Pascasarjana  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Jl.  Bukit  Dago  Utara  No.25,  Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.
Email:  unpadrozak@gmail.com.

## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 2, 2020 doi: 10.14710/politika.11.1.2020.53-75

## Strategi  Survivalitas  Warga  dan  Politik  Survivalitas Aktor Politik pada Konflik Pertambangan
Abdul Rozak 1 , Dede Sri Kartini 2 , Yusa Djuyandi 3 1,2,3 Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Recieved: 24 Agustus 2019 Revised: 4 Januari 2020 Published: 29 April 2020
Kata Kunci: konflik; tambang geothermal; strategi bertahan hidup; politik survival; pemilu

## Pendahuluan
ehadiran  perusahaan  eksplorasi  panas  bumi  di  bawah  bendera  PT. Sorik  Marapi  Geothermal  Power  (PT.  SMGP)  di  Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 telah menimbulkan  polemik  di  tengah  masyarakat.  Perusahaan  di  bawah  konsorsium perusahaan multinasional ini (Origin dari Australia, Tata Power dari India serta Supraco dari Indonesia) akan mengeksplorasi panas bumi untuk kebutuhan listrik dengan potensi 240 MW (Sagala, Chandra, & Purba, 2016). Potensi tersebut diyakini dapat membantu mengatasi  kebutuhan  listrik  di  provinsi  Sumatera  Utara.  Namun  demikian,  kehadiran

## K

## Abstrak:
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  bentuk  strategi  bertahan  hidup  yang diperankan  warga  masyarakat  dan  strategi  mempertahankan  kekuasaan  dan pengaruh  oleh  pemilik  kekuasaan  dan  pengaruh  dalam  konflik  di  wilayah  kerja pertambangan panas bumi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2015. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori relasi negara- masyarakat dari Joel S. Migdal (1988) dan teori perlawanan orang-orang lemah dan terpinggirkan oleh James Scott (1985). Data dikumpulkan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi dan kajian pustaka serta dianalisa secara kualitatif. Kajian ini menemukan  bahwa  relasi  negara-masyarakat  yang  terbangun  adalah  relasi  yang menempatkan negara sebagai entitas yang lemah ( weak state ) dan menjadikan lembaga sosial sebagai entitas yang kuat ( strong society ). Pada situasi ini, warga dan elit politik serta  kekuaasan  menerapkan  strategi  dan  politik  survivalitas  yang  sifatnya konvensional  dan  inkonvensional  seperti  menggunakan  pendekatan  agama  dalam melakukan perlawanan dan mempertahankan pengaruh. Kajian ini merekomendasikan  perlunya  instusi  negara  ditempatkan  kembali  sebagai  lembaga yang  kuat  serta  menjadi  otoritas  utama  dalam  melakukan  kontrol  sosial  di  tengah masyarakat.
perusahaan  serta  kegiatan  eksplorasi  menyebabkan  masyarakat  terbelah  dalam  dua kelompok  yang  berseberangan.  Satu  sisi  masyarakat  mendukung  eksplorasi  dengan pertimbangan  peningkatan  ekonomi  dan  pengembangan  wilayah  dan  pada  sisi  lain menolak  dengan  tegas  disertai  pertimbangan  akan  potensi  kerusakan  alam  dan lingkungan.  Kelompok  masyarat  penolak  tambang  membentuk  organisasi  pergerakan dengan  nama  Forum  Masyarakat  Lereng  Sorik  Marapi  atau  pada  kesempatan  lain menamakan diri sebagai Forum Penolakan OTP/SMGP.
Forum  tersebut  melakukan  sebuah  gerakan  sosial  yaitu  tantangan  kolektif  atas kelompok elit, lawan dan pengusa yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki nilai, solidaritas  dan  tujuan  yang  sama  (Hasan,  2006;  Kilgore,  1999).  Kelompok  ini  dalam waktu  yang  relatif  singkat  berhasil  mempengaruhi  masyarakat  untuk  mengusir perusahaan tambang sekaligus menjadi kekuatan sosial dominan yang memiliki kontrol sosial di tingkat desa sampai  kecamatan melampaui kontrol yang seharusnya diperankan oleh  negara.  Forum  ini  merangkul  semua  elemen  masyarakat  mulai  dari  tokoh  adat, agama, pemuda, kelompok perempuan sampai pada pejabat pemerintahan. Kelompok ini  berhasil  menerapkan  reward  bagi  mereka  yang  mendukung  dan  memberlakukan punishment  bagi  siapapun  yang  menghalangi  sehingga  gerakan  penolakan  aktifitas tambang dengan cepat mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Migdal, 1988).  Reward yang ditawarkan bukanlah insentif material melainkan insentif sosial seperti perlindungan dari rasa aman dan nyaman bagi warga yang sedang berkonflik akibat aktifitas tambang. Pemberlakuan  sanksi  diterapkan  secara  beragam  mulai  dari  pemboikotan  acara adat/keluarga bagi warga yang mendukung perusahaan, provokasi, intimidasi, kekerasan fisik sampai pada pembunuhan.
Forum  penolakan  tambang  merupakan  suatu  bentuk  kekuasaan  dalam  wujud yang abstrak atau samar-samar (Haris et al., 2014) dan  sesuai dengan visinya berhasil memaksa pemerintah daerah untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP)  melalui Keputusan  Bupati  Madina  Nomor:  540/665/K/2014.  Namun  demikian,  perubahan regulasi  nasional  tentang  kegiatan  panas  bumi  melalui  UU  Nomor  21  Tahun  2014 mengalihkan  kewenangan  pemberian  IUP  dari  pemerintah  kabupaten/kota  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat.  Regulasi  itu  pada  gilirannya  menjadi  dasar  hukum pemberian  kembali  IUP  kepada  perusahaan  awal  tahun  2015.  Sekalipun  regulasi berubah, forum penolakan tetap menjalankan aksinya menolak kegiatan pertambangan dan pada puncaknya melakukan penyerangan kepada beberapa oknum masyarakat yang membela  kehadiran  perusahaan  di  desa  Maga  Lombang  tanggal  20  Januari  2015. Penyerangan  itu  menyebabkan  tewasnya  seorang  warga  sekaligus  tokoh  pendukung kehadiran  perusahaan.  Berdasarkan  putusan  pengadilan,  korban  tersebut  dibunuh langsung oleh pimpinan forum penolakan, Herman Nasution, dibantu oleh 9 anggota forum lainnya .
Konflik yang terjadi di wilayah pertambangan panas bumi Sorik Marapi secara teoritik  dapat  dianalisa  dengan  menggunakan  teori  relasi  negara-masyarakat  (state- society relation) yang dikemukakan oleh Joel S. Migdal (Migdal, 1988). Konflik itu terjadi karena institusi negara mengalami “pelapukan” dan gagal melakukan kontrol sosial yang seharusnya  diperankan  oleh  negara  jauh  sebelum  konflik  itu  muncul.  Relasi  negara- masyakat  yang  menempatkan  institusi  sosial  sebagai  pengambil  kontrol  sosial menyebabkan negara atau otoritas pemerintah setempat berada pada posisi yang lemah (weak  state).  Dalam  kondisi  tersebut,  gerakan  sosial  dan  perlawanan  untuk  mengusir aktifitas  tambang  dikordinir  oleh  institusi  sosial  dengan  melakukan  beragam  bentuk perlawanan masyarakat lemah dan terpinggirkan seperti disampaikan oleh James Scott dalam kajiannya di wilayah pedesaaan Sedaka, Kedah, Malaysia (Scott, 2008). Dalam sebuah masyarakat yang berkonflik dan hadirnya institusi sosial yang kuat, warga negara menerapkan  strategi  bertahan  hidup  ( strategy  of  survival )  demi  menjaga  kepentingan keselamatan dirinya dan para aktor politik atau mereka yang memiliki kekuasaan dan pengauh  menerapkan  politik  mempertahankan  pengaruh  dan  kekuasaan  itu  ( politic  of survival ) (Migdal, 1988).

## Strategi Survival dan Politik Survivalitas sebagai Topik Kajian
Menurut McMann (2015) peran para aktor bukan negara ( non-state actor ) dalam sebuah  masyarakat  akan  mempengaruhi  pola  hubungan  negara-masyarakat  itu.  Pada kondisi negara lemah ( weak state ) dan masyarakat kuat ( strong society ) misalnya, unit-unit sosial  menawarkan  beragam  pilihan  yang  dinilai  menguntungkan  bagi  warga.  Hal  ini terjadi karena negara dianggap gagal dalam menjalankan peran-peran normatifnya dan pada saat yang sama individu yang hidup dalam sebuah komunitas membutuhkan rasa aman  ( safety  and  security )  (Abbass,  2012;  Sjaf,  2014).  Pada  situasi  ini  individu  akan memenuhi  kebutuhan  psikologisnya  dengan  menerapkan  strategies  of  survival  yaitu bagaimana bertahan dalam situasi sulit dan membuat pilihan terbaik di antara beragam alternatif  serta    menjadikan  pilihan  tersebut  sebagai  “blue-print”  dalam  bersikap  dan bertindak  (Migdal,  1988).  Ketika  unit  sosial  dapat  menyajikan  beragam  sumber  daya, institusi negara akan mengalami kesulitan dalam memobilisasi warga dan warga sendiri akan enggan menerima manfaat dari pemerintah. Studi James Scott di Kedah Malaysia, misalnya, menunjukkan bagaimana petani miskin dalam keterbatasannya masih memiliki alternatif  pilihan  untuk  tetap  eksis  di  tengah  masyarakat  dengan  bergabung  atau setidaknya  tidak  mengganggu  kelompok  penguasa  demi  kepentingan  ekonomi  atau memilih  bergabung  dengan  kelompok  oposisi  demi  menjaga  harga  diri  sesuai  afiliasi politik turun-temurun maupun menjaga marwah sebagai orang Melayu dan Islam (Scott, 2008).
Jika  warga  menerapkan  strategy  of  survival  maka  para  aktor  politik  maupun pemilik  kekuasaan  menerapkan  politic  of  survival  yaitu  strategi  para  aktor  politik  dan
kekuasaan untuk mempertahankan posisi maupun kekuasaannya dalam situasi konflik itu (Migdal, 1988). Pelabelan terminologi “politik” pada bentuk survivalitas ini tidak terlepas dari tujuan para aktor ini adalah untuk merawat dan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka karena pada dasarnya pusat perhatian politik tidak pernah lepas dari kekuasaan  atau  pengaruh  ( power ).  Dalam  kehidupan  politik  normatif  ( on  the  daily  basis ) mereka  akan  berusaha  menempatkan  posisi  pada  tempat  yang  tepat  untuk mempertahankan  kekuasaan  dan  pada  moment  politik  tertentu,  seperti  pada  saat kontestasi  pemilu  yang  tentunya  dapat  merubah  struktur  pemerintahan  lokal  yang berimbas  pada  mereka,  para  aktor  ini  akan  berlaku  oportunitis  dan  pragmatis  demi mengamankan  kekuasaan  di  masa  yang  akan  datang.  Konflik  yang  terjadi  di  wilayah pertambangan panas bumi Sorik Marapi berlangsung dalam periode yang sama dengan penyelenggaraan kontestasi pemilu khususnya Pemilukada Bupati Tahun 2015.  Dalam sebuah kontestasi pemilu, strategi mereka dapat saja dilakukan secara lunak atau bahkan dengan menggunakan kekerasan fisik, intimidasi atau kekerasan untuk memastikan hasil pemilu (Fjelde & Höglund, 2016). Migdal menyatakan begitu banyak pemimpin negara yang menyadari masa jabatannya tergantung pada stabilitas sosial dan kelompok sosial tertentu  sehingga  dapat  saja  para  aktor  politik  maupun  pemilik  kekuasaan  itu bekerjasama  (Lambach,  2004).  Dalam  kajian  Migdal  terdapat  3  (tiga)  bentuk  utama politik  bertahan  hidup  dalam  mempertahankan  dominasi,  kontrol  sosial  maupun mobilisasi  di  tengah-tengah  masyarakat  seperti big  shuffle (perombakan  secara  massif struktur  kelembagaan), non  merit  appointment (penunjukan  pejabat  tanpa  kualifikasi  dan kelayakan) dan dirty trick (trik licik atau kotor) (Migdal, 1988).
Dalam  penulisan  artikel  ini,  penulis  melakukan  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui obervasi, wawancara,  diskusi  kelompok  (group  discussion)  maupun  diskusi  kelompok  terarah Focussed  Group  Discussion  (FGD).  Data  sekunder  terdiri  atas  data  statistik,  data kepemiluan, dokumen internal forum penolakan tambang dan studi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Analisa data dilakukan secara kualitatif sesuai siklus atau spiral analisis data sebagaimana disampaikan (Creswell, 2015). Validitas data dilakukan melalui pendekatan  triangulasi  pengumpulan  data,  sumber  data  dan  teori.  Triangulasi  teori secara khusus dilakukan dengan menempatkan teori relasi negara-masyarakat  (Lambach, 2004)  sebagai  teori  pokok  dan  menempatkan  beberapa  teori  pendukung  seperti  teori kekuasaan,  teori  gerakan  sosial  (Hasan,  2006)  maupun  teori  perilaku  memilih  (Evans, 2004).

## Strategi Survival Warga Pro Tambang
Strategi  survivalitas  seperti  diungkapkan  Migdal  (1988)  adalah  tindakan,  sikap atau langkah yang dilakukan oleh warga biasa (individual citizen) yang tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan politik dalam sebuah masyarakat. Pada kasus konflik di wilayah
pertambangan panas bumi Sorik Marapi, Mandailing Natal, bentuk survivalitas masyakat pro atau netral atas aktifitas tambang antara lain ditunjukkan dengan tindakan kepatuhan palsu  ( false  compliance ),  membentuk  kelompok  perlawanan,  perlawanan  diam-diam  dan sikap kepura-puraan.
Bentuk strategi survivalitas yang dilakukan oleh warga yang pro terhadap aktifitas tambang sangat beragam salah satunya adalah kepatuhan palsu terhadap kelompok sosial dominan. Gerakan sosial dan konflik di kawasan WKP Sorik Marapi sejak tahun 2010 terus  membesar  dan  melibatkan  banyak  pihak.  Sebagaian  besar  warga  lebih  banyak menurut  atau  patuh  atas  aturan  yang  dibuat  oleh  forum  penolakan  tambang  karena penolakan  akan  kehendak  kelompok  dominan  dapat  mendatangkan  sanksi  seperti pengusiran,  pengucilan,  pemboikotan  acara-acara  keluarga  dan  ancaman  lainnya (Migdal,  1988;  Scott,  2008).  Bentuk  kepatuhan  warga  ditunjukkan  antara  lain  dengan memberikan  sumbangan  sukarela  manakala  pengurus  forum  penolakan  mendatangi rumah warga door to door untuk mengambil beras pungut maupun mengutip uang. Beras dan  sumbangan  itu  biasanya  dipungut  jika  ada  acara  zikir  akbar,  demonstrasi  atau keperluan menyaksikan persidangan para tersangka/terdakwa di pengadilan.
“Biasa itu mereka minta truk kita dipakai untuk acara zikir akbar dan acara lainnya. Biasanya supir saya akan melapor, “mau dipakai orang itu katanya mobil kita”. Saya bilang aja kasih. Dan tidak ada cerita berapa sewanya di situ. Saya pun tidak pernah tanya kenapa tidak disewa dengan layak. Yang penting mereka tidak macam-macam dan kita aman.”
Nasiruddin  Lubis,  informan  lainnya,  menyampaikan  bahwa  ia  hampir  tidak pernah menghadiri acara yang dilakukan oleh forum penolakan dan kelompok penolakan mungkin memahami situasi beliau karena selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai PNS. Namun ketika ada permintaan sumbangan uang maupun beras secara door to door ia selalu  memberikannya  tanpa  banyak  bertanya  untuk  keperluan  apa  sumbangan  itu dikutip.  Pun  demikian,  ketika  salah  satu  tokoh  penolakan  datang  menemuinya  untuk meminjamkan uang untuk pergerakan ia berikan walaupun ia melakukannya biar tidak ada pengucilan dari mayoritas masyarakat anti tambang .
Strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh masyarakat pro tambang selanjutnya adalah  mmementuk  kelompok  perlawanan.  Forum  penolakan  tambang  awalnya menginisiasi  terbentuknya  norma  tertulis  yang  dalam  istilah  lokal  disebut  dengan “undang-undang  desa”—semacam  berita  desa  yang  memuat  aturan  tentang  tindakan yang  dilarang  dan  diperbolehkan  karena  hadirnya  aktifitas  tambang.  Norma  ternyata sangat legitimate khususnya pada desa yang dianggap paling keras melakukan penolakan. Desa  Hutabaru,  Handel  dan  Sibanggor  Julu  adalah  beberapa  desa  yang  teguh menjalankan vonis seperti apa yang tertulis pada norma tersebut. Di antara butir norma itu disebutkan bahwa setiap warga yang terbukti bekerja dengan perusahaan tambang, menjual  lahan  kepada  perusahaan  maupun  sekedar  menerima  tamu  dari  perusahaan
akan  diberikan  hukuman  sosial  dan  adat  berupa  pemboikotan  acara  siriaon  (pesta) maupun  siluluton  (musibah)  pada  keluarga  warga  yang  melanggar  norma  serta  dapat diusir dari desa. Pemberlakuan suatu norma dan beragam aturan seperti ini merupakan strategi yang dilakukan oleh kelompok sosial dominan dalam mempertahankan kontrol sosialnya (Moyo, 2014).
Pemberlakuan  norma  itu  terbukti  efektif  dan  banyak  warga  masyarakat  pada masing-masing desa di WKP Sorik Marapi yang dikenakan hukuman karena secara nyata mendukung  atau  dicurigai  mendukung  kegiatan  tambang.  Karena  banyaknya  kasus pemboikotan  siriaon  dan  siluluton  pada  banyak  warga,  muncul  kelompok  sosial  baru yang  merangkul  warga  yang  pro  maupun  netral  atas  kegiatan  tambang  yang menggantikan peran lembaga adat yang secara konvensional telah hadir dalam budaya lokal. Kelompok baru ini dipimpin oleh Ismail Tanjung, seorang warga yang sebelumnya pernah  bekerja  sebagai  helper  pada  perusahaan.  Kelompok  ini  diberi  nama  STM Dalihan  Natolu  dan  memiliki  AD/ART  serta  mengharuskan  anggotanya  membayar iuran rutin setiap bulannya. Kelompok ini sangat solid dan boleh dikatakan mengalahkan solidnya lembaga adat yang secara tradisional sudah terbentuk sejak dahulu.
“Alasan saya dan Saudara Bincar membuat STM Dalihan Natolu tidak lain bahwa sudah terjadi kerusakan sosial yang sangat parah di desa ini. Banyak warga yang acara siriaon-nya tidak dihadiri. Malah yang satu marga seperti persatuan Lubis pecah  menjadi  dua.  Satu  hatobangan  sebagai  penolak  tambang  dan  satu hatobangan yang lain pro tambang. Saya juga termasuk menjadi korban kerusakan sosial itu. Orang tua saya meninggal, yang sudah sangat sepuh di kampung ini, hanya segelintir orang yang datang. Malah keluarga paling dekat sekalipun tidak hadir buat sekedar mengucapkan bela sungkawa”.
Bentuk perlawanan yang diperankan oleh warga yang pro tambang selanjutnya adalah  tindakan  kepura-puraan.  Tindakan  kepura-puraan  adalah  salah  satu  bentuk perlawanan yang lazim dilakukan oleh kelompok sosial rentan terhadap hegemomi politik maupun ekonomi kelompok elit (Scott, 2008). Pada kajian ini, forum penolakan tambang melakukan beberapa kali gelaran sumpah di bawah Al Qur’an untuk memastikan semua warga  pada  semua  desa  steril  dari  pendukung  aktifitas  tambang.  Banyak  warga  pro tambang menyatakan sumpah yang diikutinya adalah bentuk kepura-puraan karena tidak mungkin menolak dan berseberangan dengan kelompok sosial dominan. Khoirul Bahri menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya dijemput untuk melaksanakan sumpah untuk penolakan aktifitas tambang . Pada hari digelar sumpah massal di Sibanggor Julu, ia menyaksikan beberapa pemuda datang menjemputi warga yang masih berkeliaran di tengah desa. Khawatir akan diarak dan diperlakukan sama dengan yang lain, ia beranjak menuju gedung serba guna tempat dilakukannya zikir akbar. Ketika sampai di sana, ia disuruh mengambil tempat untuk disumpah. Ia mengatakan kalau misalnya ada jendela gedung yang bisa dilompati ia akan melakukan itu. Tapi, itu tidak mungkin karena bisa
saja massa yang menjadi lawannya. Pada gilirannya, ia pun mengambil tempat untuk disumpah dan mengikuti redaksi apa yang disampaikan oleh pengambil sumpah.
“Kalau  memang  bisa  melompat  dan  melarikan  diri  saya  sudah  melompat.  Ada beberapa  orang  yang  saya  lihat  “meos-keos”  (gelisah)  karena  akan  melakukan sumpah  itu.  Saya  terpaksa  mengikutinya  saja  walaupun  dalam  hati  tidak sepenuhnya iklas bersumpah itu”
Sama seperti bentuk perlawanan lain yang ditunjukkan kelompok petani miskin dalam  kasus  petani  di  Kedah,  Malaysia,  bentuk  perlawanan  lain  yang  dilakukan  oleh warga pro tambang adalah perlawanan diam-diam (silent resistance) (Scott, 2008). Hal ini  misallnya  dilakukan  oleh  seorang  warga  desa,  Siddik  Tanjung,  pekerja  pada perusahaan  tambang,  yang  membisikkan  pada  beberapa  warga  desa  bahwa  pengurus penolakan dari sayap pemuda telah menerima uang dari perusahaan. Siddik Tanjung, ketika  gerakan  sosial  sedang  memuncak  dan  santernya  isu  pengusiran  bagi  pekerja tambang memilih pindah dari desa untuk bertempat tinggal di wilayah Purbalamo, dekat dengan basecamp perusahaan. Tidak terima dengan kondisi itu, ia membalas dendam dengan  membisikkan  pada  beberapa  orang  bahwa  ia  pernah  melihat  ada  dua  orang pengurus forum penolakan membawa proposal untuk acara yang digelar forum. Untuk meyakinkan atas informasinya, ia turut menunjukkan photo kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10 juta. Informasi itu cepat menyebar sehingga segera dilakukan rapat akbar di desa untuk mengklarifikasi isu itu. Syarifuddin alias Fuddin Lubis, mantan ketua forum muda-mudi  Sorik  Marapi  menuturkan  bahwa  kejadian  itu  benar  apa  adanya  dan  itu terjadi kepada Amsir dan Sul Tanjung.
“Ada masa itu acara Maulid Nabi dan seluruh warga puncak diundang untuk acara itu  sekaligus  memasak  lemang  secara  massal.  Ada  yang  mengakuinya  mereka menerima  uang  dari  perusahaan.  Si  Siddik  yang  menyampaikan.  Setahu  saya memang  uangnya  sama  mereka  semua.  Memang  ada  kecurigaan  kita  masa  itu, selama ini rokoknya IN-MILD ini kok SAMPOERNA Mild terus. Usir kata orang ramai akhirnya setelah ketahuan”

## Strategi Survival Warga Anti Tambang
Konflik di wilayah pertambangan panas bumi Sorik Marapi seperti disampaikan sebelumnya telah membelah masyarakat dalam dua kubu yang berseberangan. Jika pada bahagian sebelumnya dijelaskan tentang strategi yang diterapkan oleh masyarakat pro tambang maka selanjutnya diperlihatkan bentuk survivalitas warga anti tambang. Strategi yang mereka tunjukkan kontras dengan strategi yang diterapkan oleh warga pro tambang seperti    tindakan  mempersenjatai  diri,  tindakan  penyamaran,  gerilya  dari  pengejaran polisi,  membantu  logistik  para  pelarian  serta  mendesak  kepolisian  menangkap  pihak lawan.
Secara  teoritik,  gerakan  sosial  merupakan  sebuah  perjuangan  meruntuhkan dominasi sebuah rezim yang dianggap otoriter menuju rezim yang demokratis (Oliver, Cadena-Roa,  &  Strawn,  2003).  Berbagai  langkah  dilakukan  oleh  warga  anti  tambang untuk bertahan dari kungkungan rezim yang mereka anggap otoriter tersebut termasuk melakukan  pembelaan  diri  dengan  tindakan  mempersentajatai  diri.  Kelompok  anti tambang  dalam  kajian  ini  juga  melakukan  hal  yang  serupa  yakni  melindungi  atau mempersenjatai diri khususnya ketika melakukan aksi massa pada banyak lokasi seperti membawa  senjata  tajam,  pentungan  atau  balok  kayu  serta  membawa  cairan  beracun. Kelompok ibu-ibu yang turun pada saat itu kericuhan di Desa Sibanggor Jae atau saat pemblokiran jalan lintas Sumatera pernah mempersenjatai diri dengan cangkul kecil atau dalam  bahasa  lokal  disebut  dengan  “tajak”.    Menurut  pengakuan  tokoh  perempuan sekaligus  wakil  Forum  Srikandi,  Masna  Lubis,  dalam  setiap  aksi  massa  menentang perusahaan  ia  selalu  membawa  pisau  kecil  yang  ia  selipkan  dalam  roknya.  Tindakan tersebut sebagai bentuk perlindungan dirinya bagi siapun yang mencoba menghadang atau  melukai  dirinya  pada  saat  aksi  massa.  Hal  itu  juga  dilakukan  karena  ia  adalah seorang perempuan yang tentunya kekuatan fisiknya tidak sama dengan lelaki jika situasi rusuh  atau  chaos  terjadi.  Pada  kesempatan  lain,  ia  sebenarnya  pernah  ditawari  oleh anggota forum penolakan lainnya untuk membawa pistol kecil yang sempat ditunjukkan pada dirinya. Ia memang tidak dapat memastikan apakah benda yang akan diberikan tersebut adalah pistol sungguhan namun, ia menolak untuk membawa dan menggunakan senjata tersebut.
Bentuk persenjataan diri warga anti tambang yang unik adalah pembuatan cairan beracun yang dapat disiramkan pada lawan. Cairan tersebut adalah getah atau ekstrak dari biji pohon aren . Jika getah biji aren ini mengenai kulit dapat menyebabkan gatal dan pedih luar biasa. Reaksinya sangat spontan dan jika mengenai kulit pada bahagian yang luas, korban bisa saja menggaruk kulitnya sampai berdarah atau tidak bisa diam untuk  selalu  menggaruk  bagian  kulitnya  yang  terkena  getah  itu.  Untuk  mengelabui petugas  saat  aksi,  mereka  terlebih  dahulu  menumbuk  halus  biji  pohon  aren  dan memasukkannya ke dalam plastik bening yang berisi air. Kantong-kantong plastik berisi cairan ekstrak biji aren tersebut ditumpukkan dalam sebuah ember besar. Sekilas, terlihat menyerupai kantong air kelapa muda yang dikira aparat atau orang lain sebagai bagian dari logistik atau air minum para demonstran. Pada kesempatan lain, Masna Lubis juga pernah membawa cairan berisi ekstrak cabe hijau dicampur dengan air mentah. Jika aksi massa berujung ricuh maka cairan ini dapat disemprotkan pada muka atau mata pihak- pihak yang mencoba untuk menghalani mereka . Kedua jenis cairan ini pada faktanya tidak pernah digunakan atau disemburkan pada saat melakukan aksi massa.
Bentuk strategi selanjutnya adalah tindakan penyamaran. Pascakerusuhan Maga Lombang warga desa khususnya lelaki dewasa memilih untuk tidak berada di kampung baik siang maupun malam hari. Namun mereka menyadari bahwa roda ekonomi harus
tetap  berputar  serta  dapur  warga  tetap  harus  “ngepul”.  Tidak  ada  jalan  lain  bagi sebagaian  orang  untuk  tetap  bekerja  di  lahan  pertaniannya.  Untuk  menghindari penangkapan oleh aparat kepolisian dan juga mengantisipasi hadirnya orang luar untuk mengetahui keberadaan mereka, beberapa warga melakukan penyamaran seperti dengan mengenakan pakaian perempuan saat mengerjakan lahan pertanian yang dekat dengan akses jalan menuju desa.
Afrizal  Tanjung  (30)  menuturkan  bahwa  saat  polisi  berdatangan  ke  Desa Sibanggor Julu untuk mencari para tersangka, ia tetap pergi ke sawah untuk membantu orangtuanya  mencari nafkah. Ia sesuai saran Ibundanya terpaksa mengenakan rok dan jilbab saat melakukan aktifitasnya di sawah yang kebetulan lokasinya dekat dengan jalan utama menuju desa. Asumsi lainnya mengenakan gaun ini bahwa perempuan saat itu tidak  menjadi  target  kepolisian  atau  jarang  ditanya-tanya  orang  luar  informasi  pada mereka  .  Untuk  menghindari  kecurigaan  warga  akan  bentuk  tubuhnya,  ia  pura-pura serius bekerja jika ada orang lain yang melintas dekat dengan sawahnya. Sedikir berbeda dengan Tafsir Lubis yang mengenakan topi perempuan atau dalam bahasa lokal disebut “songkok” saat mengerjakan lahan pertaniannya . Khawatir dengan bekas cukuran kumis dan jenggotnya diketahui petugas atau orang lain yang melintas, ia selanjutnya melumuri mukanya dengan lumpur seperti layaknya bedak muka.
“Saat  itu  saya  harus  membersihkan  lahan  sawah  di  Saba  Lombang  dan  juga mengurusi ternak di situ, semantara polisi dari kemarin-kemarin sudah lalu-lalang di desa. Kabarnya mencari para tersangka yang melarikan diri. Ibu saya menyuruh memakai jilbab rok dan jilbab itu. Asal ada suara kenderaan atau orang yang lewat pura-pura serius aja bekerja biar nggak dicakapi (diajak bicara-pen)”
Gerilya dari polisi juga merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh warga. Beberapa hari setelah kerusuhan di Desa Maga Lombang, forum penolakan masih menggelar zikir akbar. Kesempatan ini dimanfaatkan polisi untuk menciduk beberapa orang  tersangka.  Sahar,  menuturkan  bahwa  ia  adalah  warga  Sibanggor  Julu  pertama yang ditangkap polisi.Penangkapannya dilakukan polisi dengan cara menjebak ketika ada nomor baru menelponnya dan mengajaknya minum kopi pada suatu tempat, tanpa sadar ia menyampaikan tempatnya sedang minum kopi dan beberapa saat kemudia ia diciduk oleh beberapa polisi di warung kopi di Desa Pasar Maga tersebut . Sahar sore hari itu dibawa  ke  Mapolres  Madina  dan  diinterogasi  dalam  24  jam  sekitar  perannya  dalam kerusuhan.
Begitu beliau keluar dari Mapolres Madina tengah malam berikutnya, warga lain secara bertubi-tubi menelponnya meminta update pemeriksaanny. Begitu sampai di desa, ia menceritakan apa yang dialaminya dan menyampaikan bahwa beberapa orang dari desa  Sibanggor  Julu  jelas  ia  lihat  dalam  rekaman  video.  Penyebutan  nama-nama  itu ternyata  berbuntut  panjang  dan  warga  desa  yang  merasa  hadir  pada  saat  kerusuhan sepakat  bersembunyi  dan  melarikan  diri  dari  kemungkinan  penangkapan  dari  polisi.
Persembunyian terbaik adalah ke tengah hutan antara lain di wilayah Barerang, Bargot Najaji, Laingan atau Kopi Purba. Jarak antara desa dengan wilayah-wilayah itu sekitar 1,5 sampai 2 km. Mereka dalam beberapa hari bersembunyi di sana dan menginap pada pondok-pondok warga sebagai tempat membuat gula aren .
Tidak semua warga sanggup bersembunyi dan menginap di tengah hutan dengan berbagai  alasan  seperti  meninggalkan  isteri  yang  masih  memiliki  balita  atau  karena kondisi fisik yang tidak mungkin untuk berlari ke tengah hutan. Mereka memilih tetap berada di kampung halaman dengan rasa was-was yang tinggi. Pada siang hari mereka trauma  melihat  orang  baru  yang  hilir  mudik  di  desa  dan  dicurigai  sebagai  intelijen. Malam  hari  mencari  tempat  bersembunyi  yang  sulit  diketahui  orang  lain  dan  polisi. Dalam Group Discussion diperoleh informasi seorang warga, Aswar Nasution, memilih membentangkan kain panjang yang diperlakukan layaknya ayunan bayi di atas plafon rumah  dan  tidur  dalam  buaian  tersebut  layaknya  seorang  bayi  yang  tidurnya  harus diayun. Sedangkan warga lain, Naswan, memilih tidur di bawah kolong rumah panggung dengan  menggelar  tilam  sebagai  tempat  tidur  dan  menaruh  kayu  bakar  pada  sisi  luar kolong  rumah.  Afrizal  juga  menuturkan  bahwa  suatu  ketika  mereka  sudah  capek  dan mengantuk  sementara  kalau  tidur  di  pondok  takut  tertidur  pulas  akhirnya  mereka memanjat  dan  berbaring  di  atas  pakis  liar  yang  tumbuh  menyerupai  payung  terbalik. Namun,  beberapa  saat  setelah  ia  istrirahat  dan  berbaring  sebentar,  ia  dan  dua  orang temannya  teringat  bahwa  tempat  seperti  itu  rawan  didatangi  ular  sehingga  mereka langsung turun dari pohon itu dan mencari tempat lain yang dirasa lebih aman.
Para  warga  yang  hadir  saat  kerusuhan  dan  merasa  melakukan  perbuatan melawan hukum seperti pencurian atau penjarahan memilih melarikan diri dari Madina. Di  antara  warga  tersebut  adalah  Amri  Roy  Tanjung  dan  Landong  Tanjung.  Mereka melarikan diri sampai ke pulau jawa karena isunya mereka sempat mengambil uang milik korban atau mengambil hewan peliharaan (pet) milik korban seperti jenis burung, kukang dan binatang lainnya . Daerah pelarian mereka adalah kawasan Jabodetabek karena di wilayah  ini  banyak  sanak  saudara  warga  yang  merantau  dengan  pekerjaan  utama membuka  warung  sembako.  Pelarian  mereka  sepenuhnya  dibantu  oleh  warga  yang menolak  perusahaan  seperti  membawa  menuju  jalan  tikus  dari  hutan  ke  jalan  lintas Pantai Barat (Simpang Gambir-Ujung Gading-Padang) tidak melalui rute yang biasa dari Kotanopan-Bukittinggi-Jakarta.
Solidaritas  yang  tinggi  dari  kelompok  anti  tambang  antara  lain  terlihat  ketika sebagain warga membantu logistik warga yang lain yang bersembunyi di hutan. Keluarga dekat  mereka  secara  bergeliran  membawa  bekal  makanan  ke  tempat  yang  sudah disepakati melalui komunikasi telepon. Biasanya tempat yang dimaksud adalah wilayah persawahan  atau  perkebunan  warga  yang  ada  di  pinggir  desa.  Warga  pelarian  yang menjemput  bahan  makanan  tersebut  dilakukan  secara  bergantian  sehingga  tidak  ada gerak-gerik rombongan yang terpantau dari jauh. Bentuk perlawanan kelompok sosial
terpinggirkan ini sejalan dengan yang disampaikan (Scott, 2008)) yang dilakukan secara sederhana  seperti  melangkah  dan  menyeret  kaki.Warga  lain  yang  bersimpati  dengan warga  yang  melarikan  diri  terkadang  menyelipkan  beberapa  bungkus  rokok  pada pondok-pondok yang sering dikunjungi warga pelarian dan dibiarkan diambil begitu saja oleh warga pelarian tersebut.
“Saya  terpaksa  membawa  bekal  mereka  ke  tengah  hutan  padahal  saya  sedang terkena  malaria.  Sekarung  beras  bulog  dengan  berat  sekitar  40  kg  saya  pikul  ke Laingan. Dengan jalan yang menanjak dan terkadang menurun saya merangkak dan hanya bisa “mosor-osor” (merangkak-pen) membawa logistik itu. Sampai akhirnya terpaksa  menelepon  salah  satu  di  antara  mereka  untuk  turun  menjemput  logistik yang dibawa”.
Kejadian yang aneh adalah pengalaman Afrizal Tanjung ketika menjemput bekal makanan  yang  dikirimkan  orang  tuanya.  Ia  mengaku  setelah  berhari-hari  di  tengah hutan, bekal makanan yang ia terima suatu ketika berbeda dari sebelumnya yaitu ada kalung  emas  dengan  berat  sekitar  2  mayam  emas  atau  sekitar  5  gram.  Ia  bingung memaknainya  tujuan  pemberian  emas  tersebut  dan  setelah  pulang,  orang  tuanya menyampaikan bahwa ia sebaiknya melarikan diri saja dengan menjualkan kalung emas itu jika diperlukan .
Intervensi  sektor  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  strategi  yang  dapat dimainkan  kelompok  tertentu  dalam  sebuah  gerakan  sosial  maupun  konflik  (Vestana, 2017). Hal ini juga terjadi dalam konflik di area WKP Sorik Marapi. Jika dilihat dari kronologis kerusuhan massa yang memakan korban, kejadian itu diawali oleh kedatangan korban beserta rombongannya ke wilayah Maga Pasar sembari melakukan pengancaman dan pencarian terhadap pengurus forum penolakan yaitu Tan Husein dan Tan Ghozali. Atas  dasar  itu,  anggota  forum  penolakan  pada  hampir  setiap  desa  membuat  surat pernyataan  sekaligus  permohonan  kepada  Polres  Madina  untuk  menangkap  beberapa orang yang mendampingi korban saat datang ke Pasar Maga pada malam itu. Pernyataan tersebut  dibuat  oleh  8  (delapan)  desa  dengan  isi  dan  format  yang  seragam  dan ditandatangani  oleh  para  kepala  desa  dan  tokoh  lainnya.  Dalam  pernyataan  tersebut masyarakat  menyampaikan  keberatannya  pada  teman-teman  korban  saat  hadir  pada malam kejadian dan meminta Kapolres untuk mengusut 4 (empat) orang warga Maga Lombang
“Kami mewakili masyarakat di Desa Aek Marian berkeberatan atas kejadian yang terjadi di hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 (pagi) di Kedai Lopo Saroha, Pasar Maga.  Meminta  kepada  Kapolres  Madina  untuk  segera  melakukan  pengusutan pengancaman di kedai kopi Saroha yang berinisial sebagai berikut: 1. Uneng/Pintor Hamonangan, 2. Tuak/Martua, 3. Sutan/Ali Sutan, 4. Baringin”.
Hal ini merupakan strategi warga penolak tambang untuk melakukan perlawanan sekaligus  cara  untuk  mendesak  kepolisian  untuk  segera  menghentikan  pencarian  para tersangka.  Menurut  pengakuan  mantan  Camat  PSM,  surat  pernyataan  semacam  ini
adalah  pola  umum  yang  dilakukan  oleh  forum  penolakan  termasuk  peraturan  yang disebut  mereka  sebagai  undang-undang  atau  peraturan  desa  yang  formatnya  dibuat seragam,  diedarkan  secara  massif  dan  ada  semacam  pemaksaan  kehendak  kepada pemerintah desa untuk menandatanganinya .

## Politik Survivalitas Pejabat Pemerintahan
Dalam  terminologi  yang  umum,  aktor  politik  selalu  merujuk  pada  aktor  yang memiliki jabatan-jabatan politis atau yang dipilih melalui proses politik. Pemaknaan aktor politik pada kajian ini diperluas termasuk pada mereka yang memiliki pengaruh politik sekalipun pada tataran normatifnya mereka hanyalan pejabat administratif. Hal ini juga didasari  pada  fakta  mereka  yang  hanya  memiliki  jabatan  administratif  seperti  Camat, Sekretaris  Desa,  Kaur  Desa  dan  sebagainya  juga  memiliki  pengaruh  politik  pada masyarakat  yang  sedang  berkonflik.  Politik  survivalitas  yang  dilakukan  oleh  pemilik kekuasaan khususnya pejabat pemerintahan desa dan kecamatan berdasarkan kajian ini paling tidak terdiri atas tindakan non merit appointment, dirty trick, perlawanan langsung dan perlawanan diam-diam.
Kelompok yang memiliki kekuasaan resmi dalam situasi konflik kerap membuat aturan,  norma  dan  prinsip  maupun  prosedur  pengambilan  keputusan  yang menguntungkan  rezim  mereka  sebagai  bentuk  dari  politic  of  survival  (Moyo,  2014). Kepentingan  mendudukkan  orang-orang  dekat  yang  dinilai  mampu  bekerjasama  di tengah  konflik  misalnya  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  desa.  Sibanggor  Julu pemerintah  desanya  lebih  banyak  pada  posisi  netral  atau  mendukung  kehadiran perusahan sehingga menempatkan orang-orang yang netral atau mendukung kehadiran perusahaan  sebagai  pejabatnya.  Sedangkan  Desa  Hutanamale,  kepala  desanya  lebih condong kepada pihak yang menolak aktifitas tambang sehingga menempatkan orang- orang yang menolak tambang dalam struktur pemerintahannya.  Penempatan seperti ini dinilai sebagai bentuk non merit appointment ketika orang-orang yang dinilai tidak layak dari segi pendidikan, kapasitas dan juga pengalaman masuk dalam jajaran pemerintahan desa (Migdal, 1988).
“Ijazah  Sekdesnya  tidak  ada.  Katanya  boleh  dari  kantor  Camat.  Kepala  Banjar semacam Asnawi, si Ket tamat sekolahpun tidak jelas. Bahasa melayu saja tidak bisa”
Kasus Hutanamale memang berbeda, Sekdesanya secara nyata adalah seorang PNS dan pada malam hari bekerja sebagai bagian pengamanan di PT.SMGP. Ia tidak dianggap  oleh  pemerintah  desa  sebagai  bagian  dari  pemerintahannya.  Malah,  pada tahun-tahun  sebelumnya,  sang  kepala  desa  adalah  inisiator  dibalik  keluarnya  putusan pemberhentiannya  sebagai  PNS.  Sang  Sekde  pun,  tidak  diberikan  tempat  dalam musyawarah desa sampai tidak diberikan tempat yang layak untuk berkerja sehingga ia memilih berkantor di Kantor Camat.
Pemilik  kekuasaan  dalam  tujuan  mempertahankan  pengaruh  dan  eksistensinya selanjutnya melakukan tindakan licik maupun kotor (dirty trick) (Migdal, 1988).  Bentuk ditry  trick  itu  misalnya  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  Sibanggor  Julu. Pertama, ia mengarahkan pemuda dari tokoh penolakan untuk meminta bantuan dari PT.SMGP untuk kebutuhan acara peringatan Maulid Nabi Tahun 2015. Rekomendasi kepala desa ini menyebabkan dua tokoh pemuda itu diusir dari desa setelah ada yang membisikkan  bahwa  kedua  tokoh  telah  menerima  uang  sebesar  Rp.  10  juta  dari perusahaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Kedua,  kepala  desa  ini  pernah  mengalihkan  barang  /benda  yang  seharusnya menjadi aset desa dicatatkan menjadi milik pribadi. Kasus ini bermula ketika ada bantuan beberapa ekor kambing dari Dinas Pertanian, namun forum penolakan menuduh bahwa bantuan itu berasal dari perusahaan seperti halnya pemberian ternak di Sibanggor Jae beberapa waktu sebelumnya . Karena adanya tuduhan itu, kepala desa akhirnya berpura- pura mengembalikan ternak itu dengan mengangkutnya kembali dengan minibus pick up miliknya. Tapi bukan untuk dikembalikan tapi dititipkan untuk diternakkan orang lain di desa Maga Lombang .
Politik mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh pemilik kekuasan dalam kasus ini juga termasuk tindakan kepura-puraan dalam makna bahwa menunjukkan sikap seolah-olah mendukung kelompok minoritas tersebut atau dalam istilah (Migdal, 1988) disebut  sebagai  kepatuhan  palsu  (false  compliance).  Sekdes  Aek  Marian  menuturkan bahwa pada saat mayoritas menghadiri zikir akbar di desa lain, ia sengaja berangkat dari desa untuk menghindari asumsi masyarakat sebagai pendukung perusahaan. Namun, ia sebenarnya hanya berangkat setengah perjalanan menuju lokasi pelaksanaan zikir akbar dan pulang ke desa bersamaan dengan kerumunan warga desa yang kembali pulang ke kampung halamannya.
“Saat zikir akbar di Desa Sibanggor Julu saya berangkat separuh jalan saja sampai Teluk (Desa Hutalombang) dan pulang ke desa bersamaan dengan turunnya kembali warga desa ke kampung halaman”
Berbohong  adalah  tindakan  lainnya  yang  lazim  dilakukan  oleh  warga  dalam kungkungan  dominasi  kelompok  elit  sosial,  ekonomi  maupun  politik  dalam  sebuah komunitas (Migdal, 1988). Tindakan berbohong ini juga sering terjadi dalam konflik yang terjadi di area WKP Sorik Marapi. Hal ini misalnya terjadi ketika, pembongkaran tembok sebagai  pintu  akses  menuju  wellpad  A  yang  telah  dimusyawarahkan  bersama  oleh Muspida. Pembongkaran itu dilakukan setelah ada kesepakatan pemberian kompensasi dalam bentuk uang kepada semua pihak termasuk forum penolakan. Untuk kelompok penolakan diperkirakan pada  kisaran angka Rp. 100 juta sampai Rp. 300 juta  dan setiap kepala desa akan menerima sebesar Rp. 1 juta. Kepala Desa Sibanggor Julu menyatakan dengan tegas mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 1 juta . Isu itu tersebar luas dan forum  penolakan  mencari  para  kepala  desa  untuk  mencari  kebenaran  isu  itu.  Bahkan
sampai  ada  kepala  desa  di  wilayah  Hutabaringin  yang  lari  ke  tengah  hutan  untuk menghindari massa tersebut.
Kepala  Desa  Sibanggor  Tonga  menuturkan  bahwa  pada  malam  setelah penyerahan  uang  itu  massa  penolak  tambang  datang  berbondong-bondong  menemui dirinya untuk memastikan apakah ia menerima uang itu. Menurutnya ia tidak mengambil uang “jatah” dimaksud dan meminta forum penolakan mempertanyakan hal itu secara langsung besok paginya kepada Camat PSM. Ungkapan kepala desa itu pada satu sisi ada benarnya, namun menurut mantan Camat yang sebenarnya terjadi bahwa uang “jatah” kepala desa itu sudah ia berikan pada suatu siang langsung ke tangan sang kepala desa. Namun, setelah malam ketika didatangi massa, panginya kepala desa menemui Camat dan menyampaikan kronologis kejadian pada malam harinya sembari mengembalikan uang “jatah” yang diberikan Camat pada hari sebelumnya .
Perlawanan  langsung  adalah  bentuk  stategi  bertahan  lainnya  yang  diperankan oleh  kelompok  elit  kekuasaan  di  wilayah  pertambangan.  Mantan  Sekdes  Sibanggor Tonga—desa  yang  warganya  50%  menolak  tambang  dan  50%  yang  lain  mendukung aktifitas  tambang.  Pada  suatu  malam  di  tahun  2014,  ia  sedang  melangsungkan  pesta pernikahan keponakannya dan meggelar hiburan berupa keyboard yang hampir berakhir tengah malam. Ketika undangan sedang asyik menikmati hiburan, tiba-tiba ada beberapa mobil yang bannya digembosi. Selang beberapa lama, hujan batu menghantam gedung di  sekitar  kantor  Camat  tempat  dilangsungkannya  acara  pesta.  Tidak  terima  dengan kejadian  itu,  ia  mengejar  beberapa  orang  dari  arah  batu  dilemparkan  dan  berhasil menangkap satu orang di antaranya yang ternyata masih remaja. Ia mencekik leher anak itu  sampai  kesulitan  bernafas  dan  setelah  sadar  itu  bisa  berakibat  fatal  ia menghentikannya serta melepaskan si anak itu .
Begitu ia kembali ke lokasi pesta ia melihat sudah banyak pemuda yang hadir dari Sibanggor  Julu  untuk  membantu  penolak  tambang  di  desanya.  Khawatir  akan  terjadi perlawanan sengit dan pada fakta bahwa penduduk dari Sibanggor Julu lebih banyak ia mengambil inisiatif menelepon aparat kepolisian di kabupaten dan langsung berbicara dengan  salah  satu  petinggi  di  Mabes  TNI  Jakarta.  Selang  beberapa  lama  akhirnya bantuan  dari  kepolisian  datang  dan  massa  penolakan  dan  massa  dari  Sibanggor  Julu mundur dan pulang ke desa masing-masing.
Perlawanan diam-diam juga dilakukan oleh pemilik kekuasaan khususnya pejabat pemerintah  desa  maupun  kecamatan.  Bentuk  perlawanan  itu  adalah  pengembosan organisasi penolakan tambang dari dalam. Sekdes Sibanggor Jae, misalnya, menuturkan bahwa  saat  melakukan  drafting  norma  atau  “undang-undang  desa”  yang  dibuat  di desanya, ia merancang redaksi yang bahasanya ambigu yang dalam bahasa hukum sulit dieksekusi.  Penggunaan  kata  “pindah”  menggantikan  kata  “usir”  dalam  redaksinya  ia lakukan  dengan  suatu  maksud.    Kata  wajib  “pindah”  dari  desa  dalam  terminologi administrasi kependudukan harus mengandung unsur pertujuan dari warga yang pindah sehingga tidak otomatis warga yang dinyatakan wajib pindah harus keluar dari desa. Pada
kesempatan yang lain, ia  secara rahasia sengaja mengumpulkan warga yang berpotensi untuk diusir untuk melakukan perlawanan. Dalam wejangannya, ia selalu menyampaikan bahwa penjualan lahan kepada perusahaan adalah hak masing-masing warga dan tidak ada  unsur  kepemilikan  komunal  dalam  tanah  tersebut.  Oleh  karenanya  apapun  yang menjadi alasan bagi kelompok sosial dominan untuk melakukan pengusiran tidak dapat diterima . Perlawanan diam-diam juga sempat mau dilakukan oleh Camat PSM dengan merangkul pemuda untuk membuat gerakan perlawanan atau paling tidak menetralisir situasi di tengah tingginya dominasi kelompok penolakan di area WKP Sorik Marapi. Menurut  wakil  ketua  forum  penolakan,  ia  sempat  mendengarkan  adanya  rencana pertemuan  yang  diinisiasi  oleh  Camat  itu  di  rumah  pribadinya  di  Panyabungan.  Saat mendengarkan isu itu ia langsung menebarkan ancaman kepada siapa saja yang berani untuk  menghadiri  pertemuan  dimaksud.  “Siapa  yang  pergi  kesana,  Awas!.  Itu  saya sampaikan kepada pemuda” .
Terakhir,  bentuk  survivalitas  politik  lain  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan  desa  adalah  menjadi  bagian  dari  forum  penolakan.  Sekalipun  hal  ini dianggap  aneh  tetapi  pada  beberapa  kondisi  hal  itu  sesuatu  yang  logis  yang  dapat dilakukan  mereka.  Dengan  bergabung  menjadi  bagian  dari  forum  penolakan  tersebut mereka  dianggap  mengikuti  aspirasi  warganya  dan  pada  saat  yang  sama  bentuk cemoohan,  intimidasi  maupun  provokasi  dari  kelompok  sosial  dominan  tidak  akan mereka alami. Bagi desa yang mayoritas menolak kegiatan tambang sulit dipisahkan pada saat  mana  seorang  pejabat  pemerintahan  bertindak  sebagai  aparat  desa  yang  harus menganyomi semua pihak dan saat mana mereka bertindak sebagai bagian dari forum penolakan.  Fakta  yang  jelas  adalah  desa  Hutabaru  dimana  pejabat  desanya  sekaligus menjadi  pengurus  penolakan.  Saifullah  yang  merupakan  aparat  pemerintah,  pernah sebagai Sekdes dan kaur desa di Desa Hutabaru adalah koordinator desa untuk forum penolakan OTP. Pada kasus desa lain, Saudara Barok Nasution yang merupakan ketua BPD  merupakan  koordinator  desa  untuk  forum  penolakan  di  Desa  Sibanggor  Tonga. Desa Hutanamale aparatnya lebih banyak mendukung pihak penolakan . Parahnya lagi, pada  desa  lain  Roburan  Dolok  di  Kecamatan,  Kepala  Desanya  atau  Raja  Sawer merupakan koordinator forum penolakan di desanya.

## Politik Survivalitas Tokoh Pegerakan
Tokoh pergerakan pada kajian ini dimasukkan menjadi pihak yang melakukan politik survivalitas bukan strategi survivalitas sebagaimana warga lainnya karena mereka sejatinya sudah memiliki pengaruh dan kekuasaan politik pada masyarakat yang sedang berkonflik. Bedanya, mereka tidak memiliki jabatan politik formal melainkan memiliki pengaruh politik yang kuat  sebagaimana (McMann, 2015) mengkategorisasinya sebagai aktor politik bukan negara (non-state actor). Bentuk politik survivalitas yang dilakukan oleh  tokoh  forum  penolakan  tambang  terdiri  atas  pelibatan  lembaga  bantuan  hukum
untuk  kepentingan  advokasi,  menyebarkan  pernyataan  sikap  terkait  isu  persetujuan pimpinan  forum  untuk  mendukung  perusahaan,  negosiasi  dengan  penyidik  sampai mengerjakan proyek perusahaan untuk kepentingan mencari pendanaan dalam gerakan.
Penetapan pimpinan forum dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka dan terdakwa  karena  kerusuhan  di  Desa  Maga  Lombang  mengharuskan  pengurus  forum yang  tersisa  untuk  meminta  bantuan  advokasi  dan  bantuan  hukum.  Mereka  memilih menggunkan LBH lokal yang diwakili oleh Ismail yang aslinya berasal dari Desa Hutaraja yang  berbatasan  langsung  dengan  desa  Purbajulu,  Kecamatan  PSM  .  Untuk menggandeng lembaga lain khususnya yang concern dengan permasalahan lingkungan hidup  dan  tambang  seperti  Walhi  maupun  Jatam  pernah  dipertimbangkan  pengurus forum  yang  tersisa  namun  niat  itu  urung  dilanjutkan.  Tan  Ghozali,  selaku  pengurus forum  penolakan  menilai  bahwa  lembaga  konservasi  semacam  itu  pada  prinsipnya sepakat dengan tuntutan masyarakat namun lembaga semacam itu erat kaitannya dengan pemodal  pada  kasus  pertambangan  sehingga  independensinya  diragukan.  Jimmy Charter, mantan presiden Amerika Serikat, yang dikenal sebagai bapak Taman Nasional saja memiliki saham pada beberapa perusahaan tambang besar di dunia. Pada faktanya juga, di mana saja ada kawasan taman nasional, di situ ada perusahaan tambang besar. Ia  akhirnya  berkesimpulan  bahwa  kehadiran  lembaga-lembaga  yang  concern  dengan konservasi  tidak  lebih  sebagai  upaya  penjinakan  masyarakat  bersama  program pemberdayaannya.  Hal  yang  aneh  lagi,  Perpu  No.  1/2004  memperbolehkan  13 perusahaan  pertambangan  di  kawasan  taman  nasional  termasuk  di  dalamnya  pada Taman  Nasional  Batang  Gadis  di  WKP  Sorik  Marapi.  Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari setting politik global dalam perburuan rente di sektor pertambangan.
Seiring dengan penahanan ketua forum penolakan dan para tersangka lainnya gerakan sosial penolakan tambang mulai kendur. Pengurus yang lain mulai takut akan diperlakukan  sama  sebagai  tersangka  dan  sebagainya.  Seiring  dengan  dimulainya kembali kegiatan ekspolorasi pasca mendapatkan izin baru dari kementerian ESDM April 2015 gerakan penolakan mulai melakukan berbagai bentuk konsolidasi untuk melakukan gerakan  sosial  lanjutan  menentang  aktifitas  tambang.  Isu-isu  tidak  sedap  juga  mulai bertebaran di masyarakat seperti adanya ketidaksamaan visi antara Herman Nasution dan  Tan  Ghozali  serta  beberapa  warga  yang  menjenguk  Herman  Nasution  yang menyampaikan pesan kepada mereka kalau mau bekerja dengan perusahaan sudah di perbolehkan.  Mendengar  isu  liar  tersebut,  Muhlis  Nasution  sebagai  Plt  Ketua  umum menggantikan Herman Nasution mengeluarkan selebaran pernyataan pada tanggal 17 Oktober 2015 yang dikutip berikut ini:
“Menyatakan bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat yang dilontarkan oleh pihak  ketiga  atau  orang  yang  tidak  bertanggungjawab  “provokator”  tentang pernyataaan  Bapak  Herman  Nasution  alias  Ayah  Mandailing  alias  Ompung Herman yang menyuruh masyarakat untuk masuk kerja ke PT. SMGP/OTP tidak benar  (fitnah).  Beliau  mengatakan  bahwa  tetap  konsisten,  komitmen  bersama masyarakat memperjuangkan penolakan PT. SMGP/OTP”.
Bentuk  politik  survavilitas  lainya  adalah  melakukan  negosiasi  sekaligus pengancaman terhadap aparat penegak hukum. Menurut Mukhlis Nasution, salah satu warga  yang  akan  ditetapkan  sebagai  tersangka  di  luar  nama  11  orang  yang  sudah diberitakan adalah Ketua Forum Srikandi, Siti Rohani alias Kak Lom. Namun, lobi-lobi terus  dilakukan  oleh  Tan  Ghozali  dengan  kepolisian  untuk  tidak  meningkatkan  status warga  yang  20  orang  lagi  sebagai  tersangka.  Lobi  yang  dilakukan  adalah  lobi  tingkat tinggi yang disertai dengan ancaman. Jika kepolisian menangkap Kak Lom maka massa akan membakar Stasiun Pompa Bakar Umum (SPBU) Kotanopan.
Penetapan beberapa warga anti tambang sebagai tersangka menjadikan pengurus foum  yang  tersisa  merasa  punya  beban  moral  untuk  memperhatikan  nasib  anggota keluarga mereka karena mayoritasnya adalah orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah buat anak dan istrinya. Forum penolakan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana untuk meringankan beban keluarga para tersangka. Selain melakukan  pengutipan  uang  dan  beras  door  to  door,  forum  penolakan  melalui  Tan Ghozalli, mengambil keputusan untuk melaksanakan proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. SMGP pasca take over dari pemilik saham lama Origin, Tata Power dan Supraco kepada pemilik saham baru ORKA . Namun dalam pengakuannya, bukan berarti forum telah melunak atau mau bekerja dengan perusahaan melainkan proyek yang dikerjakan diambil  dari  skema  pendanaan  CSR  PT.  SMGP  yang  pada  hahikatnya  adalah  milik masyarakat,  uang  masyarakat.  Dana  yang  diperoleh  dari  kegiatan  itu  tidak  besar  dan mereka peruntukkan membantu para tersangka termasuk membiayai profesional hukum dalam kasus itu.
“Waktu  take  over.  Saya  memanfaatkan  dana-dana  dari  CSR  untuk  membantu masyarakat yang tersandung hukum. Persoalan CSR itu hak bersama masyarakat. Apa salahnya kita ambil itu. Kita minta CSR nya untuk menutupi masalah hukum. Di kasih melalui pengelola di sini. Kita bukan sebagai kontraktor di situ”

## Politik Survivalitas Aktor Politik Lokal
Terminologi  aktor  politik  lokal  yang  disampaikan  pada  bahagian  ini  adalah mereka yang sedang menduduki jabatan politik formal atau mereka yang sedang berjuang untuk menduduki jabatan politik formal itu seperti anggota DPRD maupun kontestan Pemilu  dan  Pemilukada.  Bentuk  politik  survivalitas  yang  mereka  lakukan  antara  lain menjadikan  pemuda  sebagai entry  point dalam  kampanye,  aksi  kepedulian,  dukungan diam-diam untuk kelompok anti tambang, mengangkat isu kampanye sesuai kehendak mayoritas, memanfaatkan jaringan nepotisme sampai memanfaatkan birokrasi.
Pemilu  pada  masa  orde  lama  dan  orde  baru,  peran  kampanye  tidak  terlalu signifikan dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai politik di wilayah ini. Afiliasi  partai  politik  dengan  mengaitkannya  dengan  latar  belakang  keagamaan  (NU)
menjadi pendekatan pokok dalam perilaku memilih sehingga profil para calon kontestan tidak menjadi faktor penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Dalton dalam fenomena yang  sama  dalam  pemilu  di  wilayah  Selatan  Amerika  Serikat  dengan    adagiumnya bahwa“ they would vote for anyone, even a yellow dog, if they were a Democrat ” (Dalton, 2016). Pada pemilu  legislatif  tahun  2014,  kontestan  pemilu  melakukan  berbagai  strategi  untuk memenangkan kontestasi di daerah konflik. Jika ditilik dari pola perilaku pada beberapa pemilu legislatifnya sebelumnya, basis identitas (sosiologis), afiliasi partai (psikologis) dan rekam jejak dan visi misi kandidat (pilihan rasional) belum mendapatkan tempat menjadi sebuah  pola  mayoritas  di  wilayah  ini  (Haryanto,  2014),  menurut  Holmes  (2008) melainkan dominasi politik uang yang digunakan oleh para kontestan.
Jika  pada  pemilu-pemilu  sebelumnya  bentuk  politik  uang  dilakukan  dengan memberikan uang tunai secara langsung, maka PDI Perjuangan atas nama Abdul Rahim datang  dengan  metode  yang  berbeda:  memanfaatkan  pemuda  Sibanggor  Julu  sebagai titik masuk dengan janji meratakan (levelling) lapangan sepakbola yang puluhan tahun tidak pernah terealisasi. Entry point ini bagaimanapun sangat strategis karena pada saat konflik  memuncak,  pemuda  termasuk  di  dalamnya  remaja  perempuan  adalah  unsur paling depan dalam pergerakan menolak tambang:
“Si Rahim datang bukan dengan uang, tetapi masuk pada pemuda desa dengan janji akan  merealisasikan  perataan  lapangan  sepakbola  milik  desa  sesuai  permintaan pemuda-pemuda  desa.  Ia  tidak  melakukan  pemberian  uang  seperti  caleg-caleg lainnya. Janji itu ia realisasikan beberapa hari sebelum pemungutan suara. Alhasil, pemuda merasa bertanggungjawab untuk memenangkannya dengan menggandeng nauli  bulung  (organisasi  remaja  perempuan  desa)  merealisasikannya.  Ia  menjadi pemenang di Sibanggor Julu dan berhasil duduk sebagai DPRD”
Dalam  situasi  konflik  di  WKP  beberapa  anggota  DPRD  Kabupatem  maupun Provinsi  menunjukkan  kepeduliannya  dengan  memberikan  simpati  pada  demonstran yang melakukan aksi massa pada beberapa lokasi di Kabupaten. Aksi simpati ini misalnya dilakukan oleh Abdur Rahim sebagai pemenang kontestasi  Pileg 2014 pada desa terbesar kedua di Kecamatan PSM atau Desa Sibanggor Julu. Ia misalnya secara langsung hadir dalam  demostrasi  massa  pada  saat  pemblokiran  jalan  di  desa  Purbalamo  tanggal  11 November 2014 sebagaimana direkam oleh media lokal Metro Tabagsel . Komitmennya juga disampaikan di tengah polemik antara memberikan dukungan atau penolakan atas kehadiran  perusahaan  yang  ditunjukkan  oleh  sesama  anggota  DPRD  dari  fraksi  yang sama,  Hasahatan  Nasution,  yang  dalam  rekaman  media  menunjukkan  sikap  yang berbeda  yaitu  memberikan  dukungan  terkait  dengan  kehadiran  PT.  SMGP  .  Aksi simpatik  lain  ditunjukkan  oleh  Sutrsno  Pangaribuan,  anggota  DPRD  Sumut  periode 2014-2019 dari Dapil Sumut 7 yang antara lain meliputi wilayah Kabupaten Madina. Dalam sebuah pertemuan resmi yang digelar antara pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak  PT.  SMGP  pada  tanggal  18  Februari  2015  ia  menyampaikan  pentingnya
memperhatikan  keselamatan  masyarakat  dari  pada  memperjuangkan  sebuah  proyek raksasa yang telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Pada  saat  gerakan  sosial  sedang  memuncak  yang  disertai  dengan  intensitas pelaksanaan demonstrasi massa di berbagai tempat, ada beberapa tokoh politik seperti anggota  DPRD  yang  secara  sembunyi-sembunyi  memberikan  simpati  bagi  kelompok penolakan. Bentuk simpati itu adalah memberikan sekedar “uang minum” atau “uang rokok” bagi para pengurus penolakan. Bupati pun sendiri pun selalu memberikan uang rokok setiap selesai melakukan demosntrasi . Salah satu pengurus penolakan yang sering mendapatkan  bentuk  simpati  tersebut  adalah  Syarifuddin  Lubis  yang  pada  saat  itu bertindak sebagai ketua Forum Muda Mudi Sibanggor Julu, organisasi sayap bentukan forum penolakan. Dalam wawancara ia menyampaikan bahwa kalau  saat melakukan aksi, bupati melalui anggota DPRD dari Fraksi PKB sering memberikan uang rokok dam selalu  memberikan  nasehat  untuk  jangan  menjadi  “penonton”  saja  dalam  proyek pertambangan panas bumi.
Tindakan kolaboratif dan aliansi dalam situasi konflik merupakan modus umum yang dilakukan oleh aktor politik. Kolaborasi itu termasuk dilakukan dengan tokoh adat (clan  leaders),  tokoh  pergerakan  maupun local  strongman (Simmons,  2014).  Apa  yang dilakukan oleh anggota DPRD pada kasus di atas merupakan bentuk politic of strategies dengan  harapan  tetap  terjadi  komunikasi  yang  berkelanjutan  antara  aktor  politik  itu dengan tokoh-tokoh pergerakan.
Dalam  kepentingan  meraup  suara  di  area  WKP  Sorik  Marapi,  mengangkat kehendak  mayoritas  terkait  penghentian  aktifitas  tambang  merupakan  strategi  paling tepat  karena  secara  psikologis  masyarakat  ingin  memilih  kontestan  yang  satu  visi  dan komitmen yang sama dengan mereka yaitu menolak aktifitas tambang. Pemanfaatan isu kontemporer  seperti  ini  lazim  juga  digunakan  sebagai  basis  dalam  perilaku  memilih seperti isu pengangguran, inflasi, asuransi kesehatan maupun jaminan pekerjaan pada pemilu Amerika tahun 1776 (Dalton, Farrell, & McAllister, 2011).
Situasi konflik dan isu yang berkembang di WKP Sorik Marapi dimanfaatkan oleh salah satu kontestan, Safaruddin Haji. Dalam kiprahnya sebagai Ketua Kadin Madina, jauh-jauh hari sebelum tahapan kontestasi di awal tahun 2015, ia sudah menghembuskan aksi  penolakan  terhadap  kegiatan  eksplorasi  tambang  sebagaimana  dikutip  dalam rekaman  media  lokal,  Analisa  tanggal  9  Desember  2014.  Syafaruddin  Haji  mengakui dekat dengan pengurus forum penolakan karena komitmennya menolak segala aktifitas yang merusak alam dan komitmen tersebut akan ia jalankan mana kala ia terpilih menjadi bupati. Dengan tegas ia menyatakan bahwa “jika terpilih tidak akan pernah izin diberikan kepada perusahaan panas bumi” . Sebagai upaya memperjuangkan visinya tersebut, ia melakukan  “pencerahan”  kepada  forum  penolakan  termasuk  kepada  salah  satu pengurusnya, Mukhlis Nasution, dalam beberapa kali pertemuan. Pencerahan itu adalah potensi  kerusakan  alam  karena  aktifitas  pertambangan  dan  bahaya  investasi  China melalui proyek OBOR China yang mulai marak di Madina . Posisinya secara nyata ia
sampaikan bahwa jika ia kelak terpilih sebagai Bupati Madina periode 2015-2020 tidak akan pernah memberikan izin operasi kepada perusahaan ”.
Tabel 1. Posisi Pasangan Calon Terkait Isu Eksplorasi Panas Bumi
No Urut Paslon Nama Paslon (Disingkat) Sikap Aksi Real Komitmen 1 Yusuf/ Imron Berada pada posisi pemerintah Normatif Mencari solusi terbaik 2 Dahlan/Suheri Berada pada posisi pemerintah Normatif Mencari solusi terbaik 3 Syafaruddin/Miswar Berada pada sisi masyarakat Menolak kehadiran perusahaan Konsisten memperjuangkan penolakan perusahaan
Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Jejaring  nepotisme  dengan  memanfaatkan  hubungan  kekerabatan,  keturunan dan perkawinan adalah salah satu modus yang umum yang digunakan dalam kontestasi pemilu  (Arisandi,  2016;  Sinaga,  2019).  Yusuf  Nasution  adalah  satu-satunya  kontestan yang dianggap sebagai putra daerah dari WKP Sorik Marapi. Leluhurnya berasal dari Desa  Hutabaringin  Maga  di  Kecamatan  PSM  dan  keluarga  serta  kerabat  dekatnya banyak yang tinggal di area WKP. Jaringan kekerabatan (nepotism) ia lakukan dalam kontestasi Pilkada 2015 dan terbukti efektif dalam mendulang suara di desa Hutabaringin, Hutabaringin Julu dan Hutanamale dengan catatan perolehan suara sebanyak 61,87 % dari 1.078 suara sah pada 3 ketiga desa. Calon ini juga dikenal memiliki track record yang bagus  dalam  membantu  masyarakat  di  kawasan  3  desa  tersebut  seperti  menyalurkan bantuan  uang  tunai  pada  anak  yatim,  fakir  dan  miskin,  mengangkat  beberapa  warga sebagai PNS atau tenaga pada kantor pemerintah kabupaten . Beliau juga dikenal sebagai pengurus lembaga wakaf dan pendidikan agama Al Junaidiyah di wilayah tersebut. Jika dikaitkan dengan afiliasi calon dengan organisasi keagamaan yang ada serta fakta bahwa perwakafan  mengusung  paham-paham  keagamaan  NU  dalam  manajemen  dan pendidikannya, hal itu tidak menarik untuk dibicarakan bagi warga setempat sekalipun Yusuf  adalah  pengurus  Muhammadiyah  karena  manfaat  kehadiran  beliau  dalam perwakafan  telah  dirasakan  oleh  masyarakat  .  Basis  perilaku  memilih  dengan memanfaatkan jaringan nepotisme ini merupakan bentuk pendekatan sosiologis menurut George Simmel (Roth, 2008; Sulardi, 2012).
Pemanfaatan  birokrasi  dalam  kontestasi  pemilu  adalah  modus  yang  jamak dilakukan di Indonesia sejak orde baru sampai pasca reformasi (Alamsyah, 2003; Firnas, 2016). Fenomena yang sama terjadi juga dalam kontestasi Pilkada Madina tahun 2015. Salah  satu  calon  dalam  kontestasi  itu  Yusuf  Nasution  menyatakan  semua  kontestan menggunakan  birokrasi,  namun  pada  faktanya  petahana  lebih  intens  dan  lebih  massif dalam penggunaan jalur ini . Jika pasangan non petahana bergerak pada level birokrasi yang lebih tinggi, petahana menggunakan jalur ini sampai pada tingkat bawah malah
bukan  hanya  melibatkan  PNS  tetapi  juga  tenaga  honorer  pada  pemerintah  daerah. Untuk wilayah utama WKP Sorik Marapi, petahana menggunakan pegawai Eselon III yang  berasal  dari  kecamatan  ini  sebagai  tim  kampanye  tidak  resmi  dibantu  seorang pegawai honorer pada salah satu SD Negeri di Kecamatan Tambangan. Taktik mereka begitu  matang  dan  terkenal  agak  kasar  seperti  mendatangi  rumah  PNS  yang  dinilai “keluar dari barisan”. Amir Nasution yang isterinya bekerja sebagai PNS, suatu malam didatangi  oleh  tim  sukses  petahana  ini  dan  disampaikan  bahwa  isunya  ia  mendukung pasangan non petahana serta nama istrinya akan dilaporkan kepada Bupati. Sempat syok dengan  kejadian  itu  karena  khawatir  isterinya  akan  dipindahkan  ke  tempat  yang  jauh seperti ke wilayah Pantai Barat, ia sampai menghubungi kerabatnya yang juga anggota DPRD Madina.

## Penutup
Gerakan  sosial  dalam  kajian  ini  terjadi  karena  gagalnya  institusi  negara  untuk melakukan  kewenangan  yang  diperlukan  untuk  menjawab  kepentingan  dan  tuntutan warganya dalam kasus pertambangan. Munculnya  strategi dan politik survivalitas yang sifatnya  konvensional  dan  inkonvensional  muncul  sebagai  jawaban  warga  untuk mempertahankan kebutuhan psikologisnya dan kepentingan aktor politik untuk merawat dan  mempertahankan  kekuasaan  dan  pengaruhnya  di  tengah  konflik.  Menempatkan kembali  relasi  negara-masyarakat  pada  posisi  ideal  dimana  negara  menjadi  otoritas utama dalam melakukan kontrol sosial adalah satu jawaban yang dapat menghentikan gerakan sosial dan meminimalisir konflik yang terjadi.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  turut  berkontribusi  pada  pendalaman  diskusi selama proses penyusunan artikel.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Abbass, I. M. (2012). No Retreat No Surrender: Conflict For Survival Between Fulani Pastoralists and Farmers in Northern Nigeria. European Scientific Journal ,
8 (1), 331–346.
Alamsyah, A. (2003). Politik dan Birokrasi: Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal. Jurnal Administrasi Publik , 2 (1).
Arisandi, R. S. (2016). Praktik Politik Nepotisme dalam Pemilihan Walikota. Politik ,
12 (2), 1867–1878.
Creswell,  J.  W.  (2015).  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih  Diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Dalton, R. J., Farrell, D. M., & McAlliste, I. (2011). Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy . Oxford: Oxford Scholarship. Evans, J. A. J. (2004). Voters and Voting: An Introduction . Sage.
Firnas,  M.  A.  (2016).  Politik  Dan  Birokrasi:  Masalah  Netralitas  Birokrasi  di Indonesia Era Reformasi. Jurnal Review Politik , 6 (01), 160–194. Fjelde, H., & Höglund, K. (2016). Electoral Institutions and Electoral Violence In Sub-Saharan Africa. British Journal of Political Science , 46 (2), 297–320. Haris,  S.,  Surbakti,  R.,  Bhakti,  I.  N.,  Isra,  S.,  Ambardi,  K.,  Harjanto,  N.,  … Nurhasim,  M.  (2014). Pemilu  Nasional  Serentak  2019 .  Retrieved  from http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_Execu tive Summary Pemilu Serentak 2019.pdf
Haryanto,  H.  (2014).  Kebangkitan  Party  ID:  Analisis  Perilaku  Memilih  dalam Politik Lokal di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 17 (3), 291–308.
Hasan, N. (2006). Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia . New York: Cornell Southeast Asia Program Publications. Holmes, P. (2008). Introducing Politics for AS level . Polity. Kilgore, D. W. (1999). Understanding Learning in Social Movements: A Theory of Collective Learning. International Journal of Lifelong Education , 18 (3), 191–202. Lambach,  D.  (2004).  State  in  Society:  Joel  Migdal  and  The  Limits  of  State Authority. In Conference “Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, territoriality,  democracy”,  Danish  Political  Theory  Network  Conference,  University  of Copenhagen, Department of Political Science Copenhagen (pp. 27–30).
McMann, K. M. (2015). Corruption As a Last Resort: Adapting to the market in Central Asia . Cornell University Press. Migdal,  J.  S.  (1988). Strong  Societies  and  Weak  States:  State-Society  Relations  and  State Capabilities in The Third World . Princeton University Press. Moyo, S. (2014). Regime Survival Strategies in Zimbabwe After Independence. Journal of International Relations and Foreign Policy , 2 , 103–114. Oliver, P. E., Cadena-Roa, J., & Strawn, K. D. (2003). Emerging Trends in The Study  of  Protest  and  Social  Movements. Research  in  Political  Sociology , 12 (1),
213–244.
Roth,  D.  (2008).  Studi  Pemilu  Empiris:  Sumber,  Teori-teori,  Instrumen  dan Metode. Jakarta: F ȕ r Die Freiheit .
Sagala, B. D., Chandra, V. R., & Purba, D. P. (2016). Conceptual Model of Sorik Marapi Geothermal System Based on 3-G Data Interpretation. Proceedings of IIGCE 2016 .
Scott, J. C. (2008). Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance . Yale University Press. Simmons, J. T. (2014). Inheriting Failure: An Exploratory Study of Post-Colonial Somalia .
Naval Postgraduate School Monterey Ca Defense Analysis Dept.
Sinaga, F. A. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 59–75.
Sjaf,  S.  (2014). Politik  Etnik:  Dinamika  Lokal  di  Kendari .  Yayasan  Pustaka  Obor
Indonesia. Sulardi. (2012). Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni . Malang: Setara Press.

## Tentang Penulis
Abdul Rozak adalah dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadajaran, tertarik pada kajian konflik dan politik elit.
Dede Sri Kartini adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, memiliki area riset seputar partai dan pemilu.
Yusa Djuyandi adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, memiliki area riset seputar studi keamanan dan komunikasi politik.