## Analisa Terhadap Peranan Inspektur Keamanan Penerbangan pada Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Kantor Otoritas Bandar Udara
Yanti Isbandiyah 1 Pompong B. Setiadi 2
Magister Management, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia 1,2
Email: yantiisbandiyah@gmail.com 1

## Abstrak
Penerbangan  mempunyai  peranan  penting  selain  sebagai  jembatan  yang  menghubungkan  dan mempersatukan  antar  daerah/pulau  di  wilayah  NKRI,  penerbangan  juga  merupakan  sarana  dalam memperlancar roda perekonomian, percepatan pembangunan, serta untuk membuka akses ke dan dari daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan. Keamanan penerbangan merupakan  bagian dari penerbangan  yang  didukung  keterpaduan  sumber  daya  manusia,  fasilitas/peralatan,  dan  prosedur. Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan sumber daya manusia yang harus dikembangkan secara profesional  sesuai  dengan  jenjang  pola  kariernya.  Saat  ini  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  dinilai belum optimal di dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yang salah satu penyebabnya adalah adanya disharmonisasi regulasi. Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap peran Inspektur Keamanan Penerbangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya pada Kantor Otoritas Bandar Udara, agar terbentuk Inspektur Keamanan Penerbangan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga dapat tercapai pengawasan keamanan penerbangan secara optimal, efektif, dan  efisien.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendalami permasalahan yang ada melalui kajian atas regulasi dan data-data  di  lapangan  dan  menginterpretasikannya,  selanjutnya  dideskripsikan  dalam  uraian  yang bersifat deduktif dengan dukungan literasi.
Kata Kunci: Keamanan Penerbangan, Inspektur, Kantor Otoritas Bandar Udara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Penerbangan memiliki peranan penting yaitu sebagai sarana penghubung antar wilayah di Indoensia yang dipisahkan oleh perairan yang luas dengan waktu yang relative singkat dan cepat.  Penataan  sistem  transportasi  udara  nasional  yang  handal,  terpadu  dan  terarah memerlukan  perencanaan  dan  pengembangan.  Penerbangan  sebagai  jembatan  yang menghubungan,  menyatukan  dan  mengikat  keberagaman.  Percepatan  pembangunan  dan pengembangan  infrastruktur  tersebut  sebagai  bentuk  perhatian  pemerintah  dalam membangun Indonesia dari daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP), dan meningkatkan  konektivitas  dan  berdampak  positif  terhadap  masyarakat  untuk  menambah wawasan,  dengan  mengenal  suku  dan  budaya  lainnya.  Dan  tentunya  mendorong perekonomian, pariwisata, dan logistic. Pembangunan dapat memudahkan masyarakat yang berada di daerah untuk memudahkan perpindahan antar daerah dan membuka konektivitas.
Sebagaimana  telah  diatur  dalam  regulasi  di  bidang  transportasi  udara,  bahwa  yang dimaksud  dengan  Penerbangan  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  pemanfaatan wilayah  udara,  pesawat  udara,  bandar  udara,  angkutan  udara,  navigasi  penerbangan, keselamatan  dan  keamanan,  lingkungan  hidup,  serta  fasilitas  penunjang  dan  fasilitas  umum lainnya. Dalam pembuatan jurnal ini, Penulis akan lebih memfokuskan pada peranan Inspektur
Keamanan  Penerbangan  dalam  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  pada  Kantor Otoritas Bandar Udara. Sebelum masuk ke dalam pokok bahasan, Penulis akan terlebih dulu mengulas tentang apa itu keamanan penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara, dan siapa yang  dimaksud  Inspektur  Keamanan  Penerbangan,  berikut  apa  saja  tugas,  fungsi,  dan kewenangannya.
Sebagaimana  telah  diulas  sebelumnya,  keamanan  penerbangan  merupakan  salah  satu bagian  dari  penerbangan  itu  sendiri.  Dan  yang  dimaksud  dengan  keamanan  penerbangan adalah  suatu  keadaan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  penerbangan  dari  tindakan melawan  hukum  melalui  keterpaduan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia,  fasilitas,  dan prosedur. Penyelenggaraan penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pembinaan penerbangan meliputi aspek:
1. Pengaturan.  Meliputi  penetapan  kebijakan  umum  dan  teknis  yang  terdiri  atas  penetuan norma,  standar,  pedoman,  kriteria,  perencanaan  dan  prosedur  termasuk  persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta izin.
2. Pengendalian. Meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.
3. Pengawasan. Meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperaisan agar sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  termasuk  melakukan  tindakan  korektif  dan penegakan hukum.
Pembinaan penyelenggaraan penerbangan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri Perhubungan dengan memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa:
1. penataan struktur kelembagaan;
2. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
3. peningkatan  pengelolaan  anggaran  yang  efektif,  efisien,  dan  fleksibel  berdasarkan  skala prioritas;
4. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;
5. pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan dalam regulasi di bidang penerbangan; dan
6. peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
Pembinaan  penyelenggaraan  penerbangan  oleh  Menteri  Perhubungan  didelegasikan kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara.  Dalam  rangka  memperkuat  kelembagaan sebagaimana  dimaksud  di  atas,  dibentuklah  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara.  Kantor  Otoritas Bandar  Udara  merupakan  kepanjangtanganan  dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara, dan  mempunyai  tugas  fungsi  yang  sama  dengan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara. Hanya  saja,  jika  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  mempunyai  ruang  lingkup  seluruh Indonesia,  tidak  demikian  halnya  dengan  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara,  yang  mempunyai ruang  lingkup  kewenangan  di  dalam  wilayah  kerja.  Cakupan  wilayah  kerja  Kantor  Otoritas Bandar  Udara  bisa  meliputi  beberapa  provinsi  di  sekitar  tempat  kedudukan  suatu  Kantor Otoritas  Bandar  Udara.  Pembinaan  penyelenggaraan  penerbangan  dalam  prakteknya  di lapangan  dilakukan  oleh  Inspektur  Penerbangan,  yang  diangkat  oleh  Menteri  Perhubungan untuk melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan operasional penerbangan sesuai tugas dan bidang kewenangannya.
Inspektur Penerbangan ditempatkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,  dan  di  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara,  serta  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sesuai dengan  batas  lingkup  kewenangannya.  Tugas,  fungsi, kewenangan,  dan  pola  pengembangan karier  seorang  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  diatur  dalam  regulasi  di  bidang:  Jabatan Fungsional  Inspektur  Keamanan  Penerbangan;  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Otoritas Bandar Udara; dan Teknis operasional pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan. Berangkat dari latar belakang di atas, maka Penulis melihat ada permasalahan yang muncul, yaitu:  Adanya  disharmonisasi  di  antara  ketiga  regulasi  yang  mengatur  tentang  aturan keinspekturan,  keorganisasian,  dan  ketentuan  teknis  operasional  keamanan  penerbangan sebagaimana dimaksud di atas. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan seorang Inspektur Keamanan  Penerbangan  di  Kantor  Pusat,  berbeda  dengan  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan kewenangan  seorang  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  di  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara, meski dengan tingkat dan jenjang keinspekturan yang sama. Dan pada akhirnya, permasalahan disharmonisasi tersebut dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dari Inspektur Keamanan Penerbangan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kantor Otoritas Bandar Udara
Sebelum  mengulas  lebih  dalam  tentang  struktur  organisasi,  tata  kerja,  dan  tata  kelola Kantor  Otoritas  Bandar  Udara,  maka  terlebih  dulu  Penulis  akan  mendeskripsikan  tentang Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  cq.  Direktorat  Keamanan  Penerbangan.  Direktorat Keamanan Penerbangan merupakan salah satu struktur organisasi di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara,  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  Direktorat  Keamanan  Penerbangan menyelenggarakan  fungsi  penyiapan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel  dan  penilaian  risiko,  fasilitas  dan  sertifìkasi, kendali  mutu,  serta  penyidik pegawai negeri sipil. Direktorat Keamanan Penerbangan dikepalai oleh seorang Direktur.
Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan Kementerian  Perhubungan  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Artinya, terkait kedudukan dan hubungan  pertanggungjawaban  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara,  oleh  Menteri  Perhubungan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Sama halnya dengan Kementerian Perhubungan  cq.  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara,  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara mempunyai  tugas  melaksanakan  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  (pembinaan) kegiatan  penerbangan  di  Bandar  Udara.  Yang  membedakan  hanyalah  ruang  lingkup kewenangannya. Jika Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berwenang melaksanakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan penerbangan secara nasional, maka  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  mempunyai  tugas  melaksanakan  pembinaan  kegiatan penerbangan di Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kelas terdiri atas: Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama; Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas  I;  dan  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  Kelas  II.  Ruang  lingkup  kewenangan  pembinaan Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  mencakup  wilayah  kerja  tertentu  yang  meliputi  beberapa provinsi di dalamnya.
Tabel 1. No Unit Kerja Kedudukan Kelas Wilayah Kerja 1 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno - Hatta Utama Jakarta Banten Jawa Barat Lampung Kalimantan Barat 2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamo Kelas I Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Riau Kep. Riau 3 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Juanda Kelas I Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Selatan 4 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV I Gusti Ngurah Rai Kelas I Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 5 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Hasanuddin Kelas I Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah 6 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Minangkabau Kelas II Sumatera Barat Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung 7 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Sepinggan Kelas II Kalimantan Timur Kalimantan Tengah 8 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Sam Ratulangi Kelas II Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Maluku Utara 9 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari Kelas II Papua Papua Barat 10 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke Kelas II Irian Jaya / Papua
Dalam Jurnal ini, Penulis lebih memfokuskan kepada bidang keamanan penerbangan, baik mengulas  tentang  struktur  organisasi  keamanan  penerbangan,  tugas  dan  fungsi  Inspektur Keamanan  Penerbangan,  maupun  ketentuan  teknis  operasional  di  bidang  keamanan penerbangan. Dalam struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara terdapat Bidang/Seksi yang  membidangi  keamanan  penerbangan,  dan  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  fasilitas  dan  peralatan  keamanan  penerbangan, kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (regulated agent), penyiapan bahan  pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanaan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) keamanan  penerbangan,  penanganan  pengangkutan  barang  berbahaya  serta  pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah  Keamanan  Terbatas  (Security  Restricted  Area  /  SRA)  pada  Bandar  Udara  yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara. Berikut di bawah ini adalah struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama, Kelas I, dan Kelas II:

## Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai Permenpan- RB Nomor 55 Tahun 2018
Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  kegiatan  pengawasan,  keselamatan, keamanan  dan  pelayanan  penerbangan.  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  berkedudukan sebagai  pelaksana  teknis  fungsional  di  bidang  keamanan  penerbangan,  penanganan pengangkutan  kargo  dan/atau  barang  berbahaya,  atau  pelayanan  darurat  pada  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara  Kementerian  Perhubungan.  Unsur  kegiatan  tugas  Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan, terdiri atas: unsur utama; dan unsur penunjang. Di mana  salah satu dari unsur utama Jabatan  Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan adalah  melakukan  pembinaan  teknis  keamanan  penerbangan,  penanganan  pengangkutan kargo  dan/atau  barang  berbahaya,  atau  pelayanan  darurat. Dan,  sub  unsur  dari  pembinaan teknis tersebut meliputi: Pengaturan; Pengendalian; dan Pengawasan dan investigasi.
Beberapa  uraian  tugas  Jabatan  Fungsional  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  Tingkat Ahli, diantaranya:
1. menganalisis  dan  mengevaluasi  penerapan  kebijakan,  standar,  norma,  pedoman,  kriteria, sistem  dan  prosedur  di  bidang  keamanan  penerbangan,  pengangkutan  kargo  dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
2. menyusun  rekomendasi  konsep  akhir  rancangan  kebijakan,  standar,  norma,  pedoman, kriteria,  sistem  dan  prosedur  di  bidang  keamanan  penerbangan,  pengangkutan  kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
3. melaksanakan  pengujian  lisensi  (personel  keamanan  penerbangan,  personel  pelayanan PKP-PK,  personel  salvage,  atau  personel  teknik  pemeliharaan  kendaraan  PKP-PK)  atau sertifikasi instruktur (Kategori C);
4. menyusun  dan  mengevaluasi  program  kegiatan  pengawasan  (audit,  inspeksi,  survey, pengujian/test,  atau  pengamatan/surveillance)  atau  investigasi  di  bidang  keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
5. melaksanakan  kegiatan  pengawasan  (audit,  inspeksi,  survey,  pengujian/test,  atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori B).

## Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara
Dalam  ulasan  Penulis  sebelumnya  telah  diketahui  bahwa  sesuai  Peraturan  Menteri Perhubungan nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar  Udara,  telah  diatur  bahwa  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  mempunyai  tugas melaksanakan  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  (pembinaan)  kegiatan penerbangan di Bandar Udara. Namun, hal ini berbeda dengan peraturan pelaksananya. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, ditemukan adanya pengurangan tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Bandar Udara, yaitu tugas dan fungsi pengaturan. Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi pengendalian dan pengawasan Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara  sesuai  dengan  wilayah  kerjanya.  Pelaksanaan  fungsi pengendalian  dan  pengawasan  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  pemberian  arahan, bimbingan, pemberian dan perpanjangan izin dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk
inspeksi, survei, pengujian dan memberikan tindakan korektif bidang keamanan penerbangan. Pembagian kewenangan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keamanan penerbangan antara Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara, sesuai Peraturan Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  Nomor:  KP.  459  Tahun  2015  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, diatur sebagai berikut:
Tabel 2. Pengendalian dan Pengawasan Direktorat Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara PAS Orang dan Kendaraan - a. Penerbitan b. Perpanjangan c. Pencabutan Dokumen Program Keamanan Bandar Udara, Angkutan Udara, LPPNPI, Regulated Agent, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan a. Penerbitan b. Amandemen c. Pencabutan - Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan (Avsec) a. Penerbitan b. Perpanjangan c. Pencabutan a. Peringatan b. Pembekuan Jenis pengawasan keamanan penerbangan Audit a. Inspeksi b. Survei
c. Pengujian
Dari  sini  Penulis  mendapatkan  adanya  disharmonisasi  antara  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar  Udara,  dengan  Peraturan  Pelaksananya,  yaitu  Peraturan  Direktur  Jenderal Perhubungan  Udara  Nomor:  KP.  459  Tahun  2015,  yang  notabene  KP.  459  Tahun  2015  ini merupakan  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  PM.  41  Tahun 2011.

## Tugas,  Fungsi,  dan  Kewenangan  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  sesuai  Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
Menteri Perhubungan bertanggungjawab terhadap pengawasan keamanan penerbangan nasional, yang dalam pelaksanaannya Menteri Perhubungan mendelegasikan tanggung jawab tersebut  kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara.  Lebih  lanjut,  Direktur  Jenderal Perhubungan  Udara  mendelegasikan  pelaksanaan  kewenangan  pengawasan  keamanan penerbangan  kepada  Direktorat  Keamanan  Penerbangan  dan/atau  Kantor  Otoritas  Bandar Udara.  Program  pengawasan  keamanan  penerbangan  meliputi:  Audit;  Inspeksi;  Survei;  dan Pengujian. Pengawasan keamanan penerbangan dilaksanakan kepada objek pengawasan yang terdiri  atas:  Penyelenggara  Bandar  Udara  dan  Badan  Usaha  Bandar  Udara;  Badan  Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos; Penyedia Jasa Pendidikan dan  Pelatihan  Bidang  Keamanan  Penerbangan;  Penyedia  Jasa  Penunjang  Kegiatan Penerbangan; dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan. Lebih lanjut, pendelegasian kewenangan pengawasan  keamanan penerbangan diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  Nomor:  KP.  129  Tahun  2017 tentang  Petunjuk  Teknis  Pengawasan  dan  Investigasi  Keamanan  Penerbangan,  sebagaimana dirangkum sebagai berikut, diantaranya:
Tabel 3. Direktorat Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kerja audit Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kerja inspeksi, survei, dan pengujian Melaksanakan kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan survey berdasarkan penilaian resiko, kerjasama dengan negara lain, dan/atau atas permintaan khusus dalam hal pembangunan atau pengembangan bandar udara Menentukan dan membagi tugas pelaksanaan inspeksi, survei, dan pengujian Melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum Melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum Membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksanaan audit Membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksanaan inspeksi, survei, dan pengujian, serta investigasi
Penyusunan  program  pengawasan  keamanan  penerbangan  dilaksanakan  dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ditentukan skala prioritas. Artinya pengawasan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan frekuensinya,  di  mana  skala  prioritas  disusun  berdasarkan  hasil  penilaian  resiko  (risk assessment).  Penilaian  resiko  (risk  assessment)  dibuat  berdasarkan  faktor-faktor  terkait yang  diantaranya  sebagai  berikut:  penilaian  ancaman;  klasifikasi  bandara;  frekuensi  dan jumlah traffic pesawat udara, penumpang, dan kargo per-tahun; kecenderungan terjadinya tindakan melawan hukum atau adanya penerbangan yang memiliki resiko tinggi; hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir; riwayat tingkat kepatuhan obyek  pengawasan  terhadap  keamanan  penerbangan;  laporan  kejadian  keamanan penerbangan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya;
2. Dilakukan evaluasi dan analisa. Artinya terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan itu harus dilakukan evaluasi dan analisa, di mana penilaian hasil pengawasan diklasifikasikan sesuai  tingkat  kepatuhan.  Tujuan  klasifikasi  tingkat  kepatuhan  untuk  membantu  obyek pengawasan dalam memprioritaskan tindakan korektif (corrective action).
a. Klasifikasi  tingkat  kepatuhan  untuk  kegiatan  audit  dan  inspeksi  sebagai  berikut: patuh/comply  (C);  tidak  patuh/not  comply  (NC);  tidak  diberlakukan  ketentuan/not applicable (NA)
b. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan survei sebagai berikut: Rawan; Tidak rawan.
c. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan pengujian sebagai berikut: Berhasil (pass); Gagal (fail).

## Manajemen Kinerja
1. Menurut  Michael  Armstrong.  Adalah  pendekatan  strategis  dan  terpadu  untuk menyampaikan  sukses  berkelanjutan  pada  organisasi  dengan  memperbaiki  kinerja karyawan  yang  bekerja  di  dalamnya  serta  dengan  mengembangkan  kemampuan  tim  dan kontributor individu.
2. Menurut  Lloyd  Baird.  Adalah  suatu  proses  kerja  dari  sekumpulan  orang  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus.
Tujuan performance management dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Tujuan  Strategis.  Tujuan  strategis  berhubungan  dengan  kegiatan  pegawai  sesuai  dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang
ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai.
2. Tujuan  Administratif.  Tujuan  administratif  berhubungan  dengan  evaluasi  kerja  untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain.
3. Tujuan  Pengembangan.  Perfomance  management  juga  bertujuan  untuk  melakukan pengembangan  kapasitas  pegawai  yang  berpotensi  di  bidang  kerjanya,  memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat.

## Siklus Managemen Kinerja:
1. Perencanaan. Pada tahap ini, pihak manajemen dan juga Pimpinan akan melakukan diskusi terkait  dengan  tujuan  dan  hal-hal  yang  ingin  diraih  oleh  perusahaan  atau  instansi,  baik dalam  jangka  waktu  tertentu  maupun  secara  keseluruhan.  Tujuannya  adalah  pencapaian indikator terhadap performa karyawan/ pegawai dalam tim, seperti target, tugas, tindakan, pengembangan,  dan  lain  sebagainya.  Tahap  ini,  perusahaan  juga  dapat  melakukan perencanaan untuk pengembangan karyawan/pegawai.
2. Monitoring.  Pada  siklus  ini, pimpinan  diwajibkan  untuk melakukan  berbagai  macam  cara agar  dapat  memastikan  jika  tujuan  yang  sudah  direncanakan  dapat  diraih.  Apabila ditemukan  masalah  pada  karyawan/pegawai,  maka  pimpinan  harus  bisa  membantu karyawan/pegawai  dalam  menyelesaikan  masalahnya. Umumnya  monitoring  dilakukan setahun sekali .
3. Reviewing/Evaluasi.  Biasanya  tahap  ini  dilakukan  pada  akhir  tahun,  dimana  pihak manajemen  dan  juga  karyawan/pegawai  akan  melakukan  diskusi  apakah  tujuan perusahaan/instansi  yang  ditetapkan  sejak  awal  bisa  tercapai  dengan  baik.  Reviewing menjadi tahapan yang penting karena nantinya pihak manajer/pimpinan dapat melakukan kolaborasi dengan karyawan/pegawai agar merasa terpacu untuk memberikan kontribusi dan kinerja yang maksimal untuk perusahaan tersebut.
4. Penghargaan.  Tahap  yang  terakhir  ini  tidak  boleh  diabaikan  oleh  perusahaan/instansi karena  penghargaan  merupakan  siklus  yang  penting  untuk meningkatkan  semangat  para karyawan/pegawai.  Apabila  karyawan/pegawai  tidak  mendapatkan  cukup  perhargaan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja mereka sehingga besar kemungkinannya akan  mencari  pekerjaan  lain.  Adapun  berbagai  bentuk  penghargaan  yang  bisa  diberikan perusahaan  kepada  karyawan  antara  lain  adalah  promosi  jabatan,  peningkatan  gaji, pemberian bonus, proyek tambahan, peningkatan jatah cuti, dan lain sebagainya.
Tabel 4. Perbedaan Managemen Kinerja dengan Penilaian Kinerja: Aspek Managemen Kinerja Penilaian Kinerja Penekanan Fokus pada integrasi untuk memastikan kinerja karyawan selaras atau dapat membantu tujuan perusahaan Lenih mengutamakan masukan dan evaluasi untuk karyawan Tujuan Mengevaluasi performa karyawan agar dapat membantu perusahaan menggapai tujuan Mengembangkan performa karyawan, mengembangkan bakat dan potensi karywan serta menumbuhkan budaya perusahaan di dalam diri karyawan Keterlibatan Karyawan/pegawai Pihak Karyawan ikut terlibat dengan mendiskusikan feedback yang diberikan bersama pimpinan Hanya pimpinan yang terlibat dalam proses penilaian

## KESIMPULAN
Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan, Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan Personel yang diberi tugas,  tanggung  jawab,  dan  kewenangan  secara  penuh  oleh  Pejabat  yang  berwenang  untuk melakukan  kegiatan  pembinaan  di  bidang  keamanan  penerbangan,  baik  itu  pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dalam hal ini Penulis menyimpulkan bahwa seorang Inspektur Keamanan  Penerbangan  dimanapun  organisasinya  dia  ditempatkan,  tentunya  mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang sama atau tidak berbeda untuk jenjang dan tingkatan yang sama.  Namun,  dalam  Peraturan  Pelaksana  dari  PM.  41  Tahun  2011,  dan  Peraturan  Teknis lainnya  di  bidang  Pengawasan  Keamanan  Penerbangan  Nasional,  didapatkan  adanya perbedaan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  antara  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  pada Kantor Pusat (Direktorat Keamanan Penerbangan) dengan Inspektur Keamanan Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara, sebagai berikut:
Tabel 5. Pelaksanaan Fungsi Kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Fungsi pembinaan a. Pengaturan;
b. Pengendalian; dan
c. Pengawasan.
a. Pengendalian; dan b. Pengawasan. Fungsi pengendalian Penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan atas Lisensi Personel Avsec dan dokumen program keamanan bandara, airlines, Regulated Agent, LPPNPI, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan - Fungsi pengawasan a. Audit b. Investigasi c. Inspeksi dan survei atas permohonan objek pengawasan a. Inspeksi b. Survei
c. Pengujian
Sehingga  Penulis  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan Inspektur  Keamanan  Penerbangan,  selain  dibatasi  oleh  jenjang  /  tingkat  keinspekturannya, juga  dibatasi  oleh  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  organisasi  di  mana  Inspektur  Keamanan Penerbangan  ditugaskan/ditempatkan.  Menyikapi  hal  ini,  Penulis  berpendapat  dan mengusulkan beberapa hal, yaitu:
1. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara ketentuan yang berlaku di bidang keinspekturan (Jabatan Fungsional Keamanan Penerbangan), di bidang organisasi dan tata laksana, dan di bidang teknis pengawasan keamanan penerbangan.
2. Jika memang Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tetap pada kebijakan membedakan tugas, fungsi, dan kewenangan antara organisasi Kantor Pusat (Direktorat  Keamanan  Penerbangan)  dengan  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara,  maka  perlu adanya  penataan  ulang  penempatan  Inspektur  Keamanan  Penerbangan  sesuai  dengan jenjang  atau  tingkatan  keinspekturannya,  misalnya  untuk  Inspektur  Keamanan Penerbangan  dengan  jenjang  tingkatan  Ahli  Muda  dan  Ahli  Madya  yang  mempunyai kewenangan  melaksanakan  audit  dan  menyusun  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria secara  nasional,  agar  ditempatkan  di  Kantor  Pusat  (Direktorat  Keamanan  Penerbangan), sedangkan untuk Inspektur Keamanan Penerbangan dengan jenjang tingkatan Ahli Pertama ke bawah, dapat didistribusikan ke Kantor Otoritas Bandar Udara.
3. Dalam  hal  usulan  sebagaimana  dimaksud  angka  2  di  atas  sulit  untuk  dilaksanakan,  maka Penulis  mengusulkan  adanya  kebijakan  penugasan  Inspektur  Keamanan  Penerbangan secara  terpusat  melalui  Kantor  Pusat  (Direktorat  Keamanan  Penerbangan).  Artinya, Direktorat Keamanan Penerbangan menugaskan Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai dengan kewenangan dan jenis pengawasan keamanan penerbangan yang akan dilakukan. Misalnya,  pengawasan  dalam  bentuk  audit  akan  dilaksanakan  terhadap  Bandar  Udara Mopah  Merauke,  sedangkan  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah  X  Merauke  tidak mempunyai Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda, maka dalam rangka efektivitas dan  efisiensi  anggaran,  Direktorat  Keamanan  Penerbangan  dapat  menugaskan  Inspektur Keamanan  Penerbangan  Ahli  Muda  dari  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  lainnya  yang terdekat, yaitu dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Dengan begitu, maka Inspektur  Keamanan  Penerbangan  Ahli  Muda  tidak  harus  didatangkan  dari  Direktorat Keamanan Penerbangan, sehingga efisiensi anggaran dapat terwujud.
4. Guna menunjang optimalisasi kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan diperlukan adanya suatu  sistem  informasi  berbasis  web  di  dalam  pengelolaan  database  hasil  pengawasan keamanan penerbangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Armstrong, Michael, 2004. Performance Management. Tugu. Jogjakarta Baird,  Lloyd,  1986,  Management  and  Organizational  Behavior  Series,  Wiley  Series  in Management.
Mekari  Talenta,  Apa  itu  Manajemen  Kinerja,  Tujuan,  Manfaat,  Prinsip  &  Prosesnya?, https://www.talenta.co/blog/kenali-definisi-dan-proses-manajemen-kinerja/ .
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  PM.  41  Tahun  2011  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  PM.  92  Tahun  2015  tentang  Program  Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan