## GAMPONG EMPLOYMENT INSURANCE AGREEMENT REVIEW ACCORDING TO KAFALAH AGREEMENT (Case Study of Riseh Tunong Village, Sawang District North Aceh Regency)
Rita Purnamasari, Ridwan Nurdin, Faisal Fauzan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,Banda Aceh

## ABSTRAK
The Employment Social Security Administration (BPJS) is the responsibility and obligation of  the  State  that  focuses  on  social  security  and  labor  protection  in  Indonesia  to  provide socio-economic  protection  to  the  community  by  organizing  Work  Accident  Insurance (JKK),  Death  Insurance  (JKM),  Old  Age  Security  programs  (JHT),  and  Retirement.  In accordance with the state's financial capacity. With the existence of BPJS for Employment, it  is  proper  to  help  workers  who  are  at  risk  and  get  the  compensation  or  services  that should  be  obtained.  In  this  case  the  Gampong  apparatus  is  required  to  become  a participant  of  BPJS  Employment  in  accordance  with  the  Gampong's  financial  capacity. Riseh  Tunong  Village  apparatus,  Sawang  District,  North  Aceh  Regency,  participated  in two  social  security  programs,  namely  the  JKK  and  JKM  programs.  The  contribution  is calculated based on the percentage of wages/salaries per month, representatives from the Gampong  apparatus  will  pay  all  other  village  equipment  fees  to  the  Lhokseumawe  BPJS Employment  office,  the  contributions  are  taken  from  the  Gampong  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBG).  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  system  of agreement  and  BPJS  employment  insurance  benefits  for  the  Gampong  Riseh  Tunong apparatus, Sawang District, North Aceh Regency. And to find out the review of the kafalah contract  in  the  insurance  agreement  on  BPJS  employment  on  the  Riseh  Tunong  Village apparatus,  Sawang  District,  North  Aceh  Regency.  This  research  is  qualitative  with descriptive  analysis  research  type,  namely  the  author  uses  field  research  methods  and library  research  methods.  The  results  of  the  study  show  that  the  substance  of  BPJS Employment  is  the  same  as  conventional  insurance.  This  is  because  there  are  two  things that  are  not  in  accordance  with  sharia  in  the  scheme  that  occurs  in  BPJS  Employment, namely  the  element  of  transfer  of  risk  (uncertainty)  and  interest-bearing  loans  in  the determination of contributions.
Keyword : Gampong Employment, Insurance Agreement, Kafalah Agreement

## A. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  kebutuhan  terhadap  jaminan  sosial proteksi semakin    nyata. Perihal ini pasti berkaitan dengan terus terjadinya efek yang dihadapi masyarakat yang bisa berbentuk  kerugian  jiwa,  finansial,  dan  lainnya.  Risiko-risiko  yang  merupakan ketidakpastian  sehingga  bisa  memunculkan  kerugian  dan    ketidaknyamanan  hidup,  sebab pada  intinya  tidak  semua  keadaan  berjalan  sesuai    dengan  kehendak  manusia  itu  sendiri. Triandaru  mengemukakan  bahwa  asuransi  adalah    mekanisme  perlindungan  ataupun
proteksi serta  risiko  kerugian  keuangan  dengan  cara    mengalihkan  risiko  tersebut  kepada pihak lain. 1
Di antara bentuk baru dari interaksi ekonomi yang lazim disebut “ usaha asuransi ” ( ta'min ).  Ada  di  antaranya  bernama  asuransi  jiwa,  ada  pula  yang  disebut  asuransi kecelakaan. Dalam asuransi kecelakaan, seorang nasabah membayar sejumlah uang dalam setahun.  Apabila  sesuatu  yang  diasuransikan  (seperti  barang  dagangan,  perusahaan, kendaraan,  atau  lainnya)  ditakdirkan  selamat,  pihak  perusahaan  mengambil  semua  nilai uang  dan  tidak  mengembalikan  sepeser  pun  kepada  nasabah.  Sedangkan  apabila  nasabah tertimpa  musibah,  perusahaan  asuransi  mengganti  kerugian  sesuai  dengan  jumlah  yang disepakati  bersama.  Praktek  seperti  ini  sangat  jauh  dari  watak  niaga  dan  jauh  pula  dari makna persekutuan yang saling menguntungkan ( isytirak tadhamun ). 2
Adapun  dalam  asuransi  jiwa,  apabila  seorang  nasabah  menyepakati  uang tanggungan asuransi sebesar Rp. 200 juta. Ketika ia baru membayar premi yang pertama, tiba-tiba ajal menjemputnya, maka ia akan mendapatkan uang tanggungan sebesar Rp. 200 juta itu. Padahal seandainya nasabah itu menjadi mitra dalam sebuah usaha perdagangan, ia tidak  berhak  menerima  kecuali  sejumlah  premi  yang  telah  dibayarkan,  ditambah  dengan kompensasi laba usahanya. Kemudian, apabila nasabah asuransi itu tidak mematuhi aturan main  perusahaan  dan  tidak  mampu  membayar  premi-premi  berikutnya  setelah  membayar beberapa  bagian  darinya  maka  premi-premi  yang  telah  dibayarkan  itu  dianggap  hilang semuanya,  atau  sebagian  besar  darinya.  Praktek  seperti  ini  bisa  dikatakan,  minimal, sebagai perjanjian yang rusak. 3
Salah satu dari bentuk asuransi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah BPJS.  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial  (BPJS)  ialah  tanggung  jawab  dan kewajiban  Negara  yang  berfokus  pada  jaminan  sosial  dan  proteksi  ketenagakerjaan  di Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi  kepada  masyarakat  dengan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dan  Pensiun.  Sesuai  dengan  kondisi  kemampuan  keuangan Negara.  Jaminan  sosial  ini  adalah  bentuk  pengurangan  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi pada  pekerja.  Jaminan  ini  dibutuhkan  oleh  para  aparatur  gampong  dikarenakan  kegiatan
1 Sri  Nurfiaty  Jufri. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepemilikan  Asuransi  BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. hlm.1.
2 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, Penerjemah, wahid Ahmadi… (et al.); (Surabaya: Era Intermedia, 2005), hlm. 383.
3 Ibid ., hlm. 383-384.
yang  dilakukan  beragam  dan  lokasi  gampong  yang  berbeda-beda  bahkan  ada  gampong yang terpencil, sehingga Asuransi BPJS ketenagakerjaan sangat dibutuhkan. 4
Mengetahui  besar  dan  mulianya  tanggung  jawab  tersebut,  BPJS  Ketenagakerjaan terus meningkatkan kinerjanya di seluruh lini pelayanan dan mengembangkan di berbagai program dan manfaat yang dapat dirasakan oleh pekerja dan keluarganya. Bahkan sekarang manfaat  tersebut  dapat  dirasakan  oleh  para  perangkat  gampong.  Kini  dengan  sistem penyelenggaraan  yang semakin berkembang, program  BPJS Ketenagakerjaan  tidak hanya memberikan  manfaat  kepada  pekerja  dan  pengusaha  saja,  akan  tetapi  juga  memberikan kontribusi  yang  penting  terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  bangsa  dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam  Peraturan  Bupati  Aceh  Utara  tentang  Kepesertaan  Pemerintah  Gampong Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Pasal  1  angka  1  dan  2 PERBUP  Nomor  72/2017  menyatakan  bahwa  jaminan  sosial  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya  yang  layak.  Peserta  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  adalah  Geusyiek, Sekretaris/Keurani Gampong dan Perangkat Gampong yang terdaftar serta telah membayar iuran pada BPJS ketenagakerjaan berhak mendapatkan perlindungan.
Pemerintah mendorong aparatur gampong untuk ikut jaminan sosial ketenagakerjaan  melalui  Badan  Pelayanan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan. Aparatur  gampong  mengikuti  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  (APBG).  Masing-masing  gampong  diharuskan  untuk menyesuaikan keuangan  yang  ada di  gampong  tersebut  untuk  menentukan jaminan sosial ketenagakerjaan  yang  akan  diikuti.  Minimal  dua  program  yaitu  jaminan  kematian  dan kecelakaan kerja karena ini yang paling basic dan dua program ini adalah asuransi sosial. Iuran  setiap  bulannya  diambil  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  (APBG) besaran  iuran  untuk  masing-masing  aparatur  gampong  berdasarkan  persentase  gaji/upah per  bulan.  Setiap  peserta  yang  upah/gajinya  dibawah  1  juta  rupiah  maka  pembayaran preminya  digolongkan  1  juta  rupiah.  Dan  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  yang sudah  berjalan  di  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang  Kabupaten  Aceh  Utara adalah  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan  Jaminan  Kematian  (JKM),  karena disesuaikan dengan keuangan  yang ada di gampong tersebut. Namun apabila tidak terjadi
4 www.bpjsketenagakerjaan.go.id,  Sejarah  BPJS  Ketenagakerjaan.  Diaskses  melalui  situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html pada tanggal 18 Januari 2020.
risiko  apapun  di  masa  yang  akan  datang  iuran  tersebut  dianggap  sebagai  sumbangan kepada negeri tanpa adanya balasan atau imbalan apapun terhadap peserta. 5
Islam  merupakan  agama  yang  menjunjung  kedamaian.  Suatu  produk  dengan menghilangkan  unsur-unsur  tersebut  dan  digantikan    dengan  akad-akad  Islam  maka  akan menghasilkan produk yang syariah. Pelarangan ini juga disebutkan dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 29.
Terlepas dari semua itu bagi seorang muslim menjalankan setiap hal sesuai dengan aturan agama adalah penting hukumnya. Begitu juga dengan kepesertaan program jaminan sosial  ketenagakerjaan,  konsep  yang  digunakan  harus  sesuai  dengan  syariah  yaitu  bebas unsur garar , maisir , riba, bathil,  dan risywah yang dapat  merugikan salah satu  pihak dan menguntungkan  pihak  yang  lain.  Sesuai  dengan  prinsip  operasionalnya,  jaminan  yang  di berikan  oleh  BPJS  ketenagakerjaan  itu  mesti  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  syariah  ini,  antara  lain,  di  tandai  dengan  adanya  akad yang  melegalkan  atas  jaminan  yang  di  berikan  oleh  BPJS  ketenagakerjaan.  Akad  yang terkait  secara  erat  dengan  jaminan  yang  di  berikan  BPJS  ketenagakerjaan  kepada  peserta adalah akad kafalah .
Sejalan dengan permasalahan di atas yang merupakan fokus kajian dalam penelitian ini, maka penulis merangkum tujuan penelitian sebagai target capaian yang akan diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  sistem  perjanjian  dan  manfaat  asuransi  BPJS  ketenagakerjaan terhadap  perangkat  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang  Kabupaten  Aceh Utara.
2. Untuk  mengetahui  tinjauan  akad kafalah dalam    perjanjian  asuransi pada    BPJS ketenagakerjaan  pada  perangkat  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang Kabupaten Aceh Utara.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis    dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian kualitatif. 6 Dalam penerapannya pada jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan  dengan  analisis  yang  menetapkan  suatu  keadaan  sebagaimana  adanya.  Hasil
5 Hasil  Wawancara  dengan  Ramli  Zakaria,  Sekretaris  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 02 Juli 2020.
6 Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan, Metode  Penelitian  Kualitatif, (Jawa  Barat:  Jejak),  Cet, 1,2018,hlm. 7.
penelitian  dan  kesimpulan  yang  diambil  menggambarkan  dan  memaparkan  suatu  gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti ada adanya. 7
Dalam penelitian ini penulis menganalisa serta menggambarkan proses dari sistem perjanjian  perlindungan  kerja  para  perangkat  gampong  dan  pembayaran  preminya  dalam kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan ditinjau dalam akad kafalah . Tempat penelitian di  BJPS  ketenagakerjaan  Kota  Lhokseumawe  dan  Wilayah  penelitiannya  juga  mencakup beberapa Dusun di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara.
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis  data  yang  diperoleh  dan  digali  dari  sumber  utamanya    sementara  data  sekunder diperoleh  dan  digali    melalui  hasil  pengolahan  pihak  kedua  dari  hasil  penelitian lapangannya. 8 Untuk  mengumpulkan  data  tersebut  maka  penulis  akan  menggunakan metode  pengumpulan  data  pustaka  dan  lapangan  dengan  penjelasan  prosedur  sebagai berikut:
a. Penelitian kepustakaan ( library research )
b. Penelitian lapangan ( field research )
Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:
a. Wawancara  langsung  dengan  orang  tersebut  melalui  proses  komunikasi  dan interaksi yang dapat saling dimengerti oleh kedua belah pihak. 9
b. Observasi  dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan  pada  kantor  BPJS Ketenagakerjaan  Lhokseumawe  terhadap  sistem  perjanjian  perlindungan  kerja para  perangkat  gampong  dan  mekanisme  pengelolaan  iuran  Asuransi  BPSJ ketenagakerjaan.
Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat perekam  serta  alat  tulis  yang  digunakan  untuk  mencatat  hasil  wawancara  dengan  para responden  atau  informan  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  perjanjian  perlindungan  kerja para  perangkat  gampong  dan  mekanisme  pengelolaan  iuran  pada  BPJS  Ketenagakerjaan Lhokseumawe. serta data dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.
7 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.
8 Muhammad  Teguh, Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.
9 Ibid ., hlm. 109.

## 1. Asuransi  dan Asuransi Syariah
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  asuransi  diartikan  sebagai  pertanggungan (perjanjian  antara  dua  pihak,  pihak  yang  satu  berkewajiban  membayar  iuran  dan  pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi  sesuatu  yang  menimpa  dirinya  atau  barang  miliknya  yang  diasuransikan  sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.
Para ahli fiqih terkini, seperti Wahbah Az-zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai at-ta’min at-taawuni asuransi  yang bersifat (tolong-menolong),  yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara  mereka  ditimpa  musibah.  Musibah  itu  dapat  berupa  kematian,  kecelakaan,  sakit, kecurian,  kebakaran,  atau  bentuk-bentuk  kerugian  lain. At-ta’min  at-ta’awuni lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian,  kebakaran,  maupun  kerugian-kerugian  lainnya,  ini  lebih  tepat  disebut  sebagai prinsip takaful. Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling  menanggung  atau  saling  menjamin  ini  dilakukan  oleh  masing-masing  individu sehingga  individu  yang  satu  menjadi  penjamin/  penanggung  individu  yang  lain  jika musibah  datang  menimpa,  dengan  cara  setiap  individu  memberikan  sumbangan finansial/iuran kebajikan (tabarru). 10
Selain at-ta'mi n dan takaful , asuransi dikenal juga dengan nama at-tadhamun yang berarti  solidaritas  atau  disebut  juga  saling  menanggung  hak/kewajiban  yang  berbalasan. Selain  itu,  asuransi  juga  sesungguhnya  bisa  disebut al-istihad ,  artinya  permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin di antara sesama anggota dengan melalui perantaraan  asuransi.  Hanya  saja  kata  ini  (al-istihad)  hampir-hampir  tidak  pernah  dikenal (digunakan) di kalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun. 11
Dari  definisi  dan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas  dapat  diambil  intisari bahwa  usaha  saling  melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara  para  peserta  asuransi merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  asuransi  syariah.  Apabila  salah  seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi  yang  dibayarkan  oleh  mereka  untuk  diberikan  kepada  anggota  yang  tertimpa
10 Khairil Anwar, Asuransi Syariah, Halal & Maslahat, (Solo: Tiga Serangkai, 2017), hlm. 19.
11 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam,  Tinjauan  Teoretis  dan  Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 154.
musibah  tadi.  Inilah  makna  dari  firman  Allah  dalam  Surah  Al-Maidah  (5)  ayat  2:  Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 12
Dalam  definisi  yang  dikemukakan  DSN  MUI  di  atas  dinyatakan  bahwa  pola pengembalian  dilakukan  melalui  akad  yang  sesuai  dengan  syariah.  Ini  mengandung  arti bahwa  akad  dalam  asuransi  syariah  adalah  akad  yang  tidak  mengandung garar (ketidakjelasan), maisir (perjudian),  riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap),  barang haram, dan maksiat.

## Fatwa MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
Pedoman  umum  asuransi  syariah  di  Indonesia  ditetapkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSNMUI/X/2001 tertanggal 17  Oktober  2001.  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  menetapkan aturan-aturan  yang  harus  dipenuhi,  baik  oleh  Perusahaan  Asuransi  maupun  umat  Islam yang menjadi peserta asuransi, agar transaksi asuransinya sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Akad Kafalah
Kafalah atau dhaman adalah  suatu  akad  antara  dua  pihak,  di  mana  pihak  pertama menanggung  beban  dan  tanggung  jawab  pihak  kedua  untuk  menyelesaikan  utang,  atau menuntut  harta atau menghadirkan orang  yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat  dipahami  bahwa kafalah itu  adakalanya  menanggung  harta  (mal),  atau  utang  atau orang.
1. Dasar Hukum Kafalah
Kafalah hukumnya dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma‟.
Dasar hukum dari Alquran antara lain sebagai berikut.
a. Surah Yusuf (12) ayat 66: 13
Artinya:    Ya'qub  berkata:  "Aku  sekali-kali  tidak  akan  melepaskannya  (pergi) bersama-sama  kamu,  sebelum  kamu  memberikan  kepadaku  janji  yang  teguh atas  nama  Allah,  bahwa  kamu  pasti  akan  membawanya  kepadaku  kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (QS. Yusuf [12]: 66).
12 QS. Al-Maidah (5): 2.
13 QS. Yusuf (12): 66.
b. Hadis Abu Hurairah ra:
ِب اَنْ يَ تَأ َُّثُ ،ُهاَّنَّفَكَو ،ُهاَنْطَّنَحَو ،ُهاَنْلَّسَغَ ف ،اَّنِم ٌلُجَر َيفُِّوُ ت( :َلاَق ونع للها يضر ٍرِباَج ْنَعَو
ِوَّللَا َلوَُُر ِو ُو ويلع للها ىلص ييلَصُت :اَنْلُقَ ف مل ؟ِوْيَلَع ،ىًطُخ اَطَخَف ؟ٌنْيَد ِوْيَلَعَأ :َلاَق َُّثُ
،ِناَراَنيِد :اَنْلُ ق وَُُر َلاَقَ ف ،َّيَلَع ِناَراَنييدلَا :َةَداَتَ ق وُبَأ َلاَقَ ف ،ُهاَنْ يَ تَأَف ،َةَداَتَ ق وُبَأ اَمُهَلَّمَحَتَ ف ،َفَرَصْناَف للها ىلص ِوَّللَا ُل
ُيِرَغْلَا َّقِحُأ ملُو ويلع ؟ُتييَمْلَا اَمُهْ نِم َئِرَبَو َق ِوْيَلَع ىَّلَصَف ،ْمَعَ ن :َلا
،َدُواَد وُبَأَو ،ُدَْحَْأ ُهاَوَر )

## ُمِكاَْلْاَو ،َناَّبِح ُنْبِا ُوَحَّحَصَو ،ُّيِئاَسَّنلاَو
Jabir  Radliyallaahu  „anhu  berkata:  Ada  seorang  laki-laki  di  antara  kami meninggal  dunia,  lalu  kami  memandikannya,  menutupinya  dengan  kapas,  dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa Sallam  dan  kami  tanyakan:  Apakah  baginda  akan  menyolatkannya?.  Beliau melangkan  beberapa  langkah  kemudian  bertanya:  “Apakah  ia  mempunyai hutang?”. Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung  hutang  tersebut.  Ketika  kami  mendatanginya;  Abu  Qotadah berkata:  Dua  dinar  itu  menjadi  tanggunganku.  Lalu  Rasulullah  Shallallaahu „alaihi  wa  Sallam  bersabda:  “Betul-betul  engkau  tanggung  dan  mayit  itu terbebas  darinya.”  Ia  menjawab:  Ya.  Maka  beliau  menyolatkannya.  Riwayat Ahmad,  Abu  Dawud,  dan  Nasa‟i.  Hadis  shahih  menurut  Ibnu  Hibban  dan Hakim. 14
Hadis  tersebut  menjelaskan  tentang  utang  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia, yang  kemudian  ditanggung  oleh  seorang  sahabat,  yaitu  Abu  Qatadah.  Ini  menunjukkan bahwa tanggungan ( kafalah ) hukumnya dibolehkan.
Kafalah  dapat  dilaksanakan  dengan  tiga  bentuk,  yaitu:  (a) munjaz ( tanjiz ),  (b) mu'allaq ( ta’liq ), dan (c) mu’aqqat ( tauqit ).
Berakhirnya kafalah untuk setiap jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kafalah bi al-mal berakhir karena:
a) Harta  diserahkan  kepada  pemilik  hak  yakni  orang  yang  berpiutang  ( ad-dain ), baik  yang  menyerahkannya kafil maupun  ashil  karena  hak  penuntutan  utang adalah dengan pelunasan. Kafalah juga berakhir apabila orang yang berpiutang ( ad-dain )  menghibahkan  hartanya  kepada kafil atau  kepada ashil .  Di  samping itu, kafalah juga berakhir apabila pemilik hak meninggal dan hartanya diwarisi oleh kafil atau oleh ashil .
b) Apabila pemilik hak yakni orang yang berpiutang ( ad-dain ) membebaskan kafil ataupun ashil .  Apabila ad-dain membebaskan ashil maka kafil bebas  karena
14 Syaikh Al-Albani, Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqh Islam) , Cet 5, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 463-464.
utang merupakan kewajiban ashil bukan kafil dengan kata lain bila asal  gugur maka  furu'  pun  gugur.  Apabila  ad-dain  membebaskan  kafil  dia  bebas  dari tuntutan  namun  tidak  bebas  dari  utang  (ashil  belum  bebas  dari  utang),  karena gugurnya furu' tidak menggugurkan asal.
c) Kafil memindahkan  utang  pada  orang  lain  ( hiwalah )  dan  orang  tersebut menerimanya. Dengan demikian, kafalah bisa berakhir dengan adanya hiwalah karena hiwalah membebaskan dari utang maupun tuntutan secara keseluruhan.
d) Kafalah berakhir  dengan  perdamaian.  Apabila kafil berdamai  dengan ad-dain , ketika  itu kafil dan ashil bebas  dengan  dua  keadaan.  Dikatakan:  “Saya  dan orang  yang  ditanggung  ( ashil )  berdamai”.  Dikatakan:  “Saya  berdamai  dengan engkau”.
2. Apabila jenis kafalah nya kafalah bi an-nafs , maka kafalah berakhir karena:
a) Penyerahan  diri  orang  yang  dituntut  di  tempat  yang  memungkinkannya  untuk dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan.  Apabila  penyerahan  dilakukan  di lapangan atau tempat yang tidak mungkin terdakwa dihadapkan di muka sidang maka kafil (penjamin) belum bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud.
b) Pembebasan terhadap kafil oleh pemilik hak dari kewajiban kafalah bi an-nafs . Tetapi ashil tidak  bebas  pada  kondisi  ini  karena  pembebasan  kafil  tidak termasuk pembebasan ashil . Apabila ashil dibebaskan maka kafil juga bebas.
c) Meninggalnya ashil .  Apabila ashil meninggal  dunia  maka  kafalah  menjadi berakhir  dan kafil bebas  dari  tuntutan.  Jadi ashil tidak  mungkin  untuk dihadirkan.  Demikian  pula kafalah berakhir  karena  meninggalnya kafil .  Akan tetapi, apabila makful lah yang meninggal maka kafalah bi an-nafs tidak gugur, dan kedudukannya digantikannya oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.
3. Apabila jenis kafalah bi al-ain maka kafalah dapat berakhir karena:
a) Penyerahan  benda  yang  ditanggung  (dijamin)  apabila  barangnya  masih  ada, atau persamaannya atau harganya apabila barangnya telah rusak.
b) Pembebasan kafil dari kafalah . Misalnya perkataan pemilik hak “saya bebaskan engkau  dari  kafilah”.  Demikian  pula kafalah dapat  gugur  karena  pembebasan ashil . 15
15 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah , Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 282-283.
Demikian  beberapa  uraian  tentang kafalah ,  yang  meliputi  pengertian  dan  dasar hukumnya,  rukun  dan  syarat-syaratnya,  macam-macamnya,  pelaksanaannya  serta berakhirnya akad kafalah .

## HASIL PENELITIAN
BPJS  Ketenagakerjaan  merupakan  badan  hukum  publik  yang  bertanggung  jawab kepada presiden. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sesuai dengan UU JSN dan  UU  BPJS  merupakan  badan  hukum  yang  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang  layak.  Dalam  pasal  6  ayat  (2)  UU  BPJS,  BPJS  Ketenagakerjaan  berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh rakyat Indonesia.
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
b. Program Jaminan Kematian disingkat Program (JKM)
c. Program Jaminan Hari Tua disingkat Program (JHT)
d. Program Jaminan Pensiun (JP)
Adapun  program  jaminan  sosial  yang  berlaku  di  BPJS  Ketenagakerjaan  terhadap Perangkat  Gampong  adalah  jaminan  sosial  kecelakaan  kerja  (JKK),  jaminan  sosial kematian  (JKM),  dan  jaminan  sosial  hari  tua  (JHT).  Besaran  iuran  untuk  masing-masing jaminan adalah sebagai berikut:
a. Iuran  JKK  untuk  masing-masing  Aparatur  gampong  yaitu  sebesar  0,24%  dari Gaji/Upah sebulan.
b. Iuran  JKM  untuk  masing-masing  Aparatur  Gampong  yaitu  sebesar  0,3%  dari Gaji/upah sebulan.
c. Iuran  JHT  untuk  masing-masing  Aparatur  gampong  sebesar  5,7%  dengan perhitungan yaitu:
1) 2% dari pekerja;
2) 3,7% dari pemberi kerja Dari Upah/ gaji perbulan. 16
d. Iuran  JP  untuk  masing-masing  Aparatur  Gampong  sebesar  4%  dengan perhitungan yaitu:
1) 1% dari pekerja;
16 Peraturan  Bupati  Aceh  Utara  Nomor  72  Tahun  2017  tentang  Kepesertaan  Pemerintah  Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2) 3% dari pemberi kerja.
Pemerintah Gampong dapat mengikuti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara  bertahap  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  gampong  yang  ditetapkan  dalam Qanun  Gampong  tentang  APBGampong  berdasarkan  hasil  musyawarah.  Adapun  jaminan sosial  ketenagakerjaan  yang  telah  berlaku  di  Gampong  Riseh  Tunong  adalah  jaminan sosial  kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian  yang  disesuaikan  dengan  APBG.  Jumlah peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Gampong  Riseh  Tunong  sebanyak  23  aparatur, sedangkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar keseluruhan di Aceh Utara kurang lebih 14.229 aparatur.
Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimaksud tidak berkedudukan sebagai Aparatur  Sipil  Negara.  Kepesertaan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  berlaku  selama menduduki jabatan. Bagi peserta yang tidak lagi menduduki jabatan wajib melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari kalender. 17
Kepesertaan  masyarakat  terhadap  BPJS  Ketenagakerjaan  masih  sedikit  karena banyak  pekerja  belum  mengenal  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dan  kesadaran  masyarakat  akan asuransi masih rendah. Masyarakat masih cenderung menunda keikutsertaan pada asuransi terutama  pekerja  mandiri.  Masyarakat  lebih  mengenal  BPJS  Kesehatan  dan  menganggap bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan  sama  saja.  BPJS  Ketenagakerjaan, yang  dulunya  bernama  Jamsostek,  memperluas  layanan  dan  cakupan  perlindungannya. Kini,  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  melindungi  pekerja  di  sektor  informal  seperti  petani, nelayan,  pengemudi  angkutan  umum  dan  pekerja  mandiri  lainnya  dapat  memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dengan pekerja di sektor formal.
Perlindungan pada pekerja informal atau disebut juga Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kehadirannya pun  ditanggapi  positif  oleh  masyarakat.  Menurut  saya  perlindungan  pekerja  BPU  BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hal yang luar biasa ya, pekerja di sektor informal seperti petani bisa terjamin  hari tuanya,  kami  sebagai  anggota masyarakat  berterima kasih  karena BPJS Ketenagakerjaan  sudah  menjadi  jembatan  kami  untuk  menuju  kesejahteraan.  Kita  juga harus  ajak  semua  saudara  dan  teman-teman  untuk  ikut  menjadi  anggota  BPJS
17 Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakkir, Geuchik Gampong RisehTunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
Ketenagakerjaan. Dengan demikian kita membantu mereka mempersiapkan masa tua agar lebih terjamin. 18
Bagi  peserta  BPU  BPJS  Ketenagakerjaan,  perlindungan  yang  akan  diterima  oleh pekerja di  sektor informal  besarannya tidak berbeda jauh dengan mereka  yang bekerja di sektor  formal.  Komponen  jaminannya  pun  tetap  sama  yaitu  Jaminan  Kecelakaan  Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

## B. PEMBAHASAN
2. Sistem  Perjanjian  dan  Manfaat  Asuransi  Ketenagakerjaan  Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
a. Sistem Perjanjian
Akad  merupakan  salah  satu  persoalan  pokok  dalam  asuransi  konvensional  yang menjadikannya  diharamkan  oleh  para  ulama.  Karena  dengan  akad  yang  ada  di  asuransi konvensional,  dapat  berdampak  pada  munculnya garar , maisir dan  bunga.  Perjanjian Asuransi  Ketenagakerjaan  merupakan  satu  perjanjian  yang  memiliki  syarat  khusus  dan unik,  yang  berbeda  dengan  perjanjian  pada  umumnya.  Keunikan  tersebut  terletak  pada asuransi  itu  sendiri  yang  berdasarkan  pada  syarat  sah  perjanjian,  namun  juga  harus memenuhi  asas  atau  prinsip  tertentu. 19 Syarat  umum  perjanjian  asuransi,  layaknya  pada perjanjian  pada  umumnya,  merujuk  pada  pasal  1320  KUH  Perdata.  Jika  syarat-syarat  itu tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian  asuransi  itu  dianggap  tidak  sah.  Bunyi  pasal  tersebut, kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  diri,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. 20
Subekti  memberi  pengertian  perikatan  adalah  “suatu  perhubungan  hukum  antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari  pihak  yang  lain,  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu.” 21 Sedangkan,  pengertian  perjanjian  menurut  Subekti  adalah  “suatu  peristiwa  di  mana seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan  sesuatu  hal.” 22 Peristiwa  perjanjian  ini  menimbulkan  hubungan  di  antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.
18 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Khairiyah,  Petani  di  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang Kabupaten Aceh Utara.
19 Kuat Ismanto, Asuransi Syariah ..., hlm. 43.
20 Ibid.
21 Subekti, Hukum Perjanjian , Cet. 14, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 1
22 Ibid .
Perjanjian  asuransi  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  untuk  suatu  pertimbangan, yaitu  premi,  satu  pihak  penanggung  asuransi,  mengikat  dirinya  dengan  satu  perjanjian yaitu  polis,  untuk  membayar  ganti  rugi  atau  menjamin  orang  lain,  yaitu  tertanggung, terhadap kerugian karena terjadinya suatu kecelakaan tertentu yaitu resiko. 23
Perjanjian asuransi ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah dalam bentuk formulir yang sudah disediakan oleh pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Lhokseumawe.  Formulir  tersebut  dalam  bentuk  fisik,  yang digunakan  sebagai  lembar  isian  permohonan  pendaftaran  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan  dan  pengajuan  pembayaran  manfaat  program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dan juga BPJS Ketenagakerjaan memberikan  kartu  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  kepada  Perangkat  Gampong  Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Dan juga dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 24
2. Tinjauan Akad Kafalah Terhadap Praktik Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan  Perangkat  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang Kabupaten Aceh Utara.
Terdapat  dua  konsep  dasar  akad  yang  dipakai  dalam  perusahaan  asuransi,  yaitu Kafalah  (konsep  pertanggungan/jaminan)  dan mudhrabah (bagi  hasil).  Maka  perusahaan Asuransi  dapat  digambarkan  sebagai  pengumpulan    perkongsian  untung-rugi  antara perusahaan  dengan  peserta  yang  mana  kedua  belah  pihak  bersepakat  untuk  saling menjamin  atas  kerugian  atau  musibah  yang  mungkin  menimpa  salah  satu  anggotanya. Namun,  meskipun  ada  dua  konsep  dasar  akad  dalam  Asuransi  yaitu kafalah dan mudharabah , dalam skripsi ini hanya mengkaji aplikasi kafalah nya saja.
Perjanjian antara peserta (perangkat gampong) dengan BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  disebutkan  bahwa  setiap  peserta  wajib mendaftar  menjadi  peserta  BPJS  ketenagakerjaan  dan  diwajibkan  bagi  untuk  membayar iuran  yang di  ambil  dari APBG (anggaran  pendapatan dan belanja  gampong), perwakilan perangkat  gampong  ditugaskan  untuk  membayar  biaya  iuran  keseluruhan  perangkat Gampong  di  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Lhokuseumawe,  pembayaran  dilakukan
23 Mohammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam , (Jakarta: Bumi Aksara,  2015), hlm. 30.
24 Hasil Wawancara dengan Veri Bastian,  Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.
sekaligus  pertahunan.  Kisaran  pembayarannya  di  pertengahan  tahun  atau  tergantung cairnya dana APBG tersebut.
Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan  yang  didaftarkan  oleh  perangkat  Gampong  Riseh Tunong adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian karena disesuaikan dengan keuangan  yang  ada  di  Gampong.  Pembayaran  Iurannya  berdasarkan  persentase  gaji perbulan  dan  gaji  dibawah  1.000.000  (satu  juta)  dikategorikan  menjadi  1.000.000  (satu juta), untuk perangkat gampong yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Gampong Riseh Tunong perhitungan pembayaran iurannya sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kecelakaan Kerja No Peserta Upah Iuran Jumlah Iuran 1.  Geuchik Gampong Rp. 2.400.000 0.24% Rp. 5.760 2.  Perangkat Gampong 25 Rp. 1.000.000 0.24% Rp. 2.400 Tabel 2 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kematian No Peserta Upah Iuran Jumlah Iuran 1.  Geuchik Gampong Rp. 2.400.000  0.3% Rp. 7.200 2.  Perangkat Gampong 26 Rp. 1.000.000  0.3% Rp. 3.000
b. Contohnya  salah  seorang  dari  perangkat  gampong  meninggal  dunia  dalam  masa pertanggungan  (dalam  masa  jabatan)  yang  telah  membayar  iuran  selama  4  tahun, dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima santunan sebesar 24.000.000 (dua puluh empat juta).
Pembayaran iuran per tahun : Rp. 36.000 Masa pertanggungan : selama menjabat di Pemerintahan Gampong (6 tahun) Jumlah iuran yang sudah disetor   : Rp. 1.728.000 Jumlah iuran yang belum dibayar   : Rp. 864.000 Jumlah santunan : 24.000.000
Kafalah pada kasus tersebut adalah kafalah bi al-dayn , yaitu kewajiban membayar hutang  yang  menjadi  tanggung  jawab  orang  lain.  Hutang  yang  menjadi  objek kafalah disyaratkan,  (1)  hutang  telah  pasti  pada  waktu  jaminan  tersebut  diberikan,  (2)  hutang diketahui  oleh kafil .  Bila  ditinjau  dari  aspek  pemenuhan  unsur-unsur kafalah maka  dapat
25 Perangkat  Gampong  di  Riseh  Tunong  berjumlah  22  orang,  kisaran  gaji  Perangkat  Gampong  RP. 400.000 – RP. 600.000, setiap Perangkat Gampong   dikategorikan ke persentase gaji RP. 1000.000 /bulan.
26 Ibid.
diidentifikasi  bahwa kafil (penjamin)  adalah  para  peserta  asuransi  yang  secara  bersama- sama  menjamin  peserta  lain  yang  sedang  terkena  musibah. Makful  ‘anhu pada  kasus  ini adalah peserta asuransi yang meninggal dunia. Makful bih -nya adalah hutang makful ’anhu kepada  perusahaan  asuransi  berupa  sisa  premi  yang  belum  terbayar.  Sedangkan  pihak penerima jaminan ( makful lahu ) adalah perusahaan asuransi takaful.
Para  ulama  mensyaratkan  bahwa  obyek kafalah ( makful  bih )  harus  diketahui  oleh kafil (penjamin),  namun  pada  aplikasinya  di  perusahaan  asuransi  sulit  terealisasi dikarenakan  peserta  asuransi  terdiri  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  yang  tidak mengenal  satu  sama  lain.  Namun  demikian  dapat  di  atasi  dengan  memposisikan  pihak perusahaan asuransi sebagai mediator antara kafil dengan makful ‘anhu . 27
c. Contoh  lainnya  perangkat  Gampong  yang  tidak  mengalami  kecelakaan  kerja  atau kematian pada saat masa jabatan
Pembayaran iuran per tahun : Rp. 36.000 Masa pertanggungan : selama menjabat di Pemerintahan Gampong (6 tahun) Jumlah iuran yang sudah disetor   : Rp. 2.592.000 Jumlah iuran yang belum dibayar   : Rp. 0 Jumlah santunan : Rp. 0
Jika  peserta  masih  hidup  hingga  masa  pertanggungan  jatuh  tempo  maka  aplikasi kafalah nya  dapat  menggunakan  cara ta’liq ( kafalah  al-mu’allaqah ),  yaitu kafalah yang pelaksanaan  jaminannya  dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  orang  lain  yang  disyaratkan atau  digantungkan  kepada  suatu  hal  tertentu.  Misalnya  peserta  asuransi  menyatakan “bahwa  dia  akan  menjamin  peserta  lain  yang  mendapat  musibah  jika  Ia  masih  menjadi peserta  asuransi  hingga  habis  masa  pertanggungan”.  Maka  pada  posisi  ini  dia berkedudukan  sebagai kafil yang  menjamin  peserta  lain  ( makful  ‘anhu )  apabila  ada  yang mendapat  musibah  atau  meninggal  dunia.  Untuk  melunasi  sisa  premi  yang  menjadi tanggung  jawabnya  ( makful  bihi) melalui  dana tabarru' yang  telah  terkumpul  kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan ( makful lahu ). 28
3. Contoh  lainnya  Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  (Perangkat  Gampong)  yang mengundurkan  diri  dari  perangkat  gampong  otomatis  juga  akan  dikeluarkan  dari peserta BPJS Ketenagakerjaan perangkat gampong, dalam hal ini peserta juga tidak
27 Mugiyati.  " Aplikasi  Kafalah  Pada  Asuransi  Takaful  Perspektif  Akad  Bisnis  Islam ." Maliyah 2.1: 2012. hlm. 278.
28 Ibid., hlm. 279
mendapatkan santunan apapun dari BPJS Ketenagakerjaan karena tidak mengalami kecelakaan kerja  atau kematian pada masa jabatannya.  Peserta mengundurkan diri pada tahun ke 2 maka anggurannya sebagai berikut:
Pembayaran iuran per tahun : Rp. 36.000 Masa pertanggungan : selama menjabat di Pemerintahan Gampong (6 tahun) Mengundurkan diri oada tahun : ke 2
Jumlah iuran yang sudah disetor   : Rp. 864.000 Jumlah iuran yang belum dibayar   : Rp. 1.728.000
Jumlah santunan : Rp. 0
Jika  peserta  mengundurkan  diri  sebelum  masa  pertanggungan  selesai  maka  akad kafalahnya berakhir atau batal karena akad kafalah merupakan akad tabarru‟at yang hukum asalnya  bersifat  tidak  mengikat  meskipun  tidak  secara  mutlak.  Artinya  peserta  asuransi dapat  mengakhiri  masa  pertanggungannya  kapan  saja  selama  yang  dikehendaki  dengan persetujuan pihak ketiga yaitu penerima jaminan ( makful lahu ).
Adapun kafalah yang  telah  terjadi  sebelum  dibatalkannya  masa  pertanggungan, tidak  berlaku  surut  artinya kafalah yang  pernah  dilakukan  selama  masih  menjadi  peserta asuransi  tidak  menjadi  batal  dengan  mundurnya  peserta  asuransi.  Sehingga  dana  tabarru' yang  telah  digunakan  untuk  menjamin  peserta  lain  yang  terkena  musibah  tidak  dapat diambil  kembali.  Pada  posisi  ini  peserta  yang  mengundurkan  diri  sebelum  masa pertanggungan  berakhir  telah  menjadi kafil (penjamin)  terhadap  peserta  lainnya  yang terkena  musibah  sebagai  orang  yang  dijamin  ( makful  ‘anhu )  kepada  perusahaan  asuransi takaful sebagai pihak penerima jaminan ( makful lahu ).
Berdasarkan  analisis  terhadap  tiga  skenario  pembayaran  iuran  asuransi  tersebut  di atas,  dapat  diketahui  aplikasi kafalah pada  asuransi  takaful  bervariasi  tergantung  pada kondisi  tertentu.  Dimana  para  peserta  asuransi  dimungkinkan  dapat  menjadi kafil (penjamin)  terhadap  peserta  lain  yang  terkena  musibah  maupun  sebagai  orang  yang dijamin ( makful ‘anhu ) jika dirinya yang mendapat musibah. Sedangkan pihak perusahaan asuransi takaful sebagai mediator antar peserta tetap menempati posisi sebagai pihak  yang menerima jaminan ( makful lahu ).
Kafalah yang diaplikasikan pada asuransi secara umum berbentuk kafalah bi al-mal yang  merupakan  jaminan  pembayaran  barang  atau  pelunasan  hutang  atau kafalah yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan pemenuhan berupa harta. 29
Menurut  dokumen  dan  wawancara  terkait  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat disimpulkan  bahwa  substansi  BPJS  Ketenagakerjaan  seperti  asuransi  konvensional.  Oleh karena  itu,  ada  dua  hal  yang  tidak  sesuai  syariah  dalam  skema  yang  terjadi  dalam  BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:
1. Transaksi antara peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS ialah transfer of risk . Setiap  perangkat  Gampong  atau  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  membayar  iuran sebagai biaya untuk membeli biaya. pertanggungan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi.  luran  dibayar  pasti,  sedangkan  biaya  pertanggungan  atas  risiko  jaminan tidak pasti sehingga bisa terjadi surplus underwriting , yaitu iuran  yang dibayarkan lebih  besar  daripada  biaya  pertanggungan,  atau defisit underwriting ,  yaitu  biaya pertanggungan  lebih  besar  dari  pada  iuran  yang  dibayarkan.  Menurut  fikih  skema tersebut  tidak  diperkenankan  karena  mengandung garar (ketidakpastian)  sesuai dengan  hadis  “Rasulullah  melarang  jual  beli  (yang  mengandung) garar .”  (HR Muslim).
2. Iuran  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dikembangkan  dengan  cara  ditempatkan  di beberapa  portofolio,  di  antaranya  deposito  bank  konvensional  atau  obligasi  yang berbasis pinjaman berbunga, yang tidak diperkenankan dalam Islam.
Oleh  karena  itu,  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  diperkenankan karena  unsur transfer  of  risk (ketidakpastian)  dan  pinjaman  berbunga  dalam  penempatan iuran.  Akan  tetapi,  dalam  kondisi  darurat  diperkenankan  menjadi  peserta  BPJS ketenagakerjaan dengan kriteria:
a. Tidak ada alternatif lain yang halal atau tersedia yang halal, tetapi sulit dipenuhi,
b. Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan
c. Kebolehan tersebut temporal (selama tidak ada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai syariah).
Beberapa kondisi darurat tersebut adalah sebagai berikut.
Apabila menjadi tuntutan undang-undang untuk perusahaan atau karyawan yang tidak bisa dielakkan. Apalagi jika tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan yang
29 Ibid., hlm. 280.
bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan sementara tidak ada alternatif pekerjaan lain. Selain itu, bekerja di perusahaan itu juga untuk menunaikan kewajiban untuk menghidupi anak  dan  istri  serta  membiayai  pendidikan.  Kedua,  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu finansialnya. Tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah swasta karena mahal. 30
Akibat-akibat  tersebut  adalah  bahaya  ( darar )  yang  harus  dihindari,  sesuai  dengan kaidah,

## ُلاَزُ ي ُرَرَّضلا
segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan. 31
Hukum  boleh  ini  hanya  berlaku  selama  belum  tersedianya  BPJS  Ketenagakerjaan syariah dan otoritas berkewajiban membuka BPJS ketenagakerjaan syariah karena jaminan atas  perlindungan  masyarakat  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  dengan  cara  dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem  Perjanjian  dan  Manfaat  Asuransi  Ketenagakerjaan  Perangkat  Gampong Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang  Kabupaten  Aceh  Utara  adalah  dalam  bentuk formulir  yang  sudah  disediakan  oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Lhokseumawe. Formulir  tersebut  dalam  bentuk  fisik,  yang  digunakan  sebagai  lembar  isian permohonan  pendaftaran  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  pengajuan pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dan juga dituangkan dalam Peraturan Perundang- undangan.  Manfaat  tentang  Asuransi  BPJS  Ketenagakerjaan  terhadap  Perangkat Gampong dikemukakan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang  Kepesertaan  Pemerintah  Gampong  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan.  Seperti  manfaat  yang  diperoleh  oleh  peserta  jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.
2. Tinjauan  Akad  Kafalah  Terhadap  Praktik  Perjanjian  Asuransi  Ketenagakerjaan Perangkat  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan  Sawang  Kabupaten  Aceh  Utara. Menurut  dokumen  dan  wawancara  terkait  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat
30 Oni Sahroni, Fiqh Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 309.
31 Ibid .
disimpulkan bahwa substansi BPJS Ketenagakerjaan seperti asuransi konvensional. Oleh  karena  itu,  ada  dua  hal  yang  tidak  sesuai  syariah  dalam  skema  yang  terjadi dalam BPJS Ketenagakerjaan unsur transfer of  risk (ketidakpastian) dan pinjaman berbunga  dalam  penempatan  iuran.  Akan  tetapi,  dalam  kondisi  darurat diperkenankan  menjadi  peserta  BPJS  ketenagakerjaan  dengan  kriteria:  Tidak  ada alternatif  lain  yang  halal  atau  tersedia  yang  halal,  tetapi  sulit  dipenuhi,  Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan  Kebolehan  tersebut  temporal  (selama  tidak  ada  BPJS  Ketenagakerjaan  yang sesuai syariah).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Albani, Syaikh. Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqh Islam ), cet 5, Jakarta: Darul Haq, 2017.
Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakkir, Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal  14 Juni 2021.
Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Khairiyah,  Petani  di  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
Hasil  Wawancara  dengan  Ramli  Zakaria,  Sekretaris  Gampong  Riseh  Tunong  Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 02 Juli 2020.
.Hasil  Wawancara  dengan  Veri  Bastian,  Account  Representative  Khusus  dari  Bidang Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  Lhokuseumawe.  Pada  tanggal  28  Juni 2021.
Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam,  Tinjauan  Teoretis  dan Praktis , Jakarta: Kencana, 2010.
Ismanto, Kuat. Asuransi Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Khairil Anwar, Asuransi Syariah, Halal & Maslahat, (Solo: Tiga Serangkai, 2017), hlm. 19. Mugiyati.  " Aplikasi  Kafalah  Pada  Asuransi  Takaful  Perspektif  Akad  Bisnis Islam ." Maliyah 2.1: 2012. Muhammad  Teguh, Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.
Muslehuddin, Mohammad. Asuransi dalam Islam , Jakarta: Bumi Aksara,  2015.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah , Jakarta: Amzah, 2015.
Mustofa, Imam. Fiqh Mu'amalah Kontemporer , Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Nurdin, Ismail. Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019. Nurdin, Ridwan. Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya) , Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2010.
Nurfiatin,  Safitri. Analisis  jaminan  sosial  terhadap  pekerja  pada  KJKS  BMT  Al  Fath Kabupaten Pati berbasis maqashid syariah . Diss. UIN Walisongo Semarang,
Peraturan  Bupati  Aceh  Utara  Nomor  72  Tahun  2017  tentang  Kepesertaan  Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
QS. Al-Maidah (5): 2.
QS. Yusuf (12): 66.
Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah , Sri  Nurfiaty  Jufri. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepemilikan  Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. hlm.1.
Subekti, Hukum Perjanjian , Cet. 14, Jakarta: Intermasa, 1992. Supardi. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2005). www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Visi. Diakses melalui situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html pada tanggal 30 juni 2021.
www.jamsosindonesia.com,
Jaminan
Hari Tua. Diakses melalui situs
http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-hari-tua_24 pada tanggal 22 Juni 2021. www.jamsosindonesia.com, Jaminan Kematian. Diakses melalui situs http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kematian_25 pada tanggal 22 Juni 2021.
Yusuf  Qardhawi, Halal  Haram  dalam  Islam, Penerjemah,  wahid  Ahmadi…  (et  al.); (Surabaya: Era Intermedia, 2005), hlm. 383.
Zuhaili  (az),  Wahbah. Fiqh  Islam  wa  Adillatuhu ,  (Terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk), Jilid 6, Jakarta: Gema insani, 2011.