## REKONSTRUKSI  PENDIDIKAN  PERPAJAKAN: SUATU  KAJIAN KRITIS TENTANG ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF KRITIS KI HADJAR DEWANTARA.
Tri Rahayu Widyaningrum Dosen STIE AsiA Malang Iwan Triyuwono Ali Djamhuri

## ABSTRACT
Quality  education  is  needed  for  the  improvement  of  human  resources.  The  contribution  given  by  the education world will color society's behavior. For that education should be able to give birth to the learner in accordance with the needs of the era and have the ideal values of science. Taxation education should not only be technical to give birth to a person capable of calculating taxes according to Law, but also need to have ethical based tax personality aspects. Ethics have an enormous influence and their absence will have a negative impact on the educational outcome own.
Tax issues at various levels of interest have shackled the practice of taxation in the country, it appears not apart from the moral problems that ditenggarai be a source of trouble. Therefore, it is necessary to have ethical content in tax education as  a  moral  principle  and  guidance  of  learning.  There  are  5  informants  in  this  research,  all  involved  in  the  field  of taxation  education  such  as  students,  teachers,  head  of  taxation  department  and  tax  consultant.  This  research  uses  the critical paradigm of Ki Hadjar Dewantara as the Father of National Education. The results of this study indicate that the material  taxation  provided does not  have  ethical  elements.  Teaching  is  only  technical  skill  without  taking into account the importance of ethics. In the perspective of Ki Hadjar Dewantara, this model of education is not in accordance with the essence of science itself, where in the educational process it is necessary to plant Budi Pekerti attached to ethics in relation to taxation education as implied in the thought of Ki Hadjar Dewantara. Keywords: Education, Tax, Ethics, Ki Hadjar Dewantara

## ABSTRAK
Pendidikan  berkualitas sangat  diperlukan  bagi peningkatan  sumber  daya  manusia. Sumbangsih yang  diberikan  oleh  dunia  pendidikan  akan  mewarnai  perilaku  masyarakat.  Untuk  itu  pendidikan  harus mampu  melahirkan  insan  pembelajar  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  jaman dan  memiliki nilai-nilai  ideal dari ilmu  pengetahuan. Pendidikan  perpajakan seharusnya bukan  hanya  bersifat  teknik untuk melahirkan pribadi  berkemampuan  menghitung  pajak  sesuai  Undang-Undang,  namun  juga perlu memiliki  aspek kepribadian  utuh berdasar  pada  etika  (  ethics  base  tax  education)  .Etika  memiliki  pengaruh yang  sangat besar dan ketiadaannya akan berdampak negatif  terhadap hasil pendidikan itu sendiri.
Selama ini permasalahan pajak di berbagai level kepentingan telah membelenggu praktek perpajakan di tanah air,  hal  ini  muncul  tidak  terlepas  dari  persoalan  moral  yang  ditenggarai  menjadi  sumber  masalah. Untuk  itu  perlu adanya  muatan  etika dalam  pendidikan  perpajakan sebagai  prinsip  moral dan  pegangan  pembelajaran. Terdapat  5 informan dalam penelitian ini, semuanya berkecimpung dalam bidang pendidikan perpajakan diantaranya sebagai anak didik, pengajar, ketua jurusan perpajakan dan konsultan pajak. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis Ki Hadjar Dewantara  sebagai Bapak Pendidikan Nasional.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  materi  perpajakan  yang diberikan belum memiliki unsur etika. Pengajaran hanya bersifat teknikal skill tanpa memperhitungkan pentingnya etika. Dalam perspektif Ki Hadjar Dewantara, Model pendidikan seperti ini tidak sesuai dengan esensi dari ilmu pengetahuan itu  sendiri,  dimana  dalam  proses  pendidikan  perlu  adanya  penanaman  Budi  Pekerti  yang  melekat  pada  etika  dalam kaitannya dengan pendidikan perpajakan seperti yang tersirat dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Kata kunci: Pendidikan, Pajak, Etika, Ki Hadjar Dewantara

## PENDAHULUAN
Pendidikan  berkualitas  merupakan  bagian dari  kebutuhan  peningkatan  sumber  daya  manusia  di masa yang akan datang.  Sumbangsih yang diberikan oleh  dunia  pendidikan  akan  mewarnai  perilaku masyarakat.  Untuk  itu  pendidikan  harus  mampu melahirkan  insan  pembelajar  yang  sesuai  dengan kebutuhan  jaman  dengan  nilai-nilai  ideal  yang diharapkan  dan  memiliki  konsep  utuh  yang  mampu
menciptakan  kemanfaatan  pendidikan  sebagai  ilmu pengetahuan.
Pendidikan perpajakan bukan hanya sekedar wujud  ilmu  pengetahuan  yang  bersifat  teknik  dan hanya melahirkan pribadi berkemampuan menghitung pajak  sesuai  ketentuan  Undang-Undang,  namun  juga memiliki  aspek  kepribadian  utuh  yang  semestinya diwarnai  oleh  etika  yang diharapkan  muncul  dari proses  pendidikan  yang  ditempuh.  Karena  etika
Tri Rahayu W., Iwan Triyuwono dan Ali  Djamhuri : Rekonstruksi Pendidikan Perpajakan: Suatu ................... 71
memiliki  pengaruh  besar  terhadap  ilmu  perpajakan dan  ketiadaannya  akan  memberi  dampak  negatif terhadap hasil pendidikan itu sendiri.
Selama  ini  permasalahan  pajak  di  berbagai level  kepentingan  telah  membelenggu  praktek perpajakan di tanah air, hal ini  muncul tidak terlepas dari  persoalan  moral  yang  ditenggarai  menjadi sumber masalah. Berbagai kasus perpajakan memperlihatkan  betapa  roda  perpajakan  di  tanah  air minus moralitas dan bertentangan dengan isi Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2009  menyatakan  pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan  2  fungsi  yaitu: fungsi anggaran (budgetair),  sebagai  sumber  dana  bagi pemerintah,  untuk  membiayai  pengeluaran  negara, dan fungsi  mengatur (regulerend)  sebagai  alat pengatur  atau melaksanakan  pemerintahan  dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2011:1)
Dari  kedua  fungsi  tersebut  dapat  dipahami bahwa  pajak  memiliki  peran  penting  bagi  negara. Pajak  seolah  menjadi  tiang  kokoh  pendiri  negeri  ini. Untuk  itu,  maka  pendidikan  perpajakan  harus terlaksana  dengan  baik,  mampu  menghasilkan masyarakat  yang melek pajak  dan  sekaligus berkualitas  dalam  sektor  perpajakan.  Keberhasilan pendidikan  perpajakan  merupakan  salah  satu  faktor kunci  dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  pajak yang  berkesinambungan.    Pendidikan  pajak  sudah seharusnya  dibarengi  dengan  upaya  penerapan Ethical base tax education sebagai upaya memperbaiki tax  morale.  Sebagai  suatu  komitmen kebaikan  bersama  melalui  pendidikan  etika  dalam pembelajaran  pajak  sebagai  kerangka  keberhasilan dari  pendidikan  perpajakan  itu  sendiri.  Selama  ini, pajak  memang  sarat  dengan  persoalan-persoalan fundamental,  untuk  itu  pendidikan  pajak  harus memainkan  peranan  penting  atas  kemampuannya dalam merubah mindset, budaya, serta mempersiapkan ahli pajak yang dapat menjadi motor perubahan  demi  tercapainya    kesadaran  masyarakat dalam membayar.
Selama ini pembelajaran pajak lebih terfokus pada upaya pengembangan keterampilan  menghitung pajak  sebagai  upaya  memenuhi  prasyarat  profesi perpajakan.  Di  Indonesia,  sebagian  besar  pendidikan hanya  untuk  mengejar  sertifikasi  konsultan  pajak Brevet A, B dan C.
Pendidikan  dasar  dan  sosialisasi  pajak memiliki  peran  besar  dalam  membentuk  apa  yang disebut  sebagai culture  of  compliance, akan  tetapi, jika  upaya  pendidikan  pajak  di  Indonesia  hanya terbatas pada upaya membentuk culture of compliance,  maka  kita  hanya  memiliki  individu- individu  yang  mengekor  tanpa  memiliki  arah  dan
keteladanan  dalam  hal  perpajakan.  Pendidikan perpajakan,  dalam  hal  ini  edukasi  serta  sosialisasi tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk seseorang  menjadi  ahli  dalam  hal  perpajakan  namun juga  memainkan  peran  strategis  yang  dapat mempengaruhi  seluk  beluk  sektor  perpajakan,  baik dari  sisi  kebijakan,  interpretasi,  perumusan  hukum, advokasi,  sengketa  pajak  serta hal-hal  lain  mengenai upaya memenuhi kepatuhan pembayar pajak (www.Dannydarussalam.com).
Begitu  luasnya  cakupan  dari  pendidikan perpajakan    memicu  perlunya  pembekalan  kode  etik dalam  pendidikan  perpajakan  secara  utuh,  agar tercipta  pola  pendidikan  perpajakan  yang  utuh,  ideal dan  berkesinambungan  yang  hanya  akan  terwujud apabila  berbagai  pihak  menyadari manfaat etika sebagai  pondasi  pembelajaran  ilmu  perpajakan. Dari sisi  ketersediaan  lapangan  kerja  dipastikan  bahwa terdapat  permintaan  yang  semakin  tinggi  dari  pasar tenaga  ahli  perpajakan,  baik  untuk  sektor  publik  dan privat.  Target tax  ratio sebesar  16%  di  tahun  2019 yang  dibarengi  dengan rasio  jumlah  pegawai  pajak terhadap jumlah  penduduk  yang  masih  rendah  akan mendorong  pemerintah  pusat  untuk terus  menerus melakukan  rekrutmen  tenaga  ahli  perpajakan.  Hal inilah  yang  mendorong  penulis  untuk  melakukan penelitian ini. Dengan kata lain sebelum sumber daya manusia  yang  berkemampuan  pajak  itu  terjun  ke dunia  kerja, hendaknya mereka dibekali pengetahuan mengenai  etika  perpajakan  sebagai  modal  awal  agar tenaga  kerja  tersebut  bisa  melaksanakan  tugasnya dengan  baik  berlandaskan  etika  yang  telah  menjadi pondasi  dalam  skill/kemampuannya  di  bidang perpajakan (www.Dannydarussalam.com).
Menurut  penulis,  jika  tujuan  pendidikan perpajakan  hanya  berhenti  pada  batasan  kompetensi menghitung pajak, dikhawatirkan membentuk pribadi pajak  yang  individualis,  intelektualis  dan  materialis. Hal  ini  dapat  memperlebar  pelanggaran  etika  dalam kasus perpajakan. Untuk itu  maka perlu penambahan nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  karakter  dan  budaya bangsa  indonesia  melalui rekonstruksi  pendidikan perpajakan  dalam  rangka  terciptanya  aktor-aktor intelektual yang memiliki budi pekerti luhur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kualitatif  menggunakan  paradigma  kritis    yang memandang  realitas  sosial  sebagai  realitas  yang kompleks  dan  peuh  konflik. Burrell  dan  Morgan (1979),  paradigma  kritis  dibagi  menjadi  dua  yaitu radical humanism dan radical structuralism. Radical humanism memandang  perubahan  dilakukan  melalui consciousness (kesadaran) sedangkan radical structuralism memandang  perubahan  bisa  dilakukan melalui perubahan structure atau sistem.
Radical humanism memiliki ciri utama yang khas  seperti  komitmennya  terhadap  subyektivitas,
constructivist dan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan  seharusnya berfungsi sebagai alat  untuk menaikkan harkat kemanusiaan mereka yang tertindas oleh sistem yang ada sekarang (emancipatory),  sedangkan radical  structuralism bersifat radikal, emansipasi dan potensial dalam suatu analisis  yang  menekankan  pada  konflik  struktural, mode dominasi, kontradiksi dan pencabutan (Sutriono dan Hanafie, 2007:37).
Dalam  bidang  akuntansi,  Djamhuri  (2011) menyatakan  bahwa  kajian  kritis  digunakan  untuk melakukan  emansipasi  atau  peningkatan  derajat mereka  yang  tertindas  dan  dirugikan  (setidaknya tidak diuntungkan) oleh proses sosial yang menghasilkan atau  melibatkan penggunaan informasi akuntansi,  baik  dalam    ranah  publik  maupun  dalam ranah  organisasi  secara  individual  .Teori  kritis memiliki  tujuan  untuk  mendobrak  realitas  guna menghilangkan  berbagai  bentuk  dominasi  dan mendorong  kebebasan,  keadilan  dan  persamaan. Dominasi menyebabkan  ketertindasan  sebagian manusia.  Dominasi  dapat  berupa  sistem  demokrasi, hukum  pasar,  bentuk-bentuk  kebudayaan  yang memaksakan,  ilmu  pengetahuan,  ideologi  bahkan filsafat. Dominasi itu disadari atau tidak disadari telah melahirkan disorientasi nilai, penyimpangan eksistensi,  alineasi  dan  memusnahkan budaya minoritas  yang  menempatkan  manusia  pada  titik nadir terendah dalam nilai – nilai kemanusiaan (Suka, 2012) .

## Pemikiran Kritis Ki Hadjar Dewantara
Ki  Hadjar  Dewantara  adalah pahlawan nasional  dengan  Gelar  Bapak  Pendidikan  Nasional. Kepedulian beliau terhadap  dunia  pendidikan sangat tinggi hal  ini  terbukti  dengan  didirikannya Taman Siswa. Proses  pendidikan sangat  menekankan pada rasa  kebangsaan dan  mengajarkan peserta  didik mencintai  bangsa  dan  tanah  air  dan  berjuang  untuk memperoleh  kemerdekaan. Keseriusan beliau  juga nampak  lewat  berbagai  tulisan  dengan  tema pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan.
Ki  Hadjar  Dewantara  menjabat  Menteri Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  yang pertama dan ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional (Kumalasari, 2010).
Ki  Hajar  Dewantara  juga  menyampaikan pepatah  bijak  yang  maknanya  sangat  dalam.  “ Ing Ngarso  Sung  Tulodho ”  yaitu  ketika  di  depan  publik, kita harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik  untuk  orang  lain, “ Ing  Madyo  Mangun  Karsa ” ketika  di  tengah  atau  di  antara  publik,  kita  harus mangun  karso atau  bekerja  keras  dan  membangun kinerja yang baik. “ Tut Wuri Handayani ” yaitu ketika kita  ada  di  belakang,  kita  harus  memberi  semangat dan  motivasi  untuk  orang  lain.  Tak  harus  dengan berperang melawan penjajah tetapi dengan
kesungguhan  melakukan  hal  positif  sesuai  profesi masing-masing.
Dalam  konteks  pendidikan  perpajakan,
pemikiran Ki Hadjar Dewantara memberi sumbangsih sangat besar.Model  pendidikan  Ki Hadjar  Dewantara  dapat  menjadi  suri  tauladan dari konsep  pendidikan  yang  diharapkan  (Wiratmoko, 2011). Rekonstruksi pendidikan perpajakan berdasarkan  pemikiran  kritis  Ki  Hadjar  Dewantara dengan  nilai  nilai  yang  dimiliki dimaksudkan  untuk memberi  pencerahan  dan  mampu  melahirkan  konsep pendidikan bernilai  tambah  dan  kebermanfaatan melalui Ethical  tax  base  education.  Rekonstruksi dilakukan  melalui  nilai budi  pekerti yang  terdapat dalam  pemikiran  Ki  Hajar  Dewantara. Nilai  budi pekerti  dimaksudkan  anak  didik  memiliki  budi pekerti  luhur  dan beretika. Ki  Hadjar  Dewantara, sebagai pejuang pendidikan selalu berusaha memperjuangkan  kemerdekaan  Indonesia melalui pemikiran  kritis dengan mengobarkan  semangat perjuangan.

## Tujuan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara
Tujuan  pendidikan  Ki  Hadjar  Dewantara menurut  Ekasari,2012  ada  empat  yaitu; pertama, pendidikan  harus  dapat  membuat  keadaan  menjadi senang (rahayu) dalam hidup batin, sehingga tercipta rasa  puas  dan  rasa  tentram. Kedua,  pendidikan  juga harus  membuat  peserta  didik  bahagia  (sebagai individu). Ketiga, tingkat kebahagiaan yang diperoleh pendidikan  setiap  orang  berbeda  dan  yang keempat, pendidikan  dinyatakan  sebagai  tuntunan  dalam kehidupan.
Dari pokok pikiran tersebut dapat kita ambil pelajaran  berharga  bahwa  dalam  proses  pendidikan tidak  diperkenankan  adanya  unsur  keterpaksaan  dari berbagai  pihak  yang  terkait  di  dalamnya,  baik  itu pemerintah,  pendidik  maupun  peserta  didik.  Materi yang  disampaikan  juga  perlu  dikaji  lebih  dalam apakah  ada  unsur-unsur  yang  dapat  merusak    akidah agama  dan  budaya  bangsa.  Potensi  dasar yang dimiliki  oleh  peserta  didik  sangat  dipengaruhi    oleh proses  pendidikan  yang  didapat.pendidikan  budi pekerti atau yang biasa disebut akhlak akan membuat manusia dapat menghormati dan menghargai manusia lainnya (Putri;2012).

## Informan dalam Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang yang  dimanfaatkan  guna  memberikan  informasi mengenai  situasi dan kondisi. Untuk pemilihan siapa yang  akan  menjadi  informan,  peneliti  wajib memahami  posisi  dengan  beragam  peran  dan keterlibatannya  dengan  kemungkinan  akses  infmasi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan penelitiannya (Sutopo:2002).
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  aktor yang terlibat dalam proses pendidikan perpajakan dan sangat  memahami  pendidikan  perpajakan  yang
Tri Rahayu W., Iwan Triyuwono dan Ali  Djamhuri : Rekonstruksi Pendidikan Perpajakan: Suatu ................... 73
seharusnya  sehingga  diharapkan para  informan memiliki  pengetahuan  yang  mendalam  berkaitan dengan fokus penelitian ini.

## Nilai budi pekerti
Nilai Merupakan sesuatu yang berharga baik menurut  standar  logika  (baik-jelek),  estetika  (bagus- buruk),  etika  (adil-tidak  adil),  agama  (harap-halal), dan  hukum  (sah-absah),  serta  menjadi  acuan  dari sistem keyakinan maupun kehidupan” (Suyatno,2012:36).  Selain  itu  nilai  juga  dapat diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusian, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hekekatnya ( www.kbbi.com ).  Istilah  “nilai”  digunakan  untuk menggali pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara.
Nilai  budi  pekerti  merupakan  perwujudan keseimbangan Tri-sakti jiwa (cipta, rasa, karsa) demi menjunjung  tinggi  derajat  kemanusiaan. Ki  Hadjar Dewantara  memiliki  budi  pekerti  dan  kecerdasan intelektual  yang  menjadikanya  suri  tauladan  dan dihormati    anak  didik,  teman  bahkan  beberapa petinggi  Negara  Belanda.  Tulisan-tulisan  beliau mencerminkan  seorang  putra bangsa  yang  berbudi luhur.  Menurut  beliau,    Budi  pekerti,  merupakan tindakan  yang  selalu  memikir-mikirkan,  merasa- rasakan dan berkehendak dengan timbangan kesucian moril,  bahwa  segala  tingkah  laku  manusia  harus senantiasa beradab, sopan, teratur, halus. Budi pekerti yang baik dapat membawa kita menjadi pribadi yang tertib,  sopan  dan  halus  perangainya.  Budi  pekerti yang  baik  yang  diperoleh  melalui  ilmu  pengetahuan dapat  menyelamatkan  dunia  serta  melenyapkan kebiadapan.
Dalam  pandangan  Ki  Hadjar  Dewantara, budi pekerti adalah jiwa dari pengajaran. Budi pekerti bukan hanya bersifat teoritis namun juga mengandung  arti kejiwaan  atau  perikeadaban manusia  secara  luas  dan  mendalam  melalui pembiasaan untuk melakukan perbuatan terpuji. Budi pekerti  bukan  hanya    mengajarkan  teori  tentang  baik buruk  namun  juga    pembiasaan  berbuat  baik  dalam keseharian.Untuk itu maka materi pengajaran apapun harus    terintegrasi  dengan  budi  pekerti,  selaras dengan  jiwa  kebangsaan  menuju  pada  kesucian, ketertiban dan kedamaian lahir batin (Muthoifin;2015).  Dari  uraian  tersebut  terlihat  jelas bahwa  pendidikan  budi  pekerti  diarahkan  pada pembentukan  karakter  bangsa  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  agama  dan  budaya  bangsa  memiliki kepribadian  yang  khas,  tidak  meniru  atau  bersikap kebarat-baratan dan sebagainya.
Bahkan dalam penelitiannya, Bakhtiar (2015)  menjelaskan  bahwa  Ki  Hadjar  Dewantara menjelaskan  secara  rinci  komponen  inti  yang membentuk  manusia  yang  disebut  dengan  “ tri-sakti ” jiwa  (Cipta,Rasa  dan  Karsa),  dengan  penjelasan sebagai berikut;
“ Cipta ”  adalah  daya berfikir,  bertugas mencari kebenaran sesuatu, dengan jalan membanding-bandingkan barang  atau  keadaan  yang satu  dengan  yang  lain,  hingga  dapat  mengetahui bedanya dan samanya .  “ Rasa ”  adalah  segala gerak gerik  hati kita,  yang  menyebabkan  kita mau  tidak mau,  merasa senang atau susah, sedih atau gembira, malu atau bangga, puas atau kecewa, berani atau takut,  marah  atau belas-kasihan, benci atau cinta, begitu  seterusnya.  “ Karsa ”  adalah  kemauan  yang selalu  timbul  di  samping  dan  seakan-akan sebagai hasil  buah  fikiran  dan  perasaan. “ K emauan” merupakan lanjutan dari hawa nafsu kodrati yang ada di dalam jiwa manusia, namun sudah dipertimbangkan  oleh  fikiran  serta  diperhalus  oleg perasaan. Kemauan adalah permulaan segala perbuatan  dan  tindakan  yang  pasti  dan  tertentu daripada manusia yang berbudi.
Keseimbangan  dari  ketiga  konsep  tersebut  dapat menjadikan manusia memiliki kepribadian yang utuh, tidak  terpisah-pisah  antara  dunia  meterial  dan spiritual dengan catatan nilai-nilai tersebut disampaikan kepada  anak  didik    agar  menjadi manusia  yang  adil,  bersusil  dan  beradab.  Selain  itu penanaman  budi  pekerti  melalui  pendidikan  agar peserta  didik  tidak  terjebak  dalam  kekuatan  pikiran sebagai  sumber  dari  segala  inspirasi  dan  solusi  dari permasalahan  yang  dihadapi.menurut  peneliti  pikiran bukanlah  satu  satunya  “alat”  untuk  mengembangkan pemikiran dan kecerdasan konseptual. Untuk itu perlu adanya keseimbangan dalam membentuk kepribadian yang  berbudi  dan  bersusila  melalui  kekuatan  pikiran serta halusnya perasaan (budi pekerti).
Berikut  kutipan  Ki  Hadjar  Dewantara  yang berkaitan dengan budi pekerti.
“Pendidikan  yang  menekankan  pada  aspek intelektual  belaka  hanya  menjauhkan  peserta  didik dari  masyarakatnya  dan  pendidikan  yang  ada sekarang  hanya  menekankan  pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan olah  rasa  dan  karsa.  Jika  ini  berlanjut  terus pendidikan  hanya  akan  menjadikan  manusia  kurang humanis dan manusiawi”.(Suparto,2016:83).
Dari  kalimat  tersebut  menunjukkan  bahwa  dari sisi  idealisme,  Ki  Hadjar  Dewantara  berkeinginan mewujudkan  tatanan  kehidupan  manusia  yang berbudi luhur yang dapat dicapai tidak hanya melalui kecerdasan  akal  dan  pikiran  melainkan  juga  melalui kehalusan  budi  dan  kematangan  jiwa. Untuk  itu dengan  menghilangkan  sifat  intelektualisme  yang memiliki  nilai  negatif  maka  dengan  sendirinya dampak negatif dari intelektualisme akan berkurang.
Lebih  lanjut  lagi,  dengan  pendidikan  dan pengajaran  budi  pekerti  ini  kepada  peserta  didik, maka  dampak  positif  yang  muncul  adalah  manusia didik  akan  menjadi  manusia  yang  terbebaskan  dari belenggu  kehidupan.  Setiap  individu  akan  merdeka dan mandiri seperti pernyataan Ki Hadjar Berikut ini;
“Pendidikan  hendaknya  membantu  peserta  didik untuk  menjadi  merdeka  dan  independen  secara  fisik, mental dan  spiritual;  pendidikan  hendaknya  tidak hanya  mengembangkan  aspek  intelektual  sebab  akan memisahkan  dari  orang  kebanyakan;  pendidikan hendaknya  memperkaya  setiap  individu  tetapi perbedaan  antara  masing-masing  pribadi  harus  tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa  percaya  diri,  mengembangkan  harga  diri;  setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kebahagiaan peserta didiknya”(Suparto,2016:85)
Dalam pemikirannya, Rahman (2011:42) men yatakan  bahwa  “Budi  pekerti  yang  baik merupakan  cerminan  manusia  yang  berjiwa  luhur yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatannya yang mulia”.  Untuk  mensintesiskan  nilai  budi  pekerti, Berikut  substansi  pemikiran  Ki  Hadjar  Dewantara sebagai pedoman melihat realitas pendidikan perpajakan  di  lembaga  pendidikan  profesi  dan sebagai landasan merekonstruksi tujuan dari pendidikan perpajakan.
Tabel 3.1 Substansi Nilai Budi Pekerti Nilai Budi Pekerti Substansi 1. Keseimbangan  cipta,  rasa, karsa (Tri-sakti) jiwa 2. Mempertinggi derajat kemanusiaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  secara  umum    mengenai  realitas pendidikan  perpajakan di  situs  penelitian  selama  ini, lebih  banyak  mengedepankan  kompetensi  keahlian dan rasionalitas tanpa diimbangi pemikiran mengenai hakekat  bentuk  dan  substansi  ilmu  perpajakan  itu sendiri.  Selain  itu  dari  segi  karakter materi pajak kurang  terlihat  moral  dan  etika sebagai  bentuk keadilan,  kejujuran  serta humanisme. Kondisi  ini dikhawatirkan  memunculkan  sumber  daya  manusia yang  rentan  melakukan manipulasi  pajak dan kasus pelanggaran etika lainnya.
Ketika  saya  mewawancarai  setiap  informan untuk  menggali  realitas  pendidikan  perpajakan  saat ini,  hampir  semua  informan,  belum  mengetahui adanya  standar dalam pendidikan  perpajakan dan manfaat pembelajaran etika pada materi pajak (ethics base tax education) .
Seperti yang disampaikan Bapak BB sebagai salah satu informan;
“Nilai  budi  pekerti  dalam  jiwa  seseorang  akan mampu  melahirkan  jiwa  toleransi,  saling menolong  dan  senantiasa      berkeinginan  untuk berbuat kebajikan.”
Selain itu beliau juga menambahkan ;
“Pajak  mendidik  orang  mampu  memiliki  jiwa toleransi,  penolong  terhadap  semua  warga negara,  karena    didalam  membangun  negara agar  kehidupan  masyarakat  adil  dan  makmur butuh  bantuan  atau  kerjasama  dari  golongan orang-orang kaya, karena pajak hanya dikenakan  terhadap  orang-orang  yang  memiliki kekayaan  berlebih  untuk  disumbangkan  kepada negara, sedangkan si miskin yang penghasilannya  di  bawah  Penghasilan  Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak kena pajak”.
Senada  dengan  Bapak  BB,  Bapak  HR  juga menjelaskan :
“....keberadaan  budi  pekerti  dalam  pendidikan pajak  akan  memberi  pelajaran  bagaimana  anak didik  belajar  konsekwen  dengan  diri  sendiri, siap  menghadapi  resiko  dan  siap  membentengi diri dari hal-hal yang kurang terpuji”.
Selain itu informan EG juga menyampaikan; “Menurut  pendapat  saya,  penerapan  etika  dari sisi budi pekerti itu lebih mengacu pada karakter orang  yang  melakukan  pekerjaan.  Bukan mengacu  pada  pengambilan  keputusan  dalam pekerjaan  itu  sendiri.  Etika  memang  diperlukan dalam  segala  bidang  profesi,  baik  untuk  subjek pajak  maupun  fiskus  pajak  itu  sendiri. Masyarakat  harus  menyadari  akan  hak  dan kewajibannya  dengan  menerapkan  sistem  self assesment system yaitu sistem yang mewajibkan dan  memberi  wewenang kepada  setiap  wajib pajaknya untuk menghitung, mengisi, membayar dan  melaporkan  sendiri  jumlah  pajaknya. System ini akan  menyadarkan  wajib pajak akan semua  kewajiban  perpajakannya,  memiliki kesadaran  yang  tinggi  dan  kejujuran  dalam menghitung kewajiban paj aknya”.
Dari  para  informan  tersebut  dapat  diambil benang  merah  betapa  pentingnya  esensi  etika  dalam melahirkan manusia  yang  beradab  dan  bersusila, seperti  ajaran  Ki  Hadjar  Dewantara  yang  terekam dalam kalimat berikut:
“Tujuan  pendidikan  adalah  memanusiaka n manusia,  pendidikan  hendaknya    menghasilkan pribadi-pribadi  yang  lebih  manusiawi,  berguna dan berpengaruh di masyarakat, yang bertanggungjawab  atas  hidup  sendiri  dan  orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian”. (Ki Hadjar Dewantara,2016:86)
Selain itu  menurut  bapak  TD,  selaku  fiskus  dan pendidik  pajak,  ketika  saya  menanyakan  mengenai figur Ki Hadjar Dewantara beliau juga menyatakan,
“  Ki  Hadjar  Dewantara  memang  salah  satu penjuang  yang  tangguh,  aktif  di  bidang pendidikan.  Pengajaran  beliau  sesuai  dengan
Tri Rahayu W., Iwan Triyuwono dan Ali  Djamhuri : Rekonstruksi Pendidikan Perpajakan: Suatu ................... 75
kharakter pendidikan itu sendiri yaitu memberikan  pemahaman  yang  utuh.  Tidak frontal dan bisa diterima oleh semua pihak.memberikan nilai moral, etika secara utuh, tidak hanya cangkang luarnya saja.
Di
sisi lain, dari sumber www.dannydarussalam.com menjelaskan sebagai berikut
“Sistem  pendidikan  pajak  yang  baik  tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang melek  pajak,  namun  juga  ahli-ahli  di  bidang pajak  yang  akan  menjadi  lokomotif  reformasi dan transformasi sistem pajak ke arah yang lebih baik. Upaya-upaya membangun sistem pendidikan
pajak yang baik kerap dikesampingkan,  mengingat  bahwa  output-nya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses  panjang.  Walau  demikian,  perubahan arah  sektor  perpajakan  di  Indonesia  dewasa  ini akan berpengaruh secara langsung pada lonjakan  permintaan  atas  ahli  di  bidang  pajak. Momentum  ini  seharusnya  dapat  dimanfaatkan oleh  lembaga  pendidikan  pajak,  khususnya perguruan tinggi”.
Jika  konsep  pendidikan  perpajakan  ditujukan untuk membentuk anak didik yang kompeten dan ahli di  bidangnya,  maka  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa kompetensi  rasional  sepertinya  lebih  diutamakan daripada  nilai-nilai  fundamental  yang  seharusnya menjadi  esensi  dalam  proses  pendidikan  akuntansi. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan pemikiran kritis Ki Hadjar Dewantara karena beliau lebih mengutamakan nilai-nilai luhur sebagai penyeimbang kecerdasan  peserta  didik. Andaikata  hal  seperti  ini dibiarkan  terus  maka    nilai-nilai  pendidikan  yang dapat  merusak  kepribadian  dan  jati  diri  peserta didik akan  berkembang  pesat.  Beberapa  nilai  tersebut diantaranya;  materialisme,  individualisme,  egoisme, rasionalisme  dan  terkikisnya  nasionalisme.  Inilah yang  menjadi  kekhawatiran  Ki  Hadjar  Dewantara sebagai  sosok  guru bangsa  yang  sangat  menjunjung tinggi  nilai-nilai  keluhuran  dan  memiliki  jati  diri bangsa yang beradab dan bersusila.
Pendidikan perpajakan merupakan merupakan kajian bidang perpajakan yang mencakup seluruh  elemen  di  dalamnya.  Elemen  tersebut meliputi tujuan pendidikan (filosofi), imu perpajakan (materi), pendidik, peserta didik, metode pembelajaran  dan  sebagainya.  Dengan  perbaikan tujuan pendidikan perpajakan maka dapat mengarahkan  peserta  didik  tidak  hanya  memiliki kecerdasan  di  bidang  perpajakan,  namun juga senantiasa  menjunjung  tingi  nilai-nilai,  moral  dan spiritual dalam menjalani dunia kerja.
Keinginan  lainnya  adalah  pembelajaran perpajakan  sesuai  dengan Statements  on  Standards
for  Tax  Services merupakan  pertimbangan  etika umum  yang  mendasari  standar  yang  dibuat  oleh Tax Executive  Committee  of  the  AICPA .  SSTS diiinterpretasikan  sejak  1  Oktober  2000.  Dalam kalimat  pembukaannya,  SSTS  menyatakan    Anggota harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar  yang  dengan  itu  kinerja  profesionalnya  bisa diukur”.  Terdapat  Ada  6  (enam)  standar  yang ditunjukkan dalam SSTS, diantaranya:
1.Seorang  akuntan  pajak  tidak  boleh  menyarankan sebuah  posisi  kecuali    ada  kemungkinan  realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan.
2.Seorang  akuntan  pajak  tidak  boleh  membuat  atau menandatangani    return  jika  ini  berada  dalam posisi yang tidak boleh disarankan
3.Seorang  akuntan  pajak  dapat  menyarankan  sebuah posisi  yang  menurutnya  tidak  ceroboh  selama  ini bisa didisklosur.
4.Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati  klien  tentang  potensi  hukuman  di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur.
5.Seorang  akuntan  pajak  tidak  boleh  menyarankan sebuah  posisi  yang  “mengeksploitasi”  proses seleksi audit IRS atau;
6. Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”
Dalam konteks penelitian ini, tujuan pendidikan pajak  merupakan  sebuah  ide  atau  gagasan  yang bersifat  abstrak  dan  digunakan  sebagai  landasan dalam  pelaksanaan  pendidikan  perpajakan.  Jika tujuan  pendidikan  perpajakan  dapat diinternalisasi nilai-nilai  pemikiran  Ki  Hadjar  Dewantara,  maka tujuan  pendidikan  perpajakan  akan  mencerminkan nilai-nilai  kritis  Ki  Hadjar  Dewantara,  dengan demikian  peserta  didik  memiliki  kecerdasan  dan kompetensi  yang  kompleks  yaitu  di  wilayah rasionalitas, kritik, intuisi dan spiritual. Keempat poin ini  yang akan  membentuk pribadi peserta didik lebih utuh  (holistik)  dengan  tidak  mengedepankan  salah satu  dari  kompetensi  tersebut  melainkan  berjalan berimbang beriringan.
Nilai  budi  pekerti    merupakan  cerminan  Tri- sakti  jiwa  yaitu  cipta,  rasa  dan  karsa  demi mempertinggi  derajat  kemanusiaan  yang  pada hakekatnya  adalah  rasa  cinta  pada  budi  pekerti  yang luhur.  Untuk  itu  secara  garis  besar    keberadaan pendidikan perpajakan yang utuh merupakan cita-cita luhur  untuk  perkembangan  ilmu    dan  pendidikan  di masa  yang akan datang. Selain itu  tujuan pendidikan perpajakan  yang  baru  merupakan  usaha  untuk membentuk manusia yang sempurna dengan mensucikan lahir batin melalui nilai budi pekerti yang merupakan  cita-cita  luhur dan  harus  diperjuangkan bersama  dalam  ranah  pendidikan  perpajakan  demi terwujudnya pendidikan perpajakan yang ideal dalam perspektif Ki Hadjar Dewantara.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa perlu adanya  Ethics  tax  base  education  guna  mencegah terjadinya  perilaku  negatif  dari  praktek  perpajakan seperti  misalnya  nilai  intelektualitas,  materialisme, individualisme, egoisme yang makin berkembang dan dapat mengikis  rasa  nasionalisme. Penelusuran kembali tujuan  dari  pendidikan  perpajakan perlu dilakukan  untuk  menyesuaikan  esensi  pajak  itu sendiri, yaitu  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat. Pendidikan pajak perlu di Rekonstruksi ulang dan  disesuaikan  dengan karakteristik  dan budaya bangsa  Indonesia  melalui nilai  budi  pekerti yang memiliki esensi bersatunya tri-sakti (cipta-rasa-karsa) untuk mempertinggi derajat kemanusiaan.
Rekonstruksi  pendidikan  perpajakan  diperlukan untuk  menetralisir  dampak  negatif yang  muncul. Rumusan  pendidikan  perpajakan harus  diarahkan untuk  membentuk  manusia sempurna  secara  lahir batin melalui nilai budi pekerti. Kesempurnaan inilah yang  menjadi  substansi  dari  tujuan  pendidikan perpajakan  di  lembaga  pendidikan Profesi  Wearnes Education  Center  sesuai cita-cita  luhur  Ki  Hadjar Dewantara  dalam  mewujudkan  peradaban  manusia yang bersusila, adil dan beradab.
.
DAFTAR PUSTAKA
1. Amirya,  Mirna,  Ali  Djamhuri,  Unti  Ludigdo, 2011,  Pengembangan  Sistem  Anggaran  dan Akuntansi  Badan  Layanan  Umum  Universitas Brawiajaya: Sebuah Studi Interpretif. Universitas Brawijaya, Malang.
2. Ardi  Mulia,  Etika  perpajakan  berbasis  etika Pancasila, Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012..
3. Ayu  Intan,  Konsep  Pendidikan  Humanistik  Ki Hadjar  Dewantara  dalam  pandangan  Islam, 2012, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.
4. Burrell,  G  dan  G.  Morgan,  1979,  Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements  of  The  Sociology  of  Corporate  Life. Heinemann Educational Books, London.
5. Dewantara,  Ki  Hadjar,1967.  Bagian  IIA: Kebudajaan.  Diterbitkan  oleh  Madjelis  Luhur Persatuan Taman Siswa. Ditjetak oleh Pertjetakan Taman Siswa. Jogyakarta.
6. Dewantara,  Ki  Hadjar.  1977.  Bagian  I: Pendidikan.  Cetakan  kedua.  Diterbitkan  oleh Madjelis-Luhur Persatuan Taman Siswa. Jogyakarta.
7. Ekasari,  K.  2012.(Re)Konstruksi  Pendidikan Akuntansi  di  Tingkat  Pendidikan  Vokasi, Melalui  Epistimologi  3ling.  Disertasi.  Program Doktor  Ilmu  Akuntansi,  Program  Pascasarjana
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Brawijaya.
8. Kamayanti,  A.  2016, Metodologi  Penelitian Kualitatif  Akuntansi,  Yayasan  rumah  paneleh, Jakarta, cetakan 2.
9. Moleong,  Lexy  (2009).  Metodologi  Penelitian Kualitatif ,Bandung. PT. RosdaKarya.
10. Mustofa, Bisri. (2008).  Metode Menulis Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Optimus.
11. Pohan, Imbalo S. 2007. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan.  Jakarta. Penerbit  Buku  Kedokteran EGC.
12. Prastowo.  2010.  Menguasai  Teknik-teknik Koleksi  Data  Penelitian  Kualitatif.  Jogjakarta: DIVA Press.
13. Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Jogjakarta: Diva Press.
14. Rahardjo  Suparto,  2016,  Biografi  singkat  Ki Hajar Dewantara, Jogyakarta, Garasi.
15. Rahman, Fathor. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Intern dengan perspektif Spiritualisme  Islam.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
16. Riharjo,  Ikhsan  Budi,  Memahami  paradigma penelitian Non-positivisme  dan  implikasinya dalam  penelitian  akuntansi,  jurnal  akuntansi, Managemen dan sektor publik(JAMBSP), vol. 8 No. 1-oktober 2011:128-146.
17. Salampessy,  Zulkarim.  (2011).  Pengaruh  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol 2 No 1, Oktober, hal 19-29, Universitas Pattimura, Ambon.
18. Suka,  G.  2012.  Dominasi  Dalam  perspektif Teori Kritis. Jurnal Pustaka Volume XII, No. 1, februari 2012.
19. Sutriono dan Hanafie, S.R (2007). Filsafat Ilmu dan  Metodologi  Penelitian,  Yogyakarta:  Andi Offset.
20. Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah.  2005.  Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana.
21. Undang-Undang  nomer  16  tahun  2009  tentang pengertian pajak.
22. Triyuwono  I.  Akuntansi  Syariah  dan  Koperasi Mencari  Bentuk  dalam  Bingkai  Metafora Amanah,  Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing Indonesia, Vol. 1,1997.
23. www.Dannydarussalam.com
24. ww.Kbbi.web.id
25. www.Liputan6.com
26. www.ortax.org
27. www.Pajak.go.id