## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Andi Ayyub Putrawan Ulki 1 , Ade Darmawan Basri 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar andiayyubputrawan@gmail.com

## Abstrak
Tindak pidana pembelaan terpaksan ( noodweer) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan  kita  atau  orang  lain  dari  suatu  tindak  pidana.  Di  dalam  KUHP,  tidak  jarang  kita  akan melakukan Sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui menggunakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  bahan-bahan  dan  data-datanya  diperoleh  dari perpustakaan dan berbagai  uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  antara  hukum  Islam  dan  KUHP  dalam  tinjauan  hukum Islam  terhadap  pembelaan  Terpaksa  ( noodweer )  dalam  KUHP  yaitu  mengadakan  suatu  penelitian  yang mana  dalam  penelitian  ini  memaparkan  pokok-pokok  secara  menyeluruh  tindak  pidana  pembelaan terpaksa  ditinjau  dari  hukum  Islam  dan  pengaturan  dalam  KUHP.  Kesimpulan  akhir  dari  skripsi  ini Pembelaan  Terpaksa  ( noodweer) digunakan  sebagai  alasan  pembenar,  tetapi  bukan  alasan  yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat  dimanfaatkan  karena  terjadi  pelanggaran  hukum  yang  mendahului  perbuatan  itu. Noodweer merupakan  pembelaan  hak  terhadap  ketidak  adilan,sehingga  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  dan memenuhi  unsur-unsur tindak pidana tidak dikenai  hukuman karena adanya pembelaan terpaksa. Dalam hukum  Islam  dinamakan  dengan  Pembelaan  yang  sah  ( daf’u  as-sail )  yaitu  upaya  yang  dilakukan seseorang  dalam  melindungi  jiwa,  kehormatan  dan  harta  benda  dari  ancaman  dan  serangan  dari  orang lain.  Maka  perbuatan  boleh  atau  tidak  dijatuhi  hukuman  harus  sesuai  dengan  syarat  yang  ditentukan dalam Islam.
Kata Kunci : Pembelaan terpaksa, Daf’u as-sail, KUHP

## Abstract
The  criminal  act  of  forced  defense  (noodweer)  in  article  49  paragraph  1  concerning  forced  defense, which  aims  to  protect  life,  honor  and  property  from  enemy  attacks,  Humans  must  have  an  instinct  to  protect themselves  or  others  from  threats  that  can  endanger  our  safety  or  that  of  others.  of  a  criminal  act.  In  the Criminal Code, it is not uncommon for us to commit an act against the law when our interests are attacked or attacked by other parties. This research is a type of  normative research with data  collection techniques using library  research,  the  materials  and  data  are  obtained  from  libraries  and  various  other  descriptions  that  are relevant to the problem of writing topics. The method used is the normative juridical approach between Islamic law  and  the  Criminal  Code  in  the  review  of  Islamic  law  against  forced  defense  (noodweer)  in  the  Criminal Code, which is to conduct a study which in this study describes the overall points of forced defense in terms of Islamic  law  and  regulations  in  Criminal  Code.  The  final  conclusion  of  this  thesis  is  that  forced  defense (noodweer) is used as a justification, but it is not an excuse that justifies an act of breaking the law, but someone who  is  forced  to  commit  a  criminal  act  can  be  used  because  of  a  violation  of  the  law  that  preceded  the  act. Noodweer is a defense of rights against injustice, so that a person who commits an act and fulfills the elements of a criminal act is not subject to punishment because of a forced defense. In Islamic law it is called a legitimate defense  (daf'u  as-sail),  namely  the  efforts  made  by  a  person  to  protect  one's  life,  honor  and  property  from threats and attacks from others. So the act may or may not be punished according to the conditions specified in Islam.
Keywords: forced defense, Daf'u as-sail, KUHP

## PENDAHULUAN
Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak yang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang  kepada  setiap  orang  untuk  memelihara  keselamatan  hidupnya,  baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatanya. Dan pada dasarnaya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain,  harta  benda  dan  kehormatanya  dari perbuatan jahat  pihak  lain,  yang  hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian  ini secara  mendalam karena penelitian  ini sangatlah  penting  untuk  diketahui  secara  lebih  rinci  mengenai  pembelaan  terpaksa  dalam kaitannya  hukum  Islam  dan  hukum  positif  sehingga  dapat  menjadikan  suatu  ilmu  yang dapat  menjadi  pedoman  untuk  memperdalam  ilmu,  khususnya  konsentrasi  pada  hukum pidana positif. Selain itu penulis ingin mengambil penelitian ini karna sudah sesuai dengan dengan  jurusan  penulis,  serta  tersedianya  literatur-literatur  sehingga  dapat  menjadi  acuan untuk menelitinya  dan
Khususnya  di  fakultas  Syariah  belum  ada  yang  mengangkat  adanya  penelitian  ini sehingga kelak bisa menjadi acuan untuk anak-anak hukum pidana  kelak. Dan disini penulis mengambil  sebuah  contoh  kasus,  tentang  pebelaan  diri  korban  dalam  kasus  pembegalan yang terjadi di Bekasi Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri (19) juga terlibat duel dengan dua  pembegal  (AS,  IY),  yang  berupaya merebut telepon  genggam  miliknya  dan  temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Namun, duel itu dimenangkan Irfan, hingga akhirnya satu  pembegal  terluka  parah  dan  meninggal  dunia.  kasus  Irfan  tidak  sampai  diadili  di pengadilan. Dirinya hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh  kepolisian  hanya  sebagai  saksi.  Tidak  hanya  itu,  Irfan  bahkan  memperoleh penghargaan dari Kapolretabes Bekasi karena tindakan bela dirinya yang menginsipirasi. 1
Kemudian dalam hadis nabi juga telah dijelaskan sebagai berikut:
ٌلُج َر َءاَج  ْنِإ  َتْيَأَرَأ ِ هاللَّ  َلوُس َر اَي  َلاَقَف -ملسو هيلع الله ىلص- ِ هاللَّ  ِلوُس َر ىَلِإ  ٌلُج َر َءاَج  َلاَق َة َرْي َرُه ى ِبَأ  ْنَع .» ٌديِهَش  َتْنَأَف « َلاَق ىِنَلَتَق  ْنِإ  َت ْيَأَرَأ َلاَق .» ُهْلِتاَق « َلاَق ىِنَلَتاَق  ْنِإ  َتْيَأَرَأ َلاَق .»  َكَلاَم ِهِطْعُت َلاَف « َلاَق ىِلاَم َذْخَأ ُدي ِرُي َوُه « َلاَق ُهُتْلَتَق  ْنِإ  َتْيَأَرَأ َلاَق  ِراهنلا ىِف »
Artinya:
Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  anhu  ia  berkata  bahwa  ada  seseorang  dari  yang menghadap  Rasulullah  shallallahu  alaihi  wa  sallam,  ia  berkata,  “Wahai  Rasulullah, bagaimana  pendapatmu  jika  ada  seseorang  yang  mendatangiku  dan  ingin  merampas
1 https://m.detik.com/news/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-darurat, di  akses  pada  pukul  13.46 WITA Tanggal 18 Agustus 2020
hartaku  ?  Beliau  bersabda,  “Jangan  kau  beri  padanya.”  Ia  bertanya  lagi,  “Bagaimana pendapatmu  jika  ia  ingin  membunuhku?”  Beliau  bersabda,  “Bunuhlah  dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia  bertanya  kembali.  “Ia  yang  di  neraka”,  jawab  Nabi shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam. (HR. Muslim no. 140).
Dalam  hukum  pidana  positif  yakni  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Pasal  49 mengatur  pembelaan  diri  yang  dibenarkan  hukum  dengan  istilah  pembelaann  terpaksa. Demikian pula dalam hukum Pidana Islam nampaknya disyari’atkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan,  dengan  istilah menolak menyerang. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam  dikenal  istilah daf’u  as-sail (pembelaan  khusus).  Dalam  hukum  Islam  pertanggung jawaban  pidana  dapat  dihapus  karena  beberapa  sebab. Pertama, hal-hal  yang  bertalian dengan  perbuatan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  mubah  (tidak  dilarang)  yang disebut Asbab  al-Ibahah atau  sebab  diperbolehkan  perbuatan  yang  dilarang,  diantaranya yaitu: Pembelaan  yang sah, mendidik, pengobatan,  halalnya jiwa, anggota  badan  dan  harta seseorang, hak dan keewajiban penguasanya. Kedua, hal- hal yang bertalian dengan keadaan pelaku  atau  perbuatan  yang  dilakukan  tetap  dilarang  tetapi  pelakunya  tidak  dijatuhi hukuman  yang  disebut asbab  raf’i  al  uqubah atau  sebab  hapusnya  hukuman,  diantaranya yaitu: Paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (dibawah umur). 2
Pengertian  secara  umum  tentang  pembelaan  diri  yang  sah  tersebut  merupakan kesimpulan yang disertakan pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi :
(1) “Barangsiapa  terpaksa  melakukan  perbuatan  untuk  pembelaan,  karena  ada serangan  atau  ancaman  serangan  ketika  itu  yang  melawan  hukum,  terhadap  diri sendiri  maupun  orang  lain:  terhadap  kehormatan  kesusilaan  (eerbaarheid)  atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak pidana.”
(2) “Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas,  yang  langsung  disebabkan  oleh kegoncangan jiwa, yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tindak pidana”. 3
Dalam  hukum  Islam  segala tindakan  manusia,  baik tindakan  itu    berupa  ucapan  atau perbuatan  yang  ada  dalam  ibadah  dan  mu’  amalah,  atau  berupa  pidana  dan  perdata,  baik yang terjadi soal-soal akad ( contrac) atau pengelolaan ( at-tasharruf ), maka semua itu dalam syariat  Islam  ada  hukumnya.  Hukum-hukum  itu  sebagian  telah  dijelaskan  didalam  nash- nash Al-quran dan As-sunnah, dan yang sebagian yang lain belm dijelaskan, teteapi syariat
2 Amir Syarifudin , Ushul Fiqih, cet-4 , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 436-464.
3 Moeljanto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , cet-21 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h.23
Islam telah  mebuat dalil  dan  tanda-tanda bagi  hukum tersebut, sehingga seorang mujtahid dengan  media  dalil  dan  tanda-tanda  itu  mampu  melahirkan  ketetapan  dan  penjelasan baginya tentang hal tersebut. 4

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  yang  disebut  pula  dengan  istilah  Library  Research.  Karya  tulis  ini  disusun dengan  meneliti  aspek-aspek  teoritis  yang  diambil  dari  buku-buku,  kitab-  kitab,  karya  tulis ilmiah,  maupun  literatur  lainnya  yang  selanjutnya  diidentifikasi  dan  dianalisis  dengan menggunakan Pendekatan Yuridis, Pendekatan Syar’i dan pendekatan perbandingan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan  Hukum  Pembunuhan  Daya  Paksa  Menurut  Hukum  Nasional  dan Hukum Islam
1. Ketentuan Hukum Nasional
Pasal  49  ayat  (1)  KUHP mengatur  mengenai  perbuatan  “pembelaan  darurat” ( noodweer ) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal  ini  mengatur  alasan  penghapus  pidana  yaitu  alasan  pembenar  karena  perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.
Pembelaan  terpaksa  (noodweer)  dalam  KUHP  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu noodwer (pembelaan  Terpaksa)  dan noodwer-exes (pembelaan  darurat  yang  melampaui batas) terdapat dalam Pasal 39 KUHP Yang bebunyi
(1) Tidak  dipidana,  barang  siapa  melakukan  perbuatan  pembelaan  terpaksa  untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun  orang  lain,  karena  ada  serangan  atau  ancaman  serangan  yang  sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum
(2) Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas,  yang  langsung  disebabkan  oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak
4 Abd.  Wahab.  Khallaf, Kaidah  Kaidah  Hukum  Islam  Ushul  Fiqh (yogyakarata:Nur  Cahya,  1980), hlm 11

## dipidana
Jika  alasan  penghapus  pidana  ini  kemudian  terbukti,  maka  hakim  akan mengeluarkan  putusan  yang  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  ( ontslag van  alle  rechtsvervolging ).  Bukan  putusan  bebas  alias vrijspraak. Jadi,  hakimlah  yang harus  menguji  dan  memutuskan  hal  ini,  sedangkan  polisi  hanya  mengumpulkan  bahan- bahannya untuk diajukan kepada hakim 5
Disini  orang  boleh  melawan  untuk  mempertahankan  diri  dan  barangnya  yang dirampok itu, sebab perampok telah menyerang dengan melawan hak.
Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah :
1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang  dibela  ialah  diri  sendiri,  orang  lain,  kehormatan  kesusilaan,  atau  harta benda sendiri atau orng lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
4. Serangan itu melawan hukum.
Sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit).
Terkait  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  (noodweer  exces),  menurut Andi Hamzah ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan  yang  melawan  hukum,  yang  dibela  juga  sama,  yaitu  tubuh,  kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:
1. pada  pembelaan  terpaksa  yang  melampau  batas  (noodweer  exces),  pembuat melampaui  batas  karena  keguncangan  jiwa  yang  hebat.  Oleh  karena  itu  maka perbuatan  membela  diri  melampaui  batas  itu  tetap  melawan  hukum,  hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat.  Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan  terpaksa  (noodweer)  merupakan  dasar  pembenar,  karena  melawan hukumnya tidak ada. 6
5 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-  komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 1993), h. 64-66
6 Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta : PT. Rineka Cipta), h.159-160

## 2. Ketentuan Hukum Dalam Hukum Islam
Para  fuqaha bersepakat  bahwa membela  diri  adalah  suata  jalan  yang  sah  untuk mempertahankan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dari  serangan  terhadap  jiwa,  kehormatan dan harta. Akan  tetapi,  mereka  berbeda pendapat mengenai hukumannya. 7 Jadi apabila ia merupakan suatu kewajiban atau suatu hak. Konsekuensinya apabila membela  diri itu merupakan  suatu  hak maka  seseorang  boleh  saja  memilih  antara  mengerjakannya  atau meninggalkannya  dan  hal  itu  tidak  berdosa  dalam  memilih  satu  diantaranya.  Namun sebaliknya  apabila  membela  diri  merupakan  suatu  kewajiban  makasesorang  tidak memiliki hak pilih dan ia berdosa ketika ia  meninggalkannya. Serangan  seseorang ada kalanya ditunjukap kepada kehormatan jiwa atau harta benda.
Untuk  membela  kehormatan  para  ulama  sepakat  bahwa  hukumnya ialah  wajib, apabila  seorang  lelaki  hendak  memperkosa  seorang  perempuan,  sedangkan  jalannya untuk  mempertahankan  kehormatannya  tidak  ada  lagi  kecuali  membunuhnya  maka perempuan  tersebut  wajib  membunuhnya.  Untuk  membela  jiwa  para  fuqaha  berbeda bendapat  mengenai  hukumannya.  Menurut  mazhab  Hanafi  dan  pendapat  yang rajih (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i membela jiwa hukumnya wajib. 8
Sedangkan menurut pendapat yang marjuh (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i serta pendapat yang rajih (kuat) didalam mazhab Hanbali membela jiwa itu  hukumnya jaiz (boleh)  bukan  wajib. 9 Orang  yang  diserang  boleh  melakukan upaya pembelaan,  dan  boleh  pula  tidak  melakukannya.  Perbedaan  antara  harta  dengan  jiwa adalah  dengan  diizinkan  maka  harta  menjadi  halal,  sedang  untuk  jiwa  meskipun diizinkan  tetap  dilarang  membunuhnya.  Sebagian  fuqaha    berpendapat  bahwa pembelaan terhadap harta adalah wajib, jika harta tersebut berupa hewan yang bernyawa atau  harta  titipan  atau  harta  orang  yang  diserang  sendiri  tetapi  ada  hak  orang  lain didalamnya, seperti barang jaminan ( rahn ) dan sewaan ( ijarah ). 10
Adapun hadist yang menjelaskan terkait pembunuhan karena daya paksa yaitu :
َر َءاَج َلاَق ِثيِدَحْلا اَذَهِب  ُثِ دَحُي هي ِر ْوهثلا  َناَيْفُس  ُتْعِمَس َو َلاَق ِهيِبَأ  ْنَع ٍق ِراَخُم  ِنْب  َسوُباَق  ْنَع ِ يِبهنلا ىَلِإ ٌلُج
َلاَق ِ هللَّاِب ُه ْرِ كَذ  َلاَق يِلا ُدي ِرُيَف يِنيِتْأَي  ُلُج هرلا  َلاَقَف َمهلَس َو ِهْيَلَع ُ هاللَّ ىهلَص ْنَم ِهْيَلَع  ْنِعَتْساَف  َلاَق  ْرهكهذَي ْمَل  ْنِإَف
ْلُّسلاِب  ِهْيَلَع  ْنِعَتْساَف  َلاَق  َنيِمِلْسُمْلا  ْنِم ٌدَحَأ يِل ْوَح  ْنُكَي  ْمَل  ْنِإَف  َلاَق  َنيِمِلْسُمْلا  ْنِم  َكَل ْوَح ىَأَن  ْنِإَف  َلاَق  ِناَط
7 Abdul Qadir audah, Ensiklopedia Hukum Pidana  Islam ,  (Bogor:  PT.  Kharis ma  Ilmu), h. 138
8 Ahmad Wardi, Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Graha, 2005) h. 81
9 Ahmad Wardi, Muslich, Hukum Pidana Islam, h.89
10 Ahmad Wardi, Muslich, Hukum Pidana Islam, h.90
َح  َكِلاَم َنوُد ْلِتاَق َلاَق يِ نَع ُناَطْلُّسلا

## ِءاَدَهُش  ْنِم َنوُكَت ىهت
Artinya :
Dari Qabus bin Mukhariq, dari bapaknya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan hadits berikut ini,
Ada  seorang laki-laki  mendatangi  Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa  sallam dan  berkata, “Ada  seseorang  datang  kepadaku  dan  ingin  merampas  hartaku.”Beliau  bersabda, “Nasehatilah  dia  supaya  mengingat  Allah.”Orang  itu  berkata,  “Bagaimana  kalau ia  tak ingat?”Beliau  bersabda,  “Mintalah  bantuan  kepada  orang-orang  muslim  di sekitarmu.”Orang  itu  menjawab,  “Bagaimana  kalau  tak  ada  orang  muslim  di  sekitarku yang  bisa  menolong?”Beliau  bersabda,  “Mintalah  bantuan  penguasa  (aparat berwajib).”Orang  itu  berkata,  “Kalau  aparat  berwajib  tersebut  jauh  dariku?”Beliau bersabda, “Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan  hartamu.”  (HR.  An  Nasa’i  no.  4086  dan  Ahmad  5:  294.  Hadits
ini shahih menurut Al Hafizh Abu Thohir) 11
Dapat disimpulkan bahwa Boleh membela diri ketika berhadapan dengan tukang begal  atau  tukang  rampok  saat  tidak  ada  di  sekitar  kita  yang  menolong  dan  tidak  ada aparat  juga  yang  bisa  menyelamatkan.  Membela  diri  dari  tukang  begal  atau  tukang rampok saat itu hingga mati dicatat sebagai syahid di akhirat. Sedangkan untuk hukum di dunia, ia tetap dimandikan dan dishalatkan.
a. Syarat Pembelaan diri dalam Hukum Islam
Pembelaan  diri  memiliki  syarat-syarat  yang  wajib  dipenuhi  sehingga seseorang  dapat  dianggap  dalam  keadaan  membela  diri.  Syarat-syarat  itu  adalah sebagai berikut :
1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.
Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum.Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan.. 12
Menurut  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Ahmad,  penyerangan  tidak perlu  harus  berupa  pembuatan jarimah yang  diancam  dengan  hukuman, melainkan  cukup  dengan  atau  berupa  perbuatan  yang  tidak  sah  (tidak  benar).. Menurut  Imam  Abu  Hanifah  dan  murid-  muridnya,  serangan  harus  berupa jarimah yang  diancam  dengan  hukuman  dan  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat dimintai  pertanggung  jawaban  pidana.  Dengan  demikian,  apabila  perbuatan (serangan)  bukan jarimah yang  diancam  dengan  hukuman,  melainkan  hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang
11 HR. An Nasa’i no. 4086 dan Ahmad 5: 294
12 Abdul Qadir Audah. Ensiklopedia Hukum , h.142
yang  diserang  itu  hanya  berada  dalam  keadaan  yang  terpaksa.Dan  menurut Imam Abu Yusuf, perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 13
2) Penyerangan harus terjadi seketika
Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang  saja  merupakan  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum.  Hal  ini oleh  karena  pembelaan  baru  diperbolehkan  apabila  benar-benar  telah  terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. 14
3) Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan
Syarat  untuk  dibolehkannya  pembelaan  diri  adalah  bahwa  tidak  ada  cara  lain yang  dapat  dilakukan  untuk  menolak  serangan  kecuali  dengan  cara  pembelaan tersebut. Dengan  demikian  apabila masih ada  cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan.
4) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya.
Apabila  penolakan  tersebut  melebihi  batas  yang  diperlukan,  hal  itu  bukan  lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. 15
5) Melewati batas ukuran membela diri (yang  dibolehkan)
Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan  yang  diperlukan,  maka  harus  bertanggungjawab  atas  ketindakannya itu. 16
b. Pembelaan Umum ( Amar Ma’ruf Nahi Mungkar)
Pembelaan  umum  artinya  pembelaan  untuk  kepentingan  umum  atau menganjurkan  untuk  melakukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  menurut  syara’ dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan.
c. Dasar Hukum Pembelaan Umum Al-Quran Surat Al-Imran;10
Para  fugaha  berpendapat  bahwa  pembelaan  umum  atau amar  ma’ruf  nahi munkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.
Menurut sebagian fuqaha, hukum pembelaan umum adalah wajib ain yang
13 Abdul Qadir Audah. Ensiklopedia Hukum , h.144
14 Marsum , fiqh jinayah., h.168-169
15 Ahmad  Mawardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam,  ( Jakarta:  Singa  Gra fika,2004),  h.91
16 Abdul Qadir  Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana  Islam , h.152.
dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajiban tersebut lebih kuat  daripada  kewajiban  haji,  karena  untuk  kewajiban  haji  diisyaratkan  adanya istitha’ah (kesanggupan), 17 sedangkan  untuk  pembelaan  umum istitha’ah tersebut tidak  diisyaratkan.  Dan  menurut  sebagian  fuqaha  pembelaan  umum  adalah  wajib kifayah , seperti halnya jihad atau berperang yang diwajibkan juga atas setiap orang tetapi  kewajiban  tersebut  menjadi  terhapus  apabila  sudah  ada  orang  lain  yang menjalankannya. 18

## d. Sumber dan hukum pembelaan umum
Ma’ruf atau  kebaikan  adalah  setiap  ucapan  atau  perbuatan  yang  perlu diucapkan  atau  diperbuat  sesuai  dengan  ketentuan  dan  prinsip-  prinsip  umum syari’at  Islam,  seperti  berakhlakul  mulia,  berbuat  baik  kepada  fakir  miskin  dan sebagainya. Munkar adalah  setiap  perbuatan  yang  dilarang  terjadinya  menurut syari’at  Islam.  Menyuruh  kebaikan  ( amar  ma’ruf )  bias  berupa  perkataan,  seperti ajakan  untuk  membantu  korban  gempa,  pemberian  kepada  orang  lain,  dan  bias gabungan  antara  ucapan  dan  perbuatan,  seperti  mengajak  untuk  membayar  zakat sekaligus  juga  mengeluarkannya.  Dengan  demikian,  menyuruh  kebaikan  adalah menganjurkan  (membujuk)  untuk  mengerjakan  atau  mengucapkan  apa  yang seharusnya  diperbuat  dan  diucapkan  sesuai  dengan  ketentuan syara’ .  Sedangkan melarang  keburukan  adalah  membujuk  orang  lain  untuk  meninggalkan  apa  yang harus ditinggalkan 19
e. Syarat-syarat pembelaan Umum
Hukum  pembelaan  umum  adalah  wajib,  namun  dalam  pelaksanaan diperlukannya syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan yang melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut ada lima macam yaitu:
1. Dewasa dan berakal sehat ( mukallaf )
2. Iman
3. Adanya kesanggupan
4. Adil
5. Izin (persetujuan)
17 Ahmad  Hanafi, “Asas-asas hukum pidana” h.219
18 Ahmad  wardi Muslich, Hukum Pidana  Islam , h .95
19 Ahmad  wardi Muslich, Hukum Pidana  Islam h .96

## B. Analisis  Perbandingan  Terhadap  Pembunuhan  Karena  Daya  Paksa  Dari  Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif

## 1. Analisi Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Pengertian
Pada  dasarnya  pembelaan  terpaksa  adalah  merupakan  hak  atau  tabiat  ataupun naluri  yang  dimiliki  setiap  orang  untuk  mempertahankan  hidupnya  dan  keselamatan baik dirinya maupun orang lain, semua hukum yang ada telah menetapkan berlakunyta sejak  dahulu.  Maka  dalam  hal  ini  hukum  pidana  positif  dan  hukum  pidana  Islam menetapkan  pula  tentang  berlakunya  pembelaan  terpaksa  tersebut  sedemikian  rupa, namun  hal  ini  tentu  saja  didalam  berlakunya  aturan-aturan  itu  tidak  menuntut kemungkinan  terdapat  perbedaan  atau  persamaan  atau  bahkan  perluasan  atau kekurangan diantara kedua hukum pidana tersebut, hukum pidana Islam maupun pidana positif.
Pengertian  dan  kedudukan  tentang  pembelaan  terpaksa  dalam  hukum  pidana positif  dan  dalam  hukum  Islam  mengalami  perubahan  dalam  perjalanan  sejarahnya. Yang mana pada masa dahulu pembelaan  diri hanya merupakan hak yang diambil dari hukum  alami  bukan  dari  hukum  positif.  Misalnya  pada  abad  pertengahan  pembelaan diri tidak dianggap sebagai suatu keadaan yang menghindarkan hukuman, tetapi hanya memungkinkan disebabkan dari hukuman,  akan  tetapi pada  abad ke XVIII pembelaan dianggap  sebagai  pembelaaan  terpaksa  (darurat)  yang  membolehkan  seseorang  untuk membela  dirinya  sendiri.  Keadaan  tersebut  timbul  sebagai  akibat  ketidakadanya perlindungan  yang  siap  dari  masyarakat  (negara),  kemudian  dalam  abad  XIX pembelaan diri sebagai keadaan terpksa, karena bahaya yang telah mengepung korban menyebabkan dia tidak mempunyai pilihan lain, karena nalurinya mendorong dia untuk memelihara  hidupnya.  Pendapat  baru  sekarang  dalam  hukum  positif  berpendirian bahwa  pembelaan  diri  merupakan  pemakaian  hak  yang  diberikan  Undang-undang, bahkan  merupakan  tugas  kewajiban  setiap  orang  untuk    memelihara  hidupnya  serta memeprtahankan diri atau hidupnya.
Pendirian  tentang  pembelaan  diri  atau  pembelaan  terpaksa  tersebut  sesuai dengan  apa-apa  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  telah  tertulis  dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab Undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana  (KUHP)  yang  berlaku  sejak  tanggal  1  januari  1918  dan  Secara    tersurat pembelaan  terpaksa    itu  diatur  dalam  pasal  49.  Dalam  hukum  Pidana  Islam kedudukannya  hukum  dalam  pembelaan  diri  atau  pembelaan  terpaksa  sudah
disyariatkan sejak beberapa ratus  tahun sebelumnya, yakni sejak Islam lahir, pada masa Nabi  Muhammad  lahir.  Sebab  pembelaan  diri  tersebut  merupakan  salah  satu  ajaran Islam tentang Amar ma’ruf nahi munkar .
Jadi  pada  dasarnya,  pengertian  pembelaan  terpaksa  baik  dalam  hukum  pidana Islam  maupun  Positif  tidak  ada  perbedaan,  yaitu  suatu  hak  dan  kewajiban  yang diberikan  undang-  undang  kepada  setiap  orang  untuk  mempertahankan  jiwa,  harta, benda  dan  kehormatan  baik  diri  sendiri  maupun  orang  lain  dari  serangan  yang melawan  hukum  atau  masih  merupakan  ancaman  orang  lain  dari  serangan  yang melawan hukum atau masih merupakan ancaman serangan yang berbahaya yang timbul secara  mendadak  dengan  memakai  kekuatan  yang  seperlunya  atau  seimbang  dengan serangan itu sendiri.

## 2. Analisis  Perbandingan  Pembelaan  Terpaksa  Dari  Segi  Kepentingan- Kepentingan Yang Harus Dibela
Sesungguhnya  pada  pembelaan  terpaksa  dalakm  KUHP  dan  hukum  pidana Islam  penekananya  adalah  terhadap  kepentingan-kepentingan  jiwa,  harta  benda  dan kehormatan  milik individu  baik diri  sendiri  maupun  orang  lain, namun ternyata  dalam hukum  pidana  Islam  disyariatkan  pula  kepentingan-kepentingan  yang  berorientasi masyarakat  pada  umumnya,  yaitu  hak-  hak  masyarakat,  ketertibaan  dan  keamanan. Perbedaaan  ini  disebabkan  pembelaan  umum  atau amar  ma’ruf  nahi  munkar merupakan  salah  satu  bentuk  dalam  pembelaan  terpaksa  dan  obyeknya  kepentingan hukumnya  selain  kepentingan-kepentingan  individu  juga  masyarakat  pada  umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini nampak lebih luasnya ruang lingkup pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dibanding hukum pidana positif.
Dalam  hukum  pidana  positif  (KUHP)  pembelaan  terpaksa  terhadap  orang  lain sama  hukumnya  dengan  pembelaan  terhadap  diri  sendiri,  sebab  pengertian  orang  lain ditafsirkan oleh para ahli hukum adalah siapa saja selain diri sendiri tanpa membedakan agama. Menurut R. Soesilo SH, yang dimaksud orang lain disini adalah siapa saja selain diri sendiri, seperti keluarga, teman dan siapa saja.
Sedangkan  dalam  hukum  Islam  pembelaan  terhadap  orang  lain,  harta  benda ndan  kehormatan  dapa  disamakan  dengan  h  ukum  terhadap  diri  sendiri  terbatas  bagi orang-orang  Islam  dan  kafir Dzimmy saja.  Hal  ini  dikarenakan  pengertian  orang  lain ditafsirkan para fuqaha orang Islam  dan Dzimmy , sedang bagi  orang  kafir Harbi tidak diwajibkan.
Maka hal ini mengenai hukum dan kedudukannya masing- masing kepentingan
dalam  pembelaan  terpaksa  didalam  hukum  pidana  Islam  dibeda-bedakan,  yakni kepentingan  jiwa  dan  kehormatan  adalah  merupakan  kewajiban  dan  sedangkan kepentingan  harta  benda  hanya  merupakan  hak  saja.  Maka  dalam  hal  ini,  para  ahli hukum  positif  tidak  membedakan  tentang  kedudukan  masing-  masing  kepentingan mana yang hak atau mana yang merupakan sebuah kewajiban.

## 3. Analisis Perbandingan dari Segi Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa
Dalam pembelaan terpaksa menurut hukum Islam  dan  hukum Positif memiliki kesamaan  dalam  kriteria  syarat-syarat  yang  diperbolehkannya  adanya  pembelaan terpksa.  Diantara  lain  dalam  hukum  Islam  syarat  tersebut  ialah  adanya  serangan  atau tindakan melawan hukum, penyerangan harus terjadi seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan  serangan,  penolakan  serangan  hanya  boleh  dengan  kekuatan  seperlunya dan  melewati  batas  ukuran  membela  diri  maksudnya  disini  adalah  melebihi  batas penyerang.  Sedangkan  dalam  hukum  positif  syarat  diperbolehkannya  melakukan pembelaan  terpaksa  ialah  harus  adaanya  serangan  dimana  serangan  itu  mengancam dengan  tiba-tiba,  serangan  itu  harus  melawan  hukum,  terhadap  serangan  itu  harus diadakan  penyerangan  setimpal,  pembelaannya  hanya  terbatas,  pembelaan  harus dilakukan untum membela diri sendiri atau orang lain,  adanya serangan yang melawan hukum dan seketika diantaranya serangan binatang dan serangan orang gila.
Dalam  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana  positif  nampaknya  tidak  ada perbedaan, artinya bahwa pembelaan itu harus dikarenakan terpaksa tidakada jalain lain kecuali  harus  menolak  serangan  atau  mengadakan  perlawanan.  Dapat  disimpulkan bahwa  kedua  hukum  tersebut  memiliki  kesamaan  syarat-syarat  diperbolehkannya melakukan tindakan pembelaan terpaksa.

## 4. Analisis  Perbedaan  Pembelaan  Terpaksa  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif
Dalam  perbedaan  pembelaan  terpaksa  antara  hukum  Islam  dan  hukum  Positif, terdapat  dalam  pengertiannya  dimana  hukum  Islam  tidak  hanya  mengatur  pembelaan terpaksa  dalam  Istilah  Islam daf’u  sa-sail (pembelaan  khusus)  melaikan  mengatur tentang  kepentinag-kepentingan  umun dif’a  asy  syar’i  al-am (pembelaan  umum), sedangkan  dalam  hukum  positif  hanya  mengatur  tentang  pembelaan  terpaksa  yang terterang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umun  Sistem  amar  ma’ruf nahi munkar  tidak  dikenal  oleh  hukum  positif  atau  KUHP. Tetapi  sistem  amar  ma’ruf  nahi  munkar  hanya  diterapkan  oleh  hukum  positif  dalam keadaan tertentu saja  sedangkan dalam Islam dijalankan dengan seluas- luasnya.
Maka penulis disini yang lebih dominan untuk digunakan hukum Islam sebagai acuan  dalam  tata  hukum  diIndonesia  dan  untuk  dimasukanya  dalan  KUHP  agar pembelaan  tentang  ketertiban  umum  mendapatkan  pembelaan  yang  sama  dengan pembelaan terpaksa.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  pembelaan  terpaksa  adalah  merupakan  hak  atau  tabiat  ataupun  naluri yang  dimiliki  setiap  orang  untuk mempertahankan  hidupnya  dan  keselamatan  baik  dirinya maupun  orang  lain,  semua  hukum  yang  ada  telah  menetapkan  berlakunyta  sejak  dahulu. Maka dalam hal ini hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menetapkan pula tentang berlakunya pembelaan terpaksa tersebut sedemikian rupa, namun hal ini tentu saja didalam berlakunya  aturan-aturan  itu  tidak  menuntut  kemungkinan  terdapat  perbedaan  atau persamaan  atau  bahkan  perluasan  atau  kekurangan  diantara  kedua  hukum  pidana  tersebut, hukum pidana Islam maupun pidana positif.
Pendirian tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa tersebut sesuai dengan apa- apa  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  telah  tertulis  dan  dikodifikasikan dalam  sebuah  kitab  Undang-undang  yaitu  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP) yang  berlaku  sejak  tanggal  1  januari  1918  dan  Secara    tersurat  pembelaan  terpaksa    itu diatur dalam pasal 49. Dalam hukum Pidana Islam kedudukannya hukum dalam pembelaan diri  atau  pembelaan  terpaksa  sudah  disyariatkan  sejak  beberapa  ratus    tahun  sebelumnya, yakni  sejak  Islam  lahir,  pada  masa  Nabi  Muhammad  lahir.  Sebab  pembelaan  diri  tersebut merupakan salah satu ajaran Islam tentang Amar ma’ruf nahi munkar .
Dalam  perbedaan  pembelaan  terpaksa  antara  hukum  Islam  dan  hukum  Positif, terdapat  dalam  pengertiannya  dimana  hukum  Islam  tidak  hanya  mengatur  pembelaan terpaksa dalam  Istilah  Islam daf’u sa-sail (pembelaan  khusus)  melaikan  mengatur  tentang kepentinag-kepentingan umun dif’a asy syar’i al-am (pembelaan umum), sedangkan dalam hukum  positif  hanya  mengatur  tentang  pembelaan  terpaksa  yang  terterang  dalam  pasal  49 ayat  1  KUHP  tidak  mengatur  tentang  kepentingan-kepentingan  umun  Sistem  amar  ma’ruf nahi munkar tidak dikenal oleh hukum positif atau KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Mawardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Singa Audah Abdul Qadir, Ensiklopedia Hukum Pidana  Islam ,  Bogor:  PT.  Kharis ma  Ilmu. Grafika,2004.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology  and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Hanafi Ahmad  , “Asas-asas hukum pidana” https://m.detik.com/news/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-darurat, di akses pada Lengkap Pasal Demi Pasal Bogor: Politea, 1993.
Moeljanto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , cet-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
MuslicAhmad  wardi h, Hukum Pidana Islam pukul 13.46 WITA Tanggal 18 Agustus 2020 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- komentarnya Syarifudin Amir , Ushul Fiqih, cet-4 , Jakarta: Kencana, 2008.
Wahab  Abd..  Khallaf, Kaidah  Kaidah  Hukum  Islam  Ushul  Fiqh yogyakarata:Nur  Cahya, 1980.
Wardi Ahmad, Muslich, Hukum Pidana Islam,Jakarta, Sinar Graha, 2005.