KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiy Taqiy Taqiy Taqiyyyyyuddi uddi uddi uddi>n al >n al >n al >n al----Nabha Nabha Nabha Nabha>>>>ni ni ni ni>>>> )

## Imron Hamzah
Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto Email: imronhamzah43@gmail.com

## Abstrak
Koperasi  yang  pada  mulanya  muncul  dari  Negara  Barat,  telah  berkembang  di negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  Muslim,  seperti  Indonesia.  Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan koperasi dalam hukum Islam. Di antara ulama yang tidak memperbolehkannya adalah Taqiyyuddi>n al-Nabha>ni> , yang  dengan  tegas  ia  mengatakan  bahwa  koperasi  hukumnya  batil.  Alasan  yang diberikan al-Nabha>ni> adalah  karena  di  dalam  koperasi  tidak  ada  unsur  badan sebagai subjek hukum, dan juga pembagian laba dalam koperasi yang berdasarkan jasa  tidak  dibenarkan.  Tetapi  apabila  dianalisis  dengan  cermat  dapat  diketahui bahwa  dalam  koperasi  sudah  ada  unsur  badan  yang  berupa  pengurus,  dan  juga pembagian  laba  berdasarkan  jasa  pada  hakikatnya  adalah  pembagian  laba berdasarkan kerja, sehingga tidak bertentangan dengan aturan syariat. Tulisan ini berkesimpulan  bahwa  koperasi  dimasukkan  ke  dalam  macam-macam  akad  yang telah  dibahas  oleh  ulama  klasik,  sehingga  koperasi  hukumnya  boleh  menurut hukum Islam dan tidak ada dalil yang mangharamkannya.
Kata kunci: Akad, Koperasi, hukum Islam, ulama, Taqiyyuddin al-Nabhani

## Abstract
Cooperatives, originally emerging from the West, have grown in Muslim-majority countries, such as Indonesia. Modern Muslim scholars differ on the permissibility of  cooperatives  in  Islamic  law.  Among  the  scholars  who  disallowed  it  is Taqiyyuddin  al-Nabhani,  who  firmly  declares  that  cooperative  is  not  legal according  Islamic  law.  The  reason  given  by  al-Nabhani  is  that  within  the cooperative  there  is  no  element  of  body  as  the  subject  of  law,  and  also  the distribution of profit in the cooperative is based on services that are not justified. But if it is analyzed carefully, it can be seen that in cooperatives there are already elements of the body in the form of board, and also the division of profit based on the service is essentially the division of profit based on work, so it is not contrary to the  rules  of  Shari'a.  This  paper  concludes  that the  cooperative  is  incorporated into the various contracts that have been discussed by the classical scholars, so the legal status of the cooperative is allowed according to Islamic law because there is no proposition forbids it.
Keywords: contract,  cooperative,  Islamic  law,  scholar,  Taqiyyuddin  al- Nabhani
A. Pendahulan

## A. Pendahuluan
Koperasi  merupakan  salah  satu bentuk  badan  hukum  yang  sudah  lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah wakil presiden Republik Indonesia yang pertama Bung- Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang
mempunyai  tujuan  atau  kepentingan bersama.  Jadi,  koperasi  merupakan bentukan  dari  sekelompok  orang  yang memiliki  tujuan  bersama.  Kelompok inilah  yang  akan  menjadi  anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan  koperasi  berdasarkan  atas asas  kekeluargaan  dan  gotong  royong khususnya untuk membantu para anggotanya  yang  memerlukan  bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman barang. 1 Perkembangan koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan
mengalami  pasang  surut.  Oleh  karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan- peraturan  yang  dimaksudkan  untuk mendorong  pengembangan  koperasi, dengan  fasilitasnya  yang  menarik  (PP dari
Mendikbud tahun 1959:
mewajibkan  pelajar  menabung  dan berkoperasi).  Pada  tahun  1967:  UU  No. 12  tentang  pokok-pokok  Perkoperasian, yang  kemudian  disempurnakan  lagi dengan UU No. 25 tahun 1992. 2
Pada saat ini koperasi berkembang  pesat,  dengan  munculnya berbagai  macam  jenis  koperasi,  seperti koperasi syari’ah. Dalam koperasi syari’ah,  tidak  dikenal  sistem  bunga, karena  telah  diganti  dengan  sistem  bagi hasil, dengan menggunakan akad Mud}a>rabah,  Musya>rakah dan  lain-lain. Kendatipun  demikian,  tidak  semua kalangan  dari  cendekiawan  muslim menerimanya. Sebagian dari mereka ada yang menerima, seperti Mahmu>d Syaltu>t , 3 sebagian
yang lain
menolaknya,  seperti Taqiyyuddi>n  al- Nabha>ni> .  Dalam  kitabnya al-Niz}a>m  al-
Iqtis}a>di>  fi>  al-Isla>m,  al-Nabha>ni> dengan tegas mengatakan bahwa koperasi hukumnya batil. 4 Oleh karena itu, sangat penting  untuk  menganalisis  apa  alasan al-Nabha>ni> menolak  koperasi?  dan apakah alasannya dapat diterima?.
Tulisan  ini  akan  membahas sekilas  tentang  konsep  koperasi  di Indonesia, kemudian memfokuskan kajiannya  pada  analisis  kritis  penolakan Taqiyyuddi>n al-Nabha>ni>
terhadap koperasi.  Metode  yang  digunakan  oleh penulis adalah library research.

## B. Konsep Koperasi di Indonesia
Koperasi  berasal  dan  bahasa Inggris,  yaitu cooperation yang  artinya bekerja  sama. 5 Dalam UU No. 25 tahun 1992  tentang  perkoprasian,  dinyatakan bahwa  Koperasi  adalah  badan  usaha yang  beranggotakan  orang  atau  badan hukum  koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas asas kekeluargaan. 6
Cara mendirikan koperasi, cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen  Koperasi  setempat  untuk mendapatkan  pengesahannya.  Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus  mengangkat  pengurus  dan pengawas.  Sedangkan  kegiatan  sehari- hari diserahkan kepada pengelola koperasi. 7 Landasan  yang  dijadikan sebagai  dasar  didirikannya  koperasi  di Indonesia  adalah  Pancasila,  Undang-
Undang Dasar 1945, dan Asas kekeluargaan. 8
Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian  nasional  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  yang  maju,
adil, dan makmur berlandaskan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. 9
Sedangkan  fungsi  dan  peran koperasi  sebagaimana  termaktub  dalam Undang-Udang  perkoperasian, Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada  umumnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosialnya. Kedua , berperan serta secara aktif dalam upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga ,
memperkokoh perekonomian rakyat sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. Keempat ,
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas  asas  kekeluargaan  dan  demokrasi ekonomi. 10
Adapun  Prinsip  yang  digunakan dalam  koperasi  yaitu:  keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis,  pembagian  sisa  hasil  usaha dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan besarnya  jasa  usaha  masing-masing anggota,  pemberian  balas  jasa  yang terbatas  terhadap  modal,  dan  adanya kemandirian. 11
Sesuai  dengan  berkembangnya kebutuhan  masyarakat,  muncul  berbagai macam koperasi, seperti: koperasi konsumsi,  Koperasi  kredit  (simpan pinjam),  koperasi  produksi,  koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. 12 Sebagai sebuah organisasi koperasi mempunyai beberapa
perangkat, yang menjadi tonggak berdirinya  koperasi. Pertama ,  Rapat anggota,  yang  merupakan  pemegang kekuasaan  tertinggi  dalam  koperasi. Rapat  anggota  menetapkan  Anggaran Dasar,  kebijaksanaan  umum  di  bidang organisasi,  manajemen,  usaha  koperasi, menentukan pemilihan anggota
pengurus, pengangkatan dan pemberhentian  pengurus  dan  pengawas. Kedua, Pengurus,  yang  dipilih  dari  dan oleh  anggota  koperasi  dalam  rapat anggota.  Untuk  pertama  kali,  susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan  dalam  akta  pendirian. Ketiga, Pengawas, seperti halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh  anggota  koperasi  dalam  rapat anggota.  Pengawas  bertanggung  jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat  dipilih  dan  diangkat  sebagai anggota  pengawas  ditetapkan  dalam Anggaran Dasar. 13
Sebagai lembaga keuangan koperasi  secara  umum  mempuanyai dua sumber  dana,  yaitu  dana  dari  para anggota,  dan  dana  dari  luar  anggota. Dana  yang  diperoleh  dari  para  anggota meliputi  iuran  wajib,  iuran  pokok,  dan iuran  sukarela.  Sedangkan  dana  yang dihimpun  dari  luar  anggota  berasal  dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya.
Merupakan  salah  satu  ciri  khas yang  membedakan  antara  koperasi dengan lembaga  keuangan lainnya adalah  dalam  pembagian  keuntungan yang  diberikan  kepada  para  anggota. Karena  pembagian  keuntungan  dalam koperasi  sangat  tergantung  kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjam  dana.  Sebagai  contoh  dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang  anggota  meminjam  sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam. 14
Keuntungan  yang  dibagikan  kepada anggotanya  secara  garis  besar  diperoleh dari  tiga  hal,  yaitu  biaya  bunga/bagi hasil  yang  dibebankan  ke  peminjam, biaya  administrasi  setiap  kali  transaksi, dan  hasil  investasi  di  luar  kegiatan koperasi. 15
Dalam kegiatan peminjaman koperasi  simpan  pinjam  mengutamakan pemberian  pinjaman  kepada  anggotanya
dengan bunga yang relatif murah sekitar 12  persen  setahun.  Jika  para  anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih  lebih,  maka  tidak  menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi. 16
Dalam  koperasi  terdapat  istilah sisa  hasil  usaha,  yaitu  pendapatan koperasi  yang  diperoleh  dalam  waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan,  dan  kewajiban  lainnya termasuk  pajak  dalam  tahun  buku  yang bersangkutan.
Sisa  hasil  usaha  harus  diperinci menjadi dua, yaitu: sisa hasil usaha yang diperoleh  dari  transaksinya  dengan  para anggota  dan  sisa  hasil  usaha  yang diperoleh  dari  pihak  bukan  anggota. Sebagian  dari  sisa  hasil  usaha  yang diperoleh  dari  para  anggota  dapat dikembalikan  kepada  masing–masing anggota  sebanding  dengan  jasa  yang diberikannya.  Sisa  hasil  usaha  yang berasal  dari  pihak  luar  tidak  boleh dibagikan kepada anggota. 17
Sisa  hasil  usaha  yang  disediakan oleh  koperasi  bagi  para  anggotanya terdiri  dari  dua  macam, Pertama, jasa modal,  yaitu  bagian  dari  sisa    hasil usaha  yang    disediakan    untuk    para anggota  berdasarkan  uang  simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi  atau  imbalan  kepada  anggota atas    modal    dalam    bentuk    simpanan yang  ditanam    dalam    koperasi.  Jasa (bunga) modal dihitung sebesar prosentase  tertentu  terhadap  simpanan pokok dan simpanan wajib masing-asing anggota. Prosentase ini ditetapkan dalam rapat  anggota.  Simpanan  sukarela  tidak memperoleh jasa modal yang diambilkan dari sisa hasil usaha. Kedua, jasa anggota, yaitu bagian dari sisa hasil usaha  yang  disediakan  untuk  anggota seimbang  dengan  jasanya  dalam  usaha koperasi  untuk  memperoleh  sisa  hasil usaha. 18
C. Taqiy Taqiy Taqiy Taqiyyyyyuddi>n al uddi>n al uddi>n al uddi>n al----Nabha>ni Nabha>ni Nabha>ni Nabha>ni dan Pandangannya terhadap Koperasi 1.  Biografi  singkat Taqiyyuddi>n  al- Nabha>ni> Nama lengkanya Syaikh Muhammad  Taqiyyuddi>n  Ibn  Ibra>hi>m Ibn  Mus}t}afa>  Ibn  Isma>’i>l  Ibn  Yu>suf  al- Nabha>ni> .  Nama al-Nabha>ni> dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabha>n , salah satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina.  Mereka  bermukim  di  daerah Ijzim , wilayah Hayfa , Palestina Utara. Taqiyyuddi>n al-Nabha>ni>
dilahirkan  di  daerah Ijzim pada  tahun 1909  M.  Beliau  mendapat  pendidikan ilmu  dan  agama  di  rumah  dari  ayah sendiri, seorang  syaikh  yang faqi>h fi> al- di>n . Sejak  remaja al-Nabha>ni> sudah memulai  aktivitas  politiknya  karena pengaruh  kakeknya, Yu>suf  al-Nabha>ni> , yang  pernah  terlibat  diskusi-diskusi dengan  orang-orang  yang  terpengaruh peradaban  Barat,  seperti  Muhammad Abduh,  para  pengikut  ide  pembaharuan ( modernisme ), tokoh-tokoh Freemansory , dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah ‘ Us|ma>niyyah . Perdebatan-perdebatan
politik  dan  aktivitas  geraknya  di  antara para  mahasiswa  di al-Azhar dan  di Kuliyah Da>r al-‘Ulu>m , telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah masalah politik.
Dengan  usaha  yang  keras, beliau  berhasil  meyakinkan  sejumlah ulama  dan qa>d}i> terkemuka  serta  para tokoh  politikus  dan  pemikir  untuk membentuk  sebuah  partai  politik  yang berasaskan Islam. Publikasi pembentukan  partai  ini  secara  resmi tersiar pada tahun 1953. 19
2.  Pandangan Taqiyyuddi>n  Al-Nabha>ni> pada koperasi Taqiyyuddi>n  Al-Nabha>ni dalam kitabnya al-Niz}a>m al-Iqtis}a>di> fi> al-Isla>m menyebut  koperasi  dengan  istilah al- Jam’iyyah  al-Ta’a>wuniyyah ,  menurut
pandangannya  koperasi  hukumnya  batil karena  bertentangan  dengan  hukum- hukum islam, dengan alasan: 20 a. Al-Jam’iyyah al-Ta’a>wuniyyah
merupakan syirkah , maka harus memenuhi syarat-syaratnya syirkah yang telah  ditentukan  oleh  syarak. syirkah dalam  Islam  adalah  akad  antara  dua orang  atau  lebih  yang  bersepakat  untuk melakukan aktivitas yang bersifat finansial (aktivitas bisnis) dengan maksud mendapat laba. Aktivitas syirkah itu  harus  berlangsung/berasal dari syari>k (mitra). Karena  itu, di dalam akad syirkah itu  harus  ada  unsur  badan, yaitu  ada  yang  berposisi  sebagai pengelola.  Adanya  unsur  badan  ini menentukan  ada  tidaknya syirkah .  Hal ini  tidak  terpenuhi  di  dalam  akad koperasi.  Sebab,  yang  ada  adalah kesepakatan  untuk  menyetor  modal tertentu dengan tujuan untuk mengadakan pengurus yang menjalankan aktivitas koperasi.
Kesepakatan syirkah itu  hanya  terjadi pada  harta  mereka,  sama  sekali  tidak terjadi  pada badan mereka.  Jadi, koperasi  itu  kosong  dari  unsur  badan sehingga secara syar’i> , syirkah -nya tidak terbentuk atau tidak ada.
b. Pembagian  laba  dalam  koperasi berdasarkan  jasa  anggota,  baik  dalam bentuk  produksi,  pembelian,  penjualan atau  yang  lainnya,  tidak  berdasarkkan harta  (modal)  atau  kerja.  Secara syar’i>, jika syirkah terjadi  pada  harta  maka pembagian laba harus berdasarkan harta, jika  terjadi  pada  pekerjaan  maka pembagian  harta  harus  berdasarkan pekerjaan,  dan  jika  terjadi  pada  harta dan  pekerjaan  maka  pembagian  harta harus sesuai dengan kedua-duanya. Oleh karena  itu  pembagian  laba  dalam koperasi  tidak  sah,  karena  tidak  sesuai dengan akadnya. Secara  syarak akadnya terjadi  pada  harta  atau  pekerjaan  maka pembagian  laba  harus  berdasarkan  harta atau  pekerjaan.  Perjanjian/persyaratan pembagian laba berdasarkan jasa
pembelian,  penjualan,  dan  sebagainya, bertentangan dengan akad maka perjanjiannya fasid (rusak), jika syaratnya  rusak  maka  akadnya  juga rusak.
D. Analisis Kritis terhadap Penolakan Taqiy Taqiy Taqiy Taqiyyyyyuddi uddi uddi uddi>n Al >n Al >n Al >n Al----
Nabha Nabha Nabha Nabha>>>>ni ni ni ni>>>>
Sudah  disebutkan  didepan  bahwa penolakan al-Nabha>ni> terhadap koperasi karena dua alasan:
1. Koperasi  tidak  memenuhi  syarat syirkah yang  telah  ditentukan  oleh syarak,  yaitu:  dalam  akad syirkah harus ada unsur badan, yang berposisi sebagai pengelola.  Sedangkan  dalam  koperasi hanya terjadi syirkah pada harta mereka, sama  sekali  tidak  terjadi  pada  badan mereka.
Yang  dimaksud  dengan  “syarak” dalam  perkataan al-Nabha>ni> di  atas, mengandung  dua  kemungkinan.    Yang pertama,  Allah  SWT.  atau  Rasulnya. Berarti  maksud  perkataan al-Nabha>ni> di atas  adalah  koperasi  tidak  memenuhi syarat syirkah  yang  telah  ditentukan oleh  Allah  SWT.  atau  Rasulnya  di dalam  al-Qur’an  atau  Hadis. Yang kedua,  para  Ulama.  Berarti  maksudnya adalah  koperasi  tidak  memenuhi  syarat syirkah yang telah ditentukan oleh para Ulama di dalam kitab mereka. 21
Jika  yang  dimaksud  oleh al- Nabha>ni> yang  pertama,  maka  pendapat al-Nabha>ni> tidak  bisa  diterima,  karena- sepengatahuan  penulis-tidak  ditemukan di  dalam  al-Qur’an  atau  Hadis,  dalam syirkah disyaratkan  harus  ada  unsur badan,  bahkan  definisi  dari syirkah itu sendiri  tidak  ditemukan  di  dalam  Al- Qur’an  atau  Hadis.  Definisi,  rukun,  dan syarat-syarat syirkah semua  itu  adalah hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu, kita  temukan  para  Ulama  berbeda pendapat  dalam  menentukan  definisi, rukun, dan syarat-syarat syirkah . 22
Jika  yang  dimaksud  oleh al-
Nabha>ni> yang  kedua,  dan  seandainya memang  benar  bahwa  para  Ulama mensyaratkan adanya unsur badan dalam syirkah ,  atau  dengan  kata  lain syirkah tidak  sah  jika  hanya  pada  harta  tanpa adanya syirkah dalam  badan,  maka  itu semua  adalah  hasil  ijtihad  mereka. Ijtihad  para  Ulama  dalam  masalah  fikih terbuka  lebar  untuk  dikaji  ulang,  karena hukum  fikih  itu  didasarkan  pada  dalil z}anni> (dugaan) . Imam A>midi> berkata:
! " # $ % & ' ( ) * + ,  - . /0 1 2 3 45 . . 23 “Yang dijadikan dasar dalam masalah usu>l (tauhid) adalah
kepastian  dan  keyakinan,  dan  tidak ada  kepastian  pada khabar  wa>hid , berbeda  dengan  masalah furu>’ (fikih), karena masalah furu>’ didasarkan  pada  beberapa z}ann (dugaan)”.
Di  samping  itu,  ijtihad  para Ulama  tidak  terlepas  dari maqa>s}id  al- syari>’ah , yaitu: 9 2 : ; - < = >  ? & @- " . 24 “Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”.
Maslahat  adalah  sesuatu  yang relatif, bisa berubah-rubah sesuai dengan situasi  dan  kondisi.  Sesuatu  yang maslahat  pada  waktu  lalu  belum  tentu maslahat  pada  waktu  sekarang,  begitu juga  sebaliknya.  Jika  suatu  syarat  yang telah  ditentukan  oleh  para  ulama  demi kemaslahatan  pada  waktu  itu,  tapi  pada waktu  sekarang  kemaslahatan  menuntut kebalikannya,  maka  syarat  tersebut  bisa dirubah selama tidak bertentangan
dengan Ijmak Qat}’i>. 25
Ini  semua  jika  bisa  diterima bahwa dalam koperasi tidak ada syirkah
pada  badan  para  anggota.  Menurut pandangan  penulis,  dalam  koperasi sudah ada syirkah pada badan, walaupun tidak  diucapakan  dengan  lisan.  Karena proses berdirinya koperasi diawali dengan  rapat  anggota,  yang  salah  satu fungsinya  untuk  membentuk  pengurus yang  diambil  dari  anggota.  Pengurus inilah  yang  nantinya  akan  mengelola koperasi,  baik  dikelola  sendiri  atau bekerjasama  dengan  orang  lain  yang bukan  termasuk  anggota. 26 Menurut pandangan  penulis  unsur  badan  dalam koperasi terletak pada pengurusnya.
2. Pembagian  laba dalam koperasi tidak sah  karena  berdasarkan  jasa  anggota baik dalam  bentuk produksi, pembelian, penjualan  atau  yang  lainnya,  tidak berdasarkkan harta (modal) atau kerja.
Alasan al- Nabha >ni> yang  kedua ini,  mengandung  dua  pengertian.  Yang pertama,  koperasi  tidak  sah  karena dalam pembagian laba hanya didasarkan pada  jasa  anggota.  Maka  menurut al- Nabha>ni> ,  koperasi  bisa  sah  jika  dalam pembagian  laba  disamping  berdasarkan jasa anggota juga  berdasarkan usur  lain,
seperti  modal  atau  kerja.  Yang  kedua, koperasi tidak sah karena dalam pembagian laba berdasarkan jasa anggota,  walaupun  juga  berdasarkan modal.  Maka  menurut al-Nabha>ni> ,  letak ketidakbolehannya koperasi adalah dalam  pembagian  laba  berdasarkan  jasa anggota.  Berarti,  jika  pembagian  laba dalam  koperasi  tidak  berdasarkan  jasa anggota  tetapi  berdasarkan  unsur  lain seperti  modal  atau  kerja,  koperasi hukumnya menjadi boleh.
Jika  yang  dimaksud  oleh al- Nabha>ni> yang  pertama,  maka  itu  tidak benar,  karena  pembagian  laba  dalam koperasi  disamping  berdasarkan  jasa juga  berdasarkan  modal. 27 Jika  yang dimaksud  oleh  an-Nabhani  yang  kedua, maka  alasannya  tidak  bisa  diterima, karena apabila kita teliti pembagian laba berdasarkan  laba  itu  sama  saja  dengan pembagian  laba  berdasarkan  kerja.
Karena  yang  dimaksud  dengan  kerja- menurut  pemahaman  penulis  adalah suatu usaha yang menyebabkan koperasi mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu  anggota  telah  berjasa  terhadap koperasi  dengan  melakukan  pembelian atau penjualan, berarti ia telah melakukan usaha supaya koperasi mendapatkan  keuntungan.  Dengan  kata lain,  jasa  anggota  adalah  salah  satu bentuk kerja anggota.
Dari uraian di atas dapat diketahui  bahwa  pembagian  laba  dalam koperasi  berdasarkan  modal  dan  kerja yang berbentuk jasa pembelian,
penjualan dan sebagainya.
Seandainyapun  kedua  alasan al- Nabha>ni> di  atas  bisa  diterima,  maka pokok permasalahannya adalah koperasi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu bentuk akad  yang telah dibicarakan oleh  para  ulama  klasik,  yang  dikenal dengan  istilah al-‘Uqu>d  al-Musama>h. Apakah  akad  yang  ada  pada  zaman sekarang harus bisa dimasukkan
kedalam al-‘Uqu>d al-Musamma>h?
Sehingga apabila tidak bisa dimasukkan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya berarti  tidak  boleh  dan  hukumnya batil?.
Banyak  orang  yang  mengira bahwa  mu’amalah  yang  halal  dalam islam,  adalah  mu’amalah  yang  ada nas} - nya  di  dalam  al  Qur’an  atau  Hadis.  Itu merupakan  anggapan  yang  terbalik. Yang benar adalah mu’amalah yang ada nas} - nya  didalam  al  Qur’an  atau  Hadis adalah  mu’amalah  yang  haram.  Allah SWT telah berfirman:
-, A B C;( "
A B21 D! “Sesungguhnya Allah
telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya  atasmu  (Q.S.  al-
An ‘am: 119)”.
Hal  itu  desebabkan  sesuatu  yang haram lebih sedikit dibandingkan sesuatu  yang  halal.  Sebagai  contoh minuman  haram  yang  disebutkan  di dalam  al  Qur’an  cuma  satu,  yaitu Khamr , sedangkan  minuman  yang  halal sangat banyak tidak disebutkan di dalam al Qur’an. 28 Oleh karena itu, ada Kaidah Fikih yang mengatakan:
C = ,- $ E F; G 0 ! H I D = /C 1 2 3 $ G J . 29
“Pada dasarnya semua bentuk akad dan  mu’amalah  itu  sah  sehingga ada  dalil  yang  menunjukan  batal dan haram”.
Berdasarkan  Kaidah  Fikih  di atas,  semua  akad  hukumnya  boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya.  Jika  kita  teliti  tidak  ada dalil  baik  dari  al-Qur’an  maupun  Hadis yang melarang koperasi. Maka, koperasi hukumnya  boleh  dan  halal  selama  tidak mengandung  riba  dan  usaha  haram lainnya. 30 Dengan  berdirinya  koperasi syariah,  praktek  riba  yang  ada  dalam koperasi  simpan  pinjam  sudah  diganti dengan  transaksi  yang  diperbolehkan oleh syarak, seperti Mud}a>rabah, Musya>rakah , dan  sebagainya. 31 Bahkan, dalam koperasi terdapat praktek gotong- royong  dan  tolong  menolong  yang diperintahkan  oleh  Allah  SWT.  dalam firmannya:
KL  321  *-M  N F  321  *-M " “Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2) Banyak kemungkinan yang melatarbelakangi al-Nabha>ni> berpendapat  bahwa  koperasi  hukumnya batil dengan kedua alasan di atas, karena
koperasi  yang  ada  di  Palestina  berbeda dengan  koperasi  yang  ada  di  Indonesia. Hal  itu  sebagaimana Syaltu>t ,  ketika mengatakan bahwa dalam koperasi tidak ada  unsur mud}a>rabah yang  dirumuskan oleh  para  ulama,  ternyata  koperasi  yang ada  di  Mesir  berbeda  dengan  koperasi yang ada di Indonesia. 32

## E. Penutup
Taqiyyuddi >n Al-Nabha>ni> menganggap  koperasi  hukumnya  batil,
dikarenakan dua alasan:
Pertama, koperasi termasuk syirkah,
tetapi tidak memenuhi syaratnya syirkah , karena dalam koperasi  tidak  ada  unsur  badan,  yang berkedudukan sebagai pengelola. Dalam koperasi  hanya  terjadi syirkah pada harta,  tidak  terjadi syirkah pada  badan. Namun,  apabila  dicermati  sebenarnya dalam  koperasi  sudah  ada  unsur  badan, yaitu pengurus yang bertugas mengelola koperasi,  baik  dikelola  sendiri  atau meminta bantuan orang lain.
Kedua, Pembagian  laba  dalam koperasi  tidak  sah  karena  berdasarkan jasa anggota, seperti pembelian, penjualan  dan  lain-lain.  Seharusnya pembagian laba berdasarkan harta (modal)  atau  kerja.  Tapi,  penulis berpandangan  bahwa  pembagian  laba berdasarkan  jasa  hakikatnya  adalah pembagian  laba  berdasarkan  kerja.  Di samping  itu,  pembagian  laba  dalam koperasi juga berdasarkan modal. Maka, koperasi  sebenarnya  tidak  bertentangan dengan  apa  yang  sudah  ditentukan  oleh para Ulama.
Jika koperasi tidak bisa dimasukkan  ke  dalam  salah  satu al- ‘Uqu>d
al-Musamma>h (akad-akad bernama  yang  telah  dibicarakan  oleh para  ‘Ulama) , maka  bisa  dimasukkan kedalam al-‘Uqu>d Ghayr al-Musamma>h , dengan menjadikannya akad baru.
Membuat  suatu  akad  baru  tidak  ada larangan  dalam  agama,  selagi  tidak  ada hal-hal  yang  dilarang,  seperti Ghoror,
maysir ,  dan  lain-lain.  Karena,  pada dasarnya  semua  akad  dan  mu’amalah hukumnya  boleh  sampai  ada  dalil  yang melarangnya.  Apalagi  dalam  koperasi terdapat  unsur  gotong  royong,  tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.
Dari uraian di atas dapat
disimpulkan,  bahwa koperasi  hukumnya boleh,  dan  tidak  ada  dalil  atau  hal-hal yang menyebabkannya dilarang.

## Catatan Akhir:
1 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  keuangan Lainnya, cet.  12  (Jakarta:  P.T.  RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 254.
2 Tiktik  Sartika  Partomo  dkk, Ekonomi Skala  Kecil/Menengah  dan  Koperasi, cet.  2 (Bogor  Selatan:  Ghlmia  Indonesia,  2004),  hlm. 49.
3 Mahmu>d  Syaltu>t , al-Fata>wa>, cet.  18  ( al- Qa>hirah : Da>r al-Syuru>q , 2004), hlm. 302. 4 Taqiyyuddi>n  Al-Nabha>ni>, an-Niz}a>m  al- Iqtis}a>di>  fi>  al-Isla>m ,  cet.  6  ( Beiru>t:  Da>r  al- Ummah , 2004), hlm. 180.
5 Sri Dewi Anggadini, “Analisis
Implementasi  Syirkah  Pada  Koperasi” Riset Akuntansi ” VI, no.1, (2014), hlm. 95.
6 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.
7 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  keuangan Lainnya, cet.  12  (Jakarta:  P.T.  RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 258.
8 Ibid., Bab 2, Pasal 2.
9 Ibid., Bab 2, Pasal 3. 10 Ibid. , Bab 3, Pasal 4. 11 Ibid., Bab 3, Pasal 5. Ayat 1.
12 Pandji Anoraga dkk, Dinamika Koperasi, cet. 5 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 20.
13 Tiktik  Sartika  Partomo  dkk, Ekonomi Skala  Kecil/Menengah  dan  Koperasi, cet.  2 (Bogor  Selatan:  Ghlmia  Indonesia,  2004),  hlm. 64-66.
14 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  keuangan Lainnya, cet.  12  (Jakarta:  P.T.  RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 255.
15 Ibid., Hlm. 257.
16 Ibid., Hlm. 258.
17 Sigit  Puji  Winarko,  “Pengaruh  Modal Sendiri,  Jumlah  Anggota  Dan  Aset  Terhadap Sisa  Hasil  Usaha  Pada  Koperasi  Di  Kota Kediri”, Nusantara, 01, no. 02 (2014), hlm. 154.
18 Ibid., Hlm 155.
19 Muhammad  Shiddiq Al-Ja>wi> , Syaikh
Taqiyyuddi>n Al-Nabha>ni> , Meneropong
Perjalanan  Spiritual  dan  Dakwahnya, cet.  2 (Kairo: Al-Azhar Press, 2003), hlm. 4 dst. 20 Taqiyyuddi>n  Al-Nabha>ni>, al-Niz}a>m  al- Iqtis}a>di>  fi>  al-Isla>m ,  cet.  6  ( Beiru>t:  Da>r  al- Ummah , 2004), hlm. 180.
21 Lihat Ibra>hi>m  al-Bayju>ri>, Ha>syiyah  al- Ima>m  al-Bayju>ri  ‘ala>  Jawhar  al-Tawhi>d (Qa>hirah: Da>r al-Sala>m , 2002), hlm. 41.
22 Lihat Wahbah  al-Zuh}ayli>, al-Mu’a>malat al-Ma>liyyah al-Mu’a>s}irah (Dimasyq:Da>r al-Fikr, 2002),  hlm.  100  dst.,  dan al-Fiqh  al-Isla>mi>  wa Adillatuh  (Dimasyq:Da>r  al-Fikr ,  1985),V:  523 dst.
23 Ali> al- Ami>di>, al-Ih}ka>m fi> us}u>l al-Ah}ka>m, cet. 1 (Riya>d}:Da>r al-S}ami>’i>, 2003 ), II : 64.
24 ‘ Izzuddi>n,  ‘Abd  al-‘Azi>z , Qawa>’id  al- Ahka>m  fi>  Mas}a>lih  al-Ana>m , ( Qa>hirah: Maktabah al-Kulliyyat Al Azha>riyyah , 1991), I:
11.
25 Lihat  ‘ Ali> al-A>midi>, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al- Ah}ka>m, cet. 1 (Riya>d}:Da>r al-S}ami>’i>, 2003 ), IV: 162.
26 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  keuangan Lainnya, cet.  12  (Jakarta:  P.T.  RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 258.
27 Sigit  Puji  Winarko,  “Pengaruh  Modal Sendiri,  Jumlah  Anggota  Dan  Aset  Terhadap Sisa  Hasil  Usaha  Pada  Koperasi  Di  Kota Kediri”, Nusantara, 01, no. 02 (2014), hlm. 154.
28 S}a>lih ‘Askar . Al-Mu’a>mala>t Al-Ma>liyah Al-Ta’a>wuniyah  wa  al-Tasya>rukiyah  al- Isla>miyah , (t.t.p.: t.p., t.t), hlm. 7-8.
29 Ibn  al-Qayyi>m . I’la>m  al-Muwaqqi’i>n . ( Beiru>t: Da>r al-Ji>l , 1973), I: 344.
30 Lihat Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, cet  1  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2016), hlm 75.
31 Lihat Nurul Huda dan Muhamad Heykal,
Lembaga  Keuangan  Islam, cet  1  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 366. 32 Lihat  Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah , cet 10 (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm 290.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-A>midiy,  Ali>. Al-Ih}ka>m  fi>  Us}u>l  al- Ah}ka>m.  Riya>d}:Da>r  al-S}ami>’I, 2003.
Al-Bayju>ri>,  Ibra>hi>m. Ha>syiyah  al-Ima>m al-Bayju>ri  ‘ala>  Jawhar  al- Tawhi>d.  Qa>hirah:  Da>r  al-Sala>m , 2002.
Al-Jawi,  Muhammad  Shiddiq. Syaikh Taqiyyuddi>n Al-Nabha>ni> , Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya. Kairo:
Al-Azhar Press, 2003.
Al-Zuh}ayli>,  Wahbah. Al-Mu’a>malat  al-
Ma>liyyah
al-Mu’a>s}irah.
Dimasyq:Da>r al-Fikr, 2002.
________.  Al-Fiqh  al-Isla>mi>  wa Adillatuh. Dimasyq: Da>r al-Fikr ,
1985.
Anggadini, Sri Dewi. “Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi” Riset  Akuntansi ”  VI,
no.1, 2014
Anoraga, Pandji, dkk. Dinamika Koperasi. Jakarta:  PT  Rineka
Cipta, 2007.
Huda,  Nurul  dan  Muhamad  Heykal,
Lembaga Keuangan Islam.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010.
Ibn  al-Qayyi>m . I’la>m  al-Muwaqqi’i>n . Beiru>t: Da>r al-Ji>l, 1973. Izzuddi>n,  ‘Abd  al-‘Azi>z . Qawa>’id  al- Ahka>m  fi>  Mas}a>lih  al-Ana>m . Qa>hiroh:  Maktabah  al-Kulliyyat Al Azha>riyyah . 1991.
Kasmir. Bank  dan  Lembaga  keuangan Lainnya. Jakarta:  P.T.  Raja
Grafindo Persada. 2013.
Partomo,  Tiktik  Sartika,  dkk. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Bogor  Selatan:  Ghalia Indonesia. 2004. S}a>lih,  ‘Askar . Al-Mu’a>mala>t  Al- Ma>liyah  Al-Ta’a>wuniyah  wa  al- Tasya>rukiyah  al-Isla>miyah .  t.t.p:
t.p., t.t.
Shidiq,  Sapiudin. Fikih  Kontemporer. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. 2016.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Syaltu>t,  Mahmu>d . Al-Fata>wa.  al- Qa>hirah: Da>r as-Syuru>q . 2004. Taqiyyuddi>n  Al-Nabha>ni> . al-Niz}a>m  al- Iqtis}a>di>  fi>  al-Isla>m . Beiru>t:  Da>r al-Ummah . 2004. Winarko,  Sigit  Puji.  “Pengaruh  Modal Sendiri,  Jumlah  Anggota  Dan Aset  Terhadap  Sisa  Hasil  Usaha Pada  Koperasi  Di  Kota  Kediri” .
Nusantara, 01, no. 02, 2014. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.