Politik Anggaran di Tingkat Lokal:
Politik Elit dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Cileles Kabupaten Sumedang 2022

## Anandya Khairunnisa & Mudiyati Rahmatunnisa
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran anandya19001@mail.unpad.ac.id, m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

## Abstrak
Ketahanan  pangan  adalah  salah  satu  program  prioritas  pemerintah  pusat  dalam  Dana  Desa  2022. Program ini  ditujukan untuk  mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di  desa dan wilayah tertinggal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  untuk  menganalisis  program ketahanan pangan di Desa Cileles melalui perspektif politik Anggaran dan teori elit kebijakan publik. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Desa  bersifat  elitis  dan  tidak  inklusif  dalam menentukan  program-program  turunan  karena  tidak  diadakannya  MusDes  sebagai  tahapan penyerapan  aspirasi  masyarakat.  Perangkat  desa  juga  tidak  terlalu  memahami  urgensi  dan  tujuan beberapa program yang telah disahkan. Adapun aktor sentral dalam perumusan program yaitu Kepala Desa,  Kaur  Perencanaan,  dan  PKK  sebagai  kelompok  elit  yang  mengalokasikan  nilai-nilai  dan membentuk opini masyarakat tentang program-program ketahanan pangan.
Kata kunci : dana desa, politik anggaran, politik lokal, elit desa

## Abstract
Food security is one of the government's priority programs in the 2022 Village Fund. This program is aimed at supporting economic recovery Post Pandemic Covid-19 in underdeveloped villages and areas. This study was using descriptive qualitative method to analyze the food security program in Cileles Village through the perspective of politics of budgeting policy and the theory of elite public policy. The results of this study indicate that the Village Government is elitist and not inclusive in determining derivative programs because Village Forum (Musyawarah Desa) is not held as a main stage of absorbing citizens aspirations. Village officials also did not really understand the urgency and purpose of several programs that had been ratified. The central actors in program formulation are the Village Head, Head of  Planning,  and  PKK  as  an  elite  group  that  allocates  values  and forms  public  opinion  about  food security programs.
Keywords : village funds, politics of budgeting, local politics, village elites

## Pendahuluan
Menurut  Antlov  (Aspinall  &  Fealy,  2003)  dalam  suksesi  desentralisasi  setidaknya dibutuhkan  dua  hal  utama;  peningkatan  kapasitas  politik  masyarakat  dalam  menciptakan desentralisasi  yang bottom-up dan  pelaksanaan  otonomi  desa.  Salah  satu  kebijakan  pasca reformasi  yang  sangat  penting  dalam  membangun  demokrasi  lokal  yaitu  UU  Desa.  Desa sebagai unit demokrasi terkecil dan terasli selama puluhan tahun di bawah rezim orde baru mengalami depolitisasi yang begitu kental, Kepala Desa hadir sebagai perpanjangan tangan pusat  dalam  melanggengkan  rezim.  Melalui  UU  Desa,  Desa  ditempatkan  sebagai  pusat pembangunan, sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Dalam suksesi pembangunan salah satu amanat UU Desa yang sangat penting adalah Dana Desa.
Desa  otonom  berhak  menyelenggarakan  pemerintahan  secara  mandiri,  membentuk lembaga perwakilan atau legislatif, membuat produk hukum seperti peraturan desa dan juga desentralisasi  keuangan.  Kemandirian  mengatur  keuangan  atau  desentralisasi  fiskal  juga turut  dirasakan  hingga  ke  tingkat  desa  sebagai  perwujudan  desa  yang  otonom.  Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui,  desa memiliki  posisi  strategis  dan  fundamental dalam sistem pemerintahan.
Namun dalam pelaksanaannya penggunaan Dana Desa seringkali menemui kendala. Menurut  Pusat  Kajian  Badan  Anggaran  DPR  RI  ada  beberapa  permasalahan  yang menghambat efektivitas Dana Desa. Yang pertama yaitu alokasi anggaran yang kurang tepat dalam  mengentaskan  kemiskinan,  tahap  formulasi  yang  tidak  demokratis  sehingga menghasilkan program yang tidak inklusif, dan penyimpangan serta penyelewengan dana desa oleh sejumlah oknum (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 202 C.E.).
Sangat minimnya pendapatan asli desa (PaDes) membuat sebagian besar pembiayaan program  dan  pembangunan  desa  dalam  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  masih bergantung pada transfer daerah dan pusat, bahkan berdasarkan laporan DJPK Kemenkeu terjadi  kecenderungan  penurunan  PaDes  setiap  tahunnya  (Adriyanto,  2021).  Hal  ini disebabkan karena Desa belum mampu menggali dan memaksimalkan potensinya sendiri.
Struktur Pendapatan Desa Berdasarkan Statistik Keuangan Desa BPS (Milliar Rupiah) 2016 2017 2018  2019 *) Pendapatan 82.312 100.240 102.128  113.895 1 Pendapatan Asli Desa 3.535 3.097 3.475 2.890 2 Pendapatan Transfer 78.304 96.651 97.959 110.250 2.1     Dana Desa 45.613 57.561 56.903 66.662 2.2     Dana Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Kota/Kab 2.042 2.466 3.003 3.562 2.3     Alokasi Dana Desa 26.372 30.507 31.823 34.651 2.4     Bantuan Keuangan 4.277 6.118 6.230 5.375 3 Pendapatan Lain-Lain 472 492 694 755 *) APBDes
Data dari laporan DJPK Kemenkeu tentang Kebijakan Dana Desa Tahun 2021
Secara  konsisten  Dana  Desa  yang  digelontorkan  pusat  selalu  naik  dari  segi  besaran semenjak didistribusikan pertama kali di  tahun 2015.  Keseriusan pemerintah pusat terkait Dana Desa terlihat dari besarnya Dana Desa 2019-2024 dikucurkan sebesar Rp 400 Miliar yang dibagikan ke 78.000 desa di seluruh Indonesia.
Anggaran  publik  adalah  sebuah  arena  politik  karena  dalam  perumusan  hingga implementasinya lebih didominasi unsur politik dibanding teknis ataupun ekonomi. Secara politis  anggaran  adalah    komitmen  politik  dan  prioritas  pemerintah.  Kebijakan  anggaran melewati  proses  politik  dimana  relasi  antar  aktor  dan  lembaga  akan  menentukan  hasil akhirnya, maka budget outcomes pun tidak terlepas dari keuntungan politik (Panjaitan, 2021).
Di samping itu, otonomi desa sebagai alat perwujudan pembangunan dan demokrasi tingkat  lokal  seringkali  mengalami  ancaman,  seperti  dominasi  elit  lokal,  pemerintah  desa yang  bersifat  elitis,  hingga  politisasi  anggaran  desa.  Hasil  penelitian  Ika  Nadzifa  (2018) tentang relasi antar aktor dalam Alokasi Dana Desa Mojoagung menyebutkan bahwa adanya keterikatan antar agen yang terlibat dalam penganggaran.  Salah satu penyebabnya adalah ruang diskusi dan musyawarah yang terbuka luas di Desa Mojoagung sehingga dialog dan masukan dua arah tercipta antar masyarakat dan Pemerintah Desa.
Minimnya  keterlibatan  publik  dan  pemerintah  yang  elitis  membuat  kemungkinan penyelewengan dana desa semakin besar dan sasaran program tidak tercapai. Dalam analisis oleh  Kemenkeu  yang  mengutip  hasil  riset  SMERU  Institute  (2018)  mengenai  evaluasi terhadap partisipasi masyarakat desa selama tiga tahun penyaluran Dana Desa menunjukkan bahwa peran warga desa belum optimal dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang mana menjadi faktor utama dalam demokrasi desa.
Menurut laporan ICW (dalam Nadzifa, 2018) selama 2016 hingga Agustus 2017 terjadi 107  laporan  penyelewengan  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  oleh  Kepala  Desa  dan  30 perangkat desa. keterlibatan aktor formal dan nonformal adalah hal utama dalam memahami budget outcomes .
Pada pandemi covid19 yang dianggap sebagai situasi gawat darurat membuat peran dana  desa  menjadi  sangat  penting.  Desa  adalah  sektor  pendorong  perekonomian  di  kota seperti  produsen  pangan.  Pada  Dana  Desa  2022  pemulihan  ekonomi  adalah  prioritas anggaran, salah satu program prioritasnya adalah ketahanan pangan 1 . Program ketahanan pangan ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pemberdayaan tani/ternak. Program ketahanan pangan ini didukung oleh ketersediaan akses jalan dan juga air bersih.
Desa Cileles adalah salah satu desa tradisional di Kabupaten Sumedang yang sebagian besar  penduduknya  berprofesi  sebagai  petani  dan  peternak.  Dua  tahun  dibawah  kemelut Covid-19  yang  menyebabkan  kemerosotan  ekonomi  tidak  berdampak  dalam  alokasi  dana desa  kabupaten  Sumedang.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tentang  Penyusunan Penyusunan  Peraturan  Desa  APBDes  TA  2021  oleh  Rahmah  dan  Hamdi  (2021)  bahwa Pemerintah Desa kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam penganggarannya.  Selama dua tahun berturut-turut ADD Sumedang mengalami  kenaikan signifikan, pada tahun 2021 stagnan dan pada tahun 2022 naik sebesar 4,75%. Dalam program pemulihan ekonomi pasca covid-19 Desa Cileles membagi kedalam dua program, yaitu BLT dan  ketahanan  pangan.  Kedua  program  tersebut  dibiayai  melalui  Dana  Desa  yang dialokasikan oleh pusat dalam APBD Kabupaten
Pada perumusan program ketahanan pangan Pemerintah Desa cenderung bersifat elitis karena tidak ada musyawarah desa (MusDes) sebagai tahapan penyerapan aspirasi, padahal program-program dalam ketahanan pangan tersebut ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan program ketahanan pangan sebagai  program  pemulihan  ekonomi  pasca-covid19  dengan  pendekatan  politik  anggaran dan  teori  elit  kebijakan  publik.  Dimana  dalam  arena  politik  anggaran  ditemukan  adanya
1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . (n.d.). Retrieved June 8, 2022, from https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022
relasi  elit,  aktor  formal  maupun  nonformal,  dan  lembaga  yang  saling  berkompetisi  untuk mempengaruhi budget outcomes.

## Tinjauan Pustaka
Menurut  Widjaja  (2003)  otonomi  yang  diterapkan  di  desa  adalah  otonomi  asli  yang wajib dihormati oleh pemerintah. Otonomi desa adalah pemaknaan terhadap kemandirian masyarakat  desa  dalam  mengatur,  mengurus  dan  melaksanakan  pemerintahan  desa  ( self governing community ). Beberapa ahli berpendapat bahwa otonomi desa adalah otonomi murni, seperti  yang  disebutkan  oleh  Terry  (dalam  Yuningsih,  2016)bahwa  pada  penyelenggaran otonomi desa mampu mendatangkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat desa secara langsung baik dalam pengambilan keputusan atau dinamika politik desa lainnya adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Otonomi desa sebagai dampak dari pelaksanaan desentralisasi hingga ke tingkat lokal juga turut membawa desentralisasi fiskal.
Desentralisasi fiskal adalah konsekuensi dari politik desentralisasi. Desentralisasi fiskal didefinisikan  sebagai  kemandirian  untuk  mengatur  dan  mengelola  keuangan  publik  oleh pemerintah yang berwenang melalui berbagai kebijakan yang disahkan.
Anggaran adalah instrumen penting dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Irene Rubin (1992) anggaran adalah apa yang pemerintah lakukan dan prioritaskan dengan menggunakan dana publik ( spending money). Smith dan Lynch (dalam Herzon. Y, 2011) mendefinisikan anggaran sebagai rencana program-program yang memiliki tujuan khusus dalam periode tertentu.
Kebijakan anggaran lebih dipengaruhi oleh unsur politik daripada hal teknis ataupun unsur  ekonomi.  Seperti  kebijakan  publik  umumnya  yang  merupakan  sebuah  produk  dari proses  politik,  Aaron  Wildavsky  (2018)  mengatakan  bahwa  anggaran  adalah  bagian  dari subsistem  politik  karena  adanya  kemungkinan  para budget actors untuk  memperbesar anggaran.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  aktor  dan  lembaga  yang  terlibat  dalam  proses penganggaran  sehingga  berbagai  kepentingan  para  budget  actors  tersebut  akan  saling berkompetisi  untuk  memperebutkan  sumber  daya  publik.  Wildavsky    juga  berpendapat bahwa  tidak  akan  bisa  membuat  perubahan  yang  signifikan  dalam  anggaran  tanpa melibatkan proses politik
Norton dan Elson (Norton et al., 2002) menyebutkan bahwa politik anggaran setidaknya melibatkan  lima  pemahaman  utama;  kewenangan  dalam  proses  penganggaran,  peran pemerintah dalam pilihan politiknya & akuntabilitas anggaran publik, jaringan kekuasaan dan  kehadiran  stakeholders  non-formal  dan  pengaruhnya  di budget  outcomes ,  insentif  atas segala  tindakan  dan  pilihan  politik  dalam  penganggaran,  serta  tahapan  birokrasi  dalam pengambilan keputusan anggaran.
Relasi  Agen  dan  jaringan  kekuasaan  juga  menjadi  hal  yang  tidak  terpisahkan  dari pembahasan politik anggaran. Agen dan aktor yang memiliki legitimasi serta wewenang saat bertindak  secara  elitis  bisa  dijelaskan  melalui  teori  elit  dalam  kebijakan  publik.  Teori  elit menjelaskan pada situasi dimana masyarakat tidak memperoleh informasi dan pengetahuan yang  mumpuni  tentang  kebijakan  maka  kelompok  elit  akan  jadi  pihak  yang  mampu membentuk opini masyarakat pada kebijakan dibandingkan masyarakat yang menentukan arah  kebijakan  (Dye,  2017)  sehingga  kebijakan  publik  sebagai  manifestasi  dari  preferensi kelompok elit.
Menurut  Dye  (2017)  lebih  jauh  teori  elit  menggambarkan  masyarakat  terbagi  dalam kelompok yang memiliki power dan yang tidak memiliki power . Beberapa orang yang memiliki power tersebut  yang  akan  menyebarkan  atau  membentuk values di  tengah  masyarakat.
Kebijakan yang bersifat elitis akan membentuk kebijakan tersebut sebagai tuntutan kelompok elit,  bukan  tuntutan  masyarakat  sebagai  konsumen  kebijakan.  Menurut  Lindblom  (dalam Herzon. Y, 2011) dalam perumusan kebijakan penting untuk memahami peran partisipasi, wewenang, dan kedudukan seluruh aktor.
Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Nadzifa (2018) dalam penelitiannya bahwa pada Desa  Tradisional  kepatuhan  masyarakat  terhadap  Pemerintah  Desa  sangat  tinggi  yang disebabkan minimnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat desa dalam memahami tata pelaksanaan pemerintahan.

## Metode Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  Penelitian  kualitatif  ditujukan  untuk  menemui  pola  hubungan  yang  interaktif, pemahaman makna, dan mendeskripsikan realitas yang kompleks (Sugiyono, 2018). Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjelaskan dan mendeskripsikan
bagaimana politik anggaran dalam program ketahanan pangan sebagai program pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Desa Cileles yang ditinjau berdasarkan relasi dan kompetisi antara aktor ataupun lembaga.
Penelitian dilakukan selama tiga bulan, April hingga Juni 2022, di Kantor Kepala Desa Cileles Kabupaten Sumedang. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu indepth interviews atau wawancara secara mendalam dengan sejumlah aparat desa yang berwenang, yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kasi  Perencanaan  dan  Kasi  Pemerintahan  dan  telaah dokumen seperti  dokumen Perdes Tentang APBDes Cileles TA 2022, RPJMDes,  observasi, dan juga studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara mendalam dan holistik sesuai dengan kerangka teori ( grounded theory ) agar dapat menggeneralisasi fenomena yang muncul melalui konsep yang terstruktur.

## Profil Desa Cileles
Desa Cileles adalah salah satu desa tradisional di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor,  dengan  jumlah  penduduk  desa  sebanyak  6.820  jiwa.  Klasifikasi  Desa  Cileles sebagai  Desa  Wisata  di tengah  wacana  Jatinangor  menjadi  Kawasan  Perkotaan  Jatinangor (KPJ) menjadi menarik. Berdasarkan profil desa yang tertuang dalam RPJMDes menyebutkan bahwa petani dan buruh tani adalah profesi yang paling banyak ditekuni masyarakat desa. Hal ini juga didukung oleh sarana prasarana pertanian/perikanan seperti lahan, tambak, dan saluran irigasi. Adapun sektor unggulan Desa Cileles adalah tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

## Analisa
Ada dua program dari lima program prioritas yang dicetuskan pemerintah pusat dalam Dana Desa yaitu BLT dan ketahanan pangan. BLT dari segi besaran dan indikator penerima sudah ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat, sementara itu untuk Ketahanan Pangan hanya persentase dana saja yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, besaran dana turunan program,  jumlah  program,  dan  penerima  program  ditentukan  langsung  oleh  Pemerintah
Desa.  Kedua  program  ini  juga  mengalami  tahapan  yang  sangat  berbeda.  Pada  BLT Pemerintah Desa melakukan MusDes sebanyak tiga kali bersama Ketua RW, BPD, dan kader 2 dalam  menentukan  alur  teknis  implementasi.  Sedangkan  pada  Ketahanan  Pangan Pemerintah Desa sama  sekali tidak melakukan MusDes sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat, program ini langsung disahkan pada MusDes Pengesahan bersama BPD.
Adapun  turunan  program  ketahanan  pangan  yang  didanai  dari  Dana  Desa  adalah budidaya maggot yang dipegang oleh Karang Taruna, hidroponik oleh Kelompok Wanita Tani  bersama  Posyandu,  bantuan  dana  kepada  kelompok  tani/ternak  di  lima  RW,  dan pembangunan irigasi.  Program ini juga disertai dengan Bimbingan Teknis (BimTek) untuk para penerima.
Beberapa program dan kelompok penerima baru dibentuk saat perumusan program dilaksanakan.  KWT  atau  Kelompok  Wanita  Tani  yang  dibawahi  oleh  PKK  yang  dietuai langsung oleh istri Kepala Desa, baru dibentuk pada perumusan program ketahanan pangan. Program budidaya maggot yang dilaksanakan oleh Karang Taruna baru ada di Tahun 2022. PKK adalah kelompok yang memperoleh dua program ketahanan pangan disaat kelompok lainnya  hanya  memperoleh  sat  program,  yaitu  hidroponik  dan  Kawasan  Rumah  Pangan Lestari (KRPL). Hingga per Juni 2022 program yang bejralan baru ternak lele.
Pada kegiatan ternak yang baru muncul di tahun 2022 sebagai inisiasi dari Pemerintah Desa,  budidaya  maggot,  diserahkan  langsung  kepada  Karang  Taruna  sebagai  kelompok pemuda.  Hal  ini  sesuai  dengan branding dan  kampanye  Kepala  Desa  yang  ingin mengedepankan peran anak muda di Desa. Namun saat diwawancarai sejumlah perangkat desa mengaku tidak paham urgensi dari program tersebut dan cenderung tidak tahu menahu tujuan dan pasar dari program maggot tersebut.
Penyerapan  aspirasi  program  Ketahanan  Pangan  terjadi  secara  informal  dan  hanya dilakukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Kasi Perencanaan adalah aktor yang turun langsung  untuk  berkomunikasi  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat.  Namun  setelah pertemuan  selesai,  Pemerintah  Desa  malah  mengajukan  program  yang  mereka  rancang sendiri kepada kelompok tertentu.
Berdasarkan  Peraturan  Desa  Tentang  APBDes  TA  2022  didapati  bahwa  program peningkatan  produksi  ternak  adalah  program  dengan  anggaran  terbesar  pada  ketahanan
2 Sebutan untuk ibu-ibu PKK yang aktif dalam tata kelola pemerintahan desa.
pangan,  kelompok  ternak  adalah  pihak  penerima  anggaran  terbesar  diantara  penerima lainnya. Sementara itu antara lampiran RAB dan alokasi APBDes adanya perbedaan nominal, berdasarkan penjelasan Sekretaris Desa perbedaan nominal tersebut adalah pajak yang harus Pemerintah Desa bayarkan, karena Masyarakat Desa tidak begitu paham akan hitungan pajak maka dalam alokasi APBDes mereka menaikkan anggaran.
Adapun  proses  penganggaran  program-program  yang  diberikan  Pemerintah  Desa kepada kelompok penerima maka rancangan tadi akan disahkan dalam Rapat Pleno bersama BPD.  Pada  tahapan  ini  BPD  cenderung  hanya  berperan  sebagai  pihak  penyetuju  Program yang diajukan Pemerintah Desa. Setelah sah, maka kelompok penerima akan menyusun RAB secara  mandiri  dan  kemudian  disahkan  dalam  APBDes  TA  2022  oleh  Pemerintah  Desa. Sehingga nominal yang muncul adalah inisiasi kelompok penerima.
MusDes  adalah  forum  tertinggi  dan  menjadi  salah  satu  tahapan  terpenting  dalam perumusan  kebijakan  tingkat  Desa.  Sebagai  bentuk  pelembagaan  demokrasi  pada masyarakat  desa  MusDes  adalah  wujud  nyata  keterlibatan  semua  kelompok  masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis ‘Dari Rakyat untuk Rakyat’ (Rozaki & Yulianto, 2015). Dengan tidak adanya MusDes untuk program Ketahanan Pangan, yang mana program ini ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat, membuat aspirasi dan masalah yang datang  tidak  langsung  dari  masyarakat.  Fenomena  ini  seiring  dengan  teori  elit  dalam kebijakan  publik  yang  disebutkan  Dye  (2017)  pada  kebijakan  yang  terbentuk  di  tengah masyarakat  yang  didominasi  elite  maka  kebijakan  tersebut  adalah  bentuk demands dari kelompok  elit  yang  ada  karena  masyarakat  memiliki  sarana  terbatas  atau  bahkan  tidak memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasinya.
Ada sejumlah aktor kunci dalam penentuan program ketahanan pangan di Desa Cileles, yaitu  Kader,  Kepala  Desa  dan  Kasi  Perencanaan.  Relasi  antara  Kepala  Desa  dengan  Kaur Perencanaan  sudah  berjalan  jauh  sebelum  mereka  menduduki  jabatan  struktural  tersebut. Kasi Perencanaan adalah salah satu tim sukses dari Kepala Desa pada Pilkades 2020, dan kini ia menjadi tangan kanan Kepala Desa. Kader yang juga bagian dari PKK adalah kelompok yang selalu ikut terlibat dalam seluruh perumusan program hingga penganggaran, mereka aktif memberikan pandangan terhadap proses perumusan program ketahanan pangan.
Melalui program-program ketahanan pangan membuat Pemerintah Desa bersifat top - down dan  elitis  terhadap  masyarakat.  Tidak  adanya  Musyawarah  Desa  (MusDes)  dalam mengidentifikasi  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  menurut
Pemerintah Desa mereka sudah lebih dahulu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan bagi masyarakat  desa.  Seluruh  rancangan  program  datang  dari  Kaur  Perencanaan  dan  Kepala Desa  sehingga  kebijakan  yang  disahkan  adalah  preferensi  Pemerintah  Desa.  Tidak terbukanya Pemerintah Desa membuat salah satu kelompok ternak yang mengajukan protes kepada  Pemerintah  Desa  dan  meminta  untuk  menjadi  bagian  dari  penerima,  namun Pemerintah Desa menolak dengan alasan slot pembagian sudah penuh.
Pembahasan anggaran program ketahanan pangan tidak dilalui dengan pertarungan kepentingan,  konflik  ataupun  kritik  yang  berarti  dari  BPD  maupun  masyarakat,  hal  ini dikarenakan beberapa hal.  Peran BPD hanya sebagai  pihak penyetuju  rancangan  program dan  anggaran,  tidak  ada  keterlibatan  BPD  sebagai  lembaga  perwakilan  dalam  tahapan perumusan. Kedua, kapasitas BPD yang kurang sebagai legislative dan bertindak pasif pada pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiga, perumusan dan pengesahan yang tertutup dan tidak ada  sosialisasi  sehingga  masyarakat  desa  tidak  tahu-menahu  tentang  program  ketahanan pangan.  Yang  terakhir,  sentralistik  dan  elitisnya  Pemerintah  Desa  dalam  membentuk program-program, hanya melibatkan kelompok penerima dan BPD.
Penentuan  kelompok  penerima  dengan  mengutamakan  kelompok  muda  tanpa mempertimbangkan  kesiapan  dan  sasaran  program  menjadi  hal  fatal  karena  besar kemungkinan  program  tersebut  menjadi  sia-sia  dan  hanya  digunakan  untuk  menjaga stabilitas politik semata.

## Kesimpulan
Dalam  program  ketahanan  pangan  Pemerintah  Desa  Cileles  bersikap  elitis  karena dalam proses perumusan sama sekali tidak mengadakan Musyawarah Desa sebagai tahapan penyerapan  aspirasi  masyarakat  desa.  Pemerintah  Desa  sebagai  elit  pemerintahan membentuk sendiri program program turunan sehingga kebijakan yang tercipta berasal dari preferensi  Pemerintah  Desa.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang  Dye  katakan mengenai  teori  elit kebijakan  publik  bahwa  kelompok-kelompok  elit  yang  memiliki  kekuasaan  di  tengah masyarakat akan menjadi pihak yang membentuk nilai-nilai kebijakan di tengah masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Sehingga memunculkan kebijakan publik sebagai preferensi elit.
Melalui  Politik  anggaran,  Kepala  Desa  dan  Kaur  Perencanaan  menggunakan wewenang  struktural  mereka  untuk  dalam  rancangan  program  dan  penganggaran. Kelompok  penerima  secara  leluasa  menentukan  jumlah  anggaran  yang  mereka  butuhkan. Pada seluruh tahapan, dari perumusan hingga pengesahan anggaran tidak ditemukan konflik atau pertarungan kepentingan karena Pemerintah Desa bersifat sentralistik dan BPD yang pasif, hanya berperan sebagai pihak yang menyetujui. Program-program turunan ketahanan pangan  yang  ditujukan  langsung  untuk  kesejahteraan  masyarakat  tidak  inklusif  karena tahapan  penyusunan  program  yang  bersifat  tertutup  tanpa  melibatkan  masyarakat  desa sebagai sasaran.

## Daftar Pustaka
Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). Local Power and Politics in Indonesia, Decentralisation & Democratisation . Institute of Southeast Asian Studies.
Adriyanto. (2021). Kebijakan Dana Desa Tahun 2021 . Retrieved June 9, 2022, from https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa- 2021.pdf
Badan Kebijakan Fiskal, & Politeknik Keuangan Negara STAN. (2018). Kajian Dana Desa Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia . Diakses dari  https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita- kajian/file/Kajian_dana_desa.pdf
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15 th Edition) . Florida State University.
Panjaitan, J. F. V. (2021). Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Oleh . (Skripsi Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2021) Diakses dari https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/47613
Herzon. Y. (2011). Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan  Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD Dalam  Penyusuna APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci  Provinsi Jambi. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2021) Diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53660
Nadzifa, Z. I. (2018). Politik Anggaran Desa : Studi Interaksi Agen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Repository Unair , 1 – 12.
Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. Jurnal Politik , 1 (2), 231-261.
Norton, A., Elson, D. (2002). What’s behind the budget? Politics, rights and accountability in the budget process. Overseas Development Institute , June .
Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (202 C.E.). Efektivitas Dana Desa .
Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment , 1 (2), 69 – 84. https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954
Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa. In T.
Hariyanto (Ed.), Institute for Research and Empowerment (1st ed.). Institute for Research and Empowerment.
Rubin, I. S. (1992). The Politics of Public Budgeting: Getting & Spending, Borrowing and Balancing. In Urban Affairs Review (Vol. 27, Issue 3).
Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. Bandung: Alfabeta.
Widjaja. (2003). Otonomi Daerah . Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
Wildavsky, A. (2018). Political implications of budgetary reform. In Performance Based Budgeting . https://doi.org/10.4324/9780429498411