PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## STATUS LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD TAHUN 1945
Ari Wuisang 1 ; Roby Satya Nugraha 2 .
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail: ari.wuisang@unpak.ac.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id Naskah diterima : 12/11/2023, revisi : 24/11/2023, disetujui 30/12/2023

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  membahas  tentang  adanya  ketidakjelasan  status lembaga  negara  setelah  perubahan  UUD  Tahun  1945.  Banyaknya  organ  negara  yang lahir setelah perubahan UUD Tahun 1945 telah menimbulkan kategori yang tidak jelas tentang  subjek  yang  diberikan  status  sebagai  lembaga  negara.  Apalagi,  dengan dicabutnya Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja  antara  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau  antar  Lembaga  Tinggi  Negara, menjadikan tiadanya pegangan yang jelas terkait indikator lembaga negara. Sementara itu,  UUD  Tahun  1945  sendiri  tidak  memberikan  kriteria  yang  jelas  pula  dan  hanya memberikan konstruksi umum, yaitu “Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” (Pasal 24C), tanpa merinci lebih lanjut subjek/organ yang termasuk  didalamnya.  Terbitnya  perubahan  UU  KPK  (UU  No.  19  Tahun  2019)  yang memberikan  status  KPK  sebagai  lembaga  negara  dalam  rumpun  eksekutif  malahan menimbulkan  kebingungan  lagi.  Seharusnya  yang  dikatakan  sebagai  lembaga  negara adalah  pemegang  cabang  kekuasaan  eksekutifnya,  yaitu  Presiden,  sedangkan  KPK sebagai bagian dari eksekutif tidaklah mungkin dapat diberikan status lembaga negara juga seperti halnya Presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif.  Oleh sebab itu, perlu dikonstruksikan kriteria-kriteria khusus yang dapat menjadi acuan untuk menentukan organ-organ yang termasuk sebagai lembaga negara dan juga digagas undang-undang payung  yang  khusus  mengatur  organ-organ  yang  diberikan  status  sebagai  lembaga negara.
Kata Kunci : Lembaga Negara, UUD tahun 1945, eksekutif.

## ABSTRACT
The aim of this research is to discuss the unclear status of state institutions after the changes to the 1945 Constitution. The large number of state institutions that were born after  the  changes  to  the  1945  Constitution  gave  rise  to  unclear  categories  regarding subjects  that  were  given  status  as  state  institutions.  Moreover,  with  the  repeal  of  MPR Decree no. III/MPR/1978 concerning Position and Working Relationships between Highest State Institutions and/or between High State Institutions, means that there are no clear guidelines  regarding  indicators for  state  institutions.  Meanwhile, the  1945  Constitution
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
itself  does  not  provide  clear  criteria  and  only  provides  a  general  construction,  namely "State Institutions whose authority is granted by the Constitution" (Article 24C), without further  detailing  the  subjects/organs  included  in  it.  The  issuance  of  changes  to  the Corruption Eradication Commission Law (UU No. 19 of 2019) which gives the KPK status as a state institution in the executive environment has only added to the confusion. What is meant by a state institution is the holder of executive power, namely the President, while the Corruption Eradication Commission as part of the executive cannot possibly be given the status of a state institution while the President is also a state institution. top executive leaders. Therefore, it is necessary to develop special criteria that can serve as a reference in  determining  which  organs  are  included  as  state  institutions  and  also  create  a  legal umbrella that specifically regulates organs that are given the status of state institutions.
Keywords: State Institutions, 1945 Constitution, executive

## A. Pendahluan
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1 (untuk  selanjutnya  disingkat  UUD  Tahun  1945)  telah  merombak  secara  besar-besaran sistem  ketatanegaraan  republik  yang  berdiri  pada  17  Agustus  1945  ini.  Perombakan tersebut  antara  lain  berupa  pengurangan  kewenangan  lembaga  negara  yang  ada  seperti MPR, penghapusan DPA, dan dimunculkannya lembaga negara baru seperti DPD, MK dan KY.
Sebagaimana diketahui, pada masa lalu dikenal TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan  dan  Hubungan  Lembaga  Tertinggi  dengan/antar  Lembaga  Tinggi  Negara. Dalam TAP tersebut ditentukan secara jelas siapa-siapa saja yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara, yaitu:
1. Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR;
2. Lembaga Tinggi Negara, yaitu DPR, Presiden, MA, BPK dan DPA.
Jadi,  ada  6  (enam)  lembaga  negara).  Kemudian,  adanya  predikat  “tertinggi”  dan “tinggi”  menunjukkan  hubungan  vertical  antara  lembaga-lembaga  Negara,  di  mana  MPR merupakan  “atasan  dari  Presiden,  DPR,  MA,  BPK  dan  DPA.  Hal  ini  sesuai  dengan  pakem ketatanegaraan yang dianut waktu itu, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR atau dikenal juga dengan istilah Sistem MPR. 2
Setelah  TAP  tersebut  dicabut  oleh  TAP  MPR  “sapu  jagad”,  yaitu  TAP  MPR  No. I/MPR/2003, maka tidak ada lagi predikat lembaga tertinggi dan tinggi negara, sehingga
1 Untuk uraian yang cukup lengkap mengenai waktu pelaksanaan perubahan UUD Tahun 1945 dan pasal- pasal  mana  saja  yang  diubah,  lihat  Jimly  Asshiddiqie,  “Hubungan  antar  Lembaga  Negara  dalam  Perspektif Amandemen UUD Tahun 1945”, Makalah disampaikan dalam Seminar Arah Pembagunan Hukum Menurut UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 29- 31 Mei 2006 di Hotel Mercure Accor Ancol Jakarta, hal. 2-3.
2 Azhary, Negara Hukum  Indonesia (Jakarta : UI Press, 1995), hal. 143.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
terjadilah kesetaraan antar lembaga negara ( check and balances system ). Namun demikian, hilang pula pegangan normatif dalam hal status lembaga-lembaga negara ini.  Dengan kata lain,  tidak  ada  lagi  peraturan  perundang-undangan  “payung”  yang  mengatur  hal    itu sehingga  menjadi  tidak  jelaslah  perihal  status  lembaga  negara  ini.  Apalagi  sekarang penyebutan  lembaga  negara  tersebar  di  berbagai  undang-undang,  akibatnya  terlampau banyak organ yang memiliki status lembaga negara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara  sistematis, metodelogis, dan konsisten. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis  yaitu  bahwa  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  menyajikan  dan  menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian data-data tersebut disusun,  diolah  dan  dianalisis  berdasarkan  teori  dalam  ilmu  hukum  dan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  hukum  ini yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif ini didukung oleh penelitian empiris apabila diperlukan guna mendapatkan data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan ( library research ).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Periode Pertama Berlakunya UUD Tahun 1945 Pra Perubahan
(Lembaga-lembaga Negara dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia )
Semua  lembaga-lembaga  di  zaman  Hindia  Belanda  menjadi  sumber  inspirasi pembentukan kelembagaan negara dan dalam rangka penyusunan UUD. Dalam naskah UUD yang  disusun  oleh BPUPKI  terdapat  lembaga-lembaga  negara  seperti  Presiden  dan  Wakil Presiden, MPR,DPR, MA, BPK dan DPA. Jika dibandingkan dengan keadaan di masa Hindia Belanda,  Presiden  dapat  dipadankan  dengan  Gubernur  Jenderal,  DPR  dengan Volksraad , Pengadilan  dan  Mahkamah  Agung  dengan Landraad,  Priesterraad , Raad  van  Justitie dan Hooggerechtshof ,  serta  BPK  dengan Raad  van  Nederlandche  Indie .  Satu-satunya  lembaga yang  sama  sekali  baru  dalam  arti  tidak  ada  padanannya  dengan  lembaga-lembaga  yang sudah ada di masa Hindia Belanda adalah MPR. Oleh karena itu, beberapa sarjana seperti misalnya  Padmo  Wahyono  menganggap  adanya  lembaga  MPR  sebagai  ciri  khas  sistem ketatanegaraan RI. 3
UUD RI pertama adalah UUD Tahun 1945 yang mempunyai masa berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. UUD ini disahkan oleh PPKI tanggal 18  Agustus 1945.  Adapun  Rancangannya  disusun  oleh  BPUPKI  bersama-sama  dengan  penyusunan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Dasar  falsafah  yang  kemudian  dikenal  dengan  Pancasila.  Setelah  penyusunan  naskah Rancangan UUD selesai, maka oleh Pemerintah Balatentara Jepang dibentuklah PPKI. Tugas panitia  ini  adalah  untuk    mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan kemerdekaan Indonesia. Namun belum lagi PPKI sempat bekerja, Jepang keburu menyerah kepada  sekutu.  Dalam  keadaan  demikian,  PPKI  yang  semula  terkait  dengan  Pemerintah Balatentara  Jepang  itu,  mengambil  langkah-langkah  sendiri  di  luar  pengetahuan  apalagi pengaruh  Pemerintah  Jepang.  Panitia  inilah  yang  pada  tanggal  18  Agustus  mengesahkan naskah UUD 1945 sebagai UUD RI yang resmi.
PPKI,  yang  mengesahkan  UUD  1945,  ternyata  bukan  merupakan  lembaga Konstituante yang berfungsi khusus sebagai lembaga penyusun UUD atau MPR hasil pemilu. Lalu bagaimana keabsahaan UUD 1945 itu sendiri ? Menurut Ismail Sunny, keabsahan UUD 1945 harus dipertimbangkan dengan menunjuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Oleh karena revolusi Indonesia berhasil, maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu, yaitu UUD 1945 juga sah. Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Hans Kelsen yang mengemukakan bahwa jika suatu revolusi rakyat, atau suatu republik diubah bentuknya menjadi kerajaan oleh suatu  coup  d’etat seorang  Presiden  dan  jika  pemerintah  baru  itu  sanggup mempertahankan  konstitusi  baru  dengan  efektif,  maka  menurut  hukum  internasional, Pemerintah dan Konstitusi tersebut  adalah pemerintah yang sah dan  Konstitusi yang  sah juga berlaku bagi negara itu. Pendapat Sir Ivor Jennings juga sejalan dengan itu.
Pada  periode  ini, lembaga  negara  belum  sepenuhnya  terbentuk.  Lembaga  Negara yang sudah eksis baru Presiden dan Wakil Presiden. MPR, DPR untuk sementara dijalankan oleh KNIP dan lembaga-lembaga negara lainnya belum eksis sepenuhnya.

## 2. Lembaga Negara pada Masa Konstitusi RIS 1949
UUD ini berlaku mulai 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950. Setelah Indonesia merdeka  ternyata  Belanda  kembali  melakukan  upaya  untuk  berkuasa  di  Indonesia.  Salah satu upaya tersebut yaitu mencoba mendirikan negara boneka seperti Negara Jawa Timur, Sumatera Timur dan lain-lain. Sejalan dengan itu Belanda melakukan agresi militer I dan II. Bangsa  Indonesia  berjuang  mati-matian  untuk  mempertahankan  kemerdekaan  sehingga menimbulkan  simpati  di  masyarakat  internasional.  Karena  itu,  atas  pengaruh  PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 s/d 2 Nopember 1949 di Den Haag Belanda. Sebagai hasil KMB tersebut yaitu :
a. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS);
b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS;
c. Didirikan Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
Rancangan UUD 1949 juga diputuskan dalam KMB oleh delegasi Indonesia dan BFO (perwakilan negara-negara bagian). Dengan demikian berdirilah RIS dengan berdasar UUD 1949. Namun, secara yuridis RI yang berdasar UUD 1945 tetap ada dengan berstatus sebagai salah satu negara bagian RIS. Daerahnya mencakup seperti yang disebut dalam persetujuan Renville,  yaitu  wilayah  Yogyakarta  dan  sekitarnya.  UUD  1949  ini  dikatakan  bersifat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
sementara seperti ditegaskan dalam Pasal 186 UUD bersangkutan. Pada masa Konstitusi RIS, menurut    BAB  III  Konstitusi  tersebutlembaga-lembaga  negara  disebut  Alat  Perlengkapan Federal yang meliputi :
a. Presiden;
b. Menteri-menteri;
c. Senat;
d. Dewan Perwakilan Rakyat;
e. Mahkamah Agung;
f. Dewan Pengawas Keuangan.

## 3. Lembaga Negara pada Masa UUDS 1950
Keputusan untuk berpindah ke negara serikat  pada masa Konstitusi RIS hanyalah taktik para bapak bangsa untuk lepas dari tekanan Belanda sehingga perpindahan tersebut hanya  bersifat  sementara.  Bangsa  Indonesia  lebih  menghendaki  bentuk  negara  kesatuan yang dianggap lebih ideal. Karena itu, dalam perkembangannya dibuat kesepakatan antara Pemerintah  RI  (Yogyakarta)  untuk  kembali  ke  negara  kesatuan.  Kemudian,  dibentuklah panitia  bersama  untuk  menyusun  rancangan  UUD  yang  bersifat  sementara.  Naskah  itu disahkan oleh Komite Nasional Pusat (12 Agustus 1950) dan DPR serta Senat (14 Agustus 1950) dan mulai berlaku 27 Agustus 1950.
Jalan  yang  ditempuh  untuk  memberlakukan  UUDS  1950  adalah  dengan menggunakan ketentuan Pasal 190, Pasal 127 a dan Pasal 191 ayat (2) UUD RIS 1949, yaitu pasal-pasal tentang perubahan UUD. Oleh karena itu, dengan UU Federal No. 7 Tahun 1950 resmilah  berlaku  UUDS  1950.  Berdasarkan  hal  tersebut,  UUDS  1950  secara  formal merupakan perubahan dari UUD RIS 1949, namun secara hakikat dan substansi bukan lagi perubahan  melainkan  pergantian  UUD.  Seperti  UUD  RIS  1949,  UUDS  1950  juga  bersifat sementara,  karena  itu  UUDS  1950  mengamanatkan  pembentukan  Konstituante  yang berfungsi untuk menyusun UUD baru. Melalui Pemilu 1955 Konstituante berhasil dibentuk dan mulai bersidang tanggal 10 Nopember 1956 di Bandung.
Sayangnya, setelah Konstituante bersidang selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun,  tugas  pembentukan  UUD  baru  belum  dapat  diselesaikan  juga.  Hal  ini  karena terjadinya perdebatan sengit di Konstituante menyangkut beberapa isu yang peka, sehingga kuorum  2/3  untuk  mengambil  keputusan  tidak  pernah  tercapai.  Khawatir  terjadi perpecahan,  Presiden  Soekarno  atas  nama  pemerintah  dalam  pidato  di  hadapan Konstituante tanggal 22 April 1959 meminta agar Konstituante menetapkan kembali saja UUD 1945 sebagai UUD Indonesia yang tetap. Ternyata anjuran Pemerintah ini tidak juga disepakati di Konstituante yang ditandai dengan tidak tercapainya quorum 2/3 di lembaga bersangkutan.  Kondisi  tersebut  tentu  saja  tidak  menguntungkan  bagi  kehidupan ketatanegaraan RI, karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini, lembaga-lembaga negara disebut alat perlengkapan negara. Menurut Pasal 44 UUDS 1950 alat perlengkapan negara meliputi :
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Menteri-Menteri;
c. Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Mahkamah Agung;
e. Dewan Pengawas Keuangan.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  dalam  Konstitusi  RIS  dan  UUDS,  status  lembaga- lembaga negara ini ditentukan dengan tegas dalam hukum dasar.
4. Lembaga Negara pada Masa Periode Kedua Berlakunya UUD 1945 Pra Perubahan Seperti dikatakan di atas, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959.
Pokok-pokok diktum dari Dekrit tersebut yaitu :
a. Menetapkan pembubaran Konstituante;
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUDS 1950;
c. Pembentukan MPRS dan DPAS.
Yang dipandang sebagai dasar hukum keabsahan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu adanya  keadaan  darurat  yang  melahirkan staatsnoodrecht .  Masa  Dekrit  Presiden  hingga Supersemar tahun 1966 dikenal juga sebagai masa Orde Lama. Dalam perjalanan Orde lama ini,  ternyata  terjadi  berbagai  peristiwa-peristiwa  politik  yang  berujung  pemberhentian Presiden  Soekarno  dan  pengangkatan  Soeharto  sebagai  Presiden  pada  tahun  1967.  Masa Soeharto berkuasa ini disebut sebagai masa Orde Baru (Orba). Sebagai semboyan Orba yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Di zaman Orde Baru, pemilihan umum dilakukan pada tahun 1971 berdasarkan UU No. 16 Tahun 1969. DPR hasil Pemilu 1971 dilantik pada 28 Oktober 1971 dan MPR dilantik pada  28  Oktober  1972.  Selanjutnya,  pemilu  diadakan  secara  berkala  dan  teratur  sesuai dengan  dinamika  tuntutan  demokratisasi  penyelenggaraan  negara  yang  terus  meningkat dari waktu ke waktu.
Menyangkut  keberadaan  UUD  1945  (pra  perubahan),  pernah  terjadi  perdebatan mengenai keabsahan Penjelasan UUD 1945. Ada 2 (dua) pendapat mengenai hal ini :
a. Golongan  yang menyatakan  bahwa  UUD 1945 hanya  terdiri  dari  Pembukaan  dan Batang  Tubuh    saja.  Penjelasan  tidak  dipandang  sebaai  bagian  resmi  dari  naskah UUD 1945;
b. Golongan  pendapat  yang  lain  adalah  bahwa  UUD  1945  terdiri  dari  Pembukaan, Batang  Tubuh  dan  Penjelasan.  Penjelasan  dipandang  sebagai  bagian  resmi  dari naskah UUD 1945.
Bagian  penjelasan  merupakan  hasil  pemikiran  Soepomo.  Penyusunan  bagian Penjelasan  tidak  dilakukan  bersamaan  dengan  Pembukaan  dan  Batang  Tubuhnya.  Dalam Berita Repoeblik Tahun Ke-II Nomor 7, tempat naskah UUD 1945 diumumkan pertama kali, terlihat bahwa di antara naskah UUD 1945 dengan naskah Penjelasan itu terdapat halaman- halaman  yang  berisi  hal-hal  lain  yang  tidak  terkait  dengan  UUD.  Dengan  demikian,  dapat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dipastikan bahwa naskah UUD 1945 dan Penjelasannya itu merupakan 2 (dua) naskah yang terpisah sama  sekali. Karena itu, bagian Penjelasan tidak lebih dari pada penjelasan yang tidak resmi tentang UUD 1945.
Status  penjelasan  mulai  mengalami  perubahan  setelah  UUD  1945  kembali diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana naskah Penjelasan itu dilampirkan sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  naskah  UUD 1945.  Hal  ini  berarti,  Penjelasan tersebut telah merupakan bagian yang resmi dari UUD 1945  itu sendiri. Dengan kata lain, setelah  Dekrit  Presiden  tersebut  status  hukum  penjelasan  tentang  UUD  1945  berubah menjadi Penjelasan  UUD yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan naskah UUD 1945 itu sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.
Namun demikian, dewasa ini, setelah perubahan keempat UUD 1945, berdasarkan Pasal  II  Aturan  Tambahan  UUD  1945,  dapat  disimpulkan  bahwa  naskah  UUD  1945  yang resmi terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal saja, dan tidak lagi mencakup Penjelasan UUD 1945.  Dengan  demikian,  status  Penjelasan  UUD  1945  itu  sekarang  tidak  lagi  mengikat sebagai  dokumen  otentik  yang  mengikat  secara  normatif.  Lalu,  sekarang  di  mana  letak Penjelasan UUD 1945? Karena telah disepakati cara perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara  adendum,  maka  UUD 1945  versi  Dekrit  Presiden  itulah  yang  dijadikan  standar  atau pegangan dalam melakukan perubahan. Penjelasan 1945 masih terdapat dalam UUD 1945 versi Dekrit Presiden itu. Jadi, tidak dapat dikatakan dicoret atau dihilangkan sama sekali.
Yang  berubah  hanyalah  status  hukumnya  saja,  yaitu  yang  sebelumnya  bersifat normatif dan dapat dijadikan rujukan langsung, sekarang menjadi dokumen historis belaka. Sebagai dokumen historis, Penjelasan UUD 1945 masih tetap berguna dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam rangka penafsiran yang bersifat historis.
Pada masa ini, sama halnya seperti pada masa Konstitusi RIS dan UUDS 1950, status lembaga-lembaga  negara  dinormatifkan  ke  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan payung,  yaitu  TAP  MPR  No.  VI/MPR/1973  yang  kemudian  diganti  dengan  TAP  MPR  No. III/MPR/1978 tentang Hubungan Tata Kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar  Lembaga  Tinggi  Negara.  Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  menurut  TAP tersebut,  lembaga  negara  terbagi  dua  yaitu  Lembaga  Tertinggi  Negara  yaitu  MPR  dan Lembaga Tinggi Negara yang meliputi Presiden, DPR, MA, BPK dan DPA.

## 5. Lembaga Negara pada Masa UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan
Pada  masa  ini , sejalan  dengan  adanya  perubahan-perubahan  terhadap  UUD  tahun 1945,  keberadaan  lembaga  negara  juga  mengalami  perkembangan  pesat;  ada  lembaga negara  baru  yang  muncul  (DPD,  MK,  KY),  ada  yang  dibubarkan  (DPA),  ada  yang kewenangannya direduksi (Presiden) dan ada  pula yang diperkuat (DPR). Selain itu, TAP MPR  yang  selama  ini  menjadi  payung  hukum  status  lembaga-lembaga  negara,  yaitu  TAP MPR No. III/MPR/1978, dicabut. Pasca pencabutan tersebut, ternyata tidak ada peraturan perundang-undangan  penggantinya.  UUD  1945  pasca  perubahan  sendiri  tidak  tegas mengatur subjek-subjek siapa saja yang memiliki status lembaga negara. Hal ini berlainan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dengan hukum dasar pendahulunya yaitu Konstitusi RIS dan UUDS yang mengatur dengan tegas siapa itu lembaga negara.
Satu-satunya  pasal  yang  menyinggung-nyinggung  tentang  lembaga  negara  yaitu Pasal  24  C  UUD  Tahun  1945  yang  antara  lain  menentukan,  “Mahkamah  Konstitusi berwenang...  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD...”. Tidak ada penjabaran lebih lanjut, siapa yang dikategorikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
Kemudian,  beberapa  undang-undang  melekatkan  status  lembaga  negara  kepada organ yang diaturnya dengan perincian sebagai berikut :
a. Pasal 3, Pasal 68, dan Pasal 247 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 menentukan, MPR, DPR, DPD berkedudukan sebagai lembaga negara;
b. Pasal  2  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  menentukan, “Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  yang  melakukan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka    untuk  menyelenggarakan  peradilan  untuk menegakkan hukum dan keadilan”;
c. Pasal  1  angka  1  UU  No.  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan menentukan, “Badan Pemeriksa  Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga  negara  yang  bertugas  untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab Keuangan  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;
d. Pasal 1 butir (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 menentukan, “Komisi Yudisial adalah lembaga negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  Tahun  1945”.  Pasal  2  undang-undang yang sama menentukan, “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri  dan  dalam  pelaksanaan  wewenangnya  bebas  dari  campur  tangan  atau pengaruh kekuasaan lainnya”.
Kemudian,  pada  masa  reformasi  juga  berkembang  pesat  organ-organ  (komisi- komisi) eksekutif independen, organ-organ tersebut umumnya diberikan status lembaga negara oleh undang-undang yang mengaturnya seperti KPK,  KPA, KPI, Ombudsman dan lain-lain.  Termasuk  juga  Bank Indonesia.  Namun  anehnya,  untuk  Mahkamah  Agung  dan Presiden penyebutan lembaga negaranya tidak muncul sama sekali dalam undang-undang. Bagaimana  mungkin  organ-organ  seperti  KPK,  KPI,  Ombudsman  yang  belum  lama  lahir disebut  lembaga  negara  sedangkan  MA  dan  Presiden  yang  sudah  ada  sejak  lama  tidak muncul penyebutan lembaga negaranya.
B. Organ-organ yang berstatus sebagai Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD Tahun 1945.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Dalam  Putusan  MK  pada  Perkara  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Tahun 1945 (Perkara No. 005/PUU-I/2003), MK telah mengkonstruksikan lembaga negara menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :
1. Lembaga negara berdasarkan (kewenangannya diberikan oleh) UUD;
2. Lembaga negara berdasarkan undang-undang;
3. Lembaga negara berdasarkan Keppres (sekarang Perpres).
Namun  demikian,  dalam  putusan  itu  tidak  dijabarkan  siapa-siapa  saja  yang  masuk  ke dalam kategori masing-masing.
Pembagian  lembaga  negara  menjadi  3  (tiga  kategori)  di  atas  sebenarnya  sudah sering ditulis oleh Jimly Asshiddiqie dalam beberapa makalahnya yang dipresentasikan diberbagai forum, seperti misalnya  Jimly pernah menulis : 4
“...  Kita  dapat  membedakan  secara  tegas  antara  kewenangan  organ  negara berdasarkan  perintah  UUD  ( constitutionally  entrusted  power )  dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah undang-undang dan  bahkan  dalam  kenyataan  ada  pula  lembaga  atau  organ  yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari Keputusan Presiden...”.
Dalam makalahnya yang lain, Jimly Asshiddiqie mengatakan :
“Lembaga negara adalah organ yang menjalankan fungsi-fungsi negara yang kewenangannya  bersumber  dari  UUD,  UU  atau  Keppres.  Sengketa kewenangan  yang  menjadi  yurisdiksi  MK  adalah  kewenangan  yang bersumber dari UUD”. 5
Kemudian,  muncul  lagi  istilah  lembaga  negara  utama/primer  dan  lembaga negara  sekunder/penunjang  ( auxiliary ),  organ  lapis  pertama,  kedua,  ketiga 6 yang semuanya  sama  sekali  tidak  dikenal  dalam  UUD  Tahun  1945.  Berkaitan  dengan  itu, dalam  salah  satu  pertimbangan  hukum  Putusan  MK  mengenai  uji  materiil  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Tahun  1945,  MK,  dalam  pandangan  penulis,  telah  membuat  kekeliruan  dengan mengatakan  Komisi  Yudisial  hanya  berkedudukan  sebagai  lembaga  negara
4 Jimly  Asshiddiqie,  “Perkembangan  Ketatanegaraan  Pasca  Perubahan  UUD  1945  dan    Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Perkembangan  Ketatanegaraan  Pasca  Perubahan  UUD  1945  dan  Pembaharuan  Kurikulum  Pendidikan  Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, hal.7.
5 Jimly  Asshiddiqie,  “Mahkamah  Konstitusi  RI”, Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Sistem Pemerintahan  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI  Bekerjasama  dengan  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga Surabaya dan Kantor Wilayah Departemen  Kehakiman dan HAM RI Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 9 Juni 2004 di Surabaya.
6 Jimly Asshiddiqie, “Hubungan Antara Lembaga Negara Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945, loc.cit ., hal. 11.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
pendukung/pelengkap  ( auxiliary ),  bukan  lembaga  negara  utama.  Seperti  penulis katakan, kedudukan semacam itu sama sekali tidak dikenal dalam UUD Tahun 1945.
Yang  pasti,  Komisi  Yudisial  baik  eksistensinya  maupun  kewenangannya, tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945. Karena itu, sudah terang bahwa Komisi Yudisial  berkedudukan  sebagai  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD.  Dia  setara  dengan  MK,  MA,  BPK,  MPR,  DPR,  DPD dan  Presiden.  Terkait  dengan tugas Komisi Yudisal, dengan demikian lembaga pengawas hakim ini seharusnya juga dapat  mengawasi  perilaku  hakim  konstitusi.  Semangat check  and  balances (prinsip kesetaraan dan saling mengontrol antar lembaga negara) yang diniscayakan ke dalam UUD Tahun 1945, juga merupakan landasan lain bagi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi. Karena itu, apa bila MK tidak mau diawasi oleh KY, sikap MK ini dapat dikatakan melanggar UUD Tahun 1945.
Kemudian, dalam putusannya yang lain pernah pula MK berpandangan menteri adalah lembaga negara. Menteri merupakan pembantu dari lembaga negara Presiden, karena itu, menteri dapat dikatakan sebagai bagian dari lembaga negara. Apakah logis, jika  bagian  dari  lembaga  negara  disebut  lembaga  negara  juga  ?  Tentu  saja  hal  ini merupakan  suatu  kekeliruan.  Harusnya,  menteri,  sebagai  bagian  dari  eksekutif, mendapat  sebutan  sebagai  lembaga  pemerintah,  bukan  lembaga  negara.  Penafsiran yang luas terhadap status lembaga negara ini dapat berdampak negatif, karena semua organ dapat disebut lembaga negara dan itu sudah terjadi saat ini.
Karena  itu,  dalam  artikel  ini  penulis  mencoba  mengajukan  perspektif  lain.  Dalam menganalisis  siapa-siapa  yang  berstatus  lembaga  negara  ini,  maka  sebagai  pisau analisisnya penulis  hendak mengelaborasi pendapat Sri Soemantri 7 dan Maria Farida Indrati. 8 Menurut  Sri  Soemantri,  lembaga-lembaga  negara  berdasarkan  UUD  Tahun 1945 setelah perubahan yaitu sebagai berikut: BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK dan KY (ada 8 lembaga negara).  Pendapat yang persis sama dengan Sri Soemantri dikemukakan juga oleh Maria Farida Indrati. Kedelapan lembaga itulah, yang  memiliki  status  sebagai  lembaga  negara.  Pandangan  Sri  Soemantri  ini  menurut hasil  penelitian  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  (KRHN) 9 dikatakan  sebagai penafsiran  moderat,  yaitu  hanya  membatasi  pada  apa  yang  dulu  dikenal  sebagai lembaga tertinggi negara dan tinggi negara.  Penafsiran moderat ini dalam pandangan penulis  sesuai  dengan  konteks  historial  lembaga  negara  Indonesia  dan  yang  lebih penting  lagi  penerapannya  lebih  mudah  dibandingkan  dengan  apabila  menggunakan penafsiran luas.
7 Sri Soemantri, “Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, Makalah disampaikan dalam diskusi terbatas tentang Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang diadakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta pada tanggal 9 September 2004, hal. 2.
8 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, fungsi dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 135.
9 KRHN, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Jakarta : KRHN, 2005), hal. 5.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Bila muncul keberatan bahwa penafsiran moderat itu merupakan tradisi lama, sudah usang, kuno, tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan masa kini, maka dapat penulis kemukakan bahwa tidak selalu tradisi baru lebih baik  dari pada tradisi lama,  buktinya  tradisi  baru  berupa  penafsiran  luas  terhadap  lembaga  negara menimbulkan benang kusut dalam status kelembagaan Negara.
Selanjutnya,  Sri  Soemantri    membuat  skema  hubungan  antar  lembaga  negara sebagai berikut : 10
1. Dalam bidang perundang-undangan
d. Yang  berkaitan dengan sistem desentralisasi DPD DPR Presiden e. Yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara DPD DPR Presiden
f. Di luar nomor 1) dan 2) DPR Presiden
2. Yang berkenaan dengan pengawasan
DPD pelaksanaan undang-undang desentralisasi
DPR
a. Terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara DPD DPR MPR BPK Presiden/Wapres
Presiden/Wakil Presiden DPR        DPD  DPRD                             MK
MA

## KY
b. Terhadap pelanggaran hukum berat Presiden dan Wakil Presiden DPR Mahkamah Konstitusi
MPR  DPR
c. Terhadap kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung
10 Sri Soemantri, loc.cit ., hal. 2-3.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Komisi Yudisial Mahkamah Agung g. Terhadap Mahkamah Konstitusi Presiden DPR
hakim konstitusi
MA
h. Terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah DPR Presiden
Hak interpelasi, hak angket
Hak menyatakan pendapat 3. Terhadap pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial DPR Presiden
Untuk organ yang ada di daerah, jelas sebutannya adalah lembaga pemerintahan daerah, hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019. Dalam kaitan itu, perlu pula dikemukakan, beberapa waktu yang lalu pernah muncul polemik, apakah pemerintahan daerah itu lembaga negara atau bukan ? Polemik ini dijawab dengan baik sekali oleh Zain Badjeber. Beliau mengatakan, “Pemerintahan daerah bukan merupakan sebuah lembaga negara, melainkan, berdasarkan konstruksi UUD 1945, pemerintahan  daerah  yang  terdapat  dalam  BAB  VI  UUD  1945  merupakan  bagian  dari rumpun BAB  III  UUD 1945  tentang  kekuasaan  pemerintahan  negara  yang dipegang oleh seorang Presiden”. 22 Jadi jelas, pemerintahan daerah adalah bagian dari lembaga negara Presiden, sehingga tidak bisa disebut lembaga negara.
Mengenai  komisi-komisi  independen  yang  sekarang  ini  berkembang  seperti jamur di musim hujan, menurut penulis juga tidak dapat dikatakan sebagai lembaga negara, karena  pada  prinsipnya  mereka  merupakan  agen-agen  eksekutif  yang  membantu  tugas- tugas lembaga negara eksekutif. Dengan kata lain, mereka merupakan derivat dari lembaga negara eksekutif, karena itu statusnya hanya sebagai lembaga pemerintah. Hal yang sama berlaku untuk TNI-POLRI. Namun, keanehan kembali muncul dalam perubahan UU KPK (UU
22 Zain Badjeber, Komentar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , (Jakarta : Forum Indonesia Maju, 2004), hal. 309.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
No. 19 Tahun 2019) yang memberikan status KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif.  Konstruksi  ini  malahan  menimbulkan  kebingungan  lagi.  Seharusnya  yang dikatakan sebagai lembaga negara adalah pemegang cabang kekuasaan eksekutifnya, yaitu Presiden, sementara KPK sebagai bagian dari eksekutif tidaklah mungkin diberikan status lembaga negara juga seperti halnya Presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif.
Karena itu, dengan mengacu kepada pandangan Sri Soemantri dan Maria Farida di atas, maka penulis hendak mengajukan kriteria lembaga negara sebagai berikut :
1. Kewenangannya diberikan oleh UUD.
Substansi kewenangan yang tercantum dalam UUD dapat pula diulangi kembali di  dalam  undang-undang  organiknya.  Misalnya,  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi dalam UUD 1945 disebutkan kembali di dalam UU No. 24 Tahun 2003.  Namun demikian apabila  kewenangan  suatu  organ  murni  diberikan  oleh  undang-undang  (dalam  UUD tidak  tercantum  sama  sekali  kewenangannya),  maka  organ  tersebut  tidak  dapat dikatakan sebagai lembaga negara.
2. Kewenangannya bersifat pokok-pokok ketatanegaraan. Hal  ini  sebenarnya  terkait  erat  dengan  kriteria  nomor  1  (satu).  Kewenangan organ tersebut :
a. Menjadi materi muatan UUD;
b. Merupakan  refleksi  dari  pembagian  kekuasaan  negara  dan checks  and  balances system .
Kewenangan  semua  lembaga  negara  yang  tercantum  dalam  UUD  pada  prinsipnya diadakan dalam rangka pembagian kekuasaan negara dan checks and balances system .
3. Harus memiliki undang-undang organik Artinya UUD memerintahkan dengan tegas agar dibentuk suatu undang-undang yang menjabarkan lebih lanjut eksistensi organ tersebut.
4. Tidak merupakan derivatif (turunan) dari suatu lembaga negara.
4 (empat) kriteria di atas bersifat kumulatif, artinya, satu saja tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut sebagai lembaga negara. Sebagai contoh, pemerintahan daerah dapat  dikatakan  memenuhi  kriteria  pertama  dan  kedua,  dan  ketiga.  Kewenangan Pemerintahan Daerah tercantum dalam UUD Tahun 1945, kewenangannya bersifat pokok- pokok ketatanegaraan karena dalam rangka pembagian kekuasaan negara secara vertikal (distribusi  kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintahan  daerah)  dan  memiliki undang-undang  organik  yaitu  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja. Namun  demikian,  Pemerintahan  Daerah  merupakan  bagian  (rumpun)  dari  eksekutif, dengan kata lain, merupakan turunan dari lembaga negara Presiden, karena itu tidak dapat bertahan apabila diuji dengan kriteria keempat. Pendek kata, pemerintahan daerah bukan lembaga negara.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Dengan  terbitnya  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  dapat ditambahkan 1 (satu) lembaga negara lagi yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum). Alasan KPU diberikan kedudukan sebagai lembaga negara :
1. Kewenangan KPU diberikan oleh UUD;
2. Kewenangannya  itu  bersifat  pokok-pokok  ketatanegaraan  (menyelenggarakan pemilu);
3. KPU bukan derivat dari lembaga negara mana pun;
4. Sudah ada undang-undang organik yang khusus mengatur penyelenggara pemilu.
Jadi, seluruhnya ada 9 (sembilan) lembaga negara.
Di luar kesembilan organ tersebut, tidak bisa disebut lembaga negara. Lalu kalau begitu  apa  nama  atau  istilahnya  ?  Tentu  bisa  digunakan  istilah  lembaga  pemerintah ( regering  organen )  atau  lembaga-lembaga  administrasi  negara  ( administrative  organen ). Kedua istilah itu antara lain dapat dilihat dalam Buku Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 23 Kemudian, perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, “Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan ”. Di sini jelas terdapat pembedaan antara “lembaga Negara” dengan “lembaga  pemerintahan”  Karena  itu,  jelaslah  istilah  lembaga  pemerintah  ini  mempunyai sandaran baik secara teoritis dan yuridis.
Untuk  ringkasnya,  penulis  hendak  membuat  pembagian  kelembagaan  sebagai berikut :
1. Lembaga negara yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, KY, KPU;
2. Lembaga Pemerintah
a. Kementerian (Departemen);
b. Lembaga  Pemerintah  non  departemen  dan  lembaga  pemerintah  independen, misalnya  kementerian  yang  tidak  memegang  suatu  departemen  (kementerian koordinator,  kementerian  negara),  WANTIMPRES,  Kejaksaan,  LAN,  ANRI,  BKN, PERPUSNAS,  BAPPENAS,  BPS,  termasuk  Komisi-Komisi  Negara  seperti  KHN, Komnas HAM, Ombudsman, KPI, KPA, POLRI, TNI, BI dan sebagainya.
3. Lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD
4. Lembaga Swasta, misalnya PT, CV dan sebagainya.
Sebagai skema lembaga negara pasca perubahan UUD Tahun 1945, dapat penulis gambarkan sebagai berikut :
23 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), hal. 182.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
C. Urgensi  Peraturan  Perundang-undangan  Payung  yang  Mengatur  Status  Lembaga Negara
Dalam  Konstitusi  RIS,  UUDS  1950  maupun  TAP  MPR  No.  III/MPR/1978, disebutkan dengan tegas siapa-siapa saja yang memiliki status lembaga negara, sehingga terdapat kepastian hukum pada waktu itu. Namun, kondisi yang  terbalik terjadi  saat ini, yaitu  tidak  adanya  pengaturan  yang  tegas  mengenai  status  lembaga  negara.  Akibatnya, persoalan status tersebut menjadi mengambang, tidak ada kepastian hukum.  Karena itu, menurut penulis, idealnya memang dalam UUD diatur secara tegas, siapa-siapa-siapa saja lembaga negara itu, seperti pada zaman Konstitusi RIS, UUDS 1950 ataupun ketika TAP MPR No. III/MPR/1978 masih berlaku.
Apabila melakukan perbandingan secara eksternal, dalam konstitusi-konstitusi negara  lain,  seperti  Konstitusi  AS,  Belanda, 24 Jerman, 25 Perancis, 26 memang  tidak  ada penentuan status lembaga negara. Sistematika konstitusi negara-negara tersebut langsung mengadakan pembagian ke dalam legislative branch, executive branch dan judiciary branch . Namun  demikian,  secara  perbandingan  internal,  seperti  telah  disinggung  di  atas,  dalam sejarah ketatanegaraan RI penentuan status lembaga negara itu pernah dilakukan melalui Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan TAP MPR No. III/MPR 1978. Apabila konstitusi negara lain tidak mengatur status lembaga negara  bukan berarti Indonesia harus mengikuti itu. Bukankah Konvensi Montevedio 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara memberikan hak kepada  negara-negara  sebagai  subjek  hukum  internasional  untuk  mengatur  hukum nasionalnya masing-masing?
24 “Dutch  Constitution”, http://en.wikipedia.org/wiki/constitution.of.netherland ,  diakses  tanggal  12 Desember 2023.
25 “Germany  Constitution”, http://www.servat.unibe.ch/icl/9m0000.html ,  diakses  tanggal  21  Desember 2010.
26 “ Constitution of October 1958”, http://www.assemblee_nationale.fr/english/bab.asp , diakses tanggal 12 Desember 2023.
Rakyat (Pemegang Kedaulatan tertinggi) UUD Tahun 1945 MPR DPD DPR Presiden Wakil Presiden BPK MA KY MK
KPU
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  untuk  Indonesia  penentuan  status  lembaga negara  ini  tetap  urgen  dilakukan  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum.  Namun demikian, mengingat untuk mengubah UUD 1945 sangat rigid, dan TAP MPR yang bersifat mengatur sekarang ini sudah tidak ada lagi, maka penentuan status lembaga negara dapat dilakukan  melalui  melalui  undang-undang.  Adapun  mengenai  siapa-siapa  saja  yang berstatus lembaga negara yang akan dimuat dalam undang-undang ini, penulis cenderung kepada  pendapat  Sri  Soemantri  dan  Maria  Farida  seperti  dikemukakan  di  atas.  Menurut penulis pendapat mereka inilah yang lebih sesuai dengan konteks historial lembaga negara di Indonesia. Mereka mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) organ yang berstatus lembaga negara  yaitu  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden,  BPK,  MA,  MK  dan  KY.dari  8  (delapan) organ  itu, penulis menambahkan 1 (satu) organ lagi yaitu KPU. Dengan demikian, hanya kesembilan organ inilah yang dikatakan sebagai Lembaga Negara.
Tentu saja, materi muatan Undang-Undang tentang Lembaga Negara yang pokok adalah pengaturan mengenai siapa saja yang memiliki status lembaga negara. Tapi bukan berarti  undang-undang  tersebut  hanya  sekedar  mengatur  itu  saja.  Di  samping  mengatur status,  juga  mengatur  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing  lembaga  negara,  pengisian jabatan, hubungan antar lembaga negara satu sama lain dan penyelesaian sengketa lembaga negara.  Jadi,  undang-undang  ini  mirip  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  mengatur  secara  garis  besar  tentang  eksistensi peradilan  di  Indonesia,  sedangkan  perinciannya  diatur  dalam  undang-undang  masing- masing peradilan.
Di  samping  itu,  urgensi  pengaturan  status  lembaga  negara  dalam  UUD/UU  ini dapat dikaitkan pula dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang salah satu  tugas  pokoknya  menyelesaikan  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh UUD (SKLN). Pengaturan status lembaga negara ini  akan memudahkan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memeriksa  dan  mengadili  SKLN.  Artinya, Mahkamah  Konstitusi  tidak  perlu  lagi meraba-raba  atau  mencari  argumen  yang  panjang lebar untuk menentukan siapa saja lembaga negara yang memiliki hak untuk mengajukan SKLN.  Mahkamah  Konstitusi  tinggal  melihat  saja  daftar  organ-organ  yang  berstatus lembaga  negara  melalui  Undang-Undang  tentang  Lembaga  Negara  tersebut,  dan  segera setelah itu dapat menentukan apakah suatu organ dapat mengajukan SKLN atau tidak atau apakah suatu SKLN dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak. Karena itu, dalam konteks ini, menurut penulis penentuan legal standing melalui subjectum litis lebih praktis (sederhana) dibandingkan  dengan  melalui objectum  litis yang  masih  memerlukan  penelusuran  lebih jauh.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  untuk  Indonesia  penentuan  status  lembaga negara  ini  tetap  urgen  dilakukan  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum.  Namun demikian, mengingat untuk mengubah UUD 1945 sangat rigid, dan TAP MPR yang bersifat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
mengatur sekarang ini sudah tidak ada lagi, maka penentuan status lembaga negara dapat dilakukan melalui melalui Undang-Undang tentang Lembaga Negara.
Selain  mengatur  status  lembaga  negara,  Undang-Undang  tentang  Lembaga  Negara tersebut juga mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara, pengisian jabatan, hubungan antar lembaga negara satu sama lain dan penyelesaian sengketa lembaga negara.  Jadi,  undang-undang  ini  mirip  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  mengatur  secara  garis  besar  tentang  eksistensi peradilan  di  Indonesia,  sedangkan  perinciannya  diatur  dalam  undang-undang  masing- masing peradilan.
Selanjutnya, urgensi pengaturan status lembaga negara dalam UUD/UU ini dapat dikaitkan pula  dengan    keberadaan  Mahkamah  Konstitusi,  lembaga  negara  yang  salah  satu  tugas pokoknya  menyelesaikan  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  UUD  (SKLN).  Pengaturan  status  lembaga  negara  ini  akan  memudahkan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili SKLN. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi meraba-raba atau mencari argumen yang panjang lebar untuk menentukan siapa  saja  lembaga  negara  yang  memiliki  hak  untuk  mengajukan    SKLN.  Mahkamah Konstitusi tinggal melihat saja daftar organ-organ yang berstatus lembaga negara melalui Undang-Undang tentang lembaga negara tersebut, dan segera setelah itu dapat menentukan apakah  suatu  organ  dapat  mengajukan  SKLN  atau  tidak  atau  apakah  suatu  SKLN  dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak. Karena itu, dalam konteks ini, menurut penulis penentuan legal standing melalui subjectum litis lebih praktis (sederhana) dibandingkan dengan melalui objectum litis yang masih memerlukan penelusuran lebih jauh.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## Daftar Pustaka

## A. Buku dan Makalah
Arinanto, Satya. “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”. Makalah disampaikan pada Pendidikan  dan  Pelatihan  Hukum  Pemerintahan  dan  Hukum  Acara  Peradilan Tata Usaha Negara yang diadakan oleh FKH FH-Universitas Pakuan bekerjasama dengan  Pemerintah  Kota  Bogor  pada  tanggal 12-15  Oktober  2004  di Balai  KB Pemerintah Kota Bogor.
Asshiddiqie,  Jimly.  “Hubungan  antar  Lembaga  Negara  dalam  Perspektif  Amandemen UUD  Tahun  1945”. Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Arah  Pembagunan Hukum Menurut UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen yang diadakan oleh Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  pada  tanggal  29-31  Mei  2006  di  Hotel Mercure Accor Ancol Jakarta.
_______________. “Mahkamah Konstitusi RI”. Makalah disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945  yang  diselenggarakan oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI Bekerjasama  dengan  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga  Surabaya  dan Kantor Wilayah Departemen  Kehakiman dan HAM RI Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 9 Juni 2004 di Surabaya.
______________.  “Perkembangan  Ketatanegaraan  Pasca  Perubahan  UUD  1945  dan Tantangan  Pembaruan  Pendidikan  Hukum  Indonesia”. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Perkembangan  Ketatanegaraan Pasca  Perubahan  UUD 1945  dan  Pembaharuan  Kurikulum  Pendidikan  Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.
______________. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta : Sekjen MK RI, 2006.
______________. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta  :  PT  Bhuana  Ilmu Populer, 2007.
Azhary. Negara Hukum  Indonesia . Jakarta : UI Press, 1995.
Badjeber, Zain. Komentar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Jakarta : Forum Indonesia Maju, 2004.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta : PT Gramedia, 1980.
Farida  Indrati,  Maria. Ilmu  Perundang-Undangan  Jenis,  fungsi  dan  Materi  Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta : Rajawali Press, 2005.
KRHN. Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara .  Jakarta: KRHN, 2005.
Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
M. Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.
Napier,  Clive.  “Africa’s  Constitutional  Renaissance?  :  Stocktaking  in  the  ‘90s”, Afrika Dialogue . Monograph Series No. 1, 2000
Sri  Soemantri,  Sri.  “Sistem  Kelembagaan  Negara  Pasca  Amandemen  UUD  1945”, Makalah disampaikan  dalam  diskusi  terbatas  tentang  Eksistensi  Sistem Kelembagaan  Negara  Pasca  Amandemen  UUD  1945  yang  diadakan  oleh Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  (KRHN)  di  Jakarta  pada  tanggal  9 September 2004
Suny, Ismail. Pembagian Kekuasaan Negara . Jakarta : Aksara Baru, 1978.
Von Schmid, JJ. Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum , Terjemahan Wiratno CS. Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.
Xichuan, Du and Zhang Lingyuan, China’s Legal System : A General Survey . Beijing: New World Press, 1990.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
________. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi . UU No. 24 Tahun 2003
________. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial . UU No. 22 Tahun 2004.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 84-103 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
________. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung . UU No. 5 Tahun 2004.
________. Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan . UU No. 15 Tahun 2006
________. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD . UU No. 17 Tahun 2014.

## C. Lain-lain
“Constitution of October 1958”, http://www.assemblee_nationale.fr/english/bab.asp , diakses tanggal 12 Desember 2023.
“ Dutch Constitution”, http://en.wikipedia.org/wiki/constitution.of.netherland , diakses tanggal 12 Desember 2023.
“Germany Constitution”, http://www.servat.unibe.ch/icl/9m0000.html , diakses tanggal 12 Desember 2023.