## KONTRIBUSI DEMOKRAT DALAM PUBLIC POLICY-MAKING DAN PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION
(Sebuah Reaserch dan Study Di Kabupaten Serdang Bedagai)
Oleh
Prayetno Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

## ABSTRAK
Kontribusi dari Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mengubah  sistem  politik  di  Indonesia,  dapat  dilihat  dari  fungsi  dan  tujuan  dari pihak  terafiliasi,  kehadiran  Demokrat  juga  membantu  pemerintah  membuat keputusan  untuk  memecahkan  masalah-masalah  bangsa  Indonesia.  Pembuatan kebijakan  dapat  dilihat  dari  analisis  dan  model  dengan  menggunakan  tahap pembuatan  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  yang  diberikan  dalam  berbagai bentuk. Baik itu untuk kepentingan Partai Demokrat maupun kepentingan publik dalam  bentuk  pengajuan  dana,  kebijakan  pertanian,  konstruksi  jalan,  wisata bahari, dan lain-lain. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat di  Serdang  Bedagai  melalui  perwakulannya  di  DPRD  maupun  yang  di  luar parlemen cukup berkontribusi pada penciptaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal  ini  diterapkan  dalam  upaya  untuk  menciptakan  good  governance  di Kabupaten Serdang Bedagai.

## Kata Kunci: Partai Demokrat, Kebijakan Publik.

## ABSTRACT
Contribution  of  Democratic  Party  in  the  process  of  public  policy  making  to change  the  political  system  in  Indonesia,  can  be  seen  from  the  function  and purpose of the affiliated party, the Democratic presence also helps governments make  decisions  to  solve  the  problems  of  the  Indonesian  nation.  Policy-making can  be  seen  from  the  analysis  and  the  model  using  the  stage  of  public  policy making. Public policy is given in  various forms. Whether it's for the sake of the Democratic Party and the public in the form of funding submissions, agricultural policy,  road  construction,  marine,  and  others.  Some  of  the  above  suggests  that the Democratic Party in Serdang Bedagai through representatives in parliament and outside parliament enough to contribute to the creation and implementation of public policy. It is applied in an attempt to create good governance in Serdang Bedagai.
Key Word: Democratic Party, Public Policy.

## 1.PENDAHULUAN
Keberadaan Partai Demokrat merupakan sebuah kewajaran dalam sebuah system  demokrasi.  Demokratisasi  membutuhkan  sarana  atau  saluran  politik dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Demokrat adalah salah satu sarana yang  memiliki  ragam  fungsi, program  partai  ( platform )  dan  dasar  pemikiran. Fungsi  Demokrat  sebagai  salah  satu  partai  politik  bisa  dijadikan  sebagai pertimbangan untuk menilai demokratisasi dalam suatu pemerintahan.
Pada  perkembangannya,  Partai  demokrat  atau  partai  politik  lainnya  dianggap sebagai  media  yang  cukup  representatif  untuk  berpartisipasi  dalam  rangka menentukan  kebijakan (policy) melalui  sistem  ketatanegaraan  yang  diberikan oleh  pemerintah  kepada  warga  negara  untuk  mendirikan  partai  politik,  maka disinilah  kita  mengetahui  sesungguhnya  dua  instrumen  penting  negara  yaitu bagaimana pemerintah atau negara dan warga negara tersebut berinteraksi.
Kontribusi  dan  posisi  Demokrat  sebagai  Partai  Politik  dalam  proses interaksi  antara  pemerintah  atau  negara  dengan  rakyat  dalam  wujud  kebijakan, disadari  telah  menjadi  idealitas  terjauh  dari  identitas  partai  modern.  Masyarakat modern  adalah  mereka  yang  memandang  politik  tidak  lagi  sebatas  ikatan ideologis  dan  keyakinan  semata.  Masyarakat  modern  lebih  melihat  politik sebagai  proses  aktualisasi  diri  dan  kepentingan  mereka  yang  akan  diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik menurut Howlett, (Koirudin, 2004:67 ).
Oleh  karena  itu  partisipasi  masyarakat  menjadi  kunci  penting  dalam mengidentifikasikan kualitas dari lembaga- lembaga sosial politik yang hidup di masyarakat. Masyarakat modern semakin cerdas dan makin cukup akses terhadap informasi  perubahan-  perubahan  yang  terjadi  saat  sekarang  ini.  Masyarakat modern  adalah  mereka  yang  benar-benar  memahami  arti  partisipasi  mereka dalam proses politik negara.
Jika di tinjau dari struktur politik, revolusi membawa tuntutan yang besar kepada  perubahan  sistem  dan  kehidupan  politik  Indonesia,  karena  pada  saat  itu masyarakat  sendiri  masih  mempunyai  kapasitas  yang  relatif  rendah  untuk  bisa memahami segala perubahan tersebut.
Frederich, (dalam Suroto dkk,2003:21) mengatakan bahwa: Partai politik adalah  kelompok  manusia  yang  terorganisasi  secara  stabil  dengan  tujuan  untuk merebut  atau  mempertahankan  kekuasaan  dalam  pemerintahan  bagi  pemimpin partainya  dan  berdasarkan    kekuasaan  itu  akan  memberikan  kegunaan  materiil dan idiil kepada anggotanya.
Berdasarkan  hal  itu,  Partai  Demokrat  juga  dapat  mewujudkan  haknya untuk  menyatakan  pendapat  sesuai  dengan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Perbedaan  pendapat  didalam  masyarakat  akan  melahirkan  keinginan  untuk membentuk  suatu  partai  sesuai  dengan  ragam  pendapat  yang  hidup.  Perlu    di ketahui  bahwa,  sebagai  partai  Demokrat  juga  memiliki    beberapa    fungsi,  salah satunya pada fungsi input, dimana setiap partai  menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi  politik,  rekruitmen  politik,  agregasi  kepentingan,  dan  artikulasi kepentingan.
David  Easton,(Budiardjo;2004),  mengatakan  bahwa  terdapat  tiga  proses yang  menjadi  saluran  bagi  terselenggaranya  sebuah  sistem,  yaitu input,  process dan output . Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat, process yang  tidak  lain  adalah  proses  pembuatan  kebijakan,  dan output yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  partai  demokrat merupakan  saluran  bagi  sebuah  sistem  politik  yang  terdiri  dari  tuntutan  dan dukungan  yang  datangnya  dari  masyarakat.  Sehingga  membantu  pemerintah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum (policy public) .
Dari  uraian  dan  latar  belakang  diatas,  pertanyaannya  kemudian  adalah,  sejauh mana sesungguhnya kontribusi partai demokrat dalam upaya mendukung dan ikut menentukan peroses perumusan kebijakan publik di kabupaten serdang bedagai?

## A. Pengertian Partai politik
Kehadiran  Partai  politik  sesungguhnya  merupakan  pilar  utama  penegak demokrasi  politik  yang  efektif.  Partai  politik  adalah  yang  paling  mempunyai kesempatan  dalam  melakukan  perubahan.  Kekuasaan  politik  negara  secara terorganisasi  berada  pada  partai  politik.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  ciri kehidupan  demokrasi  pada  masyarakat  modern  yang  mengedepankan  supremasi sipil. Kata “partai” menunjukan kepada sekumpulan orang-orang, jadi menunjuk kepada  perkumpulan  sejumlah  warga  negara  dari  suatu  negara  yang menggabungkan  diri  dalam  suatu  kesatuan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu. Partai  politik  merupakan  suatu  perkumpulan  yang  terorganisasi.  Untuk menyokong  suatu  prinsip  atau  kebijakan  politik  yang  diusahakan  melalui  cara- cara yang sesuai dengan konstitusi atau undang-undang. Burke, (Basri 2011:117) menyatakan bahwa: “partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang  bersatu,untuk  mempromosikan  kepentingan  nasional  bersama-sama, berdasar pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui”.
Selain  itu  dalam  Undang  –  undang  Republik  Indonesia  Nomor.  2  Tahun 2008  (pasal  1)  tentang  partai  politik  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  “Partai Politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok warga negara  Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota, masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

## B. Fungsi dan Tujuan Partai Politik
Kehadiran Partai politik di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap masyarakat  Indonesia  sebagai  wadah  atau  penyalur  aspirasi  mereka.  Menurut Putra,  (2003:15  )  fungsi-fungsi  Partai  Politik  adalah:  1).  “Fungsi  artikulasi kepentingan,  yaitu  suatu  proses  pengimputan  berbagai  kebutuhan,  tuntutan  dan kepentingan  melalui  wakil-wakil  kelompok  yang  masuk  dalam  lembaga legislative,  agar  kepentingan,  tuntutan,  dan  kebutuhan  kelompoknya  dapat
terwakili  dan  terlindung  dalam  pembuatan  kebijakan  publik.  2).  Agregasi kepentingan,  yaitu  cara  bagaimana  tuntutan-tuntutan  yang  dilancarkan  oleh kelompok-kelompok  yang  berbeda,  digabungkan  menjadi  alternatif-alternative pembuatan kebijakan publik. 3). Fungsi sosialisasi politik, yaitu suatu cara untuk memperkenalkan  nilai-  nilai  politik,  sikap-sikap  dan  etika  politik  yang  berlaku atau  yang  dianut  oleh  suatu  negara.  4).  Fungsi  Rekrutmen  politik,  yaitu  suatu proses  seleksi  atau  rekrutmen  anggota-anggota  kelompok  untuk  mewakili kelompoknya  dalam  jabatan-jabatan  administrative  maupun  politik.  5).  Fungsi komunikasi  politik,  yaitu  salah  satu  fungsi  yang  dijalankan  oleh  partai  politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan”.
Sementara  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai Politik (pasal 11) menyatakan bahwa: “Partai Politik berfungsi sebagai sarana: 1). Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  2).  Penciptaan  iklim  yang  kondusif bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia  untuk  kesejahteraan  masyarakat. 3).  Penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik  masyarakat  dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  negara.  4).  Partisipasi  politik  warga negara  Indonesia.  5).  Rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian  jabatan  politik melalui  mekanisme  demokrasi  dengan  memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan gender.
Adapun tujuan dari partai  politik seperti  yang tercantum dalam  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik terbagi ke dalam  dua  yaitu  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus. Tujuan  umum  Partai  Politik adalah:  1).  Mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  2).  Menjaga  dan  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  3).  Mengembangkan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila dengan  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 4). Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara secara  khusus  tujuan  dari  Partai  Politik  adalah:  1).  Meningkatkan partisipasi  politik  anggota  dan  masyarakat  dalam  rangka  penyelenggaraan kegiatan  politik  dan  pemerintahan.  2).  Memperjuangkan  cita-cita  Partai  Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3). Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Secara  umum  fungsi  dan  tutjuan  partai  politik  ialah  organisasi  resmi penyaluran aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan menentukan  proses  pembentukan  kekeuasaan  pemerintah  secara  legal  (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

## C. Pengertian Public Policy
Policy atau kebijakan merupakan respon sistem politik terhadap kekuatan lingkungan  yang  ada  di  sekitarnya.  Kekuatan  lingkungan  dalam  hal  ini mempunyai  pengaruh  terhadap  munculnya  suatu  kebijakan.  Selanjutnya dijelaskan  bahwa  sistem  politik  adalah  sejumlah  lembaga  atau  aktivitas  politik dimasyarakat  yang  berfungsi  mengubah  input  ( demand , support dan resources ) menjadi  kebijakan  yang  otoritatif  bagi  masyarakat (out-put). Makna  kebijakan sesungguhnya tidak cuma bersifat tekstual, melainkan lebih bersifat kontekstual, karena  dari  waktu  ke  waktu  mengalami  perubahan,  oleh  sebab  itu  maknanya tidak  homogen.  Dalam  arti  makna  itu  dalam  realita  mengikuti  dinamika  aksi sosio-ekonomi dan politik yang terjadi disekitar lingkungan.
Sementara  itu,  istilah  publik  berasal  dari  bahasa  Inggris Public yang berarti  umum,  masyarakat  atau  negara.  Berdasarkan  pengertian  kebijakan  dan publik  diatas  maka  dapat  diartikan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  menangani masalah-masalah  umum  yang  berkaitan  dengan  sosial.  Kebijakan  publik merupakan  jalan  keluar  adanya  permasalahan-  permasalahan  bagi  suatu  negara terhadap warga negaranya.
Dunn ,  (Syafiie  1997:106)  mengatakan  bahwa “Kebijakan  publik  adalah suatu  rangkaian  pilihan-pilihan  yang  saling  berhubungan  yang  dibuat  oleh lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada  bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas
pemerintahan,  seperti  pertahanan  keamanan,  energi,  kesehatan,  pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain”.
Oleh karena itu  dapat  dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik  adalah  pengetahuan  tentang  sebab-sebab,  konsekuensi  dan  kinerja kebijakan  serta  program  publik,  sedangkan  pengetahuan  dalam  kebijaksanaan publik  adalah  proses  menyediakan  informasi  dan  pengetahuan  untuk  para eksekutif,  anggota  legislative,  lembaga  peradilan  dan  masyarakat  umum  yang berguna  dalam  proses  perumusan  kebijakan  serta  yang  dapat  meningkatkan kinerja kebijaksanaan yang disampaikan oleh Sofyan (Syafiie, 1997:106).

## D. Public Policy-Making Process
Decision  making  process terutama  dalam  hal public  policy-making pemerintah memerlukan model dalam menyusun suatu kebijakan, dengan adanya model  tersebut  pembuatan  kebijakan  publik  dapat  dilakukan  untuk  mengambil suatu  keputusan  atau  pendapat  dari  berbagai-bagai  pihak.  Model  ini  juga  dapat membantu  pekerjaan  pemerintah  dalam  memahami  dan  memvisualisasikan realita  kebijakan  publik  yang  kompleks,  sehingga  mempermudah  tugas pemerintah  dalam  mengupayakan  dalam  memahami  bagaimana  proses perumusan  atau  proses  implementasi  kebijakan  publik  itu.  Dengan  kata  lain, untuk memudahakan pekerjaan analisis dalam memahami realita kebijakan yang kompleks  yaitu  membutuhkan  alat  bantu  konseptual  yang  berfungsi  sebagai pembimbing langkah.
Menurut Syafiie (1997:107-108) Ada beberapa model yang dipergunakan dalam  pembuatan  kebijakan  publik,  yaitu;  1).  Model  Elit,  yaitu  pembentukan kebijakan  publik  hanya  berada  pada  sebagaian  kelompok  orang-orang  tertentu yang  sedang  berkuasa.  2).  Model  Kelompok,  yaitu  model  yang  merupakan interaksi antar kelompok dan merupakan fakta senral dari politik serta pembuatan kebijakan  publik.  3.)  Model  Kelembagaan,  yaitu  lembaga  pemerintah.  Yang masuk dalam lembaga- lembaga pemerintah eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan  dapertemennya),  lembaga  legislative  (parlemen)  lembaga  yudikatif, pemerintah  daerah  dan  lain-lain.  4).  Model  Proses,  yaitu  rangkaian  kegiatan
politik  mulai  dari  identifikasi  masalah,  perumusan  usul,  pengesahan kebijaksanaan,  pelaksanaan,dan  evaluasinya.  5).  Model  Rasialisme  yaitu,  untuk mencapai  tujuan  secara  efisiensi,  dengan  demikian  dalam  model  ini  segala sesuatu  dirancang  dengan  tetap,  untuk  meningkatkan  hasil  bersihnya.  6.)  Model Inkrimentalisme  yaitu,  berpatokan  pada  kegiatan  masa  lalu,  dengan  sedikit perubahan.
Dengan  memperhatikan  model-  model  diatas,  membantu  Pemerintah untuk  lebih  mudah  mengetahui  tujuan  terhadap  kebijakan  yang  harus  diambil, sehingga  Pemerintah  dan  anggota  Dewan  dapat  memutuskan  hasil  yang  lebih baik.    Dengan  demikian  kebijakan  yang  telah  diambil  dapat  ditujukan  untuk melakukan  intervensi  terhadap  kehidupan  publik  dan  meningkatkan  publik  itu sendiri.
Dengan  menggunakan  model-model dalam  pembuatan  kebijakan  publik diatas,  maka  yang  lebih  harus  diperhatikan  Pemerintah  adalah  bahwa  setiap keputusan  yang  telah  diambil  berasal  dari  berbagai  pihak  alternatif  atau  pilihan kebijakan  yang  ada  atau  bersama  dengan  anggota  Dewan  lainnya,  sehingga permasalahan  membawa  perubahan  yang  baik  dalam  kehidupan  publik  yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mengambil keputusan yang jelas.

## E. Implementasi Kebijakan Publik
Perumusan  dan  implementasi  kebijakan  publik  merupakan  dua  kegiatan yang  tidak  dapat  dipisahkan,  secara  garis  besar  dapat  dikatakan  fungsi implementasi  merupakan  suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan ataupun  sasaran-sasaran  kebijakan  publik  diwujudkan  sebagai “outcome” (hasil akhir)  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  mewujudkan sarana-sarana tersebut.
Hoogwood, dkk, (Halking, 2005:55-56). Dalam melakukan implementasi kebijakan  diperlukan  beberapa  syarat  antara  lain  : Pertama, berkenaan  dengan jaminan  bahwa  kondisi  eksternal  yang  dihadapi  oleh  lembaga/badan  pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia  sumber  daya  waktu. Ketiga, apakah  perpaduan  sumber-sumber  yang
diperlukan  benar-benar  ada. Keempat, apakah  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  disadari  hubungan  kasual  yang  andal. Kelima, seberapa banyak  hubungan  kasulitas  yang  terjadi. Keenam, apakah  hubungan  saling ketergantung  kecil. Ketujuh, pemahaman  yang  mendalam  dan  kesepakatan terhadap  tujuan. Kedelapan ,  adalah  bahwa  tugas-  tugas  telah  dirinci  dan ditempatkan dalam urutan yang benar”.
Sementara itu menurut Dunn , (Halking, 2005:56) dalam mengembangkan tiga  pendekatan  evaluasi  implementasi  kebijakan  yaitu  evaluasi  semu,  evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Sedangkan jenis evaluasi yang mendapat sedikit  sekali  perhatian  adalah  evaluasi  lingkungan  kebijakan,  baik  dari  praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik.
Sesuai  dengan  beberapa  pendapat  diatas  dapat  dikatakan  bahwa, keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  dapat  dievaluasikan  dari  sudut kemampuannya dalam meneruskan/ mengoperasionalkan program-program yang telah  dirancang  oleh  pemerintah.  sebaliknya  keseluruhan  proses  implementasi kebijakan  dapat  dievaluasi  dengan  cara  mengukur  atau  membandingkan  antara hasil  akhir  dari  program-program  tersebut  dengan  tujuan-  tujuan  kebijakan. Sehingga memudah dalam pengambilam keputusan kebijakan.

## F. Public Service
Makna  public/publik  berasal  dari  bahasa  Inggris  publik  yang  berarti umum,  masyarakat,  negara.  Kata  publik  sebenarnya  sudah  diterima  menjadi bahasa  indonesia  baku  menjadi  publik  yang  berati  umum,  orang  banyak,  ramai. Terminologi  umum  dari  makna public  service atau  pelayanan  publik  menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan kebutuhan  masyarakat  oleh  penyelenggara  negara.  Negara  didirikan  oleh  publik
(masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  warga  negara  atas  barang, jasa,  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.Pelayanan  publik  yang  menjadi  fokus  studi  disiplin  ilmu  administrasi publik  di  indonesia,  masih  menjadi  persoalan  yang  perlu  memperoleh  perhatian dan  penyelesaian  Dengan  demikin  pelayanan  publik  adalah  pemenuhan keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  oleh  penyelenggara  negara.  Negara didirikan  oleh  publik  (masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan  agar  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Surjadi,  (2009:13)  mengatakan  bahwa  prinsip-prinsip  penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : 1). Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan  menjamin  terselenggaraannya  pelayanan  publik  sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan. 2). Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayaan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh impormasi mengenai  pelayanan  yang  diinginkan.  3).  Partisipatif  dimaksudkan  untuk mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaran  pelayanan  publik dengan  memperhatikan  anpirasi,  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat.  4). Akuntabiilitas  dimaksudkan  bahwa  proses  pelanggaran  pelayanan  publik  harus dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  5).  Kepentingan  umum  dimaksudkan  bahwa  dalam  pemberian pelayanan  publik  tidak  boleh  mengutamakan  kepentingan  pribadi  dan/atau golongan.  6).  Profesionalisme  dimaksudkan  bahwa  aparat  penyelenggara pelayanan  harus  memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  bidang  tugasnya.  7). Kesamaan  hak  dimaksudkan  bahwa  dalam  pemberian  pelayanan  publik  tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan stastus ekomoni. 8). Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa pemenuhan  hak  harus  seimbang  dengan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan. Baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
Dalam  upaya  mewujudkan  asas-asas  umum  kepemerintahan  yang  baik  serta prinsip-prinsip  pelayanan  publik  diperlukan  upaya  pengembangan  kelembagaan birokrasi  pemerintah,  SDM  aparatur  maupun  kualitas  proses  penyelenggaraan pelayanan  publik.    Menurut  Poltak,  (2006  :  6)  secara  teoritis,  tujuan  pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu  dituntut  kualitas  pelayanan  prima  yang  tercermin  dari  :1).  Trasnparansi.  2). Akuntabilitas.  3).  Kondisional.  4).  Partisipatif.  5).  Kesamaan  hak.  6). Keseimbangan hak dan kewajiban.
Pelayanan  birokrasi  terhadap  publik/masyarakat  sangat  penting  untuk  di bahas  dalam  setiap  perumusan  dan  penetapan  kebijakan  publik.  Hal  ini diharapkan  agar  dapat  mencegah  berlanjutnya  penyimpangan  dalam  pelayanan birokrasi. Birokrasi harus dihindarkan dari rancangan dari pihak-pihak yang tidak menghiraukan  kepentingan  publik  untuk  menjadikannya  sebagai power  center (pusat  kekuatan).  Reformasi  memberi  harapan  terhadap  pelayanan  publik  yang lebih  andil  dan  merata.  Harapan  demikian  dihubungkan  dengan  menguatnya control  masyarakat  dan  besarnya  kontribusi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.

## II. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN
Sementara  itu,  Guna  mengetahui  lebih  jelas  peranan  Partai  Demokrat dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  publik  di  Kabupaten Langkat,  dapat  di  jelaskan  dengan  kontribusi  yang  diberika  partai  demokrat dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai. Keberadaan  partai  demokrat  terutama  di  kabupaten  serdang  bedagai  telah  ikut dan  aktif    memberikan  pengaruh  dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan  publik  di  Kabupaten  tersebut.  Adapun  bentuk  kebijakan  publik  yang diberikan Partai Demokrat antara lain adalah berupa pengajauan dana, kebijakan pembanguan  jalan,  kebijakan  pertanian,  kebijakan  wisata  bahari,  dan  lain sebagainya.  Jika  dilihat  dari  fungsi  partai  politik  bahwa  Partai  Demokrat  selalu mengupayakan  untuk  memenuhi  tuntutan-tuntutan  masyarakat  agar  kebutuhan masyarakat dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.
Sebagai sebuah partai, Demokrat juga ikut memberikan sosialisasi politik dalam bentuk  kebijakan  kepada  masyarakat,  meskipun  Partai  Demokrat  belum sepenuhnya  aktif  dalam  memberikan  nilai-nilai  maupun  sikap-sikap  politik kepada  masyarakat,  akan  tetapi  keberadaan  Partai  Demokrat  terus  berusaha memberikan  perubahan-perubahan  yang  ada  di  tingkat  desa,  di  tingkat kecamatan, maupun ditingkat  kabupaten dalam memberikan kebijakan publik di kabupaten serdang bedagai.
Selain  itu  Partai  Demokrat  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  juga memberikan  pengaruh  seperti  pengawasan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik yang  diberikan  pemerintah.  Disamping  selalu    mendorong,  mengawasi  dan mendukung pemerintah dalam bentuk dukungan-dukungan agar pemerintah tidak lalai  dalam  tugasnya . Beberapa  sikap  atau  kontribusi  yang  diberikan  partai demokrat  antara  lain; Pertama ,  sikap  kritis  disalurkan  dan  dicerminkan  oleh wakil-wakil  partai  Demokrat  yang  terdapat  dalam  lembaga  legislatif. Kedua , Partai  Demokrat  dapat  menyuarakan  analisis  dan  sikap  kritisnya  melalui  jalur non  parlementer,  misalnya  dengan  jalan  diskusi  dan  debat  publik  tentang kebijakan pemerintah. Dapat  juga dilakukan melalui dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik. Pada  setiap  mengikuti  kegiatan-kegiatan  politik,  Partai  Demokrat  juga  memiliki harapan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kebijakan publik dapat  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dan  partai  politik  pada  dasarnya merupakan  sarana  penghubung  ( intermediary )  antara  masyarakat  dan  negara.
Sehingga,  apabila  ada  hal  yang  menjadi  pertentangan  atau  kesalahpahaman antara  masyarakat  dan  pemerintah    maka  dapat  dijembatani  oleh  partai  politik. Dengan  kata  lain,  Partai  Demokrat  dalam  hal  ini  menunjukan    perannya,  yaitu fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah serdang bedagai, baik melalui orang- orangnya yang duduk di DPRD atau yang berada di luar DPRD Kabupaten. Maka setiap anggota partai demokrat yang berada di DPRD kabupaten Serdang bedagai sangat  berperan  dalam  pembuatan  kebijakan.  Kebijakan  yang  dihasilkan pemerintah harus diluruskan atau diperbaiki jika tidak berpihak pada rakyat.
Partai demokrat juga ikut memberikan kontribusi dengan melakukan penyuluhan- penyuluhan  kepada  masyarakat  dalam  memberikan  kebijakan  publik  di Kabupaten  Serdang  Bedagai,  baik  penyuluhan-penyuluhan  tentang  kebijakan pertanian  organik,  wisata  bahari  di  daerah  pesisir  maupun  kebijakan-  kebijakan yang  lainnya.  Selain  itu  Partai  Demokrat  juga  memiliki  harapan  terwujudnya aspirasi  masyarakat  dalam  rencana  pembuatan  kebijakan  publik  di  Kabupaten Serdang  bedagai.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yanag  dilakukan,  bahwa  Partai demokrat  selalu  berjuang  dan  mengupayakan  untuk  memberikan  kepuasan kepada  masyarakat  meskipun  belum  sepenuhnya  kepuasan  masyarakat  itu terpenuhi.  Namun  demikian  Partai  Demokrat  terus  memiliki  harapan  supaya keinginan  masyarakat  dapat  disalurkan  atau  terpenuhi  dikemudian  hari.  Oleh karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  Partai  Demokrat  memiliki  harapan  dalam kegiatan  politik  terwujudnya  aspirasi  masyarakat  dan  mengupayakan  keinginan masyarakat dapat dilaksanakan.
Selai itu, Partai Demokrat juga selalu aktif dalam memberikan dukungan dan evaluasi  kepada Pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini  dapat  dijelaskan  berdasarkan  jawaban  responden  dari  wawancara  yang dilakukan  terhadap  seratus  orang  responden,  dengan  62%  setuju  terhadap pertanyaan  tentang  kontribusi  partai  demokrat..  Berdasarkan  hasil  wawancara dalam  penelitian  ini  bahwa  Partai  Demokrat    aktif  mengadakan sharing dengan pemerintah yaitu melalui anggota Dewan  yang ada di DPRD kabupaten serdang Bedagai,  sehingga  Partai  Demokrat  dengan  mudah  memberikan  masukan- masukan dalam bentuk kebijakan.
Partai  demokrat  juga  pernah  ikut  dalam  menyampaikan  inpirasi masyarakat kepada Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan hasil  wawancara  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  partai  Golkar menyampaikan  inspirasi  masyarakat  seperti  pembuatan  beberapa  peraturan daerah, pengajuan dana dan pengajuan pembanguna di tingkat daerah kabupaten Serdang Bedagai. Partai Golkar menunjukkan bahwa tujuan Partai Politik adalah memperjuangkan  cita-  cita  partai  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa,  dan  bernegara  serta  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Sementara  itu,  dalam  setiap  perencanaan  pembuatan  kebijakan  publik yang  ada  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  partai  Demokrat  juga  terlibat  aktif  di dalamnya.  Berdasarkan  wawancara  dalam  penelitian  ini  bahwa  setiap  anggota partai  politik  memiliki  forum  yang  disebut  Musbangkel/Des  (Musyawarah Pembangunan  Kelurahan/Desa)  dimana  seluruh  anggota  partai  politik  ikut menyelenggarakan  dengan  maksud  untuk  menjaring  aspirasi  masyarakat ditingkat  desa  yang  terakomodasi  dan  disini  juga  partai  politik  yang  ada  di tingkat  daerah  mengambil  bagian  untuk  mengajukan  pendapat  dalam mengusulkan  rencana  untuk  mendirikan  pembangunan,  baik  kepentingan masyarakat yang belum dapat disalurkan.

## I. PENUTUP
Keberadaan  Partai  politik  pada  dasarnya  merupakan  sarana  penghubung ( intermediary ) antara masyarakat dan pemerintah (negara). Sehingga, apabila ada hal  yang  menjadi  pertentangan  atau  kesalahpahaman  antara  masyarakat  dan pemerintah    maka  dapat  dijembatani  oleh  partai  politik.  Demikian  juga  dengan keberadaan  serta  fungsi  Partai  Demokrat  yang  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dalam  institusi  (kelembagaan)  sosial  yang  terorganisasi.  Keberadaan partai  Demokrat  berusaha  untuk  memproleh  serta  menggunakan  dan mempertahankan  kekuasaan  politiknya  supaya  dapat  mempengaruhi  kebijakan umum  (mengikat  masyarakat)  dalam  memberi  perubahan  pada  sistem  politik  di Kabupaten  Serdang  Bedagai  serta  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kontribusi Partai  Demokrat  dalam  memberikan  pengaruh  dalam  proses  pembuatan kebijakan  publik  membawa  dampak  yang  positif  kepada  masyarakat,  dimana partai  Golkar  selalu  mengupayakan  kepentingan  rakyatnya  misalnya  dalam pengajuan  dana  pembangunan,  Kebijakan  pertanian,  kebijakan  wisata  bahari yang harus disampaikan kepada pemerintah.
Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa,  Keterlibatan  Partai  Demokrat dalam memberikan pengaruh seperti pengawasan, dukungan dan motivasi kepada
pemerintah  daerh  serdang  bedagai  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik, merupakan  bentuk  dukungan  terhadap  Pemerintah  Serdang  Bedagai  dalam menjalankan  tugasnya,  sehingga  Pemerintah  tidak  lalai  akan  tugas  maupun janjinya  kepada  masyarakat.  Dalam  arti  lain,  Partai  Demokrat  ikut  mengkontrol kinerja  Pemerintah    dalam  memberikan  dan  menyalurkan  sikap  kritis  terhadap pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, Seta.2011. Pengantar Ilmu Politik . Bekasi:Indie Book Corner.
Kirbiantoro, S, dkk.2006. Pergulatan Ideologi Partai Politik Indonesia . Jakarta: PT Citra Mandala Pratama.
Koirudin.  2004. Partai  Politik  dan  Agenda  Transisi  Demokrasi .  Malang: Pustaka pelajar.
Putra,  Fadillah.  2003. Partai  Politik  &  Kebijakan  Publik .  Malang:  Pustaka Pelajar.
Sanit, Arbi. 2002. Sistem Politik Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Syafiie, Inu Kencana. 1997. Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: Asdi Mahasatya.
Wahab,  Abdul  Solichin.  2008. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang:
Pustaka Pelajar.
Perundang- undangan:
Undang- undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang- undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik