Jurnal Biologi Edukasi Edisi 14, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal 47-55

## Kearifan lokal masyarakat aceh dalam konservasi laut
Acehnese local wisdom for marine conservation
Evi Apriana Pend. Biologi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh e-mail: eviapriana@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat Aceh dalam konservasi laut. Penelitian  ini  menerapkan  desain penelitian kualitatif  ( Qualitative Research ), menggunakan  metode observasi  langsung  pada  masyarakat Gampong  Lampulo  Kecamatan  Kuta  Alam  Banda  Aceh dan wawancara mendalam ( deep interview ) dengan informan ( key person ) Panglima Laot dan masyarakat. Dari observasi dan wawancara diperoleh hasil bahwa pengelolaan konservasi laut yang telah dilakukan di Pelabuhan Lampulo telah berlangsung lama dengan cara menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh Pawang Laot agar tidak merusak ekosistem laut. Kearifan lokal masyarakat dalam konservasi laut meliputi kebiasaan positif, kebiasaan negatif, aturan yang boleh dikerjakan, aturan yang tidak boleh dikerjakan,  dan sangsi  adat. Biaya  yang  dibutuhkan  untuk  pergi  melaut  selama  seminggu  5-7  juta sedangkan untuk melaut selama sebulan dibutuhkan biaya sekitar 30-60 juta. Hambatan / kendala yang dihadapi  pelaut  adalah  cuaca,  akibat  dari  perubahan  iklim,  mahalnya  harga  bahan  bakar  minyak (BBM) dan dangkalnya Tempat Penjualan Ikan (TPI) sehingga kapal-kapal besar tidak bisa langsung berhenti di dermaga TPI sehingga tidak bisa melakukan pelelangan ikan secara langsung. Saran-saran perbaikan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat  adalah  meningkatkan  perbaikan  infrastruktur, menurunkan harga BBM, dan meningkatkan perhatian untuk para nelayan.
Kata kunci: Kearifan lokal, konservasi laut, panglima laot , kenduri laot, hukôm adat laôt

## Abstract
This study was aimed to identify the local wisdom of Acehnese people in marine conservation. The study used qualitative research design (Qualitative Research). Methods of collecting data were direct observation on society GampongLampulo,KutaAlam sub-district of Banda Aceh and deep interview. The interviewees were Pawang Laot (Fisherman Chief) and local people. According to observation and interview that marine conservation management in Port Lampulo has been done since a long time ago  by  implementing  rules  created  by  the  chief  to  maintain  marine  conservation. Local  wisdom in marine conservation consisted of positive and negative behaviours, obeyed rules and ignored rules, and  the  customary  sanctions. Expenditure  for  weekly  sailing  was 5-7  millions  with  montly  sailing expenditure  was  about 30-60  millions. The  obstacles faced  by fishermen  were  weather, climate changes, high price of fossil fuel, and shallowness of fish landing sties. Improvement suggestions for government and local people are infrastructure improvements, decrease in fuel prices, and increase in welfare of fishermen.
Keywords : Local wisdom, marine conservation, fishermen chief, marine territory custom
Evi Apriana: Kearifan lokal masyarakat aceh.....

## Pendahuluan
Wilayah  laut  Aceh  dikenal  dengan keindahan  dan  sekaligus  konflik kepentingan, sehingga  ekosistem  di  wilayah  tersebut menghadapi  berbagai  ancaman  dan  masalah perusakan  yang  diakibatkan  oleh  aktivitas manusia,  seperti  pekerjaan  reklamasi  pantai, pengeboman  dan  peracunan  terumbu  karang, pembangunan perumahan, jembatan penghubung antar pulau, pembangunan dermaga, pencemaran limbah  rumah  tangga  dan  industri,  penebangan dan  konversi  laut  menjadi  lahan  pertanian, tambak,  kolam  ikan,  daerah  industri  dan sebagainya,  sehingga  merusak  ekosistem  laut. Berbagai pembangunan sektoral, regional, swasta dan  masyarakat  yang  memanfaatkan  kawasan pesisir  seperti  sumber  daya  perikanan,  lokasi resort,  wisata,  pertambangan  lepas  pantai, pelabuhan laut, industri dan reklamasi kota pantai serta  pangkalan  militer menimbulkan  persoalan pembangunan wilayah darat, laut, dan khususnya kawasan pesisir.
Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Aceh dalam  rangka  pengembangan  ekonomi daerah memerlukan perencanaan dan pengendalian  kelestarian  ekosistem. Hal  ini diwujudkan  melalui kearifan  lokal  masyarakat dalam konservasi  laut. Wilayah  kekuasaan panglima  laot  mulai  dari  wilayah  pesisir  pantai hingga  ke  laut  lepas  pada  prinsipnya  mengikuti kaedah hukum sejauhmana sumber daya laut itu bisa  dikelola  secara  ekonomis  oleh  masyarakat adat  laut. Oleh  sebab  itu  akan  dilakukan penelitian  untuk  mengidentifikasi kearifan  lokal masyarakat dalam konservasi laut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  desain penelitian kualitatif  ( Qualitative Research ) (Creswell,  2008), dilakukan  menggunakan metode  observasi  langsung  pada  masyarakat Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan wawancara mendalam ( deep interview ) dengan informan ( key person ) Panglima Laot dan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
Adat meulaot (melaut) adalah adat turun temurun  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat Aceh  untuk  mengambil  hasil  laut.  Demi terciptanya  keamanan  dan  kenyamanan  dalam
mengambil  hasil  laut  dibentuklah  aturan-aturan tertentu  yang  harus  dijalani  oleh  para  pelaut. Melaut  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi dalam  masyarakat  Aceh.  Maka  ditunjuklah seorang  penanggungjawab  ialah  seorang Panglima Laot .  Panglima Laot merupakan  suatu institusi  Adat  yang  mengatur  tentang  tata  cara meupayang (penangkapan) ikan di laut. Biasanya Panglima Laot akan dipilih oleh Keuchik .
Pengelolaan konservasi laut yang telah dilakukan
Pengelolaan  yang  telah  dilakukan  di Pelabuhan  Lampulo  telah  berlangsung  lama dengan  cara  menjalankan  peraturan  yang  telah dibuat  oleh  Pawang  Laot  agar  tidak  merusak ekosistem laut.
Gambar 1 . Salah Satu Panglima Laot di Lampulo
Hasil  observasi  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  Pawang  Laot.  Para  pelaut harus  menjalankan  aturan- aturan  yang  telah ditetapkan guna melakukan konservasi laut tetapi masih  sangat sedikit  kesadaran  dari  para  pelaut untuk melestarikan laut.
a. Kebiasaan positif yang diterapkan antara lain : Bekerja sama, solidaritas tinggi, adanya surat izin  melaut,  sebelum  melaut  memastikan kondisi  kapal  misalnya  mesin,  BBM,  pukat, bahan  makanan,  dan perlengkapan  yang lainnya.

## Gambar 2. Para Nelayan Bekerja Sama
Kondisi  kapal  dan  perbekalan  harus dipersiapkan  terlebih  dahulu  sebelum berangkat  melaut.  Para  nelayan  saling
Jurnal Biologi Edukasi Edisi 14, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal 47-55
bekerja  sama  menurunkan  ikan  dan melakukan pelelangan ikan.
Gambar 3. Kapal yang Digunakan untuk Melaut
b. Kebiasaan negatif yang masih sering ditemui pada  komunitas  masyarakat  nelayan  di Pelabuhan  Lampulo antara  lain:  berkata kasar yang  diucapkan  oleh  pawang  laut, ugal-ugalan,  tidak membawa  persediaan yang lengkap, membuang sampah sembarangan,  menangkap  ikan  dengan pengeboman,  racun,  dan  sebagainya. Walaupun kebiasaan  negatif ini  umum  di jumpai pada komunitas masyarakat nelayan, namun  tidak  berlaku  pada  pawang  laot. Pawang  laot  merupakan  pimpinan  yang sangat  dihormati,  arif  dan  bijaksana,  selalu berkomunikasi  secara  santun  dan  bijak kepada  masyarakat  lainnya,  sehingga  tidak pernah berkata kasar dan tidak sopan.
c. Terdapat  aturan  yang  mengikat  komunitas masyarakat  nelayan  di  Pelabuhan  Lampulo, terdiri  dari  kegiatan  yang boleh  dikerjakan dan  tidak  boleh  dikerjakan.  Kegiatan  yang boleh dikerjakan antara lain:
 Boleh  mengambil  hasil  laut  di  daerah sendiri  dan  wilayah  yang  telah ditentukan oleh pemerintah.
 Kenduri  laot  digelar  untuk  menandai akan  dimulainya  musim  melaut, merayakan  pergantian  panglima  laot Lampulo,  dan  dijadikan  sebagai  salah satu wadah aspirasi para nelayan Aceh khususnya  nelayan  Lampulo  untuk menyampaikan  keluhan  serta  masalah yang  mereka  hadapi  baik  mengenai kelangkaan  BBM  untuk  boat  mereka dan lain sebagainya kepada pemerintah yang  hadir  pada  pelaksanaan  acara tersebut.
Gambar 4. Proses Kenduri Laot
Kenduri laot dilaksanakan secara bergotong- royong  untuk    mempersiapkan  tempat, makanan  dan  minuman,  sajian  adat,  dan melayani tamu undangan yang hadir.
d. Kegiatan yang tidak boleh dikerjakan antara lain :  Hari  Jumat  tidak  boleh  pergi  ke  laut karena  Syariat  Islam  menjalankan ibadah.
 Tidak boleh bongkar muatan pada hari Jumat.
 Wanita dilarang pergi melaut.
 Selama  kenduri  laot  berlangsung,  para nelayan  dilarang  melaut  selama  tiga hari.

## Gambar 5. Bersama Warga di sekitar Lampulo
Seorang  ibu  beserta  anak-anaknya bermain  di  depan  rumah  karena  memang wanita  dilarang  pergi  melaut.  Tugas  ibu adalah menjaga rumah dan anak-anak, serta menunggu  ayahnya  pulang dari  melaut membawa ikan.
e. Sangsi adat Sangsi  hukum  bagi  yang  melanggar  adalah seluruh  hasil  tangkapan  akan  disita,  dan dilarang  melaut  selama  3 – 7  hari. Sangsi adat  dilaksanakan  oleh pawang  laot  dengan bantuan  aparat  pemerintahan  gampong  dan masyarakat lainnya.
Evi Apriana: Kearifan lokal masyarakat aceh.....
Biaya yang dibutuhkan
Biaya yang dibutuhkan untuk pergi melaut selama  seminggu  5-7  juta  sedangkan  untuk melaut  selama  sebulan  dibutuhkan  biaya  sekitar 30-60 juta.

## Gambar 6. Proses Pelelangan Ikan
Biaya  untuk  penggelolaan  konservasi laut dibutuhkan  biaya  yang  besar.  Biaya  yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh pelaut.
Hambatan / kendala yang dihadapi
Hambatan  yang  dihadapi  pelaut  adalah cuaca,  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  dan dangkalnya  Tempat  Penjualan  Ikan  (TPI) sehingga  kapal-kapal  besar  tidak  bisa  langsung berhenti  di  dermaga  TPI  sehingga  tidak  bisa melakukan pelelangan ikan secara langsung. Sesuai  dengan  perkataan  Pawang  Laot  kendala utama  dari  melaut  adalah  cuaca,  akibat  dari perubahan iklim dan kedua mahalnya biaya yang diperlukan  untuk  membeli  bahan  bakar  minyak (BBM).
Saran-saran  perbaikan  kepada  pemerintah  dan masyarakat
Saran-saran  yang diperlukan  guna meningkatkan konservasi laut adalah dengan cara meningkatkan perbaikan infrastruktur sebab para pelaut mengeluhkan  dangkalnya  TPI  baru sehingga  kapal-kapal  besar  tidak  bisa  langsung melakukan  pelelangan  ikan  di  TPI  Baru. Begitupun  dengan harga  BBM. Para  pelaut meminta agar harga BBM dapat diturunkan untuk menekan biaya operasional. Tingkatkan perhatian untuk para nelayan.
Gambar 7. Gerbang TPI Baru
Minimnya  perhatian  kepada  nelayan sehingga  nelayan  harus  berupaya  agar  usahanya terus berjalan. Seharusnya pemerintah memberikan dana bantuan kepada nelayan untuk meningkatkan hasil laut.
Gambar 8 . Suasana di TPI Baru
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil observasi  pada  Pawang  Laot  dan  masyarakat nelayan di Pelabuhan Lampulo ditemukan bahwa pengelolaan konservasi laut yang telah dilakukan di  Pelabuhan  Lampulo  telah  berlangsung  lama dengan  cara  menjalankan  peraturan  yang  telah dibuat  oleh  Pawang  Laot  agar  tidak  merusak ekosistem  laut. Hasil  penelitian Hidayat  (2013) menemukan  bahwa kualifikasi  dan  syarat  yang dapat  dipilih  menjadi panglima  laot adalah seorang pawang yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1) Mengerti seluk-beluk hukum adat laut; 2)  Mengerti  tata  cara  penangkapan  ikan  di  laut;
3) Telah  berpengalaman  sebagai pawang ; 4) Berwibawa dalam artian perintahnya dipatuhi dan bijaksana. Kesimpulan hasil penelitian Setia Budi (2015) yaitu persepsi nelayan perikanan tangkap tentang  peranan  Lembaga  Hukum  Adat  Laot (LHAL)  yang  dipimpin  oleh  Panglima  Laot secara  berjenjang  adalah  (1)  peranan  LHAL dalam menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan, (2) peranan LHAL dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot, (3) Peranan  LHAL  sebagai  penghubung  antara pemerintah  dengan  nelayan, dan  (4)  peranan LHAL sebagai pelaksana upacara adat laot. Para  pelaut  harus  menjalankan  aturan- aturan  yang  telah  ditetapkan  guna  melakukan konservasi  laut  tetapi  masih  sangat  sedikit kesadaran  dari  para  pelaut  untuk  melestarikan laut. Ramli  (2016)  menganalisis  bahwa  aturan adat  kelautan  di  Aceh  disebut  hukum  adat  laot, disusun berdasarkan pembuktian ada tindakan di laut yang  dipandang  baik  seperti  membantu nelayan  yang  rusak  mesin  perahunya  di  tengah lautan,  lalu  dinyatakan  sebagai  tindak  wajib dilakukan  oleh  seluruh  anggota  nelayan  di  laut Aceh  dan  ada  tindakan  yang  dipandang  buruk
Jurnal Biologi Edukasi Edisi 14, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal 47-55
seperti  mengkapling  (memonopoli)  wilayah  laut tertentu  untuk  perusahaan-perusahaan  swasta, lalu dilarang oleh hukum adat laut. Kebiasaan  positif para  nelayan  adalah bekerja  sama;  solidaritas  tinggi;  ada  surat  izin melaut;  sebelum  melaut  memastikan  kondisi kapal  misalnya  mesin,  BBM,  pukat, bahan makanan,  dan  perlengkapan  yang  lainnya. Sebagaimana penjelasan Wikipedia ( 2016) bahwa d alam  hukum  adat  ini,  diatur  pengeluaran  izin penangkapan  ikan,  baik  yang  diberikan  oleh Panglima  Laôt  Lhôk  maupun  oleh  pihak  yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu  di  wilayah  lhôk  tersebut.  Akan  tetapi, perizinan  yang  dikeluarkan  terlebih  dahulu dimusyawarahkan  dengan  pawang  pukat dan geuchik agar  tidak  merugikan  pihak-pihak lain yang berkepentingan didalamnya. Selanjutnya  dalam  kerangka  hukum nasional, setiap  nelayan  harus  mengajukan  izin  resmi berlayar  dan  menangkap  ikan  yang  dikeluarkan oleh  Syahbandar  ( Harbourmaster )  dan  Dinas Perikanan  dan  Kelautan  setempat  dengan rekomendasi  (pas  biru)  dari  Panglima  Laôt. Namun,  meski  sudah  mengantongi  izin  tersebut, nelayan  yang  ingin  bersandar  atau  menangkap ikan  di  dalam  wilayah  lhôk  tertentu  harus mengikuti  aturan-aturan  hukum  adat  Laôt  yang menaungi wilayah tersebut.
Aturan  yang  boleh  dikerjakan  adalah boleh mengambil hasil laut di daerah sendiri dan wilayah  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Witanto (2011)  yang  menemukan  bahwa  selain  aturan yang  bersifat  larangan  (pantangan),  hukum  adat laut juga memiliki aturan yang bersifat keharusan yang  biasa  dikenal  dengan  ”adat  sosial  laut” antara  lain  berbentuk:  1.  Kewajiban  untuk memberikan  pertolongan  pada  nelayan  yang sedang mendapat musibah di laut; 2. Kewajiban untuk  melakukan  pencarian  terhadap  nelayan yang hilang/hanyut di laut selama 3 hari penuh; 3.  Kewajiban  untuk  melakukan  gotong  royong yang diwajibkan oleh lembaga adat.
Aturan  yang  tidak  boleh  dikerjakan adalah hari Jumat tidak boleh pergi ke laut karena Syariat  Islam  menjalankan  ibadah;  tidak  boleh bongkar muatan pada hari Jumat; wanita dilarang pergi  melaut; selama  kenduri  laot  berlangsung, para  nelayan  dilarang  melaut  selama  tiga  hari. Berdasarkan  hasil  penelitian Witanto  (2011) terdapat sekurang-kurangnya 5 bentuk pantangan adat yang berlaku antara lain: 1. Pantang melaut
pada  malam  jumat;  2.  Pantang  melaut pada  hari khanduri;  3.  Pantang  penggunaan  jenis  alat tangkap tertentu seperti pukat harimau, zat kimia dan  bahan  peledak;  4.  Pantang  melaut  pada  hari musibah  laut;  5.  Pantang  melaut  pada  hari-hari besar  nelayan. Ahadi (2013) juga  menjelaskan bahwa tiga  hari  aktifitas  nelayan  di  Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) off alias tidak melaut, karena para nelayan di Kabupaten setempat akan melakukan kenduri laot yang akan diselenggarakan pada hari Minggu.
Semua  nelayan  akan  dilibatkan  dalam melaksanakan kenduri laot, dengan begitu 3 hari berturut-turut  para  nelayan  pencari  ikan  tidak diijinkan  melaut,  hal  ini  disampaikan  oleh Sulaiman,  MM, Kepala  Dinas Kelautan Perikanan Abdya,  sesaat  setelah  melakukan geladi  bersih  di  Pelabuhan  Ujung  Serangga  TPI Kecamatan Susoh, Jum’at. Beberapa agenda yang akan  dilakukan  dalam acara  kenduri  yaitu penyerahan  santunan  kepada  anak  yatim yang orang  tuanya  korban  badai  beberapa  bulan  lalu yang  tinggal  di  bibir  pantai  Abdya,  yakni  mulai dari Kecamatan  Babahrot  sampai  ke Kecamatan Manggeng. Penyerahan  bantuan  berupa  alat tangkap  serta  fasilitas  pendukung  lainnya  bagi nelayan. Geladi  bersih  yang  dilakukan  oleh pemkab  Abdya  ini  juga  dihadiri wakil  bupati Yusrizal Razali, Sekda Ramli Bahar serta seluruh jajaran  badan  dan  kantor  yang  bernaung  dalam lingkungan Pemkab setempat.
Sangsi adat yang  berlaku  adalah  sangsi hukum bagi yang melanggar adalah seluruh hasil tangkapan  akan  disita,  dan  dilarang melaut selama 3 – 7 hari. Hasil penelitian Witanto (2011) mengemukakan  bahwa  terhadap  bentuk-bentuk pelanggaran  di atas  lembaga  hukum  adat  laut memiliki  beberapa  jenis  sanksi  yang  dapat diterapkan terhadap para pelanggar antara lain: 1. Peringatan/teguran; 2.  Kewajiban  melaksanakan khanduri; 3.  Pelarangan  perahu  untuk  melaut dalam  jangka  waktu  tertentu; 4. Penarikan  hasil tangkapan; 5. Denda; 6. Perampasan alat tangkap yang  membahayakan. Keistimewaan  dari  hukum adat  bukanlah  pada  jenis  dan  bentuk  sanksi, namun  pada  pengaruh  terhadap  pola  prilaku masyarakat, efek psycologis dari sanksi adat jauh lebih  besar  dibandingkan  dengan  sanksi  dalam hukum  formal,  sehingga  ada  dua  kecenderungan untuk mengartikan sanksi tersebut dalam hukum adat sebagai suatu rangsangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sulaiman (2013) juga menyebutkan bahwa sanksi hukum bagi yang melanggar yaitu:
Evi Apriana: Kearifan lokal masyarakat aceh.....
(a) seluruh  hasil  tangkapan  akan  disita; (b) dilarang melaut selama 3 – 7 hari.
Hambatan / kendala yang  dihadapi  pelaut adalah  cuaca. Sesuai dengan  perkataan  Pawang Laot, kendala  utama  dari  melaut  adalah  cuaca, akibat  dari  perubahan  iklim. Muda (2016) mengungkapkan bahwa Panglima Laot Kabupaten  Aceh  Barat,  Amiruddin  menghimbau nelayan setempat untuk tidak melaut selama satu hari  guna  menghindari  sesuatu  hal  yang  tidak diinginkan  di  tengah  laut  saat  gerhana  matahari berlangsung  besok,  Rabu  (9/3). Seluruh  nelayan agar  mulai  hari  ini  hingga  esok  tidak  melaut, karena  saat  terjadi  gerhana  kondisi cuaca  tidak dapat  kita  prediksikan. Saat  gerhana  terjadi, kondisi  alam  akan  menjadi  gelap  sehingga khawatir  dengan  kondisi  tersebut  bisa menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  di  tengah laut  apalagi  saat  gerhana bisa terjadi  gelombang dan  cuaca yang  tidak  menentu. Nelayan  yang masih  berada  di  laut  hingga  esok  hari  agar berhati-hati  saat  terjadi  gerhana  matahari. Para nelayan agar besok melaksanakan shalat gerhana matahari  (kusuf)  di  tempat-tempat  yang  digelar shalat  tersebut. Lebih  lanjut Ahadi (2014a) memaparkan  bahwa wilayah  Aceh  beberapa pekan  terakhir  dilanda  badai  yang  menyulitkan nelayan di Aceh untuk melaut.
Situasi tersebut  membuat  Panglima  Laot Aceh  T.  Bustaman  menghimbau  nelayan  untuk mengurangi aktifitas  melaut,  Senin,  (16/6).  Kita hanya menghimbau, tidak bisa beri intruksi untuk tidak melaut karena kita tidak bisa menggantikan pendapatan  mereka  bila  meminta. Kemudian  dia juga  mengatakan  namanya  nelayan  hanya berpendapatan  dari  hasil  laut.  Sumber utama tersebut tak mungkin diganggu. Memang banyak nelayan yang tetap melaut, namun mereka masih melihat  situasi  yang  tidak  membahayakan. Dikatakannya juga nelayan di Aceh sudah banyak yang  berpengalaman  dan  mampu  membaca keadaan dan mempelajari cuaca. Ditanyakan soal upacara adat dalam menghadapi badai besar kali ini,  Bustamam  mengaku  pihaknya  tidak menggelar  apapun.  Namun,  dia  hanya  berharap agar  nelayan  memiliki  pendapatan  yang mumpuni.
Menurut Ahadi (2014c) krisis  ikan  di Banda Aceh akibat angin kencang yang melanda Aceh  sejak  sebulan  terakhir  sehingga  nelayan takut  melaut.  Panglima  Laot  Aceh  T.  Bustaman mengatakan  kondisi  seperti  itu  sangat membahayakan  bagi  nelayan  untuk  melaut,
sehingga  banyak  nelayan  memilih  tidak  melaut. Meski  sebenarnya  secara  adat  tidak  dilarang untuk melaut tapi adat mengusulkan agar nelayan mengaju  pada  BMKG  untuk  masalah  cuaca, karena  itu  sangat  membahayakan  keselamatan. Angin kencang melanda seluruh Aceh dari barat hingga timur  yang  telah  berlangsung  sejak sebulan  lalu. Harapannya agar  kondisi  ini  tak berlangsung  lama  dan  kembali  normal  sepeti biasanya. Kita berdoa agar kondisi cuaca kembali normal  seperti  biasanya,  kita  menyayangkan dengan  tidak  melautnya  para  nelayan  akan merugikan  mereka  dan  masyarakat  karena  krisis ikan, apa lagi bulan puasa seperti ini.
Cuaca  buruk  ini  sangat  mempengaruhi pasokan dan harga ikan, di tempat-tempat penjual ikan  paling  banyak  ikan  jenis  bandeng,  tongkol dan  udang  dengan  harga  jual  tinggi. Ahadi (2014d) juga menegaskan  bahwa cuaca  tak menentu,  aktifitas  para  nelayan berkurang akibatnya ikan di Banda Aceh menipis dan harga melonjak.  Hal  itu  diakui  salah  seorang  penjual ikan  di  pasar  Peunayong  Banda  Aceh,  Gani, Selasa (18/7). Karena lagi musim angin, nelayan tidak  melaut. Di tempat-tempat  penjual  ikan paling  banyak  ikan jenis  bandeng,  tongkol  dan udang. Sementara ikan lainnya dengan stok yang terbatas,  sehingga  menyebabkan  harga  tinggi. Untuk  udang  sendiri  dirinya  menjual  1  kg mencapai harga 60 ribu rupiah. Hal tersebut juga diakui  oleh  salah  satu  pembeli,  Arina,  selain dengan  kurangnya  jenis  ikan,  juga  tingginya harga-harga  ikan.  Yang  banyak  ikan  tongkol, sedangkan ikan-ikan lainnya harga melambung.
Hambatan / kendala lain yang  dihadapi pelaut adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Sesuai juga dengan  perkataan  Pawang  Laot, kendala utama dari melaut adalah mahalnya biaya yang  diperlukan  untuk  membeli  bahan  bakar minyak  (BBM). Ahadi (2014b)  memaparkan bahwa Kepala  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan (DKP)  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Provinsi  Aceh, Cut  Yusminar  di  Tapaktuan  meminta  kepada seluruh  Panglima  Laot  (lembaga  adat  laut)  di daerah  itu  untuk  mendata  jumlah  penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium baik oleh  boat  maupun  sampan  robin  milik  nelayan, Senin.  Kami  sudah perintahkan  Panglima  Laot untuk  mendata  berapa  kebutuhan  solar  dan premium para nelayan di daerah ini dalam rangka mencari solusi terkait persoalan kelangkaan BBM yang  terjadi  sejak  sebulan  terakhir,  sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas mereka.
Jurnal Biologi Edukasi Edisi 14, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal 47-55
Perintah  itu  disampaikan  langsung dihadapan belasan Panglima Laot Kecamatan dan Panglima  Laot  Kabupaten  serta  empat  orang pengelola  SPDN,  dalam  rapat  membahas persoalan  kelangkaan  BBM.  Hasil  pendataan  itu nanti,  menjadi  dasar  kami  untuk  mengajukan usulan penambahan kuota pasokan BBM kepada pihak  Pertamina.  Di  samping  itu  juga  sebagai bahan  yang  akan  kami  sampaikan  kepada  pihak Polres  Aceh  Selatan  supaya  diberi  kelonggaran kepada  nelayan  untuk  mendapatkan  BBM. Yusminar  berharap,  hasil  pendataan  itu  dapat diserahkan  kepada  pihaknya  paling  telat  1 September  2014.  Kalau  bisa  lebih  cepat diserahkan  lebih  baik,  sebab  tindaklanjut  dari kami  sebagai  solusi  pemecahan  masalah  terkait kelangkaan  BBM  yang  dialami  para  nelayan selama ini sangat tergantung dari hasil pendataan, sebab  itu  menjadi  dasar  bagi  kami.  Ia mengatakan,  hasil  pendataan  jumlah  kebutuhan penggunaan BBM oleh nelayan itu juga menjadi dasar pihaknya dalam mencetak dan membagikan kartu pembelian BBM kepada nelayan. Sebab ke depannya pihaknya  akan  menginstruksikan kepada  seluruh  pengelola  SPDN  dan  SPBU bahwa  hanya  nelayan  yang  memiliki  kartu  yang boleh  membeli  BBM. Kepada  pihak  pengelola SPDN  yang  ada  di  daerah  itu,  agar  mencatat seluruh nelayan yang membeli BBM jenis solar. Kepada  pihak  pengelola  SPDN,  saya  minta supaya diinventarisir para nelayan yang membeli BBM  jenis  solar.  Jika  ada  oknum  tertentu  tidak berhak,  namun  tetap  memaksa  ingin  membeli dengan  membawa  rekomendasi  atau  surat keramat lainnya, maka persilahkan orang tersebut untuk menjumpai saya.
Pengelola SPDN Pasie Meukek, Ferizal S Salami  mengatakan  kendala  yang  dihadapinya selama  ini  adalah  ada  oknum  tertentu  yang memaksa  membeli  BBM  jenis  solar  dengan membawa-bawa  nama  oknum  pejabat  sebagai backingnya. Atas langkah penertiban yang sedang dilakukan  Kadis  DKP  sekarang  ini  sangat  kami dukung dan saya secara pribadi menyatakan salut atas keberanian ibu Kadis yang siap pasang badan jika ada oknum tertentu yang tidak berhak ingin memaksa  membeli  BBM  di  SPDN  kami.  Feri menambahkan, jumlah pasokan BBM jenis solar ke SPDN miliknya selama ini adalah sebanyak 72 ton per bulan. Namun, pasca keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat yang membatasi pasokan kuota BBM  ke  daerah-daerah,  maka  jumlah  pasokan BBM  ke  SPDN  miliknya  saat  ini tinggal  58 ton
per  bulan  atau  berkurang  sebanyak  20  persen. Sebenarnya,  dengan  pasokan  72  ton  per  bulan saja selama ini kebutuhan BBM jenis solar untuk nelayan  Kecamatan  Meukek-Sawang  tidak cukup,  sebab  jumlah  boat  nelayan  terus bertambah.  Menurut  Feri,  normalnya  jumlah kebutuhan  penggunaan  BBM  jenis  solar  oleh nelayan  Meukek-Sawang  adalah  220  ton  per bulannya dengan perhitungan dalam sebulan boat nelayan dua kali melaut dan dalam sekali melaut boat  membutuhkan  pasokan  BBM  sebanyak  1 sampai 1,2 ton. Hambatan / kendala  yang  dihadapi  pelaut adalah dangkalnya Tempat Penjualan Ikan (TPI) sehingga  kapal-kapal  besar  tidak  bisa  langsung berhenti  di  dermaga  TPI  sehingga  tidak  bisa melakukan  pelelangan  ikan  secara  langsung. Sesuai  dengan  temuan  Sulaiman  (2013)  kendala dan  hambatan  yang  dihadapi  pemerintah Kabupaten  Pidie  Jaya  Provinsi Aceh  dalam pengelolaan  perikanan  adalah:  (1)  Sarana  dan prasarana  yang  terbatas,  bila  dibandingkan  luas perairan  wilayah;  (2)  Tantangan  alam  (ombak, angin, dll); (3) Pengetahuan peraturan masyarakat pengguna  jasa  laut/pencari  nafkah  yang  masih rendah;  (4)  Sosialisasi  aturan  perundang- undangan  yang  belum  merata;  (5)  Hubungan komunikasi  antara  berbagai  stakeholders masyarakat yang masih terbatas.
Saran-saran perbaikan kepada pemerintah dan  masyarakat  adalah  meningkatkan  perbaikan infrastruktur,  menurunkan  harga  BBM,  dan meningkatkan  perhatian  untuk  para  nelayan. Hasil  observasi  yang  saya  lakukan  saran-saran yang  diperlukan  guna  meningkatkan  konservasi laut adalah dengan cara meningkatkan perbaikan infrastruktur  sebab  para pelaut  mengeluhkan dangkarnya  TPI  baru  sehingga  kapal – kapal besar tidak biasa langsung melakukan pelelangan ikan  di  TPI  Baru.  Minimnya  perhatian  kepada nelayan  sehingga  nelayan  harus  berupaya  agar usahanya  terus  berjalan.  Seharusnya  pemerintah memberikan dana bantuan kepada nelayan untuk meningkatkan  hasil  laut. Adwani  (2011) menemukan bahwa pemerintah daerah Aceh telah melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi  sumber  daya  perikanan  di  perairan laut
wilayahnya. Namun kenyataannya perlindungan  tersebut  belum  efektif  karena terdapat  penangkapan  ikan  dengan  pukat harimau,  bom,  racun  dan  langge,  selain  itu terkendala  dengan  belum  adanya  aturan  khusus untuk menangani masalah tersebut, kecuali aturan
Evi Apriana: Kearifan lokal masyarakat aceh.....
yang  bersifat  umum,  sehingga  perlindungan  pun tidak optimal. Akibat yang timbul dari kurangnya pengawasan dan pemakaian bahan yang dilarang adalah  rusaknya  terumbu  karang,  berkurangnya jenis  dan  jumlah  ikan  di  laut  wilayah, berkurangnya pendapatan nelayan yang berakibat lebih jauh kepada pengangguran dan penderitaan nelayan tradisional/kecil.

## Simpulan
Kearifan  lokal  masyarakat Aceh dalam konservasi laut merupakan suatu struktur adat di kalangan  masyarakat  nelayan  di  provinsi Aceh. Panglima  Laôt  (atau  Panglima  Laot) bertugas memimpin  persekutuan  adat  pengelola  Hukôm Adat Laôt.
Hukôm  Adat  Laôt  dikembangkan  berbasis syariah  Islam  dan  mengatur  tata  cara penangkapan  ikan  di  laut  ( meupayang ), bagi hasil, menetapkan  waktu  penangkapan  ikan  di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola  upacara-upacara  adat  kenelayanan,
membina para nelayan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan, tata cara penyelesaian sengketa laot jika  terjadi  pelanggaran  di  laut, memberikan  teguran  dan  sangsi  kepada  pelaut yang  melanggar  aturan-aturan  melaut, serta menjadi  penghubung  antara  nelayan  dengan penguasa (pemerintah daerah).

## Daftar Pustaka
Adwani.  (2011).  perlindungan  sumber  daya perikanan laut sebagai bentuk tanggung jawab  pemerintah  daerah  di  perairan laut  wilayah  provinsi  aceh.  Jurnal Media Hukum. 18, (2), 190-200. Ahadi, N. (2013). Laksanakan kenduri laut 3 hari nelayan  abdya  tak  melaut.  [Versi elektronik]. http://www.ajnn.net/news/laksanakan- kenduri-laut-3-hari-nelayan-abdya-tak- melaut/index.html. Aceh Journal National  Network,  Jumat  29  April 2016. ______.  (2014a). Badai, panglima  laot  aceh himbau  nelayan  kurangi  aktifitas melaut. [Versi elektronik]. http://www.ajnn.net/news/badai- panglima-laot-aceh-himbau-nelayan- kurangi-aktifitas-melaut/index.html.
Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016. ______.  (2014b).  Panglima laot  diminta  data kebutuhan  BBM  nelayan. [Versi elektronik]. Tersedia : http://www.ajnn.net/news/panglima- laot-diminta-data-kebutuhan-bbm- nelayan/index.html.  Aceh  Journal National  Network,  Jumat  29  April 2016. ______.  (2014c).  Kata panglima  laot  soal  krisis ikan  di  banda  aceh. [Versi  elektronik]. Tersedia : http://www.ajnn.net/news/kata- panglima-laot-soal-krisis-ikan-di- banda-aceh/index.html.  Aceh  Journal National  Network,  Jumat  29  April 2016. ______. (2014d). Cuaca tak menentu, ikan krisis di  Banda  Aceh [Versi  elektronik]. Tersedia : http://www.ajnn.net/news/cuaca-tak- menentu-ikan-krisis-di-banda- aceh/index.html. Aceh Journal National
Network, Jumat 29 April 2016.
Creswell,  J.W.  (2008).  Educational research planning,  conducting,  and  evaluating quantitative  and  qualitative  research.
Third  Edition.  New  Jersey:  Pearson Education, Inc. Hidayat. (2013). Peningkatan kapasitas kelembagaan  nelayan.  Jurnal  Sejarah Citra Lekha. 17, (1), 43-58. Muda,  D.  (2016).  Gerhana matahari,  panglima laut  aceh  barat  imbau  nelayan  tak melaut [Versi  elektronik].  Tersedia  : http://www.ajnn.net/news/gerhana- matahari-panglima-laut-aceh-barat- himbau-nelayan-tak-melaut/index.html. Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016.
Jurnal Biologi Edukasi Edisi 14, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal 47-55
Ramli,  A.  (2016).  Keunggulan  hukum  nasional dalam wilayah adat aceh. Produk Ansis Analisis  Situasi  Jaringan  Survei Inisiatif. 5, 1-8.
Setia  Budi.  (2015).  Identifikasi  karakteristik nelayan  perikanan  tangkap  dan persepsinya  terhadap  peran  lembaga hukom  adat  laot  di  kota  lhokseumawe (Studi  kasus:  Nelayan  perikanan tangkap  gampong  pusong).  Acta Aquatica  Aquatic  Sciences  Journal.  2, (2), 79-82.
Sulaiman.  (2013).  Prospek  hukum  adat  laut
dalam  pengelolaan  perikanan  di kabupaten  pidie  jaya  provinsi  aceh. Yustisia.  Edisi  87,  September – Desember 2013, 15-22
Wikipedia.  (2016).  Panglima  la’ôt  [Versi elektronik]. https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima_ La%27%C3%B4t.  Diakses  tanggal  1
April 2016.
Witanto,  D.Y.  (2011).  Metoda  penyelesaian konflik  dalam  dimensi  kearifan  lokal masyarakat  pesisir  pantai  sabang (Perspektif dalam sudut pandang sosio- cultural)  [Versi  elektronik].  Tersedia  : http://hkmperadilan.blogspot.co.id/2011 /02/normal-0-false-false- false_5016.html.  Diakses  tanggal  1 April 2016.