## Jalaluddin

## KEDUDUKAN WAKAF ASURANSI JIWA DALAM ISLAM

## Jalaluddin
Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Korespondensi Penulis: jalaluddin.hoessien@ar-raniry.ac.id

## Abstract
Life insurance waqf is one of the waqf planning methods by making an official/legal will of property ownership by giving the waqf concerned in the event of risk/death with the approval of the heirs. However, they can still enjoy the benefits of the waqf assets as long as the wakif is still alive for the wakif  family,  the  public  interest  of  the insurance  policy  value at  maturity  in  accordance  with the provisions of the money waqf fatwa. Islamic life insurance waqf in Indonesia, namely waqf of the benefits of investment and sharia insurance coverage benefits at the same time, by submitting the policy as a form of waqf contract to Nazhir. In this case, people who have unit-linked life insurance policies from insurance companies that have sharia products after they are made into policies and become securities, the benefits or the sum assured and other benefits will be donated. The purpose of this study is to find out how the position of Islamic life insurance waqf in Islamic law according to the Hanafi School. The research method used is normative-empirical qualitative for the benefit of the maqashid sharia. As for the results of the research in legal action, according to the Hanafi school, it  is  more  flexible  because  waqf  objects  (a'in)  can  move  temporarily  and  permanently,  even ownership  is  still  by  the  waqif.  The  conclusion  is  that  the  ownership  of  waqf  property  cannot  be separated from the owner, instead they can take and sell it, meaning that the consequence of waqf is only the contribution of benefits. According to the Hanafi school of thought, the way to preserve waqf objects/objects such as money/sharia life insurance is by means of mudharabah or substitution with eternal goods with risk mitigation. Waqf insurance is a prior plan with a promise contract (wa'ad) and  is fulfilled  after  it becomes the  property  of the  participant/waqif,  meaning that  with  movable object waqf such as life insurance, you do not have to wait to be rich before waqf. Moreover, waqf can be temporary (mu'aqqad) or forever (mu'abbad) but the benefits are forever (mu'abbad). Seeing the current world condition that is hit by a crisis, from various literature studies and field research including interviews and observations, the researcher concludes that the view of the Hanafi School of Law is suitable to be applied.
Keywords: life insurance waqf law, the Hanafi school of thought, maslahah

## Abstrak
Wakaf  asuransi  jiwa  adalah  salah  satu  metode  perencanaan  wakaf  dengan  cara  membuat suatu  wasiat  secara  resmi/legal  dari  kepemilikan  harta  dengan  memberikan  wakaf  yang bersangkutan disaat terjadi risiko/wafat atas persetujuan ahli waris.  Akan tetapi masih bisa menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut masih hidup untuk keluarga wakif, kepentingan umum dari nilai polis asuransi saat jatuh tempo sesuai dengan mengacu pada ketentuan fatwa wakaf uang. Wakaf asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu mewakafkan hasil manfaat dari investasi dan manfaat pertanggungan asuransi syariah sekaligus, dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada nazhir. Dalam hal ini masyarakat  yang memiliki  polis asuransi  jiwa unit link dari perusahaan asuransi  yang memiliki  produk  syariah  setelah  dijadikan  polis  dan  menjadi  surat  berharga  maka

## Jalaluddin
manfaatnya  atau  uang  pertanggungannya  dan  manfaat  lainnya  itu  yang  akan  diwakafkan. Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  kedudukan  wakaf  asuransi  jiwa syariah  dalam  hukum  Islam  menurut  Mazhab  Hanafi.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  normatif-empirik  untuk  kemaslahatan  dengan  patokan  maqashid  syariah. Hasil penelitian menemukan bahwa secara perbuatan hukum menurut mazhab Hanafi lebih fleksibel  karena  bisa  wakaf  benda  ( a’in )  bergerak  bisa  sementara  dan  selamanya  bahkan kepemilikan  masih  oleh  pewakif.  Kesimpulannya  bahwa  kepemilikan  harta  wakaf  tidak lepas dari pemiliknya, malah dapat mengambil dan menjualnya,  artinya konsekuensi  wakaf hanya  kontribusi  manfaat  saja.  Masih  menurut  Imam  Mazhab  Hanafi  cara  pengekalan objek/benda  wakaf  seperti  uang/asuransi  jiwa  syariah  dengan  cara  mudharabah  atau substitusi  dengan  barang  yang  kekal  dengan  mitigasi  risiko.  Wakaf  asuransi  adalah perencanaan  lebih  dahulu  dengan  akad  janji  (wa’ad)  dan  ditunaikan  setelah  sah  menjadi milik  peserta/waqif,  artinya  dengan  wakaf  benda    bergerak  seperti  asuransi  jiwa  tidak menunggu kaya dulu baru wakaf. Apalagi wakaf bisa untuk sementara waktu ( mu’aqqad ) atau selamanya  ( mu’abbad ) tetapi  manfaat  untuk selamanya ( mu’abbad ).  Melihat  kondisi dunia sekarang yang dilanda krisis, dari bermacam studi literature dan penelitian lapangan ( field research ) meliputi wawancara dan observasi maka  peneliti menyimpulkan pandangan Imam Mazhab Hanafi cocok diterapkan.
Kata kunci: hukum wakaf asuransi jiwa, pandangan mazhab Hanafi, maslahah

## PENDAHULUAN
Wakaf merupakan salah satu instrument dalam khazanah Islam dalam bidang sosial- ekonomi  yang  belum  optimal  dikembangkan  di  Indonesia.  Padahal  wakaf  dapat  menjadi salah satu solusi dalam usaha penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. Dimana wakaf mempunyai  peran  penting  untuk  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang  baik,  secara sosial  mempunyai  peran  dalam  segala  kondisi  perekonomian  dan  kehadiran  wakaf  secara ekonomi  juga  meningkatkan  taraf  hidup.  Apalagi  dimasa  pandemi  covid  19  yang meluluhlantahkan ekonomi dunia tanpa kecuali.
Kisah  wakaf  produktif  di  zaman  Rasulullah  SAW  dan  para  sahabat  dapat  dibaca dalam sejarah dunia Islam bahwa wakaf sudah  dikenal dan disyariatkan setelah beliau dan beberapa sahabat di Madinah tepatnya pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat wakaf yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam ( fuqaha ) tentang siapa yang pertama kali  yang  melaksanakan  syariat  wakaf.  Menurut  sebagian  para  pendapat  ulama  yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik beliau yang dibeli dari anak yatim Bani Najjar dengan harga delapan ratus dirham.  Selanjutnya  Rasulullah  mewakafkan  tanah  tersebut  untuk  pembangunan  masjid,

## Jalaluddin
yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Peristiwa ini menjadi kisah pertama dalam kajian-kajian wakaf ini merupakan peristiwa pertama wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW  yang  kemudian  ajaran  ini  di  ikuti  oleh  para  sahabat,  wakaf  jenis  ini  paling  banyak terdapat di Indonesia.
Fakta  sosial-ekonomi  dari  masa  Rasulullah  SAW  sampai  berakhir  Khilafah  Turki Usmani  sekitar  tahun  1924,  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  adalah  wakaf.  Praktik wakaf yang dimulai tahun 2 hijriah abad ke 7 masehi oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan generasi selanjutnya sampai berakhirnya kekhalifahan  Islam mengalami masa  kejayaan  selama  7  abad  lamanya.  Walau  dalam  sejarah    ada  penafian  pemikiran khususnya ekonomi Islam dalam sejarah ilmu ekonomi, yaitu suatu kesenjangan besar ( great gap ) yang dianggap masa kegelapan ( dark age ), JA Schumpeter (1954)  adalah sesuatu yang tidak  obyektif.  Sementara  kaum  Scholastic  seperti  ST  Thomas  (1223-1274  M)  salah  satu peletak ekonomi kapitalis dan praktik endowment baru dilaksanakan pada 1502 M oleh Lady Margaret Beaufort, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa peradaban Islam lebih dulu mencapai  kemajuan dari peradaban Barat.  Harus diakui bahwa bangsa Barat  saat  ini jauh lebih  unggul  dari  umat  Islam  dalam  segala  hal,  ini  jelas  sumber  dari  endowment  yang konsepnya  ada  kesamaan  dengan  wakaf  untuk  biaya  pendidikan,  penelitian  mempunyai kontribusi besar.
Kampus  top  dunia  didanai  wakaf,  sejak  wakaf (endowment) dipraktikkan  sebagai penopang pendidikan di Barat, pada 1502 Masehi oleh Lady Margaret Beaufort, Countess of Richmond (Pangeran wanita) atau nenek Raja Henry VIII, di Universitas Oxford (Lady Margaret Profesor of Divinity) dan Cambridge (Lady Margaret Profesor of Divinity), wakaf di  Barat  hingga  kini  menjadi  motor  penggerak  penting  kemajuan  pendidikan,  terutama perguruan tinggi. Lembaga akademis, seperti perguruan tinggi dan universitas di Eropa dan Amerika, menggunakan dana wakaf untuk membiayai biaya operasional universitas. Selain itu, dana wakaf juga digunakan untuk membiayai setiap lembaga yang ada di Universitas, contohnya  untuk  pemberian  beasiswa.  Besaran  wakaf  dari  universitas  top  dunia  ini bervariasi,  namun  yang  pasti  pengelolaan  dana  wakaf  pendidikan  di  dunia  Barat  berjalan maksimal.  Hal  ini terbukti dengan banyaknya universitas top  dunia yang  dikelola dengan sistem wakaf pendidikan  Wakaf pendidikan di  dunia Barat  meliputi  sarana dan prasarana

## Jalaluddin
pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, guru besar ( chaired professorship) , beasiswa dan riset bidang kemanusiaan.
Kita  merasa  silau  dengan  berbagai  fasilitas  yang  dipunyai  kampus-kampus  luar negeri  seperti  laboratorium  yang  lengkap  serta  perpustakaan  yang  mempunya  bermacam judul  buku,  ternyata  semua  itu  karena  dana  wakaf  tapi  mereka  menamakan  dengan endowment fund . Berikut dana abadi/wakaf  5 universitas di Amerika pada akhir tahun 2016 tercatat sebagai berikut: 1) Harvard University kekayaan endowment fundnya sebesar 35,6 miliar dolar; 2) Yale University sebesar 20,7 miliar dolar; 3) Priceto University sebesar 18,8 miliar  dolar;  4)  Stanford  University  18,7  miliar  dolar;  dan  5)  Massaschussets  Institute  of Technologi sebesar 10,8 miliar dolar (Tanjung, 2020).
Pemerintah  harus  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk  menggerakkan  wakaf dengan  progran  yang  terstruktur  dan  terukur.  Belajar  dari  pengalaman  masa  lalu  dan sekarang seperti Pemerintahan Mesir pernah mengalami masa sulit dan solusinya meminjam dana ke Universitas Al-Azhar yang telah lama menjalankan konsep wakaf produktif melalui kebun-kebun kurma yang luas. Hasil dari wakaf itu dipergunakan untuk biaya operasional kampus  tersebut.  Dampaknya  para  mahasiswa  tidak  perlu  membayar  uang  kuliah,  malah dapat  bea  hidup  selama  pendidikan  baik  warga  negaranya  dan  seluruh  dunia  termasuk Indonesia  menikmatinya.  Selain  itu  juga  dosen-dosen    dan  karyawan  universitas  untuk penelitian juga dibayar dengan tinggi dari manfaat wakaf produktif tersebut hingga kini.
Realita yang ada bahwa jumlah aset wakaf benda tidak bergerak di Indonesia dalam perkembangannya kurang baik secara kuantitas dan kualitas, akan tetapi penerima manfaat ( mauquf ala’ih ) wakaf bertambah. Bukan saja untuk kepentingan fisik untuk ibadah mahdah dan ghairu  mahdah ,  tetapi  wakaf  juga  menjadi  modal  untuk  membangun  lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa serta infrastruktur komersil lainnya., apalagi masa ekonomi sulit. Permasalahan utama adalah harta wakaf yang ada kurang produktif, padahal manfaat sangat  diharapkan oleh pewakaf ( wakif )  dan penerima manfaat baik keluarga dan masyarakat umum. Ekspektasi wakif dan penerima manfaat kurang dirasakan, karena salah satu faktor adalah pengembangan tidak maksimal ke sektor tersebut yang disebabkan oleh kurangnya dana yang tersedia, sumber pendanaan baru dan sumber daya manusia.

## Jalaluddin
Bertolak  belakang  dengan  ekspektasi  tujuan  awal  dari  wakaf  sebagai  instrumen sosial-ekonomi yang berkelanjutan yaitu untuk kemaslahatan umum, maka diperlukan upaya mencari solusi-solusi baru. Salah satu solusi adalah sinergi wakaf dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan atau non perbankan seperti asuransi yang sudah teruji dan dalam hal  investasi  dan  mitigasi  risiko  serta  profesional.  Pemerintah  Indonesia  telah mempersiapkan  sebagai  landasan  dasar-dasar  wakaf  uang/tunai  yang  berupa  Peraturan Perundang-undangan  (Ghofur,  2005),  diantaranya:  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tahun 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf, Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang, Keputusan Menteri Agama Nomor 92-96 tentang Penetapan  5  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  menjadi  Lembaga  Keuangan  Syariah- Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Bergerak  Berupa  Uang, Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI  Nomor  106  tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018.
Adanya  ketentuan  hukum  positif  tersebut,  maka  gerakan  wakaf  yang  banyak mendapat  perhatian  para  cendikiawan  ( ulama-umara )  dan  praktisi  saat  ini  adalah  wakaf benda bergerak  seperti wakaf tunai (cash waqf ), diantara bentuknya berupa wakaf uang atau wakaf melalui uang yang juga pernah berkembang dengan baik  pada masa Bani  Mamluk dan Turki Usmani. Setidaknya ada tiga hal dalam penelitian ini yaitu: wakaf,  wasiat dan asuransi jiwa, walaupun point yang pertama dan kedua tentu sudah sangat familiar dalam masyarakat,  akan  tetapi  tidak  dengan  asuransi  jiwa  atau  gabungan  wakaf  asuransi  jiwa. Sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa  asuransi  tidak  diajarkan  pada  era  Rasulullah SAW,  hal  inilah  yang  menjadikan  polemik  dan  problematika  pada  masyarakat  umum, khususnya  bagi  masyarakat  yang  memiliki  pengetahuan  sedikit  mengenai  agama  Islam. Islam tidak melarang untuk tidak mempunyai asuransi. Asuransi boleh dimiliki asalkan dana yang  sudah  terkumpul  pengelolaannya  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariat  Islam. Mengenai  hal  tersebut  telah  selesai  saat  ini,  semenjak  dikeluarkan  fatwa  MUI  Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Dari fatwa-fatwa tersebut dan jika

## Jalaluddin
disinergikan  dengan  wakaf  asuransi,  bagaimana  kedudukan  wakaf  asuransi  jiwa  dalam Hukum Islam menurut Mazhab Hanafi?
Wakaf  asuransi  jiwa  adalah  salah  satu  metode  perencanaan  wakaf  dengan  cara membuat suatu wasiat secara resmi/legal dari kepemilikan harta dengan memberikan wakaf yang bersangkutan disaat terjadi risiko/wafat atas persetujuan ahli waris.  Akan tetapi masih bisa  menikmati  manfaat  dari  aset  yang  diwakafkan  tersebut  selama  wakif  tersebut  masih hidup  untuk  keluarga wakif, kepentingan umum dari nilai  polis asuransi saat  jatuh tempo sesuai dengan mengacu pada ketentuan fatwa tersebut.
Disebabkan  luasnya  permasalahan,  maka  perlu  pembatasan  dalam  penelitian  ini berdasarkan  dari  bobot  identifikasi  masalah  yang  ditemukan  dari  faktor-faktor  kendala terlaksananya  optimalisasi  wakaf  tunai/asuransi  jiwa  terhadap  kemaslahatan  umum.  Dari pengamatan  langsung  peneliti,  adapun  hal  yang  mengakibatkan  kurang    tumbuh  dan berkembangnya  wakaf  uang  seperti  yang  diharapkan  walaupun  hukum-hukum positif/peraturan perundang-undangan sudah mulai sejak tahun 2002. Salah satu isi adalah membolehkan masyarakat berwakaf dalam bentuk asuransi jiwa, tentu menjadi kontroversi dan  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Karena  banyak  permasalahan,  maka peneliti membatasi pada satu permasalahan utama, yaitu meliputi kedudukan wakaf asuransi jiwa dalam hukum Islam menurut Mazhab Hanafi. Hal ini untuk memudahkan  penelitian secara lebih efisien dan terperinci pada satu mazhab, dengan harapan mazhab lainnya dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

## TINJAUAN LITERATUR
Tidak ada ayat yang secara tegas dalam Al-Qur’an mengenai perintah wakaf, maka yang menjadi dasar hukum wakaf secara umum yaitu disyariatkannya ibadah wakaf. Hanya saja  ada  pemahaman  ulama  secara    konteks  terhadap  ayat  al-Qur’an  yang  dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan dengan wakaf sebagai amal kebaikan antara lain: Al-Qur’an Surat Al-Hajj [22] ayat 77; Surat Ali Imran [3] ayat 92; Al-Baqarah [2]: 261; Al-Baqarah [2]: 262; dan Q.S: Al-Baqarah [2]: 263.
Allah SWT membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam ayat tersebut di atas. Frasa fî sabîlillâh ditafsirkan oleh Abduh (1993) dengan kemaslahatan umat yang dapat

## Jalaluddin
menghantarkan kepada keridhoan-Nya, apalagi manfaatnya menyeluruh dan efeknya sangat membekas.  Perumpamaan  mereka  seperti  menabur  bibit  di  tanah  yang  subur  sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Adapun segi persamaan antara “meginfakkan harta di jalan Allah” dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji” karena mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran didunia yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih benih di tanah yang subur.
Penafsiran Abduh (1993) mengenai frasa fî sabîlillâh dengan “ kemaslahatan umat ” menunjukkan  bahwa  penafsirannya  sangat  sarat  dengan  aspek  sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, infak yang diperumpamakan dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap- tiap bulir seratus biji” sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat. Penafsiran ini berbeda dengan beberapa kitab tafsir lainnya di antaranya Tafsir al-Misbah, Tafsîr al-Kasysyâf dan Tafsîr Mafâtih al-Ghaib. Fakhruddîn ar-Râzî menjelaskan bahwa maksud frase fî sabîlillâh adalah lawan  dari  frase fî  sabîli  ath-Thâghût (ar-Razi,  tth:  42) . Jadi  penekanan  mengenai  frase tersebut  terletak pada niat  seseorang yang menginfakkan hartanya  baik manfaatnya untuk kemaslahatan umat ataupun bukan.
Ada perbedaan penafsiran para ulama mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama’, mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib ( zakat ) dan sebagian lainnya mengartikan sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum tapi masih dalam bingkai kemaslahatan ummat Islam. Sementara “hasil yang baik” yaitu hasil yang halal dan baik. Maka makna tersebut ada tersirat anjuran perintah memberikan hasil usaha yang halal dan baik ( halalan thayiban ) untuk kemaslahatn umum disamping kepentingan pribadi dan sanak saudara. Hal bertentangan dengan kanyataan  yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambilkan dari harta yang tidak produktif dan efektif, akibatnya nilai guna sedekah terbengkalai (Anshori, 2005).
Kelima  ayat  al-Qur’an  yang  tersebut,  walaupun  secara    tegas  tidak  langsung menunjukkan  kepada  makna  wakaf,  tapi    para  ulama  sepakat  untuk  menggunakannya sebagai  landasan  dari  wakaf.  Karena  keumuman  (‘ Aam )  ayat-ayat  tersebut  menunjukkan bahwa  di  antara  cara  mendapatkan  kebaikan  adalah  dengan  menginfakkan  sebagian  harta yang  dimiliki  seseorang  di  ataranya  melalui  sarana  wakaf.  Kemudian  jika  al-Qur’an

## Jalaluddin
menganjurkan agar manusia berbuat baik dengan cara menginfakkan sebagian dari hartanya maka wakaf  adalah salah satu  dari  realisasi  anjuran al-Qur'an untuk  berbuat  baik  di  jalan kebajikan. Bagi mereka yang memenuhi ajakan al-Qur’an ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala akan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipatganda.
Sementara landasan hukum wakaf dalam hadist, antara lain: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa  Umar  RA  memperoleh  sebidang  tanah  di  Khaibar,  kemudian  menghadap  kepada Rasulullah  untuk  mohon  petunjuk.  Umar  berkata: Wahai  Rasulullah!  Saya  mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda, "Bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan." (HR Imam Bukhari). Dalam redaksi lainnya dari Ibnu Umar berkata:  Umar  menyedekahkan  tanah  tersebut,  (disertai  persyaratan)  tidak  dijual,  tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.
Dari  hadis  perihal  wakaf  Umar  tersebut,  dapat  diperbolehkan  ketentuan-ketentuan sebagai  berikut:  harta  wakaf  tidak  dapat  dipindahkan  kepada  orang  lain,  baik  dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan; harta wakaf terlepas kepemilikannya dari wakif (orang  yang  berwakaf);  tujuan  wakaf  harus  jelas  dan  termasuk  amal  kebaikan  menurut pandangan Islam; harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawasan yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-lebihan; harta wakaf dapat  berupa  tanah  dan  lain  sebagainya  yang  tahan  lama,  tidak  musnah  seketika  setelah dipergunakan.  Hadis  Ibnu  Umar  ini  yang  menceritakan  bagaimana  Umar  bin  Khattab mewakafkan  tanahnya  di  Khaibar  mengindikasikan  bahwa  praktek  wakaf  sudah dilaksanakan di masa Rasulullah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa nazhir (pengurus wakaf) dapat memakan sebagian dari hasil wakaf secara ma'rūf (Anshori, 2005).
Hadis  riwayat  Muslim,  al-Tarmidzi,  an-Nasa’i  dan  Abu Daud: “dari Abu Hurairah r.a. mengatakan: Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak soleh yang selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tuanya. ”

## Jalaluddin
Hadist  Rasulullah  diriwayatkan  Muslim  lainnya,  yaitu:  “Suatu  ketika,  pada  masa Nabi  Muhammad  SAW,  Kota  Madinah  pernah  mengalami  paceklik  hingga  kesulitan  air bersih.  Satu-satunya  sumber  air  yang  tersisa  adalah  sebuah  sumur  milik  seorang  Yahudi, yaitu  Sumur  Raumah.  Rasa  airnya  mirip  dengan  sumur  zam-zam.  Kaum  muslimin  dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah kemudian bersabda: Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta’ala. ”
Menurut  hadist  tersbut,  amalan  wakaf  lebih  utama  daripada  amalan  sedekah  dan infak.  Hal  ini  karena  infak  dan  sedekah  sifatnya  konsumtif  belaka  untuk  memenuhi kebutuhan daruriyah saja dan bendanya habis. Tetapi amalan wakaf, pokok hartanya tidak boleh  habis  bahkan  bisa  berkembang  dan  hanya  hasilnya  yang  diserahkan  kepada  yang penerima manfaat  secara terus  menerus dan tentu  lebih besar manfaatnya  bagi  kehidupan keagamaan, sosial-ekonomi,  dan peradaban. Hadist tersebut di atas menjadi motivasi kaum muslimin untuk berwakaf  dari testimoni masa lalu sampai sekarang. Hal ini dapat diamati dari  penelitian-penelitian  ilmiah  sekarang,  usaha-usaha  pengembangan  berbagai  ilmu pengetahuan yang bermanfaat, khususnya wakaf. Ada juga hadist dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah  meninggal.  Salah  satunya  adalah  para  ulama  menafsirkannya  “ ṣedekah  jariyah ” sebagai “wakaf” bukan hanya sedekah biasa. Sebab bentuk sedekah lain (bukan wakaf) tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus ( jariyah ), karena benda yang disedekahkan tidak  kekal.  Atas  dasar  itu  maka  wakaf  dapat  dikategorikan  harta  yang  terus-menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf untuk tempat ibadah misalnya selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan maka orang yang berwakaf akan terus-menerus menerima pahala dari Allah SWT.
Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran ( sunnah ), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian,  ajaran  wakaf  yang  masuk  dalam  wilayah ijtihad, dengan  sendirinya  menjadi pendukung non  manajerial yang  bisa  dikembangkan  pengelolaannya  secara  optimal (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

## Jalaluddin

## Wakaf Tunai/Uang/Wakaf Asuransi Jiwa dalam Hukum Islam
Wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:  1).  Uang;  2).  Logam  Mulia;  3).  Surat  berharga;  4).  Kendaraan;  5).  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual;  6).  Hak  Sewa;  7).  Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan definisi wakaf uang dalam fatwa MUI disebutkan wakaf uang ( Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud ) ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: 11 Mei 2002). Termasuk dalam pengertian uang ialah  surat-surat  berharga,  dan  surat/polis  asuransi  jiwa  syariah  termasuk  dalam  surat berharga.  Artinya,  wakaf  dalam  bentuk  surat  berharga  masuk  dalam  kategori  wakaf  uang (wakaf  tunai)  (Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  2002).    Dengan  begitu,  wakaf  uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang dapat diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan.
Pandangan  Mazhab  Hanafi  mengenai  wakaf  tunai  dan  waktu  tertentu,  sebagai berikut:
a. Wakaf Tunai
Atas dasar kebiasaan yang sudah umum/banyak  dilakukan oleh masyarakat, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan ( urf’ ) mempunyai kekuatan  yang  sama  dengan  hukum  yang  ditetapkan  secara  tertulis  ( nash )  (Departemen Agama,  2005).  Alasan  dari  Mazhab  Hanafi  adalah  dari  hadist  yang  diriwayatkan  oleh Abdullah  bin  Mas’ud,  r.a.: Apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum  muslimin,  maka  dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
Adapun  cara  melakukan  wakaf  tunai  manurut  Mazhab  Hanafi  adalah  dengan menjadikannya  modal  usaha  dengan  cara Mudharabah ,  sedangkan  keuntungannya disedekahkan kepada pihak yang diwakafkan (Departemen Agama, 2005).  Imam al- Zuhri juga berpendapat sama dengan Mazhab Hanafi, yaitu mewakafkan uang itu boleh dengan cara menjadikan uang itu modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf ‘alaih (Wahbah  Zuhaili,  2007).  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga  mengeluarkan fatwanya  tentang  wakaf  tunai  ini.  Fatwa  yang  ditetapkan  Majelis  Ulama  Indonesia menyatakan bahwa hukum mewakafkan uang adalah boleh ( jawaz ), nilai pokok uang harus

## Jalaluddin
dijamin  kelestariannya.  Tidak  boleh  dijual,  dihibahkan  dan  diwariskan,  serta  wakaf  uang hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan  secara  syar’i (Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tentang Wakaf  Uang pada  tanggal  11  Mei 2002).
b. Wakaf durasi waktu tertentu
Imam Abu Hanifah terkenal dengan sebutan rais ahl al-ra’yu karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil pemikiran cemerlangnya. Demikian juga pemikirannya dalam penarikan  kembali  harta  wakaf.  Dalam  kitab Fathul  Qadir karangan  Ibnu  Hammam menjelaskan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, Abu Hanifah berkata: “Tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau  ketika sebelum ia  meningal dunia,  ia mengatakan: ‘Ketika saya  meninggal  dunia,  saya  akan  mewakafkan  rumah  saya.” Wakaf  dalam  arti  syariah menurut  Imam  Abu  Hanifah:  “Menahan  benda  atas  milik  waqif  dan  menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam- meminjam”
Dalam kitab: Jauharah al-Munirah juga disebutkan: Tidak hilang kepemilikan waqif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim”.
Dalam kitab lain juga disebutkan: Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas harta wakaf kecuali adanya putusan dari hakim atau menyandarkan (wakaf) dengan kematian  waqif  dengan  mengatakan  ketika  saya  meninggal  dunia  maka  saya  akan mewakafkan rumah saya. ( Muhammad bin Muhammad Alababrti, ‘inayah syarh al-hidayah , (Maktabah: Kitabul Fiqhi).
Pendapat  tersebut  menyatakan  bahwa  menurut  Abu  Hanifah  ketika  orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka benda wakaf itu masih milik wakif dan hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga wakif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu.  Wakif  mempunyai  wewenang  untuk  memindahkan  harta  yang  telah diwakafkannya  itu.  Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  menurut  Abu  Hanifah mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Jadi pengertian wakaf dalam hal ini sama  dengan  pengertian  pinjam-meminjam  ( ﺔﯾرﺎﻋ),  hanya  perbedaan  antara  wakaf  dan pinjam-meminjam ialah bendanya. Jika wakaf bendanya ada pada wakif sedangkan pinjam- meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau  yang  diberi  hak  untuk  mengambil  manfaat  benda  yang  dipinjamkannya  itu.  Abu

## Jalaluddin
Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh putusan pengadilan dan wakaf wasiat.
Selain tiga hal yang tersebut pelepasan hanya pada manfaatnya saja bukan benda secara utuh. Penjelasan terhadap ketiga jenis pengecualian tersebut sebagai berikut:
1) Wakaf Masjid
Apabila  seseorang  mewakafkan  hartanya  untuk  kepentingan  masjid  atau  seseorang membuat      pembangunan  dan  diwakafkan  untuk  masjid,  maka  status  wakaf  di  dalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah  maka  secara  otomatis  kepemilikan  harta  wakaf  itu  berpindah  menjadi  milik  Allah maka hilanglah kekuasaan wakif dalam kasus ini.
2) Wakaf yang ditentukan oleh Keputusan Pengadilan
Wakaf  yang  ditetapkan  putusan  pengadilan,  yaitu  apabila  terjadi  suatu  sengketa  tentang harta  wakaf  yang  tidak  dapat  ditarik  lagi  oleh  orang  yang  mewakafkannya  atau  ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf.
3) Wakaf wasiat
Wakaf wasiat yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Dalam contoh seperti ini kedudukan hartanya sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 harta sebagai harta wasiat (Ibnu Hammam al-Hanafi, Fathul Qadir , (Bairut: Darul Kutub).
Istinbath  Abu  Hanifah  dengan  menggunakan  al-Ra’yu  beliau  menyamakan  wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan saibah (unta betina yang dilepas karena suatu nazar) sebagaimana yang tersebut pada Surat Al-Maidah [5] ayat 103,  yang  berbunyi: Allah  sekali-kali  tidak  pernah  mensyari'atkan  adanya  bahiirah, saaibah,  washiilah  dan  haam.  Akan  tetapi  orang-orang  kafir  membuat-buat  kedustaan terhadap  Allah,  dan  kebanyakan  mereka  tidak  mengerti (Terjemahan  Kementrian  Agama Republik Indonesia).
Istinbath  Abu  Hanifah  yang  menggunakan  al-hadist  terkait  dengan  kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, yang berbunyi: “ Tidak ada penahanan harta (habasa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah”.

## Jalaluddin
Imam  Abu  Hanifah  juga  berpatokan  pada  sebuah  riwayat  dari  Qadhi  Syuraih (Syuraih bin Al-Harits Al-Qadhi lahir 593M dan meninggal 697 M/78 H adalah seorang qadhi,  ahli  fiqih,  periwayat  hadits,  serta  tabi'in  dari  Hadhramaut.  Ia  masuk  Islam  di Hadhramaut pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan pindah dari Hadhramaut pada zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq), ia berkata: Rasulullah SAW telah menjual barang- barang yang ditahan ( al-habs ). Jika Rasulullah SAW telah melakukan itu, maka tidak boleh bagi kita membuat bentuk al-habs yang lain, karena wakaf bermakna tahbis al-al’ain , dan ini  tidak  disyariatkan.    Menurut  Wahbah  perkataan  di  atas  tidak  sejalan  dengan  maksud Imam Abu Hanifah, karena wakaf yang dilarang adalah wakaf benda sebagai persembahan kepada berhala. Rasulullah SAW telah menjual dan membatalkan penahanan ini sebagai bentuk penghapusan atas penyembahan berhala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad tabarru’ , yaitu transaksi dengan melepaskan hak bukan berarti melepaskan hak atas harta pokoknya. Melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu  keharusan  untuk  lepasnya  kepemilikan  waqif.  Oleh  sebab  itu  bolehlah  mengambil kembali  wakaf  itu,  boleh  pula  menjualnya,  karena  menurut  Abu  Hanifah  wakaf  sama halnya  dengan  barang  pinjaman  dan  sebagaimana  dalam  pinjaman  si  pemilik  boleh menariknya kembali dan menjualnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam katagori metode penelitian normatif-empirik dengan jenis  kualitatif  deskriptif,  dimana  cakupan  kualitatifnya  adalah  karena  bertujuan  upaya pendekatan penelesuran dan metode penggalian hukum wakaf uang (melalui asuransi jiwa syariah)  dari  norma  dalam  nash  al-Qur’an,  al-Hadist,  ijtihad  fiqh  klasik  dan  fiqh kontemporer  sebagai jawaban permasalahan yang diteliti. Untuk permasalahan kedudukan wakaf asuransi jiwa dalam hukum Islam dan metode istibath melalui pendekatan pertama melalui penelusuran secara ijtihad istilahi. Ijtihad istishlahi adalah upaya kemampuan untuk sampai  kepada  hukum  Islam  ( syara ’)  dengan  menggunakan  pendekatan   kaidah- kaidah   umum  ( kulliyah ),  yaitu    mengenai  masalah  yang  mungkin  digunakan  pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap  masalah  itu.  Ijtihad  ini,  pada  dasarnya  merujuk  kepada  kaidah  menarik

## Kedudukan Wakaf Asuransi ...

## Jalaluddin
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan ( jalb al-mashlahah wa daf’ al-mafsadah ), sesuai dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  untuk  kaidah-kaidah  Islam).  Selanjutnya,  dengan pendekatan secara ijtihad ta’lily atau al-Qiyasi , yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum  terdapat  permasalahan  yang  tidak  terdapat  dalam  Al  Quran  dan  sunnah  dengan menggunakan metode qiyas.
Metode  pendekatan  lain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan  ushul fiqh, fiqh, ilmu hadist, ekonomi Islam dan falsafah hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan dalam kajian multi disipliner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama terdahulu ternyata banyak  ragamnya,  tetapi  disini  peneliti  mencoba  mengkaji  ulang  metode  istinbat  mazhab Imam  Hanafi  dan  mencari  illat  untuk  menentukan  dengan  fiqh  kekinian  dengan  patokan maqashid  syariah  tentang  wakaf  uang/wakaf  asuransi  jiwa  syariah.  Peneliti  ini  mencoba melihat  metode  mazhab  Hanafiah  dengan  menghubungkan  teori  dasar  ( grand  theory ) tentang  wakaf  dan  teori  tambahan  ( middle  theory )  dan substantive  theory dalam  rangka sinergisitas untuk optimalisasi kemaslahatan. Adapun fokus dari peneliti hanya sesuai dari beberapa definisi wakaf yang dapat disimpulkan meliputi 3 hal, pertama : perbuatan hukum, kedua : objek/benda yang diwakafkan dan ketiga : durasi dari wakaf itu sendiri dan kaitannya dengan hal tersebut.

## Sistem Perwakafan dalam Mazhab Hanafi
Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik  si  wakif  dalam  rangka  mempergunakan  manfaatnya  untuk  kebaikan.  Berdasarkan definisi  itu  maka  pemilikan  harta  wakaf  tidak  lepas  dari  si  wakif  bahkan  ia  dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah  bahwa  wakaf  hukumnya jaiz (boleh),  tidak  wajib,  sama  halnya  dengan  pinjam meminjam.  Kesimpulannya  bahwa  kepemilikan  harta  wakaf  tidak  lepas  dari  pemiliknya, malah  dapat  mengambil  dan  menjualnya,    artinya  konsekuensi    wakaf  hanya  kontribusi manfaat saja.

## Kedudukan Wakaf Asuransi ...

## Jalaluddin

## a. Metode Istinbat Abu Yusuf
Abu Yusuf, dan   ulama yang termasyur di zaman kejayaan Islam. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah di kota Baghdad pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Karya ushul fiqh di kalangan Hanafiyyah cukup banyak dikenal dan dirujuk, karena mempunyai ciri khas penulisan dalam mengarang kitab ushul adalah persoalan-persoalan  hukum  yang  furu  yang  dibahas  oleh  para  imam  mereka,  lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan solusi hukum furu tersebut. Jadi, kaidah- kaidah  dibuat  secara  induktif  layaknya  sebuah  piramida  dari  hal-hal  khusus  menjadi umum dari kasus-kasus hukum.
b. Metode Istinbat Hukum Al- Sarakhsi
Menurut  al-Sarakhsi  bahwa,  pengertian  dan  konsekuensi  hukum  wakaf  bermakna, yaitu  menahan  ( al-habs )  serta  mencegah  ( al-man’u ),  secara  permanen  dengan  tidak diwariskan,  dihibahkan  dan  dijual.  Benda  wakaf  sifatnya  permanen  agar  dapat dimanfaatkan  bendanya  selama-lamanya  dan  tetap  milik  wakif  hanya  saja  pada  orang lain/nazhir.  Dalam  pendapat  dari  Imam  al-Sarakhsi  bahwa  yang  dimaksud  oleh  Abu Hanifah adalah wakaf itu tidak tetap ( ghair lazim ) adalah benda wakaf tetap milik wakif. Akan  tetapi  Imam  Abu  Hanifah  dan  muridnya  ini  sepakat  kecuali  dalam  tiga  hal:  (1) wakaf yang telah ditetapkan oleh hakim; (2) wakaf dalam bentuk wasiat, seperti wakaf asuransi, hal ini berpatokan kepada pernyataan Imam Abu Hanifah, seperti ini: “jika aku meninggal  dunia,  maka  akan  aku  wakafkan  rumahku  ini” ,  dan  (3)  wakaf  tanah  dan bangunan  untuk  ibadah,  seperti  masjid.  Menurut  al-Sarakhsi  dalam  kitab  al-Mabsuth sama pandangan dengan gurunya  Imam  Abu Hanifah bahwa, penggantian ( substitusi ) tanah/harta wakaf itu dibolehkan artinya akad dan syaratnya sah.
Dari dua contoh ulama Hanafiah tersebut tentang wakaf uang (wakaf benda bergerak) dengan menggunakan asuransi jiwa syariah berdasarkan istihsan dibolehkan. Hal ini seperti berlaku  menurut  kebiasaan,  seperti  wakaf  buku,  dan  wakaf  alat-alat  penyelenggaraan jenazah, atas dasar pada hadis Nabi: yang menyatakan “ apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka si sisi Allah juga dinilai baik”.
Menurut Mubarok (20020, dari definisi tersebut memperlihatkan tiga hal (1) wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau

## Jalaluddin
organisasi  kemasyarakatan;  (2)  pemisahan  tanah  milik  belum  menunjukkan  pemindahan kepemilikian  tanah  milik  yang  diwakafkan  dan  (3)  tanah  wakaf  digunakan  untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.
Abu  Yusuf  sependapat  dengan  Abu  Hanifah.  Tetapi  setelah  Abu  Yusuf  pergi  haji bersama al-Rasyid (w. 194 H/809 M) dan melihat hasil peninggalan wakaf para sahabat Nabi Muhammad SAW  di  Madinah masih ada, maka  beliau membatalkan pendapatnya sendiri bahwa wakaf termasuk akad lazim (tetap). Atas alasan  itu Abu Yusuf berkata seandainya hadis  Ibnu  Umar  sampai  kepada  Abu  Hanifah,  kemungkinan  besar  akan  juga  akan membatalkan  tentang  bahwa  wakaf  tidak  tetap  ( ghairu  lazim ).  Atas  perbuatan  Umar  bin Khatthab,  Usman  bin  Affan,  Ali  bin  Abi  Thalib,  Thalhah,  Zubair,  Aisyah,  Hafshah  yang menjadikan  legalitas  wakaf  sampai  sekarang  ini.  Ketidaksamaan  pendapat  ulama  tentang apakah  wakaf  termasuk  akad  tetap  ( lazim )  atau  tidak  tetap  ( ghairu  lazim )  perlu  langkah selanjutnya,  seperti  perlu  analisa  apakah  wakaf  termasuk  bidang  ibadah  atau  muamalah. Dalam  hal  pemindahan  hak,  maka  pemindahan  harta  wakaf  adalah  termasuk  bidang muamalah dan sifatnya rasional ( ta’aqquli ).
Menurut  Al-Sarakhsi,  kalau  melihat  riwayat  bahwa  Khalifah  Abubakar  as-Siddiq menyerahkan  wakaf  seluruhnya  kepada  keluarga/anaknya  (Hafshah)  sendiri  ketika  masih hidup, maka wakafnya sah. Tetapi bila penyerahan wakaf tersebut ketika wakif sakit, berarti hanya sepertiga dari hartanya saja yang diperbolehkan menjadi wakaf, karena wakaf dapat menghilangkan kepemilikan secara akad tabarru’. Dengan adanya analisa terlebih dahulu, apakah  wakafnya  diperuntukkan  dalam  bidang  ibadah  atau  muamalah,  maka  untuk muamalah  diperlukan  pernyataan  lisan  atau  tertulis  yang  disaksikan  oleh  pejabat  yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Dalam hal ini wakaf asuransi jiwa syariah memenuhi prinsip  kepastian  hukum,  transparansi  dan  tertib  administratif  suatu  keniscayaan  dan keharusan di zaman kekinian ( modern ).

## Pandangan Hanafiah terhadap Perwakafan
a. Perbuatan hukum
Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pointnya menahan suatu benda yang bernilai dan tidak boleh habis dan tidak dijelaskan secara  jelas  benda  tetap  atau  benda  bergerak  serta  tetap  milik  wakif  hanya  kontribusi

## Jalaluddin
manfaatnya untuk kebaikan/kemaslahatan umum. Artinya benda yang diwakafkan tetap milik  wakif  bahkan  dibenarkan  menarik  kembali  dan  boleh  juga  menjualnya.  Hal  ini sesuai dengan apa perkataan beliau, yaitu: “ tidak hilang kepemilikan wakif atas hartanya oleh  sebab  wakaf  kecuali  adanya  keputusan  hakim  atau  ketika  sebelum  ia  meninggal dunia” , beliau juga mengatakan: “ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya”.
Menurut Imam Abu Hanifah, dalam syariah yang pengertiannya menahan benda atas milik wakif hanya manfaat dari harta wakaf yang dikembangkan itu yang disedekahkan serta logikanya sama dengan halnya pinjam-meminjam . Pendapat ini disimpulkan dari definisi  wakaf  yang  dikemukakan  oleh  Abu  Hanifah  yakni: “Wakaf  adalah menahan harta  dari  otoritas  kepemilikan  orang  yang  mewakafkan  dan  menyedekahkan kemanfaatan  barang  wakaf  tersebut  untuk  tujuan  kebaikan ”. Tetapi ada pengecualian karena  adanya  keputusan  hukum  dari  hakim,  seperti  wakaf  masjid,  dan  wakaf  wasiat seperti wakaf asuransi.
Jadi, menurut Imam Abu Hanifah perbuatan hukum untuk wakaf asuransi jiwa dalam hal  ini  karena  ini  sifatnya  wakaf  wasiat  polis,  berarti  kalau  pewakif  meninggal  maka wakaf asuransi jiwa syariah menjadi milik Allah untuk kesejahteraan umat sesuai nisbah dalam ikrar wakaf berapa untuk wakaf khairi dan ahli, artinya untuk wakaf khairi tidak bisa ditarik kembali.
b. Objek/benda yang diwakafkan ( mauquf bih )
Dalam  ketentuan  benda/a’in  yang  diwakafkan  juga  terjadi  perbedaan  pendapat  dari  para imam mazhab. Imam Abu Hanifah dalam hal wakaf uang/tunai memperbolehkan dengan alasan beliau karena sudah menjadikan kebiasaan ( urf ) masyarakat ketika itu dan selanjutnya menurut beliau bahwa hukum yang didasarkan atas kebiasaan sama kekuatannya dengan hukum tertulis. Landasan beliau dari hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah ibn Mas’ud dan Imam Abu Hanifah muridnya: “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin  maka  dalam  pandangan  Allah  adalah  baik,  begitu  sebaliknya”. Adapun  cara melakukan  wakaf  uang  menurut  Imam  Abu  Hanifah  dengan  menjadikan  modal  dengan  cara mudharabah, dimana hasil dari usaha dengan cara mudharabh tadi diserahkan kepada penerima manfaat  wakaf  ( mauquf  ‘ala’ih )  sesuai  ikrar  wakaf  tersebut.  Berdasarkan  hal  ini  peneliti menyimpulkan bahwa benda yang diwakafkan itu bisa berupa uang yang dikembangkan secara komersil dan riil dengan akad bagi hasil ( mudharabah ), apalagi wakaf melalui uang yaitu dana

## Jalaluddin
wakaf untuk membeli aset tetap. Untuk wakaf melalui uang ini juga merujuk kepada Khalifah Usman Bin Affan yaitu ketika beliau membeli sumur dari seorang Yahudi, dimana manfaat untuk kebutuhan/kemaslahatan  umum  dalam  hal  muamalah  sesama  manusia  dan  mendekatkan  diri kepada Allah SWT.
c. Durasi wakaf
Sesuai dari definisi yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah bahwa benda yang diwakafkan adalah  hanya  manfaatnya,  sementara  kepemilikannya  tetap  pewakif,  artinya  tergantung  dari pewakif bahwa wakafnya sementara waktu atau selamanya. Imam Abu Hanifah berkata pula: “tidak hilang kepemilikan wakif atas hartanya karena telah diwakafkan kecuali ada keputusan hakim  atau  ketika  sebelum  dia  meninggal  dunia,  wakif  mengatakan,  saya  akan  mewakafkan rumah saya” . Artinya ketika ikrar dari pewakif mengatakan untuk waktu tertentu ( mu’aqqat ) itu dibolehkan  dan  ketika  tidak  ada  ikrar  tentang  waktu  dengan  atau  wasiat  maka  itu  untuk selamanya ( mu’abbad ).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa perbuatan  hukum  untuk wakaf asuransi jiwa dalam hal ini karena ini sifatnya wakaf wasiat polis, berarti jika pewakaf (wakif)  meninggal  dunia,  maka  wakaf  asuransi  jiwa  syariah  menjadi  milik  Allah  dan digunakan hasilnya untuk kesejahteraan umat sesuai nisbah dalam ikrar wakaf berapa untuk wakaf khairi dan ahli. Objek ( benda) yang diwakafkan itu bisa berupa uang yang dikembangkan secara komersil dan riil dengan akad bagi hasil ( mudharabah ), apalagi wakaf melalui uang yaitu dana  wakaf  untuk  membeli  aset  tetap.  Durasi  wakaf  tergantung  dari  wakif  bahwa  wakafnya sementara waktu atau selamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridha, 1975. Tafsir al-Manar , Beirut: Dar al-Makrifah.
Ali.  2014.  Hubungan  Al-Qur’an  dan  al-Hadist: Kajian  Metodologis  terhadap  terhadap Hukuman  Rajam ,  Disertasi  yang  dipublikasikan,  PPs  UIN  Ar-Raniry,  Darussalam Banda Aceh.
Badan  Wakaf  Indonesia,  2019.  “Memahami  Wakaf  Uang”,  https://bwi.  or.id /index .php/in/wakaf-uang- tentang-wakaf-57.html, diakses pada 24 Juni 2019.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, 2007. Paradigma  Baru  wakaf  di  Indonesia., Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

## Jalaluddin
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  106/DSN-MUI/X/2016 Tentang  Wakaf  Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah , Himpunan Fatwa Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang  Keuangan  Syariah, Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah.
Ghofur, AA. 2005. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia , Yogyakarta: Pilar Media.
Hasan, MA. 2002. Perbandingan Mazhab. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mubarok,  J.  2000. Sejarah  dan  Perkembangan  Hukum  Islam. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mubarok, J. 2002. Metodologi Ijtihad Hukum Islam, Cet. Ke-1. Yogyakarta: UII Press.
Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul (Surabaya: Ahmad Ibn Sa’d Ibn Nabhan, t.th).
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2000.
Suparman Usman, 1994. Hukum Perwakafan di Indonesia . Serang: Menara Kudus.
Tanjung, Hendri, 2020. Ekonomi dan Keuangan Syariah:Isu-isu Kontemporer. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Wahbah az- Zuhaili, 2007. Fiqih Islam Wa adillatuhu , Damaskus; Darul Fikr.