## PERLINDUNGAN HUKUM HAKIM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
(Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)

## Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : dewisriandriani99@gmail.com

## Abstrak
Pokok  penelitian  ini  adalah  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian  Dalam  Perspektif  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  (Studi  atas Putusan  Nomor  22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm).  Terdiri  dari  dua  sub  masalah  yaitu:  1). Bagaimana  perlindungan  hukum  hakim  terhadap  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian Studi  atas  Putusan  Nomor  22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm?  2).  Bagaimana  hambatan  yang timbul  dalam  perlindungan  terhadap  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian  (studi  atas putusan  Nomor.  22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah permasalahan  hak  nafkah  anak  korban  perceraian  ialah  seperti  halnya  perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya  perkawinan  akibat  perceraian  baik  ibu  maupun  ayah  tetap  berkewajiban untuk  mengasuh  dan  mendidik  anak-anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan terbaik  bagi  anak.  Jika  ada  perselisihan  tentang  hak  asuh  anak,  pengadilan  akan membuat  keputusan.  Implikasi  penelitian  ini  adalah:  1).  Orang  tua  perlu  memahami segalanya  perkembangan  anak  dengan  mengutamakan  kepentingan  anak.  2).  Dalam kasus  perceraian  orang  tuanya,  masalah  pemberian  pelaksanaan  hak  nafkah  dan perwalian  sering  terhambat  oleh  kelalaian  orang  tua.  Ayah  sering  tidak  memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah. Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian.

## Abstract
The  subject  of  this  research  is  the  Legal  Protection  of  Judges  on  the  Livelihood  Rights  of Children  Victims  of  Parental  Divorce  at  the  Sungguminasa  Religious  Court  (Case  Study Number 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm). Consists of two sub problems, namely: 1). 1).  How is the judge's  legal  protection  for  children's  livelihood  rights  after  divorce.  Study  on  Decision Number  22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm?  2).  How  are  the  obstacles  that  arise  in  the  protection  of children's  livelihood  rights  after  divorce  (study  of  decision  No.  22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm. Regarding  the  obligations  of  the  father  to  the  child  due  to  divorce  due  to  the  breakup  of marriage due to divorce, both mother and father are still obliged to care for and educate their children  solely  based  on  the  best  interests  of  the  child.  If  there  is  a  dispute  about  child
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
custody,  the  court  will  make  a  decision.  The  implications  of  this  research  are:  1).  Parents need to understand everything about their child's development by prioritizing the interests of the child. 2). In the case of the divorce of his parents, the issue of granting the right to support and  guardianship  is  often  hampered  by  the  negligence  of  the  parents.  Fathers  often  do  not provide for their children, therefore there are no strict sanctions for fulfilling the father's obligations.
Keywords: Judge, Children's Rights, Legal Protection, Divorce.

## A. Pendahuluan
Setiap  manusia  diciptakan  berpasangan.Wujud  dari  persatuan  tersebut  adalah  upacara perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing. Sudah fitrahnya, manusia dilahirkan dan selalu hidup bersama dengan orang lain dalam kehidupan  bermasyarakat.  Ini  adalah  konsekuensi  dari  manusia  sebagai  makhluk sosial.Hidup  bersama  dengan  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  memenuhi persyaratan tertentu disebut pernikahan. 1
Perkawinan  adalah  awal  hidup  bersama  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Perkawinan adalah hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan selama-lamanya. Di Indonesia, terdapat tiga jenis struktur keluarga, yaitu: patrilineal, matrilineal, dan parental. 2
Menurut  Ali  Afandi,  konsep  perkawinan  adalah  bersatunya  laki-laki  dan  perempuan dalam  hukum  keluarga 3 .  Pada  prinsipnya  setiap  keluarga,  kerabat  dan  persekutuan menginginkan  perkawinan  yang  dilangsungkan  seumur  hidupnya.Sebagai  suatu peristiwa  hukum,  perceraian  erat  kaitannya  dengan  perbuatan  hukum  yang  berupa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab (responsibility) terhadap pihak lain. 4
Perlindungan anak dalam hal perceraian orang tuanya erat kaitannya dengan kekuasaan orang  tuanya,  meskipun  perkawinan  itu  putus  karena  perceraian.Perceraian  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  memiliki  konsekuensi  bagi  anak-anak  mereka,  baik
1 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Bandung : Sumur, 1984), hal.7
2 Rien  G.  Kartasapoetra, Pengantar  Ilmu  Hukum  Lengkap ,(Jakarta  :  Penerbit  Bina  Aksara,  Jakarta, 1988), hal. 97
3 li  Afandi, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian  Menurut  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata , (Jakarta : Bina Aksara, Jakarta, 1984), hal. 98.
4 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1983), Hal. 231
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
secara  moral  maupun  materi.Secara  moral,  anak  menderita  akibat  orang  tuanya  tidak bersama  dalam  satu  rumah  tangga  dan  otomatis  perhatian  dan  kasih  sayang  yang dicurahkan  kepada  anak  tidak  seperti  saat  masih  bersama.Secara  materiil  disediakan, yaitu hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya.
Perlindungan  hukum  merupakan  hak  bagi  setiap  warga  negara,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa: 25OtentikVol. 1 Tidak. 1 2018[24-41] karena mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menegakkan  hukum  dan  pemerintahan  itu  tanpa  kecuali.  “Konsekuensi  yang  dia masukkan  dalam  pasal  ini  adalah  hukum  harus  menjadi  pelindung  bagi  setiap  warga negara,  termasuk  anak-anak,  karena  konstitusi  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum.
Produk hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  memuat  asas-asas  dan  dasar  hukum perkawinan yang telah dilangsungkan dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. yaitu:  “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  keluarga  yang  sakinah, mawaddah dan rahmah.  Kompetisi utama peradilan agama dibidang perkawinan adalah menegakkan  hukum  syariah  di  bidang  perkawinan.  Apakah  materi  muatan  hukum perkawinan  yang  ditegakkan  peradilan  agama  tidak  telah  cukup  diatur  dalam  hukum syariah.  Kalaupun  perlu  peraturan  tambahan,  apakah  yang  diatur  dalam  UU  No. 1  Thn 1974  sama  sekali  belum  memiliki  kelengkapan  hukum  meteril  perkawinan,  sehingga perlu dibentuk hukum materil khusus. 5
Undang-undang menyediakan sarana perceraian, tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  berusaha  untuk  mengurangi  jumlah  perceraian  sebanyak mungkin. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian sewenang-wenang tidak  hanya  akan  mengakibatkan  kehancuran  suami  istri,  tetapi  juga  anak  yang  harus dirawat  dan  diasuh  dengan  baik  sehingga  anak  akan  terus  berjatuhan  sebagai  korban perceraian.  Lembaga  peradilan  memiliki  peran  penting  dalam  hal  ini  dalam  menjamin hak-hak anak melalui putusan pengadilan.
Pasal  28b(2)  UUD  1945  menyatakan  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,
5 Muhammad  Jamal  Jamil,  “Subtansi  Hukum  Materil  Perkawinan  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2, no, 1(2015), h.131.
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”  untuk menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  perlindungan  anak  tersebut dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan mandate dari Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu  Dalam rangka  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  penyelenggaraan  pemenuhan  Hak  Anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
Mengenai  tanggung  jawab  terhadap  anak-anak  tersebut  kesalahan  di  satu  pihak menyebabkan  pihak  lain  lebih  berhak  atas  anak-anaknya.  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  dengan  SK-UU  Nomor  9  Tahun  1975  secara  tegas  mengatur  tentang kewajiban  membayar  nafkah  dan  hak  asuh  anak  di  bawah  umur,  namun  tidak  semua suami  istri  beritikad  baik  untuk  memenuhi  kewajiban  membayar  biaya  anak  di  bawah umur  tersebut.,  kewajiban  membayar  nafkah  juga  jatuh  pada  ayah,  terutama  hak  asuh. Sementara  hak  asuh  sendiri  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  hal  ini  menimbulkan masalah dalam praktek, khususnya dalam kasus perceraian dimana suami istri meminta hak asuh anak di bawah umur.
Sekalipun  tanggung  jawab  mengasuh  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  dan  ibu  dari anak tersebut, apakah ayah dan ibu masih hidup rukun atau perkawinan orang tua putus karena  perceraian 6 .  Kasus  lain  muncul  setelah  putusan  hakim  pengadilan agama,  pihak yang  mendapat  putusan  hak  asuh  tidak  patuh  dan  bertindak  sebagaimana  mestinya sebagai orang tua. Akibatnya, hak-hak anak terabaikan.
Salah satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan oleh hakim adalah nasib dan masa depan anak hasil perkawinan tersebut.Setelah perceraian, tidak ada yang namanya mantan  anak,  hubungan  perkawinan  antara  orang  tua  dan  anak  berlanjut.  selamanya terikat. Jangan sampai nasib anak terlantar setelah perceraian, karena perpisahan dengan orang  tuanya  saja  sudah  membebani  anak  secara  psikis,  jadi  jangan  ditambah  lagi,
6 Ahmad Rofiq, 2013 , Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 197
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
karena hak-hak keperdataannya terabaikan.
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  mengenai perkawinan  dan  perceraian.Serta  mengetahui  lebih  rinci  mengenai  hak  nafkah  anak akibat perceraian orangtuanya dan mengetahui upaya pemenuhan hak nafkah anak yang dilindungi  oleh  hukum.Secara  subjektif  bertujuan  untuk  menambah  pengetahuan  dan wawasan  dibidang  hukum,  khususnya  hukum  perdata  yang  menentukan  pilihannya  dan konsekuensinya terhadap hak nafkah anak.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  metode  kualitatif, dimana  perolehan  informasi  melalui  wawancara  terhadap  narasumber  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Dalam  penyusunannya,  peneliti  memilih  lokasi  di  Pengadilan Agama  Sungguminasa.Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode sosiologi hukum.Artinya, dalam penelitian ini, kecuali dari segi hukum dengan melihat  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  hukumnya,  merupakan  gagasan dasar  perlindungan  perempuan  yang  didiskriminasi  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan perempuan  untuk  memperoleh  payung  hukum. Selanjutnya  metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  wawancara  melalui  tanya  jawab  pribadi  antara  pewawancara dengan  informan  atau  orang  yang  diwawancarai,  dengan  atau  tanpa  bantuan  pedoman wawancara,  hakim  dan  penasihat  hukum,  observasi,  dan  dokumentasi  adalah pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang berisi data untuk mendukung  analisis  dalam  penelitian.  Metode  dokumentasi  penelitian  digunakan untuk memperoleh  data  berupa  dokumen-dokumen  yang  berfungsi  untuk  melengkapi  data penelitian penulis. 7

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Studi Kasus Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm.
Berbicara  tentang  anak  tentunya tidak  lepas  dari  batasan  usia  disebut  anak,  dalam UU No. 35 tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang berusia
7 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 111
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
di  bawah  18  tahun.  Sedangkan  dalam  UU  no.  1  tahun  1974,  anak-anak  adalah mereka yang belum berusia 19 tahun untuk anak laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan. Anak adalah amanah dan anugerah Allah SWT, pada anak harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak sebagai tunas, potensi,  dan  generasi  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Yang  seperti  itu  Anak- anak  akan  dapat  mengambil  tanggung  jawab  maka  mereka  perlu  mendapatkan kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang    secara  optimal,  baik fisik,  mental,  dan  sosial  serta  berakhlak  mulia.  Karena  itu  Perlu  dilakukan  upaya untuk melindungi kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak pakainya  mendapatkan  hak-hak  yang  layak  diterima  anak  berdasarkan  kronologi putusan . 8
Dalam putusan perkara ini, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  22/Pdt.G/2021/PA.Sgm, mengemukakan  hal-hal  sebagai  berikut  :  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah pasangan  suami  dan  isteri  sah,  yang  menikah  pada  hari  Ahad  tanggal  14  Februari 2016    sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  0109/042/II/2016.  Setelah pernikahan  tersebut  mereka  tinggal  bersama  di  Citraland  Brown  Cordovan  Blok D3/  16  Kelurahan  Tombolo,  Kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten  Gowa  Propinsi Sulawesi  Selatan.  Dalam  pernikahannya  dikaruniai  seorang  anak  perempuan  yang lahir  pada  tanggal  11  Mei  2017  atas  nama  Tabina  Al-Faya. Hubungan  rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan tentram akan tetapi sejak bulan September  2018  antara  penggugat  dan  tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  terus  menerus  dan  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi sekitar  bulan  Agustus  2020  yang  mengakibatkan  tidak  serumah  lagi  sehingga pemohonan ini diajukan atau kurang lebih 4 (Empat) bulan lamanya. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awalnya  sejak  sekitar  Bulan  September  2018  diakibatkan  tergugat  sering  marah- marah  kepada  Penggugat  tanpa  alasan  yang  jelas.  Tergugat  juga  mengeluarkan
8 Undang-undang  no.35 Tahun 2014
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
kata-kata  kasar  (iblis,  setan)  kepada  penggugat  yang  mana  hal  tersebut  sangat menyinggung  perasaan  penggugat.Tergugat  tidak  transparan  dalam  menggunakan uang  nafkah  yang  diberikan  oleh  penggugat  dan  apabila  mencoba  untuk
Setelah  konflik  tersebut  pecah 9 marah. - menanyakan  tergugat  justru  malah  marah maka  penyelesaian  konflik  tidaklah  serta  merta  dapat  diselesaikan  dengan  cara
10 . u  diklasifikasikan mediasi,  sebab  konflik  tersebut  haruslah  terlebih  dahul Tergugat selalu berani dan tidak patuh kepada penggugat serta sudah tidak ada lagi saling pengertian lagi satu sama lain. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  namun  tidak  memuai  hasil.  Hubungan rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  bisa  dipertahankan  lagi dan  tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali,  bahwa  perceraian  sudah  merupakan alternative  satu-satunya  yang  terbaik  bagi  Penggugat  daripada  mempertahankan rumah  tangga  yang  telah  jauh  menyimpang  dari  maksud  dan  tujuan  perkawinan. Berdasarkan  uraian  diatas  permohonan  cerai  penggugat  telah  memenuhi  unsur- unsur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  No  1  tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975,  juncto  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  ,  oleh  karena  itu permohonan  Penggugat  untuk  menjatuhkan  mengikrarkan  talak  satu roj’i kepada tergugat didepan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa. Bahwa penggugat sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul    akibat  perkara  ini.  perceraian  ini, yaitu suami (sebagai penggugat). Di sini istri secara tegas disebut sebagai pihak dan menentang  suami,  sehingga  penggugat  dan  tergugat  mempunyai  hak  yang  sama dalam  prosedur  pemeriksaan  pengadilan,  yaitu  hak  untuk  mendalilkan  sesuatu, untuk  menjawab/membantah  dalil,  pihak  lawan,  gugatan  balik  (rekonvensi) mengajukan  dan  memberikan  bukti  untuk  mendukung  alasannya.  Jadi  tergugat bukan  sekedar  obyek  pasif,  melainkan  subyek  aktif  yang  membela  diri  dan kepentingannya, artinya kedua belah pihak mempunyai hak yang sama di hadapan hakim untuk mendengar keterangannya dan menghormati haknya.
9 Hasil wawancara dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama : Drs. M.Thayyib. HP. Pada tanggal 10 July 2021.
10 Halim,  Talli.  “Mediasi  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008 .”  Jurnal  AL-Qadau:  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2015):h. 76-93.
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
Dalam  putusan  kasus  ini  majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat  agar kembali rukun dengan  Tergugat  namun  tidak  berhasil,sebagaimana  ketentuan  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  lalu  persidangan  pemeriksaan  pokok  perkara  ini  dilakukan  dalam sidang  tertutup  untuk  umum,  selanjutnya  Penggugat  membacakan  surat gugatannya,  yang  oleh  Penggugat  menyatakan  tetap  pada  substansi  dalil-dalil konflik penyelesaian maka pecah tersebut konflik Setelah 40 semula. gugatannya
tidaklah serta merta dapat diselesaikan dengan cara mediasi, sebab  konflik tersebut fakta  di  persidangan - Berdasarkan  fakta 41 diklasifikasikan. dahulu terlebih haruslah dan  sehubungan  dengan  keterangan  para saksi.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Sungguminasa.
Pertimbangan  yuridis  majelis  hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Agama Sungguminasa  setelah  membacakan  dan  memeriksa  perkara  serta  alasan  masing- masing  pihak.  Adapun  dua  pihak  yang  bersengketa  dalam  perkara      mengambil keputusan  dalam  perkara  ini  dengan  mempertimbangkan  beberapa  hal,  sebagai berikut :
1. Bahwa  setelah  menikah  penggugat  dan  tergugat  tinggal  di  Malili lalu  pindah  ke  Kalimantan  kemudian  pindah  ke  Citraland  di Hertasning Baru Kab.Gowa.
2. Bahwa setelah menikah pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama dan  telah  dikaruniai  satu  orang  anak  perempuan  yang  bernama Tabina Al Faya lahir pada tanggal 11 Mei 2017.
3. Bahwa  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  harmonis lagi  secara  factual  sudah  berpisah  tempat  tinggal  selama  kurang lebih  7  bulan  sejak  bulan  September  2020  sampai  sekarang  dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi.
Bahwa  tujuan  dari  gugatan  penggugat  adalah  bahwa  penggugat  dan  tergugat telah  mempunyai  anak  berumur  4  (empat)  tahun  yang  sedang  dalam
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
pengasuhan  penggugat,  Sambil mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  untuk anak,  kedua  orang  tua  bertanggung  jawab  untuk  merawat  anak  sampai  usia dewasa maka penggugat diberi pembebanan  \biaya pemeliharaan anak sebesar 1.500.000  (satu  juta  lima  ratus  rupiah/bulan)  dan  semakin  besar  anak  maka semakin  besar  pengeluaran  maka  ditetapkan  kenaikan  10%  per  tahun.  Karena anak  di  bawah  umur  belum  dapat  bertindak  sendiri,  maka  tergugat  dihukum untuk memberikan pengasuhan anak secara langsung kepada penggugat setiap bulan.  Untuk  mengetahui  efektif  atau  tidaknya  putusan  tersebut,  penulis melakukan  wawancara  dengan  kuasa  hokum  penggugat  Sunarto  Eko  Utomo, S,H.  bahwa  pemberian  nafkah  oleh  penggugat  terhadap  anaknya  setelah perceraian  berjalan  dengan  efektif.  Sebelum  putus  gugatan  di  pengadilan agama,  penggugat  wajib  menafkahi  anaknya  dengan  nominal  1.500.000  (satu juta lima  ratus  rupiah)  sampai  anak  itu berusia  21  tahun.  Dan  setiap  tahunnya naik  10%  sesuai  dengan  kebutuhan    sandang,  pangan  dll.  Dalam  proses  cerai talak  yang  diajukan  oleh  pihak  suami,  ada  pembebanan  dimana  seorang  istri menuntut  semua  nafkah-nafkahnya  baik  itu  nafkah  iddah,  lampau  dan  nafkah anak.  Pihak  tergugat  menuntut  hak-haknya  380  juta  (tiga  ratus  delapan  puluh juta rupiah) dalam gugatan rekonvensinya, akhirnya hakim mempertimbangkan kondisi  keuangan  penggugat  akibat  pandemic  omset  menurun  serta  proyek- proyek  besar  tidak  berjalan  dan  semua  anggaran  dari  pemerintah  pun  ikut terhambat  dan  hakim  memutuskan  pembebanannya  nafkah  mut’ah  sebesar 35.000.000,00  (tiga  puluh  lima  juta  rupiah),  Nafkah  iddah  untuk  3  bulan sebesar  15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah),  dan  nafkah  anak  sebesar 1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  rupiah)  dan  penggugat  membayar  sebelum ikrar dihadapan majelis hakim dengan bukti kwitansi.
Perlindungan  hokum  dalam  perspektif  hakim  akibat  dari  putusnya perkawinan  karena  perceraian  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  kepada bekas  suami,  adalah  kewajiban  untuk  tetap  memberikan  nafkah  kepada  anak- anaknya  hal  ini  sebagaimana  disebutkann  dalam  pasal  41  huruf  b  UU  No.1 Tahun  1974  Perkawinan  atas  dasar  putusnya  perkawinan  karena  perceraian, yang  berbunyi  :  Baik  ibu  maupun  ayah  tetap  berkewajiban  mengasuh  dan
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
membesarkan  anak  anaknya  semata-mata  untuk  kepentingan  anak;  dalam sengketa penguasaan anak, pengadilan memutuskan; Ayah menanggung semua biaya  pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak;  jika  ayah  benar-benar  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  ini,  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  juga menanggung  biayanya;  Pengadilan  dapat  memerintahkan  mantan  suami  untuk mencari nafkah dan/atau   menetapkan kewajiban bagi mantan istri.
Sementara itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 (d) KUHAP, jika suatu  perkawinan  putus  karena  perceraian,  mantan  suaminya  wajib membayar biaya  Hadhanah  bagi  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun.  . Yang dimaksud dengan Hadhanah berdasarkan Pasal 1 (g) KUHPerdata adalah pengasuhan anak, yaitu kegiatan mengasuh, mengasuh dan membesarkan anak sampai  dewasa  atau  mampu  berdiri  sendiri.  Sejak  tahun  2016  pembebanan nafkah  anak  kepada  ayahnya  dapat  menjadi  hak ex  officio majelis  hakim,  hal ini sebagaimana dinyatakan dalam PERMA No. 4 Tahun 2016, yang berbunyi : Pengadilan  Agama  secara ex  officio dapat  menetapkan  nafkah  anak  kepada ayahnya  apabila  secara  nyata  anak  tersebut  berada  dalam  asuhan  ibunya, sebagaimana  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  156  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam.
Pada  saat  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  Hakim  Pengadilan  Agama Pak  Tayyib,  mengatakan  “bahwa  dalam  menentukan  biaya  pembebanan  nafkah anak  ada dua kondisi pihak  yang terkait  dengan pembebanan akibat  perceraian: Jika  ia  pegawai  atau  PNS  (Pegawai  Negri  Sipil)  putusannya  ia  bisa  laporkan keatasan  tergugat.  Nanti  atasan  tergugat  itu  sama  halnya  dengan  pembebanan nafkah-nafkah.  Lalu  atasan  tersebut  memberikan  arahan  kepada  bendaharanya untuk memenuhi putusan. Jika ia  bukan  pegawai  atau  Non  PNS  hal  ini  yang menjadi  kendala.  Terkadang  ia  mengingkari  isi  putusan,lalu  ia  tidak  dapat menunjuk  apa  yang  bisa  kita  ambil  atau  diperoleh  hal  tersebut  yang  menjadi masalah,  mungkin  saja  ia  swasta  dengan  penghasilan  yang  pas-pasan”. Sedangkan  menurut  Bu  Ruhana  salah  satu  Hakim  Pengadilan  Agama mengatakan  bahwa  “hak  nafkah  anak  pasca  perceraian  yaitu  ketentuannya adalah  1/3  dari  pendapatan  suami,  misalnya  gaji  suami  adalah  6  juta  maka  1/3
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
adalah  2  juta,  jadi  1/3  untuk  suami,  1/3  untuk  istri,  dan  1/3  untuk  anak.  Untuk menentukan itu sesuai dengan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan. Jadi kita tidak  bisa  menghukum    seseorang  melebihi  dari  kemampuannya.  Hakim berusaha  untuk  mencari  solusi  untuk  keduanya  dan  hakim  berusaha  persuasive untuk  melihat  mana  keadaan,  kemampuan.  Kelayakan,  kepatutan  dan  keadilan sangat penting dalam mempertimbangkan nominal.” 11
Sehingga  peneliti  memberikan  kesimpulan  terkait  putusan  Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm.  Setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  dikaruniai seorang  anak  perempuan  yang  saat  ini  diasuh  oleh  Tergugat  dimana  perkara perceraian  ini  seorang  istri  mengajukan  gugatan  rekonvensi/gugatan  balik. Gugatan  balik  penggugat  diajukan  bersamaan  dengan  gugatan  perceraian. sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  86  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dinyatakan: pemeliharaan anak, pemeliharaan suami-istri dan hak milik bersama  pasangan  suami  istri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan cerai  atau  setelah  putusannya  menjadi  final.  Salah  satu  gugatan  rekonvensi penggugat  adalah  nafkah  anak  sebesar  Rp10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah). Berdasarkan pertimbangan hakim Maka hakim Pengadilan Agama Sungguminasa    menjatuhkan  putusan  hak  nafkah  anak,  sehingga  tergugat membayar nafkah anak sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) tersebut, hingga saat ini nafkah tersebut masih berjalan dan terpenuhi bersamaan dengan nafkah-nafkah untuk tergugat.
12
2. Hambatan  yang  timbul  bagi  hakim  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Sgm.
11 Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Drs Muh. Tayyib, HP Dan Hakim Ruhana Faried, S.H.,M.H.
12 Hasil wawancara dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama : Drs. M.Thayyib. HP. Pada tanggal 10 July 2021.
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
Hambatan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  dalam  kaitannya dengan  hak  asuh  dan  tunjangan  akibat  perceraian  orang  tuanya  disebabkan  oleh kelalaian  orang  tua  (ayah)  laki-laki  dalam  memenuhi  kewajibannya  terhadap  anak. Tindak  pengabaian  dan  penelantaran  adalah  ketidakpedulian  orangt  tua,  orang  tua yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada pengembangan  emosi,  penelantaran  pada  pemenuhan  gizi,  pengabaian  dan penelantaran  pada  penyediaan  tempat  tinggal,  pengabaian  pada  kondisi  keamanan dan kenyamanan. 13
Kelalaian  orang  tua  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya  disebabkan  oleh  faktor- faktor sebagai berikut:
1. Faktor ekonomi ayah bertanggung jawab atas biaya nafkah keluarga, karena pada umumnya laki-laki  yang  bekerja.  Jika  ditemukan  wanita  atau  ibu  bekerja,  hal  ini  tidak  lain  untuk menunjang  kehidupan  ekonomi  keluarga.  Orang  tua  laki-laki  sering  melalaikan kewajibannya karena pendapatan ekonomi yang rendah akibat pekerjaan tidak tetap bahkan pengangguran.
2. Faktor orang  tua  menikah kembali  Setelah  perceraian,  kedua  orang  tua  laki-laki  (ayah)  dan orang  tua  perempuan  berhak  untuk  menikah  lagi.  Jika  para  pihak  menikah,  masalah  anak yang lahir dari pernikahan sebelumnya menjadi sangat penting untuk dijaga, terutama yang berkaitan  dengan  biaya  hidup.  Sekalipun,  misalnya,  biaya  hidup  anak  dijamin  oleh pengadilan  bahwa:  telah  memutuskan  untuk  menceraikan  orang  tuanya,  tetapi  dalam  hal orang tua atau ayah laki-laki telah menikah lagi, akan sangat sulit bagi orang tua atau ayah laki-laki  untuk  terus  menghidupi  anak  kecuali  orang  tua  atau  ayah  dalam  keadaan  sehat secara  finansial.  posisi  keuangan  atau  orang  tua  adalah  PNS.  Faktor  yang  sangat  dominan dalam perceraian adalah ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga antara suami dan isteri. 14
3. Faktor  Psikologis  Perceraian  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  terkadang  disebabkan oleh  masalah  prinsip  di  antara  mereka.  Ironisnya,  hal  ini  menyebabkan hubungan  di  antara mereka putus. Hal ini terkadang berdampak besar pada hubungan anak dengan orang tuanya,
13 Muhammad Anis, “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Cambaya  Kecamatan  Ujung  Tanah  Kota  Makassar).” Jurnal Al-Qadau:Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, no.1 (2018),h.137.
14 Asman,  “Tingginya  angka  Perceraian  Di  Kabupaten  Sambas  Tahun  2019  (Studi  Pengembangan  Di Pengadilan Agama).” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7, no.1 (2020),h.42
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
dengan  salah  satu  pihak,  yang  biasanya  menjadi  penerima  pengasuhan,  tidak  mengizinkan pihak lain untuk melihat anaknya. Pada umumnya hak mengasuh anak di bawah umur akan jatuh  ke  tangan  ibu.  Ini  karena  alasan  tertentu.  Namun  kenyataannya,  terkadang  orang  tua atau  ibu  seorang  wanita  tidak  mengizinkan  mantan  suaminya  untuk  bertemu  dengan  anak- anaknya.  Biasanya  hal  ini  berkaitan  dengan  aspek  psikologis  dari  orang  tua  atau  ibu perempuan.  Makna  tersebut  berkaitan  dengan  masalah  perasaan,  rasa  sakit  dan  perasaan depresi yang dialami akibat perbuatan yang tidak pantas dalam perkawinan.
4. Faktor  kemampuan  orang  tua  perempuan  dalam  mengasuh  anaknya.  Banyak  faktor  yang membuat  orang  tua  perempuan  mampu  menghidupi  anaknya  setelah  bercerai.  Di  era globalisasi  saat  ini,  bukan  hal  baru  jika  seorang  perempuan  sudah  memiliki  penghasilan sendiri  yang  diperolehnya  dari  pekerjaannya,  sehingga  secara  ekonomi  ia  tidak  lagi bergantung pada penghasilan orang tua dan suaminya ketika menikah.
Hukum  islam  tidak  melarang  istri  mencari  nafkah  selama  tidak  keluar  dari  syariat islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan  tanggung  jawabnya  sebagai  ibu  rumah  tangga  karena  kebahgaiaan  dalam keluarga  sangat  dibutuhkan  peran  suami  sebagai  kepala  keluarga  dan  istri  sebagai kepala  rumah  tangga. 15 Sebagaimana  firman  Allah  swt.  yang  membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS An-Nahal/16:97
ً ةاَيَح ًُهَّنَ يِيْحُنَلَ ف ً نِمْؤُم ًَوُهَو ً ىَثْ نًُأ ًْوَأ ً رَكَذ ًْنِم ا ِلِاَص ًَلِمَع ًْنَم
16 ًًۖ ةَبِ يَط ًَنوُلَمْعَ ي اوُناَك اَم ًِنَسْحَِبِ ًْمُهَرْجَأ ًْمُهَّ نَ يِزْجَنَلَو Terjemahnya:
“Barangsiapa  mengerjakan  kebajikan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  keadaan beriman, maka  pasti akan  Kami  berikan  kepadanya kehidupan  yang baik dan akan  Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
15 Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai pencari Nafkah utama dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5 no.1 (2018),h.1
16 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 267.
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian serta wawancara, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan  keduanya.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengatur  tentang  kewajiban  ayah  terhadap  anak  akibat  perceraian  akibat  putusnya perkawinan  akibat  perceraian  baik  ibu  maupun  ayah  tetap  berkewajiban  untuk mengasuh  dan  mendidik  anak-anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  terbaik bagi  anak.  Jika  ada  perselisihan  tentang  hak  asuh  anak,  pengadilan  akan  membuat keputusan.    Adapun  faktor-faktornya  yaitu  :  1) Faktor  ekonomi  dimana  kondisi  orang tua  laki-laki  (ayah)  yang  berpenghasilan  rendah  atau  bahkan  menganggur.  Hingga beginilah cara orang tua perempuan (ibu) memikul beban kewajiban mengasuh anak. 2) Faktor  orang tua menikah  kembali,  yaitu  keadaan  dimana  ayah  menikah  dan  memiliki keluarga  baru  lagi. 3)  Faktor  psikologis,  yaitu  karena  anak  sendiri  yang  menyaksikan pertengkaran  orang  tua  mereka  sebelum  perceraian,  menyebabkan  dia  menolak  untuk bertemu ayahnya. 4) Faktor yang mendukung orang tua perempuan jadi hidup bukanlah masalah baginya.
2. Saran
a) Jika  hak  asuh  anak  jatuh  ke  tangan  ibu  maka  ibu  harus  menjaganya  dan membesarkan  anak-anaknya  dengan  baik  sedangkan  ayah  berkewajiban  untuk menyediakan  biaya  hidup  anak-anaknya.  Jumlah  manfaat  anak  harus  disesuaikan dengan kemampuan ayah dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Orang tua perlu memahami  segalanya  perkembangan  anak  dengan  mengutamakan  kepentingan anak.  Oleh  karena itu  perlu  dilakukan  pemantauan  apakah  memantau  pelaksanaan putusan pengadilan tentang perceraian yang punya anak.
b) Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan  perwalian  sering  terhambat  oleh  kelalaian  orang  tua.  Ayah  sering  tidak memberi  nafkah  untuk  anak-anak  ini  terjadi  karena  tidak  ada  sanksi  yang  tegas pemenuhan kewajiban ayah.
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
Daftar Pustaka

## Buku
Afandi,  Li. Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian  Menurut  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata . Jakarta : Bina Aksara, 1984.
Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004
Asyhadie,  Zaeni  dan  Sahruddin  dkk. Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia.
Depok: PT Raja Grafindo, 2020.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Bandung, 2017.
Fitrah,  Muh  dan  Luthfiyah. Metode  Penelitian:  Penelitian  Kualitatif  Tindakan  Kelas  dan Studi Kasus. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
Kartasapoetra,  Rien.G. Pengantar  Ilmu  Hukum  Lengkap .  Jakarta  :  Penerbit  Bina  Aksara, Jakarta, 1988.
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.267.
Prodjodikoro, Wiryono. Hukum Perkawinan di Indonesia . Bandung : Sumur, 1984.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1983.

## Jurnal
Anis,  Muhammad.  “Pembinaan  Anak  Tanpa  Kekerasan  Menurut  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar).” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.1: 131-140.
Asman.  “Tingginya  Angka  Perceraian  Di  Kabupaten  Sambas  Tahun  2019:  Studi Pengembangan  Di  Pengadilan  Agama.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam 7.1: 31-44.
Ismail, Suharna. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama  dalam Keluarga  PNS  di  Kecamatan  Enrekang  Kabupaten  Enrekang." Jurnal  Al-Qadau:
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.1 (2018): 49-58.
Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)
Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir
Jurnal Agama." kawinan Di Lingkungan Peradilan Jamil, Jamal. "Subtansi Hukum Materil Per
134 - 2.1: 119 rga Islam Qadau: Peradilan dan Hukum Kelua - Al
Talli,  Halim.  “ Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2 no.1(2015):h. 76-93.

## Narasumber
Drs. M. Thayyib. Hp. Hakim, wawancara, sungguminasa, (10 Juli 2021)
Ruhana Faried, S.H.I.,M.H. (10 September 2021)
Sunarto Eko Utomo, S.H

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor    35  Tahun  2014  tentang  tentang Perlindungan Anak