## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## LEGAL ASSISTANCE FOR THE POOR TO REACH JUSTICE

## BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN 
Laurensius Arliman S 1 , Suryanef 2 , Ernita Arif 3 , Sarmiati 4
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti 1 e-mail: laurensiusarliman@gmail.com *
Universitas Negeri Padang
2 e-mail: suryanef.@unp.ac.id Universitas Andalas
3 e-mail: ernitaarieff@unand.ac.id 4 e-mail: drsarmiati@unand.ac.id

## Abstract
Legal aid to the poor has a fairly important position in every criminal, civil and administrative justice system, including Indonesia. The concept of legal aid to the poor is related to a person's rights to exercise these rights, therefore legal aid is carried out by legal experts and experienced people in order to carry out  their  profession.  The  purpose of  this  study  is to explain  legal  aid  for  the poor  to  achieve justice. This research uses normative legal research which is described descriptively. The results of the study explain that legal protection is an action or effort to protect the community from arbitrary actions by authorities that are not in accordance with the rule of law, to create order and peace, thus enabling humans to enjoy their dignity as human beings. There are ten rules related to legal aid to the poor, both at the constitutional level to the law, Internal Regulations that apply to the Supreme Court and Internal Regulations that apply to the Ministry of Law and Human Rights, as a pattern and legal standing for the provision of legal aid for the poor. poor people in Indonesia. The provision of legal aid to the poor is a form of justice for the poor. The concept of legal aid to the poor is related to a person's rights to exercise their rights under the same law.
Keywords: Legal Aid; Poor Community; Justice.

## Abstrak
Bantuan hukum kepada masyarkat miskin memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara  tidak terkecuali di Negara Indonesia. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak- hak  tersebut,  oleh  karenanya  bantuan  hukum  dijalankan  oleh  para  ahli  hukum  dan  orang-orang  yang berpengalaman  dalam  rangka  untuk  menjalankan  profesinya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  untuk  mewujudkan  keadilan.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif  yang  dijelaskan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Ada sepuluh aturan terkait bantuan hukum kepada masyarakat miskin, baik dalam tataran konstitusi sampai dengan  Undang-Undang,  Peraturan  Internal  yang  berlaku  di  lingkungan  Mahkamah  Agung  serta Peraturan Internal yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai pola dan legal standing  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  di  Indonesia.  Pemberian  bantuan  hukum kepada  masyarakat  miskin  ini  sebagai  bentuk  keadilan  kepada  masyarakat  miskin.  Konsep  bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-haknya di mata hukum yang sama.
Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Keadilan.
 Naskah diterima: 12 Agustus 2022, direvisi: 29 Agustus 2022, disetujui untuk terbit: 31 Agustus 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.556

## PENDAHULUAN
Pengukuhan Indonesia sebagai
negara  hukum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  1945  (UUD  1945)  memberi pesan  adanya  keinginan  kuat  bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan  kedudukan  dalam  hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya  suatu  keadaan  dimana  hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum serta  jaminan  kepada  setiap  orang  yang berhak  mendapatkan  akses  keadilan ( justice  for  all )  (Isriawaty,  2015).  Hal  ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang  bersifat  universal  (Stoddart,  2007). Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak  mampu,  sehingga  sering  tidak  bisa mewujudkan  haknya  untuk  mendapatkan keadilan  (yang  semestinya  terselenggara dalam  kaitannya  dengan  konsep  negara hukum) (Fattah, 2013).
Mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut (Artadi,
2016),  maka  negara  perlu  campur  tangan karena  hal  itu  menjadi  kewajiban  negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan  keadilan.  Dengan  kata  lain, negara  harus  menjamin  terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang  yang  tidak  mampu  sehingga  tidak ada  yang  luput  dari  akses  keadilan  yang merupakan amanat konstitusi. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan
Hukum),  Pasal  1  angka  1  dinyatakan bahwa  Bantuan  Hukum  adalah  jasa hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Penerima  Bantuan  Hukum  adalah  orang atau  kelompok  orang  miskin  yang  tidak dapat  memenuhi  hak  dasar  secara  layak dan  mandiri  yang  menghadapi  masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan  Hukum  adalah  orang  atau kelompok orang miskin.
Agar  pelaksanaan  penyelenggaraan Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  miskin dapat  terlaksana  secara  terpadu,  terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan  dan  keterlibatan  berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan dalam satu kerangka program penanggulangan  kemiskinan  agar  strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik maka diberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Sebuah  data  secara  nasional  dari Badan  Pembangunan  Hukum  Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan  bantuan  hukum  yang  masuk tahun  2020  mencapai  5.592  perkara  dan Non-Litigasi  1.103  perkara  sehingga dijumlah  menjadi  6695  perkara.  Dari jumlah  itu,  yang  diterima  3.335  perkara dan  yang  ditolak  797  perkara  artinya perkara  yang  ditanggapi  dijumlahkan menjadi  4132  perkara.  Berdasarkan  hal tersebut  artinya  ada  sekitar  2563  perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini  merupakan  suatu  data  yang  diinput secara  nasional  kepusat  artinya  bukan
suatu  hal  yang  tidak  mungkin  ada beberapa  perkara  yang  tidak  diinput  atau belum  adanya  kesadaran  bagi  rakyat miskin  untuk  meminta  bantuan  hukum padahal  ia  sedang  bermasalah  dengan hukum (Putri, 2020). Kesadaran
masyarakat  akan  bantuan  hukum  atau access  to  law  and  justice cenderung memprihatinkan,  berdasarkan  data  dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan  hukum  di  Indonesia  masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif  secara  nasional  menunjukkan bahwa  56%  masyarakat  tidak  dapat menunjukkan  satu  contoh  hak  yang mereka  miliki.  Angka  tersebut  meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan  (66%)  dan  bagi  responden yang  tidak  memiliki  pendidikan  formal (97%).
Berdasarkan  hal  tersebut,  terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab  penerapan  bantuan  hukum  bagi rakyat  miskin  belum  efektif  dan  optimal sehingga  dari  regulasi  tersebut  belumlah mewujudkan access  to  law  and  justice bagi  rakyat  miskin.  Penyebab  tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan  bantuan  hukum  yang  harus dicari,  diteliti  dan  diberikan  suatu  solusi agar  penerapan  bantuan  hukum  dapat berjalan  optimal  dan  efektif  (Wijayanta, 2017).  Berdasarkan  data  itu  yang  sering terkena  kasus  hukum  adalah  masyarakat miskin,  miskin  secara  struktural  dan pemahaman  hukum.  Masyarakat  Miskin merupakan  sesuatu  yang  problematik pada  tataran  konsep  maupun  praktis tentang  siapa  yang  dapat  dianggap sebagai  penduduk  miskin,  serta  banyak
hal  tentang  kehidupan  masyarakat  miskin bahwa  mereka  memiliki  akses  pasar  dan kwalitas infrastruktur yang terbatas
(Banerjee, 2018). Menurut (Bapenas, 2005),
kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang  atau  sekelompok  orang,  laki- laki  dan  perempuan  tidak  mampu memenuhi  hak-  hak  dasarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan kehidupan  yang  bermartabat.  Hak-  hak dasar tersebut antara lain: 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup;
2)  Rasa  aman  dari  perlakuan  atau ancaman  tindak  kekerasan;  dan  3)  Hak untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan sosial  politik.  Kemiskinan  tidak  lagi dipahami  hanya  sebatas  ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan  hak-hak  dasar  dan  perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok  orang  dalam  menjalankan hidup  bermartabat  (Asshiddiqie,  2015). Hak-hak  dasar  tersebut  tidak  berdiri sendiri  tetapi  saling  mempengaruhi  satu sama  lain  sehingga  tidak  terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak  lainnya.  Kemiskinan  menurut  (LIPI, 2015), didefinisikan sebagai suatu standar tingkat  hidup  yang  rendah  yaitu  adanya suatu  tingkat  kekurangan  materi  pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan  dengan  standar  kehidupan yang  umum  berlaku  dalam  masyarakat yang  bersangkutan.  Standar  kehidupan yang  rendah  ini  secara  langsung  tampak pengaruhnya  terhadap  tingkat  kesehatan,
kehidupan  moral  dan  rasa  harga  diri  dari mereka  yang  tergolong  sebagai  orang miskin.
Bantuan  hukum  kepada  masyarakat miskin  memiliki  kedudukan  yang  cukup penting  dalam  setiap  sistem  peradilan pidana,  perdata,  dan  tata  usaha  negara tidak  terkecuali  di  Negara  Indonesia. Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa bantuan  hukum  mempunyai  tujuan  yang terarah  pada  bermacam-macam  kategori sosial  di  dalam  masyarakat  (Fauzi  & Ningtyas, 2018), yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi  hak  bagi  Penerima  Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan  prinsip  persamaan  kedudukan  di dalam  hukum;  (3)  Menjamin  kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan  secara  merata  di  seluruh wilayah  Negara  Republik  Indonesia;  dan (4)  Mewujudkan  peradilan  yang  efektif, efisien, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Konsep  bantuan  hukum  kepada masyarakat miskin  berkaitan dengan hak- hak seseorang  guna menjalankan hak-hak tersebut,  oleh  karenanya  bantuan  hukum dijalankan  oleh  para  ahli  hukum  dan orang-orang  yang  berpengalaman  dalam rangka  untuk  menjalankan  profesinya. Bantuan  hukum  dijalankan  oleh  pemberi bantuan  hukum  yang  berorientasi  pada nilai-nilai kemulian, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak- hak  manusia  untuk  hidup  sejahtera  dan berkeadilan  (Fauzi  &  Ningtyas,  2018). Pemberian  pendidikan  bantuan  hukum bagi  masyarakat  miskin  hanya  dapat
dilakukan  oleh  Advokat  yang  sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi. Pemberian  pendidikan  bantuan  hukum tersebut dapat dilakukan melalui
Organisasi  Bantuan  Hukum  yang  sudah terakereditasi dan terdaftar di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.

## METODE PENELITIAN
Sifat  Penulisan    bersifat  deskriptif, yaitu  menggambarkan  secara  menyeluruh mengenai  proses  dan  prosedural  tata  cara pembentukan  peraturan  daerah,  yaitu melihat  bentuk  peran  aktif  dan  pasif publik  dalam  pembentukan  peraturan daerah  serta  apa  kendala  publik  dalam berpartispasi dalam pembentukan peraturan  daerah.  Metode  pendekatan masalah  yang  digunakan  berdasarkan permasalahan  yang  dirumuskan  adalah penelitian  yuridis  normatif    berupa pendekatan masalah melalui kajian pustaka dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta bahan-bahan dan  literatur-literatur  yang  berhubungan dan menggambarkan keadaan yang menjelaskan bantuan hukum bagi masyarakat  miskin  di  untuk  mewujudkan keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum
Istilah  perlindungan  hukum  dalam bahasa  inggris  dikenal  dengan  legal protection,  sedangkan  dalam  bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming (Setyowati & Muchiningtias,
2018).  Secara  etimologi  perlindungan hukum  terdiri  dari  dua  suku  kata  yakni Perlindungan  dan  hukum.  Dalam  Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia  perlindungan diartikan  (1)  tempat  berlindung,  (2)  hal (perbuatan  dan  sebagainya),  (3)  proses, cara,  perbuatan  melindungi.  Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan  kepentingan  manusia,  agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum harus  dilaksanakan  secara  professional (Suseswo,  2019).  Artinya  perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Manan,  2004).  Perlindungan  hukum merupakan  hak  setiap  warga  negara,  dan dilain  sisi  bahwa  perlindungan  hukum merupakan  kewajiban  bagi  negara  itu sendiri,  oleh  karenanya  negara  wajib memberikan  perlindungan  hukum  kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu  dan  bersumber  pada  konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  harkat,  dan  martabat  sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak  tersangka sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia tanpa  membeda-bedakan.  Perlindungan hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan atau  korban,  yang  dapat  diwujudkan dalam  bentuk  seperti  melalui  restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan  hukum  (Laurensius  Arliman  S,
2016).
Menurut (Alarid, 2012), perlindungan hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang
tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman, sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia. Sedangkan  (Arief,  2013)  mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan  pengayoman  terhadap  hak asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum.  Karena  sifat  sekaligus  tujuan hukum  menurutnya  adalah  memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat,  yang  harus  diwujudkan dalam  bentuk  adanya  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  yang  dimakud  adalah mewujudkan perlindungan hukum merupakan  tindakan  bagi  yang  bersifat preventif  dan  represif  (Putro,  2020). Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat  para  pakar  di  atas  dapat simpulkan  bahwa  perlindungan  hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang  atas  perbuatan  yang  melanggar hukum,  atau  melanggar  hak  orang  lain, yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui aparatur  penegak  hukumnya  dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yudisial, 2017) sebagai upaya
pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang- wenang  yang  dilakukan  oleh  penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).
Perlindungan  hukum  bagi  rakyat, membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni (Dwiatmodjo, 2011):  a)  Sarana  Perlindungan  Hukum
Preventif.  Pada  perlindungan  hukum preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah  terjadinya  sengketa.  b)  Sarana Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum yang represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa. Penanganan  perlindungan  hukum  oleh
Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip kedua  yang  mendasari  perlindungan hukum  terhadap  tindak  pemerintahan adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan dengan  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  (Kania,  2015) mendapat  tempat  utama  dan  dapat dikaitkan  dengan  tujuan  dari  negara hukum  (Nashriana,  2021).  Sedangkan (Muchsin,
2003),
membedakan perlindungan  hukum  menjadi  dua  bagian, yaitu:  a)  Perlindungan  Hukum  Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang  undangan  dengan maksud
untuk mencegah suatu pelanggaran  serta  memberikan  rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan  hukum  represif  merupakan perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan
yang  diberikan  apabila  sudah    terjadi sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran.
Sehingga  atas  dua  pandangan  yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  subyek  hukum  dalam  bentuk perangkat  aturan  hukum  dan  cara-cara tertentu  baik  yang  bersifat  preventif maupun  yang  bersifat  represif.  Hal tersebut  merupakan  representasi  dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian. Dari  kedua  teori  perlindungan  hukum  di atas,  bagi  penulis  sangat  layak  untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini
Istilah  bantuan  hukum  dipergunakan sebagai  terjemahan  dari  dua  istilah  yaitu legal  aid dan legal  assistance (Lev, 2020). Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan bantuan  hukum  dalam  arti  sempit  berupa pemberian  jasa-jasa  dalam  bidang  hukum kepada  seorang  yang  terlibat  dalam  suatu perkara  secara  cuma  atau  cuma/gratis (Sahputra,  2019),  khususnya  bagi  mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian  legal  assistance  dipergunakan untuk  menunjukkan  pengertian  bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium (Abdurrahman, 2003).  Sebenarnya  dibentuknya  LBH adalah  jawaban  dari  Pasal  27  ayat  (1) UUD  1945  dan  Pasal  5  dan  Pasal  6 tentang  persamaan  hukum  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  (Zaman,  2018),  adanya LBH  ini  tentunya  akan  membantu menjangkau  penjaminan  hukum  dalam
segala  strata  sosial  yang  ada.  Menurut (Adnan  Buyung  Nasution,  2016)  bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah kultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terhadap  perubahan  tatanan  masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan  nafas  yang  nyaman  bagi golongan mayoritas (Stoddart, 2007).
Bantuan  hukum  bukan  masalah  yang sederhana,  melainkan  merupakan  sebuah rangkaian  tindakan  guna  pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, sosial,  dan  ekonomi,  yang  sarat  akan sebuah penindasan. Berdasarkan beberapa definisi diatas (Winata, 2009)
menyimpulkan  bahwa  bantuan  hukum merupakan  jasa  hukum  yang  khusus diberikan  kepada  fakir  miskin  yang memelukkan  pembelaan  secara  cuma- cuma  baik  didalam  maupun  diluar pengadilan,  secara  pidana,  perdata,  dan tata  usaha  negara  dari  orang  yang mengerti  seluk  beluk  pembelaan  hukum, asas-asas  dan  kaidah  hukum  serta  hak asasi manusia. Bantuan hukum adalah hak yang  diberikan  kepada  si  miskin  untuk menerima  bantuan  hukum  dengan  cuma- cuma ( probono publico ) sebagai penabaran  persamaan  hak  dihadapan hukum  (Sulastomo,  2008).  Hal  ini  sudah sejalan  dengan  Undang-Undang  Dasar pasal  34  tahun  1945  dimana  didalamnya ditegaskan  bahwa  fakir  miskin  menjadi tanggung  jawab  negara.  Terlebih  lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan  hukum  ( equality  before  the
law )  dan  hak  untuk  bisa  dibela  advokat
( accsess  legal  counsel )  adalah  hak  asasi
manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia  dari  kemiskinan,  khususnya dalam bidang hukum (Winata, 2009).

## B. Dasar  Hukum  Bantuan  Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Pada  dasarnya  segala  muatan  produk hukum  dari  yang  tertinggi  hingga  yang paling  rendah  dalam  hal  hirarki  hukum, tidak  akan  terlepas  dari  dasar  hukum utama  Negara  ini  yaitu  pancasila  sebagai dasar  Negara  secara  filosofis  dan  yuridis (Muntoha,  2013),  begitupun  dalam  hal implementasi  terhadap  dasar  dibuatnya undang-undang  yang  mengatur  tentang lembaga  bantuan  hukum  ini  sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang  didalamnya  mengandung  makna penjaminan  keadilan  dan  persamaan sosial.  Oleh  karena  itu  dibuatlah  undang- undang  yang  mengatur  tentang  bantuan hukum seperti:
1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  tahun  1945  pasal 27  ayat  satu  yang  menyebutkan bahwa  “setiap  warga  Negara  sama kedudukannya  dalam  hukum,  dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali.”  Penjabaran atas  Undang- Undang  Dasar  pasal  27  ayat  1  ini secara  singkat  adalah  hak  setiap warga Negara untuk dibela ( accses to legal  counsel )  diperlakukan  sama didepan  hukum  ( equality  before  the law )  dan  keadilan  untuk  semua ( justice for all ).
2) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  Tentang  Advokat
4) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5) Undang-Undang  Nomor  49  Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
6) Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
7) Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara
8) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2016  Tentang Bantuan Hukum
9) Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010  Tentang  Pedoman  Pemberian Bantuan  Hukum  Di  Lingkungan Peradilan Umum.
10) Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  63  Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun 2015  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kesepuluh  aturan  diatas,  baik  dalam tataran konstitusi sampai dengan Undang- Undang,  Peraturan  Internal  yang  berlaku di  lingkungan  Mahkamah  Agung  serta Peraturan  Internal  yang  berlaku  di Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia, sebagai pola dan legal standing
pemberian bantuan hukum bagi
masyarakat  miskin  di  Indonesia,  dan implementasi  Indonesia  sebagai  Negara
Hukum.
Sebagaimana  yang  telah  kita  ketahui negara kita adalah negara yang
berdasarkan hukum oleh karenanya segala sesuatu harus diatur oleh undang- undang di  dalam  pelajaran  tentang  ilmu  hukum segala  sesuatu  harus  memenuhi  asas legalitas  (Azhary,  2010).  Pasal  8  UU
Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mempunyai  beberapa  syarat  yang  diatur dalam ayat (2) yaitu:
1) Pelaksanaan bantuan hukum yang  dilakukan  pemberi  bantuan hukum  yang  telah  memenuhi syarat berdasarkan undang- undang ini.
2) Syarat-syarat  pemberi  bantuan hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi:  a. Berbadan hukum; b. Terakreditasi  menurut  undang- undang  ini;  c.  Memiliki  kantor atau  sekertariat  yang  tetap.  d. Memiliki pengurus; dan e. Memiliki  program  kerja  bantuan hukum.
Keputusan  Ketua  Muda  Mahkamah
Agung  pada  Bab  VI  tentang  mekanisme pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara perdata di Posbakum, Pasal 7 menyatakan bahwa:
1) Setiap pengadilan agama/mahkamah syar’iyah segera mempersiapkan pembentukan pos bantuan hukum meliputi penyiapan ruangan,  dan  sarana  pra  sarana meliputi sekurang-kurangnya
terdiri dari meja, kursi dan filling cabinet ; dan
2) Pos  bantuan  hukum  dibentuk berdasarkan keputusan ketua
pengadilan agama/mahkamah syar’iyah sesuai ketentuan peraturan  perundang-  undangan yang berlaku. Pasal  8  UU  Bantuan  Hukum
menjelaskan tentang Pemberi jasa.
Pemberi  jasa  pada  pos  bantuan  hukum adalah: a. Advokat b. Sarjana hukum yang memahami  hukum  islam  c.  Sarjana syari’ah.  Pemberian  jasa  sebagaimana tersebut  pada  angka  1  diatas  berasal  dari organisasi  bantuan  hukum  dari  sosiasi profesi advokat organisasi bantuan hukum dari  perguruan  tinggi,  dan  organisasi bantuan  hukum  dari  LSM  (Lembaga Swadaya  Masyarakat)  yang  terdaftar dalam  kementerian  hukum  dan  hak  asasi manusia. Pemberi jasa yang akan bertugas di  pos  bantuan  hukum  ditunjuk  oleh pimpinan  lembaga  bantuan  hukum  yang bersangkutan.  Pasal  9  UU  Bantuan Hukum  menjelaskan  tentang  Penerima jasa.  Penerima  jasa  pos  bantuan  hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan,  anak-anak  dan  penyandang disabilias  (penyandang  cacat)  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Penerima jasa tersebut dapat sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat
/termohon.
Selanjutnya  pada  Pasal  10  UU Bantuan  Hukum  menjelaskan  tentang Pembiayaan.  Pembayaran  jasa  didasarkan pada:  a)  Jumlah  layanan  yang  digunakan oleh  pemberi  jasa  bantuan  hukum  dalam melaksanakan  tugas  piket  pada  pos bantuan  hukum;  dan  b)  Jumlah  layanan sebagaimana  tersebut  diatas  didukung dengan  bukti  daftar  hadir.  Pembayaran jasa  dilakukan  kepada  lembaga  penyedia petugas pemberi bantuan hukum. Pasal 11 UU Bantuan Hukum menjelaskan tentang Rekruitmen. Pelaksanaan rekruitmen penyedia  jasa  petugas  pemberi  jasa hukum
dilakukan dengan metode
swakelola dengan memperhatikan prinsip- prinsip keadilan, non deskriminasi, keterbukaan,  akuntabilitas  dan  kepekaan jender.  Dalam  poin  3  disebutkan  syarat- syarat  petugas  pemberi  jasa  hukum  dari organisasi  bantuan  hukum  perguruan tinggi:  a)  Memiliki  izin  pendirian lembaga  bantuan  hukum;  b)  Memiliki alamat  kantor  yang  jelas;  c)  Memiliki struktur  kepengurusan  yang  jelas;  dan  d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/Msy yang  bersangkutan.  Sedangkan  dalam pasal  13  tertulis  Jenis  jasa  hukum  yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian  informasi,  advis,  konsultasi, pembuatan  gugatan/permohonan  dan  atau pendampingan.
Sebagai  sebuah  lembaga  pemberi bantuan hukum tentu mempunyai keterikatan  dengan  hak  dan  kewajiban lembaga tersebut dalam melakukan pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga sewaktu  menjalankan  tugasnya  tidak menyalahi  prosedur  hukum  yang  ada. Untuk  itu  dalam  Pasal  9  UU  Bantuan Hukum  menyebutkan  penyelenggaraan bantuan  hukum  pemberi  bantuan  hukum berhak:
1) Melakukan  rekrutmen  terhadap advokat,  paralegal,  dosen  dan mahasiswa fakultas hukum;
2) Melakukan pelayanan hukum;
3) Menyelenggarakan bantuan
hukum,  penyuluhan  hukum, bantuan  hukum,  dan  program kegiatan  lain  yang  berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4) Menerima anggaran dari negara untuk  melaksanakan  bantuan hukum  sesuai  dengan  undang- undang ini;
5) Mengeluarkan  pendapat  atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya  di  dalam  siding pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6) Mendapatkan  informasi  dan data  lain  dari  pemerintah  atau instansi  lain  untuk  kepentingan pembelaan perkara; dan
7) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan,  dan  keselamatan selama  menjalankan  pemberian bantuan hukum.
Menjalani  kewajibannya  sebagai pemberi bantuan hukum lembaga bantuan hukum  sesuai  dengan  Pasal  10  UU Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mewajibkan  pemberi  bantuan  hukum untuk: 1) Melaporkan  kepada  menteri tentang program bantuan
hukum.
2) Melaporkan  setiap  penggunaan anggaran negara yang digunakan  untuk  pemberian bantuan  hukum  berdasarkan undang-undang ini.
3) Menyelenggarakan  pendidikan dan  pelatihan  bantuan  hukum bagi  advokat,  paralegal,  dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf a;
4) Menjaga kerahasiaan data, informasi  dan  atau  keterangan yang  diperoleh  dari  penerima bantuan hukum berkaitan perkara  yang  sedang  ditangani kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang; dan
5) Memberikan  bantuan  hukum kepada penerima bantuan
hukum  berdasarkan  syarat  dan
tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai , kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Menyelenggarakan  fungsi  sebagai pemberi bantuan hukum, advokat dijamin legalitas dan independensinya oleh undang-undang.  Hal  ini  seperti  diatur dalam  Pasal  11  yang  menyebutkan: “pemberi  bantuan  hukum  tidak  dapat dituntut  secara  perdata  maupun  pidana dalam memberikan bantuan hukum sebagai tanggung jawabnya yang dilakukan  dengan  iktikad  baik  yang dilakukan didalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan atau kode etik advokat”.
Untuk memberikan kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan  pelayanan  bagi  penerima bantuan  hukum  sehingga  dapat  berjalan selaras dan tertib maka di dalam Pasal 14 UU  Bantuan  Hukum  menyebutkan  syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut:  Untuk  memperoleh  bantuan hukum,  pemohon  bantuan  hukum  harus memenuhi  syarat-syarat:  a)  mengajukan permohonan  secara  tertulis  yang  berisi sekurang-  kurangnya  identitas  pemohon dan uraian singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; b) menyerahkan  dokumen  yang  berkenaan dengan perkara; dan c) melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau  pejabat  setingkat  ditempat  tinggal pemohon  bantuan  hukum.  Dalam  hal pemohon  bantuan  hukum  tidak  mampu mengajukan permohonan secara tertulis.
Pasal  15  UU  Bantuan  Hukum menyebutkan: 1) Pemohon bantuan
hukum  mengajukan  permohonan  bantuan hukum  kepada  pemberi  bantuan  hukum; 2)  Pemberi  bantun  hukum  dalam  jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja setelah  permohonan  bantuan  hukum dinyatakan  lengkap  harus  memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan  bantuan  hukum;  3)  Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum member bantuan hukum  sesuai  surat  kuasa  khusus  dari penerima  bantuan  hukum;  dan  4)  Dalam hal  permohonan  bantuan  hukum  ditolak, pemberi  bantuan  hukum  mencantumkan alasan  penolakan.  Pasal  16  UU  Bantuan Hukum  menyebutkan:  1)  Pendanaan bantuan  hukum  yang  diperlukan  dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan  hukum  sesuai  dengan  undang- undang  ini  dibebankan  pada  anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara;  dan  2) Selain  pendanaan  sebagaimana  dimaksud ayat  (1),  sumber  pendanaan  bantuan hukum  dapat  berasal  dari:  a)  Hibah  atau sumbangan; dan/atau b) Sumber
pendanaan  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat.
Selanjutnya  pada  Pasal  17  UU Bantuan Hukum menyebutkan: 1) Pemerintah  wajib  mengalokasikan  dan penyelenggaraan  bantuan  hukum  dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara;
dan 2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan  hukum  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak  asasi  manusia.  Pasal  19  UU  Bantuan Hukum menyebutkan Daerah dapat mengalokasikan
anggaran
penyelenggaraan  bantuan  hukum  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah. Dalam menjaga konsistensi Negara untuk melakukan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  terhadap  masyarakatnya  yang  tidak mampu  maka  dalam  bab  VIII  pasal  20 ditentukan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait dengan  perkara  yang  sedang  ditangani pemberi bantuan hukum.
Bahkan  Negara  melindungi  pasal tersebut  dengan  ketentuan  pidana  dalam BAB  IX  Pasal  21  yang  menyebutkan pemberi  bantuan  hukum  yang  terbukti menerima  atau  meminta  pembayaran  dari penerima  bantuan  hukum  dan/atau  pihak lain  yang  terkait  dengan  perkara  yang sedang  ditangani  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  20,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000 (lima  puluh  juta  rupiah).  Hal  ini  sesuai dengan  pandangan  Keadilan  Aristoteles tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam karyanya nichomachean  ethics,  politics , dan rethoric (Assihiddiqie,  2006).  Buku itu  sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles,  mesti  dianggap  sebagai  inti dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu pemberian  hak  persamaan  tapi  bukan persamarataan.  Kemudian  membedakan hak  persamaannya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah
yang  sama.  Inilah  yang  dapat  dipahami bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga negara dihadapan hukum sama (Desismansyah, 2014). Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan  dan  prestasi  yang  telah dilakukannya, terutama
dalam memberikan bantuan hukum.
Keadilan  kepada  masyarakat  miskin dalam  memberikan  bantuan  hukum  ini juga  didukung  dengan  pendapat  John Rawls  yang  dipandang  sebagai  perspektif “ liberal-egalitarian  of  social  justice ”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan  utama  dari  hadirnya  institusi- institusi  sosial  (social  institutions).  Akan tetapi,  kebajikan  bagi  seluruh  masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang  telah  memperoleh  rasa  keadilan.
Khususnya  masyarakat  lemah  pencari keadilan (Fattah, 2013). Dalam pandangan (Rawls, 2012) terhadap
konsep  “posisi  asasli”  terdapat  prinsip- prinsip  keadilan  yang  utama,  diantaranya prinsip  persamaan,  yakni  setiap  orang sama  atas  kebebasan  yang  bersifat universal,  hakiki  dan  kompitabel  dan ketidaksamaan  atas  kebutuhan  sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.
Prinsip  pertama  yang  dinyatakan sebagai  prinsip  kebebasan  yang  sama ( equal liberty principle ), seperti kebebasan beragama ( freedom of religion ), kemerdekaan berpolitik ( political of liberty ), kebebasan berpendapat  dan  mengemukakan  ekpresi ( freedom  of  speech  and  expression ),
sedangkan  prinsip  kedua  dinyatakan sebagai  prinsip  perbedaan  ( difference principle ),  yang  menghipotesakan  pada prinsip  persamaan  kesempatan  ( equal oppotunity  principle )  (Uzair  Fauzan, 2006).

## SIMPULAN
Bantuan  hukum  kepada  masyarakat miskin  memiliki  kedudukan  yang  cukup penting  dalam  setiap  sistem  peradilan pidana,  perdata,  dan  tata  usaha  negara tidak  terkecuali  di  Negara  Indonesia. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin  berkaitan dengan hak- hak seseorang  guna menjalankan hak-hak tersebut,  oleh  karenanya  bantuan  hukum dijalankan  oleh  para  ahli  hukum  dan orang-orang  yang  berpengalaman  dalam rangka  untuk  menjalankan  profesinya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman,  sehingga  memungkinkan manusia  untuk    menikmati  martabatnya sebagai  manusia.  Bantuan  hukum  bukan masalah  yang  sederhana,  melainkan merupakan  sebuah  rangkaian  tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu  struktur  politik,  sosial,  dan ekonomi, yang sarat akan sebuah penindasan.  Ada  sepuluh  aturan  terkait bantuan hukum kepada masyarakat miskin,  baik  dalam  tataran  konstitusi sampai dengan Undang-Undang,
Peraturan  Internal  yang  berlaku  di lingkungan  Mahkamah  Agung  serta Peraturan  Internal  yang  berlaku  di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia, sebagai pola dan legal standing pemberian bantuan hukum bagi masyarakat  miskin  di  Indonesia,  dan implementasi  Indonesia  sebagai  Negara Hukum. Pemberian bantuan hukum
kepada  masyarakat  miskin  ini  sebagai bentuk keadilan kepada masyarakat miskin.  Konsep  bantuan  hukum  kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak- hak  seseorang  guna  menjalankan  hak- haknya di mata hukum yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. (2003). Aspek Aspek Bantuan  Hukum  Di  Inddonesia . Yogyakarta: Cendana Press.
Adnan  Buyung  Nasution,  A.  P.  M.  Z.
(2016). Instrumen Internasional Pokok  Hak  Asasi  Manusia .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. https://doi.org/10.22487/j24775398.2 016.v2.i2.6719
Alarid,  L.  F.  &  C.  D.  M.  (2012).
Implementing  Restorative  Justice  In Police  Departments,  Police  Practice and  Research. Journal  University  of Texas at El Paso , 4 (1).
Arief,  B.  N.  (2013). Kebijakan  Legislatif dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan  Hukum  Pidana .  Yogyakarta: Genta Publishing.
Artadi,  I.  (2016).  Hukum:  Antara  Nilai- Nilai  Kepastian,  Kemanfaatan  Dan Keadilan. Hukum  Dan  Dinamika Masyarakat , 7 (1).
Asshiddiqie,  J.  (2015). Merawat  dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara (Makalah  pada  acara  Lokakarya Nasional Komnas Perempuan).
Jakarta.
Assihiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II . Jakarta:
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. https://doi.org/10.35800/akulturasi.5. 10.2017.18830 Azhary,  M.  T.  (2010). Negara  Hukum,
Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini .  Jakarta:  Kencana  Predana Media. Banerjee, A. (2018). Tangible Information and Citizen Empowerment-  Identification  Cards and  Food  Subsidy  Programs  in
Indonesia. Journal of Political Economy , 126 (2).
Bapenas.  (2005). Rencana  Aksi  Nasional Pencegahan  dan  Penanggulangan Gizi  Buruk  2005  –  2009 .  Jakarta:
Departemen Kesehatan.
Desismansyah.  (2014).  Bingkai  Keadilan Hukum  Pancasila  Dalam  Perspektif Hukum  Dan  Relevansinya  Dengan Keadilan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 27 (1), 49–57.
Dwiatmodjo,  H.  (2011).  Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak yang Menjadu Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (2), 201–213.
Fattah,  D.  (2013).  Teori  Keadilan Menurut  John  Rawls. Jurnal  TAPIs ,
9 (2).
Fauzi,  S.  I.,  &  Ningtyas,  I.  P.  (2018).
Optimization  of  Legal  Assistance  to the Fullest Access to Law and Justice for  Poor  People. Jurnal  Konstitusi ,
15 (1),
50. https://doi.org/10.31078/jk1513 Isriawaty,  F.  S.  (2015).  Tanggung  Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas
Kesehatan  Masyarakat  Berdasarkan Undang  Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion ,
2 (3).
Kania,  D.  (2015).  Hak  Asasi  Perempuan dalam Peraturan Perundang- Undangan  Di  Indonesia. Jurnal
Konstitusi , 12 (4). Laurensius Arliman S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak  yang  Tereksploitasi  Secara Ekonomi  Di  Kota  Padang. Jurnal Arena Hukum , 9 (6), 1–21.
Lev,  D.  S.  (2020). Hukum  dan  Politik Indonesia . Jakarta: LP3ES.
LIPI. (2015). Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X . Jakarta: LIPI.
Manan,  B.  (2004). Sistem  Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) .
Jakarta: FH-UI Press.
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan
Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  di
Indonesia .  Surakarta:  Magister  Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Mare.
Muntoha. (2013). Negara Hukum Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD 1945 . Yogyakarta: Kaukaba.
Nashriana.  (2021). Perlindungan  Hukum Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Putri,  R.  S.  C.  (2020).  Penerapan
Psikologi Komunikasi
Dalam Kegiatan  Konsultasi  Hukum  Pada Kantor  Hukum  Raja  Nasution,  Lily Lubis  &  Associates  Di  Denpasar Bali. Ilmu  Komunisi  Pembangunan ,
4 (1), 1–15.
Putro,  W.  D.  (2020). Hukum  Dan  Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum . Rawls,  J.  (2012). A  Theory  of  Justice. Massachussets .  (11,  Ed.).  Harvard: The  Belknap  Press  of  Harvard
University.
Sahputra,  D.  (2019).  Perlindungan  Hak-
Hak Anak dalam Perspektif
Komunikasi  Massa. Jurnal  HAM , 10 (2),
233. https://doi.org/10.30641/ham.2019.1 0.233-248 Setyowati,  H.,  &  Muchiningtias,  N.
(2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Lex Scientia Law Review , 2 (2), 155–168. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2. 27582
Stoddart.  (2007).  Ideology,  Hegemony,
Discourse:  A  Critical  Review  of Theories  of  Knowledge  and  Power.
Social Thought & Research , 28 .
Sulastomo. (2008). Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi . Jakarta: Rajawali Press.
Suseswo,  F.  A.  (2019).  Peran  Advokat dalam  Memberikan  Bantuan  Hukum dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Uzair  Fauzan,  H.  P.  (2006). Teori Keadilan  John  Rawls .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Wijayanta,  T.  (2017).  Asas  Kepastian Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan
Dalam  Kaitannya  Dengan  Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. DInamika Hukum , 12 (1).
Winata,  F.  H.  (2009). Probono  Publico . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yudisial,  K.  (2017). Problematika  Hakim
Dalam  Ranah  Hukum,  Pengadilan,
dan  Masyarakat  di  Indonesia:  Studi Sosio-Legal . Jakarta: Sekretariat Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik
Indonesia. Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. Jurnal Cendikia Hukum , 3 (2).