https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## ANALISIS EKONOMI POLITIK TARIF SMOOT-HAWLEY: DAMPAKNYA PADA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN BILATERAL
Eliya Sari

## UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Email : elieliyasari18@gmail.com
Diterima: 6 Agustus 2023      Disetujui: 15 Desember 2023      Dipublikasikan: 29 Desember 2023

## Abstract
US  trade  policy.  developing  over  time.  After  World  War  II,  the  United  States  pushed through  failed  trade  deals.  The  US  promoted  a  free  trade  system  by  creating  the International  Trade  Organization  (ITO),  but  the  US  Congress  refused  to  ratify  the  ITO because  it  was  too  liberal.  Finally,  the  President  of  the  United  States  approved  the General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  (GATT)  as  a  temporary  international  trade agreement.  GATT  Seven  has  succeeded  in  becoming  a  forum  for  negotiating  various international  economic  agreements  and  disputes.  By  promoting  various  initiatives  in  the Uruguay  region,  such  as  trade  in  services,  intellectual  property  rights,  and  a  strong dispute  resolution  mechanism,  the  United  States,  with  the  support  of  many  countries, succeeded in establishing the WTO. However, since the early 2000s, the United States has continued  to  enter  into  investment  agreements  with  its  trading  partners.  The  US government's trade policies will continue to be re-evaluated as participants, strategies and the environment change. This subsection examines changes in US international economic policy  from  the  perspective  of  Briggi  and  Hill's  approach  to  strategic  relationships. Studies  show  that  domestic  economic  services  companies  CSI  and  IPC  and pharmaceuticals have a significant impact on changes in US economic policy.

## Keywords: Trade Regulation, Trade Law, United States Of America, Multilateralism

## Abstrak
Kebijakan  perdagangan  AS.  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Setelah  Perang  Dunia  II, Amerika  Serikat  mendorong  kesepakatan  perdagangan  yang  gagal.  AS  mempromosikan sistem  perdagangan  bebas  dengan  menciptakan  Organisasi  Perdagangan  Internasional (ITO),  tetapi  Kongres  AS  menolak  untuk  meratifikasi  ITO  karena  terlalu  liberal. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat menyetujui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  sebagai  perjanjian  perdagangan  internasional  sementara.  GATT  Seven  telah berhasil  menjadi  forum  negosiasi  berbagai  perjanjian  dan  perselisihan  ekonomi internasional.  Dengan  mempromosikan  berbagai  prakarsa  di  kawasan  Uruguay,  seperti perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa  yang kuat,  Amerika  Serikat,  dengan  dukungan  banyak  negara,  berhasil  mendirikan  WTO. 1
1 I Soeparma, Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization (Jawa Timur:
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Namun,  sejak  awal  tahun  2000,  Amerika  Serikat  terus  mengadakan  perjanjian  investasi dengan  mitra  dagangnya.  Kebijakan  perdagangan  pemerintah  AS  akan  terus  dievaluasi kembali  seiring  perubahan  peserta,  strategi,  dan  lingkungan.  Subbagian  ini  mengkaji perubahan  dalam  kebijakan ekonomi internasional  AS  dari  perspektif  pendekatan Briggi dan Hill terhadap hubungan strategis. Studi menunjukkan bahwa perusahaan jasa ekonomi domestik CSI dan IPC dan farmasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan kebijakan ekonomi AS.
Kata-kata kunci: Regulasi perdagangan, Hukum dagang, Amerika Serikat,
Multilateralisme

## PENDAHULUAN
Keputusan  Presiden  Trump  baru-baru  ini  untuk  menggunakan  tarif  sebagai "senjata"  untuk  memaksa  negara  lain  mengubah  kebijakan  perdagangan  telah menciptakan  kebutuhan  untuk  memahami  apa  itu  perang  perdagangan  dan  bagaimana pengaruhnya  terhadap  arus  barang  dan  jasa  lintas  batas.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh penelitian kami, perang dagang saat ini jauh dari yang pertama diprakarsai oleh Amerika Serikat. Amandemen Smoot-Hawley mengakibatkan pembalasan langsung dari eksportir utama  Amerika. 2 Negara-negara  telah  menanggapi  peran  tersebut  dengan  mengenakan tarif  pada  ekspor  AS.  Meskipun  proteksionisme  meningkat  pada  tahun  1930-an,  kami mengumpulkan  data  baru  dan  mengembangkan  pengujian  yang  menunjukkan  bahwa alternatif  Smoot-Hawley  berbeda:  melibatkan  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  Amerika Serikat,  negara  pendiri  pertama.  Menggunakan  kumpulan  data  baru  arus  perdagangan triwulanan,  ditambah  rincian  tentang  siapa  yang  mengajukan  argumen  hukum  formal pada  Undang-Undang  Tarif  1930  dan  siapa  (selanjutnya)  menggugat,  model  gravitasi memperkirakan  ekspor  AS.  mereka  sangat  terpengaruh  oleh  perang  dagang  Smoot- Hawley.
Bahkan  setelah  dampak  krisis  keuangan,  permintaan  global  yang  lebih  rendah, dan impor bruto yang lebih rendah oleh pihak lawan dari semua sumber, ekspor AS tetap relatif  stabil. 3 mengalami  penurunan  secara  signifikan.  Jika  mereka  hanya  turun  dengan penurunan total penjualan masing-masing negara, kami tidak akan menemukan hasilnya: mereka  akan  turun  lagi  15%  menjadi  32%,    tergantung  pada  definisi  dan  negara  yang disertakan.  Menganalisis  perilaku  dan  pemulihan  pengunjuk  rasa  membantu  menilai
Airlangga University Press, 2020).
2 Kris James Mitchener, Kevin Hjortshøj O Rourke, and Kirsten Wandschneider, “THE SMOOT-HAW LEY TRADE WAR ∗ ,” The Economic Journal 132, no. February (2022): 2500–2533.
3 Ismail Kamal and Muhammad Fuad, “Pengaruh Strategi Perang Dagang Donald Trump Terhadap Hubungan Dagang Amerika Dan Tiongkok,” Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 12 (2022).
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pembalasan Smoot-Hawley dengan lebih baik: tidak hanya terhadap negara bagian  yang sering  dianggap  "pendendam".  Estimasi  regresi  tingkat  output  menegaskan  bahwa substitusi  masuk  akal  dalam  menanggapi  Smoot-Hawley  (seperti  dalam  perang perdagangan baru-baru ini) dengan memilih jumlah ekspor AS yang berbeda. Tampaknya bahwa  peningkatan  ekspor  AS.  itu  sebagian  besar  didorong  oleh  investor  AS. 4 Temuan kami  menunjukkan  bahwa  pembatasan  MFN  tidak  mencegah  negara  untuk  bereaksi. Selain  tarif  yang  ditargetkan  secara  strategis,  pembalasan  mencakup  tindakan  non-tarif seperti  tarif,  boikot,  dan  peningkatan  penolakan  untuk  menjual  produk  Amerika.  Hasil kami menunjukkan bahwa alternatif ini efektif dalam mengurangi ekspor AS. Pada bulan Maret 2018, Peter Navarro meramalkan bahwa tidak ada negara yang akan membayar bea cukai  ke  Amerika  Serikat(Khoirunnisa  and  Sari  2020).  Bukti  dari  tahun  1930-an menunjukkan  bahwa  bahkan  negara  yang  kaya  dan  berkuasa  seperti  Amerika  Serikat salah jika mengira dapat terlibat dalam perang dagang secara netral.
Negara  merupakan  faktor  terpenting  dalam  hukum  perdagangan  internasional. Ternyata, dunia adalah yang paling adil. Pertama, dia adalah satu-satunya penguasa yang sah. Contoh perjanjian tersebut termasuk kerjasama, perjanjian perdagangan dan ekspor, perjanjian  investasi  bilateral,  pembebasan  pajak  berganda,  dll.  diserahkan  atau  dijual kepada  badan  hukum  yang  membutuhkan 5 .  Organisasi  ini  didirikan  pada  tahun  1966 berdasarkan  Resolusi  PBB  2255  (XXI)  pada  tanggal  12  Desember  1966.  Dengan penciptaan  Organisasi  Perdagangan  Dunia,  batas-batas  yurisdiksi  didirikan.  Banyak bidang,  mulai  dari  perdagangan  dan  jasa hingga  investasi  dan  hak  kekayaan  intelektual, diatur  oleh  aturan  (perjanjian)  WTO 6 .  Organisasi  publik  internasional  diciptakan  oleh organisasi  swasta  (bisnis)  atau  organisasi  profesional.  Peran  penting  organisasi  non- pemerintah  dalam  membentuk  hukum  perdagangan  internasional  tidak  dapat  dilebih- lebihkan. Misalnya, ICC (International Chamber of Commerce) telah mampu mengadopsi berbagai  aturan  perdagangan  dan  keuangan  internasional  seperti  INCOTERMS, Arbitration and Arbitration Rules, Customs dan Uniform Documented Credit Procedures (UCP). Secara khusus, aturan UCP, misalnya, kini menjadi acuan hukum terpenting bagi
4 Istanul Badiri, “Analisis Ekonomi Politik Internasional Dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019,” Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) 2, no. 2 (2020): 147–57, https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26070.
5 Cahyo Sasmito, “Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Kaitannya Dengan Indonesia,” 2020, 1–132.
6 Wiwin priana, “PERDAGANGAN INTERNASIONAL,” Buku Ajar , 2023.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
para trader saat melakukan transaksi internasional. Peraturan perbankan dan pembayaran UCP dihormati dan diikuti oleh pedagang terkemuka di seluruh dunia 7 .
Perjalanan  perkembangan  kebijakan  perdagangan  Amerika  Serikat  dari  periode pasca-Perang  Dunia  II.  Setelah  Perang  Dunia  II,  AS  aktif  terlibat  dalam  upaya mempromosikan  sistem  perdagangan  internasional  yang  lebih  teratur  dan  bebas.  Salah satu  inisiatifnya  adalah  pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Internasional  (ITO). 8 Namun,  upaya  tersebut  menghadapi  kendala  ketika  Kongres  Amerika  Serikat  menolak untuk meratifikasi ITO. Penolakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran bahwa  ITO  terlalu  liberal  dan  dapat  mengurangi  kewenangan  nasional  dalam  mengatur perdagangan.  Meskipun  ITO  gagal  direalisasikan,  AS  tetap  berkomitmen  untuk berpartisipasi  dalam  upaya  mendukung  sistem  perdagangan  internasional.  Sebagai alternatif, Amerika Serikat menyetujui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebagai  perjanjian  perdagangan  internasional  sementara.  GATT  menjadi  landasan  bagi negosiasi perdagangan internasional dan membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam  arah  kebijakan  perdagangan  AS.  Dengan  demikian  riset  ini  menelaah  kerangka kerja untuk memahami perubahan dalam kebijakan perdagangan AS dari waktu ke waktu dan  mencari  solusi  untuk  tantangan  yang  dihadapi  oleh  negara  ini  dalam  mengelola hubungan perdagangan internasionalnya. Studi tentang kebijakan perdagangan AS  dapat menggali  dampak  dari  keputusan-keputusan  kunci  seperti  penolakan  terhadap  ITO  dan adopsi GATT, serta bagaimana evolusi ini memengaruhi posisi dan strategi perdagangan AS dalam konteks global.

## METODE PENELITIAN
Perang  dagang  antara  Amerika  Serikat  dan  China  yang  diprakarsai  oleh  Donald Trump,  diprakarsai  berdasarkan  masalah yang  dihadapi  Amerika  Serikat.  Masalah  yang dihadapi Amerika Serikat ketika mendeklarasikan kebijakan perang dagang adalah defisit ekonomi.  Inilah  awal  dari  kebijakan  pemerintah  Amerika  dalam  mengambil  keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pandangan  ini  diperkuat  oleh  Macmillan  dan  Schumacher  dalam  Studies  in Education, yang berpendapat bahwa analisis politik mengkaji kebijakan pemerintah untuk memberikan  nasihat  praktis  kepada  pembuat  kebijakan.  Politik  adalah  segala  sesuatu
7 Evita Isretno Israhadi, “Hukum Dagang Internasional,” 2016, 513.
8 Muhammad Naufal Abdurrasyid, “Analisis Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Era Barack Obama Terhadap Praktik Forced Labour Di Industri Periklanan Thailand 2009-2014,” Journal of International Relations, 2 (2016): 135–44.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  ingin  dilakukan  oleh  pemerintah,  dan  merupakan  kelanjutan  dari  usaha,  tindakan, asumsi, dan keputusan rakyat yang menentukan kebijakan publik.
Perang dagang di era Donald Trump dan Ronald Reagan berawal dari satu masalah, yaitu  defisit  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  AS  memutuskan  untuk  memulai kembali  perang  dagang  guna  menstabilkan  perekonomian  AS.  Dengan  demikian,  dari masalah yang sama diperoleh aturan yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Implementasi  aturan  tersebut  dapat  dijelaskan  dengan  metode  penelitian.  Menurut (Bofa  2021)  tahapan  penelitian  kebijakan  adalah  identifikasi  isu  dan  peluang  kebijakan yang  penting,  perumusan  masalah,  pengembangan  rencana  implementasi  kebijakan,  dan terakhir analisis dan evaluasi.
Penelitian  hukum  sama  halnya  dengan  penelitian  bidang  humaniora  lainnya  yang menggunakan  tahapan,  sehingga  penelitian  harus  disusun  sesuai  dengan  tahapan penelitian  ilmiah  (Ikhsanto  2020).  Saat memeriksa  aturan,  kesalahan aturan  yang  dibuat juga akan terlihat.
Metode  penelitian  kebijakan  ini  akan  digunakan  sebagai  argumen  pendukung  untuk menganalisis  pembahasan  teks  perjanjian  perdagangan  Amerika  dan  China.  Metode penelitian kebijakan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penting yang mendasari kebijakan  ini  diadopsi,  dan  analisis  diskursif  terhadap  dokumen  perjanjian  perdagangan AS-Tiongkok dilakukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Para  pengunjuk  rasa  mengajukan  pengaduan  resmi  di  AS.  Departemen  Luar Negeri pada tahun 1929 sebagai tanggapan atas tagihan tarif yang diusulkan. Penerusnya adalah  sekutu  Amerika,  yang  dicantumkan  oleh  Mann  (1930)  dan  sumber-sumber kontemporer  lainnya  sebagai  pajak  AS.  ekspor  dalam  menanggapi  Smoot  Hawley.11 Karena banyak pembalasan juga menentang pajak, kami juga mendefinisikan "ancaman" sebagai  kategori  pengunjuk  rasa  non-pembalasan.  Ancaman  menyumbang  43%  dari jumlah  total  ancaman  di  AS.  perdagangan  pada  tahun  1928,  sementara  pengganti menyumbang  38%  dari  total  AS.  pembalasan  dendam,  mitra  dagang  menemukan  cara lain  untuk  menanggapi  konsesi  Smoot-Hawley,  termasuk  kuota  dan  pengeboman  AS. produk.  Misalnya,  Royal  Italian  Automobile  Club  memasang  iklan  di  surat  kabar menyerukan boikot mobil Amerika yang ditargetkan pada konsumen AS. produk sebagai
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
tidak patriotik 9 . Di Amerika Selatan, surat kabar utama La Manana˜ mengusulkan boikot nasional  atas  barang-barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  Amerika  kelas  atas,  seperti mobil,  seperti  yang  dilakukan  penyelenggara  di  Argentina. 10 Federation  of  Rural Societies of Uruguay mendesak pemerintah untuk mengenakan pajak yang sangat tinggi terhadap  mobil  dan  menganggapnya  benar-benar  dilarang  di  bawah  program penanggulangan AS 11 .
Demikian pula, beberapa cabang Kamar Dagang Swiss memperkenalkan resolusi yang  menyerukan  pemboikotan  barang-barang  Amerika  seperti  mesin  tik  dan  mobil 12 . Dan  di  Cekoslowakia,  negara  tersebut  dapat  dianeksasi  oleh  Amerika  Serikat.  ekspor mobil  dalam  menanggapi  Smoot-Hawley 13 .  Analisis  data  dan  ekonometrik  kami  yang disajikan di bagian berikut memungkinkan kemungkinan bahwa tanggapan mitra dagang dapat  mencakup  hambatan  non-tarif  ini  serta  arah  perdagangan  AS  yang  besar.  Artinya memperlakukan  baik  definisi  pembalasan  yang  sempit,  di  mana  "penjawab"  hanya mencakup  negara-negara  yang  tercantum  memberlakukan  tarif  sebagai  tanggapan  atas keputusan  Smoot-Hawley,  dan  definisi  yang  lebih  luas  tentang  "kewajiban"  yang mencakup "ancaman". Karena ketiga langkah tersebut diberi kode yang berbeda, mereka juga  mempertimbangkan  hambatan  non-tarif  (seperti  kuota)  serta  keputusan  yang mengecualikan  pemain  (misalnya,  boikot).  Dalam  Bagian  ini,  kami  juga mempertimbangkan  kemungkinan  bahwa  respons  ditujukan  untuk  Amerika  Serikat tertentu. sektor ekspor. 14
Untuk  lebih  memahami  sikap  responden,  kami  mengkaji  hubungan  perdagangan dan  politik  antara  negara-negara  tersebut  dan  Amerika  Serikat  sebelum  perang  dagang. Model  probit  mencakup  faktor  ekonomi  yang  muncul  dalam  literatur  saat  ini  tentang perang perdagangan atau yang dibahas dalam protes mitra dagang sebagai tanggapan atas
9 Dien Yudithadewi, Bonifasius Santiko Parikesit, and Eka Wenats Wuryanta, “Game of Thrones Sebagai Arsitektur Ekonomi Politik Global Versi Indonesia,” Jurnal Sosial Politik 6, no. 2 (2020): 225–35, https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12015.
10 Arsyad Sobby and Gesit Yudha, “The Actualization of Democracy Values Based on Local Wisdom,”
KnE Social Sciences 2023 (2023): 57–69, https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14032.
11 Meity Estetika, Azhar, and Gunawan Lestari Elake, “Analisis Dinamika Perdagangan Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat,” Sriwijaya Journal of International Relations 2, no. 2 (2022): 42–69, https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.51.
12 Ninin Khoirunnisa and Dyana Sari, “Bisnis Internasional Untuk,” Social Science Research Network , 2020, 1–77.
13 Maya Indah Bofa, “Slavery in the Modern Era: Prison Labor in Global Economic and Trade Systems Perbudakan Di Era Modern: Prison Labor Dalam Sistem Ekonomi Dan Perdagangan Global” 26, no. 1 (2021): 2021.
14 Yudithadewi, Parikesit, and Wuryanta, “Game of Thrones Sebagai Arsitektur Ekonomi Politik Global Versi Indonesia.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
keputusan  AS  untuk  mengusulkan  tarif  pada  tahun  1929:  neraca  perdagangan  bilateral dengan Amerika Serikat selama tiga tahun 1926–1928; total penjualan pemerintah dalam satu  tahun  (dibagi  dengan  total  penjualan  pemerintah);  dan  ekspor  ke  Amerika  Serikat dan  total  ekspor  pada  tahun  1928.12.  Model  probit  juga  mencakup  beberapa  variabel ekonomi  politik  yang  digunakan  oleh  sejarawan  ekonomi  untuk  menentukan  kebijakan perdagangan:  budaya  politik  (politik)  suatu  negara,  diukur  pada  skala  dua  puluh  satu (angka  yang  lebih  tinggi  menunjukkan  demokrasi,  otoritarianisme  berkurang);  indeks yang  menunjukkan  apakah  negara  tersebut  menandatangani  perjanjian  DPS  dengan Amerika  Serikat  pada  tahun  1928;  dan  indeks  yang  menunjukkan  apakah  suatu  negara memiliki utang luar negeri sejak Perang Dunia I.

## 1. Konferensi internasional
Perjanjana  adalah  liburan  musim  panas  internasional.  Secara  umum,  hubungan internasional  diselenggarakan  dalam  kerangka  perkembangan  multilateral,  regional  dan bilateral.  Perbatasan  dunia  multietnis  atau  multietnis  adalah  perbatasan  tujuh  titik  dan perbatasan  antara  dua  pitak.  Beberapa  perjanjian  internasional  memiliki  perjanjian  yang mendefinisikan  esensi  perjanjian.  Ini  juga  merupakan  perjanjian  internasional  yang memberikan  hak  tertentu  kepada  organisasi  internasional  di  bidang  perdagangan  dan keuangan. Pedagang internasional dalam semua jenis perjudian takut menemukan bahwa setaranga yang sempergat kualitas aktivitas tersembunyi.

## 2. Kebijakan Kebiasaan Internasional
Ini  adalah  level  tertinggi  organisasi  internasional.  Sejak  awal,  bergabung  dengan organisasi  hak  asasi  manusia  internasional  hanya  untuk  alasan  lain,  untuk  memperkuat mata  baik  kerabat  laki-lakinya.  Dalam  kajian  hukum  dagang  internasional,  konsep  ini dapat dianggap sebagai hukum dagang atau hukum dagang (Navu dan Waksawisi). Jadi logika ini diperlukan untuk 'menciptakan' pabrik untuk mengirimkan transfer dari mereka di  bawah  manajer  mereka.  Modeling  (lembaga  hukum)  adalah  proses  pertukaran  dan transformasi.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan:
Para pihak (korporasi) dalam sengketa perdagangan internasional tidak lain adalah Dalam hukum dagang, ada beberapa pemangku kepentingan atau entitas. Paragraf internasional,
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
negara, perusahaan, individu, dll Para pihak yang bersengketa di sini terbatas pada pihak yang  bertransaksi  (perseorangan  atau  badan  hukum).  dan  negara.  Karena  sifat  hukum perdagangan  internasional  adalah  transnasional,  Diskusi  terbatas.  Mantan  pedagang  dan pedagang.  Kedua,  pedagang  dan  orang  asing.  Prosedur  untuk  menyelesaikan  sengketa perdagangan  internasional  Dalam  kerangka  WTO  (Organisasi  Perdagangan  Dunia),  hal ini dapat dilakukan secara bertahap. Konsultasi, pembentukan panel, prosedur kelompok, penerimaan laporan kelompok DSB (acceptance) laporan panel), penanganan keluhan dan fase  implementasi  (eksekusi).  Penyelesaian  Sengketa  -  Dewan  Penyelesaian  Sengketa (Badan  Penyelesaian  Sengketa/DSB)  yang  berisi  pedoman  umum.  (Dewan  Umum/GG). DSB adalah satu-satunya otoritas yang kompeten Membentuk tim ahli untuk menyelidiki insiden  tersebut.  DSB  bisa  Itu  juga  dapat  menerima  atau  menolak  keputusan  di  tingkat banding  atau  keputusan  Komisi.  dll.  memantau  pelaksanaan  kesimpulan  dan rekomendasi;  Badan/badan  yang  mengizinkan  tindakan  pembalasan  jika  terjadi pelanggaran  oleh  pemerintah  Arbitrase  dalam  hal  sengketa  atau  sengketa  perdagangan internasional diperbolehkan antara para pihak sesuai dengan mekanisme dan prosedur Ini digunakan dalam WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan tidak membahayakan. salah satu pihak yang berkonflik. 15

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid, Muhammad Naufal. “Analisis Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Era Barack Obama Terhadap Praktik Forced Labour Di Industri Periklanan Thailand 2009-2014.” Journal of International Relations, 2 (2016): 135–44.
Badiri, Istanul. “Analisis Ekonomi Politik Internasional Dalam Studi Kasus Perang
Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019.” Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) 2, no. 2 (2020): 147–57.
https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26070.
Bofa, Maya Indah. “Slavery in the Modern Era: Prison Labor in Global Economic and Trade Systems Perbudakan Di Era Modern: Prison Labor Dalam Sistem Ekonomi Dan Perdagangan Global” 26, no. 1 (2021): 2021.
Evita Isretno Israhadi. “Hukum Dagang Internasional,” 2016, 513.
Kamal, Ismail, and Muhammad Fuad. “Pengaruh Strategi Perang Dagang Donald Trump
15 Arriza Briella Kurniawardhani, “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto),” Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah 9, no. 1 (2021): 49–53, https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Terhadap Hubungan Dagang Amerika Dan Tiongkok.” Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 12 (2022).
Khoirunnisa, Ninin, and Dyana Sari. “Bisnis Internasional Untuk.” Social Science Research Network , 2020, 1–77.
Kurniawardhani, Arriza Briella. “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto).” Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah 9, no. 1 (2021): 49–53. https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381.
Meity Estetika, Azhar, and Gunawan Lestari Elake. “Analisis Dinamika Perdagangan Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat.” Sriwijaya Journal of International Relations 2, no. 2 (2022): 42– 69. https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.51.
Mitchener, Kris James, Kevin Hjortshøj O Rourke, and Kirsten Wandschneider. “THE
SMOOT-HAW LEY TRADE WAR ∗ .” The Economic Journal 132, no. February (2022): 2500–2533.
Sasmito, Cahyo. “Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Kaitannya Dengan Indonesia,” 2020, 1–132.
Sobby, Arsyad, and Gesit Yudha. “The Actualization of Democracy Values Based on Local Wisdom.” KnE Social Sciences 2023 (2023): 57–69.
https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14032.
Soeparma, I. Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization . Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
Wiwin priana. “PERDAGANGAN INTERNASIONAL.” Buku Ajar , 2023.
Yudithadewi, Dien, Bonifasius Santiko Parikesit, and Eka Wenats Wuryanta. “Game of Thrones Sebagai Arsitektur Ekonomi Politik Global Versi Indonesia.” Jurnal Sosial Politik 6, no. 2 (2020): 225–35. https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12015.