## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 101-122 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *
RR. Dewi Anggraeni, 1 Dianna Primadianti 2

## Universitas Pamulang Banten
https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999

## Abstract
Divorce,  even  though  it  is  permitted,  is  still  an  act  that  is  not  recommended  in  religion, especially Islam which considers divorce as "the most hated halal matter". In Islamic law, khulu 'is one way out of  the domestic turmoil proposed by the wife to the husband. The purpose of this study was to find out and analyze the form of legal protection for the wife in filing khulu' and  the  relationship  between  khulu'  provisions  in  marriage  law  based  on  the  Compilation  of Islamic Law related to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974  concerning  Marriage.  The  research  method  used  is  normative  juridical  research  with  a statutory  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  form  of  legal  protection  for  the wife  in  submitting  khulu'  to  her  husband  to  divorce  herself  from  the  marriage  bond  is accompanied by the payment of 'iwadh, namely in the form of money or goods to the husband from the wife's side as a reward for the divorce.
Keywords: Marriage; Divorce and Khulu'

## Abstrak
Perceraian,  meskipun  diizinkan,  namun  tetaplah  menjadi  suatu  perbuatan  yang  tidak dianjurkan  dalam  agama,  terutama  agama  Islam  yang  menganggap  perceraian  sebagai “Perkara  halal  yang  paling  dibenci”.  Dalam  Hukum  Islam  khulu’  merupakan  salah  satu  jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ dan hubungan ketentuan khulu’ dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi  pihak  istri  dalam  pengajuan  khulu’  kepada  suaminya  untuk  menceraikan  dirinya  dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.
Kata Kunci: Perkawinan; Perceraian dan Khulu’
* Naskah diterima tanggal: 11 Januari 2021, direvisi: 12  Mei 2021, disetujui untuk terbit:  25 Juni 2021.
1 RR.  Dewi  Anggraeni adalah  Dosen  Lektor  Kepala  bidang  Hukum  Perdata,  Fakultas Hukum  Universitas  Pamulang  Banten.  http://orcid.org/0000-0002-1869-7286,  SCOPUS  ID: 57218304497. Email: rrdewianggraeni@unpam.ac.id
2 Dianna  Primadianti adalah  Mahasiswa  Magister  Hukum  Universitas  Pamulang  Banten. Email: deeibrahim5@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  Negara  Hukum,  Indonesia  menjamin  bahwa  setiap  warga  negara mempunyai  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama  di  depan  hukum  tanpa  ada pengecualiannya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 3 .  Untuk  Pasal  27  Ayat  1  UUD  1945  berisi  tentang  kedudukan  warga  negara  di dalam  hukum  dan  pemerintahan.  Pasal  27  ayat  1  menjelaskan  bahwa  warga  negara dan  tinggal  di  Indonesia  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  dan  pemerintahan  yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk warga Negara  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam  sehingga  Hukum  Islam  muncul  dan mempengaruhi  aturan-aturan yang  ada  dan  berlaku  di  Indonesia sebagai  wujud  dari kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri  khususnya  yang  beragama  Islam.  Salah  satu  bukti dengan  adanya  perundang-undangan  yang  memperkokoh  Hukum  Islam  adalah Undang–Undang Perkawinan.
Sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  ada  tiga  sistem  yaitu  sistem  Eropa Continental,  sistem  hukum  Islam,  dan  sistem  hukum  adat.  Ketiga  bentuk  sistem hukum  ini  merupakan  bahan  baku  dalam  pembentukan  sistem  hukum  nasional. Berkaitan  dengan  berlakunya  sistem  hukum  Islam  di  Indonesia,  dinyatakan  bahwa sifat  Hukum  Islam  ada  2  yaitu  satu  yang  bersifat  normatif  dan  satunya  lagi  bersifat yuridis formal.
Dimana  normatif  di  sini  dalam  artian  pemberlakuan  hukum  Islam  tidak  ada campur  tangan  Negara  di  dalamnya  umumnya  meliputi  ibadah/hablum  minallaah. Sedangkan yuridis formal yang diterjemahkan pada pemberlakuan hukum Islam yang ada  campur  tangan  Negara  di  dalamnya,  umumnya  terkait  permasalahan muamalah/hablum minannaas.
Berhubung  adanya  campur  tangan  Negara  di  dalam  pemberlakuan  hukum Islam  secara  yuridis  formal,  maka  Negara  diberikan  hak  untuk  mengatur  dan menjatuhkan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Di  antara  peraturan-peraturan  hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dan sudah dibakukan sebagai hukum positif bagi  umat  Islam  di  Indonesia  antara  lain:  a).  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan,  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  undang-undang  Nomor  16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; b). Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  Hukum  Positif  Negara  Indonesia  terkait  Perkawinan  ini  ada  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dengan  diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tanggal  1  April  1975,  maka  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-Undang  ini  bersifat  nasional,  karena  sebelum  lahirnya  undang-undang  ini terdapat  berbagai  macam  peraturan  perkawinan  yang  saat  itu  diperlakukan  di Indonesia.
3 UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  BAB  X  Tentang  Warga  Negara  dan  Penduduk, Pasal  27    (1):  Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan yang berlaku bagi golongan masing-masing penganut ajaran hukum perkawinan tersebut, yaitu:
1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam maka berlaku hukum Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie Indonesiers (S. 1933 No. 74)
4. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit Perubahan.
5. Bagi  orang  Eropa  dan  Warga  Negara  Indonesia  Keturunan  Eropa  dan  yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4
Terbentuknya Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang berlaku di Indonesia antara lain dirumuskan bahwa:
“Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 5
Perkawinan  adalah  suatu  wadah  resmi  baik  dari  Hukum  Agama  maupun Hukum  Negara  bersatunya  satu  laki  laki  dan  satu  perempuan  secara  sah  dan  halal. Pernikahan  selain  memenuhi  hasrat  kebutuhan  biologis  yang  dianjurkan  oleh  setiap agama  yang  merupakan  suatu  tujuan  yang  mulia  juga  untuk  membentuk  sebuah rumahtangga  yang  mana  diharapkan  pernikahan  tersebut  berada  dalam  situasi  yang nyaman,  harmonis  dan  memenuhi  setiap  aspek  kebutuhan  fisik  psikis  manusia. Perkawinan adalah merupakan tujuan yang luhur untuk membentuk sebuah keluarga (rumah  tangga)  disamping  bentuk  kebutuhan  biologis  bagi  setiap  kehidupan  pada umumnya. Dalam Undang-undang perkawinan disebut juga, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  disebutkan pula  bahwa  “Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan  yaitu  akad  yang sangat  kuat  atau mitsaqan  gholidan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  suatu  ibadah”. 6 Rumusan  tersebut  pada  hakikatnya memberi tekanan menghindari runtuhnya perkawinan, ikatan yang kokoh yang tidak boleh di robek robek dan dihancurkan. Sakinah, mawaddah dan kasih sayang adalah asas  dan  tujuan  disyariatkannya  pernikahan  dan  pembentukan  rumah  tangga. Dijelaskan  dalam  firman  Allah  Subhanahu  wa  Ta’ala  dalam  Al  Qur’an  Nur  Karim Surah Ar Rum  ayat 21 yang artinya :
4 Mulyadi, Hukum  Perkawinan  Nasioanal ,  (Semarang:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Undip, 1996), hlm. 1.
5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6 Pasal 2 KHI : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah
“Dan di antara tanda -tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berpikir” . 7
Namun  demikian  dalam  kehidupan  berumah  tangga  tidak  jarang  terdapat naik  turunnya  ujian  rumah  tangga  yang  seringkali  menjadikan  salah  satu  sebab kandasnya hidup berumah tangga tersebut. Di masyarakat berakhirnya atau putusnya ikatan perkawinan ini di sebut dengan perceraian. Dan ada kalanya sebab kandasnya hubungan  rumah  tangga  itu  karena  perbuatan  sewenang-wenang  dari  pihak  suami. Dalam hal ini pihak istri untuk berpisah dengan suaminya tersebut dengan jalan cerai tidaklah  semudah  seperti  yang  dapat  dilakukan  pihak  suami  kepada  pihak  istri. Karena  itu  perlu  adanya  hukum  yang  mengatur  akan  hal  tersebut.  Dalam  realitas kehidupan,  ternyata  putusnya  perkawinan  semakin  lama  semakin  menjadi  persoalan dalam  masyarakat,  karena  di  samping  kasus  perceraian  semakin  banyak,  sebabnya pun  semakin  beragam  dan  kompleks.  Meskipun  diizinkan,  perceraian  tetaplah  suatu perbuatan  yang  tidak  dianjurkan  dalam  agama,  terutama  agama  Islam  yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”.
Islam memang mengharapkan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu. Seperti; dibimbing untuk  memilih  pasangan  yang  baik,  diatur  akad  nikahnya,  diatur  pula  hak  dan kewajiban  masing-masing  pasangan,  dan  diajarkan  pula  tahapan  penyelesaian masalah bila terjadi. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang  mengalami  kesulitan  dalam  kehidupan  berumahtangga,  sehingga  kebersamaan tidak  lagi  mendatangkan  kebahagiaan,  malah  sebaliknya  menimbulkan  penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, disamping Islam menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan,  juga  membuka  peluang  kecil  untuk  keluar  dari  kesulitan  perkawinan dengan  membolehkan  perceraian  bila  memang  keadaan  menuntut. Apabila  kesulitan itu ada di pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menempuh jalan “cerai talak”. 8 Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga  karena  suaminya,  maka  ia  dibenarkan  mengajukan  gugatan  perceraian  atau khulu‘ . 9
Perceraian  bukanlah  suatu  hal  yang  bisa  dijadikan  hal  yang  ringan  dilakukan, ada  syarat  dan  ketentuan  dalam  hukum  yang  mengatur  syarat-syarat  perceraian. Karena bagimanapun perlu suatu aturan yang merngikat tentang perceraian ini untuk tercipta  masyarakat  yang  tertib  hukum.  Dalam  Islam  perceraian  adalah sesuatu  yang halal  tetapi  dibenci  oleh  Allah  Ta’ala.  Perceraian  diperbolehkan  bila  memang  sudah
7 Al Qur’an 30:21
8 Pasal 129 KHI : Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan siding untuk itu.
9 Pasal  148  KHI  (1): Seorang  isteri  yang  mengajukan  gugatan  perceraian  dengan  jalan  khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
tidak ada manfaat yang bisa diambil dari jalannya rumah tangga baik bagi pihak istri maupun suami. Lebih banyak keburukan daripada kebaikan rumahtangga itu sendiri. Perceraian  adalah  jalan  terakhir  atau  final  ketika  mengatasi  suatu  permasalahan rumahtangga  yang  pelik  dan  merugikan  salah  satu  atau  bahkan  kedua  pihak  bila perkawinan itu dipaksa diteruskan.
Bentuk  Perceraian  di  Indonesia,  diketahui  adanya  tiga  bentuk  perceraian  yang diberlakukan oleh negara, yaitu:
1. Gugat cerai: yaitu seorang istri yang akan menggugat perceraian dari suami. Hal ini diberlakukan bagi masyarakat yang beragama Islam.
2. Cerai talak: yaitu seorang suami yang akan memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini juga berlaku untuk mereka yang beragama Islam.
3. Gugatan  perceraian:  yaitu  seorang  suami  atau  istri  yang  memiliki  alasan cukup  kuat  untuk  melakukan  perceraian.  Yang  ketiga  ini  berlaku  bagi masyarakat non-Muslim.
Di  alam hukum  Indonesia  telah  diatur  secara  khusus  mengenai  perceraian  ini. Perkara  perceraian  diatur  dalam  Undang-undang,  baik  itu  undang-undang  Negara (UU  Perkawinan)  maupun  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dasar  hukum  perceraian mengacu  pada  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  BAB  VIII PUTUSNYA  PERKAWINAN  SERTA AKIBATNYA  dari  pasal  38  sampai  dengan  pasal 41 dan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada BAB  V  TATACARA  PERCERAIAN  dari  pasal  14  sampai  dengan  pasal  36.  Selain rumusan hukum dalam Undang-undang Perkawinan, dalam KHI tercantum pada BAB XVI  PUTUSNYA  PERKAWINAN  dari  pasal  113  sampai  pasal  162.  Undang-undang positif  maupun  KHI  merumuskan  garis  hukum  yang  lebih  rinci  mengenai  sebab terjadinya  perceraian,  tatacara,  dan  akibat  hukumnya,  serta  bersinergi  saling  mengisi sebagai  satu  kesatuan  sumber  hukum  tertulis  pada  permasalahan  perceraian  secara umum  di  Indonesia  khususnya  bagi  yang  beragama  Islam.  Sebagai  contoh  misalnya; Pasal  113  KHI  sama  dengan  pasal  38  Undang-Undang  No.  1  thn  1974  tentang Perkawinan.
Hasan Bisri menyatakan bahwa:
“Perceraian sebagai jalan keluar dan upaya pilihan terakhir dalam menghadapi kehiudpan rumahtangga yang sedang kemelut dan gagal mencari penyelesaian damai.  Ketimbang  membiarkan  kehidupan  berumahtangga  yang  sudah berkancah  neraka,  pertengkaran  dan  juru  damaipun  sudah  semaksimal mungkin  berusaha  namun  tidak  berhasil,  maka  tiba  saatnya  menyerahkan kepada pengadilan”. 10
10 Hasan Bisri, H. Gambaran Umum Tentang Perceraian (Jurnal Mimbar Hukum No. 39 thn 9,1998), hlm. 8
Adapun  perceraian  bukan  merupakan  suatu  tujuan  akan  tetapi  merupakan akibat dari suatu atau beberapa masalah kehidupan berumahtangga yang gagal diatasi secara bersama-sama oleh pasangan suami istri tersebut.
Dalam  Hukum  Islam khulu’ meruapakan  salah  satu  jalan  keluar  dari  kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Pengertian khulu’ itu sendiri  adalah  menanggalkan  dan  melepaskan.  Salah  satu  cara  melepaskan  ikatan perkawinan  yang  datangnya  dari  pihak  istri  dengan  kesediaannya  membayar  ganti rugi.    Hukum  legalitas khulu’ dalam  Hukum  Islam  bersumber  pada  Kalamullaah AL Qur’an Nur Karim dan Hadist Rasulullah Shallallahu’alaihi wassalam.
Hukum khulu’ yang disyariatkan dalam syari’at Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu  wa  Ta’ala  dalam  Al  Qur’an  Nur  Karim  Surah  Al  Baqoroh Ayat  299  yang artinya sebagai berikut :
“Tidak  halal  bagi  kamu  mengambil  kembali  sesuatu  dari  yang  telah  kamu  berikan kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan hukum-hukum Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami-isteri)  tidak  dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar  hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim”. 11
Dan  juga  alasan  lain  yang  dikemukakan  oleh  ulama  adalah  sabda  Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang kasus istri Sabit bin Qais yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW. Setelah  Rasulullah  SAW  mendengar  seluruh  pengaduan  tersebut,  Rasulullah  SAW bertanya:  "Maukah  kamu  mengembalikan  kebunnya  (Sabit)?"  Istri  Sabit  menjawab: "Mau." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sabit bin Qais: "Ambillah kembali kebun engkau  dan  ceraikanlah  ia  satu  kali." 12 Berdasarkan  hadis  ini,  disunahkan  seorang suami untuk mengabulkan permintaan istrinya. Tuntutan khulu’ tersebut diajukan istri karena  ia  merasa  tidak  akan  terpenuhi  dan  tercapai  kebahagiaan  di  antara  mereka, seperti yang diungkapkan oleh istri Sabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni: "Saya tidak  mencelanya  karena  agama  dan  akhlaknya,  tetapi  saya  khawatir  akan  muncul suatu  sikap  yang  tidak  baik  dari  saya  disebabkan  pergaulannya  yang  tidak  baik." Alasannya  adalah  pergaulannya  yang  tidak  serasi  dengan  suaminya.  Agar  keadaan tersebut  tidak  berlarut-larut  sehingga  dapat  menjerumuskan  rumah  tangga  mereka pada  keadaan  yang  tidak  diingini  Islam,  maka  istri  Sabit  melihat  lebih  baik  mereka bercerai.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  menurut  Ibnu  Qudamah,  ahli  fikih  Mazhab Hanbali,  keduanya  lebih  baik  bercerai.  Akan  tetapi,  jika  istri  tidak  memiliki  alasan yang  jelas,  maka  ia  tidak  boleh  mengajukan  khulu’,  karena  Rasulullah  SAW mengingatkan  dalam  sabdanya: "Wanita  mana  saja  yang  menuntut  cerai  pada  suaminya tanpa  alasan,  diharamkan  baginya  bau  surga" (HR.  al-Bukhari,  Muslim,  at-Tirmizi.  Abu Dawud, dan Ibnu Majah).
11 Al Qur’an 2:229.
12 Abdul Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve,  Cet.  III,  1999), hlm. 932.
Menjalankan  sebuah  hukum  tidak  hanya  semata-mata  tekstual  perundang- undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan  rakyat  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diamanatkan  oleh  UUD  1945. Hukum  progresif  dimulai  dari  suatu  asumsi  dasar,  hukum  adalah  institusi  yang bertujuan  mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan membuat  manusia  bahagia.  Hukum  tersebut  tidak  mencerminkan  hukum  sebagai institusi  yang  mutlak  serta  final,  melainkan  ditentukan  oleh  kemampuannya  untuk mengabdi kepada manusia. 13 Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum  yang  pertama  dan  utama  terjadi  pada  hukum  keluarganya.  Tindakan  ini dilakukan  dalam  rangka  menata  sistem  hukum  yang  bersifat  nasional  yang menyeluruh  dan  terpadu.  Sebab,  syariah  belum  berupa  peraturan-peraturan  yang tersusun  secara  sistematis,  dan  siap  untuk  diterapkan  dalam  masyarakat  yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi juridis dengan Inpres  No.1  Tahun  1991,  merupakan  salah  satu  bentuk  politik  hukum  Islam Indonesia. 14
Secara  sederhana,  gerakan  pembaharuan  dalam  Islam  dapat  diartikan  sebagai upaya,  baik  yang  dilakukan  secara  individual  maupun  kelompok  pada  kurun  dan situasi  tertentu,  untuk  mengadakan  perubahan  baik  dalam  persepsi  dan  praktek keislaman  yang  telah  mapan  kepada  pemahaman  dan  pengamalan  baru. 15 Harun Nasution  menilai  pembaharuan  diperlukan  untuk  menyesuaikan  berbagai  paham keagamaan  Islam  dengan  perkembangan  yang  ditimbulkan  akibat  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  modern.  Karena  memang  dalam  kenyataannya perkembangan  ini  membawa  perubahan  nilai,  sistem,  dan  sekaligus  problema (hukum) yang  memerlukan  penyelesaian yang pasti. 16 Indonesia,  meskipun  termasuk negara  muslim  yang  lamban  dalam  melakukan  pembaharuan  hukumnya,  tetapi kelahiran  Undang-undang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975, Peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1983.  Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun  1977 tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Inpres No.  1  tahun  1991)  merupakan  dinamika  pembaharuan  pemikiran  hukum  Islam  yang harus disyukuri.
Khusus  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  dengan  KHI), kelahirannya disebabkan dengan beberapa pertimbangan:
13 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia, (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009), hlm. 1.
14 AM.  Mufti,  “ Pembaharuan  Hukum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .”,  diakses  dari http://media.nelti.com>media>publication>240238, pada tanggal 17 November 2019 pukul 16.40 WIB.
15 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  Gama  Media,  Cet.  I,  2001), hlm. 97.
16 Harun  Nasution, Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan (Jakarta:  Bulan Bintang, Cet. IV, 1986), hlm. 11-12.
1. Sebelum  lahirnya  Undang-undang  Perkawinan  umat  Islam  di  Indonesia  telah diatur  oleh  hukum  agamanya  yakni  banyak  memakai  fiqh  mazhab  Syafi'iah baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.
2. Dengan  keluarnya  Undang-undang  Perkawinan  yang  berlaku  untuk  seluruh warga  Negara  Indonesia  termasuk  bagi  umat  Islam,  maka  materi  fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal  66.  Meskipun  dari  pasal  itu  juga  memberikan  pengecualian  terhadap materi fiqh munakahat yang belum diatur didalamnya masih tetap berlaku.
3. Bahwa meskipun materi fiqh munakahat yang dimaksud bermazhab Syafi'iah, tetapi  masih  didapatkan  pendapat  yang  berbeda,  apalagi  bila  diperhadapkan dengan mazhab lain. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih memungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum. 17
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  dirasa  perlu  melahirkan  sebuah perangkat  peraturan  yang  diramu  dari  pendapat  fiqh  yang  berbeda  dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dipergunakan oleh hakim di Pengadilan Agama. Karena persoalan krusial yang dihadapi oleh para hakim adalah berkenaan  dengan  tidak  adanya  keseragaman  dalam  menetapkan  keputusan  hukum terhadap  persoalan-persoalan  yang  mereka  hadapi.  Hal  ini  disebabkan  tidak tersedianya  kitab  materi  hukum  Islam  yang  sama.  Meskipun  secara  materi  telah ditetapkan 13 kitab rujukan dalam memutuskan perkara yang bermazhab Syafi'i tetapi tetap  saja  menimbulkan  persoalan  karena  tidak  adanya  keseragaman  dalam  putusan hukum.  Berangkat  dari  kenyataan  tersebut,  maka  pembentukan  kompilasi  dirasakan perlu  dan  mendesak.  Selain  itu  dapat  memenuhi  perangkat  sebuah  peradilan,  yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga tersebut. 18
Mengingat materi dan aplikasinya dalam KHI berbeda dengan materi atau fiqh yang  diajarkan  oleh  ulama  terdahulu  dan  masih  dipraktekkan  secara  umum  oleh masyarakat  muslim.  Maka  kemudian,  akan  muncul  pertanyaan  sekaligus  kritik berkenaan  dengan  kemampuan  hakim  di  Pengadilan Agama.  Karena  ini  merupakan tantangan  dan  tuntutan  untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  rangka menetapkan dan mensosialisasikan KHI dalam dunia peradilan. 19
Sejak  penyusunan  KHI,  para  penyusunnya  tidak  secara  tegas  memberikan pengertian dari KHI itu sendiri. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunannya,  Abdurrahman  menyatakan  bahwa  KHI  di  Indonesia  merupakan rangkuman  dari  berbagai  pendapat  hukum  yang  diambil  dari  berbagai  kitab  yang ditulis  oleh  ulama  fiqh  yang  biasa  dipergunakan  sebagai  referensi  pada  Pengadilan
17 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 21-22.
18 Amiur  Nuruddin  dan  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.1/1974  sampai  KHI, (Jakarta:  Prenada  Media,  Cet.  II,  2004), hlm. 29.
19 Qodri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  antar  Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 153.
Agama  untuk  diolah  dan  dikembangkan  serta  dihimpun  ke  dalam  satu  himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi. 20
Kata term Inggris yang disebut compilation , yang berarti karangan yang tersusun dan  kutipan  dari  buku-buku  lain.  Apabila  dihubungkan  dengan  penggunaan  term kompilasi  dalam  konteks  hukum  Islam  di  Indonesia,  maka  kompilasi  bisa  dipahami sebagai  fiqh  dalam  bahasa  perundang-undangan,  yang  terdiri  dari  bab-bab,  pasal- pasal, dan ayat-ayat. Pada dasarnya, secara substansif, berbagai upaya penghimpunan fiqh ke dalam Bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia.
Kehadiran  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang. Undang- undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara  kompilasi  sesuai  dengan  karakternya,  hanyalah  menjadi  pedoman  saja, relatif  tidak  mengikat.  Karena  secara  yuridis,  apabila  dilihat  dari  tertib  perundang- undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya. 21
Bahwa  semenjak  adanya  Peradilan  Agama,  para  hakim  tidak  memiliki  buku standar  yang  dapat  dijadikan  rujukan  yang  sama.  Maka  secara  praktis,  kasus  yang sama  dapat  lahir  putusan  yang  berbeda  jika  ditangani  oleh  hakim  yang  berbeda sehingga  tidak  ada  kepastian  hukum.  Itulah  sebabnya  pada  tahun  1985  pemerintah memprakarsai  proyek  KHI.  Proyek  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  Surat  Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta. Sasaran proyek  KHI  ini  adalah  mempersiapkan  rancangan  buku  hukum  dalam  bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan benda wakaf, sadaqah, dan infaq. 22
Melalui  perjalanan  panjang  dengan  proses  yang  penuh  lika-liku,  pada  tahun 1991  terbentuklah  KHI  yang  dilegalisasi  dalam  bentuk  formal  di  Indonesia  dengan Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  dan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  154 tahun 1991. 23
Meskipun demikian, sebagai suatu instrumen hukum, Inpres tidak termasuk ke dalam  salah  satu  tata  aturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  MPRS  No. XX/MPRS/1966.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  para  ahli  hukum  berbeda  pendapat tentang  posisi  Inpres  dalam  tata  hukum  Indonesia.  Pendapat  ekstrim  menyatakan Inpres tidak termasuk sebagai hukum tertulis, tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai hukum positif tertulis. Ada juga yangmenempatkannya di bawah Keppres, di
20 Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit , hlm. 968.
21 Ahmad Rofiq, Pembaharuan , Op. Cit. , hlm. 76-77.
22 Munawir  Sadzali, Peradilan Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  dalam  Dadan  Muttaqien  et.  al, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2.
23 Dedi  Supriyadi, Sejarah  Hukum  Islam:  Dari  Kawasan  Jazirah  Arab  sampai  Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 387.
atas  Kepmen,  bahkan  ada  yang  mempersamakan  dengan  kekuatan  undang-undang atau Keppres. 24
Akan tetapi, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ( executive leader ) berhak dan berwenang  mengeluarkan  Inpres  kepada  para  pembantunya  sesuai  dengan  undang- undang,  bukan  sebagai  Kepala  Negara  ( state  leader ),  maka  KHI  menjadi  instrumen hukum  yang  absah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  memaksa pada  pihak  yang  diperintah.  Pada  sisi  yang  lain,  Menteri  Agama  selaku  pembantu Presiden  berkewajiban  menjalankan  tugas-tugas  kepemerintahan  dalam  hal  ini menyebarluaskan  KHI  sebagai  tugas  urusan  keagamaan  bagi  umat  Islam.  Maka dengan dikukuhkannya KHI dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991  tanggal  22  Juli  1991,  berarti  KHI  resmi  berlaku  sebagai  hukum  untuk dipergunakan  dan  diterapkan  oleh  instansi  pemerintah  dan  masyarakat  yang memerlukannya. 25 Bahwa  kekuasaan  kehakiman  hanya  terikat  oleh  undang-undang dan  merdeka  ( independent  judiciary )  dalam  arti  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan (langsung)  pemerintah.  Berarti  secara  yuridis-formal  Inpres  tidak  memiliki  otoritas untuk  diterapkan  sebagai  hukum  materil  di  Peradilan  Agama.  Walaupun  demikian, pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa  perkara  yang  diajukan  kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undangnya. 26 Pengadilan harus memutuskan sendiri hukumnya  secara  independen,  sedangkan  KHI  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu rujukan tidak langsung dan tidak mengikat.
Barangkali  bagi  mereka  yang  bersifat  kaku  dan  formalistik  akan  wujud kelahiran  KHI  dianggap  kurang  memenuhi  syarat  perundang-undangan.  Tetapi  dari sudut  pandang  sosiologis,  KHI  adalah  pakaian  masyarakat  yang  sesuai  ukuran  dan jahitannya  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Segala  yang  dirumuskan  di  dalamnya ternyata  sangat  dibutuhkan  untuk  ketertiban  masyarakat  Islam  masa  kini  dan  akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar- benar  sesuai  dengan  keinginan  dan  kesadaran  masyarakat  pemakainya.  Bahwa  KHI bukan hasil yang sempurna adalah benar karena tidak pernah ditemukan kesepakatan semua  kalangan  atas  terobosan  ini.  Namun  apabila  terlampau  memperhitungkan kekurangan tanpa membandingkan kekurangan itu dengan kemaslahatan umum yang bisa dicapai dari kekurangan itu, berarti ada kesengajaan dan sadar untuk merelakan kesewenangan dan ketidakpastian berlanjut.
Salah satu Materi Pembaharuan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Perceraian  di  Pengadilan  Perceraian  harus  dilakukan  di  sidang  pengadilan sebagaimana termaktub dalam pasal 115 KHI. 27 Ini dimaksudkan untuk mewujudkan
24 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas  Politik Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 175.
25 Ibid ., hlm. 176.
26 Pasal  14  ayat  1  UU  No.  14  tahun  1970  : (1)  Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan mengadili  sesuatu  perkara  yang  diajukan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
27 Pasal  115  KHI  : Perceraian  hanya  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
kemaslahatan  bagi  kepentingan  masyarakat.  Tujuannya  adalah  agar  suami  tidak semena-mena  menggunakan  kata  talak  atau  cerai.  Pengaturan  tersebut  dimaksudkan agar  para  suami  lebih  berhati-hati  untuk  tidak  mudah  secara  emosional  dalam mengucapkan  kata-kata  cerai  atau  talak  sebagai  penyelesaian  konflik  yang  mungkin terjadi di antara mereka. Demikian juga masih adanya pandangan konvensional bahwa talak  adalah  wewenang  penuh  suami  juga  secara  bertahap  dapat  diubah  karena perkawinan  adalah  sebuah  perjanjian  suci,  yang  perlu  dipertahankan  keutuhannya. Dari  pihak  isteri  juga  memiliki  hak  untuk  menuntut  cerai  jika  suami  melakukan tindakan sewenang-wenang.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  pokok permasalahan  dari  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut:  Bagaimana  bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ berdasarkan Kompilasi Hukum  Islam  dihubungkan  dengan  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan? Bagaimana  hubungan  ketentuan  dan  konsep khulu’ dengan  kedudukan  perempuan dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan menganalisa  dan  konstruksi,  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis,  dan konsisten.  Penelitian  dapat  dikatakan  sebagai  sarana  untuk  memperkuat,  membina, dan  mengembangkan ilmu  pengetahuan  manusia.  Metodologis berarti  sesuai  dengan metode atau cara tertentu; dan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten  berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang  bertentangan  dalam  suatu  kerangka tertentu. 28 Jenis  dalam  penelitian  ini  yang  digunakan  dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah penelitian  Yuridis  Normatif  yang  bertujuan  untuk  meneliti  kepastian  hukum berdasarkan  studi  kepustakaan  (dokumen  atau  penelitian  kepustakaan),  pendekatan kasus dan hukum positif yang berlaku.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’
Menurut pada tulisan Amir Syarifuddin bahwa iwadh atau tebusan merupakan bagian yang urgen dan inti dari khulu’ , karena tanpa adanya iwadh maka khulu’ tidak akan  terjadi.  Sehingga  mayoritas  ulama  menempatkan ‘ iwadh tersebut  sebagai  rukun yang tidak boleh ditinggalkan. 29
Para  Ulama  pada  umumnya  bahwa  ganti  rugi  itu  sebaiknya  tidak  melebihi maskawin  yang  telah  diberikan  suami.  Setelah khulu’ ditetapkan,  maka  suami
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum , (Jakarta: UI-Press, Cet. 3, 1986), hlm. 42.
29 Amir Syarifuddin, Op. Cit , hlm. 235.
kehilangan hak untuk rujuk, karena ia telah ditebus oleh si istri.  Sedangkan menurut pasal  1  KHI  poin  i  disebutkan  bahwa khulu’ adalah  perceraian  yang  terjadi  atas permintaan istri dengan memberikan ‘ iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.  Dari  pengertian-pengertian  tadi  dapat  disimpulkan  bahwa khulu’ adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai ‘ iwadh (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.
Mayoritas  ulama  menempatkan  ‘ iwadh sebagai  rukun  yang  tidak  boleh dtinggalkan  untuk  sahnya khulu’ .  Mengenai sighat atau  ucapan  cerai,  dalam  hal  ini tanpa  menyebutkan  nilai  ganti,  maka  ia  menjadi  talak  biasa. 30 Bila  memang  ada  satu jalur arah kewajiban bagi pihak istri dalam memilih jalur perceraian lewat jalan khulu’ dikaitkan dengan pasal 116 KHI, maka pihak istri dengan sendirinya akan mengalami ketidakadilan, merasa didzolimi dan disakiti hak-haknya dalam perceraian.
Ambil  contoh  sebab  kehendak  bercerai  dari  pihak  istri  adalah  karena  suami melakukan  pelanggaran  dalam  bentuk  kekerasan  baik  fisik  maupun  psikis.  Suami sudah  berbuat  zina,  berjudi,  pemabuk  atau  bahkan  sampai  penganiayaan  fisik  berat yang mana nyawa istri terancam bila dibiarkan masih berkumpul dengan suaminya. Di antara semua bukti di pengadilan yang diajukan pihak istri akan dzolimnya perilaku suami  terhadap  istri  akan  tetapi  pihak  istri  masih  diwajibkan  membayar  tebusan (‘ iwadh )  kepada  pihak  suami  yang  sudah  merugikan  pihak  istri  baik  fisik  maupun psikis.  Sementara  di  sisi  lain  suami  yang  berbuat  dzolim  masih  bisa  mendapatkan uang  dari  pihak  istri.  Maka  jika  dilihat  dari  kondisi  terkait ‘iwadh /  tebusan  tersebut, kedudukan istri menjadi rentan karena istri yang mencari jalan perceraian lewat khulu’ , harus memenuhi alasan sebagaimana yang ada dalam pasal 116 KHI. Sedangkan pada hakikatnya  hukum khulu’ pada  dasarnya  suatu  jalan  yang  melonggarkan  bagi  pihak istri  ketika  harus  keluar  dari  kemelut beban rumahtangga.  Sebaliknya  jika  pihak  istri dengan  gamblang  bisa  memberikan  bukti  kepada  pihak  pengadilan  agama  terkait alasan-alasan  perceraian  seperti  yang  tertulis  dalam  pasal  116  KHI  maka  istri  bisa mengajukan  jalur  gugat  cerai  dan  terbebas/tidak  terbebani  kewajiban  membayar ‘iwadh /denda tebusan.
Pada  hukum  Negara  yang  termaktub  di  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  untuk  pengajuan  cerai  dari  pihak  istri  ke  suami hanya  ada  dan disebutkan Cerai Gugat. 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan Cerai Gugat 32 dengan Khulu’ . 33 Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya.  Persamaannya  adalah:    keinginan  untuk  bercerai  datangnya  dari  pihak isteri.  Perbedaannya,  yaitu  cerai  gugat  tidak  selamanya  membayar ‘iwadh (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu’ atau perceraian. Khulu’ yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI. Ada catatan tersendiri, di mana ada keistimewaan terkait perlindungan  hukum  bagi  pihak  istri  yang  mengajukan khulu yaitu  walaupun  pihak istri  di  tuntut  dari  hal ‘ iwadh /tebusan,  bilamana  ada  tuntutan  dan  perdebatan  dari
30 Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit . hlm. 31.
31 Pasal 40 UU No.1 thn 1974.
32 Pasal 132 KHI.
33 Pasal 148 KHI.
pihak  suami  sehingga  menimbulkan  ketidaksepakatan  tentang jumlah ‘ iwadh /tebusan yang  harus  dikeluarkan  pihak  istri  maka  dalam  pasal  148  ayat  (6)  KHI  dinyatakan bahwa  dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan  tentang  besarnya  tebusan  atau ‘ iwadh . Maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.  Ketentuan  ini  secara  langsung  memberikan  penegrtian  bahwa  perkara  tentang khulu’ adalah perkara luar biasa.
2. Hubungan  ketentuan  dan  konsep  khulu’  dengan  kedudukan  perempuan  dalam hukum perkawinan
Melihat  dari  ketegasan  hukum  terhadap  status khulu’, apakah khulu’ dimasukkan ke dalam nilai talak atau fasakh . Dan itu terkait dengan hal akibat khulu’ , yang  menjadi  persoalan  penting  apakah  perempuan  yang  menerima khulu’ dapat diikuti dengan talak atau tidak?.
Adapun terkait hukum agama tentang pertanyaan apakah Khulu’ itu termasuk Talak atau faskh .  Ulama  telah  berbeda  pendapat.  Menurut  Hanafiyyah,  Malikiyyah, Syafii’yyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu’ adalah talak ba’in .  Sedangkan  menurut  riwayat  lain  dari  Imam Ahmad  bahwa khulu’ adalah faskh .  Menurut  Sahabat  Umar  ra,  Ustman  ra  dan  Ali  ra  serta  jumhur  fuqaha  bahwa khulu’ termasuk  talak,  seperti  halnya  pendapat  Abu  Hanifah  dan  Al-Muzanniy mempersamakan khulu’ dengan talak. Sedang Imam Syafi ‟ i berpendapat bahwa khulu’ termasuk khulu’ di dalam qaul qadimnya. 34
Demikian  juga  pendapat  Imam  Ahmad  dan  Daud,  serta  Ibnu  Abbas  dari kalangan  sahabat.  Imam  Syafi ‟ i  juga  meriwayatkan  bahwa khulu’ merupakan  kata sindiran.  Jadi  jika  dengan  kata  kinayah  tersebut  menghendaki  talak,  maka  talak  pun terjadi, dan jika tidak, maka menjadi fasakh . Akan tetapi dalam qaul jadidnya dikatakan bahwa khulu’ itu adalah talak. 35
Fuqaha  yang  menganggap khulu’ sebagai  talak  mengemukakan  alasan  bahwa fasakh itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan  ikatan  perkawinan  dan  yang  bukan  berasal  dari  kehendaknya.  Sedang khulu’ ini  berpangkal  pada  kehendak  ikhtiar.  Oleh  karena  itu khulu’ bukan fasakh . Fuqaha  yang  tidak  menganggap khulu’ sebagai  talak  mengemukakan  alasan  bahwa dalam  Al-Qur’an  mula-mula  Allah  SWT  menyebutkan  tentang  talak,  maka  firman- Nya,  “Talak  yang  dapat  dirujuk  dua  kali”.  Kemudian  Allah  menyebutkan  tentang khulu’ dengan  firman-Nya,“Jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua), maka  perempuan itu  tidak  halal lagi baginya  hingga  dia  menikah  lagi  dengan  suami yang lain”. 36
Jika  tebusan  tersebut  adalah  talak,  berarti  isteri  tidak  halal  lagi  bagi  suami kecuali  bila  ia  sudah  menikah  lagi  dengan  suami  yang  lain,  menjadi  talak  yang
34 Muhammad  bin  Muhammad  Abu  Hamid  Al-Ghazali, Al- Wajiz  Fi  Fiqh  Mazhab  Imam  Syafi’i , (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), hlm. 276.
35 Imam Syafi ‟ i, Al-Umm, III :220.
36 Lihat Q.S al-Baqarah ayat 230.
keempat. 37 Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tadi memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak. Jika khulu ’ sama dengan talak maka  konsekuensi nya adalah ketika seorang suami telah mentalak istrinya dua kali, kemudian meng- khulu’ - nya,  maka  telah  jatuh  talak  tiga,  hal  itu  menjadikan  hubungan  antara  suami  istri  itu berada  dalam  talak ba’in  kubro yaitu  suami  tidak  lagi  halal  untuk  merujuk  kembali istrinya,  kecuali  wanita  tersebut  telah  menikah  dengan  laki-laki  lain,  melakukan hubungan badan, kemudian diceraikan.
Jika khulu’ sama dengan faskh , maka hal itu menjadikan hubungan antara suami istri  itu  berada  dalam  talak ba’in  shugro maka  suami  tersebut  berhak  untuk  merujuk istrinya,  meskipun  wanita  tersebut  belum  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain,  apabila sudah habis masa ‘iddah -nya.
Tidak ada rujuk bagi seorang suami dari seorang istri yang telah pisah dengan sebab khulu’ . Baik itu bagi yang menganggap khulu’ itu talak ba-in maupun faskh . Jika dia menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru, ini sesuai dengan penjelasan tentang talak ba’in kubro pada pasal 120 KHI. 38
Di  lihat  dari  isi  bunyi  pasal khulu’ Pasal  161, 39 dengan  kalimat  jalan khulu mengurangi jumlah talak maka khulu dianggap talak. Hal ini berpengaruh besar pada kasus  di  mana  kondisi  suami  sudah  mentalak  istrinya  sebanyak  dua  kali  lalu memberinya  khulu  maka  otomatis  langsung  masuk  ke  kondisi  talak ba’in  kubro sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  120  KHI.  Dan  otomatis  hal  ini  bertentangan dengan Pasal 119 KHI 40 ayat 1 dan ayat 2b 41 bahwa khulu ’ termasuk b a’in sughro .
Pada  poin  tidak  adanya  pasal  yang  lebih  jelas  tentang  kedudukan  jatuhnya talak tiga kepada istri bila khulu ’ di anggap talak bukan fasakh dan adanya jatuh 2 talak sebelum khulu, maka ini bisa menjadi celah bagi pihak suami untuk dapat kembali ke istrinya  dengan  sangat  mudah  seperti  permainan.  Talak  3  dicantumkan  dalam  KHI sebagai talak ba’i n kubro termaktub dalam pasal 120 KHI. 42
37 Slamet Abidin, Fikih Munakahat, Op. Cit , hlm. 94.
38 Pasal 120 KHI : Talak Ba’in Kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masa iddahnya.
39 Bab  V  Pasal  161  :  Perceraian  dengan  jalan  khulu  mengurangi  jumlah  talak  dan  tak  dapat  di rujuk.
40 Pasal 119 (1) KHI : Talak Ba’in Shugro adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suamimya meskipun dalam iddah.
41 Pasal 119 (2) KHI: Talak ba’in shugro sebagamana tersebut pada ayat (1) adalah: b. talak dengan tebusan atau khulu’ .
42 Pasal 120 KHI : Talak Ba’in Kubro adalah talak yang terjadi untuk ketigakalinya. Talak jenis ini tidak  dapat  di  rujuk  dan  dinikahkan  kembali,  kecuali  apabila  pernikahan  itu  dilakukan  setelah  bekas isteri,  menikah  dengan  orang  lain  dan  kemudian  terjadi  perceraian  ba’da  al  dukhul  dan  habis  masa iddahnya.
Sedangkan  pada  undang-undang  Negara  yang  termaktub  pada  Pasal  10  UU No.1  thn  1974 43 tentang  perkawinan,  Negara  menegaskan  tidak  boleh  dilangsungkan perkawinan  lagi  setelah  perceraian  yang  kedua  kali.  Kalimat  selanjutnya  masuk kedalam hukum Islam tentang talak tiga atau ba’in kubro di KHI, yaitu “… sepanjang hukum,  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  itu  dari  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain.”
Maka bisa dikatakan, akibat hukum perceraian dengan khulu ’ . Tidak ada rujuk bagi  seorang  suami  dari  seorang  istri  yang  telah  pisah  dengan  sebab khulu’ .  Baik  itu bagi  yang  menganggap khulu’ itu thalaq  ba ’ in maupun faskh .  Jika  dia  menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru. Istri  tidak  bisa  dirujuk, berakhir  dengan talak ba’in ,  kalau  ingin rujuk harus  menikah baru  lagi,  berlaku  pasal  161  Kompasi  Hukum  Islam.  Dengan  demikian  terdapat kejelasan hukum terutama hukum Islam bagi kedudukan pihak Istri yang mengajukan khulu ’ ,  sehingga  pihak  suami  tidak  akan  bisa  semena-mena  menganggap  istri  masih bisa diambil kembali lewat jalur pernikahan ulang atau kembali (rujuk).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  yang  telah  dijelaskan  oleh  penulis,  maka  diperoleh temuan yang diuraikan dalam kesimpulan, yaitu sebagai berikut :
1. Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak  istri  dalam  pengajuan khulu’ kepada suaminya  untuk  menceraikan  dirinya  dari  ikatan  perkawinan  dengan  disertai pembayaran  ’ iwadh ,  yaitu  berupa  uang  atau  barang  kepada  suami  dari  pihak istri  sebagai  imbalan  penjatuhan  talaknya.  Dalam  Hukum  Islam  yang menyatakan bahwa ‘iwadh atau tebusan adalah inti dari khulu’ . Tidak ada khulu’ tanpa  adanya ‘iwadh .  Walaupun  pihak  istri  di  tuntut  dari  hal ‘iwadh /tebusan, bilamana  ada  tuntutan  dan  perdebatan  dari  pihak  suami  sehingga menimbulkan  ketidaksepakatan  tentang  jumlah ‘iwadh /tebusan  yang  harus dikeluarkan  pihak  istri maka  dalam  pasal 148  ayat  (6) KHI  dinyatakan bahwa dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan  tentang  besarnya  tebusan  atau ‘iwadh .
Maka  berhak  bagi  pengadilan  agama  untuk  memeriksa  dan  memutus  sebagai perkara  biasa.  Hal  ini  merupakan  sistem  perlindungan  hukum  dari  negara untuk pihak istri yang mengajukan khulu’ .
2. Hubungan ketentuan dan konsep khulu’ dengan kedudukan perempuan dalam hukum positif, khususnya khulu’ dimana kedudukan pihak istri adalah sebagai peminta  talak,  maka  dikatakan,  tidak  ada  rujuk  bagi  seorang  suami  dari seorang  istri  yang  telah  pisah  dengan  sebab khulu’ .  Baik  itu  bagi  yang menganggap khulu’ itu talak ba ’ in maupun faskh .  Jika  dia  menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang
43 Pasal 10 UU No. 1 thn 1974 : Apabila suami dan istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang  lain  dan  bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  maka  diantara  mereka  tidak  boleh  dilangsungkan perkawinan  lagi,  sepanjang  hukum,  masing-masing  agama  dan kepercayaan  itu  dari  yang  bersangkutan tidak menentukan lain.
baru, hal ini masuk dalam ranah akibat hukum perceraian dengan khulu ’ . Istri tidak bisa dirujuk, berakhir dengan talak ba’in , kalau ingin rujuk harus menikah baru lagi, berlaku dan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kelima Akibat  Khuluk  Pasal  161  yang  berbunyi  :  “Perceraian  dengan  jalan  khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.” Sedangkan pada Pasal 10 UU No.1  thn  1974  tentang  perkawinan,  Negara  menegaskan  tidak  boleh dilangsungkan  perkawinan  lagi  setelah  perceraian  yang  kedua  kali.  Kalimat selanjutnya masuk kedalam hukum Islam tentang talak tiga atau ba’in kubro di KHI,  yaitu  “…  sepanjang  hukum,  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”
Dengan  demikian  terdapat  kejelasan  hukum  terutama  hukum  Islam  bagi kedudukan  pihak  Istri  yang  mengajukan khulu’ ,  sehingga  pihak  suami  tidak akan  bisa  semena-mena  menganggap  istri  masih  bisa  diambil  kembali  lewat jalur  pernikahan  ulang  atau  kembali  (rujuk).  adanya  ketegasan  kedudukan pihak istri tentang akibat hukum khulu’ yang dimasukkan dalam talak. Hal ini mempersempit  atau  bahkan  menghilangkan  permainan  cerai-rujuk  dari  pihak suami.  Pada  poin  ini  menunjukkan  adanya  perlindungan  hukum  dalam ketentuan dan konsep khulu’ dengan kedudukan perempuan sebagai pihak istri yang mengajukan khulu dalam sistem hukum positif Indonesia.

## REFERENSI:
Buku :
A.  Rahman  I.  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah ,  (Jakarta:  P.T  RajaGrafindo Persada, 2002).
A.  Toto  Suryana  Af, Islam  Pola  Pikir,  Perilaku  dan  Amal ,  (Bandung:  CV.  Mughni Sejahtera, 2008).
A.W.  Munawir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia ,  (Surabaya:  Pustaka  Progressef, 1997).
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. III, 1999).
Abu Ishak Syairazi, At-Tanbih , (Beirut: Daar el-Fikri, 1996).
Ahmad Ahzar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2000).
Ahmad Faud Said, Perceraian Menurut Hukum Islam , (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994).
Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2013).
Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, Cet. I, 2001).
Ahmad  Sudirman  Abbas, Pengantar  Pernikahan:  Analisa  Perbandingan  Antar  MAdzhab , (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006).
Aji,  A.M.  2010.  Rasionalitas  ijtihad  Ibn  Rusyd:  kajian  atas  fiqh  jinayat  dalam  kitab "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1986).
Ali  Ahmad  Al-Jurzawi, Hikmah  Al-Tasyri  Wa  Falsafatuh,  (Falsafah  Dan  Hikmah  Hukum Islam) ,  Alih  bahasa  Hadi  Mulyo  dan  Sabahus  Surur,  (Semarang:  CV  As-Syifa, 1992).
Ali Muhammad al-Jarjawi, Hikmah at- Tasyri’ wa Falsafatuhu , (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006).
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
Amiur  Nuruddin  dan  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.1/1974  sampai  KHI, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004).
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fiqih  UU  No.1/1974  sampai  KHI ,  (Jakarta: Kencana, 2006).
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,1996).
Anwar Sitompul, Perkawinan Dan Waris Islam , (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2005).
B. Arief Sidharta, “ Kajian Kefilsafatan tentang  Negara Hukum ”,  Jentera Jurnal Hukum , “Rule  of  Law”,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Jakarta,  edisi  3 Tahun II, November 2004.
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  (Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia, 2004).
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum;  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
Dedi  Supriyadi, Sejarah  Hukum  Islam:  Dari  Kawasan  Jazirah  Arab  sampai  Indonesia,
(Bandung: Pustaka Setia, 2007).
Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh , (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985).
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 3, 1999). Ensiklopedi Hukum Islam, PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet. 3, 1999. H.  Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama , (Bandung: CV Mandar Madju, 2003).
H.  Rusdi  Malik, Memahami  Undang-Undang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Universitas  Trisakti, 2010).
H.M. Nursyik, Nikah Menurut Hukum Islam , (Jakarta: Balai Pustaka, 1983).
H.M.  Subarna  dan  Sunarti ,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Lengkap ,  (Jakarta:  CV. Pustaka Grafika, 2012).
Hamdani, Al-Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV, 1986).
Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
Hasan  Ayyub, Fiqih  Keluarga ,  Penerjemah  M.Abdul  Ghoffar,  “ Fiqih  Al-Ushrah  Al- Muslimah ”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
Hasan Bisri, H. Gambaran Umum Tentang Perceraian (Jurnal Mimbar Hukum No. 39 thn 9,1998).
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid , (Beirut: Daar el-Fikri, tth).
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  Terjemahan  M.A.  Abdurrahman  dan  A.  Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifa, 1990).
Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa Tentang Nikah , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu , (Surabaya: Hidayah, 2000).
Imam Malik bin Anas, Al Muwaththa ’ Imam Malik , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
Imam Syafi’i, Al-Umm , (Beirut, Daar el-Fikri, 2002).
J.J. Von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1998).
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak , (Jakarta: Kalam Mulia,1985).
Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1974).
Kamushukum.web.id/search/adil, Kamus  Hukum  Online  Indonesia-Indonesia  Law  Dictionary Arti Istilah Hukum , di akses pada tanggal 24 November 2019 pukul 12.30 WIB.
Kemal  Muchtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1974).
Khoiruddin  Nasution, Islam  tentang  Relasi  Suami  dan  Istri  (Hukun  Perkawinan  I) , (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004).
Lili  Rasjidi  dan  B.  Arief  Sidharta, Filsafat  Hukum  Madzab  dan  Refleksi, (Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya, 1994).
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  (Bandung:  Remaja Rusdakarya, 1993).
Mahmud Yunus, Huk um Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hanbali , (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1959).
Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Hidakarya,  Cet.  10, 1983).
Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, Risalah Fiqih Wanita , (Surabaya: Terbit Terang).
Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2005).
Mansur  Bin  Yusuf  Al-Bahutiy, Ar-Raudah  el-Murabbah  Syarah  Zaadul  Mustaqniy  Fi Ihktishari el-Mukniy , (Beirut: Daar el-Fikri, 1990).
Marjanne  Termoshuizen-Artz,  “ The  Concept  of  Rule  of  Law ”.  Jurnal  Hukum  Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) (Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004).
Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Madzhab  Negara:  Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia , (Yogyakarta: LKIS, 2001).
Mexsasai  Indra, Dinamika  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Bandung:  Refika  Aditama, 2011).
Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum ,  (Bandung: Alumni, 2000).
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cet. VII, 1987).
Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
Mohammad Daud Ali, Hukum Perkawinan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
Muh.  Hasrul, Eksistensi  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di  Daerah  Dalam Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Efektif ,  (Makasar:  Disertasi  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).
Muhammad  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam ,  (Jakarta:  Siraja, 2003).
Muhammad  bin  Muhammad  Abu  Hamid  Al-Ghazali, Al-Wajiz  Fi  Fiqh  Mazhab  Imam Syafi’i , (Beirut: Daar el-Fikri, 2004).
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. IV, 2015).
Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab , (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 457.
Lihat  juga Abdurrahman Al-Zajiry, Al-fiqh  ala Mazahib  al- Arba’ah , (Beirut:  Daar el-Fikri, 2003).
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012).
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini , (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah , (Yogyakarta: Pro-U, 2007).
Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum , (Malang: Bayu Media Publishing, Cet. II, 2005).
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
Mukri,  S.G.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R.  (2017).  Relation  of  Religion,  Economy,  and Constitution  In  The  Structure  of  State  Life,  STAATSRECHT:  Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
Mulyadi, Hukum  Perkawinan  Nasioanal ,  (Semarang:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Undip, 1996).
Munawir Sadzali, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam , dalam Dadan Muttaqien et.  al, Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 1999).
Muslimah  Hanim, Eksistensi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia, (Pekanbaru: UIR Press, 2007).
NAILUL  AUTHAR  SYARH  MUNTAQA  AL  AKHBAR  MIN  AHADIT  SAYYID  AL AKHYAR  JUZ  VII,  Penyusun  Al  Imam  Muhammad  Asy  Syaukani,  Judul terjemah Nailul Authar Jilid VII, Penterjemah KH. Adib Bisri Musthafa dkk. CV. ASY SYIFA’ Semarang Cetakan Pertama Tahun 1994.
Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2006).
Notohamidjojo, Masalah Keadilan , (Semarang: Tirta Amarta, 1971).
Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas, Negara Hukum , (Jakarta: Erlangga, 1980).
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat-Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip- prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
Poenuh Daly, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).
Qodri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  antar  Hukum  Islam  dan  Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  dalam  Perundang-undangan  Perkawinan  di Indonesia , (Surabaya: Airlangga University Press, 1988).
Rahmad Hakim, Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
Rie. G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap , (Jakarta: Bina Aksara, 1998).
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
Satjipto  Rahardjo ,”Penyelenggaraan  Keadilan  Dalam  Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah ”,
Jurnal Masalah Hukum, 1993.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 1986).
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983).
Setiono, Rule  Of  Law  (Supremasi  Hukum), (Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2 , (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  (Yogyakarta: Liberty, 1997).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum , (Jakarta: UI-Press, Cet. 3, 1986).
Sri  Mamudji,  dkk, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  (Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Intermassa, 1996).
Sudargo Gautama, Pengertian Negara Hukum , (Bandung: Alumni, 1973).
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
Syaikh Abdullah  bin Abdurrahman, Taudhihul  Ahkam  Min  Bulughul  Maram ,  (Makkah: Maktabah Al-Asadi, Cet. 5, 1423H).
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
Syaikh  Mansur  Bin  Yusuf Al-Bahutiy, Ar-Raudah  el-Murabbah  Syarah  Zaadul  Mustaqniy FiIhktishari el-Mukniy , (Beirut: Daar el-Fikri, 1990).
Syeh Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Juz 2 , Darl Fikr, Bairut Lebanon, 1992/1412.
The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan , (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002).
Titik  Triwulan  Tutik, Eksistensi,  Kedudukan,  dan  Wewenang  Komisi  Yudisial  sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
Wahbah Azzuhaili, Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 7 , Darl fikr, Damaskus, 2008.
Wasman & Wadah Nuromiyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif) , (Yogyakarta: Teras, 2011).
Yudian  Wahyudi, Ushul Fikih  versus  Hermeneutika ,  (Yogyakarta:  Nawesea Press,  2006), hlm. 45. Lihat juga Akh. Minhaji, dkk, Antologi Hukum Islam , (Yogyakarta: Prodi HI, 2010).
Yunus,  N.R.; Anggraeni,  RR  Dewi.;  Rezki, Annissa.  (2019).  "The Application  of  Legal Policy  Theory  and  its  relationship  with  Rechtsidee  Theory  to  realize  Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih , (Jakarta: Depag RI, Jilid 3, 1985).
Zuhdi  Muhdlor, Memahami  Hukum  Perkawinan, (Nikah,  Talak,  Cerai,  Rujuk) ,  (Bandung: Al Bayan, 1995).
Peraturan Perundang-Undangan :
Al Qur’an Nur Karim,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## Website :
AM. Mufti, “Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.”, diakses dari http://media.nelti.com>media>publication>240238,  pada  tanggal  17  November  2019 pukul 16.40 WIB.
http://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html ,  Diakses  pada  tanggal 18  April 2020.
http://m.eramuslim.com/nikah/istri-khulu-039-berapa-lama-iddahnya.html ,  Di  akses  18 April 2020.
http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 17 November 2019, Pukul 01.20 WIB.
https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari- pendapat-para-ahli/ , diakses 27 November, 2019 Jam 23.40 WIB.
https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari- pendapat-para-ahli/, diakses 27 November, 2019 Pukul 23.40 WIB.
Nurjaeni, Konsep  Keadilan  Dalam  Al- Qur’an , www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm , diakses pada tanggal 27 November 2019, Jam 00.15 WIB.