## ANALYSIS OF THE COMPLETION OF FOLLOW-UP RESULTS OF THE EXAMINATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE NGANJUK REGENCY REGIONAL GOVERNMENT
Andy Chandra Pramana 1
1 Universitas Kediri Email: andychandra@unik-kediri.ac.id

## ABSTRACT
The  research  aims  to  explain  the  mechanism  for  completing  the  follow-up  results  of  the  examination  of  the financial  statements  of  the  Nganjuk  Regency  Regional  Government.  The  analysis  used  includes  Planning, Organizing, Actuating, Controlling  (POAC). The  focus of this research is how the Nganjuk Regency Regional Government  as an auditee in  completing the follow-up of the examination  results. This research is qualitative research  with  a  case  study  approach.  The  informants  in  this  study  are  the  Head  of  the  Nganjuk  Regency Financial and Asset Management Agency, the Head of Accounting and Reporting, the Head of Reporting Sub- section  and  Technical  Staff  for  Accounting  and  Reporting  which  can  be  said  to  be  a  representative  of  the Nganjuk Regency Regional Government  and  most often communicates  with the  Financial  Audit Board  (BPK). The results of this study show that the completion rate of follow-up examination results in Nganjuk Regency has not been 100% resolved. The factors that become obstacles in the completion of the follow-up of the examination results  are  the  absence  of  special  policies  that  regulate  the  completion  of  follow-up  examination  results, coordination with regional device organizations (OPD) is not optimal, lack of commitment and motivation from the leadership.
Keywords: follow-up; examination result; financial statements

## ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  menjelaskan  mekanisme  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk.  Analisis  yang  digunakan  meliputi Planning,  Organizing,  Actuating, Controlling (POAC).  Fokus  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  sebagai auditee dalam  menyelesaikan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah  Kabupaten Nganjuk,  Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan,  Kepala  Sub-bagian Pelaporan  dan Staf Teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan  yang mana dapat dikatakan sebagai representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan paling sering berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tingkat penyelesaian tindak  lanjut hasil pemeriksaan di  Kabupaten Nganjuk belum 100% terselesaikan, adapun  faktor yang  menjadi penghambat dalam terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan  adalah  belum  adanya  kebijakan  khusus  yang  mengatur  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak maksimal, kurangnya komitmen dan motivasi dari pimpinan.
Kata kunci: tindak lanjut; hasil pemeriksaan; laporan keuangan

## PENDAHULUAN
Di dalam audit laporan suatu Pemerintah Daerah, terdapat luaran yang diberikan kepada auditee atau pihak yang diperiksa. Luaran tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP  tersaji dalam 3 (tiga) buku dan antar masing-masing  buku  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  atau  tidak  terpisahkan.  Buku  I  berisi  tentang  hasil pemeriksaan  laporan keuangan. Sedangkan Buku  II berisikan tentang hasil pemeriksaan pengendalian  internal. Buku III berisi tentang  hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Buku I  memuat opini atas pemeriksaan  laporan  keuangan.  Buku  II  dan  III  memuat  deskripsi  temuan  baik  temuan  dari  sisi  pengendalian internal  maupun kepatuhan perundangan. Secara  lebih rinci, deskripsi temuan tersebut  menyertakan tanggapan entitas atau auditee atas temuan BPK dan juga rekomendasi BPK atas temuan. Menurut  pasal  20  UU  Nomor  15  tahun  2004, auditee wajib  menindaklanjuti  rekomendasi  dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diterima. Penelitian tentang  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  ini  masih  menarik  untuk  diteliti,  pasalnya  setiap Pemerintah  tentunya  memiliki  tingkat  kesadaran  yang  berbeda-beda.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk mendapatkan  opini  BPK  wajar  tanpa  pengecualian  secara  berurutan  sejak  tahun  2017  sampai  dengan  tahun 2020.  Melihat  fenomena  ini,  peneliti  ingin  mengetahui  apakah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  selalu menyelesaikan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  dari  BPK  ataukah  tidak.  Menurut  (Rafrini  Amyulianthy  et  al., 2020),  temuan  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  opini  audit,  sedangkan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan berpengaruh  positif  terhadap  opini  audit.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  (Rafrini  Amyulianthy  et  al.,  2020) seharusnya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  memiliki  manajemen  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  peneliti  melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan mekanisme  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Nganjuk.
Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  bukan  merupakan  komponen  yang  utama  tetapi  bersifat  sebagai pelengkap  yang  tidak  kalah  pentingnya.  Apabila  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  pada  tahun  sebelumnya  tidak diselesaikan, maka akan terbawa ke tahun berjalan, begitu seterusnya.  (Nunu et al., 2017) menyebutkan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya temuan berulang adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi, kurangnya integritas dan nilai etika, lemahnya sistem pengendalian intern, tidak adanya komitmen pimpinan, adanya mutasi pengelola keuangan, dan perubahan regulasi.
Penelitian  ini  merujuk  kepada  penelitian  terdahulu  (Lusiana  et  al.,  2017)  yang  melakukan  penelitian dengan  hasil  proses  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  di  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  belum optimal,  karena  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  yaitu:  lambatnya  respon  pihak  lain  pada  saat  proses penyelesaian, koordinasi antar OPD kurang maksimal, pimpinan belum mampu memberikan motivasi, pimpina n kurang  berkomitmen  dalam  penyelesaian,  adanya  kesulitan  saat  melakukan  evaluasi  dan  evaluasi  tidak dilakukan  secara  berkala,  peran  majelis  pertimbangan  Tuntutan  Perbendaharaan  dan  Tuntutan  Ganti  Rugi (TPTGR) belum optimal, serta kendala teknis yang dihadapi oleh OPD.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk,  khususnya  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan tentang audit atau pemeriksaan laporan keuangan khususnya yang berkaitan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.

## TINJAUAN PUSTAKA Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemeriksaan  adalah  mengidentifikasi  permasalahan,  menganalisisnya  lalu  kemudian  mengevaluasinya. Pemeriksaan dilakukan secara independen, secara obyektif, dan juga secara profesional dengan mangacu kepada standar pemeriksaan, guna memberikan nilai kewajaran dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Budiman et  al.,  2014).  Dalam  fungsi  manajemen,  pemeriksaan  berada  pada  fungsi  pengendalian  atau  pengawasan. Pengawasan  menurut  Ockler  adalah  suatu  tindakan  sistematis  untuk  membandingkan  standar  dengan pelaksanaan  atau  untuk  membandingkan  standar  pelaksanaan  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan. Manullang  menyatakan  bahwa  pengawasan  adalah  suatu  langkah  untuk  menetapkan  apakah  sebuah  pekerjaan sesuai dengan rencana semual atau tidak. Pengawasan menurut Fayol dalam pengawasan dapat menguntungkan sebab  kita  dapat  mengerti  apa  yang  menjadi  kelemahan  dan  apa  kesalahan  yang  dapat  diperbaiki  agar  tidak terulang kembali (Zakariya, 2020).
Dalam  ranah  Pemerintahan,  Pemerintah  memiliki  lembaga  khusus  yang  ditugaskan  untuk  memeriksa pengelolaan keuangan negara, lembaga tersebut dinamakan BPK. Fungsi BPK adalah melakukan fungsi operatif, fungsi  yudikatif dan  fungsi rekomendasi.  Fungsi  operatif adalah  memeriksa dan  meniliti pengurusan keuangan negara.  Fungsi  yudikatif  adalah  melakukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada  yang  melalaikan  kewajiban  apabila berdampak  pada  kerugian  negara.  Fungsi  rekomendasi  adalah  mempertimbangkan  perencanaan,  pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan (Jasa & Herawati, 2017). BPK memiliki kebebasan dalam menentukan obyek
pemeriksaan, waktu pemeriksaan dan  metode pelaksanaan. Dengan kekebasan tersebut maka diharapkan peran BPK sebagai pemeriksa dapat  menyasar kepada hal-hal  yang  memiliki kecenderungan pada tindak  kecurangan atau  korupsi.  Dalam  melakukan  tugasnya  BPK  bersifat  independen  dan  tidak  memihak,  BPK  sebagai  pihak eksternal  Pemerintah  yang  menilai  suatu  kewajaran  dalam  bentuk  LHP.  LHP  berbentuk  dalam  tiga  eksemplar buku yang mana keberadannya saling terkait dan menjadi satu bagian uttuh dan tidak dapat dipisahkan.

## Laporan Hasil Pemeriksaan
Pertanda  usainya  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  adalah  apabila  BPK  telah  menyerahkan  LHP  kepada pihak yang diaudit. LHP meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas pengendalian internal  dan  hasil  pemeriksaan  atas  kepatuhan  terhadap  perundang-undangan  yang  berlaku.  Laporan  hasil pemeriksaan  keuangan  menyajikan  opini  atas  laporan  keuangan,  laporan  hasil  pengendalian  internal  berisikan tentang penilaian atas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh SKPD yang diperiksa. Laporan kepatuhan berisikan tentang penilaian atas kepatuhan SKPD terhadap aturan perundangan yang berlaku.
Untuk  mendapatkan  opini  yang  diharapkan  atas  pemeriksaan  laporan  keuangan,  sebaiknya  laporan keuangan disajikan  secara transparan dan sesuai  dengan  standar  yang  berlaku umum.  Laporan keuangan dapat dikatakn transparan apabila telah mencakup hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan pada Catatan Atas Laporan  Keuangan  (CALK).  CALK  digunakan  untuk  memperkuat  atau  memperjelas  deskripsi  keuangan  yang tidak  dapat  disajikan  pada  Laporan  Keuangan.  Tingkat  pengungkapan  yang  mendekati  pengungkapan  penuh akan  mengurangi  asimetri  informasi.  Laporan  keuangan  yang  berkualitas  seharusnya  dapat  menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas (Tresnawati & Nur Apandi, 2016).
Tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan ditentukan oleh opini auditor.  Adapun  opini  yang dapat  diberikan  oleh  auditor  ialah  wajar  tanpa  pengecualian,  wajar  dengan  pengecualian,  wajar,  tidak  wajar, tidak  memberikan  pendapat.  Laporan  keuangan  dengan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  seharusnya  dapat menambah kepercayaan pengguna laporan keuangan (Essing et al., 2017).

## Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Selain  berisikan  tentang  opini  kewajaran  atas  penyajian  laporan  keuangan,  LHP  juga  berisikan  temuan pemeriksaan, tanggapan auditee dan rekomendasi BPK atas temuan (Rampengan, 2013). Temuan BPK meliputi temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundagan dan juga kelemahan sistem pengendalian. Rekomendasi BPK atas  temuan  wajib  untuk  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  60  hari  semenjak  LHP  diserahkan  kepada auditee (Putra  &  Sentosa,  2021).  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Daerah  sebagai  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) yang diperiksa oleh BPK perlu mempunya strategi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Untuk dapat  memudahkan  manajemen proses penyelesaian dapat dipetakan  menjadi empat  fungsi  manaejmen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian (Lusiana et al., 2017).
Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam  mendorong terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  dan  untuk  perbaikan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan juga berguna dalam memperbaiki, menambah kepatuhan terhadap perundangan, juga  dapat  menimbulkan  perasaan  aman  bagi  pejabat  pemerintahan  agar  tidak  terjerat  ke  dalam  kasus  hukum. Bagian  terpenting  adalah  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  ini  dapat  menambah  pendapatan  atas  pengembalian kerugian  negara  atau  daerah  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  pengelolaan  keuangan  negara  maupun  daerah (Essing et al., 2017).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenid  pendekatan  studi  kasus  dengan  tujuan  untuk menjelaskan  mekanisme  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Nganjuk. Data diambil secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan, informan yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Nganjuk,  Kepala  Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan,  Kepala  Sub-bagian  Pelaporan  dan  Staf  Teknis  Bidang Akuntansi  dan  Pelaporan  yang  mana  dapat  dikatakan  sebagai  representatif  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Nganjuk dan paling sering berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara ilmiah, informan yang  dipilih  adalah  mereka  yang  mempunyai  andil  besar  dan  paling  mengetahui  dalam  proses  penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sehinga dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Adapun susunan wawancara proses penyelesaian  tindak  lanjut hasil pemeriksaan disusun  berdasarkan fungsi  manajemen  yang  meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam  fungsi perencanaan  peneliti  berusaha  mendapatkan  informasi  tentang  tindakan  pimpinan  mengenai  rekomendasi, adanya  pertemuan  khusus  untuk  pembahasan  tindak  lanjut,  adanya  kebijakan  terkait  tindak  lanjut,  kesiapan tenaga  kerja  tindak  lanjut.  Fungsi  pengorganisasian  informasi  yang  harus  didapatkan  adalah  seputar  alokasi tenaga  kerja,  penugasan,  wewenang  dan  tanggung  jawab.  Informasi  yang  diperlukan  mengenai  fungsi pelaksanaan  meliputi  upaya  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  serta  koordinasi  penyelesaian  tindak  lanjut,
sedangkan  informasi  terkait  fungsi  pengendalian  meliputi  monitoring  dan  evaluasi  penyelesaian  tindak  lanjut yang diinisiasikan oleh pimpinan.
Data  yang  didapatkan  melalui  wawancara  kemudian  diolah  dengan  analisis  data  menurut  Creswell, dengan  cara  mereduksi  data  dengan  pengkoden  kata  kunci  kemudian  menyajikan  hasil  dalam  bentuk pembahasan.  Pembahasan  akan  membahas  beberpa  sub  bab  dalam  hasil  dan  pembahasan  yaitu  proses tindaklanjut hasil pemeriksaan, upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  telah  sadar  akan  pentingnya  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan. Setelah menerima LHP dari BPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk segera menindaklanjuti temuan dari BPK dan juga melakukan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini  selalu  dilakukan  mengingat  jumlah  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  yang  diberikan  oleh  BPK  adalah  tidak sedikit.  Banyaknya  jumlah  rekomendasi  tindak  lanjut  yang  diberikan  BPK  membuat  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Nganjuk  harus  bergerak  cepat  untuk  berusaha  menyelesaikannya.  Dalam  kurun  waktu  60  hari, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  dituntun  harus  sudah  selesai  dengan  masalah  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  diwakili  oleh  BPKAD  melakukan  koordinasi  penyelesaian tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Apabila  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  bersangkutan  dengan  OPD  maka BPKAD  berusaha  untuk  melakukan  koordinasi  guna  melakukan  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan, namun  apabila  ranah  tindak  lanjut  hanya  memerlukan  koordinasi  antar  bidang  dalam  BPKAD,  BPKAD  akan segera menyelesaikannya. Dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPKAD juga bersinergi dengan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Nganjuk,  yang  mana  berfungsi  sebagai  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP).
Pada  saat  BPKAD  telah  menemukan  poin-poin  untuk  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  BPKAD  akan menginisiasi  adanya  pertemuan  dalam  membahas  langkah-langkah  penyelesaian.  Dalam  hal  ini  BPKAD melibatkan OPD dan pihak lain yang namanya tercantum dalam proses penyelesaian. Namun, tingkat kesadaran OPD di sini tergolong cukup rendah, mayoritas OPD hanya patuh kepada BPKAD pada saat perihal pencairan anggaran  saja,  namun  ketika  anggaran  sudah  diterima,  OPD  terkesan  tidak  peduli  dengan  himbauan  BPKAD. Momentum ini menjadi salah satu kendala terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kendala  yang  disebutkan  di  atas  memerlukan  dukungan  dari  Pimpinan,  dalam  hal  ini  adalah  Kepala Daerah  Kabupaten  Nganjuk  sebagai  Pejabat  Tertinggi  di  Pemerintahan.  Tumpulnya  BPKAD  dalam mengkoordinir  OPD  seharusnya  menjadi  sesuatu  yang  dilihat  sebagai  permasalahan,  oleh  karena  itu  agar BPKAD  mempunyai  senjata  yang  kuat  dalam  melakukan  koordinasi  dengan  OPD  perlu  adanya  kebijakan khusus  yang  dibuat  untuk  mendukung  terselesaikannya  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  BPKAD  selaku representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam hal yang berurusan dengan BPK menilai bahwa sampai  saat  ini  Pimpinan  belum  memberikan  perhatian  khusus  pada  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  hal  ini terbukti dari tidak adanya kebijakan khusus terkait dengan tindak  lanjut hasil pemeriksaan, tidak adanya rapat atau  koordinasi  dari  pimpinan  untuk  menyelesaikan  hal  tersebut.  Pimpinan  hanya  berfokus  pada  opini  yang diperoleh.  Hal  ini  menunjukkan  kurangnya  komitmen  pimpinan  dalam  menyelesaikan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan.
Kondisi  di  atas  berdampak  pada  motivasi  BPKAD  dalam  proses  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan.  Kurangnya  motivasi  dari  pimpinan  memberikan  dampak  sistemik  kepada  proses  penyelesaian tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  BPKAD  merasa  telah  berupaya  secara  maksimal  tetapi  pada  saat  menemui kendala  pada  saat  proses  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  BPKAD  merasa  belum  mendapatkan support dari Pimpinan. Motivasi yang dinamis membuat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ini menjadi  tidak  maksimal.  Di  satu  sisi,  BPKAD  berupaya  untuk  menyelesaikan  namun  di  sisi  lain  Pimpinan seperti tidak memberikan fokus pada hal tersebut karena banyak faktor.

## Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  melalui  BPKAD  telah  melakukan  beberapa  upaya  demi terselesaikannya  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Berdasarkan  fungsi  manajemen  POAC,  upaya  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Nganjuk  dapat  diidentifikasi.  Berdasarkan  fungsi  manajemen  perencanaan,  hal  tersebut terwujud  dari  adanya  koordinasi  yang  telah  dicoba  untuk  dibangun,  baik  berdasarkan  koordinasi  secara  linier antar  bidang  maupun  koordinasi  dengan  OPD  lain.  Fungsi  manajemen  pengorganisasian  terwujud  dari koordinasi yang dilakukan terlah terjudu pada sumber daya yang kompeten dalan bidangnya. Fungsi manajemen pelaksanaan terwujud dari terselesaikannya  beberpa poin tindak  lanjut hasil pemeriksaan. Fungsi pengendalian masih  belum  terlihat  karena  belum  adanya  monitoring  dan  evaluasi  khusus  proses  penyelesaian  tindak  lanjut hasil pemeriksaan secara makro. Monitoring dan evaluasi hanya diselenggarakan secara mikro yaitu hanya pada
lingkup BPKAD saja khusunya pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan saja.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  dalam  menyelesaikan  tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  adalah  mengadakan  sosialisasi  tentang  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  hingga penandatangangan  komitmen  dari  setiap  OPD  dalam  penyelesaian  proses  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan. BPKAD, khususnya Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Penguatan Peran Pemerintah  Daerah  dalam  Menyususn  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  Berkualitas.  Dalam  acara tersebut  telah  dihadirkan  Pimpinan  dan  seluruh  OPD.  Dalam  agenda  ini  BPKAD  menandatangani  perjanjian yang berisi tentang kesanggupan OPD dalam menyerahkan laporan keuangan pada tanggal yang telah disepakati dan kesanggupan untuk bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan urusan pemeriksaan. Bagi OPD yang tidak sanggup menjalani komitmen tersebut akan diancam penolakan pencairan anggaran atas OPD tersebut.
Adapun upaya lain yang telah dilakukan ialah memimalisir dan atau mencegah timbulnya temuan dari BPK  dengan  cara  memperkuat  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI),  mengingkatkan  kapasistas  Sumber  Daya Manusia (SDM), berperan aktif dalam mngekonsultasikan permasalahan kepada APIP atau dalam hal ini adalah Inspektorat  Daerah,  melakukan  koreksi  terhadap  temuan  pada  pemeriksaan  tahun  sebelumnya  melalui  sistem serta  menyiapkan data pendukung untuk  menjelaskan permasalahan sedini  mungkin. Dengan kiat-kiat tersebut diharapkan  temuan  akan  menjadi  sedikit  dan  juga  rekomendasi  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  juga  akan semakin sedikit.

## Identifikasi Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah belum  mencapai  100%.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  kendala  yang  menghambat  pada  saat  proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berikut merupakan kendala-kendala pada saat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## Belum adanya kebijakan khusus
Adanya  kebijakan  khusus  yang  dibuat  oleh  pimpinan  yang  secara  khusus  mengatur  penyelesaian  tindak  lanjut hasil  pemeriksaan  sangat  diharapkan,  karena  dapat  membuat  OPD  taat  dan  patuh  serta  lebih  mudah  untuk melakukan  koordinasi  dengan  OPD  lain,  maupun  dengan  BPKAD  pada  saat  proses  pelaksanaan  penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kebijakan yang diharapkan dapat mengatur dan memaksa seluruh elemen dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk berkomitmen secara bersama-sama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.  Tanpa  adanya  kebijkan  khusus,  BPKAD  merasa  kurang  mempunyai  landasan  yang  kuat  dalam memaksa OPD untuk fokus dalam menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## Koordinasi dengan OPD tidak maksimal
OPD beranggapan  bahwa proses penyelesaian tindak  lanjut  ini  merupakan  hal  yang tidak penting  dan terpisah dengan  tanggung  jawab  pekerjaan  mereka  sehingga  mereka  hanya  menganggap  bahwa  yang  berkepentingan dalam  proses  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  hanyalah  BPKAD  saja.  Proses  ini  juga  dilakukan pada  waktu  anggaran  yang  mereka  ajukan  telah  dicairkan  sehingga  OPD  tidak  memberikan  fokus  yang  lebih terhadap  hal  tersebut.  OPD  akan  bersungguh-sungguh  dalam  koordinasi  dengan  BPKAD  ketika  berurusan dengan pencairan anggaran namun ketika anggaran sudah dicairkan dan diterima oleh OPD maka OPD tidak lagi bersikap kooperatif kepada BPKAD.

## Kurangnya komitmen pimpinan
Pimpinan  hanya  berorientasi  pada  proses  penyelesaian  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang kemudian akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Dalam proses penyelesaian tersebut, pimpinan berperan aktif  dalam  menginisiasi  terselesaikannya  penyusunan  laporan  keuangan,  termasuk  menegur  OPD  yang bermasalah,  sering  mengadakan  rapat  atau  pertemuan  demi  tuntasnya  penyususnan  LKPD,  sering  melakukan follow-up kepada  dinas  terkait  dan  sering  mengingatkan  batas  waktu  penyerahan  LKPD  kepada  BPK. Singkatnya,  pimpinan  memiliki  komitmen  yang  tinggi  pada  saat  akan  menyerahkan  LKPD  kepada  BPK  saja, tetapi untuk proses penyelesaian tindak  lanjut hasil pemeriksaan, Pimpinan  belum  mempunyai komitmen  yang tinggi.

## Kurangnya motivasi pimpinan
Pimpinan  hanya  berorientasi  pada  proses  penyelesaian  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang kemudian akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Dalam proses penyelesaian tersebut, pimpinan berperan aktif  dalam  menginisiasi  terselesaikannya  penyusunan  laporan  keuangan,  termasuk  menegur  OPD  yang bermasalah,  sering  mengadakan  rapat  atau  pertemuan  demi  tuntasnya  penyususnan  LKPD,  sering  melakukan follow-up dan  memberikan  motivasi  kepada  dinas  terkait  serta  sering  mengingatkan  batas  waktu  penyerahan LKPD  kepada  BPK.  Singkatnya,  pimpinan  memberikan  motivasi  yang  tinggi  pada  saat  akan  menyerahkan LKPD  kepada  BPK  saja,  tetapi  untuk  proses  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  Pimpinan  belum
memberikan motivasi yang tinggi.
Empat  kendala  di  atas  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain,  kendala  tersebut  berdampak  sistemik, artinya  apabila  Pimpinan  memiliki  komitmen  yang  kuat  terhadap  tuntasnya  proses  penyelesaian  tindak  lanjut hasil  pemeriksaan,  maka  pimpinan  akan  selalu  memberikan  motivasi  kepada  bawahannya  terutama  bagi  yang bertugas  dalam  proses  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Dengan  komitmen  yang  tinggi,  Pimpinan akan  mengeluarkan  kebijakan  khusus  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  kebijakan  tersebut  mengatur  OPD  agar memiliki  komitmen  sehingga  memudahkan  dalam  proses  koordinasi  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan.

## PENUTUP
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mendapatkan opini wajar  tanpa  pengecualian  empat  kali  secara  berturut-turut  dari  BPK  tetapi  hal  tersebut  tidak  menjamin terselesaikannya  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  belum  melakukan penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  secara  tuntas  karena  masih  terkendala  oleh  beberapa  hal,  yaitu belum  adanya  kebijkan  khusus  mengenai  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  koordinasi  dengan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak maksimal, kurangnya komitmen dan motivasi dari pimpinan.
Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  menumbuhkan  saran  bagi  peneliti  selanjutnya,  mengingat  penelitian tentang  ini  sangat  menarik  untuk  dikembangkan  oleh  para  peneliti  selanjutnya.  Peneliti  selanjutnya  dapat menguji  secara  kuantitatif  akan  pengaruh  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi  terhadap  opini  BPK.  Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian serupa dengan lokasi penelitian yang berbeda, hal ini akan menjadi menarik karena keseriusan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tentunya tidak sama di masing- masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiman, R. Y., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2014). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Anggota Tim Yunior Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Suawesi Utara , 12–21.
Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1), 118–128. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15331 Jasa, G. P., & Herawati, R. (2017). Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. Law Reform , 13 (2), 189. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155
Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Jurnal Economia , 13 (2), 171. https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180 Nunu, I., Sondakh, J., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1),
32–42. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15307
Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. ProBank , 6 (1), 120–128. https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879
Rafrini Amyulianthy, Anto, A. S., Ufairah, & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). Jurnal Penelitian Akuntansi , 1 (1), 14–27.
Rampengan, M. C. (2013). Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen , 2 (2), 172–180.
Tresnawati, F., & Nur Apandi, R. N. (2016). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 8 (1), 1. https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4017
Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 112–123. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007