Program Studi Magister Ilmu Hukum

## IMPLEMENTASI PENILAIAN KEBARUAN DAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI
Dinar Aulia Kusumaningrum 1 , Kholis Roisah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com

## ABSTRAK
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri yang baru dan desain industri yang didaftarkan dengan itikad baik. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana implementasi  penilaian  kebaruan  dan  prinsip  itikad  baik  dalam  perlindungan  desain  industri. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan pada desain industri yang tidak sama atau harus berbeda atau  tidak  sama secara  keseluruhan  dengan  pengungkapan  yang  telah  ada  sebelumnya  atau  minimal merupakan  modifikasi  yang  menghasilkan  perubahan  besar  dari  desain  industri  yang  sudah  ada sebelumnya  sehingga  tetap  memiliki  karakteristik  pembeda  dengan  desain  industri  yang  sudah  ada. Hambatan  penilaian  kebaruan salah  satunya  adalah  ketentuan  pasal  dalam  Undang-Undang  Desain Industri yang tidak memberikan ukuran secara jelas bahwa suatu desain dikatakan sama dengan desain yang  lain. Implementasi  prinsip  itikad  baik  dilakukan  pada  saat  tahap  pendaftaran  dengan  melakukan pemeriksaan  substantif  yang  bersifat  materiil  untuk  menentukan bahwa pihak  yang  mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabuhi, meniru atau  menjiplak  desain  industri  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Implementasi  prinsip  itikad  baik  dalam gugatan pembatalan desain indsutri dilakukan pada saat tahap pembuktian di pengadilan. Pengertian baru dari  suatu  desain  industri  tidak  hanya  ditentukan oleh  pendaftaran  yang  pertama  kali  diajukan,  namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan / publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Kata Kunci: Desain Industri; Implementasi; Kebaruan; Prinsip Itikad Baik
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Korespoden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI) merupakan  suatu  hak  atas  karya  cipta  yang dihasilkan  oleh  kemampuan  intelektual  manusia, baik  karya  cipta  di  bidang  seni,  sastra,  maupun teknologi. Sebagai suatu hak milik, keberadaan HKI memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu, perlindungan  hukum  di  bidang  HKI  perlu diperhatikan  oleh  masyarakat  dunia  terlebih  lagi dengan  semakin  berkembangnya  perdagangan bebas di sektor industri.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  isu  perlindungan terhadap  Desain  Industri  menjadi  suatu permasalahan  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dalam kerangka perdagangan bebas. Dalam perkembangannya  Desain  Industri  memegang peranan  penting  bagi  keberhasilan  perindustrian dan perdagangan di suatu negara. Desain Industri merupakan  sarana  untuk  mendapatkan  nilai tambah  ekonomi  yang  tinggi  dalam  suatu  industri. Oleh  karena  itu,  negara  industri  maju  seperti Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Jepang  telah memberikan  perhatian  khusus  pada  desain industri. 3
3 Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Desain Industri), Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 3.
Sikap  masyarakat  yang  masih  menganggap HKI  sebagai  hak  publik  mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri  seringkali  kurang  berjalan  dengan semestinya.  Sehingga  sengketa  kepemilikan  hak atas desain industri kerap kali terjadi karena banyak didaftarkannya desain-desain yang tidak sepatutnya didaftar. Misalnya, desain industri yang memiliki kemiripan dengan desain industri lain yang ternyata  juga  diterima  pendaftarannya  oleh Direktorat  Jenderal  HKI  (Ditjen  HKI), atau  desain industri yang didaftarkan dengan itikad tidak baik.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang eksistensi dan manfaat desain industri secara tidak langsung  memberi  peluang  bagi  pihak  yang beritikad  tidak  baik  untuk  mendaftarkan  desain industri  yang  bukan  merupakan  haknya.  Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perkara desain industri  yang  sampai  ke  pengadilan,  sebagian besar  terjadi  karena  banyak  desain  industri  yang tidak  memenuhi  unsur  kebaruan  namun  dapat didaftarkan dan memperoleh Hak Desain Industri.
Suatu  desain  industri  dapat  dikatakan  baru apabila  tidak  sama  dengan  pengungkapan  yang telah  ada  sebelumnya.  Baru  artinya  sebelumnya tidak  pernah  ada  yang  selama  ini  diciptakan  oleh anggota masyarakat dan dimintakan perlindungannya  melalui  hak  desain  industri. Namun  tidak  ada  batasan  objektif  yang  jelas
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mengenai  kesan  estetis  pada  suatu  produk  yang dapat  membedakannya  dengan  produk  lain sehingga  dapat  dikatakan  “baru”.  Meskipun parameter menjadi suatu keharusan dalam industri, kemiripan atau similaritas merupakan sesuatu yang mungkin  terjadi.  Terlebih  dalam  suasana  di  mana sarana  produksi  semakin  canggih  serta perdagangan  yang  bebas  sangat  mendukung terjadinya kemiripan suatu produk. 4
Syarat itikad baik memang tidak dicantumkan secara  normatif  dalam  Undang-Undang  Desain Industri  maupun  dalam  peraturan  pelaksanaannya sebagai  syarat  pendaftaran  desain  industri.  Itikad baik  dalam  rezim  HKI  hanya  dikenal  dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut menyebabkan banyak pihak yang tidak bertanggung  jawab  untuk  mendaftarkan  desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan. Selain itu  kurangnya  pemahaman  akan  konsep perlindungan  HKI  oleh  masyarakat  Indonesia khususnya  kelompok  UKM  juga  menjadi  kendala dalam  menerapkan  perlindungan  hukum terhadap Desain Industri.
Persaingan  usaha  yang  sehat  merupakan dasar  konsep  bagi  keadilan  dan  kejujuran  dalam melakukan  hubungan  bisnis.  Namun  sampai  saat ini  sistem  pendaftaran  yang  diatur  oleh  Undang-
4 Muhammad  Djumhana,  2006, Perkembangan  Doktrin  dan Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan    Intelektual,  Bandung  : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 116.
Undang  Nomor  31  Tahun  2000  dinilai  masih mempunyai  banyak  kelemahan,  sehingga memberikan  peluang  yang  besar  untuk  terjadinya suatu praktik kecurangan, yaitu peniruan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambah beberapa kreasi pembeda yang nantinya  dapat  menimbulkan  kebingungan  antara produk  yang  satu  dengan  produk  lainnya  dan menyebabkan  kesesatan  dalam  memilih  produk yang diinginkan konsumen.
Penerapan  penilaian  kebaruan  dan  prinsip itikad  baik  sangat  penting  dalam  penyelesaian suatu  sengketa  desain  industri  yang  dilakukan dengan melakukan  pemeriksaan  secara  substantif apakah desain industri yang terdaftar sudah layak untuk  mendapatkan  Sertifikat  Desain  Industri  atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh kasus desain industri kanal pintu besi dan daun pintu besi lipat  antara  Jusman  Husein  dan  Tody,  dimana Majelis  Hakim  dalam  amar  putusannya membatalkan  desain  industri  yang  sudah  terdaftar atas  nama  Jusman  Husein  dengan  alasan  yang berdasarkan  pada  tidak  terpenuhinya  kriteria kebaruan  dan  itikad  baik  Pemohon  pada  saat mendaftarkan desain industri tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan,  permasalahan  yang  dapat  dirumuskan adalah sebagai berikut:
Program Studi Magister Ilmu Hukum
1. Bagaimana  implementasi  penilaian  kebaruan pada desain industri?
2. Bagaimana  implementasi  prinsip  itikad  baik dalam perlindungan desain industri?

## 2. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data  sekunder  melalui  studi  pustaka  dan  studi lapangan.  Metode  analisis  data  menggunakan metode kualitatif.
3. Kerangka Teori
a. Teori Hukum Alam
Teori  hukum  alam  oleh  John  Locke mengemukakan bahwa pencipta memiliki hak moral untuk  menikmati  hasil  kerjanya  termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. 5 Locke  juga  mengatakan bahwa  hak  milik  dari  seorang  manusia  terhadap benda  yang  dihasilkannya  itu  sudah  ada  sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda
5 Rochelle  Cooper  Dreyfuss, Intellectual  Property  Law: Fundamental of American Law, London: Cambridge Oxford University Press, hlm. 508.
yang  tidak  berwujud  yang  merupakan  hasil  dari intelektualitas manusia.
b. Teori Sistem Hukum
Teori  tentang  sistem  hukum  dikemukakan pertama  kali  oleh  Lawrence  M.  Friedman  yang membagi  sistem  hukum menjadi  tiga  unsur,  yaitu substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya hukum  yang  kemudian  diteorikan  Lawrance  M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System (tiga eleman dari sistem hukum).
Teori  sistem  hukum  oleh  Friedman  ini digunakan  dalam  menelaah  faktor-faktor  yang mempengaruhi  perlindungan  dan  penegakan hukum  dalam  desain  industri  di  Indonesia  dengan menelaah struktur hukumnya, instrumen-instrumen hukum  yang  berlaku  baik  nasional  maupun internasional,  serta  budaya  hukum  masyarakat terhadap perlindungan desain industri di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Implementasi  Penilaian  Kebaruan  pada Desain Industri
1) Penilaian Kebaruan pada Desain Industri
Perlindungan  hukum  terhadap  desain  industri diberikan  berdasarkan  atas  pendaftaran  yang pertama  kali,  namun  tidak  semua  desain  industri dapat  didaftarkan.  Untuk  memperoleh  hak  atas desain industri, desain tersebut haruslah memenuhi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  4  Undang-Undang Desain  Industri,  yaitu  desain  tersebut  harus  baru dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Sebelum  produk  desain  industri  didaftarkan perlu  dilakukan  suatu  penilaian  kebaruan  yang dapat menentukan apakah desain industri tersebut berhak  untuk  mendapatkan  Sertifikat  Desain Industri  atau  tidak.  Penilaian  kebaruan  desain industri  adalah  penilaian  terhadap  kreasi-kreasi atau fitur-fitur desain industri yang diterapkan pada produk  berdasarkan  pada  aspek  kreasi,  waktu, tempat, dan estetika. 6
Suatu  desain  industri  memenuhi  asas kebaruan apabila pada saat pendaftaran tidak ada pengungkapan  atau  publikasi  sebelumnya  baik secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dan  dalam lingkup  nasional  maupun  internasional.  Pada dasarnya  ukuran  atau  kriteria  kebaruan  dalam desain industri haruslah terdapat suatu karakteristik atau  daya  pembeda  yang  signifikan  pada  unsur estetika  yang  diterapkan  pada  produk  desain industri tersebut sehingga tidak memiliki kemiripan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.
Namun  perbaikan  dari  desain  yang  lama masih  dapat  diberikan  hak  desain  baru  karena  di
6 Andrieansjah  Soeparman,  2013, Hak  Desain  Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: Alumni, hlm. 94.
dalamnya  terdapat  hal-hal  yang  baru  sesuai dengan  perkembangan  ilmu  dan  teknik  baru. Misalnya perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan, sosial,  ekonomi,  dan  segi-segi  lainnya. 7 Tingkat kemiripan  pada  desain  industri  dinilai  dengan mengidentifikasi kesan keseluruhan yang ada pada suatu desain baik itu dari aspek konfigurasi, tekstur, maupun ornamentasi desain yang didasarkan pada pendekatan  kreasi-kreasi  yang  umum  (common points) dan  kreasi-kreasi  yang  berbeda  (different points) serta  memperhatikan  sudut  pandang konsumen maupun ahli desain.
2) Hambatan  dalam  Implementasi  Penilaian Kebaruan pada Desain Industri
Perlindungan  desain  industri  tidak  akan terlaksana  sesuai  dengan  yang  dicita-citakan masyarakat  apabila  masih  terjadi  hambatan- hambatan yang  dipengaruhi  oleh  faktor  substansi hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum sebagaimana Legal  System  Theory (Teori  Sistem Hukum)  yang  dikemukakan  oleh  Lawrance  M. Friedman.
a) Substansi Hukum (Legal Substance)
Undang-Undang  Desain  Industri  Indonesia tidak  memberikan  ukuran  secara  jelas  seberapa jauh  suatu  desain  agar  dikatakan  “tidak  sama”
7 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 1997, Hak Milik Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 220.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dengan desain yang lain. Selain menerapkan syarat kebaruan,  agar  suatu  desain  dapat  memperoleh perlindungan  sebagai  desain  industri  maka  kreasi tersebut  harus  memiliki  kesan  estetis  yang diterapkan  pada  produk.  Namun,  Undang-Undang Desain  Industri  tidak  secara  jelas  dan  tegas mengatur  kreasi  bentuk  apa  saja  yang  dianggap unik  dan  khas  yang  dapat  dikategorikan  sebagai desain industri. 8
b) Struktur Hukum (Legal Structure)
Desain  sebelum  didaftarkan  harus  dilakukan pemantauan  untuk  mencari  tahu  apakah  desain yang  akan  didaftarkan  tersebut  sudah  tercatat sebagai  hak  orang  lain  atau  belum  pernah diungkapkan  sebelumnya.  Sarana  yang  tersedia baik di kantor HKI maupun kantor wilayah melalui Daftar  Umum  Desain  Industri  sudah  cukup  baik dengan  tersedianya  sarana  pemantauan  melalui komputer  atau database yang  ada,  namun  upaya ini  tetap  sulit  dilakukan  mengingat  desain  yang terdaftar  tidaklah  sedikit  dan  untuk mengetahui desain  industri  apa  saja  yang  sudah  beredar  di pasaran membutuhkan kapasitas personil, sarana, dan prasarana yang lebih memadai.
8 Cita  Citrawinda,  2013, Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  tentang  Desain  Industri. http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu _tentang_desain_industri.pdf, 10 Januari 2015., hlm. 98.

## c) Budaya Hukum (Legal Culture)
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan perlindungan  HKI  salah  satunya  disebabkan adanya  anggapan  bahwa  HKI  lebih  banyak bernuansa  pada  budaya  barat  yang  bersifat individualistis  dibandingkan  dengan  budaya  timur yang  bersifat  komunal  dan  kebersamaan  yang merupakan  cerminan  bangsa  Indonesia,  sehingga konsep  HKI  yang  memberikan  hak  monopoli kepada pemiliknya sering dianggap merugikan para pengusaha  kecil  di  Indonesia.  Selain  itu,  budaya meniru  dan  mencotek  di  kalangan  masyarakat Indonesia  masih  banyak  ditemukan.  Berdasarkan laporan United  States  Trade  Representatitive (USTR) selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015,  Indonesia  ditetapkan  sebagai  negara berstatus Priority  Watch  List (PWL)  yang  berarti bahwa tingkat pelanggaran HKI di Indonesia masih sangat  tinggi  sehingga  perlu  untuk  memberikan perlindungan  yang  lebih  memadai  terhadap  HKI. Hal  tersebut  menunjukkan  kesadaran  masyarakat Indonesia  yang  masih  sangat  rendah  untuk menghargai karya cipta orang lain.
3) Sistem  Hukum  Penilaian  Kebaruan  di Negara Lain.
Inggris,  Amerika,  dan  Korea  Selatan  sama- sama  menggunakan  kriteria  “kebaruan”  sebagai syarat  dalam  memberikan  hak  desain  industri, namun  ketiga  negara  tersebut  juga  mensyaratkan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
hal  lain  selain  kebaruan,  yaitu  syarat  karakter individu  (individual  character)  yang  berlaku  di Inggris,  sedangkan  Amerika  menerapkan  kriteria orisinal  dan  ornamental, dan  Korea  Selatan menerapkan kriteria kreativitas (creativity).

## 2. Implementasi  Prinsip  Itikad  Baik  dalam Desain Industri
1) Itikad  Baik  dalam  Pendaftaran  Desain Industri
Didaftarkannya desain industri pada Direktorat Jenderal HKI ternyata tidak menutup kemungkinan adanya  desain  industri  yang  tidak  baru  yang dikabulkan  permohonannya  dan  memperoleh Sertifikat  Desain  Industri  yang  akhirnya  dapat menimbulkan  sengketa  di  kemudian  hari.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  adanya  itikad  tidak  baik  dari Pemohon yang mendaftarkan desain industri yang tidak  memiliki  kebaruan.  Meskipun  rumusan tentang Pemohon beritikad baik tidak dicantumkan secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang  Desain Industri,  namun  berdasarkan  ketentuan  Pasal  12 Undang-Undang No.  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri  bahwa perlindungan  hukum terhadap desain industri didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis  dengan  pihak  Direktorat  Jenderal  HKI, menerangkan  bahwa  itikad  baik  tersebut  dapat dinilai  dari beberapa  kriteria,  yang  pertama  itikad
baik  pada  saat  pendaftaran  apakah  pihak  yang mengajukan  pendaftaran  desainnya  dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabuhi, meniru atau menjiplak desain industri yang  sudah  ada  sebelumnya demi  untuk kepentingan  pribadinya  yang  berakibat  timbulnya kerugian  pada  orang  lain.  Untuk  melihat  adanya kelayakan  dan  kejujuran  atau  niat  untuk mengelabui tersebut, haruslah dilakukan pemeriksaan  dan  pengujian  terhadap  dokumen- dokumen  yang  ada  dan  bukti-bukti  yang  dapat disampaikan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pada  saat  pengajuan  keberatan/sanggahan  di kantor  HKI  atau  dengan  mengajukan  gugatan pembatalan  ke  Pengadilan  Niaga.  Hal  ini berhubungan  dengan  adanya  itikad  baik  dari pemeriksa.  Kemudian  yang  terakhir  adalah  itikad baik  pada  saat  implementasinya,  apakah  desain industri  yang  didaftarkan  sama  dengan  desain industri yang kemudian dipasarkan oleh Pemegang hak  atas  desain  industri  tersebut.  Karena  tidak sedikit  Pemegang  hak  atas  desain  industri yang beritikad  tidak  baik  dengan  cara  memasarkan produk desain industri yang berbeda dengan desain industri yang telah ia daftarkan.
2) Prinsip  Itikad  Baik  dalam  Gugatan Pembatalan Desain Industri
Banyaknya  desain  industri  yang  tidak  layak untuk  didaftarkan  namun  memperoleh  Sertifikat
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Desain Industri dapat memicu banyaknya gugatan pembatalan atas Sertifikat Desain Industri tersebut di  pengadilan.  Sebagian  besar  gugatan  itu didasarkan pada Pemohon yang beritikad tidak baik pada  saat  mendaftarkan  desain  industri pada Direktorat  Jenderal  HKI  dimana  desain  industri yang  diajukan  tersebut  tidak  memiliki  kebaruan karena sudah diumumkan sebelumnya atau sudah digunakan  oleh  masyarakat  luas,  atau  sudah menjadi  milik  umum  (public  domain).    Salah satunya  adalah  sengketa  pembatalan  Sertifikat Desain  Industri  antara  Tody  dan  Jusman  Husein, dimana  Majelis  Hakim  dalam  amar  putusannya membatalkan  Sertifikat  Desain  Industri  atas  nama Jusman  Husein  karena  terbukti  bahwa  pada  saat mendaftarkan  desain  industri  tersebut  Jusman Husein  beritikad  tidak  baik  dengan  mendaftarkan desain industri yang sudah tidak baru.
Dalam  Pengadilan  Tingkat  Pertama  maupun Kasasi Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun Desain  Industri  milik  Jusman  Husein  dengan Desain  Industri  yang  beredar  di  masayrakat terdapat perbedaan pada ujung Daun Pintu Lipat di mana  Desain  Industri  milik  umum  ujungnya  lurus sedang  Desain  Industri  milik  Jusman  Husein melengkung, demikian pula kanal Pintu Besi Lipat milik umum bentuk dan konfigurasinya bulat sedang milik  Jusman  Husein mirip  balok  melengkung, namun perbedaan  itu  tidak  cukup berbeda  secara signifikan,  sehingga  Desain  Industri  milik  Jusman
Husein  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  seperti ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  sehingga apabila  dibenarkan  akan  merugikan  para pengusaha folding  gate yang  telah  ada  dan tersebar  di  seluruh  wilayah  Negara  RI  yang  jauh sebelum  Desain  Industri  milik  Jusman  Husein didaftarkan. Dengan begitu terbukti bahwa Jusman Husein  telah  beritikad  tidak  baik  dalam mendaftarkan desain industri.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
1) Implementasi  Penilaian  Kebaruan  pada Desain Industri adalah sebagai berikut:
Perlindungan  terhadap  suatu  desain  industri diberikan terhadap desain industri yang baru, yang berarti  bahwa  ketika  suatu desain  industri dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut harus berbeda atau tidak sama secara keseluruhan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau  minimal  merupakan  modifikasi  yang menghasilkan perubahan besar dari desain industri yang  sudah  ada  sebelumnya  sehingga  tetap memiliki  karakteristik  pembeda  dengan  desain industri yang sudah ada.
Penilaian  kebaruan  pada  desain  indsutri sampai  sampai  saat  ini  masih  mengalami
Program Studi Magister Ilmu Hukum
hambatan-hambatan yang dipengaruhi  oleh  faktor substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya hukum.  Salah  satunya  adalah  ketentuan  pasal dalam  Undang-Undang  Desain  Industri  yang  tidak memberikan  ukuran  secara  jelas  seberapa  jauh suatu desain dikatakan sama dengan desain yang lain.
Setiap  negara  memiliki  ketentuan  sendiri mengenai  desain  industri  yang  dapat  diberikan perlindungan. Pada dasarnya Inggris, Amerika, dan Korea  Selatan  sama-sama  menerapkan  syarat kebaruan  pada  desain  industri. Selain  asas kebaruan,  ketiga  negara  tersebut  juga mensyaratkan  kriteria  lain  untuk  memperoleh  hak desain  industri,  yaitu  berdasarkan  syarat  karakter individu (individual character) di Inggris, sedangkan di  Amerika  menerapkan  kriteria  orisinal  dan ornamental, dan Korea Selatan menerapkan kriteria kreativitas (creativity).
2) Implementasi  prinsip  itikad  baik  dalam perlindungan  desain  industri  adalah sebagai berikut:
a) Implementasi  prinsip  itikad  baik  dilakukan pada  saat  tahap  pendaftaran  dengan melakukan  pemeriksaan  substantif,  yaitu pemeriksaan  yang  bersifat  materiil  untuk menentukan apakah  pihak  yang  mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan  jujur  tanpa  ada  niat  apapun  untuk
mengelabuhi,  meniru  atau  menjiplak  desain industri  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Dalam mengajukan  permohonan  pendaftaran  desain industri  tidak  hanya  harus  memenuhi  unsur kebaruan  tetapi  juga  harus  menerapkan prinsip  itikad  baik  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.
b) Implementasi prinsip itikad baik dalam gugatan pembatalan  desain  indsutri  dilakukan  pada saat  tahap  pembuktian  di  pengadilan.
Pengertian  baru  dari  suatu  desain  industri tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran yang pertama kali diajukan, namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan / publikasi sebelumnya,  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Seperti  yang terjadi pada kasus gugatan pembatalan desain industri  milik  Jusman  Husein,  meskipun Jusman  Husein  merupakan  orang  yang pertama  kali  mendaftarkan  desain industri kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat pada Direktorat Jenderal HKI, namun Sertifikat Desain Industri tersebut dapat dibatalkan oleh karena Jusman Husein terbukti telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan desain industri yang sudah tidak baru.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## 2. Saran
1) Perlu  adanya  pengaturan  kebaruan  dalam desain  industri  yang  lebih  jelas  dalam merumuskan  kata  “tidak  sama”  untuk menentukan  kebaruan  desain  industri. Sehingga  dapat  memberikan  kepastian hukum  dalam  menentukan  batas  lingkup perlindungan hak  desain  industri  dan mencegah  terjadinya  suatu  praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
2) Direktorat  Jenderal  HKI  dalam  melakukan pemeriksaan  substantif  baik  itu  terdapat keberatan  dari  pihak  lain  maupun  tidak dengan  membandingkan  antara  desain industri yang satu dengan yang lain, harus lebih aktif dalam memeriksa apakah desain yang  sedang  diajukan  tersebut  sudah beredar  di  pasaran  atau  belum  dan  tidak hanya  berpedoman  pada database yang ada  pada  kantor  HKI  sehingga  dapat mencegah  adanya  pihak  yang  beritikad tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. LITERATUR

## Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1997.
Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Djumhana,  Muhammad.  2006. Perkembangan Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual.  Bandung  :  PT  Citra
Aditya Bakti.
Dreyfuss,  Rochelle  Cooper. Intellectual  Property
Law: Fundamental of American Law. London: Cambridge Oxford University Press.
Mayana,  Ranti  Fauza.  2004. Perlindungan  Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas  (Desain  Industri).  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Soeparman,  Andrieansjah.  2013. Hak  Desain
Industri  Berdasarkan  Penilaian  Kebaruan Desain Industri. Bandung: Alumni.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang Desain Industri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2005 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
United Kingdom Registered Design Act 1949 United States Patents Act (Designs) 35 U.S.C
Industrial  Design  Protection  Act  (Act  No.  951  of December  31,  1961,  as  amended  up  to  Act No. 9764 of June 9, 2009)
Paris Convention 1883
Program Studi Magister Ilmu Hukum
The  Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual Property Rights.

## C. JURNAL
Citrawinda,  Citra.  2013. Naskah  Akademik
Rancangan  Undang-Undang  tentang  Desain Industri.
http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_ akademik_ruu_tentang_desain_industri.pdf,  10 Januari 2015.