## IMPLEMENTASI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
Herma Yanti 
Masriyani 

## ABSTRAK
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  teah  memperluas  kewenangan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dibandingkan sebelumnya  berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU  Nomor  9  tahun  2004  jo    UU Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.    Perluasan  kewenangan PTUN  tersebut    terkait  dengan  diperluasnya  makna  keputusan  yang  menjadi  objek sengketa  di  PTUN  serta  penambahan  kewenangan  baru  yaitu  kewenangan  mengadili tindakan  pemerintahan,  kewenangan  pengujian  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang, kewenangan  memutus  permohonan  atas  keputusan  fiktif  positif,  serta  adanya  pengalihan kewenangan  memutus  perkara  pasca  upaya  administratif  yang  sebelumnya  merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha  Negara  Tingkat  Pertama.  Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  lebih  lanjut cakupan  perluasan  kewenangan  PTUN  berdasarkan  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tersebut serta  melihat implementasinya pada PTUN Jambi. Data-data penelitian ini terdiri dari data primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan    melalui  studi  dokumen  dan wawancara  terstruktur  dengan  responden  di  PTUN  Jambi.  Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif. Dari  data-data tentang penanganan perkara yang dilakukan PTUN Jambi sejak Tahun  2015  hingga  pertengahan  Tahun  2019,  belum  semua  kewenangan  tersebut  terlihat implementasinya pada PTUN Jambi.
Kata Kunci : Implementasi, Perluasan Kewenangan PTUN, UU Nomor 30 tahun 2014

## A. Pendahuluan
Keberadaan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam    negara  hukum.  Hal  ini  terlihat  pendapat  F.J.  Sthall  bahwa  negara  hukum  formal harus memenuhi empat unsur, yaitu :
1. adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia
2. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. pemerintah berdasarkan undang-undang
4. adanya peradilan tata usaha negara. 1
Sebagai Negara hukum, negara Indonesia telah membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN)  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang
 Pengajar Fakultas Hukum Unbari.
 Pengajar Fakultas Hukum Unbari.
1 Rozali Adullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal.9
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (selajutnya  disingkat  UU  Peratun).  Pembentukan  PTUN  ini bertujuan  untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga atas tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawan hukum, merugikan dan memberikan perlindungan hukum bagi  badan/pejabat  tata  usaha  negara  sendiri  yang  bertindak  benar  sesuai  dengan  hukum serta  melakukan  pengawasan  ( control )  terhadap  tindakan-tindakan  badan/pejabat  tata usaha  negara,  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Dengan  demikian  akan  terjaga  dan terwujud  keserasian,  keseimbangan,  dan  keselarasan  antara  kepentingan  individu  dengan kepentingan masyarakat. 2
Sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah  pertama  kalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  perubahan  kedua dengan    Undang-Undang    Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, PTUN  mempunyai  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  yang  disebut  dengan  sengketa tata usaha negara. Kewenangan ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa yang timbul akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tertentu  sebagaimana  dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu berupa “ penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bersifat  kongkrit,  individual  dan  final,  yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata”.  Adapun kewenangan lainnya yaitu mengadili objek sengketa  berdasarkan Pasal 3, yaitu dalam hal Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  menanggapi  permohonan  yang  ditujukan kepadanya sampai batas waktu yang ditentukan atau setelah 4 bulan (jika jangka waktunya tidak ditentukan) sejak permohonan diterima sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban dari  pejabat  yang  bersangkutan,  hal  ini  dianggap  telah  mengeluarkan  keputusan  yang menolak permohonan (dikenal dengan istilah keputusan fiktif negatif). Terhadap keputusan fiktif  negatif  ini  dapat  diajukan  gugatan  melalui  PTUN  agar  pejabat  yang  bersangkutan menerbitkan keputusan yang dimohonkan.
Lahirnya    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yang  diundangkan  pada  Tanggal  17  Oktober  2014  membawa  perubahan yang  signifikan  terhadap  kewenangan  PTUN.  Dari  ketentuan    yang  tersebar  dalam  pasal- pasalnya,  kewenangan  PTUN  diperluas.  Perluasan  kewenangan  tersebut    terkait  dengan diperluasnya  makna  keputusan  yang  menjadi  objek  sengketa  di  PTUN  serta  penambahan
2 https://legalitas.unbari.ac.id . Diakses Tanggal 23 Mei 2019
kewenangan  baru  berupa  kewenangan  mengadili  tindakan  pemerintahan,  kewenangan pengujian  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang,  kewenangan  memutus  permohonan atas keputusan fiktif positif, serta adanya pengalihan kewenangan memutus perkara pasca upaya  administratif  yang  sebelumnya  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama.
Hal  ini  tentunya  membuka  ruang  yang  lebih  besar  bagi  pencari  keadilan  untuk mengajukan  perkara-perkara  yang  dihadapi  sehubungan  dengan  adanya  tindakan pemerintahan  yang  dianggap  merugikan,  sekaligus  dapat  meningkatkan  eksistensi  PTUN sesuai  dengan  tujuan  pembentukannya  yaitu  memberikan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  terhadap  sikap  tindak  pejabat  pemerintahan  sekaligus  pengawasan  terhadap tindakan-tindakan pejabat pemerintahan yang merugikan.
Setelah  beberapa  tahun  UU  Nomor  30  Tahun  2014  ini  diundangkan,  semestinya perluasan  kewenangan  tersebut  telah  dapat  dilihat  implementasinya,  khususnya  pada PTUN  Jambi  yang  wilayah  kewenangannya  meliputi  seluruh  wilayah  daerah  di  propinsi Jambi.  Hal ini tentunya berkaitan erat dengan adanya perkara-perkara yang diajukan oleh para  pencari  keadilan  ke  PTUN  Jambi.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan  ini  bermaksud membahas  lebih  lanjut  tentang  cakupan  perluasan  kewenangan  PTUN  berdasarkan  UU Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  dan  implementasi  dari perluasan kewenangan tersebut pada PTUN Jambi.

## B. Kerangka Teori
Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang.  Menurut H.D. Stourt yang dikutip oleh  Aminuddin  Ilmar,  wewenang  merupakan  suatu  pengertian  yang  berasal  dari  hukum organisasi  pemerintahan,  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik  di  dalam  hubungan  hukum  publik. 3 Senada  dengan  pendapat  tersebut,  Marbun menjelaskan  bahwa    kewenangan  ( authority,  gezag )   adalah  kekuasaan  yang  diformalkan baik  terhadap  segolongan  orang  tertentu,  maupun  kekuasaan  terhadap  sesuatu  bidang pemerintahan  tertentu  secara  bulat  yang  berasal  dari  kekuasaan  legislatif  maupun kekuasaan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan
3 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan , Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.103
bertindak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang  berlaku  untuk  melakukan  hubungan- hubungan hukum. 4
Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal  dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan oleh R.J.H.M Huisman yang dikutip dalam Ridwan HR bahwa “ Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang- undang  dapat  memberikan  wewenang  pemerintahan  tidak  hanya  kepada  organ pemerintahan,  tetapi  juga  terhadap  para  pegawai  atau  terhadap  badan  khusus  seperti pengadilan  atau  bahkan  terhadap  badan  hukum  privat. 5 Dalam  hal  ini  yang  dimaksud adalah  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangannya.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kewenangan  (kompetensi)  pengadilan  terdiri  atas kompetensi  relatif  dan  kompetensi  absolut.  Kompetensi  relatif  adalah  kewenangan pengadilan  untuk  mengadili  suatu  perkara  sesuai  dengan  wilayah  hukumnya.  Sedangkan kompetensi  absolut  adalah  kewenangan  pengadilan  sesuai  dengan  objek  atau  materi  atau pokok sengketanya.
Kewenangan  absolut  PTUN  yang  semula  berdasarkan  UU  Peratun  hanya  terkait dengan  objek  sengketa  berupa  keputusan  tata  usaha  negara  dengan  lingkup  yang  sempit, dengan  lahirnya  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, kewenangan  PTUN  tersebut  menjadi  lebih  luas.  Dengan  kewenangan  yang  lebih  luas tersebut,  membuka  ruang  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  untuk  mengajukan  perkara- perkara  yang  dihadapinya  guna  mendapatkan  penyelesaian  di  PTUN  sekaligus  sebagai sarana  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  perbuatan-perbuatan  pemerintah  yang melanggar hukum sesuai dengan tujuan dibentuknya PTUN. Melalui penyelesaian perkara yang diajukan tersebut akan terlihat adanya implementasi dari perluasan kewenangan yang dimiliki PTUN berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada PTUN Jambi.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  menelaah  norma-norma terkait  dengan  perluasan  kewenangan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  serta  melihat
4 Marbun, Peradilan Adminsitrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,2003,hal.226
5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.103
implementasinya  di PTUN Jambi. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Data  sekunder  diperoleh  melalui  peraturan  perundang-undangan,  serta  literatur  berupa buku-buku, dokumen maupun artikel dan data primer yang diperoleh melalui  wawancara dengan  dua  orang  responden  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti  pada    PTUN Jambi.  Data  dianalisa  secara  kualitatif  dan  selanjutnya  diambil  kesimpulan  sesuai permasalahan yang dikemukakan.

## D. Pembahasan
1. Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan merupakan  undang-undang  umum  di  bidang  hukum  administrasi  negara  yang  menjadi landasan  dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas  pemerintahan  yang  sangat  luas  sekaligus  memuat  pengaturan  tentang perlindungan hukum bagi masyarakat dari sikap tindak Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  maupun  prinsip-prinsip  umum pemerintahan  yang  baik.  Sebagai  undang-undang  umum,  maka  undang-undang  dapat dikatakan  sebagai  hukum  materil  dari  Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang sebelumnya belum ada.
Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  telah  memperluas  kewenangan  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  dengan  diperluasnya  objek  sengketa  yang  dapat  diajukan penyelesaiannya  ke  PTUN.  Perluasan  objek  sengketa  yang  dapat  diadili  PTUN  tersebut sekaligus juga memperluas subjek (pihak pihak) yang dapat mengajukan permohonan/gugatan ke PTUN.
Meskipun  demikian,  menurut  Laica  Marzuki,  bahwa  pemberlakuan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  ini  tidak menyampingkan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2009  dan  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Secara mutatis mutandis, hanya saja perlu
diadakan  penyesuaian  terhadap  UU  Nomor  30  Tahun  2014  sepanjang  berkaitan  dengan kekhususan prosedural daripadanya. 6
Perluasan  objek  sengketa  yang  menjadi  kewenangan  PTUN  ini  tercermin  dari beberapa  substansi  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  ini.  Adapun perluasan kewenangan tersebut menyangkut hal-hal berikut :

## 2. Perluasan  Terhadap  Makna  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang    Menjadi  Objek Sengketa.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan UU Peratun, kewenangan PTUN hanya  terkait  dengan  objek  sengketa  berupa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tertentu  yang cakupannya terbatas. Hal tersebut didasarkan atas rumusan Keputusan berdasarkan Pasal 1 angka  3  UU  Nomor  5  Tahun  1986  yaitu  “penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh badan/pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan  hukum  perdata”.  Dari  rumusan  tersebut  tergambar  sejumlah  unsur/batasan-batasan yang mempersempit cakupan makna keputusan tersebut, yaitu : 1). Penetapan tertulis, 2). Dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Jabatan  (Pejabat)  TUN,  3).  Berisi  Tindakan  Hukum  Tata Usaha Negara, 4). Bersifat Konkrit, 5). Indifidual, 6). Bersifat final, dan 7).  Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Adapun  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, merumuskan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dengan  makna  yang  lebih  luas.  Hal  ini tercermin dari makna keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 7 yaitu “ketetapan tertulis yang dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan”.    Rumusan  tersebut  hanya  memuat  beberapa  unsur/batasan  yaitu  (1) penetapan  tertulis,  (2)  dikeluarkan  oleh  pejabat  pemerinatahn  dan  (3)  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Logikanya adalah dengan jumlah unsur-unsur yang sedikit berarti  semakin  luas  cakupan  atau  makna  dari  keputusan  tersebut,  demikian  pula sebaliknya.
Dengan  pemaknaan  yang  lebih  luas  terhadap  keputusan,  berarti  memperluas  pula kewenangan  PTUN  dalam  menangani  sengketa-sengketa  akibat  adanya  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Badan/Pejabat  Pemerintahan.  Dengan  kata  lain,
6 http://ptun.jakarta.go.id , diakses Tanggal 23 Mai 2019
kewenangan  PTUN  tidak  lagi  terbatas  pada  sengketa  akibat  keputusan  dalam  arti  yang terbatas sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun, tetapi mencakup keputusan yang lebih luas.
3. Kewenangan PTUN mengadili tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN.
Tindakan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  meliputi  tindakan hukum  ( rechtelijke  handelingen )  maupun  tindakan  nyata/tindakan  faktual    ( feitelijke handelingen ). Selama ini objek sengketa tata usaha negara tidak mengenai objek sengketa tindakan  faktual,  sehingga  perlu  diakomodir  dan  dirumuskan  sebagai  objek  sengketa  tata usaha negara”. 7
Dengan  keluarnya  UU  Nomor  30  Tahun  2014,    kewenangan  PTUN  tidak  lagi hanya  terhadap  tindakan  hukum  pemeritah  akibat  penerbitan  keputusan  saja,  tetapi  juga juga  terhadap    tindakan  faktual  pemerintah  yang  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  2014 dinamakan  dengan  istilah  Tindakan  Administrasi  Pemerintahan.  Sebagaimana  tertera dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa : “Tindakan Administrasi  Pemerintahan yang  disebut  juga  dengan  Tindakan  adalah  perbuatan  pejabat  pemerintahan  atau penyelenggara  negara  lainnya  untuk  melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Adanya kewenangan PTUN terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan ini tercermin dalam Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 75 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  :  “Warga  masyarakat  yang  dirugikan  terhadap  keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan dan atau  atasan  pejabat  yang  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan  dan/atau  tindakan”. Selanjutnya  Pasal  76  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  :  “Dalam  hal  warga  masyarakat  tidak menerima  atas  penyelesaian  banding  oleh  atasan  pejabat,  warga  masyarakat  dapat mengajukan  gugatan  ke  pengadilan”.  Adapun  pengadilan  yang  dimaksud  di  sini  dalam rumusan  Ketentuan  Umum  pada  Pasal  1  angka  18  UU  Nomor  30  Tahun  2014  adalah PTUN.
7 Priyatmanto Abdoellah, Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Komptensi Peradilan Tata Usaha Negara , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 269
Dengan  demikian,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Laica  Marzuki  bahwa kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sehubungan  dengan  pemberlakuan  UU  Nomor 30 Tahun 2014 adalah memeriksa, mengadili dan memutus :
1. Perbuatan  badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN ( beschikkingsdaad ).
2. Tindakan  Pejabat  Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya  dalam melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  konkrit/faktual  ( materieele daad ). 8
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa UU Nomor 30 tahun 2014 memperluas kewenangan  PTUN  dengan  pemberian  kewenangan  baru.  PTUN  tidak  lagi  hanya menangani perkara akibat tindakan hukum saja (keputusan tertulis) tetapi juga menangani perkara akibat tindakan faktuan/tindakan nyata pemerintahan.
Dari  rumusan  Pasal  75  ayat  (1)  dan  Pasal  76  ayat  (3)  di  atas,  juga  terlihat  bahwa pihak pemohonnya disebutkan adalah warga masyarakat. Sebelumnya menurut UU Peratun pihak  pemohonnya  disebutkan  terdiri  dari  orang/badan  hukum  perdata.  Adapun  yang dimaksud dengan warga masyarakat menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  terkait  dengan  keputusan  dan/atau tindakan.
Adanya  kewenangan  mengadili  tindakan  pemerintahan  ini  tentunya  berkorelasi terhadap  kewenangan  PTUN  untuk  memutus  besarnya  tuntutan  ganti  rugi  tanpa  batasan tertentu.  Sebelumnya  berdasarkan  UU  Peratun,  tuntutan  ganti  rugi  dimungkinkan sebagai tuntutan  tambahan,    namun    besarnya  tuntutan  ganti  rugi  tersebut  jumlahnya  dibatasi dengan  nilai  nominal  yang  tergolong  kecil.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  1991  tentang  Ganti  Rugi  dan  Cara  Pelaksanaannya  pada  Peradilan  Tata  Usaha Negara, jumlahnya minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal hanya  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah).  Jumlah  ini  tentunya  tidak  sebanding  dengan kemungkinan besarnya kerugian yang dialami pemohon.
Dengan  adanya  kewenangan  PTUN  terhadap  tindakan  nyata  pemerintahan sebagaimana tercermin dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 tahun 2014,  dimungkinkan  pula  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  sesuai  kerugian  yang dialami pemohon akibat tindakan faktual pejabat TUN.
8 http://ptun.jakarta.go.id . Diakses Tanggal 23 Mei 2019
4. Kewenangan  PTUN  dalam  pengujian  ada  tidaknya  penyalahggunaan  wewenang oleh pejabat pemerintahan.
Kewenangan PTUN untuk melakukan pengujian ada atau tidaknya penyalahggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan ini terdapat dalam Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut :
(1) Pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa  dan  memutuskan  ada  atau  tidak ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan.
(2) Badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.
(3) Pengadilan  wajib  memutus  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
(4) Terhadap  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara.
(5) Pengadilan  tinggi  tata  usaha  negara  wajib  memutus  permohonan  banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
(6) Putusan  pengadilan  tinggi  tata  usaha  Negara  sebagaimana  dimaksu  pada  ayat (5) bersifat final dan mengikat.
Ketentuan  di  atas  memberikan  kewenangan  yang  sama  sekali  baru  bagi  PTUN untuk  memeriksa  ada  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dalam  keputusan dan/atau  tindakan  pejabat  pemerintahan.  Dalam  hal  ini  PTUN  berwenang  menerima, memeriksa  dan  memutuskan  ada  atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Sebelumnya kewenangan menguji ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang ini merupakan kewenangan dalam peradilan pidana.
Perluasan  kewenangan  tersebut  sekaligus  memperluas  subjek  dari  pihak penggugat/pemohon  ke PTUN. Sebelumnya  berdasarkan UU Peratun yang menjadi pihak Pemohonnya adalah orang/badan hukum perdata yang merasa kepentingannnya dirugikan akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara  oleh  badan/pejabat  tata  usaha  negara, dan tergugatnya selalu dari pejabat pemerintahan. Sedangkan dari rumusan ayat (2) di atas,
terlihat dengan jelas bahwa yang menjadi subjek pemohon pada pengujian ada atau tidak adanya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dalam  keputusan  dan/atau  tindakan  adalah Badan/Pejabat Pemerintahan.
5. Kewenangan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengadili  gugatan  pasca  upaya administrative ( administratief beroep )
Upaya  administrative  ini  merupakan  salah  satu  kekhususan  dalam  hukum  acara peratun.  Menurut  Indroharto  upaya  administratif  merupakan  prosedur  yang  ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara  yang  dilaksanakan  di  lingkungan  pemerintahan  sendiri  (bukan  oleh  badan peradilan) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. 9
Upaya  tersebut  harus  ditempuh  (apabila  tersedia)  sebelum  dilakukannya penyelesaian  melalui  peradilan  TUN.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  cara  mengajukan keberatan  kepada badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan. Apabila upaya keberatan tersebut  belum  membuahkan  hasil  maka  langkah  berikutnya  adalah  mengajukan  banding administratif kepada atasan dari pejabat  yang mengeluarkan keputusan.
Berdasarkan  Pasal  48  UU  Peratun,  apabila  semua  prosedur  upaya  administratif yang tersedia telah ditempuh, tetapi tetap merasa tidak memuaskan, barulah dapat diajukan gugatan  ke  pengadilan,  namun  pengadilan  yang  dituju  bukanlah  PTUN  tingkat  Pertama melainkan  adalah  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PT  TUN).  Hal  ini  sebenarnya sangat menyulitkan pemohon mengingat keberadaan PT TUN di Indonesia hingga saat ini masih  terbatas,  karena  belum  tersedia  di  semua  wilayah  propinsi  sebagaimana  yang diamanahkan dalam UU Peratun.
Melalui UU Nomor 30 Tahun 2014 kewenangan penyelesaian perkara pasca upaya administratif tersebut  dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama. Hal ini tercermin dari Pasal 76 ayat (3)  yang berbunyi bahwa  :”Dalam hal warga masyarakat tidak  menerima  atas  penyelesaian  banding  oleh  atasan  pejabat,  warga  masyarakat  dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 18 yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ketentuan  tersebut  telah  mengalihkan  kewenangan  mengadili  gugatan  setelah penyelesaian  melalui  upaya  administratif  dari  PT  TUN  menjadi  kewenangan  PTUN
9 Indroharto, Upaya Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.51
Tingkat Pertama. Dengan adanya pengalihan tersebut sekaligus UU Nomor 30 Tahun 2014 ini telah memperluas kewenangan PTUN yaitu dalam hal mengadili perkara setelah upaya administratif.  Peralihan  ini  tentunya  dapat  dikatakan  lebih  sejalan  dengan  tujuan dibentuknya  PTUN  yaitu  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat.  Sebab selama  ini,  dengan  adanya  loncatan  penyelesaian  perkara  pasca  upaya  administratif langsung ke PT TUN  mempersulit langkah masyarakat mendapatkan perlindungan hukum mengingat  keberadaan  PT  TUN  di  Indonesia  yang  masih  sangat  terbatas  karena  belum tersedia di setiap wilayah propinsi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan.
6. Kewenangan PTUN untuk memutuskan terhadap objek Keputusan Fiktif Positif.
Istilah keputusan fiktif positif didasarkan atas ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menentukan batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  untuk  menetapkan  Keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan.  Apabila  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak menentukan batas waktu kewajiban dimaksud, maka Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  setelah  permohonan  diterima  secara  lengkap  oleh  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan.  Apabila  dalam  batas  waktu  tersebut,  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  tidak  menetapkan  Keputusan  (KTUN)  dan/atau  Pejabat Pemerintahan tidak melakukan suatu tindakan konkret/faktual, maka permohonan tersebut dianggap  dikabulkan  secara  hukum.  Inilah  yang  kemudian    dikenal  dengan  istilah Keputusan  Fiktif  Positif.  Keputusan  Fiktif  Positif  ini  merupakan  keputusan  anggapan bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  telah  menerbitkan  keputusan  yang  bersifat mengabulkan  permohonan,  dikarenakan  tidak  ditanggapinya  permohonan  yang  diajukan oleh  pemohon  sampai  dengan  batas  waktu  yang  ditentukan  atau  apabila  tidak  ditentukan telah lewat sepuluh hari setelah permohonan yang sudah lengkap diterima.
Terhadap Keputusan Fiktif Positif itu, Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 memberi peluang kepada warga masyarakat mengajukan permohonan kepada PTUN  untuk  memperoleh  Keputusan  penerimaan  permohonan  tersebut.  Dalam  hal  ini PTUN  wajib  memutuskan  permohonan  tersebut  paling  lama  21  hari  kerja  sejak permohonan diajukan. Kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan  untuk  melaksanakan  putusan  PTUN  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  sejak putusan pengadilan ditetapkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  jelaslah  bahwa  UU  Nomor  30  Tahun  2014  menentukan adanya  kewenangan  PTUN  untuk  memutuskan  mengenai  penerimaan  permohonan  yang diajukan  pemohon.  Ketentuan  tentang  Keputusan  Fiktif  Positif  berbeda  dengan  istilah Keputusan  Fiktif  Negatif  yang  dianut  sebelumnya  dalam  Pasal  3  UU  Peratun  yang  telah dijelaskan sebelumnya.
Diadopsinya  konsep  Keputusan  Fiktif  Positif  dalam  UU  Nomor  30  tahun  2014 menurut  Laica  Marzuki  tidak  dengan  seketika  menyampingkan  pemberlakuan  Keputusan Fiktif Negatif menurut Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yang menganggap Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  telah  menolak  mengeluarkan  suatu  KTUN manakala  dalam  batas  waktu  tertentu  tidak  mengeluarkan  keputusan  yang  dimohonkan. UU Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyampingkan atau membatalkan Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1986. Hal dimaksud tergantung sejauhmana Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 masih merupakan  kebutuhan  hukum  bagi  pencari  keadilan  ( justiciable )  dalam  praktek  upaya hukum  administrasi.  Lagi  pula,  Pasal  3  UU  Nomor  5  tahun  1986  berkenaan  dengan Keputusan Fiktif Negatif tidak dapat diterapkan bagi pengajuan permohonan dilakukannya (= atau tidak dilakukannya) Tindakan Konkret/Faktual dari pejabat pemerintahan. Beranjak dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  terdapat  perluasan  kewenangan  PTUN  untuk memutuskan  terhadap  objek  Keputusan  Fiktif  Positif,  di  samping  masih  adanya kewenangan menangani perkara atas keputusan fiktif negative.
7. Implementasi  Perluasan  Kewenangan  PTUN  Berdasarkan  UU  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di PTUN Jambi.
Implementasi  perluasan  kewenangan  PTUN  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  di  PTUN  Jambi  dapat  dilihat  dari  perkara-perkara  yang  ditangani  sejak undang-undang  ini  berlaku  efektif    sejak diundangkan    Tanggal  17  Oktober  2014  hingga sekarang telah berjalan selama hampir 5 (lima) tahun.
Berdasarkan  informasi  yang  diperleh  dari  responden  di  PTUN  Jambi  diketahui bahwa  sejak  berlakunya  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, PTUN Jambi telah  menangani beberapa permohonan yang  merupakan kewenangan baru PTUN  yang  ada  sejak  diundangkannya  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tersebut.  Sehubungan dengan  itu  penulis  melihatnya  dari  gambaran  perkara  yang  ditangani  oleh  PTUN  Jambi mulai Tahun 2015  sebagaimana tertera pada tabel-tabel berikut :
Tabel 1 : Jenis-Jenis Perkara yang ditangani PTUN Jambi Tahun 2015
No  Jenis Perkara Sisa Tahun lalu Masuk Cabut Putus Sisa 1.   Pertanahan 1 3 - 3 1 2. Kepegawaian - 5 1 3 1 3. Perizinan 4 3 - 7 - 4. Lain-lain - 3 1 2 Jumlah 5 14 1 14 4
Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  terlihat  bahwa  selama  Tahun  2015  terdapat    4  jenis perkara yang ditangani PTUN Jambi, meliputi perkara di bidang pertanahan, kepegawaian, perizinan  dan  perkara  lain-lain.  Perkara  bidang  pertanahan,  kepegawaian  dan perizinantersebut  termasuk  dalam  kategori  perkara  yang  menjadi  kewenangan  PTUN berdasarkan UU Peratun. Sedangkan jenis perkara lain-lain mengindikasikan adanya jenis perkara  yang  terkait  dengan  keputusan  tata  usaha  negara  dalam  arti  yang  lebih  luas sebagaimana dimaknai dalam UU Nomor 30 tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi  perluasan  kewenangan  PTUN  Jambi  pada  Tahun  2015  baru  terkait  dengan perluasan cakupan keputusan yang disengketakan.
Selanjutnya dari gambaran perkara-perkara yang  diselesaikan PTUN Jambi selama Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2:   Jenis-jenis Perkara yang Ditangani PTUN Jambi Tahun 2016 No  Jenis Perkara
Sisa Tahun lalu  Masuk Cabut Putus Sisa 1.   Pertanahan 1 4 - 3 2 2. Kepegawaian 1 6 1 5 1 3. Perizinan - 1 - - 1 4. Pemilukada - 1 - 1 - 5. Lain-lain 2 18 5 13 2 6. Permohonan Fiktif Positif - 4 1 3 - Jumlah 4 34 7 25 6
Sumber data : Peradilan Tata Usaha Negara Jambi
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,    ada  6  (enam)  jenis  perkara    yang  ditangani  PTUN Jambi  selama  Tahun  2016.  Perkara-perkara  tersebut  terdiri  dari  perkara-perkara  bidang pertanahan,  kepegawaian,  perizinan,  pemilukada,  lain-lain,  dan  perkara  fiktif  positif.
Implemenatsi perluasan kewenangan terlihat pada penanganan jenis perkara lain-lain yang terlihat  paling  banyak,  juga  terlihat  adanya  perkara  yang  merupakan  kewenangan  baru PTUN  yaitu  pada    penanganan  perkara  permohonan  fiktif  positif  yang  berjumlah    4 (empat) perkara.
Telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  permohonan  fiktif  positif  ini  merupakan jenis permohonan terkait  adanya permohonan yang diajukan oleh seseorang/badan hukum perdata  kepada  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  untuk  menetapkan  dan/atau melakukan  keputusan  dan/atau  tindakan,  namun  badan  dan  /atau  pejabat  pemerintahan tidak  menanggapi  permohonan  tersebut  sampai  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan,  maka  dalam  hal ini  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan dianggap  telah  mengabulkan  permohonan  pemohon.  Untuk  itu  itu,  pemohon  mengajukan permohonan  kepada  PTUN  Jambi  agar  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan mengeluarkan  Keputusan  penerimaan  permohonan  tersebut.  Dari  tabel  di  atas  terlihat bahwa  pada  tahun  2016  terdapat  4  (empat)  jenis  perkara  permohonan  fiktif  positif  yang masuk ke PTUN, 3 (tiga) dari perkara tersebut telah diputus sedangkan 1 (satu) diantaranya dicabut.
Berikutnya adalah uraian perkara yang masuk dan diselesaikan PTUN Jambi pada Tahun 2017 sebagaimana tertera pada tabel berikut :
Tabel 3: Jenis-Jenis Perkara yang Ditangani PTUN Jambi Tahun 2017
No  Jenis Perkara Sisa Tahun lalu  Masuk  Putus Sisa 1. Pertanahan 2 10 8 4 2. Kepegawaian 1 6 6 1 3. Perizinan 1 2 1 2 4. Lelang - - 1 - 5. Lain-lain 2 4 3 3 6. Permohonan Fiktif Positif - 2 1 1 7. Pengujian  penyalahgunaan wewenang - 2 1 1 Jumlah 6 26 21 12
Sumber data : Peradilan Tata Usaha Negara Jambi.
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  terlihat    ada  7  (tujuh)    jenis    perkara  yang  ditangani PTUN  Jambi  Tahun  2017,  terdiri  dari  perkara-perkara  bidang  pertanahan,  kepegawaian,
perizinan,    lelang,  perkara  lain-lain,  perkara  fiktif  positif  serta  perkara  pengujian penyalahgunaan  wewenang.  Dari  jenis-jenis  perkara  tersebut,  implementasi  perluasan kewenangan  terlihat  pada  penanganan  perkara  lain-lain  sebanyak  6  perkara,  perkara permohonan fiktif positif sebanyak 2 (dua) perkara dan perkara permohonan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang sebanyak 2 (dua) perkara. Dari dua permohonan fiktif positif tersebut, satu permohonan telah diputuskan oleh PTUN Jambi, begitu juga dari dua permohonan  pengujian  penyalahgunaan  wewenang  juga  telah  diputuskan  PTUN  Jambi  1 (satu)  permohonan.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Tahun  2017  implementasi  perluasan kewenangan PTUN  mulai meningkat.
Adapun  pengujian  penyalahgunaan  wewenang  ini  merupakan  kewenangan  PTUN untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  permohonan  penilaian  ada  atau  tidak  ada penyalahgunaan  wewenang  dalam  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Pejabat  Pemerintahan sebelum  adanya  proses  pidana.  Dalam  hal  ini  pengadilan  baru  berwenang  menerima, memeriksa dan memutus penilaian permohonan tersebut setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.
Selanjutnya dari perkara-perkara yang masuk dan diselesaikan PTUN Jambi Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 4: Jenis-Jenis Perkara yang ditangani PTUN Jambi Tahun 2018.
N o Jenis Perkara Sisa Tahun lalu Masu k Dismissa l Perlawana n Cab ut Putu s Sisa 1.  Pertanahan 4 6 - - - 10 - 2.  Kepegawaian 1 22 - - - 16 7 3.  Pajak 4 2 2 - 2 - 4.  Perizinan 2 4 - - - 4 2 5.  Pemilukada 1 1 - - - - 6.  Lain-lain 3 10 - - 2 8 3 7.  KIP - 1 - - - 1 - 8.  Permohonan Fiktif Positif 1 3 - - 2 2 1 9.  Pengujian penyalahguna 1 - - - - 1 -
an wewenang Jumlah 12 51 3 2 4 44 12
Dari  tabel  di  atas  terlihat  ada    9  (sembilan)  jenis  perkara  yang  ditangani  PTUN selama Tahun 2018, terdiri dari perkara bidang pertanahan, kepegawaian, pajak, perizinan, pemilukada, lain-lain, Keterbukaan Informasi Publik (KIP), permohonan fiktif positif dan permohonan  penyalahgunaan  wewenang.  Dari  jenis-jenis  perkara  tersebut,  implementasi perluasan  kewenangan  PTUN  Jambi  juga  terlihat  dari  banyaknya  jenis  perkara  lain-lain, permohonan  keputusan  fiktif  positif  sebanyak  4  perkara  dan    1  (satu)  perkara  pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.
Sementara  untuk  Tahun  2019  yang  masih  sedang  berjalan,  berdasarkan  data  yang penulis  peroleh  diketahui  bahwa  sampai dengan  bulan Juli  2019  baru ada  3  jenis perkara yang  diproses  PTUN  Jambi,  yaitu  perkara  di  bidang  pertanahan,  kepegawaian,  dan perizinan. Artinya belum ada kewenangan baru terkait kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yang masuk ke PTUN.
Berdasarkan  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  sejak  tahun  2015  hingga  bulan  Juni Tahun  2019  telah  ada  implementasi  perluasan  kewenangan  baru  PTUN  berdasarkan  UU Nomor 30 Tahun 2014, yaitu kewenangan memutus perkara fiktif positif  dan kewenangan pengujian  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan.  Hingga  bulan  Juni  2019  permohonan  perkara  fiktif  positif  yang  ditangani PTUN  Jambi  sebanyak  9  (sembilan)  perkara,  sedangkan  pengujian  ada  tidaknya penyalahgunaan wewenang, baru ada  sebanyak 2 perkara.
Sementara  kewenangan  baru  PTUN  terkait  dengan  pengujian  terhadap  tindakan faktual pejabat pemerintahan belum terlihat implementasinya pada perkara yang ditangani PTUN Jambi.  Hal tersebut dipertegas oleh Rusianto selaku Panitera Pengganti pada PTUN Jambi  mengungkapkan  bahwa  hingga  pertengahan  Tahun  2019  belum  pernah  ada pengajuan  permohonan  untuk  pengujian  terhadap  tindakan  faktual  pemerintah.  Hal  ini dapat  dimaklumi,  masyarakat  mungkin  belum  memahaminya  karena  selama  ini kewenangan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum.
Adapun  implementasi  perluasan  kewenangan  PTUN  terkait  dengan  perluasan cakupan atau makna  Keputusan  yang  dapat  menjadi  objek  sengketa  di  PTUN    tergambar dari  banyaknya  jenis  perkara  lain-lain  yang  ditangani  PTUN  sebagaimana  tertera  pada tabel 1 hingga table 4 yang keseluruhannya berjumlah 35 perkara. Hal ini mengindikasikan
telah  banyaknya  permohonan    yang  ditangani  PTUN  Jambi  terkait  adanya  perluasan cakupan makna  keputusan  yang  dapat  menjadi  objek  sengketa  di  PTUN,  sehingga  hakim PTUN  tidak  lagi  terbatas  pada menangani  perkara terkait  pada  keputusan  tertentu berupa penetapan tertulis yang bersifat konkrit, indifidual dan final sebagaimana diatur dalam UU Peratun.  Dengan  perluasan  makna  keputusan  menurut  UU  Administrasi  Pemerintahan, sepanjang  keputusan  tersebut  bermakna  sebagai  keputusan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan,   maka telah cukup menjadi objek  sengketa  di  PTUN  apabila  keputusan  tersebut  bertentangan  dengan  hukum  dan merugikan warga masyarakat.

## E. Kesimpulan & Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan adanya :
a. Perluasan pemaknaan keputusan yang  menjadi objek sengketa. Dengan adanya perluasan  pemaknaan  terhadap  keputusan  tata  usaha  negara  berimplikasi terhadap  perluasan  kewenangan  PTUN  yang  semula    hanya  berwenang menangani  sengketa  terkait  dengan  keputusan  tata  usaha  negara  tertentu (berupa  penetapan  tertulis  yang  bersifat  konkrit,  individual  dan  final  serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata), setelah keluarnya  UU  Nomor  30  Tahun  2014  PTUN  mempunyai  kewenangan menangani sengketa terkait dengan keputusan tata usaha negara yang lebih luas (berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan).
b. Peralihan  kewenangan  mengadili  sengketa  pasca  upaya  administratif  dari kewenangan PT TUN menjadi kewenangan PTUN.
c. Penambahan  beberapa  kewenangan  baru  PTUN,  yaitu  kewenangan  mengadili tindakan  faktual  pemerintahan,  pengujian  ada  tidaknya  penyalahgunaan wewenang  oleh  pemerintahan  serta  kewenangan  memutus  terhadap  keputusan fiktif positif.
2. Impelementasi  perluasan  kewenangan  PTUN  berdasarkan  UU  Nomor  30  Tahun 2014 pada PTUN Jambi telah terlihat dari jenis-jenis perkara yang ditangani PTUN sejak diberlakukannya UU Nomor 30 tahun 2014, yang tidak lagi hanya menangani perkara terkait dengan objek keputusan tata usaha negara tertentu berdasarkan UU Peratun.  Selain telah  menangani  perkara terkait  keputusan  tata  usaha  negara  yang lebih luas, juga sudah terlihat adanya implementasi kewenangan baru PTUN yaitu kewenangan  memutus  permohonan  fiktif  positif  dan  kewenangan  pengujian  ada tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  pemerintahan.  Sementara implementasi kewenangan  mengadili tindakan faktual pejabat pemerintahan belum terlihat sama sekali.
2. Saran
1. Perlu  adanya  upaya  dari  PTUN  Jambi  untuk  ikut  mensosialisasikan  perluasan kewenangan PTUN agar dapat diketahui oleh masyarakat luas terutama adanya kewenangan  PTUN  untuk  mengadili  sengketa  akibat  tindakan  faktual  pejabat pemerintahan  di  lingkungan  provinsi  Jambi,    misalnya  melalui  spanduk  atau pamplet  yang  dipasang  pada  tempat-tempat  yang  mudah  terlihat  dan  dibaca masyarakat yang berkunjung ke PTUN Jambi.
2. Perluasan  kewenangan  PTUN  berdasarkan  UU  Nomor  30  Tahun  2014  perlu disikapi  oleh  PTUN  Jambi  dengan  mempersiapkan  langkah-langkah  guna mewujudkan  fungsi  PTUN  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat dari  sikap  tindak  tindak  pemerintah  yang  merugikan  dengan  tetap mengedepankan azas peradilan cepat dan biaya ringan.

## F. Daftar Pustaka
Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan , Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
Indroharto, Upaya  Memahami  Undang-Undang    tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
__________, Upaya Memahami Undang-Undang  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
Marbun, Hukum Administrasi Negara I , FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
Priyatmanto  Abdoellah, Revitalisasi  Kewenangan  PTUN, Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2016
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Rozali  Abdullah, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Rajawali  Pers,  Jakarta, 1992.
Suratman dan Philips Dillah , Metode Penelitian Hukum , Alfabeta.Malang,2014