## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK
BERKONFLIK  DENGAN  HUKUM  DALAM  SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I’ANATUSH -SHIBYAN

## LEGAL  PROTECTION  OF  CHILDREN  IN  CONFLICT WITH LAW IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM: STUDY AT LEMBAGA  PENYELENGGARAAN  KESEJAHTERAAN SOSIAL  YAYASAN  PENDIDIKAN  ISLAM  I’ANATUSH - SHIBYAN
Fitri Jayanti Eka Putri a , Lies Sulistiani b , Agus Takariawan c

## ABSTRAK
Anak berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam prosesnya seringkali anak mendapatkan tekanan dari sekitarnya yang dapat  memengaruhi  kondisi  fisik  maupun  psikisnya.  Hal  tersebut melatarbelakangi  dua  permasalahan: Pertama ,  bagaimana  bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem  peradilan  pidana  anak  khususnya  di  LPKS  YPI  I’anatush - Shibyan. Kedua ,  apakah  program  pembinaan  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial  telah  memenuhi  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak khususnya LPKS YPI I’anatush -Shibyan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut: Pertama , menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua , menyelidiki penerapan prinsip kepentingan  terbaik  bagi  anak  terhadap  anak  berkonflik  dengan hukum  di  dalam  lembaga  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial berdasarkan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Studi  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  menitikberatkan  pada studi  kepustakaan.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  LPKS  YPI
I’anatush -Shibyan  telah  memiliki  program-program  perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum; lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pidana anak; sistem peradilan pidana anak.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: fitri.jayanti@yahoo.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: lies.sulistiani@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: agus.takariawan@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 24 September 2021
Artikel diterbitkan: 30 November 2021
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v3i1.718
Halaman Publikasi:
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Children in conflict with the law must receive different treatment from adults who commit crimes. In the process,  children  often  get  pressure  from  their  surroundings  which  can  affect  their  physical  and psychological conditions. This is behind two problems: First, how is the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, especially in LPKS YPI I'anatush-Shibyan. Second, whether the coaching program for children who are in conflict with the law at the social welfare organization has fulfilled the principle of the best interests of children, especially LPKS YPI I'anatush- Shibyan. This study aims to answer these two problems: First, to analyze the forms of legal protection for children in conflict with the juvenile criminal justice system. Second, to investigate the application of the principle of the best interest of the child to the child in conflict with the law in the social welfare organization based on the principle of the best interest of the child. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study show that LPKS YPI I'anatush-Shibyan already has legal  protection  programs  for  children  in  conflict  with  the  law  by  prioritizing  the  principle  of  the  best interests of the child.
Keywords: children in conflict with the law; children’s criminal act; juvenile justice system.

## PENDAHULUAN
Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkannya membutuhkan  sikap  dan  perhatian  khusus.  Dalam  proses  tumbuh  kembang  seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pembentukan  karakternya.  Karakter  atau  kepribadian  seorang  anak  mampu memengaruhi  segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak  akan  menimbulkan  akibat  hukum. Penyimpangan tingkah laku seorang anak berakibat pada kesejahteraan sosial anak itu sendiri  yang  setidaknya  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  (1) kurangnya  perhatian  orang  tua;  (2)  kurangnya perhatian  dari  lingkungan  sekitar; (3) kurangnya  perhatian  dari  pemerintah;  (4)  Akibat  dari  pengaruh  audio  visual  yang merangsang  anak  untuk  ikut  mencoba-coba;  (5)  akibat  dari  kurangnya  pengawasan. Sementara  menurut  Romli  Atmasasmita,  terdapat  dua  jenis  motivasi  yang melatarbelakangi  terjadinya  penyimpangan  tingkah  laku  anak,  yakni:  (1)  motivasi intrinsik,  yang  meliputi:  faktor  inteligensia,  factor  usia,  faktor  kelamin,  dan  faktor kedudukan  anak  dalam  keluarga;  dan  (2)  motivasi  ekstrinsik,  yang  meliputi:  faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa. Berbagai faktor tersebut dapat menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang, sehingga mengakibatkannya berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. 1
Dalam perspektif yuridis, seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun  masuk  ke  dalam  kategori  anak  berdasarkan  definisi  yang  terkandung  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang anak belum dapat melindungi dirinya
1 Wagiati Soetodjo, (2006), Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.
sendiri dari berbagai macam tindakan yang anak menimbulkan kerugian, baik mental, fisik, serta sosial. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dibantu oleh orang lain  yang  lebih  dewasa  guna  melindungi  dirinya,  khususnya  dalam  pelaksanaan peradilan  pidana  anak  yang  asing  bagi  dirinya.  Selain  itu,  seorang  anak  juga  perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang  diberlakukan  terhadap  dirinya,  yang  menimbulkan  kerugian  fisik,  mental, maupun sosial. 2
Salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada anak- anak,  United  Nations  Children’s  Fund  (UNICEF)  mendefisinikan  anak  berkonflik dengan hukum ( children in conflict with the law ) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang  bersangkutan disangka  atau  dituduh  melakukan  tindak  pidana . 3 Sedangkan menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang diduga melakukan  tindak  pidana . 4 Catatan  UNICEF  melaporkan  bahwa  dalam  setiap tahunnya, sekitar 5000 (lima ribu) anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. 5 Ketika seorang anak berkonflik dengan hukum atau  menjadi  pelaku  tindak  pidana,  ia  tetap  membutuhkan  perlindungan  dan perawatan khusus, terutama perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum yang  diberikan  kepada  orang  dewasa.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dan perlindungan  hukum  terhadap  orang  dewasa  memiliki  perbedaan  yang  disebabkan oleh kondisi psikis dan fisik yang berbeda. 6 Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perlindungan  hukum  terhadap  anak  adalah  upaya  perlindungan  hukum  terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental right and freedoms of children ) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 7 Perlindungan ini bertujuan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  beserta  hak-hak  yang  melekat padanya, serta untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadapnya. 8
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman  yang  begitu  pesat,  perlindungan  khusus terhadap  anak  telah  diamanatkan  oleh  berbagai  peraturan,  baik  di  tingkat  nasional
2 Liza  Agnesta  Krisna,  (2018), Hukum  Perlindungan  Anak:  Panduan  Memahami  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum , Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2.
3 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandung: Pustaka Yustisia, hlm. 16.
4 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5 Fultoni, (2012), Anak Berkonflik dengan Hukum, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm. 1.
6 Beniharmoni Harefa, (2019), Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 9.
7 Barda  Nawawi  Arief,  (1998), Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana, Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm. 156.
8 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
maupun internasional. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Hak- Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) yang mengatur perlindungan hukum terhadap  anak  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  khusus terhadap  anak  berkonflik  dengan  hukum. 9 Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk memberikan,  menyediakan,  dan  memfasilitasi  perlindungan  hak  anak,  termasuk  di dalamnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan pemasyarakatan. 10 Dalam tatanan hukum nasional, perlindungan terhadap anak sejatinya telah termaktub dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  negara  menjamin  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut  memiliki  konsekuensi  bahwa  para  pembentuk  undang-undang  perlu menindaklanjuti  dengan  membuat  peraturan-peraturan  yang  bertujuan  melindungi anak. 11 Peradilan  anak  berbeda  dengan  perdilan  orang  dewasa.  Oleh  karena  itu, peraturan yang diperuntukkan untuk mengadili anak harus berdasarkan dalam rangka perlindungan  anak.  Peradilan  tersebut  tidak  hanya  bersifat  melindungi  anak,  akan tetapi  juga  melakukan  pembinaan  terhadap  anak  agar  tidak  kembali  melakukan penggaran  hukum. 12 Pada  tahun  2012  lahirlah  suatu  peraturan  yang  menjadi penyempurna payung hukum bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu upaya  pemerintah  menjawab  kebutuhan  masyarakat  dan  para  penegak  hukum  akan perlunya perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.
Sistem  peradilan  dalam  Bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah  “ Criminal  Justice Process ” yang merupakan sistem bagian dari hukum formil, yakni dimulai dari proses penangkapan,  penahanan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  muka  pengadilan,  serta diakhiri  dengan  pelaksanaan  pidana  di  lembaga  pemasyarakatan. 13 Lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan-kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan pelaku kejahatan,  memberikan  batasan  masalah  atau  tidaknya  seseorang,  memidana  pelaku yang  bersalah  dan  melalui  komponen  sistem  secara  keseluruhan  dapat  memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. 14
9 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  “Sistem  Hukum  Pidana  Anak”,  Avail able  online  from http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf, hlm. 2. [Accessed October 15, 2021]
10 Supeno, (2010), Kriminalisasi Anak , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 8.
11 Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan, (2016), “Bimbingan Anak Berkonflik dngan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan”, Prosiding KS Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran , Volume 3 Nomor 4, hlm. 312.
12 Ibid., hlm. 313 .
13 Agus Takariawan, (2016), Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 117.
14 Edi Setiadi dan Kristian, (2017), Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukm di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 20.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum termasuk di dalamnya anak berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi sosial  dan  reintegrasi  sosial  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pasal 9 ayat (1) Permensos tersebut menyebutkan syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, yaitu:
1. Anak  yang  belum  berusia  12  (dua  belas)  tahun  melakukan  tindak  pidana  atau diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak  yang  sedang  menjalani  proses  hukum  ditingkat  penyidikan,  penuntutan, dan pengadilan;
3. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi;
4. Anak  yang  telah  mendapatkan  penetapan  dan/atau  putusan  pengadilan  yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
5. Anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  yang  belum  menjalani  proses hukum.
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah suatu lembaga di bawah  naungan  Kementerian  Sosial  yang  salah  satu  fungsinya  ialah  melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum. LPKS Yayasan Pendidikan Islam  I’anatush -shibyan  Liung  Gunung  Pangandaran  merupakan  sebuah  lembaga pelaksana rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan diteliti,  yaitu: Pertama ,  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak; Kedua , apakah program pembinaan  terhadap  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  lembaga  penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memenuhi prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan  perundang-undangan  serta  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memberikan paparan deskriptif mengenai penerapan  kaidah  atau  norma  di  dalam  hukum  positif  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti. 15 Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.
sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  antara  lain  peraturan  perundang- undangan  terkait  perlindungan  terhadap  anak,  dengan  fokus  pada  sistem  peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa karya-karya ilmiah terkait perlindungan hukum terhadap anak, serta bahan hukum tersier berupa artikel-artikel terkait permasalahan yang diteliti. Adapun bahan-bahan hukum tersebut didapatkan dari  pengumpulan  data  kepustakaan,  termasuk  pengumpulan  data  melalui  internet ( online research ).

## PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Berkonflik  dengan  Hukum  di Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Sebagai salah satu kelompok rentan, anak perlu diberikan perlindungan terhadap hak-haknya.  Ridwan  Mansyur  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak  asasi  anak. 16 Perlindungan  terhadap  anak  ini  juga  mencakup  kepentingan  yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.
Kasus anak berkonflik dengan hukum di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, tak jarang anak mendapatkan vonis hukuman kurungan penjara yang mengakibatkan pencabutan kemerdekaan anak. 17 Sistem pidana peradilan pidana anak konvensional dinilai belum dapat menjawab permasalahan terkait pidana anak karena dianggap  memberikan  celah  bagi  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak anak.  Atas  dasar  semangat  mengedepankan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak, makan  muncullah  gagasan  untuk  menerapkan  pendekatan restorative justice dengan konsep  diversi. 18 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam undang-undang tersebut menggunakan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) yang dilaksanakan dengan  cara pengalihan atau diversi  sebagai  salah satu solusi  yang  dapat  ditempuh  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  anak. 19 Restorative  justice dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara  pandang  dalam  merespon perkembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  kepada  kebutuhan
16 Ridwan  Mansyur,  (2014), Keadilan  Restoratif  sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak , Available  online  from  http://www.pn-serang.go.id/main/content/artikel/20160602115312325985431574fbbb8575f5. html [Accessed October 15, 2021]
17 Puji  Astutik,  et.al.,  (2015),  “Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di  Lapas Kabupaten Klaten”, Indonesian Journal of Public Policy and Management Review, Volume 4 Nomor 4, hlm. 82.
18 Randy Pradityo, (2016), “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non - Penal”, Jurnal Rechtsvinding Online , hlm. 2.
19 Josefhin  Mareta,  (2018),  “Penerapan  Restorative  Justice  Melalui  Pemenuhan  Restitusi  pada Korban  Tindak  Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 15 Nomor 4, hlm. 310.
pelibatan  masyarakat  dan  korban  yag  dirasa  tersampingkan  dalam  sistem  peradilan pidana  yang  ada. 20 Dengan  diterapkannya  pendekatan restorative  justice dan  proses diversi  sebagai  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, diharapkan akan memberikan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana anak, di antaranya: pertama , kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban ( criminal justice system that disempowers individu ); kedua , menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat  ( taking  away  the  conflict  from  them ); ketiga ,  fakta  bahwa  perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan ( in order to achieve reparation ). 21
Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memuat prinsip diversi yang diatur dalam bab tersendiri sebanyak 10 (sepuluh) pasal. Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak  keluar  dari  sistem  peradilan  pidana.  Konsep  diversi  berpangkal  pada  bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana  lebih  banyak  menimbulkan  bahaya  dari  pada  kebaikan. 22 Lebih  lanjut, Siswosubroto mengemukakan bahwa peradilan anak bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah perbuatan kriminal yang dilakukan anak, bukan semata-mata menghukum. 23 Menurut  laporan  UNICEF,  pada  tahun  2014  hanya  10%  (sepuluh  persen)  anak berkonflik dengan hukum yang melakukan diversi, namun jumlahnya signifikan naik menjadi 53% (lima puluh tiga persen) pada tahun 2018. 24 Hal tersebut memberikan angin segar bagi proses peradilan pidana anak di Indonesia.
Anak yang melakukan tindak pidana atau anak berkonflik dengan hukum tidak serta  merta  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya  hingga  adanya  putusan  pengadilan.  Sebagaimana  tercantum  di  dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dijatuhkan oleh hakim anak kepada anak pelaku tindak pidana dalam suatu perkara anak dapat berupa pidana dan tindakan. Dalam hal pemidanaan terhadap anak diberikan ½ (satu perdua) dari maksimal pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Hal ini disebabkan anak memiliki  kondisi fisik,  psikis,  dan hak-hak  khusus  yang  berbeda  dari  orang  dewasa.
20 Randy Pradityo, (2016), “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 5 Nomor 3, hlm. 325.
21 Ivo Aersten, et.al., (2011), “Restorative Justice and The Active Victim: Exploring The Concept of Empowerment”, Jurnal Temida , hlm. 8-9.
22 Liza Agnesta Krisna, Op.Cit., hlm. 5.
23 Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017), “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1, hlm. 49.
24 United Nation Children’s Fund, (2020), The State of Children in Indonesia – Trends, Opportunities and Challenges for Realizing Children’s Rights , Jakarta: UNICEF Indonesia, hlm. 48.
Dengan kondisi demikian, tentunya anak membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus. 25
Dalam sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum tidak tertutup kemungkinan  dijatuhi  pidana  penjara  apabila  perbuatan  yang  dilakukan  diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi, jika pidana yang diancam kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan dilakukan pembinaan dalam suatu wadah bernama Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  yaitu  suatu  lembaga  atau  tempat  pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. 26
Selanjutnya, tujuan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  anak  termasuk  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Azas yang dianut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya adalah  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  pembinaan,  dan  pembimbingan  anak  dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
Merujuk  pada  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor: 107/Huk/2019  Tanggal  06  September  2019  tentang  Penetapan  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Rumah  Perlindungan  Sosial  Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Degan Hukum, berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan anak berkonflik dengan hukum dapat dilakukan oleh Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS).  Dalam  Keputusan  tersebut disebutkan bahwa LPKS memiliki tugas, antara lain:
1. Menerima titipan atau rujukan anak berkonflik dengan hukum;
2. Melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
4. Mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi;
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
6. Menugaskan  pekerja  sosial  dan/atau  tenaga  kesejahteraan  sosial  untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
7. Membuat  dan  menyampaikanlaporan  data  dan  informasi  terkait  anak  yang berhadapan dengan hukum.
25 Mahrus Ali, (2012), Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.
26 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Sebagai  pelaksana  rehabilitasi  sosial  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial memiliki hak, antara lain:
1. Mendaparkan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber data manusia sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Mendapatkan dukungan pembiayaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dirujuk dan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah; dan
4. Mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian setempat. Selanjutnya, LPKS juga berperan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial,
yaitu  pengubahan  perilaku  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  juga  pemulihan trauma kepada anak berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi saksi dan korban  dalam  suatu  tindak  pidana.  LPKS  juga  memiliki  peran  untuk  memberikan pelayanan  rehabilitasi  sosial  kepada  anak  berkonflik  dengan  hukum,  di  antaranya memberikan terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, serta kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  merujuk  pada  suatu  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’aatush -shibyan di bawah koordinasi Bidang  Rehabilitasi  Sosial  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Pangandaran  didirikan berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Pangandaran  Nomor 062/36/DINSOSPMD/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang terletak di Dusun Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat telah turun berperan aktif dalam menjunjung hak anak  berkonflik  dengan  hukum.  Lembaga  ini  memiliki  visi  menjadi  lembaga  yang unggul dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan, sosial, dan agama. Serta misi untuk melayani anak yatim/piatu, kurang mampu, anak terlantar, korban napza, tuna sosial, anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum. Juga memberikan layanan pendidikan, baik pendidikan agama maupun umum kepada anak dari mulai usia dini sampai usia dewasa dengan biaya murah agar dapat dijangkau oleh semua kalangan  khususnya  keluarga  kurang  mampu,  serta  mendorong  anak-anak  yang berkonflik dengan hukum dapat menjadi anak yang shaleh, cerdas, dan terampil sebagai generasi penerus bangsa. 27
27 Hasil observasi Penulis di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial YPI I’anatush -shibyan Liunggunung.
Tabel 1.1
Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2015-2019 yang ditangani oleh LPKS Yayasan Pendidikan Islam I’anatush -shibyan 28
Berdasarkan  data  dari  LPKS  Yayasan  Pendidikan  Islam  I’anatush -shibyan Kabupaten Pangandaran, anak berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan dan rehabilitasi sosial di LPKS tersebut sejak tahun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019  sebanyak  335  anak  binaan,  baik  sebagai  anak  titipan  (orang  tua,  kepolisian, kejaksaan, dan putusan pengadilan) maupun anak dari diversi. 29
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  LPKS  Yayasan  Pendidikan  Islam  I’anatush -shibyan  melakukan berbagai pendampingan, antara lain: 30
1. Pendampingan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yaitu home  visit hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi  maupun non-litigasi. Bantuan hukum di sini  guna memastikan anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya dan tidak terjadi diskriminasi dalam proses hukumnya;
3. Pendampingan psikologi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
4. Pembinaan  keagamaan  dan  keterampilan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis, dapat dipahami bahwa menempatkan anak berkonflik  dengan  hukum  dalam  lembaga  pemasyarakatan  kurang  efektif  terhadap pembentukan  karakter  anak  karena  berpotensi  membuat  anak  merasa  jenuh  dan tertekan.  Di  sisi  lain,  pendampingan  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  LPKS merupakan  aktivitas  berupa  pembinaan,  pengajaran,  pengarahan  yang  lebih berorientasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol proses tumbuh kembang seorang  anak  yang  sedang  berkonflik  dengan  hukum. Pendampingan  anak beronflik dengan  hukum  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sosial  profesional dan/atau  tenaga  kesejahteraan  sosial  yang  terlatih  di  bidang  penanganan  anak berkonflik dengan hukum.
28 Sumber data LPKS Yayasan Pendidikan Islam I’anatush -shibyan Kabupaten Pangandaran
29 Ibid .
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Total Keseluruhan Jumlah 72 64 57 79 63 335

## Program  Pembinaan  terhadap  Anak  Berkonflik  dengan  Hukum  di  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  Berdasarkan  Prinsip  Kepentingan  Terbaik Bagi Anak
Perlindungan anak berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang di dalamnya termaktub empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua  upaya  perlindungan  anak,  yaitu:  (1)  prinsip  non-diskriminasi  (Pasal  2);  (2) prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak ( the best interests of the child ); (3) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6); dan (4) prinsip penghargaan atas  pendapat  anak.  Dari  keempat  prinsip  tersebut,  Michael  Freeman  berpendapat bahwa  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  merupakan  prinsip  yang  terpenting karena  prinsip  tersebutlah  yang  melandasi  seluruh  hak-hak  anak  yang  disebutkan dalam Konvensi tersebut. 31
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak terdapat dalam Pasal 3 Kovensi Hak-Hak Anak yang dinyatakan sebagai berikut:
“Dalam  semua  tindakan  mengenai  anak  yang  dilakukan  ol eh  lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan  legislatif,  kepentingan-kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus  menjadi  bahan pertimbangan utama” .
Berdasarkan  pasal  tersebut,  terdapat  kewajiban  bagi  setiap  negara  peserta konvensi untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi tersebut  berlandaskan  pada  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  bahan pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan menyangkut seorang anak. Unsur dalam pasal tersebut adalah semua tindakan dan menyangkut anak. Sedangkan, pelaku kebijakan dalam pasal tersebut adalah lembaga kesejahteraan sosial pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, penguasa administratif, dan badan legislatif. Konsep ‘kepentingan terbaik’ dan apakah yang dimaksud dengan ‘kepentingan terbaik baik anak’ itu sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Konvensi Hak -Hak Anak. Para ahli  mengakui  bahwa  konsep  tersebut  bisa  bersifat  subjektif  dan  sangat  dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama. 32
Seorang  ahli  hukum  keluarga  dari  Universitas  Oxford,  John  Eekelaar menyebutkan  bahwa  ‘kepentingan  terbaik’  dapat  diartikan  sebagai:  “kepentingan - kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional, dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun,
31 Michael Freeman, (2007), A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 25 dalam Rosalinda Elsina Latumahina, (2019), Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 24.
32 Ibid.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
serta  kepentingan  untuk  dapat  menentukan  nasib  sendiri”. 33 Konsep  ‘kepentingan terbaik’  dapat  diartikan  secara  sempit  sebagai  sudah  terpenuhinya  kebutuhan  fisik material anak, di sisi lain kepentingan terbaik bagi anak dapat menekankan pada aspek emosional  psikologis  anak  yang  mengedepankan  rasa  aman  dan  memberikan perlindungan. 34
Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum melihat kepada prinsip-prinsip tentang perlindungan anak, salah satunya prinsip kepentingan terbaik baik  anak.  Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  hanya  dapat  dicapai  apabila  anak mendapatkan  peluang  untuk  mengembangkan  kapasitas  individual;  anak  mendapat kehidupan  yang  baik  dan  dapat  mengakses  pendidikan  dasar  yang  bermutu; lingkungan tempat anak berada dapat menjamin perkembangan fisik, psikis, spiritual, sosial, kognitif, dan budaya ramah anak.
Dalam rangka mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, LPKS Yayasan Pendidikan  Islam  I’anatush -shibyan  memiliki  program  pembinaan  dalam  hal pendidikan,  keagamaan,  dan  kemasyarakatan  sesuai  amanat  peraturan  perundang- undangan.  Hal  tersebut  tercermin  ketika  seorang  anak  berkonflik  dengan  hukum menjalani  pemeriksaan,  proses  peradilan,  dan  akhirnya  dijatuhi  hukuman  kurungan penjara, anak tersebut akan mendapatkan dampak buruk yang sangat mempengaruhi hidupnya. Status narapidana akan menyebabkan gangguan terhadap kondisi psikologi anak, maupun terhadap kemampuan sosialnya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan,  arahan,  serta  pendampingan  dari  orang  tua/wali  dan  orang-orang  di lingkungan  terdekat  agar  mereka  dapat  tumbuh  dan  berkembang  melalui  tahap pendewasaan yang positif. LPKS Yayasan Pendidikan Islam I-anatush-shibyan memiliki program-program khusus untuk anak berkonflik dengan hukum, antara lain: 35
1. Pencegahan;
2. Pendampingan psikososial;
3. Pendampingan/advokasi sosial atau hukum;
4. Dukungan reintegrasi sosial/pendidikan;
5. Penguatan anak dan keluarga;
6. Penjangkauan kasus.
Semua program dan kegiatan yang dilakukan di LPKS Yayasan Pendidikan Islam I’anatush -shibyan semata-mata mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak,  di  mana  masa  depan  anak.  Peran  LPKS  Yayasan  Pendidikan  Islam  I’anatush - shibyan  Kabupaten  Pangandaran  dalam  membina  anak  yang  berhadapan  dengan
33 Ibid.
34 Ibid .
35 Hasil observasi Penulis di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial YPI I’anatush -shibyan Kabupaten Pangandaran
hukum, yaitu bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pokok, seperti makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan, dan olahraga.
Di LPKS Yayasan Pendidikan Islam I’anatush -shibyan terdapat banyak pelatihan untuk mendukung minat dan bakat anak-anak berkonflik dengan hukum, salah satunya adalah kelas musik. Kemudian, jika anak tersebut berhenti  sekolah maka LPKS akan mencarikan  sekolah  lain  agar  anak  tersebut  tetap  dapat  mendapatkan  pendidikan formal  di  sekolah.  LPKS  juga  akan  membantu  anak-anak  yang  putus  sekolah  untuk mendaftarkan paket ujian. Selain itu, juga terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional latihan musik dan keterampilan tangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu. Kegiatan tersebut diajarkan oleh Bapak Miswar selaku pembimbing keterampilan. Salah satu anak dalam LPKS menyebutkan bahwa ia tidak merasa ditahan atau dipenjara selama berada di dalam tempat tersebut. Anak itu juga merasa nyaman seperti sedang bersama keluarga sendiri. Salah satu alasannya adalah karena di dalam LPKS tersebut diajarkan berbagai macam keterampilan oleh pembimbing yang memang ahli di bidangnya, seperti permesinan motor, bertani, dan mengaji.
Selain  kegiatan-kegiatan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  LPKS  Yayasan Pendidikan  Islam  I’anatush -shibyan  memiliki  pengasuh  untuk  anak-anak  yang berhadapan dengan hukum yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari- hari. Setiap pengasuh memiliki peran sebagai orang tua mereka yang memerhatikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan perlengkapan lainnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Lahirnya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan  warna baru  dalam  dinamika  dan  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  khususnya  terhadap sistem hukum pidana. Dari pengalaman dalam penanganan masalah anak berkonflik dengan hukum, mana kala semua pihak berperan aktif khususnya pemerintah, maka angka  kenakalan  anak  yang  sekarang  semakin  meningkat  akan  dapat  ditekan  dan ditangani dengan baik. Dalam hal memberikan perhatian khusus terkait masalah anak, pemerintah harus serius dan sepenuhnya melaksanakan apa yang telah diamanatkan undang-undang.
Diperlukannya  sistem  perlindungan  anak  yang  komprehensif  secara  nasional guna  mencegah  dan  menanggulangi  kekerasan  ataupun  eksploitasi  pada  anak berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada pemerintah selaku penyelenggara negara, melainkan juga dilakukan oleh orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat  untuk  bertanggung  jawab  menjaga  dan memelihara hak asasi anak. Di sisi lain, pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas
dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
Dalam penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahawa LPKS Yayasan Pendidikan Islam  I’anatush -shibyan  Kabupaten  Pangandaran  memiliki  program-program  dan kegiatan-kegiatan  yang  dapat  membantu  tumbuh  kembang  dengan  memenuhi kebutuhan  anak  berkonflik  dengan  hukum,  memberikan  pelayanan  konseling, memberikan  pengetahuan  dasar  keagamaan,  memberikan  pelatihan  sesuai  dengan minat  dan  bakat,  dan  yang  terpenting  adalah  memberikan  pendampingan  hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memerhatikan prinsip kepentingan terbaik  bagi  anak  guna  memantau  tumbuh  kembang  anak  serta  menyiapkan  anak berkonflik dengan hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus Takariawan, (2016). Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung: Pustaka Reka Cipta. Barda  Nawawi  Arief,  (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Beniharmoni Harefa, (2019), Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Yogyakarta:
Deepublish.
Edi  Setiadi  dan  Kristian,  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan Hukm di Indonesia, Jakarta: Kencana.
Liza Agnesta Krisna, (2018). Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum , Yogyakarta: Deepublish.
Mahrus Ali, (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika.
Michael Freeman, (2007). A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The  Child  Article  3:  The  Best  Interests  of  The  Child, Leiden:  Martinus  Nijhoff Publishers.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Supeno, (2010). Kriminalisasi Anak , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
United  Nation  Children’s  Fund,  (2020). The  State  of  Children  in  Indonesia-Trends, Opportunities  and Challenges  for  Realizing  Children’s  Rights ,  Jakarta:  UNICEF Indonesia.
Wagiati Soetodjo, (2006). Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama.

## Jurnal
Fitri  Nuryanti  Sahlan,  Budhi  Wibhawa,  Maulana  Irfan,  (2016).  “Bimbingan  Anak Berkonflik  Dengan  Hukum  Oleh  Balai  Pemasyarakatan  Bandung  Ditinjau  Dari Relasi  Pertolongan”, Prosiding  KS:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran, Volume 3 Nomor 3.
Ivo  Aersten,  et.al.,  (2011), “Restorative  Justice  and  The  Active  Victim:  Exploring  Th e Concept of Empowerment”, Jurnal Temida.
Josefhin  Mareta,  (2018).  “Penerapan Restorative  Justice Melalui  Pemenuhan  Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 15 Nomor 4. Puji  Astutik,  et.al.,  (2015).  “Implementasi  Kebija kan  Perlindungan  Anak  Berhadapan Dengan Hukum d i Lapas Kabupaten Klaten”, Indonesian Journal of Public Policy and Management Review, Volume 4 Nomor 4.
Randy Pradityo, (2016), “Garis  Lurus Diversi  Sebagai Pendekatan Non - Penal”, Jurnal Rechtsvinding Online.
Randy  Pradityo,  (2016),  “Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”,
Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 5 Nomor 3.
Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017). “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi  Anak  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika”, Jurnal  Yudisial, Volume  10
Nomor 1.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  26  Tahun  2018  tentang  Rehabiliitasi  Sosial  dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor:  107/Huk/2019  Tanggal  06 September  2019  tentang  Penetapan  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Degan Hukum.

## Sumber Lainnya
Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Sistem Hukum Pidana Anak”, Available online from  http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak. pdf [Accessed October 15, 2021].
Data  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  Yayasan  Pendidikan  Islam
I’anatush -shibyan Liunggunung Kabupaten Pangandaran.
Hasil  Wawancara  Penulis  pada  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial Yayasan  Pendidikan  Islam  I’anatush -shibyan  Liunggunung  Kabupaten Pangandaran.
Ridwan Mansyur, (2014), “Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sis tem  Peradilan  Pidana  Anak”,  Available  online  from http://www.pn- serang.go.id/main/content/artikel/20160602115312325985431574fbbb8575f5.htmlhttp: //www.pn-serang.go.id/main/content/artikel/20160602115312325985431574fbbb85 75f5.html [Accessed October 15, 2021].