## STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN FIRST TRAVEL
Oleh : Gelmok Samosir
Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
E-mail: sumateralegallawfirm@gmail.com

## ABSTRACT
The high enthusiasm or desire from the public to carry out the Umrah pilgrimage has led to  the mushrooming of  Umrah  travel  service bureau businesses.  Weak supervision of  the implementation of the pilgrimage has led to irregularities committed by PPIU as a travel agency for Hajj/Umrah travel, one of which is First Travel. The large number of victims of fraud from First travel agents attracted the attention of researchers to study the concept of protecting human rights, namely legal protection for victims of First Travel. The purpose of  this  study  is  to  analyze  normatively  legal  protection  efforts  for  victims  of  First  Travel based  on  the  verdict  in  the  case  of  First  Travel.  This  research  includes  normative  legal research. The literature survey that was examined by conducting a review of legal norms, jurisprudence,  doctrine  and  literature  on  the  problem  under  study  was  a  way  to  collect data  in  this  study. This  study uses secondary data from the field  of  law such as primary, secondary and tertiary legal sources. Data analysis is described qualitatively. Conclusions are drawn from (general to specific). The results of the study state that victims or Pilgrims of  Hajj/Umrah  by  First  Travel  can  obtain  civil,  criminal  and  administrative  legal protection.
Keywords: Legal Protection, First Travel, Hajj, Umrah, Criminal, Civil

## ABSTRAK
Tingginya  antusiasme  atau keinginan dari masyarakat  untuk  melaksanakan ibadah umrah menyebabkan  menjamurnya  usaha-usaha  biro  jasa  travel  umroh.  Lemahnya  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  ibadah  haji  menyebabkan  adanya  penyelewengan  yang dilakukan  PPIU  sebagai  biro  wisata  perjalanan  Haji/Umrah,  salah  satunya  adalah  First Travel. Banyaknya korban penipuan dari agen First travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji  konsep  perlindungan  terhadap  HAM  yakni  perlindungan  hukum  bagi  korban First Travel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara normatif upaya perlindungan  hukum  bagi  korban  First  Travel  berdasarkan  putusan  perkara  kasus  First Travel.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif.  Survei  kepustakaan  yang diteliti  dengan  melakukan  telaah  terhadap  norma  hukum,  yuriprudensi,  doktrin  dan literatur  tentang  masalah  yang  diteliti  merupakan  cara  untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dari  bidang  hukum  seperti sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dideskripsikan decara kualitatif. Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dari  (umum  ke  khusus.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa korban atau Jemaah Haji/Umrah oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum secara perdata, pidana dan administratif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, First Travel, Haji, Umrah, Pidana, Perdata
1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Republik  Indonesia merupakan negara
yang memberangkatkan  jamaah  Haji  dan umrah  terbesar  di  dunia  setipa  tahunnya. Berbagai latar belakang masyarakat yang diberangkatkan  seperti  latar  belakang sosial budaya, pendidikan, usia, pengalaman termasuk tingkat
pemahaman dan pengetahuan (Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan  Haji  dan Umrah,  2020).  Ibadah  Haji  hukumnya wajib  dilaksanakan  bagi  yang  mampu dan merupakan rukun islam  yang kelima (Mulkin et al., 2021). Adanya pembatasan  kuota  oleh  pemerintah  Arab Saudi serta ibadah haji hanya dilaksanakan khusus pada bulan dzulhijah  saja  maka  mengakibatkan panjangnya  antrean  atau  daftar  tunggu, maka  banyak  jamaah  yang  memutuskan untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sembari menunggu antrean  untuk  beribadah  haji.  Umrah termasuk  ibadah  yang  hukumnya  sunnah (Fadillah, 2019).
Tingginya
antusiasme atau keinginan  masyarakat  untuk  beribadah umrah menyebabkan menjamurnya usaha-usaha  biro  jasa  travel  umroh (Fadillah,  2019).  Biro  jasa  perjalanan wisata rohani yang memfasilitasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  ibadah umroh  untuk  berangkat  ke  kota  Makkah disebut  sebagai  BPW  (Biro  perjalanan Wisata).  Biro  perjalanan  wisata  harus bersertifikat  dan  bisa  mengajukan  izin sebagai  Penyelenggara  Perjalan  Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) dengan melengkapi  berbagai  macam  persyaratan yang  kemudian  akan  diberikan  surat rekomendasi dari Menteri agama sebagai syarat  pengajuan  permohonann  izin operasional  sebagai  PPIU  (Pedoman
Pemberian Izin
Operasional Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umrah Dan  Penyelenggara  Ibadah  Haji  Khusus Secara  Elektronik,  2021).  Data  dari kementerian  agama  menjelaskan  jika sebanyak  906  PPIU  atau  biro  travel Penyelenggara  Perjalan  Ibadah  Haji  dan Umrah dan bahkan tidak ada pembatasan jumlah  PPIU  karena  menyesuaikan tingginya  minat  dari  masyarakat  (Arif, 2019).  Tidak  ada  pembatasan  jumlah PPIU menyebabkan lemahnya pengawasan  terhadap  penyelenggaraan ibadah  haji  yang  seharusnya  dilakukan oleh Kemenag selaku instansi pemerintah yang  berwenang  dan  mengeluarkan regulasi serta menaungi pelayanan ibadah haji  dan  umrah  yang  mengakibatkan banyaknya  PPIU  yang  nakal  dan  BPW yang  tidak  memiliki  ijin  sebagai  PPIU (Anonim, 2019).
Persaingan  bisnis  yang  ketat  dari biro perjalanan umroh dan haji membuat mereka  memikirkan  berbagai  cara  untuk mengirim  calon  jemaah  haji  di  setiap perjalanan.  Ada  banyak  cara  yang dilakukan  biro  perjalanan  untuk  menarik pelanggan,  salah  satunya  adalah  dengan melakukan endorse terhadap publik figur dan  promosi.  (Fadillah,  2019).  Iming- iming yang diberikan biro penyelenggara perjalanan nampaknya tidak sesuai dengan  realita.  Dikutip  dari  Ucu  (2018) bahwa penipuan yang berkedok menawarkan jasa pemberangkatan umroh dan  haji  telah  memakan  banyak  korban. Fakta  ini  membuat  sedih  berbagai  pihak, terutama  jemaah  umrah  dan  haji  yang berencana terbang (berangkat).
Menyikapi fenomena tersebut,
Kementerian  Agama  pun  mengambil tindakan  tegas  dengan  mencabut  izin usaha  sejumlah  besar  wisatawan  umrah dan  haji.  Salah  satu  PPIU  yang  dicabut
izin  usahanya  adalah  PT  First  Anugerah Karya  Wisata  atau  First  Travel.  Salah satu PPIU yang dicabut ijin operasionalnya adalah PT First Anugerah Karya  Wisata  atau  First  Travel.  First travel  merugikan  Jamaah  sebesar  Rp. 905,3  milyar  dalam  kurun  waktu  2015- 2017.  Uang  trsebut  berasal  dari  paket promo  seharga  14.3  juta  rupiah  dimana dijanjikan  bahwa  setelah  pelunasan jamaah  dijanjikan  berangkat  umrah setelah satu tahun lunas, namun sangatlah disayangkan setelah satu tahun menunggu tidak kunjung diberangkatkan. Adapun  jumlah  korban  yang  tidak diberangkatkan  sejumlah  63.310  calon Jamaah.  Hal  yang  sangat  mengherankan uang tersebut dipergunakan pribadi untuk jalan-jalan  ke  Eropa  sebesar  8,6  Milyar (Sugeng  &  Santiago,  2021).  Masalah tersebut  mencerminkan  lemahnya  sistem pengawasan, pembimbingan, pengelolaan dari instansi terkait (Arif, 2019).
Banyaknya  korban  penipuan  dari agen  First  travel  menarik  perhatian peneliti untuk mengkaji konsep perlindungan  hukum  bagi  korban  First Travel  karena  perlindungan  hukum merupakan  pengembangan  lebih  lanjut dari konsep pengakuan dan perlindungan hak  asasi  manusia  (Nola,  2016).  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis  secara  normatif  upaya perlindungan  hukum  bagi  korban  First Travel  berdasarkan  putusan  perkara kasus  First  Travel.  Implikasi  dari penelitian  ini  adalah  dapat  memberikan informasi  kepada  korban  kasus  first travel  terkait  perlindungan  hukum  yang dapat diperoleh.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif, pada dasarnya  merupakan  kegiatan  untuk mengkaji  aspek-aspek  hukum  positif yang bertujuan untuk memecahkan masalah internal hukum positif (Benuf & Azhar,  2020).  Pengumpulan  data  ini dilakukan  dengan  survei  kepustakaan yang  diteliti  dengan  melakukan  telaah terhadap  norma  hukum,  yuriprudensi, doktrin  dan  literatur  tentang  masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data  sekunder  dari  bidang  hukum  seperti yang  disampaikan  oleh  Suardita  (2017), diantaranya:
1.   Sumber hukum primer adalah sumber hukum otoritatif, yaitu sumber hukum primer sebagai sumber  hukum  otoritatif.  Bahan hukum  primer  meliputi  peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan.
2.   Bahan  hukum sekunder  adalah dokumen  atau  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  atas  bahan hukum  primer  seperti  buku,  artikel, jurnal, kajian, makalah, dan lain-lain yang  berkaitan  dengan  topik  yang dibahas.
3.   Sumber hukum tersier adalah sumber hukum  yang  memberikan  petunjuk dan  penjelasan  terhadap  sumber hukum  primer  dan  sekunder  seperti kamus, bibliografi, dan ensiklopedi.
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif kemudian  dijabarkan  secara  deskriptif. Penarikan  kesimpulan  dilakukan  secara deduktif  (umum  ke  khusus).  Gambar  1 merupakan  kerangka  berpikir  dalam penelitian ini.

## Gambar 1. Kerangka Berpikir

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdakwa  I  dan  II  adalah  Andika Surachman  dan  Anniesa  Desvitasari Hasibuan  (Suami-Isteri)  didakwa  dengan Penipuan,  penggelapan  dan  Pencucian Uang  (TPPU)  atas  uang  calon  jemaah haji/umrah.  Terdakwa  selaku  Direktur Utama  dan  Direktur  PT.  First  Travel Anugrah  Karya  Wisata  tidak  menepati janjinya untuk memberangkatkan jemaah haji/umrah  (Sutrisno,  2021).  Transaksi
dikelola  hanya  melalui  pengumpulan berkas  untuk  pengelolaan  pembayaran dan  jemaah  haji/umrah  hanya  menerima kuitansi yang menyatakan bahwa transaksi  telah  melakukan  pembayaran, oleh karenanya perlindungan hukum bagi Jemaah  atau  korban  dinilai  lemah. Gugatan  pertama  di  tingkat  pertama diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Depok No.  83/Pid.B/2018/PN.Dpk  pada  tanggal

## 30  Mei  2018,  yang  isinya  terlihat  pada
Gambar 2.
Gambar 2. Isi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Setelah putusan
Pengadilan Negeri Depok, para tergugat mengajukan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Bandung, yang  mengakibatkan  gugatan  kasus tersebut  ditolak  oleh  majelis  hakim  yang mengadili  banding,  dengan  putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. 195/PID/2018/PT BDG tanggal  15  Agustus  2018.  Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai  upaya  terakhir.  Dengan  putusan No.3096 K/Pid.Sus/2018, Majelis Mahkamah  Agung  menolak  gugatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika
Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan  bahwa  ratusan  aset  disita untuk negara (Ririhena et al., 2021).
Penetapan keputusan untuk menyita  atau  merampas  barang  bukti untuk  negara,  menurut  pertimbangan Mahkamah  Agung  didasarkan  atas  dua hal.  Pertama  karena  adanya  surat penolakan menerima pengembalian barang bukti yang diterima oleh pengelola aset. Kedua, barang yang disita sebagai  barang  bukti  karena  telah digunakan terdakwa dalam tindak pidana kasus penggelapan, pencurian dan pencucian uang (Tohadi, 2019).
Terdakwa  (Andika  dan  Anissa) tidak merasa memberikan surat keterangan penolakan menerima pengembalian  barang  bukti.  Apabila terdakwa  memang  mengajukan  surat penolakan  maka  dapat  dirasional  dari
kehendak sejumlah korban. Pihak korban padahal menginginkan adanya pengembalian dana yang seharusnya bisa mereka  peroleh  dari  pembagian  rata barang  bukti  yang  dirampas  oleh  negara. Dikeluarkannya  Putusan  MA  No.  3096 K/Pid.Sus/2019  yang  berarti  keputusan final  dalam  kasus  first  travel,  jamaah umrah  atau  korban  first  travel  sangat kecewa terhadap putusan tersebut (Tohadi,  2019).  Cahyaningrum  (2017) mengemukakan  bahwa  First  Travel memiliki  tiga  tanggung  jawab  hukum yaitu  perdata,  pidana  dan  administratif.
Berikut  upaya  perlindungan  hukumnya untuk korban/ jamaah umrah First Travel:

## 1.   Hukum Perdata
Perlindungan  hukum  perdata  pada kasus First travel dapat diperoleh dari:
a)   Undang-Undang  No.13  Tahun
2008  Tentang  Penyelenggaraan Ibadah haji Pasal 7, dan 45
1)   Pasal  7  Undang-Undang No.13  Tahun  2008  Tentang
Penyelenggaraan Ibadah haji,  dapat  dilihat  pada Gambar 3. Gambar 3. Pasal 7/UU No.13/2008 Penjelasan  dari  Gambar  3, Jemaah haji berhak memperoleh pembinaan,
pelayanan dan perlindungan dalam  menjalankan  ibadah haji.  Kewajiban  tersebut seharusnya  diberikan  oleh PPIU sesuai dengan kesepakatan dengan Jemaah selaku
penyelenggara
dimana  dalam  kasus  ini PPIU yang dimaksud adalah
First Travel.
2)   Pasal  45  Undang-Undang No.13  Tahun  2008  Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Isi undang-undang dapat  dilihat  pada  Gambar 4.
Gambar 4. Pasal 45/UU No.13/2008
Poin  b  pada  Gambar  4  menjelaskan  jika  PPIU  dalam  kasus  ini  First  Travel selaku penyelenggara ibadah  haji  berkewajiban untuk memberangkatkan
dan  memulangkan  Jemaah sesuai  dengan  ketentuan peraturan. b)   Pasal  4,  7,  12,  26,  45  dan  46 ayat  1  UU  No.8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen 1)   UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 4. Isi undang-undang dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 4 Gambar 5 menerangkan jika konsumen berhak untuk mendapatkan  kompensasi,
ganti rugi dan atau
penggantian  apabila  pelaku usaha  (First  Travel)  tidak
memberikan jasa (jasa wisata) (Sutrisno, 2021).
2)   UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 7. Isi
undang-undang dapat dilihat
pada Gambar 6.
Gambar 6. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 7 Dalam kasus ini pihak First Travel berkewajiban untuk memberi kompensasi, dan  ganti  rugi  karena  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  dengan  kata  lain pihak  First  travel  telah  melakukan  wanprestasi  (ingkar  jani)  seperti  yang tertuang pada Poin g pada Gambar (Sutrisno, 2021).
3)   UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 12. Isi undang- undang dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 12
Pihak  fisrt  travel  telah  melakukan  pelanggaran  dengan  cara  memberikan promosi  untuk  pemberangkatan  haji/umrah  dengan  tarif  dibawah  harga standar (Arif, 2019).
4)   UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 26. Isi undang- undang dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 26 Pihak  first  travel  terbukti  tidak  memenuhi  jaminan  memberangkatkan  para korban/Jemaah  sesuai  dengan  kesepakatan  seperti  yang  dijelaskan  oleh Gambar 8.
5)   UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 45. Isi undang- undang dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 45
Pihak  korban  First  Travel  dapat  menggugat  pelaku  usaha  (First  Travel) melalui pengadilan atau di luar pengadilan seperti yang dijelaskan Gambar 9.
6)   UU  No.8/1999/BAB  III  Hak  dan  Kewajiban  Konsumen/Pasal  46  ayat  1.  Isi undang-undang dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 46 ayat 1
Sekelompok  konsumen  atau  dalam  kasus  ini  adalah  para  korban  yang memiliki  kepentingan  sama  dapat  menggugat  first  travel  seperti  yang dijelaskan Gambar 10.
c)   KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1243, 1244, 1248 dan 1249
1)   KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1243
Gambar  11.  KUH  Perdata  BAB  I-perikatan  pada  umumnya/Bagian  4  /Pasal 1243
Gambar  11  menjelaskan  jika  pihak  First  Travel  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  penggantian  biaya  akibat  kerugian  yang  dialami  Jemaah  karena
kesepakatan  yang  tidak  dipenuhi  oleh  First  Travel  seperti  tidak memberangkatkan para Jemaah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

## 2)  KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1244
Gambar  12.  KUH  Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian  4  /Pasal 1244 Gambar 12 mendeskripsikan  jika  pihak First  Travel  selaku  pelaku usaha  atau  debitur  memiliki kewajiban untuk  melakukan
penggantian  biaya  akibat
kerugian yang dialami Jemaah  karena  tidak  dapat membuktikan  bahwa  tidak dilaksanakannya  perikatan atau perjanjian. Pihak korban memiliki bukti transaksi  berupa  kumpulan Kwitansi sebagai bukti
pembayaran.
3)   KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1248
Gambar  13.  KUH  Perdata BAB I-perikatan pada
umumnya/Bagian  4  /Pasal
1248 Gambar  13  menerangkan
jika  pihak  First  travel  telah
melakukan  tipu  daya,  maka wajib
melakukan
penggantian  biaya  dengan jumlah yang tidak lebih atau kurang  dari  biaya  yang disetorkan Jemaah atau korban.
4)   KUH Perdata BAB I- perikatan pada umumnya/Bagian  4  /Pasal 1249
Gambar  14.  KUH  Perdata  BAB  I-perikatan  pada  umumnya/Bagian  4  /Pasal 1249
Gambar  14  menerangkan  bahwa  pihak  First  travel  telah  lalai,  maka  wajib membayar biaya ganti rugi dengan jumlah  yang tidak lebih atau kurang dari biaya yang disetorkan Jemaah atau korban.
d)   KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/  Bagian 1/Pasal 1313 dan 1320
1)   KUH  Perdata  BAB  II-perikatan  yang  lahir  dari  kontrak  atau  persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1313
Gambar  15.  KUH  Perdata
BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau
persetujuan/  Bagian  1/Pasal 1313 Gambar  15  yang  berisi terkait  definisi  persetujuan atau  perjanjian  adalah  salin terikat  atau  adanya  ikatan
antara  pihak  korban  dan pihak  pelaku  usaha  (First Travel).  Ikatan  dalam  kasus ini  berupa  perjanjian  yang dilakukan pihak First Travel untuk memberangkatkan Jemaah  untuk  Haji  atau
Umrah apabila biaya perjalanan telah dilunasi.
2)   KUH  Perdata  BAB  II-perikatan  yang  lahir  dari  kontrak  atau  persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1320
Gambar  16.  KUH  Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/  Bagian  1/Pasal 1320 Suatu perjanjian atau perikatan  yang  dilakukan First Travel memenuhi keempat  kriteria  yang  telah disebutkan Gambar 16, dimana pihak korban menyepakati perjanjian untuk melakukan perjalanan Haji/Umrah  dengan  cara melengkapi
administrasi
yang  diperlukan  serta  telah melakukan pembayaran. Korban/Jemaah dikatakan cakap  karena  telah  cukup umur  untuk  menyepakati perjanjian.
Korban dikatakan cakap karena dapat melengkapi administrasi secara sadar.
e)   KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang- undang/Pasal 1365 dan 1367
1)   KUH  Perdata  BAB  III- perikatan  yang  lahir  karena undang-undang/Pasal 1365
Gambar  17.  KUH  Perdata  BAB  III-perikatan  yang  lahir  karena  undang- undang/Pasal 1365
Berdasarkan  Gambar  17,  perbuatan  yang  dilakukan  First  Travel  telah melanggar hukum dan merugikan pihak Jemaah. Oleh karena itu, pihak First Travel wajib mengganti kerugian yang dialami Jemaah.
2)   KUH  Perdata  BAB  III-perikatan  yang  lahir  karena  undang-undang/Pasal 1367
Gambar  18.  KUH  Perdata  BAB  III-perikatan  yang  lahir  karena  undang- undang/Pasal 1367
Gambar 18 menjelaskan bahwa pihak Pimpinan First Travel (terdakwa) wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri  dan perbuatan bawahannya (orang-orang yang bekerja dengannya).

## 2.  Hukum Pidana
a)   Pasal 372 KUH Pidana tentang tindak pidana penggelapan
Gambar  19.  Pasal  372  KUH
Pidana  tentang  tindak  pidana penggelapan Gambar 19 telah jelas
menerangkan  bahwa  pihak  First Travel  sengaja  melawan  hukum dengan cara menggelapkan uang
Jemaah. Penggelapan disini
dapat  diartikan  sebagai  tindak pidana karena telah mengingkari perjanjian terhadap harta kekayaan  yang  dilakukan  First Travel  terhadap  harta  atau  uang yang  disetorkan  Jemaah  untuk biaya ibadah Haji atau Umrah.
b)  Pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan
Gambar 20. Pasal 378 KUH
Pidana tentang tindak pidana penipuan Gambar  20  menjelaskan  bahwa pihak First Travel menggelapkan uang Jemaah
untuk kepentingan pribadi terbukti  uang  hasil  penggelapan dipergunakan  untuk  membeli
barang  bernilai  ekonomis  itu seperti  baju,  mobil,  properti, perhiasan,  aksesoris  dsb.  Selain itu  juga  dipergunakan  untuk jalan-jalan  ke  Eropa  (Ririhena, 2021).
c)   UU  No.  8  Tahun  2010  tentang pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian Uang
Gambar 21. Pasal 378 KUH
Pidana tentang tindak pidana penipuan
Terdakwa juga dijerat UU No/8/2010 karena telah mengalihkan  atau  menggunakan uang  atau  harta  milik  Jemaah atau  korban  dalam  bentuk  lain seperti pembelian barang bernilai  ekonomis,  menukarkan uang  dengan  mata  uang  lain (saat  jalan-jalan  ke  Luar  negeri) dsb.

## 3.   Hukum Administratif
Sanksi  yang  disebabkan  karena adanya  pelanggaran  hukum  secara administrasi.  Sanksi  administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran administrasi dapat berupa  penarikan  paksa  keputusan yang  menguntungkan,  pengenaan sanksi oleh pemerintah, atau pengenaan denda administratif.
Sanksi administratif berupa peringatan  terlebih  dahulu  kemudian pembekuan  ijin  operasional  lalu
sanksi  terberat  adalah  pencabutan ijin  operasional  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No/13/2008  Pasal 45  ayat  (1).  Sanksi  administratif dalam penelitian ini berupa pencabutan  ijin  operasional  First Travel  sebagai  biro  jasa  atau Penyelenggara  Perjalan  Ibadah  Haji dan  Umrah  di  Indonesia  oleh kementerian  agama  (Raharja  & Dewi, 2013).

## 4. SIMPULAN
Korban  atau  Jemaah  Haji/Umrah  oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum, yaitu:
1.   Perlindungan  hukum  secara  perdata dari :
a.   Pasal  7  dan  45  UU  No/13/2008 terkait  Penyelenggaraan  Ibadah haji
b.   Pasal  4,  7,  12,  26,  45  dan  46 ayat  1  UU  No/8/1999  terkait Perlindungan Konsumen
c.   KUH  Perdata  BAB  I/  perikatan pada umumnya/ Bagian 4 / Pasal 1243, 1244, 1248 dan 1249
d.   KUH Perdata BAB II/ perikatan yang  lahir  dari  kontrak  atau persetujuan/  Bagian  1/  Pasal
1313 dan 1320 e.   KUH Perdata BAB III/
perikatan  yang  lahir  karena undang-undang/  Pasal  1365  dan 1367
2.   Perlindungan  hukum  secara  pidana dari :
a.   Pasal  372  KUH  Pidana  terkait
tindak pidana penggelapan
b.   Pasal  378  KUH  Pidana  terkait tindak pidana penipuan c.   UU
No/08/2010 terkait pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian 3. Perlindungan
hukum secara Administratif dari:
UU  No/13/2008  Pasal  45  ayat  (1) yaitu  berupa  pencabutan  izin penyelenggaraan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2019). kemenag web. https://kemenag.go.id/berita/read/
512453/profil
Arif,  F.  M.  (2019).  Penyelenggaraan Ibadah Umrah Berbasis Maslahat. Journal of Islamic Economic Law, 4(1), 22–39.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020). Metodologi  Penelitian  Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer.  Gema  Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020. 7504
Cahyaningrum,  D.  (2017).  Tanggung
Jawab Hukum First Travel. Majalah  Info  Singkat  Hukum, Vol. IX, N, 1–4.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files /info_singkat/Info  Singkat-IX-16- II-
P3DI-Agustus-2017-191.pdf
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan  Umrah.  (2020).  Tuntunan
Manasik Haji Dan Umrah
Kementerian  Agama  Ri  (D.  J.  P.
H. dan Umrah (ed.)). Kementerian Agama Republik Indonesia. http://haji.kemenag.go.id
Fadillah, L. (2019). Strategi Dan
Manajemen  Travel  Haji  Dan
Umroh ( Studi Analisis
Persaingan  Travel  Haji  Dan
Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan  dan  Kualitas  Untuk Meningkatkan  Jumlah  Konsumen ).  Al-Muamalat  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah, IV(1), 1–24. Mulkin,  F.  I.,  Angga,  L. O.,  &  Fataruba,
S.  (2021).  Kajian  Hukum  Islam Terhadap  Kebijakan  Pemerintah Atas  Pemberian  Kuota  Lebih
Kepada  Jemaah  Haji.  Jurnal  Ilmu Hukum, 1(7), 708–721. Nola,  L.  F.  (2016).  Upaya  Pelindungan
Hukum  Secara  Terpadu  Bagi Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tki). Negara  Hukum,  7(1),  35–52. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ hukum/article/view/949 Pedoman  Pemberian  Izin  Operasional Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji  Khusus  Secara  Elektronik,  1 (2021).
Raharja,  I.  F.,  &  Dewi,  R.  (2013).
Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri
Humaniora, 15(2), 31–40.
Ririhena,  M.  A.,  Berlianty,  T.,  &
Fataruba,  S.  (2021).  Implikasi Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018
Terhadap  Jamaah  First  Travel.
TATOHI:  Jurnal  Ilmiah  Hukum, 1(2), 88–95.
Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan
Hukum (PBH). In Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa  Semester  I  Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
Sugeng,  R.,  &  Santiago,  F.  (2021).
Perlindungan  Hukum  Terhadap Jamaah  Umrah  Akibat  Penipuan
Yang Dilakukan Perusahaan Travel.  Jurnal  Mustika  Justice,
1(1), 28–38.
Sutrisno,  P.  A.  (2021).  Perlindungan
Hukum  Pengguna  Jasa  Pt.First Travel Sebagai Akibat Dikeluarkannya Putusan Ma
Nomor.  3096  K/Pid.Sus/2018. Jurnal Idea Hukum, 7(2), 85–105. Tohadi. (2019). Sengkarut Hukum Kasus
First
Travel.
https://lppm.unpam.ac.id/2019/11/ 25/sengkarut-hukum-kasus-first-
travel/
Ucu, K. R. (2018). republika. https://www.republika.co.id/berita /p7b2k3282/travel-umrah- bodong-dan-kejelian-kemenag- terbitkan-izin%0A