## KEBERADAAN DESENTRALISASI DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI DALAM MEWUJDKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

## Maria*)

## ABSTRAK
Reformasi    yang    dimulai    pada    tahun    1998    merupakan  wujud  dari  perjuangan good governance and clean government . Reformasi tersebut merupakan reaksi terhadap keadaan pemerintah pada  era  orde  baru  dengan  berbagai  permasalahan  terutama  meliputi  pemusatan  kekuasaan  perintah. Pemerintah  daerah  hanya  sedikit  memiliki  wewenang  dan  otoritas  untuk  menjalankan  pemerintah  di daerahnya. Dengan diberlakukannya UU No.22/1999 (sekarang diubah menjadi UU No.32/2004) tentang pemerintah  daerah  dan  UU  No.25/1999  (sekarang  UU  No.33/2004)  tentang  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  mengubah  sistem  pemerintahan  sentralisasi  menjadi desentralisasi.  Pemerintah  Daerah  diberi  kewenangan,  hak  dan  kewajiban  dalam  menyelenggarakan daerah  otonom.  Dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  (otonomi  daerah),  diperlukan adanya  pengendalian  intern  khususnya  pengendalian  akuntansi.  Pengendalian  tersebut  dibutuhkan dalam  rangka  pertanggungjawaban  akurasi  data  dan  informasi  sehubungan  dengan  penggunaan keuangan  daerah.  Seiring  dengan  perjalanan  waktu,  penyelenggaraan  otonomi  daerah/sistem desentralisasi  dan  pengendalian  akuntansi  memberikan  dampak  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah di daerah.
Kata Kunci: desentralisasi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas
I. Pendahuluan Era reformasi di Indonesia ditandai  dengan  munculnya  berbagai tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki adanya  penyelenggaraan  pemerintahan yang  transfaran  dan  akuntabel.  Hal  ini menuntut kualitas kinerja birokrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup  pertanggungjawaban  (TAP MPR No.XI/MPR/1999)
tentang penyelenggaran  Negara  yang  bersih dan  bebas  korupsi.  Tindak  lanjut  TAP tersebut yaitu INPRES No.7 tahun 1999 tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (AKIP).
Dengan  diberlakukannya  UU  No. 32/2004 (revisi UU No. 22/1999) tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 (revisi  UU  No.  25/1999)    tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan  kewenangan  yang  luas  untuk mengatur  urusan  rumah  tangganya
sendiri, mempunyai hak dan kewenangan dalam menggunakan sumber-sumber  keuangan  yang  dimiliki sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat  secara  adil,  proporsional, demokratis,  transfaran  dan    efisien dalam rangka pendanaan desentralisasi.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah  masalahnya  bukan  hanya  pada pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan  untuk  meningkatkan  efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan  kesejahteraaan  pelayanan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  semangat desentralisasi,  demokrasi  transfaransi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan  pemerintahan  pada umumnya  dan  proses  pengelolaan
*) Dosen Tetap Politeknik Negeri Sriwijaya
keuangan  daerah  pada  khususnya (Yani,2004).
Salah satu tantangan yang paling paling nyata dihadapi pemerintah daerah  adalah  meningkatkan  ekonomis, efisiensi, dan ektifitas pelayanan masyarakat serta profesionalisme birokrasi  dalam  mengelola  sumber  daya daerahnya.  Untuk  mencapai  ketiga  hal tersebut,  pemerintah  daerah  dapat melakukan  salah  satu  upaya  yaitu menerapkan  pengendalian  akuntansi. Miah  dan  Mia  (1996)  mengungkapkan, penerapan sistem pengendalian akuntansi dimaksudkan untuk memfasilitasi perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi
dengan  tujuan  pencapaian  kinerja  yang diharapkan. Dalam melaksanakan
pemerintahan, pemerintah daerah
berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban (Mardiasmo,2004). Pertama,  pertanggungjawaban  vertikal kepada pemerintah pusat. Kedua, pertanggungjawaban  horizontal  kepada DPRD  dan  masyarakat  luas.  Kedua jenis  pertangungjawaban  pemerintah daerah tersebut merupakan unsur penting dalam proses akuntabilitas.
Halim  (2004)  menyatakan  bahwa akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan. Dengan adanya informasi  dan  pengungkapan  tersebut, baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah harus  mau  dan  mampu  menjadi  subyek pemberi  informasi  atas  aktivitas  dan kinerja keuangan yang diperlukan secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu  dan lengkap.
Pengungkapan informasi
tentang  pencapaian  kinerja  keuangan dirasakan perlu dalam rangka memenuhi  hak-hak  masyarakat  untuk
memeproleh  informasi,  mengakomodir pendapat dan aspirasi mereka serta hak atas  pertanggungjawaban  penggunaan keuangan publik.
Banyak  faktor  yang  menentukan tercapainya
kinerja pemerintah.
Pemerintahan  daerah  yang  sukses diantaranya pengelolaan keuangan daerah  ditunjukkan  secara  transfaran dan  akuntabel.  Pengelolaan  sumber dana yang tercermin secara tepat waktu, efisien,  dan  bermutu  sehingga  dalam pelaporannya  akan  terwujud  aset  dan non  aset  daerah  yang  transparan  dan akuntabel.
Penelitian Dinata (2004), pelaksanaan akuntansi keuangan
daerah di kota Palembang dalam rangka mewujudkan good  governance di  era otonomi  daerah  menunjukkan  bahwa beberapa  instansi  pemerintah  belum memiliki  SDM  yang  berlatar  belakang akuntansi.  Hal  ini  merupakan  fenomena yang  terjadi  di  lapangan  khususnya yang berhubungan dengan desentralisasi dan
pengendalian akuntansi  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.

## II.  KAJIAN TEORITIS A. Desentralisasi
Strategi desentralisasi merupakan alat pengendalian
manajemen  yang  sering  digunakan  oleh organisasi  untuk  memotivasi  manajer dalam menjalankan fungsi dan pencapaian  kinerjanya.  Desentralisasi diperlukan karena adanya kondisi administratif  yang  semakin  kompleks. Demikian  juga  dengan  tugas  dan tanggung jawab sehingga perlu pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Manajemen  pemerintahan  yang cenderung
birokratis menghadapi tuntutan  perubahan  karena  dianggap
kurang  sesuai  dengan  perkembangan dinamik  di  era  globalisasi.  Osborn  dan Gaebler  (1992)  dalam  Irfansyah  (2003) meyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat hendaknya  lebih  dititikberatkan  kepada kapasitas dan peran serta masyarakat di tingkat  daerah  atau  wilayah    sehingga bentuk organisasi birokrasi sudah saatnya  ditinjau  kembali  dan  diarahkan pada bentuk yang terbuka/fleksibel serta terdesentralisasi.  Menurut  Zfar,  et.al. (1999),  kebijakan  desentralisasi  pada organisasi  publik  ditujukan  untuk:  1) meningkatkan  efisiensi  alokasi  sumber daya,  2)  meningkatkan  akuntabiitas  dan mencegah  korupsi  dan  3)  untuk cost recovery . Keuntungan dilakukannya desentralisasi  menurut  Miah  dan  Mia (1996),  untuk  memungkinkan  manajer terkait menangani permasalahan secara tepat waktu.

## B. Pengendalian Akuntansi
Pengendalian adalah proses penetapan  standar,  dengan  menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya  dan  mengambil  tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya
berbeda secara segnifikan  dengan  apa  yang  telah direncanakan  sebelumnya  (Hansen  dan Mowen,2005).  Di  sisi  lain,  Bastian (2001),    menyatakan  pengendalian akuntansi  ( accounting  control )    meliputi struktur  organisasi,  metode  dan  ukuran- ukuran  yang  dikoordinasikan  terutama untuk  menjaga  kekayaan  dan  catatan organisasi,  mengecek  ketelitian  dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi,  kekayaan  para  investor  yang ditanamkan  terjamin  keamanannya  dan dapat  menghasilkan  laporan    keuangan yang dapat dipercaya.
Anthony dan Govindarajan (2001)
menyatakan salah satu jenis
pengendalian adalah pengendalian keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi.  Tujuannya  adalah  untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dan aktifitas-aktifitas organisasi.
Aktifitas  pengendalian  keuangan  harus mempunyai dua aspek. Pertama, menjamin  apabila  tidak  ada  alasan untuk tidak melaksanakan rencana yang ditetapkan  maka  rencana  tersut  harus dilaksanakan. Kedua, memberikan alternative  perubahan  apabila  rencana yang  ditetapkan  tidak  dilaksanakan dikarenakan kondisi yang ditemui bertolak belakang dengan yang direncanakan.    Anthony  (1999)  juga mengungkapkan    bahwa  pengendalian finansial  dilakukan  denga  dua  cara:  (1) pengendalian  finansial  dengan  sistem akuntansi  ( financial  control  via  the accounting system) ; dan (2) pengendalian dengan pengauditan
( financial control via auditing ).

## C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tim  studi  pengembangan  sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (AKIP)  yang  dibentuk  oleh  BPKP  dalam rangka membuat panduan tentang penerapan good  governance pada organisasi publik, mendefinisikan kinerja sebagai  kondisi  yang  harus  diketahui dan  diinformasikan  kepada  pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian  hasil  suatu  instansi  (LAN dan BPKP,2000).
Selanjutnya LAN  dan  BPKP
(2000) juga mendefinisikan akuntabilitas sebagai  suatu  perwujudan  kewajiban unruk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui sutu media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara periodik.
III. Pembahasan
Tatikonda  dan  Tatikonda  dalam Syakroza (2000) mengungkapkan
sistem  pengukuran  kinerja  merupakan sebuah  bagian  internal  dari  sistem pengendalian. Sistem pengendalian merupakan  proses  bahwa  sumber  daya yang  diperoleh  dan  digunakan  adalah efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Hasil penelitian dari Miah dan Mia (1996) menunjukkan bahwa desentralisasi  dan  sistem  pengendalian akuntansi pada unit organisasi pemerintah  di  New  Zealand  dengan menggunakan responden manajer tingkat  menengah  dan  lebih  bawah menunjukkan bahwa pendelegasian dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada level yang lebih rendah membawa  konsekuensi  semakin  besar tanggung  jawab  manajer  tingkat  bawah terhadap  implementasi  keputusan  yang dibuat. Pelaksanaan pengendalian akuntansi  bermanfaat  dalam  mengukur, mengevaluasi kinerja dan dapat memotivasi  manajer  unit  bisnis  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan induk organisasi.
Dalam rangka menciptakan akuntabilitas  kinerja,  pemerintah  daerah selaku  penanggung  jawab  pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan
laporan pertanggungjawaban  atas  aktivitas  dan kinerja  finansial  kepada  pemangku kepentingan  ( stakeholders ).  Pemerintah daerah  juga  dituntut  untuk  mampu menjelaskan
segala
pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian target anggaran dan kinerja  keuangan  secara  terbuka  dan
dimengerti  masyarakat.    Mardiasmo (2002)  menyatakan,  bahwa  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  pada dasarnya  pemenuhan  tiga  hak  publik yaitu:  hak  untuk  tahu,  hak  untuk  diberi informasi  dan  hak  untuk  didengar aspirasinya.
Berdasarkan uraian di atas, desentralisasi dan pengendalian akuntansi memberi warna bagi pencapaian  kinerja  suatu  instansi.  Hasil penelitian Nazarudin (1998), Subarammamiam dan Mia (2001)
menunjukkan  ada  hubungan  positif  dan signifikan  antara  desentralisasi  dengan kinerja manajerial. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terdesentralisasi suatu struktur
organisasi  akan  semakin  meningkatkan kinerja manajerial organisasi. Hasil  penelitian  Miah  dan  Mia
(996) juga menyatakan bahwa penggunakan sistem pengendalian akuntansi dapat meningkatkan pencapaian  kinerja.  Evaluasi  kinerja yang dihasilkan oleh sistem pengendalian  akuntansi    menunjukkan bahwa  penggunaan  sistem  tersebut bermanfaat  dalam  mengevalusi  kinerja, karena  dapat  memotivasi  manajer  unit bisnis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam
mewujudkan good governance ,  perlu  dilakukan  perbaikan kinerja  instansi  (dinas,  badan,  kantor maupun sekretaris daerah/dewan) dengan  memperhatikan    aspek  sumber daya  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan dampak  interaksinya  terhadap  layanan publik  (masyarakat),  sehingga  faktor yang memengaruhi individu suatu organisasi  patut  dipertimbangkan  dalam menentukan  strategi  organisasi  guna pencapaian kinerjanya.
Implementasi  pencapaian  kinerja dalam  konsep  akuntabilitas,  dilakukan
dengan  pemeriksaan  (audit)  secara berkala  atas  Laporan  Keuangan  yang diterbitkan oleh pejabat/pengurus
lembaga  publik.  Meskipun  pemeriksaan (audit) ini tidak akan mampu mengungkap seluruh penyimpangan yang  terjadi  namun  dengan  adanya audit  yang  komprehensif,  setidaknya penyimpangan-penyimpangan  tersebut dapat  diungkap  dan  dicarikan  jalan keluar  terbaik  (Suryanto:  tanpa  tahun). Implementasi  kebijakan  desentralisasi dan otonomi daerah, memerlukan adanya  transparansi  dan  akuntabilitas. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama  dalam  hal  pencapaian  hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya  secara  transparan kepada masyarakat. Implementasi akuntabilitas  pada  prinsipnya  telah dilaksanakan  secara  bertahap  dalam lingkungan  pemerintahan.  Dukungan peraturan-peraturan  yang  berhubungan langsung dengan keharusan pernerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah  menunjukkan  keseriusan pemerintah  dalam  upaya  melakukan reofrmasi birokrasi.Hal ini menjadi prasyarat  penting  demi  terpenuhinya tujuan  pemberian  otonomi  daerah,  yaitu
(1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat, (2)
meningkatnya pelayanan umum, dan (3) meningkatnya daya saing daerah.
Dalam  keterkaitannya  dengan desentralisasi, desentralisasi fiskal adalah  adalah  transfer  kewenangan  di area  tanggung  jawab  finansial  dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri,
ekspansipendapatan lokal, transfer pendapatan  pajak  dan  otorisasi  untuk meminjam  dan  memobilisasi  sumber- sumber  pemerintah  daerah  melalui jaminan peminjaman (Litvac dan
Seddon,  1998:  3)  dalam  Sait  Abdullah (2005:64)). Sebelum pelaksanaan desentralisasi  fiskal  berdasarkan  UU
Nomor 22 Tahun 1999
dan UU Nomor 25 Tahun 1999, terdapat tiga jenis transfer keuangan dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah (PKKOD-LAN,  2006),  yaitu  :Subsidi Daerah  Otonom  (SDO), bantuan  Inpres, dan  Daftar  Isian  Proyek  (DIP).  Dalam era otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, bentuk hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terdiri dari: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pinjaman daerah.

## IV Kesimpulan
Penerapan  sistem  desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam pengembangan dan penerapan
pertanggungjawaban  yang  jelas,  tepat, teratur,  dan  efektif  sehubungan  dengan akuntabilitas
Kinerja Instansinya. Dengan  adanya  akuntabilitas  kinerja tersebut  diharapkan  pemerintah  dapat menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan  secara  berdaya  guna, berhasil  guna,  bertanggung  jawab  dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Sistem desentralisasi  akan  lebih  berarti  bila disertai  dengan  pengendalian  akuntansi yang baik sehingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan akan transparan dan akuntabel. Dengan demikian akuntabilitas  dimaksud  dapat  diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu  atau  penguasa  yang dipercayakan  untuk  mengelola  sumber- sumber daya publik dan yang bersangkutan  dengannya  untuk  dapat menjawab  hal-hal  yang  menyangkut pertanggungjawabannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah . Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada. Anthony,R.N., and V.Govindarajan. 2001. Management
Control System . New York: McGraw-Hill. Azfar,O Lahnyi,A, et.al. 1999. Decentralizatin,  Governance  and Public  Services,  The  Impact  of Institusional Arrangements-A Review  Literature .  IRIS  Center,
University of Maryland.
Bastian,  Indra.  2001 Akuntansi  Sektor Publik  di  Indonesia .  Jakarta: Salemba Empat.
Dinata,  Anton  Muthar.  2004. Tinjauan atas kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam penerapan Akuntansi Daerah menuju terciptanyan
Good Governance di era Otonomi Daerah. Halim,  Abdul.  2004. Otonomi  Daerah, Penganggaran Daerah dan Korupsi. Kajian Ilmiah (Makalah). Irfan, Rahman. 2002. Hubungan Desentralisasi, Sistem Pengendalian Akuntansi dan Kinerja  Unit  Bisnis  Organisasi Sektor Publik: Peran Locus ofControl sebagai Variabel Pemodrasi  Studi  Kasus  pada  PT Pos  Indonesia .  Tesis  Fakultas Eknomi Universitas Gadjah Mada. Yogakarta. Hansen,  Don  R.  and  Maryanne  M. Mowen. 2005. Managment Accounting .  Diterjemahkan  oleh Dewi  Fitriasari.  Jakarta:  Salemba Empat.
Inpres.  RI  No.7  tahun  1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .. LAN dan BPKP. 2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
-------------2000. Akuntabilitas  dan  Good
Governance . Modul I AKIP.

## Jakarta
Mardiasmo.  2002.  Otonomi  Daerah
Sebagai  Upaya  Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.
Jurnal  Ekonomi  Rakyat .  Th.  I  - No. 4 - Juni 2002. Mardiasmo.2004. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. Miah,N and Mia L. 1996. Desentralization, Accounting Control  System  and  Performance of Government Organization. Financial Accountability and Management . New Zealand Empirical Studi. Subarammamiam, N and Mia,L. 2001.The Relation between Decentralised Structure, Budgetary Participation and Organisational  Commitment,  The Moderaing ole ofManager’s Value Orientation  Towards  Innovation. Accounting Audinting and Accountability Journal . Vol.14.

## Sudirman  dan  Teguh  Widjinarko.  2001.
AKIP  dan  Pengukuran  Kinerja . Bahan  Ajar  DIKLAT  PIM  Tingkat III.LAN RI.
Suryanto.Tanpa Tahun. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan  Pemerintahan  Daerah . http://www.stialan.ac.id/Suryanto. pdf.
Syakhroza,  Ahmad.  2000.  Bagaimana Mengukur  Kinerja  Terciptanya: Good Corporate Governance . Usahawan . No.10, Th
XXIX.Oktober.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah..
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.