How to cite: Melissa  B.  Darbang  (2023) Refleksi  Kritis  Rekriminalisasi  Penghinaan  Presiden  di  Indonesia, (8)  7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## REFLEKSI  KRITIS  REKRIMINALISASI  PENGHINAAN  PRESIDEN  DI INDONESIA
Melissa B. Darbang Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia E-mail: melidarbang@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rekriminalisasi penghinaan presiden dengan meninjau  sistem  demokrasi  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Sejak  disahkannya rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (UU  1/2023),  pengaturan  terkait  penghinaan  presiden  menjadi polemik  di  tengah  masyarakat.  Masyarakat  menilai  bahwasanya  pengaturan penghinaan  presiden  merupakan  wujud  upaya  pemerintah  dalam  membungkam aspirasi dan suara rakyat dalam berdemokrasi.  Metode penelitian yang digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normatif  law  research )  dengan  melakukan penelitian  terhadap  kaidah  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menyusun deskripsi secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta.  Penelitian  ini  akan memaparkan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu serta suatu peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal atau  majalah  ilmiah,  makalah,  serta  literatur  pendapat  sarjana  (doktrin).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia turut tunduk pada Pancasila  sebagai  landasan  filosofis  Indonesia,  sehingga  unsur  kebebasan  dalam demokrasi  tidak  dapat  disalahgunakan  sebagai  upaya  penghinaan.  Selain  itu, pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden  dapat  sejalan  dengan  teori  tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yaitu memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, apabila diterapkan dengan bijak.
Kata Kunci: Rekriminalisasi; Penghinaan Presiden; Demokrasi.

## Abstract
This study aims to examine the recriminalization of presidential insults by reviewing the democratic system applied in Indonesia. Since the passage of Bill Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Law 1/2023), regulations related to insulting the president have become polemics in the community. The public considers that the arrangement of presidential insults is a manifestation of the government's efforts to silence the aspirations and voices of the people in democracy. The research method used is normative law research by conducting qualitative research on legal rules in laws and regulations. This research is descriptive in nature which aims to compile a
systematic, factual and accurate description of the facts. This research will describe the state of law that applies in a certain place and a certain legal event that occurs in  society.  This  research  uses  secondary  data  consisting  of  laws  and  regulations, books,  journal  articles  or  scientific  magazines,  papers,  and  scholarly  opinion literature  (doctrine).  The  results  of  this  study  show  that  the  democratic  system  in Indonesia  is  also  subject  to  Pancasila  as  Indonesia's  philosophical  foundation,  so that  the  element  of  freedom  in  democracy  cannot  be  misused  as  an  attempt  to humiliate. In addition, the regulation of the criminal act of insulting the president can  be  in  line  with  the  theory  of  legal  objectives  presented  by  Gustav  Radbruch, namely fulfilling the elements of justice, certainty, and legal expediency, if applied wisely.
Keywords: Recriminalization; Presidential Contempt; Democracy.

## Pendahuluan
Pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden  pada  mulanya  tercantum  dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terdahulu).  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  pasal  tersebut  dicabut  oleh  Mahkamah Konstitusi  (MK)  setelah  adanya  pengajuan  Judicial  Review  berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (Putusan MK No. 013-022/PUU- IV/2006). Pada masa itu, pasal penghinaan presiden diuji karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penghinaan presiden sempat mengalami dekriminalisasi setelah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
MK  berpendapat  bahwa  Indonesia  merupakan  suatu  negara  hukum  yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga tidak relevan jika tetap mengimplementasikan pengaturan sebagaimana tercantum dalam ketiga pasal tersebut (Gaffar, 2013). Hal ini dinilai juga dapat berimplikasi pada penegakan prinsip persamaan derajat di mata hukum (equality before  the  law),  penegakan  terhadap  kebebasan  mengeluarkan  pikiran  dan  pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum (Risdianto, 2017).
Lambat  laun,  pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden  kembali  muncul  di permukaan  sejak  dikeluarkannya  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RKUHP).  Kemudian,  sejak  disahkannya  RKUHP  tersebut  menjadi  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), maka pengaturan tindak pidana penghinaan presiden resmi mengalami rekriminalisasi.
Berdasarkan Pasal 218 ayat (1) KUHP, tindak pidana penghinaan presiden diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut, pada Pasal 219 KUHP merupakan pengaturan  bagi  tindak  pidana  penghinaan  presiden  yang  dilakukan  dengan  sarana teknologi  informasi  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah).  Adapun  kedua  pasal tersebut diatur termasuk ke dalam kategori delik aduan.
Berdasarkan  analisis  dari  penelitian  terdahulu,  rekriminalisasi  pengaturan  tindak pidana penghinaan presiden sejatinya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan, selain dikarenakan  pasal-pasal  yang  muncul  kembali  memuat  substansi  yang  sama  seperti  di dalam  KUHP  terdahulu,  hal  tersebut  juga  dikarenakan  oleh  hal-hal  sebagai  berikut (Rahmasari & Soeskandi, 2022):
a) Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 seharusnya menjadi dasar hukum yang bersifat final , sehingga dalam hal ini pemerintah maupun DPR tidak mematuhinya; b)  Tidak  ada  argumentasi  yang  sah  terkait  keselamatan  publik,  kebebasan, ketertiban  umum  serta  moral  publik  apabila  rekriminalisasi  pengaturan  tindak pidana penghinaan presiden tetap berjalan;
c) Pengaturan tindak pidana penghinaan presiden tidak relevan apabila diterapkan di negara demokrasi;
d) Tidak terdapat penjelasan secara spesifik mengenai bentuk, unsur, serta maksud dari  frasa  “penghinaan”  yang  berpotensi  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda, sehingga  asas  kepastian  hukum  dalam  penerapan  pengaturan  tindak  pidana penghinaan presiden dapat terganggu;
e) Pada dasarnya hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang;
f) Tindak idana penghinaan presiden masih terpaku pada pemidanaan sebagai jalan keluar; dan
g) Prinsip persamaan di mata hukum tidak dicerminkan melalui pengaaturan tindak pidana penghinaan presiden.
Jauh  sebelum  UU  1/2023  disahkan,  Widayati  pada  tahun  2017  menyampaikan pandangannya terkait rencana rekriminalisasi tindak pidana penghinaan presiden, yaitu hal tersebut tidak perlu diatur kembali dalam RKUHP, mengingat bahwa substansi yang termuat dalam KUHP maupun RKUHP memiliki kesamaan, serta menimbang bahwa MK telah  membatalkan  pasal  pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden  karena bertentangan dengan UUD 1945 (Widyati, 2017).
Selain itu, para pembentuk undang-undang seyogianya dapat membuktikan bahwa rekriminalisasi  penghinaan  presiden  diusung  demi  kepentingan  negara,  akan  tetapi penjelasan  pasal  tersebut  tidak  menguraikan  secara  jelas  kepentingan  apa  yang  ada  di balik pengaturan tindak pidana penghinaan presiden (Widayati, 2017).
Berangkat dari uraian di atas, peneliti lainnya juga berpandangan bahwa pengaturan tindak  pidana  penghinaan  presiden  tidak  sesuai  dengan  tujuan  utama  suatu  kebijakan hukum  pidana,  yaitu  demi  melindungi  masyarakat  serta  memenuhi  kesejahteraan masyarakat  Indonesia.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Sudarto,  yang  dikutip  melalui (Ramdan, 2020), bahwa dalam menggunakan hukum pidana, perlu mempertimbangkan tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur secara  merata  baik  materiil  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila.  Oleh  karena  itu sebuah  kebijakan  hukum  pidana  selain  bertujuan  untuk  memberantas  kejahatan,  juga digunakan  sebagai  upaya  penanggulangan  kejahatan  itu  sendiri  (mencegah),  demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (Amrullah & SH, 2022).
Lebih  lanjut,  Prinsip  negara  demokrasi  meliputi  hubungan  antara  masyarakat dengan  pemimpin  negara  yang  timbul  melalui  mekanisme check  and  balance sebagai representasi penguatan negara dalam bentuk vertical (Ariyanti, 2019). Oleh karena itu, bentuk  perlindungan  secara  khusus  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden  seharusnya tidak sesuai dengan negara yang menganut prinsip presidensial demokratis. Mengingat sudah diatur mengenai pasal penghinaan secara umum dalam KUHP terdahulu maupun UU  1/2023,  maka  pasal  pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden  cenderung mencerminkan  kediktatoran  penguasa  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi dalam jabatan atau kekuasaannya (Anwar, 2023).
Bertolak belakang dengan pandangan penelitian-penelitian sebelumnya, Hairi justru menilai bahwa pengaturan penghinaan presiden memiliki urgensi untuk tetap ada dalam hukum positif Indonesia, dengan catatan perlunya penyesuaian penjelasan dari pasal yang dimakud. Hairi berpandangan bahwa rumusan pasal pengaturan tindak pidana penghinaan presiden memiliki unsur yang berbeda dalam KUHP dan UU 1/2023 (Hairi, 2022). Begitu juga  dengan  penelitian  oleh  Agustama  pada  tahun  2019,  yang  menyatakan  bahwa pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden  masih  diperlukan  untuk  mengisi kekosongan  hukum  serta  mengingat  bahwasanya  presiden  merupakan  simbol  dari kedaulatan,  kelangsungan  dan  keagungan  atau  kebesaran  dari  seorang  Kepala  Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (Agustama, 2019).
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pisau analisis  yang  dijadikan  parameter  dalam  menganalisis  rekriminalisasi  penghinaan presiden di Indonesia, yaitu dengan menggunakan teori tujuan hukum yang diprakarsai oleh  Radbruch.  Sebagaimana  disampaikan,  bahwa  hukum  memiliki  tiga  tujuan  utama, yakni  kemanfaatan,  kepastian,  dan  keadilan  (Muslih,  2014).  Dalam  kaitannya  dengan pengaturan penghinaan presiden, penelitian ini meninjau penerapan pengaturan tersebut baik dari segi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
Hal tersebut diharapkan agar pengaturan tindak pidana penghinaan presiden dapat diterapkan  dengan  optimal  tanpa  menutup  hak  demokrasi  masyarakat  Indonesia. Mengingat sebuah adagium yang berkata bahwa “ demokrasi tanpa hukum dapat menjadi liar  dan  mengakibatkan  anarki,  sedangkan  hukum  tanpa  demokrasi  bisa  zalim  serta sewenang-wenang .”

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative law research ) (Ali Z. , 2010), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam  peraturan  perundang-undangan  secara  kualitatif.  Penelitian  ini  mengkaji  suatu hukum yang dirancang sebagai norma atau aturan yang diberlakukan terhadap masyarakat serta  menjadi  panduan  bagi  tindakan-tindakan  masyarakat  (Muhaimin,  2020),  secara spesifik terkait pengaturan tindak pidana penghinaan presiden dalam UU 1/2023.
Penelitian ini  bersifat  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menyusun  deskripsi  secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta pengaturan tindak pidana penghinaan presiden  serta  latar  belakang  rumusan  pengaturan  tersebut.  Penelitian  ini  akan
memaparkan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu serta suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam kata lain dengan melakukan riset mengenai kasus  penghinaan  presiden  di  Indonesia,  untuk  mengetahui  urgensi  pengaturan  tindak pidana penghinaan presiden tersebut.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, artikel jurnal atau majalah ilmiah, makalah, serta literatur pendapat sarjana  (doktrin).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  rangkaian  metode penelitian  ini  adalah  melalui  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka  ( library  research ). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  yang berkaitan  dengan  pengaturan  penghinaan  presiden.  Dalam  hal  ini,  teknik  analisis  data yang digunakan adalah analisis deduktif.

## Hasil dan Pembahasan

## Rekriminalisasi Penghinaan Presiden
Pada  hakikatnya,  tindakan  penghinaan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  315 KUHP  terdahulu,  yaitu  berbunyi  demikian:  “Tiap-tiap  penghinaan  dengan  sengaja yang  tidak  bersifat  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  yang  dilakukan  terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri  dengan  lisan  atau  perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan  atau diterimakan  kepadanya,  diancam  karena  penghinaan  ringan  dengan  pidana  penjara paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.”
Lebih  lanjut,  penghinaan  secara  khusus  terhada  martabat  presiden  atau  wakil presiden juga diatur dalam Pasal 134 KUHP terdahulu. Kilas  balik pada tahun 2006 silam,  Putusan  MK  No.  013-022/PUU-IV/2006  membatalkan  pengaturan  tindak pidana  penghinaan  presiden  tersebut  di  atas,  dengan  alasan  bahwa  pasal  tersebut berpotensi menghalangi publik dalam  menyampaikan kritik atas kebijakan maupun kinerja  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  maka  pasal  penghinaan  presiden  dinyatakan inkonstitusional,  yang  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti  tidak memiliki dasar hukum atau bahkan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  013-022/PUU-IV/2006  yang  diawali  oleh pengajuan Judicial Review dari Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis terkait Pasal 134, Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137  KUHP  terdahulu,  MK  berpendapat  bahwa  Indoensia merupakan  suatu  negara  hukum  yang  demokratis,  berbentuk  republik,  dan berkedaulatan  rakyat,  serta  menjunjung  tinggi  HAM  sebagaimana  diamanatkan dalam  UUD  1945,  sehingga  tidak  relevan  jika  tetap  mengimplementasikan pengaturan sebagaimana tercantum dalam ketiga pasal tersebut. Hal ini dinilai juga dapat  berimplikasi  pada  penegakan  prinsip  persamaan  di  mata  hukum,  penegakan terhadap kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.
Di  Indonesia,  kasus  penghinaan  maupun  penyerangan  martabat  presiden  atau wakil  presiden  kerap  terjadi  dari  tahun  ke  tahun.  Seperti  di  tahun  2005  sebelum adanya  pembatalan  terhadap  pasal  penghinaan  presiden,  seorang  penulis  blog  asal Yogyakarta, Herman Saksono (HS) ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penghinaan  terhadap  presiden.  Herman  dikatakan  memasang  foto  hasil retouch di
laman  blog  miliknya.  Lebih  rinci,  Herman  menghapus  wajah  Mayangsari  dan menggantinya dengan foto Presiden  Soesilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY). Atas perbuatan tersebut, HS dijerat dengan Pasal 134 KUHP terdahulu. Akan tetapi, kasus tersebut berhenti setelah HS menghapus foto rekayasa tersebut dari laman blog miliknya (Simanjuntak, 2021).
Selain kasus yang menimpa Presiden SBY di tahun 2005 tersebut, Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) juga mengalami hal yang serupa di tahun 2021. Pasalnya, seorang  dari  Bali  bernama  Harris  Syahputra  Damanik  (HSD)  ditangkap  atas unggahan  video  melalui  akun  Youtube  bernama  Raja  Haris  Raja  Record,  yang dianggap  menghina  Presiden  Jokowi.  Setelah  menyatakan  dirinya  bersalah  dan meminta maaf, kasus HSD dihentikan.
Kasus  penghinaan  terhadap  Presiden  Jokowi  tidak  selesai  samapi  disitu.  Belum lama ini, di awal tahun 2023, seorang mantan pegawai Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (Unibi), di Bandung, dipecat lantaran melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi melalui akun Twitter. Adapun penghinaan yang dilakukannya tersebut ditujukan terhadap  Presiden  Jokowi  di  saat  menghadiri  acara  Hari  Ulang  Tahun  ke-50  Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP). Mengutip unggahan akun @loegie, penghinaan tersebut berupa (detikSumut, 2023): “ Jadi Pengen Nimpuk Bibirnya Pake Batako…” Menurut  pendapat  Sudarto,  karakteristik  kriminalisasi  maupun  dekriminalisasi diklasifikasikan sebagai berikut dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 (Arief, 1996):
1)  Apakah  tindakan  tersebut  dibenci  oleh  masyarakat  dikarenakan  menimbulkan kerugian atau melahirkan korban;
2) Apakah biaya kriminalisasi terhadap suatu tindakan tersebut seimbang dengan hasil  yang  akan  dicapai  atau  cost  penyusunan  dan/atau  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum  serta  beban  kerugian yang ditimbulkan terhadap korban dan pelaku seimbang dengan situasi hukum yang hendak dicapai;
3)  Apakah  beban  aparat  penegak  hukum  seimbang  atau  dapat  diemban  oleh kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya; dan
4) Apakah perbuatan tersebut mengakibatkan terhambat atau terhalanginya tujuan negara, sehingga merupakan suatu ancaman bagi seluruh masyarakat. Rekriminalisasi tindak pidana penghinaan presiden muncul pada 3 (tiga) pasal di UU  1/2023,  yaitu  dalam  Pasal  218,  Pasal  219,  dan  Pasal  220  UU  1/2023.  Berikut  ini merupakan  uraian  perbandingan  muatan  pasal  pengaturan  tindak  pidana  penghinaan presiden dalam KUHP terdahulu dengan UU 1/2023.
Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP terdahulu dengan UU 1/2023
KUHP terdahulu UU 1/2023 Pasal  134:  Penghinaan  yang  dilakukan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana paling lama 6  (enam)  tahun,  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 218 ayat (1): Setiap orang yang di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat  diri  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal  218  ayat  (2):  Tidak  merupakan penyerangan  kehormatan  atau  harkat  dan martabat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri .
Pasal 136 bis: Dalam pengertian penghinaan pada pasal 134 termasuk juga perbuatan pada pasal 135, jika hal itu dilakukan diluar adanya yang terkena, baik tingkah laku di muka umum dengan perbuatan, lisan, atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya. Pasal  219:  Setiap  orang  yang  menyiarkan, mempertunjukkan,  atau  menempelkan  tulisan atau  gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum, memperdengarkan rekaman
sehingga terdengar  oleh  umum,  atau  menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan  kehormatan  atau  harkat  dan martabat  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau  lebih  diketahui  umum,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal  137:  Jika  pembuat  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan  profesinya  dan  pada  waktu  itu belum lewat  dari 2 (dua) tahun sejak adanya putusan  pemidanaan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf g. Pasal 220 ayat (1): Tindak Pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  218  dan Pasal  219  hanya  dapat  dituntut  berdasarkan aduan.
Pasal  220  ayat  (2):  Pengaduan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan secara  tertulis  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.
Terlihat perbedaan mendasar dalam konsep pengaturan tindak pidana penghinaan presiden  yang  sebelumnya  tertuang  dalam  KUHP  terdahulu  sebagai  delik  biasa, sedangkan dalam UU 1/2023, penghinaan presiden tersebut menjadi delik aduan. Delik aduan  mengacu  pada  hal  atau  perkara  yang  harus  diajukan  pengadu;  melalui  proses pengaduan. Secara etimologis, delik aduan berarti pelanggaran yang hanya diproses jika ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II  menjelaskan  bahwa  dalam  delik  aduan,  penuntutan  terhadap  pelanggaran  tersebut bergantung  pada  persetujuan  korban  yang  terkena  dampak  (Fernando,  Pujiyono,  & Rochaeti, 2022).
Timbul  tanda  tanya  besar  terhadap  pengesahan  KUHP  di  awal  tahun  2023  yang kembali  memunculkan  pasal  terkait  pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden. Publik berpendapat bahwa apabila pemerintah dan perancang undang-undang bermaksud untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana  dan  terlepas  dari  produk  jajahan,  maka seharusnya  produk  hukum  yang  baru  (UU  1/2023)  bersifat  progresif  dengan menghilangkan pasal-pasal yang tidak relevan dengan identitas Bangsa Indonesia.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Negara  Belanda  dipimpin  oleh  seorang  ratu  yang tidak dapat digantikan sampai dia meninggal, maka dari itu terdapat pengaturan mengenai penghinaan  terhadap  pimpinan  negaranya.  Sedangkan  kembali  ke  Indonesia  sebagai negara  demokrasi,  beberapa  oknum  masyarakat  menilai  pengaturan  tindak  pidana penghinaan presiden dinilai tidak tepat (Indriyani, 2022).

## Pengaturan Tindak Pidana Penghinaaan Presiden Ditinjau dari Sistem Demokrasi di Indonesia
Demokrasi, hukum, dan HAM merupakan tiga komponen utama dalam kehidupan berbangsa  dna  bernegara  di  Indonesia.  Sebagaimana  dikutip  oleh  Tjipta  Lesmana, Kenneth janda mengartikan demokrasi sebagai “ authority in, or rule by, the people ”, yang
memiliki  makna  bahwa  kekuasaan  berada  di  tangan  masyarakat  oleh  masyarakat (Lesmana, 2005).
Pada  praktiknya,  demokrasi  memungkinkan  masyarakat  menyampaikan  kritik terhadap  pemerintah,  yang  kerap  dilakukan  melalui  media  sosial.  Hal  ini  secara  tidak langsung  berhasil mendorong  pemilih muda  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pemilihan umum  dan  bahkan  mempengaruhi  keputusan  pemungutan  suara  melalui  pendapat, komentar, berteman, mengikuti kandidat, dan dengan mudah menyebarkan tautan atauun unggahan  sekaligus  memberikan  reaksi  suka  atau  tidak  suka  (Lawelai,  Sadat,  & Suherman, 2022).
Mengingat demokrasi yang dianut oleh Indonesia merupakan Demokrasi Pancasila, maka  kebebasan  individu  yang  ada  bukan  sekedar  bebas,  melainkan  perlu  dibarengi dengan  rasa  tanggung  jawab  atas  kebebasan  itu  sendiri  (Tjenreng,  2020).  Hal  tersebut merupakan  ciri  khas  demokrasi  Pancasila,  dimana  tanggung  jawab  individu  bersifat vertikal (mengacu pada sang Pencipta), atau kerap disebut sebagai humanism-religious (Tjarsono, 2013).
Lebih lanjut mengenai Demokrasi Pancasila, terdapat 11 ciri yang disampaikan oleh Aziz  pada  tahun  2016,  sebagaimana  dikutip  melalui  (Hidayah,  Ulfa,  Aprillio,  & Belladonna,  2022);  1)  kedaulatan  rakyat;  2)  asas  musyawarah  mufakat  dan  gotong royong;  3)  pengambilan  keputusan  melalui  musyawarah  mufakat;  4)  ketiadaan  sistem partai pemerintahan maupun oposisi; 5) pengakuan dan penyelarasan hak dan kewajiban; 6)  menjunjung  tinggi  HAM;  7)  ketidaksetujuan  rakyat  atas  kebijakan  pemerintah diaspirasikan melalui perwakilan rakyat; 8) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,  dan  rahasia;  9)  menganut  sistem  partai;  10)  tidak  mengakui  adanya  diktator mayoritas dan tirani minoritas; dan 11) kepentingan rakyat diutamakan atas kepentingan pribadi.
Berbicara  mengenai  kebebasan  individu,  terdapat  berbagai  hak  atas  kebebasan berpendapat,  antara  lain  hak  atas  kebebasan  berekspresi  ( the  right  to  freedom  of expression ),  hak  atas  kebebasan  berpendapat  ( the  right  to  freedom  of  opinion ),  serta kebebasan  berbicara  dan  berekspresi  ( freedom  of  speech  and  expression ).  Perbedaan istilah ketiganya memiliki makna serta maksud yang sama (Manan, 2014).
Selain  itu,  kebebasan  dalam  berdemokrasi  juga  kerap  disandingkan  dengan kebebasan  pers  yang  memberikan  hak  terhadap  masyarakat  untuk  mengetahui  segala peristiwa yang sedang terjadi (termasuk kinerja pemerintah), sehingga terciptanya prinsip check and balance sekaligus pengendalian atas kekuasaan. Media saat ini disebut sebagai pilar  demokrasi  dikarenakan  pada  dasarnya  kebebasan  pers  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas demokrasi di suatu negara (Viryawan, Maritza, & Setyaningrum, 2022).
Merujuk  pada  penelitian  terkait  demokrasi  dan  kebebasan  pers,  telah  terjadi penurunan  demokrasi  sejalan  dengan  penurunan  kebebasan  sipil  di  sejumlah  negara, selain Indonesia. Negara-negara dengan skor demokrasi rendah dan masalah kebebasan sipil  yang  buruk  juga  memiliki  kebebasan  pers  dan  media  yang  terbatas.  Secara keseluruhan,  Asia  Tenggara  tidak  pernah  menjadi  wilayah  yang  ramah  bagi  organisasi dan pekerja media. Timor Leste, Indonesia, dan Malaysia memiliki kondisi yang relatif lebih  baik  daripada  tiga  negara  lainnya.  Namun,  masih  ada  kekhawatiran  terhadap penurunan  kebebasan  pers  karena  masih ada  regulasi  yang  memungkinkan  pemerintah untuk membatasi dan mengendalikan kebebasan pers (Ramadlan & Masykuri, 2021).
Dapat  disimpulkan,  bahwa  di  Indonesia  kesemua  kebebasan  tersebut  memiliki batasan. Batasan yang paling jelas adanya adalah kebebasan berpendapat atau berbicara
tidak dapat disalahgunakan sebagai upaya penghinaan terhadap orang lain. Bila dikaitkan dengan  esensi  tanggung  jawab  dalam  demokrasi  Pancasila,  maka  setiap  individu masyarakat  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  hak  individu lainnya agar tidak dihina.
Kendati  demikian,  terdapat  pandangan  menarik  dari  MK  terkait  demokrasi  dan kebebasan berekspresi, yang dituangkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009  (Putusan  MK  No.  2/PUU-VII/2009),  yaitu  berbunyi  demikian: ” Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan  pencemaran  nama  baik.  Mendengung-dengunkan  nilai-nilai  demokrasi  tanpa disertai  dengan  penghargaan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  sama  halnya  dengan menggelincirkan  demokrasi  itu  sendiri  pada  titik  terendah  dan  itulah  saat  kematian demokrasi yang diagungkan itu, karenanya konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi . Hal  tersebut  berarti  HAM  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pedoman  pelaksanaan HAM  di  Indonesia.  HAM  di  Indonesia terletak  pada  keseimbangan  antara  hak  dengan kewajiban asasi  sebagai  anggota  masyarakat  (Ali  M.  ,  2010).  Sejatinya  konsep  negara hukum  maupun  negara  demokrasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Indonesia,  keduanya merupakan karakteristik bangsa yang juga diatur secara tegas dalam UUD 1945.
Maka, dalam implementasinya kebebasan yang diatur dalam demokrasi itu sendiri memiliki batasan-batasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam suatu negara hukum,  yang  dilaksanakan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  tanpa merampas kebebasan masyarakat itu sendiri. Melainkan, tujuannya adalah sebagai upaya penertiban hukum dan sosial.

## Pengaturan  Tindak  Pidana  Penghinaaan  Presiden  Ditinjau  dari  Teori  Tujuan Hukum Radbruch
Philip S. James mengartikan hukum sebagai tubuh bagi suatu peraturan agar dapat menjadi  petunjuk  bagi  perilaku  manusia  yang  memiliki  sifat  paksaan.  Hal  ini  sejalan dengan definisi hukum yang dikemukakan oleh Leon Duquit, yaitu aturan atas tingkah laku anggota masyarakat, sebagai jaminan atas kepentingan bersama (Yuhelson, 2018). Lebih  lanjut,  tujuan  hukum  sebagaimana  disampaikan  oleh  Subekti  adalah  untuk mengabdi kepada tujuan negara itu sendiri.
Bila  dikonseptualkan  dengan  Indonesia,  maka  tujuan  hukum  seyogyanya  adalah demi  menjunjung  tinggi  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, hukum berperan sebagai penyelenggara suatu keadilan dan ketertiban (Kansil & Kansil, 2018).    Garis  besar  dari  seluruh  definisi  dan  teori  yang  disampaikan  di  atas,  Gustav Radbruch menyimpulkan bahwasanya hukum memiliki tiga bintang tujuan utama yang hendak digapai, yaitu demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
Secara umum, keadilan merupakan upaya untuk memberikan kesetaraan. Radbruch berpandangan bahwa kesetaraan itu sendiri hanya ada dalam lingkup relasi, bukan secara substansial  (Nawir,  2016).  Oleh  karena  itu,  Radbruch  mengemukakan  sebuah  unsur tujuan hukum demi melengkapi ide keadilan, yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dimaknai untuk melayani keinginan yang beragam dari berbagai pihak. Ide kemanfaatan tersebut dipenuhi secara relatif, karena begitu banyak ragam kehendak yang tidak dapat disaukan, sehingga berpotensi pada perbedaan kehendak yang berkelanjutan.
Dari sana, Radbruch kembali menawarkan unsur tujuan hukum yang terakhir, yaitu kepastian.  Kepastian  hukum  yang  ditetapkan  seccara  positif  sehingga  perbedaan- perbedaan yang ada dapat tumpas (Manullang, 2022). Bila merujuk pada rekriminalisasi pengaturan tindak pidana penghinaan presiden, maka sayangnya ide keadilan belum dapat dikonseptualkan pada pengaturan tersebut. Pasalnya, publik resah dan tidak mendukung rekriminalisasi  tersebut  terjadi,  karena  dianggap  menciderai  asas  persamaan  di  mata hukum, mengingat sudah ada pengaturan terkait penghinaan secara umum baik di KUHP maupun dalam Pasal 436 UU 1/2023).
Selanjutnya  dari  segi  kemanfaatan,  rekriminalisasi  pengaturan  tindak  pidana penghinaan presiden mungkin saja dapat menjadi pedoman bagi masyarakat secara luas dalam melakukan kritik terhadap presiden atau wakil presiden, agar tidak menyeleweng atau menyalahgunakan kritik sebagai sarana penghinaan. Dalam hal ini, maka diperlukan adanya  indikator  pasti  yang  menjelaskan  terkait  unsur  penghinaan  dalam  UU  1/2023. Terakhir dari segi kepastian, publik dibuat bingung dengan adanya rekriminalisasi yang merupakan penghidupan kembali suatu pasal yang telah dibatalkan oleh MK dahulu. Hal ini  menimbulkan  keraguan terhadap  kapasitas  dan  kinerja  pejabat  pemerintahan  dalam membuat maupun menyusun suatu produk hukum yang berlaku positif di Indonesia.

## Kesimpulan
Pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  presiden  yang  tertuang  dalam  UU  1/2023 merupakan  suatu  fenomena  rekriminalisasi  atas  kebijakan  hukum  pidana  di  Indoneisa. Mengingat bahwa dahulu pasal terkait penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden sempat mengalami dekriminalisasi melalui Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.
Bila ditinjau dari sudut pandang demokrasi, pengaturan tindak pidana penghinaan presiden dapat diimplementasikan dengan menguraikan klasifikasi secara rinci terhadap apa yang dimaksud dengan “penghinaan”. Sepanjang frasa “penghinaan” tidak meliputi upaya  kritis  masyarakat  dalam  menilai  dan  membangun  kinerja  presiden  atau  wakil presiden, maka pengaturan tersebut dapat sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Mengingat  bahwa  Indonesia  juga  berdiri  di  atas  landasan  Pancasila,  maka  kebebasan dalam  demokrasi  tetap  memiliki  batasan  tertentu  agar  terciptanya  keadilan  sosial  bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Adapun dari segi ide tujuan hukum oleh Radbruch, pengaturan penghinaan presiden belum  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  secara  optimal.  Sedangkan  dari  segi kemanfaatan,  pengaturan  penghinaan  presiden  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman masyarakat  dalam  menyampaikan  kritiknya,  sehingga  tidak  menyalahgunakan demokrasi, HAM, maupun kebebasan berekspresi sebagai sarana penghinaan yang tidak membangun.  Terakhir  dari  segi  kepastian,  pengaturan  penghinaan  presiden  justru memundurkan  ide  kepastian  dikarenakan  pasal  tersebut  mencerminkan  sebuah  upaya penghidupan kembali pasal yang dahulu telah dinyatakan batal demi hukum oleh MK.
Kendati demikian, mengingat bahwasanya UU 1/2023 sudah ditetapkan dan akan berlaku  sebagai  hukum  positif  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang,  maka  setidaknya pemerintah  dapat merumuskan  sebuah indikator  pasti  terkait  frasa  penghinaan.  Hal  ini bertujuan  untuk  kembali  memajukan  ide  kepastian  dalam  pengaturan  tindak  pidana penghinaan presiden. Selain itu, peningkatan literasi terkait konsep kritik yang baik dan benar juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak sembarang melakukan penghinaan dan bersembunyi di balik “kritik”, kemudian protes ketika mengalami peneguran maupun penangkapan.

## BIBLIOGRAPHY
Agustama,  F.  (2019).  Analisis  Kriminalisasi  Perbuatan  Penghinaan  Terhadap  Presiden dan Wakil Presiden Konsep RKUHP 2015. p. ii.
Ali,  M.  (2010).  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Sarana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, 7 (6), 119- 146.
Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Anwar,  A.  S.  (2023).  Menyoal  Pasal  Penghinaan  Presiden  dalam  KUHP:  Antara Proporsionalitas  Prinsip  Primus  Interpares  atau  Kemunduran  Demokrasi. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, 2 (1), 24.
Amrullah, M. A., & SH, M. (2022). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan . Prenada Media.
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2), 33–54.
Arief,  B.  N.  (1996). Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
detikSumut. (2023, Januari 16). Hina Jokowi di Twitter, Pegawai UNIBI Dipecat! Retrieved from detik.com: https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d- 6517145/hina-jokowi-di-twitter-pegawai-unibi-dipecat
Fernando,  Z.  J.,  Pujiyono,  &  Rochaeti,  N.  (2022).  Telaah  Pasal  Penghinaan  Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 11 (1), 146.
Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Jurnal Konstitusi , 10 (1), 1–32.
Hairi, P. J. (2022). Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan  Vis-aVis  Kebebasan  Berekspresi  dan  Kebebasan  Pers. Negara  Hukum, 13 (2), 162.
Hidayah,  Y.,  Ulfa,  N.,  Aprillio,  &  Belladonna,  P.  (2022).  Demokrasi  Pancasila  dalam Membangun Demokrasi "Sehat". Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1 (2), 110-123.
Indriyani, A. (2022, Mei 26). Pengamat: Pasal Penghinaan Presiden Sudah tak Dipakai di  Negara  Demokrasi .  Retrieved  Maret  8,  2023,  from  Media  Indonesia: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/495035/pengamat-pasal-penghinaan- presiden-sudah-tak-dipakai-di-negara-demokrasi
Kansil, C., & Kansil, C. S. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Lawelai, H., Sadat, A., & Suherman, A. (2022). Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Analisis Sentimen di Twitter. Jurnal Praja, 10 (1), 40-48.
Lesmana, T. (2005). Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika. Jakarta: Erwin-Rika Press.
Manan, B. (2014). Politik Publik Pers. Jakarta: Dewan Pers.
Manullang,  E.  F.  (2022).  Misinterpretasi  Ide  Gustav  Radbruch  mengenai  Doktrin Filosofis  tentang  Validitas  dalam  Pembentukan  Undang-Undang. Jurnal  Hukum, 5 (2), 453-480.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Muslih,  M.  (2014).  Negara  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav Radbruch. Jurnal Legalitas, IV (1), 143.
Nawir, M. (2016). Kajian Tentang Hadis-Hadis Relasi Kesetaraan Gender dalam Fatwa MUI . Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rahmasari,  N.  S.,  &  Soeskandi,  H.  (2022).  Penghidupan  Kembali  Pasal  Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Keadilan, 15 (1), 47.
Ramadlan, M. F., & Masykuri, R. (2021). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara. Jurnal Penelitian Politik, 18 (2), 141- 157.
Ramdan,  A.  (2020).  Kontroversi  Delik  Penghinaan  Presiden/Wakil  Presiden  dalam RKUHP. Jurnal Yudisial, 13 (2), 251-264.
Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (1), 125–142.
Simanjuntak,  R.  A.  (2021,  June  12). Deretan  Kasus  Penghinaan  Presiden,  dari  Sri Bintang  Pamungkas  hingga  Arsyad  Penjual  Sate .  Retrieved  from  Sindo  News: https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden- dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpage=all
Tjarsono,  I.  (2013).  Demokrasi  Pancasila  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika:  Solusi Heterogenitas. Jurnal Transnasional, IV (2), 885.
Tjenreng, M. B. Z. (2020). Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak . Penerbit Papas Sinar Sinanti.
Viryawan, M. I., Maritza, S., & Setyaningrum, S. (2022). Melemahnya Kebebasan Pers di Filipina. Jurnal CommLine, 7 (2), 124-133.
Widayati,  L.  S.  (2017).  Tindak  Pidana  Penghinaan  Terhadap  Presiden  atau  Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP? Jurnal Negara Hukum, 8 (2), 231- 232.
Yuhelson. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing.
Copyright holder: Melissa B. Darbang (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: