## KINERJA KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SMPN 8 KOTA BANDA ACEH

## Oleh
*Arlis. M
Abstrak :  Kinerja  komite  sekolah  merupakan  salah  satu  faktor  keberhasilan  program pendidikan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  mengunakan  pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data  dilakukan melalui  wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan subjek penelitian adalah ketua komite sekolah, kepala sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  dan  guru.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1) Kemampuan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain melakukan identifikasi  sumber  daya  pendidikan  dengan  cara  memantau  perkembangan  sumber daya  masyarakat  agar  dapat  direkomendasikan  menjadi  calon  tenaga  pengajar  di sekolah, memberikan masukan RAPBS, menyelenggarakan rapat RAPBS, memberikan pertimbangan  dan  perubahan  RAPBS,  dan  ikut  mensahkan  RAPBS  bersama  kepala sekolah.;  (2)  Motivasi  komite  sekolah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  antara  lain mengelola  sumber  daya  pendidikan  melalui  koordinasi  dengan  kepala  sekolah  dan dewan  guru.  Adapun  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  sarana  dan  prasarana  sekola h dilakukan  dengan  menerima  hasil  laporan  wakil  kepala  sekolah  bidang  sarana  dan prasarana,  dan  (3)  Tanggung  jawab  komite  sekolah  dalam  penyelenggaran  pendidikan dilakukan  dengan  cara  mengontrol  keputusan  pada  setiap  kebijakan  yang  dirumuskan oleh kepala sekolah dan mengontrol pelaksanaan program sekolah melalui pengawasan terhadap organisasi sekolah,
Kata kunci: Kinerja, Komite Sekolah, dan Penyelenggaraan Pendidikan

## PENDAHULUAN
Salah  satu cara untuk  mencapai hal tersebut adalah  dengan  mengoptimalkan  peran  serta masyarakat,  khususnya  yang  tergabung dalam  keanggotaan  komite  sekolah  dalam setiap  pengambilan  kebijakan  sekolah. Suyatmo  (2008;11)  mengemukakan  bahwa “Peran  serta  masyarakat  diharapkan  lebih bernuansa advokasi,
mediasi,
pemberdayaan,  dan  demokratisasi”.  Dengan adanya  pembentukan  komite  sekolah  pada satuan  pendidikan  sebagaimana  telah  diatur dalam Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan  Dewan  Pendidikan  (DP)  dan
Komite Sekolah (KS).
Dalam Kepmendiknas
tersebut menyebutkan  tujuan  pembentukan  komite sekolah  antara  lain  sebagai  berikut  (1)
Mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  dan prakarsa  masyarakat  dalam  melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan  di  satuan  pendidikan;  (2) Meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran serta  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3)
menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demokratis
dalam
penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
Dengan  lahirnya  Kepmendiknas  di atas, semakin memperjelas posisi dan fungsi komite  sekolah  dalam  penyelenggaraan pendidikan  antara  lain  sebagai  tempat penyaluran aspirasi dalam melahirkan kebijakan, meningkatkan peran serta masyarakat dan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan demokratis.

## KINERJA KOMITE SEKOLAH
Usaha  seorang  ketua  komite  sekolah dapat  digambarkan  sebagai  motivasi  yang diperlihatkan  untuk  menyelesaikan  program pendidikan.  Tingkat  keterampilan  ketua komite  sekolah  berhubungan  dengan  apa yang  dapat  dilakukannya  di  sekolah  dan  di msayarakat. Sudarmayanti (2006:53) mengemukakan  bahwa  “Ciri-ciri  kinerja seseorang  dalam  suatu  organisasi  dapat dikatakan meningkat jika memenuhi indikator-indikator yaitu kualitas hasil kerja,
*Arlis. M adalah Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ketepatan  waktu,  inisiatif,  kecakapan,  dan komunikasi yang baik.
Enos  (2007:277)  mengemukakan  ciri- ciri  kinerja  pada  seseorang  yang  produktif adalah sebagai berikut: (1) Bekerja sepenuhnya  dalam  jam-jam  kerja  ( fulltime );
(2)  Pilihan  kerja  itu  didasarkan  pada motivasi yang kuat; (3) Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu dan keterampilan  khusus  yang  diperoleh  lewat pendidikan  dan  latihan  yang  lama;  (4)
Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan  pekerjaan  atau  menangani klien;  (5)  Pekerjaan  berorientasi  kepada pelayanan,  bukan  kepentingan  pribadi;  (6) Pelayanan didasarkan pada kebutuhan objektif  klien;  (7)  Memiliki  otonomi  untuk bertindak  dalam  menyelesaikan  persoalan klien; (8) Menjadi anggota organisasi profesi sesudah  memenuhi  persyaratan  atau  kriteria tertentu;  (9)  Memiliki  kekuatan  dan  status yang tinggi sebagai eksper dalam spesialisasinya;  dan  (10)  Keahlian  yang sudah  dimiliki  tidak  diadvertensikan  untuk mencari  klien.  Dari  deskripsi  tersebut  dapat dipahami  bahwa  kinerja  komite  sekolah harus  dicapai  dalam  bentuk  pelaksanaan kegiatan  atau  program  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  sekolah  yang dipengaruhi  oleh  motivasi  dan  kemampuan para anggota komite sekolah.
Berhasil  tidaknya  tujuan  dan  cita-cita dalam organisasi pemerintahan sangat tergantung bagaimana proses kinerja tersebut  dilaksanakan.  Kinerja  tidak  lepas dari  faktor  yang  mempengaruhinya.  Berikut faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja sebagaimana  yang  dikemukakan  Davis (Mangkunegara,  2006:13)  yaitu:  (1)  Faktor kemampuan  ( ability ).  Secara  psikologis, kemampuan  terdiri  dari  potensi  IQ  dan reality  knowledge+skill .  Artinya  pimpinan dan  karyawan  yang  memiliki  IQ superior , very  superior,  gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil  dalam  menjalankan  pekerjaan sehari-hari,  maka  akan  mudah  menjalankan kinerja  maksimal;  dan  (2)  Faktor  motivasi ( motivation ).
Motivasi  diartikan  sebagai  suatu  sikap
( attitude )  pimpinan  dan  karyawan  terhadap situasi  kerja  di  lingkungan  organisasinya. Mereka  yang  bersikap  positif  terhadap situasi  kerjanya  akan  menunjukan  motivasi kerja  tinggi  dan  sebaliknya  jika  mereka
berpikir  negatif  terhadap  situasi  kerjanya akan  menunjukan  pada  motivasi  kerja  yang rendah.  Situasi  yang  dimaksud  meliputi hubungan  kerja,  fasilitas  kerja,  iklim  kerja, kebijakan  pimpinan,  pola  kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat dipahami  bahwa  suatu  kinerja  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  pendukung  dan penghambat  berjalannya  suatu  pencapaian kinerja  yang  maksimal  faktor  tersebut meliputi  faktor  yang  berasal  dari  intern maupun  ekstern.  Menilai  suatu  kinerja apakah sudah berjalan dengan yang direncanakan  perlu  diadakan  suatu  evaluasi kinerja.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan Sikula  (Mangkunegara,  2006:69),  yang mengatakan  bahwa  evaluasi  kinerja  atau penilaian merupakan evaluasi yang sistematis  dari  pekerjaan  pegawai  dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam  proses  penafsiran  atau  penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu barang.
Dari beberapa pendapat tentang penilaian  atau  evaluasi  kinerja  dapat disimpulkan  bahwa  evaluasi  kinerja  adalah penilaian  yang  dilakukan  secara  sistematis untuk menilai kinerja pegawai dan organisasi.  Di  samping  itu  juga  untuk menentukan  kebutuhan  pelatihan  kerja dengan  tepat  dan  memberikan  tanggung jawab  kepada  pegawai  atau  organisasi sehingga  dapat  meningkatkan  kinerjanya  di masa  yang  akan  datang.  Pegawai  sebagai pelayan  masyarakat,  harus  memberikan layanan  terbaik  untuk  mencapai  suatu kinerja  yang  baik.  Kenyataannya  untuk mencapai  kinerja  yang  diinginkan  tidaklah mudah,  banyak  hambatan-hambatan  yang harus  dilewati.  Terdapat  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  pencapaian  kinerja, faktor tersebut berasal dari faktor kemampuan dan motivasi pegawai.
Berdasarkan hal tersebut, Davis (Mangkunegara,  2006:13-14),  bahwa  faktor yang  mempengaruhi  pencapaian  kinerja adalah: (a) faktor kemampuan ( ability ) yang mencakup pengetahuan  dan  keahlian,  dan  (b) faktor  motivasi  ( motivation ),  yang  meliputi sikap  dan  situasi  kerja.  Dari  pengertian  di atas,  seorang  pegawai  dalam  pencapaian kinerja  harus  memiliki  kemampuan  dan motivasi  kerja.  Kemampuan  yang  dimiliki

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1
pegawai  dapat  berupa  kecerdasan  ataupun bakat.
PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH Kehadiran komite sekolah dapat berfungsi  dan  berperan  untuk  (1)  Memberi pertimbangan ( advisory agency ); (2)
Memberikan dukungan ( supporting agency );
(3)  Mengawasi  penyelenggaraan  pendidikan di  sekolah  ( controlling  agency );  dan  (4) Penghubung  antara  sekolah  dengan  orang tua siswa ( mediator ).
Sehingga untuk menjalankan perannya, komite  sekolah  memiliki  fungsi,  yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu,
bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan  serta  menggalang  atau  menggali potensi-potensi  dana  masyarakat  untuk pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah  tersebut.  Secara  kelembagaan, komite  sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat (Kurniawan, 2006:21).
Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa sinergisitas  antara  komite  sekolah  dan sekolah  menyebabkan  tanggung  jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama  antara  sekolah  dan  masyarakat sebagai  mitra  kerja  dalam  membangun pendidikan.  Dari  sini  masyarakat  dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

## PENINGKATAN  KINERJA  KOMITE SEKOLAH
Peningkatan  kinerja  sumber  daya manusia  dalam  organisasi  merupakan  suatu proses  yang  berkelanjutan.  Peningkatan kinerja merupakan perubahan prilaku individu  dari  yang  baik  menjadi  lebih  baik. Peningkatan  kinerja  dapat  terjadi  melalui interaksi dengan lingkungan. Usman
(2007:120)  mengemukakan  bahwa  dalam suatu profesi akan menggambarkan bagaimana  prilaku  yang  harus  ditampilkan oleh  sesorang  yang  berprofesi  dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga
peningkatan  kinerja  komite  sekolah  dapat dipahami sebagai tingkat kemajuan kuantitas dan  kualitas  kerja  yang  diarahkan  pada tujuan sekolah dengan potensi yang dimiliki dalam wujud sumber daya manusia.
Selanjutnya  Usman  (2007:133-143) menambahkan bahwa terdapat lima
pendekatan  penting  dalam  peningkatan sumber daya manusia yaitu: (1) Peningkatan pengetahuan (knowledge) ;  (2)  Peningkatan kemampuan (ability); (3) Peningkatan
keterampilan (skills) ;  (4)  Peningkatan  sikap diri (attitude) ; dan (5) Peningkatan sikap diri ( habit )” . Sedangkan Danim dan Suparno
(2009:79)  mengemukakan  tiga  alternatif strategi  peningkatan  kinerja  sumber  daya manusia  di  sekolah  antara  lain:  “(1) Kemampuan  berkomunikasi;  (2)  Motivasi; dan  (3)  Pengetahuan.  Adapun  upaya  untuk meningkatkan kinerja komite sekolah merupakan  suatu  kebutuhan  penting  bagi sekolah  secara  terus  menerus  dan  tidak pernah  berakhir,  karena  peningkatan  kinerja tidak  hanya  dilakukan  apabila  terdapat kesenjangan  kinerja  komite  sekolah  antara kinerja aktual dengan kinerja yang
diharapkan.
Peningkatan tersebut harus tetap dilakukan  karena  perubahan  lingkungan eksternal  dunia  pendidikan  yang  dinamis  di mana semakin meningkatnya tuntutan stakeholders atas  kuantitas  dan  kualitas proses  dan  produk  yang  dihasilkan  oleh sekolah.  Oleh  karena  itu,  desain  strategi peningkatan  kinerja  komite  sekolah  yang ampuh  dilakukan  secara  berkesinambungan, baik  melalui  pendidikan  dan  pelatihan (diklat),  studi  komperatif,  serta  pemberian motivasi  perlu  mendapat  perhatian  dalam meningkatkan kinerja.
Rampersad  (Mangkunegara,  2006:144) peningkatan  kinerja  merupakan  suatu  siklus yang  terdiri  dari:  (a) result  planning, (b) coaching, (c) appraisal, dan (d) job-oriented competence development . Sedangkan menurut  Zwell  (Sudarmayanti,  2006:287), bahwa  siklus  proses  peningkatan  kinerja pegawai  terdiri  dari  tiga  tahapan  yaitu:  (a) tahap  perencanaan  kinerja,  (b)  tahap eksekusi yang mencakup monitoring perkembangan, coaching ,  supervisi  dan penyesuaian rencana, dan (c) tahap penilaian atas hasil kerja.
Dari  deskripsi  tersebut  dapat  dipahami bahwa  perencanan  hasil  berkaitan  dengan kriteria persetujuan  hasil berdasarkan tujuan kinerja  dan  pemilihan  kompetensi  yang mendukung  pada  kinerja  tersbut.  Dalam pandangan Usman (2012:63), bahwa  kinerja

## Arlis. M, Kinerja Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan  Pendidikan
yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan  dan  motivasi.  Kinerja  adalah prestasi  yang  dapat  dicapai  oleh  seseorang atau  organisasi  berdasarkan  kriteria  dan  alat ukur  tertentu.  Dengan  demikian,  dapat dipahami bahwa kemampuan dalam melaksanakan  tugas  dan  motivasi  kerja seseorang  akan  mengakibatkan  pada  hasil kerja  sehingga  akan  menentukan  kinerjanya sebagai aparatur dalam suatu organisasi.
Dalam konteks kemampuan melaksanakan tugas merupakan hasil
perpaduan  antara  pendidikan,  pelatihan,  dan pengalaman.  Sedangkan  motivasi  kerja merupakan
daya pendorong yang menyebabkan seseorang berbuat dan melakukan sesuatu. Motivasi  dalam  konteks ini  merupakan  bagian  terpenting  dalam meningkatkan  kinerja  seseorang.  Tanpa motivasi  produktivitas  akan  sulit  dicapai, karena  dengan  motivasi  dapat  mengubah nasib  individu  maupun  instansi  di  mana  ia mengantungkan diri.
Kepuasan  kerja  akan  tercipta  oleh sejumlah  faktor  yang  saling  berkaitan, seperti  kepemimpinan,  iklim  kerja,  dan hubungan  kerja  yang  manusiawi.  Artinya apabila  kepuasan  kerja  tercapai  akan meningkatkan  motivasi  seseorang  untuk kerja.  Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja komite  sekolah,  dengan  ini  komite  sekolah memiliki wewenang dan tugas pokok komite sekolah  yang  harus  dipahami  oleh  para pengelola kegiatan.
Fattah  (2006:160)  menyatakan  bahwa komite  sekolah  mempunyai  wewenang sebagai  berikut:  (1)  Menetapkan  AD/ART komite  sekolah;  (2)  Menetapkan  rencana strategi pengembangan sekolah;
(3)
Menetapkan  standar  pelayanan  sekolah;  (4) Membahas  bentuk  kesejahteraan  personil sekolah;  (5)  Menetapkan  RAPBS;  (6) Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah;  (7)  Mengkaji  dan  menilai  kinerja sekolah;  (8)  Merekomendasikan  kepada sekolah  atau  guru  yang  berprestasi  dan memenuhi persyaratan profesionalisme serta administratif  secara  normatif  sesuai  dengan landasan hukum untuk promosi dan diajukan kepada  pihak  berwenang,  dalam  hal  ini kepala  Dinas  Pendidikan  Kota/Kabupaten; (9) Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan  oleh  sekolah  lain  sesuai dengan  kriteria  dan  persyaratan  profesional serta  administratif  secara  normatif  sesuai
denga  landasan  hukum  untuk  dipromosikan dan  ditunjuk  oleh  pihak  yang  berwenang; dan (10) Merekomendasikan kepada sekolah atau guru yang melanggar etika profesionalisme  serta  administratif  secara normatif  sesuai  dengan  landasan  hukum yang  berlaku  dan  diajukan  kepada  pihak yang berwenang, dalam hal ini kepala kantor Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
Adapun  sehubungan  dengan  kegiatan pokok  komite  sekolah,  selanjutnya  Fattah (2006:161-162)  menyatakan  bahwa  komite sekolah  mempunyai  kegiatan  pokok  sebagai berikut:  (1)  Menyelenggarakan  rapat-rapat komite  sesuai  dengan  program  yang  telah ditetapkan; (2) Merumuskan dan menetapkan  visi  dan  misi  sekolah;  (3)
Menyusun  standar  pelayanan  pembelajaran disekolah;  (4)  Menyusun  rencana  strategik pengembangan  sekolah;  (5)  Menyusun  dan menetapkan rencana program tahunan sekolah  termasuk  RAPBS;  (6)  Membahas dan  turut  menetapkan  pemberian  tambahan kesejahteraan berupa uang honororium yang diperoleh  dari  masyarakat  kepada  sekolah, tenaga  guru  dan  tenaga  administratif sekolah; (7) Mengembangkan potensi unggulan,  baik  yang  bersifat  akademis maupun non akademis; (8) Menghimpun dan menggali  sumber  dana  dari  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan sekolah;
(9)
Mengelola kontribusi masyarakat  berupa  uang  yang  diberikan kepada  sekolah;  (10)  Mengelola  kontribusi masyarakat  yang  berupa  non  material (tenaga,  pikiran)  yang  diberikan  kepada sekolah; (11) Mengevaluasi program sekolah  secara  profesional  sesuai  dengan kesepakatan pihak sekolah, meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana  sekolah,  pengawas  keuangan secara  berkala  dan  berkesinambungan;  (12) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak  sekolah;  (13)  Memberikan  respon terhadap  kurikulum  yang  dikembangkan secara  standar  nasional  maupun  lokal;  (14) Memberikan  motivasi  dan  penghargaan kepada  tenaga  pendidik  dan  kependidikan; (15) Memberikan otonomi secara profesional  kepada  guru  mata  pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya  sesuai  dengan  kaidah  dan kopetensi  guru;  (16)  Membangun  jaringan kerjasama  dengan  pihak  luar  sekolah  yang

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1
bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  proses  dan  hasil  pendidikan  di sekolah;  (17)  Memantau  kualitas  proses pelayanan  dan  hasil  pendidikan  di  sekolah; (18)  Mengkaji  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  program  yang  dikonsultasikan oleh kepala
sekolah; dan
(19)
Menyampaikan  usul  atau  rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Dari  penjelasan  wewenang  dan  tugas pokok komite sekolah di atas jelaslah bahwa keberadaan fungsi dan peran komite sekolah yang  selama  ini  hanyalah  sebagai  simbol belaka  merupakan  unsur  yang  esensial terhadap  pencapaian  target  pengelolaan pendidikan  yang  melibatkan  masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam  tentang  wewenang  dan  tugas pokok  komite  sekolah  sejatinya  harus diwujudkan  oleh  setiap  sekolah  dalam pencapaian dan peningkatan
mutu pendidikan. HUBUNGAN KOMITE DENGAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Independensi Kedudukan Komite

## Sekolah dengan Kepala Sekolah
Dalam  iklim  yang  kompetitif  sekarang ini,  sangat  sulit  bagi  organisasi  pendidikan untuk  dapat  hidup  dengan  baik  jika  tidak memiliki  kemampuan  untuk  merubah  diri dengan  cepat  dan  mampu  berkembang seiring dengan tuntutan stakeholder . Kondisi ini  berlaku  hampir  pada  keseluruhan organisasi  baik  yang  bersifat  profit  maupun non profit. Adapun sekolah sebagai lembaga pendidikan yang termasuk juga lembaga non profit  juga  tidak  terlepas  dari  fenomena  ini, itulah  sebabnya  dalam  banyak  hal  lembaga pendidikan  harus  mengetahui  berbagai harapan dan kebutuhan stakeholder . Pemerintah dalam hal ini telah memberikan regulasi kepada lembaga pendidikan untuk selalu menyertakan stakeholder dalam  seluruh  kegiatan  melalui komite sekolah.
Secara  tegas,  Pantjastuti  (2008:85) mengatakan bahwa komite sekolah merupakan  lembaga  mandiri  dan  bersifat independen.  Kedudukan  komite  sekolah tidak  berada  di  bawah  bayang-bayang kekuasaan kepala sekolah. kedudukan
kepala  sekolah  sama  sekali  tidak  sebagai pembina  seperti  kedudukan  BP3  pada  era sebelumnya.  Independen  kedudukan  dan peran  tersebut  menjadi  terganggu,  misalnya hanya  karena  salah  satu  sumber  anggara komite  sekolah  mungkin  berasal  dari RAPBS.
Dengan  tersedianya  anggaran  dalam RAPBS tersebut, maka ada anggapan bahwa komite  sekolah  menjadi  lembaga  birokrasi yang kedudukannya berada di bawah kepala sekolah,  bahkan  berada  di  bawah  Dinas Pendidikan.  Penyediaan  anggaran  komite sekolah dalam RAPBS tidak berarti anggaran  itu  bukan  dari  kepala  sekolah, melainkan  sumber  dari  keluarga  dan masyarakat.
Dengan  demikian  dapatlah  dipahami bahwa kedudukan dan peran komite sekolah dengan  kepala  sekolah  merupakan  lembaga yang independen dan berjalan secara sendiri- sendiri dalam melaksanakan berbagai program  pendidikan.  Hanya  saja  untuk meluruskan persoalan ini kepada masyarakat dibutuhkan sosialisasi yang mengarah kepada  program  dan  tujuan  yang  dimaksud sehingga masyarakat sebagai penerima akhir dari jasa pendidikan dapat memahami duduk perkara  yang  berhubungan  dengan  status komite sekolah dengan kepala sekolah.

## Hubungan  Kemitraan  Komite  Sekolah dengan Kepala Sekolah
Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat
berpengaruh
dalam
pengembangan pendidikan.  Dalam  mewujudkan  pendidikan yang  bermutu  dan  berkualitas,  harus  ada hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat  dan  keluarga.  Hubungan  yang harmonis  akan  terwujud  apabila  ada  saling pengertian  antara  sekolah,  orang  tua,  dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang ada  dalam  masyarakat  termasuk  pula  dalam dunia kerja.
Setiap unsur mempunyai peran masing- masing  sehingga  membentuk  saru  kesatuan dalam  sebuah  sistem  masyarakat.  Seperti pihak  sekolah,  masyarakat,  dan  pemerintah mempunyai  peran  masing-masing  yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Masyarakat  dituntut  untuk  berpartisipasi aktif agar dapat lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan.

## Arlis. M, Kinerja Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan  Pendidi kan
Berdasarkan  UU  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  otonomi  daerah,  di  mana daerah  (termasuk  di  dalamnya  adalah sekolah)  diberi  kebebasan  untuk  mengelola dan  memberdayakan  potensi  sekolahnya masing-masing.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan dalam segala
bidang kehidupan, termasuk bidang  pendidikan dan sebagai upaya untuk pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan.
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi  pandangan,  aspirasi,  dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Salah  satu wadah  tersebut  adalah  dewan  pendidikan  di tingkat  kabupaten/kota  dan  komite  sekolah di setiap satuan pendidikan.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,
komite sekolah merupakan suatu wadah/lembaga yang mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan  pada  satuan  pendidikan  yang dapat  menampung,  dan  meyalurkan  pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan. Dalam hal ini, komite sekolah  merupakan  badan  mandiri  yang mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan pendidikan (Khaeruddin, dkk, 2007:248).
Namun dalam pelaksanaan di lapangan, komite  sekolah  sebagai  wakil  masyarakat harus  diberikan  ruang  oleh  kepala  sekolah untuk  bisa  mengimplementasikan  berbagai peran dan fungsinya. Hal itu  sejalan dengan pendapat Prabowo (2009:30) bahwa “Kepala sekolah harus berkompetensi dalam mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat dalam rangka pencapaian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah”.
Adapun  dalam  pedoman  kerja  komite sekolah  pada  bab  II  pasal  4  tentang kedudukan  komite  sekolah  menyebutkan bahwa  komite  sekolah  di  SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, berkedudukan sebagai  lembaga  mandiri  yang  di  luar struktur  organisasi  SMP/MTs,  SMA/MA, SMK/MAK  atau  lazim  disebut  dengan
organisasi  non  struktural,  tetapi  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SMP/MTs, SMA/MA,  SMK/MAK  sebagai  mitra  kerja unsur  pimpinan  SMP/MTs,  SMA/MA, SMK/MAK.
Dalam  pasal  4  di  atas  sangat  jelas disebutkan bahwa komite sekolah merupakan  mitra  kerja  kepala  sekolah sebagai  unsur  pimpinan  satuan  pendidikan. Sehingga  transformasi  pelaksanaan  konsep komite  sekolah  memerlukan  pemahaman dari berbagai pihak baik dari anggota komite sekolah maupun  dari  kepala  sekolah sehingga bisa menciptakan hubungan sinergis  antara  keduanya.  Jika  dilihat  dari pada  struktur  organisasinya,  keberadaan komite  sekolah  sejajar  dengan  kepala sekolah  yang  dihubungkan  dengan  garis koordinatif.
Dalam  tata  hubungan  antara  kepala sekolah dengan komite sekolah dalam hal ini Suhaman  (2012:2)  menjelaskan  bahwa hubungan  antara  kepala  sekolah  dengan komite  sekolah  memiliki  garis  yang  dapat mengantarkan keduanya, yaitu: (a) koordinatif,  (b)  suportif,  (c)  evaluatif,  (d) normatif, (e) kolaburatif, dan (f) komunikatif.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Penggunaan  metode dan  pendekatan  tersebut  mengingat  bahwa tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendiskripsikan  dan  menganalisis  tentang kinerja komite sekolah dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP negeri  8  Kota  Banda  Aceh,  dengan melibatkan partisipasi kepala sekolah maupun  guru  sebagai  sumber  informasi sebagai kegiatan pengumpulan data.
Deskripsi tersebut sesuai dengan pernyataan  Sugiyono  (2005:115)  bahwa metode  penelitian  deskriptif  merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan  obyek  atau  subyek  yang diteliti  sesuai  dengan  apa  adanya  dengan tujuan  menggambarkan  secara  sistematis fakta  dan  karakteristik  subyek  yang  diteliti secara cepat. Dari deskripsi tersebut dapatlah dipahami bahwa pendekatan kualitatif  adalah  suatu  pertanyaan  mengenai hakikat gejala atau pertanyaan mengenai apa itu  atau  mendiskripsikan  tentang  apa  itu,

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1
sehingga diperoleh informasi keadaan gejala yang sedang
berlangsung
sebagai pemecahan masalah yang ada, masalah yang hangat  dan  aktual,  dalam  bentuk  kata  atau kalimat sehingga memberikan makna.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah ketua  komite sekolah,  kepala  sekolah,  wakil kepala sekolah, guru, dan pihak- pihak yang terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di persekolahan. Moleong
(2007:65)
mengemukakan  bahwa  subjek  penelitian pada  penelitian  kualitatif  adalah  sampel bertujuan  artinya  menjaring  informasi  dari berbagai  macam  sumber  dan  bentuknya sehingga  dapat  dirinci  kekhususannya  yang ada dalam konteks yang unik.
Dalam  menemukan  data  yang  benar tentang  kinerja  komite  sekolah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP negeri  8  Kota  Banda  Aceh,  peneliti mengunakan  teknik  pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi.
Selanjutnya
untuk menganilisis  data  yang  telah  dikumpulkan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian dengan  teknik  reduksi  data,  penyajian  data dan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Kemampuan  Komite  Sekolah  dalam Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa kemampuan komite sekolah
dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP Negeri  8  Kota  Banda  Aceh,  dalam  aspek perencanaan  sekolah  antara  lain  dengan melakukan identifikasi sumber daya pendidikan  dalam  masyarakat,  memberikan masukan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), menyelenggarakan rapat RAPBS, memberikan  pertimbangan  dan  perubahan
RAPBS,  dan  ikut  mensahkan  RAPBS bersama kepala sekolah.
Motivasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa motivasi komite sekolah
dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh difokuskan pada aspek pengelolaan sumber daya, pemantauan dan  evaluasi  sarana  dan  prasarana  sekolah,
dan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap penggunaan anggaran sekolah.

## Tanggung  Jawab  Komite  Sekolah  dalam Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh
Hasil  penelitian  memuktikan  bahwa tanggung  jawab  komite  sekolah  dalam penyelenggaran  pendidikan  pada  SMP Negeri  8  Kota  Banda  Aceh  dilakukan melalui kontrol terhadap perencanaan sekolah, kontrol terhadap pelaksanaan program  sekolah,  dan  kontrol  terhadap output sekolah, selanjutnya menjadi penghubung  dalam  perencanaan  program sekolah,  penghubung  dalam  pelaksanaan program  sekolah,  dan  penghubung  dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah.

## PEMBAHASAN
Kemampuan  Komite  Sekolah  dalam Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa kemampuan komite sekolah dalam
penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP Negeri  8  Kota  Banda  Aceh,  dalam  aspek perencanaan  sekolah  antara  lain  dengan melakukan identifikasi sumber daya pendidikan  dalam  masyarakat,  memberikan masukan  RAPBS,  menyelenggarakan  rapat RAPBS,  memberikan  pertimbangan  dan perubahan  RAPBS,  dan  ikut  mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami bahwa  komite  sekolah  pada  SMP  Negeri  8 Kota Banda Aceh sudah memiliki memahami peran dan fungsi komite terhadap kemajuan sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan  bahwa  komite  sekolah pada SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh sudah memiliki  kemampuan  yang  baik  terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas,
Khaeruddin, dkk (2007:248) mengatakan bahwa komite sekolah
merupakan  wadah  atau  lembaga  yang mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  tingkat satuan  pendidikan  yang  dapat  menampung dan menyalurkan pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan.
Dalam hal
ini komite
sekolahmerupakan  badan  mandiri  yang mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam

## Arlis. M, Kinerja Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan  Pendidikan
rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan pendidikan.
Dari  penjelasan  di  atas  dapatlah dipahami  bahwa  komite  sekolah  merupakan lembaga  mandiri  dengan  mengedepankan kesukarelaan  dan  sosial  yang  melibatkan masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan.
Oleh karena itu, komponen yan terlibat dalam  komite  sekolah  haruslah  menyadari bahwa dalam melakukan identifikasi sumber daya pendidikan di masyarakat, memberikan masukan  RAPBS,  menyelenggarakan  rapat RAPBS, memberikan pertimbangan perubahan  RAPBS,  dan  ikut  mensahkan RAPBS  bersama  kepala  sekolah  merupakan sejumlah  kegiatan  bidang  sosial  yang diterapkan oleh komite sekolah.
Motivasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa motivasi komite sekolah dalam
penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh difokuskan pada aspek pengelolaan sumber daya, pemantauan dan  evaluasi  sarana  dan  prasarana  sekolah, dan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap penggunaan  anggaran  sekolah.  Sehubungan dengan  deskripsi  tersebut,  salah  satu  cara untuk menerapkan kegiatan pemantau terhadap  sarana  dan  prasarana  pendidikan antara lain dengan melakukan pemeliharaan. Ada  beberapa  macam  pemeliharaan  sarana prasarana pendidikan di sekolah.
Menurut Bafadal (2008:45), bila ditinjau dari sifatnya, terdapat empat macam pemeliharaan sarana pendidikan  yang cocok dilakukan pada sarana pendidikan, yaitu: (1)
Pemeliharaan  yang  bersifat  pengecekan. Pengecekan  ini  dilakukan  oleh  seseorang yang  mengetahui  tentang  baik  buruknya keadaan  mesin;  (2)  Pemeliharaan  yang bersifat  pencegahan.  Pemeliharaan  dengan cara  demikian  itu  dilakukan  agar  kondisi mesin selalu dalam  keadaan baik. Misalnya, sekolah  memiliki  sepeda  motor  dinas hendaknya setiap hari dilakukan pemeriksaan  terhadap  minyak  rem  dan bensinnya;  (3)  Pemeliharaan  yang  bersifat perbaikan  ringan,  seperti  perbaikan  remnya; dan  (4)  Perbaikan  berat.  Sedangkan  apabila ditinjau  dari  waktu  perbaikannya,  ada  dua
macam  pemeliharaan  sarana  prasarana sekolah,  yaitu:  (a)  pemeliharaan  sehari  hari dan  (b)  pemeliharaan  berkala.  Pemeliharaan sehari  hari,  misalnya,  berupa  menyapu, mengepel lantai, dan membersihkan pintu.
Sedangkan pemeliharaan berkala, misalnya,  berupa  pengontrolan  genting  dan pengapuran  dinding.  Kegiatan  pemeliharaan ini bertujuan untuk: (a) memperpanjang usia kegunaan  aset,  (b)  menjamin  ketersediaan optimum  peralatan  yang  dipasang  untuk produksi  atau  jasa,  (c)  menjamin  kesiapan operasional  daru  seluruh  peralatan  yang diperlukan  dalam  keadaan  darurat  setiap waktu, dan (d) menjamin keselamatan orang yang menggunakannya.
Tanggung  Jawab  Komite  Sekolah  dalam Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  SMP
Negeri 8 Kota Banda Aceh Hasil  penelitian  memuktikan  bahwa tanggung  jawab  komite  sekolah  dalam penyelenggaran  pendidikan  pada  SMP Negeri  8  Kota  Banda  Aceh  dilakukan melalui kontrol terhadap perencanaan sekolah, kontrol terhadap pelaksanaan program  sekolah,  dan  kontrol  terhadap output sekolah, selanjutnya menjadi penghubung  dalam  perencanaan  program sekolah,  penghubung  dalam  pelaksanaan program  sekolah,  dan  penghubung  dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah.
Sehubungan  dengan  hasil  temuan penelitian di atas, dalam mengelola berbagai kegiatan  komite  sekolah,  terdapat  sejumlah prinsip yang  perlu  diperhatikan  oleh komponen  komite  sekolah  agar  tujuan tersebut  dapat  tercapai  dengan  maksimal. Prinsip-prinsip  tersebut  menurut  Bafadal (2008:34),  yaitu:  (a)  prinsip  pencapaian tugas,  (b)  prinsip  efisiensi,  (c)  prinsip administratif, (d) prinsip kejelasan tanggung jawab, dan (e) prinsip kekohesifan.
Adapun  organisasi  komite  sekolah harus  didelegasikan  kepada  perwakilan masyarakat yang mampu mengemban tanggung  jawab,  apabila  melibatkan  banyak personil  dalam  manajemennya,  maka  perlu adanya  deskripsi  tugas  dan  tanggung  jawab yang  jelas  untuk  setiap  personel  komite sekolah.
Adapun  pemahaman  tanggung  jawab dalam  pemahaman  prinsip  ini  adalah menjunjung budaya dan disiplin kerja sesuai dengan  paparan  dan  pembagian  tugas  yang

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1
sudah  diamanatkan  kepadanya  serta  mampu mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan yang sudah dilaksanakan.

## SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  hasil  temuan  penelitian,  ada beberapa  hal  yang  dapat  penulis  simpulkan, yaitu:
1. Kemampuan  komite  sekolah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP Negeri  8  Kota  Banda  Aceh,  dalam aspek  perencanaan  sekolah  antara  lain dengan  melakukan  identifikasi  sumber daya  pendidikan  dalam  masyarakat,
memberikan masukan Rencana Anggaran  Pendidikan  dan  Belanja Sekolah  (RAPBS),  menyelenggarakan rapat RAPBS, memberikan pertimbangan  dan  perubahan  RAPBS, dan  ikut  mensahkan  RAPBS  bersama kepala sekolah.
2. Motivasi komite sekolah dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  SMP Negeri  8  Kota  Banda  Aceh  difokuskan pada  aspek  pengelolaan  sumber  daya pendidikan,  pemantauan  dan  evaluasi sarana  dan  prasarana  sekolah,  dan pemantauan  dan  evaluasi  terhadap penggunaan anggaran sekolah.
3. Tanggung  jawab  komite  sekolah  dalam penyelenggaran  pendidikan  pada  SMP Negeri  8  Kota  Banda  Aceh  dilakukan melalui  kontrol  terhadap  perencanaan sekolah,  kontrol  terhadap  pelaksanaan program  sekolah,  dan  kontrol  terhadap output sekolah,  selanjutnya  menjadi penghubung dalam
perencanaan program  sekolah,  penghubung  dalam pelaksanaan  program  sekolah,  dan penghubung  dalam  mengidentifikasi sumber daya sekolah.

## Saran-saran
Adapun  saran-saran  yang  diajukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan kemampuan
komite  sekolah  dalam  penyelenggaraan pendidikan  pada  SMP  Negeri  8  Kota Banda  Aceh,  pengurus  komite  sekolah yang  melibatkan  ketua  dan  sekretaris agar  dapat  meningkatkan  kinerjanya sebagai  pemberi  pertimbangan,  badan pendukung,  badan  pengontrol,  dan mediator  antara  pemerintah  dengan
masyarakat,  agar  dapat  merumuskan berbagai  macam  program  kerja  yang dapat meningkatkan pola pikir masyarakat  sehingga  jumlah  partisipasi belajar siswa akan mengalami peningkatan di tahun anggaran
berikutnya.  Begitu  pula  halnya  kepala sekolah, guru, dan pegawai administrasi agar  dapat  meningkatkan  kerjasama yang baik antara komponen pengelolaan sekolah dengan pengurus komite sekolah.
2. Dalam  membangun  motivasi  komite sekolah, pengurus komite sekolah
beserta jajarannya supaya dapat
memperluas  jaringan  dengan  jenis satuan pendidikan lainnya terkait dengan  anggaran  pendidikan  untuk dapat  mengimplementasikan  berbagai program  kerja  sekolah  dan  program kerja  komite  sekolah.  Begitu  pula halnya  dengan  kepala  sekolah  beserta komponen pengelola sekolah agar dapat meningkatkan  koordinasinya  dengan komite sekolah dalam rangka menyukseskan  permasalahan  anggaran pendidikan yang sedang dihadapi
sekolah. 3. Begitu pula dalam meningkatkan
tanggung  jawab  komite  sekolah,  pihak komite  sekolah  agar  dapat  mengikuti perkembangan pendidikan yang berlangsung  di  sekolah,  sehingga  pihak komite  sekolah  secara  langsung  dapat memberi masukan kepada kepala sekolah  atau  bahkan  dapat  memberi masukan kepada kepala sekolah tentang situasi  masyarakat  dan  pengaruhnya terhadap  penyelenggaran  pendidikan  di sekolah.  Begitu  pula  halnya  kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh pegawai administrasi sekolah agar dapat membangun  komunikasi  yang  baik dengan  pihak  komite  sekolah  agar program  kerja  yang  dilaksanakan  dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bafadal, Ibrahim, (2008), Manajemen
Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara.
Danim,  Sudarwan  dan  Suparno.  (2009).
Manajemen
dan Kepemimpinan
Transformasional  Kekepalasekolahan:
Arlis. M, Kinerja Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan  Pendidikan
Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi  Krisis,  dan  Internasionalisasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Enos,  Darryl  D.  (2007). Performance Improvement: Making It Happen. USA: St. Lucie Press.
Fatah,  Nanang,  (2006). Konsep  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Dewan
Sekolah, Bandung: Pustaka Bani
Quraisy.
-------------------, (2006). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  044/U/2002  tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah.
Khaeruddin, dkk, (2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Madrasah,
Yogyakarta: Pilar Media.
Kurniawan,  I.  (2006). Optimalisasi  Komite
Sekolah. (Online), (Tersedia di: http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2 006/012006/27/99forumguru.htm/, diakses 4 April 2012).
Mangkunegara, Prabu Anwar. (2006).
Perencanaan dan Pengembangan SDM, Bandung: Refika Aditama.
Moleong,  Lexy  J.  (2007). Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Pantjastuti,  Sri  Renani,  dkk  (2008). Komite Sekolah:  Sejarah  dan  Prospeknya  di Masa Prabowo, Sugeng Listyo, (2009). Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah, Malang: UIN Malang Press.
Sudarmayanti.  (2006). Tata  Kerja  &
Produktivitas  Kerja, Jakarta:  Mandar Maju.
Sudarmayanti.  (2006). Tata  Kerja  & Produktivitas  Kerja, Jakarta:  Mandar Maju.
Sugiyono,  (2005). Memahami  Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta.
Suhaman,  (2012). Tata  Hubungan  Kepala
Sekolah  dengan  Komite  Sekolah,
(Online), (Tersedia di: http://www.smun8.net/index.php?opti on, diakses 4 April 2012). Suyatmo.  (2008), Penerapan  Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Pendidikan  Nasional  dalam  Era Globalisasi  dan  Otoomi  Daerah. Jakarta: Uhamka Press. Usman, Nasir, (2007). Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, Bandung: Mutiara Ilmu. -------------------, (2012). Manajemen
Peningkatan  Mutu  Kinerja  Guru: Konsep, Teori, dan Model, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1