Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 109-114 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## STUDI PELAYANAN PENGURUSAN TANAH ADAT DI KOTA SORONG
Mohammad Ridha Suaib 1 , Edyanto 2
1 Program Studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong Email: muhammadridhasuaib@gmail.com; edyantolaone93@gmail.com
Diterima: Juli 2018; Disetujui: Juli 2018; dipublikasikan: Agustus 2018

## ABSTRAK
Penelitian  untuk  menganalisis  pelayanan  pengurusan  tanah  adat  di  Kota  Sorong. Pelayanan  pengurusan  tanah  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  Kota.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisa,  tehnik  pengumpulan  data  dengan menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelayanan  pengurusan  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kota Sorong dilaksanakan dengan sistem loket. Adapun aparat pada Kantor Pertanahan dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat telah  menunjukkan  transparansi dalam  pelayanan,  namun  dalam  hal  profesionalisme  menunjukkan  belum optimalnya implementasi standar operasional aparat dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat.  Aparat  pelayanan  di  Kantor  Pertanahan  telah  memberikan kemudahaan  dalam  pengurusan  tanah  kepada  masyarakat.  Sehingga,  segala problematika  dalam  pelayanan  pengurusan  tanah  adat  di  Kota  Sorong  menjadi lebih mudah dipahami.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Tanah Adat, Kota Sorong.

## ABSTRACT
Research  to  analyze  the  service  of  customary  land  management  in  Sorong  City. Land administration services are carried out at the City Land Office. This research uses descriptive approach of analysis, data collection technique by using interview, observation  and  documentation.  The  results  showed  that  the  service  of  land management  at  the  Land  Office  of  Sorong  City  was  implemented  by  the  counter system.  The  apparatus  at  the  Land  Office  in  providing  services  to  the  community has shown transparency in the service, but in terms of professionalism shows not optimal officer in providing services to the community. The service officers in the Land  Affairs  Office  have  provided  facilities  in  the  management  of  land  to  the community.  However,  in  terms  of  professionalism,  the  apparatus  shows  not  yet optimal in service.
Keywords: Public Service, Customary Land, Sorong City.
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 109-114 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Pelayanan publik dalam perkembangan  lebih  lanjut  dapat  juga  timbul  karena  adanya  kewajiban  sebagai  suatu  proses penyelenggaraan  organisasi.  Kualitas  pelayanan  publik  dapat  tercermin  dengan  adanya transparansi  atau  keterbukaan  dan  mudah  diakses  oleh  semua  masyarakat,  lebih    lanjut Sinambela  (2007),  mengemukakan  bahwa  tujuan  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah memuaskan  masyarakat.  Pratama  (2015:90)  pelayanan  publik  merupakan  tanggungjawab pemerintah  dan  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah,  baik  itu  di  pusat,  di  daerah,  dan dilingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Pelayanan  publik  kepada  masyarakat  adalah  salah satu  tugas  atau  fungsi  penting  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  tugas-tugas pemerintahannya.  Pelayanan  publik  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  jika  kondisi  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  terus dinilai  buruk  oleh  masyarakat  penggunanya.  Berbagai  keluhan  dari  masyarakat  tentang pelayanan  publik  yang  dikelola  pemerintah  masih  sering  terdengar.  Sesungguhnya  pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik melalui berbagai kebijakan di bidang pelayanan  publik,  namun  kualitas  pelayanan  publik  masih terus  dinilai  buruk  oleh  masyarakat (Hariani,  2006:2).  Lebih  lanjut  menurut  Kamarni  (2011:9)  mengemukakan  bahwa  kewajiban pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara  utama  pelayanan  publik  untuk  melayani  kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance )  dan  demokratis  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara  berkesinambungan  seiring  dengan  perkembangan  harapan  publik  yang  menuntut  untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik adalah kegiatan atau rangkaiang kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau  pelayanan  administratif  yang  dielenggarakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik”. Menurut  Holle  (2011:23)  pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  dapat  didefinisikan  sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah,  dan  lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  maupun  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  perundang-undangan.  Pelayanan publik  mencerminkan  pendekatan  seutuhnya  dari  seorang  pegawai  pada  instansi  pemerintah kecamatan.  Inti  dari  pelayanan  publik  adalah  sikap  menolong,  bersahabat,  dan  profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan  menyebabkan  masyarakat  datang  kembali  untuk  mohon  pelayanan  instansi  tersebut (Rudianto, 2005:33).
Kebijakan  negara  di  bidang  pertanahan  yang  sejatinya  melindungi  hak-hak  rakyat  atas tanah, khususnya hak-hak masyarakat adat, ternyata malah melemahkan posisi masyarakat adat di mata penguasa negara dan pengusaha (investor). Masyarakat adat yang telah turun temurun mendiami  suatu  wilayah,  kemudian  secara  sepihak  pemerintah  menetapkan  wilayah  tersebut sebagai kawasan hutan konservasi atau hutan tanaman industri dapat dengan sewenang-wenang diusir  dengan  alasan  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  atau  untuk  peningkatan  pendapatan daerah.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UU  PA)  yang  bervisi  kerakyatan  ditafsirkan sedemikian rupa guna mendukung penguasaan tanah (oleh negara secara langsung maupun tak langsung) untuk industrialisasi.
Dalam  kasus  pelayanan  pengurusan  sertifikat  tanah  di  Kota  Sorong,  perlu  dipahami bahwa hak  ulayat atas  tanah  adat  telah  diatur  dalam  lembaga  adat.  Hukum  adat  membagi wilayah  tanah  adat  kepada  marga-marga  yang  ada  di  suku  Moi.  Batas-batas  wilayah
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 109-114 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
kepemilikan  tanah  marga  ditandai  dengan  berbagai  benda  alam,  pohon  kayu,  sungai,  batu, gunung,  dan  sebagainya.  Setiap  marga  dalam  suku  Moi  mengetahui  batas-batas  tanahnya, sehingga tidak bisa seenaknya masuk ke dusun atau tanah marga lain. Sebab setiap marga sudah memberikan  benda  keramat  yang  menjadi  tanda  tak  terbantahkan  atas  kepemilikan  tanah tersebut. Mengurus sertifikat tanah harus dilampirkan surat pelepasan tanah secara adat. Karena itu, proses pelepasan tanah orang Moi sangat rumit. Sebab disamping memiliki sertifikat tanah dari  Badan  Pertanahan  juga  harus  ada  Surat  Pelepasan  Adat  dari Keret (Ketua  Adat).  Pada kenyataannya, kerap terjadi bahwa pembeli mendapatkan surat pelepasan adat dari Keret yang bukan  penguasa  tanah  adat  di  Wilayah  tersebut,  ada  juga  yang  kemudian  hari  digugat  oleh keturunan Keret karena  merasa  bahwa  proses  pelepasan  adatnya  tidak  melalui  prosedur  yang benar.  Akibatnya,  banyak  pembeli  yang  dirugikan  dengan  mengurus  proses  pelepasan  adat berkali-kali, bahkan pembeli memegang sertifikat tanahnya tetapi yang menguasai tanah adalah orang  Moi/turunan  pemilik  tanah  tersebut.  Sehingga  sekarang  ini,  Badan  Pertanahan  meminta Surat  Pelepasan  Adat  sebagai  salah  satu  persyaratan  pengurusan  sertifikat  tanah.  Akhirnya, banyak  pembeli  memilih  untuk  mementingkan  pengurusan  pelepasan  adat  daripada  sertifikat tanah.
Pelayanan  pengurusan  sertifikat    tanah  di  Badan  Pertanahan  Kota  Sorong  belum dilakukan secara optimal  mulai dari penentuan status tanah, pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat  yang  harus  melalui  proses  pengukuran,  pemeriksaan  tanah,  pendaftaran  hak  tanah, pemeliharaan data dan informasi pertanahan belum dapat teraplikasikan dengan baik, sehingga publik  masih apatis dengan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas. Demikian pun di lapangan masih banyak praktek dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik.    Permasalahan dalam pengurusan sertifikat pertanahan saat ini yang  sangat  krusial  untuk  ditangani  dengan  baik  yaitu  memberikan  pelayanan  secara  optimal kepada  publik  untuk  melakukan  legalitas  status  tanah  kepemilikan,  melakukan  pendaftaran untuk memenuhi legalitas bukti hukum dan memberikan pelayanan penerbitan sertifikat dalam rangka  menjamin  legalitas  status  dan  pendaftaran  tanah  yang  didokumenkan.  Dimana kenyataannya  di  Kota  Sorong  tanah  publik  masih  banyak  yang  belum  melakukan  pengurusan penerbitan sertifikat tanah.
Mencermati  fenomena  dan  fakta  yang  terjadi  di  Kota  Sorong  mengenai  aktivitas pengurusan  sertifikat  pertananahan  yang  belum  terimplementasikan  dengan  baik  dalam perwujudan  pelayanan  publik,  maka  menjadi  sebuah  pemikiran  bagi  peneliti  untuk  mengkaji dan tertarik di dalam melihat permasalahan yan dihadapi publik atas belum optimalnya petugas merealisasikan  standar  pelayanana  publik    dan  belum  ada  upaya  menyikapi  pengurusan sertifikat  tanah  dengan  segala  problematikanya.  Berdasarkan  alasan  ini  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  permasalahan  tersebut    yang  dikemas  dengan  judul “Studi  Pelayanan  Pengurusan Tanah  Adat di Kota Sorong”.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  deskriptif  analisis.  Dalam penelitian  deskriptif  hanya  menekankan,  tidak  berhak  mengontrol  keadaan,  pada  waktu dilakukan  penelitian  hanya  bisa  mengukur  apa  yang  ada.  Pelaksanaan  metode  penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis  dan  interprestasi  tentang  arti  data  tersebut,  selain  itu  semua  yang  dikumpulkan berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap  apa  yang  diteliti  (Moleong,  1997:  172).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat  perhatian  yang  kelak  dibahas  secara  mendalam  (Bungin,  2003  :  41).  Penelitian  ini
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 109-114 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
difokuskan  pada  mekanisme  pelayanan  pengurusan  sertifikat  tanah  pada  Badan  Pertanahan yaitu, prosedur pengajuan sertifikat tanah dan cara–cara memproses sertifikat tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prosedur Pengajuan Sertifikat Tanah
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  dijelaskan  bahwa  pelayanan  Kantor Pertanahan Kota Sorong dilakukan dengan sistem loket pelayanan pertanahan. Sistem ini diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 3 Tahun 2010, tentang Sistem  Loket  dalam  pelayanan  pertanahan,  hasil  pengamatan  ditemukan  bahwa  kualitas pelayanan merupakan salah satu tuntutan reformasi birokrasi yang sangat diperhatikan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas loket pelayanan di seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Sorong perlu diintensifkan. Bentuk pelayanan pertanahan yang dilakukan dilayani melalui loket oleh petugas ( front office ), sehingga masyarakat dapat dilayani secara praktis, objektif, efektif, prosedural dan profesional. Ini merupakan wujud pelayanan yang diinginkan oleh pihak kantor pertanahan,  namun  wujud  pelayanan  yang  diberikan  belum  menjamin  terpenuhinya  kepuasan masyarakat yang dilayani.
Kegiatan  pelayanan  yang  diterapkan  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong  dijalankan dengan  sistem  loket  pelayanan  untuk  mempermudah  masyarakat  mendapatkan  pelayanan informasi,  administrasi,  pengaduan  dan  keuangan  selama  melakukan  pengurusan  tanah  untuk mendapatkan  sertifikat  hak  milik  tanah.  Aparatur  Kantor  Pertanahan  berusaha  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  datang  mendaftarkan  bidang  tanahnya  sesuai  dengan  surat rincian  dan  pengantar  yang  dilampirkan  untuk  diproses  lebih  lanjut  sampai    penerbitan sertifikat.  Pada  intinya,  masyarakat  yang  memberikan  kelengkapan  prasyarat  yang  dibutuhkan dalam  pengurusan  tanah  mendapatkan  kemudahan  dan  kelancaran  proses  pelayanan  yang terdaftar  dan  diadministrasikan  untuk  penerbitan  sertifikat  tanah.  Berdasarkan  data  yang diperoleh,  diketahui  realisasi  layanan  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  mengalami peningkatan. Namun peningkatan realisasi layanan berkisar 0.3%-12.5%. peningkatan tertinggi terjadi  antara  tahun  2010–2011  pada  saat  penerapan  sistem  loket  komputerisasi,  dan  realisasi layanan  terendah  terjadi  pada  tahun  2012  karena  banyak  muncul  pengaduan  dari  masyarakat tentang  pelayanan  yang  kurang  optimal  dalam  akses  data  yang  tidak  transparan  dan  jangka waktu  penyelesaian  sampai  tiga  bulan,  bahkan  lebih  yang  menyebabkan  masyarakat  kurang respon atas pelayanan yang dilakukan aparat Kantor Pertanahan Kota Sorong.
Dalam  pelayanan  penerbitan  sertifikat  tanah  adat  adalah  sebuah entry  point dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada tataran kebutuhan Anggaran Perencanaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dalam  bentuk  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Oleh karena itu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah diharapkan membuat pemerintahan menjadi transparansi dan akuntabel sehingga proses pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu entry point yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada subtansi efektivitas pelaksanaan pemerintahan adalah pelayanan publik dalam hal ini adalah penerbitan  sertifikat tanah adat pada Kantor Pertanahan Kota Sorong.

## Transparansi dalam Perspektif Prinsip Pelayanan Publik
Transparansi dalam pelayanan publik dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan layanan dan disediakan secara  memadai  serta  mudah  untuk  dimengerti.  Penerapan  azas  transparansi  dalam  pelayanan publik  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  terkait administrasi  dan  tata  urutan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  sebagai pengguna layanan dapat memahami dengan mudah tentang pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan yang diterapkan di Kantor
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 109-114 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
Pertanahan  Kota  Sorong  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  sistem  loket  pelayanan  untuk mempermudah  masyarakat  melakukan  pengurusan  pelayanan  dalam  mendapatkan  pelayanan informasi,  administrasi,  pengaduan  dan  keuangan  selama  melakukan  pengurusan  tanah  untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah.
Hasil wawancara dengan informan  diperoleh informasi bahwa aparat Kantor Pertanahan telah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  datang  mendaftarkan  bidang  tanahnya sesuai dengan surat rincian dan pengantar yang dilampirkan untuk diproses lebih lanjut dalam rangka  pengurusan  penerbitan  sertifikat.  Pada  intinya,  masyarakat  yang  memberikan kelengkapan prasyarat yang dibutuhkan dalam pengurusan tanah akan mendapatkan kemudahan dan  kelancaran  proses  pelayanan  yang  terdaftar  dan  diadministrasikan  untuk  penerbitan sertifikat  tanah.  Lebih  lanjut,  aparat  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong  berupaya  untuk mengoptimalkan  kegiatan  pelayanannya  kepada  masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  hak milik tanahnya untuk mendapatkan pelayanan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi aparat untuk memberikan pelayanan pemenuhan hak atas tanah masyarakat yang datang mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan sertifikat kepemilikannya.

## Profesionalisme dalam Perspektif Prinsip Pelayanan Publik
Profesionalisme akan terlihat jelas dari upaya-upaya mengorganisasikan kegiatan dengan cara mengisi posisi dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk didalamnya kriteria jabatan  dan  mekanisme  penetapannya.  Disamping  itu,  terdapat  upaya-upaya  sistematik  untuk mengembangkan  profesionalisitas  sumber  daya  manusia  yang  dimilki  unit  yang  bersangkutan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  profesional  penyedia layanan  masih  sangat  rendah,  dibuktikan  dengan  pengakuan  serius  dari  Kepala  Kantor Pertanahan  sendiri,  bahwa  penyedia  layanan  belum  mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan menyelesaikan  penerbitan    Sertifikat  sesuai  dengan  waktu  yang  diharapkan.  Dari  hasil wawancara  ini  pula,  diperoleh  informasi  bahwa  kompetensi  dan  profesionalitas  yang  dimiliki oleh penyedia layanan masih perlu ditingkatkan. Tanggung jawab dan beban kerja yang dimiliki seharusnya  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  tenggang  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Setiap penyedia layanan harus memiliki orientasi tersendiri yaitu menitikberatkan pada pelayanan yang merujuk pada seberapa banyak konsentrasi dan energi aparat dalam memberikan pelayanan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat khususnya yang bertugas pada bagian pelayanan penerbitan sertifikat Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong,  pada  kenyataannya  belum  bisa  menyelesaikan  dokumen tersebut  sesuai  dengan  standar  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  disebabkan  bukan  karena kompetensi  aparat  yang  kurang  memadai,  tetapi  karena  sarana  dan  prasarana  yang  ada  kurang mendukung  dan  sangat  terbatas.  Seperti,  komputer,  papan  bicara,  kendaraan  operasional  dan ruangan  yang  belum  tertata  dengan  baik,  selanjutnya  terkait  dengan  profesionalitas  birokrasi, aparat  masih  sering  meninggalkan  tempat  kerja  dengan  alasan  yang  tidak  jelas,  dilain  sisi pengguna layanan telah menunggu untuk mendapatkan pelayanan sertifikat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  tentang  pelayanan  pengurusan  tanah  adat  di Kota  Sorong  diperoleh  simpulan  bahwa  pelayanan  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong  dilakukan dengan  sistem  loket  pelayanan  pertanahan  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan  informasi,  administrasi,  pengaduan  dan  keuangan  selama  melakukan  pengurusan tanah untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah. Dari hasil juga diperoleh informasi bahwa aparat  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong  telah  berupaya  untuk  mengoptimalkan  kegiatan pelayanannya  kepada  masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  hak  milik  tanahnya  untuk mendapatkan  pelayanan  pengurusan  sertifikat  tanah.  Adapun  mengenai  penyelenggara
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 109-114 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  khususnya  yang  bertugas  pada  bagian  pelayanan penerbitan  sertifikat  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong,  pada  kenyataannya  belum  bisa menyelesaikan  dokumen  tersebut  sesuai  dengan  standar  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini disebabkan  bukan  karena  kompetensi  aparat  yang  kurang  memadai,  tetapi  karena  sarana  dan prasarana yang ada kurang mendukung dan sangat terbatas.

## DAFTAR RUJUKAN
Bungin, B. (2003). Analisa Data Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hariani, D. (2006). Analisa Kebijakan Publik Di Kabupaten Gianyar. Diologue JIAKP , III (1), 1-18. Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Elektronik Government. Jurnal Sasi , XVII (3), 21-30.
Kamarni,  N.  (2011).  Analisis  Pelayanan  Publik  Terhadap  Masyarakat  (Kasus  Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , II (3), 84-117. Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Pratama, M. (2015). Strategi Meningkatkan Pelayanan Publik. Kebijakan dan Manajemen Publik , III (3), 90-98.
Rudianto, Y. (2005). Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Jurnal Madani , II , 33-45. Sinambela, L. P. (2007). Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.