## Kawin  Beda  Agama  dan  Nasab  Anak  Perspektif  Kompilasi  Hukum Islam (KHI)
Asfar 1* , Lilik Andaryuni 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
asfarkaubun23@gmail.com *

## Abstract
Interfaith marriage as a social fact, is a problem that never ends in an agreement, its presence always occupies two poles, namely opinions that allow and opinions that do not allow. Both have arguments that both come from the Qur'an and can be held accountable. There are differences of opinion  about  interfaith  marriages  because  these  marriages  are  related  to  faith  and  law. Interfaith  marriage  has  become  a  controversial  issue  in  Indonesia.  The  doubts  of  interfaith couples to continue their relationship to a more serious level, namely marriage, clashed with the ambiguity of existing regulations. Referring to the Marriage Law Number 1 of 1974, it does not explain  in  detail  the  concept  of  interfaith  marriage,  the  Law  only  contains  mixed  marriages (citizenship).  The  research  method  is  qualitative  research  using  normative  juridical  research methods. Qualitative research also includes the methodology used for research procedures that produce  descriptive  data.  Descriptive  data  is  data  written  using  detailed  words.  In  this  study, researchers also used a normative juridical approach with the technique used to collect data by examining library materials. The data obtained from library research (library research), which will then be arranged systematically and will be processed with qualitative descriptive analysis which  will  then  provide  conclusions  from  the  data  that  has  been  analyzed.  In  this  study, researchers are looking for answers to the main problems that have been formulated, namely: First, what is the polemic of interfaith marriages from the perspective of fiqhi, secondly, how is KHI's review of interfaith marriages, third, how is KHI's review of the lineage of children from interfaith  marriages.  The  research  concluded  that  the  validity  of  a  marriage  depends  on  the religious law of the bride and groom, interfaith marriages in the Compilation of Islamic Law are not permitted or prohibited, the status of children born from interfaith marriages is declared as illegitimate children or as adultery children and only has a relationship lineage with his mother and his mother's family.
Keywords: Interfaith Marriage Polemic, Child lineage of Interfaith Marriage
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PENDAHULUAN Allah  SWT  menciptakan  manusia  berbeda-beda  antara  yang  satu  dengan  yang  lain, perbedaan yang mendasar dari manusia ialah diciptakannya manusia berlainan jenis kelamin, begitu  juga  dengan  tingkah  laku  atau  prilaku  manusia  juga  berbeda-beda.  Antara  manusia yang satu dengan manusia yang lain terjalin suatu hubungan interaksi sosial. Selain perbedaan jenis kelamin dan prilaku, manusia juga menganut agama yang berbeda pula.  Dalam konteks ini,  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  juga mempunyai beraneka ragam agama dan kepercayaaan sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat  Indonesia  menganut  agama  selain  Islam.  Dari  berbagai  macam  agama  yang

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 3,  December 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
terdapat di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.(Literasi 2024)
Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945  tersirat  adanya  sebuah  kemerdekaan  manusia untuk  melakukan  sesuatu  baik  dalam  konteks  hubungan  komunikasi  maupun  sampai  pada sebuah  perkawinan  antar  agama.  Sekali  lagi  hal  ini  sangat memungkinkan  melihat  berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, tidak menutup kemungkinan kita akan sering  menjumpai  terjadinya  proses  perkawinan  beda  agama  diantara  orang-orang  yang berbeda keyakinan. Perkawinan seperti ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, khususnya dikalangan selebritis. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi  didasarkan  pada  satu  akidah  agama,  melainkan  mereka  hanya  berdasarkan  pada  cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar suatu perkawinan. Perkawinan beda agama bisa dilakukan antara: Seorang pria muslim dengan wanita musyrik, seorang pria muslim dengan wanita  ahlul  kitab  dan  seorang  wanita  muslimah  dengan  pria  non  muslim.  Ketiga  bentuk perkawinan  ini  mempunyai  akibat  hukum  yang  berbeda.(Wibowo  2023).  Perkawinan  beda agama  sebagai  fakta  sosial,  menjadi  persoalan  yang  tak  pernah  berujung  pada  satu kesepakatan,  kehadirannya  senantiasa  menempati  dua  kutub,  yaitu  pendapat  yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan. Kedua-duanya mempunyai dalil yang sama-sama  berasal  dari  al- Qur’an  sekaligus  dapat  di  pertanggung  jawabkan.  Terjadinya perbedaan  pendapat  tentang  perkawinan  beda  agama  karena  perkawinan  tersebut berhubungan dengan akidah dan hukum.(Siswadi, Supriadi, and Mario 2022)
Menyikapi  hal  tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  hukum  terapan Pengadilan  Agama,  merupakan  hukum  subtansial  yang  bercorak  keindonesiaan,  atau perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia.(Bisri 1999) Yang secara formal disahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga tidak luput membahas perkawinan beda agama dalam  pasal-pasalnya  serta  memberi  batasan  yang  cukup  jelas  terkait  dengan  perkawinan tersebut.(Purwanto 2014)

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  pendekatan deskriptif.  Menurut  Nazir  dalam  bukunya,  pendekatan  deskriptif  dalam  penelitian  adalah metode  untuk menginvestigasi  objek,  kondisi,  sistem  pemikiran,  atau  peristiwa  yang  terjadi pada  masa  sekarang  dengan  tujuan  untuk  memberikan  deskripsi  atau  gambaran  yang struktural, sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui membaca dan menganalisis berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, dan website di internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman,  yang  melibatkan  proses  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan atau verifikasi.(Sugiyono 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih
Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan.  Secara bahasa  perkawinan/nikah ialah penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’ah ialah akad antara pihak  laki-laki  dan  wali  perempuan  yang karenanya  hubungan  badan  menjadi  halal.(Ayyub 1999) Dengan demikian, perkawinan/nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  yang  bukan  muhrim  serta  menimbulkan  hak  dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan  bathin  antara  dua  orang  (laki-laki  dan  perempuan)  untuk  hidup  bersama  dalam suatu  rumah  tangga  menurut  ketentuan- ketentuan  Syari’at  Islam .(Aziz  2005)  Dalam  UU No.1/1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.(Agama 2003)
Pada dasarnya, Allah menganjurkan kepada setiap manusia untuk melakukan proses perkawinan. QS Ar- Rum :21:
َّو ًة َّدَو َّم ْم ُ كَنْيَب َ ل َع َج َو ا َهْي َ ل ِا آٖ ْوُن ُ ك ْس َ تِ ل ا ًجا َو ْز َ ا ْم ُ ك ِس ُ فْن َ ا  ْن ِ م ْم ُ ك َ ل  َق َ ل َخ ْ ن َ ا ٖٓ هِتٰي ٰ ا  ْن ِم َو َ ن ْو ُر َّ ك َ فَتَّي ٍم ْو َ قِ ل  ٍتٰي ٰ ا َ ل  َكِل ٰذ  ْيِف َّ ن ِاۗ ًةَمْح َر
Terjemahnya:
“Dan di antara tanda -tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.” (Islam n.d.)
Adapun definisi perkawinan beda agama tidak jauh beda dengan definisi perkawinan pada umumnya. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria  dan  seorang  wanita,  yang  karena berbeda  agama  menyebabkan  tersangkutnya  dua peraturan  yang  berlainan mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa perkawinan  beda  agama  ialah  perkawinan antara  orang  muslim  (pria/wanita)  dengan  non muslim (pria/wanita).(Zuhdi 1997)
Pendapat lain juga dikemukakan oleh I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi sebagaimana dikutip  oleh  Eoh,  bahwa  perkawinan  beda  agama  ialah  ikatan  lahir  bathin  seorang  pria dengan  seorang  wanita  yang  masing-masing  berbeda  agamanya  dan mempertahankan agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Ynag Maha Esa.(Eoh 2001)
Secara  tekstual  dalam  al- Qur’an  terdapat  tiga  ayat  yang  secara  khusus  membicaran perkawinan  orang  muslim  dengan  non  muslim.  Dasar  hukum  atau  sumber  utama  dari perkawinan beda agama ialah QS. al-Baqarah/2: 221, dan QS. al-Maidah/5: 5.
a. QS.al-Baqarah/1: 221
َو ۚ ْم ُ كْتَب َج ْع َ ا  ْو َ ل َّو ٍة َ كِر ْشُّم  ْنِ م ٌرْي َخ ٌةَنِم ْؤُّم ٌةَمَاَلَو ۗ َّنِم ْؤُي ىّٰت َح  ِت ٰ كِر ْشُمْلا او ُح ِكْنَت اَلَو ىّٰت َح  َنْي ِكِر ْشُمْلا او ُح ِكْنُت اَل
ُ ّٰ للّا َو ۖ ِرا َّنلا ىَلِا  َنْو ُع ْدَي  َكِٕىٰۤلو ُ ا ۗ ْم ُ كَب َج ْع َ ا  ْو َ ل َّو  ٍك ِر ْشُّم  ْنِ م ٌرْي َخ  ٌنِم ْؤُّم  ٌدْب َعَلَو ۗ اْوُنِم ْؤُي ِة َر ِف ْغ َم ْ لا َو ِةَّنَج ْ لا ى َ ل ِا آٖ ْو ُع ْدَي ࣖ َ ن ْو ُر َّ ك َ ذَتَي ْم ُه َّ ل َع َ ل  ِسا َّنلِل  هِتٰي ٰ ا  ُن ِ يَبُي َو ۚ هِن ْذِاِب Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu menikahi wanita -wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  wanita  musyrik, walaupun  dia  menarik  hatimu.  dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.  dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (R. Kemenag 2019) Keharamannya tersebut  bersifat  mutlak,  artinya  wanita  Islam  secara  mutlak  haram menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, baik laki-laki musyrik atau ahlul kitab. Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan  seorang wanita Islam adalah pasangannya harus laki-laki beragama Islam.(Yanggo and Anshary 1996) b. QS.al-Maidah/5: 5:
َوۖ ْم ُه َّ ل ٌّ ل ِح  ْم ُ ك ُما َع َط َوۖ ْم ُ ك َّ ل ٌّ ل ِح   َب ٰ ت ِك ْ لا  اوُت ْو ُ ا   َنْي ِذ َّ لا   ُما َع َط َو  ُۗتٰبِ ي َّطلا  ُمُك َ ل َّ ل ِح ُ ا   َم ْوَي ْ ل َ ا ِت ٰ ن ِم ْؤ ُم ْ لا   َن ِم   ُت ٰ ن َص ْح ُم ْ لا
َرْي َ غ  َنْيِن ِصْح ُ م  َّنُه َر ْو ُج ُ ا  َّنُه ْو ُمُتْيَت ٰ ا ٖٓا َذ ِا ْم ُ كِلْب َ ق  ْن ِم  َب ٰ ت ِك ْ لا اوُت ْو ُ ا  َنْي ِذ َّ لا  َن ِم  ُت ٰ ن َص ْح ُم ْ لا َو ٍۗنا َد ْخَا ْٖٓي ِذ ِخَّتُم اَلَو  َنْي ِحِف ٰسُم
ࣖ  َنْي ِر ِس ٰخْلا  َنِم ِة َر ِخٰاْلا ىِف َو ُهَوۖ ٗه ُ ل َم َع  َطِب َح  ْدَقَف  ِناَمْي ِا ْ لاِب  ْر ُ ف ْ كَّي  ْن َم َو
Terjemahnya:
“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik -baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang   diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatan  di  antara orang-orang  yang  diberi  Al  Kitab  sebelum  kamu,  bila  kamu  Telah  membayar  mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak   dengan  maksud  berzina  dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah
beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang- orang merugi.” (A.-Q. Kemenag 2019) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan menerima makanan dari sembelihan orang ahlul kitab, selain itu juga menjelaskan tentang perkawinan dengan wanita ahlul kitab. Dalam ayat tersebut, seorang Muslim diizinkan untuk menikahi wanita ahlul kitab yang sopan dan merdeka.  Kalimat Muhshana>t ditujukan kepada kesopanan dan kemerdekaan.(Bahreisy and  Bahreisy  1986)  Menurut  Ali  al-Sayis,  kata Muhshana>t merupakan  jamak  dari  kata al- Muhshanah yang artinya al-Harair yaitu wanita merdeka (bukan hamba sahaya). Sedangkan Ali  Ash-Shabuni  memberi  arti Muhshana>t adalah al- ‘Afifah yang artinya  perempuan  yang memelihara kehormatan diri (tidak berbuat zina).(Yanggo and Anshary 1996)
Perkawinan  beda  agama ialah  perkawinan  antara non  muslim  dengan muslim. Yang dimaksud  non  muslim ialah  orang-orang  kafir.  Al- Qur’an  mengklasifikasikan  orang  kafir menjadi dua macam, yaitu musyrik dan ahli kitab. Sedangkan perkawinan dengan ahli kitab masih dibagi menjadi dua macam yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.
Dari ulasan di atas, perkawinan beda agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a . Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.
Islam melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Yang dimaksud  wanita  musyrik  ialah  wanita  yang  menyembah  berhala  seperti  orang-orang musyrik  Arab  dahulu  dan  sebagainya.(Sabiq  1987)  Larangan  ini  berdasarkan  QS.  al- Baqarah/2: 221.
Mengenai  pengertian  musyrik,  terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama’. Menurut  Ibnu  Jarir  al-Thabari,  musyrikah  yang  dilarang  untuk  dikawini  ialah  musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al- Qur’an memang tidak mengenal  kitab  suci  dan  mereka  menyembah  berhala.  Dengan  demikian  berdasarkan pendapat tersebut, seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrikah dari bangsa non Arab seperti wanita Cina, India dan Jepang yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa  kitab  suci.(Bakry  1994)  Tetapi kebanyakan  ulama’  berpendapat  bahwa  semua musyrikah  baik  dari  bangsa  Arab ataupun  bangsa  non  Arab  selain  ahlul  kitab, seperti Yahudi dan Kristen tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita yang bukan Islam dan  bukan  Yahudi atau  Kristen  tidak  boleh  dinikahi  oleh  pria  muslim  apapun  agama ataupun kepercayaannya,  karena  pemeluk  agama  selain  Islam,  Kristen  dan  Yahudi  itu termasuk kategori musyrikah.(Zuhdi 1997)
Menurut Syaikh Hasan Ayyub, kaum musyrikin itu terdiri dari tiga macam: Pertama, orang yang mempunyai kitab. Kedua, orang yang tidak mempunyai kitab, dan ketiga ialah orang  yang  diduga  mempunyai  kitab.  Orang yang  mempunyai  kitab  ialah  orang-orang Yahudi dan Nasrani.(Ayyub 1999)
b. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab .
Al- Qur’an menjelaskan bahwa seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, selain itu juga dibolehkan makan pemberian orang- orang  ahlul  kitab.  Para  ulama’  juga  berpendapat  demikian  bahwasanya  seorang  pria muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab (Yahudi atau Kristen).
Kata ahl terdiri dari huruf alif, ha , dan lam yang secara literal mengandung arti ramah, senang atau suka. Kata ahl juga bisa berarti orang yang tinggal dalam satu tempat. Dalam
Dictionary  and  Glossary  of  the  Koran ,  kata tersebut  juga  ditunjukkan  kepada  masyarakat atau  komunitas  tertentu.(Umami  and  Ulfiah  n.d.)  Dalam  al- Qur’an  kata ahl menunjukkan makna  yang  bervariasi.  Misalnya  dalam  surat  al- Ahzab/33:33,  term ahl dimaksudkan dengan menyebutkan suatu hubungan yang didasarkan atas hubungan nasab. Dalam surat al-Baqarah:/2105,  term ahl dimaksudkan  kepada  suatu  komunitas  yang  tinggal  di  suatu tempat.  Dengan demikian  makna ahl sangat  beragam  keberadaanya,  akan  tetapi keberagaman  itu memiliki  maksud  yang  sama  yaitu  menunjukkan  perorangan  atau sekelompok orang.
Adapun dengan kata al-kitab secara literal memiliki makna menghimpun sesuatu atas sesuatu yang lain. Makna ini bisa dikaitkan dengan makna kitab sebagai suatu tulisan dan buku. Maksud dari menghimpun adalah menghimpun tulisan dalam sebuah buku. Dengan demikian, term al-kitab merujuk pada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu  kitab  yang  pernah  diturunkan kepada  Nabi-nabi  Allah  yaitu  Injil  kepada  Nabi  Isa,
Taurat kepada Nabi Musa dan Zabur kepada Nabi Daud.(Yusron 2006) Penjelasan  mengenai  kehalalan  menikahi  wanita  ahli  kitab  terdapat dalam  surat  al- Maidah/5:5.  Ayat  ini  merupakan  pengecualian  dalam  perkawinan  beda  agama.    Dalam Islam,  ahli  kitab  adalah  orang-orang  yang  percaya  kepada Kitabullah.  Mereka  adalah Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Para Fuqaha membolehkan perkawinan dengan ahlul kitab, karena dalam sejarah perkawinan tersebut pernah dipraktekkan oleh khalifah Utsman  bin  Affan  dengan  perempuan  Nasrani  yaitu  Nailah  binti  Qarafishah  al-Kalbiah. Begitu  juga  dengan  Thalhah  bin  Ubaidillah  pernah  menikahi  perempuan  Yahudi.  Akan tetapi menurut Umar bin Khattab, perkawinan tersebut makruh hukumnya.(Asy-Syarbani 1977)
Ibnu  Munzhir  berkata  bahwa  tidak  ada  dari  sahabat  yang  mengharamkan  laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Qurthubi dan Nu’as mengatakan bahwa diantara sahabat yang menghalalkan perkawinan tersebut ialah: Utsman, Thalhal, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi’in yang menghalalkan perkawinan tersebut ialah:  Sa’id  bin Mutsayyab,  Sa’id  bin jabir,  al -Hasan,  dan  lain-lain.(Suhadi 2006)  Diantara sahabat  tersebut  ada yang  mempunyai  pengalaman  menikahi  perempuan  ahlul  kitab.
Adapun  pendapat  fuqaha  empat  madzhab  sunni  mengenai  perkawinan muslim  dengan ahlul kitab ialah:
1) Madzhab  Hanafi.  Para  ulama’  madzhab  Hanafi  mengharamkan  seorang  laki -laki mukmin menikahi  perempuan  ahli  kitab  yang  berdomisili  di  wilayah  yang  sedang berperang  dengan  Islam (dar  al-harb) ,  karena  ahli  kitab  tersebut  tidak  tunduk terhadap  hukum  orang-orang  Islam  sehingga  bisa  membuka  pintu  fitnah.  Selain  itu, dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang untuk menentukan agama anaknya. Sedangkan menikahi perempuan ahli kitab yang berada di negara dan perlindungan pemerintahan Islam (Dzimmi) hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam.(Al-Jaziri n.d.)
2) Madzhab Maliki. Pendapat madzhab Maliki terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memandang  bahwa  menikahi  ahli  kitab,  baik  dari dar  al-harb maupun dzimmiyah hukumnya  makruh  mutlak.  Hanya  saja  kemakruhan  yang  di dar  alharb kualitasnya  lebih  berat.  Kelompok kedua memandang  tidak  makruh  mutlak sebab dzahir  QS.  al-Maidah/5:5  membolehkan  secara  mutlak.  tetapi  tetap  saja  makruh karena perempuan ahli kitab boleh minum khamr, memakan babi, dan pergi ke Gereja.
3) Madzhab  Hambali.  Laki-laki  muslim  diperbolehkan  dan  bahkan  sama  sekali  tidak dimakruhkan menikahi permpuan ahli kitab berdasarkan keumuman QS. al-Maidah/5: 5.  Disyaratkan  perempuan  ahli  kitab  tersebut  adalah  perempuan merdeka  (bukan budak), karena al-muhshanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.(Al-Jaziri n.d.)
4) Madzhab  Syafi’i.  Para  fuqaha  madzhab  Syafi’i  memandang  makruh  mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di dar al-Islam dan sangat dimakruhkan bagi
yang  berada  di dar  al-harb sebagaimana  pendapat  fuqaha  Malikiyah.  Ulama  Syafi’i memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa, tidak terbersit oleh calon  mempelai  laki-laki  muslim  untuk  mengajak  perempuan  ahli  kitab  tersebut masuk Islam. Masih ada perempuan muslimah yang shalihah. Apabila tidak menikahi perempuan ahli kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina. (Syafi’i n.d.) Dalam  fatwanya,  Yusuf  Qarhawi  memberikan  syarat  kepada  seorang muslim  yang akan menikahi perempuan ahli kitab. Syarat yang harus dipenuhi :(Qardhawi 2000)
1) Perempuan  ahli  kitab  tersebut  diyakini  betul-betul  ahli  kitab,  yaitu  mereka  yang beriman  kepada  agama  Yahudi  dan  Nasrani.  Secara  garis  besar  diaberiman  kepada Allah,  beriman  kepada  kerasulan  dan  beriman  kepada  hariakhir.  Selain  itu  bukan termasuk  atheis  atau  murtad  dari  agamanya  dan  bukan  pula  orang  yang  beriman kepada  suatu  agama  yang  tidak mempunyai  hubungan  dengan  langit  sebagaimana yang sudah terkenal.
2) Perempuan  tersebut  adalah  wanita  yang  menjaga  kehormatannya (muhshanat) . Seorang  muslim  tidak  boleh  sembarangan  mengawini  perempuan  ahli  kitab  tanpa mengetahui latar belakang kehidupan perempuan tersebut.
3) Perempuan  tersebut  bukan  tergolong  orang-orang  yang  memusuhi  dan  memerangi umat  Islam.  Seorang  suami  harus  lebih  baik  dari  sang  istri,  baik  dari  segi  ekonomi, pendidikan,  daya  nalar  serta  keimanannya.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menjaga supaya  seorang  muslim  tidak  akan  tergoda  dan  terlena,  serta  tidak  dengan  mudah melepas aqidahnya dan beralih ke agama sang istri.
4) Jika  lebih  banyak  mudharatnya  dibanding  manfaatnya,  maka  sebaiknya  tidak melakukan  perkawinan  dengan  perempuan  ahli  kitab.  Apabila  dengan  pernikahan tersebut akan menimbulkan fitnah atau akan menjadikan kebiasaan dikalangan umat Islam, maka perkawinan tersebut bisa jatuh kepada haram.
c. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, baik  calon  suaminya  itu  termasuk  pemeluk  agama  yang  mempunyai  kitab  suci  seperti Kristen  dan  Yahudi (revealed  religion) ,  ataupun  pemeluk  agama  yang  mempunyai  kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang  tidak  punya  kitab  suci  dan  kitab  yang  serupa  kitab  suci.  Termasuk  pula  penganut Animisme, Atheisme dan sebagainya.
Adapun  dalil  yang  menjadi  dasar  hukum  untuk  larangan  menikah  antara  wanita muslimah  dengan pria non muslim ialah Firman Allah surat al-Baqarah/2: 221.(Arisandi, Junaidi,  and  Sholeh  2021)  Di  dalam  prakteknya,  sekarang  ini  perkawinan  beda  agama masih terjadi dan perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat dan hal ini  terjadi  karena  memang  hanya  di  Kantor  Catatan  Sipil  saja  yang  bersedia  melayani perkawinan tersebut atas dasar kebijaksanaan yang didasari pemikiran "daripada mereka hidup  bersama  diluar  perkawinan,  lebih  baik  Catatan  Sipil  meresmikannya  saja."  Dalam kenyataannya  sampai  sekarang  belum  pernah  ada  keputusan  Pengadilan  yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

## Hukum Perkawinan Beda Agama menurut KHI
Buku  I  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  perkawinan  merupakan  aturan  dan  hukum perkawinan yag akan diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang  beragama  Islam.  Secara  umum  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan pada pokoknya merupakan penegasan ulang dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat  khusus  sebagai  aturan  hukum  Islam  yang  akan  diberlakukan  secara  khusus  bagi mereka yang beragama Islam.(Gunawan 2016)
Hukum  perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  terdiri  dari  19  bab  dengan  170 pasal.  Adapun  penjelasan  perkawinan  beda  agama  hanya  terdapat  dalam  dua  pasal,  yaitu
pasal  40  ayat  (c)  dan  pasal  44  yang  termasuk  dalam  larangan  perkawinan.  Pasal-pasal tersebut adalah:
Pasal 40
Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  karena keadaan tertentu:
a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
b) Seorang wanita yang masih berada dalam mas iddah dengan pria lain,
c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.(Abdurrahman 1995)

## Pasal 44
“Seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang pria yang tidak beragama Islam”.
Dari  pasal  tersebut  sudah  sangat  jelas  bahwasanya  perkawinan  beda  agama  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  dibolehkan  atau  dilarang  untuk  dilakukan.  Salah  satu  syarat dalam  mencari  pasangan  ialah  harus  beragama  Islam.  Larangan  terhadap  perkawinan tersebut  tidak  ada  perbedaan  antara  orang  musyrik  dan  ahli  kitab,  sehingga  semua  bentuk perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum .Islam tidak diperbolehkan.
Larangan  perkawinan  beda  agama  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  berdasarkan beberapa  pertimbangan,  yaitu:(Suhadi  2006) Pertama, perkawinan  beda  agama  akan  lebih banyak menimbulkan persoalan, karena dari perkawinan tersebut akan terdapat perbedaan prinsip antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan beda agama yang hidup rukun dan bisa mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi jumlahnya sangat minim sekali  dan  belum  bisa  menjadi  acuan  dalam  pembinaan  hukum. Kedua, Kompilasi  Hukum Islam (KHI) banyak mengambil pendapat ulama’ Indonesia, termasuk di dalamnya MUI. Dan tentunya berdasarkan kemaslahatan dalam konteks kehidupan bernegara.

## Nasab Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut KHI
Salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  ialah  untuk  mendapatkan  keturunan.  Keinginan untuk  mempunyai  keturunan  merupakan  naluri  insani  yang  terdapat  pada  setiap  manusia, khususnya pada pasangan suami-istri. Keturunan disini tidak lain adalah seorang anak. Anak merupakan kebahagiaan yang paling berharga dalam hidup, sehingga banyak setiap pasangan yang  mengharapkan  kehadiran  seorang  anak  dalam  kehidupannya.  Setiap  pasangan  pasti menginginkan  keturunan  yang  baik,  karena  anak  disini  sebagai  penerus  dari  kedua  orang tuanya. Selain itu juga diharapkan bisa mewarisi apa yang diberikan oleh orang tuanya.(Abbas and abdul Djalal 2022)
Kehadiran  seorang  anak  dalam  suatu  keluarga  merupakan  hasil  dari  proses perkawinan.  Proses  tersebut  merupakan  salah  satu  jalan  untuk  menentukan  status  seorang anak.  Dengan  demikian  seorang  anak  sangat  bergantung  pada  perkawinan  atau  hubungan antara  ibu  dan  bapaknya.  Di  dalam  Islam  terdapat  berbagai  macam  status  anak.  Status tersebut  disesuaikan  dengan  sumber  asal  itu  sendiri  dan  sumber  itulah  yang  menentukan status seorang anak.  Nasab anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak. Adapun masalah status anak diatur dalam pasal 99 dan pasal 100.
Pasal 99
Anak yang sah adalah:
a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b) Hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

## Pasal 100
“Anak  yang  lahir  diluar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya dan keluarga ibunya”.
Dua  pasal  di  atas  menjelaskan  bahwasanya  status  anak  bisa  diketahui  berdasarkan proses perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka status anak menjadi sah. Demikian pula sebaliknya, apabila perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah maka satus anak  tidak  sah  pula  dan  disamakan  dengan  anak  zina.  Sedangkan  untuk  perkawinan  beda agama,  KHI  telah  memberikan  keputusan  bahwa  perkawinan  tersebut  tidak  sah  untuk
dilakukan dan termasuk dalam larangan perkawinan. Larangan tersebut tercantum dalam KHI pasal 40 dan 44 sebagaimana tercantum dalam kajian pustaka. Larangan dalam KHI berlaku untuk semua bentuk perkawinan beda agama. Artinya, tidak ada perbedaan musyrik dan ahli kitab.(Abdurrahman 1995)
Pada  akhirnya,  bila  dicermati  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  tentang  perkawinan,  menyatakan  bahwa  status  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan beda agama dinyatakan sebagai anak tidak sah atau sebagai anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.
Mengingat  Kompilasi  Hukum  Islam  disahkan  melalui  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1 Tahun 1991, dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 36494/EV/HK.003/AZ/91 Tahun 1991 (sebagai pemimpin dan pemerintah yang sah), maka sudah sepatutnya Kompilasi Hukum Islam dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum  yang  dijadikan  sebagai  referensi  hukum  dalam  menjawab  setiap  persoalan  hukum yang  muncul,  baik  di  Pengadilan  Agama  maupun  di  masyarakat  khususnya  terhadap perkawinan beda agama.(Al Farisi 2023)

## KESIMPULAN
Meskipun  masih  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  pernikahan  beda  agama dalam pandangan fuqaha dan mufasirin, namun dalam konteks keindonesiaan rumusan yang di  kodifikasikan  dalam  KHI  oleh  para  ulama  Indonesia  sepakat  menyatakan  bahwa perkawinan  beda  agama  dilarang.  Implikasi  hukum  yang  ditimbulkan  adalah  nasab  dan kewarisan anak yang terlahir dari pernikahan ini adalah dinasabkan kepada ibunya.   Dalam hal  ini,  penentuan  status  anak  sangat  bergantung  pada  hubungan  kedua  orang  tuanya  atau hubungan perkawinan diantara mereka (bapak dan ibu).

## REFERENSI
Abbas,  A  H,  and  M  abdul  Djalal.  2022.  “Kawin  Beda  Agama  Dan  Nasab  Anak  Perspektif Kompilasi  Hukum  Islam.” Al-Wardah :  Jurnal  Kajian  Perempuan,  Gender  dan  Anak 16(2): 281 – 95. Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Akademika Presindo.
Agama,  Direktorat  Pembinaan  Peradilan.  2003. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahibul ‘Arba’Ah, Juz 4 . Lebanon: Daaril Kutubal- ’Alamiah, T,t.
Arisandi,  Bustomi,  Junaidi,  and  Moh  Sholeh.  2021.  “Implikasi  Tafsir  Ayat  Kawin  Dan  Waris Beda Agama Persfektif Islam Liberal.” al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman 4(1): 59 – 77. Asy-Syarbani, Ahmad. 1977. Yasaluunaka Fid-Din Wal Hayati, Juz 4 . Beirut: Daar al-Jail. Ayyub, Syaikh Hasan. 1999. Fikih Keluarga . Jakarta: Pustaka al-Kausar. Aziz, Saifulloh. 2005. Fiqih Islam Lengkap . surabaya: Terbit Terang.
Bahreisy,  Salim,  and  Said  Bahreisy.  1986. Terjemah  Singkat  Tafsir  Ibnu  Katsier,  Jilid  3 . surabaya: PT Bina Ilmu.
Bakry, Nazar. 1994. Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bisri,  Cik  Hasan.  1999. Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Hukum Nasional . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Eoh. 2001. Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktek . Jakarta: PT Raja Grafindo. Al  Farisi,  Usman.  2023.  “P enetapan  agama  dan  nasab  anak:  Analisis  Menurut  Hukum  Islam Pada Suami Isteri Dari Pernikahan Beda Agama.” Journal of Islamic Studies Review (2):
2. https://www.viva.co.id/trending/1455416-viral-wanita-berjilbab-jalani- pemberkatan-.
Gunawan,  Edi.  2016.  “Pembaruan  Hukum  Islam  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 12(2): 281. Islam,  Kementerian  Urusan  Agama. Wakaf,  Da’wah  Dan  Irsyād  Kerajaan  Saudi  Arabia,  Al -
Qur’ān Dan Terjemahnya . Madinah: Percetakan al- Qur’an al -Karim. Kemenag, Al- Qur’an. 2019. Qur’an Kemenag . Kemenag, RI. 2019. “Qur’an Kemenag.” Literasi, Gramedia. 2024. “6 Agama Yang Di Akui Di Indonesia.” www.Gramedia.com (Apr il 20, 2024).
Purwanto, Yedi. 2014. “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan Ham : Studi Kritis Atas Undang - Undang  Pernikahan  Nomor  1  Tahun  1974  Dan  Undang- Undang  Dasar  1945.” Asy- Syari’ah 17(1). Qardhawi. 2000. Fatwa-Fatwa Mutakhir . Bandung: Pustaka Hidayah. Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunah . Bandung: Al- Ma’arif.
Siswadi, Imran, Supriadi Supriadi, and Mario Mario. 2022. “Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan  Indonesia  Prespektif  HAM.” JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan 5(12): 5823 – 29. Sugiyono,  ed.  2015. Metode  Penelitian  Pendidikan  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Suhadi. 2006. Kawin Lintas Agama . Yogyakarta: LKIS.
Syafi’i, Imam. Al-Umm, Juz 7 . Beirut: Daaril Kutubal- ’Alamiah, T,t.
Umami, Nasrul, and Ufi Ulfiah. Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama . Tangerang: Qultum Media. Wibowo,  Ari  Tri.  2023.  “Sahnya  Perjanjian  Kawin  Dalam  Perkawinan  Beda  Agama  Di Indonesia.” Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang 6(1):  83 – 106.
Yanggo,  Chuzaimah,  and  Hafiz  Anshary.  1996. Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer . Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
Yusron, M. 2006. Studi Kitab Tafsir Kontemporer . Yogyakarta: Teras. Zuhdi, Masfuk. 1997. Masail Fiqhiyah . Jakarta: PT Toko Gunung jati.
Copyright Holder : © Asfar, Lilik Andaryuni et al., (2024)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: