## PERAN STRATEGIS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA KOTA SERANG, PROPINSI BANTEN
Yeni Widyastuti, Listyaningsih
Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang Propinsi Banten. Kaukus Perempuan Politik Indonesia  Kota Serang merupakan sebuah organisasi independen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlang sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara,catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPPI Kota Serang msih belum maksimal karena pertama, keterbatasan anggaran, kedua, belum maksimal dalam melakukan sosialisasi untuk memotivasi perempuan sampai di tataran terbawah dan ketiga,belum adanya program kerja yang terstruktur. Namun disisi lain KPPI Kota Serang turut terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 tahun 2011 tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan di Kota Serang. Rekomendasi yang diberikan antara lain,penguatan kapasitas anggota KPPI serta mengadakan program advokasi dan bantuan ahli ( technical assistance ) bekerjasama dengan akademisi, bagi tiap-tiap perempuan anggota parlemen yang baru agar kinerja mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan lebih maksimal.
(*Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Politik)
Masyarakat modern dewasa ini menuntut tiadanya perbedaan dalam segala aspek, artinya di masa lampau, dalam tradisi, kepercayaan dan agama, serta praktek-praktek budaya lainnya, posisi dan peranan perempuan dan laki-laki adalah sama. Namun yang sering terjadi
adalah bahwa posisi perempuan masih diartikulasikan sebagaimana di masa lampau, bahwa perempuan berada dalam konteks tradisional, tercermin melalui keberadaannya yang marginal, dekat dengan keterbelakangan dan ketidakmampuan.
Untuk itu, salah satu tujuan gerakan perempuan adalah berkaitan dengan kesamaan hak-hak, sipil, ekonomi dan sosial, dengan laki-laki. Perempuan pada saat ini telah berhasil mencapai hal ini dan perempuan telah mempunyai hak suara, hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, dan sebagainya. Untuk mencapai partisipasi yang sejajar, kondisi sosial dan ekonomi harus dipenuhi, tetapi perubahan itu sendiri tidaklah mencukupi. Perempuan secara politis harus tetap aktif jika ingin mempertahankan hak-hak yang mereka peroleh serta tetap berjuang untuk memperoleh hak-haknya yang lain.
Indikator baru yang digunakan dalam kerangka membangun perspektif keberpihakan dan kepedulian politik termasuk pembangunan  pemberdayaan perempuan adalah Millenium
Development Goal’s (MDGs).
Dalam MDGs terdapat delapan indikator yaitu:
a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
b. Memenuhi pendidikan dasar
untuk semua
c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
d. Menurunkan angka kematian balita
e. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan
f. Memerangi HIV/AID, malaria serta penyakit menular lainnya
g. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup
h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Perspektif keberpihakan terhadap perempuan dalam MDGs bisa terlihat dari beberapa komponen yaitu:
a. Memiliki keterkaitan dengan gambaran berbagai masalah kesejahteraan sosial yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi
b. Komitmen dan rasa tanggung jawab
c. Perlunya keterlibatan perempuan pada pengambilan
keputusan mengenai berbagai
kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat d. Pemberdayaan politik
perempuan sebagai sebuah pilihan bagi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih demokratis Cita-cita kesamaan, kesetaraan, kesederajatan atau tiadanya pembedaan, adalah juga cita-cita yang ingin diwujudkan dalam demokrasi. Semua warga negara mempunyai hak yang sama tanpa membedakan status, struktur sosial, dan lain sebagainya. Hal ini juga tertuang dalam salah satu pasal dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (Pasal 28 Huruf H ayat 2). Selain UUD 1945 tertuang pula dalam peraturan perundangan yang lainnya yang meregulasi peluang perempuan dalam kegiatan dan aktivitas publik.
Peraturan perundangan dimaksud antara lain:
a. Undang-undang RI No.39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (HAM) yang antara lain menegaskan bahwa hak wanita adalah HAM
b. Undang-undang RI No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan Partai Politik dipilih demokratis, musyawarah sesuai dengan AD/ART dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
c. Undang-undang RI No.12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa UU ini memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota legislatif
d. Undang-undang RI No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menentuan bahwa komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta
Kecamatanmemperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Selain itu komposisi keanggotaan Bawaslu dan Panwaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. e. Undang-undang RI No.10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menunjukkan kemajuan perjuangan yang lebih signifikan karena dalam peraturan perundang- undangan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:
(i) Daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (pasal 53) (ii) Daftar caleg disusun berdasarkan nomor urut (pasal 55 ayat 3) (iii) Daftar caleg setiap tiga orang terdapat
sekurang- kurangnya satu orang perempuan (pasal 55 ayat 2). Ketentuan-ketentuan itu sama spiritnya dengan pasal 2 ayat 5 Undang-undang no.5 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan persyaratan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan kepengurusan tingkat pusat. Kaukus Perempuan Politik Indonesia merupakan sebuah wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik, LSM dan Ormas yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cermelang sekaligus sbagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Propinsi Banten merupakan propinsi yang memiliki keterwakilan perempuan yang dianggap bersejarah karena dipimpin oleh seorang gubernur perempuan yang dipilih melalui Pilkada tahun 2006 yang lalu. Keterwakilan ini menunjukkan semakin terlibatnya perempuan ranah
publik terutama dalam proses kebijakan publik. Dalam Pilkada yang terjadi sepanjang tahun 2005- 2006 masyarakat juga telah menyadari untuk memilih pemimpin yang beberapa diantaranya adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia sangat membuka peluang terhadap partisipasi perempuan di segala bidang pembangunan.
Di Propinsi Banten juga telah lahir organisasi-organisasi  yang mengusung dan memperjuangkan persamaan perempuan antara lain Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) termasuk juga Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Namun dalam  pemilihan umum anggota tahun 2009 perempuan  hanya menempati 15 kursi dari 85 kursi  yg ada. Sementara di Kota Serang hanya 8 kursi dari 45 kursi yg tersedia. Di sisi lain, terpilihnya kembali Hj.Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten periode 2012-2016 dalam Pemilukada Banten 2011 menunjukkan bahwa peran perempuan dalam ranah publik
semakin kuat ditambah dengan tingkat partisipasi politik pemilih perempuan yang lebih tinggi dari pemilih laki-laki juga memperlihatkan bahwa ada awareness yang tinggi dari kaum perempuan untuk memperkuat perannya dalam pembangunan.Untuk itu maka penelitian ini mengambil tema tentang Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik (KPPI) Kota Serang, Provinsi Bante n” .

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan tema diatas maka penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap peran strategis perempuan dalam pembangunan, terutama partisipasi perempuan di ranah politik khususnya,  sehingga perumusan masalahnya adalah “Bagaimana peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang Provinsi Banten?”

## 2.1. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kiprah perempuan dengan semakin terbukanya peluang dan peraturan pendukung termasuk affirmative action di Kota Serang, Propinsi Banten, terutama dalam kegiatan dan
aktivitas publik dengan analisis yang dikembangkan oleh Sara H.Longwe. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran strategis dari Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Kota Serang dalam mengawal berbagai kebijakan pembangunan yang pro rakyat dan pro perempuan khususnya, di Kota Serang.
2.2. MANFAAT PENELITIAN a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan Gender. b. Penelitian dapaat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaaca mengenai peran strategis KPPI di Banten. 3.1. Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan 3.1.1 Konsep Gender: Perbedaan dan Masalah Ketidakadilan
Makna kata gender yang muncul di kamus adalah penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin serta
ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan ( Sumiarni, E. 2004:1).
Dalam buku saku Profil Gender Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Biro Kesra Sekda) Provinsi Banten tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan atau diubah sesuai dengan kemajuan jaman. Webster’s New World Dictionary (dalam Sumiarni, E. 2004:1) mengartikan gender sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku ( The apparent disparity between man and woman in values and behavior ).
Kementrian Urusan Peranan Wanita, dalam buku yang sama, menyatakan gender sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang
dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara seks dan jender dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 5 Perbedaan antara Seks dan Gender Seks atau Jenis Kelamin Gender 1. Bersumber dari nature (natural) 1. Bersumber dari cultural 2. Identifikasi laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi 2. Identifikasi laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya 3. Berkonsentrasi pada aspek biologi seperti anatomi fisik, reproduksi, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, dan karakteristik biologi lainnya 2. Dipengaruhi oleh aspek sosial budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Menyangkut perkembangan maskulinitas dan feminitas seseorang. 3. Bawaan / Kodrati 3. Terbentuk karena kebiasaan (learned behavior) 4. Tidak dapat diubah 4. Dapat dirubah/ berubah 5. Tidak bervariasi 5. Bervariasi, sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat ( Diolah dari berbagai sumber )
Pengertian Kesetaraan dan

## Keadilan gender
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan
keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki.
Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

## 3.3. Level Pemerataan Menurut
Teori Sara H.Longwe
Kriteria untuk mengukur seberapa jauh pembangunan
perempuan di berbagai bidang kehidupan sosial dapat digunakan lima level pemerataan sebagaimana dikembangkan oleh Sara.H. Longwe. Kelima level pemerataan itu adalah sebagai berikut (dalam Sastriyani,dkk. 2008: 561-563):

## 1. Kesejahteraan ( Welfare )
Tingkat kesejahteraan materi pada perempuan meliputi kebutuhan dasar seperti pangan, pendapatan dan layanan kesehatan. Level pemerataan ini murni mengenai tingkat kesejahteraan relatif antara perempuan dan laki-laki dan tidak melihat lebih dalam apakah perempuan sendiri yang menjadi penghasil aktif barang atau kebutuhan mereka.
2. Akses ( Access )
Ini merupakan peluang dalam menggunakan atau memanfaatkan sumberdaya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Akses perempuan setara dengan laki-laki: kesetaraan akses terhadap tanah,
lapangan kerja, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran dan semua layanan masyarakat yang tersedia dan juga manfaat- manfaatnya. Kesenjangan gender disini merujuk pada kurangnya akses perempuan. Sehingga pemerataan akses diartikan sebagai pemerataan kesempatan. Disini pemberdayaan perempuan berarti dengan memperoleh akses maka perempuan dimampukan untuk mendapat bagian yang adil terhadap faktor produksi atau sumber daya, baik dalam lingkup rumah tangga maupun publik atau yang disediakan negara. Yang perlu diingat, pembangunan perempuan tidak cukup hanya pada pemerataan akses karena kurangnya akses perempuan bukan saja merupakan isu gender tetapi juga akibat dari diskriminasi gender. Oleh karena itu, proses pemberdayaan perempuan bergerak selangkah lebih maju ke tingkat pemerataan penyadaran.
3. Penyadaran ( Consciensation ) Adalah kesadaran perempuan terhadap isu dan kebutuhan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, kemampuan menganalisis isu sejalan dengan hak serta kepentingan perempuan. Pemahaman terhadap perbedaan antara peranan seksual dan peranan gender, bahwa peranan gender bersifat kultural dan dapat berubah. Penyadaran juga meyakini bahwa pembagian kerja seksual seharusnya adil dan dapat diterima kedua pihak. Selain itu juga tidak ada dominasi ekonomi maupun politik oleh salah satu jenis kelamin. Persamaan antara laki- laki dan perempuan didasarkan pada kesadaran gender ( gender awareness ) dan mndasarkan untuk partisipasi kolektif dalam proses pemberdayaan perempuan. Kesenjangan gender di sini bukan sesuatu yang empiris tetpi kesadaran akan kesenjangan menyadari bahwa kedudukan sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah
dan pembagian kerja gender yang tradisional adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan demikian. Pemberdayaan adalah memahami hal tersebut dan menolaknya, ini berarti bahwa subordinasi perempuan bukanlah sesuatu yang normal dan bukan suatu takdir. Tetapi hal itu disebabkan oleh diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial dan itu dapat berubah.
4. Partisipasi ( Participation )
Ini merupakan peran serta perempuan maupun laki-laki sebagai individu maupun kelompok dalam meningkatkan upaya untuk mencapai tujuannya. Perempuan berpartisipasi aktif artinya pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring
serta evaluasi. Persamaan partisipasi artinya melibatkan perempuan dalam komunitas yang terkena oleh putusan kebijakan yang diambil dan melibatkan mereka pada pengembilan keputusan. Partisipasi dapat dibedakan partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif.
5. Penguasaan ( Control )
Level ini meliputi bukan hanya partisipasi perempuan dalam proses pengembilan keputusan, akan tetapi juga penggunaan partisipasi melalui penyadaran dan mobilisasi untuk mencapai persamaan penguasaan terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat. Persamaan kontrol berarti suatu keseimbangan penguasaan antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak ada suatu pihak pun yang dipapankan pada posisi dominan atau subordinatif.

## Gambar 1. Pemerataan dan Pemberdayaan Longwe
(Dikutip dari: Sastriyani,dkk. 2008:563)

## 3.6. Perempuan, Partisipasi dan Pemberdayaan
Angka kemiskinan di dunia menunjukkan bahwa 2/3 perempuan di dunia termasuk kategori miskin. Perempuan masih menjadi pihak yang dirugikan oleh kemiskinan dan dipinggirkan oleh proses pembangunan. Dalam bidang pendidikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal masih lebih banyak diberikan kepada laki – laki dibanding perempuan Dalam pembangunan keterlibatan perempuan, masih lebih banyak di sektor domestik dibandingkan dalam
sektor publik. Perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah terlibat dalam rembug – rembug yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Memang di beberapa tempat kehadiran perempuan dalam penentuan keputusan  terjadi walaupun jumlahnya relatif kecil, akan tetapi seringkali suaranya kalah dengan suara laki – laki yang jumlahnya cukup besar, bahkan kadang – kadang  mereka hanya ikut hadir tetapi tidak bisa memberikan
Peningkatan Pemampuan Peningkatan Pemerataan Kontrol Partisipasi/Participation
Penyadaran/Conscientisation
Akses/Access Kesejahteraan /Welfare
suaranya. Padahal rembug – rembug yang dilakukan warga merupakan aset yang besar sebagai modal sosial untuk melibatkan masyarakat dalam
proses memecahkan persoalan kehidupan mereka.
Kerangka Berpikir
Latar Belakang:
1. Isu-isu ketidaksetaraan gender: CEDAW , Konferensi Perempuan Sedunia, M DG’s , KKG, PUG
2. Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesempatan kerja , politik
3. Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan peran dalam pembangunan, khususnya partisipasi politik perempuan, melalui organisasi kewanitaan yaitu melalui Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI)

## ANALISIS
5 (lima) level pemerataan Sara H. Longwe:
1. Kesejahteraan (Welfare)
2. Akses (Access)
3. Penyadaran (Consciensation)
4. Partisipasi (Partisipation)
5. Penguasaan (Control)
Konsep Pemberdayaan: 1. PUG (Pengarusutamaan Gender)
2. KKG (Kesetaraan dan
Keadilan Gender)
3. GAP (Gender Analysis Pathway) 4. Melalui KPPI yang berperan untuk meningkatkan partisipasi politik dan peran perempuan dalam pembangunan PEMBAHASAN
PERAN STRATEGIS KPPI KOTA SERANG

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1 Desain Penelitian
Fokus penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kota Serang, Propinsi Banten. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan metode kualitatif. Maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakkan metode diskriptif.

## 5.2. Gambaran Umum Partisipasi Politik Kota Serang
Realitas partisipasi politik kaum perempuan di lembaga
legislatif sejak tahun 1999 hingga 2004 yang baru berkisar pada angka 8,8% di tingkat pusat, 6,6% di tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat Kabupaten/kota, merupakan gambaran nyata partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal yang sering digunakan sebagai dasar argumentasi pentingnya penguatan peran mereka melalui kebijakan-kebijakan yang besifat affirmatif terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan tersebut. Angka tersebut sedikit meningkat di tahun 2009 yaitu sebesar 11 % di pusat dan 18,8 % di tingkat Provinsi Banten, serta pada tingkat kabupaten dan kota rata-rata 13,7 %. (Bappeda Prov. Banten, 2010)
Menurut sumber Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten (2009), diperoleh gambaran mengenai jumlah perempuan yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)di lembaga pemerintahan di lingkungan Provinsi Banten hampir 50 % dari jumlah pegawai laki-laki (1079:2202). Namun sangat sedikit pegawai perempun yang menduduki
jabatan struktural. Dari data kepegawaian provinsi Banten tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 148 dari 1079 pegawai yang menduduki eselon I,II,III dan IV. Sementara jumlah laki-laki jauh lebih banyak yaitu sebesar 710 dari 2202 orang yang menduduki jabatan eselon I,II,III,dan IV.
Dalam konteks politik di Provinsi Banten, berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 diperoleh gambaran yang kurang lebih sama dengan realitas di atas, dimana ditemukan kenyataan proporsi anggota DPRD laki-laki jauh lebih besar (82,4%) bila dibandingkan dengan jumlah perempuan yang hanya berkisar pada angka 17,7%.  Demikian juga pada kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Banten. Di  Kabupaten Pandeglang perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif hanya sebesar 10%, Kabupaten Tangerang sebesar 8%, Kota Tangerang sebesar 12%, Kota Cilegon sebesar 20%, Kabupaten Lebak sebesar 16%, Kota Serang sebesar17,8%,  Kabupaten Serang sekitar 8%, dan Tangerang
Selatan sebesar 15,6 %. Jumlah ini tentu sangat ironis bila dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan yang hampir setara dengan pemilih laki-laki (49,46% dan 50,54%) pada tahun 2009. (Bappeda Provinsi Banten 2010)
Kondisi inilah yang kemudian sering menimbulkan prasangka sosial adanya ketimpangan gender dalam pembangunan, yang direfleksikan dari realitas keterwakilan perempuan secara fisik dalam lembaga legislatif yang sangat minim, yang kemudian berpeluang pada tidak terwakilinya aspirasi kaum perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik yang sensitif gender atau berpihak pada kepentingan perempuan maupun isu-isu yang terkait langsung dengan kehidupan dan hak-hak kaum perempuan. Isu-isu ini yang kemudian dikenal dengan isu-isu soft-politics atau conventional politics , yang dianggap menjadi domain kaum perempuan dan hanya dapat dipahami dan diempati oleh kaum perempuan. Isu- isu ini secara politik memang
seringkali dianggap bukan sebagai isu politik sehingga nyaris tidak masuk dalam ranah kehidupan dan cara berpikir politik kaum laki-laki, yang antara lain menyangkut masalah-masalah: kesejahteraan anak, perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dan sebagainya. Dalam konteks inilah keyakinan terhadap keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam politik menjadi sangat penting guna mengurangi kesenjangan antara isu- isu conventional politics dan hard politics. Hal ini cukup beralasan
mengingat bahwa sikap politik kaum perempuan umumnya lebih cenderung mementingkan isu-isu conventional politics daripada hard politics. Sehingga sangat diperlukan sebuah kajian ilmiah mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan di Banten.
Jadi dalam konteks aspek partisipasi, di Banten sudah cukup terpenuhi dimana selain Gubernur juga terdapat beberapa jabatan politik yang dipegang oleh perempuan sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 11 Peran Strategis Perempuan di Ranah Politik No Nama Jabatan Politik 1 Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE Gubernur Banten 2 Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE Wakil Bupati Serang 3 Hj. Heryani Wakil Bupati Pandeglang 4 Hj. Nuraeni, S.Sos Ketua DPRD Kota Serang 5 Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos Wakil Ketua DPRD Kota Serang 6 Hj. Airin Rachmi Diani, SH.,MH Walikota Tangerang Selatan
(Sumber: Diolah dari berbagai sumber,2011)
Kenyataan tersebut di atas memang cukup menggembirakan. Hal ini menunjukkan untuk level akses, partisipasi, penyadaran kritis dan kontrol, peran startegis
perempuan di Banten sudah cukup baik. Propinsi Banten juga sudah memiliki perda tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) serta senantiasa meningkatkan jumlah
anggaran responsive gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun perlu menjadi perhatian kita bersama juga bahwa untuk level-level yang lainnya masih perlu adanya upaya peningkatan peran strategis perempuan. Dalam level
kesejahteraan kita masih perlu membuat program pembangunan yang tepat untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan, angka kematian ibu melahirkan serta partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum mendapatkan tempat yang layak.
Tabel 12 Struktur Dewan Pengurus Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Serang Propinsi Banten 2009 -2013 No Jabatan Nama Partai Politik 1 Dewan Kehormatan 1) Walikota Serang 2) Kepala Kesbang Linmas BPPMD 2 Ketua Hj.Nur’aeni, S.Sos Partai Demokrat 3 WK Bid.Organisasi WK Bid.Advokasi WK Bid.Diklat WK Bid. Sos Kemasy WK Bid.Media WK Bid.Kajian Litbang Hj.Adde Rosi Haerunnisa, S.Sos Hj.Ratna Komalasari Hj.Suwarini Euis Rahmawati Julaeha Munjiah Golkar Golkar Marhaenisme PKS Partai Demokrat PKB 4 Sekretaris Wakil Sekretaris Encop Sofia Susi Widiyanti Iip Fariudin Gerindra PAN 5 Bendahara Wakil Bendahara Dra.Muajah Sukamti Partai Demokrat Partai Demokrat 6 Divisi-divisi Divisi Pengemb.Org Divisi Advokasi Divisi Diklat Divisi Sos Kemasy Divisi Media
Divisi Kajian Litbang
Sari Yulianti Ely Rohanah Rohmawati Eka Ema Yuningsih Nina Hermina Lailatunnuroh Lilis Maemunah Mamah Marhamah Eko Dia Widiasari Dra.Nursehat Melasari PKS PKB Marhaenisme PPP PAN Gerindra Republikan PAN PBR PDI Hanura PPP
(Sumber: KPPI Kota Serang, 2011)
Kaukus Perempuan Politik Indonesia  Kota Serang merupakan sebuah organisasi independen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlang sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Namun karena KPPI Kota Serang baru berdiri selama kurang lebih satu tahun (lihat profil) maka peran serta KPPI Kota Serang masih belum dapat dikatakan maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah:
Pertama, Keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk melakukan fungsi KPPI. Hal ini disebabkan karena KPPI adalah organisasi yang sifatnya independen dan untuk mendapatkan anggaran dari daerah perlu persyaratan yaitu lembaga yang bersangkutan telah berdiri selama minimal tiga tahun. Untuk kegiatan yang telah dilakukannya selama ini KPPI bermitra dengan organisasi-
organisasi perempuan yang selama ini telah ada yaitu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kota Serang, dan organisasi masyarakat yang berbasis perempuan lainnya.
Kedua, KPPI belum mampu menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah dalam memberikan motivasi dan sosialisasi mengenai partisipasi politik perempuan. Selama ini KPPI hanya melalukan sosialisasi di tingkat organisasi wanita di Kota Serang. Hal ini diakui oleh Ketua KPPI Kota Serang,” karena organisasi ini masih sangat muda ditambah dengan keterbatasan anggaran, maka belum banyak program yang dikerjakan. Baru menyentuh organisasi perempuan saja, dan belum menyentuh ke lapisan masyarakat luas. ”
Ketiga, KPPI belum membuat program kerja secara terstruktur selama kepengurusannya. Sehingga kegiatan-kegiatannya pun masih bersifat insidental artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kota Serang. Namun demikian, meskipun belum menyentuh tataran bawah, KPPI bersama-sama dengan Kaukus
Perempuan Parlemen Kota Serang telah berhasil memberikan pengaruh kepada dewan legislatif untuk membuat sebuah kebijakan yang setidaknya dapat mendorong partisipasi perempuan di bidang politik. Perda yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Kota Serang tentang Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kota Serang. Hal ini diakui oleh Ketua Kaukus Perempuan Politik Kota Serang “ Alhamdulillah, kami bersama kaukus perempuan Parlemen yang ada di Kota Serang berhasil mempengaruhi anggota dewan yang lain dan menghasilkan sebuah produk kebijakan yang sangat mendukung partisipasi perempuan ” ( wawancara tanggal 21
November 2011 di DPRD Kota Serang).
Karena KPPI sebagai Mitra Kerja pemerintah maka diharapkan Pemkot Serang untuk bisa memberikan kesempatan dan memfasilitasi terutama dalam hal pengambilan keputusan tentang kebijakan publik serta dalam tahapan-tahapan praktek penyelenggaraan pembangunan
seperti dalam pembahasan poldas, propeda, penyusunan APBD, monitoring dan evaluasi pembangunan dan lainnya. Dikatakan, Partai Politik sebagai salah satu wadah penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi perempuan ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan peran serta perempuan. Sebab peningkatan peran perempuan telah menjadi agenda nasional sehingga kini menjadi tanggung jawab bersama bagi segenap komponen bangsa.

## 5.6. Analisis Peran Strategis KPPI
dalam Pembuatan Perda Kota Serang Nomor 5 tahun 2011 tentang Keterwakilan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah
Menyadari begitu besarnya potensi yang dapat dikembangkan oleh kaum perempuan di Kota Serang, Kaukus Perempuan Politik Kota Serang bersinergis dengan Kaukus Perempuan Politik Kota Serang dalam pembuatan perda yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pembangunan daerah. Artinya Kaukus sudah mulai memikirkan bagaimana
mempermudah akses perempuan dalam mengekspresikan dirinya di segala bidang pembangunan tidak hanya di bidang politik saja.  Berikut ini beberapa pasal yang menggambarkan bahwa sudah saatnya mulai dibukanya akses yang seluas-luasnya bagi perempuan dalam berkontribusi dalam pembangunan di Kota Serang.

## Pasal 3
Maksud Peraturan Daerah ini adalah:
a. Pelaksanaan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berperspektif gender;
b. Upaya untuk menegakkan hak- hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan
penghargaan yang sama di
masyarakat;
c. Peningkatan keterwakilan dan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan,  sehingga Pemerintah Daerah ataupun lembaga kemasyarakatan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengeluarkan kebijakan publik yang adil dan berperspektif  gender.
Dari pasal di atas dapat kita lihat bahwa KPPI Kota Serang berkomitmen untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama di masyarakat. Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi yang mendapatkan Anugerah Parahita Eka Praya selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2009 dan 2010. Hal ini juga menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap terwujudnya kesetaraan gender di segala bidang, termasuk sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat © diatas yang melibatkan perempuan untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Dengan posisi KPPI Kota Serang maka hal ini dapat dilakukan dengan mulai melakukan advokasi, networking , mentoring dan coaching bagi para perempuan di Kota Serang untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Pasal 4
Tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi aparatur
Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah  dengan menekankan pentingnya keterwakilan dan partisipasi perempuan;
b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan
penyelesaian permasalahan laki-
laki dan perempuan;
c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan
bernegara;
d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang berperspektif gender;
e. Meningkatkan kesetaraan dan
keadilan dalam kedudukan,
peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai
insan dan sumberdaya pembangunan;
f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
g. Memberdayakan perempuan dalam mengejar ketertinggalannya untuk menuju
setara dengan kaum laki-laki.
Jika dikaitkan dengan analisis dari Sara J.Longwe maka dalam
pasal ini dapat kita lihat bahwa KPPI Kota Serang menempatkan perempuan mulai dari tingkat penyadaran ( conscientation ) dan partisipasi ( participation ) dengan memberikan acuan bagi pihak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan seluruh pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.  Dalam konteks partisipasi maka tujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan, meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, memberdayakan perempuan dalam mengejar ketertinggalannya untuk menuju setara dengan kaum laki-laki merupakan salah satu bentuk partisipasi yang diharapkan.
Hal inipun ditegaskan dalam pasal selanjutnya dari Perda Nomor 5 tahun 2011 ini yaitu:

## Pasal  5
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Keterwakilan perempuan dalam Pemerintahan Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah; b. Partisipasi perempuan baik perorangan, kelompok maupun organisasi pada keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pembangunan di Daerah,
meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan di Daerah.
Salah satu masalah kritis perempuan yang didukung kaukus perempuan politik adalah mendorong kemajuan kesetaraan gender, terutama berjuang melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

## Pasal 6
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan  di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Penetapan kebijakan daerah untuk pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan  di Daerah; b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi
pelaksanaan kebijakan keterwakilan dan partisipasi
perempuan;
c. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme keterwakilan dan partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga non pemerintah;
d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
e. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG dengan memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan;
f. Pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan  yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia dan politik;
g. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan.
Pasal diatas sangat sesuai dengan tujuan pembentukan kaukus yaitu melakukan sosialisasi isu affirmative action yang membawa perubahan wacana masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam politik, membangun jaringan kerja,peningkatan posisi strategis perempuan di Partai Politik.
Sedangkan keterwakilan perempuan juga ditegaskan dalam peraturan daerah ini yaitu dalam Bab VI
Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Daerah sebagaimana pasal-pasal berikut:

## Pasal 16
Walikota dalam mengangkat pejabat struktural dan fungsional perlu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan peraturan perundang-undangan .
Pasal 17
(1) Organisasi Kemasyarakatan Daerah dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah.
(2) Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus memperhatikan keterwakilan dan partisipasi perempuan baik dari program kegiatan, anggaran serta keangotaannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Daerah.
Organisasi Kemasyarakatan
Perempuan

## Pasal 18
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina lembaga atau kelompok atau organisasi perempuan baik formal maupun non formal.
Selanjutnya dalam Bab VII tentang Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan Daerah:

## Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah perlu memperhatikan keterwakilan perempuan baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi dalam proses pembangunan di Daerah.
(2) Keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
a. Saran dan masukan secara lisan maupun tertulis;
b. Keterwakilan langsung dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan  pembangunan di Daerah.

## Pasal 20
(1) Perumusan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat, perlu memperhatikan keterwakilan perempuan baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi.
(2) Kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Penataan ruang daerah;
c. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hukum dan hak azasi
manusia.
Pasal di atas menegaskan bahwa Pemkot Serang dalam menetapkan APBD haruslah responsif jender, begitu juga setiap SKPD yang ada di Kota Serang harus responsif jender.Penggunaan anggaran inipun juga menunjukkan agenda pro perempuan misalnya dalam konteks penataan ruang daerah, pembuatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang peka jender. Mendudukan dan memberikan kesempatan secara adil pada perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
Pasal diatas mengamanatkan bahwa perempuan perlu belajar dan bertindak srategis bagaimana mengawal kebijakan yang pro rakyat dan pro perempuan. Separuh dari warga negara Indonesia adalah perempuan yang meletakkan harapan di pundak perempuan anggota dewan saat ini, juga menaruh harapan pada para perempuan yang duduk di posisi legislatif, eksekutif dan yudikatif agar keadilan gender dapat diwujudkan. Untuk Propinsi Banten umumnya dan di Kota Serang khususnya telah terbukti bahwa terdapat beberapa posisi strategis
dalam pemerintahan yang dimiliki oleh kaum perempuan. Maka sudah saatnya untuk menunjukkan partisipasi yang nyata dan menjalankan peran kontrolnya dengan baik, untuk menjalankan program pembangunan yang pro rakyat dan pro perempuan.

## 6.1. Simpulan
Kaukus Perempuan Politik Indonesia  Kota Serang merupakan sebuah organisasi independen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlang sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Namun karena KPPI Kota Serang belum lama berdiri maka peran serta KPPI Kota Serang masih belum dapat dikatakan maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah:
Pertama, Keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk melakukan fungsi KPPI. Hal ini
disebabkan karena KPPI adalah organisasi yang sifatnya independen dan untuk mendapatkan anggaran dari daerah perlu persyaratan yaitu lembaga yang bersangkutan telah berdiri selama minimal tiga tahun. Untuk kegiatan yang telah dilakukannya selama ini KPPI bermitra dengan organisasi- organisasi perempuan yang selama ini telah ada yaitu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kota Serang, dan organisasi masyarakat yang berbasis perempuan lainnya.
Kedua, KPPI belum mampu menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah dalam memberikan motivasi dan sosialisasi mengenai partisipasi politik perempuan. Selama ini KPPI hanya melalukan sosialisasi di tingkat organisasi wanita di Kota Serang.
Ketiga, KPPI belum membuat program kerja secara terstruktur selama kepengurusannya. Sehingga kegiatan-kegiatannya pun masih bersifat insidental artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kota Serang. Namun demikian, meskipun belum menyentuh tataran bawah, KPPI
bersama-sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen Kota Serang telah berhasil memberikan pengaruh kepada dewan legislatif untuk membuat sebuah kebijakan yang setidaknya dapat mendorong partisipasi perempuan di bidang politik. Perda yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Kota Serang tentang Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kota Serang.

## 6.2. Rekomendasi
1. Para anggota KPPI Kota Serang harus mulai menyadari perannya dan perlu belajar dan bertindak srategis bagaimana mengawal kebijakan yang pro rakyat dan pro perempuan. Sebagai anggota dewan yang duduk di posisi legislatif, eksekutif dan yudikatif agar keadilan gender dapat diwujudkan.
2. KPPI Kota Serang  perlu berjejaring dengan berbagai pihak misalnya organisasi kewanitaan yang lain dan juga para akademisi dalam
rangka untuk  menyerap aspirasi masyarakat sehingga kebutuhan dan isu yang terjadi di masyarakat, terutama kaum perempuan dapat direspon dengan cepat. 3. KPPI Kota Serang  harus sering melakukan dialog dengan kelompok perempuan agar program legislasi yang tanggap gender bisa diperjuangkan bersama-sama. Dan untuk memaksimalkan komunikasi, diharapkan agar seluruh perempuan anggota dewan mengaktifkan email sebagai sarana komunikasi yang murah untuk bertukar informasi dengan rekan-rekan jaringan.
4. KPPI Kota Serang harus memaksimalkan peran strategis mereka  dengan cara menguatkan kapasitas anggota dalam rangka menguatkan perjuangan legislasi yang adil gender.
5. Membuat riset untuk peningkatan kapasitas
anggota KPPI bekerjasama dengan akademisi serta mengadakan program advokasi dan bantuan ahli ( technical assistance ) bagi tiap-tiap perempuan anggota parlemen yang baru agar kinerja mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian, 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta
Arna,A. Rubrik Fokus Swara Agenda Perempuan dan Reformasi, PBB, Kompas 10 Maret 2006
Satriyani, dkk, 2008. Human In Public Sector , Pusat Studi Wanita, UGM dan Tiara Wacana, Yogyakarta
Sumiarni, E, 2004. Gender dan Feminisme , Wonderfull Public Company, Yogyakarta
Bapeda Propinsi Banten 2010
Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah