## KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Enik Isnaini *
* Dosen Fakultas Hukum  Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Sering  dijumpai  ditengah  tengah  masyarakat  ada  seorang  wanita  yang  melahirkan seorang  anak  hasil  dari  hubungan  diluar  nikah  dan  masyarakat  menyebutnya  dengan sebutan  anak  haram,  anak  zina,  anak  jadah  dan  anak  terlaknat.  Yang  perlu  diluruskan adalah  sebutan  tersebut  adalah  keliru  dan  salah  sasaran.  Karena  seakan  akan  dengan sebutan  tersebut  si  anaklah  yang  salah  dan  berdosa.  Sebenarnya  jika  kita  melihatnya dengan  lurus  dan  proporsional,  sesungguhnya  kelahiran  anak  dari  hasil  zina  tidak  salah dan  tidak  berdosa.  Islam  mengakui  semua  anak  yang  lahir  ke  alam  ini  suci  dan  bersih tanpa memandang kedua orangtuanya.
Adanya  perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ulama  yang  membingungkan  para pelaku dalam hal menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat hamil diluar nikah dan beberapa akibat hukum dari hamil diluar nikah serta status anak yang akan dilahirkannya nanti, sementara Kitap Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak secara tegas mengatur tentang  wanita  yang  hamil  sebelum  akad  nikah  dilangsungkan  dan  status  hukum  yang disandang  anak  yang  dilahirkannya.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pernikahan  yang  di awali  dengan  perzinahan  pada  akhirnya  akan  membawa  banyak  permasalahan  yang sangat kompleks  yang saat ini  sering diabaikan. Oleh  karena itu terdapat masalah dalam status  hukum  bila  akad  nikah/perkawinan  dilangsungkan  pada  saat  mempelai  wanita dalam keadaan hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain.
Kata Kunci : Kedudukan hukum, awin hamil, hukum Islam dan hukum Perdata.
1 PENDAHULUAN
1 . 1 Latar Belakang
Islam  adalah  agama  yang  benar  di sisi  Allah.  Ia  memiliki  hukum  yang bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadits. Seperti  halnya  hukum  anak.  Dalam Islam,  yang  disebut  anak  sah  adalah anak yang dilahirkan di dalam pernikahan  yang  sah  sesuai  dengan ketentuan  ajaran  Islam.  Oleh  karena  itu,
ia  memiliki  kedudukan  baik,  terhormat, dan  berhak  mendapatkan  hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris.
Dalam kenyataan sekarang, banyak anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan sebagai  akibat  dari  perilaku  seks  bebas. Ironinya,  perilaku  seks  bebas  banyak dilakukan di kalangan remaja. Kebanyakan  dari  pelaku  seks  bebas hanya  memikirkan  kenikmatan  sesaat,
tanpa sadar akibat yang akan
ditimbulkan  dari  perbuatannya.  Salah satu  akibat  dari  seks  bebas  adalah lahirnya anak di luar kawin.
Sifat  suci  dan  bersih  menurut konsep  islam  itu  dimiliki  oleh  setiap anak  yang  lahir.  Karena  masalah  dosa dalam  islam  tidak  dikenal  adanya  dosa turunan.  Dosa  harus  ditanggung  oleh setiap manusia yang melakukannya. Hal ini  ditegaskan  oleh  Allah  SWT  yang artinya bahwasanya seorang yang
berdosa  tidak  akan  memikul  dosa  orang lain. (QS. Al Najm:38).
Dimana  menurut  aturan  tersebut tidak  semua  golongan  penduduk  tunduk pada aturan-aturan BW. Sehingga sampai  dengan  saat  ini    tidak  semua masyarakat  Indonesia  tunduk  pada aturan  ini,  hanya  golongan  yang diberlakukan BW saja yang harus  patuh pada aturan ini, yaitu golongan tionghoa dan  golongan  pribumi  yang  melakukan penundukan  diri  pada  aturan-aturan BW. 1
Dalam  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Hukum Islam  menyatakan  bahwa  anak  di  luar nikah  tidak  dapat  dihubungkan  dengan ayahnya,  melainkan  hanya kepada ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Namun demikina, ketentuan dalam KUHP dapat berubah  apabila  anak  tersebut  mendapat pengakuan  sekaligus  pengesahan.  Dan akibat  dari  pengakuan  dan  pengesahan tersebut  akan  timbul  hak  dan  kewajiban timbal  balik  antara  anak  dengan  orang tuanya.
1 . 2  Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar
belakang  masalah  diatas  maka  penulis mengetengakan dua permasalahan yaitu:
1 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, h. 10.
 Bagaimana  kedudukan  hukum  anak yang lahir karena Perkawinan
Dalam  Keadaan  Hamil  (Married  By
Accident)  menurut  Hukum  Islam dan KUH Perdata?
 Bagaimana  Akibat  Hukum  bagi anak  yang  lahir  karena  Perkawinan Dalam  Keadaan  Hamil  (Married  By Accident) menurut hukum islam dan hukum perdata ?

## 1 . 3  Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 Untuk mengetahui kedudukan hukum  bagi  anak  yang  lahir  di  luar ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan orang tuanya menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
 Untuk  mengetahui  Akibat  Hukum bagi anak yang lahir karena
Perkawinan  Dalam  Keadaan  Hamil
(Married  By  Accident)  menurut hukum islam dan hukum perdata.
1 . 4  Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Adapun  hasil  penelitian  ini sangat  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  teoritis  yang  akan  memperkaya literatur  ilmu  hukum  guna  membangun argumentasi  ilmiah  sebagai  acuan  untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam  pendekatan  penelitian  normatif terhadap hukum keluarga terutama  yang terkait  dengan  masalah  kedudukan hukum anak  luar kawin  khususnya  anak yang  lahir  karena  Perkawinan  Dalam Keadaan  Hamil  (Married  By  Accident), Serta  untuk  mengisi  kekosongan  hukum keluarga  dalam  masalah  kedudukan hukum  anak  luar  kawin,  yang  sampai dengan saat ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.
b. Manfaat Praktis
Manfaat  praktis  penelitian  ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan  argumentasi  hukum  untuk perlindungan  anak  luar  kawin  serta dapat  memperjelas  hubungan  hukum antara orang tua anak luar kawin dengan anak  luar  kawin.  Terutama  dalam pemberian status hukum bagi anak yang lahir karena Perkawinan Dalam Keadaan Hamil  (Married  By  Accident)  terhadap ayah  dan  ibunya.  Manfaat  praktis penelitian  ini  bagi  para  praktisi  hukum terutama  hakim  dalam  hal  terjadinya sengketa  tentang  kedudukan  anak  yang lahir karena Perkawinan Dalam Keadaan Hamil (Married By Accident) diharapkan  dapat  memberikan  bahan masukan  dan  pertimbangan  hakim dalam memeriksa perkara yang
berkaitan  dengan  kedudukan  hukum anak  yang  lahir  karena  Perkawinan Dalam  Keadaan  Hamil  (Married  By Accident),  baik  yang  bersifat  volunteer maupun yang bersifat contentious.
1 . 5  Metode Penelitan
a. Type Penelitian
Type  penelitian  hukum  yang dilakukan  adalah  yuridis  normative (hukum  normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 2
Oleh karena itu penelitian hukum  ini  difokuskan  untuk  mengkaji penelitian  hukum  tentang  kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan Kedudukan  Hukum  Anak  yang  lahir karena Perkawinan dalam keadaan hamil (Married  By  Accident)  di  tinjau  dari Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata  serta Akibat hukumnya.
b. Pendekatan Masalah
Oleh  karena  type  penelitian yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan  tersebut  melakukan pengkajian peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan pokok  permasalahan.  Selain  itu  juga digunakan pendekatan konsep (Conceptual approach). Pendekatan konsep  ini  digunakan  dalam  rangka untuk  melihat  konsep-konsep  mengenai Kedudukan  Hukum  Anak  yang  lahir karena Perkawinan dalam keadaan hamil (Married  By  Accident)  di  tinjau  dari Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata  serta
Akibat hukumnya. c. Bahan Hukum Bahan hukum yang
dipergunakan    dalam    penelitian    ini menggunakan    bahan  hukum    primer dan  sekunder.
Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  terdiri  dari  aturan- aturan  hukum  yang  diurut  berdasarkan hierarki.
Bahan  sekunder  adalah  bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan dari  literatur-literatur,  pendapat  para sarjana,  artikel  dalam  surat  kabar maupun  majalah  serta  laporan  hasil penelitian  dan  karya  ilmiah  yang  telah disusun  dalam  bentuk  makalah  atau skripsi yang membahas masalah kedudukan  hukum  anak  luar  kawin  atau yang sejenis.
2 Johny  Ibrahim,  Teori  &  Metode Penelitiah  Hukum  Normatif,  Banyumedia Publiching Malang 2006, h. 57.
d. Prosedur  Pengumpulan  Bahan- bahan
Baik  bahan  primer  maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah
dirumuskan  dan  diklasifikasi  menurut sumber  dan  hirarkinya  untuk  dikaju secara komprehensif.
e. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun  bahan  yang  diperoleh dalam  penelitian  studi  kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang
penulis  uraiakan  dan  dihubungkan sedemikian  rupa,  sehingga  disajikan dalam  penulisan  yang  lebih  sistenatis guna  menjawab  perumusan  masalah yang  dirumuskan.  Cara  perolehan  data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulah  dari  suatu  permasalahan kongkrit yang dihadapi.
Keseluruhan    data    yang
diperoleh    baik    primer  maupun sekunder    dianalisis  secara    kualitatif dan diberikan penggambaran mengenai  hubungan  hukum dan  Akibat
Hukum  bagi  Anak    yang  lahir  di  luar ikatan perkawinan menurut hukum islam dan  hukum  perdata  dalam  Perolehan warisan dan Perwaliannya.
f. Sistematika Penulisan
Bab  I  Pendahuluan  yang  berisi tentang  latar  belakang  permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan Sistem
penulisan.
Bab II membahas tentang Kedudukan hukum bagi anak yang lahir karena  Perkawinan  Dalam  Keadaan Hamil  (Married  By  Accident)  menurut Hukum  Islam dan KUH Perdata. Dalam bab  ini  akan  diuraikan  dalam  sub.  Bab yang  meliputi  :  Pengertian  Perkawinan,
Pengertian Anak, dan Kedudukan Hukum  Bagi  Anak  Yang  Lahir  Karena Perkawinan dalam keadaan hamil (Married  By  Accident)  Di  Tinjau  Dari
Hukum Islam dan Hukum Perdata. Bab III membahas tentang Akibat
hukum  bagi  anak  yang  lahir  karena Perkawinan dalam keadaan hamil (Married  By  Accident)  menurut  hukum islam dan hukum perdata. Dalam bab ini akan diuraikan sub. Bab yang meliputi :
Pengertian  dan  dasar  hukum  Kewarisan menurut Hukum Islam dan KUHPerdata (BW), Sebab-sebab mewarisi dan penghalang  mendapatkan  bagaian  harta warisan,  Pengertian  Wali  Nikah,  dan Akibat  Hukum  Bagi  Anak  Yang  Lahir Karena  Perkawinan  Dalam  Keadaan Hamil  (Married  By  Accident)  Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Bab  IV  Penutup  yang  berisi tentang  Kesimpulan  dari  seluruh  pokok pembahasan  dan  saran  disampaikan sebagai masukan guna perbaikan penulisan berikutnya.

## 2.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan  (nikah)  adalah  ikatan lahir  dan  batin  antara  seorang  laki-laki dan  perempuan  untuk  memenuhi  tujuan hidup  berumah  tangga  sebagai  suami- istri  yang  dengan  memenuhi  syarat  dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam. 4 Perkawinan  dalam  islam  bukan hanya  bertujuan  untuk  kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanyan sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan Negara yang kuat. Hukum nikah menurut islam ada empat macam, yaitu :
a. Wajib, bagi orang yang mengharapkan  keturunan,  takut  akan berbuat zina jika tidak menikah, baik dia  ingin  menikah  atau  tidak, meskipun pernikahahnnya akan memutuskan  ibadah  yang  tidak wajib.  Dan  bagi  wanita  yang  lemah dalam  memelihara  dirinya  dan  tidak ada benteng lain kecuali nikah.
b. Makruh,  bagi  orang  yang  tidak  ingin menikah  dan  tidak  mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memtuskan ibadah yang tidak wajib.
c. Mubah,  bagi  orang  yang  tidak khawatir  melakukan  zina,  tidak mengharapkan  keturunan,  dan  tidak
memutuskan  ibadah  yang  tidak wajib.
d. Haram, bagi orang yang mebahayakan  wanita,  karena  tidak mampu  melakukan  senggama,  tidak mampu member nafkah atau memiliki pekerjaan  haram, meskipun ia  ingin  menikah  dan  tidak  khawatir berbuat  zina.  Pembagian  hokum  ini juga berlaku bagi seorang wanita.
Rukun  nikah  ada  lima,  yaitu Calon  Suami,  Calon  Istri,  Wali  nikah, dua  orang  saksi  dan  kalinat  pernikahan (ijab dan qabul).
Sedangkan  hikmah  dan  tujuan pernikahan menurut islam adalah sebagai beikut :  Menciptakan ketenangan dan
ketentreraman
 Untuk memperoleh keturunan
 Untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seks) secara sah dan halal antara laki-laki dan perempuan
 Memperkokoh  hubungan  keluarga, antar mertua dan masyarakat sekitar.
Pendapat  lain  menyatakan  bahwa Perkawinan  adalah  suatu  cara  yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk  beranak,  berkembang  biak  dan melestarikan  hidupnya,  setelah  masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 3
Sehingga  hubungan  antara  laki- laki  dan  perempuan  diatur  secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha- meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang  menyaksikan  kalau  pasangan  laki- laki  dan  perempuan  itu  telah  saling terikat.
Perkawinan  wanita  hamil  adalah seorang  wanita  yang  hamil  sebelum melangsungkan  akad  nikah,  kemudian dinikahi oleh pria yang
menghamilinya.Oleh karena itu, masalah  perkawinan  wanita  hamil  harus dibutuhkan  penelitian  dan  perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N).Tentang hamil diluar nikah
sendiri  sudah  kita  ketahui  sebagai perbuatan  zina  baik  oleh  pria  yang menghamilinya  maupun  wanita  yang hamil.Dan itu merupakan dosa besar.
Para  ulama  berbeda  pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak  memperbolehkan,  ada  pula  yang menekankan  pada  penyelesaian  masalah tanpa  mengurangi  kehati-hatian  mereka. Sejalan  dengan  sikap  para  ulama  itu, ketentuan  hukum  Islam  menjaga  batas- batas  pergaulan  masyarakat  yang  sopan dan  memberikan  ketenangan  dan  rasa aman.  Patuh  terhadap  ketentuan  hukum Islam,  insya  Allah  akan  mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.
Asas  pembolehan  pernikahan wanita  hamil  ini  dimaksudkan  untuk memberi  perlindungan  kepastian  hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan  logikanya  untuk  mengakhiri  status anak zina.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  yang  dinyatakan  berlakunya dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di  lembaga  peradilan  agama  juga membicarakan  perkawinan  perempuan hamil karena zina dan dinyatakan boleh.
Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini  perempuan  hamil  itu,  secara langsung  juga  tidak  dijelaskan  status anak  yang  lahir  dari  perempuan  yang dulunya sudah hamil. Namun Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  pasal lain  menjelaskan  status  anak.  Dalam pasal  itu  dinyatakan  bahwa  anak  sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.
3 Mohammad  Thalib.  (Trans)  Sayyid Sabiq,  Fikih  Sunnah.  (Bandung  :  PT. Alma’arif, 1980. Jilid 6, Cet 15, h. 7.
Dalam  hukum  yang  berlaku  di
Indonesia, masalah kawin hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyebutkan:
1) “Seorang  wanita  hamil  di  luar nikah,  dapat  dikawinkan  dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan  dengan  wanita  hamil yang  disebut  pada  ayat  (1)  dapat dilangsungkan  tanpa  menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak  diperlukan  perkawinan  ulang setelah anak yang dikandung lahir.” Kompilasi Hukum Islam nampaknya hanya mengatur perkawinan wanita  hamil  di  luar  nikah.  Tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal  dari  suami  yang  nikah  secara  sah, yang  kemudian  cerai  atau  meninggal sesuai  dengan  An-Nuur:  3.  Abdur Rahman  Ba’alawy  mengatakan:  Boleh
menikahi  wanita  yang  hamil  dari  zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dan menggaulinya  di  waktu  hamil  disertai hukum makruh.
Ketentuan  pada  pasal  53  di  atas sejalan  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam  al-Qur’an  surat  an-Nur  ayat  3 yang  dikutip  di  atas,  bahwa  pezina perempuan  tidak  layak  dikawinkan kecuali  dengan  pezina  laki-laki,  dan  hal itu  diharamkan  terhadap  oang-orang yang beriman.
Perkawinan dalam kasus ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran bayi, dan anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan  darah  dan  hukum  yang  sah dengan  pria  yang  mengawini  wanita tersebut.  Di  sinilah  letak  kompromistis antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat
dengan  menimbang  pada  kemaslahatan, aspek sosiologis dan psikologis.
Dalam  fenomena  nikah  hamil, akan  muncul  nilai  yang  kontroversial. Pengabsahan anak yang itu mengandung dua  unsur  yang  kontra-produktif,  yaitu nilai kebaikan (mashlahah) dan keburukan (mafsadah). a. Aspek Mashlahah / kebaikan  Anak bisa memperoleh
perlindungan hukum secara pasti.
 Anak  memiliki  hak  menuntut tanggungjawab ayahnya bila lalai; dan  antara  keduanya  bisa  saling mewarisi.
 Anak merasa setara dengan teman-temannya dan tidak merasa hina karena memiliki ayah.
 Beban  psikologis  ibu  dan  anak menjadi tereliminir. Perasaan bangga  mendapatkan  keturunan (anak)  yang  sebenarnya  hanya diperoleh sebagai akibat pernikahan yang sah bisa dinikmati  oleh  pasangan  suami istri melalui kawin hamil.
 Menutup  aib  keluarga,  Ibunya merasa  tidak  hina  sebagai  orang kotor  dilingkungan  masysrakat karena  anak  yang  dilahirkannya memiliki  ayah,  yang  sekaligus sebagai suaminya.
b. Aspek Mafsadah / keburukan
 Para  remaja  menjadi  berpikiran pragmatis dalam pergaulan dengan  lawan  jenisnya.  Pikiran tersebut mengarah kepada pergaulan bebas (free-sex). Dimana apabila terjadi kehamilan, nanti  juga  bisa  melangsungkan perkawinan sehingga anaknya pun bisa  menjadi  anak  sah  dalam perkawinan tersebut.
 Anak  luar  nikah  yang  semula tidak  dikehendaki  keberadaannya secara  geneologis,  ia  berasal  dari
orang tua yang tidak bisa mengendalikan  nafsu  sehingga berbuat  dosa.  Dengan  kata  lain gen  yang  menyebabkan  sifat negatif  dari  orang  tuanya  akan menurun  kepada  anaknya.  Seperti kata  pepatah”Apa  yang  dimiliki seorang ayah juga dimiliki anaknya.
 Penilaian  minor  masyarakat  yang dapat memicu tindakan brutal dan keonaran.
 Pengabsahan  anak  bisa  merusak dan mengganggu keturunan
keluarga dan kebersihannya.
Anak  menurut  hukum  dibedakan menjadi  dua,  yaitu  antara  anak  sah  dan anak  tidak  sah.  Menurut  Pasal  250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan anak sah adalah anak- anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan  sebagai  anak  yang  dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. 4
Sedangkan  anak  tidak  sah  tidak dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  Pasal- Pasal  KUHPerdata  maupun  UUP,  tetapi secara    a-contrario  anak  tidak  sah  dapat diartikan  sebagai  anak  yang  dilahirkan oleh  seorang    wanita  yang  tidak  terikat dalam  suatu  perkawinan  yang  sah dengan seorang laki-laki.
Dari  pembedaan  kedudukan  anak dalam  hukum  ini  terdapat  unsur  yang sangat menentukan, yaitu perkawinan.
4 J. Satrio I,  Hukum Keluarga Tentang Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-undang, PT Citra Aditya Bakti, h. 5.
Anak  tidak  sah  pada  dasarnya adalah  keturunan  yang  kelahirannya tidak  didasarkan  atas  suatu  perkawinan
yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi  anak  luar  kawin,  anak  zina, dan  anak  sumbang.  Sedangkan  dalam arti  sempit  yang  dimaksud  dengan  anak tidak  sah  terbatas  pada  anak  luar  kawin saja.
Masing-masing  pembedaan  anak tidak  sah  ini  menurut  KUHPerdata memiliki akibat yang berbeda.
a) Anak luar kawin, yang disebut juga anak  tidak  sah  dalam  arti  sempit adalah  anak  yang  dilahirkan  dari hasil  hubungan    antara  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan yang  kedua-duanya  tidak  terikat perkawinan  dengan  orang  lain  dan tidak  ada  larangan  untuk  saling menikahi;
b) Anak  zina  adalah  anak  yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,  dimana  salah  satu  atau kedua-duanya  terikat  perkawinan dengan orang lain;
c) Anak  sumbang  adalah  anak  yang dilahirkan  dari  hubungan  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  yang  antara  keduanya berdasarkan  undang-undang  (Pasal 31  KUHPerdata)  ada  larangan untuk saling menikahi.
Dilihat  dari  Hukum  Islam,  ada yang  dinamakan  dengan  kawin  hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal  53  Kompilasi  Hukum  Islam (“KHI”) ,  yaitu  seorang  wanita  hamil  di luar  nikah,  dapat  dikawinkan  dengan pria  yang  menghamilinya.  Perkawinan dengan  wanita  hamil  tersebut  dapat dilangsungkan  tanpa  menunggu  lebih dahulu  kelahiran  anaknya.  Dengan dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandung  lahir.  Jika  wanita  tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya
dilahirkan,  maka  berdasarkan Pasal  99 KHI ,  anak  tersebut  adalah  anak  yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:
a. Anak  yang  dilahirkan  dalam  atau akibat perkawinan yang sah
b. Hasil  pembuahan  suami  istri  yang sah  di  luar  rahim  dan  dilahirkan oleh istri tersebut.
Berdasarkan  pasal  -  99  ayat  a  - ini,  jelas  bahwa  anak  zina  yang  lahir setelah  ibunya  dinikahi  penghamilnya seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah  anak  sah.  Sebabnya  ialah  anak tersebut  dilahirkan  dalam  perkawinan yang  sah.  Anak  ini  bukan  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan.  Anak  yang lahir di luar perkawinan - menurut pasal 186 KHI  -  hanya  mempunyai  hubungan saling  mewaris  dengan  ibunya  dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak  ini  dilahirkan  dalam  perkawinan yang  sah,  maka  ia  saling  mewaris  tidak saja  dengan  ibu  dan  keluarga  dari  pihak ibunya,  tetapi  juga  saling  mewaris dengan  bapak  dan  keluarga  dari  pihak bapaknya.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.
Sekalipun  merujuk  pada  kitab- kitab fiqh, ternyata dalam hubungannya dengan  status  anak  yang  lahir  dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan,  sebagaimana  fiqh.  Seperti diketahui  fiqh  memberi  tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan  akad  nikah  menurut  Abu  Hanifah, atau  antara  kelahiran  dan  persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Malik  dan  Syafi’i  baru  anak  tersebut dapat  dinasabkan  kepada  bapaknya. Jika  kurang  dari  6  bulan,  tidak  dapat dipertalikan  nasab  tersebut.  Dengan demikian  jika  pasal  99  a  KHI  di  atas diinterpretasikan  dengan  tolok  ukur fiqh  Malik  dan  al-Syafi’i,  sekalipun anak  tersebut  lahir  begitu  akad  nikah selesai,  tetap  tergolong  anak  sah
sepanjang persetubuhannya terjadi minimal 6 bulan sebelum anak tersebut dilahirkan.  Sedang  jika  tolok  ukur  fiqh Abi  Hanifah  yang  digunakan,  baru dipandang  sah  jika  anak  tersebut  lahir minimal 6 bulan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena baik pasal 53 ayat 1 maupun  pasal  99a  KHI,  bertujuan antara  lain  untuk  melindungi  anak dimaksud,  maka  tolok  ukur  fiqh  Malik dan  Al-Syafi’i  lebih  sejalan  dengan tujuan tersebut.
Fiqh  secara  tegas  menyatakan bahwa  anak  zina  dapat  saling  mewarisi dengan  ibu  dan  keluarga  pihak  ibu. Sedang  dengan  bapak  dan  keluarga pihak bapak tidak dapat saling mewarisi. Alasan  yang  dikemukakan  fiqh,  ialah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak  dengan  ibunya  melalui  adanya indikasi  bahwa  ibu  tersebutlah  yang nyata-nyata mengandungnya. Oleh karena  itu  mereka  saling  mewarisi. Sedang  antara  anak  dengan  bapak, kejelasan  hubungan  nasab  didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut,  karena  tidak  ada  indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan.  Demikianlah  fiqh  dahulu memberikan ketentuan. KUHPerdata menganut asas bahwa  seorang  anak  luar  kawin  baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah  maupun  ibunya  setelah  mendapat pengakuan,  hal  ini  bias  kita  temukan dari  makna  yang  terkandung  dalam Pasal 280 KUH Perdata. Memang terasa agak  aneh  karena  ada  kemungkinan seorang  anak  secara  yuridis  tidak mempunyai  ayah  maupun  ibu,  ketika ayah  maupun  ibu  tidak  atau  lalai melakukan  pengakuan  terhadap  anak luar kawinnya. 5

## Kedudukan  anak  didalam  KUH
Perdata di bedakan menjadi:
1. Anak Sah
2. Anak luar kawin
Pasal 250 KUH Perdatamenyebutkan bahwa : ”Tiap-tiap  anak  yang  dilahirkan
atau  tumbguh  sepanjang  perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”
Dari  Pasal  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  anak  sah  menurut KUHPerdata adalah anak yang lahir atau anak  yang  ditimbuhkan  dalam  suatu perkawinan  dan    mendapat  suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya  dari  rumusan  pasal  di  atas dikategorikan sebagai anak tidak sah. Anak-anak tidak sah yang termasuk  dalam  kategori  anak  zina  dan anak  sumbang  merupakan  anak  luar kawin  yang  boleh  untuk  disahkan  atau diakui oleh kedua orang tuanya. 6
KUH  Perdata  menentukan  bahwa jika  suatu  kelahiran  anak  kurang  dari seratus  delapan  puluh  hari  (6  bulan), maka  kelahiran  tersebut  dianggap  tidak wajar  dihitung  dari  saat  melangsungkan perkawinan,  maka  pihak  suami  dapat mengajukan sangkalan bahwa anak yang lahir  tersebut  bukanlah  anak  yang dihasilkan  dari  benihnya,  namun  harus digais  bawahi,  bahwa  hak  suami  untuk menyangkal  anak  yang  lahir  dari  rahim istrinya  itu  bukanlah  anaknya  jika  si suami  sebelum  melakukan  perkawinan memang tidak pernah melakukan hubungan seks dengan istrinya sehingga dia menduga bahwa sebelum
perkawinan  istrinya  telah  hamil  dengan laki-laki lain. 7
Namun    secara  spesifik  bukan  itu yang  menjadi  masalah  bagi  penulis,  hal diatas  hanyalah  sebagai  pengetahuan tentang  hak  penyangkalan  anak  oleh suami,  yang  menjadi  masalah  adalah pengaturan kedudukan hukum bagi anak yang  lahir  karena  perkawinan  dalam keadaan  hamil  (married  by  accident)  di tinjau dari hukum perdata. Sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa
kedudukan  anak  di  dalam  KUH  Perdata dibedakan  menjadi  dua  yaitu  Anak  sah dan Anak luar kawin.
5 D.Y  Witanto.  Hukum  Keluarga  Hak dan  Kedudukan  anak  luar  kawin.  Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2012. h. 107
6 D.Y Witanto. Op.cit. h. 110
7 Ibid.
Bila  kita  fahami  bersama  Anak yang  lahir  karena  Perkawinan  dalam keadaan  hamil  tersebut  termasuk  dalam kategori anak sah,hal ini dapat dijelaskan    dalam  Pasal  250  KUH Perdata.  Bahwa  anak  yang  lahir  karena Perkawinan  dalam  keadaan  hamil  itu termasuk  Anak  yang  lahir  sepanjang perkawinan  juga  merupakan  anak  yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan.
Hukum  kewarisan  sering  dikenal dengan  istilah  faraidh.  Hal  ini  karena dalam  Islam,  bagian-bagian  warisan yang  menjadi  hak  ahli  waris  telah ditentukan  dalam  Al  Qur’an.  Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatianbesar, karena pembagian
warisan  sering  menimbulkan  akibat- akibat yang tidak menguntungkan. 8
Secara etimologis, faraidh diambil dari  kata  fardh  yang  berarti  taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata  fardh  adalah  bagian  yang  telah ditentukan bagi ahli waris. 9
Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau  dari  suatu  kaum  kepada  kaum  lain disebut  Al-miirats. 10 Sedangkan  makna Al-miirats  menurut  istilah  yang  dikenal para  ulama  ialah  berpindahnya  hak kepemilikan  dari  orang  yang  meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik  yang  ditinggalkan  itu  berupa  harta (uang),  tanah  atau  apa  saja  yang  berupa hak  milik  legal  menurut  syari’i. Pengertian  hukum  kewarisan  menurut Pasal  171  huruf  a  Kompilasi  Hukum
Islam  adalah  hukum  yang  mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.    Dalam  konteks  yang lebih  umum,  warisan  dapat  diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.
Mewaris  berarti  menggantikan
tempat  dari  seseorang  yang  meninggal dalam hubungan hukum harta kekayannya. Hubungan-hubungan hukum  yanglain,  misalnya  hubungan hukum dalam hukum keluarga.
8 Ahmad  Rofiq  ,  Hukum  Islam  di
Indonesia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,1995, h.355.
9 Sayyid  Sabiq,Fiqih  Sunnah,  Pena
Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, h.479.
10 Muhammad Ali Ash-Shabuni,
Pembagian  Waris  Menurut  Islam,  Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h.33.
 Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian  orang  ke  arah  suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada
seorang  anggota  dari  masyarakat  itu meninggal dunia. 12 Untuk itu, melihat hukum kewarisan  Islam  diperlukan  wawasan kesejarahan,  paling  tidak  sistem  sosial dan  sistem  hukum  yang  melingkupi ketika Islam itu diturunkan. 13
Hubungan  anak  dan  orang  tua menyangkut hak dan kewajiban masing- masing  pihak.  Dalam  Al-Qur’an  surah Al-Baqarah ayat 233, tentang kewajiban orang tua, disebutkan :
“Dan  para  ibu  hendaklah  menyusui anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi  makan  dan  pakaian  kepada para  ibu  dengan  cara  yang  makruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan  karena  anaknya  dan  juga seorang  ayah  karena  anaknya,  dan warispun berkewajiban demikian.
Apabila  keduanya  ingin  menyapih (sebelum dua tahun) dengan . . .”.
Menurut  ayat  tersebut  di  atas, maka  orang  tua  berkewajiban  terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh,  mendidik,  menjaga  dan melindunginya. Menurut  Abdur  Rozak  anak mempunyai hak-hak :
1. Hak  anak  sebelum  dan  sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya. 3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak  anak  dalam  mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak  anak  dalam  kepemilikan  harta benda  atau  hak  warisan  demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hubungan yang kokoh dari hubungan  pertalian  darah  oleh  hukum syara’  diberikan  hak  dan  kewajiban antara  orang  tua  dan  anak.  Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak,  menimbulkan  hak-hak  anak  atas orang tuanya, yaitu:
11 Syamsul  Rijal  Hamid,  Buku  Pintar Agama Islam, Cahaya Salam, Bogor , 2011, h.366.
12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan  di  Indonesia,Sumur  Bandung, Bandung, 1991, h.11. 13 Ahmad Rofiq, Op.Cit., h.358 . 1) Hak Radla’
Hak  Radla’  artinya  hak  anak untuk  mendapatkan  pelayanan  makanan pokoknya  dengan  jalan  menyusu  pada ibunya. 2) Hak Hadlanah Menurut Bahasa kata “hadlanah”  berarti  meletakkan  sesuatu dekat tulang rusuk seperti
menggendong,  atau  meletakkan  sesuatu dalam  pangkuan.  Menurut  istilah  fikih, hadlanah  ialah  tugas  menjaga  dan mengasuh atau mendidik bayi atau  anak kecil  sejak  ia  lahir  sampai  mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
3) Hak Walayah (Perwalian)
Dalam  pemeliharaan  anak  dari
kecil  sampai  baligh  selain  ada  hak hadlanah  juga  terdapat  hak  perwalian. Tugas  perwalian  selain  mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas  pemeliharaan  atas  diri  anak semenjak  berakhir  periode  hadlanah sampai  ia  berakal,  atau  sampai  menikah bagi  anak  perempuan  dan  perwalian dalam hal harta.
Dalam  Hukum  Islam,  perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu :
- Perwalian  dalam  pemeliharaan  dan pendidikan anak
- Perwalian harta
- Perwalian nikah
4) Hak Nafkah
Hak  untuk  mendapatkan  nafkah adalah  hak  anak  yang  berhubungan langsung  dengan  nasab.Begitu  anak lahir,  maka  hak  nafkahnya  sudah  mulai harus  dipenuhi.Hak  nafkah  anak  ini saling  terkait  dengan  masing-masing hak-hak di atas.
Menurut  para  ahli  fikih,  orang yang  pertama  yang  bertanggung  jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam  garis  nasab,  dan  dalam  hal  ini adalah ayah kandung.
Implikasi  hukum  bagi  anak  sah meliputi  hubungan  nasab,  mahram  dan hak  waris.  Sedangkan  dalam  fenomena pengabsahan anak, semua ulama meniadakan hubungan nasab dan
menolak pemberian hak waris bagi anak zina  yang  disahkan.  Sebab  anak  itu bukan anak sah secara syar’i. Sedangkan dalam  hubungan  kemahramannya  itu para  ulama  berbeda  pendapat  .  Karena secara  genealogis,  anak  itu  haram dinikahi  oleh  ayahnya.  Sedangkan  anak zina tersebut hanya mempunyai hubungan nasab maupun perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
Adapun  anak  dari  hasil  hubungan zina,  maka  setelah  perkawinan  kedua orang  tuanya  dapat  ditetapkan  dengan dua kemungkinan, yakni:
a) Bila  anak  tersebut  lahir  6  (enam) bulan lebih  setelah perkawinan sah kedua  orang  tuanya,  maka  nasab nya  adalah  kepada  Suami  yang telah mengawini  ibunya itu.
b) Bila  anak  tersebut  lahir  kurang  6 (enam)  bulan  setelah  perkawinan sah  kedua  orang  tuanya,  maka nasab  anak  tersebut  adalah  kepada ibunya.
Hal ini bersesuaian dengan pendapat  jumhur  ulama’  diantaranya Syekh Muhammad ZaidAl- Abyani   yang  menyatakan  bahwa  batas minimal  umur  kandungan  adalah  180 hari =6 bulan. Para Ulama’
mendasarkan  hukumnya  dari  perpaduan dua ayat, masing masing dari Surat  Al- Ahqoof 15 dan Surat Luqman ayat 14. Menurut  Surat  Al-  Ahqoof  15, waktu  mengandung  dan  menyapih  =  30 bulan.
Menurut  Surat  Luqman  14, waktu menyapih itu = 24 bulan (2 tahun)
Jadi  waktu  hamil  minimal  =   6 bulan Sesuai dengan pernyataan tersebut, Imam Abu Hanifah menghitung  jumlah  180  hari  itu  dari pernikahan, bukan dari mulainya hubungan sekssual diantara kedua orang tua biologisnya.
Maka  jika  si  anak  lahir  kurang dari  6  bulan,  bila  si  anak  terlahir perempuan,  jika  ia  nanti  setelah  dewasa hendak  menikah,  maka  walinya  bukan suami ibunya namun Wali Hakim . Tentu saja  anak  tersebut  secara  syar’i  tidak mendapatkan  hak  waris  sebagai  anak yang sah dari suami ibunya itu bila nanti suami  ibunya  meninggal  dunia  dan meninggalkan  harta  warisan,  terkecuali bila  yang  meninggal  itu  sebelumnya telah Iqror (membuat pernyataan) bahwa anak  tersebut  diakui  sebagai  anaknya sebagaimana  diterangkan  oleh   Badran Abu  Al-Ainain  sebagai  konsekwensi kebalikan pada kasus anak  Li’an  (suami yang  menuduh  istrinya  mengandung bukan dari dirinya)
Hukum positif di Indonesia membedakan  antara  keturunan  yang  sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan  yang  sah  didasarkan  atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa  yang  satu  adalah  keturunan  yang lain  berdasarkan  kelahiran  dalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah, anak-anak  yang  demikian  disebut  anak sah .14
Sedangkan  keturunan  yang  tidak sah  adalah  keturunan  yang  tidak didasarkan  atas  suatu  perkawinan  yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.
14 J. Satrio, Loc Cit
Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak
yang sah, sehingga membawa konsekuensi  dalam  bidang  perwarisan. Sebab  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya (Pasal 43). 15 Hubungan
kekeluargaan sedarah/nasab  dalam  Hukum  Perdata mempunyai arti yang sangat penting.
Dengan  adanya  perbedaan  status anak  tersebut  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  menyebabkan timbulnya  beberapa  perbedaan  dalam masalah mengenai:
- Hak memakai nama keluarga
- Pemberian izin perkawinan
- Hak untuk mewarisi
- Kekuasaan orang tua
Dari  ketentuan  di  atas,  maka menulis  berpendapat  bahwa  anak  yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya dan kedua orang tua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan  anaknya,  baik  mendidik,
memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam segala perbuatan hukum di  dalam  ataupun  di  luar  Pengadilan serta  segala  hak-hak  anak  dari  kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, seperti hak nasab, hak waris- mewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain sebagainya.
Sebagaimana yang telah disebutkan  pada  awal  tulisan  ini,  bahwa perkawinan wanita hamil akan membawa  akibat  hukum  yang  sama dengan perkawinan padaumumnya. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  wanita hamil dengan kawan zinanyaakan berakibat  dihalalkannya  para  pihak berhubungan  kelamin  setelah  akad nikahdilakukan tanpa
menunggu kelahiran  sang  anak.  Akibat  hukum  lain yang  timbuladalah  adanya  hak  dan kewajiban  secara  timbal  balik  antara suami  kepada  istri  danjuga  timbulnya
hak-kak  dan  kewajiban  antara  orangtua kepada anak.
Dalam  hal  pelaksanaan  kawin
hamil akibat zina, dalam UU Perkawinan  tidak  mengatur  secara  jelas hal  tersebut.  UU  Perkawinan  hanya memberikan batasan asalkan perkawinan  tersebut  dilakukan  atas dasar saling mencintai dan bertujuanmulia yaitu membentuk
keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  yang didasarkan dandilakukan
15 Riduan  Syahrani,  Seluk  Beluk  dan Asas-Asas  Hukum  Perdata.Penerbit  Alumni Bandung. 1989. Cet II. h. 100-101. menurut  ketentuan  hukum  agama  dan kepercayaannya masing-masing,maka tidak  akan  menjadi  masalah  apabila pada saat pernikahan terjadi, si wanitayang akan menikah dalam keadaan mengandung. Pelaksanaan  perkawinan  yang didahului karena kehamilan yang
diakibatkan  pererzinaan  akan  membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul diantara keduanya. Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur  hak-  hak  dan  kewajiban  yang timbul  diantara  suami  istri  termasuk juga untuk suami istri yang perkawinannya diakibatkan oleh kehamilan  diluar  nikah  (kawin  hamil).
Pandangan  hukum  Islam  tentang  akad nikah  wanita  hamil  akibat  zina  adalah sah  selama  yang  mengawini  wanita hamil  tersebut  adalah  laki-laki  yang menghamilinya.Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  53  Kompilasi  Hukum  Islam  yang merupakan  Fiqih  Islam  yang  diadopsi dan berlaku di Indonesia. KHI
menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil  diluar  nikah  dapat  dikawinkan dengan  pria  yang  menghamilinya  tanpa harus  menunggu  kelahiran  sang  anak terlebih  dahulu  dan  tidak  diperlukan
perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandungnya lahir.
Sedangkan  konsep  anak  sah  itu tidak hanya terbatas bagi anak yang lahir dari  perkawinan  yang  sah,  tetapi  juga sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang sah.Tetapi  Hukum  Islam  memberikan batasan  bahwa  untuk  menentukan  anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya atau tidak tetap harus memperhitungkan  lamanya  janin  dalam kandungan  dihitung  sejak  perkawinan kedua  orangtuanya.Jadi,  apabila  anak tersebut  lahir  setelah  6  bulan  atau  lebih setelah  perkawinan  kedua  orangtuanya maka  anak  tersebut  dapat  dinasabkan dengan ayahnya.Tetapi jika anak tersebut  lahir  sebelum  genap  6  bulan perkawinan  orang  tuanya,  maka  anak tersebut  tidak  dapat  dinasabkan  dengan ayahnya.

## 3.   KESIMPULAN
Hak  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan wanita hamil menurut hukum  Islam  apabila  anak  tersebut dilahirkan  lebih  dari  enam  bulan  masa kehamilan  dari  perkawinan  sah  ibunya atau  dimungkinkan  adanya  hubungan badan,  maka  anak  tersebut  adalah  anak sah  sehingga  memiliki  hak  terhadap kedua  orang  tuanya,  yaitu  hak  radla’, hak  hadlanah,  hak  walayah  (Perwalian), hak nasab, hak waris dan hak nafkah.
Status  hukum  anak  hasil  dari perkawinan.wanita  hamil  dalam  hukum Islam  adalah  apabila  anak  tersebut  lahir dari  wanita  hamil  yang  kandungannya minimal  berusia  6  (enam)  bulan  dari perkawinan  yang  sah  atau  kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri  dari  perkawinan  yang  sah  tersebut maka  anak  itu  adalah  anak  yang  sah. Dan  apabila  anak  tersebut  dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari  perkawinan  sah  ibunya  atau
dimungkinkan  adanya  hubungan  badan maka  anak  tersebut  dalam  hukum  Islam adalah  anak  tidak  sah  sehingga  anak hanya berhak terhadap ibunya.
Sedangkan  dalam  hukum  positif  di Indonesia  status  hukum  anak  hasil  dari perkawinan  wanita  hamil  adalah  anak yang  sah  karena  baik  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanan dan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang  sah.  Sehingga  menurut  hukum positif  di  Indonesia  bahwa  anak  yang lahir  dari  perkawinan  wanita  hamil adalah  anak  sah  dari  kedua  orang tuanya,  sehingga  ia  memiliki  hak-hak yang  wajib  dipenuhi  oleh  kedua  orang tuanya  yaitu  kedua  orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua
mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata , PT Intermasa.Jakarta. Cetakan ke XXXIII.
Tahun 2002. Johny  Ibrahim,  Teori  &  Metode  Penelitiah Hukum Normatif, Banyumedia Publiching Malang 2006 Mohammad  Thalib.  (Trans)  Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah. (Bandung : PT.
Alma’arif, 1980. Jilid 6, Cet 15
J.  Satrio  I,    Hukum  Keluarga  Tentang
Kedudukan  Anak  Dalam  Undang- undang, PT Citra Aditya Bakti.
D.Y  Witanto.  Hukum  Keluarga  Hak  dan Kedudukan  anak  luar  kawin.  Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2012.
Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,1995.
Sayyid  Sabiq,Fiqih  Sunnah,  Pena  Pundi
Aksara, Jakarta Selatan, 2006.
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni,  Pembagian Waris  Menurut  Islam,  Gema  Insani Press, Jakarta, 1995.
Syamsul  Rijal  Hamid,  Buku  Pintar  Agama Islam, Cahaya Salam, Bogor , 2011. Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Warisan  di Indonesia,Sumur  Bandung,  Bandung,
1991.
Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta. Riduan  Syahrani,  Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas Hukum Perdata.Penerbit Alumni Bandung. 1989. Cet II.