## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1623-1627 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.2998

## Kekuatan Hukum Kreditur Hak Tanggungan Peringkat Kedua dan Seterusnya
Nur Hidayati, Ana Silviana Universitas Diponogero Corresponding author: nurhidayati.2911@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com
Abstrak. Pada  dasarnya,  setiap  orang  di  perusahaan  menghadapi  berbagai  macam  kebutuhan  setiap  hari. Kebutuhan  tersebut  beragam,  ada  yang  perlu  diprioritaskan,  ada  yang  bersifat  sekunder,  dan  ada  pula  yang hanya  dapat  dipenuhi  kemudian.  Dalam  terjadinya  pembangunan  ini  tentunya  meningkatnya  juga  kegiatan industri  dan  perdagangan  mengakibatkan  peningkatan  dalam  sektor  dana,  dan  tidak  semua  pengusaha  itu memiliki  permodalan  yang  cukup.  Maka  dari  sinilah  terciptanya  suatu  transaksi  kredit.  Seiring  berjalannya transaksi kredit kadang kala terjadinya permasalahan salah satu contohnya kredit macet oleh debitur yang mana agunannya  telah  ditingkatkan  menjadi  peringkat  kedua,  dengan  berbagai  faktor  dikarenakan  debitur  tidak mampu  membayar,  dan  faktor  ekonomi  lainnya.  Tentunya  kreditur  harus  memiliki  kekuatan  hukum  dalam eksekusi  jaminan  tersebut.  Permasalahan  dari  penelitian  ini  ialah,  Kekuatan  Kreditur  Sebagai  Pemegang  Hak Tanggungan Peringkat Kedua dan Seterusnya Apabila Debitur Cidera Janji. Metode penelitian yang digunakan adalah  Metode  penelitian  normatif  melakukan  pendekatan  penelitian  yang  merupakan  pendekatan  perundang- undangan  &  konseptual.  Kesimpulan  hasil  penelitian  kekuatan  kreditur  sebagai  pemegang  hak  tanggungan peringkat  kedua  apabila  debitur  wanprestasi,  jadi  kekuatan  hukum  yang  dimiliki  kreditur  dalam  eksekusi jaminan  hak  tanggungan  peringkat  kedua,  kedua  belah  pihak  mempunyai  perjanjian  pokok  awal  yang mengikatkan  mereka,  pada  perjanjian  itu  yang  berisi  kesepakatan  antara  debitur  dan  kreditur  yang  dimana apabila  pihak  debitur  cidera  janji,  maka  kreditur  sebagai  pemegang  hak  tanggungan  peringkat  kedua  dan seterusnya memiliki kekuatan hukum yang kuat dan pengaruh yang besar.
Kata kunci : kekuatan hukum; kreditur; hak tanggungan
Abstract. Basically, everyone in the company faces various needs on a daily basis. These needs vary, some need to  be  prioritized,  some  are  secondary,  and  some  can  only  be  met  later.  In  the  course  of  this  development,  of course,  industrial  and  trade activities  resulted  in  an  increase  in  the  funding  sector,  and  not all  entrepreneurs had  sufficient  capital.  So  from  here  the  creation  of  a  credit  transaction.  As  credit  transactions  progress, problems sometimes occur, one of which is bad debts by debtors whose collateral has been upgraded to second place, with various factors because the debtor is unable to pay, and other economic factors. certainty that the creditor must have legal force in the execution of the guarantee. The problem of this research is, the strength of the creditor as the second rank mortgage holder and so on if the debtor is in default. The research method used is a normative research method using an approach that is an approach to applying laws and conceptualizing. The conclusion of the research is the strength of the creditor as the second rank mortgage holder if the debtor defaults, so the legal power of the creditor in the execution of the second rank mortgage guarantee, both parties have a basic agreement that binds them, in an agreement that contains an agreement between the debtor and creditor which if the debtor defaults, then the creditor as the second rank mortgage holder and so on has strong legal force and great influence.

## Keywords : legal force; creditors; mortgage right

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya, setiap orang di perusahaan menghadapi berbagai macam kebutuhan  setiap  hari.  Kebutuhan  tersebut beragam,  ada  yang  perlu  diprioritaskan,  ada yang bersifat sekunder, dan ada pula yang hanya dapat  dipenuhi  kemudian.  Kebutuhan  manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis: primer, sekunder dan  tersier.  Kebutuhan  utama  adalah  kebutuhan yang  harus  dipenuhi  setiap  hari,  seperti kebutuhan  akan  makanan,  minuman,  pakaian,
perlengkapan  mandi  dan  lain-lain.  Kedua, kebutuhan  sekunder,  yang  tidak  harus  dipenuhi setiap  hari,  tetapi  harus  dipenuhi  oleh  manusia, termasuk  peralatan  rumah  tangga  seperti  meja dan  kursi.  Tempat  tidur  dan  lain-lain.  Ketiga, kebutuhan  tersier.  Ini  adalah  kebutuhan  yang lebih  tinggi,  yang  cenderung  boros  dan  mahal, seperti rumah, mobil, kebun dan lain sebagainya (Supramono, 2013)
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional dan
merupakan  salah  satu  upaya  untuk  membangun masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Menurut hukum,  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai individu  dan  bisnis  membutuhkan  sumber  daya yang  sangat  besar.  Mereka  mempertahankan pembangunan  berkelanjutan  (Manurung  dan Rahardja, 2004). Dalam terjadinya pembangunan  ini  tentunya  meningkatnya  juga kegiatan industri dan perdagangan mengakibatkan  peningkatan  dalam  sektor  dana, dan  tidak  semua  pengusaha  itu  memiliki permodalan  yang  cukup.  Maka  dari  sinilah terciptanya suatu transaksi kredit atau yang biasa disebut  pinjaman  yang  diberikan  oleh  bank selaku kreditur kepada debitur.
Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 tentang perbankan mengatur pengaturan operasional  bank  konvensional  di  Indonesia. Singkatnya,  bank  memenuhi  kebutuhan  layanan perbankan  kepada  public  (Bahsan,  2012). Lembaga  tersebut  bertindak  sebagai  perantara bagi pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan  dana.  Oleh  karena  itu,  fungsi utama  bank  ialah  menerima  dan  menyalurkan kredit  dari  dan  untuk  masyarakat.  Transaksi kredit  yang  disebut  juga  perjanjian  kredit didasarkan  dengan  Undang-Undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  perbankan  dan  Undang- Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan.
Dalam  undang-undang  perbankan  tidak menjelaskan hubungan hukum pemberian kredit dengan  debitur  selaku  peminjam.  Salah  satu dasar  yang  diharuskan  adanya  suatu  perjanjian kredit  yaitu  Berdasarkan  pasal  1  angka  11 Undang-Undang  Perbankan  yang  menjelaskan Kredit  ialah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu  atas  dasar persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  Perjanjian  kredit  tersebut  dibuat  secara otentik  dan  bisa  juga  dibuat  secara  bawah tangan,  di  dalam  undang-undang  Perbankan sendiri  tidak  mengatur  perjanjian  kredit  dibuat secara  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  (Ikhrom dkk, 2022). Objek dari perjanjian kredit tersebut akan dijadikan hak tanggungan.
Berdasarkan  UU  Hak  Tanggungan,  Hak Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda yang  berkaitan  dengan  tanah,  yang  selanjutnya disebut  Hak  Tanggungan,  adalah  hak  jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap kreditor-kreditor  lain.  Sebagaimana  melihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Tanggungan dapat  terjadi  atas  suatu  objek  hak  tanggungan yang sama, bisa diletakkan lebih dari satu beban hak  tanggungan  untuk  satu  utang  yang  sama. Hak  tanggungan  tersebut  masing-masing  harus dituangkan dalam akta pemberian hak tanggungan sendiri-sendiri (Satrio, 2004). Dalam  perjanjian  kredit  sendiri  dapat  lebih dibebankan  hak  tanggungan  yang  mana  akan disesuaikan peringkatnya terhadap Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  menyesuaikan  data yang ada. Yang biasa disebut peringkat pertama peringkat kedua dan seterusnya.
Seiring  berjalannya  transaksi  kredit kadang  kala  terjadinya  permasalahan  salah  satu contohnya  kredit  macet  oleh  debitur  yang  mana agunannya telah ditingkatkan menjadi peringkat kedua,  dengan  berbagai  faktor  dikarenakan debitur  tidak  mampu  membayar,  dan  faktor ekonomi  lainnya.  Tentunya  kreditur  harus memiliki  kekuatan  hukum  dalam  eksekusi jaminan  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  kekuatan  hukum  kreditur sebagai  pemegang  hak  tanggungan  peringkat kedua dan seterusnya.

## METODE
Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan metode  penelitian  normatif  (normative  legal research) dengan melakukan pendekatan penelitian  yang  dipakai  adalah  pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  bahan  data  sekunder,  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan bahan hukum tersier.

## HASIL
Kekuatan  Kreditur  Sebagai  Pemegang  Hak Tanggungan  Peringkat  Kedua  dan  Seterusnya Apabila Debitur Cidera Janji
Sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  jaminan pelunasan utang menggunakan Hak Tanggungan memberikan suatu keistimewaan pada
krediturnya sebagai kreditur preferen. Berdasarkan  KUHPerdata,  kreditur  preferen merupakan  kreditur  yang  mempunyai  hak mendahului  karena  sifat  piutangnya  oleh undang-undang  diberi  kedudukan  istimewa. Pemegang Hak Tanggungan yang juga merupakan kreditur separatis mempunyai kedudukan  yang  dipisahkan  dari  kreditur- kreditur  lainnya  dalam  hal  terjadinya  suatu keadaan  pailit  yang  dialami  oleh  debitur perorangan  atau  badan  hukum  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Saraswati, 2015).
Perjanjian  pokoknya  merupakan  suatu perjanjian  utang-piutang.  Hutang  dan  tuntutan itu sendiri mungkin sudah ada atau belum, tetapi perjanjian  hutang  itu  harus  sudah  ada. Demikianlah,  maka  suatu  perjanjian  membuka kredit  yang  belum  dicairkan.  Perjanjian  pokok tidak  harus  dalam  bentuk  tertentu  dan  mungkin secara  hukum  lisan.  Tetapi  dari  sudut  pandang pembuktian,  kontrak  utang  harus  dibuat  secara tertulis  dan  sebaiknya  dibuat  secara  materiil (Perangin,  1991).  Dimana  suatu  perikatan  telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling)  antara  satu  orang  atau  lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer)  yang  menyatakan:  Pasal  1313 berbunyi  bahwa  suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih.
Pasal  1314  KUHPer  berbunyi  bahwa suatu  persetujuan  diadakan  dengan  cuma-cuma atau  dengan  memberatkan.  Suatu  persetujuan cuma-cuma  adalah  suatu  persetujuan,  bahwa pihak  yang  satu  akan  memberikan  suatu keuntungan  kepada  pihak  yang  lain  tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan  adalah  suatu  persetujuan  yang mewajibkan  tiap  pihak  untuk  memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum)  yang  ditimbul  dari  pihak-pihak  yang bersepakat.
Adapun  syarat  sahnya  perjanjian  Dalam Pasal  1320  KUH  Perdata  disebutkan,  untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:  (1)  sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya,  artinya  bahwa  para  pihak  yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju  mengenai  perjanjian  yang  akan  diadakan tersebut,  tanpa  adanya  paksaan,  kekhilafan  dan penipuan; (2) kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang  mengadakan  perjanjian  harus  cakap menurut  hukum,  serta  berhak  dan  berwenang melakukan  perjanjian;  (3)  mengenai  suatu  hal tertentu,  hal  ini  maksudnya  adalah  bahwa perjanjian  tersebut  harus  mengenai  suatu  obyek tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban.
Syarat  No.  1  dan  No  .2  disebut  dengan syarat  subyektif,  karena  mengenai  orang- orangnya  atau  subyeknya  yang  mengadakan perjanjian,  sedangkan  syarat  No.  3  dan  No.  4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari  suatu  perjanjian.  Jika  persyaratan  subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak berhak meminta pemutusan kontrak. Mereka yang tidak berbicara atau  yang  menyetujui  (mengizinkan)  secara mandiri  dapat  meminta  penghapusan.  Jadi, perjanjian  yang  telah  dibuat  itu  akan  terus mengikat  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas  permintaan  pihak  yang  berhak  meminta pembatalan tersebut.
Sedangkan  jika  persyaratan  obyektif yang  tidak  terpenuhi.  Dalam  hal  ini,  kontrak akan menjadi tidak valid atau batal demi hukum. Artinya  sejak  awal  tidak  ada  kesepakatan ataupun kontrak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  hak  dari penerima hak tanggungan untuk menjual barang Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal  6  dalam  hal  debitur  wanprestasi  yaitu berdasarkan  parate  eksekusi.  Parate  Executy dibenarkan oleh beberapa ahli hukum, termasuk pendapat  Herowati  Poesoko    Pada  bukunya, Pelaksanaan Hak Tanggungan Perorangan (Inkonsistensi UUHT, Benturan Norma,
Kesalahan), disunting oleh LaksBang PRESSindo  Yogyakarta  2007,  halaman  248. “Pasal  6  UUHT  dibuat  oleh  Kongres  sebagai pilar  utama  terkait  dengan  penyelesaian  cepat klaim  kreditur  (bank),”  ia  juga  menyatakan  di halaman  248  buku  yang  sama.  “Kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan  pelaksanaan  penjualan  objek  hak tanggungan  hanya  melalui  pelelangan  umum, tanpa  harus  meminta  fiat  Ketua  Pengadilan Negeri.” (Litigasi, 2022).
Mariam Darus Badrulzaman dan Sutarno  mengatakan  bahwa,  Parate  Eksekusi
merupakan  eksekusi  terhadap  obyek  hak tanggungan yang tidak memerlukan fiat eksekusi dari  Ketua  Pengadilan,  tetapi  dapat  dilakukan langsung  oleh  Kantor  Lelang  Negara,  karena Parate Eksekusi artinya menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknyatanpa  perantara  hakim.  Menjual  atas kekuasaan  sendiri  tersebut  diartikan  bahwa penjualan  dilakukan  menurut  cara  yang  diatur dalam  Pasal  1211  KUHPerdata,  yaitu  dilakukan dengan  bantuan  langsung  oleh  Kantor  Lelang Negara  tanpa  memerlukan  fiat  dari  Ketua Pengadilan (Ayuningtyas & Imanullah, 2017).
Titel  Ekesekutorial  yang  terdapat  dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk menjual objek  Hak  Tanggungan.  Dalam  hal  ini  kreditur pemegang  Hak  Tanggungan  harus  dilakukan eksekusi  terhadap  objek  Hak  Tanggungan melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan  ataupun  penjualan  di  bawah  tangan. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan  dengan melalui  pelelangan  umum, karena  dengan  cara  ini  diharapkan  dapat diperoleh  harga  yang  paling  tinggi  untuk  objek Hak  Tanggungan.  Kreditur  berhak  mengambil pelunasan  piutang  yang  dijamin  dari  hasil penjualan objek Hak Tanggungan.
Penjualan objek Hak Tanggungan secara di  bawah  tangan  ialah  penjualan  objek  Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan  pemberi  dan  pemegang  Hak Tanggungan,  jika  dengan  cara  penjualan  secara di  bawah  tangan  itu  akan  dapat  diperoleh  harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Hal ini  dilakukan  bilamana  penjualan  melalui pelelangan  umum  diperkirakan  tidak  akan menghasilkan  harga  tertinggi  (Usman,  2013). Berdasarkan  pasal  21  Undang-Undang  Hak Tanggungan  menegaskan  apabila  pemberi  Hak Tanggungan dalam arti debitur dinyatakan pailit, pemegang  Hak  Tanggungan  tetap  berwenang melakukan  segala  hak  yang  diperolehnya menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.  4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Ketentuan  dalam  pasal  ini  memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan  dengan  mengecualikan  berlakunya akibat  kepailitan  pemberi  Hak  Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan.

## SIMPULAN
Kekuatan  Kreditur  Sebagai  Pemegang
Hak Tanggungan Peringkat Kedua dan
Seterusnya  Apabila  Debitur  Cidera  Janji.  Jadi kekuatan hukum kreditur sebagai pemegang hak tanggungan  peringkat  kedua  dan  seterusnya, kedua  belah  pihak  memiliki  perjanjian  pokok awal  yang  mengikatkan  mereka,  dimana  di dalam  perjanjian  itu  berisi  tentang  kesepakatan antara debitur dan kreditur yang dimana apabila pihak  debitur  cidera  janji,  maka  pihak  kreditur mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan pengaruh  yang  besar  dan  kreditur  mempunyai kekuatan  eksekusi  melalui  pelelangan  umum, melalui  pengadilan  maupun  dibawah  tangan. Dan  juga  kreditur  berhak  atas  eksekusi  yang dilakukan  tanpa  harus  melalui  pengadilan umum,  yang  bisa  disebut  parate  eksekusi. Karena disebutkan di poin perjanjian awal yang mengikat  kedua  belah  pihak,  apabila  pihak debitur  cidera  janji  maka  pihak  kreditur  dengan cara  apapun  bisa  melakukan  eksekusi  jaminan. Jika jaminan itu sudah terjual maka kreditur hak tanggungan dari peringkat pertama dan seterusnya  berhak  mengambil  bagian  dari  hasil penjualan  dan  mengembalikan  sisa  dari  hasil penjualan tersebut kepada debitur itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda  Fitki  Ayu  Saraswati  2015,  Dilematis Eksekusi  Hak  Tanggungan  Melalui Parate  Executie  dan  Eksekusi  Melalui Grosse Akta, Jurnal Neliti , 2(2) Effendi  Perangin.  1991. Praktek  Penggunaan Tanah  Sebagai  Jaminan  Kredit ,  Jakarta: Rajawali Gatot Supramono. 1996, Perbankan dan Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  Yuridis , Djambatan, Jakarta
Ginati  Ayuningtyas  &  M.  Najib  Imanullah, 2017,  Tinjauan  Yuridis  Ekeskusi  Hak Tanggungan  Melalui  Penjualan  Di Bawah Tangan Sebagai Alternatif
Penyelesaian  Kredit  Macet  di  PD.  BPR Bank Klaten , Jurnal Repertorium , 4(1) Jono.  2019. Hukum  Kepailitan .  Jakarta:  Sinar Grafika J.  Satrio  2004, Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan ,
Bandung: Citra Aditya Bakti
Litigasi  “Eksekusi  Hak  Tanggungan”  2022,
https://litigasi.co.id/hukum-
bisinis/6/eksekusi-hak-tanggungan diakses  pada  Tanggal  1  Juni  2022Pukul 13.20 M. Bahsan, 2012, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit  Perbankan  Indonesia ,  Raja Grafindo Persada
Manurung,  Mandala  dan  Rahardja,  Prathama. 2004, Uang,  Perbankan,  dan  Ekonomi
Moneter .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Rachmadi  Usman,  2013. Hukum  Kebendaan , Jakarta: Sinar Grafika Teuku  Muhammad  Hari  Ikhrom  dkk,  2022,
Tugas  Dan  Wewenang  PPAT  Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Universitas Sriwijaya