## PERAN AVIATION SECURITY DALAM PEMERIKSAAN PENUMPANG DAN BARANG DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI
I Made Ary Prawira 1 , Kadek Dedy Suryana 2 , Kadek Mery Herawati 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara Email : iputukrisnapurnamaputra@gmail.com 1 , dedy.pinguinfm@gmail.com 2 , kadekmeryherawati@gmail.com 3
Abstrak, Indonesia  yang  merupakan  anggota  dari  ICAO  sudah  seharusnya  mematuhi standar  keselamatan  penerbangan  internasional.  Standar  keselamatan  tersebut  harus diberlakukan  terhadap  seluruh  badan  usaha  angkutan  udara  niaga  dan  angkutan  udara asing  yang  melintasi  wilayah  udara  Indonesia.  Sebagaimana  Program  Nasional Keamanan  Penerbangan  Sipil  (National  Civil  Aviation  Security  Programme)  yang bertujuan  untuk  keamanan  dan  keselamatan  penerbangan,  keteraturan  dan  keberlanjutan penerbangan  sipil  di  Indonesia  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap  penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum. Dari uraian tersebut menimbulkan permasalahan  yaitu  bagaimanakah  pengaturan  pemeriksaan  penumpang  dan  barang  di bandar  udara  menurut  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  serta  bagaimanakah peran  Avsec  dalam  pemeriksaan  penumpang  dan  bagasi  di  Screening  Check  Point  di Bandar  Udara  Internasional  I  Gusti  Ngurah  Rai.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  didukung  oleh  metode  empiris. Pengaturan  pemeriksaan  penumpang  dan  barang  di  bandar  udara  meliputi  beberapa  hal sebagai  berikut  pemeriksaan  keamanan  penumpang,  pemeriksaan  bagasi,  daerah keamanan  terbatas.  Dalam  mengatur  pemeriksaan  penumpang  dan  barang  di  bandar udara, diperlukan kerjasama antara penumpang dan petugas keamanan untuk memastikan keamanan  dan  kenyamanan  selama  penerbangan.  Selain  itu,  penumpang  juga  perlu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang bawaan agar tidak menghambat  proses  pemeriksaan.  Avsec  (Aviation  Security)  memiliki  peran  penting dalam  pemeriksaan  penumpang  dan  bagasi  di  Screening  Check  Point di  Bandar  Udara  I Gusti  Ngurah  Rai,  dimana  peran  Avsec  dalam  pemeriksaan  penumpang  dan  bagasi  di Screening  Check  Point,  melakukan  pemeriksaan  keamanan  terhadap  penumpang  dan barang  bawaan  menggunakan  teknologi  pemindaian  terkini  seperti  X-ray  ATRS, memastikan  bahwa  penumpang  dan  barang  bawaan  tidak  membawa  barang  yang mencurigakan atau berbahaya.
Kata Kunci : Peran , AVSEC , Pemeriksaan Penumpang
Abstrack,  Indonesia,  as  a  member  of  ICAO,  should  comply  with  international  aviation safety  standards.  These  safety  standards  must  be  applied  to  all  commercial  air transportation  business  entities  and  foreign  air  transportation  that  crosses  Indonesian airspace.  As  the  National  Civil  Aviation  Security  Program  which  aims  at  aviation security  and  safety,  regularity  and  sustainability  of  civil  aviation  in  Indonesia  by providing  protection  to  passengers,  crew  members,  aircraft,  officers  on  the  ground  and the  community,  and  installations  in  the  airport  area  from  illegal  acts.  From  this description,  it  raises  the  problem  of  how  the  regulation  of  passenger  and  goods inspection at airports according to international law and national law and how is the role of Avsec in checking passengers and luggage at Screening Check Point at I Gusti Ngurah Rai  International  Airport.  The  type  of  research  used  in  writing  this  thesis  is  normative juridical  supported  by  empirical  methods.  The  regulation  of  passenger  and  goods
inspection  at  the  airport  includes  several  things  as  follows  passenger  security  checks, baggage  checks,  limited  security  areas.  In  regulating  the  inspection  of  passengers  and goods  at  the airport,  cooperation  between  passengers  and  security  officers  is  needed  to ensure safety and comfort during the flight. In addition, passengers also need to comply with  the  rules  and  regulations  that  apply  in  carrying  luggage  so  as  not  to  hinder  the inspection  process.  Avsec  (Aviation  Security)  has  an  important  role  in  checking passengers  and  luggage  at  the  Screening  Check  Point  at  I  Gusti  Ngurah  Rai  Airport, where  the  role  of  Avsec  in  checking  passengers  and  luggage  at  the  Screening  Check Point,  conducting  security  checks  on  passengers  and  luggage  using  the  latest  scanning technology  such  as  X-ray  ATRS,  ensuring  that  passengers  and  luggage  do  not  carry suspicious or dangerous items.
Keywords: Role, AVSEC, Passenger Inspection

## PENDAHULUAN
Hukum  udara  merupakan  hukum yang mengatur penggunaan ruang udara. Termasuk didalamnya mengenai penerbangan, penggunaan pesawat- pesawat  terbang  dalam  peranannya sebagai  unsur  yang  diperlukan  bagi penerbangan.  Penerbangan adalah suatu kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat udara, navigasi penerbangan, keselamatan  dan  keamanan,  lingkungan hidup,  serta  fasilitas  umum  lainnya.
Sebagai  salah  satu  cabang  hukum internasional  yang  relatif  baru,  hukum udara mulai berkembang pada awal abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara.
Penyelenggaraan  penerbangan  sipil baik  internasional  maupun  nasional harus  mengacu  pada  norma-norma hukum  internasional  maupun  nasional yang  berlaku.  Hal  tersebut  untuk menjamin keselamatan penumpang,
awak  pesawat  udara,  pesawat  udara maupun  barang-barang  yang  diangkut. Dimana  penyelenggaraan  penerbangan sipil  tersebut  diatur  dalam  berbagai konvensi  internasional.  Dalam  hukum udara  internasional  publik  terdapat Konvensi Chicago 1944 yang merupakan  konstitusi  penerbangan  sipil internasional.  Dalam  perkembangannya, terkait  hukum  udara,  masyarakat  dunia mengadopsi  beberapa  konvensi  terkait penerbangan sipil, dimana yang terutama adalah Konvensi Chicago 1944 yang  menggantikan  Konvensi  Paris
1919.
Secara  umum,  keselamatan  dan keamanan  penerbangan  terdapat  di
dalam Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, yang salah satu poin mengatakan bahwa tujuan  dari  dibentuknya  organisasi penerbangan  sipil  internasional  atau International Civil Aviation Organization  (ICAO)  salah  satunya untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan  kepada  semua  negara anggota tentang keselamatan penerbangan  khususnya  dalam  navigasi udara  internasional  serta  mempercepat perkembangan transportasi udara internasional.  Kemudian  pasal  tersebut diperkuat  dengan  Pasal  28  dalam konvensi  yang  sama,  yang  mengatur tentang  fasilitas  navigasi  udara  dan sistem  standar.  Intinya  setiap  negara peserta  konvensi  harus  mengusahakan fasilitas penerbangan yang sesuai dengan standar internasional semampunya  demi  keselamatan  dan keamanan penerbangan.
Berkaitan  dengan  keselamatan  dan keamanan  penerbangan,  hal  yang  tidak dapat  dipisahkan  adalah  pengamanan terhadap  barang  berbahaya  (dangerous goods).  Terhadap  barang  berbahaya harus  dilakukan  penanganan  khusus dalam  pemeriksaan,  penempatan  dan kemasannya guna menghindari kesalahan  dalam  penanganan  yang menyebabkan kecelakaan pesawat
udara.  Secara  internasional,  aturan terkait  keamanan  barang  berbahaya (dangerous goods) secara khusus
terdapat  dalam Annex  18  The  Safe Transport  of  Dangerous  Goods  by  Air. Barang  berbahaya  berdasarkan Chapter 1  Annex  18  The  Safe  Transport  of Dangerous  Goods  by  Air ,  diartikan
sebagai berikut : “Articles or substances which  are  capable  of  posing  a  risk  to health, safety, property or the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the Technical Instructions  or  which  are  classified according to those Instructions.”
Seorang  petugas  Aviation  Security (selanjutnya disebut dengan Avsec) bisa dikatakan  profesional,  apabila  mampu memenuhi  tugas  dan  fungsinya  dengan baik.  Demi  menjalani  tugas  sebagai seorang  Avsec  yang  baik  tentu  tidak terlepas dari alat bantu kerja yang dapat menunjang kinerjanya. Salah satu fasilitas  pendukung  Avsec  adalah  x-ray alat  yang  satu  ini  merupakan  jenis peralatan  detector  yang  digunakan  oleh petugas  Avsec  untuk  mendeteksi  secara visual barang bawaan calon penumpang.

## RUMUSAN MASALAH
Dari yang telah diuraikan sebelumnya, selain terkait dengan pengaturan pengamanan barang berbahaya  di  bandar  udara  secara internasional dan hukum nasional Indonesia,  penting  untuk  diketahui adalah bagaimanakah pengaturan pemeriksaan  penumpang  dan  barang  di bandar udara menurut hukum internasional  dan  hukum  nasional,  dan bagaimana peran Avsec dalam pemeriksaan  penumpang  dan  bagasi  di
Screening Check Point di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah yuridis  normatif  yang  didukung  oleh metode  empiris.  Jenis  penelitian  yuridis normatif  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari,
mengkaji
peraturan perundang-
undangan  dan  literatur  serta  bahan- bahan hukum yang berhubungan dengan deportasi.  Sedangkan  jenis  penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan memperjelas kajian hukum penelitian  tersebut  guna  mendapat  hasil penelitian  yang  objektif  dan  terperinci dengan  cara  melakukan  wawancara
dengan  narasumber  ditempat  lokasi penelitian..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Pemeriksaan  Penumpang Dan  Barang  Di  Bandar  Udara Menurut  Hukum  Internasional  Dan
Hukum Nasional Tinjauan mengenai perkembanga konsep  nasionalitas  dalam Hukum Udara Internasional, telah menunjuk  pada  diterimanya  prinsip bahwa  suatu  pesawat  udara  harus memiliki  nasionalitas  dari  Negara  di mana pesawat udara tersebut didaftarkan Pasal  17  Konvensi  Chicago  1944.  Juga ditetapkan  dalam  Konvensi  Chicago 1944 Pasal 19 tentang kewajiban Negara anggota untuk mengatur prihal pendaftaran dan pemindahan pendaftaran dari Register (public) Pesawat  Udara.  Selanjutnya  Konvensi
Chicago 1944 beserta Annexes-nya juga memuat  ketentuan-ketentuan  yang  luas mengenai  kewenangan  negara  pendaftar pesawat  udara  (State  of  Registration) untuk  melakukan  effective  control  atas pesawat udara serta usaha pengoperasian pesawat udara serta usaha pengoperasian pesawat  udara  yang  melakat  pada pesawat  udara  terdaftar  cukup  luas.
Negara-negara anggota Konvensi Chicago 1944 yang dewasa ini berjumlah 157 negara, telah menetapkan ketentuan-ketentuan  pelaksanaan  dari pokok-pokok yang diatur dalam Konvensi  Chicago  di  atas,  baik  dalam bentuk undang-undag maupun peraturan nasional lainnya.
Pasal  1  Konvensi  Chicago  1944 yang  berbunyi “The  Contracting  States recognize  the  every  state  has  complete and  exclusive  sovereignty  over  the airspace  above  its  territory” mengutip kembali Pasal Konvensi Paris 1919 yang berbunyi “The  high  contracting  States recognize  that  ever  power  has  complete and  exclusive  over  the  airspace  above its territory” yang pernah diperdebatkan apakah ruang udara tersebut benar-benar bebas,  kecuali  untuk  mempertahankan kedaulatan  negara  di  bawahnya  atau terbatas seperti laut teritorial
sebagaimana  diatur  dalam  hukum  laut internasional  atau  ada  lintas  damai  bagi pesawat udara asing. Perdebatan tersebut dapat diselesaikan saat Konvensi Paris 1919 ditandatangani.
Pasal  2  Konvensi  Chicago  1944 lebih  menjelaskan  lagi  bahwa  untuk keperluan  Konvensi  Chicago 1944  yang dimaksudkan  adalah  batas  wilayah Negara (state territory). Dengan demikian,  secara  tegas  bahwa  berlaku juga  terhadap  bukan  negara  anggota. Lebih lanjut walaupun tidak secara tegas disebutkan  semua  Negara  mengakui bahwa  tidak  ada  negara  manapun  yang berdaulat di laut lepas (high seas). Lebih lanjut  Konvensi  Chicago  1944  juga tidak  membuat  pengertian  apa  yang dimaksudkan  dengan  wilayah  udara (airspace),  namun  demikian,  pengertian tersebut  dapat  meminjam  penafsiran Mahkamah  Internasional  (Permanent Court  of  International  Justice)  dalam kasus  sengketa  Eastern  Greenland. Dalam  kasus  tersebut  ditafsirkan  “The natural  meaning  of  the  term  is  its geographical  meaning,”  yaitu  ruang dimana  terdapat  udara  (air).  Lingkup yurisdiksi  teritorial  suatu  Negara  diakui dan  diterima  oleh  negara  anggota Konvensi  Chicago  1944  terus  ke  atas sampai  tidak  terbatas  dan  ke  bawah bumi sepanjang dapat dieksploitasi. Hak  prerogatif  negara  anggota dilakukan untuk menghindari konsekuensi  prinsip kedaulatan  di  udara sebagaimana diuraikan di atas. Sepanjang menyangkut hak penerbangan  (traffic  right),  Konvensi Chicago  1944  membedakan  antara penerbangan internasional tidak berjadwal dengan penerbangan initernasional berjadwal. Kepada penerbangan internasional tidak berjadwal  diberi  sedikit  kelonggaran, sedangkan untuk penerbangan internasional  berjadwal  tetap  harus memperoleh izin lebih dahulu. Mengenai  penerbangan  internasional berjadwal,  pesawat  udara  asing  diberi hak  yang  sama  dengan  perusahaan penerbangan nasional dalam penggunaan  fasilitas  bandar  udara  dan
navigasi penerbangan, sedangkan daerah terlarang  (prohibited  area)  berlaku terhadap pesawat udara nasional, pesawat  udara  asing  baik  berjadwal maupun tidak berjadwal.
Pengaturan  pemeriksaan  penumpang dan  barang  di  bandar  udara  didasarkan pada berbagai hukum internasional yang mengatur keamanan penerbangan. Dalam konteks ini, dua perjanjian utama yang relevan adalah: 1. Konvensi tentang Tindakan Melawan Kejahatan Penerbangan Internasional (Convention  on  Offences  and Certain  Other  Acts  Committed on  Board  Aircraft).  Konvensi ini, yang dikenal sebagai Konvensi  Tokyo,  ditetapkan pada tahun 1963. Ini memberikan  kerangka  hukum untuk  tindakan  kejahatan  di pesawat terbang dan memberikan  wewenang  kepada negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan penerbangan.  Dalam  konteks pemeriksaan  penumpang  dan barang, ini memungkinkan negara-negara untuk menetapkan prosedur pemeriksaan  yang  diperlukan untuk  mencegah  pembawaan senjata,  bahan  peledak,  atau benda-benda  berbahaya  lainnya ke dalam pesawat.
2. Konvensi  Internasional  untuk Keamanan  Penerbangan  Sipil
(International  Convention  for the  Safety  of  Civil  Aviation). Konvensi  ini,  yang  dikenal sebagai Konvensi Chicago, ditetapkan  pada  tahun  1944  dan merupakan  perjanjian  inti  yang mengatur penerbangan sipil internasional. Badan Penerbangan  Sipil  Internasional (International  Civil  Aviation
Organization/ICAO)  bertindak sebagai  badan  yang  mengawasi penerapan  standar  keamanan
penerbangan  di  seluruh  dunia. ICAO  mengeluarkan  standar dan  pedoman  yang  memberikan kerangka  kerja  bagi  negara- negara untuk mengatur pemeriksaan  penumpang  dan barang di bandara dengan tujuan menjaga keamanan penerbangan. Selain  kedua  konvensi  tersebut,  negara- negara juga memiliki peraturan nasional dan  regional  yang  mengatur  prosedur pemeriksaan di bandara mereka. Sebagai contoh, Transportation Security Administration (TSA) di Amerika Serikat  mengatur  keamanan  bandara  di negara tersebut dan menerapkan protokol pemeriksaan yang ketat. Di Uni Eropa,  terdapat  regulasi  UE  yang mengatur  keamanan  penerbangan  dan memberikan  pedoman  kepada  negara- negara anggota.
Pemeriksaan  penumpang  dan barang  di  bandar  udara  umumnya melibatkan penggunaan teknologi seperti  pemindai  tubuh  (body  scanner), pemindai  sinar-X  untuk barang  bawaan, detektor  logam,  serta  prosedur  manual seperti pemeriksaan tas dan pemeriksaan fisik  oleh  petugas  keamanan.  Penting untuk diingat bahwa meskipun pemeriksaan  keamanan  di  bandar  udara sering  kali  dianggap  sebagai  kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga keamanan  penerbangan,  implementasi dan praktik pemeriksaan harus mematuhi hak asasi manusia dan privasi individu.  Negara-negara  harus  berusaha mencapai keseimbangan antara keamanan  dan  hak-hak  individu  dalam penerapan prosedur pemeriksaan tersebut. Di Dalam pengecekan penumpang para petugas dalam menjalankan  pemeriksaan  dilakukan secara  detail  terutama  pada  bagian bagasi  tercatat  dan  bagasi  kabin  yang dianggap  tidak  wajar  atau  mengandung unsur kecurigaan sehingga perlu dilakukan  pengecekan  lebih  mendalam yang  dibantu  dengan  menggunakan  alat X-ray  yang  merupakan  merupakan  alat yang  wajib  dimiliki  oleh  setiap  bandar
udara.  Peralatan  ini  merupakan  salah satu  alat  bantu  bagi  petugas  untuk memperlancar kegiatan pemeriksaan dan memberikan  kenyamanan  kemudahan serta  keakuratan.  Alat  bantu  XRay merupakan alat yang membantu petugas pada  pengecekan.    Demi  keamanan  dan keselamatan  penerbangan,  aturan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 wajib  dipatuhi  oleh  penumpang  dan dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha  Bandar Udara  sebagai  penyelenggara  Bandar Udara,  diantaranya  barang  bawaan penumpang yang  tidak boleh  dibawa  ke kabin  pesawat  dan/atau  barang  bawaan penumpang yang harus dibagasikan atau harus dilakukan penanganan dan pemeriksaan  khusus.  Selain  itu,  demi terwujudnya  suatu  kepastian  hukum terhadap  penumpang  Bandar  Udara diketahui  pada ketentuan  yang  ada  pada Peraturan  Menteri  PM  51  tahun  2020 juga  merupakan  suatu  hal  yang  penting dirasa untuk diimplementasikan sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena  itu dengan  adanya  ketentuan  yang  sudah dikatakan  pasti  peranan  hukum,  tentu akan memberikan keamanan dan keselamatan terhadap penumpang. Pemerintah Indonesia harus menjalankan secara sistematis penyelenggara  aktivitas  penerbangan yang memadai serta jaminan keselamatan penyelenggaraan penerbangan sehingga tidak menimbulkan resiko kerugian. Keselamatan dan keamanan penerbangan  menjadi  persyaratan  utama yang harus dipenuhi dalam pengoprasian bandar udara. maka dari itu diperlukannya  pengelolaan  operasional, sumber daya manusia dan prosedur yang handal. Apabila hal itu tidak
dilaksanakan  secara  baik  dan  sesuai aturan  yang  berlaku  atau  ada.  Maka Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara berhak  melakukan  sanksi  administratif terhadap Bandar Udara tersebut.
Peran  Avsec  Dalam  Pemeriksaan Penumpang  Dan  Bagasi  Di  Screening Check Point Di  Bandar  Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai
Peningkatan jumlah penerbangan dan orang yang melakukan penerbangan,  dari/ke  dalam  negeri maupun  luar  negeri  mempengaruhi kinerja  pengawasan  Aviation  Security (AVSEC) terhadap orang maupun barang  yang  akan  diangkut  dengan pesawat  udara.  Dengan  jumlah  jadwal penerbangan  yang  semakin  banyak  dan jumlah  personel  yang  tidak  sesuai dengan standar telah ditetapkan menjadikan  hal  tersebut  suatu  masalah yang dapat mengganggu kelancaran arus transportasi  udara  yang  berakibat  pada penurunan  keamanan  dan  keselamatan di bandar udara. Mekanisme pemeriksaan penumpang  dan  bagasi  di  screening check point di Bandar Udara Internasional  I  Gusti  Ngurah  Rai dilakukan dengan menggunakan teknologi  pemindaian  terkini.  Berikut adalah  tahapan  mekanisme  pemeriksaan penumpang  dan  bagasi  di  screening check point di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai: 1. Pemeriksaan  Tiket  dan  ID:
Ketika  penumpang  akan  masuk ke  area  check-in  penumpang
dilakukan pemeriksaan tiket dan ID 2. Pemeriksaan Keamanan: Pemeriksaan keamanan menggunakan X-ray ATRS untuk  pemeriksaan  penumpang dan  bagasi  dengan  teknologi pemindaian  terkini  yang  berada pada area screening check point. 3. Pemeriksaan  Manual:  Untuk pemeriksaan  manual  terhadap bagasi yang berisi barang mencurigakan  akan  disiapkan ruangan  rekonsiliasi  yang  akan dilengkapi dengan sarana. 4. Baggage Handling System: Bagasi akan masuk ke satu jalur helixorter  dan  di  bagian  ini barcode  koper  akan  di-scan  dan dipilah  sesuai  tujuan  dan  jenis airlines,  kemudian  dikumpulkan ke area pengumpulan bagasi.
5. Baggage  Claim:  Jika  terjadi kendala  seperti  barang  dalam
bagasi yang hilang, ketinggalan, atau  tertukar,  penumpang  bisa mengajukan klaim  atau  tuntutan bagasi dalam waktu tertentu Dalam melakukan pemeriksaan penumpang dan bagasi, teknologi pemindaian  terkini  digunakan  untuk memastikan  keamanan  dan  kenyamanan penumpang  selama  penerbangan.  Selain itu,  penumpang  juga  dapat  mengajukan klaim  atau  tuntutan  jika  terjadi  kendala pada barang bawaan mereka. Fasilitas x- ray automated tray return system (X-ray ATRS) yang merupakan fasilitas pemeriksaan  penumpang  dan  bagasi dengan menggunakan teknologi pemindaian  tingkat  tinggi  di  Bandara  I Gusti  Ngurah  Rai.  Selain  X-ray  ATRS, pada sistem pemeriksaan juga
terfasilitasi  boarding  pass  scanner  (flap barrier), dan autogate paspor (imigrasi).
X-ray  ATRS  adalah  sistem pemeriksaan  penumpang  dan  bagasi dengan  teknologi  pemindaian  terkini yang  berada  pada  area  screening  check point  di  Bandara  Internasional  I  Gusti Ngurah  Rai.  Berikut  adalah  cara  kerja X-ray ATRS:
1. Penumpang dan bagasi dimasukkan  ke  dalam  mesin pemindai X-ray ATRS. 2. Mesin  pemindai  X-ray  ATRS akan  memindai  penumpang  dan bagasi  dengan  menggunakan
sinar-X. 3. Sinar-X akan menembus penumpang  dan  bagasi  dan menciptakan gambar 2D dari isi bagasi dan tubuh penumpang.
4. Gambar 2D tersebut akan dianalisis oleh petugas keamanan  untuk  memastikan bahwa  tidak  ada  barang  yang mencurigakan  atau  berbahaya yang dibawa oleh penumpang.
5. Jika ada barang yang mencurigakan  atau  berbahaya, petugas keamanan akan melakukan  pemeriksaan  manual lebih lanjut. Dengan menggunakan teknologi pemindaian  terkini,  X-ray  ATRS  dapat memastikan  keamanan  dan  kenyamanan
penumpang selama penerbangan. Proses pemeriksaan  dengan  X-ray  ATRS  juga sangat  cepat,  hanya  membutuhkan waktu  sekitar  30  detik  untuk  memindai penumpang dan bagasi. Disini  peran  Aviation  Security adalah  menciptakan  sebuah  keamanan penerbangan dan memberikan kenyamanan  untuk  penumpang.  Selama pandemi ataupun tidak petugas Aviation Security  tetap  memberikan  pelayanan terbaik  terhadap  calon  penumpang ataupun bagasi  dan mengkuti SOP  yang telah  ditetapkan  oleh  Bandar  Udara  I
Gusti  Ngurah  Rai.  Dalam  menjalaskan perannya  petugas  Aviation  Security melakukan briefing atau pengarahan dari supervisor kepada anggota untuk memberikan  informasi  dan  pembagian kerja  masing  masing  agar  dapat  bekerja dengan  baik  demi  keamanan  dan keselematan penerbangan. Saat melakukan  pemeriksaan  orang  dan barang  bawaan  penumpang  yang  harus sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.
Adapun  istilah  No  Search  No  Fly mengacu  ke  dalam  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2009.  Kemudian petugas petugas Aviation Security harus memperhatikan  beberapa  karakteristik profesionalisme saat menjalankan tugasnya yaitu : 1. Kemahiran  saat  menggunakan peralatan Petugas Aviation Security harus bisa menggunakan  peralatan saat kinerjanya agar bisa memberikan keamanan terhadap penumpang,crew,  dan  personil di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai  untuk  menjamin  keamanan saat  operasional  penerbangan berlangsung. 2. Kesiapan disini petugas Aviation  Security  di  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai selalu membantu dan memberikan pelayanan  penumpang  beserta barang bawaannya saat pemeriksaan  dengan  45  cepat dan  tepat  kepada  penumpang dengan menyampaikan informasi yang jelas 3. Tanggung jawab dalam pelayanan Petugas Aviation Security  di  Bandar  Udara  I Gusti Ngurah Rai harus bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan  penumpang  dan barang  bawaan  penumpang  saat berlangsungnya operasional penerbangan.  Tanngung  jawab dalam  tugasnya  yang  meliputi pemeriksaan sesuati dengan SOP,  menghubungi  penumpang jika  terjadi  sesuatu  mengenai barang bawaannya. 4. Disiplin Secara kedisiplinan petugas  Aviation  Security  di Bandar  Udara  I  Gusti  Ngurah Rai  sangat  tinggi,  terutama dalam ketaatan terhadap peraturan dan SOP yang berlaku.  Karena  kedisiplinan terwujud dengan  baik jika petugas Aviation Security mampu menaati peraturan- peraturan  yang  berlaku.  Selain itu tidak membeda-bedakan golongan  tertentu  semua  yang akan memasuki kawasan terbatas harus melakukan pemeriksaan. 5. Sikap  pegawai  Setiap  petugas Aviation Security harus memiliki keterampilan dan pengetahuan  yang  dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan demi keamanan penerbangan. Seperti sikap sopan santun,perhatian,keramahan  dan memiliki  komunikasi  dengan baik  dalam  arti  memberikan informasi kepada penumpang.
Penerapan  peran  Aviation  Security dengan regulasi dan SOP dan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai juga memiliki beberapa  SOP.  Prinsip  yang  dipegang oleh  petugas  Aviation  Security  dalam pemeriksaan  penumpang  dan  barang bawaan  penumpang  di  Bandar  Udara  I Gusti  Ngurah  Rai  sudah  di  terapkan dengan  regulasi  SOP  dan  diterapkan melalui  fasilitas  keamanan  berdasarkan regulasi  dan  adanya  petugas  Aviation
Security  yang  selalu  mengawasi  dan bekerja dengan sangat profesional dalam menjamin keamanan operasinal penerbangan. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Aviation Security Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Barang Di Bandar  Udara  I  Gusti  Ngurah  Rai  dapat diambil kesimpulan : 1. Pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar  udara  meliputi  beberapa hal sebagai berikut: a. Pemeriksaan Keamanan Penumpang: Para penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat terbang harus melalui pemeriksaan badan dan barang  bawaan.  Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penumpang  tidak  membawa barang  yang  berbahaya  atau mencurigakan. b. Pemeriksaan Bagasi: Pemeriksaan bagasi dilakukan  untuk  memastikan bahwa  tidak  ada barang yang mencurigakan atau berbahaya yang dibawa oleh penumpang.  Pemeriksaan  ini dilakukan dengan menggunakan teknologi pemindaian  terkini  seperti  X- ray ATRS c. Daerah  Keamanan  Terbatas: Setiap  bandar  udara  terbagi dalam  beberapa  area,  ada daerah publik terbatas (restricted  public  area)  dan daerah  bukan  publik.  Daerah keamanan  terbatas  di  bandar udara  merupakan  area  yang tingkat pengamanannya sangat  ketat  dan  hanya  dapat dimasuki  oleh  orang  yang sudah  mendapatkan  izin  atau mempunyai pas bandar udara, dan  para  penumpang  yang akan berangkat, atau
penumpang yang baru datang menggunakan pesawat. d. Pemeriksaan Kesehatan: Pemeriksaan  kesehatan  juga dilakukan  di  bandar  udara untuk  memastikan  bahwa penumpang  tidak  membawa penyakit yang dapat menyebar ke negara lain. e. Pemeriksaan Bea Cukai: Pemeriksaan bea cukai dilakukan  untuk  memastikan bahwa  barang  yang  dibawa oleh penumpang tidak melanggar aturan bea cukai. Dalam mengatur pemeriksaan penumpang  dan  barang  di  bandar  udara, diperlukan  kerjasama  antara  penumpang dan petugas keamanan untuk memastikan  keamanan  dan  kenyamanan selama penerbangan. Selain itu,
penumpang  juga  perlu  mematuhi  aturan dan  ketentuan  yang  berlaku  dalam membawa  barang  bawaan  agar  tidak menghambat proses pemeriksaan. 2. Avsec (Aviation Security) memiliki  peran  penting  dalam pemeriksaan  penumpang  dan bagasi di Screening Check Point di  Bandar Udara  I  Gusti Ngurah Rai,  dimana  peran  Avsec  dalam pemeriksaan  penumpang  dan bagasi di Screening Check Point:
a. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan barang bawaan menggunakan teknologi pemindaian terkini seperti X-ray ATRS. b. Memastikan bahwa penumpang dan barang bawaan tidak membawa barang  yang  mencurigakan atau berbahaya.
c. Mengatasi  situasi  darurat dan  mengambil  tindakan yang diperlukan jika terdapat  penumpang  atau barang bawaan yang mencurigakan atau berbahaya. d. Memberikan  informasi  dan edukasi  kepada  penumpang
mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa  barang bawaan agar tidak menghambat proses pemeriksaan. e. Menjaga keamanan dan kenyamanan selama penerbangan dengan memastikan bahwa penumpang dan barang bawaan telah melalui pemeriksaan keamanan yang ketat. Dalam  menjalankan  perannya,  Avsec harus  mengikuti  prosedur  yang  telah ditetapkan  untuk  memastikan  keamanan dan  kenyamanan  selama  penerbangan. Selain itu, Avsec juga harus berkomunikasi dengan penumpang dengan baik dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang  bawaan  agar  tidak  menghambat proses pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.,  2009,    Menguak  Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta Adrianti Agustia Alyssa, Agus Pramono, dan H.M Kabul Supriyadhie, 2017, Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat  Udara  Sipil  Di Indonesia Berdasarkan Konvensi  Chicago  1944 Dan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009 Tentang Penerbangan, Diponegoro  Law  Journal Volume  6,  Nomor  2, Tahun 2017 Bahder  Johan  Nasution,  2012,  Metode Penelitian  Ilmu  Hukum, Mandar Maju, Bandung Brouwer  dan  A.E.  Scilder,  2012,  A. Survey of Dutch Administration Land Dyah  Ochtorina  Susanti,  dan  AAn Efend,  2015,  Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta J.G.  Starke,  2010,  Pengantar  Hukum Internasional  1,  Jakarta: Sinar Grafika Johny  Ibrahim,  2018,  Teori  Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang Martono, 2005, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Mandar Maju,  Bandung Martono,  2007,  Hukum  Udara  Nasional dan  Internasional,  bagian Pertama,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Martono, 2009, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009, Mandar Maju, Bandung Martono, 2010, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut  Internasional,  Buku Kedua, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta Mieke  Komar  Kantaatmadja,  2009, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara, Alumni, Bandung
Munir  Fuady,  2007,  Dinamika  Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian  Hukum  Edisi Revisi,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta Philipus  M.  Hadjon,  2014,  Penelitian Hitkum Normatif, Kumpulan TuJisan Fakultas Hukum Universtas Airlangga Surabaya Rio  Setiawan,  2020,  Peran  Aviation Security Dalam Pelayanan  Pemeriksaan Penumpang  Dan  Bagasi Di Screening Check Point  1  Bandar  Udara Tebelian Sintang. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogjakarta Sahrul, 2019, Pengaturan Hukum Mengenai  Jangka  Waktu Pembatalan  Penerbangan Melalui Pengangkutan Udara.  Jurnal  WASAKA HUKUM Satjipto  Raharjo,  2012,    Ilmu  Hukum, PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung Stroink  FAM  &  Steenbeek,  J.C.  2014, Melding  in  'net  Staats  en administratief recht, Samson, Alpen Sunaryati  Hartono,  2014,  Penelitian Hukum di Indonesia pada  Akhir  Abad  ke-20, Penerbit Alumni /Bandung Zulaichah  dan  Faridha  Nahar,  2013, Sistem Pengelolaan
Keamanan  Penerbangan Untuk Mendukung Rencana Peningkatan Status Bandar Udara Menjadi  Bandar  Udara Internasional (Studi Kasus  di  Bandar  Udara Abdurachman  Saleh  – Malang),  Wartha  Ardhia Jurnal Perhubungan Udara 2. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan Lembaran  Nomor    , Tambahan Lembaran Negara Nomor Surat  Keputusan  Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Keamanan  Penumpang, Personel  Pesawat  udara Dan Barang Bawaan Yang  Diangkut  Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan Peraturan  Direktur  Jendral  Perhubungan Udara nomor : SKEP/27/65/XXII/2010 BAB  1  butir  9  tentang Aviation Security