ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…

## Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia
dan Hukum Islam

## Surur Roiqoh
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta email: roiqohsurur@gmail.com

## Abstrak
Komunalistik  religius  sebagai  konsep  Hukum  Agraria menjadikan  tanah  tidak  dapat  hanya  dipandang  dari  satu segi  sisi  melainkan  lebih.  Terdapatnya  masalah  mengenai tanah terlantar di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak pemilik tanah yang kurang mengerti hukum mengenai  pertanahan  dan  juga  pendayagunaan  tanahnya. Tanah  mempunyai  fungsi  sosial  dimana  interpretasi  dari fungsi tersebut tersebut menjelaskan bahwa tanah terlantar bertentangan dengan pengertian tanah sebagai fungsi sosial baik  dalam  Hukum  Positif  maupun  Hukum  Islam.  Tujuan penulisan  ini  adalah  untuk  menelaah  bagaimanya  Hukum Positif dan Hukum Islam menyikapi permasalahan tersebut. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dalam  bidang  hukum dengan  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  ataupun kajian  kepustakaan  (library  research).  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif; pendekatan perundang-undangan (statute-approach), pendekatan komparatif  (comparative  approach)  dan  pendekatan konseptual (conceptual approach), serta maslahah mursalah.
Kata kunci: Tanah, Tanah Terlantar, Hukum Positif, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Konstitusi Indonesia telah menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat 1 . Penguasaan oleh negara dalam artian pengaturan serta tertib hukum dan administrasi dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadikan tanah memiliki kaitan erat antara pemegang hak dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.  Undang-Undang Republik Indonesia  No. 5 Tahun 1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang maha Esa  adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan merupakan kekayaan nasional 2 .
Pasal tersebut menjelaskan bahwa konsep dari hukum tanah nasional adalah komunalistik  religius yakni tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah milik bersama dari bangsa Indonesia, yang bersumber dari karunia Tuhan yang maha Esa, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak  atas  tanah  yang  sifatnya  pribadi,  mengandung  fungsi sosial sebagai unsur kebersamaannya. Menegaskan pula bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menguasai atas apa yang dikaruniakan oleh tuhan yang maha esa dengan tujuan pokoknya.
Atas amanat yang diberikan oleh tuhan maka manusia atau badan hukum sebagai pemegang hak atas tanah dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan wajib menjalankannya dengan baik.  Memelihara  tanah,  termasuk  menambah  kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan  tanah  itu,  dengan  memperhatikan  pihak  ekonomis lemah. 3 Penegasan tanggung jawab yang dituangkan dalam pasal 15 UUPA jelas bahwa subyek hak akan tanah tidak memiliki hak untuk tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukaannya, termasuk menelantarkannya.
Kepemilikan pemegang hak atas tanah dilakukan dengan pendaftaran tanah atas kebijakan pemerintah sebagai jaminan dan kepastian hukum. Setelah mendapatkan hak atas tanah maka subyek hak tidak boleh semena-mena dalam menggunakan
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3
2 Pasal 1 Ayat 2. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
3 Ibid Pasal 15
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…
ataupun tidak menggunakan hak tersebut. Pemanfaatan tanah harus dilakukan semaksimal mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab. Keterbatasan manusia ataupun keenggganan manusia dalam mengindahkan habluminallah , habluminannas maupun habluminan’alm terkadang diakui atau tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Kewajiban yang dijalankan dan hak yang diperoleh subyek hak dapat tidak terlaksana sesuai dengan mekanisme yang semestinya. Tidak melakukan kewajiban dapat berdampak hilangnya hak yang seharusnya menjadi miliknya, sudah menjadi konsekuensi. Tanah merupakan benda tak bergerak dalam konsep hukum perdata Indonesia dan merupakan kategori harta serta menjadi salah satu hal yang didamba oleh manusia karena dengan hak tersebut dapat digunakan sesuai dengan keinginannya tanpa interfensi pihak manapun.
Pemilikan dan penguasaan atas harta dalam bentuk tanah telah diatur sedemikian rupa baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Kepemilikan hak akan tanah berbeda dengan benda-benda selain tanah karena unsur sosial yang melekat pada tanah tidak dapat dihilangkan. Keterkaitan maupun ketergantungan  antar  manusia  menjadikan  tanah  sebagai  hak/ harta dalam penguasaan harus memperhatikan akan fungsi lain yang melekat terhadapnya.
Tanah menjadi hal penting untuk dijadikan bahan kajian mengingat keterbatasan akan obyek tersebut yang tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Pertambahan jumlah penduduk dan tetapnya akan obyek serta terus bertambahnya kebutuhan akan papan ataupun mata pencaharian. Indonesia sebagai negara agrarispun tidak mungkin lepas dari tanah.
Hak kepemiilikan akan tanah ataupun harta menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam karena melibatkan banyak faktor serta konsekuensi akan hal tersebut. Indonesia sebagai negara hukum dan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang tumbuh dan berkembang serta dilindungi oleh negara memiliki peran penting terkait obyek harta terutama dalam bentuk tanah. Kepemilikan akan tanah harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga apabila subyek hak melanggar akan hal tersebut seperti halnya menelanterkan tanah yeng telah menjadi kepemilikannya hukum harus turun tangan.
Beberapa kegelisahan terkait obyek pembahasan dirumuskan dengan dua pertanyaan sebagaia berikut: Apa yang dimaskud dengan tanah terlantar? Bagaimana akibat hukum yang harus diterima oleh pemegang hak atas tanah karena tanah yang dimiliki termasuk dalam kategori tanah terlantar?. Tanah terantar yang menjadi bahan dasar penulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimanya hukum positif dan hukum Islam menyikapi permasalahan tersebut.
Metode  maslahah  mursalah,  dengan  pendekatan  yuridis normatif;  pendekatan  perundang-undangan  (statute-approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 4 berdasarkan latar belakang yang  disampaikan  peneliti,  penelitian  ini  merupakan  penelitian dalam bidang hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif  ataupun  kajian  kepustakaan  (library  research), 5 diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut sehingga mampu menjadi pedoman bagi para pemegang hak maupun pemegang kekuasaan atas hak tersebut untuk dapat dipertanggung jawabkan dan mendapatkan hak yang semestinya. Kepanjangan tangan pemerintah melalui badan pertanahan nasional dengan visinya menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia 6 dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

## B.  Tanah dan Kriteria Tanah Telantar dalam Hukum Positif Indonesia
Membahas tentang tanah terlantar, tidak lepas dari konsep hukum agraria. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 7 . Pengertian tanah diatur dalam pasal 4
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 137.
5 Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.
6 Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  ‘Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN’. https :// www.atrbpn.go.id / tentang-kami / sekilas-atr-bpn. Diakses pada tanggal 07 bulan Juni tahun 2020.
7 https :// kbbi.web.id / tanah
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…
UUPA 8 dinyatakan dengan permukaan bumi. Permukaan bumi atau tanah dimana tempat makhluk berpijak dapat dimiliki oleh perseorangan ataupun badan hukum disebut juga dengan pemegang hak. Tanah merupakan jenis harta dalam kategori benda tak bergerak yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.
Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak 9 . Suatu benda dapat tergolong benda yang tidak bergerak ( onroerend )  pertama  karena  sifatnya,  kedua  karena tujuan pemakaiannya dan yang ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang 10 . Tanah merupakan benda tak bergerak karena sifatnya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Membuat Ketetapan Nomor IX/MPR/2001  tentang  pembaharuan  agraria  dan  pengelolaan sumber  daya  alam  Pasal  2  TAP  MPR  tersebut  menyebutkan, bahwa “pembaharuan agraria mencangkup suatu proses yang berkesinambungan  dengan  penataan  penguasaan,  pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam  ragka  tercapainya  kepastian  dan  perlindungan  hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia”. Sehingga pada tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Menggantikan PP Nomor 36 tahun 1998 .
Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 11  tahun  2010  tersebut  adalah  bahwa  berdasarkan  Pasal  27, Pasal  34  dan  Pasal  40  UUPA,  hak  atas  tanah  hapus  antara  lain karena ditelantarkan. Penelantaran tanah dapat menimbulkan kesenjangan  sosial,  ekonomi,  dan  kesejahteraan  rakyat  serta menurunkan  kualitas  lingkungan,  sehingga  perlu  pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
Pengertian tanah terlantar adalah tanah yang tidak digunakan atau  diusahakan  sesuai  dengan  sifat,  tujuan,  dan  keadaannya. 11
8 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
9 Pasal 506 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata.
10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Intermasa, 2003), hlm. 61
11 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah , (Prenadamedia Group 2015), hlm.16.
dalam penjelasan Pasal 2 PP nomor 11 tahun 2010 ditentukan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan  hak  pengelolaan,  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau  tidak  dimanfaatkan sesuai dengan keadanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kemudian dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa identifikasi dan penelitian dilaksanakan: terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan hak milik hak guna usaha, hak guna bangunan,  hak  pakai  atau  sejak  berakhirnya  izin/keputusan/ surat dasar penguasaan atas tanah dan pejabat yang berwenang. pembagian pengertian dari tanah terlantar yakni: 12
1.  Tanah yang diindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau  tidak  dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.
2.  Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Pemegang hak atas tanah sebagai subyek memiliki kewenangan dalam penguasaan hak atas tanah dan telah diatur macam kriteria dari penguasaan tersebut yang diatur dalam uupa tentang  kepemilikan  obyek  hak  atas  tanah  berupa:  hak  milik, hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak membuka  tanah,  hak  memungut  hasil  hutan,... 13 hak atas tanah yang disebutkan dalam uupa tidak semua dapat masuk dalam kategori tanah terlantar melainkan hanya obyek tertentu saja. Jika  dirumuskan  maka  terdapat  dua  kategori  rumusan  Pasal  2 UUPA yaitu:

## 1.  Tanah  yang  telah  berstatus  hak,  yaitu  hak  milik,  hak  guna
12 Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
13 Pasal 16 UUPA
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…
bangunan,  hak  guna  usaha,  hak  pakai  dan  hak  pengelolaan yang  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau  tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
2.  Tanah  yang  telah  memperoleh  dasar  penguasaan  (ijin, keputusan, surat) apabila tanahnya tidak dimohon hak tidak diusahakan,  tidak  dipergunakan  atau  tidak  dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan.
Klasifikasi  dalam  pasal  2  jelas  disebutkan  manakala peruntukkan hak sudah ditetapkan maka harus diusahakan sesuai dengan peruntukkannya misalnya hak guna bangunan maka tidak dapat dimanfaatkan atas tanah tersebut untuk pertanian ataupun hak guna usaha tidak dapat digunakan selain untuk pertanian,  perkebunan,  ataupun  perikanan.  Selain  diusahakan sesuai dengan peruntukkannnya juga tentunya tidak pula dapat dibenarkan apabila setelah mendapatkan hak penguasaan atas tanah  dibiarkan  begitu  saja  mengingat  sifat,  fungsi  dan  tujuan tanah itu sendiri harus dijalankan secara beriringan.
Peraturan yang telah dikeluarkan harus dijalankan sesuai dengan tujuan mengapa peraturan tersebut diberlakukan sehingga dalam praktik dilapangan akan terjadi tertib hukum. Selain sosialisasi eksekusi dirasa lebih mengena terhadap masyarakat. Peraturan dibuat belum tentu dapat dierima dan difahami ataupun diketahui oleh masyarakat akan tetapi eksekusi menjadikan masyarakat lebih peka dan tanggap akan regulasi yang dikeluarkan. Beranjak dari pengertian tanah terlantar serta obyek yang dapat masuk kategori tanah terlantar dapat ditemukan dengan cara klasisikasikan unsur-unsur yang ada dalam tanah terlantar. Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah tenlantar:
1.  Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
Pemegang  hak  adalah  pemegang  hak  atas  tanah,  pemegang hak  pengelolaan,  atau  pemegang  izin/keputusan/surat  dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah
2.  Adanya tanah hak yang diusahakan atau tidak (obyek). Yaitu hak  milik,  hak  guna  bangunan,  hak  guna  usaha,  hak  pakai dan hak pengelolaan
3.  Adanya  perbuatan  hukum  tidak  mengusahakan,  tidak mengunakan,  atau  tidak  memanfaatkan  sesuai  dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya
4.  Harus ada jangka waktu tertentu.
5.  Harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.
Dengan mengetahui unsur-unsur esensial terjadinya tanah terlantar maka kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang tanah adalah terlantar menjelaskan dengan melakukan  penafsiran-penafsiran  terhadap  unsur  yang  ada, dengan fokus terhadap tujuan pemberian hak atas tanah.

## C.  Tanah Dan Kriteria Tanah Telantar Dalam Hukum Islam
Literatur  al-qur’an  dan  al-hadist  menyebut  tanah  dengan ardh,  jamaknya  aradhum,  aradh  dan  arudh.  Secara  etimologis, ardh  berarti  “bumi”,  tanah,  daratan  (lawan  lautan).  Sedangkan mawaat,  berasal  dari  kata  “mawaatun,  yamutu,  mata”  artinya sunyi dari perkampungan dan penduduk, tidak ada ruh padanya, tidak ada penduduk atau tidak pernah dimanfaatkan orang. Apabila keduanya dirangkaikan “ardh al-mawaat” maka secara lugat artinya adalah bumi mati atau tanah mati 14 istilah ”ihya’ almawat” (membuka tanah) “lahan mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk  tempat  tinggal,  bercocok  tanam”. 15 Menurut al-raghib al- ashfahani  difinisi  “tanah”  yaitu:  ”dengan  sesuatu  yang  rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, misal: langit); sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu 16
14 Juhaya  S  Praja,  Fikih  Sunnah,  (Jilid  Alma’arif  2007),  hlm.1.  dalam jurnal Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019. Vicco Yunior. Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar Lianton hlm. 2183.
15 Jaribah bin Ahmad Al-Harisi. “Al-fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin
Umar bin Khattab”. terj. Asmuni Sholihin Zamaksyari, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 97. 16 Al-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mu’jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur’an ,
(Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 22-23.
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…
Dasar hukum ihya al-mawat: 1.  Al-Qur’an al-karim 17 a.  Q.S al-Baqarah ayat 29-30, yang artinya: Dialah  Allah  yang  menjadikan  segala  yang  ada dibumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit.  Lalu  dijadikannya  tujuh  langit  dan  Dia  Maha mengetahui  segala  sesuatu.  Ingatlah  ketika  Tuhanmu berfirman  kepada  para  Malaikat:  “Sesungguhnya Aku  hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan  memuji  Engkau  dan  mengsucikan  Engkau? Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
b.  Q.S al-Baqarah 2/ 61 yang artinya:
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: “Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja.  Sebab  itu  mohonkanlah  untuk  kami  kepada Tuhanmu,  agar  Dia  mengeluarkan  bagi  kami  dari apa  yang  ditumbuhkan  bumi,  yaitu  sayur-mayurnya, ketimunnya,  bawang  putihnya,  kacang  adasnya, dan  bawang  merahnya”.  Musa  berkata:  “Maukah kamu  mengambil  yang  rendah  sebagai  pengganti yang  lebih  baik?  Pergilah  kamu  ke  suatu  kota,  pasti kamu  memperoleh  apa  yang  kamu  minta”.  Lalu ditimpahkanlah  kepada  mereka  nista  dan  kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah  dan  membunuh  para  Nabi  yang  memang  tidak dibenarkan.  Demikian  itu  (terjadi)  karena  mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.
c.  QS. Al-Baqarah: 2/164 yang artinya:
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya  malamdan  siang,  bahtera  yang  berlayar di  laut  membawa  apa  yang  berguna  bagi  manusia, dan  apa  yang  Allah  turunkan  dari  langit  berupa  air, lalu  dengan  air  itu  Dia  menghidupkan  bumi  sesudah
17 Departemen  Agama  RI, Al-Hikmah  Al-Quran  dan  Terjemahnya ,  CV Penerbit Diponegoro, 2008.
mati (kering)nya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis  hewan  dan  pengisaran  angin  dan  awan  yang dikendalikan  antara  langit  dan  bumi  sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda (Keesaan dan Kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya.
d.  QS. An-Nahl: 16/ 65
Dan  Allah  menurunkan  dari  langit  air  (hujan)  dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Tuhan)  bagi  orang- orang yeng mendengaarkan (pelajaran)
e.  QS. Al-Jasiah; 45/5.
Dan  pada  pergantian  malam  dan  siang  dan  hujan yang  diturunkan  Allah  dari  langit  lalu  dihidupkan- Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya: dan pada  perkisaran  angin  terdapat  pula  tanda-tanda (kekuasaan Alllah) bagi kaum yang berakal .
2.  Hadis Rasulullah saw: 18
a.  Hadis  yang  diriwayatkan  al-Bkhari,  dari  Aisyah  r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, artinya “Barang siapa yang memperbaiki sebidang tanah dimana tanah itu tidak ada pemiliknya maka yang memperbaiki itu berhak atas tanah tersebut”. Urwah berkata “Maka Umar melaksanakannya pada masa pemerintahannya”.
b.  Hadis  Nabi  SAW  riwayat  Abu  Daud,  Tarmizi  dan  An Nasa’I dari Sa’id bin Zaid dari Nabi SAW bersabda”Barang siapa yang menghidupkan tanah mawat, maka tanah itu menjadi milikinya”
c.  Hadis  Nabi  SAW  riwayat  Abu  Daud,  dari  Samurrah bin  Jundub  r.a  beliau  berkata,  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda”Barang siapa menembok keliling sebidanh tanah, maka tanah itu adalah miliknya

## Beberapa pendapat terkait ihya almawat: Menurut Ridzuan
Awang yang dikutipnya dari ahli fiqih 4 mazhab:
18 An-Nabhani, An-Nizham ,  hlm.  79.  Abu  ‘Abdillah  Muhammad  bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Bukhari , (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 562.
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…

## 1.  Menurut Mazhab Hanafi
Penggarapan lahan yang belum memiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta letaknya jauh dari permukiman
2.  Menurut Madzhab Maliki tanah mawat ialah tanah yang bebas dari pemilikan tertentu melalui usaha seseorang dan tidak ada tanda-tanda sebagai ia telah diusahakan.
3.  Menurut al-Mawardi dari Madzhab Syafi’i, tanah mawat ialah tanah yang belum diusahakan.
4.  Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tanah mawat ialah tanah yang diketahui tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak kedapatan tanda-tanda tanah itu telah diusahakan.
5.  Menurut Golongan Syiah Imamiyah tanah mawat ialah tanah yang diatasnya tidak ada kepentingan apapun  dan  terbiarkan,  baik  disebabkan  oleh  ketiadaan  air maupun ditenggelamkan air dan sebagainya 19
Kriteria tanah mati dalam konteks hukum islam dan tanah terlantar  da,am  hukum  positif,  terdapat  perbedaan  kriteria sebagaimana tersebut dalam pendapat para ahli fikih. Perbedaan pendapat tidak menjadikan bahwa menelantarkan tanah adalah benar akan tetapi perbedaan yang ada menegaskan bahwa ketika ada tanah mati atau tanah terlantar maka manusia wajib  menghidupkannya  atau  memanfaatkannya,  sehingga menelantarkan tanah tidak dibenarkan.
Tanah dalam Hukum Islam masuk dalam kategori harta. Harta adalah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa 20 . Tanah sebagai harta maka dapat dikuasai dan diambil manfaatnya sebagaimana hal yang lazim dengan kata lain sesuai dengan fungsi dan kebiasannya. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syaria‘ah dan merupakan hak khusus yang didapat
19 Ridzuan  Awang, Undang-Undang  Tanah  Islam  Pendekatan Perbandingan ,  (Kementerian  Pendidikan  Malaysia  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 206.
20 Zahri  hamid, Harta  dan  Milik  Dalam  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:
BinaUsaha, 2005), Cet. I, hlm. 1.
si pemilik, sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran yang digariskan oleh syari‘ah 21 milik juga didefinisikan  dengan  hubungan  manusia  dengan  benda  yang ditetapkan oleh syara‘ dan benda itu dikhususkan baginya. 22
Pemilikan umum pada zaman Rasulullah dapat disimpulkan dalam  tiga  bentuk:  pertama  adalah  tanah  wakaf,  dimana Rasulullah SAW. Telah mewakafkan sebahagian tanah daripada harta  rampasan  perang,  yang  tidak  dibahagikan  kepada  tentara Islam. Hasil harta itu dibahagikan kepada orang ramai. Kedua adalah tanah milik umum terhadap air, rumput dan api. Bahan- bahan ini hendaklah dijadikan milik manusia seluruhnya tanpa melihat kepada akidah dan agama mereka, asalkan mereka rakyat yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Ketiga adalah tanah simpanan dimana tanah simpanan ini telah diwujudkan 23 Obyek tanah  mawat,  Imam  al-syafii  mengelompokkan  tanah  mawat kedalam dua jenis:
1.  Tanah mati yang telah dibangun kepunyaan orang-orang yang dikenal dalam Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi tanah mati kembali yang tiada bangunan di atasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah  yang  dibagun,  yang  tiada  sekalisekali  dimiliki  oleh seseorang selain pemiliknya.
2.  Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah inilah yang dimaksud dalam hadist rasulullah saw, riwayat abu daun dari said bin zaid yang artinya” barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi hak miliknya” 24
21 M.  Faruq  An-Nababan, Sistem  Ekonomi  Islam:  Pilihan  Setelah Kegagalan  Sistem  Kapitalis  dan  Sosialis ,  Alih  Bahasa  Muhadi  Zainuddin, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Uii Press, 2000), hlm. 42. 22 Masduha  Abdurahman, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata Islam, (Fiqh Muamalah ), Cetakan Pertama, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 84.
23 Ridzuan  Awang, Undang-Undang  Tanah  Islam  Pendekatan Perbandingan ,  (Kementerian  Pendidikan  Malaysia  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 206.
24 Imam  Asy-Syafi’i, Kitab  Induk ,  Jilid  5,  terj.  Al-Umm,  oleh  Tk.  Ismail Yakup Dahlan Idhamy dan H.M. Zuhri, (Jakarta: Faizan, 1992), Cet. II, hlm. 296.
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…

## D.  Akibat Hukum Tanah Terlantar
Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia memiliki aturan yang sejalan yakni adanya larangan atau tidak diperbolehkannya menelantarkan tanah walaupun diantara keduanya terdapat beberapa perbedaaan terutama terkait obyek dari tanah terlantar. Prinsip hukum agraria yakni demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia maka pemanfaatan tanah yang sudah dihaki menjadi suatu keharusan. Konsep maslahah mursalah sebagai metode hukum dalam penyelesaian masalah menghilangkan kemudaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan dari syara’ yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk kedalam konsep al- maslahah al mursalah .  Dengan  demikian  ulama  Hanafiyah menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma’ dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’ 25 Dijelaskan dalam pasal 9 angaka 2 bahwa apabila terbukti akan adanya tanah terlantar maka akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut adalah putusnya hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 26 Sesuai dengan ketentuan perpindahan hak atas tanah maka penelantaran hak atas tanah termasuk dalam kategori peralihan hak atas tanah.
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak milik atas tanah kepada pihak lain karena suatu sebab tertentu. Dengan ditelantarkan terjadi peralihan hak atas tanah dari milik subyek hak kepada pemerintah. Perpindahan hak atas tanah terlantar tidak ada ganti untung/ ganti rugi karena bukan termasuk dari pelepasan hak karena kepentingan umum. Perpindahan hak ini sebagai bentuk punishmment atas apa yang telah dilalikan oleh subyek hak atas tujuan dan fungsi adanya pemberiah hak oleh negara. Asas menguasasi tanah oleh negara disini jelas sekali dalam implementasinya dimana pemutus hubungan atas obyek dengan pemiliknya serta dikembalikan kepada negara (dikuasai langsung oleh negara) sebagai lembaga yang membuat peraturan atas obyek tanah (pemberi hak atas tanah sesuai dengan jenis hak dan peruntukannya.
25 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  1 ,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta:  Logos Publishing House, 1996), hlm.121.
26 Lihat Pasal 9 PP no 11 tahun 2010

## 1.  Bagi Subyek Hak Atas Tanah
Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa akibat adanya tanah terlantar maka pemilik hak dapat kehilangan hak atas tanah yang masuk dalam hukum benda tak bergerak dan tanah kembali kepada negara. Dengan adanya kebijakan tersebut dirasa adil sehingga pemegang hak yang tidak mengikuti tujuan dari adanya pembentukan hukum terkait pertanahan dan tidak ikut turut serta dalam mewujutkan cita-cita konstitusi harus diberi sanksi tegas.
Setelah diketahui bahwa tanah tersebut masuk dalam kategori tanah terlantar seharusnya pemerintanh tidak diam. Karena dengan diamnya pemerintah maka memberi peluang kepada pihak lain untuk dapat melakukan tindakan yang melawan hukum yang dikemudian hari mungkin terdapat hal yang tidak diinginkan, sehingga maksud dari perintah melindungi kepentingan masyarakat dapat melakukan perbuatan hukum dapat dibenarkan.
Hukum Islam tidak berbeda dengan konsep hukum possitif dimana apabila harta dalam bentuk tanah teridentifikasi terlantar maka pemilik hak dapat kehilangan haknya dan kembali kepada negara. Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. 27 umar bin khaththab  pernah  berkata,  “orang  yang  membuat  batas  pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik bilal bin al-harits al-muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi ijma’ sahabat (kesepakatan para sahabat nabi saw) dalam masalah ini. 28
Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara- cara lain atas dasar qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris,  hibah,  dan  lain-lain.  Sebab  yang  menjadi  alasan  hukum
27 Taqiyuddin  An-Nabhani, Muqaddimah  ad-Dustur  aw  al-Asbab alMujibah Lahu , Jilid I, (Beirut: Darul Ummah, 2009), Cet. II, hlm. 136.
28 Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah , Juz II, (Beirut: Darul Ummah, 2002), hlm. 241
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…
(illat,  ratiolegis)  dari  pencabutan  hak  milik  bukanlah  cara-cara memilikinya,melainkan  penelantaran  selama  tiga  tahun  (ta’thil al-ardh) 29

## 2.  Bagi Pemerintah/ Negara
Sesuai dengan ketentuan jika tanah yang ditelantarkan konsekuensi hukumnya adalah hapus atau hilangaya hak kepemikikan atas tanah. Tanah yang dikategorikan terlantar kembali kepada negara atau kembali dikuasai langsung oleh negara. Salah satu penyebab adanya perpindah hak atas tanah adalah bahwa tanah tersebut ditelantarkaan ataupun subjek hak tidak lagi memenuhi syarat.
Jika  subyek  hak  terbukti  tanahnya  ditelantarkan  maka  hak penguasaan langsung kembali ke tangan negara. Tanah yang dikuasasi langsung oleh negara seharusnya juga dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Perpindahan kepemilikan akan hak atas tanah oleh subyek hak yang satu dengan yang lain kepada pemerintah,  maka  pemerintah  dapat  menertibkan  kembali fungsi tanah yang telah terjadi perpindahan hak ataupun tanah dikembalikan kepada negara misalnya dengan memberikan penguasaan atas tanah kepada pemegang hak baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## E. Penutup
Tanah atau lapisan kulit bumi yang paling atas adalah karunia tuhan yang paling besar harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebagai negara hukum hal ini pun tidak luput dari engaturan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta di sebutkan pula dalam uupa pasal 1 angka 2 seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa  adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa  indonesia  dan merupakan kekayaan nasional. Tidak cukup dengan itu dengan visi dari kepanjangan tangan pemerintah (BPN) menyebutkan
29 Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam , (Beirut: Darul Ummah, 1990), Cet. IV, hlm. 139.
pula bahwa sebagi lembaga pemerintah akan menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,  serta  keadilan  dan  keberlanjutan sistem  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan  kenegaraan  Republik Indonesia.
Semua regulasi yang ada menegaskan bahwa tanah adalah obyek yang peruntukannya harus dimanfaatkan dengan baik  sehingga  apabila  terjadi  penyalahgunaan,  dalam  hal  ini ditelantarkan maka tegas pula pemerintah dalam mengambil kebijakan yakni adanya putusan hukum antara subyek hak dengan obyek sehingga kembali dikuasai langsung oleh negara dengan mekanisme yang telah ditentukan.
Sebagai khalifah  fil  arrd manusia dicipkan dengan dikenai pertanggung jawaban salah satunya adalah menjaga bumi agar tetap lestari dan larangan untuk merusak alam sekitar serta apa yang  diciptakan  tuhan.  Begitu  pula  pendapat  dari  para  fuqaha bahwa merawat bumi adalah suatu kewajiban. Baik hukum Islam mauun hukum Positif menyatahkan bahwa adanya larangan menelantarkan  tanah,  akan  tetapi  justu  harus  menghidupi tanah yang mati dalam artian memanfaatkan tanah semaksimal mungkin guna diambil manfaat serta kelestarian hidup.
Surur Roiqoh: Tanah Terlantar  Perspektif Hukum…

## Daftar Pustaka
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
An-Nabhani, An-Nizham . Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhari, Shahih Bukhari , Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahnya .
CV Penerbit Diponegoro, 2008.
Imam Asy-Syafi’i, Kitab Induk , Jilid 5, terj. Al-Umm, oleh Tk. Is - mail Yakup Dahlan Idhamy dan H.M. Zuhri, Jakarta: Faizan, 1992.
Jaribah bin Ahmad Al-Harisi. “Al-fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Muk - minin Umar bin Khattab”. terj. Asmuni Sholihin Zamaksyari, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab Jakarta: Khalifa, 2006.
Juhaya S Praja, Fikih Sunnah , Jilid Alma’arif, 2007.
Jurnal Jurist-Diction : Vol. 2 No. 6, November 2019. Vicco Yunior, “Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar Lianton”
M.  Faruq  An-Nababan, Sistem  Ekonomi  Islam:  Pilihan  Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis , Alih Bahasa Mu - hadi  Zainuddin,  Cetakan  Pertama  Yogyakarta:  UII  Press, 2000.
Masduha Abdurahman, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Per- data Islam , Fiqh Muamalah, Surabaya: Central Media, 1992.
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 Jakarta: Logos Publishing House,
1996.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Kencana,
2010.
Ridzuan Awang, Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Per- bandingan , Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lum - pur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Bahasa dan Pustaka, 2004.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, 2003.
Taqiyuddin  An-Nabhani, Al-Syakhshiyah  Al-Islamiyah ,  Juz  II,
Beirut: Darul Ummah, 2002.
Taqiyuddin  An-Nabhani, An-Nizham  Al-Iqtishadi  fi  Al-Islam ,
Beirut: Darul Ummah, 1990.
Taqiyuddin  An-Nabhani, Muqaddimah  ad-Dustur  aw  al-Asbab alMujibah Lahu , Jilid I, Beirut: Darul Ummah, 2009.
Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah , (Prenadamedia Group 2015.
Zahri Hamid, Harta dan Milik Dalam Hukum Islam , Yogyakarta:
Bina Usaha, 2005.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indone- sia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indone- sia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
https :// kbbi.web.id / tanah
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia,  ‘Kement - erian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN’.  https:// www.atrbpn. go.id / tentang-kami / sekilas-atr-bpn.

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.