikan  jalan  bagi  pengusaha  untuk menginvestasikan modalnya ke sektor industri. Keberadaan Undang-Undang ini telah memberikan kepada kapitalisme modal untuk menyewa tanah rakyat dalam skala yang luas pada periode tertentu (Simamarta, 2002 :10).   Meskipun terjadi perubahan kebijakan akan tetapi kebijakan tersebut tidak membawa perubahan nasib  pada  petani.    Justru  yang  terjadi  adalah  berkembangnya  usaha  tani  yang berskala gurem.
Kondisi  kemiskinan  dan  keterbelakangan  yang  dialami  oleh  penduduk pribumi  ini  mendorong  perhatian  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  untuk mengembangkan politik etis (1900-1942).   Program-program yang berorientasi pada  politik  balas  budi  mulai  dikembangkan  seperti  program-program  irigasi, imigrasi,  pendirian  lumbung  desa,  bank  kredit  rakyat  dan  rumah-rumah  gadai pemerintah. Namun demikian, dalam tataran implementasinya beberapa kebija- kan yang muncul di era politik etis tersebut digunakan untuk mendukung kepent- ingan penguasa kolonial. Dalam bidang imigrasi, perpindahan penduduk hanya sekedar digunakan untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda. Sedan- gkan untuk program irigasi, pembangunan jaringan-jaringan irigasi lebih banyak ditujukan kepada kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Sedangkan di bidang edukasi, program pendidikan juga hanya digunakan untuk pendidikan rendah yang nantinya bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial.
Peralihan  kekuasaan penjajahan di Indonesia dari pemerintahan  kolonial Belanda  ke  Jepang  juga  tidak  banyak  membawa  perubahan  kepada  nasib  para petani  karena  kebijakan  yang  ada  pada  waktu  itu  juga  lebih  banyak  digunakan untuk kepentingan pemerintah Jepang. Kegiatan-kegiatan perekonomian seperti penanaman padi, jarak, kapas dan kegiatan untuk mendukung proyek-proyek un- tuk  lapangan  terbang  bagi  kepentingan  militer  Jepang  banyak  digalakkan  oleh pemerintah Jepang (Hersumpana, 2005).    Dalam proses produksi,  Jepang juga mengontrol harga produksi dan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Un- tuk memperlancar usahanya, Jepang membentuk Jawa Hokokai (Kebaktian Raky- at  Jawa)  dan Nogyo  Kumiai (Koperasi  Pertanian). Kumiai bertindak  sebagai  unit dasar yang memanipulasi seluruh struktur ekonomi dan sebagai alat dari Jepang untuk  mengumpulkan  hasil  bumi  dan  barang-barang  kebutuhan  untuk  Jepang. Lembaga  ini  dipropagandakan  kepada  penduduk  sebagai  upaya  untuk  melind- ungi ekonomi non pribumi yang terancam Cina.
Pasca kemerdekaan, berbagai upaya pembangunan pertanian mulai dilaku- kan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya ada-
lah Rencana Kasimo mengenai swasemda beras (1948) yang kemudian disusul pada tahun 1951 dengan Program Kesejahteraan Khusus/Istimewa yang men- gawinkan Rencana Kesejahteraan Kolonial dengan Rencana Kasimo. Instabilitas politik  yang  terjadi  pada  waktu  itu  menyebabkan  kegagalan  Rencana  Kasimo. Kebijakan-kebijakan lain yang cukup urgen di era Orde Lama adalah pendudu- kan  tanah-tanah  eks  perkebunan  terlantar,  nasionalisasi  perusahan  milik  asing, penghapusan tanah partikelir dan pembaruan dalam persewaaan tanah pada ta- hun 1959. Selain itu, pada era ini juga muncul Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  nomer  5  tahun  1960.  Undang-Undang  ini  sebenarnya  menghendaki penataan struktur penguasaan sumber agraria yang timpang. Ada beberapa hal esensial yang sebenarnya diatur dalam UUPA ini, misalnya larangan penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimal dan penetapan batas minimum kepemi- likan tanah, larangan penguasaan tanah secara absentee (tanah yang berada di luar kecamatan yang  didiami sang pemilik) dan UU Land reform dimana tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus berkewajiban membayar uang tebusan. Meskipun secara substantif, adanya UUPA ini memberikan harapan akan keberpihakan terhadap petani akan tetapi stabilitas politik pada saat itu yang tidak menentu menyebabkan UUPA ini belum sempat terimplementasikan secara baik.
Perubahan orientasi kebijakan pembangunan dari orde lama ke orde baru membawa  perubahan  pula  pada  orientasi  kebijakan  pembangunan  pertanian. Di era pemerintahan orde baru ini, pangan lebih ditempatkan sebagai komod- iti  politik  daripada  komoditi  ekonomi.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka pemerintah melakukan intervensi dalam penguasaan sektor produksi dan distri- busi pangan. Dalam proses produksi, pemerintah melakukan kontrol secara ketat dalam penggunaan jenis-jenis bibit baru, teknologi dalam pertanian  dan pupuk. Proses distribusi juga dilakukan dengan membentuk beberapa kelembagaan yang mendukung pertanian seperti BULOG (Badan Urusan Logistik), KUD (Kope- rasi Unit Desa). Program-program kredit untuk petani juga dikucurkan seperti Kredit  Usaha  Tani  (KUT),  Bimas,  Inmas  dan  sebagainya.   Berbagai  program yang dilakukan tersebut memang mampu telah mampu mendorong tercapainya swasembada  beras  pada  tahun  1986.  Namun  demikian,  keberhasilan  tersebut harus dibayar mahal dengan beberapa dampak negatif  yang dimunculkan.  Me- kanisasi dalam bidang pertanian telah menyebabkan terjadinya pengangguran di pedesaan. Penentuan varietas padi yang akan ditanam juga berdampak buruk hi- langnya varietas-varietas padi lokal. Selain itu penggunaan berbagai pupuk kimi- awi juga telah berdampak buruk pada kerusakan ekologis. Lembaga-lembaga di bidang pertanian seperti KUD dan BULOG juga tidak mampu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan kepada petani. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan pertani- an di era orde baru ini belum mampu mendorong kemandirian dan keberdayaan para  petani.  Bahkan  kebijakan-kebijakan  yang  ada  justru  semakin  menambah munculnya petani-petani gurem. Kepemilikan luas lahan pertanian juga semakin timpang karena banyak pemilik kapital yang mengakumulasi  kapital mereka un-
tuk memperluas tanah.
Runtuhnya rejim orde baru ternyata juga tidak memberikan dampak yang lebih baik kepada para petani. Kehadiran IMF di Indonesia pasca krisis ekonomi justru semakin memperburuk kondisi petani  Indonesia. Akibat liberalisasi per- dagangan  tersebut,  menyebabkan  impor  pun  melonjak  tinggi  dan    ekspor  ko- moditas  pertanian  merosot.  Sejak  tahun  1994,  Indonesia  jatuh  dari  negara net food exporter country menjadi net food importer country . Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, kebijakan impor beras selalu dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan  ini  telah  menyebabkan  pertanian  sebagai  basis  penghidupan  petani terancam dan digantikan dengan pangan impor (Khudori, 2005 : 16).
Adanya impor beras akhirnya telah   menjatuhkan harga beras lokal. Ke- bijakan  impor  beras  menyebabkan  merosotnya  tingkat  pendapatan  petani.  Be- ras impor menjatuhkan harga panen petani baik harga kering giling (GKG) dan harga beras sampai 20%.  Melakukan kebijakan impor beras di saat surplus be- ras  menunjukkan  ketidakpedulian pemerintah terhadap  petani sendiri di dalam negeri dan akan menurunkan motivasi petani untuk meningkatkan produktivitas. Belum  lagi,  petani  juga  terbebani  oleh  naiknya  harga-harga  kebutuhan  pokok akibat  kenaikan  BBM.  Pendek  kata,  dilihat  dari  segi  apapun,  kebijakan  impor beras tersebut tidak akan menguntungkan perberasan secara nasional dan akan semakin memperburuk petani. Selain kebijakan impor beras, ternyata Indonesia juga melakukan impor terhadap beberapa kebutuhan pangan. Kekurangan beras, jagung, gula, daging sapi, garam, susu dan lain-lain solusinya selalu impor. Aki- batnya, antara tahun 1998-2001, Indonesia menjadi negara importir beras terbe- sar di dunia, dan kini setiap tahun kita mengimpor gula 40 persen dari kebutuhan nasional, impor sekitar 25 persen konsumsi nasional daging sapi, impor satu juta ton  garam  yang  merupakan  50  persen  dari  kebutuhan  nasional  dan  impor  70 persen kebutuhan susu (Suseno dan Suyatna, 2006).
Dari  hari  ke  hari,  angka  ketergantungan  impor  atas  berbagai  komoditas pangan  terus  menanjak.  Liberalisasi  perdagangan    telah  menghancurkan  pasar pertanian di Indonesia dan menggeser produksi pangan dari dalam negeri men- jadi  berorientasi  pada  impor.   Beberapa  komoditi  pangan  harus  diimpor  dari luar negeri.  Sebagai contoh adalah kedelai. Data  Kementerian Pertanian mis- alnya menyebutkan tahun 2010 produksi kedelai dalam negeri hanya mencapai 910.000 ton padahal, kebutuhan konsumsi dalam negeri 1,6 juta  ton  sehingga kekurangannya harus diatasi dengan impor kedelai. Produk-produk kedelai im- por dari  China, Vietnam, Thailand  pun kemudian  banyak membanjiri pasar ke- delai di Indonesia. Dalam h al beras, Indonesia juga melakukan impor Beras dari Thailand, Vietnam dan Kamboja.   Bahkan pada Bulan Desember  Tahun 2012 Indonesia mendatangkan 100.000 ton beras   dan pada tahun   2013 sebanyak 1 juta ton. Selain itu, data dari Data Asosiasi Sayur dan Buah-Buahan Tahun 2011, 70-80% produk buah-buahan dan sayuran menguasai pasar domestik Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bagaimana rapuhnya ketahanan pangan di Indone-

## sia.
Liberalisasi perdagangan ini juga diperparah dengan adanya konversi lahan pertanian yang semakin massif. Banyak lahan-lahan pertanian yang tergusur dan digantikan dengan kawasan industri dan pertokoan.  AKibatnya lahan pertanian semakin menyusut. Luas lahan pertanian di Indonesia sekitar 13 juta hektar. Jika dibagi dengan jumlah petani pangan sebanyak 30 juta orang, maka rata-rata la- han per petani hanya sebatas 0,3 hingga 0,4 hektar.  Kondisi ini berbeda dengan Thailand misalnya. Rata-rata petani di sana sudah memiliki 3 hektar  sawah.Ket- erbatasan lahan pertanian ini akan menjadi ancaman bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Persoalan tersebut diperparah dengan lemahnya dukungan infrastruk- tur dan sarana prasarana pendukung pertanian seperti akses transportasi, modal dan   teknologi. Selain itu, para petani juga lemah dalam akses Tata Niaga khu- susnya terkait dengan penetapan   Harga produk-produk pertanian rendah dan fluktuasi harga.

## C. Agenda  Pembangunan Pertanian di Indonesia
Dari paparan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dari era ke era para petani masih sekedar menjadi obyek dari kebijakan pertanian Indonesia. Jika ditelusuri, kegagalan sektor pertanian di Indonesia untuk mensejahterahkan rakyat dikarenakan tidak adanya kerangka yang jelas dalam  strategi  pembangu- nan Indonesia.  Sebagai contoh,  kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial pada  saat itu, sangat  merugikan petani. Tindakan pembatasan  dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah justru mencegah ekonomi kaum tani sedemikian rupa sehingga ekonomi petani tidak mengalami transformasi yang bersifat kapitalistis dan  mencegah  terbentuknya  suatu  pertanian  rakyat  komersial  yang  bisa  men- jadi saingan bagi produksi perkebunan besar dan mencegah terjadinya kenaikan tingkat upah secara menyeluruh (Geertz dalam Husken, 1988 : 364).  Kebijakan pembangunan  pertanian  selama  periode  orde  baru  berpaham  modernisasi  dan kapitalisasi.  Orientasi  kebijakan  tersebut  adalah  peningkatan  produksi  pangan guna mencapai standar kecukupan.   Rejim pemerintahan orde baru cenderung melaksanakan pembangunan pertanian melalui by-pass approach (jalan pintas) yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria. Pertanian sekedar dipandang sebagai per- soalan produksi, teknologi dan harga.
Kelalaian kebijakan pembangunan pertanian dengan langkah pemihakan berlebihan  pada  sektor  industri  padat   modal  memberi  kontribusi  besar  pada peminggiran peran petani.Pencapaian swasembada pangan pada waktu itu, harus dibayar mahal dan tidak membawa perbaikan riil pada tingkat kehidupan petani. Ruwetnya dunia pertanian Indonesia saat ini,  disebabkan kebijakan negara yang tidak berpihak kepada petani dan hanya melayani kepentingan global. Serbuan produk-produk impor terus masuk ke Indonesia yang menyebabkan tersingkir- nya produk-produk lokal.
Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu ada revitalisasi dalam kebija- kan pembangunan pertanian Indonesia ke depan . Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk  mewujudkan kemandirian petani Indonesia baik dari aspek kul- tural maupun struktural.
1. Mendorong Perbaikan Tata Niaga Pertanian Indonesia,
Tata niaga pertanian menjadi aspek krusial di dalam pengembangan per- tanian  di  Indonesia.  Fluktuasi  harga  produk-produk  pertanian  yang  ser- ing terjadi dan merugikan petani akibat tata niaga perdagangan yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, revitalisasi pertanian menjadi mutlak untuk diperlukan. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai peng- etatan impor, pengaturan dan penertiban siapa yang memiliki hak untuk impor perlu untuk dilakukan. Selain itu, perlu ada standarisasi harga-harga produk hortukultura yang dihasilkan para petani lokal. Aspek ini penting agar jangan sampai berlimpahnya produk-produk hortikultura tidak ber- korelasi  dengan  kesejahteraan  para  petani  karena  harga  dimainkan  oleh para tengkulak atau pengijon yang membeli produk-produk mereka.
Memberikan Kebijakan Pemberian Insentif/Subsidi Untuk Petani
Selama  ini  sektor  pertanian  dianggap  kurang  menarik  karena  dianggap tidak menjanjikan bagi sumber  pendapatan ekonomi keluarga.  Oleh kare- na itu perlu ada strategi untuk mendorong agar sektor pertanian ini menja- di lebih menarik. Pemberian insentif  ataupun subsidi kepada petani dapat dilakukan untuk menumbuhkan iklim yang  kondusif  bagi pengembangan sektor  pertanian.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  insentif untuk keringanan pajak untuk lahan-lahan pertanian dan sarana produksi pertanian lainnya. Indonesia dapat belajar dari pengalaman beberapa ne- gara. Negara-negara maju memberikan subsidi yang besar bagi para petani bukan semata-mata karena negara tersebut kaya akan tetapi pangan adalah cerminan kedaulatan bangsa. Sebagai contoh adalah Amerika Serikat yang memandang  bahwa  pangan  tidak  sesempit  para  ekonom  yang  terfokus pada  barang  privat.  Pangan adalah  komoditas  politik  yang  strategis.  Jika diperlukan,  pemerintah  AS  dapat  menggunakan  pangan  sebagai  senjata ampuh untuk menekan suatu negara yang tidak sejalan dengan garis poli- tiknya (Khudori, 2008 : 305).
Memperketat regulasi konversi lahan pertanian
Untuk mendukung kebijakan pertanian, pemerintah perlu membuat kebi- jakan penataan ruang yang jelas mengenai kawasan mana yang akan dijadi- kan sebagai sentra industri, sentra perdagangan dan sentra pertanian. Se- lama ini, terkesan bahwa tata ruang kota selalu mengorbankan lahan-lahan pertanian. Rumah-rumah pertokoan dan kawasan real estate justru semak- in tumbuh subur dengan menggusur lahan-lahan pertanian. Oleh karena
2.
3.
itu, adanya penataan ruang yang jelas diharapkan akan dapat meminimali- sir terjadinya penyusutan lahan pertanian   menjadi kawasan pertokoan/ perumahan. Dengan demikian, pemerintah   perlu mengawal secara ketat terhadap  prores  perijinan  pengalihan  lahan  agar  eksistensi  lahan-lahan pertanian tetap terjaga. Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RT RW) harus dikawal  implementasinya  sehingga  penggunan  tanah  benar-benar  sesuai dengan peruntukannya.
Aksesibilitas Permodalan.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh para petani Indonesia adalah akses permodalan  yang  mudah  dan  bunga  yang  rendah.  Rata-rata  bunga  Per- bankan di Indonesia masih dua digit (di atas 10%).  Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang notabene merupakan kredit pemerintah pun suku bunganya masih  tinggi.  Proses  administrasi  untuk  mendapatkan  pinjaman  terse- but  juga  cenderung  masih  procedural.  Fakta-fakta  empiric  menunjuk- kan bahwa kebanyakan usaha berskala mikro dan kecil di pedesaan sulit mengakses kredit melalui skema formal. Faktor penyebabnya tidak han- ya  menyangkut  tidak  tersedianya  skema  pembiayaan  formal  yang  sesuai akan tetapi juga terkait dengan karakteristik kontrak dan persyaratan yang ditetapkan  oleh  lembaga  pembiayaan  formal  seperti  agunan  yang  terka- dang  tidak  memungkinkan untuk  dipenuhi  oleh  masyarakat  di  pedesaan seperti petani miskin (Wijaya, 2011 : 19).
Oleh  karena  itu,  perlu  ada  upaya  untuk  mengembangkan  skema-skema program  perkreditan  dari  lembaga  perbankan  agar  tidak  memberatkan para petani. Beberapa tahun lalu pemerintah pernah mewacanakan akan membentuk  Bank  Khusus  Petani.  Namun  sayangnya,  wacana  tersebut tidak pernah terdengar hingga saat ini.  Selain itu,  Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi juga dapat didorong agar lebih memberi- kan kemanfaatan kepada petani.
Jaminan  ketersediaan  sarana  dan  produksi  pertanian  (  bibit,  pupuk  dan obat-obatan) baik dari aspek kuantitas maupun harga dan Program Pen- dampingan Petani
Pemerintah  perlu  menjamin  akan  adanya  ketersediaan  sarana  produksi pertanian. Sarana-sarana produksi pertanian tersebut perlu tersedia dalam jumlah  yang  cukup,  kualitas  yang  baik    dan  harga  yang  terjangkau  para petani.  Adanya jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian akan men- jadi  jaminan  bagi  pendingkatan  produktivitas  petani.  Dengan  demikian, program  peningkatan  kualitas  dan  produktivitas  harus  dijadikan  sebagai prioritas program pemerintah. Aspek inilah yang perlu segera diperbaiki karena dilihat dari produktivitas petani petani Indonesia pun masih kalah dengan produktivitas petani –petani luar negeri. Sebagai contoh untuk ko- moditas pertanian kentang.  Tingkat produktivitas yang dihasilkan petani
4.
5.
Indonesia  hanya   berkisar  15  ton  per  hektar  sementara  di  negara  lain, produktivitasnya dapat mencapai 30 hektar.
Oleh  karena  itu,  selain  menjamin  ketersediaan  sarana  dan  prasarana produksi  pertanian.  Pemerintah  perlu  secara  kontinyu  untuk  melakukan proses  pendampingan  kepada  para  petani  hortikultura dari  proses  pem- bibitan,  pembudidayaan  tanaman-tanaman  hortikultura  tersebut.  Pro- gram-program  bimbingan,  pelatihan  dan  pendampingan  yang  intensif dapat dilakukan untuk mendukung program tersebut.
Mengembangkan Potensi Unggulan Pertanian
Strategi  pilihan  terhadap  produksi  unggulan  yang  didasarkan  pada com- parative advantage (keunggulan komparatif). Misalnya    : Malaysia menitik- beratkan  pengembangannya  pada  industri  kelapa  sawit.  Thailand  fokus pada keinginannya menjadi negara nomor satu di industri karet, tebu dan hortikultura.  Dalam  kontek  Indonesia  Fokus  pada  pada  pengembangan industri-industri  yang  berpeluang  besar Indonesia  dapat  unggul. Potensi unggulan  yang  dapat  dikembangkan  oleh  Indonesia  adalah  agroindustri berbasis tropis.
Pengembangan   potensi unggulan ini juga dapat dilakukan dengan beru- paya  memperkuat  keterkaitan  antara  sektor  pertanian  dengan  industri. Industri-industri yang berbasis pada pertanian harus dikembangkan seh- ingga akan memberikan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian. Selama ini banyak produk-pertanian yang dijual dalam bentuk mentah se- hingga  tidak  memberikan  keuntungan kepada  para  petani.  Strategi    lain yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mendorong  diversifikasi  hasil-hasil pertanian sehingga memberikan nilai tambah penghasilan bagi petani dan mendorong pengembangan pertanian yang berorientasi pada agroindustri dan agribisnis.
Reforma Agraria
Upaya mendukung pembangunan pertanian perlu dilakukan dengan mel- akukan  reforma  agraria.  Reforma  agraria  adalah  upaya-upaya  yang  di- lakukan pemerintah dan masyarakat dalam merombak dan menata  kem- bali bentuk-bentuk penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dan hubungan-hubungan  sosial  agraria  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Setiawan, dalam Fauzi (ed), 1997 : 21). Reforma agraria tidak sekedar mengatur kepemilikan (membagi atau mengumpul- kan) tanah ( land reform ) tetapi juga mencakup cara berproduksi, teknologi dan sebagainya. Reforma agraria   adalah land reform plus seperangkat in- frastuktur : jaminan hukum, kredit (bila diperlukan), akses terhadap jasa advokasi,akses  informasi  baru  dan  teknologi.  Dalam  konteks  reforma agrarian  ini,  perlindungan  dan  pemajuan  hak-hak  masyarakat  adat  atas
6.
7.
lingkungan  agrarian  mutlak  diperlukan.  Sesuai  dengan  amanat  pasal  33 UUD 1945 dan pasal 2 UUPA nomer 5 Tahun 1960 negara berhak menga- tur  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  lahan  perta- nian bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Baswir, 2009 : 139).
Pengalaman reforma agraria di Jepang dan Cina dapat dijadikan contoh. Reforma agraria di Jepang dilakukan untuk memberikan landasan ekono- mi dalam sebuah pemerintah yang demokratis. Setelah reforma agrarian, hampir semua petani berstatus sebagai pemilik tanah tanpa utang. Kelu- arga petani penyakap yang tidak memiliki tanah dalam beberapa generasi akhirnya dapat memperoleh penghasilan yang layak baik sebagai penyakap maupun sebagai pemilik tanah. Reforma agraria di Cina selain menghasil- kan petani bertanah juga mematahkan dominasi kelas tuan tanah dan men- galihkan kekuasaan kepada petani miskin dan menengah (Khudori, 2008 : 336).
Revitalisasi Kelembagaan Petani Indonesia
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  petani  Indonesia  selama  ini  tidak berdaya  adalah  tidak  adanya  lembaga  yang  benar-benar  mampu  mewa- dahi kepentingan para petani. Lembaga-lembaga yang ada seperti Bulog, KUD telah dikooptasi untuk kepentingan penguasa. Berkaitan dengan hal tersebut, revitalisasi kelembagaan yang mendukung sektor pertanian perlu dilakukan. Fungsi dari KUD, BULOG, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) atau kelompok-kelompok tani yang ada di pedesaan perlu untuk di- revitalisasi dalam rangka mendukung pemberdayaan para petani.  Koper- asi-koperasi sejati di tingkat petani juga perlu untuk diwujudkan. Koperasi sejati adalah koperasi yang modalnya dimiliki oleh seluruh konsumen dan anggota koperasi. Dengan kata lain, koperasi sejati adalah koperasi yang tidak mengenal diskriminasi sosial, agama, ras dan antar golongan dalam menentukan kriteria keanggotannya (Baswir, 2009 : 140). Dalam konteks revitalisasi  kelembagaan  petani  ini,  penguatan  jaringan-jaringan  sosial (aliansi) di antara para petani perlu dilakukan agar mereka memiliki posisi tawar yang kuat di dalam proses perumusan kebijakan.
Melalui   pemanfaatan institusi lokal ini akan   memungkinkan penerapan strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kelompok tani.   Di dalam  kelompok  terjadi  suatu dialogical  center yang  menumbuhkan  dan memperkuat  kesadaran  dan  solidaritas  kelompok.  Anggota  kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka ber- sama.  Selain itu, melalui kehidupan kelompok masing-masing individu be- lajar untuk menganalisis secara kritis situasi total mereka termasuk dimensi politiknya dan berusaha memperoleh kembali daya untuk mengubah situ- asi tersebut (Moeljarto, dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 138).
8.

## 9. Pembatasan produk-produk impor
Pembatasan akan produk-produk impor sebenarnya perlu dilakukan un- tuk  memberikan  perlindungan  terhadap  produk-produk  pertanian  lokal. Pada awal tahun 2013 sebenarnya pemerintah telah memberikan kebijakan yang memberikan angin segar bagi perlindungan petani lokal di Indoneisa dengan  mengeluarkan  Permentan  nomer  60  tahun  2012  yang  berisi lar- angan impor terhadap  13  produk  hortikultura  selama bulan Januari-Juni 2013. Tiga belas produk hortikultura dilarang diimpor selama 6 bulan ini yakni kentang, kubis, wortel, cabe, nanas, melon, pisang, mangga, papaya, durian, krisan, anggrek dan heliconia.   Kebijakan ini   didasarkan diambil dengan didasarkan pertimbangan adanya ketersediaan produk dalam neg- eri mencukupi untuk kebutuhan konsumsi selama enam bulan ke depan. Kebijakan ini tentunya perlu diapresiasi dan dapat menjadi sinyal positif bagi  perlindungan produk-produk hortikultura dalam negeri.  Dengan ke- bijakan ini, diharapkan produk-produk petani lokal dapat terserap secara maksimal di nasional. Kebijakan  ini perlu menjadi entry point bagi upaya perlindungan dan memandirikan petani-petani hortikultura dalam negeri.
Namun sayangnya pemerintah tidak secara konsisten melakukan kebijakan tersebut. Pasca pemberlakukan kebijakan stop impor poduk hortikultura tersebut  beberapa  persoalan  memang  terjadi.  Ada  beberapa  pusat  perb- elanjaan  yang mengalami kelangkaan buah dan sayuran karena keterlam- batan stok. Fluktuasi harga untuk beberapa komoditi seperti cabe, bawang melonjak cukup tajam.   Badan Pusat Statitistik juga mencatat bahwa ke- naikan  harga  beberapa  komoditi  telah  berimplikasi  pada  kenaikan  infla- si  sebesar  0,75%  pada  Bulan  Februari  2013.  Kebijakan  larangan  impor ditengarai  juga   memicu  munculnya  spekulan-spekulan  yang  mengeruk keuntungan ekonomi dari keterbatasan stok produksi dalam negeri. Per- mainan  spekulan-spekulan  inilah  yang  di  duga  menyebabkan  naiknya harga  produk-produk  hortikultura  saat  ini.  Adanya  permainan  dari  para spekulan  diperparah dengan lemahnya posisi tawar petani di dalam meng- hadapi struktur pasar yang mendominasi mereka.  Selama ini, posisi petani seperti cabai ini misalnya   selalu lemah karena mereka sangat tergantung kepada  para  pengepul  di  dalam  menjual  produk-produk  panen  mereka. Relasi ketergantungan inilah yang menyebabkan harga komoditas tertentu mudah diombang-ambingkan oleh para pengepul.
Selain  itu  secara  eksternal,  kebijakan  tersebut  juga  mendapatkan  protes dari Amerika Serika yang menggugat kebijakan tersebut ke  World Trade Organization.   Kebijakan tersebut dianggap telah mempengaruhi ekspor pertanian AS karena prosedur persyaratan impor yang lebih rumit . Damp- aknya, beberpaa produk ekspor AS ke Indonesia mengalami penurunan, Sebagai contoh ekspor aspel Washington ke Indonesia dalam dua bulan terakhir mengalami penurunan.
Problema yang muncul pasca pemberlakuan Permentan inilah yang kemu- dian  mendorong  pemerintah  melakukan  revisi  atas  Permentan  tersebut. Pada Bulan April ini, pemerintah merevisi Permentan tersebut sehingga 13 produk yang sebelumnya dilarang untuk diimpor diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia lagi.  Revisi kebijakan ini tentunya sangat disayangkan. Persoalan tersebut sebenarnya perlu diatasi terlebih dahulu dengan mem- perbaiki tata niaga impor komoditi pertanian Indonesia dan bukannya dis- elesailkan  dengan  jalan  pintas  dengan  membuka  kran  impor  lagi.  Demi mendorong  kemandirian  pangan  dan  hortikultura  di  negeri  ini,  maka pemerintah seharusnya tetap konsisten untuk melakukan pembatasan im- por produk-produk hortikultura.
10. Mendorong kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk pertanian lokal
Membangun  kebanggan  akan  produk-produk  pertanian  sendiri  menjadi strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan para petani.   Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240  juta jiwa sebenarnya dapat menjadi agen yang akan sangat strategis untuk mengembangkan  kebang- gaan akan produk-produk lokal. Namun sayangnya, masyarakat Indonesia sendiri seringkali kurang bangga dengan produk-produk milik bangsanya sendiri,  sehingga  justru  menjadi  penghambat  membangun  membangun pasar  lokal.  Selama  ini,  orang-orang  lebih  senang  mengkonsumsi  buah- buahan dan sayuran impor dikarenakan kualitasnya dianggap lebih   baik dibandingkan  dengan  produk-produk  yang  dihasilkan  oleh  petani-petani dalam negeri.  Negara tetangga seperti  Jepang dan Korea Selatan dapat di- jadikan contoh bagi bangsa ini agar lebih bangga terhadap produk-produk dalam negeri.

## D. Penutup
Jika dikaji secara lebih mendalam, akar persoalan dari menyusutnya lahan pertanian  tersebut  adalah  kurang  responsifnya  kebijakan  pemerintah  terhadap kepentingan petani. Petani masih menjadi pihak yang belum diuntungkan dalam proses pembangunan. Atas nama pembangunan, petani sering dikorbankan oleh pemerintah  demi  memberikan  keleluasaan  kepada  para  pemilik  modal.  Hal  ini mengakibatkan  kesejahteraan  petani  dari  dulu  hingga  sekarang  tidak  berubah secara signifikan. Harga produksi hasil pertanian, ternyata tidak seimbang den- gan harga sarana produksi pertanian sehingga menjadi hal yang wajar ketika ke- mudian petani lebih memilih menjual tanah pertanian yang dimilikinya dan dari hasil penjualan tanah tersebut dialokasikan untuk investasi usaha lain. Penjualan lahan pertanian oleh para petani tersebut memang tidak dapat disalahkan, karena itu menjadi hak mereka, namun ketika situasi tersebut dibiarkan terus-menerus,
maka bukan tidak mungkin Sleman akan mengalami krisis pangan.
Berdasarkan hal tersebut, komitmen dari pemerintah    akan sangat me- nentukan dalam pengembangan sektor pertanian. Pemerintah perlu merumuskan suatu program pembangunan yang mendukung pengembangan sektor pertanian sehingga memberikan kemanfaatan dan tetap menarik bagi petani. Agenda ke- daulatan pangan harus dijadikan sebagia alternatif  paradigma ketahanan pangan di  Indonesia.      Kedaulatan  pangan  ini  harus  diwujudkan  dengan  mendorong system pertanian yang berkelanjutan, proteksionis  dan mendorong pasar lokal. Melalui strategi ini diharapkan petani akan lebih berdaya dan mandiri.

## Referensi
Baswir, Revrisond, 2009, Manifesto Ekonomi Kerakyatan , Yogyakarta, Pustaka Pela- jar,
Hersumpana, 2005, Indonesianisasi Dan Ekonomi Off-Farm Pribumi, (Kajian Historis Perkembangan Industri Kerajinan Tenun Lokal Di Yogyakarta 1930-1960).
Husken, Frans,  1988, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980 ,  Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Khudori, 2008, Ironi Negeri Beras , Yogyakarta, Insist Press.
Khudori, 2005, Lapar : Negeri Salah Urus! Yogyakarta, Resist Book.
Moeljarto, Vidhyandika Pemberdayaan Kelompok Miokin Melalui Program IDT , dalam Prijono Ony S., dan A.M.W Pranarka, 1996, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi , Jakarta, Center For Strategic And International Studies.
Setiawan,  Bonnie, Perubahan  Strategi Agraria  : Kapitalisme  Agraria  Dan  Pembaruan Agraria Di Indonesia dalam Fauzi, Noer (penyunting), Tanah dan Pembangu- nan , Jakarta,Pustaka Sinar Harapan.
Simamarta, Rikardo, 2002, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara , Yogyakarta, Insist Press dan Pustaka Pelajar.
Suseno, Djoko dan Hempri Suyatna, 2006, Quo Vadis Petani Indonesia, Terhempasnya Anak Bangsa Dari Sektor Pertanian , Yogyakarta, Aditya Media.
,Suseno, Djoko dan Hempri Suyatna, Mewujudkan Kebijakan Pertanian Yang Pro-Petani, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 Nomer 3 Maret 2007.
Wijaya,  Krisna,  2011, Kredit  Umum  Pedesaan  BRI  Dalam  Dinamika  Perekonomian Pedesaan , Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.
.