Kolaborasi Pentahelix dalam Smart Tourism Destination Kota Semarang: Studi Kasus Pada Aplikasi Lunpia
Rino A Nugroho 1* , Septiani M Lestari 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## Abstract
The  development  of  tourism  will  provide  many  benefits  for  the  community  both  economically, socially, and culturally. The integration of technology in the tourism sector is an innovation that supports sustainable tourism. The collaboration is a strategic step in tourism development. The tourism sector in Indonesia began to be developed using a collaborative approach in 2016 when the Ministry of Tourism release GBCAM synergy (governance, business, community, academy, and media) also known as the Pentahelix approach. These five elements are currently used as a model of sustainable tourism development. In the digital era, various technologies are applied to maximize the potential of tourist destinations to become smart tourism destinations. Semarang is one city apply smart tourism with the help of technology. This city develops a mobile application namely “Lunpia” to provide information about tourist destinations. This study aims to analyze the Pentahelix collaboration among tourism industry stakeholders regarding the development of the  application.  This  study  maps  the  role  of  each  stakeholder  in  application  development  to support tourists in the post-pandemic situation. A qualitative approach was used in this study to get  a  deeper  understanding  of  the  study.  The  result  indicated  that  the  collaboration  between stakeholders is not fully attained. The further result is discussed in the full article.

## Keywords: collaborative governance, pentahelix, smart tourism destination

## Abstrak
Pengembangan pariwisata dalam sebuah daerah memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat secara sosial, ekonomi serta budaya. Integrasi teknologi pada sektor pariwisata merupakan suatu inovasi  yang  mendukung  pariwisata  berkelanjutan.  Kolaborasi  model Pentahelix merupakan langkah strategis dalam pembangunan pariwisata. Model Pentahelix untuk sektor pariwisata di Indonesia  berkembang  di  tahun  2016  dengan  gagasan  Kementerian  Pariwisata  dengan  unsur sinergisitas  GBCAM  (Pemerintah,  Bisnis,  Masyarakat,  Akademisi  dan  Media)  lalu  kelima unsurnya  dibentuk  menjadi  model  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan.  Dalam  era  digital, berbagai teknologi diterapkan sebagai upaya memberikan kemaksimalan potensi destinasi wisata menjadi  smart  tourism  destination.  Salah  satu  kota  yang  menerapkan  konsep  smart  tourism destination adalah Kota Semarang. Aplikasi mobile Lunpia merupakan salah satu inovasi dalam memberikan pelayanan publik pada sektor pariwisata. Penelitian ini akan memetakan kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan aplikasi Lunpia di kota Semarang. Pendekatan kualitatif digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  sepenuhnya kolaborasi berjalan. Pembahasan lebih rinci dijelaskan dalam artikel.
Kata kunci: collaborative governance, pentahelix , smart tourism destination
* rino.nugroho@staff.uns.ac.id
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Perkembangan pariwisata di sebuah daerah bisa menimbulkan berbagai manfaat untuk masyarakat, baik secara  sosial,  ekonomi  dan  budaya.
Sumbangan pariwisata untuk
pembangunan nasional, selain
memberikan  sumbangan  devisa  negara, juga  memilki  peran  strategis  untuk pembangunan nasional, yakni meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan  pemerintah,  memperluas  lapangan usaha, mendorong pelestarian,
memperluas wawasan nusantara, pengembangan budaya
bangsa, mendorong pelestarian lingkungan, mendorong  pengembangan daerah, serta menumbuhkan  rasa  cinta  tanah  air (Karyono, 1997). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Kota  Semarang  tahun 2015-2025, merupakan dasar
melaksanakan  aktivitas  kepariwisataan sebagai  peningkatan  daya  saing  Kota Semarang  yang  berlandaskan  pada kearifan lokal dan nilai budaya masyarakat  yang  dilakukan  dengan terpadu, terencana, sistematis, bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan dengan  tetap  melindungi  nilai  budaya dan agama hidup di masyarakat, kualitas lingkungan  hidup  dan  kelestarian,  dan
kepentingan  nasional.    Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPARKOT)  Semarang  Tahun  2015- 2025 tertuang visi pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 huruf (a) yaitu Semarang merupakan destinasi pariwisata  yang  berkelanjutan,  berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan rakyat  serta  mendorong  pembangunan.
Sektor perdagangan dan pariwisata Kota Semarang terus
mengalami perkembangan  setiap  waktunya.  Pada sektor  pariwisata,  hal  ini  tercermin  dari pertumbuhan guest  house, hotel  dan hotel berbintang sebagai fasilitas penunjang.  Selain  itu,  hal  ini  didukung dengan adanya pilihan transportasi yang memadai  seperti  Bandara  Internasional Ahmad  Yani,  kereta  api,  bus  antar  arah dan shuttle bus khusus untuk wisatawan.
Kota Semarang mempunyai potensi wisata yang banyak memberikan penawaran  keanekaragaman  daya  tarik wisata. Berikut adalah beberapa destinasi wisata di Kota Semarang: Sam Poo  Kong,  Lawang  Sewu,  Masjid  Jawa Tengah,  Goa  Kreo,  dan  Kota  Lama adalah destinasi wisata yang diandalkan pada  Kota  Semarang.  Kota  Semarang memiliki  peringkat  empat  sebagai  Kota Pariwisata paling baik di Indonesia pada penghargaan Yokatta
Wonderful Indonesia  Tourism  Awards  2018.  Ini
bisa terlihat dari peningkatan banyaknya wisatawan dari 2,09 juta wisatawan pada tahun 2011 menjadi 5,02 juta wisatawan pada tahun 2017. Penghargaan ini tidak serta merta membuat Semarang terpaku dalam  angka  yang  terus  meningkat.  Di 2018 hingga Juli 2019, jumlah wisatawan terkhusus
wisatawan mancanegara  justru  terjadi  penurunan. Data  tersebut    didukung  oleh  hasil perhitungan BPS Kota Semarang
berdasarkan  Laporan  Perkembangan
Pariwisata  Kota  Semarang  Juli  2019. Jumlah  wisatawan mancanegara  yang masuk pada Bandara Ahmad Yani  pada Juli  2019  sebanyak  1.885  kunjungan, turun 4,22% daripada bulan sebelumnya yakni  ada  1.968  kunjungan  wisatawan. Perbandingan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu masuk  Bandara  Ahmad  Yani  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1.
Perkembangan . Jumlah Kunjungan . Wisman . di . Kota Semarang . Menurut . Pintu . Masuk No. Jenis Wisata Nama Daya Tarik Wisata Sub Total NUS MAN RP. 1 Lain-Lain CFD Pemuda dan Pahlawan - - - 2 Wisata Buatan Danau BSB City 31.035 - 11 3. Minat Khusus Desa Wisata Kota Semarang 229.769 - 3.155.890.000 4. Wisata Buatan Destinasi MICE 413.456 - 11 5. Wisata Buatan DPong 13.181 - 131.810.000 6. Lain-Lain DUGDERAN - - - 7. Lain-Lain Festival Banjir Kanal Barat - - - 8. Lain-Lain Festival Kota Lama - - - 9. Wisata Buatan Firdaus Fatimah Zahra 5.944 - 594.400.000 10.  Wisata Budaya  Gedung Lawang Sewu 273.397 4 2.948.590.000 11.  Wisata Budaya  Gelanggang Pemuda Manunggal 80.757 - 787.347.000 12.  Wisata Alam Goa Kreo 68.881 - 526.843.000 13.  Wisata Buatan Gravity Indoor Trampoline Park - - - 14.  Wisata Alam Hutan Wisata Tinjomoyo 7.990 - 31.960.000 15.  Wisata Buatan International Sport Club (SIC) - - - 16.  Lain-Lain Jateng Fair - - - 17.  Wisata Buatan Jungle Toon 8.500 - 250.000.000 18.  Wisata Alam Kampoeng Wisata Taman Lele 42.708 - 664.383.750 19.  Desa Wisata Kampung Jawi - - - 20.  Wisata Budaya  Kola Lama & Lawang Sewu Dskt - - - 21.  Wisata Budaya  Kota Lama Semarang 615.768 - 11 22.  Lain-Lain Loenpia Jazz - - - 23.  Lain-Lain Mahakarya Legenda Goa Kreo - - - 24.  Wisata Budaya  Makan Sunan Pandanaran 7.138 - 7.138.000 25.  Wisata Budaya  Masjid Agung Jawa Tengah 57.690 - 581.044.000 26.  Wisata Alam MEC Tapak Tugurejo 25.131 - 25.131.000
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i 27.  Wisata Budaya  Museum Mandala Bakti - - - 28.  Wisata Budaya  Museum Rekor Indonesia - - - 29.  Wisata Budaya  Museum Ronggowarsito - - - 30.  Wisata Buatan Ngrembel Asri 30.853 - 771.325.000 31.  Wisata Budaya  Nirwana Stable - - - 32.  Wisata Buatan Old City 3D Trick Art Museum Semarang - - - 33.  Wisata Alam Pantai Marina 393.743 - 2.337.459.000 34.  Wisata Budaya  Sam Poo Kong 29.077 32 443.998.350 35.  Lain-Lain Semarang Bridge Fountain - - - 36.  Lain-Lain Semarang Night Carnival - - - 37.  Lain-Lain Sesaji Rewanda - - - 38.  Wisata Budaya  Taman Budaya Raden Saleh 12.878 - 12.878.000 39.  Wisata Buatan Taman Marga Satwa Semarang (Semarang Zoo) 190.194 - 3.294.700.500 40.  Wisata Buatan Taman Mini Jawa Tengah Puri Maerokoco 132.191 41 1.649.257.500 41.  Wisata Buatan Taman Rekreasi Marina - - - 42.  Wisata Budaya  Vihara Budha Gaya - - - 43.  Wisata Buatan   Water Blaster - - - Sumber: Buku Statistik Jawa Tengah Dalam . Angka . 2021 .
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan  (A.  Noor  et  al.,  2019)  terkait perilaku  pewisata  yang  menerapkan jejaring sosial di Indonesia, mengemukakan 92%
wisatawan memperoleh informasi tentang destinasi wisata secara daring sebelum melakukan perjalanan.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan bahwa sebelum berwisata, wisatawan  mencari  informasi  tentang perjalanannya,  seperti  makanan  di tempat  tujuan  (72%),  harga  (80%), akomodasi  di  tempat  tujuan  (74%), transportasi  ke  tempat  tujuan  (70%), daya  tarik  wisata  (67%),  program promosi wisata di destinasi (38%), oleh- oleh  di  destinasi  (54%),  transportasi  di destinasi  (58%),  budaya  dan  tradisi (43%).  Hal  ini  menjelaskan  mengapa
wisatawan menikmati manfaat terhubung  dengan  teknologi  melalui berbagai  perangkat  elektronik.  Menurut studi  oleh  Moreno  de  la  Santa,  2018 berjudul “Travel Industry 2018”, industri ini  saat  ini  berada  di  garda  depan transformasi digital. Pariwisata mengandalkan  penggunaan  ICT  untuk mencari  informasi  perjalanan  melalui telepon  seluler,  jejaring  sosial  dan kemajuan  teknologi  dan  ini  dapat mempengaruhi  jumlah  wisatawan.  Hal ini  meningkat  pesat  dengan  kemajuan teknologi.  Ini  juga  mempengaruhi perubahan  dalam  siklus  perjalanan wisata.
Gambar 1. Siklus Perjalanan Baru Sumber: “The Travel . Industry” De La Santa (2018)
Pada konteks pariwisata, teknologi bisa  memberikan  pengubahan  pada pengalaman pelangan serta memberikan hasil pada model bisnis pariwisata yang kreatif.  Di  sisi  bisnis,  pariwisata  cerdas mewakili  cara  baru  dalam  mengelola arus  wisata,  layanan  yang  lebih  baik kepada wisatawan, model iklan baru dan perusahaan kolaboratif baru yang berbentuk layanan cloud , dan pembukaan  data  dalam  melakukan inovasi di luar batas pariwisata konvensional atau tradisional  (Ulrike et al.,  2016).  Penelitian  terdahulu  (Guo  et
al., 2014) menjelaskan pariwisata cerdas didasarkan  pada  empat  inti  teknologi, informasi dan komunikasi (ICT), yakni, komunikasi  seluler, Internet  of  things (IoT), komputasi awan, teknologi intelijen buatan manusia di mana mereka berada. sebelumnya tersedia di smartphone kota. (Buhalis &
Amaranggana, 2015) menjelaskan
model  yang  menunjukkan  bagaimana destinasi  pariwisata  yang  cerdas  dapat berkontribusi pada pengalaman pariwisata.
Gambar 2. Enhancing Tourism . Experience Personalization of Services Sumber: Smart . tourism destinations enhancing tourism experience through personalisation of services in Information . and . Communication technologies in tourism 2015.
Salah  satu  kota  yang  menerapkan kebijakan smart  city adalah  Kota
Semarang. Kebijakan mengenai penerapan smart  city di  Kota Semarang telah  diterapkan  mulai  tahun  2013. Pengembangan  infrastuktur smart  city Kota Semarang ini dimulai dari pengintegrasian  jaringan  internet  di seluruh  jaringan  organisasi  perangkat daerah  sampai  pada  tingkat  kecamatan dan  kelurahan,  juga  tersedianya  akses internet  gratis  yang  disebarkan  dalam beberapa daerah. Kota Semarang dijadikan  sebagai  kota  yang  tergabung pada  program  “Gerakan  Menuju  100 Smart  City  2019”.  Kota  Semarang selama  ini  juga  telah  mendapatkan
berbagai penghargaan dalam implementasi smart city . Adanya potensi wisata  yang  ada  di  Kota  Semarang, membuat  Kota  Semarang  dinilai  dapat membangun smart  tourism  destination pada pengembangan pariwisatanya.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang  pada  8  Agustus  2020 meluncurkan  aplikasi  mobile  Lunpia sebagai inovasi pelayanan publik berbasis  digital,  yang  merupakan  salah satu  upaya  untuk  mewujudkan  Kota Semarang menjadi smart tourism destination . Aplikasi ini berisi sejumlah fitur  yang  dapat  membantu  para wisatawan  saat  berwisata  di  Kota Semarang.
Inovasi  pelayanan  publik  ini berbasis  digital  ini,  memerlukan  peran dan  keterlibatan  semua  stakeholders dalam  proses  pengembangannya  agar dapat  berjalan  dengan  baik.  Dari penjelasan  tersebut, maka  peneliti hendak  menganalisis  kolaborasi  model pentahelix yang dibangun dalam pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis  digital  pada  aplikasi  Lunpia yang diluncurkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Pendekatan pentahelix digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini karena  model  ini  tepat  digunakan  di Indonesia  sebagaimana  telah  dilakukan penelitian sebelumnya (E. P. Purnomo et al.,  2021).  Pendekatan  ini  acapkali digunakan di Indonesia untuk
menyelamatkan  industri tourism pasca Covid-19. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix antar  stakeholder  mampu menyelamatkan industry turisme di Bali (Budhi et al., 2022); (E. Purnomo et al., 2021);  (Isdarmanto  et  al.,  2021).  Oleh karena  itu  model  kolaborasi pentahelix digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai kerangka analisa.
Penelitian  ini  berangkat  dari permasalahan  tentang  kondisi  turisme pasca  pandemic  covid-19.  Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
keberadaan kolaborasi pentahelix
memfasilitasi keberhasilan sektor pariwisata  pasca  pandemi.  Oleh  karena itu  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengkaji  apakah  kolaborasi pentahelix juga  dilakukan  di  pariwisata  Kota Semarang  dalam  rangka  penerapan Smart Tourism. Ini akan melengkapi dan mengkonfirmasi  penelitian  sebelumnya yang  menunjukkan  bahwa  kolaborasi antar-stakeholder  di  Kota  Semarang belum  optimal  (Yuningsih  et  al.,  2019) dengan setting pasca pandemi Covid-19.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti tertarik untuk meneliti model kolaborasi pentahelix pada  pariwisata  di  Kota Semarang  dengan  mengambil  lokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti tertarik melihat dan melakukan  analisis  mengenai  model kolaborasi pentahelix pada  aspek smart tourism  destination studi  kasus  pada pengembangan
Aplikasi
Lunpia.
Adapun  jenis  pariwisata  yang  diteliti meliputi:  Wisata  Alam  seperti  Hutan Wisata  Tinjomoyo,  Goa  Kreo,  dll; Wisata  Budaya  seperti  Masjid  Agung Jawa Tengah, Sam Poo Kong, dll Wisata Buatan, seperti Taman Rekreasi Marina, Jungletoon, dll.

## METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan meneliti aplikasi lunpia di Kota
Semarang  sebagai  studi  kasusnya. Lokasi  peneltiian ini tepatnya berada di Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Kota Semarang.
Metode pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara  dengan informan kunci dari stakeholders aplikasi  Lunpia  ini  yang  terdiri  dari pelaku usaha wisata, pemerintah, akademisi,  media  dan  masyarakat., sebagai representasi pentahelix.
Penentuan  informan  dilakukan  dengan purposive sampling.
Untuk  memastikan  validitas  data validitas digunakan validitas sumber.  Ini dilakukan  dengan  menguji  konsistensi hasil  wawancara  dengan  narasumber lain. Untuk teknik analisa data penelitian ini menggunakan model analisa interaktif yang dicietuskan (Miles et al., 2014)  Diawali  dengan  pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Pariwisata  Kota Semarang
Semarang merupakan kota di Jawa Tengah, Indonesia yang dikenal dengan warisan budayanya yang beragam. Kota Semarang  disebut  "Venesia  Jawa" karena  banyak  sungai  yang  melintasi kota. Semarang adalah tempat
percampuran  budaya  Tionghoa,  Arab India, dan Eropa, dengan pengaruh dari masing-masing budaya terlihat di seluruh  kota.  Penduduk  Semarang didominasi suku Jawa dengan kehadiran Tionghoa  yang  signifikan.  Kota  ini memiliki  sejarah  yang  kaya  sejak  abad ke-9  ketika  dikenal  sebagai  Bergota. Pada tahun 1547, Sultan Hadiwijaya dari Pajang, menyatakan Kyai Pandan Arang sebagai  bupati  (gubernur)  pertama Semarang.  Kawasan  Pecinan  disebut "Kampong  Pecinan  Semawis"  dan mengungkapkan  banyak  aspek  budaya tradisional Tionghoa termasuk makanan, ritual, dan rumah ibadah. Kota Semarang menawarkan banyak pengalaman budaya  bagi  pengunjung  seperti  wisata pantai marina dan wisata interaktif untuk menjelajahi  budaya  dan  kuliner  lokal. Pengunjung juga dapat menjelajahi situs bersejarah seperti Kota Tua dan Lawang Sewu  atau  mengunjungi  museum  untuk melakukan  pembelajaran  lebih  lanjut terkait budaya dan sejarah kota.

## Aplikasi Lunpia
Aplikasi  Lunpia  yaitu  aplikasi yang diterapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang tujuannya  untuk  memberikan  fasilitas yang  memudahkan  wisatawan  dalam mencari  informasi  seputar  destinasi wisata dan juga seputar fasilitas industri
pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  di  Kota Semarang.
Aplikasi  Lunpia  dibuat  untuk membantu wisatawan loal dan internasional menjelajahi
Kota Semarang.  Aplikasi  ini  menyediakan informasi  tempat  wisata,  pengalaman kuliner,  hotel,  hiburan,  acara  dan transportasi  umum.  Aplikasi  Lunpia menawarkan  panduan  audio,  panduan augmented  reality ,  dan  fitur  lokasi terdekat.  Aplikasi  ini  tersedia  untuk didapatkan  di Apple  App  Store dan Google  playstore mulai  25  Juli  2020. Aplikasi ini berisi informasi tentang
kuliner, tempat wisata, penginapan,  pusat  oleh-oleh  dan  pusat hiburan. Aplikasi Lunpia memiliki akses transportasi  untuk  datang  ke  destinasi wisata yang dituju. Aplikasi ini memberikan  kesempatan  untuk  para pelaku usaha parwisata dalam melakukan promosi dengan gratis tanpa ada biaya. Bidang yang dapat didaftarkan  pada  aplikasi  Lunpia  ini yaitu  bidang  kuliner,  biro  perjalanan wisata,  destinasi,  seni  kreatif,  fotografi, tempat  hiburan,  oleh-oleh,  hotel,  café, resto  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu, Aplikasi  Lunpia  melakukan  kerjasama bersama  Joglo  Semar,  Angkasa  Pura (Perusahaan  Transportasi),  pariwisata dan ekonomi kreatif, misalnya fotograsi, seni pertunujukan dan desain grafis.
Fitur utama yang terdapat di dalam aplikasi  Lunpia  diantaranya:  Wisata Kota Semarang, kuliner Kota Semarang, hotel dan penginapan di Kota Semarang,
hiburan,  atraksi  dan event di  Kota Semarang, audio  guide ,  petunjuk  arah dengan trans Semarang, nearby location, augmented reality guide.
Gambar 3.

## Tampilan Aplikasi Lunpia

## Stakeholder  Model  Pentahelix  dalam
Pengembangan Aplikasi Lunpia

## Akademisi (Scholar)
Akademisi model pentahelix memiliki  peran  menjadi  konseptor. Misalnya  mengidentifikasi  kemampuan dan sertifikasi produk ataupun jasa serta keterampilan sumber daya manusia yang memberikan  dukungan  meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata.
Akademisi  dalam  penelitian  ini  adalah staff  pengajar  di  STIEPARI  (Sekolah Tinggi Pariwisata Indonesia) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang melakukan konsentrasi pada pendidikan pariwisata.  STIEPARI  Semarang  yaitu
Perguruan  Tinggi  yang  didirikan  tahun 1970,  dengan  akte  notaris  Nomor  6 tanggal 4 November 1970 Kantor notaris R.M  Soeprapto.  STIEPARI  Semarang menawaran program sarjana dan pascasarjana  di  bidang  manajemen pariwisata dan perhotelan. Beralamat di Jl. Bendan Ngisor Sampangan Semarang,  merupakan  lembaga  swasta yang  memilii  4  program  studi  yang terakreditasi B oleh BAN-PT.

## Bisnis (Business)
Sektor swasta dalam model pentahelix memiliki  peran  menjadi enabler .  Sektor  swasta  adalah  entitas yang  menjalankan  bentuk  bisnis  untuk
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
membentuk nilai tambah dan memberikan pertahanan pada
pertumbuhan  secara  terus  menerus. Sektor  swasta  bisa  memiliki  peran menjadi enabler menghadirkan infrastruktur  modal  dan  teknologi.  Dari perubahan  ke-era  digital  maka  bisa memberikan
bantuan pada pengembangan pariwisata menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif.
Sektor swasta dalam penelitian ini adalah  PHRI  (Perhimpunan  Hotel  & Restoran Indonesia). Perhimpunan Hotel dan  Restoran  Indonesia  disingkat  PHRI merupakan  organisasi  yang  memiliki orientasi pada peningkatan dan
pembangunan pariwisata, sebagai kontribusi dan pelaksanaan pembangunan  nasional  serta  wadah pemersatu untuk memberikan perjuangan dan menciptakan iklim usaha terkait  barkat  dan  martabat  pengusaha yang  digerakkan  pada  bidang  jasa penyediaan  akomodasi  pariwisata  dan jasa  makanan  dan  minuman  serta lembaga pendidikan pariwisata.
Bisnis atau pelaku usaha memiliki peran menjadi enabler yang memberkan bantuan dalam mewujudkan tujuan pada proses  bisnis  yang  memberikan  hasil nilai tambah dan memberikan pertahanan pada
pertumbuhan berkelanjutan.  Dalam  pengembangan ini, sektor bisnis dapat berperan sebagai
enabler di  dalam  menghadirkan  baik infrastruktur,  teknologi  ataupun  modal dan  berbagi  fungsi  lainnya  yang berkaitan dengan pengembangan layanan  Aplikasi  Lunpia.  PHRI  dalam kolaborasi  pengembangan  ini  berperan sebagai mitra pemerintah yang bekerjasama dalam memberikan support di bidang usaha perhotelan.

## Komunitas (Community)
Komunitas dalam model pentahelix memiliki  peran  menjadi akselerator.  Kemudian,  komunitas  yaitu seseorang  yang  memiliki  minat  serupa serta sesuai pada pengembangan layanan publik yang akan dikembangan. Bertindak sebagai peratara atau
dijadikan  penghubung  antar  pemangku kepentingan untuk membantu
masyarakat  dalam  keseluruhan  proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Kemudian, komunitas berperan  dalam  melakukan  promosi layanan dan sebuah produk.
Komunitas yang ada dalam penelitian  ini  adalah  PAGERSEMAR. PAGERSEMAR (Paguyuban Entertainment  Semarang)  merupakan komunitas  untuk  jenis  usaha  hiburan seperti  karaoke,  klub  malam, massage , spa,  rumah  pijat,  rumah  bilyar  dan sebagainya.  Didirikan  atas  inisiator Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata.
Berdiri  tahun  2017,  inisiator  dari  dinas pariwisata  kota  Semarang.  Pagersemar memiliki  3  bidang  usaha,  karaoke, biliard dan bar.

## Pemerintah (Governance)
Pemerintah memiliki peran menjadi  regulator  dan  memiliki  peran menjadi  kontroler  yang  mempunyai peraturan  dan  tanggung  jawab  pada pengembangan  usaha.  Dalam  hal  ini memerlukan  peran  dari  seluruh  jenis kegiatan, misalnya pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, pemantauan, alokasi keuangan, promosi, program, perizinan, pengembangan, undang-undang, kebijakan inovasi
publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta.
Pemerintah  berperan  untuk  melakukan koordinasi  para  pemangku  kepentingan yang memiliki kontribusi pada pengembangan potensi pariwisata.
Pemerintah memiliki peran menjadi  kontroler  yang  mempunyai tanggung  jawab  dan  peraturan  untuk mengembangkan  usaha.  Dalam  hal  ini memberikan  perlibatan  seluruh  jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, alokasi  keuangan,  promosi,  perizinan, undang-undang,  program,  kebijakan inovasi  publik,  pengembangan  dan pengetahuan,  dukungan  untuk  jaringan
inovasi  dan  kemitraan  publik-swasta. Pemerintah  juga  memiliki  peran  dalam mengkoordinasi para pemangku
kepentingan  yang  berkontribusi  pada pengembangan potensi desa. Pemerintah pada penelitian ini yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kota  Semarang  sebagai Perangkat  Organisasi  Daerah  (OPD) memiliki  tugas  membantu  Walikota dalam pelaksanaan kepentingan pemerintahan  bidang  kebudayaan  dan bidang pariwisata yang dijadikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan  yang  ditugaskan  kepada daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota Semarang  Nomor  80  Tahun  2016 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata erja  Pada  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kota  Semarang,  tugas  dari Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata Kota Semarang  adalah  membantu  Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata  yang  menjadi  kewenangan daerah  dan  tugas  pembantuan  yang ditugaskan kepada daerah. Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata  Kota  Semarang,  dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi  kewenangan  daerah  dan  tugas pembantuan  yang  ditugasan  kepada daerah.

## Media
Media dalam penelitian ini adalah Jatengnetwork.com.  Jatengnetwork.com adalah media online berjaringan di Jawa Tengah
dengan
alamat
Jatengnetwork.com.  Dengan  semakin meningkatnya  pengguna  internet  di
Indonesia,  maka  Jatengnetwork.com menjadi  alternatif  untuk  memberikan
informasi dan edukasi kepada masyarakat.  Berita  dikemas  secara breaking  news,  running  news,  indepth reporting dan feature  story sehingga memiliki relevansi dan yang tinggi untuk pembaca.  Informasi  yang  disajikan Jetengnetwork.com mewakili  pembaca dari  berbagai  latar  belakang  usia  dan jenis  kelamin  yang  tersebar  dalam berbagai kanal lokal, nasional, internasional,  gaya  hidup,  olahraga, umum  dan  lain-lain.  Berkaitan  dengan fungsinya  dan  dalam  hubungannya dalam kolaborasi ini Jatengnetwork.com mempunyai  peran  untuk  membantu Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  hal publikasi dan promosi pariwisata, dimana dalam hal pengembangan
aplikasi  Lunpia  dibutuhkan  kolaborasi dari berbagai pihak. Peran media dalam kolaborasi  pengembangan  ini  menjadi penting  karena  peranannya  sebagai expander . Media berperan dalam mendukung  publikasi  dalam  promosi terkait  Aplikasi  Lunpia  dan  smart tourism Kota Semarang. Tidak hanya itu, media juga berfungsi untuk membangun brand  image ,  sehingga  masyarakat  dan para  wisatawan  Kota  Semarang  dapat lebih mudah untuk mengakses informasi tentang Aplikasi Lunpia.
Collaborative Governance dalam

## Pengembangan Aplikasi Lunpia
Berdasarkan keterangan para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan  Aplikasi  Lunpia,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  kerjasama dan  kolaborasi  yang  terjadi  diantara mereka.  Kemudian  dari  hal  tersebut, penelitian  ini  akan  berfokus  pada efektifitas  kolaborasi  yang  terjadi. Penelitian ini menggunakan teori (DeSeve,  2007)  untuk  menjelaskan proses kolaborasi pada program pengembangan Aplikasi Lunpia sebagai berikut:
Struktur Jaringan (Network …... Structure)
Memberikan terkait deskripsi konseptual  sebuah  keterkaitan  antara
elemen  yang  satu  dengan  elemen  yang lain  yang  menyatu  dengan  bersama- sama yang menggambarkan unsur-unsur fisik  dari  jaringan  yang  ditangani. Selanjutnya, dalam pemerintahan kolaboratif,  unsur  jaringan  tidak  boleh berbentuk hierarki yakni dengan adanya kekuasaan  dari  salah  satu  pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif,  jaringan  harus  bersifat organis dengan  struktur  jaringan  yang terlibat yakni tidak ada hierarki kekuasaan,  dominasi,  dan  monopoli. Seluruh pihak yang ada dalam kolaborasi memiliki  kesetaraan  hak,  kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan yang sama dalam mencapai tujuan  bersama.  Ada  berbagai  bentuk networked structure , bintang, seperti hub dan spokes ,  dan cluster (kumpulan terhubung dan terangkai) yang biasanya diterapkan. Pada prinsip network structure ,  jaringan  tidak  bisa  berbentuk hirarki sebab bisa menyebabkan ketidakefektifan  dan  struktur  jaringan memiliki  sifat  organis  dengan  struktur organisasi  yang  se- flat mungkin,  yaitu tidak  ada  tanggung  jawab,  hirarki kekuasaan,
dan
kesempatan aksesibilitas.
Untuk menjalankan kolaborasi ini, diperlukan suatu kesepakatan dan perjanjian yang akan menjadi acuan pada kolaborasi yang dijalankan. Hasil
analisis  yang  dilakukan  oleh  penulis bahwa  pada  indikator  ini  menunjukan bahwa  koordinasi  yang  dilakukan  antar stakeholder sudah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak memberikan gagasan atau ide-ide dan masukan dalam pengembangan  aplikasi  Lunpia  sesuai dengan  hak,  tanggung  jawab  dan otoritasnya.
Keterikatan  antara  satu  elemen dengan elemen lainnya yang mencerminkan  sebuah  jaringan,  dalam hal  ini  pada  unsur-unsur  fisiknya  yang dimaknai sebagai gambaran konseptual. Dari hasil analisis penelitian, didapatkan kolaborasi  yang  ada  tidak  diatur  oleh sebuah  entitas  administrasi  yang  tegas. Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Kota Semarang merupakan entitas administratif  sebagai  anggota  jaringan atau penyedia layanan, sehingga jaringan ini menggunakan model lead
organization . Kolaborasi pengembangan Aplikasi Lunpia terjadi menurut wewenang  dan  atas  tugas  pokok  dan fungsi  yang  dimiliki  masing-masing stakeholder tersebut. Setiap stakeholder berpartisipasi dalam jaringan kolaborasi namun  dalam  batas  kewenangan  yang dimilikinya.
Tidak  ada  hirarki  dalam  struktur jaringan kolaborasi pengembangan Aplikasi  Lunpia.  Dengan  mengetahui
perihal  entitas  administrasi,  hirarki dalam  jaringan  dan  cara  menentukan keputusan,  tipe  struktur  jaringan  yang telah  diadopsi  pada  jaringan  kolaborasi pengembangan  Aplikasi  Lunpia  adalah model lead  organization walaupun belum diketahui secara tegas siapa yang merupakan entitas administratif. Peneliti memandang  bahwa  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata adalah entitas administratif  dalam  perannya  sebagai anggota jaringan atau penyedia layanan. Namun  sekali  lagi,  dalam  jaringan kolaborasi  ini  tidak  ada  kesepakatan jelas dan tegas perihal tersebut.
Berdasarkan  dari  hal  tersebut  menjadi dampak  pada  arah  jalan  jaringan kolaborasi  yang  tidak  jelas  sebagai akibat  tidak  adanya  stakeholder  sentral yang  membuat  arah  jaringan  jelas. Dengan  demikian,  adopsi  model lead organization yang  belum  sempurna membuat  efektifitas  jaringan  kolaborasi ini.
Komitmen Terhadap Tujuan (Commitment to a Common Purpose)
Dalam  melakukan  kolaborasi  ini, diperlukan suatu perjanjian atau kesepakatan  yang  akan  menjadi  acuan pada  kolaborasi  yang  dijalankan.  Hasil analisis  yang  dilakukan  oleh  penulis bahwa  pada  indikator  ini  menunjukan bahwa  koordinasi  yang  dilakukan  antar
stakeholder sudah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak memberikan gagasan atau ide-ide dan masukan dalam pengembangan  aplikasi  Lunpia  sesuai dengan  hak,  tanggung  jawab  dan otoritasnya.  Landasan  hukum  yang mendasari  pengembangan  ini  adalah Keputusan  Sekretaris  Daerah  Kota Semarang  Nomor  556/160  Tahun  2020 Tentang  Pembentukan  Tim Smart Tourism Penggerak  Kepariwisataan  di Kota Semarang yang digunakan sebagai dasar  pengembangan smart  tourism destination Kota Semarang.
Sebuah jaringan kolaborasi tercipta  melalui  upaya  bersama  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Berdasarkan data  yang  ditemukan  ketika  wawancara dilakukan, pada umumnya tujuan bersama yang ada dalam pengembangan Aplikasi  Lunpia  adalah  sebagai  salah satu  perwujudan smart  tourism Kota Semarang.  Dalam  kaitanya  ini,  tujuan bersama  dalam  jaringan  kolaborasi  ini tidak  tertuliskan  dalam  hitam  di  atas putih, atau dinyatakan secara implisit.
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan (RIPPARKOT)  Kota  Semarang  Tahun 2015-2025,  dalam  mewujudan  visi pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud pada visi di atas ditempuh  melalui  empat  misi  sebagai
berkut: (a) Mengembangkan dan menimgkatkan destinasi pariwisata yang memiliki  keunikan,  nyaman,  aman, mudah  dicapai,  menari  dan  memiliki wawasan  lingkungan;  (b)  Memberikan pengembangan  pemasaran  pariwisata yang sinergis, efektif, dan bertanggungjawab; (c) Membeirkan pengembangan industri pariwisata
setempat yang menggerakkan kemitraan usaha, berdaya saing, bertanggungjawab pada  kelestarian  lingkungan  alam  dan; (d) Mengembangan kelembagaan kepariwisataan  yang  sinergis  antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
Dengan demikian, program pengembangan  Aplikasi  Lunpia  adalah salah  satu  bentuk  usaha  berbagai stakeholder di  Kota  Semarang  untuk berkolaborasi bersama dalam mewujudkan smart  tourism di  Kota Semarang.  Peraturan  Daerah  tersebut adalah  komitmen  Pemerintah  Kota Semarang  untuk  meningkatkan  sektor pariwisata  kotanya.  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata,  PHRI,  STIEPARI, PAGERSEMAR dan Jatengnetwork.com  merupakan  bagian irisan  dari  pemerintah  yang  wajib melaksanakan apa yang menjadi amanat PERDA dan komitmen Pemerintah Kota Semarang.  Terselenggaranya  kolaborasi pengembangan  Aplikasi  Lunpia  sudah secara tersirat ada pada Peraturan Daerah
Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2015 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  (RIPPARKOT)  Kota Semarang Tahun 2015-2025.
Setiap stakeholder memiliki wujud komitmennnya  masing-masing.  Setiap wujud komitmen yang dilakukan masing-masing stakeholder mengarah pada  pencapaian  tujuan  bersama  yaitu terwujudnya smart  tourism  destination Kota  Semarang.  Pada  umunya,  setiap stakeholder mengungkapkan  komitmen pada  tujuan  bersama  melalui  berbagai hal  yang  dilakukannya  sesuai  dengan wewenang yang dimilikinya.
Sebagaimana  komitmen  pada  tujuan dapat diartikulasikan dalam visi dan misi institusi  pemerintah,  disebutan  dalam pembahasan  diatas  bahwa  pemerintah Kota  Semarang  dan  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Kota  Semarang  telah mencanangkan  komitmennya  dalam Perwali  dan  dari  visi  misinya  perihal mewujudkan  Kota  Semarang  sebagai Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa komitmen terhadap tujuan dalam kolaborasi pengembangan Aplikasi Lunpia tinggi.
Adanya Saling Percaya Diantara Para
Pihak yang Terangkai dalam Jaringan (Trust Among the Participants)
Trust  among  the  participants merupakan  pada  hubungan  professional atau  sosial,  keyakinan  bahwa  para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi  atau  usaha-usaha antar stakeholder atau pemangku kepentingan dalam suatu jaringan untuk mencapai  tujuan  bersama.  Sehingga pada  kolaborasi  ini,  masing-masing stakeholder harus saling percaya karena sebagai  perwujudan  dari  hubungan professional yang dijalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan  yang  kolaboratif.  Dalam sebuah  kolaborasi  sangat  diperlukan kepercayaan  dari  para  stakeholder,  dan kaitannya  dengan  kolaborasi  antara pemerintah  dengan  stakeholder  lain harus ada rasa saling percaya satu sama lain.  Kepercayaan  para  peserta  adanya hubungan governance yang  merupakan hubungan  saling  percaya  diantara  para aktor governance .
Berkaitan dengan kolaborasi dalam  pengembangan  Aplikasi  Lunpia, peneliti  menemukan  ada  hubungan saling percaya diantara para stakeholder dimana stakeholder sebagai  individua tau stakeholder sebagai representasi dari institusinya. Stakeholder yang  terlibat
dalam kaitannya pengembangan
Aplikasi  Lunpia  adalah  STIEPARI, PHRI, PAGERSEMAR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Jatengnetwork.com.
Kepercayaan yang dibangun terdapat batasan yang perlu diperhatikan. Kaitanya  dengan  informasi,  tentunya terdapat  batasan  yang  perlu  untuk diperhatikan,  seperti  privasi  informasi masing-masing stakeholder . Kepercayaan  diantara  para stakeholder yang  baik  adalah  yang  saling  menjaga privasi  data  informasi  dalam  kaitannya proses kolaborasi pengembangan
Aplikasi Lunpia. Menjaga privasi informasi satu sama lain tentunya bagian dari adanya hubungan yang professional dalam usaha bersama.
PHRI menaruh kepercayaan kepada  pemerintah  dan  merasa  optimis bahwa  di  tahun  2023  pemerintah  akan lebih  fokus  untuk  mengembangkan sektor pariwisata sebagai langkah untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pandemi Covid-19 telah  menciptaan  peluang  pendekatan alternatif untuk pengembangan pariwisata dan juga merupakan peluang untuk  memikirkan  kembali  bagaimana pariwisata berinteraksi dengan masyarakat, sektor ekonomi lain, sumber daya  alam  dan  ekosistem.  Konsep normal  baru  untuk  pengembangan
pariwisata melibatkan peningkatan
kepercayaan wisatawan melalui protocol keselamatan seperti pengalaman nirsentuh. Ini juga melibatkan pemahaman  tren  pasar  baru  sambil berkomitmen  untuk  membangun  sektor pariwisata  yang  lebih  tangguh  dan inklusif  yang  meningkatkan  minat  baru terhadap keberlanjutan. Melibatkan pemikiran  ulang  bagaimana  pariwisata berinteraksi  dengan  masyarakat  sambil mengurangi dampak pada mata pencaharian  melalui  distribusi  manfaat yang adil.
Kepercayaan antar pemangku kepentingan juga mencakup sikap saling percaya  dalam  usaha.  Seperti  halnya PHRI  yang  diberi  kepercayaan  oleh Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata sebagai  mitra  dalam  pengembangan Aplikasi  Lunpia.  Berbagai  usaha  dalam kerangka pengembangan Aplikasi Lunpia yang dipercayakan kepada PHRI merupakan  bentuk  sikap  saling  percaya antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan  PHRI.  Keaktifan  PHRI  dalam program  pengembangan  ini  sudah terlihat  dari  kontribusi  yang  diberikan oleh PHRI dalam pengembangan ini.
Sikap  saling  percaya  dimaknai sebagai  sikap  saling  mempercayakan informasi, data yang mana tentu dengan batasan  privasi  yang  melingkupinya. Kemudian  juga  saling  percaya  juga
diartikan  sebagai  mempercayaan  usaha atau  istilahnya  berbagi  usaha,  dimana dalam  kaitannya  program  ini  adalah usaha  dalam  pengembangan  Aplikasi Lunpia.
Berdasarkan berbagai penjelasan informasi di atas menerangkan  bahwa  respon  uatau tindakkan  balik  baik  yang  disampaikan kepada stakeholder lain adalah hasil dari adanya kepercayaan diantara
stakeholder tersebut. Baik makna stakeholder sebagai individu atau representasi  dari  institusinya  darimana mereka berasal.

## Kejelasan Tata Kelola (Governance)
Governance merupakan hubungan saling  percaya  diantara  para  aktor governance atau  pemerintahan.  Selain dari adanya kepercayaan kepada pemerintahan,  juga  dengan  adanya disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, juga dengan adanya kebebasan untuk menentukan bagaimana kolaborasi di jalanan. Dalam konteks ini, tata  kelola  perintahan  dapat  dikatakan governanc e  apabila  ada  kejelasan  siapa yang  menjadi  anggota  dan  siapa  yang bukan  merupakan  anggota,  adanya batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa  yang  tidak  boleh  terlibat  dan adanya  aturan  main  yang  jelas  yang disepakati bersama.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## Boundary dan exclusivity
Dari  keterangan  diatas,  dapat diketahui  bahwa  tidak  ada  secara tertulisnya  yang  menerangkan  siapa yang  termasuk  dalam  anggota  jaringan kolaborasi  ataupun  yang  tidak.  Namun, secara  garis  besar  jawaban  mengarah pada PHRI, STIEPARI,
PAGERSEMAR, Jatengnetwork.com. Secara  teknis  jawaban  para  informan tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  ada kejelasan  dan  jawaban  pasti  untuk menjawab  perihal  yang  termasuk  dan yang bukan anggota jaringan.
Menganalisis  dari  apa  yang  sudah disampaikan  oleh  PHRI  dan  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  di  atas, didapatkan  hasil  bahwa stakeholder tersebut merupakan bagian dari kolaborasi program pengembangan Aplikasi  Lunpia.  Dalam  pengembangan Aplikasi  Lunpia  ini  juga  melibatkan masyarakat  Kota  Semarang  ataupun wisatawan  sebagai user atau  pengguna.
Masyarakat  dalam  hal  ini  berperan sebagai pengguna yang dapat memanfaatkan  layanan  yang  ada  pada Aplikasi Lunpia ataupun pengguna yang mendaftarkan  usahanya  pada  Aplikasi Lunpia,  yang  berupa  jenis  usaha  di bidang  destinasi  wisata,  kuliner,  café, resto, penginapan, event wisata.

## Rules
Aturan  main  dalam  jaringan kolaborasi  adalah  hal  yang  sangat menentukan dalam sebuah proses kolaborasi. Berdasarkan beberapa keterangan sebelumnya, dijelaskan bahwa jaringan kolaborasi dalam program pengembangan Aplikasi Lunpia berjalan  sesuai  dengan  wewenang  dan tupoksi  masing-masing.  Jika  ditanya perihal  aturan  main  dalam  jaringan kolaborasi ini, pada umumnya informan menjawab tidak ada aturan main, hanya saja  diantara  para stakeholder berjalan sesuai  dengan  wewenangnya  masing- masing.  Batas-batas  aturan  main  dalam jaringan yaitu wewenang pihak lain.
Makna  aturan  main  dikembalikan pada wewenang, tupoksi masing-masing adalah  hal  yang  boleh  dilakukan  dan tidak  boleh  dilakukan  menyesuaikan dengan  wewenang  dan  tupoksi  masing- masing stakeholder . Sebagaimana dijelaskan  dalam  keterangan  PHRI  di atas,  hal  yang  boleh  dilakukan  oleh PHRI  adalah  apa  yang  sebenarnya menjadi  wewenang  dan  tupoksinya, sedangkan hal yang tidak boleh dilakuan adalah apa yang berada diluar wewenang dan tupoksinya.

## Self Determination
Self determination atau kebebasan dalam  menentukan  jalannya  kolaborasi, diatur  sesuai  dengan  wewenang  yang dimiliki oleh
masing-masing stakeholder .  Hal  tersebut  diakibatkan dari  model lead  organization pada jaringan kolaborasi program pengembangan  Aplikasi  Lunpia  belum optimal.  Model lead  organization yang diadopsi  pada  jaringan  kolaborasi  ini masih  kurang  pada  entitas  administrasi yang tidak tegas, sehingga arah jaringan kolaborasi tidak jelas. Setiap stakeholder memiliki wilayah wewenang nya masing-masing, sehingga dalam kondisi tersebut kemudian kolaborasi dijalankan menurut wewenang dan tupoksi masing- masing  yang  telah  dijelaskan  pada  poin pembahasan sebelumnya. Dengan demikian  dapat  diambil  kesimpulan bahwa masing-masing stakeholder memiliki  wewenang  untuk  menjalanan jaringan  menurut  wilayah  wewenang dan  kapasitas  yang  dimilikinya  sebagai bentuk  konsekuensi  adosi  model lead organizationa yang belum sempurna.

## Network Management
Tata kelola dalam program pengembangan  Aplikasi  Lunpia  belum dilakukan  dengan  jelas.  Tidak  ada dokumen tertulis yang menyatakan siapa
yang  anggota  dan  siapa  yang  bukan anggoa dalam jaringan. Kemudian untuk aturan  main  berlaku  sesuai  dengan wewenang  masing-masing.  Hal  yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan  wewenangnya  dan  sebaliknya, sehingga  sekali  lagi  tidak  ada  aturan main  yang  khusus  mengatur  kolaborasi dalam program pengembangan Aplikasi Lunpia.  Selanjutnya  perihal  kebebasan dalam  penentuan  jalannya  jaringan belum sempurna, sehingga arah jalannya kolaborasi  tidak  jelas  dan  cenderung diselenggarakan sesuai dengan wewenang  masing-masing stakeholder . Kemudian  terkait  faktor  manajemen jaringan  yang  tidak  efektif  dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola atau governance dalam  jaringan  kolaborasi belum efektif.
Akses . Terhadap  (Kekuasan  Access to Authority)
Access  to  authority yakni  dengan adanya  standar-standar  (ukuran-ukuran) aturan  atau  prosedur  yang  jelas  yang dapat  diterima  secara  luas.  Jadi,  sudah ada  aturan  kewenamgan  yang  jelas  dan diterima oleh stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenamgannya. Bagi kebanyakan network , network - network tersebut harus memberi  kesan  kepada  salah  satu anggota network untuk  memberikan
otoritas  guna  mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam hal menjalankan  pekerjaannya  Pembagian otoritas  dalam  jaringan  kolaborasi pengembangan Aplikasi
Lunpia otomatis  sesuai  dengan  wewenang  dan tupoksi masing-masing.
Dinas Kebudayaan dan pariwisata
mengungkapkan  dalam  pernyataannya bahwa otoritas terbagi menurut
kewenangan  masing-masing.  Dalam pernyataan  tersebut,  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  mengutarakan  bahwa pemerintah  memerlukan  keterlibatan dari berbagai stakeholder dalam menjalankan  program  pengembangan ini.  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata
mempunyai kewenangan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait,  Akademisi  berperan  sebagai konseptor, sektor bisnis berperan sebagai enabler ,  komunitas  berperan  sebagai katalisator dan media sebagai pempublikasi.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan otoritas kepada pihak bisnis untuk  memaksimalkan  potensi  industri yang ada di  Kota Semarang. Dalam hal ini  membantu  hotel  dan  resto.  Dimana untuk memaksimalkan pariwisata, bisnis dapat berfokus untuk menawarkan paket inovatif  untuk  menarik  wisatawan. Adanya  kolaborasi  dan  kemitraan  yang dibangun ini dapat memberikan
keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak, yang  mana  dengan  mengembangkan pariwisata disuatu daerah dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  dari hotel,  restoran  dan  tempat  hiburan. Penting  bagi  bisnis  untuk  beradaptasi dengan  perubahan  tren  pariwisata, seperti dampak pandemi terhadap kebiasaan bepergian dan bersantap.

## Pembagian Akuntabilitas (Distributive

## Accountability)
Distribusi  tanggung  jawab  adalah penataan,  managemen  bersama  dengan stakeholder dan  berbagi  pembuatan keputusan kepada semua anggota kerjasama dan membagi tanggung jawab untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan dan  masing-masing stakeholder harus terlibat  dalam  pembuatan  keputusan bersama. Sehingga masing-masing dapat mengambil  keputusan  dalam  kolaborasi pengembangan itu sendiri.
Berbagi tanggung jawab bermakna sebagai  berbagi governance atau  tata kelola  seperti  penataan,  pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tidak hanya itu, berbagi  tanggung jawab juga soal berbagi sejumlah pembuatan keputusan  kepada  seluruh  anggota jaringan, dimana berarti berbagi tanggung  jawab  pula  untuk  hasil  yang diinginkan  (Sudarmo,  2011).  Untuk
dapat menyelenggarakan program pengembangan Aplikasi Lunpia, kiranya tentu  perlu  diketahui  terkait  alternatif kebijakan  terbaik  bagi  para  pelaku kegiatan pariwisata untuk dapat terakomodasi. Sebagaimana kondisi dan jenis  para  pelaku  kegiatan  pariwisata yang beragam.
Manajemen  mengenai  mekanisme layanan  Aplikasi  Lunpia  merupakan wujud  akomodasi  atas  persoalan  yang ada  pada  pariwisata  Kota  Semarang.
Smart tourism yang didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang didukung  oleh  upaya  sebuah  destinasi untuk  mengumpulkan  dan  mengolah data  dari  infrastruktur  fisik,  koneksi sosial,  dan  sumber  daya  lainnya  yang tersedia  di  institusi  baik  pemerintah maupun swasta untuk selanjutnya disediakan  kepada  turis  dan  menjadi sebuah  pengalaman  yang  utuh  (Buhalis
& Amaranggana, 2015).
Berbagi tanggung jawab
mencakup  adanya  berbagi governance dan  pembuatan  keputusan  bersama.
Adanya berbagi governance dan
pembuatan  keputusan  bersama  sama artinya berbagi tanggung jawab mengenai  tujuan  yang  dicapai  bersama. Selanjutnya  mengenai  tanggung  jawab yang  diemban  oleh stakeholder dalam pengembangan  aplikasi  Lunpia  sesuai dengan wewenang masing-masing.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasn tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian tanggung jawab yang mencaup berbagi
governance dan pengambilan keputusan bersama sudah dilakukan dan menyesuaikan dengan lingkup dan porsi masing-masing. Berbagi Informasi (Information Sharing) Kemudahan akses untuk
mendapatan  informasi,  yang  mana termasuk juga adanya saling melakukan perlindungan  privasi  diantara  para stakeholder .    Informasi  dalam  jaringan kolaborasi program pengembangan
Aplikasi  Lunpia  tersedia  dengan  baik dan mudah dalam mengaksesnya sebagaimana hal tersebut demi kepentingan penyelenggaraan pengembangan  Aplikasi  Lunpia.  Dari beberapa  pernyataan  di  atas  dapat dietahui bahwa, akses informasi kepada masing-masing  stakeholder  berjalan dengan baik.

## Akses Terhadap Sumber Daya (Access
to Resources)
Access  to  resources merupakan ketersediaan  sumber  keuangan,  teknis, manusia  dan  sumberdaya  lainnya  yang diperlukan  dalam  mencapai  tujuan network.  Sehingga,  harus  ada  kejelasan
dan  ketersediaan  sumber  daya  bagi stakeholder yang terlibat. Dalam jaringan  kolaborasi  tentunya  peran sumber  daya  pendukung  diperlukan.
Sumber  daya  baik  milik  bersama  atau yang  dimiliki  masing-masing  memiliki andil dalam proses kolaborasi.
Akses sumberdaya yang
digunakan  PHRI  adalah  sumberdaya yang berasal dari instansi itu sendiri yang berupa sumberdaya manusia, sumberdaya  finansial  dan  sumberdaya sarana prasarana.
Sumber  daya  yang  ada  adalah milik masing-masing pihak stakeholder , sesuai  dengan  wewenang  dan  kapasitas yang dimilikinya. Kalaupun ada kegiatan yang  melibatkan  berbagai  pihak,  tetap sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya. Ketika  ada  acara  bersama  tentang kolaborasi pengembangan aplikasi Lunpia, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata  berperan  sebagai  motor penggerak yang berarti sebagai tersedianya  sumber  daya  manusia.
Selanjutnya terkait akomodasi,
disediakan oleh
PHRI yang
memfasilitasi  dan  terhubung  kepada pewisata Apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  dan  PHRI tersebut termasuk dalam bentuk tersedianya  sumber  daya  dalam  rangka mencapai  tujuan  bersama  yaitu  untuk memberikan  layanan  publik  terkait
pariwisata  Kota  Semarang  melalui Aplikasi Lunpia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  poin- poin  di  atas,  diketahui  bahwa  dalam program pengembangan aplikasi Lunpia memiliki struktur jaringan lead organization ,  namun  dalam  adopsinya belum sempurna sehingga arah kolaborasi  tidak  jelas.  Poin  selanjutnya adalah komitmen, dimana antar staeholder  memiliki  komitmen  yang tinggi  pada  tujuan.  Kemudian  dalam jaringan  kolaborasi  ini,  terdapat  siap saling percaya diantara partisipan jaringan  kolaborasi  baik  antar  individu nya  atau  antar  institusi.  Dalam  jaringan kolaborasi  program  ini, governance jaringan belum dilakukan efektif, namun perihal pembagian otoritas sudah dilakukan dengan cara berbagi governance dan pengambilan keputusan bersama, yang mana disesuaikan dengan lingkup  dan  porsi  masing-masing. Terakhir,  dalam  jaringan  kolaborasi program pengembangan Aplikasi Lunpia, ketersediaan dan akses informasi  terkait  program  sudah  baik, begitu  juga  dengan  tersedianya  sumber daya  teknis,  manusia  dan  sumber  daya keuangan  yang  mencukupi,  dimana sangat bermana dalam efektifitas kolaborasi  program.  Berdasaran  hal
tersebut, dapat disimpulan bahwa jaringan  diselenggaraan  secara  efektif, walaupun belum  masimal  pada network structure dan governance .
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa pengelolaan pariwisata di Kota Semarang belum mengoptimalkan peran jaringan  antar  stakeholder.  Padahal dalam  penelitian  sebelumnya  di  Bogor (Pradhipta  et  al.,  2021)  dan  Batu (Hardianto  et  al.,  2019)  sinergi  antar stakeholder dalam sinergi pentahelix ini penting  bagi  keberhasilan  pariwisata  di Indonesia.  Selain  itu  kolaborasi  model ini juga penting bagi penerapan teknologi  informasi  dalam  di  suatu daerah  dengan  pendekatan  smart  (M. Noor,  2022).  Kemampuan  pemerintah dalam mengkolaborasi berbagai stakeholder pariwisata di Kota Semarang perlu ditingkatkan agar sinergi pentahelix
sebagai prasyarat keberhasilan pariwisata dapat terpenuhi.

## REFERENSI
Budhi, M. K. S., Lestari, N. P. N. E., &
Suasih,  N.  N.  R.  (2022).  The
Recovery of The Tourism Industry in  Bali  Province  Through  The Penta-Helix Collaboration Strategy in The New Normal Era. Geojournal of Tourism and Geosites , 40 (1),  pp.  167–174. https://doi.org/10.30892/GTG.401 20-816
Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart Tourism Destinations Enhancing  Tourism  Experience Through Personalisation of Services. Information and Communication  Technologies  in Tourism 2015 , February , pp. 377– 389.  https://doi.org/10.1007/978- 3-319-14343-9_28
DeSeve.  (2007).  Creating  Managed Networks  as  a  Response  to Societal Challenges. The Business of Government Magazine , pp. 47– 52.
Guo, Y., Liu, H., & Chai, Y. (2014). The
Embedding Convergence of Smart Cities  and  Tourism  Internet  of Things  in  China:  An  Advance Perspective. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 2 (1). https://dergipark.org.tr/en/pub/aht
r/issue/32308/359048
Hardianto, W. T., Sumartono, Muluk, M. R.  K.,  &  Wijaya,  F.  (2019). Pentahelix Synergy  on  Tourism Development  in  Batu,  East  Java. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 10 (6), pp. 137–149.
Isdarmanto, Susanto, D. R., & Kiswantoro,  A.  (2021).  Tourism Branding: A  Strategy of  Regional Tourism Sustainability Post COVID-19  in  Yogyakarta. IOP
Conference  Series:  Earth  and Environmental  Science , 704 (1), pp. 1–10. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/704/1/012003 Karyono. (1997). Kepariwisataan . Jakarta: Grasindo.
Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A  Methods  Sourcebook. Sage Publications , 28 (4),  pp.  485–487. https://doi.org/10.1007/978-1- 4020-5614-7_3085
Noor,  A.,  Suryana,  M.,  &  Amalia,  S.
(2019). Social Media-Based
Behavior  to  Promote  Tourist Destination. Recuperado  a  Partir
De , 35 (21), pp. 2899–2921.
Noor, M. (2022). Collaborative Governance  on  the  Smart  City- Based  Regional  Development  of Balikpapan. Journal  of  Social Studies Education Research ,
13 (4), pp. 381–405.
Pradhipta,  R.  M.  W.  A.,  Pusparani,  & Nofiyanti,  F.  (2021). Pentahelix
Strategy  in  Rural  Tourism  (Case Study  of Tugu Utara Bogor). E3S Web of Conferences , 232 , pp. 1–9. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20 2123204010 Purnomo, E., Fathani, A., Setiawan, D.,
Fadhlurrohman,  M.,  &  Nugroho, D.  (2021).  Penta-Helix  Model  in Sustaining  Indonesia’s  Tourism Industry Eko. International Conference on Advances in Digital Science , 1352 (March),  pp.  477–
478.  https://doi.org/10.1007/978- 3-030-71782-7 Purnomo,  E.  P.,  Aditya,  F.,  Fathani,  A. T., Salsabila, L., & Rachmawatie, D.  (2021).  Penta-Helix  Approach as a Strategy to Recovery Tourism in Bali Due to Covid-19 Pandemic. ACM  International  Conference Proceeding Series , November , pp. 122–127. https://doi.org/10.1145/3484399.3
484417 Sudarmo.  (2011). Isu-isu  Administrasi Publik dalam Perspektif Governance .  Karanganyar:  Smart Media. Ulrike, G., Zhong, L., & Koo, C. (2016). Application  of  Smart  Tourism  to
Cities. International  Journal  of
Tourism Cities , 2 (2). Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019).  Model  Pentahelik  Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. JPSI (Journal of Public Sector  Innovations) , 3 (2),  p.  84. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2 .p84-93