## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Febri Handayani Email : febrihandayanimh@gmail.com
Lysa Angrayni
Email : Lysa.Angrayni@gmail.com Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap  hak-hak  konstitusional  yang  dimiliki  warga  negara,  menghendaki  hal tersebut  diatur  dan  menjadi  salah  satu  materi  dalam  konstitusi  (Undang-Undang Dasar).  Dalam  sistem  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini,  jalan  hukum  yang tersedia  bagi  warga  negara  yang  hak-hak  konstitusionalnya  dilanggar  atau dilalaikan  oleh  pejabat  publik  atau  pemerintahan  hanya  dapat  mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional lewat proses peradilan konstitusional  di  Mahkamah  Konstitusi  melalui  mekanisme  pengujian  undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  sebagaimana  yang  tercantum  dalam ketentuan  Pasal  24C  Undang-Undang  Dasar  1945.  Penelitian  terhadap permasalahan  diatas  dilakukan  dengan  tipe  penelitian  hukum  normatif-empiris ( applied law research ) yaitu dengan melihat hukum dalam kenyataan.
Kata Kunci: Hak  Konstitusional,  Mahkamah  Konstitusi,  Pengaduan Konstitusional

## Abstract
The issue of protection and enforcement of human rights, especially the protection of  constitutional  rights  owned  by  citizens,  requires  that  this  be  regulated  and becomes one of the contain in the constitution. In the current system in Indonesia, the  legal  road  available  to  citizens  whose  constitutional  rights  are  violated  or neglected  by  public  officials  or  the  government  can  only  maintain  and  obtain constitutional  protection  through  the  constitutional  justice  process  at  the Constitutional  Court  through  the  mechanism  of  law  testing  against  Undang- Undang Dasar 1945 of Article 24C. Research on the above problems is carried out with  the  type  of  research  on  normative-empirical  law  (applied  law  research), namely by looking at the law in reality.
Keywords: Constitutional  Rights,  Constitutional  Court,  Constitutional
Complaints

## A. Latar Belakang Masalah
Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  1945  pasca amandemen dinyatakan bahwa Indonesia  adalah  Negara  hukum
( rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka ( machtstaat ).
Menurut  Aristoteles,  negara  hukum adalah  negara  yang  berdiri  di  atas
hukum yang menjamin keadilan pada warga  negaranya.  Hukum  yang  baik adalah  hukum  yang  bersumber  dari rasa  keadilan  masyarakat,  dan  yang memerintah  dalam  negara  adalah pikiran    yang  adil,  sementara penguasa  hanya  pemegang  hukum dan  keseimbangan  saja. 1 Sementara itu  menurut  Stahl,  ada  empat  unsur dari rechtstaats, yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, adanya  pemisahan  kekuasaan  untuk menjamin hak-hak
tersebut,
pemerintahan berdasarkan peraturan- peraturan ( wetmatigheid van
bestuur ),  dan  adanya  peradilan  tata usaha negara. 2
Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya  perlindungan  terhadap hak-hak  konstitusional  yang  dimiliki warga  negara,  menghendaki  hal tersebut  diatur  dan  menjadi  salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang  Dasar).  Namun
1 Nomensen  Sinamo,  2014, Hukum  Tata Negara  Indonesia ,  Permata  Aksara,  Jakarta, hlm. 36.
2 A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana
Evandri, 2010, HAM dalam
Dimensi/Dinamika  Yuridis,  Sosial,  Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM
(Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat ,  Ghalia  Indonesia,  Bogor,  hlm. 49.
yang  menjadi  pertanyaan  adalah mengapa  masalah  perlindungan  hak asasi  manusia  menjadi  salah  satu materi  terpenting  yang  harus  dimuat di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar)?  Jawaban  atas  pertanyaan tersebut adalah karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung  untuk  menyalahgunakan kekuasaan.  Lalu  jika  terjadi  juga pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia,  khususnya  terhadap  hak konstitusional warga negara, bagaimana seharusnya negara menyikapinya?  Dalam hal ini negara berkewajiban  untuk  mengakomodir keluhan  warga  negara  yang  hak- haknya  dilanggar  melalui  suatu mekanisme  yang  dijalankan  oleh badan atau lembaga yang berwenang.
Dalam  sistem  yang  berlaku  di Indonesia saat ini, jalan hukum  yang tersedia bagi warga negara yang hak- hak  konstitusionalnya  dilanggar  atau dilalaikan  oleh  pejabat  publik  atau pemerintahan hanya
dapat mempertahankan  dan  memperoleh perlindungan  konstitusional  lewat proses  peradilan  konstitusional  di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-
undang  terhadap  Undang-Undang
Dasar  sebagaimana  yang  tercantum dalam  ketentuan  Pasal  24C  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dengan  kata lain,  sistem  yang  berlaku  saat  ini seolah-olah  mengasumsikan  bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional  warga  negara  itu hanya  terjadi  karena  pembentuk undang-undang  membuat  undang- undang yang ternyata telah
melanggar  hak-hak  konstitusional warga  negara.  Padahal  pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga  negara  bukan  hanya  dapat terjadi  melalui  undang-undang  saja, tetapi  bisa  juga  melalui  peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. 3 Meskipun Mahkamah
Konstitusi  diberikan  kewenangan judicial  review , tetapi  dalam praktik, banyak  perkara  yang  diajukan  ke Mahkamah  Konstitusi  secara  formal dalam  bentuk  pengujian  undang- undang,  tetapi  secara  substansial termasuk  pengaduan  konstitusional ( Constitutional complaint dan
constitutional questions) . Secara
3 I.D.G.  Palguna,  “Yang  “Terlepas”  Dari Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  RI: Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional
Complaint)”, Lex  Jurnalica ,  Vol.  3  No.  3, Agustus 2006, hlm. 128.
definisi umum, constitutional complaint adalah  bentuk  pengaduan warga negara melalui proses ajudikasi di pengadilan atas tindakan (kebijakan)  atau  pengabaian  oleh negara,  dalam  hal  ini  lembaga- lembaga negara yang melanggar hak- hak  warga  negara  yang  dijamin dalam  konstitusi. 4 Seperti  perkara- perkara  yang  mempermasalahkan implementasi undang-undang, adanya penyimpangan proses penegakan hukum, putusan peradilan umum  yang  diaanggap  melanggar konstitusi,  permohonan  pengakuan hak  anak  yang  tidak  secara  tegas diatur  dalam  undang-undang,  dan perkara-perkara  lainnya  yang  secara substansial sebenarnya bukanlah permohonan pengujian undang- undang  yang  bertentangan  dengan
Undang-Undang
Dasar 1945.
Dengan  kata  lain,  semakin  besar keinginan warga negara untuk meminta  perlindungan  atas  hak-hak konstitusionalnya kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi hal itu hanya dapat
4 Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint  dan  Constitutional  Question  dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga  Negara”, Jurnal  Media  Hukum ,  Vol. 19 No.1, Tahun 2012, hlm. 154.
dilakukan melalui mekanisme
judicial review .
Urgensi  perlunya  memperluas kewenangan  Mahkamah  Konstitusi yang  berkaitan  dengan  pengaduan konstitusional,  sampai saat  ini masih terdapat  pro  dan  kontra  di  kalangan ahli  hukum,  sementara  kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional
warga  semakin  perlu  digesa.  Pada tataran implementasi, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki  kewenangan  pengaduan konstitusional, tidak menutup kemungkinan banyak pengaduan konstitusional  yang  tidak  dapat ditindak  lanjuti  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Dengan  demikian,  bisa saja  permohonan judicial  review yang  secara  substansial  memuat pengaduan konstitusional, akan ditolak  permohonannya  atau  tidak diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi tersebut.
Sejak  berdirinya  Mahkamah Konstitusi  pada  tahun  2003  hingga
awal tahun 2017, Mahkamah
Konstitusi  telah  menerima  lebih kurang 968 perkara Pengujian
Undang-Undang  (PUU)  terhadap
Undang-Undang  Dasar  1945. 5 Dari jumlah perkara tersebut secara substansial ada yang dapat dikategorikan sebagai perkara pengaduan  konstitusionaldan  bukan semata-mata  permohonan judicial review . Melalui pintu judicial review , pemohon  berkreasi  dalam  membuat permohonan  yang  secara  substansial dapat dikategorikan pengaduan konstitusional.  Tetapi  permohonan tersebut hanya dapat diajukan melalui  pintu  masuk  permohonan Pengujian  Undang-Undang  (PUU) karena  Mahkamah  Konstitusi  tidak memiliki  wewenang  secara  khusus berkenaan dengan pengaduan konstitusional,  sehingga  berakibat adanya  permohonan  yang  di  tolak atau tidak diterima. Realita menunjukkan bahwa dari 968
perkara  PUU  yang  masuk  sejak tahun  2003 hingga awal tahun 2017, hanya  terdapat  493  undang-undang yang diuji. Dengan demikian, sisanya secara substansial dapat dikategorikan  sebagai  pengaduan konstitusional yang merupakan bentuk  permohonan  perlindungan
5 Rekapitulasi Perkara PUU, www.mahkamahkonstitusi.go.id., diakses tanggal 10 Maret 2017.
hak  konstitusional  warga  negara, tetapi  diajukan  melalui  mekanisme judicial review .
Sebagai  contoh,  permohonan pembatalan  Pasal  268  ayat  (3) KUHAP yang diajukan oleh Antasari Azhar  berkenaan  dengan  batasan permohonan  peninjauan  kembali, membawa implikasi peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari satu kali.  Kasus  tersebut  pada  dasarnya merupakan  kasus  konkrit  berkenaan dengan  hak  konstitusional  sebagai warga negara dengan adanya pembatasan peninjauan kembali.
Namun  kasus  tersebut  hanya  dapat diajukan melalui mekanisme judicial review.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,  maka  menarik  minat  peneliti melakukan  sebuah  penelitian  untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi menurut sistem
ketatanegaraan  Indonesia  saat  ini,
faktor-faktor  apakah  yang  dapat mempengaruhi
implementasi
perlindungan hak konstitusional
warga  negara  yang  diajukan  ke Mahkamah Konstitusi, serta seberapa
urgenkah perlu memperluas kewenangan  Mahkamah  Konstitusi yang  berkaitan  dengan  pengaduan konstitusional ( constitutional complaint) untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian terhadap permasalahan diatas dilakukan
dengan tipe penelitian hukum normatif-empiris ( applied law research )  yaitu  dengan  melihat hukum  dalam  kenyataan.  Penelitian hukum  normatif-empiris  ini  bermula dari  kajian  hukum  positif  tertulis. Kajian  hukum  positif  tertulis  ini dapat  disebut  sebagai  penelitian hukum  doktrinal, 6 yaitu  penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in  concreto yang  layak  diterapkan untuk  menyelesaikan  suatu  perkara hukum tertentu.
6 Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian  Hukum ,  Alfabeta,  Bandung,  hlm.
45.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Implementasi  Perlindungan Hak  Konstitusional  Warga Negara oleh Perkembangan  ketatanegaraan modern  mengenal  hak  dasar  yang dituangkan sebagai hak konstitusional.  Hak  konstitusional merupakan  hak-hak  yang  dijamin  di dalam  Undang-Undang  Dasar  1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan  secara  tegas  maupun secara  tersirat.  Hal  ini  merupakan perlindungan  hukum  dari  perbuatan yang  dimungkinkan  dilakukan  oleh pemegang  kekuasaan  penyelenggara negara  dalam  hubungan  negara dengan warga negara.
Dalam  hukum  sebagai  suatu kesatuan  sistem  terdapat  (1)  elemen kelembagaan  ( elemen  institusional ),
(2)  elemen  kaidah  hukum  ( elemen instrumental ), dan (3) elemen perilaku  para  subjek  hukum  yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan  oleh  norma  aturan  itu (elemen  subjektif  dan  cultural). Ketiga  elemen  sistem  hukum  itu mencakup  (a)  kegiatan  pembuatan hukum  ( law  making ),  (b)  kegiatan pelaksanaan  atau  penerapan  hukum
( law administrating ), dan (c)
kegiatan  peradilan  atas  pelanggaran hukum  ( law  adjudicating ).  Biasanya kegiatan  terakhir  lazim  juga  disebut sebagai  kegiatan  penegakan  hukum dalam arti yang sempit ( law enforcement )  yang  di  bidang  pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan,  advokat,  dan  kehakiman atau  di  bidang  perdata  melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. 7
The Rule of Law adalah adanya peran peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk memberikan putusan terhadap  segala  kasus  hukum  yang terjadi  dalam  suatu  negara 8 .  Pada prinsipnya Indonesia
harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum,
termasuk penegakan hak
konstitusional  warga  negara  yang dilindungi  oleh UUD 1945. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, komunitas hukum Indonesia yang diharapkan mampu
7 Jimly  Asshiddiqie,  2010, Konstitusi  & Konstitusionalisme  Indonesia Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 306.
8 F.  J.  Stahl  dan  A.V.  Dicey,  1965,  ditinjau dari International  Comission  of  Jurist, Mengutip The Dynamic Aspects of The Rule of  Law  in  The  Modern  Age, International Comission of Jurist, hlm. 39-50.
memposisikan  diri  sebagai  pencerah
justru masih lamban dalam
menangkap dan menyelesaikan segala  persoalan  hukum  yang  begitu kompleks,  hal  tersebut  berimplikasi terhadap lambannya penegakkan hukum. 9
Para penegak hukum tidak bisa secara  penuh  dipersalahkan  dalam keterpurukan  hukum  yang  di  alami bangsa Indonesia, karena
keterpurukan  hukum  saat  ini  sebagai akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen  dalam  sistem  hukum ( legal  structure,  legal  substance, legal culture ) 10 serta  yang terpenting adalah  masih  rendahnya  kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. 11
Hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi
9 Anis  Ibrahim,  2007, Merekonstruksi Keilmuan  Ilmu  Hukum  &  Hukum  Milenium Ketiga, In-TRANS, Malang, hlm. 32.
10 Legal  structure berarti  kerangka,  bentuk permanen, lembaga institusionalnya.
Struktur  hukum  berarti  lembaga  peradilan,
hakim,  termasuk  orang-orang  yang  terkait dengan  berbagai  jenis  pengadilan. legal substance adalah  peraturan-peraturan  yang tersusun  dan  ketentuan  yang  mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. legal culture berarti  elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.
11 Lawrence  M  .Friedman,  2009, Sistem Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial, Nusa  Media, Bandung,  hlm. 15-19.
atau  undang-undang  dasar,  baik jaminan  itu  dinyatakan  secara  tegas maupun tersirat wajib dihormati oleh seluruh  cabang  kekuasaan  negara. Dengan  kata  lain,  pengakuan  dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional  sebagai  bagian  dari konstitusi  sekaligus  juga  berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Untuk melindungi hak konstitusional, berarti harus ada jalan hukum  sebagai  mekanisme  untuk mewujudkan  perlindungan  tersebut sehingga  si  pemilik  hak  dapat mempertahankan hak-haknya bilamana terjadi pelanggaran.
Sedangkan  karakteristik  dari hak  konstitusional  dapat  dijelaskan sebagai berikut : 12
a. Pertama , hak konstitusional memiliki  sifat  fundamental.  Sifat fundamental  itu  diperoleh  bukan karena  menurut  sejarahnya  hak- hak itu bermula dari doktrin hak- hak individual Barat tentang hak- hak  alamiah  melainkan  karena  ia dijamin  oleh  dan  menjadi  bagian
12 I  Dewa  Gede  Palguna,  2013, Pengaduan Konstitusional  (Constitutional  Complaint): Upaya  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak- Hak  Konstitusional  Warga  Negara Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.
dari  konstitusi  tertulis  yang merupakan hukum fundamental;
b. Kedua , hak konstitusional karena merupakan  bagian  dari  dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus  dihormati  oleh  seluruh cabang  kekuasaan  negara  – legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh  karena  itu,  tidak  satu  organ negara  pun  boleh  bertindak bertentangan dengan atau
melanggar hak konstitusional itu;
c. Ketiga, karena  sifat  fundamental dari  hak  konstitusional  itu  maka setiap  tindakan  organ  negara yang  bertentangan  dengan  atau melanggar  hak  itu  harus  dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan  maknanya  sebagai hak  fundamental  apabila  tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya  dan  tidak  dapat dipertahankan di hadapan pengadilan  terhadap  tindakan organ  negara  yang  melanggar atau  bertentangan  dengan  hak konstitusional dimaksud;
d. Keempat , perlindungan yang
diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional
adalah perlindungan  terhadap  perbuatan
negara  atau  pelanggaran  oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau  pelanggaran  oleh  individu lain;
e. Kelima , hak konstitusional sebagai  hak  yang  memiliki  sifat fundamental, pada analisis terakhir,  merupakan  pembatasan terhadap kekuasaan negara.
Sebagai  satu-satunya  lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, Mahkamah
Konstitusi  selayaknya  berwenang untuk memutus
Constitutional Complaint (pengajuan  perkara  ke Mahkamah Konstitusi
atas pelanggaran  hak  konstitusional  yang tidak  ada  instrumen  hukum  atasnya untuk  memperkarakannya  atau  tidak tersedia lagi atasnya jalur
penyelesaian  hukum/peradilan)  yang diajukan perorangan (individu)
warga  negara  yang  merasa  hak-hak konstitusionalnya ( constitutional rights  atau  basic  rights )  dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik  legislatif,  eksekutif,  maupun yudikatif.  Hal  ini  dimaksudkan bahwa hak dasar atau hak asasi yang dimiliki  oleh  setiap  warga  negara tidak  bisa  dikurangi  atau  diganggu
sedikitpun, baik oleh individu,
kelompok, bahkan oleh negara.
Setiap  negara  yang  memiliki lembaga peradilan bernama Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki  fungsi  sebagai  pengawal konstitusi (the guardian of
constitution) ,  penegak  demokrasi, penjaga  hak  asasi  manusia,  bahkan penafsir  tunggal (sole  interpreter) konstitusi.  Contohnya  di  Korea Selatan,  lambang  dan  kredonya adalah “the  protector” atau  sang pelindung Konstitusi. 13
Fungsi  pengawalan  konstitusi adalah  untuk  menjaga  kesakralan dari  sebuah  konstitusi.  Sehingga fungsi  tersebut  hanya  dimiliki  oleh satu lembaga negara yang berwenang dan independen, dalam hal ini adalah
Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah  Konstitusi  merupakan
lembaga yang berfungsi untuk menafsirkan  dan  menjaga  konstitusi.
Secara prinsip
kewenangan Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya terbatas  pada  hal-hal  yang  termuat dalam  Pasal  24C  Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang
13 Abdul Mukhti Fadjar, 2010, Konstitusionalisme  Demokrasi, In-TRANS Publishing, Malang, hlm. 1.
Mahkamah Konstitusi. Tetapi, secara tersirat kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi pengawalan terhadap konstitusi termasuk menyelesaikan perkara yang diajukan perorangan (individu) warga  negara  yang  merasa  hak-hak konstitusionalnya ( constitutional rights atau basic  rights) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik  legislatif,  eksekutif,  maupun yudikatif.
Berdasarkan    ketentuan    Pasal 24  ayat  (1)  dan    ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945 juncto Pasal  2 Undang-Undang   Nomor  24  Tahun
2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi,  bahwa  kedudukan  MK
adalah 14 :
a) Merupakan  salah  satu  lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman;
b) Merupakan  kekusaan  kehakiman yang merdeka; dan
c) Sebagai  penegak  hukum  dan keadilan.
Sedangkan  tugas  dan  fungsi Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan Penjelasan  Umum  Undang-Undang
14 Abdul  Mukhti  Fadjar,  2005, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekreteriat Jendral dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 119.
Mahkamah Konstitusi adalah menangani setiap perkara ketatanegaraan atau perkara
konstitusi  tertentu  dalam  rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara  bertanggung  jawab  sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.  Keberadaan  Mahkamah Konstitusi  sekaligus  untuk  menjaga terselenggaranya  pemerintahan  yang stabil,  dan  juga  merupakan  koreksi pengalaman  ketatanegaraan  dimasa lalu  yang  ditimbulkan  oleh  tafsir ganda  terhadap  konstitusi.  Dalam pasal  28  UUD  1945  dinyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.
Berdasarkan pasal tersebut
diatas  secara  jelas  sudah  tersirat bahwa kebebasan dan hak-hak konstitusi  warga  negara  dilindungi oleh  UUD  1945,  hal  ini  berarti bahwa  negara  melalui  perangkatnya tidak  bisa  melanggar  hak-hak  warga tersebut.  Karena  hak-hak  konstitusi warga  negara  merupakan  hak  dasar yang  wajib  untuk  dillindungi  oleh negara.
Pada  dasarnya,  jalan  hukum yang  tersedia  bagi  warga  negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik  atau  pemerintahan  hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang- undang  terhadap  Undang-Undang Dasar  sebagaimana  yang  tercantum dalam  ketentuan  Pasal  24C  Undang- Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi memang sudah jelas diatur secara  limitatif  dalam  Undang- Undang Dasar 1945.
Hal ini sejalan dengan pendapat  salah  seorang  peneliti  dari
Mahkamah Konstitusi
yang
menyatakan : Sampai  saat  ini  jika  terjadi pelanggaran  secara  normatif terhadap hak-hak konstitusional  warga  negara, maka  saluran  yang  dapat ditempuh adalah melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun  dari  sekian  banyak kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi banyak diantara kasus-kasus tersebut yang  tidak  diterima  karena
secara substansial lebih mengarah kepada materi pengaduan konstitusional (Constitutional complaint) sehingga Mahkamah Konstitusi merasa tidak mempunyai kewenangan untuk  memeriksa  masalah tersebut. Jika berbicara masalah implementasi perlindungan hak konstitusional  warga  dalam hal ini perlu dibedakan perlindungan di level manakah  yang  diinginkan. Jika perlindungan yang diinginkan dalam level praktikal  maka  Mahkamah Konstitusi  tidak  mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sedangkan Mahkamah Konstitusi fungsinya jelas sebagai sebagai  pengawal  konstitusi (the  guardian  of  constitution) sehingga jelas bahwa Mahkamah konstitusi berfungsi  sebagai  pelindung hak konstitusional warga Negara  tetapi  berada  pada level.  Dan  posisi  ini  dijaga oleh  Mahkamah  Konstitusi sendiri,  dan  dalam  beberapa kasus  Mahkamah  Konstitusi berusaha menyelesaikan permasalahan  constitutional complaint tetapi dalam kerangka  normatif. Dengan demikian,  sampai  saat  ini dalam  hal  menjaga  menjaga hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi  hanya  pada  level norma. 15 15
Wawancara dengan Bapak Luthfi
Widagdo  Eddyono,  SH.,  MH.,  Peneliti  pada
Kemudian,  bagaimana  halnya jika  seorang  warga  negara  merasa hak konstitusionalnya dilanggar, sementara  hal  itu  hanya  pada  level praktis?  Kemana  saluran  pengaduan tersebut  dapat  dialamatkan  oleh seorang warga negara? Dalam hal ini dijelaskan oleh salah seorang peneliti dari Mahkamah Konstitusi :
Dalam  hal  ini  maka  seorang warga negara dapat memperjuangkan haknya melalui  saluran  peradilan umum  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung.  Sistem kelembagaan  yudikatif  yang ada  di  Indonesia  ini  ada  2 (dua) macam yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah  Konstitusi.  Rata- rata  semua  perkara  hukum masuk  ke  jalur  Mahkamah
Agung.  Memang  ada  kasus yang  sangat  unik  seperti pelanggaran hak konstitusional, seperti di Jerman  atau  hampir  semua negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan constitutional  complaint,  itu diselesaikan melalui mekanisme Contitutional complaint.  Namun  hal  ini berbeda  dengan  Indonesia, kerangkanya  dibuat  bahwa Mahkamah Agung memberikan perlindungan dalam level praktis. Sedangkan Mahkamah
Mahkamah  Konstitusi,  tanggal  3  Oktober 2017.
Konstitusi memberikan perlindungan pada level norma dan Mahkamah Konstitusi  tidak  mengadopsi kewenangan constitutional complaint  sebagaimana  yang ada pada Mahkamah Konstitusi negara-negara lain. 16 Secara  normatif,  pengajuan permohonan bagi warga negara/perseorangan  yang  merasa
hak konstitusionalnya dilanggar dapat  mengajukan  pengaduan  ke Mahkamah  Konstitusi.  Cara  ini secara  substansial  dikatakan  sebagai extraordinary remedy open to citizen with  which  he  may  challenge  public interference  in  basic  constitutional rights (upaya  luar  biasa    untuk memulihkan  hak  yang  terbuka  bagi masyarakat  dimana  mereka  dapat menolak  intervensi  publik  terhadap hak-hak konstitusional). 17 Adapun tata cara untuk mengajukan permohonan secara perorangan memperoleh  pengaturan  dalam  Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi. Pasal  51  ayat  (1)  undang-undang
16 Ibid.
17 Ahmad  Syahrizal,  2006, Peradilan Konstitusi  :  Suatu  Studi  Tentang  Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian    Sengketa  Normatif ,  Pradnya Paramita, Jakarta,  hlm. 104. tersebut mengatakan bahwa “pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan  oleh  berlakunya  undang- undang.”
Meskipun banyak perkara yang masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi, namun  tidak  semua  perkara  yang diajukan tersebut  semata-mata murni berupa permohonan pengujian undang-undang,  tetapi  ada  juga diantara perkara-perkara tersebut dinyatakan tidak  dapat  diterima karena bernuansa constitutional complaint .  Jika  dilihat  dari  hasil inventarisir  data  sekunder  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa  meskipun perkara-perkara  yang  diajukan  ke Mahkamah Konstitusi tersebut berupa  perkara  pengujian  undang- undang  terhadap  Undang-Undang Dasar, namun pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur constitutional  complaint. Terhadap perkara-perkara  yang  masuk  ke
Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi tetap meregister  perkara  yang  masuk sesuai  dengan  jalur  yang  diinginkan, namun pada akhirnya hakim
Mahkamah Konstitusilah yang
menilai  apakah  perkara  tersebut dapat  diterima,  tidak  dapat  diterima, atau ditolak.
Menurut peneliti, implementasi perlindungan hak konstitusional warga  negara  yang  selama  ini dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap  hak  konstitusional  tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme judicial  review. Untuk tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional
digunakan mekanisme peradilan biasa, terutama terhadap pelanggaran yang  terjadi  karena  penyalahgunaan wewenang  dan  penafsiran  yang keliru,  misalnya  melalui  peradilan pidana,  perdata,  maupun  tata  usaha negara. Dengan kata lain,
kewenangan  yang  dijalankan  oleh
Mahkamah Konstitusi
dalam mengadili  perkara  yang  bernuansa pengaduan  konstitusional  melekat pada fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini merefleksikan bahwa Mahkamah  Konstitusi  juga  berperan sebagai  pelindung hak konstitusional warga  Negara.  Namun  dalam  sistem ketatanegaraan
di Indonesia, kewenangan  tersebut  melekat  pada kewenangan judicial  review yang
terbatas  pada  penyelesaian  sengketa normatif.
Dengan  demikian,  yang  dapat diperjuangkan hanya sebatas pelanggaran  hak  konstitusional  yang secara  normatif  dianggap  bahwa ketentuan undang-undang yang mengatur  perihal  hak  konstitusional warga  negara  dianggap  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tentunya  ini  tidak  akan  berproses secara maksimal  karena  sangat  besar kemungkinan  terjadinya  pelanggaran hak konstitusional  warga negara atas tindakan  penyelenggara  negara  atau pemerintah yang tidak dapat diputuskan melalui mekanisme peradilan biasa yang berada dibawah naungan  Mahkamah  Agung.  Hal  ini lah yang membuat Mahkamah Konstitusi Indonesia berbeda dengan Mahkamah  Konstitusi  negara  lain seperti Jerman dan Korea Selatan.
Sebagai  bahan  perbandingan, dapat dikemukakan
praktik
constitutional complaint pada Pengadilan Konstitusi Jerman
( Bundesverfassungsgerichts ).
Terdapat  kesamaan  penting  antara
Pengadilan Konstitusi Jerman
dengan  Mahkamah  Konstitusi  RI yaitu  baik  Indonesia  dan  Jerman
berada  dalam  model constitutional review yang  sama,  yaitu  model constitutional  review Eropa  dan secara tradisi hukum ( legal tradition ) Indonesia  dan  Jerman  juga  berada dalam  tradisi  hukum  yang  sama, yaitu  tradisi civil  law .  Dalam  tradisi civil  law, kodifikasi  memegang peranan  penting  sebagai  sumber hukum dan  kodifikasi tertinggi adalah konstitusi atau undang- undang dasar. Namun letak perbedaannya,  Pengadilan  Konstitusi Jerman  adalah  salah  satu  dari pengadilan  konstitusi  di  dunia  yang secara  tegas  memiliki  wewenang contitutional  complaint yang  diatur dalam konstitusi, yaitu oleh Konstitusi  Federal  ( Grundgesetz-
GG ),  dan  oleh  Undang-Undang
Tentang Pengadilan Konstitusi Federal Jerman ( Bundesverfassungsgerichtgesetz – BverfGG ). Tujuannya, untuk memastikan  bahwa  semua  pihak, khususnya pelaksana kekuasaan negara,  benar-benar  taat  kepada konstitusi dan melaksanakannya dalam praktik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus
constitutional  complaint saat  ini
masih terkendala karena kewenangan tersebut  masih  belum  termuat  secara ekplisit  di  dalam  UUD  1945.  Tetapi dengan mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional  warga  negara,  maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan constitutional
complaint .  Selama  ini  salah  satu kewenangan  MK  adalah  menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 ( Judicial review ),  yang berarti hanya sebatas pelanggaran
hak
konstitusional  warga  negara  dalam bentuk undang-undang.
Ketentuan yang mengatur mekanisme constitutional  complaint di  Indonesia  belum  termuat  secara eksplisit  di  konstitusi,  artinya  tidak tertulis  dalam  UUD  1945.  Namun secara  tersirat  terkandung  adanya hak-hak  konstitusional  warga  yang dilindungi  oleh  negara.  Sehingga bagi  setiap  warga  negara  yang merasa  hak-hak  konstitusionalnya dilanggar  oleh  tindakan  penguasa dapat  mengajukan  perkara  kepada lembaga  peradilan  yang  berwenang, dalam  hal  ini  adalah  MK  (sesuai fungsinya sebagai pengawal
konstitusi).  Hal  tersebut  terkait  erat dengan  teori  pembangunan  hukum responsif, yakni teori yang menyatakan  bahwa  bingkai  hukum pada  prinsipnya  harus  partisipatif, serta  berisi  nilai-nilai  yang  tepat berdasarkan  asas-asas  hukum  yang berkembang dalam masyarakat. 18
2. Faktor-Faktor  yang  Dapat Mempengaruhi Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara    yang  Diajukan  ke Mahkamah Konstitusi Meskipun  secara  kelembagaan yudikatif dalam sistem
ketatanegaraan  Republik  Indonesia mempunyai  2  (dua)  institusi  yaitu
Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi,  dan  sangat  jelas  bahwa
Mahkamah Agung melalui lingkungan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  merupakan  institusi  yang lebih cenderung memberikan perlindungan dan menjawab persoalan  warga  Negara  apabila terjadi pelanggaran hak, dan perlindungan  ini  diberikan  dalam level  praktis.  Sedangkan  untuk  level normatif,  perlindungan  terhadap  hak
18 Anis Ibrahim, Op.Cit ,  hlm. 77.
warga negara, terutama yang berkaitan  dengan  hak  konstitusional dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi.  Namun  dalam  praktek yang terjadi selama ini, implementasi perlindungan hak konstitusional warga  Negara  dirasakan  belum maksimal  mengingat  masih  banyak permohonan yang tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  dengan  menginventarisir bahan  hukum  sekunder  dan  di dukung  oleh  pendapat  dari  beberapa informan penelitian, dapat dikemukakan  beberapa  faktor  yang dapat  mempengaruhi  implementasi perlindungan hak konstitusional warga  negara  yang  diajukan  ke Mahkamah  Konstitusi  yaitu  faktor yang  berkaitan  dengan  terbatasnya kewenangan dan faktor yang berkaitan dengan substansi hukum.
Pertama , faktor yang berkaitan dengan terbatasnya kewenangan Mahkamah  Konstitusi.  Terbatasnya kewenangan  Mahkamah  Konstitusi tersebut    secara  limitatif  sudah ditentukan  dalam  Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi  yang  berkaitan  dengan perlindungan hak konstitusional
warga yang disebut sebagai
constitutional  complaint saat  ini masih  terkendala  dan  belum  dapat diimplementasikan  secara  maksimal karena  kewenangan  tersebut  masih belum  termuat  secara  eksplisit  di dalam  Undang-Undang  Dasar  1945. Tetapi dengan mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional  warga  negara,  maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan constitutional
complaint .  Selama  ini  salah  satu
kewenangan  Mahkamah  Konstitusi
adalah menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945 ( Judicial review ),  yang  berarti  hanya  sebatas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk perlindungan secara normatif. Ketentuan yang mengatur mekanisme perlindungan hak konstitusional  warga  yang  berkaitan dengan constitutional  complaint di Indonesia  belum  termuat  secara eksplisit  di  konstitusi,  artinya  tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara tersirat terkandung adanya
hak-hak konstitusional warga yang dilindungi
oleh  negara.  Sehingga  bagi  setiap warga  negara  yang  merasa  hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan penguasa dapat mengajukan perkara  kepada  lembaga  peradilan yang  berwenang,  dalam  hal  ini adalah  Mahkamah  Konstitusi  (sesuai fungsinya sebagai pengawal konstitusi).  Hal  tersebut  terkait  erat dengan  teori  pembangunan  hukum responsif, yakni teori yang menyatakan  bahwa  bingkai  hukum pada  prinsipnya  harus  partisipatif, serta  berisi  nilai-nilai  yang  tepat berdasarkan  asas-asas  hukum  yang berkembang dalam masyarakat. 19
Mulai sejak berdirinya Mahkamah  Konstitusi  sampai  saat ini,  salah  satu  bentuk  implementasi perlindungan terhadap hak konstitusional  warga  hanya  melalui saluran judicial  review yang  jelas- jelas  hanya  berupa  perlindungan pada  level  normatif.  Namun,  dalam melakukan kewenangan yang melekat  berupa  pengujian  undang- undang  terhadap  Undang-Undang Dasar tersebut,
Mahkamah Konstitusi  tidak  boleh  melampaui
19 Anis  Ibrahim,  2007, Merekonstruksi Keilmuan  Ilmu  Hukum  &  Hukum  Milenium Ketiga, In-TRANS, Malang,  hlm. 77.
batas atau masuk ke ranah kekuasaan lain.
Menurut  Mohd.  Mahfud  MD, ada  sepuluh  dalam  rumusan  negatif
(pelarangan)  yang  harus  dijadikan rambu-rambu oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu : 20
1) Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas Undang- Undang,  Mahkamah  Konstitusi tidak  boleh  membuat  putusan yang bersifat
mengatur;
pembatalan  undang-undang  tak boleh disertai pengaturan, misalnya dengan putusan
pembatalan  yang  disertai  dengan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur  kembali  isi  Undang- Undang yang dibatalkan tersebut. Ini  harus  ditekankan  karena bidang  pengaturan  adalah  ranah legislatif. Jadi mahkamah Konstitusi hanya boleh mengatakan suatu Undang- Undang atau isinya konstitusional atau inskonstitusional  yang  disertai
20 Mohd. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum  dalam  Kontroversi  Isu ,  Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 281-284.
pernyataan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
2) Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-
Undang,  Mahkamah  Konstitusi tidak  boleh  membuat ultra  petita (putusan  yang  tidak  diminta  oleh pemohon) sebab dengan
membuat ultra  petita berarti Mahkamah Konstitusi
mengintervensi  ranah  legislatif. Meski  begitu  ada  juga  yang berpendapat  bahwa ultra  petita boleh  diakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi jika isi Undang- undang  yang  dimintakan judicial review berkaitan langsung dengan  pasal-pasal  lain  yang  tak dapat  dipisahkan  atau  menjadi jantung masalah tersebut.
3) Dalam membuat putusan,
Mahkamah Konstitusi tidak
boleh menjadikan undang- undang sebagai dasar pembatalan undang-undang  lainnya,  sebab tugas  Mahkamah  Konstitusi  itu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar,  bukan undang-undang terhadap undang-
undang lainnya.
4) Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri masalah- masalah  yang  didelegasikan  oleh Undang-Undang  Dasar  kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya  dengan  atau  dalam undang-undang  sesuai  dengan pilihan  politiknya  sendiri.  Apa yang  diserahkan  secara  terbuka oleh Undang-Undang Dasar
untuk diatur oleh Undang-undang
berdasar  pilihan  politik  lembaga legislatif  tidak  bisa  dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
kecuali jels-elas melanggar
Undang-Undang Dasar 1945.
5) Dalam mebuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh  mendasarkan  pada  teori yang  tidak  secara  jelas  dianut oleh  konstitusi,  sebab  teori  itu amat  banyak  dan  bermacam- macam  sehingga  plihan  atas  satu teori  bisa  bertentangan  dengan pilihan  atas  teori  lain  yang  sama jaraknya dengan Undang-Undang Dasar.  Begitu  juga,  putusan Mahkamah  Kontitusi  tidak  boleh didasarkan pada apa yang berlaku di  negara-negara  lain,  semaju apapun  negara  tersebut;  sebab  di
negara-negara lain pun ketentuan konstitusinya dapat berbeda- beda.  Oleh  sebab  itu,  yang  harus menjadi dasar adalah isi Undang- Undang  dasar  1945  dan  semua orginal intent -nya.
6) Dalam melakukan pengujian,
Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas nemo judex in causa sua , yakni memutus hal- hal yang berkaitan dengan
kepentingan dirinya sendiri. 7) Para hakim Mahkamah
Konstitusi  tidak  boleh  berbicara atau  melakukan  opini  kepada publik  atas  kasus  konkret  yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi,  termasuk  di  seminar- seminar  dan  pada  pidato-pidato resmi.  Ini  penting  agar  dalam membuat putusan nantinya hakim Mahkamah Konstitusi tidak tersandera oleh pernyataanya sendiri dan masyarakat  pun tidak terpolarisasi  oleh  dugaan-dugaan tentang putusan yang akan dikleuarkan oleh Mahkamah
Konstitusi.
8) Para hakim Mahkamah Konstitusi  tidak  boleh  mencari- cari perkara dengan
menganjurkan  siapa  pun  untuk
mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Biarlah yang mengambil  inisiatif  untuk  itu justisiabelen sendiri. 9) Para hakim Mahkamah
Konstitusi  tidak  boleh  secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah  dalam  silang  sengketa politik  antarlembaga  negara  atau antar  lembaga-lembaga  politik, sebab  tindakan  menawarkan  diri itu  sifatnya  adalah  politis,  bukan legalistik. Mungkin menjadi penengah  politik  itu  bertujuan baik,  tetapi  itu  bukanlah  ranah Mahkamah Konstitusi.
10) Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi  atau  tentang  baik  atau buruknya Undang-Undang Dasar, atau apakah Undang-Undang Dasar  yang  sedang  berlaku  itu perlu  diubah  atau  dipertahankan.
Mahkamah Konstitusi hanya wajib melaksanakan atau mengawal Undang-Undang Dasar  yang  sudah  ada  dan berlaku sedangkan urusan mempertahankan  atau  mengubah
adalah  urusan  lembaga  lain  yang berwenang.
Berdasarkan  rambu-rambu  di atas,  dapat  diikatakan  bahwa  dalam hal mengimplementasikan perlindungan hak konstitusional warga,  Mahkamah  Konstitusi  masih dibatasi  oleh  kewenangannya  yang tidak  dapat  ditafsirkan  sendiri  dan diperluas jika
seandainya perlindungan hak konstitusional warga  yang  dipilih  melalui  proses hukum di jalur Mahkamah Konstitusi,  karena  sampai  saat  ini mekanisme  yang  diizinkan  oleh sistem ketatanegaraan saat ini berupa mekanisme pengujian undang- undang. Meskipun dalam hal pengujian undang-undang,
permohonan yang masuk pada Mahkamah  Konstitusi  ada  yang cenderung bermuatan pengaduan konstitusional  dalam  level  praktis, maka  Mahkamah  Konstitusi  tidak punya  kewenangan  untuk  memutus karena  kewenangan  yang  dimiliki saat  ini  hanyalah  perlindungan  hak konstitusional  warga  pada  level normatif.
Kedua, faktor  yang  berkaitan dengan  subtansi  hukum.  Subtansi hukum  permohonan  yang  masuk  ke Mahkamah Konstitusi juga
berpengaruh  terhadap  implementasi
perlindungan hak konstitusional
warga  di  Mahkamah  Konstitusi tersebut. Namun perlindungan tersebut tidak dapat diimplementasikan  secara  maksimal karena dari banyaknya perkara pengujian undang-undang yang masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi, banyak  diantara  perkara  tersebut yang  ditolak  atau  tidak  diterima karena secara substansi bukan permohonan  uji  materi (judicial
review ) melainkan merupakan permohonan pengaduan konstitusional ( constitutional
complaint )  yang  tidak  dapat  diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  56  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2003  Tentang  Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya isi putusan hakim  konstitusi  dapat  berupa  tiga macam  yaitu  permohonan  tidak diterima,  permohonan  ditolak,  serta permohonan dikabulkan.
Permohonan  tidak  diterima ( niet onvankelijk verklaard ).
Putusan konstitusi menyatakan
permohonan  tidak  dapat  diterima
apabila permohonannya meawan hukum atau tidak berdasarkan hukum.  Dalam  hal  ini  Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa pemohon  dan/atau  permohonannya tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang Mahkamah Konstitusi tersebut,  maka  amar  putusannya menyatakan  permohonan  tidak  dapat diterima. 21
Permohonan ditolak ( ontzegd ). Putusan  hakim  konstitusi menyatakan  permohonan  ditolak, apabila permohonannya tidak beralasan.  Dalam  hal  ini  undang- undang  dimaksud  tidak  bertentangan dengan  UUD  1945,  baik  mengenai pembentukan maupun materinya sebagian  atau  keseluruhan,  maka amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. 22
Permohonan dikabulkan.
Putusan  menyatakan  permohonan dikabulkan yaitu apabila permohonannya beralasan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan
beralasan atau dalam hal
pembentukan
undang-undang
dimaksud  tidak  memenuhi  ketentuan
21 Bambang  Sutiyoso,  2009, Tata  Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan
Mahkamah Konstitusi, UII Press,
Yogyakarta, hlm. 99.
22 Ibid , hlm. 101.
pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusannya menyatakan  permohonan dikabulkan.  Dalam  hal  permohonan dikabulkan,  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  dengan  tegas  materi muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. 23 3. Urgensi Perlunya Memperluas Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  yang Berkaitan dengan Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint ) untuk Memperkuat Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Berkembangnya  kasus  yang berkaitan dengan pengaduan konstitusional ( constitutional complaint )  dewasa  ini  di  Negara Indonesia pada hakikatnya menunjukkan terjadinya perkembangan kesadaran hukum masyarakat  sekaligus  menunjukkan
adanya gejala perkembangan problematika hukum. Dikatakan menunjukkan  adanya  problematika
23 Ibid.
hukum  karena  sampai  saat  ini  masih terdapat pro kontra berkenaan dengan jalur constitusional complaint yang  dapat  ditempuh warga  Negara.  Perjuangan  dalam rangka  perlindungan  terhadap  hak konstitusonal  warga  Negara  dalam kurun waktu sejak Mahkamah Konstitusi  dibentuk  sampai  saat sekarang hanya dapat diimplementasikan melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,  dapat  dipastikan  bahwa perlindungan hak konstitusional yang dapat  diperjuangkan  oleh  warga Negara saat ini hanya dalam konteks normatif  dan  bukan  pada  level praktis.
Berbagai  pendapat  mengenai pro  kontra  perlunya  memperluas kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk mengadili perkara
constitutional complaint menimbulkan  berbagai  argumentasi apakah  penambahan  kewenangan tersebut  perlu  melalui  amandemen konstitusi  atau  dapat  dilakukan dengan jalan lain selain amandemen.
Mengingat banyak kasus gugatan peraturan perundang- undangan yang masuk ke Mahkamah
Konstitusi  tersebut  yang  secara substansial mengandung unsur pengaduan konstitusional
( constitutional complain t),  sudah saatnya para legislator untuk memikirkan jalan terbaik agar secara legalitas  formal  kewenangan  untuk mengakomodir pengaduan konstitusional sebagai bentuk
perlindungan hak konstitusional warga, maka sudah seharusnya perlu menambahkan  kewenangan  tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
Menurut  penulis,  jalan  terbaik  yang perlu ditempuh adalah dengan
melakukan penambahan kewenangan tersebut  melalui  saluran  amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus juga mengadakan perubahan pada Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi tersebut. Menerima kehadiran Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem ketatanegaraan RI mengandung makna  bahwa  Mahkamah  Konstitusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan  negara  hukum  dengan menerapkan prinsip supremasi konstitusi.  Hal  ini  berarti,  secara teoretik juga menerima jika
Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk mengadili perkara  pengaduan  konstitusional yang  merupakan  bagian  dari  fungsi constitutional review untuk memberikan perlindungan yang maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Tidak  dimilikinya  kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan  secara  maksimal  bagi hak-hak  konstitusional  akan  menjadi tantangan  ke  depan  berupa  tidak maksimalnya  perlindungan  hak-hak konstitusional warga melalui mekanisme  peradilan  tata  negara ( constitutional  adjudication )  yang berlaku saat ini. Karena akan banyak kemungkinan permohonan yang diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi sebagai permohonan pengajuan undang-undang, padahal secara subtansial  merupakan  pengaduan konstitusional, yang berujung permohonan tidak dapat diterima. Secara teoretik,
untuk menjawab tantangan ke depan, dimungkinkan  bahwa  Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara  pengaduan  konstitusional.
Mengingat urgennya pengaturan berkenaan  dengan  masalah  tersebut, langkah  yang perlu dilakukan adalah
dengan melakukan perubahan terhadap  rumusan  limitatif    dalam Undang-Undang  Dasar  1945  yang mengatur  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  menjadi  rumusan  yang memungkinkan dilakukannya penambahan  kewenangan  melalui pengaturan
undang-undang.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada Mahkamah  Konstitusi  diharapkan dapat  menyesuaikan dengan tuntutan dan  perkembangan  masyarakat  yang berkaitan  dengan  praktik  demokrasi dan negara hukum, khususnya keinginan  masyarakat  dalam  hal memperoleh  perlindungan  hak-hak konstitusional secara maksimal. Oleh karena  itu,  jalan  terbaik  yang  perlu ditempuh  adalah  dengan  melakukan penambahan  kewenangan  tersebut melalui saluran amandemen Undang- Undang  Dasar  1945  sekaligus  juga
mengadakan perubahan pada Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi tersebut.

## D. Kesimpulan
Dengan  melihat  problematika
yang  muncul  dalam  implementasi
perlindungan hak konstitusional warga  dalam  sistem  ketatanegaraan di  Indonesia,  maka  dapat  penulis sarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara  umum,  melihat  kondisi aktual dan perkembangan perkara-perkara  yang  diajukan dan  diperiksa  di  Mahkamah
Konstitusi, maka perlu
diupayakan  untuk  memberikan kewenangan constitutional
complaint kepada  Mahkamah Konstitusi  agar  dapat  menjadi sarana  efektif  untuk  mengontrol kekuasaan,  baik  di  level  negara maupun masyarakat maupun pada  aspek  perlindungan  di  level normatif maupun praktis. Karena pada dasarnya pengaduan konstitusional ( constitutional complaint )  merupakan  sarana konkret  untuk  melindungi  hak- hak  konstitusional  warga  Negara yang  dijamin  oleh  konstitusi. Dengan  demikian,  masyarakat akan  mempunyai  saluran  yang jelas untuk mengarahkan memperoleh perlindungan haknya dan Mahkamah Konstitusi dapat secara cepat dan tepat untuk merestorasi
pelanggaran  hak  konstitusional warga.
2. Mengingat tantangan dari perkembangan penegakan hukum di  Indonesia,  yang  membawa pengaruh  terhadap  kemungkinan banyaknya  terjadi  pelanggaran terhadap  hak-hak  konstitusional warga,  diharapkan  kepada  pihak pemegang  kekuasaan  legislatif memikirkan  kembali  mengenai kewenangan limitatif dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar  1945  termasuk  dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri perlu segera direvisi  dengan  menambahkan kewenangan constitustional complaint agar  perlindungan  hak konstitusional warga dapat
diimplementasikan secara
maksimal.
3. Bagi  kalangan  akademisi,  perlu
semakin memperdalam penelitian
yang berkaitan dengan perlindungan  hak  konstitusional warga  agar  dapat  memberikan pertimbangan akademis yang berkaitan dengan perlunya memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional
warga melalui saluran pengaduan konstitusional dengan
penambahan
kewenangan Mahkamah  Konstitusi  mengenai hal  tersebut,  agar  perlindungan hak-hak konstitusional dapat diberikan  secara  maksimal  untuk masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Akbar,  Patrialis,  2013, Lembaga- Lembaga  Negara  Menurut UUDNRI  Tahun  1945 ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly,  2010, Model- Model Pengujian Konstitusional  di  Berbagai Negara , Sinar Grafika,
Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly,  2011, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika,
Jakarta.
Bachtiar, 2015, Problematika Implikasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Pada  Pengujian
UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Effendi,  A.Masyhur  dan  Taufani Sukmana Evandri, 2010, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,  Sosial,  Politik  dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi
Manusia)  dalam  Masyarakat , Ghalia Indonesia, Bogor.
El-Muhtaj,  Majda,  2009, Hak  Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia:  Dari  UUD  1945
sampai  dengan  Amandemen UUD  1945  Tahun 2002 ,
Kencana, Jakarta.
Ibrahim,  Anis, 2007, Merekonstruksi Keilmuan  Ilmu  Hukum  & Hukum  Milenium  Ketiga,  In -
TRANS, Malang.
Ismatullah,  Deddy  dan  Asep  A. Sahid  Gatara,  2007, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan
Agama ,  CV  Pustaka  Setia, Bandung.
Mahfud, Mohd. MD, 2010, Konstitusi  dan  Hukum  dalam Kontroversi Isu , Rajawali Pers, Jakarta.
Marbun,  dkk,  2009, Pokok-Pokok Hukum  Administrasi  Negara , Liberty, Yogyakarta.
Palguna,  I  Dewa  Gede,  2013 , Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara , Sinar Grafika, Jakarta. Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Siahaan,  Maruarar,  2012, Hukum Acara  Mahkamah  Konstitusi
Republik Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Sinamo,  Nomensen,  2012, Hukum Tata  Negara  Suatu  Kajian Kritis  tentang  Kelembagaan Negara , Permata Aksara,
Jakarta.
Sinamo,  Nomensen,  2014, Hukum Tata Negara Indonesia ,
Permata Aksara, Jakarta.
Suratman  dan  Philips  Dillah,  2014,
Metode  Penelitian  Hukum , Alfabeta, Bandung.
Sutiyoso, Bambang, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta. Syahrizal,  Ahmad,  2006, Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa  Normatif ,  Pradnya
Paramita, Jakarta.
Winarno,  2011, Paradigma  Baru Pendidikan Kewarga- negaraan ,  PT  Bumi  Aksara,
Jakarta.

## B. Jurnal
Lubis,  Solly,  “MK  dan  Putusannya: Antara Harapan dan
Kenyataan”, Jurnal Konstitusi , Vol. 3 No. 4, Desember 2006.
Nugroho,  Rahmat  Muhajir,  “Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal
Ilmu  Hukum  Novelty ,  Vol.  7
No. 1, Februari 2016.
Palguna,  I  Dewa  Gede,  “Yang “Terlepas”  Dari  Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)”, Lex  Jurnalica ,  Vol.  3  No.  3,
Agustus 2006.
Subiyanto, Achmad Edi, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional” ,
Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  8  No.
5, Oktober 2011.
Zoelva,  Hamdan,  “Constitutional
Complaint  dan  Constitutional Question  dan  Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal  Media
Hukum ,  Vol.  19  No.  1,  Tahun 2012.

## C. Makalah
Jan  Klucka, Suitable  Rights  for Constitusional Complaint , Paper  on  Workshop  of  The Functioning of the Constititional  Court  of  The Republic  of  Latvia,  Riga,
Latvia 3-4 Juli 1997.
D. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang Dasar 1945