## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.141 https://mhn.bphn.go.id
.EKSISTENSI.PERSEROAN.UMK.DAN.IMPLIKASI.HUKUMNYA TERHADAP.KEPAILITAN.MENURUT.SISTEM.HUKUM.DI.INDONESIA........ (The Existence of Limited Liability on Micro and Small Enterprises and its  implication on Micro and Small Enterprises Insolvency regarding Indonesia Law)
Raymon.Sitorus Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur. email: raymon.sitorus@hotmail.com

## Abstrak
Keberadaan Usaha Mikro Kecil di Indonesia sebagai ekonomi rakyat telah mampu menopang struktur perekonomian nasional dan menyerap mayoritas tenaga kerja namun belum dapat dioptimalkan dikarenakan hambatan regulasi. Untuk memaksimalkan potensi yang ada dan mendorong daya saing ekonomi nasional, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mendorong lahirnya bentuk badan hukum baru, yaitu Perseroan Terbatas untuk kriteria Usaha Mikro Kecil yang pendiriannya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Sebagai bentuk badan usaha yang baru, kehadiran Perseroan ini menarik untuk diteliti bagaimana konsep dan pengaturan mengenai kedudukannya dalam hukum perseroan, bentuk organ perseroannya, pertanggungjawaban organ dan pemegang saham, serta bagaimana batasan pertanggungjawaban perseroan dalam hal dihadapkan dengan kepailitan. Penelitian ini dikhususkan untuk memberikan deskripsi bagaimana posisi hukum perseroan tersebut, dengan melakukan studi kepustakaan menggunakan bahan literatur hukum, konsep, dan mengacu kepada dokumen hukum  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  primer  penelitian.  Salah  satu  yang  disimpulkan  dan disarankan dalam penelitian ini adalah batasan yang semu dalam pertanggungjawaban perseroan diperlukan pengawasannya agar perseroan ini dapat dikelola secara profesional dan mencegah terjadinya pailit atau dibubarkannya perseroan.
Kata.kunci : Perseroan Usaha Mikro Kecil, Kepailitan, hukum Indonesia

## Abstract
Micro and Small Enterprises in Indonesia as a people’s economy have supported the structure of the national economy and absorb the majority of the workforce but cannot be optimized due to regulatory barriers. To maximize the existing potential and encourage the competitiveness of the national economy, The government, together  with  the  House  of  Representatives,  formed  Law  No.  11  of  2020  concerning  Job  Creation,  which encourages establishing the Incorporated Company for Micro and Small Enterprises done by 1 (one) person. It is intriguing to conduct a study on the new form of this business entity, the concept, the arrangement regarding its position in the corporate law, the corporate organs, the responsibilities of its organs and shareholders, as well as the limitations of the company’s liability in bankruptcy. This study is devoted to describing how the company’s legal position by conducting a literature study using legal literature materials, concepts and referring to legal documents of laws and regulations as primary research material. The keyword and suggestion concluded in this study are that the pseudo-limit of corporate liability needs supervision to be managed professionally and prevent bankruptcy or dissolution of the company.
Keywords : Micro and Small Enterprises, Insolvency, Indonesia Law

## A. Pendahuluan
Pemerintah dalam rangka menjalankan amanat yang sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro,

## E K S I S T E N S I  P E R S E R O A N  U M K  D A N  I M P L I K A S I  H U K U M N Y A  T E R H A D A P  K E P A I L I T A N M E N U R U T  S I S T E M  H U K U M  D I  I N D O N E S I A
Kecil, dan Menengah memandang perlu untuk memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkembang. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah di dalam mewujudkan perekonomian nasional, adalah dengan mendorong pertumbuhan serta pemberdayaan UMK sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMK, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah pada akhir tahun 2020 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya akan disebut UU Cipta Kerja). Sebuah undang- undang yang dibentuk oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menggunakan metode penyusunan dengan mengkompilasi perubahan dari berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dari substansi materi pengaturan menjadi satu dokumen naskah undang-undang, yang  bertujuan  mensimplifikasi  prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan memudahkan baik dari sisi penyusunannya dan pembahasannya. UU Cipta Kerja lahir dari latar belakang respon Pemerintah terhadap banyaknya substansi peraturan perundang- undangan atau umumnya disebut regulasi yang dianggap menghambat berbagai 1 Ternyata ini latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja, 2020, https://economy.okezone.com/ read/2020/10/13/320/2292723/ternyata-ini-latar-belakang-pembentukan-uu-cipta-kerja?page=2 (diakses 31 Mei 2021)
program pemerintah dalam bidang ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional  menjadi  tidak  kompetitif    terhadap perkembangan investasi dan perekonomian global, dengan demikian Pemerintah ber- komitmen memutuskan memangkas regulasi penghambat investasi dengan UU Cipta Kerja yang tujuannya agar prosedur penghambat investasi bisa dipangkas secepat mungkin. 1 Setidaknya  terdapat  lebih  dari  80  (delapan puluh) undang-undang nasional yang dianggap menghambat investasi dan perekonomian di Indonesia. Permasalahan regulasi dimaksud dibagi berdasarkan beberapa klaster, yang salah satunya adalah Klaster Kemudahan Berusaha, sebagai klaster yang difokuskan terhadap cara penyelesaian hambatan regulasi dalam starting  business agar dapat diperbaiki dalam mendorong investasi dan perekonomian. 2
Salah satu yang menjadi sorotan dalam klaster Kemudahan Berusaha adalah pada penilaian starting  business dari kemudahan berusaha di Indonesia. Kriteria starting business Indonesia  menempati  urutan  140.  Posisi  ini menyumbang rendahnya tingkat daya saing usa- ha di Indonesia pada level peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei, termasuk sistem hukum perusahaan yang saat ini belum mengako mo- dir usaha UMK, termasuk mengenai persyaratan pendirian  perusahaan  yang  relatif  mahal  dan syarat pendirian perseroan yang sulit dipenuhi oleh para pelaku usaha UMK untuk memulai bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu yang diatur dengan UU Cipta Kerja adalah mendorong lahirnya bentuk badan hukum baru
dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, yaitu adanya Perseroan Terbatas Perorangan dengan kriteria UMK (selanjutnya disebut Perseroan UMK), yang dinyatakan dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang memperluas pengertian  perseroan  terbatas  dalam  Pasal  1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) dengan menambahkan bentuk badan hukum baru, yaitu Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil, sebagai suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Dalam prakteknya persyaratan harus didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dalam UU PT memberatkan sebagian pemilik usaha di Indonesia khususnya pada bidang UMK.
Lahirnya bentuk usaha Perseroan UMK tidak  terlepas  dari  hasil  pengamatan  yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa pada usaha mikro dan kecil mengalami pertumbuhan  usaha  yang  sangat  signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 59,26 juta unit pada tahun 2015 menjadi sebesar 64,1 juta pada tahun 2018 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 68,60 juta pada tahun 2020. Kontribusi penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 116,97 juta orang atau sebesar
3  Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024, https://www. kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600168483_RENSTRA%202020-2024%20OK.pdf (diakses 31 Mei 2021)
4  Pelaku UMK Mendirikan Perseroan Perorangan Mempermudah Pinjaman Usaha dari Bank -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2020), https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham- pelaku-umk-mendirikan-perseroan-perorangan-mempermudah-pinjaman-usaha-dari-bank (diakses 31 Mei 2021)
5  Setelah Omnibus Law, pemerintah permudah UMK untuk menjadi PT (2019), https://nasional.kontan.co.id/news/ setelah-omnibus-law-pemerintah-permudah-umk-untuk-menjadi-pt (diakses 31 Mei 2021)
97% dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang. 3 Pemerintah menyadari potensi UMK tersebut dengan mendorong kemudahan usaha mikro tersebut dapat memiliki daya saing dan dikelola secara produktif. Oleh karena itu, kondisi tersebut memicu lahirnya bentuk usaha baru berupa PT yang dapat didirikan oleh perseorangan dan diperuntukan bagi usaha mikro dan kecil (disebut dengan Perseroan UMK) yang diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, sebagai suatu terobosan  terhadap gambaran lanskap skala usaha mikro dan kecil di Indonesia untuk mendorong lebih dikelola secara profesional dan memperoleh kepercayaan pembiayaan oleh dunia perbankan. 4
Hadirnya badan hukum perseroan UMK tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia dan mampu mendorong pengelolaan yang baik oleh pelaku UMK. Modifikasi perseroan UMK yang mempermudah baik persyaratan pendirian perseroan baik permodalan ataupun syarat pendirinya, serta pertanggungjawaban perseroan. Selain itu, adanya perseroan UMK tersebut diharapkan dapat melindungi keuangan UMK ini dari kebangkrutan (kepailitan) sampai dengan harta kekayaan  perseroan  dan  harapannya  tidak meliputi harta kekayaan rumah tangga pribadi. 5
Dengan demikian, relaksasi kemudahan pendirian perseroan tersebut harus didukung dengan adanya kewajiban perseroan untuk mengelola perusahaan secara baik dan profesional, sehingga mencegah kesalahan

## E K S I S T E N S I  P E R S E R O A N  U M K  D A N  I M P L I K A S I  H U K U M N Y A  T E R H A D A P  K E P A I L I T A N M E N U R U T  S I S T E M  H U K U M  D I  I N D O N E S I A
pengelolaan perusahaan yang dapat berakhir pada kepailitan dan pembubaran.
Mengingat strategisnya badan hukum baru ini, penting untuk dikaji, khususnya bagaimana konsep hukum perseroan UMK tersebut, bagaimana pertanggungjawaban perseroan dan pengurus, serta bagaimana dalam hal terjadi kepailitan. Hal tersebut perlu dikaji untuk memperoleh gambaran bagaimana eksistensi perseroan tersebut serta implikasi perseroan dalam hal terjadi kepailitan dalam pengelolaan usaha perseroan tersebut.

## B.. Metode.Penelitian
Metode  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis konsep Perseroan UMK dan implikasinya terhadap kepailitan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, studi literatur baik buku, jurnal, website, sebagai bahan sekunder penelitian,  berbagai  tulisan  serta  informasi hukum yang berasal dari media berita elektronik serta hasil pemaparan berbagai narasumber terhadap penelitian terkait.
C.. Pembahasan
1.. Konsep.Hukum.Perseroan.UMK.dalam. Sistem.Hukum.di.Indonesia
a. Perkembangan.Perusahaan.
Perseorangan.Menjadi.Perseroan.UMK
Konsep  perseroan  perseorangan  tidak dapat dipisahkan dari konsepsi mengenai perusahaan. Suatu perusahaan ( bedrijf ) merupakan  pengertian  ekonomis  yang  banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 6 walaupun  tidak  ada  sebuah 6 CST Kansil dan Christine ST Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia , (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 32 7 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I bagian Pertama , (Jakarta, Dian Rakyat,1993) hlm. 18
pengertian/  pendefinisian  secara  otentik apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pedagang dan pengusaha dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang maupun Staatsblad 1938 No. 276. 7 Pandangan mengenai perusahaan secara  teoretik,  Molengraaff  mendefinisikan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur: a. terus-menerus, b. secara terang terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga), c . dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan, d . menyerahkan barang- barang, e. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan, f. bermaksud memperoleh laba. 8 Namun, pasca berlakunya hukum nasional, pendefinisian  perusahaan  didefinisikan  oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan  yang telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku lagi berdasarkan Pasal 116 UU Cipta Kerja. Setidaknya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut telah  memberikan  batasan  pengertian  yang dimaksud  perusahaan  adalah  sebagai  setiap bentuk  usaha  yang  menjalankan  setiap  jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
Mengacu kepada sistem hukum nasional, hukum Indonesia mengenal beberapa bentuk perusahaan, salah satunya adalah keberadaan perusahaan perseorangan sebagai konsep yang melatar belakangi lahirnya perseroan terbatas UMK yang dapat didirikan oleh perseorangan.
Pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran eksisting bentuk usaha perseorangan di Indonesia yang telah ada sebelumnya, yaitu Usaha Dagang atau biasa disebut UD. Konsep UD ini mirip dengan sole proprietorship di Amerika Serikat dan sole trader di Inggris, yang pada dasarnya didirikan oleh satu orang dan seakan- akan  terjadi  personifikasi  dalam  perusahaan tersebut. Namun, terdapat beberapa perbedaan jika mengkaitkan UD dengan sole proprietorship dan sole trader .  Perbedaan  tersebut  meliputi kebiasaan penggunaan akta notaris dalam pembentukan UD, yang seakan-akan membuat UD menjadi badan hukum. 9 Pada umumnya, suatu ciri dari perusahaan perorangan secara konsepsi umum adalah hak-hak dan tanggung jawab pendiri perusahaan perorangan melekat pada diri sendiri pemilik perusahaan ( eigenaar ), perusahaan  tidak  memiliki  badan  kelengkapan perusahaan ( bedrijfsorganen )  sehingga  tidak berbentuk badan hukum. 10 Kondisi perusahaan perseorangan merupakan suatu usaha yang telah lama dan sederhana dan dapat diorganisir secara informal, pengaturannya sangat minim sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan dan pengawasannya. Pendiri usaha perseorangan ini memperoleh seluruh keuntungan dan memikul kerugian sendiri, serta akan berakhir karena kematian orang yang menjadi pendiri dari usaha tersebut,  walaupun  kematian  pendiri  UD  tidak menghalangi ahli waris untuk dapat meneruskan usaha UD, meskipun tanggung jawab dan risiko
9  Natzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia , (Bandung,Alumni,1987) hlm. 51. 10 Ibid hlm 56
11 Ibid hlm 52 12 Crusto, Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship , Journal of Constitutional Law, Vol 11: 2, USA,2009, hlm. 232. dalam Fakultas Hukum UGM, Kajian Badan Usaha, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017) hlm.8
13  Rudhi Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  dengan  Ulasan  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1995 , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 63-74, dalam Fakultas Hukum UGM, Op.cit. hlm 43.
14 Sulistiowati, Eksistensi  dan  Status  Perusahan  Perseorangan  dalam  Peningkatan  Pertumbuhan  Ekonomi, (makalah
pun akan beralih pada si ahli waris tersebut. 11
Umumnya usaha perseorangan merupakan usaha rintisan perusahaan perseorangan sering dianggap  sebagai  sebuah  usaha  rintisan  dari sebuah keluarga yang ingin melakukan kegiatan komersial atau semata seseorang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari hobinya yang dianggap dapat menghasilkan uang. 12 Hal ini yang membedakan dengan suatu Perseroan Terbatas, yang lebih mengembangkan usaha secara profesional dengan motivasi bukan hanya alasan asosiasi modal saja, melainkan motivasi  untuk  mengambil  manfaat  atas karakteristik pertanggungjawaban terbatas atau dengan maksud pada suatu hari akan mudah melakukan transformasi perusahaan atau atas alasan  fiskal. 13 Namun, terlepas dari kelebihan PT, keberadaan bentuk perusahaan perorangan di Indonesia cukup memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil kajian LPPI Bank Indonesia, UMKM sebagai salah satu wujud perusahaan perseorangan memiliki ketahanan dalam kondisi krisis ekonomi karena skala usahanya yang kecil dan tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar, selain itu perusahaan perseorangan juga dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan juga membantu memenuhi kesejahteraan karena kebanyakan produk dari perusahaan perseorangan merupakan produk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. 14 Oleh karena itu
peran  penting  perusahaan  perorangan  sebagai tulang  punggung  perekonomian  tidak  dapat diabaikan, perlu dilakukan upaya meningkatkan bentuk usaha tersebut menjadi perusahaan yang  dapat  ditingkatkan  serta  dikelola  secara profesional.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1  UU PT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Bentuk badan usaha PT dipilih oleh pelaku kegiatan usaha untuk mengembangkan usahanya secara profesional, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 15 : Pertama PT memiliki kejelasan status dalam dirinya dikarenakan PT harus berstatus badan hukum yang berarti bahwa PT telah diterima oleh berbagai kalangan (praktisi, akademisi, pengusaha). Pasal 1 angka 1 UU PT mengatur bahwa PT adalah badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang; Kedua PT diharuskan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pendiriannya  yang  tidak  boleh  bertentangan dengan hukum. Dengan adanya maksud dan tujuan tertentu yang jelas maka memilih bentuk badan usaha PT dapat meminimalisir timbulnya masalah hukum karena adanya kegiatan PT disampaikan dalam rapat Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 4 september 2020)
15  Agus Riyanto, “Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas ?”, Rubric of Faculty Members of Business Law, Binus University,  (2002),  http://businesslaw.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/,  dalam Fakultas Hukum UGM, Op.cit. hlm.44
yang  bertentangan  dengan  hukum;  Ketiga  PT merupakan organisasi usaha yang modern dibandingkan dengan badan usaha lainnya di Indonesia.  Arti  “modern”  dalam  hal  ini  adalah bahwa terdapat kejelasan dalam hal pembagian tugas dan wewenang di antara organ-organ PT yang terdapat dalam UU PT.
Sedangkan konsep Perseroan UMK merupakan konsep PT yang diperluas, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja pada Perubahan Pasal 1 angka 1 UU PT, yang memperluas PT, dengan memberikan definsi PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Dengan adanya perluasan tersebut, konsep PT yang ada berdasarkan UU PT telah diperluas dengan adanya konsep PT yang ada dalam perubahan UU PT berdasarkan UU Cipta Kerja, dengan mengadopsi konsep Perseroan UMK sebagai suatu PT yang dapat didirikan dengan perseorangan dan memenuhi kriteria UMK.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Selanjutnya disebut PP UMK). Yang dimaksud dengan Usaha Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

## yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sebuah badan usaha untuk dapat memenuhi kualifikasi perseroan dengan kriteria usaha mikro dan kecil harus mengacu berdasarkan kriteria modal atau hasil penjualan tahunan yang digunakan untuk pendirian dan pendaftaran kegiatan usaha.
Dalam Pasal 35 PP UMK disebutkan bahwa yang  dimaksud  dalam  kualifikasi  suatu  Usaha Mikro antara lain adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha, sedangkan untuk hasil penjualan tahunan paling banyak sampai dengan Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). Sedangkan untuk kualifikasi Usaha Kecil adalah modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan untuk hasil penjualan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setiap tahunnya.
Kualifikasi  modal  dan  penjualan  tahunan inilah yang akan membedakan bentuk usaha Perseroan, kapan dan pada saat apakah perseroan perorangan yang didasarkan kriteria UMK/ Perseroan UMK ini harus menjadi Perseroan Terbatas. Hal ini didasarkan kepada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No 8 Tahun 2021) yang dalam hal perseroan  tidak  lagi  memenuhi  kriteria  UMK dan dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, maka Perseroan UMK harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT biasa.

## b. Syarat.Pendirian.Perseroan.Terbatas. untuk.Perseroan.UMK
Berdasarkan UU Cipta Kerja, selain syarat suatu perseroan baru dapat menjadi badan hukum  setelah  didaftarkan  kepada  Menteri Hukum dan HAM, dengan berdasarkan adanya pernyataan pendiri perseroan, dilakukan pernyataan pendirian, dikarenakan Perseroan UMK bukan merupakan asosiasi modal yang dilakukan dengan perjanjian, melainkan dikarenakan Perseroan UMK tersebut dapat didirikan hanya dengan 1 (satu) orang pendiri. Keberadaan syarat pendiri hanya 1 (satu) orang untuk Perseroan UMK merupakan terobosan atas kendala hukum selama ini terhadap kewajiban Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh lebih dari satu orang.  Konsekuensi hukumnya adalah, dalam hal pemegang saham lebih dari satu orang, maka Perseroan UMK tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebuah Perseroan UMK, dan harus mengubahnya menjadu PT biasa.
Adanya pengecualian pendirian untuk Perseroan UMK ini merupakan terobosan hukum, namun kelonggaran syarat pendirian yaitu dengan pernyataan serta pendiri perorangan tersbeut harus ini harus diatur lebih lanjut dengan menerapkan prinsip kehati- hatian,  agar  dapat  memberikan  perlindungan
tidak  hanya  kepada  pendirinya  namun  juga melindungi kepentingan masyarakat. 16

## c.. Modal.Pendirian.Perseroan.Terbatas. pada.Perseroan.UMK
Sebagai suatu badan hukum, PT pada dasarnya merupakan persekutuan modal, yang didirikan dengan perjanjian. Dalam menjalankan kegiatan usaha modal dasar PT tersebut terbagi dalam beberapa jumlah saham pemiliknya. Konsep permodalan ini merupakan bentuk tanggung jawab terbatas serta batasan pelindungan hukum terhadap kreditor sehubungan dengan pertanggungjawaban terbatas perseroan sebesar saham yang dimilikinya  terhadap  pihak  ketiga.    Konsep PT pada umumnya ini tentu dapat berbeda terhadap Perseroan UMK yang didirikan oleh perorangan. Namun, Pasal 109 UU Cipta Kerja terhadap perubahan Pasal 32 UU PT tetap  mewajibkan  bahwa  setiap  Perseroan  ini wajib memiliki modal dasar Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Perbedaannya adalah, dalam konsep Perseroan  UMK  tidak  terdapat  adanya  asosiasi modal sebagaimana PT pada umumnya. Hal ini dikarenakan Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 153A dalam UU PT yang menyatakan bahwa pendirian Perseroan UMK tersebut hanya didirikan oleh 1 (satu) orang dan didirkan dengan surat pernyataan pendirian yang dideklarasi sendiri oleh pendiri. Dengan demikan, dalam Perseroan UMK tersebut tidak terdapat asosiasi modal sebagaimana PT biasa pada umumnya.
16  Fakultas Hukum UGM, Kajian Badan Usaha, Opcit , hlm 48. 17 Ibid hlm.47
18 World Bank, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprise hlm. 42 https:// www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2014, (diakses 5 Maret 2021)
19  Fakultas Hukum UGM, Kajian Badan Usaha, Opcit , hlm 47
Walaupun pendiriannya dilakukan oleh perorangan dan bukan merupakan asosiasi modal, namun secara historis kewajiban modal ini  sangat  penting.  Secara  historis,  asal  mula ditentukannya modal dasar minimum terjadi di Eropa pada abad ke 20. 17 Pada saat itu, ketentuan modal dasar minimum ditetapkan melalui hukum dan memiliki tujuan untuk melindungi kreditur dan menjaga kepercayaan terhadap pasar keuangan. Saat ini, walaupun ketentuan modal dasar minimum memberikan beban finansial  kepada  calon  pengusaha,  beberapa pihak beranggapan bahwa ketentuan modal dasar minimum dapat melindungi investor dan konsumen dari perseroan yang didirikan secara  sembarangan,  yang  tidak  layak  secara finansial dan memiliki kemungkinan untuk tidak beroperasi setelah didirikan. 18 Dalam hal ini, ketentuan modal minimum dapat melindungi dari praktek “PT Kosong”. 19 Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, terjadi pergeseran paradigma hukum terhadap kewajiban modal, bahwa  besaran  modal  tidak  lagi  menjadi persyaratan wajib, hal ini cukup dimaklumi dikarenakan perkembangan dunia usaha yang sangat pesat tersebut dipengaruhi oleh perspektif  bisnis  yang  lebih  mengedepankan kesepakatan,  kepercayaan,  dan  prinsip  kehati- hatian daripada sekedar instrumen hukum yang menetapkan syarat modal minimum sebagai indikator utama. Hal ini didasarkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa besaran modal dasar perseroan terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.
Hadirnya UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 32 UU PT mengenai kewajiban adanya modal dasar minimum sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh, menjadi Besaran modal dasar Perseroan yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Adanya konsep modal minimal ini menjadikan adanya relaksasi dalam besaran modal dasar pendirian suatu PT, dan hal ini berlaku juga terhadap Perseroan UMK yaitu dengan menempatkan dan menyetorkan penuh modal dasarnya paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
Konsep modal dasar dalam pendirian Perseoran UMK adalah modal yang ditempatkan sebagai modal dasar perseroan, dan bukan pada modal usaha. Pada suatu usaha UMK parameternya adalah pada modal usahanya dan bukan modal dasar yang ditempatkan. Dengan  demikian,  kualifikasi  yang  diacu  dalam Perseroan  UMK  adalah  bukan  pada  kualifikasi modal usaha sebagaimana dimaksud dalam PP UMK, melainkan modal dasar perseroan yang dinyatakan dan ditempatkan dalam perseroan. Dalam pendirian Perseroan UMK modal dasar dimaksud ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 109 UU Cipta Kerja terhadap penambahan Pasal 153B pada UU PT, yang dalam Penjelasan Pasal 153B UU PT tersebut ditegaskan bahwa modal dasar Perseroan UMK tersebut berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

## 2.. Organ.Perseroan.dan. Pertanggungjawaban.Terbatas.dalam.
Perseroan.UMK.
Perseroan Terbatas adalah badan hukum ( rechtspersoon ). Sebagai badan hukum, diakui 20  Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 70
21 Ibid , hlm.71
oleh  hukum  sebagai  subjek  hukum  seperti halnya manusia ( natuurlijk persoon ). Oleh karena bukan “orang sungguhan”, maka agar dapat  bertindak  seperti  orang  sungguhan diperlukan adanya organ. Organ PT dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Menurut Nindyo Pramono,  RUPS  merupakan  organ  PT  tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang  yang  tidak  diserahkan  kepada direksi dan komisaris. Sedangkan direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan, sedangkan komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan PT. 20 Selain itu, seorang direksi dapat saja terdiri dari pemegang saham atau orang lain, dan dalam konsep hukum perseoran tidak menjadi masalah apabila jabatan direksi dipegang oleh pemegang saham sekaligus. Demikian juga dengan komisaris, menurut Nindyo Pramono, dahulu keberadaan komisaris adalah bersifat fakultatif, namun dengan adanya UU Perseroan Terbatas adanya komisaris merupakan keharusan. 21
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam UU PT, kelengkapan organ baik RUPS, direksi, dan komisaris merupakan unsur yang ada dalam perseroan terbatas. Namun, Perseroan UMK tidak mengenal organ lengkap seperti PT pada umumnya, melainkan, hanya ada direksi dan pemegang saham (RUPS).  Pasal 109 UU Cipta Kerja mengenai Pasal 153D UU PT, menyatakan bahwa dalam Perseroan UMK, direksi perseroan ini berfungsi menjalankan pengurusan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan baik menurut menurut undang-undang dan/atau pernyataan pendirian perseroan. Sedangkan Pemegang Saham Perseroan adalah orang perseorangan.
Dalam suatu Perseroan UMK, direksi adalah pengurus yang bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan, sepanjang ditentukan oleh peraturan ataupun pernyataan pendirian. Dengan demikian, wewenang direksi adalah terbatas, dan menjalankan wewenangnya dengan asas kepantasan ( redelijk en belijkheid ) sebagaimana dalam Pasal 23 Algemeene Bepalingen  van  Wetgeving,  asas  itikad  baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata, asas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1339 KUHPerdata, serta perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 22
Pada suatu Perseroan UMK, dapat terjadi baik direksi dan pemegang saham adalah orang yang sama. Namun, konsep hukum perseroan tidak  mempermasalahkan  dalam  hal  direksi tersebut adalah pemegang saham, dikarenakan dapat saja direksi adalah dari seseorang pemegang saham atau orang lain. 23 Oleh karena itu, pertanggungjawaban direksi adalah terbatas sepanjang menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab. Pasal 97 UU PT menyatakan bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat  membuktikan,  bahwa  kerugian  tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai 22  Nindyo Pramono, Opcit , hlm 72
23 Ibid , hlm. 70
dengan maksud dan tujuan Perseroan; direksi tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan  direksi  telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah  timbul  atau  berlanjutnya  kerugian tersebut.  Namun,  hal  tersebut  juga  tidak membebaskan direksi untuk bertanggung jawab sampai dengan tanggung jawab pribadinya atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan penuh itikad baik dan bertanggung jawab.
Mengacu mengenai pertanggungjawaban direksi,  UU  Cipta  Kerja  tidak  mengaturnya, namun secara eksplisit ketentuan dinyatakan dalam UU Perseroan Terbatas mengenai peran direksi dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut menjadi menjadi acuan, mengingat Pasal 109 UU Cipta Kerja tetap merujuk kepada UU Perseroan Terbatas.
Selain direksi, salah satu organ Perseroan UMK adalah pemegang saham, yang merupakan orang perseorangan, dan bukan subjek hukum, serta hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pemegang saham. Yang menarik dalam Perseroan UMK ini adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebutkan dalam Pasal 153C ayat (1) dan Pasal 153G ayat (1) dan ayat (2), baik pada saat pernyataan pendirian serta pembubaran Perseroan UMK. Umumnya dalam PT biasa pemegang saham adalah lebih dari 1 (satu) orang, sedangkan dalam Perseroan UMK dimana pemegang saham adalah hanya ada 1 (satu) orang saja. Dengan demikian, secara gramatikal bahwa RUPS dalam Perseroan UMK adalah seorang pemegang saham saja, dan dalam hal direksi dan pemegang saham adalah
orang yang sama, UU Cipta Kerja memungkinkan hal tersebut.
Dalam hal pemegang saham dalam Perseroan UMK adalah hanya 1 (satu) orang pemegang saham dan merangkap sebagai direksi, bagaimanakah dengan pertanggungjawabannya. Mengingat, prinsip hukum  yang  ada  tidak  melarang  pemegang saham merangkap sebagai direksi. Hal tersebut hanya dapat saja mengakibatkan adanya percampuran  kepentingan  pribadi  terhadap perseroan dan menjadi semunya batas- batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Karakteristik  utama  perseroan  terbatas  yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah tanggung jawab pemegang sahamnya hanya terbatas sebesar modal yang disanggupi. 24
Pengaturan tanggung jawab terbatas baik direksi dan pemegang saham jelas dinyatakan dalam baik UU PT maupun UU Cipta Kerja Tanggung jawab terbatas ini atau dikenal dengan limited liability menjadi pondasi dasar badan hukum perseroan terbatas termasuk Perseroan UMK. Pasal 3 ayat (1) UU PT menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas  nama  Perseroan  dan  tidak  bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, sehingga hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya  dan  tidak  meliputi  harta  kekayaan pribadinya. Mengenai tanggung jawab terbatas tersebut dikecualikan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT dalam hal persyaratan perseroan sebagai badan
24  Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta, Jala Permata Aksara,2016) hlm. 3
25 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan , (Jakarta, Sinar Grafika, 2018) hlm 236 26  Margaret M. Blair, Lyyn A Stout, A team Production Theory of Corporate Law , Virginia Law Review, Vol. 85 No. 2 (1999): 289.
hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun  tidak  langsung  dengan  itikad    buruk memanfaatkan  perseroan  untuk  kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Konsep Pasal 3 UU PT ini juga berlaku terhadap Perseroan UMK.
Hanya saja dalam praktek, menurut Elyta Ginting,  prinsip separate  legal  entity terhadap pertanggungjawaban  terbatas  tidak  selamanya dilakukan secara konsisten, terutama oleh perseroan yang bersifat tertutup yang didirikan oleh beberapa pemegang saham. Perseroan tertutup seringkali dioperasikan sendiri oleh salah seorang pemegang saham yang berposisi sebagai direksi dan direksi dikenalikan oleh pemegang saham mayoritas. 25 Hal tersebut juga diakui juga menurut Blair dan Stout yang  menegaskan  praktik  tersebut  bahwa shareholders  in  close  corporations  typically act not just as investors but also a managers involved in the daytoday operation of the firm. 26
Hal ini tentu saja menarik dalam hal pelaksanaan Perseroan UMK, yang pemegang saham adalah 1 (satu) orang, dan direksi dapat saja dirangkap oleh pemegang saham, dalam perusahaan UMK yang dikelola keluarga adanya pengelolaan berdasarkan  kekeluargaan  sangatlah  tidak dapat dihindari, dengan demikian akan sulit
bagi penerapan pertanggungjawaban terbatas terhadap Perseroan UMK.
Untuk menghindari adanya penyala- hgunaan keuangan perseroan, UU Cipta Kerja mewajibkan  setiap  perseroan  perorangan atau perseroan UMK wajib membuat laporan keuangan, yang dilaporkan keuangannya secara  periodik  setiap  tahunnnya  mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan perseroan, UU Cipta Kerja dalam peraturan pelaksanaan melalui PP No 8 Tahun 2021 dalam Pasal 12 menyatakan dalam hal tidak  disampaikannya  laporan  keuangan  oleh perseroan, maka perseroan dikenakan sanksi adminsitratif baik teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau dicabutnya status badan hukum perseroan. Dengan demikian, prinsip pengelolaan perseroan diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan menghindari skeptisme  kepercayaan  publik  terhadap pengelolaan bisnis perseroan UMK.
3. Dampaknya.dalam.hal.Perseroan.UMK.
mengalami.Kepailitan..
Sebagai subjek hukum, Perseroan UMK juga dapat melakukan perbuatan hukum, di antaranya melakukan hubungan hukum dengan pihak lain yang dapat menimbulkan adanya suatu kewajiban berupa utang. Jika dalam dalam hal perseroan  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya kepada kreditor, maka pihak kreditor dapat menuntut agar perseroan memenuhi prestasi kepada kreditornya, kreditor dapat menuntut
27  Elyta Ras Gintng, Op.cit, hlm 220. 28 Ibid hlm 220. 29  Ian M Ramsay, Company Directors Liability for Insolvent Trading, CCH Australia Limited and Centre for Corporate Law and Securities Regulation , (Melbourne, Faculty of Law The University of Melbourne,2000) hlm.4
30 Elyta Ras Ginting, Opcit , hlm 220.
agar perseroan memenuhi kewajibannya melalui prosedur hukum yang berlaku baik di pengadilan  maupun  dengan  cara  non  litigasi di luar pengadilan. 27 Salah satu cara yang ditempuh melalui pengadilan dalam hal terdapat beberapa kreditor adalah melalui permohonan kepailitan ataupun melalui prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu, yang apabila tidak ada perdamaian antara para kreditor dengan debitor maka dapat berakhir kepada kepailitan.
Seringkali keadaan pengelolaan perseroan yang  tidak  menentu  dapat  mempersulit perseroan untuk membayar seluruh utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Elyta, kondisi perseoran yang mengalami kesulitan likuiditas tersebut secara temporer berpotensi disalah gunakan oleh direksi, stakeholder ataupun pihak kreditor yang mempunyai  itikad  tidak  baik  untuk  mengambil keuntungan finansial. Misalnya, direksi melakukan pembayaran tidak wajib atau transaksi yang merugikan perseroan, yang mengakibatkan pada akhirnya membuat perseroan menjadi insolven atau bangkrut secara temporer. 28
Selain itu menurut Ian M. Ramsay mengatakan bahwa A  Temporary  lack  of  liquidity  will  not mean that the company is insolvent 29 Hal yang sama menurut Elyta juga diungkapkan Gunawan Widjaja yang berpendapat bahwa problem pembayaran  utang  perseroan  tidak  semata- mata dikarenakan kesulitan likuiditas atau cash flow, tetapi  karena  adanya  itikad  tidak  baik dari pihak direksi perseroan. 30 Sehingga, akibat kesalahan manajemen tersebut, pihak kreditor
menempuh dilakukannya baik upaya hukum permohonan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor yang dapat berakhir perdamaian atau dalam  hal  tidak  terdapat  perdamaian  berakhir dengan kepailitan, atau kreditor dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga.
Dalam hal Perseroan UMK dimaksud sebagai debitor, kepailitan dapat dimohonkan sepanjang memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yang dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya terhadap dua atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Apabila permohonan kepailitan dikabulkan, dengan demikian, terhadap seluruh harta kekayaan Perseroan UMK dilakukan sita umum yang mengacu kepada Pasal 21 UU Kepailitan  dan  PKPU,  yang  meliputi  seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hal tersebut didasarkan pula pada Pasal 1131 KUHPerdata bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, dengan hasil penjualan barang- barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara
para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.
Dengan adanya pernyataan pailit pada suatu Perseroan UMK, maka harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum dalam hal dinyatakan pailit, sehingga seluruh harta kekayaan Perseroan UMK tersebut harus dilakukan sita dan terhadap semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit  tidak  lagi  dapat  dibayar  dari  harta  pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Selain itu, Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dengan adanya kepailitan, maka demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, yaitu sejak pukul 00.00 waktu setempat. Hal tersebut juga berlaku terhadap harta kekayaan yang dialihkan, yaitu  untuk  kepentingan  harta  pailit,  kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Hal tersebut dikecualikan dalam hal perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.
Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa sebagai subjek hukum mandiri suatu Perseroan UMK dapat melakukan perbuatan
hukum dan mempertanggungjawabkannya di pengadilan, dengan suatu pertanggungjawaban yang terbatas sebagaimana prinsip harta kekayaan yang dipisahkan dari perseroan dan tanggung jawab terbatas perseroan terhadap hubungan  hukum  pihak  ketiga,  sehingga pertanggungjawaban pemegang saham UMK tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dengan demikian, harta kekayaan pribadi perseroan tidak  merupakan  sita  yang  dapat  dikenakan untuk dibebankan sebagai tanggung jawab perseroan. Namun, prinsip tersebut dibuka dengan pengecualian limited liability tersebut tidak  berlaku  apabila,  persyaratan  perseroan sebagai  badan  hukum  belum  atau  tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan itikad    buruk  memanfaatkan  perseroan  untuk kepentingan  pribadi  serta  terlibat  dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;  atau  tindakan  pemegang  saham tersebut baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab terbatas tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan porsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pernyataan pendiriannya.
Percampuran harta dalam suatu Perseroan UMK sangat sulit untuk dihindari, hal ini disebabkan perseroan dimaksud menjalankan aktivitas  berdasarkan  pertimbangan  keluarga, ataupun  pertimbangan  ekonomi.  Pada  kondisi
tersebut, batasan pertanggungjawaban akan semakin sulit, dalam hal pengelolaan Perseroan secara  tidak  profesional.  Adanya  perbuatan hukum Perseroan UMK dalam hal perbuatan tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  pribadi yang  merugikan  kepentingan  para  kreditor terhadap perbuatan yang dapat dianggap memenuhi unsur perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan oleh debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka berdasarkan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU, dapat dimintakan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut, kecuali perbuatan yang dilaksanakan untuk perikatan yang telah ada, baik karena undang-undang atau perjanjian.
Untuk menghindari adanya perbuatan curang, Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU mengkualifikasikan  suatu  perbuatan  yang dapat dimintakan pembatalannya sampai dengan rentang waktu 1 (satu) tahun ke belakang, yang dikenal dengan actio  pauliana , terhadap  setiap  perbuatan  baik  perorangan ataupun memanfaatkan perseroan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor yang mendasarkan kepada Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU. Perbuatan tersebut baik yang dilakukan dengan suatu perjanjian oleh debitor dengan pihak lain yang merugikan kreditor, pembayaran yang belum jatuh tempo, perbuatan debitor perorangan baik dengan atau untuk kepentingan keluarga serta suatu badan hukum yang debitor ataupun anggota keluarganya merupakan anggota direksi dan/atau pengurus memiliki saham paling sedikit 50% ataupun memiliki
pengendalian badan hukum tersebut; kualifikasi pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU tersebut juga berlaku terhadap debitor badan hukum Perseroan UMK yang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan direksi atau pengurus debitor, termasuk anggota direksi/ pengurus/ keluarga debitor. Baik perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat  ketiga,  ikut  serta  secara  langsung  atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. Termasuk pembatalan juga berlaku terhadap perbuatan dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya.
Adanya  kepastian  mengenai  perbuatan hukum dianggap merugikan ini menjadi penting,  dikarenakan  dalam  Perseroan  UMK dipastikan  tidak  dapat  dihindari  dalam  hal Perseroan tersebut dikelola oleh satu orang atau satu keluarga saja, yang dapat dimungkinkan semunya batas-batas untuk mengukur pertanggungjawaban,  dengan  demikian  setiap sangat dimungkinkan terhadap Perseroan UMK dapat dikenakan sampai dengan ruang lingkup harta kekayaan yang dianggap merugikan kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, dan memenuhi unsur terhadap pertanggungjawaban harta kekayaan pribadi dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja, dimana tanggung jawab terbatas terhadap pemegang saham dan harta perseroan dapat dikecualikan, dalam hal perseroan belum berbadan hukum, pemegang  saham  secara  langsung/tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan  pribadi,  pemegang  saham  terlibat perbuatan melawan hukum dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan perseroan, pemegang saham baik langsung/tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan  tidak  cukup  untuk  melunasi  utang perseroan.
Dalam hal harta kekayaan Perseroan UMK dinyatakan insolven setelah debitor tidak  dapat  menyelesaikan  kewajibannya  dan debitor  dianggap  tidak  mampu  lagi  membayar utang-utangnya, atau dengan adanya putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepailitan Perseroan UMK tersebut dinyatakan dicabut, dikarenakan harta  pailit  perseroan  tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan, maka berdasarkan UU Cipta Kerja, Perseroan UMK tersebut dapat dibubarkan. Dengan adanya pembubaran dimaksud dalam hal kepailitan dicabut, maka pemegang saham segara menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak menunjuk likuidator guna menyelesaikannya, untuk menyelesaikan kepailitan  tersebut  maka  direksi  bertindak sebagai likuidator.

## D. Penutup.
Perseroan UMK merupakan suatu bentuk hukum perseroan terbatas yang bentuk hukumnya didasarkan kepada UU Cipta Kerja. Sebagai sebuah perseroan, umumnya Perseroan UMK ini sama dengan perseroan biasa. Perbedaannya dengan perseroan biasa adalah pada baik persyaratan serta tata cara pendirian, organ perseroan, dan penyertaan modal perseroan. Sebagai perseroan yang dimiliki oleh perseorangan yang merupakan usaha UMK, potensi adanya percampuran

## harta dalam pengelolaan Perseroan UMK
tentu  tidak  dapat  dihindari,  termasuk  adanya kepentingan pribadi yang dijalankan mengingat dapat saja direksi merupakan pemegang saham perorangan perseroan. Oleh karena itu, keberadaan Perseroan UMK ini menjadi rentan terjadinya kelalaian pengelolaan menggunakan kekayaan perseroan yang berpotensi terjadinya kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan, dan berakhir pada kepailitan terhadap perseroan. Mengingat suatu kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, pertanggungjawaban perseroan hanya terbatas pada harta kekayaan perseroan,  kecuali  terbukti  bahwa  pengurus dan/atau pemegang saham menyalahgunakan pengelolaan  untuk  kepentingan  pribadi  dan/ atau syarat perseroan sebagai badan hukum tidak  terpenuhi,  ataupun  digunakannya  harta perseroan secara pribadi.
Mengingat potensi usaha UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional, diperlukan pengawasan dan penegakan terhadap pengelolaan perseroan yang didasarkan prinsip pengelolaan yang baik termasuk keuangan perseroan. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengawasi agar dapat dihindari terjadinya pengelolaan yang tidak  baik  dan  mencegah  terjadinya  kepailitan dan pembubaran perseroan akibat pengelolaan perseroan dan keuangan yang belum profesional. Kehadiran Perseroan UMK, juga harus menjaga kepercayaan publik pelaku usaha yang bekerja sama dengan Perseroan UMK atau yang memberikan pembiayaan terhadap usaha Perseroan UMK bahwa perseroan dapat dikelola dengan  baik,  dengan  demikian  kekhawatiran terjadinya kegagalan pengelolaan yang berujung kepada kepailitan dapat dihindari.

## DAFTAR.PUSTAKA

## A.. Buku
Ginting, Ras, Elyta , Hukum Kepailitan Teori Kepailitan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
Kansil, CST dan Christine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Pramono, Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Said, Natzir, Hukum Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1987). Sjahdeini Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan , Memahami Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (Jakarta: Pranendamedia Group, 2016).
Soekardono, Hukum Dagang Indonesia (Jilid I bagian Pertama), Jakarta: Dian Rakyat, 1983).

## B.. Makalah/Artikel/.Hasil.Penelitian
Crusto, Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship, Journal  of  Constitutional Law, Vol 11: 2, (2009).
Gadjah Mada Universitas, Fakultas Hukum, Penelitian dan Pengkajian Untuk Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2017).
M. Blair, Margaret and Lyyn A Stout, A team Production Theory of Corporate Law , Virginia Law Review, Vol. 85 No. 2, (1999).
Muhammad Faiz Aziz, Nunuk Febrianingsih, Mewujdukan Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  melalui  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Cipta  Kerja , Jurnal Rechtsvinding, volume 9 Nomor 1, (2020).
Naskah Akademik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia.
Ramsay, Ian M, Company Directors Liability for Insolvent Trading, CCH Australia Limited and Centre for Corporate Law and Securities Regulation , Faculty of Law The University of Melbourne, (2000).
Sulistiowati, Limited  Liability  dalam  Limited  Pada  Konstruksi  Perusahaan  Kelompok  Piramida .
Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 2, (2011).

## C.. Internet
Kementerian Koperasi dan UKM, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017 -2018 http://www.kemenkopukm.go.id/uploads/ laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20 MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20 -%202018.pdf (diakses tanggal 25 Maret 2021).

## E K S I S T E N S I  P E R S E R O A N  U M K  D A N  I M P L I K A S I  H U K U M N Y A  T E R H A D A P  K E P A I L I T A N M E N U R U T  S I S T E M  H U K U M  D I  I N D O N E S I A
Kementerian Koperasi dan UKM, Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024, https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/ laporan/1600168483_RENSTRA%202020-2024%20OK.pdf (diakses 31 Mei 2021).
Kementerian Hukum dan HAM, Pelaku UMK Mendirikan Perseroan Perorangan Mempermudah Pinjaman Usaha dari Bank -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham-pelaku-umk- mendirikan-perseroan-perorangan-mempermudah-pinjaman-usaha-dari-bank (diakses 31 Mei 2021)
Kementerian Pendudukan dan Kebudayaan, http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/ uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf (diakses 31 Mei 2021)
Kontan, Setelah Omnibus Law, pemerintah permudah UMK untuk menjadi PT, https://nasional. kontan.co.id/news/setelah-omnibus-law-pemerintah-permudah-umk-untuk-menjadi-pt (diakses 31 Mei 2021)
Sendirian  Berhad  (Private  company  limited  by  shares)  https://incorporations.io/malaysia/ corporation/my1i (diakses 24 Maret 2021)
UKM Indonesia, Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar, https://www.ukmindonesia. id/baca-artikel/62 (diakses tanggal 26 Maret 2021) .
World Bank, 2014. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprise. https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2014 , (diakses 5 Maret 2021)
World Bank, Doing Business 2020, Economy Profile Indonesia, Comparing Business Regulation in  190  Economies,https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/ indonesia/IDN.pdf. (diakses tanggal 25 Maret 2021)

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620)

## BIODATA.PENULIS.
Penulis merupakan pegawai pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang telah berkarir di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih dari satu dekade. Penulis berlatar belakang S1 Hukum Pidana Universitas Kristen Indonesia, dan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2016, Penulis diberikan kepercayaan oleh BPHN untuk bertanggung jawab sebagai pengawas dalam mengelola penyusunan Naskah Akademik RUU bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, Sosial dan Budaya, di Bidang Penyusunan Naskah Akademik, pada Pusat Perencanaan Hukum Nasional.