## EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR

## EFFECTIVENESS OF CONTROLLING THE USE OF RACING Mufflers FOR MOTOR VEHICLES
Tedy Firmansyah 1 , Hervina Puspitosari 2
1 Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kenapa masih banyak penggunaan knalpot racing dan menjelaskan tentang bagaimana efektivitas penanggulangan di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang. Hal ini dilatar belakangi oleh hasil observasi penulis di lapangan serta didukung data penindakan knalpot racing di wilayah jombang selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai 2020 mengenai pelanggaran penggunaan knalpot racing yang melebihi batas decibel yang telah ditentukan serta tidak memenuhi kelayakan teknis dan layak jalan. Dengan mengkaji salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inti dari adanya Undang -Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah terciptanya kondisi lalu lintas yang aman,tertib dan taat ketika berkendara. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form yang dibagikan pada grup Facebook komunitas racing selain itu didukung dengan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat. Mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat kendala internal yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Selain kendala internal, juga terdapat kendala eksternal rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot racing, dan terdapat upaya preventif maupun upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian.
Kata Kunci : pelanggaran, lalu lintas, knalpot racing, persyaratan teknis dan layak jalan

## Abstract
This study aims to explain why there is still a lot of use of exhaust racing and explain how effective the countermeasures are in the Jombang Resort Police Traffic Unit. This is backgrounded by the author's observations in the field and supported by data on exhaust racing enforcement in the jombang area over the past 3 years there has been an increase from 2019 to 2020 regarding violations of the use of exhaust racing that exceed the predetermined decibel limit and do not meet technical feasibility and are roadworthy. By reviewing one of them is Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The essence of the existence of the Road Traffic and Transport Law is the
creation of safe, orderly and obedient traffic conditions when driving. The research method that the author uses in this writing is empirical juridical research, which is a type of sociological legal research that can also be referred to as field research, by distributing questionnaires in the form of google forms that are shared on the Facebook group of the racing community in addition to being supported by direct interviews with community leaders. Examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The result of this study is that there are internal obstacles experienced by the Jombang Resort Police Traffic Unit, including the lack of socialization to the community, in addition to internal obstacles, there are also external obstacles to the low level of legal awareness of drivers of two-wheeled motor vehicles who use exhaust racing, and there are preventive efforts and repressive efforts carried out by the police.
Keywords : violations, traffic, exhaust racing, technical requirements and roadworthiness.

## A. PENDAHULUAN
Dalam era modern sekarang ini mempengaruhi disegala bidang kehidupan dan dampaknya dapat dirasakan. Diantaranya pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan ini dan juga serba instan selain itu di ikuti dengan meningkatnya mobilitas di jalan raya. Dalam kehidupan sehari-hari jika semua lapisan masyarakat dapat mentaati aturan yang berlaku akan dipastikan dalam kehidupan bermasyarakat tentunya berjalan dengan lancar dan tertib. Lembaga pemerintahan didalam suatu negara ketika menjalankan tugasnya untuk merumuskan peraturan perundang-undangan dengan tujuan yaitu demi mewujudkan keadilan,kepastian,dan kemanfaatan bagi masyarakat.Sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Adanya hal tersebut tingkah laku masyarakat harus tunduk kepada hukum supaya dapat meminimalisir adanya permasalahan. Sehingga didalam lingkungan masyarakat nantinya semua permasalahan yang ada diselesaikan harus dengan hukum yang berlaku Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tingkah lakunya tidak mencerminkan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. 1
Inti dari adanya Undang -Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah terciptanya kondisi lalu lintas yang aman,tertib dan taat ketika berkendara. Diharapkan bahwa masyarakat ketika berkendara di jalan raya bisa menerapkan aturan yang berlaku tersebut serta ditunjang dengan penindakan dijalan ketika adanya masyarakat yang diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditindak lebih lanjut sehingga bisa berdampak positif pada sistem lalu lintas. 2
1 Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 . Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010, hlm. 5.
2 Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty,1998), hlm. 57.
Menggunakan Knalpot Racing dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan Kementrian perhubungan dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Sehingga knalpot yang tidak memenuhi kelayakan yang dipasang di sepeda motor maka telah melanggar persyaratan yang telah ditentukan dari pihak Kemenhub. Aturan mengenai kebisingan suara kendaraan sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 48 ayat (3) yang apabila dilanggar akan mendapat ancaman sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal 250.000 dan juga aturan ini dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut disebutkan bahwa batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas, untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel (db). Lalu, tipe 80-175cc maksimal 90 db dan 175cc ke atas maksimal 90 db. 3
Pembuatan knalpot hand made (buatan sendiri) pengaturan untuk kebisingannya tidak terlalu diperdulikan karena dibuat tidak diukur sesuai dengan kebisingan yang normal atau standar yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku melainkan yang di utamakan bersuara keras atau bising dan biasanya dari pihak konsumen bisa meminta suara yang sesuai keinginan. 4 Hal tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum para pengguna jalan saat menaati peraturan lalu lintas ketika berkendara. Dalam hal ini Achmad Sanusi menyampaikan bahwa masyarakat cenderung rendah akan kesadaran hukum ketika melakukan pelanggaran lalu lintas.Semakin rendah kesadaran hukumnya maka akan banyak timbul pelanggran dan semakin besar juga jumlah korbanya. 5
Wilayah Kabupaten Jombang masih banyak dijumpai kasus terutama anak muda yang masih memakai knalpot racing yang dalam penggunaanya sama dengan knalpot brong. Dilansir dari laman web berita Kompas.com 4 april 2021. Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan, menyita dan mengamankan 117 motor knalpot racing dalam razia motor knalpot brong dengan metode hunting system. Pihak Polres Jombang sangat serius dalam menangani pengguna yang menggunakan knalpot racing dari menyita dan langsung diamankan ke kantor polisi. Pihak kepolisisan yang bertugas juga memberikan sanksi dengan cara menilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dari sini bisa
3 Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing.
4 Faizal Afandi Poetra, Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota).
5 Hariandja. 2002. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya , Jakarta: PT. Airlangga, hlm. 26.
disimpulkan bahwa pihak Polres Jombang sangat serius dalam mewujudkan kondisi lalu lintas di kabupaten jombang yang aman,tertib,dan kondusif. 6 Dari berita tersebut peneliti melakukan kunjungan ke Satlantas Polres Jombang untuk mewawancarai anggota Satlantas Polres Jombang yaitu bapak Utut Adianto yang menjabat sebagai Bintara Urusan Tilang (Baur Tilang) menyatakan dalam 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan pelanggaran laik jalan dalam hal knalpot racing.
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa wilayah kabupaten Jombang masih banyaknya masyarakat terutama dari kalangan remaja yang menggunakan knalpot racing terbukti dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan pelanggaran knalpot racing artinya cara yang digunakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jombang masih belum efektif. Sikap masyarakat akan pelanggaran lalu lintas merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Mengingat masyarakat adalah remaja ataupun orang tua,terutama anak remaja adalah sebagai penerus bangsa oleh karena itu perlu adanya peran orang tua maupun lingkungan sekitarnya supaya tidak terjerumus hal yang negatif.

## B. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form yang dibagikan pada grup Facebook komunitas racing selain itu didukung dengan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meruapakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 1. Pengendara Kendaraan Bermotor yang Masih Menggunakan Knalpot Racing
Knalpot Racing merupakan suatu komponen yang ada pada kendaraan motor
6 (https://regional.kompas.com/read/2021/04/27/234918178/pengendara-motor-knalpot-racing-di-jombang-d itilang-ratusan-motor-disita?page=all#page3). di akses pada tanggal l0 Maret 2022 pukul 17.05.
yang difungsikan untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari header dan silincer yang sistem pembuangan bersifat free flow yang artinya pembuangan tanpa hambatan. Berbeda dengan knalpot standar yang memiliki silincer, sehingga membuat peredaman dari suara pembuangan tersebut sehingga tidak free flow bahkan dapat mengurangi emisi pembuangan gas. Knalpot racing biasanya digunakan ketika ada event seperti road race dan drag race karena dengan menggunakan knalpot racing performa kecepatan motor menjadi lebih tinggi.Namun biasanya penggunaan knalpot racing harus mengikuti spesifikasi motor yang telah dimodifikasi bukan digunakan untuk motor standart. Akan tetapi untuk knalpot racing sekarang ini rata-rata penggunaan knalpot racing dengan tujuan untuk membanggakan dirinya dan agar terlihat keren. Hal seperti ini dapat menimbulkan efek yang negatif dari adanya penggunaan knalpot racing tersebut. Disisi lain tentunya penggunaan knalpot racing ini tentu tidak disarankan dan dilarang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebab memiliki berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu setiap aturan yang dibuat pasti mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan pelanggaran termasuk dalam hal ini yaitu pelanggaran penggunaan knalpot racing. Adapun dampak negatif yang diakibatkan dari penggunaan knalpot racing yaitu antara lain : 7
a) Dalam menggunakan knalpot racing tentunya berdampak kepada sepeda motor itu sendiri karena akan lebih mempercepat habisnya bahan bakar karena ketika menggunakan knalpot racing tersebut tentunya akan banyak menghabiskan konsumsi bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang dihasilkan dari knalpot racing. Selain itu juga, mesin sepeda motor juga menjadi lebih cepat panas karena energi yang dihasilkan dari sepeda motor lebih besar dan mesin sepeda motor tersebut juga akan lebih cepat rusak.
b) Knalpot racing bisa mencemari udara dari penggunaan knalpot racing tersebut akan berdampak pada pencemaran udara karena knalpot racing tidak mempunyai saringan atau filter emisi gas buang. Hal ini bisa menyebabkan polusi udara karena emisi gas buang yang dihasilkan dari knalpot racing tersebut.
c) Menimbulkan polusi suara dengan adanya penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor pasti akan mengakibatkan polusi udara yang begitu berisik dan keras sehingga dapat meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu
7 Nurhasan, N. (2022). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor . Wajah Hukum, Vol. 6 No.1
juga, polusi udara ini mengganggu anak-anak ataupun orang yang sedang istirahat karena kebisingan suara cara yang dikeluarkan dari knalpot racing tersebut.
d) Penggunaan knalpot racing perlu melakukan perawatan yang rutin 1 sampai 2 bulan karena harus sering mengganti gasswoll yang ada di dalam tabung knalpot agar suara yang dihasilkan tidak berbeda pada saat membelinya.
Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di daerah Kabupaten Jombang masih banyak dijumpai pelanggaran lalu lintas di daerah tersebut. Pelanggaran dalam konteks ini yaitu Pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya terutama penggunaan knalpot racing yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan sesuia dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut ini peneliti akan membahas adanya beberapa faktor tentang kenapa masih banyak yang menggunakan knalpot racing diantaranya :

## 1) Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan dapat menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal yang dimaksudkan penulis ialah oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang. 8

## 2) Faktor Masyarakat
Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum di masyarakat. 9
Dari hasil wawancara dengan bapak Utut Adianto selaku Bintara Urusan tilang (Baur Tilang) bertempat di Satuan lalu lintas Polisi Resort Jombang berdasarkan data table sebagai
8 Ramly O. Sasambe,Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian
9 Ibid , hal. 64
berikut : 10

## Tabel.1 Data Penindakan Knalpot Racing

## Sumber : Satuan lalu lintas Polisi Resort Jombang
Dari data table diatas rata-rata yang terjaring razia masih kalangan remaja. ketika para remaja tersebut menggunakan kendaraan bermotor yang dipasang knalpot racing umumnya mengendarai sambil ugal-ugalan atau bersikap arogan.dari sini bisa disimpulkan bahwa para remaja tersebut tidak menerapkan norma hukum ketika berlalu lintas dijalan raya dan dari masyarakatnya sendiri masih belum mempunyai kesadaran hukum terhadap pelarangan penggunaan knalpot racing untuk di jalan raya. 11
Berikut pertanyaan yang dibuat oleh penulis untuk data penelitian terhadap masyarakat yang pernah terjaring razia knalpot racing melalui kuesioner berikut link google formnya https://bit.ly/penilitiantedyf yang dikirim di grub Facebook komunitas motor balap :
1) Apakah anda pernah menggunakan knalpot racing,jika iya alasanya kenapa ?
2) Apakah anda pernah mendapat sanksi pelanggaran dari Polres Jombang terkait penggunaan knalpot racing ?
3) Apakah anda mengetahui bahwa penggunaan knalpot racing dilarang dalam Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
4) Apakah anda pernah melihat Polres Jombang melakukan sosialisasi terkait pelarangan penggunaan knalpot racing ?
10 Wawancara dengan bapak Utut Adianto, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang.
NO TAHUN PELANGGAR 1 2019 139 PELANGGAR 2 2020 141 PELANGGAR 3 2021 181 PELANGGAR
Penelitian ini juga didukung dengan tanggapan atau responden dari yang pernah terjaring razia knalpot racing di wilayah Kabupaten Jombang dengan menggunakan media google form terhadap 15 responden tersebut dan menghasilkan beberapa poin yaitu : 12
1) Masyarakatnya sendiri masih rendahnya kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing untuk dijalan raya karena bisa mengganggu kententraman pengguna jalan atau masyarakat yang dilewati dijalan tersebut karena suara knalpot yang dihasilkan terlalu keras untuk didengar dan bersikap arogan ketika berkendara di jalan raya.
2) Kurangnya sosialisasi terhadap pelaranggaran penggunaan knalpot racing untuk dijalan raya.Seharusnya dari kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang mengadakan sosialisasi di jalan dan mengadakan sosialisasi di setiap sekolah mulai dari tingkat SMP sampai SMA.Karena dari data yang didapatkan dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang rata – rata yang terjaring razia masih kalangan remaja.
3) Ketika terkena pelanggaran dan dikenai penilangan yang dilaksanakan oleh kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang masih banyak dijumpai para pelanggar yang melakukan damai ditempat atau melakukan penyuapan terhadap para oknum petugas yang melakukan penilangan diharapkan dengan adanya penyuapan tersebut bisa dibebaskan dari adanya penilangan.
Dan dari para tokoh masyarakat yang penulis wawancarai mereka setuju dengan diadakanya razia knalpot racing di wilayah Jombang karena sering banyak dijumpai juga di jalan raya para pengendara menggunakan knalpot racing yang sangat mengganggu pengguna kendaraan bermotor yang ada di sekitarnya terutama dengan pendengaran karena suara yang dihasilkan knalpot racing begitu nyaring dan keras. 13
Kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot racing sepeda motor bisa dikatakan dapat melanggar persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan sepeda motor yang sudah tercantum pada Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu berbunyi : 14
“ Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu
12 Wawancara dengan media google form, tanggal 07 April 2022
13 Wawancara tanggal 15 April 2022
14 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
penunjuk arah,alat pemantul cahaya,alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ((satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
Dan juga dijelaskan dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa : 15
“setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harusmemenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”.
Mengenai persyaratan laik jalan dan kebisingan knalpot ini dijelaskan dalam Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa : 16 “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) emisi gas buang.
2) kebisingan suara.
3) efisiensi sistem rem utama.
4) efisiensi sistem rem parker.
5) kincup roda depan.
6) suara klakson.
7) daya pancar dan arah sinar lampu utama.
8) radius putar.
9) akurasi alat penunjuk kecepatan.
10) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan
11) kesesuaian daya mesin penggera terhadap berat Kendaraan.
Oleh karena itu knalpot racing tidak bisa memenuhi 2 unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 48 Ayat (3) yaitu emisi gas buang dan kebisingan suara.Sehingga perlu adanya kesadaran hukum terhadap pengendara sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib ketika berlalu lintas.
15 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
16 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehaditran hukum, melainnkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhinya. 17

## 2. Kendala yang Dihadapi Oleh Polisi Dalam Menegakkan Hukum Penggunaan Knalpot Racing ketika Berlalu Lintas
Untuk mencegah atau menanggulangi adanya terjadinya pelanggaran lalu lintas pada penggunaan knalpot knalpot racing dari pihak kepolisian sering mengalami kendala. Berikut ini ada beberapa kendala yang dihadapi Satuan lalu lantas Polisi Resort Jombang dalam mencegah terjadinya pelanggaran knalpot racing yaitu kendala - kendala yang dilami adalah:

## a) Kendala Internal

## 1) Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat Umum
Masih kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas Polres Jombang ketika melakukan sosialisasi mengenai hukum berlalu lintas terhadap masyarakat khususnya pengguna kendaraan di jalan raya. 18 Kurangnya sosialisasi terhadap pelaranggaran penggunaan knalpot racing untuk dijalan raya. Seharusnya dari kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang tidak hanya mengadakan sosialisasi di jalan raya saja atau di disetiap desa maupun taman kota akan tetapi juga mengadakan sosialisasi di setiap sekolah mulai dari tingkat SMP sampai SMA.
b) Kendala Eksternal
Kendala eksternal yang biasanya ditemui oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang ketika melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing diwilayah hukumnya, yaitu Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat merupakan kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu di tingkatkan dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.
17 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
18 Faizal Afandi Poetra, Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota).
3. Efektivitas Penanggulangan Polres Jombang Untuk Meminimalisir Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Yang Melebihi Batas Decibel Yang Telah Ditentukan Upaya yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara: Preventif dan Represif/penegakan hukum. Dikalangan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang peraturan berlalu lintas,masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Jombang. 19 Adanya penjatuhan hukuman demi ketertiban Demi terlaksananya dan jalannya suatu hukum maka perlu ada penegakan yang diambil demi tercapainya tujuan hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Utut Adianto selaku Bintara Urusan Tilang di Satuan Lalu lintas Polisi Resort Jombang menyebutkan dalam menindak dan melakukan penegakan penggunaan knalpot racing ini dari pihak Satlantas melakukan 2 (dua) upaya yaitu antara lain :
a. Upaya Preventif
1). Melakukan himbauan kepada yang melanggar
Diharapkan dengan diberi himbauan pada saat mendapat pelanggaran atau sanksi dari pihak kepolisian yang sedang bertugas bisa menimbulkan kesadaran hukum pada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot racing yang tidak mememnuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuia dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## 2). Program kerja rutin Satlantas Polres Jombang
Dalam mewujudkan masyarkat wilayah kabupaten Jombang yang tertib terhadap aturan - aturan lalu lintas, maka Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang sudah membuat program tahunan yaitu Operasi knalpot racing yang tidak memenuhi standart. Program ini biasanya di adakan pada pertengahan tahun dan akhir tahun terutama menjelang akhir tahun dalam jangka 20 hari.

## b. Upaya Represif
Upaya penindakan secara represif yaitu dengan memberikan tindakan seperti
19 Anny Yuserlina, Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh satuan lalu lintas polres bukit tinggi terhadap pelajar,
memberikan penilangan yang biasanya diberikan ketika saat ada razia rutin ataupun razia gabungan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas dan Kepolisian Resort Jombang. Dalam penilangan ini Satuan Lalu lintas menangkap dan menyita barang bukti yang ada dalam wawancara bersama bapak Utut Adianto selaku Badan Urusan Tilang.Adapun dalam teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto beberapa hal yang menjadi tolak ukur penegakan hukum penggunaan knalpot racing di wilayah kabupaten Jombang taitu sebagai berikut : 20

## 1) Faktor Hukumnya Sendiri
Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh pemerintah pusat yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif , artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.
Melihat hasil wawancara bahwa banyaknya pelaku yang menggunakan knalpot racing masih harus mendapatkan edukasi terhadap penggunaan knalpot racing di jalan raya karena penggunaan knalpot racing ini justru sangat meresahkan masyarakat karena sangat mengganggu ketertiban dan bersikap arogan dijalan tanpa memperhatikan pengguna jalan yang lainya.dari kepolisian sendiri tidak bisa menindak para pengrajin atau yang memproduksinya dan memperjual belikan knalpot racing ini secara bebas kepada masyarakat umum karena belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut alhasil hanya bisa menindak para pengguna yang ada dijalan dengan memberikan sanksi dan dengan menyita barang bukti knalpot racing untuk dibawah ke kantor Satuan lalu Lintas Polisi Resort Jombang dan dipasang kembali knalpot yang standart dan ketika menilang dari Satuan lalu Lintas Polisi Resort Jombang memberlakukan dengan tegas aturan dalam menggunakan knalpot racing yaitu melanggar Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: 21
“ Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah,alat pemantul cahaya,alat pengukur
20 Ibid hlm. 709.
21 Wawancara dengan bapak Utut Adianto, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang
kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ((satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
2) Faktor Penegak Hukum
Dalam berfungsinya hukum, kepribadian yang ada pada petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
Melihat hasil wawancara bersama bapak Utut Adianto bahwa telah membuat program piket dalam menegakkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas salah satunya patroli malam dalam mengawasi penggunaan knalpot racing diharapkan dengan patroli tersebut bisa meminimalisir penggunaan knalpot racing dan mungkin faktor pemhambat dalam menanggulangi adanya knalpot racing salah satunya yaitu adanya oknum yang ketika bertugas mungkin menerima suap ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakatnya tidak takut terhadap aturan pelanggaran lalu lintas dan menyelesaikan dengan cara memberikan suap kepada oknum aparat kepolisisan ketika bertugas. 22
3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukungnya tercapainya penegakan hukumnya
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. sarana atau fasilitas tersebut diantaranya yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai demi terciptanya lalu lintas yang aman tertib ketika berkendara di jalan raya.
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Satlantas Polres Jombang sudah memiliki fasilitas dan sarana yang cukup memadai dalam pengawasan kegiatan penggunaan knalpot racing seperti motor dan juga mobil patrol diharapkan dengan adanya patroli setiap hari bisa meminimalisir adanya
22 Wawancara dengan bapak Utut Adianto, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang
penggunaan knalpot racing. 23
4) Faktor masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat merupakan bagian yang paling berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum. Tercapainya suatu tujuan penegakan hukum di lihat dari masyarakatnya itu sendiri.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakatnya sendiri masih belum mempunyai kesadaran hukum terhadap penggunaan knalpot racing di jalan raya. karena hanya memikirkan keadaanya sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain yang ada di sekitarnya bahwa dalam kenyataanya penggunaan knalpot racing itu justru sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan ketika berkendara di jalan raya. 24
5) Faktor Budaya
Faktor kebudayaan hukum Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua kedaan ekstrim yang diserasikan. Faktor kebudayaan juga menyebabkan tumbuhnya tindakan hukum tersebut. Kebiasaan yang sering di lakukan dari generasi ke generasi menjadi hal yang lazim di lihat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti penggunaan knalpot racing ini masih terus terjadi yang akhirnya menjadi budaya tersendiri sehingga secara tidak langsung dilakukan turun menurun.Terutama dari para remaja sering terjadi dari generasi remaja ke remaja yang lain karena para remaja selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang dianggapnya merasa keren. 25
Dari teori menurut Soejono Soekanto bahwa ketika menilai efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dilihat dari bebebrapa faktor.Jadi bisa disimpulkan bahwa dari beberapa faktor yang ada di atas peneliti menyimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang masih belum efektif dalam meminimalisir penggunaan knalpot racing di jalan raya.
23 Wawancara dengan bapak Utut Adianto, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang
24 Wawancara dengan bapak Utut Adianto, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang
25 Wawancara dengan bapak Utut Adianto, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang

## D. KESIMPULAN
Penyebab atau kendala yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yaitu penyebab internal diantaranya kurangnya sosialisasi terdahap masyarakat umum , Selain penyebab internal, terdapat juga penyebab eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot racing yang masih belum memenuhi teknis layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan, dan juga Jika dilihat dari data penindakan knalpot racing sebelumnya mengalami peningkatan artinya upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang masih belum efektif. Oleh karena itu perlu adanya terobosan atau kebijakan Polisi Resort Jombang dalam menanggulangi adanya penggunaan knalpot racing yang ada di jalan raya di Kabupaten Jombang seperti dengan diadakanya sosialisasi di setiap jalan raya yang strategis,melakukan edukasi ketika ada car free day pada hari minggu,dan juga melakukan sosisalisasi di setiap sekolah baik itu dari SMP sampai SMA supaya memberikan edukasi yang baik mengenai berkendara di jalan raya.dan juga perlu adanya kesadaran hukum pada masyarakat supaya patuh dan taat dengan aturan yang berlaku ketika berkendara di jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hariandja. 2002. “Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya ”, Jakarta: PT. Airlangga.
Mertokusumo , Sudikn.1998.”Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”,Yogyakarta:
Liberty.
Tim penyusun hasil UUD 1945. 2010. “Undang-Undang Dasar 1945”. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11.

## B. Jurnal
Febriyuanda, F., Haryanti, D., & Sucipta, P. R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1 No.2.
Nurhasan, N. (2022). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor. Wajah Hukum, Vol. 6 No.1.
Poetra, Faizal Afandi. (2014). Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota).
Riyansah, Y. (2016). Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”. De Rechtsstaat.Vol.2 No.1.
Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian. Lex Crimen.Vol.5 No.1.
Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukitinggi terhadap Pelajar . JCH (Jurnal Cendekia Hukum).Vol.4 No.2.

## C. Internet
Syafii,Moh.2021.https://regional.kompas.com/read/2021/04/27/234918178/pengendara-m otor-knalpot-brong-di-jombang-ditilang-ratusan-motor-disita?page=all#page3. Di akses pada tanggal 7 April 2022 Pukul 17.05 WIB

## D. Peraturan Perundang - Undangan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## E. LAIN - LAIN
Wawancara dengan Bapak Utut Adianto, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang
Wawancara dengan media google form, tanggal 07 April 2022