Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i1.2870

## PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA DALAM PERLINDUNGAN DANA YAYASAN DI INDONESIA

## Sally Novita Nia
Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia cahayatunnisa@ui.ac.id

## Abstrak
Yayasan  merupakan  sebuah  badan  hukum  yang  bergerak  dalam  bidang  sosial,  kemanusiaan  dan keagamaan.  Yayasan  tidak  memiliki  anggota.  Dilihat  dari  tujuannya,  yayasan  tidak  mencari  profit  atau keuntungan. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai akibat adanya kekayaan yang terpisah dari  kekayaan  pribadi  pendiri  dan  pengurusnya,  dan  mempunyai  tujuan  sendiri  yang  berbeda  atau  lepas dari  tujuan  pribadi  pendiri  atau  pengurus.  Dalam  Pasal  7  Undang  Undang  menyatakan  bahwa  Yayasan dapat  melakukan  penyertaan  dalam  berbagai  bentuk  usaha  yang  bersifat  prospektif  dengan  ketentuan seluruh  penyertaan  tersebut  paling  banyak  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  seluruh  nilai  kekayaan Yayasan. Dalam praktiknya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana serta penyelahgunaan terhadap Yayasan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana mengelola dana yayasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam  badan  hukum  yayasan.  Dalam  pengelolaan  kegiatan  yayasan  dapat  dibuat  dalam  bentuk  kegiatan tertulis terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan sosial bagi Yayasan.
Kata Kunci: Yayasan, Hukum

## Abstract
The foundation is a legal entity engaged in the social, humanitarian and religious fields. The Foundation has  no  members.  Judging  from  its  purpose,  the  foundation  is  not  looking  for  profit.  Foundations  have  an independent position as a result of having assets that are separate from the personal wealth of the founders and administrators and have their own goals that are different or separate from the personal goals of the founders  or  administrators.  In  the  article  7  of  the  Law  states  that  foundations  can  participate  in  various forms of business that are prospective, provided that all participation is at most 25% (twenty five percent) of the total value of the foundation's assets. In practice, there have been irregularities in the management of funds and the misuse of foundations. This paper will examine how to manage foundation funds so that there are no irregularities in the foundation's legal entity. In the management of foundation activities, it can be made in the form of written activities before carrying out social activities for the foundation.
Keywords: Foundation, law
© Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  Undang  Undang  Yayasan  tahun  2016,  definisi  Yayasan  adalah  badan hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan tertentu  di  bidang  Sosial,  Keagamaan,  dan  Kemanusiaan,  yang  tidak  mempunyai  anggota. 1 Yayasan  mempunyai  harta  kekayaan,  yang merupakan  harta  kekayaan tersendiri  tanpa  ada  yang memilikinya,  harta  kekayaan  mana  diberi  satu  tujuan  tertentu,  dan  dalam  melaksanakan  tujuan tersebut diadakan suatu Pengurus. Usaha dengan ciri-ciri seperti itu merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum. Ciri ciri Yayasan sebagai Badan Hukum, mempunyai kesamaan dengan ciri ciri badan hukum, yaitu terutama memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan Pendirinya, mempunyai tujuan  tertentu  (hanya  saja  apabila  Yayasan  dibentuk  untuk  tujuan  idiil, sedang badan hukum lain tujuannya untuk mencari keuntungan), adanya kepentingan sendiri dan organisasi yang teratur. Menurut Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2001, selain kegiatan badan usaha itu tidak  boleh  bertentangan  dengan  Ketertiban  Umum, Kesusilaan,  dan/  atau  Peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku. 2
Dalam Pasal 9 UU No. 16/2001 mengatur bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. pendirian itu  dilakukan  dengan  akta  notaris  dan  dalam  Bahasa  Indonesia. 3 hal  ini  dimaksudkan  untuk memudahkan  pembuktian  pada  pihak  ketiga  bahwa  telah  didirikan  Yayasan,  dengan  dinyatakan adanya  harta  kekayaan  yang  terpisah  yang  merupakan  harta  kekayaan  Yayasan  serta  dibuatnya Anggaran  Dasar  yayasan.  Kekayaan  yang  dipisahkan  untuk  pendirian  Yayasan  dapat  berupa berbagai jenis benda. Untuk yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, jumlah kekayaan awal yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi paling sedikit senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk Yayasan yang didirikan oleh orang asing, atau orang asing dengan orang  Indonesia,  paling  sedikit  senilai  Rp.  10.000.000  (seratus  juta  rupiah).  Undang-undang yayasan  juga  telah  memperbolehkan bagi  yayasan  untuk  mendirikan  badan  usaha  sesuai  dengan ketentuan bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh  kekayaan  yayasan.  Dengan  diundangkannya  UU  No.  28  Tahun  2004,  maka  pengertian Yayasan  menjadi  lebih  jelas,  bahwa  Yayasan  memiliki  harta  kekayaan  sendiri,  harta  kekayaan dipisahkan  dengan  harta  kekayaan  pendirinya,  harta  kekayaan  diperuntukkan  untuk  mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan; dan tidak mempunyai anggota. 4
1 Shanti Wulandari, “Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia,” Perspektif 21, no. 1 (28 Januari 2016), https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.173.
2 Ida  Bagus  Bayu  Brahmantya,  “Penyelewengan  Tujuan  Pendirian  Badan  Usaha  Penunjang Kegiatan Oleh Lembaga Yayasan Dalam Perspektif Undang-Undang Yayasan,” Kerta Dyatmika 17, no. 1 (25 Februari 2020), https://doi.org/10.46650/kd.17.1.816.31-43.
3 Hani  Nuanza  Uemenina,  “Akibat  Hukum  Akta  Perubahan  Yayasan  Yang  Mengandung  Cacat Hukum,” Recital Review 4, no. 1 (18 Februari 2022), https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15109.
4 Jesie  Salim,  “Analisis  Yuridis  Larangan  Pembayaran  Honorarium  Kepada  Pembina  Yayasan
Undang  Undang  No.  28  Tahun  2004  banyak  mengatur  mengenai  kekayaan  Yayasan, namun tidak  ada  satupun  ketentuan  dalam  UU  No.  28  Tahun  2004  yang  membatasai jenis-jenis kekayaan  yang  dapat  dimiliki  oleh  Yayasan. 5 Hal  ini  berarti  tidak  ada  larangan  bagi  Yayasan untuk  mempunyai  kekayaan  dalam  berbagai  jenis.  Yayasan  dapat  mempunyai  kekayaan  yang berbentuk  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  atau  kekayaan  berupa  benda-  benda  sesuai dengan  yang  dimaksud  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  di  Indonesia.  Penulis berpendapat bahwa Yayasan merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat. pendapat ini keluar jika dikaitkan dengan tujuan didirikannya yayasan. Hal tersebut berangkat dari fenomena masyarakat yang terjadi di lingkungannya. Sejatinya, kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang terpenuhi, tercukupi, seimbang, tidak ada diskriminasi, bahkan saling menghargai satu sama lainnya. 6
Dalam  halnya  kekayaan  yang  terdapat  dalam  yayasan,  maka  hal  tersebut  berlaku  pula dalam  hal  penerima  jasa.  Penerima  jasa  yayasan  ialah  mereka  yang  bukan  Pembina,  Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan Yayasan yayasan tidak dapat menerima  jasa  Yayasan. 7 Harta  kekayaan  Yayasan  baik  tersedia  sebagai  harta  awal  Yayasan maupun  harta  yang  diperoleh  dari  sumbangan  dalam  bentuk  hibah,  hibah  wasiat  maupun  usaha yayasan  usaha  sendiri  diletakkan  secara  terpisah  dengan  harta  kekayaan  para  pendiri  Yayasan yang  bersangkutan.  Pemisahan  harta  kekayaan  Yayasan  dengan  harta  kekayaan  para  Pendiri Yayasan ini menunjukkan adanya kemandirian Yayasan dalam menyelenggarakan usaha Yayasan. Rochmat  Soemitro  mengemukakan  bahwa  harta  kekayaan  Yayasan  dipisahkan  dengan  harta kekayaan  para  Pendirinya.  Akta  notaris  memuat  Anggaran  Dasar    Yayasan,  di  dalam  Anggaran Dasar  merupakan  ketentuan  yang  mengikat  Yayasan  beserta  pengurusnya  dan  tentang  orang- orang yang mendapat manfaat dari harta Yayasan. 8
Adanya  kekayaan  yayasan  terpisah  secara  tegas  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  1  UU No.28  tahun  2004  yang  menyatakan  bahwa  Yayasan  ialah  badan  hukum  yang  terdiri  atas kekayaan. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau  barang.  Selain  itu  kekayaan  yayasan  dapat  diperoleh  dari  sumbangan  atau  bantuan  yang tidak, mengikat,  waqaf,  hibah,  hibah  wasiat;  dan  perolehan lain  yang tidak  bertentangan  dengan
dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Yayasan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 5/puu-xiii/2015),” Premise Law Journal 2 (2017).
5 Amos  Riduan  Sibarani,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Cipta  Musik  Tentang  Lagu  Yang Diupload Dan Dicover Oleh Pihak Lain Tanpa Memberikan Royalti Terhadap Pencipta Asli Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 29 November 2022,
https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7941.
6 Umar  Haris  Sanjaya,  “Implementasi  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum  Sosial  pada  Perlindungan Hukum  Para  Janda  (Studi  Kasus  Yayasan  Persaudaraan  Janda-janda  Indonesia  Armalah  di  Yogyakarta),” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50, no. 2 (1 Desember 2016), https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.242.
7 H. S. Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika, 2021).
8 Lalu  Irwan  Suryadi dan  Muhammad  Sood,  “Penyesuaian Dan  Perubahan  Akta  Anggaran  Dasar Yayasan,” JATISWARA 35, no. 2 (31 Juli 2020), https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.247.
Anggaran Dasar yayasan dan/ atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9
Dalam  perkembangannya  yayasan  sering  disalah  artikan  sebagai  sesuatu  yang  dapat dibuat  menjadi  keuntungan  yang  didasarkan  pada  profit  semata.  Padahal,  semestinya  yayasan tidak dimaksudkan dalam artian pengambilan keuntungan yang diperuntukkan untuk Pengurus. 10 Namun  pada  kenyataannya  masih  terdapat  banyak  kasus,  khususnya  di  Indonesia  mengenai pemakaian uang Yayasan terlebih penggelapan yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Misalnya kasus  Yayasan  ACT  (Aksi  Cepat  Tanggap)  yang  bentuk  yayasannya  sudah  ditutup  karena penggunaan  dana  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  pribadi.  Masalah  dana  seringkali mengakibatkan konflik didalam yayasan itu sendiri. Prinsipnya setiap transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  yayasan wajib  dicantumkan  dalam laporan  tahunan. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, Yayasan seringkali disalahgunakan sebagai suatu bentuk  perusahaan  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  keuntungan.  Misalnya  dalam  kasus  ACT (Aksi  Cepat  Tanggap)  yang  rekeningnya  sudah  ditutup  karena  ditujukan  untuk  kepentingan Bersama  anggota  Yayasan.  Masih  banyak  kasus  lainnya  yang  terjadi  dengan  dalih  penggelapan dana yang ditujukan untuk kepentingan pribadi anggotanya. Masalah seperti ini seringkali terjadi dalam Anggaran Dasar Yayasan yang baru dibentuk maupun yang telah lama didirikan. 11 Untuk meminimalisir  hal  ini  diperlukan  pengaman  internal  Yayasan  maupun  secara  eksternal  untuk mengambil  fungsi  proteksi  atas  tujuan  yayasan  itu  sendiri.  Penggunaan  dana  Yayasan  untuk kepentingan  pribadi  dapat  dicegah  sedari  awal  apabila  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 16 Tahun 2001 yang dirubah dalam ketentuan Tahun 28 Tahun  2004.  Berdasarkan  Pasal  16  Undang  undang  tahun  2001  kekayaan  Yayasan  dilarang dialihkan  atau  dipindahkan  kedalam  tujuan  pribadi.  Hal  ini  tentu  sudah  sesuai  dengan  tujuan utama  dari  Yayasan  itu  sendiri  yaitu  untuk  tujuan  Sosial,  Kemanusiaan  dan  Keagamaan.  Untuk mengatasi  hal  ini  maka  penulis  berusaha  menemukan  cara  untuk  menemukan  solusi  yang  tepat guna  melindungi  anggota  Yayasan  dari  dana  yang  dapat  disalahgunakan.  Berdasarkan  uraian  di dalam latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:
1. Apakah Yayasan dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengelola keuangannya?
2. Bentuk-bentuk  kegiatan  apa  saja  yang  harus  dilakukan  oleh  Yayasan  dalam  mengelola  dan menyalurkan keuangannya?
9 Nimrot  Siahaan  dkk.,  “Subjek  Hukum  dalam  Pendirian  Yayasan  Menurut  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,” JURNAL ILMIAH ADVOKASI 8, no. 1 (2 April 2020), https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1593.
10 I.  J.  Tarigan, Peran  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Organisasi  Sosial  Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Deepublish, 2017).
11 Nyimas  Latifah  Letty  Aziz  dan  R.  Siti  Zuhro, Politik  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  dan Istimewa (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

## METODE PENELITIAN

## Metode Pendekatan
Pendekatan  penelitian  adalah  keseluruhan  cara  atau  kegiatan  dalam  satu  penelitian  yang dimulai  dari  perumusan  masalah  sampai  membuat  suatu  kesimpulan.  pendekatan  penelitian  ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  metode  kualitatif. Pendekatan  penelitian  kualitatif  adalah  pendekatan  yang  lebih  menekankan  pada  aspek pemahaman  secara  mendalam  terhadap  sesuatu  masalah  daripada  melihat  permasalahan  untuk penelitian  generalisasi.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  Teknik  analisis  mendalam  (in-depth analysis),  yakni  mengkaji  masalah  secara  kasus  per-kasus  karena  metodologi  kualitatif  yakin bahwa  sfat  suatu  masalah  satu  akan  berbeda  dengan  sifat  dan  masalah  lainnya.  Tujuan  dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap  suatu  masalah.  Penelitian  kualitatif  berfungsi  memberikan  kategori  substantif  dan hipotesis penelitian kualitatif.

## Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  kualitatif  yang  digunakan  yaitu  adalah  menggunakan  metode observasi.  Observasi  adalah  Teknik  yang  dipakai  untuk  mengumpulkan  data  penelitian  lewat pengamatan, dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar,  dan  dirasakan  selama  observasi.  Observasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran yang  lebih  nyata  dan  detail  mengenai  suatu  peristiwa  atau  kejadian.  Peneliti  dapat  mengamati komunitas  tertentu  untuk  memahami  kebiasaan  atau  cara  kerja  mereka.  observasi  dapat  berupa observasi partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang akan digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah eksplanatoris deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Yayasan  tidak  boleh  membagi  kekayaan  atau  penghasilannya  kepada  pendiri  atau pengurusnya,  meskipun  Yayasan  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  bisnis  untuk  menunjang
pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/ atau ikut serta dalam suatu  badan  usaha  yang  bertujuan  memperoleh  keuntungan.  Yayasan  tidak  boleh  membagikan hasil  kegiatan  usaha  kepada  Pembina,  Pengurus  dan  Pengawas  sesuai  dengan  yang  dimaksud Pasal 3 UU No.28 Tahun 2004. Selain dilarang untuk membagi-bagikan, kekayaan Yayasan baik berupa  uang,  barang  maupun  kekayaan  lain  yang  diperoleh  Yayasan,  dilarang  juga  untuk dialihkan  atau  dibagikan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  kepada  Pembina,  Pengurus, Pengawas,  Karyawan  atau  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  Yayasan  sesuai Pasal  5  UU  No.28  Tahun  2004.  Pengecualian  terhadap  ketentuan  tersebut  yakni  tentang penerimaan  gaji,  upah  atau  honorarium,  yang  hanya  diperbolehkan  kepada  Pengurus  Yayasan, bukan  pendiri  Yayasan  dan  tidak  terafiliasi  dengan  Pendiri,  Pembina,  dan  Pengawas;  serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Yayasan mempunyai organisasi yang teratur, namun yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan  mempunyai  organ  yang  terdiri  atas  Pembina,  Pengurus  dan  Pengawas.  Menurut kelaziman Yayasan tidak memunayi anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin mendapat sekelompok orang yang mendapat manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan, misalnya untuk keperluan beasiswa yang diberi santunan tiap bulan. Yayasan tidak mempunyai penghasilan yang tetap,  melainkan  sebagian  menggantungkan  sumbangan  dari  pihak  lain.  Bagi  pengurus  Yayasan yang  menjalankan  tugas  penyelenggaraan  sehari-hari,  sudah  sewajarnya  bila  diberikan  gaji  atau honor terhadapnya.  Untuk itu  Yayasan  perlu  dipimpin  oleh tenaga  yang  handal  dan  rela  dengan pengorbanan,  karena  tenaganya  tidak  memperoleh  penghargaan  dalam  bentuk  finansial  yang berlebihan.
Tenaga yang handal yang diharapkan dapat mengurus Yayasan untuk menuju masa depan yang sesuai dengan tujuannya yaitu tujuan idiil atau tujuan sosial. Selaku penyelenggara Yayasan, pengurus Yayasan mempunyai wewenang:
1. Pengurus diberi wewenang untuk membina Yayasan sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
2. Pengurus Yayasan tidak berwenang mengadakan pengikatan harta kekayaan Yayasan, mengadakan  pembelian,  membuat  hutang,  mengikatkan  Yayasan  sebagai  mitra debitur, kecuali apabila hal tersebut dimungkinkan dalam Anggaran Dasar;
3. Pengurus  mewakili  Yayasan  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan,  kecuali  apabila Undang- Undang menentukan lain;
4. Pembatasan  wewenang  Pengurus  yang  tidak  timbul  karena  Undang-Undang  tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau terhadap pihak lain.
Pada mulanya, Yayasan hanya memiliki Pengurus dan Pengawas yang dalam hal ini dari pihak  kejaksaan  yang  memberikan  pengawasan.  Pengawas  penyelenggaraan  Yayasan  yang kekuasannya  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pihak  pengadilan  untuk  dibubarkannya Yayasan tersebut, apabila Anggaran Dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para Pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang, apabila keuangan Yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan  salah  satu  jalan  yang  sah,  apabila tujuan  Yayasan telah  tercapai  atau  tidak  tercapai lagi. Pada perkembangan berikutnya, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2004.
Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Peengurus atau Pengawas oleh  Undang-Undang  tersebut  atau  Anggaran  Dasar.  Sebagai  Pembina  Yayasan,  mempunyai kewenangan meliputi:
1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijaksanaan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan (lihat Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004.
Pihak  yang  diangkat  sebagai  Pembina  ini  yaitu  orang  perseorangan  sebagai  Pendiri Yayasan dan/ atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 93) UU. No. 28 Tahun 2004. Bagaimana apabila karena suatu sebab Yayasan tidak  ada  pembinanya?  Paling  lambat  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal kekosongan,  anggota  pengurus  dan  anggota  pengawas  wajib  mengadakan  rapat  gabungan  untuk mengangkat pembinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) UU. No. 28 ayat (4) UU. No. 28 Tahun 2004.
Organ  Yayasan  yang  lain  yaitu  Pengurus,  yang  bertugas  melakukan  kepengurusan Yayasan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU. No.28 Tahun 2004. Pengurus menyelenggarakan Pengurusan Yayasan, mewakili yayasan selaku badan hukum dalam bertindak menurut  hukum.    Karena itu  Pengurus  Yayasan  haruslah  Perseorangan  yang  mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No.28 Tahun 2004. 12
Pengurus  Yayasan  diangkat  oleh  Pembina,  maka  dari  itu  Pengurus  Yayasan  tidak  boleh merangkap  sebagai  Pembina  maupun  pengawas  sesuai  dengan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  31
12 Andhika  Primayoga,  “Notaris  Yang  Menjadi  Turut  Tergugat  Berkaitan  Dengan  Akta  Yayasan Yang  Dibuatnya  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor  492/PDT/2020/PT  SBY,” Indonesian Notary 4, no. 1 (31 Maret 2022).
ayat  (3)  dan  pasal  32  ayat  (3)  UU  No.28  Tahun  2004.  Pengurus  diangkat  untuk  masa  jabatan  5 (lima)  tahun  dan  sesudahnya  dapat  diangkat  kembali  untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan  sesuai dengan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  UU  No.28  Tahun  2004.  Susunan  pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; c. Seorang Bendahara.
Pengawas  yang  semula  yaitu  pihak  kejaksaan,  maka  pada  perkembangan  berikutnya, pengawas  merupakan  Organ  Yayasan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  serta  memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, oleh karena tidak ada penjelasan lebih  lanjut  mengenai  pihak  yang  diangkat  sebagai  Pengawas  Yayasan,  maka  yang  bertindak sebagai  Pengawas  Yayasan  bukan  lagi  instansi  Pemerintah,  melainkan  semua  orang  dapat diangkat  menjadi  Pengawas,  asalkan  yang  diangkat  sebagai  Pengawas  mampu  melakukan perbuatan hukum. Pengawas mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 40 UU No.28 Tahun 2004.
Pasal  7  ayat  (2)  Undang  Undang  Yayasan  membatasi  besaran  Yayasan  untuk  menjadi modal  kegiatan  usaha.  Modal  yang dapat  digunakan untuk berusaha maksimal  sebesal  25% dari total  nilai  kekayaan  Yayasan.  Contohnya  suatu  Yayasan  mempunyai  nilai  kekayaan  sebesar  10 Milyar.  Dengan  demikian,  kekayaan  yang  boleh  digunakan  untuk  berusaha  adalah  2,5  milyar. Jumlah Rp.  2,5 Milyar tersebut boleh digunakan untuk mendirikan PT atau membeli saham suatu PT.  ilustrasinya,  yayasan  mendirikan  PT  dengan  modal  dasar  Rp.  2  Milyar,  kemudian menyertakan  modal  (membeli  saham)  di  PT  lain  sebesar  Rp.  500  juta.  Hal  ini  diperbolehkan dikarenakan  25%  dari  nilai  kekayaan  adalah  sah  menurut  Undang-Undang.  Pada  dasarnya Yayasan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, namun Yayasan boleh membentuk badan usaha  berdasarkan  25%  dari  total  modal  keseluruhan.  Sehingga,  kegiatan  berbisnis  boleh  saja dilakukan  dengan  tidak  mengambil  modal  sebanyak  75%  yang  ditijukan  untuk  kegiatan  Sosial. Dalam  banyak  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia,  seringkali  dana  yang  didapat  dari  Yayasan digunakan  untuk  keperluan  pribadi.  Untuk  meminimalisir  hal  tersebut,  penulis  berpendapat  dan ingin membagikan solusi kepada Organ Yayasan, bahwasanya Yayasan dapat saja menggunakan jasa  pihak  ketiga  seperti  misalnya  pihak  perbankan  untuk  menyimpan  dana.  Yayasan  dan perbankan  dapat  menghimpun  dana  ke  dalam  rekening  Bersama  yayasan  untuk  kemudian disimpan dan di lock dalam waktu tertentu. Selain itu juga, Yayasan dapat bekerja sama dengan konsultan hukum yang dipilih oleh Yayasan sehingga apabila ingin mencairkan sesuatu haruslah disertai  dengan  persetujuan  konsultan  hukum  yang  telah  dipilih.  Pada  dasarnya,  menggunakan
metode  ini  terkesan  tidak  efisien  dan  mengulur  waktu  kegiatan.  Namun,  ini  bertujuan  untuk transparansi  kegiatan  yang  bersifat  fisik. 13 Pihak  Yayasan  dapat  juga  membuat  proposal  untuk kegiatan  tertentu  sehingga  dimaksudkan  dalam  kegiatan  yang  terorganisir.  Penguncian  atau pengelockan dana serta bekerja sama dengan konsultan hukum adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk melindungi dana serta kegiatan yayasan yang akan dilakukan.
Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Yayasan yaitu adalah membuat badan usaha senilai 25%  dari  modalnya.  Kegiatan  usaha  ini  ditujukan  untuk  nirlaba  dan  semata-mata  kepentingan daripada  tujuan  pembentukan  Yayasan  itu  sendiri.  Dalam  pembentukan  badan  usaha  yang diperoleh  dari  modal,  sudah  seharusnya  yayasan  membuat  keuntungan  dan  dapat  membantu Organ  Yayasan.  Yayasan  di  Indonesia  sering  menjalankan  usaha-usaha  bisnis  dan  komersial  di segala  aspek  dan  manifestasinya,  di  mana  hal  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  argumentasi antara  pihak  pertama  yang  mengemukakan  bahwa  tidak  ada  larangan  bagi  yayasan  untuk melakukan  kegiatan  bisnis  sehingga  yayasan  boleh  berbisnis  agar  dapat  meningkatkan  kegiatan perekonomian  serta  membuka  kesempatan  kerja. 14 Pihak  lain  mengajukan  argumentadi  bahwa walaupun  tidak  ada  aturan yang melarang  yayasan melakukan  kegiatan  bisnis.  Akan  tetapi  pada hakikatnya tujuan yayasan bukanlah profit oriented, melainkan social-oriented. 15
Dalam  halnya  pemeliharaan  dana  Yayasan,  organ  yayasan  haruslah  terlebih  dahulu membuat proposal kegiatan dan menerbitkan kegiatan baru berdasarkan rencana awal pembuatan kegiatan  tersebut.  Misalnya  dalam  hal  pembagian  sembako  untuk  suatu  daerah  tertentu, pemeliharaan anak- anak terlantar, serta pembangunan rumah yang ditujukan untuk kaum dhuafa. Dalam  proposal  yang  dibuat  tersebut  haruslah  mencantumkan  berapa  besaran  anggaran  yang dikeluarkan  untuk  kegiatan  tersebut.  Anggaran  yang  dimaksudkan  haruslah  terperinci  dan  jelas, maksudnya  digunakan  untuk  tujuan  apa  saja.  Kegiatan  rincian  ini  dibuat  sedetail  mungkin menghindari adanya penyalahgunaan dana.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya,  Yayasan  dapat  bekerja  sama  dengan  perbankan  dalam  mengelola keuangannya  dengan  sistem  lock  money  berdasarkan  perjanjian  yang  telah  ditetapkan  antara Organ  Yayasan  dengan  pihak  Bank.  Hal  ini  bertuan  untuk  meminimalisir  penyalahgunaan  dana yang  terdapat  dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan.  Kemudian  hal  ini  juga  bertujuan  untuk  kegiatan
13 Reza  Nanda  dan  Darwanis Darwanis,  “Analisis  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  pada Pemerintah  Daerah  (Studi  Deskriptif  pada  Dinas  DPKKD  Kabupaten  Aceh  Selatan),” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1, no. 1 (1 Agustus 2016).
14 M. Fadhli dan S. H. Sahir, Keterampilan Manajerial Efektif (Yayasan Kita Menulis, 2020).
15 Dewi  Sukma  Kristianti,  “Menelisik  Yayasan  Di  Indonesia:  Sebagai  Lembaga  Yang  Memiliki Fungsi  Dan  Tujuan  Sosial  Semata?,” Jurnal  Paradigma  Hukum  Pembangunan 6,  no.  1  (15  Juli  2021), https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2506.
transparansi  dalam  pengelolaan  Yayasan.  Prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan yayasan diperlukan untuk memastikan bahwa Organ Yayasan menjalankan tugasnya semata- mata untuk mencapai tujuan Yayasan, dan bukan tujuan lain dan juga dalam mewujudkan good  governance  dalam  pengelolaan  yayasan.  selain  itu  penerapan  good  governance  dalam pengelolaan  yayasan  adalah  pemeriksaan  terhadap  yayasan  untuk  memastikan  organ  yayasan tidak melakukan pelanggaran hukum dan lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Yayasan dapat membuat proposal terlebih dahulu dengan tujuan kegiatan yang lebih terorganisir.  Selain  itu  juga,  Yayasan  dapat  membuat  anak  perusahaan  yang  dibuat  dari  25% modal yang sesuai dalam anggaran dasar. Diperlukan penyempurnaan terhadap UU No 16 Tahun 2001  baik  menyangkut  Organ,  khususnya  Pembina,  maupun  pengaturan  saksi  yang  jelas  atas pelanggaran atau pengabaian atas kewajiban Yayasan. hal ini merupakan konsekuensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga Yayasan. Dalam pengelolaan perusahaan yang dibentuk dari 25% modal, tidak dengan melupakan ketentuan bahwa pembentukan Badan Hukum Yayasan hanya ditujukan untuk kepentingan sosial. pada  umumnya  dipahami  bahwa  Yayasan  adalah  suatu  Badan  Hukum  yang  kegiatannya  tidak berorientasi  mencari  keuntungan  (nirlaba).  di  sisi  lain,  badan  usaha  adalah  untuk  mencari keuntungan. Agaknya terdapat kontradiksi antara ketentuan tersebut diatas dengan Pasal 1 Angka 1  UU  No.  16  Tahun  2001  yang  menentukan  bahwa  tujuan  yayasan  adalah  di  bidang  Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz,  Nyimas  Latifah  Letty,  dan  R.  Siti  Zuhro. Politik  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  dan Istimewa . Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Brahmantya,  Ida  Bagus  Bayu.  “Penyelewengan  Tujuan  Pendirian  Badan  Usaha  Penunjang Kegiatan  Oleh  Lembaga  Yayasan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Yayasan.” Kerta Dyatmika 17, no. 1 (25 Februari 2020). https://doi.org/10.46650/kd.17.1.816.31-43. Fadhli, M., dan S. H. Sahir. Keterampilan Manajerial Efektif . Yayasan Kita Menulis, 2020.
Kristianti,  Dewi  Sukma.  “Menelisik  Yayasan  Di  Indonesia:  Sebagai  Lembaga  Yang  Memiliki Fungsi Dan Tujuan Sosial Semata?” Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 6, no. 1 (15 Juli 2021). https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2506.
Nanda, Reza, dan Darwanis Darwanis. “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah  Daerah  (Studi  Deskriptif  pada  Dinas  DPKKD  Kabupaten  Aceh  Selatan).”
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1, no. 1 (1 Agustus 2016).
Primayoga,  Andhika.  “Notaris  Yang  Menjadi  Turut  Tergugat  Berkaitan  Dengan  Akta  Yayasan Yang  Dibuatnya  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor 492/PDT/2020/PT SBY.” Indonesian Notary 4, no. 1 (31 Maret 2022).
Salim, H. S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Sinar Grafika, 2021.
Salim,  Jesie.  “Analisis  Yuridis  Larangan  Pembayaran  Honorarium  Kepada  Pembina  Yayasan dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Yayasan  (Studi  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5/puu-xiii/2015).” Premise Law Journal 2 (2017).
Sanjaya, Umar Haris. “Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta).” Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum 50,  no.  2  (1  Desember 2016). https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.242.
Siahaan, Nimrot, Toni Toni, Agus Anjar, dan Panggi Nur Adi. “Subjek Hukum dalam Pendirian Yayasan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  atas  Perubahan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.” JURNAL ILMIAH ADVOKASI 8, no. 1 (2 April 2020). https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1593.
Sibarani,  Amos  Riduan.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Cipta  Musik  Tentang  Lagu  Yang Diupload  Dan  Dicover  Oleh  Pihak  Lain  Tanpa  Memberikan  Royalti  Terhadap  Pencipta Asli  Menurut  UU  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,”  29  November  2022. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7941.
Suryadi, Lalu Irwan, dan Muhammad Sood. “Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan.” JATISWARA 35, no. 2 (31 Juli 2020). https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.247. Tarigan, I. J. Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika . Deepublish, 2017.
Uemenina,  Hani  Nuanza.  “Akibat  Hukum  Akta  Perubahan  Yayasan  Yang  Mengandung  Cacat
Hukum.” Recital Review 4, no. 1 (18 Februari 2022). https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15109. Wulandari, Shanti. “Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia.” Perspektif 21,
no. 1 (28 Januari 2016). https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.173.