INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 1360-1369 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Media Digital
Nor Aisyah Wati 1 ✉ , M. Hidayat 2 , Sri Anggraini Kusuma Dewi 3
Universitas Merdeka Surabaya Email: desakanya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  upaya  pembuktian  tindak  pidana  yang  dilakukan dengan menggunakan media digital. Metode penelitian ini dengan menggunakan analisis konten atau studi  pustaka.  Adapun  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  sistem  perundang-undangan  di Indonesia  belum  mengatur  secara  khusus  mengenai  kejahatan  komputer  melalui  media  internet. Beberapa  peraturan  yang  ada  baik  yang  terdapat  di  dalam  KUHP  maupun  di  luar  KUHP  untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang- wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakyat dan hak asasi  manusia.  Maka  sistem  pembuktian  berdasarkan  KUHAP  secara  formil  tidak  lagi  dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara Cyber Crimes, sebab modus operandi kejahatan dibidang Cyber Crime tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya. Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Media Digital

## Abstract
This study aims to describe efforts to prove criminal acts committed using digital media. This research method uses content analysis or literature study. The results of this study indicate that the legal system in  Indonesia  has  not  specifically  regulated  computer  crime  via  the  internet.  While  some  existing regulations, both in the Criminal Code and outside the Criminal Code, can temporarily be applied to several  crimes,  however,  there are  also  crimes  that  cannot  be anticipated  by  the  current  law. The principle of legality in Indonesian criminal law provides a policy line in order to realize legal protection against arbitrary actions by state authorities/administrators against the legal interests of society and human rights. So the formal system of proof based on the Criminal Procedure Code is no longer able to reach and serve as a legal basis for proving against Cyber Crime cases, because the modus operandi of crimes in the field of Cyber Crime is not only carried out with sophisticated tools but this crime is really difficult to determine quickly and simply who is the perpetrator of the crime. the crime.
Keywords: Evidence, Crime, Digital Media

## PENDAHULUAN
Era  Digital  membawa  berbagai  dampak  positif  yang  bisa  kita  gunakan  sebaik- baiknya  namun  Era  Digital  juga  memiliki  banyak  dampak  negatif.  Sehingga  ini  menjadi tantangan di Era Digital. Berbagai tantangan Era Digital yang memasuki berbagai bidang seperti  politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi.
Dampak yang positif tersebut tidak selalu berlangsung demikian, di sisi lam timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.
Akses ke dalam organisasi sistem jaringan komputer lain jelas sekali berarti membuka kemungkinan untuk melahirkan berbagai tindak pidana seperti pencurian, penggandaan, penyadapan dan lain-lain. Hal ini menimbulkan ancaman tersendiri bagi setiap perusahaan maupun  negara  yang  berhubungan  dengan  internet  baik  sebagai resources  (sumber informasi) maupun pemakai informasi ( user).
“Komisi  kejahatan  komputer  Belanda  mengakui  bahwa  computer  vredebruck merupakan  perbuatan  kunci  yang  memungkinkan  penyadapan  dan  pengambilan  data secara melawan hukum”.
Di  Indonesia,  kejahatan  dengan  menggunakan  teknologi  komputer  mulai  banyak dilakukan  sehingga  menuntut  adanya  perhatian  masyarakat  seiring  dengan  kemajuan teknologi komputerisasi.
Ditinjau dari sosial kemasyarakatan, nampak sekali masyarakat kurang memahami terhadap arus teknologi. Perhatian masyarakat terhadap kemajuan teknologi tersebut tidak diimbangi  dengan  perhatian  masyarakat  di  dalam  perangkat  hukum,  sehingga  nampak
adanya kesenjangan antara hukum  dan teknologi. Teknologi berkembang pesat, namun hukum selalu tertinggal dan terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang dinamis.
Dengan masuknya era internet diperkirakan bahwa kejahatan atau kriminalitas dan terorisme melalui media internet semakin bertambah. Sementara itu belum ada satu Pasal pun yang khusus mengatur mengenai tindak pidana melalui komputer.
Dengan  belum  adanya  Pasal  yang  mengatur  tentang  kejahatan  komputer,  maka dalam  penerapan  pembuktian  terhadap  perkaranya  menjadi  tanggung  jawab  penegak hukum  sepenuhnya.  Situasi  demikianlah  yang  banyak  mengundang  perdebatan,  sebab hakim memutuskan berdasarkan kebijakannya sendui sehingga kepastian hukum menjadi sesuatu yang sungguh dipertanyakan.
Suatu  tindak  pidana  ketika  memasuki  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan  sangat tergantung terhadap  pembuktian yang dilakukan. Hingga saat ini,  belum ada instrumen formal  yang  dilahirkan  oleh  para  pembuat  Undang-undang  tentang  mekanisme pembuktian  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  teknologi  komputer  ini. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 merupakan Undang-undang beracara yang umum dipakai  terhadap  pembuktian  berbagai  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Indonesia.  Namun demikian,  ketentuan  beracara  di  peradilan  pidana  juga  terdapat  dan  tersebar  dalam pemndang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, yang sering disebut sebagai Undang-undang Tindak Pidana Khusus.
Penulis  mencoba  menyajikan  pembahasan  tentang  bagaimana  sebenarnya  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan dengan karakter permasalahan yang dipergunakan pada kajian ini maka kajian ini dijalankan dengan memakai metode riset kualitatif yakni memfokuskan analisisnya dalam  data  deskriptif  yang  berupa  berbagai  kata  tertulis  yang  dianalisa.  Pendekatan kualitatif peneliti pakai untuk menganalisa penelitian dalam fokus pada kajian ini. Sehingga secara otomatis data yang dianalisa lebih ditekankan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, memahami serta menganalisa berbagai sumber tulisan serta berbagai buku  yang  berhubungan  erat  dengan  permasalahan  yang    dianalisa.  Metode  yang dipergunakan pada kajian ini ialah metode library research atau pendekatan kepustakaan. Menurut Rahayu dalam (Ulfah, Supriani and Arifudin, 2022) memaparkan jika studi pustaka ataupun  studi  kepustakaan  sebagai  sekumpulan  aktivitas  yang  berhubungan  dengan
metode  dalam  mengumpulkan  data  pustaka,  mencatat  serta  membaca  dan  mengolah bahan kajian. Jenis kajian ini ialah penelitian kualitatif di mana pada kajian ini data diuraikan secara verbal serta dianalisa dengan tidak memakai teknik statistik.
Data diperoleh melalui usaha menjalankan pencarian di skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah  serta e-book  dengan  melalui  media  elektronik  ataupun  media  internet.  Di  dalam Google Scholar aktivitas  pencarian datanya  dijalankan  dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan variabel kajian. Sedangkan jurnal yang dipergunakan yakni jurnal yang memiliki keterkaitan dengan sejumlah kata kunci. Sesuai dengan penelusuran yang telah dilaksanakan maka peneliti menentukan sebanyak 20 jurnal serta buku-buku referensi yang selanjutnya dianalisis, dirangkum dan dikategorikan. Sehingga bisa memberikan ide baru ataupun gagasan yang berhubungan dengan topik yang dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem atau Teori Pembuktian
Di  dalam  teori  dikenal  adanya  4  sistem  pembuktian,  yakni  sebagai  yaitu.  Sistem Pembuktian  Semata-mata  Berdasar  Keyakinan  Hakim  ( Convictim  in  Time).  Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.  Dari  mana  hakim  menarik  dan  menyimpulkan  keyakinannya,  tidak  menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh  diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.  Sistem  ini  mengandung  kelemahan,  karena  hakim  dapat  saja  menjatuhkan hukuman  pada  seorang  terdakwa  semata- mata  atas  “dasar  keyakinan”  belaka  ta npa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.
Menurut  Andi  Hamzah,  sistem  ini  dianut  oleh  peradilan  jury’  di  Pe rancis.  Praktek peradilan  jury  di  Perancis  membuat  pertimbangan  berdasarkan  metode  ini  dan mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang aneh. Pembuktian demikian pernah dianut di  Indonesia,  yaitu  pada  pengadilan  distrik  dan  pengadilan  kabupaten.  Sistem  ini memungkinkan  hakim  menyebut  apa  saja  yang  menjadi  dasar  keyakinannya,  misalnya
keterangan medium atau dukun. Keberatan terhadap sistem mi ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim. Lagi pula terhadap putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian ini sukar untuk dilakukan  penelitian  bagi  hakim  atasan,  karena  tidak  dapat  mengetahui  pertimbangan hakim yang menjurus ke arah terbitnya putusan. Oleh karena itu, sistem ini sekarang sudah tidak dapat diteruna lagi dalam kehidupan hukum di Indonesia.
Sistem  Pembuktian  Berdasar  Keyakinan  Hakim  Atas  Alasan  Logis  ( La  Conviction Raisonnee/ Convictim-Raisonee). Dalam sistem inipun dapat  dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan  tetapi  dalam  sistem  pembuktian  ini,  faktor  keyakinan  hakim  “dibatasi”.  Jika  dalam sistem pembuktian convictim in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem  ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.  Keyakinan hakim harus mempunyai  dasar-dasar  alasan yang logis  dan benar-benar  dapat diteruna oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem  Pembuktian  Berdasar  Undang-undang  Secara  Positif  disebut  demikian  karena hanya  didasarkan  kepada  undang-undang  melulu.  Artinya,  jika  telah  terbukti  suatu perbuatan  sesuai  dengan  alat-alat  bukti  yang  disebut  dalam  undang-undang,  maka keyakinan  hakim  tidak  diperlukan  sama  sekali.  Sistem  ini  disebut  juga  teori  pembuktian formal. Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif  lebih sesuai  dibandingkan  dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian  menurut  undang-undang  positif  lebih  dekat  kepada  prinsip  penghukuman berdasar  hukum,  artinya  penjatuhan  hukuman  terhadap  seseorang  semata-mata  tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan  asas  seorang  terdakwa  bani  dapat  dihukum  dan  dipidana  jika  yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat- alat bukti yang sah menmut undang-undang.
Sistem  ini  melulu  menmut  ketentuan  undang-undang  yang  meninggalkan  nilai kepercayaan  tentang  diri  pribadi  hakim  sebagai  sumber  keyakinan,  hingga  akan menimbulkan  bentuk  putusan  yang  dapat  menggoyahkan  kehidupan  hukum  karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencernakan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.
Sistem  Pembuktian  Berdasar  Undang-undang  Secara  Negatif.  Sistem  pembuktian  ini menekankan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat
bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.
Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Teknologi Komputer
Sebelum  masuk  pada  pokok  bahasan,  perlu  ditinjau  apa  sebeuaraya  yang  dimaksud dengan  komputer  sebagai  sistem  informasi?  Sistem  adalah  jaringan  daripada  elemen- elemen  yang  saling  berhubungan  membentuk  satu  kesatuan  untuk  melaksanakan  suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari suatu sistem komputer yaitu untuk mengolah  data  yang  diperoleh  guna  menghasilkan  suatu  informasi.  Paling  tidak  kerja komputer  digantung  pada  tiga  faktor;  antara  lain  adalah  faktor  manusia  ( brainwave), perangkat keras ( hardware), dan perangkat lunak (software).
Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di dalam sistem komputer yang secara  fisik  terlihat  dan  dapat  dijamah. Software  atau  perangkat  lunak  yang  mempakan suatu aplikasi dari program komputer itu sendiri, yang di dalamnya berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan serta mengatur  sistem  komputer.  Dalam  pengoperasian  sistem  komputer  tersebut  manusia membutuhkan  prosedur  sehingga  antara  perangkat  lunak  dengan  perangkat  keras  dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Sebagai suatu sistem maka ketiganya tidak dapat bekerja sendirian, ketiganya harus ada secara bersamaan. Sebagai suatu perangkat, baik hardware maupun software bukanlah apa-apa tanpa ada orang ( brainware) yang memiliki  pengetahuan atau kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Ketiga elemen sistem komputer harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan.
Kemudian  ditinjau  dari  apa  yang  dimaksud  dengan  informasi  di  dalam  sistem komputer. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang  lebih  berguna  dan  lebih  berarti  bagi  penerimanya  yang  menggambarkan  suatu kejadian  yang  nyata  yang  dijadikan  sebagai  bekal  untuk  mengambil  suatu  keputusan. Sumber  dari  informasi  adalah  data.  Data  merupakan  bentuk  jamak  dari  bentuk  tunggal datum atau idem-idem. Data tersebut dapat berbentuk simbol, huruf, angka, suara, sinyal, gambar, atau gabungan daripadanya.
Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menyebabkan  munculnya  tindak  pidana  baru  yang  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dan  ketiga  perkembangan  teknologi  tersebut  itu  tidak  terlepas  dari  sifatnya  yang  khas sehingga  membawa  persoalan  yang  n  unit  dipecahkan  berkenaan  dengan  masalah penanggulangan (penyelidikan, penyidikan sehingga dengan penuntutan).
Audi  Hamzah  memberikan  batasan  atau  definisi  dari  kejahatan  komputer  yakni: “kejahatan  di  bida ng  komputer  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan komputer  secara  illegal”.  Semua  perumusan  atau  batasan  yang  diberikan  mengenai kejahatan  komputer  ( computer  crime)  atau  penyalahgunaan  komputer  tersebut  secara umum  dapat  disimpulkan,  yaitu  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  komputer  sebagai  alat/sarana  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau komputer  itu  sendiri  sebagai  objek  tindak  pidana.  Kemudian  secara  sempit  kejahatan komputer itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih.
Pesatnya  kemajuan  di  bidang  komunikasi  dan  informasi,  yang  notabene memanfaatkan komputer sebagai media tentunya tidak selalu berdampak positif melainkan juga  negatif.  Saat  ini  penguasaan  informasi  dalam  jaringan  dunia  ( global  network) merupakan suatu keharusan, jika tidak ingin menjadi objek di dalamnya. Dalam dunia maya ( cyberspace) telah terjadi perubahan paradigma, terutama dalam pemanfaatan informasi sebagai  suatu  asset  untuk  menguasai  dunia.  Banyak  hal  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  teknologi  komputer,  informasi,  dan  komunikasi  yang  bermuara  pada jaringan internet sebagai wujud perpaduan tiga bidang teknologi tersebut.
Tidak  terbatasnya  mang  dan  waktu  dalam  melakukan  aktivitas  dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya dideteksi secara konvensional. Kejahatan komputer merupakan salah satu dari sekian banyak  aspek  yang  tidak  dapat  dilupakan  begitu  saja  dalam  dunia  maya.  Akibat  yang ditimbulkan  tidak  sesederhana  yang  kita  bayangkan.  Komputer  yang  dahulunya  hanya sebagai alat pengumpul dan penyimpan data saat ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan  lama  ( old  fashioned)  dalam  kemasan  baru  ataupun  perbuatan  lain  (tindak kejahatan) yang dilakukan dengan berbasiskan internet seperti trojan horse, hacking, data leakage.
Kejahatan komputer dalam era informasi di antaranya adalah:
a. Data diddling, merupakan pembahan data sebelum, pada saat pemasukan data atau informasi  {input),  atau  pada  saat  pengeluaran  {output)  dalam  pengoperasian komputer.
b. Superzapping,  merupakan  penggunaan  secara  sah  untuk  memodifikasi, menghancurkan, menggandakan, memasukkan data atau informasi, yang akibatnya akan membuat komputer terhenti, tidak dapat beroperasi, atau komputer tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai prosedur.
c. Scavenging,  mirip  dengan  penyadapan  dan  biasa  disebut  sebagai  browsing,  yaitu memperoleh informasi dengan cara melintas dalam sistem komputer setelah suatu pekerjaan dilakukan.
d. Wiretapping, secara umum menyadap komunikasi dengan menggunakan kabel (wire) pada telefon  dan merekamnya. Pada  komputerpun  demikian, pada saat  seseorang melakukan komunikasi dengan menggunakan internet dapat dilakukan penyadapan, sehingga informasi yang mungkin rahasia dapat diketahui oleh pihak lain.
e. Trojan  horse,  merupakan  suatu  prosedur  menambali  atau  mengurangi  data  atau instruksi suatu program, sehingga program tersebut selain menjalankan suatu tugas sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah.
f. Logic  bomb,  merupakan  suatu  program  yang  dibuat  dan  dapat  digunakan  oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan si pelaku, dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu (rusak) atau balikan hilang.
Dalam perkembangannya, modus-modus tersebut berkembang sedemikian hingga berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan teknologi pemrograman yang terjadi. Oleh karena itu, pada hakekatnya tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer tidak  akan  mungkin  didefinisikan  sebagai  delik  formil  melainkan  harus  dengan menggunakan pendekatan delik materil.
Esensinya adalah setiap tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa hak atau merugikan orang lain) terhadap keutuhan informasi elektronik dan/atau sistem elektronik  (baik  sistem  informasi  maupun  sistem  komunikasi)  baik  yang  bersifat  terbuka maupun  bersifat  tertutup  adalah  merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum  atau merupakan suatu tindak pidana.
Aspek Tindak Pidana dalam Bidang Komputer di Indonesia
Asas hukum pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian:
a. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dirnana berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana;
b. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan kapan terjadinya perbuatan pidana;
c. Asas berlakunya undang-undang pidana menurut orang sebagai pembuat atas peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu negara maupun yang berada di luar wilayah negara.
Pembagian tiga asas tersebut tempat, dan orang yang lazim diikuti berdasarkan atas ajaran pembagian wilayah berlakunya suatu peraturan hukum. Akan tetapi dalam hukum pidana ketiga asas tersebut cukup hanya menjadi dua asas, yaitu berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat dan waktu saja. Hal ini  disebabkan untuk  lebih  mudah  menghadapi  masalah  lain  di  bidang  hukum  pidana  yang  sering dicampur  adukan  yaitu  tentang  ajaran  mengenai  tempat  dan  waktu  terjadinya delik/perbuatan pidana.

## SIMPULAN
Sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  belum  mengatur  secara  khusus  mengenai kejahatan  komputer  melalui  media  internet.  Beberapa  peraturan  yang  ada  baik  yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang- undang yang saat ini berlaku. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis  kebijakan  agar  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  sewenang- wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakyat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan KUHAP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara Cyber Crimes, sebab modus operandi kejahatan dibidang Cyber Crime tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin S.M, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
Bulletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan, Perkembangan  Cybercrime  dan  Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI, Volume 4 No. 2, Agustus 2006.
Hamzah, Andi, Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta. 1987.
______________, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta. 1989. ______________, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya,
Jakarta, 1996.
Harahap,  M.  Yahya.  Pembahasan  Pennasalahan  dan  Penerapan  Kitab  Undang-  undang Hukum Pidana, Jilid U, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
Institute  Komputer  Indonesia, Pengenalan  Komputer  (Introduction  to  Computer),  Buku Bacaan. 1993.
Ismunarto,  Agus, Kapita Selekta Hukum Acain  Pidana  di Indonesia, Bma Aksara, Jakarta, 1987.
Jogiyanto H. M, Pengenalan Komputer, Jogyakarta: Audi Offset, Cet. Pertama, 2002.
Karnasudirdja,  Eddy  Djunaedi, Yurispmdensi  Kejahatan  Komputer,  CV.  Tanjung  Agung, Jakarta. 1993.
Lembaga  Pendidikan  Komputer  Indonesia-Amerika, Mengenal  Dunia  Komputer,  Buku Bacaan. 1995.
Makarim  dan  Rapin  Mudiarjo, Kompilasi  Hukum  Telematika,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2003.
Makarso,  M.  Taufik  dan  Suharsil, Hukum  Acara  Pidana  dalam  Teori  dan  Praktek,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta.