## PENGEMBANGAN LEMBAGA UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET DI SUMATRA SELATAN

## Development of Institution for Processing and Marketing Units of Raw Rubber
Materials in South Sumatra
Aprizal ALAMSYAH , Lala M. KOLOPAKING , dan Djuara P. LUBIS 1* 2 2
1* Mahasiswa Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pasca Sarjana, IPB University, Bogor, 16680
2 Staf Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor, 16680 *Email: aprizal_alamsyah@puslitkaret.co.id
Diterima: 20 Juni 2023 / Disetujui: 29 Juli 2023
Jurnal Penelitian Karet, 2023, 41 (2)  : 169 - 180 Indonesian  J.  Nat. Rubb. Res. 202 , ( ) : 169 - 180 3 41 2 Doi : https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v41i2.883

## Abstract
The  existence  of  processing  and marketing  units  of  raw  rubber  materials (UPPB)  in  the  central  areas  of  rubber smallholders  will  significantly  support  the improvement  of  rubber  processing  material quality  at  the  farmer  level  and  provide  a bargaining  position . The  purpose  of  this research  is  to  identify  the  response  of  the rubber  peasant  community  to  the  four institutional  components  (systems  of  norms, personnel, physical equipment, and patterned behaviour),  find  out  the  institutional components that affect the institutionalization systems  of  norm  UPPB, and  analyze  the dynamics of institutionalization related to the development  of  the  UPPB  among  rubber sm al lh older s.  Thi s  st ud y  u ses  t he constructivism  paradigm to reveal  the social reality  of  the  community  under  study.  Data collection  techniques  include  observation  of UPPB  activities,  in-depth  interviews  with rubber peasants and stakeholders by means of purposive sampling, focus discussions, and doc um entati on.   Thi s  r esearc h  us ed qualitative  data  processing  techniques, triangulation  methods,  and  inductive analysis. The results of this research indicate that  the  rubber  peasant  community  did  not respond  positively  to  the  existence  of  the UPPB,  the  individual  component  has  more i n f l u e n c e   o n   t h e   r e s p o n s e   t o   t h e institutionalization,  and  UPPB  development failed. The development of UPPB requires the
commitment  of  the  parties  to  guarantee  the increase in human resource capacity of rubber smallholders and the stability of the high price share  received  through  UPPB  through sustainable stakeholder collaboration.
Keywords:  institutionalization;  raw  rubber m a t e r i a l ;   r u b b e r   p e a s a n t communities; UPPB

## Abstrak
Keberadaan  Unit  Pengolahan  dan Pemasaran Bahan olah karet rakyat (UPPB) di wilayah sentra produksi karet rakyat akan sangat  mendukung  peningkatan  mutu bahan  olah  karet  rakyat  (bokar)  di  tingkat petani dan memberikan posisi tawar harga yang tinggi kepada petani. Tujuan penelitian ini  untuk  mengidentifikasi  respons  petani karet  terhadap  empat  komponen  lembaga (sistem norma, personel, peralatan fisik, dan kelakuan  berpola),  mengetahui  komponen k e l e m b a g a a n   y a n g   m e m e n g a r u h i pelembagaan  sistem  norma  UPPB,  dan menganalisis dinamika kelembagaan terkait perkembangan  UPPB  di  kalangan  petani karet.  Kajian  ini  menggunakan  paradigma konstruktivisme  untuk  mengungkap realitas  sosial  masyarakat  yang  diteliti. Teknik  pengumpulan  data  meliputi observasi  kegiatan  UPPB,  wawancara mendalam dengan  petani  karet  rakyat  dan para  stakeholder  dengan  cara purposive
s a m p l i n g ,   d i s k u s i   t e r f o k u s ,   d a n dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  pengolahan  data  kualitatif, triangulasi,  dan  analisis  induktif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  petani karet  tidak  memberikan  respons  positif terhadap  keberadaan  UPPB,  komponen personel  lebih  berpengaruh  terhadap respons  pelembagaan,  dan  pengembangan UPPB mengalami kegagalan. Pengembangan UPPB membutuhkan komitmen para pihak untuk  menjamin  peningkatan  kapasitas sumber  daya  petani  karet  dan  stabilitas bagian  harga  tinggi  yang  diterima  UPPB melalui  kolaborasi  pemangku  kepentingan yang berkelanjutan.
Kata  kunci:  bokar;  pelembagaan;  petani karet rakyat; UPPB

## PENDAHULUAN
Karet  alam  sebagai  salah  satu komoditas  unggulan  strategis  yang memberikan devisa bagi negara dari sektor no n - mi ga s  m a sih  di d om in as i  ol eh penguasaan lahan kebun karet milik petani karet swadaya. Saat ini, industri perkaretan mengalami  kondisi  yang  memprihatinkan dikarenakan  produktivitas  kebun  yang rendah  akibat  serangan  penyakit  gugur daun  Pestalotiopsis  dan  ditambah  lagi ketidakstabilan  harga  yang  relatif  rendah. Yuningtyas et al. (2019) menyatakan bahwa terdapat  integrasi  pasar  karet  alam  dunia dengan pasar karet alam domestik, dimana Indonesia  selaku  negara  eksportir  sangat bergantung  pada  kondisi  pasar  karet  alam dunia.  Selain  itu,  hubungan  positif  yang signifikan  terjadi  antara  harga  ekspor  dan produksi di beberapa negara ASEAN, maka Indonesia  selaku  produsen  terbesar  kedua setelah  Thailand  akan  mengalami  tren produksi  bahan  olah  karet  atau  bokar menurun  di  masa  mendatang  (Khin  et  al., 2018).
Unit  Pengolahan  dan  Pemasaran Bahan  Olah  Karet  disingkat  UPPB  mulai dibentuk  sejak  berlakunya  Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 38 Tahun 2008  dan  hingga  kini  masih  terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan
perbaikan mutu karet alam dan peningkatan produktivitas perkebunan karet rakyat yang tersebar  di  Indonesia,  khususnya  Sumatra Selatan selaku sentra terbesar perkebunan karet.  Permasalahan  bagian  harga  yang diterima  oleh  petani  mulai  teratasi  dengan dibentuknya  UPPB  (Alamsyah  et  al.,  2017; Agustina  et  al.,  2017).  Pemasaran te r or gan isir   ma mpu   m eni ngk a tka n pendapatan  petani  karet  dan  rata-rata bagian  harga  yang  diterima  petani  adalah 80% dari harga (FOB) dan 50- free on board 58% dari harga FOB untuk pemasaran bokar tradisional (Nugraha dan Alamsyah, 2019a). Namun,  kesejahteraan  petani  karet  secara menyeluruh  belum  sepenuhnya  membaik, dikarenakan  berbagai  kendala  yang dihadapi  petani  karet  (Syarifa  et  al.,  2016; Antoni  dan  Tokuda,  2019;  Nugraha  dan Alamsyah,  2019b).  Keberlanjutan  agenda gerakan  nasional  bokar  bersih  dianggap belum  optimal.  Sinergi  pemerintah  sangat diperlukan agar berperan aktif memfasilitasi strategi kerja sama multi-pihak berdasarkan prinsip  bisnis  legal  dalam  pembangunan ekonomi  desa  (Meilandi  et  al.,  2020). Berdasarkan evaluasi gerakan bokar bersih di  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2022, pembentukan  UPPB  dalam  lima  tahun terakhir  telah  mencapai  759  UPPB  yang terdaftar,  akan  tetapi  hal  ini  belum  cukup untuk  meningkatkan  kualitas  mutu  bokar petani  yang  masih  rendah  dengan  kadar karet kering (KKK) 50-60% dan produktivitas kebun  karet  hanya  1  ton/ha/tahun (Dirjenbun,  2022).  Pengembangan  UPPB sepatutnya  diikuti  pemahaman  proses sistem  internalisasi  komponen-komponen lembaga,  sehingga  adaptasi  prilaku  di k a l a n g a n   k o m u n i t a s   pe t a n i   k a r e t terlegitimasi  sebagai  suatu  sistem  yang mendukung  pola  interaksi  sosial  ideal sehubungan  dengan  proses  pelembagaan U P P B .   K o e n t j a r a n i n g r a t   ( 2 0 0 0 ) menggambarkan  komponen-komponen lembaga  yang  eksis  sebagai  unsur  yang saling  berhubungan  dan  mengikat  pada suatu  sistem  untuk  mencapai  tujuan, antara lain adanya sistem norma, personel, peralatan  fisik,  dan  kelakuan  berpola. Kelembagaan  petani  menjadi  kelembagaan ekonomi  petani  dengan  mempertahankan fungsi  kelompok  tani,  peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan, dan pelatihan (Effendy dan Mustofa, 2020).

## Alamsyah, Kolopaking, dan Lubis
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi respons komunitas petani karet  terhadap  komponen-komponen kelembagaan,  mengetahui  komponen k e l e m b a g a a n   y a n g   m e m e n g a r u h i kelembagaan  UPPB,  dan  menganalisis d i n a m i k a   p e l e m b a g a a n   t e r k a i t p e n g e m b a n g a n   U P P B   d i   ka l a n g a n komunitas  petani  karet  dapat  berlangsung ideal, serta mensejahterakan rumah tangga petani  karet  dalam  membangun  kawasan sentra  ekonomi  di  pedesaan.  Oleh  karena itu,  pelembagaan  UPPB  perlu  diketahui terjemahannya  secara  komprehensif  agar dapat memastikan capaian tujuan bersama yang menjadi harapan sesuai dengan tujuan p e m b a n g u n a n   b e r k e l a n j u t a n . Permasalahan terkait UPPB menarik untuk diteliti  terkait  proses  pelembagaan  dalam pengembangan  sentra  perkebunan  karet yang  dapat  menjadi  salah  satu  tolok  ukur keberhasilan program karet berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah pe nel it ia n  ku a lita tif   me ng gu na kan p a r a d i g m a   k o n s t r u k t i v i s m e u n t u k mengungkap  realitas  sosial  yang  diteliti (Ritzer,  2012).  Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi  Sumatra  Selatan.  Hal  ini d i k a r e n a k a n   t i n g g i n y a   p a r t i s i p a s i komunitas  petani  karet  dan  penumbuhan UPPB  yang  lebih  banyak  serta  aktif  dalam program  pengembangan  UPPB.  Subjek penelitian ini adalah anggota atau pengurus UP PB   dan  unsur   pe me rint ah  dan st ake hol d er la in   (NG O   dan   tok oh masyarakat) yang memiliki pengalaman dan terlibat  dalam  pelembagaan  UPPB. Penelitian  berlangsung  pada  bulan  April sampai dengan Agustus 2021.
Penelitian  ini  menggunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  subjek  penelitian  sebagai informan,  partisipan,  dan  narasumber dengan  kriteria  kesediaan  informan  serta memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman objektif  tentang  UPPB.  Data  sekunder
b e r u p a   d o k u m e n   d a n   m a n u s k r i p sehubungan  pengembangan  UPPB  di kalangan  komunitas  petani  karet. Teknik pengumpulan  data  dengan  cara purposive sampling , instrumen penelitian ini meliputi observasi  di  lapangan,  wawancara mendalam  narasumber,  dokumentasi,  dan diskusi  terfokus.  Pendekatan  triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dan  sumber  data,  menggabungkan  serta mengecek  berbagai  data  dan  sumber  data dengan  membandingkan  hasil  wawancara, pengamatan di lapangan dan dokumen lain. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian  data, dan penarikan  kesimpulan (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## R e s p o n s   P e t a n i   K a r e t   t e r h a d a p Pelembagaan UPPB
UPPB  sebagai  satuan  usaha  atau unit  usaha  yang  dibentuk  oleh  dua  atau lebih kelompok petani serta sebagai tempat penyelenggaraan  bimbingan  teknis, pengolahan,  dan  pemasaran  bokar.  Salah satu tugas UPPB yaitu menjalankan fungsi k e l e m b a g a a n   p e m a s a r a n   u n t u k memperoleh  bagian  harga  yang  lebih menguntungkan  petani  karet,  meskipun begitu hal ini tidak selalu disikapi positif oleh sebagian  besar  petani  di  komunitas  karet. Terdapat  413  UPPB  yang  tersebar  di Sumatra  Selatan,  pengembangan  UPPB yang  tampak  aktif  berada  di  Kabupaten Banyuasin  sejumlah  77  UPPB  dengan produksi  2.350  ton/bulan  dan  di  Musi Banyuasin  sejumlah  122  UPPB  dengan produksi 3.255 ton/bulan.
Total luas areal yang termasuk dalam kelompok UPPB di Sumatra Selatan saat ini seluas  92  ribu  hektar  atau  11%  dari  total luas areal karet rakyat yang mencapai 847 ribu  hektar.  Selain  itu,  hanya  12%  petani karet (46 ribu orang) yang tercatat sebagai anggota UPPB. Angka tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan total jumlah petani karet yang mencapai 387 ribu kepala

## Pengembangan Lembaga Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Sumatra Selatan
keluarga.  Sementara  itu,  jumlah  anggota UPPB cukup tinggi di Kabupaten Banyuasin sebesar  32%  dan  28%  di  Musi  Banyuasin. Data  menunjukan  partisipasi  petani  di komunitas  karet  pada  dua  lokasi  tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang mencakup areal 18-20% dari total luas areal kebun karet rakyat di masing-masing lokasi (Tabel 1).
Fakta  bahwa  petani  karet  yang menjadi anggota UPPB di wilayah Kabupaten Banyuasin  dan  Musi  Banyuasin  cukup banyak,  namun  tidak  menjadi  tolak  ukur bahwa UPPB mendapatkan respons positif di dua  lokasi  penelitian.  Petani  yang  aktif  di UPPB  diwajibkan  untuk  mengikuti  aturan bokar bersih dan ketentuan yang ditetapkan p e n g u r u s   U P P B .   U P P B   m e n j a m i n ketersediaan  pasokan  bokar  dengan  mutu baik  melalui  proses  pemasaran  bokar terorganisir  karena  didukung  oleh  peran aktif pengurus. Komunitas petani karet yang belum  bergabung  beranggapan  bahwa kelembagaan  UPPB  tidak  mengakomodir potensi dan kepentingan  komunitas petani karet sebagai modal untuk melakukan aksi kolektif.  Bahkan  UPPB  dinilai  terbentuk untuk realisasi formalitas program - top down pemerintah pada momentum tertentu saja, seperti  pendistribusian  sarana  produksi (saprodi)  dan  pertemuan  teknis  yang  lebih bersifat seremonial.
Alasan di kalangan petani karet yang belum  merespons  positif  adanya  UPPB  di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, antara lain:
1. U P P B   p a d a   u m u m n y a   d i b e n t u k berdasarkan  kepentingan  teknis  bersifat orientasi  program,  belum  cukup  mampu m e m b e r i k a n   ja m i n a n   k em a nd i r i a n komunitas  petani  karet  sehingga  sistem norma  yang  menjadi  unsur  penting  dalam pelembagaan  UPPB  tidak  menyentuh kesadaran  petani  untuk  menjalankannya secara menyeluruh.
2. UPPB  dihadapkan  pada  masalah permodalan,  ketidakstabilan  harga,  dan akses  pemasaran  yang  terbatas.  Meskipun UPPB  sudah  dibentuk,  pembinaan  yang dijalankan  cenderung  tidak  mengajarkan b a g a i m a n a   m e n i n g k a t k a n   k i n e r j a komunitas  secara  kolektif  dan  inklusif, karena  tidak  ada  pendampingan social learning approach yang berkelanjutan.
3. Pengembangan  lembaga  UPPB  tidak menggunakan basis setempat social capital dengan prinsip kemandirian lokal. Terdapat keterbatasan  akses  bagi  UPPB  untuk bersaing dalam mekanisme pasar yang lebih luas.  Pelembagaan  UPPB  secara top-down kurang  memperhatikan  proses  terkait komponen-komponen  lembaga  yang sepatutnya membutuhkan peran multipihak untuk saling mendukung.
Tabel 1. Rekapitulasi sepuluh besar data sebaran UPPB di Sumatra Selatan Table 1. Recapitulation of the top ten UPPB distribution data in South Sumatra

## Alamsyah, Kolopaking, dan Lubis
Pengembangan  kelembagaan  UPPB selalu  menggunakan  jalur  struktural berbasis  program  tanpa  monitoring  dan evaluasi  komponen-komponen  lembaga. Social  institutionalization dapat  dipastikan tidak dipahami oleh sebagian besar anggota UPPB  dan  bahkan  di  level  penyuluh pertanian.  Struktur  organisasi  dibangun lebih  dahulu,  namun  tidak  diikuti  oleh peningkatan kapasitas sumber daya untuk capaian dan target program pengembangan komunitas karet.
Di  sisi  lain  komunitas  petani  karet t i d a k   m e r e s p o n s   p o s i t i f   a d a n y a kelembagaan  UPPB  dikarenakan  beberapa hal, antara lain:
1.  Keberadaan kebun karet rakyat tersebar dan  jarak  kebun  ke  pabrik  karet  tergolong jauh.  Jauhnya  lokasi  pabrik  tidak  diiringi dengan fasilitas pendukung sarana produksi dan transportasi yang memadai.
2.  P e t a n i   m a s i h   m e n j u a l   b o k a r berdasarkan  atas  berat  basah.  Terkadang petani  mencampur  kontaminan  seperti tanah, pasir, tatal, dan lainnya. Keterikatan
Tabel 2. Tahapan dan personal dalam pelembagaan UPPB di komunitas petani karet Table 2. Stages and personnel in institutionalizing the UPPB in the rubber farming community
Keterangan: P = petani, PD = pemerintah/dinas perkebunan, NG =
, ST = dan tokoh non-government organization stakeholder
masyarakat, dilakukan, × = tidak dilakukan sebagian dilakukan dan sebagian tidak dilakukan. √ = , √ × = Remarks:
P = farmers, PD = government/plantation agency, NG = non-government organization, ST = stakeholders and community leaders, √ = done, × = not done, √ × = some done and some not done.
petani dengan pedagang perantara sehingga bokar tidak harus dijual melalui UPPB. 3.  Peraturan yang berlaku seringkali tidak dijalankan  dan  pemberian  sanksi  hanya membuat anggota UPPB menjadi tidak aktif dalam pemasaran bokar melalui lelang.
Fenomena  yang  masih  terjadi  dalam p e m a s a r a n   b o k a r   a d a l a h   a d a n y a keterikatan yang kuat antara petani dengan pedagang  pengumpul  tingkat  desa  yang bertindak  sebagai  tengkulak.  Keberadaan tengkulak bagi sebagian petani merupakan dewa  penyelamat  yang  sewaktu-waktu dapat  memberikan  bantuan  modal  atau
Regency

## Pengembangan Lembaga Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Sumatra Selatan
kebutuhan  yang  mendesak  tanpa  melalui prosedur atau aturan seperti yang berlaku di UPPB. Padahal dengan adanya rasa hutang budi  ini,  petani  cenderung  terikat  secara moral  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan tawar dan selalu menjadi , hal ini price taker tent u  m erugikan  p et ani.  Be rbaga i kemudahan  yang  diberikan  oleh  pedagang pengumpul  menjadi  salah  satu  penyebab
sulitnya  petani  bergabung  dengan  UPPB dengan  segala  aturan  yang  harus  diikuti oleh  petani.  Insentif  kemudahan  tersebut ternyata lebih memiliki daya tarik dari pada fakta  keuntungan  ekonomi  yang  dapat diberikan  oleh  UPPB  sebagai  lembaga pemasaran  yang  terorganisasi  secara formal.

## Table 3. Matriks komponen-komponen lembaga dan respons pelembagaan UPPB
Table 3. Matrix of institutional components and UPPB institutional responses
Berdasarkan  analisis  unsur  atau komponon-komponen  lembaga  yang membentuk  suatu  lembaga  sosial  atau UPPB  di  komunitas  petani  karet  di Banyuasin dan Musi Banyuasin, maka pada Tabel 3 menjelaskan bahwa hubungan yang mengikat  individu  petani/kelompok  terkait pelembagaan  UPPB  didasari  oleh  saling
keterkaitan  sistem  norma,  personel, peralatan  fisik,  dan  kelakuan  berpola. Secara normatif, pelembagaan UPPB dapat d i n y a t a k a n   b e l u m   m e n c a p a i   f a s e terinternalisasi  secara  menyeluruh  di kalangan komunitas petani karet. Meskipun sistem  norma  sudah  diterima,  namun faktanya tidak semua petani menaati aturan

## Alamsyah, Kolopaking, dan Lubis
yang  ditetapkan.  Komunitas  sebagai personel  dalam  hal  ini  petani  karet  telah merasakan manfaat dengan menaati norma yang  sesuai  dengan  hasil  yang  diinginkan, suatu pengakuan atau legitimasi hanya bagi UPPB dengan kapasitas SDM yang unggul. Dukungan sarana berupa inovasi teknologi atau  peralatan  fisik  sangat  membantu komunitas  petani  UPPB,  sekalipun  tidak semua memanfaatkan peralatan fisik karena keterbatasan  akses  dan  permodalan.  Hal tersebut  dirasakan  oleh  sebagian  besar petani  yang  merespons  negatif  keberadaan U P PB   d i ta nd ai   d e n ga n   re n d ah n ya partisipasi  petani  karet  untuk  menjadi anggota  UPPB.  Sementara  UPPB  yang berhasil  menerima  keseluruhan  komponen lembaga  menjalankan  keteraturan  sistem norma yang  ideal  secara  mandiri.  Respons negatif  petani  karet  yang  tidak  menerima kesatuan  komponen  dalam  suatu  sistem norma  di  UPPB,  yaitu  tidak  konsisten  dan kebiasaan  turun-temurun  cenderung tradisional  masih  dipertahankan  di kalangan petani karet.
Pada  pola  pemasaran  tradisional, petani  menjual  bokar  kepada  pedagang pengumpul,  sedangkan  pola  pemasaran terorganisir  dilakukan  dengan  cara  sistem lelang  melalui  UPPB.  Keputusan  petani memilih  pola  pemasaran  didasari  selisih harga  yang  diterima  dari  proses  tersebut akan  menguntungkan  petani.  Apabila  ini terjadi maka dapat  dipastikan  petani akan merespon  positif  terhadap  UPPB.  Pada kenyataannya  keputusan  petani  untuk memilih pola pemasaran tradisional adalah ilusi  balas  jasa  ( ),  pada  saat patron  client petani  merasa  terdesak  tuntutan  ekonomi dan  membutuhkan  pertolongan,  maka pedagang  pengumpul hadir untuk  mereka. Selain  itu,  petani  juga  masih  beranggapan dengan  cara  mencampurkan  kontaminan atau  benda  asing  selain  bokar  dapat menambah  bobot  berat  agar  memperoleh penerimaan yang lebih besar. Padahal peran UPPB  menjembatani  pemasaran  bokar untuk menjalankan fungsi lembaga ekonomi di pedesaan.
Kualitas mutu bokar yang baik layak untuk  dihargai  secara  proposional,  maka dari  itu  penting  bagi  petani  karet  terlibat dalam  pemasaran  terorganisir  melalui fungsi  lembaga  UPPB.  Respons  komunitas
petani  karet  yang  cenderung  tidak  aktif dalam kegiatan UPPB dikarenakan berbagai hal  yang  mendasari  pemikiran  dan  sikap petani untuk tidak peduli dengan berbagai alasan.

## Dinamika Komunitas Petani Karet Terkait Penumbuhan dan Penguatan UPPB
Kelembagaan  UPPB  secara  tidak langsung  sebagai  salah  satu  usaha  untuk meningkatkan  produktivitas  usaha  tani karet  dan  memperoleh  bagian  harga  yang tinggi.  UPPB  sebagai  sarana  membangun kerja sama antar komunitas petani. Adanya UPPB  di  kalangan  komunitas  petani  karet menjadi  solusi  permasalahan  dalam peningkatan  mutu  melalui  pemasaran bersama  lelang  bokar  UPPB.  Kelembagaan UPPB sebagai tempat  antar anggota petani karet  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  masyarakat petani  di  pedesaan,  sebab  segala  bentuk kegiatan  dan  permasalahan  dalam  usaha tani  karet  dilakukan  UPPB  secara  kolektif dan inklusif.
D i n a m i k a   p e n u m b u h a n   d a n penguatan  UPPB  merupakan  keseluruhan perubahan  dari  seluruh  komponen komunitas  petani  karet  di  Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dari waktu ke  waktu.  Kolektivitas  petani  karet  terkait fase  dan  dinamika  penumbuhan  dan penguatan  UPPB  didasari  oleh  hubungan interaksi sosial yang mendorong pada suatu gerak  keseluruhan  komponen  lembaga  di komunitas petani karet ke arah perubahan. Berdasarkan  analisa  terkait  fase,  dimensi, dan  dinamika  pelembagaan  UPPB  di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin (Tabel  4),  maka  dapat  diartikan  bahwa pelembagaan UPPB di kalangan komunitas petani  karet  sudah  sampai  pada  fase diterima dan terinternalisasi, namun belum dapat  dipastikan  secara  menyeluruh.  Hal tersebut dikarenakan masih banyak petani karet  yang  tidak  peduli  akan  tujuan pelembagaan UPPB.
Tahapan  pelembagaan  UPPB  yang ideal  mengharuskan  adanya  hubungan komponen  unsur  yang  berhubungan  satu sama lain dan mengikat. Semakin harmonis interaksi  antar  unsur  dalam  kesatuan proses pelembagaan yang telah sampai pada

## Pengembangan Lembaga Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Sumatra Selatan

## Tabel 4. Fase, dimensi, dan dinamika pelembagaan UPPB
Table 4. Phases, dimensions, and dynamics of UPPB institutionalization
Alamsyah, Kolopaking, dan Lubis
fase  diterima,  maka  semakin  besar kelembagaan UPPB mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota UPPB.
U r a i a n   p a d a   T a b e l   4   j u g a menjelaskan  bahwa  terkait  dinamika pelembagaan  UPPB,  diperlukan  upaya transfer  ilmu  dan  teknologi  untuk m e m a s t i k a n   f a s e   d i t e r i m a   d a l a m pelembagaan  UPPB  di  komunitas  petani karet berlangsung sesuai dengan hubungan
yang  mengikat  satu  sama  lain  antar komponen  lembaga.  Oleh  karena  itu,  para pihak  harus  menyadari  tujuan  akan kepentingan yang sama terkait pelembagaan UPPB  bagi  kesejahteraan  petani  di  sentra- sentra  kebun  karet  rakyat  secara  merata, sehingga peningkatan kapasitas UPPB dapat mendorong  respons  positif  petani  karet  di pedesaan,  khususnya  di  dua  lokasi penelitian ini.

## Tabel 5. Komparasi data UPPB di dua kabupaten dalam kurun waktu tertentu
Table 5. Comparison of UPPB data in two districts over a certain period of time
Berdasarkan data eksistensi UPPB di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin saat  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi penumbuhan  UPPB  yang  meningkat  dari tahun 2021  dan tahun  2023  di dua  lokasi penelitian. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perubahan  rata-rata  cakupan  jumlah anggota  UPPB,  luas  areal,  dan  produksi bokar per bulan. Komparasi data UPPB pada Tabel 5 membandingkan data UPPB di tahun 2021 dan tahun 2023, dimana telah terjadi penurunan rata-rata jumlah anggota UPPB, cakupan  luas,  dan  produksi  di  masing- masing  kabupaten  tersebut.  Hal  ini
memperkuat  analisa  bahwa  dinamika pengembangan  kelembagaan  UPPB  di  dua lokasi mendapat respons negatif di sebagian besar  komunitas  petani  karet.  Pada akhirnya, terdapat kategori UPPB yang aktif dan  pasif  menerima  sistem  norma  dan membudayakan  perilaku  berpola  sesuai harapan  (Tabel  6).  Pelembagaan  UPPB mengalami  tantangan  berat  dan  sudah seharusnya  dievaluasi.  Perlunya  rencana a k s i   p r o g r a m   y a n g   t e p a t   t e r k a i t penumbuhan  dan  penguatan  UPPB  agar dapat  diterima  di  komunitas  petani  karet secara merata dan berkelanjutan.

## Pengembangan Lembaga Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Sumatra Selatan

## KESIMPULAN
P r o s e s   p e l e m b a g a a n   U P P B mengalami kegagalan dikarenakan respons terhadap  suatu  komponen  sistem  norma baru  tidak  sampai  pada  tahapan  diterima. Ketidakberdayaan petani untuk melepaskan diri  dari  pola  pemasaran  tradisional. K o m p o n e n   p e r s o n e l   m e m e n g a r u h i partisipasi  sebagian  besar  petani  karet dalam pemasaran bokar di UPPB. Kelakuan berpola  yang  cenderung  bertahan  dengan tradisi  lama  atau  pemasaran  tradisional. Dinamika pelembagaan UPPB di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dipengaruhi oleh  peran  pemerintah,  partisipasi  petani, inovasi  teknologi,  kesadaran  nilai  tambah, kolaborasi, perubahan pasar, dan kapasitas sumber  daya  manusia.  Peran  pemerintah d a l a m   k e b i j a k a n   d a n   d u k u n g a n infr astru ktur  sanga t  be rp e ngar uh . Partisipasi  aktif  petani  dan  pelaku  usaha
karet  penting  untuk  keberlanjutan. Pemanfaatan  teknologi  modern  dan  nilai tambah  produk  juga  diperlukan  untuk mendukung pengembangan lembaga UPPB.

## SARAN
Perlu  upaya  perumusan  komitmen bersama yang mengikat dalam bentuk kerja sama multi-pihak dalam pelembagaan UPPB secara konkrit dan konsisten. Memfasilitasi komunitas petani karet di pedesaan untuk kemudahan  akses  modal  dan  transfer teknologi  melalui  pendampingan  berkala sehubungan pengembangan UPPB di sentra karet  rakyat.  Kolaborasi stakeholder diperlukan  untuk  menjamin  komitmen peningkatan kapasitas UPPB, sumber daya petani  karet,  dan  kestabilan  bagian  harga yang  diterima  agar  pelembagaan  sistem norma baru melalui UPPB dapat diterima.

## Tabel 6. Pengkategorian UPPB terkait komponen-komponen lembaga
Table 6. UPPB categorization related to institutional components

## Alamsyah, Kolopaking, dan Lubis

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, D. S., Alamsyah, A., & Nugraha, I. S. (2017). Material and farmers’ share through  the  organized  marketing system (case study in South Sumatra Province,  Indonesia). Proceedings  of International  Rubber  Conference 2017 (pp.  583-592).  Jakarta, Indonesia:  Indonesian  Rubber Research Institute dan IRRDB.
Alamsyah, A., Nugraha, I. S., Agustina, D. S., &  Vachlepi,  A.  (2017).  Tinjauan penerapan  unit  pengolahan  dan pemasaran bokar untuk mendukung gerakan  nasional  bokar  bersih  di Sumatera Selatan. Warta Perkaretan,
36 (2): 159-172.
Antoni,  M.,  &  T okuda,  H.  (2019). Indentification  of  obstacles  and drivers of smallholder rubber farmer to  become  members of a  processing and  marketing  unit  in  Indonesia. Applied Economics and Finance, 6 (2). RedFame Publishing.
Dirjenbun.  (2022). Statistik  Perkebunan Unggulan  Nasional  2021-2023 .
Jakarta:  D irekto ra t  Jend er al Perkebunan, Kementerian Pertanian
Republik Indonesia.
Effendy,  L.,  &  Mustofa,  R.  (2020).  Model pengembangan  kelembagaan  petani menuju  kelembagaan  ekonomi petani  di  Kecamatan  Sindangkasih C i a m i s . J u r n a l   E k o n o m i Pembangunan, 6 (1): 38-47.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan  dan  Pemasaran  Bahan Olah  Karet.  Jakarta:  Kementerian Pertanian.
Khin, A. A., Jacob, J., Teng, K. L. L., Bin, R. L. L & Chau, W. H. (2018). Forecasting technology using for dynamic natural rubber production models in selected asean  countries  and  world  market. Advanced  Science  Letters,  24 (5): 3368-3373.
Koentjaraningrat. (2000). Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia . 14-15
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.
(2014). Qualitative  Data  Analysis  A Methods Sourcebook . London: Sage.
Meilandi, I., Kolopaking, L. M., & Lubis, D. P. (2020).  Institutional  development strategies  for  internet  provision  in digital  communities  and  villages (study  in  inter -village  owned e nt er pr i s e s,   P a nc a  M an da l a , Tasikmalaya  Regency. Sodality: Jurnal  Sosiologi  Pedesaan,  10 (1): 159-178.
Nugraha,  I.  S.,  &  Alamsyah,  A.  (2019a). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat  pendapatan  petani  karet  di Desa  Sako  Suban,  Kecamatan Batang Hari Leko, Sumatera Selatan. Jurnal  Ilmu  Pertanian  Indonesia,
24 (2): 93-100.

## Pengembangan Lembaga Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Sumatra Selatan
Nugraha,  I.  S.,  &  Alamsyah,  A.  (2019b). Dampak  program  pengembangan kebun karet rakyat terhadap tingkat kesejahteraan petani karet di wilayah operasional  migas  di  Kabupaten Musi  Banyuasin. Jurnal  Penelitian Kesejahteraan Sosial, 18 (1): 41-50.
Syarifa, L.F., Agustina, D.S., Alamsyah, A., & Nugraha,  I.S.  (2016).  Potensi  dan kendala  dalam  penguatan  dan penumbuhan  kelompok  pemasaran bahan  olah  karet  terorganisir  di Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Penelitian Karet, 34 (2): 237-246.
Ritzer G. 2012. Teori Sosiologi. Dari Sosiologi kl asi k   s am pai   Per kem banga n T e r a k h i r   P o s t m o d e r n .   E d i s i kedelapan  (terjemahan).  Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Yuningtyas, C. V., Hakim, D. B., & Novianti, T. (2019). Integrasi pasar karet alam indonesia  dengan  pasar  dunia. Jurnal  Penelitian  Karet,  37 (2):  139- 150.

## Alamsyah, Kolopaking, dan Lubis