## PERAN HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

## Hartana, Kadek Novi Darmayanti
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail : hartana_palm@yahoo.com, novi.darmayanti@undiksha.ac.id,

## ABSTRAK
Tanah  merupakan  salah  satu  elemen  terpenting  dalam  kelangsungan  hidup  manusia, maka  dari  itu  tanah  mestinya  diusahakan  untuk  mencapai  kemakmuran  rakyat  yang sebesar-besarnya.  Dalam  hukum  adat,  permasalahan  tanah  menjadi  sangat  penting sebab  manusia  dan  tanah  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  yang  mana  tanah menjadi  tempat  manusia  untuk  berlindung  dan  menjalankan  kehidupannya.  Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, penyelesaian tanah tidaklah mudah karena adanya dualisme  hukum  tanah  yang  mempengaruhi.  Adanya  dualisme  hukum  ini mengakibatkan yang bertentangan dengan tujuan tujuan dari hukum itu sendiri. hukum adat  memegang  pegangan  penting  dalam  perkembangan  hukum  agraria  nasional khususnya  Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  sebagai  landasan  dan pedoman  dalam  pengaturan  mengenai  masalah  terkait  tanah  maupun  hal-hal  terkait agraria  di  Indonesia.  Dalam  menulis  artikel  ini  penulis  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  analisis.  Pengumpulan  data  diperoleh dari survei literatur dan akan dijelaskan secara terperinci dan dekriptif.
Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Agraria Nasional

## ABSTRACT
Land is one of the most important elements in human survival, therefore land should be endeavored to achieve the greatest prosperity of the people. In customary law, land issues are very important because humans and land have a very close relationship in which land is a place for humans to take shelter and carry out their lives. During the reign of the Dutch East Indies, settlement of land was not easy because of the dualism of land law that affected. The existence of this legal dualism results in conflict with the objectives  of  the  law  itself.  Customary  law  holds  an  important  handle  in  the development of national agrarian law, especially the Basic Agrarian Law (UUPA) as the  foundation  and  guideline  for  regulation  of  land-related  issues  and  agrarian- related  matters  in  Indonesia.  In  writing  this  article  the  author  uses  normative  legal research  methods  with  an  analytical  approach.  Data  collection  was  obtained  from  a literature survey and will be explained in detail and descriptively.
Keywords : Customary Law, National Agrarian Law
Tanah  merupakan  salah  satu  elemen  terpenting  dalam  kelangsungan  hidup manusia,  maka  dari  itu  tanah  mestinya  diusahakan  untuk  mencapai  kemakmuran  rakyat yang  sebesar-besarnya.  Dalam  hukum  adat,  permasalahan  tanah  menjadi  sangat  penting sebab  manusia  dan  tanah  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  yang  mana  tanah  menjadi tempat  manusia  untuk  berlindung  dan  menjalankan  kehidupannya.  Selama  masa pemerintahan Hindia Belanda, penyelesaian tanah tidaklah mudah karena adanya dualisme hukum  tanah  yang  mempengaruhi.  Adanya  dualisme  hukum  ini  mengakibatkan  yang bertentangan  dengan  tujuan  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri.  Dengan  adanya  hal  tersebut maka  dari  itu  pemerintah  Indonesia  membentuk  sebuah  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  pertanahan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  atau  yang  sering  disebut  dengan  UUPA.  Undang- Undang ini diadakan sebagai unifikasi hukum pertanahan nasional. 1
Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria atau UUPA ini, hal-hal yang  bersangkutan  dengan  tanah  adat  seperti  hak  ulayat,  jual  beli  tanah,  dan  sebagainya sedikit mengalami perubahan. Sebelum berlakunya UUPA, hak ulayat masih menjadi hak dari persekutuan hukum  adat  setempat  yang sudah dimiliki sejak zaman nenek mmoyang terdahulu. Dan setelah berlakunya UUPA hak ulayat masih diakui dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi,
“ Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  2  pelaksanaan  hak ulayat  dan  hak-hak  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan kepentingan  nasional  dan  negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  lebih tinggi. ”
Menurut  pasal  diatas,  dapat  diartikan  bahwa  hak  ulayat  beserta  hak-hak serupa  lainnya  dari  masyarakat  hukum  adat  masih  diakui  sepanjang  dalam  kenyataan masyarakat  masih  ada  sehingga  tidak  perlu  adanyaa  pembuatan  hak  ulayat  baru.  Namun tingginya  individualisme,  hak  ulayat  ini  sering  didesak  dan  meminta  adanya  pengakuan secara  khusus  terhadap  hak-hak  perorangan.  Dari  individualisme  inilah  mengakibatkan menipisnya hak ulayat. Salah satu contoh perbedaan pada hukum tanah adat sebelum dan sesudah berlakunya UUPA adalah pada hal jual beli tanah yang mana sebelum berlakunya UUPA jual beli dapat dilakukan dengan cara lisan saja, nemun setelah berlakunya UUPA jual  beli  tanah  dilakukan  dengan  pembuatan  surat  jual  beli  dengan  kesepakatan  antara kedua belah pihak.
Hukum adat  di  Indonesia telah ada sejak zaman  nenek moyang dan tetap menjadi landasan dalam pembuatan hukum nasional, sehingga dalam pembuatan artikel ini penulis ingin  mengetahui  bagaimana peran dari hukum  adat  dalam  perkembangan hukum khususnya hukum agraria di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  artikel  ini,  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah metode  penulisan  hukum  normatif  dengan  pendekatan  analisis  yang  nantinya  akan dijelaskan  secara  deskriptif,  terperinci,  dan  argumentatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan metode survei literatur atau yang dikenal dengan studi kepustakaan yakni aktivitas untuk  memperoleh  informasi  maupun  pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  topik
1 Boedi Harsono. 2003. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti. Hlm. 3.
permasalahan  yang  tengah  dibahas  misalnya  dari  buku,  jurnal,  artikel,  internet,  maupun media  lainnya.  Yang  menjadi  bahan  hukum  primer  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yakni UU Nomor 5 Tahun 1960.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dualisme Hukum Agraria di Indonesia Sebelum Adanya UUPA
Hukum agraria  yang lama bersifat  dualistis  sebagai  akibat dari kebijakan hukum pemerintah  kolonial  Belanda  sebelumnya  dalam  hukum  pertanian,  dualisme  berarti kedekatan berlakunya hukum pertanian umum berdasarkan hukum umum, Hukum agraria barat  yang lahir juga berlaku saat itu hukum perdata Barat. Hak atas tanah diatur Hukum umum disebut Tanah Adat atau Tanah Indonesia.

## a) Hukum Agraria Adat
Sumber  hukum  pada  hukum  adat  bersifat  tidak  tertulis  dengan  berjiwa  gotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan sifat hukum adat sendiri.  Meskipun pokok-pokok dan asas-asas hukum adat agraria sama namun terdapat perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah  maupun  masyarakat  tempat  hukum  agraria  adat  itu  berlaku.  Karena  itulah  hukum agraria  adat  begitu  beranekaragam  sehingga  disebut  pluralistis.  Kelemahan  dari  hukum agraria adat ini selain tidak tertulis juga tidak tegas dalam memberikan jaminan kepastian hukum.
b) Hukum Agraria Barat
Hukum  agraria  barat  bersumber  pada  hukum  perdata  barat  yang  secara  khusus diatur dalam KUHPerdata yang Sebagian besar dimuat dalam buku II, III, dan IV. Berbeda dengan hukum agraria adat, hukum agraria barat bersifat tertulis sehingga mudah dan dapat dipaksakan secara tegas sebagai hukum positif.
Segala  akibat  dari  sistem  dualis,  seperti  keriuhan  hukum  yang  menimpa  oknum pemerintah Indonesia (asli), akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Sebaliknya,  litigasi  dan  perselisihan  hukum  yang  terjadi  di  antara  individu-individu  dari Uni  Eropa  dan  yang  terkait  satu  sama  lain  akan  diselesaikan  sesuai  dengan  hukum internasional. Jika ada komunikasi antara orang-orang dari bangsa Indonesia asli dan Eropa serta sengketa hukum, hal ini akan terjadi.
Ada  metode  yang  disebut  Hukum  Antar  Golongan  untuk  menangani  masalah hukum  seperti  ini.  " Tanah  Itu  Memiliki  Status  Hukum  Terpisah  dan  Tidak  Dipengaruhi Oleh Status atau Hukum Dari Subyek Yang Menghendaki ," bunyi pernyataan pembukaan. Tanah Adat (Indonesia) terus mematuhi undang-undang pertanian negara karena alasan ini meskipun  disediakan  oleh  Uni  Eropa;  kebalikannya  juga  benar.  Asas  hukum  pertanahan antar  golongan sebagaimana tersebut  di  atas, bukan merupakan suatu aturan hukum  yang tertulis,  tetapi  ditegaskan  atau  dikukuhkan  dalam  berbagai  putusan  pengadilan.  Negara pada saat  itu memiliki pasar bebas,  yang berarti  orang Eropa dan mereka dapat  dianggap sebagai  tanah  adat.  Di  sisi  lain,  demikian  pula  orang-orang  golongan  Bumiputra  dapat memiliki tanah di Barat atau Eropa.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  bagi  orang  Indonesia  non-Pribumi untuk memperoleh tanah ulayat (Indonesia), diberlakukan pembatasan-pembatasan, antara lain  diterbitkannya  Larangan  Pemindahtanganan  tanah  (Grond  vervreemdings  verbod) yang  diundangkan  dalam  S.  1875  No.  179.  Dalam  Larangan  pengalihan  Tanah  Tanah (Grond  vervreemdings  verbod)  S.1875  No.179)  mengatur  bahwa  pemilikan  tanah  adalah
milik  suku  bangsa  Indonesia  tidak  dapat  disingkirkan  oleh  bangsa  Indonesia  terhadap orang bukan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengalihan langsung, misalnya dengan pembelian, penjualan, pengalihan, pewarisan karena hukum  atau karena wasiat. Sedangkan pengasingan secara tidak langsung terjadi melalui penyelundupan yaitu sistem  atau  toilet  terselubung.  Akan  tetapi  tanah  milik  orang  Indonesia  dapat  dialihkan kepada  orang  bukan  Indonesia  dengan  beberapa  cara,  yaitu  dengan  mengadakan perkawinan  campuran,  melalui  pewarisan  biologis  dan  dengan  mengubah  status kewarganegaraan  dengan  naturalisasi.  Dalam  menghadapi  persoalan  hukum  pertanahan antar  kelompok,  tanah  merupakan  titik  penghubung  sekunder,  yaitu  faktor  yang menentukan  hukum  mana  yang  harus  ditegakkan.  Ada  dua  pandangan  tentang  tanah sebagai titik pertalian  sekunder:
1) Pertama,  menegaskan  bahwa  tanah  selalu  merupakan  hubungan  sekunder,  yaitu segala peralihan hak guna tanah harus ditangani menurut hukum pertanahan, tanpa memandang
siapa yang mengalihkannya. Misalnya: Tanah  adat  dapat  digadaikan  menurut  hukum  adat,  tetapi  tanah  milik  tidak  dapat digadaikan menurut hukum adat. Tanah yang dimiliki digadaikan, karena tanah adat tunduk pada hukum adat, sedangkan tanah milik tunduk pada hukum Barat.
2) Pendapat kedua, bahwa tanah tidak selalu menjadi titik hubungan sekunder (faktor yang  menentukan  hukum  mana  yang  harus  dihadapi)  karena  menurut  hukum perburuhan dan pertanian antar kelompok, banyak hal yang dapat menjadi titik sub- hubungan, misalnya : kehendak pemangku kepentingan, suasana lokal, kepribadian para pihak yang berperkara. Misalnya:
Tanah  adat  (Indonesia)  yang  bebas  digunakan  disewakan  oleh  penduduk  asli Indonesia kepada penduduk asli Indonesia. Jawabannya mungkin juga mirip dengan pendapat  contoh  pertama,  tetapi  jika  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sewa menginginkannya  dilakukan  berdasarkan  hukum  Barat,  itu  juga  bisa  dilakukan. Dalam  hal  ini,  unsur  tanah  dikecualikan,  karena  "keinginan  untuk  peduli"  ini merupakan titik samping dari hubungan tersebut. 2
Dari penjabaran diatas, dualisme dalam hukum agraria mengandung banyak sekali masalah-masalah  yang  sulit  untuk  memecahkannya,  meskipun  hukum  agraria  antar golongan akhirnya mampu untuk mengatasinya.

## Peran Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pertanian (UUPA)  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  pertanian  di  Indonesia.  UUPA  adalah hukum  pertanahan  nasional  yang  mengatur  pertanahan  di  Indonesia.  UUPA  ini  menjadi dasar  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  masalah  pertanahan.  Dasar diundangkannya  UUPA  adalah  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  semua  dalam  perolehan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam,  terutama  tanah  yang  tidak  sah.  Pengantar  UUPA  huruf  a  menunjukkan  bahwa  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  tatanan  kehidupan  masyarakat,  termasuk perekonomian,  khususnya  masih  bercorak  pertanian,  tanah,  tanah,  air,  ruang  angkasa, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti yang sangat penting. fungsi penting dalam membangun masyarakat  yang adil dan makmur. Sejak dikeluarkannya UUPA pada tanggal  24  September  1960,  UUPA  tidak  pernah  direvisi.  Lahirnya  UUPA  merupakan salah satu solusi dari dualitas hukum pertanahan, sehingga hukum pertanahan di Indonesia
2 Fadhil Yazid. 2020. Pengantar Hukum Agraria. Medan: Undhar Press. Hlm. 14.
bersifat  nasional.  Lahirnya  UUPA  karena  hukum  pertanian  yang  berlaku  di  Indonesia bersifat  dualistik,  dengan  berlakunya  hukum  adat  disamping  hukum  pertanian  yang berdasarkan hukum Barat.
Hukum adat adalah hukum asli golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli,  yaitu  sifat  kemasyarakatan  dan  kekeluargaan,  yang  berasaskan  keseimbangan  serta diliputi oleh suasana keagamaan. 3 Berdasarkan Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa : “ Hukum  Agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  ialah  hukum adat,  sepanjanng  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan  yang  tercantum  dalam  undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar pada hukum agama.”
Hukum  adat  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia menempati tempat khusus dalam politik hukum pertanahan nasional. Pembangunan hukum pertanian  nasional  ditujukan  untuk  mewujudkan  sistem  hukum  (unifikasi  hukum).  Dalam rangka unifikasi hukum, hukum adat dijadikan sebagai dasar perumusan hukum pertanian nasional.  Dalam  UUPA,  terdapat  beberapa  acuan  hukum  adat  yang  melandasi pembentukan hukum pertanian nasional, yaitu:
1) Konsideran dibawah perkataan “berpendapat” huruf a.
2) Penjelasan umum angka III (1).
3) Pasal 5 dan penjelasannya.
4) Penjelasan Pasal 16.
5) Pasal 56.
6) Pasal 58 (secara tidak langsung). 4
Sebelum  munculnya  lembaga  pertanahan  nasional,  hukum  adat  menjadi  hukum yang  mengatur  masyarakat.  Pembentukan  hukum  pertanian  nasional  mempunyai  tempat yaitu bahwa hukum adat merupakan landasan utama hukum pertanian nasional dan hukum adat  merupakan  suplemen  sehingga  tidak  ada  celah  hukum  jika  hukum  tertulis  yang  ada dianggap  tidak  lengkap  dan  lengkap.  Dengan  memandang  hukum  adat  sebagai  landasan hukum  pertanian  nasional,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  adat  diakui keberadaannya  dalam  pembangunan  hukum  pertanian  nasional.  Hukum  adat  memegang peranan  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan  hukum  pertanahan  negara-negara, khususnya Undang-Undang Dasar Pertanahan No. 5 Tahun 1960.
Hukum  adat  adalah  hukum  masyarakat  yang  sederhana,  terbatas  dalam ruang lingkup individu dan wilayah. Hukum pertanahan nasional dirancang sebagai hukum masyarakat  modern  dengan  ruang  lingkup  perseorangan  meliputi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penyempurnaan  hukum adat  dengan  menyesuaikan  kepentingan  masyarakat  dalam  konteks  negara  modern  dan dunia  internasional.  Ketentuan  UUPA  yang  mengatur  tentang  kedudukan  hukum  adat, selain ketentuan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada bagian lain sebagai berikut :
a) Konsiderans Bagian Berpendapat a: “ Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam  pertimbangan  diatas  perlu  adanya  hukum  Agraria  nasional,  yang berdasarkan hukum adat tentangtanah, yang sederhana yang menjamin kepastian
3 Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi. Cetakan 10. Jakarta: Djambatan. Hlm. 177.
4 Fadhil Yazid. 2020. Pengantar Hukum Agraria. Medan: Undhar Press. Hlm. 31.
hukum  bagi  seluruh  rakyatIndonesia,  dengan  tidak  mengabaikan  unsur-unsur yang bersandar padahukum agama .”
b) Pasal  2  ayat  (4)  “ Hak  menguasai  dari  negara  tersebut  diatas  pelaksanaannya dapat  dikuasaikepada  Daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat-masyarakat hukum adat,sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ”.
c) Pasal  3  “ Dengan  mengingat  ketentuan  dalam  pasal  1  dan  2  pelaksanaan  Hak Ulayatdan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat  hukum  adat, sepanjangmenurut  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuaidengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanlain yang lebih tinggi .”
d) Pasal  22  ayat  (1)  “ Terjadinya  hak  milik  menurut  hukum  adat  diatur  dengan PeraturanPemerintah. ”
e) Penjelasan  Pasal  5  Penegasan  hukum  adat  dijadikan  dasar  dari  hukum  Agraria yang baru.Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).
f) Penjelasan  UUPA  Paragraf  III,  menegaskan  bahwa  “hukum  adat  yang  dimaksud dalam  UUPA  adalah  “ hukum  adat  yang  disempurnakan  dan  disesuaikan  dengan kepentingan  masyarakat  dalam  negara  yang  modern  dan  dalam  hubungannya dengan dunia internasional,serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia ” Oleh  karena  itu,  hukum  adat  ini  merupakan  sumber  utama  hukum  pertanahan nasional, yang digunakan adalah asas dan struktur hukum adat yang ada di Indonesia. Atas dasar  ketentuan  hukum  di  atas,  UUPA  menawarkan  jabatan  sebagai  jabatan  dasar.  Oleh karena itu, hukum adat berlaku dalam kerangka UUPA sebagai bagian integral dari UUPA itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  ketentuan  UUPA  merupakan  kristalisasi  asas-asas  hukum adat, sehingga UUPA merupakan perwujudan dari hukum adat.

## KESIMPULAN
Hukum  adat  yang  disebut  dalam  UUPA  sebagai  dasar  hukum    tanah nasional  bukanlah  hukum  adat  sebenarnya  namun  hukum  adat  yang  telah  disaring  dari unsur-unsur  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  dan  jiwa  sosialisme  Indonesia. Pernyataan UUPA, bahwa hukum tanah nasional adalah hukum, ini menunjukkan adanya hubungan  fungsional  antara  hukum  adat  dengan  hukum  tanah  nasional  dalam  hal  ini UUPA.  Dualisme  hukum  sebelum  terbentuknya  UUPA  di  Indonesia  menyebabkan permasalahan dan ketidakpastian jaminan hukum terhadap masyarakat, sehingga dibentuk suatu  perundang-undangan  yang  mengatur  hal  tersebut  tetapi  masih  ada  ketentuan- ketentuan yang terkandung dalam hukum adat Indonesia sebagai hukum yang telah ada dan tumbuh  di  dalam  kehidupan  masyarakat  sejak  zaman  dahulu.  Ini  berarti  hukum  adat memegang  pegangan  penting  dalam  perkembangan  hukum  agraria  nasional  khususnya Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  sebagai  landasan  dan  pedoman  dalam pengaturan mengenai masalah terkait tanah maupun hal-hal terkait agraria di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie  Sukanti  Hutagalung.  2012.  Hukum  Pertanahan  di  Belanda  dan  di  Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
Boedi  Harsono.  2003.  Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional.  Jakarta: Universitas Trisakti.
Boedi  Harsono.  2005.  Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya.  Edisi  Revisi.  Cetakan  10.  Jakarta: Djambatan.
Fadhil Yazid. 2020. Pengantar Hukum Agraria. Medan: Undhar Press.