## KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PUD) PASAR KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
(STUDI KASUS : PASAR SEI SIKAMBING, KECAMATAN MEDAN HELVETIA)
1* Veronica Butarbutar, 2 Mohammad Ridwan
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara - Indonesia
e-mail:
1* veronicabutarbutar21@gmail.com (corresponding author)
2 rangkuti.09@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to determine the performance of the Medan City Regional Public Market Company  in  managing  the  Sei  Sikambing  traditional  market.  This  research  is  useful  for providing  information  so  that  the  municipalities  can  manage  traditional  markets  and optimize  market  levy  revenues  to  increase  Regional  Original  Income.  This  research  uses descriptive  research  using  qualitative  analysis.  Data  collection  techniques  through observation, documentation, interviews, and literature review. The results of this study show that Medan City Market Regional Public Company is not optimal for the management of the Sei  Sikambing  market.  It  shows  performance  indicators,  namely  productivity,  service quality, and responsiveness. Productivity indicators are still not optimal because there are still some obstacles that have not been resolved, so the marketing fee revenue target has not been  met.  The  quality  of  the  services  provided  is  suf icient  but  needs  to  be  improved  by improving  market  facilities  and  infrastructure  that  support  improving  service  quality. Responsiveness is still less than optimal because all the needs required by traders cannot be fully addressed.  Apart  from  that,  the  Medan  City  Market  Regional  Public Company  faces several obstacles in managing the market, namely: 1) There are no regional regulations that have been passed regarding the management of street vendors, 2) the implementation of the duties of each market management authority is still not optimal, 3) the budget is not optimal. limited in supporting traditional market management.
Keywords: Public Management; Performance; Regional Public Company; Service Quality; Productivity
Diterima (Received) : 15-11-2023 Direvisi (Revised) : 31-12-2023 Disetujui (Approved) : 16-06-2024 Dipublikasi (Published) : 11-07-2024
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  banyak  pemerintah  daerah  yang  menghadapi  permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan yang semakin nyata dan aspirasi taraf hidup masyarakat  merupakan  permasalahan  yang  harus  diwaspadai  oleh  pemerintah  kota. Menurut  Caroliner  (2010),  Pemerintah  daerah  Wakil/Kota  harus  mampu  menggali peluang pembangunan dan batasan daerahnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Potensi daerah yang digali dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah  jual beli, yang memerlukan adanya pasar.
Pasar adalah sebuah alat yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk berdagang. Pasar tidak memiliki batasan geogra is  karena  tidak terbatas dan berfokus pada lokasi dan lokasi tertentu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan hambatan atau batasan geogra is serta batasan pertemuan atau pertemuan tatap muka dapat dihilangkan (Sukirno, 2011). Menurut Stanton (2000), pasar  juga  diartikan  sebagai  orang-orang  yang  mempunyai  uang  dan  kepuasan  serta kemauan untuk  membelanjakannya. Di era globalisasi yang semakin pesat, perlu adanya pengelolaan  pasar  khususnya  pasar  tradisional  agar  tidak  kalah  saing  dengan  pasar modern.  Salah  satu  penyebab  pasar  tradisional  tidak  berkembang  saat  ini  adalah buruknya  pengelolaan  pasar  tradisional,  buruknya  kondisi  kebersihan  pasar,  dan kurangnya  layanan  pendukung.  Fakta  ini  membuat  para  pengunjung  pasar  tradisional berpindah ke pasar modern, yang di dalamnya terdapat produk-produk berkualitas  dan pelayanan yang menyenangkan.
Pengelolaan pasar harus terus ditingkatkan, karena tujuan  pengelolaan  adalah untuk  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  dan  menjadikan  pasar  tradisional  mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia  Pedoman  Pembangunan  dan  Pengelolaan  Tempat  Komersial  no. 21/2021 memuat instruksi kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah, perusahaan negara,  perusahaan  daerah,  perusahaan  desa,  koperasi  dan/atau  swasta  untuk merangsang atau mengelola pembangunan/pasar dan dunia usaha. Tujuan diadakannya pasar tradisional adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang  ini  juga  mende inisikan  pengelolaan  pasar  tradisional  sebagai pengelolaan  pasar  yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan pengendalian.
Agar pasar dapat berfungsi dalam keseimbangan, diperlukan pengendalian. Tujuan dari pemerintahan ini adalah untuk menciptakan pasar yang dapat membuat pedagang kaya tanpa penipuan. Manajemen meliputi pengkoordinasian dan pengarahan pekerjaan orang lain agar pekerjaan terlaksana secara efisien dan efektif (Luluk, 2019). Mengelola pasar  adalah  tugas  pegawai  negeri.  Dalam  pelaksanaannya  tentu  saja  tidak  diatur langsung  oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi yang sebesar-besarnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya  berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan  untuk  mempercepat  pelaksanaan  pemerintahannya.  kesejahteraan  dengan memperbaikinya. pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. UU No. 23/2014  Menurut  Pemerintahan  daerah,  pemerintah  daerah  tidak  harus  membentuk Badan  Hukum  Umum  Daerah  (BUMD),  namun  BUMD  adalah  suatu  keadaan  yang menurutnya daerah  menjadi sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu wilayah di Indonesia yang diberikan yurisdiksi adalah Kota Medan. Kota Medan merupakan sebuah kota besar di Sumatera Utara. Penduduk Kota Medan sebagian besar berprofesi sebagai wirausaha, baik  di pertokoan maupun di mall, mall dan pasar
yang  ada  di  wilayah  Kota  Medan.  Berdasarkan  data  Perusahaan  Umum  Daerah  (PUD) Pasar Kota Medan terdapat 54 pasar tradisional di Kota Medan. Pasar tradisional tersebut terdiri  data  36  pasar  yang  memiliki  bangunan  dan  15  pasar  yang  tidak  memiliki bangunan. Ada 4 pasar yang tidak di kelola oleh PUD Pasar Kota Medan yaitu: Jl. Bulan, Jl. Pagaruyung,  Jl.  Semarang  dan  Jl.  Jangka.  Pasar  tradisional  yang  tersebar  di  beberapa wilayah  tidak  lepas  dari  berbagai  permasalah  dalam  penataan  dan  pembinaan  usaha pasar tradisional tersebut. Salah satunya yaitu Pasar Tradisional Sei Sikambing.
Lokasi Pasar Tradisional Sei Sikambing yang berdekatan dengan sejumlah pasar modern  menjadi  tantangan  tersendiri.  Hal ini  karena  pasar  modern  sering  mmemberi potongan harga sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli kebutuhan keluarga di  pasar  modern.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  memberikan  perhatian  khusus terhadap pengembangan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
Berikut adalah realisasi penerimaan anggaran baik secara harian maupun bulanan di Pasar Seikambing :

## Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pasar Anggaran 2022 Pasar Sei Sikambing Wilayah Cabang-II No Jenis Penerimaan Target Realisasi 1 Piutang tempat berjualan Bulanan Rp. 210.000.000 Rp. 94.696.700 2 Tempat berjualan harian Rp. 75.600.000 Rp. 78.788.900 3 Tempat berjualan bulanan Rp. 449.424.000 Rp. 292.348.800 4 Kebersihan harian Rp. 249.552.000 Rp. 239.703.600 5 Kebersihan bulanan Rp. 18.360.000 Rp. 6.175.000 6 Surat  Izin  Pemakaian  Tempat Berjualan Rp. 72.000.000 Rp. 65.826.700 7 Bea balik nama Rp. 18.000.000 Rp. 16.061.000 8 Fasilitas dan prasarana Rp. 8.400.000 Rp. 2.500.000 9 Sewa menyewa Rp. 1.200.000 Rp. 2.100.000 10 Jasa Parkir Rp. 78.000.000 Rp. 171.000.000 11 Jasa Jaga Malam Rp. 117.000.000 Rp. 128.500.000 12 Retribusi WC Rp. 21.600.000 Rp. 26.100.000
Sumber: PUD Pasar Kota Medan, 2023
Berdasarkan keterangan pada Tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena yang  terjadi  di  Pasar  Sei  Sikambing  selama  ini  adalah  Pemerintah  Kota  Medan  masih belum  mampu  meningkatkan  pendapatan  PAD  termasuk  retribusi  daerah  khususnya retribusi pasar. Dikatakannya, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pasar Sei Sikambing, perbedaan pajak dengan pelaksanaannya karena masih banyak wajib pajak yang  belum  membayar  sewa  toko  dan  warung.  Selain  itu,  pengelolaan  pasar  Sei sikambing masih perlu diperhatikan terutama dalam  hal sampah.  Pasar Sei Sikambing hanya  menyediakan  tempat  pembuangan  sampah  di  luar,  dan  tidak  rutin  di  angkut  sehingga menimbulkan  bau  sampah  yang  menyengat  dan  banyak  lalat.  Hal  ini  diungkapkan seorang penjual di Pasar Sei Sikambing, mengatakan:
“ Kondisi  di  dalam  pasar  sudah  bagus  tiap  hari  di  sapu  kok,  hanya  saja tumpukan sampah yang ada di TPA jarang diangkut sehingga menimbulkan bau bagi pembeli .” (Hasil Wawancara dengan Ibu Emma, 23 Maret 2023)
Selain  permasalahan  tersebut,  masih  ada  permasalahan  lain  diantaranya  adalah apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana di Pasar Sei Sikambing tidak ditangani cepat  oleh  pihak  PUD  Pasar,  Lokasi  parkir  yang  sempit  membuat  pelanggan  harus memarkirkan  kendaraannya  di  pinggir  jalan,  sehingga  sering  kali  menimbulkan kemacetan  dikarenakan  kondisi  jalan,
Beberapa  hal  itu  membuktikan  bahwa  pengelolaan  Pasar  Sei  Sikambing  masih minim. Meskipun pasar ini sudah dilakukan revitalisasi sejak tahun 2015 tetapi belum mampu  menaikkan  retribusi  pasar  diakibatkan  permasalahan  pengelolaan  pasar  yang belum  terselesaikan.  Penyebab  umum  yang  dapat  kita  tarik  dari  kurang  baiknya pengelolaan  pasar  adalah  tidak  adanya  kesadaran  dari  semua  pihak.  Bermula  dengan masalah sampah  dan  sarana  dan prasarana yang tidak ditangani dengan baik, kesadaran membayar retribusi rendah, kemampuan pengelola pasar yang terbatas, dan lain-lain.
Banyaknya  masalah  yang  terjadi  di  Pasar Sei Sikambing  tentu  memiliki  dampak besar yang berpengaruh pada perekonomian. Pengelolaan pasar memerlukan intervensi negara,  karena    kesejahteraan  masyarakat  dicapai  melalui  intervensi  negara.  Merujuk pada  Perwal  Kota  Medan  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Perusahaan  Umum  Daerah. Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan merupakan lembaga pengelola pasar tradisional. Dengan demikian, kinerja PUD Pasar Kota Medan dalam hal ini sangat penting mengingat  fungsi  dan  tugas  pokoknya  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan daerah khususnya  bidang pengelolaan pasar tradisional  Kota Medan. Sebagai lembaga pengelola pasar tradisional, PUD Pasar terpaksa harus memaksimalkan kinerjanya.
Pemerintah  Kota  Medan  berupaya  melestarikan  dan  mengembangkan  pasar tradisional  melalui  pengelolaan  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan  atau  pemeliharaan  pasar,  dan  pembiayaan  seperti  pendanaan  dan  tujuan PAD. Permasalahan yang terjadi di Pasar Sei Sikambing, menandakan bahwa pemerintah Kota Medan melalui Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan belum melaksanakan kinerjanya dengan baik.
Berdasarkan uraian masalah di atas maka perlu diteliti tentang kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan dalam pengelolaan pasar tradisional dengan melakukan studi kasus di Pasar Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia.

## TINJAUAN PUSTAKA Manajemen
Handoko  (2009:8)  mengartikan  “manajemen  sebagai  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengendalian  kegiatan  anggota  organisasi  serta penggunaan sumber daya organisasi dan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan  organisasi  yang  telah  ditentukan”.  Sedangkan  menurut  Hasibuan  (2013:1), “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses penggunaan sumber daya manusia dan  sumber  daya  lainnya  secara  efektif  dan  e isien”.  Kepemimpinan  bisa  disebut intangible karena tidak terlihat, namun hasilnya nyata, yaitu hasil kerja yang memadai, kepuasan pribadi, produk dan layanan yang lebih baik (Terry, 1992). Terry (1992:8) juga menyatakan  bahwa  “manajemen  mempunyai  empat  fungsi  yaitu  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian”. Keempat fungsi kontrol ini secara singkat dikenal sebagai POAC.

## Manajemen Publik
Menurut  Overman  (dalam  Keban,  2004:  85),  “administrasi  publik  adalah    studi multidisiplin  mengenai  aspek  umum  organisasi  dan  kombinasi  kegiatan  manajemen seperti  perencanaan,  pengorganisasian  dan  pengendalian  di  satu  sisi  dengan  sumber
daya  manusia,  keuangan  dan  fisik.  di  sisi  lain,  informasi  dan  politik”.  Sementara  itu, menurut  Shafritz  dan  Russel  (dalam  Keban,  2008:93),  administrasi  publik  diartikan sebagai “usaha seseorang untuk bertanggung jawab atas pengelolaan suatu organisasi”. Administrasi  publik  atau  yang  sering  juga  sering  disebut  dengan  “administrasi  publik adalah upaya negara untuk memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan  prasarana  yang  ada”  (Ghofur:  2014),  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa administrasi  publik  menitikberatkan  pada  bagaimana  organisasi  publik  melaksanakan kebijakan.  Perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  merupakan alat yang paling penting dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik atau publik.

## Kinerja Organisasi
Menurut Moeheriono (2012), “hasil adalah gambaran tingkat pencapaian suatu program tindakan  atau  kebijakan  dalam  mewujudkan  tujuan,  sasaran,  visi  dan  misi  organisasi melalui  perencanaan  strategis  organisasi.”  Namun  menurut  Mahsun  (2006:25),  “hasil merupakan  gambaran  tingkat  pelaksanaan    kegiatan/program  dalam  pelaksanaan tujuan,  sasaran,  misi  dan  visi  organisasi    dalam  perencanaan  strategis  organisasi.” Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah hasil nyata dari suatu organisasi, lembaga atau perusahaan berdasarkan nilai-nilai, tujuan atau visi dan misinya yang ditentukan oleh misi, program dan  tugas, kegiatan serta amanat dan fungsinya.
Menurut  Dwiyanto  (2006)  mengukur  kinerja         birokrasi  publik  adalah  dengan menggunakan indikator:
1. Produktivitas
Produktivitas  mengukur  efektivitas  dan  efisiensi    pelayanan  dengan membandingkan  input dengan output.
2. Kualitas Layanan
Kualitas layanan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai indikator kinerja organisasi.
3. Responsivitas Responsivitas  adalah  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  dapat  mengenali kebutuhan  masyarakat,  Menyusun  agenda  dan  prioritas  masyarakat  dengan mengembangkan  program-program  pelayanan  public  dan  menyesuaikan kebutuhan public serta aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas Responsibilitas  menjelaskan  tentang  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik yang  dilaksanakan  menurut  asas  administrasi  yang  baik  dan  benar  dengan kebijakan  organisasi  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  serta  peranan  pengawas dalam pelaksanaan tugas.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas  public  menunjukkan  seberapa  besar  tanggung  jawab  kepada pimpinan  maupun  kepada  pusat  daerah  terkait  hasil  kerja  yang  diperoleh dalam  kegiatan  organisasi  public  dengan  tujuan  untuk  mengutamakan kepentingan public

## Pasar Tradisional
Secara  umum  pasar  adalah  suatu  tempat  atau  proses  interaksi  antara  permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan)  suatu barang atau jasa tertentu, sehingga pada akhirnya  dapat  ditentukan  harga  keseimbangan  (harga  pasar)  dan  volume  yang diperdagangkan (Widoatmodjo, 2015). Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat
bertemunya  penjual  dan  pembeli  yang  ditandai  dengan  adanya  transaksi  atau perundingan  secara  langsung,  bangunan  terdiri  dari  lapak,  los,  akses  yang  lebih  luas kepada produsen dan lapangan terbuka bagi penjual dan pemimpin pasar (Aziz, 2008). Dapat disimpulkan bahwa pasar juga berfungsi sebagai ruang publik untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari  masyarakat.  Sebagian  besar  usahanya  terdiri  dari    kebutuhan sehari-hari dan  harga yang relatif murah.

## Perusahaan Milik Daerah
Menurut Manullang (1996) dalam (Tangkillisan, 2005) menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan perekonomian daerah  dan  meningkatkan  pendapatan  daerah,  dimana  tujuan  utama  Badan  Usaha Daerah  bukanlah  mencari  keuntungan,  melainkan  menghasilkan  jasa-jasa  dan menghasilkan pelayanan umum serta mengembangkan perekonomian daerah. cara ini. bahwa perusahaan daerah mempunyai dua tugas, maka keseimbangan antara kegiatan sosial dan ekonomi harus terjamin”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  deskriptif  kualitatif.  Penentuan informan    penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling. Menurut  Sugiyono  (2016),  purposive  sampling  adalah  suatu  teknik  pemilihan  data berdasarkan aspek-aspek tertentu dimana peneliti menentukan terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai dan siapa yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diinginkan.  belajar  Alasan  penggunaan  teknik  purposive  sampling  adalah  untuk mengumpulkan  data  secara  objektif,  dengan  asumsi  data  yang  dikumpulkan  mewakili peneliti,  sehingga  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  secara  proporsional  demi keakuratan penelitian. Sumber data  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Teknik analisis data  penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam SNI 8152:2021 terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pasar rakyat Indonesia,  yaitu:  syarat  umum  yang  meliputi  lokasi  pasar,  kebersihan  dan  kesehatan, serta  keamanan  dan  kenyamanan,  kemudian  syarat  teknis  yang  meliputi  pasar  dan aksesibilitas.  dan  zonasi,  inspeksi  lokasi  pengukuran  dan  konsultasi  akhir,  terakhir persyaratan  pengelolaan  yang  mencakup  prinsip  pengelolaan  pasar,  pemberdayaan pedagang, dan pengembangan pasar. Namun  Pasar Sei Sikambing belum menerapkan persyaratan penerapan SNI 8152:2021. Untuk melihat bagaimana kinerja PUD Pasar Kota Medan  dalam  pengelolaan  pasar  tradisional    digunakan  indikator  kinerja    Dwiyanto (2006:5) yaitu produktivitas, kualitas pelayanan dan daya tanggap.

## Produktivitas
Menurut Dwiyanto (2006:5), “produktivitas pada dasarnya  dipahami sebagai hubungan antara input dan output”. Suatu organisasi dianggap produktif ketika mencapai tujuannya dan  hal  ini  dilakukan  dengan  mengubah  input  menjadi  output  dengan  biaya.  Dalam penelitian  ini  produktivitas  PUD  Pasar  Kota  Medan  memasukkan  pelayanan  sebagai indikator kinerja penting dengan hasil yang diharapkan. PUD Pasar Kota Medan berupaya menjadi  penyelenggara  dan  pengawas  kegiatan  teknis  operasional  pengelolaan pembayaran  pasar dalam melaksanakan tugasnya.  Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan  dengan  kepala  bagian  perencanaan  dan  pengembangan  pemasaran,  tujuan organisasi pemasaran adalah meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui pelayanan yang baik dan bermutu. Jadi dapat disimpulkan bahwa PUD Pasar Kota Medan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan baik dan berkualitas, seperti pelayanan yang cepat, sehingga  dengan  meningkatkan  pelayanan  tersebut  pembeli  merasa  puas  ketika berbelanja di pasar tradisional.
Diperlukan hasil yang benar-benar baik dalam pemungutan pajak agar dapat efisien dan  efektif  dalam  memungut  pembayaran  serta  dapat  memuaskan  masyarakat  sebagai pelanggan.  Namun,    layanan  penggantian  seringkali  tidak  efisien  dan  efektif  karena terbatasnya  dana,  personel,  dan  peralatan    pemerintah.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan pengelola pasar, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya pembayaran retribusi pasar, seperti keterlambatan pembayaran retribusi oleh pedagang, faktor cuaca dan kepercayaan petugas dalam memungut retribusi.

## Responsivitas
Mengukur  efektivitas  birokrasi  publik  tidak  cukup  dari  segi  metrik  terkait  birokrasi seperti e isiensi dan efektivitas, namun juga diukur dari metrik terkait pengguna layanan seperti kepuasan, akuntabilitas, dan daya tanggap pengguna layanan (Dwiyanto, 2006). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar Sei Sikambing dapat disimpulkan bahwa pengelola pasar  melaksanakan  pengelolaan pasar sesuai dengan tugas pokok dan tugasnya,  sehingga  memudahkan  pengalihan  imbauan  dan  pengaduan  terkait pengelolaan pasar oleh para pedagang. . . dan pengunjung pasar. Sikap ramah tamah ini tentunya  sangat  penting  untuk  menyusun  kebijakan  yang  tepat  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  ada,  sehingga  setiap  permasalahan  dapat  cepat  terselesaikan  dan juga  memberikan  kepuasan  bagi  para  pedagang  dalam  memenuhi  kebutuhannya. pengelolaan pasar dimana instansi terkait merespon dengan cepat kebutuhan pedagang untuk menjaga pasar tetap sibuk dan mampu menjalankan fungsi pasar tradisional, yaitu. memahami fungsi dan peran pasar tradisional yang unik dan kompetitif. termasuk dalam perencanaan manajemen pemasaran tradisional.
Berdasarkan  keluhan  para  pedagang  dan  pengunjung  pasar,  keinginan  dan keluhan  mereka  tidak  tersampaikan  sepenuhnya  karena  organisasi  pengawas perdagangan  tidak  mencakup  seluruh  pedagang.  Respon  pemerintah  melalui  instansi terkait  terkoordinasi dengan baik, namun respon terhadap keluhan  pedagang  masih rendah.  Hal  ini  terlihat  dari  lambatnya  penanganan  kawasan  yang  rusak,  kurangnya strategi pemerintah dalam pengembangan pasar, sehingga  pasar tradisional sangat sepi, harga  sewa  kios  yang  mahal  tidak  sebanding  dengan  pendapatan  yang  diperoleh pedagang.

## Kualitas Layanan
Menurut Dwiyanto (2006), Keuntungan penting dari penggunaan kepuasan masyarakat sebagai ukuran hasil adalah bahwa informasi tentang kepuasan masyarakat  seringkali tersedia  dengan  mudah  dan  murah.  Informasi  mengenai  kepuasan  terhadap  kualitas pelayanan seringkali  diperoleh dari media  atau debat publik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengelola  pasar,  pengembangan  dan perencanaan  pasar,  diketahui  bahwa  penyebabnya  adalah  keterbatasan    sumber  daya manusia  dan  ahli  pengelolaan  pasar,  kualitas pelayanan  belum mencapai  tingkat  yang diinginkan  oleh  pedagang,  karena    petugas  bergantung  pada  tempat  yang  ada  dan infrastruktur,  tidak  semua  permasalahan  dapat  diatasi  di  Pasar  Sei  Sikambing,  hal  ini dikarenakan pihak dinas terus mengkaji permasalahan mana yang perlu segera diatasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produktivitas  PUD Pasar Kota Medan  dalam  mengelola  pasar  pada  pangsa  pasar    Pasar  Sei  Sikambing  masih  belum optimal  dan  perlu  ditingkatkan.  Target  pembayaran  pasar  ditetapkan  tidak  tercapai karena petugas tidak maksimal memungut retribusi dari  pedagang.
Responsivitas  dalam  pengelolaan  Pasar  Sei  Sikambing  masih    kurang  optimal dikarenakan  kebutuhan  para  pedagang  belum  terpenuhi.  hal  ini  dilihat  dari  keluhan- keluhan  dari  para  pedagang  yang  lambat  direspon  oleh  pengelola  pasar.  Pengawasan yang rutin dilaksanakan di pasar sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun hambatan yang dimiliki adanya kurangnya sumber daya manusia anggaran yang terbatas untuk  mengelola  pasar  tradisional  di  Kota  Medan  sehingga  terjadinya  ketimpangan pelayanan
Berdasarkan  kesimpulan  hasil penelitian,  peneliti dapat memberikan beberapa saran mengenai manajemen pemasaran perusahaan saham gabungan di pasar regional. (Studi Kasus: Pasar Sei Sikambing).
1. PUD  Pasar Kota  Medan  lebih  meningkatkan  produktivitas,  kualitas  layanan  dan responsivitas. Dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja yang baik
2. PUD  Pasar  Kota  Medan  meningkatkan  lagi  pengawasan  secara  intensif  dan memberitahukan  kepada  para  pedagang  agar  para  pedagang  mengikuti  aturan demi kenyamanan bersama.
3. Pengelolan  Retribusi  pasar  ke  depan  harus  dimaksimalkan  agar  realisasi pendapatan retribusi pasar  mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan pendapatan daerah.
4. Pemerintah Kota Medan segera mengesahkan Peraturan No. 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi dan Aktivitas Pedagang Kaki Lima sehingga dapat mewujudkan penataan PKL lebih baik lagi.
5. Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  berkontribusi  untuk  menyediakan  pemasok barang-barang  yang  dijual  agar  para  pedagang  mendapatkan  harga  yang  lebih murah dan dapat berdaya saing dengan pasar-pasar modern.

## DAFTAR RUJUKAN
Aziz, A. (2008). Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta : Graha Ilmu Caroline,  C.  (2010).  Potensi  Kecamatan  Salem  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah. Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan , 11 (1), 73-97.
Dwiyanto, A.(2006), Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: UGM Press. Ghofur. (2014). Manajemen Publik pada Pemerintah, Jakarta : Bumi Angkasa. Handoko, T. H. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Hasibuan, M. S. (2017). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Keban,  Y.  T.  (2004).  Pokok-pokok  pikiran  perbaikan  sistem  manajemen  SDM  PNS  di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , 8 (2), 15-33.
Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu.
Gava Media, Yogyakarta
Mahsun, M. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: BPFE Yogyakarta. Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT Raja Gra indo Persada.
Natika,  L.  (2017).  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pengelolaan  Pasar  Baru Subang. JIA Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB , 19 (1), 38-55.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2021 tentang Perusahan Umum Daerah Kota Medan Stanton,  W.  (2000). Prinsip  Pemasaran  Jilid  I  ;  Penerjemah Yohanes Lamarto.  Jakarta  : Erlangga Sugiyono. (2016). Metode Penelitian KualitatiF. Bandung: Alfab Sukirno, S. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar Cet ke-20. Jakarta : PT.RajaGra indo Tangkillisan, H. N. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Terry , G. R. dan Leslie W. R. (1992). Dasar-Dasar Manajemen. G.A Ticoalu. 2000. Jakarta: Bumi Aksara
Widoatmodjo, S. (2015). Pengetahuan Pasar Modal, Jakarta : Gramedia