Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 1
MODEL KEPATUHAN PAJAK SUKARELA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI ASPEK KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK DAN TINGKAT RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK
Riri Zelmiyanti M.S Barianto
zelmiyantiriri@gmail.com ms.bariyanto@gmail.com

## Universitas Islam 45 Bekasi

## ABSTRACT
The research was purposed to increase regional income from sector of Vehicle Tax, because this research is highly potential to be explored continuously. Increased  regional income from tax  sector  by  increasing  tax  compliance.  There  are  have  two  dimensions  of  tax  compliance that  is  voluntary  tax  compliance  and  forced  tax  compliance.  This  research  is  focused  on voluntary  compliance  because  it  will  have  long-term  impact.  Two  of  important  variables  to see  voluntary  tax  compliance  are  value  of  religiosity  and  tax  payer  trust  of  taxpayer  to  tax officer.  The  method  which  is  used  on  this  research  is  survey  to  vehicle  taxpayer  on  West Java.  West  java  province  was  used  as  research  location  because  it  have  the  highest motorcycle sales in Indonesia. The number of questionnaire which is analyzed is 123 was 123 questionnaires.  Technique  of  analysis  using  Structural  Equation  Modelling-  Partial  Least Square  (SEM-PLS)  by  software  WarpPLS  6.0  The  result  of  research  show  that  trust  in  tax authorities tax officer have influence to tax compliance, with P-Value < 0.05 β= 0,25 so the hypothesis  (H 1 )  proposed  in  this  research  was  accepted.  The  research  also  proves  that religiosity  have  influence  to  tax  compliance  with  P-value  <  0,05    β=  0,  34  %  so  the hypothesis (H 2 ) proposed in this research also accepted. Public trust to authorities tax officer and  value  of  religiosity  have  affect  22%  to  tax  compliance  and  the  rest  is  influenced  by another variable. So need to consider for trust and value of religiosity to make tax compliance policy especially in West Java.
Key words: Tax Compliance, Trust, Religiosity and Vehicle tax
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  dari  sektor  pajak kendaraan bermotor karena dilihat dari potensi yang ada sangat potensial  untuk terus digali. Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan pajak. Terdapat  dua  dimensi  pada  kepatuhan  pajak  yaitu  kepatuhan  pajak  sukarela  dan  kepatuhan pajak dipaksa. Penelitian ini difokuskan pada kepatuhan sukarela karena kepatuhan sukarela akan  berdampak  jangka  panjang.  Dua  variabel  penting  untuk  melihat  kepatuhan  pajak sukarela  pada  penelitian  ini  yaitu  nilai  religiusitas  dan  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap otoritas pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu survei terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat di jadikan lokasi penelitian karena  penjualan  sepeda  motor  tertinggi  di  Indonesia.  Kuesioner  yang  dianalisis  sebanyak 123  kuesioner.  Teknik  analisis  menggunakan  Structural  Equation  Modelling-  Partial  Least Square  (SEM-PLS)  menggunakan  software  WarpPLS  6.0.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan P value  <  0,05  β=  0,25  sehingga  H 1 terdukung.  Penelitian  ini  juga  membuktikan  bahwa religiusitas  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  P-value  <  0,05    β=  0,  34  %  sehingga  H 2 terdukung.  Pengaruh  kepercayaan  masyarakat  terhadap  otoritas  pajak  dan  nilai  religiusitas berpengaruh  sebesar  22%  terhadap  kepatuhan  pajak  sisanya  dipengaruhi  variabel  lain.  Oleh karena  itu  perlu  dipertimbangkan  unsur  kepercayaan  dan  nilai  religiusitas  dalam  membuat kebijakan kepatuhan pajak terutama di Jawa Barat.
Kata  kunci  :  Kepatuhan  Pajak,  Kepercayaan,  Religiusitas,  dan  Pajak  Kendaraan  Bermotor
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto
3

## Pendahuluan
Sepeda motor menjadi alat transportasi  favorit  di  Indonesia  saat  ini selain  lebih  ekonomis  juga  lebih  efisien. Data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia)  menyatakan  bahwa  sepertiga masyarakat  Indonesia  memiliki  sepeda motor.  Penduduk  indonesia  sekitar  250 jutaan  85  juta  ribu  memiliki  sepeda  motor. Indonesia  menjadi  pengguna  sepeda  motor tertinggi  di  Asia  setelah  Cina  dan  India. ( www.viva.com , 27 Februari 2017). Pemilik  kendaraaan  bermotor  roda  dua setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.  Selain  harganya  terjangkau, cara  memperoleh  sepeda  motor  relatif gampang  baik  penawaran  dari  pabrikan atau  perusahaan  pembiayaan.  Sepanjang Januari-November  2014  Jawa  Barat,  Jawa Timur  dan  DKI  Jakarta  menempati  urutan teratas penjualan sepeda motor.
Dari  sisi  pemerintahan  peningkatan pengguna sepeda motor akan meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD). Salah satu sumber  PAD  yaitu  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  yang  merupakan  bagian dari  PAD  Provinsi  yang  nantinya  akan dikembalikan kedaerah-daerah untuk pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan (UUD  No.  28;  2009).  Provinsi  Jawa  barat yang  menempati  urutan  pertama  peminat kedaraan  sepeda  motor  akan  memperoleh pandapatan pajak kendaraan bermotor yang lebih besar dibanding dengan Provinsi lain.
Situs  BAPEDA  (Badan  Pendapatan Daerah)  Provisi  Jawa  Barat  menyatakan bahwa  PKB  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  adalah salah satu sektor penerimaan yang memiliki kontribusi terbesar di Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sekitar  60%
dari  total  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Namun sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) sepeda motor untuk membayar PKB  masih  kurang  ,  setiap  tahunnya  baru 60%  WP  yang  membayar  PKB.  Pajak daerah  akan  memiliki  kontirbusi  untuk pembangunan  dan  pemeliharaa  sarana  dan prasarana  Jawa  Barat  ( www.bapeda.com , 27 Februari 2017).
Rendahnya  tingkat  kesadaran  wajib pajak  kendaraan  bermotor  akan  menjadi masalah  serius  bagi  suatu  daerah  karena 60%  sektor  handalan  berasal  dari  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Ada  beberapa faktor  yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak,  baik  faktor  internal  maupun  faktor eksternal.  Beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya kepercayaan wajib pajak terhadap  otoritas  pajak  (Ratmono  dan Faisal, 2014), religiusitas (Utama dan Dudi, 2016),(Benk, et al . 2016), Moral,
Cahyonowati  (2011),  Alm  dan  McClellan (2012), Torgler (2004 dan 2006),
Cummings et  al .  (2007)    Norma-norma sosial,  Bobek et  al .  (2013),  Etika  diteliti oleh Ghosh dan Crain (1996), Asnawi et al .
(2009)  dan  Cahyonowati et  al .  (2012) Kekuatan, keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak Zelmiyanti  (2016)  dan  Murphy  (2004).
Penelitian  kepatuhan  pajak  terhadap  sanksi juga  dilakukan  oleh  Mulder et  al. (2009),
Liu  (2014),  dan  Verboon  dan  Van  (2011). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hyuan (2005)  melihat  kepatuhan  pajak  dari  tiga aspek  yaitu  ekonomi,  non  ekonomi  dan budaya.
Penelitian-penelitian di atas menunjukan  banyaknya  faktor  yang  dapat meningkatkan kepatuhan pajak, baik
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 4
kepatuhan  pajak  secara  sukarela  maupun dipaksa.  Salah  satu  teori  terkait  kepatuhan pajak  adalah slippery  slope model  dari Kirchler, et  al. (2008).  Teori slippery slope menyatakan  bahwa  kepatuhan  pajak dapat dikelompokan dalam kepatuhan pajak sukarela  dan  kepatuhan  pajak  dipaksakan. Kepatuhan  pajak  sukarela  lebih  diarahkan bagaimana  seseorang  membayar  pajak karena memang merasa tanggungjawab dari dirinya  sendiri.  Kepatuhan  pajak  dipaksa lebih  mengarah  kepada  seseorang  akan membayar  pajak  karena  rasat  takut  akan adanya  konsekuesi  negative.  Konsekuensi negative  disini  merupakan  dampak  atau ancaman  ketika  tidak  membayar  pajak seperti  adanya  sanksi.  Penelitian  ini  akan memfokuskan pada kepatuhan pajak sukarela  karena,  peningkataan  kepatuhan sukarela  akan  membawa  manfaat  jangka panjang.
Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan  pajak  sukarela  tergantung  pada tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada otoritas  pajak.  Salah  satu  faktor  yang menyebabkan  rendahnya  kepatuhan  pajak di Indonesia karena kasus-kasus
pengelapan  pajak  yang  dilakukan  oleh otoritas  pajak,  seperti  kasus  Gayus  yang menimbulkan opini di masyarakat pembayaran  pajak  yang  dimanfaatkan  oleh oknum-oknum tertentu.
Selain  faktor  kepercayaan  tingkat religiusitas juga akan meningkatkan kepatuhan  pajak.  Indonesia  merupakan negara  yang  tingkat  religiusitasnya  tinggi, hal  ini  bisa  dilihat  dari  sila  pertama  dalam Pancasila Ketuhanan yang maha esa. Nilai- nilai  ketuhanan  yang  berakar  dari  ajaran agama  sangat  erat  hubungannya  dengan kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Hasil
peta  yang  dirilis  oleh  Gallup  International, menempatkan  Indonesia  sebagai  salah  satu negara dengan religiusitas tinggi.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan  Benk et  al. (2016),  Utama  dan Dudi  (2016),  Zelmiyanti  (2016)  dan Ratmono  dan  Faisal  (2014).  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan mengkombinasikan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak, religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pajak  sukarela  dengan  memfokuskan  pada teori slippery  slope .  Objek  penelitian dilakukan pada pemilik kendaraan bermotor sedangkan penelitian sebelumnya pada  pekerja.  Pekerja  swasta  atau  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  pembayaran pajak  biasanya  langsung  dipotong  oleh bendaharawan negara atau bagian keuangan disuatu  perusahaan.  Sedangkan  untuk pembayaran PKB langsung dibayarkan olah WP  yang  bersangkutan  sehingga  bisa melihat  inisiatif  dari  pemilik  kendaraan sendiri.  Masih  jarang  penelitian-penelitian kepatuhan  pajak  yang  dilakukan  terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji secara empiris bahwa:
a. Melakukan  survei  terhadap  wajib pajak  kendaraan  bermotor  untuk menganalisis  peran  kepercayaan  WP terhadap  otoritas  pajak  dan  nilai religiusitas  yang  diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
b. Bersarkan  studi  lapangan  penelitian ini mengembangkan model kepatuhan  pajak  sukarela  bagi  wajib
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 5
pajak.  Model  yang  dikembangkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusun  kebijakan  yang  inovatif dalam  meningkatkan  PAD  dari sektor pajak kendaraan bermotor.

## Tinjauan Teoretis Pendapatan Asli Daerah
Tujuan  otonomi  daerah  adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan  pembangunan  daerah,  mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik agar  lebih  efisien  dan  respontif  terhadap kebutuhan  potensi  dan  karakteristik  di daerah  masing-masing.  Pemerintah  daerah diberikan  kebebasan  untuk  mengelola rumah  tangganya  sendiri  (Bastian,  2005). Kebebasan  pengelolaan  yang  diberikan pemerintah  pusat  mendorong  pemerintah daerah untuk selalu mengali potensi daerah.
Beberapa sumber pendapatan daerah  menurut  UU  No.  28  Tahun  2009 yaitu  pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  air pemukiman, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan  dan  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan.  Peningkatan pendapatan  daerah  bisa  dilakukan  dengan memaksimalkan potensi tersebut.
Mengingat Jawa Barat merupakan penguna sepeda  motor  tertinggi  di  Indonesia  secara otomatis  potensi  dari  pajak  kendaraan bermotor  di  sana  bisa  digali  lebih maksimal.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  kendaraan  bermotor  (PKB) merupakan  pajak  daerah  yang  dipungut untuk  pembangunan  dan  pengembangan
suatu  daerah.  Di  dalam  peraturan  menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  2016  tentang  penghitungan  dasar pengenaan  pajak  kendaraan  bermotor  dan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  tahun 2016  menyatakan  PKB  adalah  pajak  atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Fokus  penelitian  ini  pada  sepeda motor  roda  dua  karena  roda  dua  menjadi kendaraan  favorit  di  Indonesia.  Provinsi Jawa  Barat  menjadi  sample  responden karena  berdasarkan  data  provinsi  Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi pengguna  sepeda  motor  di  Indonesia.  Oleh karena  itu  peraturan  daerah  yang  akan  di kutip  adalah  peraturan  daerah  (Perda) provinsi  Jawa  Barat  No.  13  Tahun  2011 tentang Pajak Daerah.

## Kepatuhan Pajak
Pajak  menurut  ketentuan  umum dan  tata  cara  perpajakan,  merupakan kontribusi  wajib  pajak  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Soemitro dalam  Mardiasmo  (2011)  menyatakan pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang  (yang dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal  (kontra  prestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan  undang-undang,  merupakan iuran wajib yang harus dibayar pribadi atau badan  terhadap  negara  dengan  sifatnya
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 6
memaksa  serta  tidak  mendapatkan  imbalan langsung  dan  berguna  untuk  membiayai pengeluaran  negara.  Pajak  merupakan pendapatan  utama  negara.  Pengoptimalan potensi  pajak  dapat  dilakukan  dengan mendorong kepatuhan wajib pajak.
Kepercayaan  Wajib  Pajak  Terhadap Otoritas Pajak
Kepercayaan  terhadap  otoristas pajak mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan pajak. Argumen tersebut mengacu  pada  argumen  konsep  dilema sosial  fundamental  (Lind,  2001)  anggota masyarakat akan menghadapi dilema untuk terlibat  dalam  berinvesatasi.  Anggota masyarakat akan menyumbang atau membayar  pajak  ketika  mereka  merasa bahwa  mereka  memiliki  suatu  negara  serta orang  yang  ditugaskan  untuk  mengelola pajak bisa di percaya.

## Religiusitas
Indonesia  merupakan  Negara  yang menjunjung  tinggi  religiusitas,  hal  ini dibuktikan  dengan  meletakkan  ketuhanan sebagai  sila  pertama  pada  pancasila (Panggabean,2015).  Nilai-nilai  ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat kaitannya  dengan  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Nilai  ketuhanan  juga  akan mempengaruhi tindakan-tindakan seseorang  termasuk  ketika  membayar pajak.
Beberapa penelitian terdahulu menghubungkan  kepatuhan  pajak  dengan nilai  religiusitas  seperti  Titel  dan  Welch (1983),  Torgler  (2006),  Utama  dan  Dudi (2016),  Basri  (2015)serta  Basri  dan  Raja (2014).  Unsur  kejujuran  sangat  didukung oleh  nilai-nilai  religiusitas.Adanya  peranan agama diharapkan dapat mencegah seseorang  dalam  melakukan  kecurangan
perpajakan  termasuk  untuk  pembayaran pajak.
Religiusitas menurut definisi Johnson et.al., (2001)  dipandang  sebagai sejauhmana individu berkomitmen terhadap agamanya  serta  keimanan  dan  menerapkan ajarannya,  sehingga  sikap  dan  perilaku individu  mencerminkan  komitmen  ini. Sedangkan Woarthington et. al.,
(2003)membagi  religiusitas  atau  komitmen beragama  menjadi  dua  yaitu  keagamaan intrapersonal  yang  berasal  dari  keyakinan dan  sikap  individu,  dan  komitmen  agama interpersonal  yang berasal dari keterlibatan individu  dengan  komunitas  atau  organisasi keagamaan.
Pengembangan Hipotesis Hubungan  kepercayaan  wajib  pajak terhadap otoritas pajak
Teori Slippery  Slope yang  biasanya digunakan  dalam  penelitian  kepatuhan pajak  menyatakan  bahwa  kepatuhan  pajak bisa dilihat dari dua aspek, kepatuhan pajak sukarela  dan  kepatuhan  pajak  dipaksa. Penelitian  yang  dilakukan  Verboon  &Van Dijke (2010) menyatakan bahwa salah satu ciri masyakarat modern mempunyai tingkat kepatuhan  pajak  sukarela  yang  tinggi  pada regulasi  pajak.  Peningkatan  kepatuhan pajak  sukarela  dapat  dengan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  otoritas pajak  (Alabede, et.  al ,  2011,  Ratmono  dan Faisal,  2014,  dan  Gobene  dan  Marius, 2015).
Kepercayaan  merupakan  salah  satu dari  aspek  yang  membangun  kehidupan sosial  yang  merupakan  sebuah  elemen  dari realitas  sosial.  Seseorang  yang  merasa percaya terhadap orang lain, orang tersebut akan  gampang  mengeluarkan  uangnya.  Hal tersebut juga akan berlaku pada
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 7
pemerintahan,  jika  masyakarat  percaya pada  lembaga  pemerintahan  di  sini  sebagai pemungut  pajak otoritas  pajak, wajib pajak akan  berusaha  untuk  membayar  pajak sesuai  dengan  aturan.  Sejalan  dengan  teori dan  penelitan  terdahulu  di  atas  bisa dihipotesiskan:
H 1 :  Kepercayaan  wajib  pajak  terhadap otoritas  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak..
Hubungan religiusitas dengan kepatuhan pajak Religiusitas menurut
definisi
Johnson et  al. (2001)  dipandang  sebagai sejauhmana individu berkomitmen terhadap agamanya  serta  keimanan  dan  menerapkan ajarannya,  Oleh  karena  itu  sikap  dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut.  Sikap  dan  prilaku  individu  akan mempengaruhi tindakan seseorang termasuk dalam membayar pajak yang akan mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak.
Woarthington
et al.
(2003)membagi  religiusitas  atau  komitmen beragama  menjadi  dua  yaitu  keagamaan intrapersonal dan keagamaan interpersonal. Komitmen  intrapersonal  yaitu  keyakinan dan  sikap  individu  terhadap  nilai-nilai agamanya.Komitmen  interpersonal  yaitu keterlibatan  individu  dengan  komunitas atau organisasi keagamaan.
Beberapa penelitian terdahulu mencoba  menghubungkan  antara  nilai religiusitas  dengan  kepatuhan  pajak.Benk et  al .  2016  melakukan  penelitian  terhadap 403  wajib  pajak  individu  di  Turki.Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum religiusitas berpengaruh terhadap
kepatuhan  pajak  sukarela  dan  kepatuhan pajak  dipaksa.Penelitian  kepatuhan  pajak dilakukan  oleh  Utama  dan  Dudi  (2016) terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi  di provinsi  DKI  Jakarta.  Hasil  penelitian Utama dan Dudi (2016) menyatakan bahwa nilai  religiusitas  mempunyai  pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai F hitung (16,117) melebihi F table (0,0039).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Basri  dan  Surya  (2014)  membuktikan bahwa  religiusitas  berperngaruh  terhadap kepatuhan pajak seseorang.
Pendapat  ahli di  atas dan beberapa penelitian  terdahulu  membuktikan  bahwa nilai  religiusitas  akan  memiliki  pengeruh terhadap  kepatuhan  pajak  seseoarang. Indonesia yang menganut prinsip ketuhanan  yang  maha  esa  seharusnya memiliki nilai kepatuhan pajak yang tinggi. Religiusitas  menanamkan  nilai-nilai  moral seperti  kejujuran,  ketika  WP  PKB  jujut orang tersebut akan patuh untuk membayar pajak. Sehingga dapat dihipotesiskan bahwa  religiusitas  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak.
H 2 :  Religiusitas  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan pajak
Gambar 2. DesainPenelitian
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 8

## Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib  Pajak  Kendaran  Bermotor  di Provinsi  Jawa  Barat.  Provinsi  ini  dipilih karena  berdasarkan  data  AISI  periode Januari-November 2014 merupakan Provinsi  penjualan  tertinggi  motor  terbesar di Indonesia. Sampel diperoleh dengan cara jumlah  pertanyaan  dikalikan  lima  sesuai dengan pernyataan Heir et al . (2014). Oleh karena itu jumlah total  sampel nantinya 26 pertanyaan  *  5  =  130  responden.  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini melalui survey.

## Definisi operasional dan pengukuran

## Kepatuhan pajak
Kepatuhan  pajak  secara  spesifik akan dibatasi pengertiannya pada penelitian ini  sebagai  tindakan  membayar  pajak dengan jumlah yang tepat. Ketepatwaktuan pembayaran  pajak  dan  penyampaian  SPT merupakan hal yang penting untuk disebutkan sebagai kepatuhan pajak, namun latar  belakang  penelitian  ini  dititikberatkan pada  masih  besarnya  potensi  pajak  yang bisa  terus  digali  (Suplemen  pajak:  manfaat pajak untuk kesejahteraan, 2012).
Harinurdin  (2009)  menjelaskan  kepatuhan pajak  ( tax  compliance )  adalah  sebagai kondisi  ideal  Wajib  Pajak  yang  memenuhi peraturan  perpajakan  serta  melaporkan penghasilannya  secara  akurat  dan  jujur. Instrument  untuk  mengukur  kepatuhan pajak  diadobsi  dari  kuesioner  Benk et  al.
(2013) dengan menggunakan lima pertanyaan  untuk  kepatuhan  sukarela  dan lima pertanyaan untuk kepatuhan dipaksa.

## Kepercayaan  Wajib  Pajak  Terhadap Otoritas Pajak
Kepercayaan  merupakan  seberapa besar masyarakat memiliki nilai kepercayaan  terhadap  otoritas  perpajakan. Indikator  untuk  mengukur  kepercayaan wajib  pajak affect-  based  trust  and cognition  based  trust .  Secara  keseluruhan pertanyaan  untuk  mengukur  kepercayaan 11  pertanyaan.Instrumen  ini  akan  diadopsi dari McAllister (1995).

## Religiusitas
Religiusitas  menurut  Johnson et al .
(2001)  dipandang  sebagai  sejauh  mana individu berkomitmen  terhadap  agamanya serta    keimanan    dan  menerapkan ajarannya,  sehingga  sikap  dan  perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut.
Interpersonal Religiositi adalah Religiusitas atau  komitmen  beragama  dibagi  menjadi dua  jenis    komitmen    yaitu    keagamaan intrapersonal    yang    berasal    dari keyakinan    dan    sikap    individu  tersebut terhadap  keyakinannya  (Worthington et  al . 2003). Total pertanyaan untuk interpersonal sebanyak empat item pertanyaan.
Intrapersonal  Religiosity  adalah  komitmen agama    interpersonal    yang    berasal    dari keterlibatan    individu    dengan    komunitas atau organisasi keagamaan ( Worthington et al . 2003). Total pertanyaan untuk mengukur  intrapersonal  sebanyak  enam item pertanyaan.

## Teknik Analisis
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto
9
Penelitian  ini  dilakukan  dengan mengunakan metode survai dengan menyebar  kuesioner  terhadap  wajib  pajak. Penelitian  ini  akan  mengunakan  alat analisis Structural  Equation  Modelling -
Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan software WarpPLS  5.0.  P.
Hal  ini  dilakukan  karena  model  teoritis variabel-variabel  yang  tidak  bisa  diukur secara  langsung  atau  disebut  konstruk. SEM mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran  untuk  variable-variabel  yang tidak bisa diukur secara langsung (Heir et., al. 2014).  Selain  itu,  SEM  juga  bisa  untuk menilai kesesuaian model (model fit).
Hasil dan Pembahasan Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Otoritas Pajak dan Religiuistas Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela
Gambar 2. Uji Pengaruh
Gambar  di  atas  menunjukan  bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ini bisa dilihat dari nilai P value lebih  kecil  dari  0,05  sehingga hipotesis  satu  diterima.  Hipotesis  kedua juga sama religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak  dengan  nilai  P  value  di bawah  0,05.  Nilai  R-Squre  sebesar  0.22 atau  22%  menunjukan  kepercayaan  dan
religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak  sebesar  22%,  sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengaruh Kepercayaan terhadap
Kepatuhan Pajak
Hipotesis pertama kepercayaan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  pajak.  Dilihat  dari  gambar  3.1 untuk  menunjukan  hasil  yang  sesuai dengan  hipotesis  hal  ini  bisa  dilihat  dari nilai  signifikansi  P<0,01  dengan  nilai β=0.25.  Kepatuhan  pajak  secara  langsung dipengaruhi  oleh  kepercayaan  masyarakat terhadap otoritas pajak.
Penelitian  ini  mendukung  teori slippery  slope yang  menyatakan  bahwa kepatuhan pajak bisa dilihat dari kapatuhan sukarela.  Pernyataan  tersebut  didukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Verboon  &  Van  Dijke  (2010)  yang menyatakan bahwa salah satu cirri masyarakat  modern  mempunyai  tingkat kepatuhan pajak sukarela.Peningkatan kepatuhan pajak sukarela dapat
meningkatkan  kepercayaatn  masyarakat terhadap  otoritas  pajak  (Alabede, et.  al , 2011,  Ratmono  dan  Faisal,  2014,  dan
Gobene dan Marius, 2015). Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Hipotesis kedua religiusitas berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  pajak.  Dilihat  dari  gambar  5.1 untuk  menunjukan  hasil  yang  sesuai dengan  hipotesis  hal  ini  bisa  dilihat  dari nilai  signifikansi  P<0,01  dengan  nilai β=0.34.  Kepatuhan  pajak  secara  langsung dipengaruhi oleh nilai religiusitas.
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto
10
Penelitian  ini  mendukung  pernyataan yang dikemukan oleh Johnson et al . (2001) individu  memiliki  komitmen  terhadap agamanya.  Sikap  yang  ada  pada  seseorang akan memperlihatkan seberapa besar komitmen  terhadap  agamanya.  Sehingga sikap seseorang tersebut akan mempengaruhi  tindakan  membayar  pajak. Penelitian  ini  juga  memperkuat  pernyataan yang  dikemukakan  oleh  Woarthington et. al. (2003) bahwa religiusitas atau komitmen  terhadap  agama  bisa  dilihat  dari dua aspek yaitu interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal bisa dilihat dari keterlibatan  individu  dengan  komunitas atau organisasi keagamaan yang dianutnya. Intrapersonal  bisa  melihat  kayakinan  yang ada  dari  dalam  seseorang  terhadap  nilai- nilai agamanya.
Hasil  penelitian  ini  mendukung beberpa penelitian terdahulu seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  Benk et  al. 2016,  penelitan  Utama  dan  Dudi  (2016) serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Basri dan  Surya  (2014).  Nilai  religiusitas  akan memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan pajak  seseorang.  Seseorang  yang  memiliki nilai religiusitas  yang tinggi  akan memiliki nilai-nilai  moral,  etika  dan  tingkah  laku sesuai dengan tuntunan agama yang mereka anut.  Oleh  karena  itu  salah  satu  langkah untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak dengan  menanamkan  nilai-nilai  religiusitas sejak dini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  dalam penelitian  ini  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut:
1) Hasil  pengujian  empiris  menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak, H 1 terdukung.  Hasil  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Alabede, et.  al ,  2011,  Ratmono  dan  Faisal,  2014, dan
Gobene dan Marius, 2015.Peningkatan kepatuhan pajak sukarela dapat meningkatkan kepercayaatn masyarakat terhadap otoritas pajak
2) Hasil  pengujian  empiris  menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. H 2 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zelmiyanti (2017), Benk et., al., (2016), Utama  dan  Dudi  (2016)  dan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Basri  dan  Surya (2014).

## DAFTAR PUSTAKA
Alabede  J,  Arifin  Z,  Idris.  2011.Public Governance  Quality  and  Tax Compliance  Behavior  in  Nigeria: The  Moderating  Role  of  Financial Condition  and  Risk  Preference,
Issues in Social and Environmental Accounting Vol.5. Alm,  J  dan  C.,  McClellan.2012.  Moral perpajakan  and  Tax  Compliance From  the  Firm’s  Perpective.
Kyklos 65:(1).1-17.
Asnawi,  M.,  Z.  Baridwan,  Supriyadi,  dan
E. Nahartyo. 2009. Analisa Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi  Audit  Random,  Perceived Probability of Audit dan
Pemahaman  Etika  Pajak  (Studi Eksperimen  Laboratorium) .Paper presented at the Simposium
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 11
Nasional Akuntansi 12, Palembang .
Basri, Yesi Mutia. 2015. Pengaruh Dimensi Budaya  dan  Religiusitas  Terhadap Kecurangan  Pajak.  Akuntabilitas,
Vol.VIII, No. 1 April 2015 hal 61-
77.
Basri,  Yesi  Mutia  dan  Surya,  Raja  Andri
Satriawan. 2014. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi,  dan  Religiusitas  Terhadap Niat  dan  Ketidakpatuhan  Pajak.
Akuntabilitas,  Vol.  VII  No.  3  Des 2014 hal 162-176.
Bastian,  Indra.  2005.  Akuntansi  Sektor Publik. BPFE Yogyakarta Benk,  Serkan.,  Tamer  Budak.,  Bahadir
Yuzbasi.,  dan  Raihana  Mohdali. 2016. The Impact of Religiosity on Tax  Compliance  Among  Turkish Self Employed Taxpayers. Religions . 2016, 7, 37. Bobek, D., Donna, Charles F. Kelliher, dan Amy M. Hageman. 2013.Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. Journal  of  Business Ethics. 115:451–468.
Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan
Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI,
Volume15(2): 161-177.
Cahyonowati, N., D., Ratmono, dan Faisal.
2012. Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia : 136-153.
Cummings,  R.  G.,  J.  M.Vazzquez,  M. McKee,  dan  Torgler,  B.  2007. Moral perpajakan Effect Tax Compliance: Evidance From Surveys  and  an  Artefactual  Fiel
Experiment. Journal  of  Economic Behavior & Organization, 447-457. Ghosh,  D.  dan  T.  L.  Crain.  1996.
Experimental Investigation of Ethical  Standards  and  Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. Behavioral Research in Accounting , 8
(Supplement 1996): 219-244.
Gobene, Lesmana Bayissa dan Marius Van Dijke.  2015.  Power,  Justice,  and
Trust:  A  Moderated  Mediation Analysis  of  Tax  Compliance Among Ethopian Business
Owners.  Journal  of  Economic
Psyhology, 52 (2016) 23-37. Hair, J. F., Willam, C. B., Barry, J. B., dan Rolph  E.  A.  2014.Multivariate Analysis. Pearson Education Limited: Englan. Harinurdin Erwin. 2009. Perilaku
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan,
Bisnis  &  Birokrasi.Jurnal  Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–
Agustus. 16 (2): 96-104.
Johnson,  B.  R.,  Jang,  S.  J.,  Larson,  D.  B.,
dan  De  Li,  S.  2001.  Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination  of  the  Effects  of Religiosity on Delinquency.
Journal  of  Research  in  Crime  and Delinquency, 38(1), 22-44.
Hyun.,  J.K.  2005.  Tax  Compliance  in Korea  and  Japan:  Why  are  they Different ?  Preliminary  draf  for
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto
12
discussion  at  the  seminar  held  by Policy  Reseach  institute  Ministry of Finance, Japan.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  online.
(n.d)  Retrieved  Oktober  22,  2013, from http://kamusbahasaindonesia.org/p atuh
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  dan  Wahl,  I.
2008.Enforced  versus  Voluntary
Tax  Compliance:  The  "Slippery
Slope" Framework. Journal of Economic Psychology , 29(2), 210-
225.
Lind,  E.  A.,  2001.,  Fairness  heuristic
theory:  Justice  judgements  as pivatol cognitions in organizational  relations.  In  J. Greenberg  &  R.Crompanzo  (Eds), Andvancesin
organiziatonal justice.  Starford,  US:  Stanford University Press.
Liu,  Xin.  2014.  Use  Tax  Compliance:  The
Role Of Norms, Audit Probability, and Sanction Sevarity. Academy of Accounting  and  Financial  Studies Journal 18(1): 65-80.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi
2011 . Yogyakarta: Andi.
McAllister,  D.,  J.  1995.  Affect  and cognition based trust as foundations for  interpesonal  cooperation  in organization.  The  Academy  of Management Journal, 38(1), 24-59.
Murphy,  K.  2004.  The  role  of  trust  in nurturing  compliance:  A  study  of accused  tax  avoiders.  Law  and Human Behavior, 28, 187-209.
Panggabean, Hana. , Hora Titra dan Juliana Murniati.  2015.  Kearifan  Lokal Keung gulan  Global.  Jakarta:  Elex  Media Computindo
Ratmono,Dwi  dan  Faisal;  2014.  Model
Kepatuhan  Pajak  Sukarela:  Peran
Denda,  Keadilan  Prosedural,  dan Kepercayaan  Terhadap  Otoritas
Pajak. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok.
Tittle,  C.  R.,  dan  Welch,  M.  R.  1983.
Religiosity  and  Deviance:  Toward a Contingency Theory of Constraining Effects. Social Forces, 61(3), 653-682. Torgler,  B.,  dan  Scheneider,  E.  2004. Attitudes  Towards  Paying  Taxes In Austria: An Emperical
Analysis. Emperica : 231-250
Torgler,  B.  2004.  Moral  Suasion:  An
Alternative  Tax  Policy  Strategy? Evidence  From  a  Controlled  Field Experiment  in  Switzerland. Econ.
Gov 5:235-253.
________.  2006.  The  Importance  of  Faith: Moral  perpajakan  and  Religiosty. Journal of Economic Behaviour & Organization 61:81-109.
Utama,  Andika  dan  Dudi  Wahyudi.  2016.
Pengaruh  Religiusitas  terhadap
Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal Lingkar Widyaiswara. Edisi  6  No.2  April-
Jul 2016, p 01-18
Verboon, P dan van Dijke, M. 2011. When do severe sanctions enhance compliance?
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto
13
The role of procedural fairness. Journal of Economic
Psychology 32 hal 120–130
Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight,
T.  L.,  Ripley,  J.  S.,  McCullough,
M.  E.,  Berry,  J.  W.,  Schmitt,  M.
M.,  Berry,  J.  T.,  Bursley,  K.  H., dan O'Connor, L.2003.The Religious  Commitment  Inventory- 10:Development,  Refinement,  and
Validation  of  a  Brief  Scale  for Research  and  Counseling.  Journal of  Counseling  Psychology,  50(1), 84-96.
Zelmiyanti,  Riri.,  2016.  Keadilan  Prosedur dan  Kepercayaan  Wajib  Pajak Terhadap  Otoritas  Pajak:  Analisis Mediasi  Kepatuhan  Pajak.  Jurnal Riset  Akuntansi  Keuangan  JRAK Vol 4, No. 3 2016 hal 1-11. http://bapenda.jabarprov.go.id/anugerah- pajak-kendaraan-bermotor-2016/ Diakses 27 Februari 2017 http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/7 70916-ini-jumlah-sepeda-motor-di- indonesia Diakses 27 Februari 2017
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Republik
Indonesia  Nomor  12  Tahun  2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  No.
13  Tahun  2011  Tentang  Pajak
Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan RetribusiDa
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 14
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 06, No.02
Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak - Riri Zelmiyanti -M.S Barianto 15
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 06, No.02