## KAJIAN PENDEKATAN EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) 571 SELAT MALAKA PROVINSI SUMATERA UTARA
M. Ridha S. Damanik 1 , M. Riza Kurnia Lubis 2 , Anik Juli Dwi Astuti 3
1,3 Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20221 Sumatera Utara, Indonesia
2 Dinas Kelautan dan Perikana Provinsi Sumatera Utara, Jl. Sei Batugingging No. 6 Medan, Sumatera Utara 25128
Email: mridhadamanik@unimed.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  potensi  perikanan  di  wilayah  pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara serta memberikan gambaran kondisi sumberdaya perikanan di  wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi  Sumatera  Utara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang menggunakan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan  perikanan  dilakukan  dengan  menggunakan  content  analysis,  di  mana  kajian difokuskan pada isi (content) keragaan pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan mengacu kepada kriteria indikator. Indikator yang digunakan adalah indikator habitat, indikator sumberdaya ikan, indikator teknis penangkapan ikan, indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator kelembagaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan multi-criteria analysis (MCA) di mana sebuah set kriteria dibangun sebagai basis bagi analisis keragaan  wilayah  pengelolaan  perikanan  yang  sdilihat  dari  pendekatan  ekosistem  dalam pengelolaan  perikanan  melalui  pengembangan  indeks  komposit.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa dari 6 indikator yang dinilai, terdapat 3 indikator yang termasuk dalam kriteria baik yaitu indikator habitat, indikator sumberdaya ikan, dan indikator sosial, dengan nilai  komposit  masing-masing  213,  214  dan  233.  Selanjutnya  terdapat  2  indikator  yang termasuk  dalam  kriteria  sedang  yaitu  indikator  teknis  penangkapan  ikan  dan  indikator kelembagaan, dengan nilai komposit masing-masing 183 dan 167. Sedangkan untuk indikator ekonomi termasuk dari kategori buruk dengan nilai komposit 125. Berdasarkan perhitungan agregat komposit seluruh indikator maka nilai rata-rata komposit adalah 189 atau termasuk dalam kategoti sedang.
Kata Kunci : Pendekatan Ekosistem, Pengelolaan Perikanan

## Abstract
This  study  aims  to  identify potential fisheries in the fishery management area (WPP) 571 Malacca Strait North Sumatra province and provide an overview of the condition of fishery resources in the fishery management area (WPP) 571 Malacca Strait North Sumatra Province. This  research  is  a  qualitative  descriptive  study  using  an  ecosystem  approach  to  fisheries management.  The  ecosystem  approach  to  fisheries  management  is  done  by  using  content analysis,  in  which  the  study  is  focused on the content (content) variability in the fisheries management fisheries management area (WPP) with reference to the indicator criteria. The indicator used is the habitat indicator, the indicator fish resources, fishing technical indicators, economic  indicators,  social  indicators,  and  institutional  indicators.  Data  analysis  was
performed using a multi-criteria analysis (MCA) in which a set of established criteria as a basis for variability analysis of the fishery management area sdilihat of the ecosystem approach in fisheries management through the development of a composite index. The results of this study showed that of the six indicators were assessed, there are three indicators that are included in both criteria are indicators of habitat, an indicator of fish resources, and social indicators, with a composite score of each 213, 214 and 233. Then there are two indicators that are included in criterion  was  that  the  technical  indicators  and  indicators  of  institutional  fishing,  with  a composite score of each 183 and 167. As for economic indicators including the poor category with  a  composite  score  of  125.  Based  on  the calculation of the entire aggregate composite indicator of the average composite score is 189 or including the classes of being.
Keywords: Ecosystem Approach, Management of Fisheries

## PENDAHULUAN
Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan  tidak  dapat  dilepaskan  dari tiga  dimensi  yang  tidak  terpisahkan satu  sama  lain  yaitu  (1) dimensi sumberdaya  perikanan  dan  ekosistemnya; (2)  dimensi  pemanfaatan  sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat;  dan  (3)  dimensi kebijakan perikanan  itu  sendiri  (Charles,  2001). Terkait  dengan  tiga  dimensi  tersebut, pengelolaan  perikanan  saat  ini  masih belum mempertimbangkan keseimbangan  ketiganya,  di  mana kepentingan pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat  dirasakan  lebih  besar dibanding  dengan  misalnya  kesehatan ekosistemnya.  Dengan  kata  lain, pendekatan  yang  dilakukan  masih parsial belum terintegrasi dalam sebuah batasan ekosistem yang menjadi wadah dari  sumberdaya  ikan  sebagai  target pengelolaan.  Dalam  konteks  ini  lah, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan ( ecosystem approach  to  fisheries )  menjadi  sangat penting.
Dalam konstelasi kebijakan pengelolaan  perikanan  di  Indonesia, wilayah  perairan  laut Indonesia dibagi menjadi 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  yang terbentang dari wilayah Selat Malaka di sebelah  barat  Indonesia  hingga  Laut Arafura  di  sebelah  timur  Indonesia.
Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  ini merupakan  basis  bagi  tata  kelola perikanan (fisheries governance) Indonesia  yang  diharapkan  dapat menjadi kawasan implementesi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Perikanan dengan  pendekatan  ekosistem  yang mengadopsi  kebutuhan  ketiga  dimensi untuk  keberlanjutan  sumberdaya  dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah Satu  WPP  yang  terdapat  di  wilayah pantai timur sumatera adalah WPP 571 yang  mencakup selat malaka dan Laut Andaman.
Wilayah  Pengelolaan  Perikanan (WPP)  Selat  Malaka  ini  unik  karena secara  yuridis,  periaran  ini  berada dibawah  dua  negara,  yaitu  Indonesia dan Malaysia sehingga dalam pengelolaan  perikanan  ini  menjadi tanggung  jawab  bersama  (terutama untuk  stok  ikan  yang bersifat stradling and  shared).  Dangkalan  ( continental shelf )  di  Selat  Malaka  umumnya berproduktifitas  tinggi,  wilayah  padat nelayan, aktivitas eksploitasi sumberdaya ikan (SDI) dilakukan secara intensif baik oleh nelayan konvensional maupun  modern.  Pada  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  571 wilayah  Indonesia,  yang  berkembang adalah  perikanan  demersal  (termasuk udang) dan pelagis kecil hanya sebagian kecil  dan  terdapat  perikanan  pelagis besar  di  bagian  Barat  Laut  dekat
Perairan  Laut  Andaman.  Daerah penangkapan  dengan  armada  purse seine telah berkembang hingga ke lepas pantai hingga menjangkau bagian utara Selat Malaka (Timur Aceh), perbatasan
Malaysia,  hingga  perairan  Natuna. Daerah penagkapan dengan pukat ikan mencapai  lebih  dari  12  mil,  dengan kedalaman 40-60 m. daerah penangkapan  pukat  apung  yang berbasis di Tanjungbalai  adalah perairan di sekitar pulau-pulau sekitarnya dengan kedalaman 30-50 m. Status pengusahaan ikan demersal dan udang  sudah over  fishing karena  tak terkendalinya pukat ikan dan modifkasi trawl,  dan  kapal  yang  diduga  illegal. Ikan  pelagis  kecil  sudah  dalam  tahap fully exploited, akibat banyaknya kapal purse seine dan kapal ilegal. Sedangkan tingkat pengusahaan ikan pelagis besar belum bisa ditetapkan karena sifat ikan yang  beruaya  jauh.  Dengan  demikian dibutuhkan  suatu  kajian  potensi wilayah  pengelolaan  perikanan  (WPP) 571  Selat  Malaka  Provinsi  Sumatera Utara.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas,  maka  permasalahan  penelitian dibatasi  dengan  pokok  permasalahan antara lain: (1) Bagaimana pengelolaan perikanan  di  wilayah  pengelolaan perikanan  (WPP)  571  Selat  Malaka Provinsi  Sumatera  Utara,  dan  (2) Bagaimana pengelolaan SDI dan upaya
perbaikan pengelolaan. Adapun tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  potensi  yang  ada  di wilayah  pengelolaan  perikanan  (WPP) 571  Selat  Malaka  Provinsi  Sumatera Utara  dan    memberikan  gambaran kondisi  sumberdaya  perikanan  di wilayah  pengelolaan  perikanan  (WPP) 571  Selat  Malaka  Provinsi  Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif  dimana kajian  yang  ditinjau  dari  perspektif pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Kajian pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan content  analysis ,  di  mana  kajian difokuskan  pada  isi  ( content )  keragaan pengelolaan  perikanan  di  wilayah pengelolaan  perikanan (WPP)  dan kemudian  dioverlay  dengan  indikator yang  telah  dikembangkan sebelumnya. Adapun  indikator  yang  digunakan adalah  indikator  habitat,  indikator sumberdaya  ikan,  indikator  teknis penangkapan  ikan,  indikator  ekonomi, indikator sosial, dan indikator kelembagaan Secara diagramatik, pendekatan  studi dapat  dilihat  pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Kerangka Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan
Sementara  itu,  analisa  data dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi-criteria analysis (MCA) di  mana  sebuah  set  kriteria  dibangun sebagai  basis  bagi  analisis  keragaan wilayah  pengelolaan  perikanan  dilihat dari  pendekatan  ekosistem  dalam pengelolaan perikanan melalui pengembangan  indeks  komposit.  Dalam kajian  pendekatan  ekosistem  dalam pengelolaan  perikanan  ini  dilakukan dengan menggunakan pendekatan content analysis ,  dengan  demikian  memiliki keterbatasan  yang  terkait  dengan pengumpulan data yang hanya didasarkan  pada  sumber  data  sekunder dan  dengan  data  yang  bersumber  pada skala  administratif  di  tingkat  propinsi. Dalam  konteks  ini  maka  diperlukan kehati-hatian  dalam  membaca  hasil
sintesis  dan  kesimpulan  dari  kajian  ini. Lebih lanjut diperlukan kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan sumber-sumber  primer  dan  skala  kajian yang lebih detail pada skala administratif di tingkat kabupaten untuk meningkatkan  ketajaman data keragaan pengelolaan  perikanan  di  wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Satuan  wilayah  pengelolaan perikanan  diatur  melalui  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No  1 tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan.  Secara  spasial,  WPP  di Indonesia  dibagi  menjadi  11  wilayah yang  terbentang  dari  perairan  Selat Malaka hingga Laut Arafura (Gambar 2).
Gambar 2. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia Wilayah  Pengelolaan  Perikanan 571 meliputi wilayah perairan Selat Malaka dan  Laut  Andaman.  Secara  administrasi WPP  571  di  sebelah  utara  berbatasan dengan  batas  terluar  ZEE  Indonesia  – Thailand,  ZEE  Indonesia  –  Malaysia,  ZEE Indonesia  –  India;  di  sebalah  barat berbatasan  dengan  Kab.  Pidie-Kab.  Aceh Besar;  di  sebelah  selatan  berbatasan dengan  Kab.  Siak  dan  Kab.  Palalawan, Prov.  Riau;  dan  di  sebelah  timur berbatasan  dengan  Kab.  Bengkalis  –  Kab. Kampar.  Secara  umum,  WPP  571  di sebelah  utara  berbatasan  dengan  batas
terluar  ZEE  Indonesia  –  India;  di  sebelah timur  berbatasan  dengan  titik  temu  antara batas  terluar ZEE Indonesia – India dengan ZEE  Indonesia  –  Thailand  ditarik  ke  arah Selatan  menyusuri  batas  terluar  ZEE Indonesia  –  Malaysia  di  Selat  Malaka hingga  batas  laut  laut  Indonesia  – Singapura;  di  sebelah  selatan  berbatasan dengan  selanjutnya  ditarik  garis  kearah Barat  menyusuri  pantai  Selatan  Kab. Bengkalis  hingga  Perbatasan  antara  Kab. Palalawan  dan  Kab.  Siak,  Prov.  Riau, melewati  titik  Tenggara  terluar  P. Rangsang  dan  P.  Rupat;  di  sebelah  barat
berbatasan  dengan  perbatasan  antara  Kab. Palalawan  dan  Kab.  Siak,  Prov.  Riau, ditarik  garis  menyusuri  pantai  Timur pulau  Sumatera  hingga  batas  antara  Kota Banda  Aceh  dan  Kab.  Aceh Besar menuju mauduru  di  P.  Weh,  Kota  Sabang,  lalu menyusuri  pantai  bagian  Timur  hingga Ujung  Bau  di  titik  paling  Utara  pulau tersebut  yang  diteruskan  dengan  menarik garis  ke  arah  Selatan  tanjung  terluar  P.
Nicobar  besar  hingga  batas  terluar  ZEE Indonesia  – india.
Dari  hasil  analisis  komposit  untuk indikator  habitat  (Tabel  2)  menunjukkan kondisi  habitat  di  dalam  WPP  571  ini tergolong  sedang  (skor  213)  dengan  areal tutupan  terumbu  karang  yang  rendah, rentan  terhadap  pencemaran  perairan, namun  baik  dalam  produktifitas  estuari dan  mempunyai  level  sedimentasi  yang rendah.
Tabel 1. Analisis Komposit Habitat No Indikator Habitat Unit Data Bobot  Skor  Nilai  Flag 1 Pencemaran perairan Selat Malaka rentan thd pencemaran 12,5 2 25 2 Status lamun Luasan dan tutupan lamun sedang di bagian utara Sumatera 12,5 2 25 3 Status mangrove Luasan mangrove sedang di bagian utara Sumatera, dengan INP sedang 12,5 2 25 4 Status terumbu karang Tutupan coral rendah <25%, dan keanekaragaman karang rendah 12,5 1 12,5 5 Status dan produktivitas estuaria Banyak sungai besar dengan prosuktifitas tinggi di bagian muaranya 12,5 3 37,5 Laju sedimentasi rendah 12,5 3 37,5 6 Habitat penting (spawning ground, nursery ground, feeding ground) Terdapat beberapa habitat penting yang perlu dilindungi 12,5 2 25 7 Perubahan iklim terhadap SDI dan nelayan Beberapa tempat terdapat coral bleaching, Aceh misalnya 12,5 2 25 100 17 213 Sumber : Analisis Data (2013) Hasil  analisis  komposit  untuk indikator  sumberdaya  ikan  yang diterapkan  untuk    WPP  571  dapat dilihat bahwa kondisi sumberdaya ikan termasuk  dalam  kategori  baik  dengan indeks komposit 214. Tingkat kematangan  gonad  yang  tertangkap mendapat  nilai  yang  paling  rendah pada indikator ini, sedangkan skor yang tertinggi yaitu indikator spesies.

## Tabel 2. Analisis Komposit Sumberdaya Ikan
No Indikator Sumberdaya Ikan Unit Data Bobot  Skor Nila i Flag 1 Sebaran ukuran ikan Asumsi: d50%(tinggi badan dimana 50% tubuh ikan  tertahan  dimata jaring) harus proporsional denganukuran mata jaring. 14,29 2 28,5 7 2 Komposisi spesies dan Tropic level Hasil  tangkapan  utama jumlahnya lebih besar dari by catch 14,29 3 42,8 6 3 Tingkat Kematangan gonad TKG ikan yang tertangkap rata-rata TKG II dan III. 14,29 1 14,2 9 4 Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata Sebagian  wilayah  sudah terdegradasi. 14,29 2 28,5 7 5 Indikator spesies Hasil tangkapan didominasi oleh ikan kembung 14,29 3 42,8 6 6 Trend CPUE Di  perairan Selat Malaka, kondisi perikanannya hampir mengalami overexploited 14,29 2 28,5 7 7 Waktu tempuh ke lokasi penangkapan ikan 14,29 2 28,5 7 100 15 214 Sumber : Analisis Data (2013) Berdasarkan penilaian indikator
teknis  penagkapan  ikan  (Tabel  3), kondisi  WPP  571  termasuk  dalam kategori  sedang  dengan total nilai 183. Skor  terendah  dalam  indikator  ini adalah  terjadinya overfishing yang diyakini  karena overcapacity oleh pengusaha  ikan,  dimana  stok  ikan pelagic pada tahap full exploited . Selain
itu,  adanya  penggunaan  bom  dan potasium  yang  cukup  tinggi  juga menunjukkan teknis penangkapan ikan yang buruk di WPP 571. Jika dilihat dari perizinan sertifikat awak  kapal, umumnya awak kapal yang beropreasi di  sekitar  WPP  571  sudah  memiliki sertifikat. Tabel 3. Analisis Komposit Teknis Penangkapan Ikan No Indikator  Teknis Penangkapan  Ikan Unit Data Bobot  Skor  Nilai  Flag 1 Fishing  Capacity Status  pengusahaan  ikan demersal & udang melampaui  daya  dukung (overfishing) dan pengusahaan  ikan  pelagic kecil  (full exploited) (BRKP,  2007).  Overfishing terjadi diyakini karena 16,67 1 16,67
No Indikator  Teknis Penangkapan  Ikan Unit Data Bobot  Skor  Nilai  Flag Overcapacity. 2 Selektivitas  alat tangkap Penggunaan  pukat  cincin (purse  seine)  dg  ukuran mata  jaring  1  inchi  dominan (2.875unit)  dan  menurunkan stok  ikan  pelagic  kecil  pada tahap  full  exploited.  Pukat ikan (fish net) (595), trawl/dogol  (1252),  purse sein  (2875).  Sedangkan  rata- rata penggunaan scra nasional,  pukat  ikan  (376), dogol  (813)  dan  purse  seine (677).  Jd  penggunaan  alat tngkap di atas rata2 (>75%) 16,67 2 33,33 3 Metode  penangkapan ikan yang bersifat destruktif  dan atau ilegal Penggunaan  bom,  potasium cukup  tinggi  di  Riau,  Aceh dan  Sumut.  Indikasinya, kondisi  Terumbu  Karang  di pesisir  Sumatera,  Jawa,  Bali, Nusa  Tenggara,  Sulawesi  & utara  Papua,  (<  25%)  dlm kondisi  sangat  buruk.  Hanya 5.47%  (sgt  baik),  27,56% (baik)  (LIPI,  2008).  Penyebab kerusakan terbesar TK disinyalir berasal dari aktivitas  pengeboman 16,67 1 16,67 4 Kesesuaian  fungsi  dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal Terjadi  peningkatan  armada tangkap  dari  skala  kecil  ke arah  menangah  dan  besar, khususnya pada ukuran 10-30 GT (2007- 2008)  dg  alat  tangkap dominan  pukat  cincin  dan trawl (BRKP, 2007) 16,67 2 33,33 5 Modifikasi  alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan Pemanfaatan  pukat  ikan tinggi  dan  berkembangn modifikasi  alat  tangkap  yg diklasifikasikan  sbg  trawl (BRKP,  2007).  Penggunaan dogol (hasil modifikasi) mencapai  1.252  unit.  Jumlah ini  di  bawah  rata-rata nasional  (semua  WPP)  yaitu 5378 16,67 2 33,33 6 Sertifikasi  awak kapal  Jumlah kepemilikan  16,67 3 50,00
No Indikator  Teknis Penangkapan  Ikan Unit Data Bobot  Skor  Nilai  Flag sesuai  dengan peraturan sertifikat  cukup tinggi 100 11 183 Sumber : Analisis Data (2013) Dilihat  dari  indikator  ekonomi (Tabel  4),  kondisi  WPP  571  termasuk dalam  kategori  buruk  dengan  nilai komposit  125. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya  pendapat  rumah  tangga,
rendahnya  nilai  tukar  nelayan,  dan saving  rate nelayan.  Sehingga  secara vaktual  kondisi  ekonomi  nelayan  yang beroperasi  di  sekitar  WPP  571  masih tergolong rendah. Tabel 4 . Analisis Komposit Ekonomi No  Indikator Ekonomi Unit Data Bobot  Skor  Nilai  Flag 1. Pendapatan rumah tangga (RTP) UMR rata-rata = IDR 965,000/bulan; Income ratarata : IDR 400-650,000/bulan (BRKP, 2009) 25 1 25 2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTN  Rata-rata  WPP-1 berkisar antara 80-99 25 1 25 3. Saving Rate Berdasarkan  data  BRKP (2008),  rata-rata  rasio tabungan terhadap income sekitar 30-45% 25 1 25 4. Kepemilikan aset Diperkirakan peningkatan asetnya antara 50-100 % 25 2 50 100 5 125 Sumber: Hasil Analisis Data (2013) Untuk indikator sosial (Tabel 5),
dapat dilihat bahwa WPP 571 termasuk dalam  kategori  baik.  dengan total nilai komposisi sebesar 233. Kategori baik ini ditunjukkan  dari  adanya traditional ecological knowledge yang dipahami dan dilaksanakan oleh para nelayan sebagai
tradisi. Selanjutnya tingkat keterlibatan masyarakat  dalam  kegiatan  sosial juga cukup tinggi. Walaupun masih dijumpai konflik  horizontal  antara  sesama nelayan  di  WPP 571, namun intensitas konflik  tersebut  tidak  dalam  jumlah yang tinggi. Tabel 5. Analisis Komposit Sosial No Indikator Sosial Unit Data Bobot  Skor  Nila i Flag 1. Partisipasi pemangku kepentingan Menurut survey BRKP (2008), tingkat partisipasi masyarakat nelayan adalah 50-100% 33,33 2 66,6 7 2. Konflik perikanan Banyak terjadi konflik khususnya antara nelayan andon dan nelayan lokal, juga antara nelayan jaring 33,33 2 66,6 7
batu dan lampara di
Provinsi Riau 3. Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan (termasuk didalamnya TEK = traditional ecological knowledge) Ada TEK 33,33 3 100 100 7 233 Sumber: Hasil Analisis Data (2013) Untuk aspek kelembagaan, terdapat  7  indikator  yang  dijadikan basis  untuk  penilaian  keragaan  EAFM yaitu  (1)  keberadaan  otoritas  tunggal pengelolaan  perikanan;  (2)  tingkat sinergi  kelembagaan  dan  kebijakan dalam pengelolaan perikanan; (3) upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan; (4) mekanisme kelembagaan;  (5)  kelengkapan  aturan main  pengelolaan  perikanan;  (6) rencana pengelolaan perikanan; dan (7) kepatuhan terhadap aturan formal dan informal dalam pengelolaan perikanan. Seperti  halnya  aspek  ekonomi  dan aspek  sosial, aspek kelembagaan untuk
WPP  571  bervariasi  tergantung  dari kinerja  pengelolaan  perikanan  pada WPP. Dalam upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan lokal,  maka terdapat  dua  prioritas  program  yang dilaksanakan yaitu membentuk kelompok  usaha  bersama  bagi  istri nelayan, dan kedua adalah memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan  ikan.  Dari  kedua  prioritas program tersebut, memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan  ikan  yang  paling  sering dilakukan. Tabel 6. Analisis Komposit Kelembagaan No Indikator Kelembagaan Unit Data Bobot  Skor  Nilai  Flag 1.  Keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan Berdasarkan data sekunder, dalam pengelolaan perikanan paling tidak ada unsur dinas teknis dan organisasi nelayan seperti HNSI, Kelompok Nelayan dan lain sebagainya 11,11 2 22,22 2.  Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan Diperkirakan ada peningkatan namun tidak signifikan 11,11 2 22,22 Masih belum ada sinergi 11,11 2 22,22
No Indikator Kelembagaan Unit Data Bobot  Skor  Nilai  Flag kebijakan dalam pengelolaan perikanan 3.  Peningkatan kapasitas Pemangku kepentingan Sudah banyak peningkatan kapasitas namun belum berfungsi sebagaimana mestinya 11,11 2 22,22 4.  Mekanisme Kelembagaan Belum ada mekanisme kelembagaan 11,11 1 11,11 5.  Kelengkapan aturan main Dalam pengelolaan perikanan Aturan main sudah ada namun belum lengkap 11,11 2 22,22 Sudah ada penegakan aturan main namun belum efektif 11,11 2 22,22 6.  Rencana pengelolaan perikanan Adanya RPP 11,11 1 11,11 7.  Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal Masih banyak ditemukan pelanggaran misalnya terkait dengan ukuran kapal 11,11 1 11,11 Jumlah 100 15 167 Sumber: Hasil Analisis Data (2013) Dari  hasil  analisis  komposit tematik  yang  telah  dilakukan  untuk setiap  aspek  pendekatan  ekosistem dalam pengelolaan perikanan, tahapan selanjutnya adalah mengestimasi keragaan  agregat  wilayah  pengelolaan perikanan dengan menggunakan teknis komposit  antar  tematik.  Hasil  estimasi
tematik masing-masing aspek kemudian digabung  menjadi  satu  indeks  dengan asumsi  tidak  ada  perbedaan  bobot masing-masing aspek. Dengan kata lain, dalam  analisis  agregat  seluruh  aspek dianggap penting.  Hasil  analisis komposit  agregat  selengkapnya  dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. Tabel 9. Indeks Komposit Agregat Indikator EAFM Untuk WPP 571 No Indikator Nilai Komposit Flag Keterangan 1.  Habitat 213 Baik 2.  Sumberdaya Ikan 214 Baik 3.  Teknis Penangkapan Ikan 183 Sedang 4.  Ekonomi 125 Buruk
5.  Sosial 233 Baik 6.  Kelembagaan 167 Sedang Total Rata-Rata 189 Sedang Sumber: Hasil Analisis Data (2013) Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat  bahwa  di  WPP  571  apabila dilihat dari konteks  pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan masih  tergolong  dalam  kondisi  sedang (nilai  indeks  150-200).  Secara  agregat, terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori  baik  yaitu  indikator  habitat, sumberdaya ikan dan sosial. selanjutnya 2 indikator masuk kategori sedang yaitu indikator teknis penangkapan ikan dan kelembagaan,  sedangkan  1  indikator masuk  kedalam  kategori  buruk  yaitu indikator ekonomi.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  komposit tematik  yang  telah  dilakukan  untuk setiap  aspek  pendekatan  ekosistem dalam pengelolaan perikanan, tahapan maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal penting sebagai berikut :
1. Indikator  pengelolaan  perikanan dengan  pendekatan  ekosistem  bisa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap keragaan pengelolaan  berbasis  wilayah  yang sudah ada.
2. Berdasarkan  analisis tematik habitat masuk kedalam kategori baik dengan nilai komposit 213; sedangkan untuk tematik  sumberdaya  ikan  masuk kedalam  kategori  baik  dengan  nilai komposit  214.  Sementara  itu,  untuk tematik  teknis  penangkapan  ikan masuk  kedalam  kategori  sedang dengan  nilai  komposit  183.  Untuk tematik  ekonomi  masuk  kedalam lategori buruk dengan nilai komposit 125.  Untuk  tematik  sosial  masuk kedalam  kategori  baik  dengan  nilai komposit 233.  Untuk  tematik kelembagaan masuk kedalam kategori sedang dengan nilai komposit 167.
3. Secara  spasial,  dapat  disimpulkan bahwa keragaan EAFM di WPP 571 dapat  digolongkan  sebagai  kategori sedang dengan skor agregat 189. Hal ini  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh keragaan  ekonomi  yang  relatif rendah  namun  memiliki  keragaan sedang  untuk  tematik  yang  lain. Secara  horisontal,  dalam  konteks EAFM  kekuatan  utama  WPP  ini terletak pada indikator tematik sosial yang  relatif lebih baik dibandingkan indikator tematik lain di WPP ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto,  L.  2010. Konsep Pendekatan
Ekosistem  Dalam  Pengelolaan Perikanan. Kertas Kerja disampaikan  pada  Workshop Pendekatan  Ekosistem  Dalam Pengelolaan  Perikanan.  Bogor  ,
22-23 September 2010.
Adrianto,  L. et.al. (eds). 2010. Laporan
Lokakarya Pendekatan Ekosistem  Dalam  Pengelolaan Perikanan. Direktorat Sumberdaya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, WWF- Indonesia  dan  Pusat  Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB.
Adrianto,  L.  2007.  Monitoring  dan Evaluasi  Pengelolaan  Perikanan Skala Kecil. Bappenas RI.
Anonim.  2010.  Penelitian  Kualitatif.
Tersedia pada : http://id.wikipedia.org/wiki/ Penelitian_kualitatif. Azwar,  Saifuddin.  2004.  Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
Charles,  A.T.  2001.  Sustainable  fishery system. Blackwell Scientific Publications. Oxford. UK Cochrane,  K.  L.  2002.  Fisheries management.  In  A  Fishery Manager’s Guidebook. Management Measures and their Application.1e20.  Ed.  by  K.  L. Cochrane. FAO Fisheries Technical Paper, 424. 238 pp. Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal  Perikanan  Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.  2011. Peta Keragaan Perikanan  Tangkap  Di  Wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia  (WPP-RI).  Jakarta: Direktorat  Sumberdaya  Ikan, Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
FAO.  2003.  Ecosystem  Approach  to Fisheries. FAO Technical Paper.
Gracia,  S.M.  and  Cochrane,  K.L  2005. Ecosystem Approach to Fisheries :  A  Review  of  Implementation Guidelines.  ICES  Journal  of Marine Sciences (62).
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia Nomor Kep.45/Men/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber  Daya  Ikan  di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia. Nurhakim, Subhat, dkk. 2007. Wilayah Pengelolaan  Perikanan,  Status Perikanan  Menurut      Wilayah Pengelolaannya.  Jakarta:  Pusat Riset Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan. Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor  31  tahun  2004  tentang Perikanan. United Nations. 2004. World Summit on Sustainable Development (WSSD) Johannesburg 2002, Plan of  Implementation,  Chapter  IV no 30 (d). Diakses pada halaman http://www.un.org/esa/sustde v/documents/WSSD_POI_PD/ English/POIChapter4.htm
Ward,  T.,  Tarte,  D.,  Hegerl,  E.,  dan Short,  K.  2002.  Policy Proposals and  Operational  Guidance  for Eosystem-Based  Management of Marine Capture Fisheries. World Wide Fund for Nature Australia
WWF-Indonesia  dan  Pusat  Kajian
Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan Institut  Pertanian  Bogor.  2011. Kajian Awal Keragaan Pendekatan  Ekosistem  Dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management) di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Indonesia. WWF dan PKSPL IPB
Report. Jakarta