## PENERAPAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat)
Muhammad Taufan Yantika Polda Sumatera Barat, Indonesia Email: mtaufanyantika@gmail.com

## ABSTRACT
The  use  of  narcotics  has  been  regulated  in  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics, including criminal threats for narcotics abusers. One of the cases of drug abuse of the type of methamphetamine  occurred  in  the  city  of  Padang  which  was  handled  by  the  Narcotics Directorate  of  the  West  Sumatra  Police.  Ironically,  the  perpetrator  is  a  child  as  a  meth courier on the orders of his parents. In this case the child is the perpetrator of a crime, but on the other hand the child perpetrator is also a victim.
Keywords: Application of the Law, Drug Courier, Children, Crime

## ABSTRAK
Penggunaan  narkotika  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  termasuk  di  dalamnya  ancaman  pidana  bagi  penyalahguna  narkotika.  Salah  satu kasus  penyalahgunaan  narkotika  berjenis  sabu  terjadi  di  Kota  Padang  yang  ditangani  oleh Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat.  Ironisnya  pelaku  merupakan  anak  sebagai  kurir  sabu atas perintah orang tuanya. Dalam hal ini anak merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain pelaku anak juga merupakan korban.
Kata Kunci: Penerapan Hukum, Kurir Narkoba, Anak, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Pasal  28B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan  diskriminasi. Hal  ini  yang  menjadikan  salah  satu  dasar  lahirnya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana untuk menjaga harkat dan martabatnya, maka anak  berhak mendapatkan  pelindungan  khusus,  terutama  perlindungan  hukum  dalam  sistem peradilan. 1
Keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan  pidana  berpotensi  menimbulkan  berbagai dampak  negatif  yang  kompleks.  Salah  satunya  keterlibatan  anak  dengan  narkotika,  dimana penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  telah  mengantarkan  anak  dalam  berbagai  penderitaan
1 Moh.  Taufik  Makarao,  Suhasril,  dan  H.  Moh  Zakky, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 2
fisik maupun psikis. 2
Selain  sebagai  pengguna  seorang  anak  yang  telah  kecanduan  berat  narkotika  tidak menutup  kemungkinan  terlibat  dalam  peredaran  gelap  narkotika  dimana  posisi  anak dilibatkan sebagai kurir atau pengantar narkotika kepada pencadu lainnya. Hal tersebut terjadi karena  anak  kecanduan  narkotika  dimana  dari  sisi  penghasilan  tentu  tidak  ada  sama  sekali akan  rela  menjadi  pengantar  atau  kurir  narkotika  untuk  dapat  upah  berupa  uang  yang  akan digunakan untuk membeli narkotika atau upah berupa narkotika. 3
Keterlibatan anak didalam peredaran narkotika terlepas sebagai pencandu atau tidak, maka  ketika  anak  tertangkap  tangan  sedang  mengedarkan  atau  sebagai  pengantar  narkotika dapat  dijerat  dengan  ketentuan  yang  diatur  didalam  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa:
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  sebenarnya  merupakan  perkara  yang  harus ditangani  secara  khusus  karena  mengancam  generasi  penerus  bangsa.  Anak  yang  menjadi pengedar  narkotika  tidak  terlepas  dari  jaringan  narkotika  orang  dewasa  sehingga  dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi. 4
Salah  satunya  ditangani  oleh  penyidik  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat  dalam laporan  polisi  nomor  LP/207/V/2021/SPKT-SBR,  dilakukan  penyidikan  terhadap  anak sebagai kurir narkotika berjenis Sabu. Penangkapan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yaitu bermula dari  pembelian  secara  terselubung  ( under  cover  buy ),  setelah  mendapat  informasi  dari masyarakat  bahwa  anak  sering  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  jenis  Sabu  di  daerah Nipah Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang. 5
Dari  segi  hukum  jelas  bahwa  anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika merupakan  pelaku  tindak  pidana,  namun  disisi  masa  depan  anak  harus  mengedepankan sarana untuk merehabilitasi anak, bukan sebagai sarana untuk menghukum anak. 6 Selain itu terdapat kelemahan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tidak  ada  pembedaan  secara  khusus  usia  pelaku  pengedar  narkotika.  Sehingga  penerapan hukum  pada  penyidikan  sudah  seharusnya  diperlukan  kajian  lebih  mendalam,  mengingat seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika tidak hanya dilihat sebagai pelaku saja, tetapi lebih cenderung harus dilihat sebagai korban.
2 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan  Tindak Pidana  Narkotika oleh Anak , UMM Press, Malang, 2009, hlm. 2.
3 Kusno Adi, Op Cit. hlm, 18.
4 Elisabeth Juniarti, Diversi Dan Keadilan Restoratif , Pusaka Indonesia, Medan, 2014, hlm. 17
5 Pra penelitian Pada Laporan Polisi Nomor LP/207/V/2021/SPKT-SBR.
6 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedarnarkoba-anakmeningkat-hingga-300-persen/diakses pada 13 Desember 2021, Pkl. 16.20 Wib.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis, yaitu  penelitian  yang memberikan  gambaran  tentang  penerapan  hukum  pada  tahap  penyidikan  terhadap  anak sebagai  kurir  dalam  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Metode  pendekatan  yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data  primer  dengan  wawancara.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara kualitatif dan  disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Hukum  Oleh  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat  Pada  Tahap Penyidikan  Terhadap  Anak  Sebagai  Kurir  Dalam  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika
Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  terhadap perkara  anak  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  wajib  untuk  dilakukannya  upaya  diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan  pidana,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yang  menyebutkan  bahwa  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
Namun  Penyidik  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat  tidak  dapat  melaksanakan upaya  diversi  karena  dalam  perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  ini  tidak memenuhi  syarat-syarat  diversi  yang  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  salah  satu  syaratnya yaitu  diancam  dengan  pidana  penjara  dibawah  7  tahun,  sedangkan  dalam  perkara  ini ancaman  hukuman  maksimalnya  15  tahun  melebih  ketentuan  sebagaimana  pasal  tersebut diatas sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya diversi.
Sebagaimana  yang  diketahui  pada  bab  sebelumnya,  dimana  perkara  ini  bermula dari  adanya  laporan  informasi  oleh  masyarakat  sekitar  bahwa  ada  laki-laki  yang  sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, sekira jam 23.00 wib hari rabu tanggal 26 Mei 2021 penyidik dengan menggunakan jasa informan, anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan pembelian sabu secara terselubung ( under cover buy )  dengan kurir sabu seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Kemudian  hari  kamis  tanggal  27  Mei  2021  sekira  jam  02.45  Wib,  Adek  Putra datang  bersama  temannya  menggunakan  sepeda  motor  honda  beat  warna  hitam  BA6463 QU tepatnya di depan Tiki Jln. Nipah No 48 H Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang  dan    kurir  tersebut  mengambil  kotak  korek  api  warna  biru  kuning  dari  kantong bagasi  sepeda  motor  yang  dikendarainya  dan  menyerahkan  kepada  penyidik.  Saat diinterogasi  oleh  penyidik,  tersangka  mengakui  bahwa  sisa  sabu  disimpan  dirumahnya yang  beralamat  di  Gelugur  RT.002  RW.004  Kel.  Kubu  Dalam  Kec.  Padang  Timur  Kota Padang.
Berdasarkan
Surat
Perintah Penggeledahan Nomor SPP.Dah/136/V /2021/Ditresnarkoba  tanggal  27  Mei  2021,  telah  dilakukan  penggeledahan  badan  dan pakaian serta rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap tersangka, kemudian telah dibuatkan  Berita  Acara  Penggeledahannya  dan  telah  dimintakan  Persetujuan
Penggeledahan
kepada
Ketua PN Padang Dengan Nomor
Surat R/864/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penggeledahannya  dengan  Surat  Nomor:  210/PG.V/2021/PN.PDG  tanggal  28  Mei  2021. Pada  saat  penggeledahan  tersebut  disaksikan  oleh  ketua  RT  dan  penduduk  setempat sebagai saksi. Berdasarkan petunjuk dari tersangka, penyidik menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas merah, dan  5  (lima)  paket  narkotika  jenis  sabu  yang  dibungkus  plastik  klip  warna  bening  yang dibalut  kertas  ungu  yang  ditemukan  didalam  sebuah  plastik  klip  ukuran  sedang  yang ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dalam plastik bekas di dinding dapur rumah tersebut.
Penyidik  melakukan  penyitaan  terhadap  barang  bukti  yang  ditemukan  pada  saat penggeladahan,  berdasarkan  dengan  Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor  SP.Sita /145/V/2021/Ditresnarkoba,  tertanggal  27  Mei  2021,  kemudian  telah  dibuatkan  Berita Acara  Penyitaannya.  Kemudian  telah  dibuatkan  Berita  Acara  Penyitaannya  dan  telah dimintakan  Persetujuan  Penyitaan  kepada  Ketua  PN  Padang  dengan  Nomor  Surat R/865/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan  Penyitaannya dengan Surat Nomor: 506/Pen.Pid/2021/PN.PDG tanggal 28 Mei 2021.
Kemudian  penyidik  meminta  status  barang  bukti  ke  Kejaksaan  Negri  Padang dengan  Surat  Pemberitahuan  Permintaan  Status  Barang  Bukti  perkara  Narkotika  jenis Sabu dengan Nomor :  B/112/V/2021/Ditresnarkoba tanggal 28 Mei 2021 atas nama anak berkonflik  dengan  hukum  Adek  Putra  Pgl  Adek  Bin    Usman  Boy,  dan  telah  dikeluarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika jenis Sabu oleh Kejaksaan Negeri Padang dengan Surat Nomor: B-316/L.3.10/Enz.1/05/2020, tanggal 29 Mei 2021. Adapun barang bukti yang telah dilakukan penyitaan meliputi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening; 1 (satu) buah kotak korek api warna biru kuning; 1 (satu)  unit  Handphone  android  merk  Itel  warna  bir  berserta  u simcard nya;  1  (satu)  unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BA 6463 QU; (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas merah; 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut   kertas ungu; 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna bening, serta 1 (satu) plastik hitam
Selanjutnya,  penyidik  telah  melakukan  pemanggilan  terhadap  saksi-saksi  untuk dimintai  keterangannya,  Martadius,  SH  selaku  penyidik  Ditresnarkoba  Pold  Sumatera Barat,  saksi  atas  nama  Syafrudin,  saksi  atas  nama  Mukti  Diapepin  dan  saksi  atas  nama Agung Junaidi.
Terhadap  tersangka  dilakukan  penangkapan  oleh  penyidik  berdasarkan  Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/231/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 27 Mei 2021, telah  dilakukan  penangkapan  terhadap  Anak  berkonflik  dengan  Hukum  Adek  Putra  Pgl Adek  Bin    Usman  Boy  dan  telah  dibuatkan  Berita  Acara  Penangkapannya.  Berdasarkan hasil  penangkapan  tersebut,  maka  dilakukan  upaya  paksa  penahanan  dengan  Surat Perintah  Penahanan  Nomor:  SP-Han/136/V/2021/Ditresnarkoba  tertanggal  28  Mei  2021, telah dilakukan Penahanan terhadap Anak berkonflik dengan Hukum Adek Putra Pgl Adek Bin  Usman  Boy  terhitung  tanggal  28  Mei  2021  sampai  dengan  tanggal  03  Juni  2021, kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanannya.
Kemudian  penyidik  melaksanakan  uji laboratorium terhadap  barang  bukti  dengan Surat  Nomor:  R/147/V/2021/Ditresnarkoba  tertanggal  28  Mei  2021  telah  dimintakan pemeriksaan  secara  Laboratories  atas  barang  bukti  Narkotika  Jenis  Sabu  pada  Labor Badan Pom Padang, guna menentukan golongan narkotika sebagai barang bukti.
Berdasarkan surat Balai Besar
POM Padang Nomor: R- PP.01.01.3A.3A1.3A1106.21.1578  pada  tanggal  04  Juni  2021,  dengan  hasil  Pemeriksaan Barang  Bukti  dari  Laboratorium  BPOM  Padang,  sesuai  Laporan  Pengujian  Nomor.  Lab: 21.083.11.16.05.0505.K  yang  ditandatangani  oleh  Plh  Kepala  Bidang  Balai  Besar Pengawasan Obat Dan makanan di Padang Dra.Hilda Murni,MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Anak berkonflik dengan Hukum Adek Putra Pgl Adek Bin  Usman Boy benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Narkotika) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  tersangka,  serta  didukung  dengan barang bukti dan hasil Pemeriksaan Barang Bukti dari Laboratorium BPOM Padang, maka terungkap  fakta  bahwa  tersangka  atas  nama  Adek  Putra  Pgl  Putra  bin  Usman  Boy  telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara tersangka tanpa hak atau melawan  hukum  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika.
Tersangka menjual sabu kepada anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat yang melakukan  pembelian  secara  terselubung  ( under  cover  buy )  seharga  Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 02.45 Wib di  depan  Tiki  Jln.  Nipah  No  48  H  Kel.  Berok  Nipah  Kec.  Padang  Barat  Kota  Padang. Tersangka  menyimpan  sabu  tersebut  di  dalam  kotak  korek  api  warna  biru  kuning  dari kantong bagasi sepeda motor yang dikendarainya. Selain itu, sabu juga disimpan di rumah tersangka  yang  mana  telah  dilakukan  penyitaan  oleh  penyidik.  Adapun  tersangka mengakui  bahwa  sabu  tersebut  digunakan  untuk  diperjualbelikan  yang  didapat  dari orangtua tersangka.
Penerapan  hukum  terhadap  anak  sebagai  kurir  dalam  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  keterangan  anak  dan  bukti  chat  handphone  yang disita  oleh  penyidik  menunjukkan  bahwa  posisi  anak  sebagai  kurir  atau  disuruh  oleh orangtuanya dengan imbalan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli sepeda motor atas permintaan anak tersebut.
Dalam  rangka  penerapan  hukum  pada  tahap  penyidikan,  terhadap  tersangka disangkakan telah melanggar  Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Adapun  bunyi  pasal  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Pasal 114 ayat (1):
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan Narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  terpenuhi  sebagaimana  perbuatan tersangka  yaitu  setiap  orang,  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dan  unsur  menjual,
menerima, meyerahkan, menyimpan narkotika golongan I. Dimana dalam kasus ini adalah Adek Putra Pgl  Adek bin Usman Boy, lahir di Padang 08 Oktober 2003 umur 17 Tahun, jenis  kelamin  laki-laki,  suku  (Minang),  Pekerjaan  pengangguran,  pendidikan  terahir  SD, yang  beralamat  Gelugur  RT.002  RW.004  Kel.  Kubu  Dalam  Kec.  Padang  Timur  Kota Padang.
Pada  saat  penangkapan,  tersangka  telah  terbukti  menjual  dan  menyerahkan  sabu kepada  penyidik  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Bararat,  dan  pada  saat  penggeledahan  di rumah  tersangka,  ditemukan  barang  berupa  7  (tujuh)  paket  narkotika  jenis  sabu  yang dibungkus  plastik  klip  warna  bening  yang  dibalut  kertas  merah,  dan  5  (lima)  paket narkotika  jenis  sabu  yang  dibungkus  plastik  klip  warna  bening  yang  dibalut  kertas  ungu yang  ditemukan  di  dalam  sebuah  plastik  klip  ukuran  sedang  yang  di  temukan  di  dalam kantong  plastik  warna  hitam  yang  tergantung  didalam  plastik  bekas  di  dinding  dapur rumahnya. sehingga unsur-unsur dalam pasal ini telah terpenuhi oleh tersangka.
Pasal 112 ayat (1):
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  terpenuhi  sebagaimana  perbuatan tersangka yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum dan  menyimpan, menguasai narkotika golongan I. Adek Putra Pgl Adek bin  Usman Boy tanpa secara melawan hukum telah  menyimpan  atau  menguasai  narkotika.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  pada  saat penangkapan  tersangka,  ditemukan  di  kantong  bagasi  depan  pada  kendraan  Honda  Beat warna hitam BA 6463  QU.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penggeledahan  yang  dilakukan  oleh  penyidik Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat,  di  rumah  tersangka  ditemukan  barang  berupa  7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas  merah,  dan  5  (lima)  paket  narkotika  jenis  sabu  yang  dibungkus  plastik  klip  warna bening  yang  dibalut  kertas  ungu  yang  ditemukan  di  dalam  sebuah  plastik  klip  ukuran sedang  yang  ditemukan  di  dalam  kantong  plastik  warna  hitam  yang  tergantung  didalam plastik  bekas  di  dinding  dapur  rumahnya,  sehingga  unsur-unsur  pasal  ini  telah  terpenuhi oleh tersangka.
Maka  berdasarkan  dari  uraian  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa penerapan  hukum  oleh  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat  pada  tahap penyidikan  terhadap  anak  sebagai  kurir  dalam  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika, penyidik menerapkan  Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tersangka.
Menurut teori sistem peradilan pidana, KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah  memberi  legalisasi  hak  asasi  kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  membela kepentingannya  di  depan  pemeriksaan  aparat  penegak  hukum.  Dalam  pemeriksaan  oleh penyidik, tersangka telah diberikan kesempatan pada tersangka untuk membela diri, untuk menyampaikan apa yang diketahuinya, tanpa ada ancaman dan tekanan oleh penyidik.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  terdapat  beberapa  model  dalam  sistem  peradilan pidana  yang  diperkenalkan  oleh    Herbet  Packer,  yaitu  Crime  control  model,  yaitu pemberantasan  kejahatan  merupakan  fungsi  terpenting  dan  harus  diwujudkan  dari  suatu proses  peradilan  pidana.  Titik  tekan  dari  model  ini  yaitu  efktifitas,  kecepatan  dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh  petugas  kepolisian.  Model  sistem  peradilan  pidana  yang  kedua  adalah  Due  process model,  yaitu  menekankan  pada  fakta  dari  suatu  kasus  yang  diperoleh  melalui  prosedur formal  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Prosedur  itu  penting  dan  tidak  boleh diabaikan,  melalui  suatu  tahapan  pemeriksaan  yang  ketat  mulai  dari  penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan.
Penyidikan  terhadap  anak  sebagai  kurir  dalam  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika    pada  laporan  nomor  LP/207/V/2021/SPKT  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat,  sesuai  dengan  prinsip  Due  process  model  dalam sistem  peradilan  pidana  yang  menekankan  pada  fakta  dari  suatu  kasus  yang  diperoleh melalui  prosedur  formal  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Prosedur  tersebut dilaksanakan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  berserta  peraturan terkait, mulai  dari  penyelidikan selanjutnya  penyidik  melaksanakan  penyidikan  dengan  diterbitkannya  Surat  Perintah Penyidikan  Nomor:  SP.Sidik/125/V/2021/Ditresnarkoba  tertanggal  27  Mei  2021  dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/112/V/2021/Ditresnarkoba  tertanggal  27  Mei  2021  kepada  Kejaksaan  Negeri Padang.
Terhadap  tersangka  telah  dilakukan  penggeledahanb  dengan  Surat  Perintah Penggeledahan  Nomor  :  SPP.Dah/136/V/2021/Ditresnarkoba  tertanggal  27  Mei  2021, kemudian  telah  dibuatkan  Berita  Acara  Penggeledahannya  dan  telah  dimintakan Persetujuan  Penggeledahan  kepada  Ketua  PN  Padang  dengan  Nomor  Surat R/864/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penggeledahannya dengan Surat Nomor: 210/PG.V/2021/PN.PDG tanggal 28 Mei 2021.
Dalam  hal  melakukan  penyitaan,  Penyidik  telah  menerbitkan  Surat  Perintah Penyitaan  Nomor  Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor:  SP.Sita/145/V/2021  /Ditresnarkoba, tertanggal  27  Mei  2021  yang  telah  dibuatkan  berita  acara  penyitaannya  dan  telah dimintakan  Persetujuan  Penyitaan  kepada  Ketua  PN  Padang  dengan  Nomor  Surat R/865/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaannya dengan Surat Nomor: 506/Pen.Pid/2021/PN.PDG tertanggal 28 Mei 2021.
Selanjutnya  penyidik  meminta  status  barang  bukti  ke  Kejaksaan  Negeri  Padang dengan  Surat  Pemberitahuan  Permintaan  Status  Barang  Bukti  perkara  Narkotika  jenis Sabu  dengan  Nomor  :  B/112/V/2021/Ditresnarkoba  tertanggal  28  Mei  2021  atas  nama Anak  berkonflik  dengan  Hukum  Adek  Putra  Pgl  Adek  Bin    Usman  Boy,  dan  telah dikeluarkan  Surat  Ketetapan  Status  Barang  Sitaan  Narkotika  jenis  Sabu  oleh  Kejaksaan Negeri Padang dengan Surat Nomor:  B-316/L.3.10/Enz.1/05/2020, tanggal  29 Mei 2021. Pada  saat  melakukan  penangkapan,  peenggeledahan  dan  penyitaan  tersebut  telah disaksikan  oleh  ketua  RT  dan  dua  orang  saksi  dari  masyarakat  setempat,  sehingga penyidik  dalam  melakukan  penerapan  hukum  terhadap  anak  sebagai  kurir  dalam  tindak
pidana  penyalahgunaan  narkotika  sebagaimana  dalam  laporan  polisi  nomor LP/207/V/2021/SPKT  telah  sesuai  dengan  prosedur  formal  sistem  peradilan  pidana  yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.
Frank  Remington,  memperkenalkan  gagasan  mengenai  rekayasa  administrasi peradilan  pidana  melalui  pendekatan  sistem.  Gagasan  ini  diletakkan  pada  mekanisme administrasi  peradilan  pidana.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama  lain.  Sehingga  dari  seluruh  rangkaian  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  oleh Penyidik  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat  anak  sebagai  kurir  pada  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  telah  sesuai  dengan  prosedur  penyelesaian  perkara  dalam sistem peradilan pidana.
Selanjutnya,  berpijak  pada  teori  penegakan  hukum,  sebagaimana  yang diketengahkan  oleh  Soerjono  Soekanto,  yang  menyebutkan  bahwa  penegakan  hukum merupakan    kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah- kaidah,  pandangan-pandangan  yang  mantap  dan  mengejawantah  kannya  dalam  sikap, tindak  sebagai  serangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan  kedamaian pergaulan  hidup.  Dalam  penegakan  hukum  mengandung  tiga  unsur,  pertama  kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak  boleh  menyimpang,  atau  dalam  pepatah  meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus ditegakkan  (fiat  justitia  et  pereat  mundus).  Hukum  harus  dapat  menciptakan  kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat terhadap hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada  laporan  nomor  LP/207/V/2021/SPKT,  menurut  peneliti,  penyidik  sebagai  aparat penegak  hukum  telah  bertindak  dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  pada masyarakat  maupun  tersangka,  dimana  terhadap  tersangka  diterapkan  Pasal  114  ayat  (1) Subs  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Adapun  penyidik  dalam  melaksanakan  penerapan  hukum  berdasarkan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  serta  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Hukum  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  hukum  harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan  menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Dalam  penerapan  hukum  terhadap  anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tujuan yang ingin dicapai oleh penyidik adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi tersangka maupun pada masyarakat. Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  tersangka  agar  tidak mengulangi  perbuatannya  tersebut.  adapun  tujuan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  adalah agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.
Dalam  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  hukum  harus  adil  karena  hukum bersifat  umum  dan  berlaku  bagi  setiap  orang  dan  bersifat  menyamaratakan.  Penyidik dalam  menerapkan  hukum  terhadap  anak  sebagai  kurir  pada  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  telah  berlaku  adil  pada  tersangka,  karena  ketentuan  hukum yang  disangkakan  kepada  tersangka  telah  sesuai  dengan  perbuatan  tersangka,  dan
perbuatan  tersangka  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  dalam  pasal  yang  telah disangkakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyidik dalam menerapkan hukum  terhadap  anak  sebagai  kurir  pada  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  telah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penegakan hukum.
Berpijak  pada  teori  perlindungan  hukum  menurut  Satjito  Rahardjo,  yang mengatakan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  hak  asasi  manusia  kekuasaan  kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat  supaya  terhindar  dari penyalahgunaan narkotika, yang diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh adalah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum untuk melindungi kepada masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menyebutkan  bahwa  undang-undang  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  ketersediaan Narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari  penyalahgunaan  Narkotika;  memberantas  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;  serta menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi medis  dan  sosial  bagi  Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat memberikan perlindungan  hukum  berdasar  pada  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  i  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13,  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  bertugas  melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda, masyarakat,  dan  lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan  atau  bencana  termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  masyarakat  agar  terhindar  dari penyalahgunaan  narkotika  dengan  cara  menerapkan  hukum  kepada  tersangka  yang merupakan  kurir  narkoba.  Penyidik  sebagai  aparat  penegak  hukum  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  sebagaimana  yang  diamanatkan  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam undang-undang  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  Polri  merupakan  alat  Negara  yang berperan  dalam  pemeliharaan  kamtibmas,  gakkum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  Kamdagri. Penyidik  telah  melaksanakan  penyidikan  untuk  menerapkan  ketentuan  hukum  yang berlaku terhadap terhadap tersangka selaku pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban.  Dari hasil pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa  penerapan hukum terhadap anak sebagai  kurir  pada  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  pada  laporan  nomor LP/207/V/2021/SPKT  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  114 ayat  (1)  Subs  Pasal  112  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir  Pada  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Dan  Upaya  Menanggulangi Kendala Tersebut
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penyidik  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera Barat,  terdapat  kendala  yang  ditemui  penyidik  dalam  penerapan  hukum  terhadap  anak sebagai  kurir  pada  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  berdasarkan  dari  hasil penelitian  maka  peneliti  menemukan  beberapa  poin  kendala  yang  meliputi;  pelaku  anak tidak  dapat  menunjukkan  keberadaan  orangtua  dan  pada  saat  tertangkap  hubungan  anak dan  orangtua  terputus.  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  tersangka  bahwa  pekerjaan menjual  sabu  diterima  dari  orang  tua  laki-laki  tersangka.  Namun  tersangka  tidak mengetahui dimana keberadaan orang tua laki-lakinya saat ini, karena orang tua laki-laki tidak tinggal bersamanya di rumah itu.
Selanjutnya,  di  sisi  penerapan  hukum  penyidik  hanya  dapat  mengakomodir perintah  Undang-undang  Narkotika,  yang  hanya  mengatur  ancaman  pidana  bagi  setiap pelaku tanpa  membedakan  usia.  Dalam Undang-undang  Nomor  35  Narkotika  2009  tidak terdapat pembedaan bagi subjek hukumnya. Dimana sanksi pidana bagi pelaku yang masih di  bawah  18  tahun  dan  pelaku  dewasa  disamakan.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  anak pelaku  penyalahgunaan  narkotika  pada  laporan  polisi  nomor  LP/207/V/2021/Spkt-Sbr, dimana Adek Putra Pgl Adek Bin  Usman Boy masih berumur 17 Tahun.
Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi kurir mereka terbujuk oleh  iming-iming  bandar  yang  akan  memberikan  imbalan  berupa  uang  yang  cukup  besar kepada  anak  sehingga  mereka  mau  menjadi  kurir.  Perlu  dipahami  bahwa  anak  berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga  dalam  kondisi  ini  anak  sepatutnya  diposisikan  sebagai  korban  bukan  sebagai pelaku.  Penempatan  anak  pada  tahanan  bukan  suatu  tindakan  yang  tepat  meskipun didasarkan  pada  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  karena  penyidik  harus memperhatikan  aspek  kemanfaatan  dan  dampak  negatif  yang  dapat  terjadi  apabila  anak ditempatkan  dalam  tahanan.  Pada  saat  anak  tertangkap  menjadi  kurir  narkoba  mereka seharusnya bukan dipidanakan melainkan harus dibimbing dan dilindungi hak-haknya.
Selanjutnya,  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  Narkotika  yang  dilakukan  oleh anak  memakan  waktu  lama  dikarenakan  menunggu  hasil  penelitian  dari  Badan Pemasyarakatan  (BAPAS),  sementara  waktu  penahanan  terhadap  anak  sebagai  pelaku sangat  terbatas  merujuk  pada  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Tujuan  hukum  pidana  harus  memperlihatkan tujuan  pembangunan  nasional  yaitu  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  dan merata  materil,  spirituik  berdasarkan  Pancasila,  maka  penggunaan  hukum  pidana bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  mengadakan  penggagasan  terhadap tindakan  penaggulangan  itu  sendiri.  Perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah ditanggulangi  dengan  hukum  pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang  dikehendaki  yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
Dalam upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dilakukan secara preventif maupun represif. Segala bentuk kejahatan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan  tidak  boleh  dibiarkan  terus  terjadi,  karena  dapat  mengganggu  kesejahteraan  dan keamanan  bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, untuk melenyapkan atau membuat
kejahatan  tidak  terjadi  lagi  hanya  menjadi  khayalan  belaka,  sebab  selama  masih  ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan  yang berbeda-beda, maka selama itu juga segala bentuk kejahatan akan ada.
Pihak Kepolisian dalam rangka penerapan hukum sering mengalami kendala dalam memberantas  kejahatan  termasuk  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  namun  pihak kepolisian tetap terus mengupayakan sesuatu terhadap segala bentuk kejahatan agar tidak terjadi lagi dan dapat ditekan laju perkembangannya. Sebagai unsur utama di dalam sistem peradilan pidana yang memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka kepolisian bertanggung  jawab  terhadap  perannya  sebagai  penegak  hukum.  Akan  tetapi,  karena keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dari  kepolisian  yang  berkaitan  dalam  upaya penganggulangan kejahatan menjadikan tidak efektifnya upaya tersebut. Mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kendala dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara penyidik berkoordinasi dengan masyarakat  setempat  dan  Badan  Pengawasan  Obat  Dan  makanan  Kota  Padang  dalam melakukan penerapan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka.
Berpijak pada teori perlindungan  yang dikemukakan oleh  Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa perlindungan adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan  cara  mengalokasikan  suatu  hak  asasi  manusia  kekuasaan  kepadanya  untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Memahami arti hukum yang dinyatakan oleh  Notohamidjojo,  hukum  ialah  keseluruhan  peraturan  yang  tertulis  dan  tidak  tertulis yang  biasanya  bersifat  memaksa  untuk  kelakuan  manusia  dalam  masyarakat  negara  serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.
Sehingga di dalam perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara  sadar  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan  pemenuhan  kesehjahteraan  hidup  sesuai dengan  hak-hak  asasi  manusia.  Tujuan  penyidik  menerapkan  hukum  terhadap  anak sebagai  kurir  pada  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  adalah  untuk  melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  hak  asasi  manusia  kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut.  namun  dalam memberikan  perlindungan  tersebut,  penyidik  mengalami  beberapa  kendala.  Meskipun mengalami kendala tersebut, penyidik tetap mengupayakan untuk mengatasinya.

## KESIMPULAN
1. Penerapan  hukum  terhadap  anak  sebagai  kurir  dalam  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keterangan anak dan bukti chat handphone yang disita  oleh  penyidik  menunjukkan  bahwa  posisi  anak  sebagai  kurir  atau  disuruh  oleh orangtuanya  dengan  imbalan  uang  hasil  penjualan  digunakan  untuk  membeli  sepeda motor atas permintaan anak tersebut. meskipun posisi anak sebagai kurir, penyidik tetap menerapkan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana anak tersebut terbukti telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.
2. Kendala  yang  ditemui  penyidik  dalam  penerapan  hukum  terhadap  anak  sebagai  kurir pada  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  hanya  sebatas  pada  saat  penangkapan,
dimana  pelaku  anak  tidak  dapat  menunjukkan  keberadaan  orangtua  dan  pada  saat tertangkap  hubungan  anak  dan  orangtua  terputus.  Di  sisi  penerapan  hukum,  penyidik hanya  dapat  mengakomodir  perintah  Undang-undang  Narkotika,  yang  hanya  mengatur ancaman  pidana  bagi  setiap  pelaku  tanpa  membedakan  usia.  Selanjutnya,  penyidikan terhadap  tindak  pidana  Narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  memakan  waktu  lama dikarenakan menunggu hasil penelitian dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS), sementara waktu  penahanan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  sangat  terbatas  merujuk  pada  Pasal  33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta, 1995 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama, Cetakan. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2010 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
Buchari  Said, Ringkasan  Pidana  Materil ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan,  Bandung, 2008
Djoko  Prakoso, Lembaga  Bimbingan  Kenakalan  Remaja  (Etiologi  Juvenile  Deliquency) , Alumni, Bandung,1997
Dulfi Muis, Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak, Jurnal Hukum Maksigama Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016
Darwan Print, Hukum Acara Pidana dalam Praktek , Djambatan, Jakarta, 1998 Eddy O.S Hiarie, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014
Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras , Yrama Widya, Bandung, 2004
Elisabeth Juniarti, Diversi Dan Keadilan Restoratif , Pusaka Indonesia, Medan, 2014 H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Pres , Malang, 2016 Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana  Untuk  Mahasiswa  dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II , Malang, 2006
Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum , Nuha Medika, Yogyakarta, 2013
Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak , UMM Press, Malang, 2009
Laila  Dyah  Rachmawati, Rekonseptualisasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak , Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2021
Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  di  Indonesia–Teori,  Praktik  dan  Permasalahannya. CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
Meinarda Dan Simanjorang, Upaya Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019
M. Husein harun, Penyidik Dan Penuntut Dalam  Proses Pidana , PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
M.Yahya  Harahap. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta , Jakarta, 1993
Moh.  Taufik  Makarao,  Suhasril,  dan  H.  Moh  Zakky, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984
R Tresna, Asas-asas Hukum Pidana, Unpad, Bandung, 1959
R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1, Penerbit: PT. Karya Nusantara, Sukabumi,1984 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana, Jakarta, 2011 Satjipto  Raharjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing. Yogjakarta, 2009
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Penerapannya ,  Alumni  Ahaem-Pthaem,  Jakarta, 1986
Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia , Medan area University Press, Medan, 2012 Soedjono D, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia , Karya Nusantara, Bandung, 1977 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Raja Grafindo, Jakarta, 2011
Tolib  Effendi, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perbandingan  Komponen  dan  Proses  Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013 Wison  Nadack, Korban  Ganja  dan  Masalah  Narkotika ,  Indonesia  Publishing  House, Bandung, 1983
Yesmil  Anwar  &  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep,  Komponen  &  Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2011 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2007  tentang  Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan Tindak Pidana.