## JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN
Vol. 7 No. 1 Juni 2022 | Hal. 55 – 67
https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6434

## Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur
Warih Andan Puspitosari a, 1* , Faudyan Eka Satria b,2 , Arni Surwati c,3 , Iswanto d,4 abcd Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
1 warihandan@gmail.com* *korespondensi penulis
Informasi artikel :  ABSTRAK Received: 4 Januari 2022; Revised: 22 Juni 2022; Accepted: 30 Juni 2022.
Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang wajib  dihormati,  dilindungi  dan  dipenuhi,  termasuk  hak  mendapatkan pendidikan.  Kampus  inklusi  berupaya  mewujudkan  pemenuhan  pendidikan tinggi  bagi  penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  situasi  kontemporer  penyandang  disabilitas  di  lingkup perguruan  tinggi  Indonesia.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  telaah literatur,  yang  bekerja  dengan  memilih  artikel  melalui  proses  penyaringan pada  tahun  2020-2021.  Proses  telaah  dilakukan  pada  database  online  yaitu Proquest. Ada sepuluh artikel yang ditelaah yang sesuai dengan kriteria inklusi. Berdasarkan analisis dari artikel tersebut ada beberapa komponen tantangan dalam  mewujudkan  kampus  inklusi.  Pertama,  pandangan  masyarakat  dan diskriminasi  yang  menilai  bahwa  prasyarat  mutlak  untuk  mewujudkan  visi hidup secara optimal adalah dengan memiliki kesempurnaan tubuh.  Kedua, perlunya  dorongan  bagi  pemangku  kebijakan  untuk  memenuhi  sarana, prasarana serta sumber daya manusia serta kebijakan dalam menyelenggarakan  kampus  inklusi.  Ketiga,  manajemen  pembelajaran  dan sumber daya manusia. Keempat, aksesibilitas layanan kampus yang ditujukan untuk  melampaui  prasyarat  formal  sebuah  perguruan  tinggi  dalam menerapkan konsep kampus inklusi.
Kata-kata kunci: Kampus inklusi;
Pendidikan Tinggi; Penyandang Disabilitas.

## ABSTRACT
Keywords: Inclusive Campus; Higher Education; Persons with disabilities.
The Challenges of Realizing an Inclusion Campus in Higher Education in  Literature  Review .  Persons  with  disabilities  are  part  of  society  that  has rights  that  must  be  respected,  protected  and  fulfilled,  including  the  right  to education.  Inclusion  campuses  strive  to  realize  the  fulfillment  of  higher education  for  people  with  disabilities.  This  study  aims  to  describe  the contemporary  situation  of  people  with  disabilities  within  the  scope  of Indonesian  universities. This research method uses a literature review, which works by selecting articles through a screening process in 2020-2021. The review process  is  based  on  online  database,  namely  Proquest.  There  are  ten  articles studied that fit the inclusion criteria. Based on the analysis of the article, there are several components of the challenge in realizing an inclusion campus. First, the view of society and discrimination that judges that the absolute prerequisite for realizing  the vision  of  life optimally  is to have the  perfection of the body. Second, there is a need for encouragement for policymakers to meet facilities, infrastructure and human resources as well as policies in organizing inclusion campuses.  Third,  learning  and  human  resource  management.  Fourth,  the accessibility of campus services aimed at exceeding the formal prerequisites of a college in implementing the concept of an inclusion campus.
Copyright © 2022 (Warih Andan Puspitosari, dkk). All Right Reserved
How to Cite : Saylendra, N. P., & Fitri Silvia Sofyan. (2022). Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Boardgame. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 7 (1), 44-54. https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6238
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4

## Pendahuluan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, menawarkan pendekatan baru dalam menangani penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah hak  asasi  manusia.  Menurut  UN-CRPD,  penyandang  disabilitas  adalah  seseorang  dengan disabilitas  fisik,  mental,  intelektual  atau  sensorik    jangka  panjang  yang  berinteraksi  dengan berbagai hambatan yang dapat mencegah partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan. dengan orang lain  (The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., 2007). Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat dan memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu hak  penyandang disabilitas adalah  pendidikan. Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas  (CRPD)  menjamin  hak  atas  pendidikan  tinggi  bagi penyandang disabilitas (Kanter, 2011). Adanya kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas telah menyebabkan peningkatan jumlah siswa penyandang disabilitas (Wisbey & Kalivoda, 2016).
Pendidikan  tinggi  diakui  sebagai  tempat  untuk  pengembangan  individu,  kesejahteraan sosial  dan  kohesi  sosial  atas  keragaman  kemampuan  fisik,  sehingga  dibutuhkan  kebijakan dalam  perguruan  tinggi  untuk  memenuhi  hak  pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas (Kamanzi  et  al.,  2021).  Pengembangan  kampus  inklusi  merupakan  strategi  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut. Pendidikan inklusif adalah praktik pendidikan di sekolah yang melibatkan semua siswa  dalam proses pembelajaran, semua anggota diperlakukan sama karena memiliki nilai  yang  sama  sebagai  anggota  masyarakat  (Moriña,  2017).  Inklusi  berarti  pengintegrasian siswa  umum  dengan  anak  berkebutuhan  khusus  secara  holistik  yang  mencakup  seluruh kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial di dalam sekolah (Yusuf, 2015). Pendidikan inklusif memandang  anak berkebutuhan khusus tidak dilihat sebagai suatu bentuk disabilitas, tetapi harus dipahami sebagai anak dengan kondisi kesehatan yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara  yang berbeda dan mencapai prestasi yang berbeda secara bersama-sama (Isrowiyanti,  2013).  Pendidikan  inklusif  adalah  proses  belajar  mengajar  di  mana  siswa penyandang  disabilitas  dididik  bersama  siswa  non  disabilitas  di  sekolah  umum  dengan modifikasi    kurikulum  dan  gaya  belajar  yang  sesuai  dengan  kemampuannya  (Muhibbin  & Hendriani, 2021).
Pendidikan inklusi di pendidikan tinggi harus menjadi tempat di mana siswa penyandang cacat  dapat  belajar,  berpartisipasi  dan  dilihat  sebagai  individu  yang  berharga  di  universitas (Morgado  et  al.,  2016).  Penyandang  disabilitas  perlu  mencari  universitas  yang  menawarkan layanan infrastruktur yang tepat untuk kekhasan mereka dan kemudian menentukan apakah ada jurusan yang mereka inginkan, sehingga mahasiswa penyandang disabilitas mau tidak mau dihadapkan  dengan  sedikit  pilihan    dan  sangat  terbatas(Karellou,  2019).  Perguruan  tinggi dituduh  melakukan  diskriminasi  jika  tidak  dilengkapi  dengan  fasilitas  yang  sesuai  dengan kebutuhan penyandang disabilitas (Morgado et al., 2016). Penyandang disabilitas yang memiliki akses  ke  pendidikan  tinggi  masih  menghadapi  perlakuan    tidak  pantas  dan  diskriminasi (Andayani & Afandi, 2019). Hal ini dapat terjadi dalam bentuk model pembelajaran yang tidak adaptif, lingkungan sosial yang tidak ramah, serta sarana dan prasarana yang tidak terjangkau oleh  siswa  berkebutuhan  khusus.  Perguruan  tinggi  membutuhkan  waktu  lama  untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan sepenuhnya menerapkan pendidikan inklusif (Moriña, 2017).
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
Urgensi pendidikan inklusi terarah pada pendidikan yang nyata dan kebutuhan mendesak untuk  semua  sistem  pendidikan  di  seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu  universitas  perlu mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa menjadi tenaga pendidik pada lembaga pendidikan di  semua  level  pendidikan  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  inklusi  (Mag  et  al.,  2017). Kampus  inklusi  mencakup  proses  dimana  universitas  berusaha  untuk  memenuhi  semua kebutuhan mahasiswa melalui akomodasi program dan ketersediaan layanan bagi penyandang disabilitas dalam banyak hal. Sederhananya, kampus inklusi adalah kampus yang terbuka untuk semua  orang,  termasuk  penyandang  disabilitas (Ro’fah  et  al.,  2010) .  Pendidikan  inklusif menjamin kesetaraan dan keadilan sosial, memberikan anak berkebutuhan khusus kesempatan untuk  menerima  pendidikan  yang  berkualitas  sehingga  individu  dapat  memenuhi  potensi mereka  dan  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  (Muhibbin  &  Hendriani,  2021). Pengembangan  kampus  inklusi  harus  berangkat  dari  kesadaran  atas  kesengsaraan  yang dirasakan masyarakat marjinal seperti kaum disabilitas (Thompson, 2021). Menurut Honneth, kampus inklusi mesti dilandaskan pada tiga dasar filosofi: (1) menumbuhkan pengakuan cinta untuk mencerminkan cara paling dasar dimana setiap orang perlu mendapat pengakuan untuk diri sendiri dan menjadi bagian dari dunia sosial; (2) adanya makna universalitas dalam bentuk pengakuan bahwa semua harus berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan; (3) pengakuan penghargaan  di  mana  semua  orang  dapat  berkontribusi  pada  kebaikan  sosial  sesuai  dengan sifat, keterampilan, watak, dan pengetahuan masing-masing (McArthur, 2021).
Layanan kampus komprehensif dilakukan dengan tindakan yang diambil untuk mengubah unit layanan yang tersedia di universitas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan  kampus yang ramah  dan  mudah  diakses  serta  mengurangi  hambatan  teknis  untuk  belajar  dan  lingkungan sosial  di  kampus  yang  dihadapi    mahasiswa  penyandang  disabilitas (Ro’fah  et  al.,  2010) . Penyelenggaraan  layanan  inklusi  di  kampus  terkait  mahasiswa  difabel,  ada  lima  klasifikasi. Pertama,  menciptakan  dan  memelihara  komunitas  kelas  yang  hangat  yang  menerima keragaman  dan  menghormati  perbedaan.  Kedua,  ciptakan  suasana  kelas  yang    menghargai perbedaan  kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, dan agama. Pendidikan inklusif berarti menerapkan kurikulum multi level dan multimodal. Ketiga, mengadopsi kurikulum dan pembelajaran  kooperatif. Pembelajaran di kelas inklusif bergerak dari  pembelajaran kompetitif yang kaku dengan mengacu pada materi tertentu ke  pembelajaran kolaboratif yang mencakup kolaborasi antara siswa dan materi  tematik. Keempat, menerapkan pembelajaran  interaktif. Pengembangan program erat kaitannya dengan pengembangan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana satu guru  berjuang sendiri untuk  memenuhi kebutuhan semua anak di kelas perlu beralih ke model di mana siswa bekerja sama, mengajar dan belajar dari satu sama lain,  dan  secara  aktif    berpartisipasi  satu  sama  lain  dan  bertanggung  jawab  atas  pendidikan mereka  sendiri.  dan  pendidikan  teman-temannya.  Semua  anak    di  dalam  kelas  tidak  untuk bersaing tetapi untuk belajar dan mengajar satu sama lain.
Kelima,  mendorong  guru  dan  kursus  mereka  untuk  terus  menerus  dan  menghilangkan hambatan  yang  terkait  dengan  isolasi  pekerjaan.  Aspek  terpenting  dari  pendidikan  inklusif adalah pengajaran kelompok, kerjasama, dan konsultasi. Kolaborasi antara guru dan profesi lain dalam  satu  tim  sangat  penting,  seperti  dengan  spesialis,  spesialis  pengembangan  wicara, instruktur, supervisor khusus, dan banyak lagi. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja dengan baik  dengan  orang  lain  membutuhkan  pelatihan  dan  dorongan  yang  terus-menerus. Keterlibatan  orang  tua  yang  signifikan  dalam  proses  perencanaan  dan  pembelajaran. Keberhasilan  pendidikan  inklusi  sangat  bergantung  pada  partisipasi  aktif    orang  tua  dalam
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
pendidikan  anak-anaknya,  misalnya  partisipasi  mereka  dalam  pengembangan  program pendidikan  individual  (PPI),  dan  dukungan  untuk  belajar  di  rumah.  Menerapkan  kebijakan kampus  terkait  kemaslahatan  penyandang  disabilitas  untuk  menciptakan  rasa  memiliki  bagi penyandang disabilitas di  dunia akademis (Wren Butler, 2021).
Pendidikan  inklusi  bertujuan  untuk  memajukan  nilai-nilai  umum  hak  asasi  manusia, memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk menentukan pilihan, hidup saling toleransi dan non-diskriminasi yang dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendekatan ini dibangun dan dikembangkan  menjadi  konsep  pendidikan  inklusif  bagi  penyandang  disabilitas  yang merancang sistem pendidikan yang efektif dan adil bagi semua siswa dalam aspek pendidikan (Victoria  et  al.,  2017).  Penelitian  ini  diperlukan  untuk  melihat  bagaimana  kondisi  sekarang sistem  pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas:  apa  peluang  dan  tantangan  model-model pendidikan yang telah diterapkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini juga ingin  mengidetifikasikan  bagaimana  penerapan  sistem  pendidikan  inklusi,  suatu  sistem pendidikan  yang  diharapkan  dapat  diterapkan  bagi  penyandang  disabilitas  di  lingkungan perguruan tinggi Indonesia.
Beberapa  penelitian  tentang  kampus  inklusi  sudah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Morgado, dkk di tahun 2016. Penelitian ini sebagian berada di University of Seville yang merupakan proyek dari Dr. Anabel Moriña. Inti penelitian yang dilakukan Morgado, dkk yaitu menegaskan bahwa universitas sebagai institusi membuka pintu yang  menghalangi  siswa  berkebutuhan  khusus.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  metodologi kualitatif, yang secara lebih khusus  menggunakan metode biografi-naratif, untuk membentuk rangkaian  kisah  hidup.  Pendidikan  tinggi,  bagi  Morgado,  dkk,  perlu    mengenali  semua hambatan  dan  perlu  ada  komitmen  yang  kuat  untuk  mengatasinya.  Fasilitasi  disedikan  bagi para siswa kebutuhan khusus untuk perbaikan melalui kebijakan, strategi, proses dan program yang mengarah pada praktik baru yang mendukung inklusi (Morgado, B., Cortés‐Vega, M. D., López‐Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, 2016) .
Perbedaan penelitian Morgado, dkk dengan artikel penelitian ini terletak pada metode dan lokus. Metode penelitian pada artikel ini terletak pada telaah literatur, sedangkan Morgado, dkk pada metode biografi-naratif. Lokus penelitian pada Morgado, dkk ada di University of Seville, Spanyol,  sedangkan  penelitian  ini  ada  dalam  konteks  Indonesia.  Kesamaan  penelitian  ini dengan penelitian Morgado, dkk terletak pada inti penelitian yaitu tentang kampus inklusi yang menjadi kebutuhan mendesak pada sistem pendidikan.
Penelitian kedua tentang kampus inklusi dilakukan oleh Muyor-Rodríguez, et al di tahun 2021.  Mereka  mengungkapkan  kurangnya  kesesuaian  antara  hak-hak  pendidikan    difabel dengan keragaman karakteristiknya  dengan ketersediaan sumber daya yang dialokasikan untuk mereka  (Muyor-Rodríguez  et  al.,  2021).  Kesimpulan  menunjukkan  kebutuhan  untuk membangun strategi kelembagaan interseksi berdasarkan keragaman sebagai hal yang esensial dalam pengembangan pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Lokus penelitian ini dilakukan di Indonesia. Selain lokus, penelitian yang dilakukan Muyor-Rodríguez, et al, memiliki perbedaan lain,  yaitu  temuan  penelitian.  Mereka  menemukan  kelembagaan  interseksi  dalam  dasar keragaman  untuk  mengidentifikasi  tantangan  kampus  inklusi,  sedangkan  penelitian  ini mencoba  mengidentifikasikan  berbagai  tantangan  implementasi  kampus  inklusi,  sehingga dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  memberikan  rekomendasi  pada  pemerintah  dan stakeholder lain seperti perguruan tinggi untuk dapat memastikan kampus inklusi untuk difabel dapat diimplementasikan dengan baik.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode telaah literatur ( literature review ) dengan pencarian pada  database  Proquest.  Peneliti  melakukan  pencarian  dengan  meninjau  istilah  umum  dan istilah  khusus.  Istilah  pencarian  yang  dipakai  adalah  sebagai  berikut:  pendidikan  inklusi, perguruan  tinggi,  disabilitas,  difabel.  Ada  sepuluh  jurnal  yang  memenuhi  kriteria  sebagai tinjauan  literatur.  Adapun  kriteria  jurnal  yang    dianalisis  adalah:  pertama,  artikel  tentang pendidikan  inklusi  di  perguruan  tinggi.  Kedua,  artikel  yang  terpublikasi  tahun  2020-2021. Identifikasi artikel dilakukan dengan menyesuaikan abstrak dengan telaah literatur. Kemudian artikel yang utuh diidentifikasi dengan menggali informasi yang relevan sesuai tujuan telaah literatur.  Setelah  melalui  tahapan  tersebut,  peneliti  akan  mengorganisir  substansi  tantangan kampus inklusi dari masing-masing referensi.

## Hasil dan pembahasan
Telaah  literatur  mengidentifikasi  beberapa  faktor-faktor  yang  menjadi  tantangan  dalam mewujudkan kampus inklusi. Sebanyak 10 artikel ditemukan sesuai dengan topik pembahasan yang ditentukan oleh penulis (Tabel 1).

## Tabel 1. Studi tentang Kampus inklusi
No. Penulis Tahun Desain penelitian/artikel Tantangan Rincian dari Tantangan 1 Perez-Jorge, D., et.al. 2021 Survei ✓ Fasilitas ✓ SDM (staf ) ✓ Kebijakan
✓ ruang khusus bagi kaum difabel ✓ pelatihan bagi dosen/staf tentang kampus inklusi ✓ anggaran/pendanaan dari universitas 2 Kamanzi, C.P., et.al. 2021 Systematic review ✓ SDM (individu PD) ✓ Kebijakan
✓ Kebijakan
✓ seleksi mahasiswa: kondisi sosial, jenis disabilitas
✓ anggaran/pendanaan dari pemerintah
✓ anggaran/pendanaan dari universitas 3 Butler, J.W. 2021 Survei ✓ Sikap Masyarakat ✓ Kebijakan
✓ Pandangan negatif masyarakat menganggap PD tidak mampu ✓ PD dipandang dapat mengganggu normalitas sistim di kampus ✓ Melibatkan peran PD dalam kegiatan akademis 4 Harrington, E.E., et.al. 2021 Studi fenomenologi ✓ SDM (Individu PD) ✓ Mengalami kesulitan dalam proses akademik
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
✓ Sikap
Masyarakat
✓ Kebijakan ✓ SDM (Individu PD) ✓ dukungan emosional, dukungan material ✓ fleksibilitas penjadwalan dalam studi ✓ membutuhkan strategi dalam mengikuti proses pembelajaran di kampus 5 McArthur, J.  2021 Literature review ✓ Fasilitas ✓ ruang fisik yang dapat diakses bagi 6 Glicksman, S. 2020 Report article ✓ SDM (staf dan pemangku kebijakan) ✓ Peningkatan kemampuan dalam pendidikan untuk PD 7 Wilcox, G., et.al. 2021 Literature review ✓ Sikap Masyarakat ✓ Stigma ‘bodoh’ pada PD ✓ Dukungan dari keluarga/masyarakat 8 Poole, A.H., et.al. 2021 Studi dokumenter ✓ SDM (staf dan mahasiswa) ✓ Fasilitas
✓ Fasilitas ✓ Melibatkan semua komponen SDM dalam pendidikan inklusi ✓ Kurikulum, seleksi mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, administrasi ✓ pra-profesional, pendidikan tingkat master dan doktoral, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir awal 9 Thompson, S. 2021 Commentary article ✓ Kebijakan ✓ Fasilitas ✓ Kolaborasi antara pemangku kepentingan universitas dan mahasiswa ✓ kurikulum, institusi, prosedur, praktik, serta cara berpikir dan bertindak standar
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
✓ Kebijakan
✓ SDM staf
✓ Konsep tentang diversifikasi kebutuhan PD, mengembangkan pendekatan pedagogi dan evaluasi inklusif ✓ rekrutmen pengajar inklusif 10 Martinez- Hernandez, A. & Belles- Fortuno, B. 2021 Studi eksperimental ✓ Fasilitas ✓ Metode-metode pembelajaran yang mendukung seperti kursus bahasa dan sistem penilaiannya, untuk  mahasiswa
tunanetra
Berbagai  tantangan  yang  ditelaah  dari  sepuluh  jurnal  dalam  tabel  1  adalah:  sikap masyarakat, kebijakan, sumber daya manusia, serta fasilitas. Tantangan pertama adalah sikap masyarakat  terhadap  penyandang  disabilitas  (Muhibbin  &  Hendriani,  2021).  Penyandang disabilitas  (PD)  atau    berkebutuhan  khusus  seringkali  dipandang  sebagai  “anak  bermasalah” sehingga dipandang tidak mampu belajar, berbeda dari yang lain, membutuhkan guru khusus dan  lingkungan  tersendiri.  Tampilan  ini  memengaruhi  kinerja  semua  komponen  yang  ada (Lolyta, 2016). Ada standarisasi cita-cita yang ditetapkan dalam masyarakat, sehingga ketika ada orang yang tidak memenuhi prasyarat atas cita-cita itu, seperti adanya kecacatan, maka akan diragukan  kemampuannya  untuk  berhasil.  Kehadiran  kaum  marginal  di  dunia  akademis dianggap  mengancam  dan  mengganggu  normativitas  dengan  menantang  pendidikan  biner yang sifatnya elitis (Wren Butler, 2021).
Sikap  masyarakat  tentang  penyandang  disabilitas  tidak  hanya  terbatas  pada  masyarakat umum saja, namun juga dimiliki oleh masyarakat kampus, yang sebenarnya diharapkan menjadi tempat  pemenuhan  hak-hak  pendidikan  tinggi  bagi  penyandang  disabilitas.  Masyarakat kampus  dan  masyarakat  secara  umum  masih  menunjukkan  arogansinya  terhadap  kalangan disabilitas yang akan mengembangkan kualitas dirinya untuk layak bersaing dalam pasar kerja dan  berkontribusi  terhadap  masyarakat.  Masyarakat  masih  menilai  bahwa  prasyarat  mutlak harus  dimiliki  untuk  mewujudkan  visi  hidup  ‘secara  optimal’  adalah  dengan  memiliki kesempurnaan tubuh/indera. Beberapa warga kampus masih ada yang menganggap kehadiran kaum  difabel  di  lingkungan  perguruan  tinggi  justru  berpotensi  mengganggu  tatanan  norma masyarakat tentang tenaga kerja/endid yang berkualitas, sebagaimana yang ditemukan (Wren Butler,  2021).  Mahasiswa  dengan  disabilitas  intelektual,  setelah  menuntaskan  semacam pelatihan non-degree di universitas dan diharapkan berkontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan  sukarela,  serta  mendapat  pengalaman  dan  hubungan  komunitas  yang  bermakna, namun  kenyataannya  setelah  lulus,  71%  nya  tetap  menganggur  dan  tidak  bisa  bekerja. Disabilitas intelektual yang telah tergabung dalam pelatihan non-degree di universitas masih mendapat stigma bodoh (Wilcox et al., 2021).
Glicksman (2020) menemukan, diskriminasi juga terjadi di kalangan pemangku kebijakan universitas, dimana terjadi kasus penolakan pihak kampus untuk membiarkan kalangan difabel menggunakan fasilitas asrama mahasiswa ketika sedang mengikuti program pendidikan non-
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
gelar karena dianggap bukan menjadi bagian dari civitas akademik. Tidak heran jika banyak mahasiswa difabel mendapat implikasi seperti mengalami stigmatisasi sebagai kalangan ‘bodoh’ serta  kesulitan  mengoptimalkan  pencapaian  akademis  dan  aktualisasi  kecakapannya  ketika memasuki  dunia  kerja  segera  setelah  mengenyam  pendidikan  di  tingkat  perguruan  tinggi (Harrington et al., 2021; Wilcox et al., 2021). Hanya sedikit dari kaum difabel yang diterima di perguruan tinggi untuk dihargai secara endid dan bermanfaat di pasar tenaga kerja (Kamanzi et al., 2021).
Menurut  Honneth,  setidaknya  perlu  dibangun  kesadaran  bahwa  kaum  difabel  adalah bagian dari struktur anggota masyarakat. Oleh karena kesetaraan itu, kaum difabel akhirnya dapat  melaksanakan  haknya  dalam  berkontribusi  bagi  perkembangan  masyarakat  dan  juga peningkatan derajat hidupnya melalui endidikan sejalan dengan hak untuk menentukan arah hidup  yang  mereka  kehendaki  (McArthur,  2021;  Poole  et  al.,  2021;  Wilcox  et  al.,  2021). Masyarakat  perlu  dilibatkan  sebagai  endi  yang  memberi  dukungan  terhadap  penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan endidikan. Selanjutnya, komponen perguruan tinggi seperti pimpinan,  dosen,  hingga  staf  kependidikan  perlu  mendapat  literasi  atau  pembudayaan  atas pelayanan endidikan terhadap kalangan difabel di tingkat perguruan tinggi (Wren Butler, 2021).
Tantangan kedua adalah adanya kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Berbagai kebijakan dalam mendukung kampus inklusi diantaranya adalah kebijakan dari sisi anggaran, kebijakan  dalam  pemenuhan  sarana,  prasarana  serta  sumber  daya  manusia  serta  kebijakan dalam menyelenggarakan kampus inklusi. Pengembangan kampus inklusi yang komprehensif, menurut  Thompson,  et.al.  (2021)  memerlukan  sebuah  kolaborasi.  Pendanaan  untuk peningkatan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur bagi mahasiswa difabel, masih dianggap bahwa universitas sebagai satu-satunya pihak yang dituntut untuk menunjukkan komitmennya terhadap  konsep  kampus  inklusi  lewat  kebijakan  pendanaannya.  Pada  kenyataannya, pemerintah  juga  memegang  peran  penting  dalam  mendorong  penerapan  kampus  inklusi melalui intensifikasi pendanaan untuk perguruan tinggi (Kamanzi et al., 2021; Pérez-Jorge et al., 2021). Pendanaan pemerintah terhadap fasilitas kaum difabel merupakan langkah awal untuk menghilangkan  segregasi  sosial  di  tingkat  perguruan  tinggi.  Peningkatan  pendanaan  dari perguruan tinggi untuk fasilitas infrastruktur maupun suprastruktur adalah bentuk komitmen sosial  dari  perguruan  tinggi  (Pérez-Jorge  et  al.,  2021).  Pendidikan  tinggi  diakui  sebagai  alat untuk  pengembangan  individu,  kesejahteraan  sosial  dan  kohesi  sosial  atas  keragaman kemampuan  fisik;  karena  itu  kebijakan  yang  ditetapkan  dalam  perguruan  tinggi  juga berpengaruh dalam hal ini, seperti kebijakan pendanaan fasilitas kaum difabel (Kamanzi et al., 2021).
Pemerintah juga memiliki tugas untuk melindungi dan memenuhi hak bagi seluruh warga negara  dalam  suatu  negara  tidak  terkecuali  penyandang  disabilitas.  Berbagai  kebijakan  baik tingkat internasional, nasional maupun daerah dapat digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk memastikan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Kebijakan nasional dan daerah merujuk pada kebijakan internasional  (The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., 2007). Perwujudan hak- hak  penyandang  disabilitas  dalam  segala  aspek  kehidupan  sosial,  termasuk  di  bidang pendidikan,  harus  dilakukan  dengan  komitmen  penuh  terhadap  prinsip  perlindungan  dan perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan pendidikan  inklusif.
Sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan berikutnya dalam melaksanakan pendidikan  inklusi  (Muhibbin  &  Hendriani,  2021).  Sumber  daya  manusia  ini  meliputi  staf
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
Universitas,  pembuat  kebijakan  dan  penyandang  disabilitas  itu  sendiri.  Ketimpangan  akses pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas  masih  menjadi  masalah  yang  belum  terselesaikan. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya kehadiran  di  sekolah  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  masalah  bagi  bangsa  kita.  Jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tentunya di kemudian hari akan sangat sulit bagi mereka untuk  mandiri dan mencari pekerjaan. Data  Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan hanya 56% anak penyandang disabilitas yang tamat SD dan hampir 3 dari 10 penyandang  disabilitas  tidak  pernah  bersekolah.  Menurut  statistik  sektor  pendidikan  tahun 2018, proporsi penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas  yang masih bersekolah hanya  5,48%.  Penyandang  disabilitas  yang  belum  atau  belum  bersekolah    mencapai  23,91%. Sementara itu, 70,62% penyandang disabilitas  tidak  lagi bersekolah. Semakin tua kelompok usia, semakin rendah  angka partisipasi  (APS). PSA tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 91,12%. Sedangkan PSA penyandang disabilitas terendah pada kelompok usia 19- 24  tahun,  yaitu  sebesar  12,96%.  Hal  ini  mencerminkan  fakta  bahwa  jumlah  penyandang disabilitas yang kuliah sangat rendah. Padahal, undang-undang nomor 8 tahun 2016 (Sapuro, 2016)  telah  mengatur  bahwa  pemerintah  berkewajiban  menyelenggarakan  dan  memfasilitasi penyandang disabilitas dari semua latar belakang, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya (Nurita, 2021).
Penerapan kebijakan kampus inklusi mewujudkan rasa memiliki di kalangan kaum difabel atas dunia akademis. Proyek keadilan sosial seperti pendidikan terhadap kaum difabel harus merekrut  seluruh  komponen  institusi,  seperti  staf  dan  mahasiswa,  juga  masyarakat  secara umum.  Mengutip  apa  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls  bahwa  instrumen  hukum,  seperti kebijakan  universitas,  harus  dapat  memberikan  manfaat  kepada  kelompok    yang  kurang beruntung sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mencapai keseimbangan sosial bagi konstituennya, termasuk  yang berasal dari kelompok yang kurang beruntung (Pratomo et al., 2015).  Jika  dikaitkan  dengan  apa  yang  dikatakan  John  Rawls,  penyandang  disabilitas  sebagai entitas harus diberikan layanan khusus untuk menyeimbangkan posisinya dengan entitas lain di perguruan tinggi.
Adapun  kegiatan  yang  bisa  diadakan  sebagai  bagian  dari  kampus  inklusi,  misalnya pertimbangan kurikulum, perekrutan mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, hingga administrasi. Intervensi bermanfaat lainnya termasuk  program  pra-profesional,  pengadaan  pendidikan  tingkat  master  dan  doktoral, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir awal yang diselenggarakan fakultas bagi mahasiswa difabel (Poole et al., 2021).
Harrington  et.al.  (2021)  menjelaskan  bahwa,  mahasiswa  difabel  pada  dasarnya membutuhkan dukungan emosional, dukungan material, dan fleksibilitas agenda kampus yang menyesuaikan  kemampuan  tubuh  mereka  dalam  rangka  mengoptimalkan  pengalaman pendidikannya di perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi dapat mewujudkannya tidak hanya dengan mengadakan ruang/infrastruktur yang dibutuhkan mahasiswa difabel, namun lebih dari itu,  juga  perlu  dilakukan  di  tingkat  suprastruktur,  seperti  dengan  melakukan  perombakan terhadap  kurikulum,  sistem  perekrutan  mahasiswa,  pemrograman  kuliah,  layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, hingga administrasi yang sifatnya ramah terhadap kalangan  difabel.  Hal  ini  termasuk  upaya  memunculkan  program  pengembangan  diri  yang dikhususkan bagi mahasiswa difabel untuk kebutuhan profesional setelah lulus dari kampus. Reformasi semacam itu diharapkan berdampak pada pemahaman atas diversitas kondisi fisik di
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
kalangan  civitas  akademik.  Di  samping  mendorong  keberhasilan  akademik  di  kalangan mahasiswa difabel, hal semacam ini mampu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk merasa didengar  dan  didukung,  sehingga  menumbuhkan  ‘rasa  memiliki’  di  kalangan  mahasiswa difabel. Penyandang disabilitas tidak lagi dieksklusi dari kegiatan civitas akademik yang normal (Glicksman, 2020; Pérez-Jorge et al., 2021; Poole et al., 2021; Thompson, 2021; Wren Butler, 2021).
Hal yang perlu ditingkatkan untuk kampus inklusi adalah pelatihan bagi dosen/staf tentang budaya  kampus  inklusi  (Pérez-Jorge  et  al.,  2021).  Penyandang  disabilitas  di  perguruan  tinggi mengalami  kesulitan  dalam  peningkatan  derajat,  retensi,  dan  tingkat  kelulusan.  Mahasiswa, dalam  studinya,  membutuhkan  dukungan  emosional,  dukungan  material,  dan  fleksibilitas penjadwalan.  Beberapa  hambatan  dialami  untuk  berhasil  mencapai  tujuan  akademis  dan menerapkan strategi blajar yang dipilihnya (Harrington et al., 2021). Permasalahan terkait akses pendidikan tinggi adalah kurangnya informasi kepada sekolah, guru dan orang tua tentang hak akses pendidikan tinggi bagi siswa penyandang disabilitas. Masalah lainnya adalah kurangnya informasi dan motivasi  penyandang disabilitas, sehingga minat untuk memajukan sekolah ke jenjang perguruan tinggi masih rendah (Andayani & Afandi, 2019).
Pemangku  kepentingan  universitas  dan  mahasiswa  harus  berkolaborasi  dalam mewujudkan  kampus  inklusi.  Inklusivitas  tidak  hanya  dapat  meningkatkan  keberhasilan akademik tetapi juga dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk merasa didengar dan didukung.  Menurut  The  UK  Development  Studies  Association  dekolonisasi  kurikulum  saja tidak cukup untuk menuju kampus inklusi. Banyak yang harus direformasi, diantaranya adalah institusi, prosedur, praktik, serta cara berpikir dan bertindak standar. Untuk mengejar konsep kampus  inklusi,  universitas  dapat  menyelenggarakan  rekrutmen  pengajar  inklusif, mendekolonisasi kurikulum, atau mengembangkan pendekatan pedagogi dan evaluasi inklusif. Selain mengajar, keberhasilan inisiatif ini akan diinformasikan dan tergantung pada komitmen, visi, dan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkannya (Thompson, 2021).
Karakter  proaktif  komponen  perguruan  tinggi  dalam  menyediakan  fasilitas  pendidikan yang  ramah  difabel  adalah  harapan  dalam  mewujudkan  kampus  inklusi.  Salah  satu  contoh karakter  proaktif  dicontohkan  dalam  proyek  yang  diinisiasi  Martinez-Hernandez  &  Belles- Fortuno  (2021).  Martinez-Hernandez  &  Belles-Fortuno  menyusun  sebuah  strategi pengajaran berbasis tex-to-speech yang dinilai lebih mudah bagi kalangan difabel untuk menyerap materi pengajaran  dibandingkan  dengan  fasilitas  materi  berhuruf  braille.  Hal  ini  dapat  menjadi gambaran bagaimana subjek pengajar dalam perguruan tinggi mesti berinovasi atas kebutuhan mahasiswa difabel yang menjadi tolak ukur dalam berkomitmen menerapkan konsep kampus inklusi.
Fasilitas yang tersedia serta mudah diakses oleh penyandang disabilitas juga merupakan salah satu tantangan dalam melaksanakan Pendidikan inklusi  (Muhibbin & Hendriani, 2021). Hal yang menjadi tantangan berikutnya adalah penyempurnaan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel.  Aksesibilitas  layanan  kampus  semestinya  bukan  hanya  sekedar  ditujukan  untuk memenuhi  prasyarat  formal  sebuah  perguruan  tinggi  dalam  menerapkan  konsep  kampus inklusi.  Kampus  inklusi  dibangun  atas  dasar  pemahaman  atas  prinsip  keadilan  bagi  setiap civitas  akademik  serta  hambatan  yang  dirasakan  mahasiswa  difabel  (McArthur,  2021; Thompson, 2021). Akses yang sama bagi siswa penyandang disabilitas merupakan ekspresi dari prinsip  inklusi.  Penekanan  pada  aksesibilitas  fasilitas  umum  seperti  tempat  parkir,  pintu, tangga, lift, jalan setapak, furnitur, telepon, wastafel, toilet, landai, rambu  dan petunjuk arah (Jerfri,  2016).  Kebutuhan  mahasiswa  penyandang  disabilitas  tidak  hanya  tentang  fasilitas
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
penunjang di luar kampus, mahasiswa disabilitas juga membutuhkan ruang kelas yang mudah diakses. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa tunanetra tersebut, tata ruang kelas harus ditata, termasuk penataan meja dan kursi, papan tulis, pintu, laci dan benda tajam di dalam kelas (Ro’fah et al., 2010) . Bentuk kampus inklusi yang diterapkan umumnya adalah dengan  menyediakan  ruang  khusus  bagi  kaum  difabel  (Pérez-Jorge  et  al.,  2021).  pemenuhan ruang  fisik  yang  dapat  diakses  bagi  kaum  difabel,  bukan  karena  persyaratan  formalitas  saja, tetapi karena upaya mempromosikan keadilan dalam universitas (McArthur, 2021).
Institusi  pendidikan  harus  memiliki  standar  yang  jelas  untuk  aksesibilitas  dalam  hal teknologi.  Lembaga  memfasilitasi  akses  sumber  daya  dan  layanan  teknologi  informasi  bagi seluruh sivitas akademika lebih khusus bagi  mahasiswa. Inisiatif ini dibangun di atas keyakinan bahwa  aksesibilitas  teknologi  adalah  tanggung  jawab  seluruh  kampus,  dan  akses  teknologi harus  menawarkan  fungsionalitas  yang  sebanding,  keterjangkauan,  dan  ketepatan  waktu, Ketersediaan  teknologi  ini  memastikan  mahasiswa  dapat  mengakses  semua  sumber  daya pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran (Shaewitz & Crandall, 2020).

## Simpulan
Berdasarkan telaah literatur pada sepuluh jurnal yang digunakan dalam studi ini dan data sekunder  yang  ada  menunjukkan  bahwa  kesempatan  mendapatkan  Pendidikan  bagi  difabel masih  menjadi  tantangan  besar  karena  belum  semua  pihak  tahu,  mau  dan  mampu  untuk mengimplementasikan  pendidikan  inklusi  termasuk  pendidikan  di  perguruan  tinggi  dengan mewujudkan  kampus  yang  inklusi.  Berbagai  kebijakan  yang  menghormati  dan  melindungi difabel  belum  mampu  memastikan  terpenuhinya  hak  pendidikan  difabel  dari  tingkat  dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan antara  lain  pandangan  masyarakat  dan  diskriminasi,  intervensi  pemangku  kebijakan, manajemen pembelajaran dan sumber daya manusia, serta asesabilitas layanan di kampus yang masih  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  diamanatkan  dalam  kebijakan.  Strategi- strategi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan terselenggaranya pendidikan inklusi bagi para penyandang disabilitas termasuk di perguruan tinggi dengan mewujudkan kampus inklusi bagi para difabel. Rekomendasi terkait kebijakan perlu disuarakan seluas mungkin pada para pemangku kepentingan khususnya pada penyelengara tinggi. Implementasi pelaksanaan pendidikan inklusi di perguruan tinggi dapat diwajibkan  dengan  memasukkan  kewajiban  pelaksanaan  Pendidikan  inklusi  melalui pemberlakuan  sistem  penjaminan  mutu  internal  dan  eksternal  perguruan  tinggi.  Kewajiban pemberlakukan  pelaksanaan  Pendidikan  inklusi  ini  diharapkan  menjadi  dasar  penentuan kebijakan  di  masing-masing  perguruan  tinggi  yang  akan  meningkatkan  reputasi  perguruan tinggi,  khususnya  memastikan    perguruan  tinggi  dapat  memberikan    dukungan  emosional, dukungan material, dan fleksibilitas proses pelaksanaan pendidikan pada difabel.

## Referensi
Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas  Dalam  Mengakses  Pendidikan  Tinggi. Aplikasia:  Jurnal  Aplikasi  Ilmu-Ilmu Agama , 16 (2), 153. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1178
Glicksman, S. (2020). The Makor College experience: Successes and challenges in the first years of  a  college  experience  program  for  individuals  with  intellectual  disability. Int  J  Child Health Hum Dev , 13 (4), 341 – 346.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
Harrington, E. E., Santos, G. O., & Potvin, M.-C. (2021). Postsecondary Education Students with Disabilities’  Perceptions  of  Occupational  Therapy -Led  Coaching. The  Open  Journal  of Occupational Therapy , 9 (2), 1 – 13. https://doi.org/10.15453/2168-6408.1790 Isrowiyanti.  (2013).  Mewujudkan  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  Yang  Ramah  Difabel. Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi , 34 (1), 47 – 60.
Kamanzi, P. C., Goastellec, G., & Pelletier, L. (2021). Mass University and Social Inclusion: The Paradoxical Effect of Public Policies. Social Inclusion , 9 (3), 32 – 43. https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4165
Kanter, A. S. (2011). The law: What’s disability studies got to do with it or an introduction to disability legal studies. Columbia Human Rights Law Review , 42 (2), 403 – 479. Karellou,  J.  (2019).  Enabling  disability  in  higher  education.  A  literature  Review. Journal  of Disability Studies , 5 (2), 47 – 54.
Lolytasari. (2016). Penerapan Rumah Difabeldalam Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
3(May), 0-12. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.1707.0967
Martínez-Hernández, A.-I., & Bellés-Fortuño, B. (2021). Accommodating the Syllabus to Visually Impaired Students in the English Language Classroom. International Journal  of English Studies , 21 (1), 75 – 92. https://doi.org/10.6018/ijes.438891 McArthur, J. (2021). The Inclusive Un iversity: A Critical Theory Perspective Using a Recognition‐ Based Approach. Social Inclusion , 9 (3), 6 – 15. https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4122 Morgado, B., Cortés-Vega, M. D., López-Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, A. (2016). Inclusive Education in Higher Education? Journal of Research in Special Educational Needs , 16 , 639 –
642. https://doi.org/10.1111/1471-3802.12323
Moriña,  A.  (2017).  Inclusive  education  in  higher  education:  challenges  and  opportunities.
European Journal of Special Needs Education , 32 (1), 3 – 17.
https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254964
Muhibbin,  M.  A.,  &  Hendriani,  W.  (2021).  Tantangan  Dan  Strategi  Pendidikan  Inklusi  di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review. JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi) , 4 (2), 92 – 102.
Pérez-Jorge, D., Ariño-Mateo, E., González-Contreras, A. I., & del Carmen Rodríguez-Jiménez, M.  (2021).  Evaluation  of  Diversity  Programs  in  Higher  Education  Training  Contexts  in Spain. Education Sciences , 11 (5), 226. https://doi.org/10.3390/educsci11050226
Poole, A. H., Agosto, D., Greenberg, J., Lin, X., & Yan, E. (2021). Where Do We Stand? Diversity, Equity, Inclusion, and Social Justice in North American Library and Information Science Education. Journal  of  Education  for  Library  and  Information  Science , 62 (3),  258 – 286. https://doi.org/10.3138/jelis.2020-0018
Pratomo, D. T., Sudarsono, & Fadli, M. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi  Penyandang  Disabilitas  (People  With  Disability)  di  Universitas  Negeri  Gorontalo. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 – 27. Ro’fah, Andayani, & Muhrisun. (2010). Pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies Pembelajaran Dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra . Pusat Study dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga.
Nurita,  D.  (2021). Penyandang  Disabilitas  Masih  Kesulitan  Akses  Pendidikan  Inklusif . https://nasional.tempo.co/read/1534837/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses- pendidikan-inklusif/full&view=ok
Sapuro, J. T. (2016). Republik Indonesia. 2016. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. Euphytica , 18 (2), 22280. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.neps.2015.06. 001%0Ahttps://www.abebooks.com/Trease-Evans-Pharmacognosy-13th-Edition- William/14174467122/bd
Shaewitz,  D.,  &  Crandall,  J.  R.  (2020). Higher  Education’s  Challenge:  Disability  Inclusion  on Campus . https://www.higheredtoday.org/2020/10/19/higher-educations-challenge- disability-inclusion-campus/
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (1) 2022  Hal 55 – 67 Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur Warih Andan Puspitosari 1 , Faudyan Eka Satria 2 , Arni Surwati 3 , Iswanto 4
Thompson,  S.  (2021).  The  Need  and  Desire  for  Inclusive  Universities:  A  Perspective  from Development Studies. Social Inclusion , 9 (3), 27 – 31. https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4096 The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., (2007).
Victoria,  S.,  Watkins,  A.,  &  Ebersold,  S.  (2017). 2017Inclusive  Education  for  Learners  with Disabilities.  European  Agency  for  Special  Needs  and  Inclusive  Education . https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596807/IPOL_STU(2017)5 96807_EN.pdf
Wilcox, G., Fernandez Conde, C., & Kowbel, A. (2021). Using Evidence-Based Practice and Data- Based  Decision  Making  in  Inclusive  Education. Education  Sciences , 11 (3),  129. https://doi.org/10.3390/educsci11030129
Wisbey, M. E., & Kalivoda, Karen. S. (2016). College students with disabilities. In M. J. Cuyjet, M.  Howard-Hamilton,  &  D.  L.  Cooper  (Eds.), Multiculturalism  on  Campus:  Theory, Models, and Practices for Understanding Diversity and Creating Inclusion (pp. 328 – 349). Stylus Publishing.
Wren Butler, J. (2021). Legibility Zones: An Empirically-Informed Framework for Considering Unbelonging and Exclusion in Contemporary English Academia. Social Inclusion , 9 (3), 16 – 26. https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4074
Yusuf,  M.  (2015).  Pendidikan  Inklusif  di  Perguruan  Tinggi:  Antara  Peluang  dan  Tantangan.
Jurnal Islamika , 15 (2), 163 – 172.