ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 1 Februari 2022 Halaman 1-12

## KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA JAMBI
Ersa Yuhana
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ersayuhana1208@gmail.com
Arrie Budhiartie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id
Eko Nuriyatman
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas hukum Universitas Jambi ekonuriyatman@unja.ac.id

## Abstract
The purpose of this article is to describe the service quality of making a driving license in public service  delivery  that  often  occurs  in  various  regions  in  Indonesia.  This  research  uses  the juridical  empirical  method  and  uses  primary  data  and  secondary  data  with  a  descriptive analysis  approach.  As  for  the  background  of  this  writing  occurs  because  there  are  still  many services that are not optimal and even there are still many irregularities that have been carried out  by  both  the  officers  themselves  and  the  community.  Even  though  the  government  has drafted laws and regulations related to procedures that must be obeyed by all parties, it has not been able to solve the problem. Some of these problems are caused due to lack of supervision, lack of strict performance control systems for officers and so on. One of the efforts that can be made  is  to  increase  the  role  of  the  government  in  overseeing  the  implementation  of  public services  in  the  field  of  making  driving  licenses  and  supported  by  applying  the  principle  of transparency so that the systems and procedures for providing these services can be known by all levels of society.
Keywords;  Quality of service, Driving License, Public Service

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  tentang  kualitas  pelayanan  pembuatan Surat  Izin  Mengemudi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  sering  terjadi  di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Empiris  dan menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini terjadi dikarenakan masih banyak di temukannya pelayanan  yang  kurang  maksimal  dan  bahkan  masih  banyak  terdapat  penyimpangan- penyimpangan  yang  di  lakukan  baik  petugas  itu  sendiri  maupun  oleh  masyarakatnya.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Meskipun  pemerintah  telah  merancang  peraturan  perundang-undangan  terkait  prosedur yang harus di taati oleh semua pihak, namun ternyata hal tersebut belum mampu mengatasi masalah  yang  terjadi.  Beberapa  permasalahan  tersebut  di  sebabkan  karena  minimnya pengawasan,  kurang  ketatnya  sistem  pengendalian  kinerja  petugas  dan  lain  sebagainya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pembuatan Surat Izin Mengemudi serta  didukung  dengan  cara  menerapkan  asas  transparansi  agar  sistem  dan  prosedur penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci; Kualitas pelayanan, Surat Izin Mengemudi, Pelayanan Publik

## A. Pendahuluan
Sesuai  dengan  tujuan  Nasional  Bangsa kita  yakni  seperti  yang  tercantum di  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang dimana  di  dalamnya  terdapat  pernyataan bahwa  negara  berkewajiban  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,
serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdeaan, perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial,  diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan  yang  berkedaulatan  rakyat  dan demokratis. Untuk mencapai tujuan
tersebut,  tidak  lepas  dari  peran  dan  fungsi pemerintah  yang  mengemban  tugas-tugas untuk  menyelenggarakan  pelayanan  yang berkualitas  kepada  masyarakat.  Mengingat sangat  pentingnya  pelayanan  publik  bagi kebutuhan  masyarakat,  maka  diperlukan suatu  bentuk  pelayanan  publik  yang berkualitas  yang  sejalan  dengan  tujuan dibentuknya Undang-Undang  No.  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Yang menjadi sorotan dalam
penyelenggaraan  pelayanan  publik  itu sendiri  adalah  terdapat  pada  segi  kualitas pelayanan  yang  di  berikan  kepada masyarakatnya.  Dalam  hal  ini,  pemerintah lebih  banyak  bertindak  sebagai  penguasa dari  pada  melayani  kebutuhan  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik, sehingga  keterlibatan  warga  negara  sangat terbatas. 1 Berbagai  Keluhan  sudah  umum disuarakan seperti pelayanan yang berbelit- belit,  adanya  pungutan  liar,  tidak  adanya kepastian  biaya,  waktu  dan  persyaratan pelayanan lainnya. Yang menjadi salah satu indikatornya yakni dalam hal pelayanannya, yang  dimana  hal  tersebutlah  yang menentukan  keberhasilan  penyelenggara pemerintah  terhadap  tingkat  kepuasan masyarakat, meskipun demikian mewujudkan  kepuasan  secara  menyeluruh tidaklah  mudah.  Hal  ini  merujuk  pada kualitas  pelayanan  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  di  Kota  Jambi
1 Abdul  Sabaruddin, Manajakemen  Kolaborasi dalam  Pelayanan  Publik (Yogyakarta:  Graha Ilmu. 2015), hlm.1.
menjadi  suatu  hal  yang  menarik  untuk diteliti.  Lebih  jelasnya  lagi  mengenai prosedur  pelayanan,  yaitu  dibentuk  oleh beberapa indikator antara lain:
a. Kejelasan informasi pelayanan;
b. Keterbukaan biaya pelayanan;
c. Ketepatan waktu pelayanan; dan
d. Proses pelayanan. 2
Penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi (SIM),  merupakan  bagian  dari  salah  satu bentuk  pelayanan  dari  Aparatur  Negara terhadap  masyarakat.  Namun  dalam prakteknya terdapat banyak keluhan terkait kinerja petugas yang menangani pembuatan SIM  itu  sendiri.  Bukan  hanya  menyangkut biaya pembuatan SIM, tetapi lamanya waktu serta pelayanan petugas dalam memberikan respon  juga  menjadi  penilaian  bagi masyarakat. Sikap petugas yang arogan dan kurang  ramah  terhadap  masyarakat  dalam menangani  pembuatan  SIM  menumbuhkan persepsi  negatif  dari  masyarakat  dalam mengurus pembuatan SIM sehingga masyarakat  cenderung  menggunakan  jasa “perantara”,  karena  mereka  merasa  lebih cepat  dan  mudah  untuk  mendapatkan  SIM tanpa  harus  menjalani  berbagai  prosedur. Kritik  masyarakat  umumnya  berkisar  pada lemahnya  kinerja  dan  profesionalisme birokrasi,  prosedur  pengurusan  yang berbelit-belit, dan pungutan liar di sana-sini. Banyaknya  keluhan  menimbulkan  citra buruk  yang  kurang  baik  terhadap  citra
2 S.P. Siagian, Patologi Birokrasi, hlm. 43.
pemerintah  dimata  masyarakatnya  sendiri terutama  dimata  masyarakat  awam  yang tidak  tahu  menahu  tentang  pelayanan publik. 3
Dari  latar  belakang  masalah  diatas, dapat  dilihat  bahwa  penyelewengan- penyelewengan  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  pembuatan  SIM  telah merusak  sendi  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  sehingga  perlu upaya  pemeberantasan  secara  tegas, terpadu,  efektif,  dan  mampu  menimbulkan efek jera terhadap petugas tersebut.
Berbagai aspek telah diatur sedemikian rupa suntuk mengurangi terjadinya tindakan  curang,  yang  membuat  hukum  itu menjadi  samar  dan  di  langgar.  Namun kepatuhan hukum yang berada dimasyarakat masih sangat minim.
Masyarakat  masih  bersifat  apatis  terhadap hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah, sehingga  pelanggaran-pelanggaran  hukum yang  terjadi  sebagian  besar  merupakan hasil  dari  sikap  masyarakat  yang  apatis terhadap  hukum.  kebudayaan  instan  yang terjadi dimasyarakat sudah sangat mendarah daging, sehingga kepekaan sosial menjadi tergeser kearah yang mengkhawatirkan. Masyarakat sudah menganggap  biasa  budaya  yang  negatif  itu karena  mereka  berpikir  bahwa  kegiatan yang  dilakukan  sesuai  prosedur  dan
3 Surjadi, Pengembangan  Kinerja  Pelayanan
Publik (Bandung:  PT.  Refika  Aditama,  2012), hlm. 7.
peraturan  hanya  akan  banyak  menguras waktu  dan  tenaga.  Oleh  karena  itu,  penulis memilih  penelitian  ini  untuk  membahas lebih  dalam  lagi  mengenai  penyelewengan- penyelewengan  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  khususnya  di  bidang pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  di Kota Jambi.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris, dengan melakukan penelitian terhadap  data  sekunder  yang  selanjutnya diteruskan  dengan  penelitian  terhadap  data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Tujuan  dari  pendekatan  yuridis  empiris  pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana  kualitas  pelayanan  pembuatan Surat  Izin  Mengemudi  yang  di  berikan  oleh petugas  dalam  rangka  menyelenggarakan pelayanan publik ke masyarakat di Kota Jambi, dimana data yang di peroleh dari penelitian ini salah satunya di peroleh  melalui observasi dan wawancara.

## C. Pengaturan Mengenai Standar dan
Prosedur Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Bidang pembuatan Surat Izin
Mengemudi  (SIM)  telah  diatur  pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 77 sampai  dengan  pasal  28,  namun  agar  lebih spesifik  peraturan  yang  mengtaur  tentang SIM maka dibuatlah Peraturan Kapolri No. 9
Tahun  2012  pasal  4  dikatakan  bahwa  SIM memiliki fungsi sebagai legitimasi kompetensi berkendara, identitas pengemudi, kontrol kompetensi pengemudi, dan  forensik  kepolisian.  Setiap  pengemudi diwajibkan  memiliki  SIM  sesuai  dengan kendaraan yang dikendarai agar pengendara memiliki etika berkendara  dan mempermudah  dalam  identifikasi  suatu kecelakaan pengendara di jalan raya.
Dalam  proses  pembuatan  SIM  itu sendiri  tentu  haruslah  memperhatikan standar-standar dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat yang dimana hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  Undang- Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik.  Dasar  hukum  penerbitan SIM bagi Polri:
1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf  b  dan  pasal  15  ayat  (2)  huruf
c.
2. Undang-Undang No.  22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan, BAB VIII.

## D. Ruang Lingkup Permasalahan
Pertama, penyalahgunaan  wewenang terkait  tindak  pidana  penyelahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU  No.  31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20  tahun 2001,  yang  dimana  dapat dijelaskan  bahwa tindakan  penyalahgunaan  kewenangan tersebut  merupakan  suatu  tindakan  yang
bertentangan  dengan  kepentingan  umum atau  untuk  menguntungkan  kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Dalam hal pembuatan  SIM  ini,  ketidakkonsistenan antara aturan dengan implementasi berpotensi  mendorong  petugas  melakukan ”diskresi”  yang  dapat  berujung  dengan penyalahgunaan wewenang. Dorongan kuat dari masyarakat yang mencoba mempengaruhi  petugas  untuk  melakukan malpraktek  dalam  melakukan  proses permohonan  SIM  dengan  berbagai  dalih,
antara lain karena kesibukan dan sebagainya,  merupakan salah  satu  hal  yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang petugas. Penyalahgunaan
wewenang  dilakukan  dengan  berbagai tujuan,  antara  lain  adalah  mendapatkan uang,  menjaga  hubungan  sosial  atau menghindari  komplain  masyarakat  terkait penanganan kepolisian yang berbelit-belit.
Kedua, Minimnya Pengawasan. Kecenderungan pengawasan belum berbasis teknologi informasi secara
terintegrasi  dan  masih  adanya  intervensi, baik  internal  maupun  eksternal  berpotensi pada belum optimalnya layanan SSB. Hal ini tentunya  bertentangan  dengan  pasal  21 butir  i  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  yang  berbicara mengenai pengawasan internal. Pengawasan  tersebut  bertujuan  untuk memastikan bahwa penyelenggaraan
prosedur  pembuatan  SIM  tersebut  apakah sudah  sesuai  dengan  standar  layanan  yang
telah ditetapkan atau tidak. Namu faktanya, masih banyak terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan  pelayanan  di  bidang pembuatan  SIM  ini.  Sebagai  ilustrasi  pada saat  ujian  teori,  masih  ada  potensi  bahwa yang mengerjakan soal bukan pemohon SIM yang bersangkutan. Pada saat ujian praktik, masih ada kemungkinan pemohon SIM yang tidak  lulus  menjadi  lulus  karena  tidak  ada sensor  berteknologi  yang  memberikan tanda,  misalnya  jika  pemohon  SIM menabrak traficun. Penilaian  ujian  praktik dilakukan  oleh  dua  orang  petugas  tanpa didukung dan terintegrasi dengan teknologi informasi, sehingga berpotensi ketidakobjektivan dalam penilaian. Ketiga, Sistem Pengendalian Manajemen Kinerja. Kinerja atau
performance adalah  hasil  kerja  yang  dapat dicapai  seseorang  atau  sekelompok  orang dalam  suatu  organisasi  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  masing- masing  dalam  rangka  upaya  menvapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan moral  maupun  etika. 4 Penilaian  terhadap kinerja  juga  diperlukan  untuk  mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan dari pekerjaan atau apakah  hasil  kinerja  telah  sesuai  dengan yang diharapkan. 5 Terhadap permasalahan sistem
pengendalian  manajemen  kinerja  petugas
4 Sabaruddin, Manajemen, hlm. 2.
5 Dwiyanto et all, Reformasi, hlm. 42.
ini  sudah  seharusnya  menjadi  tanggung jawab  pemerintah  dalam  melakukan pengawasan dengan melakukan pembinaan dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  tugas dari penanggung jawab seperti yang di atur di  dalam  pasal  6  Undang-Undang  No.  25 Tahu  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Sistem  pengendalian  manajemen  kinerja untuk  menekan  terjadinya  pungutan  liar dilakukan  antara  lain  dengan  pengadaan komputer  dan  aplikasi  sistem  yang  tepat dan terintegrasi dengan baik, sehingga tidak memungkinkan terjadi penyimpangan prosedur. Dalam hal ini, pemohon SIM
kadaluwarsa  tidak  lagi  bisa  diproses  lebih lanjut,  dan  harus  mengikuti  prosedur pembuatan  SIM  baru.  Namun  demikian pengadaan komputer yang berbasis aplikasi ini  belum  merata.  Kinerja  pelayanan  SIM yang baik tidak semata-mata dilakukan oleh terobosan atau inovasi yang dikembangkan oleh  satuan  wilayah  tetapi  juga  kinerja tingkat  Mabes  Polri.  Pelayanan  SIM  yang buruk  mengundang  celah  atau  peluang pelanggaran
hukum. Ketidakpastian prosedur  layanan  baik  dalam  hal kejelasan, ketepatan  dan  konsistensi  menyebabkan ketidakpastian  pelayanan.  Hal  tersebut berdampak  pada  kelelahan  masyarakat sebagai  akibat  adanya  prosedur  pelayanan yang  panjang  dan  melelahkan,  sehingga masyarakat  menyatu  dengan  pelayanan publik  yang  korup.  Banyaknya  persyaratan serta  uji  praktik  dalam  layanan  SIM
menyulitkan  banyak  orang,  sehingga berpotensi mendorong seseorang menggunakan cara cepat untuk
mendapatkan SIM. Hal ini terjadi pada unit- unit  lalu  lintas  di  kewilayahan  tempat  uji praktek, namun demikian faktor mentalitas pemohon  SIM  yang  tidak  mau  sudah mempengaruhi  petugas  untuk  berbuat melanggar  aturan.  Misalnya  sulitnya  ujian SIM  menyebabkan  masyarakat  ingin  jalan pintas  atau  cepat  lulus.  Bagi  pemohon  SIM yang  gagal  dan  gagal  lagi  dalam  ujian  itu, akan  mencari  jalan  pintas.  Internal  juga berpotensi  memberikan  peluang  terjadinya Pungli, sehingga terdapat dua unsur, antara pemohon  SIM  yang  ingin  cepat  lulus  dan aparatur yang berpotensi memberi kesempatan untuk Pungli.
Keempat, Potensi  Pungutan  Liar (Pungli).  Urgensi  Pungutan  Liar  (Pungli)  di Indonesia  merupakan  hal  yang  hingga  saat ini  masih  menjadi  tugas  bagi  pemerintah untuk  diselesaikan. 6 Terdapat  sejumlah  hal yang  menjadi  penyebab  maraknya  praktik Pungli  terutama  di  pelayanan  pembuatan SIM.  Beberapa  Satpas  SIM  ternyata  masih menjadi  lahan  empuk  bagi  praktik  Pungli. Berdasarkan  catatan  dari  Divisi  Humas Polri,  sebanyak  160  kasus  pungli  terjadi  di unit  yang  melayani  pembuatan  SIM,  STNK, dan  surat-surat  kendaraan  lainnya,  proses pembuatan SIM menjadi yang paling rawan
6 Wahyu  Ramadhani, Penegakan  Hukum  Dalam Menanggulangi  Pungutan  Liar  Terhadap Pelayanan Publik 12(2017): 263-76.
terjadinya  Pungli.  Hukuman  pidana  bagi pelaku  pungli  bisa  dijerat  dengan  Undnag- Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Pidana  Korupsi,  khususnya Pasal  12  E  dengan  ancaman  hukuman penjara  minimal  4  tahun  dan  maksimal  20 tahun.  Pelaku  pungli  juga  bisa  dijerat dengan  pasal  368  KUHP  dengan  ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Beberapa  potensi  Pungli  antara  lain diakibatkan:  SOP  prosedur  layanan  yang tidak diterapkan secara konsisten, penyalahgunaan wewenang, faktor ekonomi,  teknologi  yang  digunakan  dalam layanan tidak terintegrasi serta kecenderungan pengawasan belum berbasis teknologi informasi secara terintegrasi.
Adanya  ujian  komputerisasi  yang terkesan  hanya  formalitas  saja  dan ditemukan map yang berbeda dalam proses kepengurusan  dalam  membuat  SIM.  Yang dimana  untuk  yang  warna  map  abu-abu diberlakukan  test  dengan  diberikan  30 pertanyaan  yang  harus  lulus  minimal  21 pertanyaan,  sedangkan  untuk  warna  map khusus  yang  berwarna  merah,  hijau  dan kuning pasti lulus walaupun tidak ada yang benar satupun. Adanya ujian praktek untuk map  abu-abu  yang  sudah  lulus  ujian komputer  yang  dilakukan  tidak  hanya  satu kali  bahkan  sampai  tiga  kali  baru dinyatakan  lulus.  Sementara  untuk  map jenis  merah,  hijau,  dan  kuning  tidak  perlu melakukan  ujian  praktek  dan  langsung dinyatakan  lulus.  Selain  itu,  masih
terdapatnya  perilaku  petugas  yang  bersifat disfungsional  atau  negatif  diantaranya seperti  tidak  disiplin,  berpura-pura  sibuk, arogansi, serta bersekongkol dan bekerjasama  dengan  calo.  Berikut  bentuk- bentuk penyelewengan yang telah
diurutkan berdasarkan kategori tertentu:
1. Bentuk-bentuk penyelewengan yang terkait  dengan  ketepatan  waktu dalam  proses  pemberian  pelayanan publik,  dapat  berupa  tindakan- tindakan sebagai berikut : Penundaan berlarut, tidak menangani, melalaikan kewajiban. 2. Bentuk-bentuk penyelewengan yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan  dan  diskriminasi.
Kelompok  ini  terdiri  dari  tindakan- tindakan  :  Persengkokolan,  kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil.
3. Bentuk-bentuk penyelewengan yang lebih  mencerminkan  sebagi  bentuk pelnggaran  terhadap  hukum  dan perundang-undangan,  kelompok  ini terdiri dari tindakan-tindakan sebagai berikut : Pemalsuan, pelanggaran undang-undang, perbuatan melawan hukum. 4. Bentuk-bentuk penyelewengan yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat,  kelompok  ini  terdiri dari  beberapa  tindakan  sebagai
berikut  :  Bertindak  sewenang- wenang,  penyalahgunaan  wewen- ang,  bertindak  tidak  layak/  tidak patut.
5. Bentuk-bentuk penyelewengan yang
mencerminkan  sebagai  bentuk- bentuk korupsi secara aktif. Kelompok  ini  terdiri  dari  tindakan- tindakan sebagai berikut: Permintaan  imbalan  uang/korupsi, penguasaan tanpa hak , penggelapan barang bukti. E. Tindakan  Pemerintah  dan  Solusi Terhadap Permasalahan Dalam Pelayanan Pembuatan SIM Pertama, Peran  Pemerintah  dalam  hal pengawasan  dan  perizinan.    Dalam kepustakaan  administrasi,  izin  diartikan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga
masyarakat. 7 Dengan  memberikan  izin, penguasa  memperkenankan  orang  yang memohonnya  untuk  melakukan  tindakan- tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini  menyangkut  bagi  suatu  tindakan  yang demi  kepentingan  umum  mengharuskan pengawasan khusus atasnya. 8 Pada dasarnya, pelayanan  publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebebasan  tertentu  untuk  secara  aktif bertindak atas inisiatif sendiri 7 N.M Spelt dan ten Berge, Pengantar Hukum Perijinan, Penyuntingan Philipus M. Hadjon, Utrecht, 1991, hlm. 3.
8 Ibid.
menyelesaikan  berbagai  masalah  yang membutuhkan  penanganan  secara  cepat. Salah  satu  bentuk  kewenangan  yang menjadi  perhatian  selain  dari  perizinan adalah  dalam  bentuk  pengawasan,  yang lahir  berdasarkan  wewenang  yang  di berikan  oleh  undang-undang  kepada pemerintah. Berkaitan dengan  hal tersebut, upaya  pengawasan  sebagai  salah  satu bentuk  penanganan    terhadap  praktek penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain  sebagai  bagian  dari  wewenang administratif  juga  seharusnya  pemerintah mengaplikasikan asas-asas umum
pemerintahan  yang  layak  antara  lain akuntabilitas,  profesionalitas,  keterbukaan dan  mengutamakan  kepentingan  umum. Fungsi  dari  perizinan  dan  pengawasan  itu sendiri  adalah  sebagai  instrumen  yuridis yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk mempengaruhi  warga  agar  mau  mengikuti cara  yang  dianjurkannya  guna  mencapai suatu  tujuan  konkret.  Sebagai  suatu instrumen,  pengawasan  berfungsi  sebagai pengarah,  atau  untuk  mengendalikan tingkah  laku  petugas  maupun  masyarakat. Pengawasan  juga    dimaksudkan  sebagai sarana  dalam    mengadakan  pembinaan, pengaturan, dan pengendalian.
Dalam hal ini hendaknya perlu diingat,
bahwa tugas negara/pemerintah (Indonesia)  sebagai  negara  kesejahteraan tidak hanya memberikan pelayanan kepada
masyarakat  saja  ( social  service), sebagai upaya  meningkatkan  kesejahteraannya,
tetapi juga sekaligus memberikan perlindugan  kepada  seluruh  masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  optimal  terutama dalam proses pembuatan SIM salah satunya dengan mengoptimalkan peran pemerintah. Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan  pasal  3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang menjelaskan mengenai  tujuan  dibentuknya  undang- undang tersebut. Pemerintah sebenarnya telah berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat
terutama  dengan  keluarnya  Peraturan Pemerintah  tentang  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada Kepolisian  Republik  Indonesia,  yang meliputi  antara  lain  pengujian  untuk penerbitan  SIM  baru,  dan  penerbitan perpanjangan SIM. Kemudian pada lampiran  PP  RI  No.  60  Tahun  2016  ini disebutkan  jenis  dan  tarif  atas  penerimaan negara  bukan  pajak  yang  berlaku  dalam Kepolisian Republik Indonesia. Jadi
kesimpulan  dari  pernyataan  diatas,  cukup jelas  biaya  pengurusan  SIM  dan  informasi ini  telah  disosialisasikan  secara  meluas, antara dengan dipasang banner atau papan informasi di tempat pelayanan di satuan lalu lintas  di  kewilayahan.  Selain  peran  dari pemerintah, untuk
mewujudkan penyelenggaraan  pelayanan  yang  bersih tentunya juga memerlukan peran serta dari
masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan mendukungnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan adanya  tindakan  diskriminasi  oleh  petugas yang melakukan proses pembuatan SIM dan pemberian sosialisasi dalam rangka penyadaran  kepada  masyarakat  bahwa tindakan yang dilakukan dengan menggunakan  jalur  khusus  atau  jalan  tol dapat merugikan sebagian masyarakat yang lain. Dan diharapkan dari kedua belah pihak baik  masyarakat  maupun  petugas  sadar akan  hal tersebut sehingga tidak merugikan sebagian  pihak  yang  lain  dalam  hal kepengurusan pembuatan SIM.
Kedua, dengan  menerapkan  Asas Transparansi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir
permasalahan  tersebut  yakni  dengan transparansi  waktu  serta  biaya  dalam mengurus  sertifikat  dengan  penguatan administrasi. Hal ini sejalan dengan pasal 4 butir h Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan  tentang  asas  keterbukaan atau transparansi. Transparansi penylenggaraan  pelayanan  publik  adalah pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan  yang bersifat  terbuka  bagi  masyarakat  dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.
Penguatan  birokrasi  itu  sendiri  baik individu dapat dilakukan dengan
meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  dan  secara  organisasi  dengan pendekatan secara struktural dan
pendekatan  yang  berfokus  pada  kinerja.
Selain  itu,  dengan  membangun  prinsip transparansi  maka  segala  hal  yang dilakukan  pelaku  administrasi  dapat dikontrol oleh masyarakat
melalui informasi yang terbuka dan bebas di akses.
Transparansi  ini  mendorong  pelaku administrasi  untuk senantiasa  menjalankan aturan  sesuai  ketentuan  perundang- undangan.  Transparansi  dibangun  atas dasar  kebebasan  arus  informasi.  Informasi mengenai  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  kerja  lembaga-lembaga  dapat diterima  oleh  mereka  yang  membutuhkan informasi  tersebut  harus  dapat  dipahami dan  dipantau.  Upaya  pemeberantasan pungutan  liar  perlu  dibentuk  satuan  tugas sapu bersih pungutan liar yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Saber  pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien  dengan mengoptimalkan pemanfaatan  personil,  satuan  kerja,  dan sarana  prasarana,  baik  yang  berada  di kementerian/lembaga  maupun  pemerintah daerah.  Selain  itu,  sistem  pengendalian manajemen kinerja pada layanan SSB dapat dilakukan dengan metode :
a. Penerapan aturan yang jelas. b. Penerapan SOP ( Standard Operational  Procedure )  yang  logis
didasarkan  pada  ketersediaan sumber daya.
c. Penerapan  instrumen  berbasis teknologi  informasi  terintegrasi dalam menjalankan prosedur layanan,  termasuk  dalam  hal instrumen  ujian  dan  instrumen penilaian hasil ujian. d. Konsistensi aturan dengan implementasi.

## F. Kesimpulan
Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan  bagian  dari  salah  satu  bentuk pelayanan  dari  Aparatur  Negara  terhadap masyarakat.  Bidang  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  telah  diatur  pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 77 sampai  dengan  pasal  28,  namun  agar  lebih spesifik  peraturan  yang  mengatur  tentang SIM maka dibuatlah Peraturan Kapolri No. 9 Tahun  2012  khususnya  pada  pasal  4 dikatakan  bahwa  SIM  memiliki  fungsi sebagai  legitimasi  kompetensi  berkendara, identitas  pengemudi,  kontrol  kompetensi pengemudi, dan forensik kepolisian. Namun kenyataannya  di  dalam  pengimplemen- tasiannya  masih  terdapat  banyak  keluhan terkait  kinerja  petugas  yang  menangani pembuatan  SIM  itu  sendiri.  Beberapa permasalahannya yakni terkait penyalahgunaan  wewenang,  minimnya pengawasan,  kurangnya  sistem  manajemen kinerja  terhadap  petugas,  serta  rentannya
terjadi  kasus  pungutan  liar.  Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  maka  di perlukan  peran  pemerintah  Kota  Jambi dalam  hal  pengawasan  dan  penetapan aturan  yang  lebih  tegas  lagi.  Para  petugas yang  menangani  proses  pembuatan  SIM hendaknya  lebih  diefisiensikan  serta  tidak mengabaikan  penilaian  masyarakat  agar pelayanan  yang  di  berikan  semakin  lebih baik  sehingga  meminimalisirkan  terjadinya kasus-kasus  yang  di  anggap  menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.

## G. Saran
Berdasarkan artkel ilmiah ini, sebaiknya  bagi  petugas  yang  menangani dalam hal penyelenggaraan pembuatn Surat Izin Mengemudi sebaiknya lebih ditingkatkan  lagi  pelayanannya  dengan berpedoman pada penerapan asas transparansi,  meningkatkan  kinerja,  serta dengan  menerapkan  sanksi  disiplin  dan etika.  Selain  itu,  peran  pemerintah  juga sangatdibutuhkan,  terutama  dalam  hal pengawasan dan perizinannya agar
penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam hal  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  di
Kota Jambi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan semestinya dan agar tidak terjadinya pelanggaran  diluar  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Karena pada dasarnya,  kualitas  pelayanan  merupakan indikator penting yang menentukan apakah penyelenggaraan  pelayanan  tersebut  telah optimal atau tidak bagi masyarakat dan hal
ini tentunya akan sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel/Buku/Laporan Agus Dwiyanto. 2015. Manajemen Pelayanan  Publik  :  Peduli,  Inklusif  dan
Kolaborasi. Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press. Rycko  Amelza  Dahniel.  2014. Perilaku Orgaisasi Kepolisian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Hayat.  2017. Manajemen  Pelayanan    Publik.
Jakarta: Rajawali Pers.
Dimas  Ramdhana  Prasetya,  Tjahjanulin Domai,  L.  I.  M.  (2016).  Analisis Pengelolaan  Pengaduan  Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi  Publik  (JAP), 2(1),  1151-
1158. Suryani,  Des,  A.Y.  dan  M.Z.  (2018).  Aplikasi Legalitas IM Berbasis Mobile (Studi Kasus: Polisi Resort Rengat). IT Journal Research and Development, 2 (2). Lastriani,  E.  2014.  Pengaruh  Disiplin terhadap Kinerja Anggota Pada Satlantas  Polresta  Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Unilak, 11 (2),
353-367.

## Peraturan Hukum :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009 tentang   Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun  2012 tentang Surat   Izin Mengemudi