## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (203-220)

## ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018)
Ahid Wahyu Kurniawan 1 , Yulita Nilam Fridiyanti 2
Magister Ilmu Politik UNDIP, Semarang, Indonesia 1
Program Studi Ilmu Politik UNWAHAS, Semarang, Indonesia 2
E-mail: ahidwahyu24@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini berusaha untuk mendeskripsikan betapa pentingnya pemerintah daerah untuk  melakukan  perencanaan  dan  penganggaran  responsif  gender  serta bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Pati melalui APBD tahun 2018 dilihat dari  IPG  (Indeks  Pembangunan  Gender)  dan  IDG  (Indeks  Pemberdayaan Gender).  Pemerintah  Kabupaten  Pati  sudah  memasukkan  isu  kesetaraan  dan keadilan  gender  dalam  Perda  Nomor  1 Tahun  2018  tentang RPJMD  Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Berbagai program sudah direncanakan dan dialokasikan pendanaannya  dalam  APBD  tahun  2018.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk menganalisis penelitian ini melalui penjelasan deskriptif dengan sumber data dari studi  pustaka.  Hasil  temuan  data  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Pati melalui APBD tahun 2018 sudah melaksanakan perencanaan penganggaran responsif  gender  dengan  melaksanakan  program/kegiatan  untuk  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Namun masih belum maksimal jika dilihat dari IPG  dan  IDG  tahun  2018  yang  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya. Terdapat  hambatan  dalam  usaha  impelementasi  anggaran  responsif  gender diantaranya berasal dari sektor pendidikan dan sektor publik.
Kata  Kunci : Perencanaan  dan  Penganggaran,  Responsif  Gender,  APBD,  IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

## ABSTRACT
This  article  attempts  to  describe  how  important  it  is  for  local  governments  to carry out gender responsive planning and budgeting and how it is implemented in Pati  Regency  through  the  2018  APBD  seen  from  the  IPG  (Gender  Development Index)  and  IDG  (Gender  Empowerment  Index).  The  Pati  Regency  Government has included the issue of gender equality and justice in Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning the 2017-2022 Pati Regency RPJMD. Various programs have been planned and allocated funding in the 2018 APBD. A qualitative method was used to analyze this research through descriptive explanations with data sources from literature. The results of the data findings show that the Government of Pati Regency  through  the  2018  APBD  has  carried  out  gender  responsive  budgeting planning  by  implementing  programs/activities  to  realize  gender  equality  and

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (203-220)
justice.  However,  it  is  still  not  optimal  when  viewed  from  the  GPI  and  IDG  in 2018 which have decreased from the previous year. There are obstacles in efforts to  implement  gender  responsive  budgets,  including  those  from  the  education sector and the public sector.
Keywords :  Planning  and  Budgeting,  Gender  Responsive,  APBD,  IPG  (Gender Development Index), IDG (Gender Empowerment Index)

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  di  Indonesia  yang mulai  diterapkan  sejak  bergulirnya reformasi  ditandai  dengan  pemberian otonomi  terhadap  pemerintah  daerah. Hal  ini  beriringan  dengan  mulai banyaknya  tuntutan  untuk  menguatkan peran  masyarakat  dalam  perencanaan dan  penganggaran  pembangunan  agar program  pembangunan  yang  dilakukan benar-benar untuk kepentingan masyarakat  dan  juga  tuntutan  untuk mewujudkan  tata  pemerintahan  yang lebih  baik.  Pola  perencanaan  dan penganggaran  pembangunan  model sentralistik  yang  diterapkan  pada  saat era Orde Baru dianggap tidak bisa lagi diteruskan. Pelaksanaan otonomi membuat  suatu  daerah  berwenang untuk  mengelola  wilayahnya  sendiri.
Agar  penyelengggaraan  pemerintahan daerah  berjalan  dengan  baik,  harus dilaksanakan  7  prinsip  pemerintah daerah  yaitu:  pelaksanaan  demokrasi dan pemberdayaan masyarakat,
pelayanan  yang  baik,  keterbukaan akuntabilitas keuangan, partisipasi masyarakat, kemitraan, konsistensi
kebijakan  dalam  lingkup  desentalisasi serta  terjaminnya  kepastian  hukum (Hisyam,  2004).  Melalui  desentralisasi fiskal,  pemerinah  daerah  diwajibkan untuk  bisa  mengelola  keuangan  daerah
sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah diberikan  kewenangan  untuk  bisa mengadakan  perubahan  kebijakan  dan sistem  pengelolaan  keuangan  daerah.
Disini  pengelolaan  keuangan  daerah adalah yang mencakup seluruh kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan  pertanggung  jawaban  serta pengawasan keuangan daerah (Haryanto, 2008). Perencanaan  merupakan  sesuatu yang penting dalam melakukan berbagai  kegiatan  dari  yang  paling kecil  dalam  kehidupan  sehari-hari bahkan  sampai  ke  lingkup  yang  lebih besar yaitu negara. Perencanaan dilakukan agar apa yang dilakukan bisa lebih  efektif  dan  efisien  serta  bisa mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Conyers  dan  Hills  (Nursini,  2010) menjelaskan perencanaan sebagai sebuah  proses  berkelanjutan  yang terdiri  atas  keputusan  atau  pilihan  dari berbagai  cara  untuk  menggunakan sumber  daya  yang  dimiliki  dengan target  untuk  bisa  mencapai  tujuan tertentu di masa mendatang. Sementara M.L  Jhingan  dalam  (Nursini,  2010) mendeskripsikan  perencanaan  sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (203-220)
untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang sebelumnya telah ditentukan dan telah dirumuskan dengan  baik  oleh  Badan  Perencana
Pusat. Tujuannya adalah untuk mencapai  sasaran  sosial,  politik  dan lainnya (Nursini, 2014). Proses perencanaan penganggaran ini memiliki tujuan agar terciptanya efisiensi  dan  keadilan  dari  pemerintah dalam usaha untuk menyediakan barang  dan  jasa  publik,  memenuhi prioritas  belanja  serta  meningkatkan transparansi  dan  pertanggung  jawaban pemerintah terhadap masyarakat. Dalam konteks daerah, perencanaan ini tergambar dari mulai pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD),  Rencana  Strategis  SKPD
(RENSTRA-SKPD),  Rencana  Kerja (RENJA-SKPD), hingga akhirnya menerbitkan  Rencana  Anggaran  dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD/APBD).  Dari  proses  panjang tersebut tentu sangat diharapkan adanya  konsistensi  dari  agenda  yang diusung  di  dalam  perencanaan  daerah. Hal  ini  dikarenakan  sumber  agenda dari  perencanaan  tersebut  kebanyakan berasal  dari  hasil  musyawarah  dengan masyarakat  di  daerah  tersebut  yang disebut dengan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Namun dalam prakteknya pembangunan  di  era  desentralisasi masih  belum  seluruhnya  melibatkan masyarakat  dalam  perencanaannya. Salah  satu  yang  terkena  dampak  dari tidak  diikutsertakannya  masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran  pembangunan  daerah adalah  dengan  banyaknya  anggaran daerah  yang  tidak  responsif  terhadap masalah  gender.  Anggaran  yang  tidak responsif gender adalah anggaran  yang tidak memperhatikan pembedaan terhadap  perempuan  atau  laki-laki, kualitas  hidup  perempuan  dan  anak yang rendah serta ketimpangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan  dan  laki-laki.  Kebijakan yang  bebas  gender  justru  dianggap akan memperkuat kondisi ketidakseimbangan  gender  yang  justru berpotensi  mengakibatkan  perempuan kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Agar suatu kebijakan  tidak  lagi  bebas  gender, melainkan  menjadi  kebijakan  yang ditujukan  khusus  untuk  meningkatkan kesetaraan perempuan, dibutuhkan komitmen  yang  kuat  dari  kepala daerah. Hal ini tentunya untuk mendorong munculnya berbagai kebijakan yang responsif gender dengan harapan agar perempuan mempunyai  kesempatan  yang  setara dengan  laki-laki  untuk  berkiprah  di dunia politik (Noerdin et al., 2006).
Kesetaraan  gender  merupakan salah satu tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals)  yang tercantum  dalam  poin  kelima,  yaitu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dan memberdayakan  seluruh  perempuan dan anak. Selanjutnya menurut laporan dari UNFPA pada tahun 2018 menyebutkan bahwa enam dari sepuluh orang  termiskin  di  dunia  adalah perempuan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan ketimpangan  tersebut  dalam  konteks penganggaaran  adalah  dengan  melalui perencanaan  penganggaran  responsif gender.  Hal  ini  terbukti  melalui keluarnya  Instruksi  Presiden  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  pengarusutamaan gender  dalam  pembangunan  nasional. Selanjutnya  ada  Permendagri  Nomor 15 Tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  67  Tahun  2011  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah. Pemerintah  Kabupaten  Pati  sendiri sudah memasukkan keadilan dan kesetaraan  gender  di  dalam  RPJMD tahun  2017-2021  yang  merupakan penjabaran  8  misi  Bupati  terpilih. Peningkatan  keadilan  dan  kesetaraan gender  masuk  ke  dalam  misi  kedua Bupati  Pati  terpilih  yang  penilaiannya bisa  dilihat  dengan  menggunakan  dua indikator yaitu IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Dengan adanya perencanaan penganggaran responsif gender, diharapkan  bisa  menciptakan  keadilan dalam hal mendapatkan akses, manfaat, serta  tercapainya  partisipasi  dalam pengambilan  keputusan  serta  kontrol sumber daya. Perencanaan
penganggaran responsif gender ini bisa menjadi  sebuah  cara  untuk  melibatkan sudut  pandang  gender  menjadi  salah satu  faktor  dalam  proses  perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan, dan  evaluasi  atas  suatu  kebijakan  dan program pembangunan. Meskipun sekarang banyak lembaga pemerintahan ataupun pemerintah daerah yang berusaha membuat perencanaan  penganggaran  responsif gender,  namun  masih  banyak  daerah yang  melakukannya  hanya  sebagai formalitas.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian ini akan ditampilkan bagaimana penerapan anggaran responsif  gender  di  daerah,  bagaimana cara pemerintah Kabupaten Pati menerapkan anggaran responsif  gender dalam  APBD  Kabupaten  Pati  tahun 2018 serta realisasinya dilihat dari IPG (Indeks  Pembangunan  Gender)  dan IDG  (Indeks  Pemberdayaan  Gender), dan  faktor  apa  saja  yang  menjadi penghambat pelaksanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Pati.

## KAJIAN PUSTAKA
Gender  merupakan  berbagai  ciri serta  perilaku  yang  diidentifikasikan kepada perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi budaya. Konsep gender  dipahami  sebagai  sebuah  peran yang  dibentuk  oleh  masyarakat  dan rangkaian  perilaku  yang  ditanamkan melalui  sosialisasi  dari  generasi  ke generasi  tentang  peran  sosial  dari  laki- laki  dan  perempuan.  Perbedaan  secara biologis antara laki-laki dan perempuan ini ditafsirkan oleh kebudayaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
menjadi  seperangkat  tuntutan  sosial perihal  kepantasan  dalam  berperilaku berdasarkan  jenis  kelamin  dan  pada akhirnya  mengarah  kepada  hak-hak, akses sumber daya dan kuasa. Tentunya hal tesebut melahirkan ketidakadilan  gender  yang  terwujud dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi,  subordinasi,  stereotip, kekerasan  dan  beban  kerja  ganda (Fakih,  1999).  Namun,  peran  gender yang  ada  di  setiap  negara  di  seluruh dunia  tidaklah  sama.  Hal  ini  bersifat lokal  dan  tergantung  dari  budaya  serta perkembangan  masyarakatnya  (Wiasti, 2017).
Pengarusutamaan  gender  (PUG) merupakan sebuah proses secara teknis dan  politis  yang  membutuhkan  adanya perubahan pada budayaorganisasi, tujuan,  struktur  serta  pengalokasian sumber  daya.  Konsep  ini  muncul  saat diadakan Konferensi PBB untuk Perempuan  ke-4  di  Beijing  pada  tahun 1995 yang kemudian melahirkan Beijing Platform For Action. Selanjutnya  PUG  ditetapkan  sebagai strategi yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh PBB dan pemerintah di negara anggotanya (Martiany, 2011). Diantara  tujuan  PUG  adalah  untuk memberikan perhatian terhadap
kelompok  yang  terpinggirkan  karena dampak bias gender, memastikan akses untuk laki-laki dan perempuan, kontrol dan  partisipasi  yang  sama  serta meningkatkan  kepekaan  gender  untuk berbagai pihak (Rahayu, 2017).
Perencanaan
Penganggaran Responsif  Gender  (PPRG)  adalah
seperangkat cara yang dilakukan untuk menggabungkan  sudut  pandang  gender ke  dalam  prosedur  perencanaan  dan penganggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai  kesetaraan  dan  keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi  dan  penyelesaian  masalah  baik laki-laki  maupun  perempuan  baik dalam  proses  penyusunannya  maupun dalam pelaksanaan kegiatannya.
Rhonda  Sharp  dan  Debbie  Budlender menjelaskan  bahwa  anggaran  yang responsif gender harus melihat perencanaan  dan  penganggaran  yang dilakukan  oleh  pemerintah  secara menyeluruh  dan  mengujinya  melalui perspektif  (sudut  pandang)  gender. Sehingga bisa menjamin bahwa program  dan  kegiatan  yang  selama  ini sumber dananya dari publik dilaksanakan  dengan  adil,  karena sumber  dana  tersebut  merupakan  dana dari  seluruh  kelompok  yang  ada  di masyarakat  (Budlender  &  Hewitt, 2003).  PPRG  juga  bukan  merupakan serangkaian  proses  yang  terpisah  dari sistem  yang  ada  dan  juga  bukan penyusunan  anggaran  yang  terpisah dan dikhususkan untuk perempuan saja seperti  yang  dipahami  selama  ini. Penyusunan  PPRG  merupakan  sebuah kerangka  kerja  atau  alat  analisis  untuk mewujudkan keadilan dalam
penerimaan  manfaat  pembangunan.
Menurut  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak,  2010),  tujuan dari PPRG yaitu:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
1. Peningkatan kesadaran urgennya isu gender  dalam  pembangunan  bagi para pengambil keputusan.
2. Membantu  mewujudkan  keadilan untuk kesejahteraan gender.
3. Menciptakan pemerintah daerah yang  transparan  dan  akuntabel  serta membantu  peningkatan  efektifitas dan efisiensi anggaran. 4. Pengurangan terhadap adanya ketimpangan dan diskriminasi gender khususnya perempuan dalam pembangunan.
5. Mewujudkan
peningkatan partisipasi dari masyarakat.
6. Menjamin  supaya  kebutuhan  dan aspirasi gender dari berbagai kelompok sosial bisa diakomodasikan ke dalam pengeluaran atau belanja daerah.

## METODE
Dalam artikel ini, metode penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan  kualitatif  ini  dilakukan untuk menganalisis perilaku dan sikap- sikap  politik  yang  tidak  dapat  dikaji dengan
pendekatan kuantitatif (Harrison, 2007).  Metodologi kualitatif adalah  prosedur  penelitian  yang  akan menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati (Moleong,  2007).  Penelitian  kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan  (library  research),  dimana penelitian  ini  mengandalkan  sumber data  yang  berasal  dari  perpustakaan sehingga  penelitian  ini  sering  disebut
sebagai  penelitian  kualitatif  deskriptif kepustakaan  (Mukhtar,  2013).  Dalam studi  kepustakaan  beberapa  sumber data  yang  bisa  digunakan,  yaitu:  buku, artikel,  jurnal  ilmiah,  berita  nasional maupun  internasional,  video,sumber internet  dan  sumber  lainnya  yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Anggaran Responsif Gender Pemerintah Kabupaten Pati
Dalam  usaha  untuk  mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, pemerintah daerah harus melaksanakan prinsip-prinsip  dasar  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  yaitu  dengan adanya  transparansi,  partisipasi  dan akuntabilitas  dari  pemerintah.  Ketiga hal  tersebut  menjadi  syarat  untuk pemerintah daerah dalam rangka mencapai  tujuan  pembangunan  daerah. Adanya  komitmen  dari  pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan  yang  bertujuan  untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam  prakteknya  di  lapangan  masih banyak  perencanaan  pembangunan  di daerah  yang  masih  mengabaikan  peran serta masyarakat, khususnya perempuan.  Perempuan  masih  harus menghadapi berbagai macam diskriminasi  seperti  kesulitan  untuk mendapatkan akses ke dalam perencanaan pembangunan, terbatasnya kesempatan  untuk  berpartisipasi  serta masih adanya diskriminasi dan ketimpangan  perempuan  dan  laki-laki dalam politik, ekonomi dan pendidikan.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
Padahal  seharusnya  pembangunan  dari tahap  perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan  bisa  memberikan  keadilan dan  kemajuan  untuk  seluruh  warga negara.  Untuk  perempuan,  pendidikan politik  sangat  penting  bukan  hanya untuk perempuan yang ingin mempunyai jabatan politik, namun juga untuk  membangun  kesadaran  politik agar  perempuan  tidak  hanya  menjadi alat  politik.  Oleh  karena  itu,  mulailah coba  diterapkan  pengarus  utamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran  daerah  dengan  harapan pembangunan  yang  dihasilkan  akan memberikan keadilan gender.
Selanjutnya  untuk  menciptakan sebuah  anggaran  yang  berdimensi gender sebaiknya harus berbasis kepada  analisis  kebutuhan  nyata  dari masing-masing gender, misalnya melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) untuk menyaring aspirasi masyarakat khususnya perempuan  (Astuti,  2016).  Namun, pelaksanan Musrenbang sebagai mekanisme  untuk  menjaring  aspirasi masyarakat juga masih belum terlaksana  dengan  baik.  Musrenbang banyak  dilaksanakan  tidak  sesuai dengan  prosedur  bahkan  substansinya.
Tidak adanya pemahaman dari pelaksananya  yang  tidak  terlalu  detail mengatur  pelaksanaan  melalui  proses, mekanisme  dan  prosedur.  Selain  itu meskipun  pada  dasarnya  Musrenbang ini  digunakan  sebagai  alat  untuk memadukan  sistem  bottom  up  dan  top down,  namun  pada  dasarnya  tidak
substantif dikarenakan tidak ditemukan formulasi  untuk  menyelaraskan  dua pendekatan  tersebut.  Mengingat  bahwa pemerintah memiliki otoritas penganggaran,  maka  mekanisme  top down  yang  lebih  berperan  dalam pelaksanaan Musrenbang (Manar, 2014).  Terlepas  dari  hal  tersebut, adanya anggaran daerah yang responsif gender  tetaplah  dibutuhkan.  Proses perencanaan  dan  penganggaran  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah  menjadi sarana  yang  dianggap  penting  untuk penerapan  pengarusutamaan  gender. Perencanaan  dan  penganggaran  baik dipusat maupun daerah dianggap sebagai  jantung  pemerinthan  dalam mengelola  sumber  daya.  Jika  proses tersebut  dilakukan  secara  partisipatif, transparan, akuntabel dan menggunakan  analisis  gender,  bisa dipastikan  bahwa  kebijakan  yang dihasilkan juga responsif gender (Hasan & Azis, 2013). Dibutuhkannya anggaran
berbasis  gender  bukan  sebagai  bentuk pengistimewaan  perempuan,  namun sebagai  upaya  untuk  memberdayakan perempuan  dan  mengurangi  tekanan yang diterima yang menyebabkan akses perempuan
dalam partisipasi terhambat.  Pemerintah  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  usaha mewujudkan adanya
anggaran responsif gender serta menjamin anggaran tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelas perempuan tertentu  namun  harus  merata.  Semua pihak memiliki wewenang untuk menjamin implementasi anggaran

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
responsif  gender.  Dimana  tugas  dari masyarakat  adalah  sebagai  pengawas bagi  negara  apakah  anggaran  responsif gender  diterima  oleh  mereka  yang berhak dan sesuai dengan kebutuhannya.  Namun  perlu  dipahami bahwa  perspektif  gender  bukan  hanya menjadi tanggung jawab para perempuan yang memperjuangkan kaumnya  saja.  Komitmen  dari  kaum laki-laki  dan  juga  para  stakeholders kebijakan  juga  menjadi  syarat  penting untuk  keberhasilan  dari  usaha  untuk menempatkan  perempuan  dalam  posisi yang  setara  kedudukannya.  Hal  ini menuntut adanya usaha dari kelompok- kelompok  pro  kesetaraan  gender  untuk mengembangkan  berbagai  alternatif kebijakan  yang  tidak  hanya  pro kesetaraan gender, namun juga mengakomodasi kepentingan stakeholders  lain (Djoharwinarlien, 2012). Alasan kenapa diperlukan adanya  perencanaan  dan  penganggaran responsif  gender  diantaranya  adalah agar anggaran lebih efektif dan efisien, mengurangi kesenjangan dan menunjukkan komitmen pemerintah. Penerapan Anggaran Responsif Gender  di  Kabupaten  Pati  dalam APBD 2018 dan Realisasinya ditinjau dari IPG dan IDG Pemerintah Kabupaten Pati berusaha  mewujudkan  pembangunan yang  ramah  gender  dengan  cara memasukkannya ke dalam perencanaan penganggaran pembangunan di Kabupaten  Pati.  Perencanaan  yang dimaksud  adalah  melalui  Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2018 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  Kabupaten  Pati  tahun  2017- 2022.  Dimana  dalam  RPJMD  tersebut, isu gender masuk sebagai isu pembangunan kualitas SDM,
kemiskinan  dan  kesejahteraan  sosial dan  masalah  gender  masuk  sebagai masalah  kelompok  masyarakat  rentan. RPJMD  ini  kemudian  diwujudkan dalam  APBD  sebagai  rincian  dari pendanaan program untuk mewujudkan apa  yang  sudah  ada  dalam  RPJMD. Sebagaimana  telah  dituangkan  dalam APBD  tahun  2018,  prioritas  dari belanja  yang  dilakukan  daerah  adalah untuk  mendukung  pelaksanaan  urusan pemerintah  dan  pelayanan  dasar  yang sesuai  kewenangan  dari  daerah  yang meliputi  urusan  wajib  dan  urusan pilihan.  Berikut  ini  adalah  target belanja daerah dalam APBD
Kabupaten Pati tahun 2018:
Tabel 1. Target Belanja Daerah dalam APBD Kab. Pati Tahun 2018 Daftar Belanja Target (Rp) Persentase (%) Belanja Tidak Langsung 1.834.973.661.000  69,32% Belanja Langsung 812.158.389.000 30,68% Total Belanja 2.647.132.050.000  100,0% Sumber: APBD Kab. Pati 2018 Selanjutnya  dalam  daftar  belanja langsung
dialokasikan menjadi anggaran  yang  dipergunakan  untuk menyelenggarakan  program  utama  dan anggaran untuk belanja program

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (203-220)
pendukung.  Jumlah  alokasi  anggaran yang  digunakan  untuk  program  utama adalah sebesar Rp. 665.336.492.844,00 (58,69  %),  sedangkan  alokasi  untuk program pendukung sebesar Rp. 468.221.887.156,00 (41,31%) dari total anggaran  belanja  langsung.  Daftar  dari alokasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing
sasaran program
pembangunan  bisa  dilihat  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 2. Alokasi Anggaran Sasaran Program Pembangunan Kab. Pati Tahun 2018 No Tujuan Sasaran Strategis Alokasi Angaran (%) 1 Terwujudnya masyarakat  yang menjunjung  tinggi hukum,  menjaga ketentraman sosial dan melestarikan  nilai unggul budaya 10.181.81 3.775 1,5 2 Meningkatnya derajat  kesehatan dan  kualitas  serta pemerataan  akses pendidikan 320.157.1 09.750 48,12 3 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan  gender untuk  mendukung kualitas SDM 9.116.283. 964 1,37% 4 Penurunan  tingkat kemiskinan 5.368.202. 925 0,81 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 55.466.45 9.530 8,34 6 Meningkatnya kesempatan  kerja lokal dan produktivitas daerah 23.399.94 6.750 3,52 7 Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah 53.743.06 9.050 8,08 8 Meningkatnya kualitas 160.495.0 51.100 24,12
infrastruktur  dan konektivitas wilayah 9 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 25.001.17 6.200 3,76 10 Menurunkan resiko bencana 2.407.379. 800 0,36 Total 665.336.4 92.844 100% Sumber: LKJIP Kab. Pati tahun 2018
Dari  tabel  diatas  bisa  dilihat bahwa alokasi anggaran untuk program utama  yang  paling  besar  adalah  untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan  sebesar  48,12%  dari  total anggaran  belanja  langsung  daerah. Sementara untuk
meningkatkan keadilan  dan  kesetaraan  gender  untuk mendukung  kualitas  SDM  menjadi salah  satu  program  dengan  alokasi anggaran  yang  paling  kecil  yaitu sebesar 1,37% dari keseluruhan anggaran  belanja  langsung  program utama yang berkaitan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk program yang berkaitan  dengan  peningkatan  keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas SDM yaitu dengan menggunakan  Indeks  Pembangunan Gender  dan  Indeks  Pemberdayaan Gender.  Berikut  ini  data  capaian  IPG dan  IDG  Kabupaten  Pati  tahun  2018 dibandingkan
dengan tahun sebelumnya diambil dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
Tabel 3. Data Capaian IPG dan IDG
Kab. Pati Tahun 2018 Kabupaten IPG IDG 2017 2018 2017 2018 Kab. Pati 91,98 91,50 67,96 66,55 Sumber: BPS Kabupaten Pati
Berdasarkan  data  dalam  tabel diatas  terlihat  adanya  penurunan  nilai IPG Kabupaten Pati dari 91,98 di tahun 2017 menjadi 91,50 di tahun 2018 yang berarti  terjadi  penurunan  sebesar  0,48. Sementara  itu  untuk  nilai  IDG  yang semula  67,96  di  tahun  2017  menjadi
66,55 di tahun 2018 yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,41. Dalam Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Pati disebutkan ada 8  program  yang  berhubungan  dengan tujuan peningkatan keadilan dan kesetaraan  gender  dan  mempengaruhi nilai  IPG  dan  IDG  di  Kabupaten  Pati, yaitu:
Tabel 4. Realisasi Anggaran Peningkatan Keadilan dan
Kesetaraan Gender Kab. Pati Tahun 2018 No Program Realisasi Anggaran 1 Program Keluarga Berencana 7.412.302.150 2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak 461.831.800 3 Program Penguatan Kelembagaan 30.014.550
No Program Realisasi Anggaran Pengarusutamaan Gender dan Anak 4 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 764.737.400 5 Program Pelayanan Kontrasepsi 42.278.739 6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan  Perlindungan Perempuan 125.284.025 7 Program Peningkatan Peran  Serta  dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 101.050.300 8 Program Peningkatan Peran  Perempuan di Pedesaan 178.785.000 Total 9.116.283.964 Sumber: LKJIP Kab. Pati tahun 2018 Dalam program keserasian kebijakan  peningkatan  kualitas  anak dan perempuan, pelaksanaannya adalah dengan  melakukan  sosialisasi  terkait dengan  kesetaraan  gender  termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak.  Kemudian  untuk program penguatan kelembagaan pengarusutamaan  gender  dan  anak pelaksanaannya  dalam  dua  kegiatan yaitu  evaluasi  pelaksanaan  PUG  dan mengembangkan sistem informasi
anak-anak dan gender. Kegiatan program perlindungan terhadap perempuan, pemberdayaan serta pengembangan kualitas kehidupan bagi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (203-220)
perempuan menjadi salah satu program yang  mempengaruhi  nilai  IPG  dan
IDG, dengan kegiatannya berupa fasilitasi usaha perlindungan perempuan  terhadap  tindak  kekerasan serta  realisasi  anggarannya  digunakan untuk perlindungan perempuan terhadap kasus yang terlaporkan. Selanjutnya  program  yang  bertujuan meningkat kanpartisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang  dijalankan  oleh  Dinas  Sosial memiliki  bentuk  kegiatan  yaitu  berupa penyuluhan  bagaimana  membangun keluarga  sejahtera  untuk  ibu  rumah tangga dan kegiatan bimbingan manajemen  dalam  mengelola  usaha untuk perempuan. Dari uraian diatas bisadisimpulkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten Pati sudah berusaha menerapkan anggaran responsif  gender dalam  APBD  tahun  2018.  Berbagai program  kebijakan  sudah  dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan  gender,  namun  alokasinya sangatlah  rendah  dan  bahkan  menjadi salah  satu  yang  paling  rendah  bersama dengan alokasi untuk bencana. Akhirnya  penerapannya  masih  belum maksimal  jika  diukur  melalui  IPG  dan IDG tahun 2018 yang justru mengalami penurunan  dibandingkan  tahun  2017.
Berbagai kendala dalam usaha pemerintah  daerah  untuk  menerapkan perencanaan  penganggaran  responsif gender  diantaranya  bisa  dikarenakan kesiapan  SDM  dan  masih  kurangnya pemahaman  akan  anggaran  responsif gender,  kebijakan  yang  mendukung
maupun hal teknis lainnya (Nasution &
Marthalina, 2018). Selain itu hambatan-hambatan yang dihadapi dalam  penerapan  anggaran  responsif gender  bisa  berupa  hambatan  dari  segi sosial,  budaya  dan  politik.  Hambatan dari  segi  sosial  bisa  berupa  pandangan yang meremehkan partisipasi. Hambatan  tersebut  terjadi  dikarenakan adanya  pandangan  bahwa  dalam  hal merencanakan penganggaran adalahmerupakan  kewenangan  dari  elit pemerintah yang tidak perlu melibatkan kontribusi masyarakat dalam penyusunannya. Sementara itu hambatan  dari  segi  politis  dan  kultural terlihat  dari  kebiasaan  dari  dinas  atau badan-badan pemerintah yang memandang  anggaran  daerah  sebagai sesuatu yang  netral  gender  dan dianggap  mampu  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  umum  secara keseluruhan  (Mundayat  et  al.,  2006). Hal inilah yang bisa menjadi penyebab dari  banyaknya  dokumen  perencanaan pembangunan  ang  mencantumkan  isu pemberdayaan perempuan dan masalah gender, namun tidakkonsisten dalambentuk  pengaturannya  di  dalam Perda dan penerapannya melalui program. Banyak program atau kegiatanyang  dihasilkan  pemerintah daerah  dan  berkaitan  dengan  persoalan gender  justru  tidak  memiliki  korelasi dengan  permasalahan  perempuan  di daerah tersebut (Rahman et al., 2005).
Untuk mengatasi berbagai hambatan  tersebut,  pemerintah  bisa melakukan  beberapa  langkah  yaitu dengan melakukan sosialisasi PPRG di

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
tingkat  daerah  khususnya  kepada SKPD,  memberikan  capacity  building, menyediakan  profil  gender  dan  daa terpilah sebagai informasi dalam penususnan  program,  serta  melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan  penganggaran  (Darwanis, 2015). Pemerintah juga bisa melakukan kerjasama dengan ilmuwan atau tenaga ahli  dalam  menganalisa  anggaran, seperti  pusat  studi  gender  atau  pihak yang  memiliki  kemampuan  dalam identifikasi  ketimpangan  gender  dan permasalahannya. Kerjasama ini sangat penting dikarenakan konsep dari anggaran responsif gender harus secara spesifik  sesuai  dengan  karakteristik wilayah  dimana  anggaran  tersebut dibuat dan dilaksanakan. Harus diketahui  juga  bagaimana  persyaratan yang harus dipenuhi serta indikator dan mekanisme penyusunan anggaran responsif gender dalam sebuah lembaga.  Dalam  hal  inilah  penting adanya  kerjasama  antara  pemerintah dengan  para  ahli  dalam  penyusunan anggaran yang responsif gender
(Saftiana et al., 2012). Faktor  Penghambat  Pelaksanaan Anggaran  Responsif  Gender di
Kabupaten Pati
Idealnya pembangunan harus bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk  seluruh  elemen  masyarakat  baik laki-laki  maupun  perempuan.  Namun dalam prakteknya pendekatan
pembangunan  yang  dilakukan  selama ini  masih  dianggap  bias  gender  serta belum mempertimbangkan dampak dan manfaat  dari  pembangunan  yang  sama
rata  antara  laki-laki  dan  perempuan. Hal ini tentunya berkontribusi terhadap munculnya ketimpangan gender. Pemerintah  kemudian  mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Namun dalam usaha untuk menerapkan anggaran  responsif  gender  tentunya menghadapi  bermacam  kendala  baik dari pemerintah maupun dari masyarakat  sendiri.  Mengingat  begitu kompleksnya  masalah  pembangunan dan  keragaman  wilayah,  maka  perlu dilakukan  identifikasi  secara  rinci mengenai masalah pembangunan, kemiskinan  dan  perempuan.  Hasil identifikasi  tersebut  bisa  digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran  pembangunan  (Indraswari, 2008).  Hambatan  dalam  usaha  untuk mewujudkan  anggaran  pembangunan yang berbasis gender ini bisa dikategorikan sebagai kendala struktural dan kultural. Kendala struktural  yang  dihadapi  diantaranya yaitu  masih  kurangnya  pemahaman pejabat  publik  dalam  mengusung anggaran  yang  responsif  gender  dalam setiap  rencana  kegiatan  program  dan kesalahan  persepsi  dimana  anggaran responsif  gender  masih  diasumsikan sebagai anggaran perempuan. Selain itu di  tingkat  legislatif  anggaran  berbasis gender belum menjadi prioritas.
Sementara  dari  segi  kultural  yaitu dikarenakan lemahnya kesadaran lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
mengidentifikasi dan merumuskan
kebutuhan  mereka  dan  minimnya pemahaman pejabat publik akan gender (Valensia,  2015).  Dalam  artikel  ini, penulis akan berusaha mengidentifikasi faktor penghambat penerapan anggaran responsif  gender  di  Kabupaten  Pati dilihat  dari  sektor  pendidikan  dan sektor publik.
1. Pendidikan
Pendidikan  memiliki  peranan penting  bagi  suatu  bangsa  dalam mewujudkan SDM yang unggul. Dalam hal perencanaan dan penganggaran  daerah,  pendidikan  ini menjadi  salah  satu  faktor  penting khususnya dalam hal partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin berpendidikan seseorang maka dia  akan  lebih  memahami  apa  yang sebenarnya  menjadi  haknya.  Dalam anggaran  responsif  gender,  pendidikan ini  menjadi  faktor  untuk  masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan  penganggaran  atau  tidak. Yang  menjadi  parameter  atau  tolok ukur  dari  kesetaraan  status  perempuan serta  pemberdayaan  perempuan  yakni melalui  angka  melek  huruf  penduduk usia  produktif  (lebih  dari  15  tahun). Penduduk  di  usia  tersebut  seharusnya menjadi  sumber  daya  pembangunan dan  harus  memiliki  tingkat  pendidikan yang  lebih  baik  untuk  mendapatkan pekerjaan  yang  layak.  Berikut  ini adalah  tabel  angka  melek  huruf penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  di
Kabupaten  Pati  menurut  jenis  kelamin pada tahun 2017-2018:
Tabel 5. Data Angka Melek Huruf
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas di Kabupaten Pati Tahun 2017-2018 Jenis Kelamin Angka Melek Huruf 2017 2018 Perempuan 88,72 87,97 Laki-laki 95,38 96,14 Laki-laki + Perempuan 91,89 91,87

## Sumber: Profil Gender Kabupaten Pati 2018
Dari  tabel  diatas  bisa  dilihat bahwa angka melek huruf baik laki-laki maupun  perempuan  di  tahun  2018 hampir  sama  dengan  tahun  2017  yang berarti  jumlah  penduduk  yang  buta huruf  hampir  sama  jumlahnya.  Dalam hal  ini  untuk  menekan  tingkat  buta huruf baik perempuan maupun laki-laki kelompok  umur  15  tahun  keatas dibutuhkan  campur  tangan  pemerintah dan  masyarakat.  Dengan  harapan percepatan untuk mewujudkan kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan yang  melek  huruf  bisa  mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas masyarakat tersebut. Selain  itu  salah  satu  indikator tingkat kesuksesan pembangunan pendidikan  adalah  dengan  melihat jumlah penduduk yang bisa menyelesaikan  pendidikannya  serta bekerja sesuai kompetensinya. Datanya bisa dilihat dalam tabel berikut:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
Tabel 6. Data Pendidikan Penduduk Kabupaten Pati yang Bekerja sesuai Kompetensi Tahun 2017-2018
Pendidikan Tertinggi Tahun 2017 Tahun 2018 P L Total P L Total Tidak/belum pernah sekolah 9,53 4,89 7,30 9,77 2,59 6,33 Tidak/belum lulus SD/MI 18,64 16,90 17,1 20,17 18,24 19,24 SD/SDLB/MI 26,06 31,45 28,64 25,89 30,79 28,24 SMP/SMPLB/MTs 22,77 21,87 22,34 23,21 23,58 23,39 SMA/SMALB/MA/SMK/MAK 17,90 19,95 18,88 15,04 19,48 17,17 Perguruan Tinggi 5,10 4,94 5,03 5,91 5,32 5,63 JUMLAH 100 100 100 100 100 100 Sumber: Profil Gender Kabupaten Pati 2018 Dapat  dilihat  bahwa  semakin tinggi  jenjang  pendidikan  semakin kecil  pula  presentase  penduduk  yang dapat menyelesaikan pendidikan tersebut.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena beberapa  hal  misalnya  karena  kendala ekonomi sehingga belum bisa menjangkau  tingkat  pendidikan  yang lebih  tinggi  dengan  biaya  yang  lebih tinggi  pula.  Jika  diamati  menurut  jenis kelamin,  pada  tahun  2018  presentase perempuan  yang  lulus  SD/MI,  SMP sederajat  dan  SMA  sederajat  lebih rendah  dari  laki-laki.  Sementara  untuk perempuan  yang  tidak  atau  belum pernah  sekolah  dan  yang  tidak  lulus SD/MI  justru  lebih  tinggi.  Hal  ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam  pendidikan  dan  aksesnya  untuk perempuan. 2. Sektor Publik Bagian ini akan berusaha menjelaskan  bagaimana  posisi,  peran dan keterlibatan perempuan di Kabupaten Pati dalam mengelola sektor publik.  Apakah  sebenarnya  perempuan sudah  memiliki  ruang  dan  kesempatan yang  luas  dalam  mengoptimalkan potensi  yang  dimilikinya  dalam  suatu
tanah  publik,  khususnya  dalam  sektor pemerintahan. Dikarenakan fokus tulisan  ini  adalah  mengenai  anggaran responsif gender, maka data yang akan ditampilkan  adalah  data  perempuan  di lembaga legislatif dan eksekutif daerah yang  berhubungan  langsung  dengan proses  perencanaan  dan  penganggaran daerah.
Berikut  ini  adalah  tabel  jumlah anggota  legislatif  (DPRD)  Kabupaten Pati pada tahun 2018:
Tabel 7. Data Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Pati Tahun 2018
No Partai Jenis Kelamin Jumlah P L 1 PDIP 1 7 8 2 Partai Demokrat 2 4 6 3 Partai Golkar 1 5 6 4 PKS 0 5 5 5 PKB 1 5 6 6 Partai Hanura 1 3 4 7 PPP 0 3 3 8 Partai Gerindra 2 6 8 9 Partai Nasdem 0 4 4 Jumlah 8 42 50 Persentase 16,00 84,00 100,00 Sumber: Profil Gender Kabupaten Pati 2018

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
Dari  tabel  tersebut  diatas  bisa dilihat bahwa jumlah perempuan dalam ranah  politik  praktis  khususnya  di lembaga  legislatif  masih  sangat  jauh dari  prinsip  keterwakilan  perempuan dan kesetaraan gender. Jumlah perempuan  yang  menjadi  anggota DPRD  Kabupaten  Pati  masih  sangat sedikit yaitu hanya 8 orang dari 50 total anggota. Presentase perwakilannya pun hanya 16% dan masih selisih 14% dari syarat  ideal  yaitu  perempuan  memiliki kuota  30%.  Tentu  saja  ini  akan berpengaruh  dalam  usaha  mewujudkan perencanaan penganggaran daerah
yang  responsif  gender  dikarenakan agenda  yang  diutamakan  akan  jauh berbeda  jika  jumlah  perempuan  dalam DPRD lebih banyak. Selanjutnya untuk jumlah perempuan dalam birokrasi eksekutif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten  Pati  dalam  hal  ini  adalah PNS  perempuan  pada  tahun  2018  bisa dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 8. Data Prosentase PNS Kabupaten Pati Tahun 2018 berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 1 Perempuan 5.525 52,08 2 Laki-laki 5.083 47,92 Jumlah 10.608 100,00 Sumber: Profil Kabupaten Pati 2018
Dilihat  dari  data  dalam  tabel tersebut,  jumlah  PNS  perempuan  aalah sebanyak  5.525  orang  atau  52,08% sementara  PNS  laki-laki  berjumlah
5.083  orang  atau  47,92%.  Jumlah  ini memang  cenderung  hampir  seimbang, namun  jelas  ini  berkebalikan  dengan jumlah perempuan di legislatif. Dengan jumlah  PNS  perempuan  yang  banyak ini  bisa  memunculkan  harapan  akan adanya perencanaan penganggaran responsif  gender  dari  setiap  instansi tempat  PNS  bertugas.  Namun  kembali lagi bahwa proses perencanaan penganggaran  di  daerah  jelas  memiliki banyak faktor penentu selain perencanaan  dari  instansi  pemerintah sendiri.

## KESIMPULAN
Pemerintah Kabupaten Pati berusaha mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui terbitnya  Perda  Kabupaten  Pati  Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah)  Kabupaten  Pati tahun  2017-2022.  Dimana  isu  gender dimasukkan ke dalam faktor pembangunan kualitas SDM, kemiskinan,  kesejahteraan  sosial  dan dianggap sebagai kelompok masyarakat  rentan.  Namun  dalam pelaksanaannya masih belum
maksimal,  dimana  dalam  pelaksanaan APBD  2018  diukur  dari  IDG  (Indeks Pemberdayaan  Gender)  serta  IPG (Indeks  Pembangunan  Gender)  justru mengalami penurunan. IPG tahun 2017 adalah  91,98  dan  menurun  menjadi 91,50  di  tahun  2018.  Sementara  IDG dari  67,96  di  2017  menurun  menjadi 66,55  di  2018.  Selain  disebabkan karena  faktor  anggaran  yang  minim,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
hal ini juga disebabkan karena pengaruh  sektor  pendidikan  dan  sektor publik. Dalam sektor pendidikan dimana  tingkat  angka  melek  huruf  di
Kabupaten  Pati  masih  tinggi  dan  juga tingkat  pendidikan  perempuan  yang masih  rendah  mempengaruhi  tingkat partisipasi  dari  perempuan  dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Sementara dalam sektor publik, jumlah anggota legislatif perempuan di Kabupaten  Pati  yang  hanya  berjumlah 8  orang  (16%)  dianggap  masih  belum cukup  untuk  menciptakan  anggaran yang  responsif  gender.  Meskipun  dari lembaga eksekutif jumlah PNS perempuan  lebih  banyak  dari  laki-laki yang memungkinkan menciptakan perencanaan dan penganggaran responsif  gender,  namun  perlu  diingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah harus juga
melalui  persetujuan  dari  lembaga legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  P.  (2016).  Analisis  Anggaran Responsif  Gender  Pada  Apbd Kota  Semarang  Tahun  2010- 2013. POLITIKA , 7 (1),  37–52. https://doi.org/10.14710/politika, 7,1,37-52
Budlender,  D.,  &  Hewitt,  G.  (2003).
Engendering Budgets . 1–126. Darwanis.  (2015).  Analisis  Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan  Pencapaian  Target MDGs. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (3),  481–492.
https://doi.org/10.18202/jamal.20 15.12.6038
Djoharwinarlien,  S.  (2012).  Dilema
Kesetaraan  Gender:  Refleksi  dan Respons  Praksis.  In Center  for Politics and Government (PolGov)  Fisipol  UGM (Issue  1).
https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/b uku/dilema-kesetaraan-gender
Fakih, M. (1999). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Pustaka Pelajar. Harrison, L. (2007). Metodologi penelitian politik . Kencana.
Haryanto.  (2008). Perencanaan  dan Penganggaran Daerah, Pendekatan  Kinerja,  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, . June 2008 . Hasan,  A.  M.,  &  Azis,  R.  (2013). Advokasi Perencanaan Penganggaran  Responsif  Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951– 952. Seknas Fitra. Indraswari. (2008). Perempuan, Kemiskinan dan Anggaran Pembangunan. In Jurnal Administrasi Publik (Vol. 5, Issue 2, pp. 252–269).
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak.  (2010). Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran  Responsif  Gender Bagi  Daerah. Jakarta:  KPPPA , 1–76.
Manar, D. G. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanan Pembangunan:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang  Di  Jawa  Tengah. Jurnal Ilmu Sosial , 13 (1), 42–51. Martiany,  D.  (2011).  Implementasi Pengarusutamaan  Gender  (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan  Gender  (Studi  di Provinsi  Sumatera  Utara  dan
Jawa  Tengah). Aspiraso , 2 (2), 121–136.
http://www.ippf.org/en/Resources /Articles/ Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Mukhtar.  (2013). Metode  Praktis
Penelitian  Deskriptif  Kualitatif .
Referensi.
Mundayat,  A.  A.,  Noerdin,  E.,  &
Aripurnami,  S.  (2006).  STUDI
DAMPAK  Advokasi  Anggaran
Berkeadilan  Gender.  In Women Research Institute (Vol. 1, Issue). Nasution,  I.  M.  N.,  &  Marthalina.
(2018).  Tantangan  Pemerintah
Daerah Dalam Menerapkan Perencanaan  Anggaran  Responsif Gender. JE  &  KP:  Jurnal
Ekonomi  Dan  Keuangan  Publik ,
5 (2), 145–162.
Noerdin, E., Agustini, E., Pakasi, D. T., Aripurnami, S., &  Hodijah, S. N.
(2006). Potret Kemiskinan Perempuan .  Women  Research Institute. Nursini. (2014). Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran  Daerah  (Teori Dan Aplikasi) . I , 1–251.
https://core.ac.uk/download/pdf/7 7629914.pdf
Rahayu,  W.  K.  (2017).  Analisis
Pengarusutamaan  Gender  dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan  &  Pelayanan  Publik) , 2 (1), 93–108. http://journal.unhas.ac.id/index.p hp/jakpp/article/view/1524
Rahman,  L.,  Noerdin,  E.,  Aripurnami, S.,  &  Yuningsih,  R.  L.  (2005). Representasi  Perempuan  dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah  (Studi  Kasus  di  Sepuluh Daerah  di  Indonesia).  In Women Research  Institute:  Vol.  I (Issue 24). https://www.wri.or.id/files/Buku_
Representasi_Perempuan_di_Era _Otonomi_Daerah.pdf Saftiana, Y., Ekonomi, F., & Sriwijaya, U. (2012). Akomodasi Kepentingan  Perempuan . 6 (1),
40–53.
Valensia,  E.  (2015).  Peran  Bupati  dr.
Hj.  Widya  Kandi  Susanti,  MM dalam Perencanaan dan Penganggaran  Responsif  Gender (PPRG)  Pada  APBD  Kabupaten
Kendal  Tahun  Anggaran  2011- 2013. Journal  of  Politic  and Goverment  Studies , 5 (4),  2013–
2015. Wiasti,  N.  M.  (2017).  Mencermati Permasalahan Gender dan
Pengarusutamaan  Gender  (  PUG ). Journal  of  Anthropology , 1 (1),
29–42.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(203-220)
Dokumen lain:
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pati
Nomor  1  Tahun  2018  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 APBD Kabupaten Pati Tahun 2018 Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKJIP)  Kabupaten  Pati  Tahun 2018
Profil Gender Kabupaten Pati 2018