Vol. 16 No. 1 Juni 2020 Hal. 88-100

## Tarif Pajak UMKM 0,5% : Reward Or Punishment? UMKM Tax Rates 0,5%: Reward Or Punishment?
Mutia Indriana 1 Norsain 2 Moh. Faisol 3
1)2)3) Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 03 April 2020 Revised 27 April 2020 Publish 16 June 2020
Keywords: Half Percent, Punishment, Reward, UMKM.
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6986

## A B S T R A C T
Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) become one of the fields for the Directorate General of Taxes to increase the contribution of the amount of tax revenue, considering that as many as 98.8% of business units come from UMKM. One of the tools used to achieve these objectives is the issuance of PP No.  23  of 2018  concerning  UMKM  taxes  of  0.5%  of  turnover. This  research was  conducted  at  KPP  Pratama  Pamekasan  using  a  case  study.  As  many  as one key informants and five supporting informants researchers conducted in- depth  interviews  (in-depth  interview).  The  information  was  analyzed qualitatively, consisting of data reduction, data presentation, conclusions, and verification. The results of this study are first, the application of PP No. 23 of 2018  there  are  still  many  UMKM  that  do  not  know  the  information,  so  the Directorate  General  of  Tax  (KPP  Pratama  Pamekasan)  needs  to  socialize  it internally. Second, the motive for the application of PP No. 23 of 2018 is as a reward  for  UMKM  taxpayers:  as  a  reward  for  the  convenience  given  to taxpayers in terms of tax reporting, as a reward for the freedom of taxpayers to choose, and as a reward for the relief of tariffs offered, so taxpayers can fulfill their tax obligations following the provisions of the applicable tax laws.

## A B S T R A K
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu ladang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kontribusi jumlah penerimaan pajak, mengingat sebanyak 98,8% unit usaha berasal dari UMKM. Salah satu alat  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  diterbitkannya PP  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  pajak  UMKM  sebesar  0,5%  dari  omset. Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Pamekasan  dengan  menggunakan studi  kasus.  Sebanyak  satu  orang  informan  kunci  dan  lima  informan pendukung  peneliti  melakukan  wawancara  secara  mendalam  (indepth interview), kemudian informasi tersebut dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari:  reduksi  data,  penyajian  data,  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  pertama,  penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  masih banyak  UMKM  yang  belum  mengetahui  informasi  tersebut,  sehingga Direktorat  Jenderal  Pajak  (KPP  Pratama  Pamekasan)  perlu  untuk mensosialisasikan kembali secara inten. Kedua, motif penerapan PP Nomor 23 Tahun  2018  adalah  sebagai  reward  bagi  wajib pajak  UMKM:  sebagai  reward atas kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal pelaporan pajak, sebagai reward atas kebebasan wajib pajak untuk memilih, dan sebagai reward atas  keringanan  tarif  yang  diberikan,  sehingga  wajib  pajak  dapat  memenuhi kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara,  yang  mana  pendapatan  utamanya  bersumber  dari  pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan final atas UMKM. Pajak penghasilan final yang dikenakan pada UMKM bertujuan untuk memberikan kesederhanaan, sehingga mereka para pelaku usaha tidak merasakan kesulitan dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya.Lebih dari itu pemerintah memiliki maksud khusus, yaitu untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Hal ini selaras dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebesar 98,8% dari total unit usaha; tenaga kerja UMKM sebesar 96,99% dari total tanaga kerja; dan produk domestik bruto sebesar 60,3% dari PDB (https://www.depkop.go.id).
Posisi  UMKM  memiliki  peran  vital  dalam  perekonomian  Indonesia,  di  satu  sisi  sebagai  penggerak ekonomi dan pengentasan pengangguran, namun di sisi lain juga sebagai sumber penerimaan negara yang potensial.  Kenyataannya  adalah,  dengan  adanya  pajak  penghasilan  final  (tarif  awal  1%  dan  sekarang menjadi  0,5%)  tersebut  justru  merugikan  para  pemilik  UMKM.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  penelitian Prihantari  &  Supadmi  (2015) ,  yang  menyatakan  bahwa  “PPh  final  1%  tidak  menguntungkan  dan  pajak penghasilan  yang  dikenakan  dari  omzet  dianggap  merugikan,  karena  omzet  dan  profitabilitas  usaha berbeda-beda  sehingga  cenderung  tidak  menguntungkan  bagi  UMKM  yang  memiliki  penghasilan  kena pajak kurang dari 8% dan memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi”.
Ketidakberpihakan  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  merupakan  hal  yang  wajar, di  mana  pasalnya  setiap  orang  pribadi  khusus  enggan  untuk  membayar  pajak,  hal  ini  karena  manfaat pajak yang sifatnya tidak langsung dirasakan oleh para pelaku usaha. Di samping itu, prosentase 1% yang dikenakan  kepada  UMKM  bernilai  besar  karena  dikenakan  pada  omset,  sehingga  lebih  menguntungkan bagi mereka jika menggunakan tarif normal sesuai dengan pasal 17 (ayat) 1 poin a.
Hal  berbeda  jika  dilihat  dari  sisi  komposisi  penerimaan  pajak  penghasilan  final  yang  berasal  dari UMKM,  sejak  diberlakukan  pada  1  Juli  2013  sampai dengan  2017  mengalami  trend  positif,  sebagaimana pada gambar 1.1. Trend penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa antusiasme wajib pajak UMKM mengalami  kepatuhan,  baik  yang  berasal  dari  PPh  UMKM  Badan  dan  PPh  UMKM  Orang  Pribadi (OP).Namun demikian, PPh Final yang berasal dari UMKM OP nilainya relatif tinggi, jika dibandingkan dengan  PPh  UMKM  Badan.  Kondisi  tersebut  dibenarkan  oleh  Natalia  &  Budiasih  (2017)  menyatakan bahwa  terdapat  perbedaan  tingkat  penerimaan  pajak  wajib  pajak  sebelum  dan  sesudah  penerapan Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Badung  Selatan,  di  mana perubahan  tersebut  berupa  peningkatan  penerimaan  pajak  penghasilan.  Hal  tersebut  juga  diungkapkan oleh  Zawitri  &  Yuliana  (2016) dalam  penelitiannya  “di  mana  dari  total  91  respond en  tingkat  kepatuhan pajak  UMKM  sebelum  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari  omset/bulan  sebesar  51%  memiliki  tingkat kepatuhan  pajak  yang  rendah.  Sedangkan,  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari  omset/bulan,  52% Wajib  Pajak  badan  UMKM  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  tinggi,  sedangkan  48%  lagi  tingkat kepatuhannya masih rendah”.
Penerimaan  pajak  penghasilan  final  UMKM  yang  memiliki trend positif  (lihat  gambar  1.1)  ternyata tidak membuat pemerintah berhenti dalam memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, namun pemerintah  justru  menerbitkan PP  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  “Pajak  Penghasilan  atas  Pengahasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 23 tahun  2018  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh wajib  pajak  dalam  negeri  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  yaitu  tidak  melebihi  4,8  Miliar  dalam satu tahun pajak, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, dengan tarif pajak  0,5%.  Peraturan  ini  dibuat  dengan  tujuan  (1)  memberikan  kesederhanaan  dan  kemudahan  pada wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya;  (2)  mendorong  masyarakat  untuk  berperan serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal  seperti  UMKM;  dan  (3)  memberikan  keadilan  kepada  wajib  pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan” (PP Nomor 23 Tahun 2018).

## Gambar 1. Komposisi Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Tahun 2013-2017 (https://www.pajak.go.id)
Lebih  lanjut,  penelitian  ini  akan  dilakukan  di  daerah  naungan  KPP  Pratama  Pamekasan  yang berlokasi di Kabupaten Sumenep. Kabupeten Sumenep dipilih sebagai objek penelitian karena beberapa alasan, yaitu (1) Kabupaten Sumenep memiliki ± 22.510 UMKM, dan jumlah ini cukup banyak sehingga informasi  yang  akan  diperoleh  dari  informan  lebih  tepat  sasaran,  mengingat  sebagian  besar  objek  PPh final 0,5% adalah UMKM; (2) Hubungan emosional dengan informan, hal ini merujuk kepada (Creswell &  Poth,  2017)  bahwa  dalam  penelitian  kualitatif  harus  melakukan in-depth  interview (wawancara  secara mendalam), maka KPP Pratama Pamekasan dan pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep dianggap lebih memiliki  kedekatan  dengan  peneliti.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  pandangan  wajib  pajak dan  fiskus  atas  penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  di  Kabupaten  Sumenep,  sebagai  referensi  bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan evaluasi atas kebijakan ini.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  sebagai  tindaklanjut  dari  penelitian  yang  dilakukan  Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015); Prihantari & Supadmi (2015); Zawitri & Yuliana, (2016); dan Rachmawati & Rahmayanti (2016) yang menggunakan PP No. 46 tahun 2013, di mana pada penelitian ini menggunakan aturan pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan fasilitas tarif pajak lebih rendah yaitu 0,5%, subjek pajak lebih luas, dan bersifat pilihan (wajib pajak boleh memilih). Ketiga fasilitas utama pada PP No. 23 Tahun 2018 dibandingkan dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentunya akan memberikan dampak bagi perilaku  wajib  pajak.  Dampak  yang  atas  pemanfaatan  PP  No.  23  Tahun  2018  memberikan  kesimpulan bahwa,  dengan  adanya  aturan  tersebut  mereka  menganggapnya  sebagai reward, artinya  sebagai  bonus bagi  wajib  pajak  karena  tarifnya  lebih  rendah  dan  fasilitas  yang  diberikan  lebih  luas  dibandingkan dengan PP No. 46 tahun 2013; atau sebaliknya justru sebagai punishment, artinya dengan tarif 0,5% (yang dianggap  rendah)  sebenarnya  adalah  siasat  pemerintah  memberikan  iming-iming  penurunan  tarif sehingga wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh.

## 2. TELAAH LITERATUR Penelitian Terdahulu
Aneswari,  Darmayasa,  &  Yusdita  (2015) meneliti  tentang  “Perspektif  Kritis  Penerapan  Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM, menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan PPh final 1% yang tertuang dalam PP 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan. Asas keadilan yang dilanggar antara lain pertama kebijakan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomis dari objek pajak, sebab dipotong dari  omzet  bukan  dari  margin;  (2)  kebijakan  ini  melanggar  konsep  PTKP  sebagai  biaya  minimal  untuk bertahan  hidup  sesuai  dengan  PMK  122/PMK.010/2015  mengenai  penyesuaian  besarnya  PTKP;  (3) kebijakan  ini  tidak  memberi  ruang  bagi  UMKM  yang  menderita  kerugian  untuk  dapat  membebankan kerugiannya dan tetap dipajaki. Artinya PP 46 bertentangan dengan DJP SE No. 03/PJ.31/2004  mengenai kompensasi kerugian; dan (4) kebijakan PPh final 1% yang  juga merupakan kemunnduran dari konsep SAS  yang  diberlakukan  sejak  reformasi  pajak  di  Indonesia,  padahal  konsep  SAS  telah  secara  jelas tercermin  dalam  Pasal  12  UU  No  28  Tahun  2007”. Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Prihantari  & Supadmi (2015).
2013 2014 2015 2016 2017 0,28 1,3 1,8 2 2,5 0,16 0,97 1,6 2,2 3,2 (Dalam Triliun Rupiah) PPh UMKM Badan PPh UMKM OP
Dalam perspektif kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pontianak, Zawitri & Yuliana, (2016) menunjukkan bahwa sebelum adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan  pajak  yang  rendah,  sedangkan  sesudahnya  52%  Wajib  Pajak  badan  UMKM  memiliki  tingkat kepatuhan  pajak  yang  tinggi,  sedangkan  48%  lagi  tingkat  kepatuhannya  masih  rendah.  Hal  ini  juga didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rachmawati  &  Rahmayanti  (2016),  di  mana  hasilnya mendeskripsikan  bahwa  adanya  insentif  pajak  yang  berupa  kemudahan  penghitungan,  penyetoran,  dan pelaporan  PPh  terutang  sebagaimana  diatur  dalam  PP  46  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,  khususnya    kepatuhan  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  administrasi perpajakannya, seperti ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan PPh terutang.

## Pengertian dan Fungsi Pajak
Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  iuran  wajib  warga  negara  kepada  pemerintah  yang  bersifat memaksa.  Adapun  definisi  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  memberikan  pengertian, bahwa “P ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” . Maka, pajak merupakan iuran setiap warga yang wajib dibayarkan kepada kas negara (pemerintah) baik pemerintah pusat ataupun pemerintah  daerah,  dan  memaksa  bagi  siapa  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  tersebut,  serta  digunakan oleh  pemerintah  untuk  pengeluaran  rutin,  seperti  belanja  modal  (infrastuktur),  belanja  pegawai,  dan belanja lainnya demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Indonesia  merupakan  negara  yang  pendapatan  utamanya  berasal  dari  pajak.  Fungsi  pajak  di Indonesia, secara umum dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi (Resmi, 2019). Sebagai fungsi anggaran, pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, dan digunakan sebagai alat pembayaran pengeluaran pemerintah. Sebagai fungsi regulasi, pajak memiliki peran penting bagi pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan di bidang sosial dan ekonomi.

## Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018
Peraturan pemerin tah nomor 23 tahun 2018 tentang “Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu,  yaitu  tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Selanjutnya, yang tidak termasuk kategori objek pajak pada peraturan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi;  (1)  tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas,  yang  terdiri  dari  pengacara,  akuntan, arsitek,  dokter,  konsultan,  notaris,  PPAT,  penilai,  dan  aktuaris;  (2)  pemain  musik,  pembawa  acara, penyanyi,  pelawak,  bintang  film,  bintang  sinetron,  bintang  iklan,  sutradara,  kru  film,  foto  model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari; (3) olahragawan; (4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,  penyuluh,  dan  moderator;  (5)  pengarang,  peneliti,  dan  penerjemah;  agen  iklan;  (6) pengawas  atau  pengeloia  proyek;  (7)  perantara;  (8)  petugas  penjaja  barang  dagangan;  (9)  agen asuransi;  (10)  distributor  perusahaan  pemasaran  berjenjang  atau  penjualan  langsung  dan  kegiatan sejenis lainnya;
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
c. Penghasilan  yang  telah  dikenai  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak” (PP Nomor 23 Tahun 2018).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  kasus,  di  mana peneliti  bertujuan  untuk  memahami  penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  di  Kabupaten  Sumenep  dan mengungkao  motif  dibalik  diterbitkannya  PP  Nomor  23  Tahun  2018  menurut  pegawai  pajak  dan  wajib pajak UMKM. Peneliti melakukan wawancara mendalam (indept interview) pada 6 orang responden yaitu 3 orang informan berasal dari kantor KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep dipilih karena sebagai pelaksana  teknis  penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018,  1  orang  informan  berasal  dari  akademisi  dipilih
sebagai  pihak  yang  (netral)  menjembatani  antara  Dirjen  Pajak  dan  Wajib  Pajak,  dan  2  orang  informan berasal  dari  pelaku  UMKM  dipilih  karena  sebagai  objek/subyek  penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018 dengan mempertimbangkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan.Wawancara dengan informan dilakukan  tidak  terstruktur,  dengan  tujuan  membuat  informan  lebih  nyaman  sehingga  peneliti  mampu memperoleh data secara detail. Bersamaan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan observasi dengan cara mendatangi tempat infroman (dalam hal ini pelaku UMKM) untuk mengetahui aktifitas usaha yang dilakukan,  sebagai  data  pendukung  penelitian.  Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  dianaliasis  dengan analisis data kualitatif (Miller dan Huberman).Kemudian dilakukan uji keabsahan data adalah triangulasi metode  dan  triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara  melakukan wawancara  pada  beberapa  informan  pada  satu  pertanyaan  atau  pernyataan  yang  sama,  sedangkan triangulasi metode dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan penelusuran tentang  satu pernyataan atau pertanyaan dengan metode yang berbeda.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan PP 23 Tahun 2018 di Kabupaten Sumenep: Wajib Pajak Ada yang Belum Tahu!
Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  23  tahun  2018  diresmikan  oleh  Presiden  Jokowi  pada  tanggal  22 Juni 2018 di Surabaya dengan tujuan untuk mendorong UMKM agar lebih produktif dan mampu memiliki daya saing. Hal tersebut dinyatakan beliau:
“… karena  beban  pajak  yang  ditanggung  sudah  menjadi  lebih  kecil,  sehingga  pelaku  UMKM  memiliki kemampuan  ekonomi  yang  lebih  besar  untuk mengembangkan  usahanya  dan  melakukan  investasi” (https://economy.okezone.com/).
Hal  tersebut  memang  benar  dirasakan  memberatkan  oleh  masyarakat,  pada  saat  pemerintah  masih memberlakukan  PP  46  Tahun  2013  dengan  1%  dari  omzet.  Pemberlakuan  tarif  pajak  setengah  persen  ini diberikan kepada UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi 4,8 Milyar dan sifatnya sukarela,  yaitu  mereka  bebas  untuk  memilih  antara  menggunakan  tarif  pajak  normal  sebagaimana  yang tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a atau menggunakan fasilitas ini, dengan tarif 0,5%.
Pemberlakuan  PP  23  tahun  2018  tentunya  juga  berdampak  bagi  UMKM  yang  berada  di  Kabupaten Sumenep,  mengingat di Kabupaten Sumenep terdapat ribuan jenis usaha yang masuk  kategori kecil dan menengah,  sehingga  berpotensi  menjadi  objek  pajak  0,5%.  Hasil  penelurusan  peneliti  melalui  Bagian Ektensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pamekasan menyatakan bahwa
“ Di Pamekasan kemarin ada, cuma kebetulan CV ya, jadi badan usaha yang ini (dengan nada tegas) . Karena kalo memang  untuk  Badan,  dia  memang  melakukan  pembukuaan  sejak  membuka  usaha  jadi  akhirnya  dia  apa  na- manya? ( sambil menatap ke atas ), ikut menggunakan biaya (Ibu YT) ” .
Penerapan PP 23 Tahun 2018 yang ada di bawah naungan KPP Pratama Pamekasan sudah ada yang menggunakan fasilitas tersebut yaitu berupa bentuk usaha CV. Karena memang wajib pajak dengan kate- gori CV sampai saat ini masih belum ada aturan yang mengharuskan mereka membuat laporan keuangan, sehingga pembuatan laporan keuangan sebagaimana diharuskan dalam pelaporan pajak menjadi hal yang sulit, dan alternatifnya menggunakan tarif 0,5%.
Walapun  sudah  diterapkan  sejak  bulan  Juni  tahun  2018,  dan  belum  genap  1  tahun  (sampai  waktu wawancara,  03  Mei  2019)  ternyata  antusias  masyarakat  dengan  adanya  tarif  0,5%  cukup  banyak  dan merasa  menguntungkan  bagi  mereka.  Hal  tersebut  dinyatakan  oleh  Ibu  YK  saat  memberikan  sosialisasi kepada  UMKM,  bahwa  UMKM  senang  pemerintah  melakukan  penurunan  tarif  dari  1%  menjadi  0,5%. Berikut pernyataan Ibu YK
“… pada  saat  kita  sosialisasi  ke  UMKM  ya  mereka  senang  dengan  penurunan  tarif  setengah  persen.  Karena menurut mereka ya … bisa ngurangin beban pajaknya ” .
Implementasi PP 23 Tahun 2018, memang membawa angin segar bagi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, sehingga mereka tidak banyak dibebani dengan jumlah pajak yang cukup tinggi. Akhirnya  mereka  mampu  menjalankan  dan  meningkatkan  kualitas  usaha  melalui  sisa  penghasilan  yang diperoleh  dari  pengurangan  beban  pajak.  Kondisi  ini  juga  turut  diamini  oleh  Pak  ZN  yang  merupakan pengusaha batik tulis yang beralamat di Pekandangan Barat
“… M on  sebilen  pah  tadhek  atoran  ngak  genika.  Tape  manabi  bedhe  gi  alhamdulillah…sakonek  pajegge ”. Artinya: kalau dulu tidak ada aturan seperti itu. Tapi misalnya ada ya a lhamdulillah… sedikit pajaknya.
Menurut  Pak  ZN  penurunan  tarif  pajak  menjadi  0,5%  patut  disyukuri,  karena  akan  mengakibatkan jumlah  pajak  yang  dibayar  lebih  sedikit.  Walaupun  demikian,  sebenarnya  Pak  ZN  tidak  pernah mengetahui  aturan  tersebut,  karena  yang  beliau  ketahui  tidak  demikian.  Lebih  dari  itu,  Pak  ZN  tidak mengetahui  aturan-aturan  demikian  karena  memang  proses  pembayaran  pajaknya,  minta  bantuan  dari petugas pajak yang ada di kantor pajak. Hal ini dapat kita ketahui melalui hasil wawancara peneliti, yaitu “… Alapor  pajek  ka  mekkasen.  Enggi  jek  menta  tolong  dek  ka’essak  jek  sanapa  langsung  majer  ka  mekkasan lambek pon molae buru ajelen ” . Artinya: Melapor pajak ke Pamekasan. Benar, memang minta tolong kesana. Berapa jumlahnya dari dulu langsung bayar ke Pamekasan.
Pembayaran  dan  pelaporan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Pak  ZN  sepenuhunya  diserahkan  kepada petugas  pajak,  beliau  hanya  memberikan  berapa  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  kepada  mereka. Kewajiban  membayar  pajak  ini  sudah  ditunaikan  oleh  Pak  ZN  sejak  pertama  kali  mendirikan  usaha. Manfaat yang sama atas penerapan PP Nomor 23 juga diungkapkan oleh Kepala KP2KP Sumenep yaitu “ Implementasi, memang masyarakat ini perlu semacam penyesuaian…. s osialisasi ya. Menyadari betul bahwa PP 23 itu sepertinya menguntungkan buat…, terutama buat UMKM supaya mereka tidak perlu lagi membayangkan harus buat  laporan  keuangan  yang  terlalu  akuntansi,  dan  terlalu  jelimet  tapi  mereka sudah bisa  melaksanakan kewajiban perpajakan (Pak HR) ” .
Pak HR menyakini bahwa diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 akan memberikan keuntungan bagi  UMKM  secara  spesifik  untuk  melaporkan  kewajiban  perpajakan  karena  tidak  harus  menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan (SAK EMKM,  2018).  Ketidakharusan  penyusuan  laporan  keuangan  dalam  rangka  pelaporan  pajak  akan  mem- berikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang selama ini terham- bat karena faktor penyusunan laporan keuangan yang “jelimet” atau rumit.
Rumitnya  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  UMKM  juga  dinyatakan  oleh  Pak  TF selaku pelaku usaha
“… K arena laporan keuangannya gak formal kaya, kaya yang lain jadi sulit buatnya, kadang-kadang cuma waca- na aja mereka. Klo kesulitan ya memang rata-rata UMKM kesulitan, banyak cuma bisa adhegeng pembukuannya cuma pencatatan biasa, atau menghindari adanya pembayaran pajak itu… keng misalla ewajib bagi kudu bedhe se ahli membuat laporan keuangan ” .
Pak TF juga menjelaskan bahwa sejak awal membuka usahanya tidak pernah membuat pencatatan akuntansi, dalam hal ini laporan keuangan karena beliau anggap ribet. Tanpa menyusun laporan keuangan beliau sudah dapat mengetahui berapa keuntungan yang akan diterima serta sebagai dasar pengambilan keputusan  sudah  dianggap  cukup.  Lebih  dari  itu,  Pak  TF  juga  menyadari  bahwa  penyusunan  laporan keuangan  tentunya  dibuat  bukan  hanya  oleh  pemilik  semata,  melainkan  harus  ada  orang  yang  ahli  di bidangnya yang terbiasa menyusun dan paham tentang laporan keuangan, seperti akuntan.
Terlepas  dari  kerumitan  wajib  pajak  untuk  menyusun  laporan  keuangan,  tentunya  penerapan  PP Nomor 23 Tahun 2018 juga perlu penyesuaian dengan wajib pajak, adakalanya wajib pajak sudah merasa nyaman  dengan  melakukan  pelaporan  keuangan  sehingga  memilih  untuk  menggunakan  tarif  normal sebagaimana  tersirat  pada  pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  sehingga  perlu  dilakukan  sosialisasi  kepada  wajib pajak tentang manfaat dari tarif pajak 0,5%.
Sebagaimana diakui oleh Pak DT bahwa selama ini pernah dilakukan sosialisasi terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut dengan berbagai cara mulai mengumpulkan pengusaha, melakui siaran di radio, famlet, dan lain-lain. Hal ini dinyatakan dalam petikan wawancara peneliti yaitu
“ Pastinya,  kita  pasti  sosialisasi  kok  masalah  ini,  jadi eee… kita  itu  sempet!  Tapi  kemaren  dari  KPP  Pratama Pamekasan  mereka  sempet  bikin  himbauan  kepada  yang  pernah  membayar  satu  persen  kita  kirim  himbauan bahwa mulai Juli tarifnya turun setengah persen, terutama himbauan. ’
Menurut Pak DT, sosialisasi merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan setiap ada peraturan- peraturan terbaru perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak pajak (khususnya) bagi yang sudah  melakukan  pembayaran  dengan  menggunakan  tarif  PP  Nomor  46  Tahun  2013  sebesar  1%. Himbauan  yang  dilakukan  oleh  KP2KP  melaui  surat  menyurat  kepada  pengusaha  yang  bersangkutan.
Selain itu, juga dilakukan dengan cara melakukan siaran di Radion Nada.
“ Terus kita pernah siaran radio juga di Radio Nada Sumenep satu bulan kita full tiap minggu. Eee sosialisasi ma- salah ini, setengah persen UMKM, kita menyebar liflet, pamflet,.. (Pak DT) ” .
Lebih dari itu, bersama KPP Pratama Pamekasan, KP2KP Sumenep juga melakukan sosialisasi kepada pengusaha,  di  mana  pada  saat  itu  hanyak  kepada  asosiasi  pengusaha  yang  bekerjasama  dengan  Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep.
“ Ngajak UMKM pernah, Pamaekasan pernah mengadakan acara di sini taon kemaren, bulan Agustus klo gak sa- lah kerjasama sama koperasi, Dinas Koperasi ngundang UMKM terus ya ini sosialisasi tentang masalah setengah persen.  Ohh..bukan  langsung  sama  pengusahanya,  tapi  sama  asosiasi  pengusaha-pengusaha  kecil  kita  undang, mereka  datang  terus  kita  menghimbau  masalah  pajak  sekarang  dah  setengah  persen,  jadi  lebih  gampang  dan lebih mudah lagi.
Melaui ketua asosiasi DJP  memberikan penjelasan tentang tarif pajak setengah  persen, menghimbau kepada  mereka  bahwa  fasilitas  ini  akan  memberikan  kemudahan  bagi  UMKM  untuk  membayar  dan melaporkan  kewajiban  perpajakannya.  Di  sisi  lain,  DJP  dalam  hal  ini  DJP  Kanwil  Jatim  II,  KPP  Pratama Pamekasan, KP2KP Sumenep di akun media sosialnya juga melakukan sosialisasi tentang tarif pajak 0,5% yang dikenakan kepada UMKM. Terbukti sosialisasi bukan hanya dilakukan dengan menggunakan famlet dan baliho yang dibuat secara fisik, namun secara elektronik DJP juga melakukan sosialisasi melalui akun twitter masing-masing kantor pajak. Hal ini juga lebih efektif mengingat mayoritas masyarakat kita sedah menggunakan teknologi informasi (berupa HP) untuk mengakses segala bentuk informasi termasuk pajak.
Terlepas  dari  hal  tersebut  ternyata  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  mengetahui  dan  belum memahami PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak TF
“ Klo pajak itu gak ada.Ohh tau kemarin ya … ya biasanya 1%, sekarang jadi setengah persen. Kayannya dapet su- rat, cuma gak baca saya dari kantor perpajakan. Ya kadang-kadang males mau buka, kadang-kadang cuma pem- beritahuan  pemotongan…  yang  tahu,  yang  awal  yang tau,  karena  mulai  dulu  dah  yang  1%.  La  yang  kemaren kan..
Sampai  saat  ini  Pak  TF  belum  mengetahui  adanya  perubahan  tarif  pajak  menjadi  0,5%,  yang  beliua ketahui  hanya  tarif  pajak  PP  Nomor  46  Tahun  2013  sebesar  1%.  Walaupun  demikian  Pak  TF  menyadari bahwa sering dapat pemberitahuan dari DJP berupa surat, tetapi beliau malas untuk membaca informasi tersebut  sehingga  keberadaan  informasi  tentang  penurunan  tarif  sampai  hari  ini  belum  mengetahui.  Hal serupa juga dialami oleh Pak ZN yang mengatakan:
“ Enten tak tao, ten.Mon sesakonek.Mon sebilen pah tadhek atoran ngak genika. Dari UMKM seperti dari Dinas Koperasi, Disperindag kanmanabi dari Disperindag kalo berhubungan dengan nika tadhek , kan Disperindag perak gun mon ka UMKM usaha kecil menengah kadeng gun majelen pameran-pameran kan ” .
Secara tegas Pak ZN membenarkan kalau beliau belum mengetahui informasi adanya tarif pajak 0,5% tersebut. Beliau misalanya ada kegiatan dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Disperindag hanya sebatas yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pameran,  tidak  pernah  ada  tentang  kegiatan  sosialisasi  tarif  pajak  0,5%. Lebih  lanjut  Ibu  EM  sekalu  akademisi  juga  menghimbau  kepada  DJP  untuk  terus  melakukan  sosialisasi terkait  dengan  peraturan  ini,  dan  peraturan  ini  berjalan  masih  belum  genap  satu  tahun  sehingga  masih berpotensi untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak memanfaatkan fasilitas ini.
“ Sebagai  masukan  dari saya, terus  disosialisakan  tentang  PP  Nomor  23  Tahun  2018 ini, barangkali wajip  pajak masih  banyak  yang  belum  mengetahui  hal  ini,  termasuk  kita  sebagai  akademisi  juga  membantu  untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat, supaya nantinya banyak yang berkontribusi untuk pajak ” . Sebagai  akademisi  Ibu  EM  juga  menyadari  dan  memiliki  tanggungjawab  sebagai  dosen  pengampu perpajakan  memberikan  edukasi  dan  informasi  baik  kepada  mahasiswa  dan  masyarakat  umum  tentang manfaat dari fasilitas PP Nomor 23 Tahun 2018.

## Motif Terbitnya PP 23 sebagai
Reward Bagi Wajib Pajak
Pertama, PP nomor 23 memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara  peneliti  yang  dilakukan  pada  KPP  Pratama  Pamekasan,  melalui  Seksi  Ekstensifikasi  dan Penyuluhan menyatakan bahwa
“ PP 23 itu kan sebetulnya untuk ini, tadinya kan satu persen itu yang bayar hanya 100 orang ya (contoh), dengan turunnya  itu  wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  supaya  tidak  mahal.  Itu  kan  juga  untuk memperluas jaringan biar wajib pajak tertarik untuk mendaftar, jadi kalo pajak ternyata ya itu. Kalo saya ya itu (Bu YT) ” .
Tujuan  dari  penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  menurut  Bu  YT  lebih  kepada  memberikan  diskon (iming-iming) kepada  wajib  pajak  supaya  mereka  memenuhi  kewajiban  perpanjakannya  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang mana setiap penghasilan dalam bentuk apapun menjadi objek pajak, kecuali  yang  diatur  lain  dari  peraturan  perpajakan.  Adanya  aturan  ini  akan  membuat  wajib  pajak  lebih tertarik  karena  tarifnya  sudah  diturunkan  menjadi  0,5%.  Sebagai  ilustrasi  misalnya  dengan  peraturan sebelumnya  yaitu  PP  Nomor  46  Tahun  2013  tarifnya  1%  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  100 wajib  pajak  UMKM,  maka  dengan  menurunkan  tarif  menjadi  0,5%  ini  akan  meningkatkan  jumlah  wajib pajak  yang  memenuhi  kewajiban  tersebut.  Pernyataan  sekata  juga  diungkapkan  oleh  Kepala  KP2KP Sumenep yaitu
“ PP 23 itu sebetulnya, bisa dibilang semacam reward atau kemudahan bagi wajib pajak untuk berkontribusi, jadi ada batasan-batasannya seperti nilai omset yang tidak lebih dari 4,8 M, terus jenis usaha yang merupakan UMKM ini kan dikenakan boleh dibilang sangat amat murah hanya 0,5% (Pak HY) ” .
Sebagai pegawai DJP,  Pak  HY  mengakui bahwa diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak lain sebagai reward atau kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara tertib. Kondisi  ini  melihat  kepada  banyaknya  UMKM  yang  tidak  melaporkan  perpajakannya  karena  mereka kebingungan dalam membuat laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, dan laporan neraca. Kesulitan dalam membuat laporan keuangan juga disampaikan oleh Pak TF selaku pelaku usaha yaitu
“ Makanya  UMKM  itu,  apaya?  ya  perpajakan  yang  sulit  untuk  mendetail  UMKM  itu,  karena  laporan keuangannya  gak  formal  kaya,  kaya yang  lain  jadi  sulit  buatnya…  Klo  kesulitan  ya  memang  rata -rata  UMKM kesulitan,  banyak  cuma  bisa  adhegeng  pembukuannya  cuma  pencatatan  biasa,  atau  menghindari  adanya pembayaran pajak (Pak TF).
Pak  TF  juga  mengakui  bahwa  banyak  UMKM  tidak  melakukan  pelaporan  pajak  karena  mereka kesulitan dalam menyusun laporan keuangan seperti yang ada di perusahaan besar yang memang mereka diwajibkan  untuk  membuat  laporan  keuangan  yang  terdiri  dari  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan ekuitas,  laporan  posisi  keuangan,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  sebagaimana tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1.
Adalah  tepat,  dan  menjadi  solusi  bahwa  keberadaan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  bagi  UMKM khususnya  yang  memiliki  omzet  tidak  lebih  dari  4,8  miliyar  diberikan  fasilitas  kemudahan  dengan  tarif 0,5% dari omzet, sehingga mereka tidak perlu lagi membuat laporan keuangan sebagaimana yang mereka (UMKM)  keluhkan  selama  ini.  Lebih  lanjut,  kemudahan  tersebut  juga  diakui  oleh  Bendahara  KP2KP Sumenep yang menyatakan bahwa tarif 0,5% memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan  pajaknya  tanpa  harus  membuat  laporan  keuangan  sebagaimana  mestinya.  Berikut  hasil wawancara peneliti:
“… tetep bisa berusaha, tetep bisa mengembangkan usaha tanpa terkendala dengan pajak, makanya kita turunkan lagi  setengah  persen.Karena  dengan  1%  itupun  orang-orrang  dah  mulai  punya  perhatian  kepada  pajak. “oh… ternyata  sekarang  dah  gampang    ngitung  pajak  cuma  1%  kalikan  omzet,  dah  ini  bagus  nih  tanggapan  dari UMKM, usaha mikroh kecil menengah ke bawah ” .
Pengalaman yang disampaikan oleh Pak DT sejak tahun 2013 menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan  tarif  1%  ternyata  benar-benar  dirasakan  manfaat  kemudahannya  oleh  para  pengusaha  sehingga mereka  merasa  tidak  memiliki  kendala  dalam  mengembangkan  usahanya  ke  depan  hanya  karena persoalan salah satunya aspek pelaporan pajaknya. “Oh…ternyata sekarang dah gampang ngitung pajak cuma 1% kalikan omzet” , kalimat ini menunjukkan bahwa betapa beharganya fasilitas yang diberikan oleh DJP  bagi  para  UMKM  dalam  menghitung  pajak.  Hal  tersebut  tentunya  berbanding  lurus  dengan keberadaan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  yang  saat  ini  digunakan  oleh  masyarakat  yang notaben nya  sama dengan  PP  Nomor  46  Tahun  2013,  namun  tarifnya  lebih  kecil  menjadi  0,5%  tentunya  akan  membuat mereka  tertarik  lagi  untuk  berkontribusi  membayar  pajak.  Lebih  lanjut  Pak  DT  juga  mengungkapkan bahwa
“… eh lebih gampang! Sekarang wajib pajak  gak perlu, eh klo jaman dulu wajib pajak harus bikin laporan kan, mereka  harus  menghitung  laba  usaha,  ngitung  biaya,  menghitung  peredaran,  ngitung  laba  bersih  berapa? sekarang  dengan  PPh  Final  ini,  kita  tidak  perlu  ngitung  lagi,  jadi  tiap  bulan  kita  ngitung  uang  masuk  berapa, omset berapa kita kalikan aja 0,5% (Pak DT) ” .
Kemudahan inilah yang menjadi daya tawar kepada wajib pajak supaya mereka memenuhi kewajiban perpajakannya,  hal  tersebut  juga  dinyatakan  oleh  Pak  TF  (sebagaimana  dijelaskan  pada  paragraph sebelumnya)  bahwa  mereka  merasa  terbantu  jika  dalam  melaporkan  pajak  harus  membuat  laporan keuangan detail, hanya cukup menghitung omzetnya saja. Sain itu, wajib pajak juga tidak perlu lagi untuk melakukan  pelaporan  pajaknya,  karena  dengan  melakukan  pembayaran  pajak  sebesar  0,5%  dari  omzet setiap bulannya mereka sudah dianggap membayar pajak. Berikut hasil wawancara dengan Pak DT yang menyatakan bahwa
“ Nanti laporan tahunanpun mereka tidak perlu bayar lagi, laporan tahun nihil, ya kan?. Laporan tahunan, karena kita bayar tiap bulan, mereka tidak perlu ngitung di laporan tahunan lagi. Laporan tahun tinggal menginput data pembayaran  selama  setahun  setengah  persen,  selesai.  Tinggal  nginputnama,  NPWP,  dah  mereka  tidak  perlu ngitung  lagi,  pelaporannya  pun  lebih  cepat.  Nah  PPh  final  ini  mereka  tidak  perlu  laporan  tiap  bulan,  dengan membayar itu sama dengan laporan, jadi tidak perlu laporan ” .
Fasilitas  yang  diberikan  oleh  PP  Nomor  23  Tahun  2018    ini  ternyata  benar-benar  memberikan kemudahan bagi wajib pajak, mereka tidak perlu lagi menghitung laporan pajak pada surat pembertahuan (SPT)  tahunan,  karena  aspek  perpajakannya  bersifat  final.  Artinya  wajib  pajak  yang  sudah  melakukan pembayaran  pajak  setiap  bulannya  dengan  menggunakan  tarif  0,5%  dari  omset,  tidak  perlu memperhitungkan kembali pajaknya pada akhir tahun, yang biasanya dikenal dengan istilah kredit pajak. Secara  normatif  wajib  pajak  pada  akhir  tahun  diwajibkan  melakukan  perhitungan  kembali  pajak  yang seharusnya  dibayar  dan  dikreditkan  dengan  pajak  yang  sudah  dibayar  baik  itu  PPh  Pasal  22,  Pasal  23, Pasal 24, dan Pasal 25, yang menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka, namun dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 mereka sudah selesai dari kewajiban tersebut. Pada akhir tahun mereka cukup melakukan pengisian “menginput” data Nama dan NPWP.
Kemudahan  dari  keberadaan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  juga  turut  diakui  oleh  salah  seorang  Dosen Perpajakan Universitas Islam Madura, Ibu EM yang menyatakan bahwa
“ Kalo  kita  lihat  PP  46  sebelumnya  sudah  dianggap  banyak  senang  karena  tarif  1%  dan  tidak  perlu  membuat laporan dalam pelaporan pajaknya. Lebih mudah dalam menghitung kewajiban perpajakannya, karena seperti ini wajib pajak tinggal menghitung omzetnya berapa setelah itu dikalikan kan dengan tarif 0,5% ” .
Menurut Ibu EM wajib pajak (UMKM) khususnya sudah merasa senang dengan adanya tarif 1% yang diberlakukan  sebelumnya yaitu sejak tahun 2013 karena mereka tidak perlu membuat laporan keuangan sebagaimana  mestinya,  sehingga  pelaporan  pajaknya  lebih  simple  dilakukan.  Lebih  lanjut  Ibu  EM mengatakan
“ Berbeda  jauh  dengan  yang  menggunakan  tarif  biasanya  wajib  pajak kan harus  buat  pembukuan,  menghitung laba  rugi,  membuat  neraca,  sampai  menghitung  kredit  pajaknya  jika  ada,  itu  kan  lebih  rumit  lagi  untuk  kelas UMKM ” .
Sebagai  akademisi  Ibu  EM  juga  menyadari  bahwa  selama  ini  UMKM  memiliki  kesulitan  dalam membuat laporan keuangan, belum lagi mereka harus menghitung kredit pajak pada setiap akhir tahun, mereka  akan  merasa  terbebani  dengan  itu.  Model  perhitungan  tersebut  tentunya  lebih  sederhana  dan memudahkan wajib pajak, di mana wajib pajak hanya diminta untuk menghitung total pengahsilan bruto, yaitu  penghasilan  yang  diterima  wajib  pajak  sebelum  dikurangi  dengan  biaya-biaya,  murni  hanya penerimaan atau jumlah arus kas masuk. Itulah kemudahan perhitungan yang diberikan oleh PP Nomor 23 Tahun  2018,  bahkan  ada  UMKM  yang  melaporkan  kewajiban  pajaknya  setiap  tiga  bulan  sekali,  hal  ini dibenarkan oleh Pak TF.
“ Pajaknya dari omset, pendapatan perbulan, tapi saya tidak tiap bulan tapi tiap tiga bulan sempat sebelumnya itu tiap setahun. Kan gak seketat kaya pabrik-pabrik itu … ya tergantung pendapatan ” .
Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pak TF tiap tiga bulan sekali bahkan tiap tahun sekali dengan dalih  tergantung  jumlah  penghasilan  yang  mereka  terima,  mengingat  pendapatan  yang  mereka  terima tidak  pasti  atau  fluktuatif  tidak  seperti  pada  perusahaan-per usahaan  besar  “pabrik”  yang  memiliki
penghasilan  relatif  tetap  (stabil).  Keleluasaan  melaporkan  pajak  tidak  (dilakukan)  setiap  bulan  juga dibenarkan oleh Pak DT yang mengatakan
“…p elaporannya pun lebih cepat. Nah PPh final ini mereka tidak perlu laporan tiap bulan, dengan membayar itu sama dengan laporan, jadi tidak perlu laporan ” .
Lebih lanjut, Pak HR juga sependapat bahwa
“…siapa pun yang pernah mengikuti PP 23 dengan kondisi yang tadi standar itu. Mereka tidak perlu lagi mem- persoalkan apakah ada istilah kredit pajak dan sebagaimanya, karena sifatnya final masuk dalam pasal 4 ayat 2 itu… Maka kewajiban perpajakan tersebut sudah bisa diartikan wajib pajak sudah membayar secara benar” .
Menurut Pak DT dan Pak HR pelaporan pajak bagi pengguna fasilitas PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak sebagaimana PPh 25 yang wajib ditunaikan setiap bulan bagi wajib pajak, karena dengan melakukan pembayaran kapanpun (baik bulanan, ataupu tahunan) itu sudah  dianggap melakukan pelaporan pajak secara benar. Hal tersebut sama dengan perlakukan dari PPh Pasal 4 ayat (2), dari sisi tidak ada lagi proses pengkreditan pajak atas penghasilan tersebut.
Kedua,  PP  nomor  23  memberikan  keringanan  beban  pajak  bagi  wajib  pajak . Keringanan  yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak berupa tarif final sebesar 0,5% (yang sebelumnya 1%) tentunya akan memberikan keringanan beban pajak yang harus mereka tanggung. Hal ini merujuk pada hasil wawancara peneliti dengan Ibu YT yang mengatakan
“ PP  23  itu  kan  sebetulnya  untuk  ini, tadinya  kan satu persen  itu.  …dengan  diturukannya  itu wajib  pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, supaya tidak mahal. … pada saat kita sosialisasi ke UMKM ya mereka se- nang dengan penurunan tarif setengah persen. Karena menurut mereka ya… bisa ngurangin beban pajaknya ” .
Sebagai  fiskus,  Ibu  YT  juga  sadar  bahwa  tarif  pajak  yang  selama  ini  dikenakan  kepada  UMKM khususnya  masih  terlalu  mahal  untuk  mereka  tunaikan,  sehingga  dengan  turunnya  pajak  menjadi  0,5% akan  mampu  mendorong  mereka  berpartisipasi  untuk  membayar  pajak  dan  tidak  merapa  pajak  itu memberatkan. Sekata dengan pendapat tersebut juga dinyatakan oleh Pak HR, bahwa
“ PP  23  itu  sebetulnya,  bisa  dibilang  semacam reward atau  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk  berkontribusi. …jenis usaha yang merupakan UMKM ini kan dikenakan boleh dibilang sangat amat murah hanya 0,5% ” .
UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 miliyar dikenakan tarif 0,5% akan lebih murah jika dibandingkan  dengan  tarif  pajak  normal  sebagaimana  diatur  pada  pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  UU  Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif pajak progresif untuk wajib pajak orang pribadi (5% s.d 30% dari penghasilan  kena  pajak/PhKP)  dan  tarif  pajak  badan  (25%  dari  laba  bersih  sebelum  pajak).  Bonus keringanan  pajak  ini  sejatinya  akan  membantu  UMKM  untuk  mengembangkan  usahanya  dengan  tidak lagi dibebani beban pajak yang cukup tinggi. Pak DT dalam hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa “ Sebernya  tuh  untuk  menin gkatkan,  …eee  ini  lah  usaha -usaha  mikro  menengah  ke  bawah  karena  kita mem bayangkan gini, pajak merupakan… gak ada usaha yang mau bayar pajak, semua mesti gak mau. Dengan kita menurunkan pajaknya itu, tarifnya itu kita pengen sedikitnya orang UMKM itu gak merasa terbebani dengan adanya pajak, jadi mereka tetep usaha ” .
Misi  PP  Nomor  23  Tahun  2018  untuk  meneguhkan  eksistensi  UMKM  supaya  tetap  berjalan  tanpa dibebani  dengan  tarif  pajak  yang  tinggi,  mengingat  UMKM  merupakan  salah  satu  sektor  utama perekonomian Indonesia. Indonesia memang diliputi oleh usaha kecil dan menengah sebagai ujung tom- bak perekonomian sebagai salah satu negera berkembang. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak DT
“ Dasarnya ekonomi kita kan masih ekonomi mikro, belum, kita masih negara berkembang istilahnya. Enonomi kecil ini, ah usaha menengah ke bawah ini bisa meningkatkan usahanya jadi kita turunkan pajaknya.Jadi pajak itu bukan hambatan untuk berusaha lah artinya ” .
Manakala UMKM enggan atau tidak mau membayar pajak dengan alasan pajak UMKM tinggi, yang nantinya  akan  berakibat  paja  produktifitas  dan  keberadaan  UMKM  ke  depannya.  Adalah  tepat  ketika keputusan  DJP  melakukan  penurunan  tarif  menjadi  0,5%  sebagai  alat  untuk  mendorong  produktifitas UMKM,  sehingga  secara  linear  akan  mempengaruhi  kondisi  ekonomi  nasional.  Begitupun  juga  dengan
yang  dirasakan  oleh UMKM  bahwa  turunnya  tarif  menjadi  0,5%  menjadi  kabar  gembira,  karena  dengan turunnya tarif tersebut UMKM atau pelaku usaha akan lebih produktif dan berdaya saing sehingga kebe- daan pelaku usaha terus berkembang dan berlanjut (continue). Hal tersebut dinyatakan oleh Pak TF bahwa “ Ya kalo UMKM apalagi 0,5% dibawahnya lagi malah enak. Mon bisa tak osah digratiskan. 0,5% aja saya tanyak UMKM aja banyak yang gak bayar, kalo ngelu masih lumayan. Banyak ada yang gak ngelaporkan dengan alasan ya itu, omset gak nututi ” .
Menurut Pak TF dengan turunnya pajak menjadi 0,5% ini membuat dirinya “ enak, mon bisa tak osah”, bahwa dengan tarif tersebut akan meringankan beban yang dikeluarkan oleh para pengusaha. Lebih-lebih Pak  TF  berharap  pajak  untuk  UMKM  digratiskan  supaya  para  pengusaha  fokus  untuk  meningkatkan penghasilannya.  Di  sisi  lain,  ternyata  juga  banyak  wajib  pajak  UMKM  yang  masih  mengeluh  dengan adanya pajak, bahkan sebagian besar mereka tidak menunaikan kewajiban perpajakannya dengan alasan omset yang mereka terima masih belum mampu menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Kondisi serupa juga diakui oleh pengusaha lainnya, yaitu Pak ZN yang menyatakan bahwa
”Oh…  jek  reng  mon  bethek  neka  tak  nanto.  Tiap  bulan  tak  nanto,  kadheng  ramme  kadheng  tak  ramme  ah… nggak ka’essa kan. ye rata -rata paleng mon pas e pukul rata, sabulen kadheng 20 kadeng 25. Tape kotor dek benni bersena. Artinya: Oh… kalau usaha batik ini tidak pasti. Setiap bulan tidak pasti, kadang ramai kadang sepi.Rata- rata sebulan 20 s.d 25 juta tetapi bukan laba bersih ” .
Sebagai pengusaha Pak ZN mengakui kalau penghasilan yang diperoleh dari usahanya itu tidak pasti, kadangkala penghasilan naik, namun juga terjadi penurunan tergantung pada permintaan konsumen. Jika konsumen  banyak  yang  berminat  membeli  batinya,  otomatis  penghasilannya  akan  meningkat,  dan sebaliknya.  Tetapi  jika  dihitung  penghasilan  rata-rata  sebulan,  maka  penghasilannya  kurang  lebih  Rp. 20.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,- juta. Pernyataan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibu EM bahwa “ Pencabutan PP 46 th 2013 tarif 1% menjadi 0,5% untuk UMKM dengan omset sampai 4,8 M. Untuk menambah partisipasi wajib pajak UMKM dalam hal meningkatkan penerimaan pajak ” .
Menurut  Ibu  EM  penurunan  pajak  menjadi  0,5%  lebih  kepada  memburu  penerimaan  pajak  supaya dari tahun ke tahun meningkat dengan memberikan fasilitas berupa bonus tarif. Dengan demikian, banyak wajib pajak yang merasa tarif tersebut kecil dan tidak membebani mereka, dan mereka dengan sukareka akan menunaikan kewajiban perpajakannya. Mengutip pernyataan EM
“ Nominal yang dibayarkan masih relatif tinggi, ya itu yang biasanya kita dengar. Memang 0,5% tapi itu masih memberatkan bagi UMKM, ya kalo saya sih mereka tidak bayar pajak biar usahanya berkembang ” .
Ibu  EM  menyadari  bahwa  tarif  tersebut  (0,5%)  masih  terlalu  tinggi  bagi  UMKM  dan  dianggap memberatkan  wajib  pajak  UMKM  tentunya  hal  ini  akan  memberatkan  bagi  perkembangan  UMKM  ke depan. Lebih lanjut, Ibu EM menyarankan supaya pajak UMKM juga digratiskan supaya mereka terbantu untuk  mengembangkan  usahanya  tidak  terhambat  hanya  karena  terbebani  oleh  pajak.  Dengan  tarif tersebut Ibu EM mengatakan bahwa dapat dikatakan sebagai “reward atau punishment”. Hal ini merujuk pada pernyataanya yang mengatakan bahwa
“ Jika dilihat dari kemudahannya, maka bisa saja dinamakan bonus.Namun jika dilihat dari nominal yang relatif tinggi bisa disebut sebagai sedikit hukuman ” .
Pertama, sebagai reward (bonus). Hal ini merujuk bahwa pelaku usaha (UMKM) diberikan kemudahan dari  segi  menghitung,  melapor,  dan  membayar  pajaknya  serta  tidak  diharuskan  lagi  untuk  melakukan perlaporan pajak setiap bulan dan pengkreditan pajak pada akhir taunnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas.Dengan  demikian,  wajib  pajak  merasa  diberikan  kemudahan  dalam  hal  tersebut. Kedua, sebagai punishment (hukuman) . Hal  tersebut  merujuk  bahwa  dipandang  tarif  tersebut  masih  tinggi  untuk  wajib pajak,  di  sisi  lain  wajib  pajak,  UMKM  merasa  dirugikan  dengan  adanya  kerugian  usaha  yang  dialami karena tidak diperhitungkan dalam menghitung pajak.  Berbeda dengan menggunakan tarif pajak normal yang memperhitungkan kerugian fiskal pada tahun berjalan, bahkan pada tahun sebelumnya.
Walaupun demikian, Ibu EM menganggap dengan diberlakukannya tarif 0,5% ini masih bersifat adil bagi wajib pajak. Mengutip pernyataan Ibu EM
“ Asas  pemungutan  pajak  di  Indonesia  salah  satunya  adalah  asas  keadilan,  PP  23  telah  menggambarkan  asas tersebut.  Karena  pengenaan  pajak  0,5%  pada  UMKM  khususnya telah  memberikan  keadilan  dengan tarif yang
cukup kecil, di samping itu harapannya semua warga negara turut berpartisipasi dalam pembangunan termasuk UMKM, karena mereka juga turut menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara ” .
Pemungutan pajak atas UMKM ini masih memiliki nilai keadilan, karena selain tarifnya yang relatif kecil juga mengajak wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara karena mereka (pelaku usaha/UMKM) turut  serta  menggunakan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  negara  seperti  jalan  raya,  penerangan,  perizinan usaha, dan lain-lain. Sejatinya bagi mereka juga turut serta melakukan pemba- yaran pajak secara sukarela kepada negara. Pembayaran pajak secara sukarela ini telah dilakukan oleh Pak ZN, di mana hasil petikan wawancara peneliti adalah
”Jek  reng la  pon  biasa  mon nggak  geneka…  Tape  manabi bedhe gi alhamdulillah …sakonek  pajegge.  Enten  jek gun  aberrik  bethek  sa  lamber  ca’ocakanna. Artinya:  Kalau  seperti  itu  sudah  biasa.  Tetapi  kalau  ada Alahmdulillah. Tidak, hanya memberi 1 lembat batik.
Secara sukareka Pak ZN melakukan pembayaran pajak secara rutin, bahkan dia melakukan kewajiban ini  sudah  sejak  awal  mendirikan  usaha.  Beliau  memberikan  ilustrasi  bahwa  membayar  pajak  itu,  sama halnya memberi 1 lembar batik tulisnya, dan itu tidak memberatkan. Hal ini terungkap dari raut mukanya yang dengan tulus dan penuh tawa menjawab pertanyaan peneliti. Lebih dari itu, hakekat PP Nomor 23 Tahun  2018  sebenarnya  bersifat  sukareka  bagi  wajib  pajak.  Wajib  pajak  bisa  memilih  apakah  mereka menggunakan  tarif  PP  23  atau  menggunakan  tarif  normal  Pasal  17  ayat  (1),  dengan  ini  wajib  pajak  jika diprediksi mereka mengalami kerugian maka dapat menggunakan tarif pajak normal.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Pertama,Penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  mendapatkan respon  positif  dari  wajib  pajak,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  banyaknya  wajib  pajak  yang  membayar pajak  dengan  menggunakan  tarif  0,5%.  Namun  demikian,  metode  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPP Pratama  Pamekasan  dan  KP2KP  dinilai  masih  harus  lebih  menyentuh  kepada  wajib  pajak,  sehingga banyak  wajib  pajak  yang  akan  berkontribusi  membayar  pajak  dengan  fasilitas  PP  Nomor  23  ini.  Kedua, Motif diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai reward bagi wajib pajak, antara lain adalah sebagai  reward  atas  kemudahan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  dalam  hal  pelaporan  pajak,  sebagai reward  atas  kebebasan  wajib  pajak  untuk  memilih,  dan  sebagai  reward  atas  keringanan  tarif  yang diberikan,  sehingga  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan informasi dari informan, di mana informan yang  memberikan  data  penelitian  adalah  pemilik  usaha  (UMKM)  yang notabane nya  tidak  melakukan kewajiban  perpajakan  secara  mandiri,  mereka  tidak  mengetahui  secara  detail  tentang  PP  23  Tahun  2018 sehingga  informasi  yang  diberikan  kurang  detail.  Adapun  saran  peneliti  kepada:  DJP  (KPP  Pratama Pamekasan  dan  KP2KP  Sumenep) senantiasa  meningkatkan  kegiatan  sosialisasi  kepada  wajib  pajak, dengan cara bertatap muka langsung dengan mereka baik melalui forum kegiatan ataupun secara personal dalam  rangka  memberikan  pemahaman  yang  lebih  kepada  wajib  pajak;  dan  kepada  wajib  pajak . Wajib pajak juga turut aktif untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pajak yang berkaitan langsung dengan aktifitas  usahanya,  sehingga  dengan  informasi  tersebut  membuat  wajib  pajak  mengetahui  manfaat  dan fasilitas yang diberikan pada setiap peraturan perpajakan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Aneswari, Y., Darmayasa, I., & Yusdita, E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM. Simposium Nasional Akuntansi . Retrieved from
http://www.academia.edu/download/42568243/PERSPEKTIF_KRITIS_PENERAPAN_PAJAK_PE NGHASILAN_1__PADA_UMKM.pdf Baran,  J.  Stanley  &  Davis,  K.  Dennis.  (2010). Teori  Komunikasi  Massa:  Dasar,  Pergolakan,  dan  Masa  Depan. Jakarta: Salemba Humanika Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches . California: Sage Publications. Retrieved from
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswe ll+2017&ots=-gs27cLTQs&sig=BI0zohT8Mqo-2Wu2- k2wuUv0m_E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Hendri.  (2018).  Implementasi  Sosialisasi  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  Bagi  Pelaku  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Jurnal  Vokasi  Indonesia,  6(2),  53-58. Retrieved  from http://jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/download/127/pdf
Klaudia,  S.,  Riwayanti,  D.,  &  Aminatunnisa.  (2017).  Menggali  Realitas  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pemilik UMKM. Jurnal  Penelitian  Teori  &  Terapan  Akuntansi  (PETA) , 2 (1),  50 – 64.  Retrieved  from http://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/202 Miles,  M.,  &  Huberman,  M.  (1994). Qualitative  data  analysis:  An  expanded  sourcebook .  London:  Sage Publications. Retrieved from
https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4lU_-
wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+data+analysis+Miller+Matthew&ots=kEWF2GTWXP& sig=5nuE4nXb5F3bXqVsFEHIpybw01U
Moleong, J. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Natalia,  A.,  &  Budiasih,  I.  G.  A.  N.  (2017).  Analisis Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 19 (3), 1861 – 1886.
Prihantari,  G.  A.  P.  E.  D.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2015).  Dampak  Implementasi  PP  Nomor  46  Tahun  2013 Ditinjau dari Perilaku Kepatuhan Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 12 (2), 422 – 434. Rachmawati,  N.,  &  Rahmayanti,  R.  (2016).  Manfaat  Pemberian  Insentif  Pajak  Penghasilan  dalam Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi,  Dan  Manajemen  Bisnis , 4 (2),  176 – 185. Retrieved from https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75 Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat. Republik  Indonesia.  (2018). Peraturan  Pemerintan  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Pengha- silan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu . Republik Indonesia. (2016) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Ter- tutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Republik Indonesia. (2008). UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Republik Indonesia. (2009). UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Syahdan,  S.,  &  Rani,  A.  (2014).  Dimensi  Keadilan  atas  Pemberlakuan  PP  No.  46  Tahun  2013  dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. InFestasi , 10 (1), 64 – 72. Retrieved
from http://kompetensi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/512
Tambunan, T. (2012). Pasar Bebas ASEAN: Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia . Jakarta: Kementrian Koperasi dan UMKM.
Tatik.  (2018).  Potensi  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  pada  Pelaku  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Umkm Di  Kabupaten  Sleman-Yogyakarta). Seminar  Nasional  dan  Call  for  Paper  Sustainable  Competitive
Advantage (SCA) 8 . Retrieved from http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-
1/article/viewFile/1224/1335
Wahdi, Nirsetyo, & Suratman. (2018). Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  dan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  pada  KPP  Pratama  di Semarang. Asset, 20(1), 37-45. Retrieved from
http://widyamanggala.ac.id/journal/index.php/jurnalaset/issue/download/1/20_1_5 Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Zawitri, S., & Yuliana, E. (2016). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1%(Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak). Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK) , 5 (2), 144 – 162. Retrieved from
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/17147