## PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIL TERHADAP TINDAKAN MENGAMBIL BRONDOLAN SAWIT (STUDI KASUS KABUPATEN NAGAN RAYA DESA LAMIE)
Muhammad Ikhwan Adabi 1 Candra Darussman 2 Apri Rotin Djusfi 3 Phoenna Ath Thariq 4 Eza Aulia 5
Jalaluddin 6
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Teuku Umar
1 Email: m.ikhwanadabi@utu.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Teuku Umar
2 Email: chandradarusman@utu.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Teuku Umar
3 Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id
4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Teuku Umar
4 Email: phoennaaththariq@utu.ac.id
5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Teuku Umar
5 Email: ezaaulia@utu.ac.id
6 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Teuku Umar
6 Email: jalaluddin@utu.ac.id

## Abstract
An  act  against  the  material law  in  criminal  law  is  that  a  person  commits  an  act against the law living in society (unwritten law). So if a person's actions are not against  an  unwritten  law,  then  he  cannot  be  punished.  The  author  wants  to investigate whether the theft of loose palm oil in Lamie Village is an act against the  law  or  not.  The  author's  initial  hypothesis  is  that  in  several  plantations  in Lamie Village, after harvest workers have finished harvesting palm oil where they work, there is a habit of harvesting workers choosing loose palm kernels that have fallen to the ground and then sold. The research method in this writing is through an  empirical  juridical  approach.  This  research  was  conducted  by  enforcing  or applying normative law into legal relationships in society. The results of the study said that all garden owners in Lamie Village with a land area of 3 ha and above
allowed  harvesters  to  take  loose  palm  oil.  So  the  harvester's  actions  are  not against the unwritten law. Then, some garden owners whose land area is 3 ha and below  must  have  prior  permission  from  the  garden  owner.  If  the  permit is  given then it does not violate the unwritten law, but on the contrary if the permission is not given then the perpetrator may be subject to Article 362 of the Criminal Code concerning theft.
Keywords: Act, Against, Law

## 1. PENDAHULUAN
Banyak  definisi  yang  mengartikan  istilah  perbuatan  melawan  hukum,  ada yang  mengartikan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan melawan  undang-undang,  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak-hak  orang lain,  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  pihak  lain  dan  tentu  pihak  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  harus  menggantikan  kerugian kepada  pihak  yang  telah  dirugikannya.  Ada  juga  yang  mengartikan  perbuatan melawan  hukum adalah  perbuatan  yang  dilakukan  di  luar  kewenangannya  atau di  luar  kekuasaannya.  Kemudian  perbuatan  melawan  hukum  juga  diartikan perbuatan  yang  melanggar  nilai-nilai  kesusilaan,  nilai  nilai  kesopanan  yang berkembang  di  masyarakat  serta  perbuatan  yang  melanggar  asas-asas  umum yang berlaku dalam lapangan hukum. 1
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  perbuatan  melawan  hukum  formil  dan perbuatan  melawan  hukum  materil.  Perbuatan  melawan  hukum  formil  adalah suatu  perbuatan  yang  melanggar  tindak  pidana  dengan  dibatasi  oleh  hukum positif  (KUH  Pidana  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya).  Sedangkan perbuatan  melanggar  hukum  materil  adalah  bahwa  seseorang  melakukan perbuatan  yang melawan  hukum yang  hidup  di  masyarakat  (hukum yang  tidak tertulis).
Sebagai  contoh  perbuatan  melawan  hukum  formil  yaitu  jika  A  melakukan tindak  pidana  pencurian  maka  menurut  hukum  positif  di  Indonesia  yaitu  disini yang  berlaku  adalah  KUHP,  terhadap  si  A  akan  dikenakan  Pasal  362  tentang Pencurian. Perbuatan yang dilakukan oleh A telah melanggar suatu aturan yang dibatasi  oleh  peraturan  perundangan-undangan  yaitu  KUHP.  Contoh  perbuatan melawan  hukum  materil  yaitu  seorang  telah  mengambil  jerami  di  sawah  yang telah dimbil buah padinya tanpa izin yang punya. Secara sepintas perbuatan itu telah  melanggar  Pasal  362  tentang  Pencurian  karena  telah  mengambil  barang milik  orang  lain  tanpa  izin.  Akan  tetapi  apakah  perbuatan  tersebut  telah melawan hukum atau tidak masih harus diselidiki dalam hukum kebiasaan yang berlaku di daerah itu. Apabila menurut hukum kebiasaan daerah itu setelah habis panen  padi  tiap-tiap  orang  diperboehkan  mengambil  jerami  dari  sawah  bekas
1 Indah  Sari,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11 No. 1 (September, 2020), 54.
padi  yang  telah  dipanen  itu,  maka  orang  tersebut  diatas  tidak  dapat  dituntut telah  melakukan  pencurian.    Dalam  hal  ini  ada  suatu  daerah  yang  mempunyai adat  kebiasaan  bahwa  sehabis  panen  padi  pemilik  sawah  menaruh  daun-daun kelapa  di  tengah-tengah  sawah  itu  yang  dimaksud  sebagai  tanda  bahwa  orang dilarang  mengambil  jerami  dari  sawah  tersebut.  Jika  walaupun  demikian  masih ada orang yang berani mengambil tanpa izin yang berhak, maka orang itu dapat dituntut sebagai pencuri, karena perbuatannya melawan hak. 2
Berangkat  dari  kedua  kasus  tersebut,  penulis  ingin  meniliti  apakah pencurian brondolan sawit di Desa Lamie merupakan perbuatan melawan hukum atau  tidak.  Hipotesis  awal  penulis  melihat  bahwa  di  beberapa  kebun  di  Desa Lamie sesudah tenaga kerja panen selesai memanen sawit di tempat dia bekerja, ada  kebiasaan  tenaga  kerja  panen  tersebut  disekitar  memilih  brondolan  sawit yang  sudah  jatuh  ke  tanah.  Brondolan  sawit  tersebut  dikumpulkan  kemudian dijual.  kegiatan  tersebut  selalu  dilakukan  setelah  selesai  memanen.  Sewaktu ditanyakan  kepada  pemilik  kebun  mengenai  hal  tersebut,  pemilik  kebun  sudah memberikan  izin.  Namun  ada  beberapa  pemilik  kebun  yang  tidak  mengizinkan hal tersebut.
Dari  dua  contoh  kasus  diatas  dapat  disimpukan  bahwa  apabila  pemilik kebun  mengizinkan  untuk  berulang  kali  mengambil  brondolan  sawit  setelah dipanen  maka  perbuatan  tersebut  bukan  pencurian,  sebab  sudah  memiliki  izin terlebih  dahulu.  Tetapi  apabila  pemilik  kebun  tidak  mengizinkan,  maka perbuatan mengambil brondolan sawit merupakan tindak pidana pencurian. Dari sini  dapat  dilihat  bahwa  ada  beberapa  perbedaan  sikap  pemilik  kebun  dalam menyikapi kegiatan mengambil brondolan sawit.
Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas agar lebih memahami lebih mendalam adat kebiasaan di Desa Lamie mengenai perbuatan mengambil  brondolan  sawit.  Setelah  memahami  adat  kebiasaan  itu  diharapkan masyarakat di desa tersebut menjadi lebih bijak dalam bertindak.
Yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  yang dimaksud  dengan  unsur  melawan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  362  KUHP  dan apakah  pencurian  brondolan  sawit  di  Desa  Lamie  merupakan  perbuatan melawan hukum atau tidak?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  yaitu  melalui  pendekatan  yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberlakukan  atau menerapkan hukum  normatif  ke  dalam  pergaulan  hukum  di  masyarakat. 3 Lokasi  penelitian
2 R.  Soesilo, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus , (Bogor : Politeia, 1974) hlm. 46.
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004, hlm. 134.
yaitu  di  Desa  Lamie,  Kecamatan  Darul  Makmur,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Aceh. Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu  pemilik  perkebunan  kelapa  sawit  yang berjumlah 10 orang. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berasal dari  data  sekunder  dan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  penelitian kepustakaan  dan  penelitian  lapangan/wawancara.  Analisis  data  dengan  cara deskriptif  kualitatif  yang  bersifat  induktif.  Digunakannya  pendekatan  kualitatif tersebut tujuannya yaitu untuk dapat dimengerti dan dipahami gejala yang akan diteliti.
3. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN
3.1 Unsur Melawan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP
Kitab  Undan-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  membedakan  beberapa macam pencurian, yaitu:
1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)
Yang  akan di  bahas dalam penulisan  ini yaitu pencurian biasa  (Pasal  362), dikarenakan yang akan diteliti yaitu unsur melawan hukumnya bukan perbuatan bagaimana subjek hukum itu melakukan tindak pidana pencurian.
Sebelum  diuraikan  secara  jelas  unsur  melawan  hukum  yang  disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, maka perlu untuk menjelaskan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut agar dapat dikatakan bahwa perbuatan pencurian brondolan sawit itu sudah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal 362.
Pasal  362  KUHP  berbunyi:  Barangsiapa  mengambil  sesuatu  barang,  yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki  barang  itu  dengan  melawan  hak,  dihukum  karena  pencurian,  dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
900.
Unsur-unsur yang dapat diuraikan dalam  Pasal 362 diatas yaitu:
1. Perbuatan "mengambil"
2. Yang diambil adalah suatu "barang"
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", dan
4. Pengambilan  itu  harus  dilakukan  "dengan  maksud  hendak  memiliki barang itu dengan melawan hukum".
"Mengambil"  artinya  dengan  sengaja  menaruh  sesuatu  ke  dalam kekuasaannya. Misalnya A telah menemukan sebuah dompet dijalan. Kemudian A  mengambil  dompet  tersebut  dengan  niat  untuk  dimiliki  olehnya.  Kepada  si  A telah dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian karena ia mengambil barang tersebut untuk memilikinya. Berbeda halnya jika A menemukan dompet di jalan,
kemudian  ia  mengambil  dompet  tersebut  dengan  niat  untuk  memberikan kepada  polisi.  Namun  kemudian  di  tengah  perjalanannya  ke  kantor  polisi  A berbalik pikiran untuk memiliki dompet itu dan kemudian dibelanjakannya. Maka terhadap  si  A  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  pencurian  tetapi dikatakan  sebagai  penggelapan,  karena  sudah  memiliki  dompet  tersebut  di dalam kekuasaannya. 4
Yang  dimaksud  dengan  "barang"  yaitu  segala  sesuatu  yang  berwujud, termasuk juga binatang. Barang itu haruslah yang dapat bergerak bukan barang yang  tidak  dapat  bergerak  seperti  (sawah,  tanah,  gedung  dan  sebagainya). Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang yang tidak dapat bergerak, karena dalam  pencurian  barang  itu  harus  dapat  dipindahkan.  Walaupun  dalam prakteknya  barang  yang  dicuri  itu  adalah  barang  yang  berharga.  Akan  tetapi sebenarnya  nilai  harga  barang  itu  tidak  dipermasalahkan,  misalnya  seseorang mengambil beberapa helai rambut (tidak ada harganya dari segi nilai ekonomis), tetapi  dengan  helai  rambut  itu  dapat  dipaka  guna  untuk  kepentingan  lainnya, dapat  pula  dikatakan  sebagai  pencurian.  Jadi  barang  yang  dilihat  disini  yaitu bukan  saja  dari  segi  nilai  tetapi  juga  ari  segi  kegunaan.  Brondolan  sawit  dapat dikatakan barang yang diartikan dalam Pasal 362. Brondolan merupakan barang yang  berwujud  dan  dapat  bergerak  atau  dipindahkan.  Dari  segi  nilai  brondolan sawit juga dapat diperjualbelikan. 5
Barang itu “ seluruhnya atau sebagian” harus Kepunyaan orang lain. Barang yang  sebagian  kepunyaan  orang  lain  misalnya:  A  bersama  sama  B  membeli sebuah sepeda telah dibayar oleh dua orang bersama sama, sehingga sepeda itu adalah milik A dan B. Andai kata sepeda itu disimpan di rumah A dan kemudian diambil  dan  dimiliki  oleh  B  dengan  melawan  hak,  maka  B  telah  melakukan pencurian  terhadap  barang  yang  untuk  sebagian  kepunyaan  A.  Jika  dikaitkan dengan  pencurian  brondolan  sawit  maka  barang  yang  dicuri  itu  adalah seluruhnya  kepunyaan  orang  lain.  Karena  tenaga  kerja  panen  bekerja  kepada pemilik kebun. Kebun itu seluruhnya kepunyaan milikinya. 6
Unsur  “  dengan  maksud  hendak  memiliki  barang  itu  dengan  melawan hukum”. Unsur ini diartikan bahwa Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak  memiliki  barang  itu  dengan  melawan  hukum  .”  memiliki”  artinya bertindak sebagai orang yang punya, Sedangkan ”Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang  yang  berhak.  Seorang  yang  oleh  karena”Keliru  sangka”  miliknya, Mengambil  sesuatu  barang  yang  ternyata  kepunyaan  orang  lain,  itu  tidak dipersalahkan mencuri, oleh karena unsur “melawan hukum” tidak ada. 7
4 R. Soesilo, Op.cit ., hlm. 116
5 Ibid ., hlm 117 6 Ibid., hlm 118
7 Ibid.,
Melawan  hukum  yang  dimaksud  dalam  Pasal  362  KUHP  yaitu  apabila perbuatan  mengambil  itu  tidak  memiliki  izin  terlebih  dahulu.  Jadi  jika  izin tersebut  sudah  diberikan  maka  tidak  dapat  dikatakan  perbuatan  tersebut  telah melawan  hukum.  Jika  dikaitkan  dengan  pencurian  brondolan  sawit  maka  jika pengambilan  brondolan  itu  tidak  memiliki  izin  dari  yang  punya  kebun  maka perbuatan itu sudah dapat dikatakan telah terpenuhi unsur melawan hukum.
Permasalahannya  adalah  terdapat  beberapa  pemilik  kebun  yang  tidak mempermasalahkan  tenaga  kerja  panen  untuk  mengambil  brondolan  sawit  di kebunnya,  dengan  kata  lain  pengambilan  brondolan  itu  tidak  memerlukan  izin terlebih  dahulu  dari  pemilik  kebun.  Namun  ada  juga  pemilik  kebun  yang  tidak memperbolehkan  tenaga  kerja  panen  untuk  mengambil  brondolan  sawit.  Maka dari  itu  perlu  diteliti  lebih  lanjut  dengan  mewancarai  beberapa  pemilik  kebun yang mengizinkan dan juga yang tidak mengizinkan untuk mengambil brondolan sawit. Wawancara itu perlu dilakukan untuk dapat mengetahui  bagaimana adat kebiasaan  di  daerah  itu  serta  apa  yang  menjadi  latar  belakang  diizinkan  atau tidak diizinkan pengambilan brondolan sawit tersebut.

## 3.2 Perbuatan  Melawan  Hukum  Materil  Pencurian  Brondolan  Sawit  di  Desa Lamie
Pada  tataran  teori  dan  praktik,  sifat  melawan  hukum  dikenal  baik  dalam hukum  perdata  maupun  dalam  hukum  pidana.  Perbuatan  melawan  hukum dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan  "wederrechtelijk"  dalam  lingkup  pidana dan  "onrechtmatige  daad"  dalam  lingkup  perdata. 8 Sebelum  tahun  1919  di negeri Belanda,  sifat  melawan hukum  hanya diartikan  sebagai pelanggaran dari pasal-pasal  hukum  yang  tertulis  saja  (pelanggaran  perundangundangan  yang berlaku).  Tetapi  sejak  tahun  1919,  Belanda  mengalami  perkembangan  hukum dengan  mengartikan  "melawan  hukum"  bukan  hanya  untuk  pelanggaran perundang-undangan  tertulis  saja,  melainkan  juga  untuk  setiap  pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini berdasarkan  putusan  Hoge  Raad  (H.R)  atau  Mahkamah  Agung  negeri  Belanda tanggal  31  Januari  1919  dalam  kasus  Lindenbaum  versus  Cohen  mengenai perkara perdata. 9
Hukum  pidana  mulai  mengenal  sifat  melawan  hukum  materiil  (materiele wederrechtelijkheid)  pada  tanggal  20  Februari  1933  melalui  putusan  H.R  dalam kasus  dokter hewan dari  kota  Huzein. 10 Sehingga  sejak  tahun  1933  konsep  sifat melawan hukum dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Sifat  melawan  hukum  yang  formil  (formele  wederrechtelijkheid)  Suatu perbuatan  itu  bersifat  melawan  hukum,  apabila  perbuatan  diancam
8 Munir  Fuady ,  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pendekatan  Kontemporer), (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 2.
9 Ibid ., hlm 5-6
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 136.
pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik  dalam  undang-undang; sedang  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  itu  dapat  hapus,  hanya berdasarkan  suatu  ketentuan  undang-undang.  Jadi  menurut  ajaran  ini melawan  hukum  sama  dengan  melawan  atau  bertentangan  dengan undang-undang (hukum tertulis).
b. Sifat  melawan  hukum  yang  materiil  (materiele  wederrechtelijkheid) Suatu  perbuatan  itu  melawan  hukum  atau  tidak,  tidak  hanya  yang terdapat  dalam  undang-undang  (yang  tertulis)  saja,  akan  tetapi  harus dilihat  berlakunya  asas-asas  hukum  yang  tidak  tertulis.  Sifat  melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat  hapus  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  dan  juga berdasarkan  aturan-aturan  yang  tidak  tertulis  (uber  gezetzlich). Menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila. 11
Mengenai pengertian melawan hukum yang materiil dapat dibedakan:
a. Dalam fungsinya yang negatif Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam  fungsinya  yang  negatif  mengakui  kemungkinan  adanya  hal-hal yang  ada  di  luar  undang-undang  melawan  hukumnya  perbuatan  yang memenuhi  rumusan  undang-undang,  jadi  hal  tersebut  sebagai  alasan penghapus sifat melawan hukum.
b. Dalam  fungsinya  yang  positif  Pengertian  sifat  melawan  hukum  yang materiil  dalam  fungsinya  yang  positif  menganggap  sesuatu  perbuatan tetap  sebagai  sesuatu  delik,  meskipun  tidak  nyata  diancam  dengan pidana  dalam  undang-undang,  apabila  bertentangan  dengan  hukum atau  ukuran-ukuran  lain  yang  ada  di  luar  undang-undang.  Jadi  di  sini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif. 12
Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  suatu  perbuatan  yang  telah melanggar ketentuan dalam KUHP dapat hapus jika memang perbuatan itu tidak melanggar asas-asas hukum yang tidak tertulis.  Hukum tidak tertulis atau dapat juga disebut hukum adat atau hukum kebiasaan merupakan hukum yang masih hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Kehidupan  bermasyarakat  tidak hanya  diatur  oleh  hukum  tertulis  akan  tetapi  harus  berpedoman  juga  kepada agama,  moral,  kesopanan  dan  kaidah  sosial  lainnya.  Pada  Pasal  18  ayat  2 Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  “Indonesia  mengakui eksistensi hukum adat dan hak – hak tradisionalnya“. Hakim dan hakim konstitusi wajib  menggali,  mengikut,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan
11 Kejaksaan Republik Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana, http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/Asas-asas%20Hukum%20Pidana.doc diakses 2/11/2021.
12 Ibid.,
yang  hidup  dalam  masyarakat. 13 Kemudian  pada  Pasal  8  ayat  4  UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa jaksa senantasa bertndak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta  wajib  menggali  dan  menjunjung  tnggi  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  hidup dalam masyarakat.
Von  Savigny  mengemukakan,  hukum  mengikut Volkgeist masyarakat berdasarkan  tempat  berlakunya  hukum  karena  masingmasing Volkgeist masyarakat  berbeda-beda.  Demikian  juga  dengan  hukum  adat  Indonesia, tumbuh  dan  dipertahankan  oleh  masyarakat  adat  sebagai  sumber  kebudayaan masyarakat  hukum  adat  masing-masing itu berasal.  Oleh  sebab  itu  keberlakuan hukum adat tergantung kepada masing-masing wilayah. Ada 2 hal yang menjadi batasan wilayah berlakunya hukum adat, antara lain: 14
a.  Kebudayaan dalam masyarakat, karena pada dasarnya pelanggaran adat adalah aspek dari kebudayaan;
b.  Masyarakat,  tempat  lahir,  tumbuh,  berkembang,  dan  lenyapnya pelanggaran  adat.  Hubungannya  bahwa  pelanggaran  adat  dipandang sebagai pelanggaran dinilai berdasarkan struktur masyarakatnya.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  kaitan  antara  melawan hukum  materil  dengan  hukum  kebiasaan  atau  hukum  adat.  Perbuatan  yang dapat  dikatakan  perbuatan  melawan  hukum  materil  apabila  perbuatan  itu melanggar asas-asas  hukum  yang  tidak  tertulis.  Jadi  apabila  perbuatan  itu tidak  melanggar  hukum  yang  tidak  tertulis  maka  bukan  dikatakan  perbuatan tersebut melawan hukum secara materil.
Perbuatan  mengambil  brondolan  sawit  setelah  panen  di  Desa  Lamie khususnya di Dusun Muray telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh tenaga kerja  panen.  Dikaitkan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  formil,  tenaga  kerja panen yang mengambil brondolan itu dapat dikenakan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Namun jika dilihat secara melawan hukum materil maka harus diteliti lebih  lanjut  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  mengambil  brondolan  itu melanggar  asas-asas  hukum  tidak  tertulis  atau  tidak.  Maka  sebab  itu  penulis telah mewawancarai sepuluh (10) orang pemilik kebun dan beberapa masyarakat gampong di Desa Lamie, Dusun Muray, yaitu sebagai berikut:
Nama Pemilik Kebun Luas Tanah Perbuatan Mengambil Brondolan oleh Tenaga Kerja Panen
13 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
14 Anto Soemaman, Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003), hlm 11.
Anwar 25 ha Setuju Herli 5 ha Setuju Hendra 5 ha Setuju Miji 7 ha Setuju Muslim 7 ha Setuju Adlar 2 ha Tidak Setuju Nasrol 2 ha Tidak Setuju Radat 1 ha Tidak Setuju Dedi 1 ha Tidak Setuju Ade 1 ha Tidak Setuju
Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  bapak  Anwar,  Herli,  Hendra, Miji,  Muslim,  mereka  menyetujui  pengambilan  brondolan  oleh  tenaga  kerja panen setiap sesuah panen. Mereka berasalan bahwa hal itu sudah menjadi hak mereka.  Semua  pemilik  kebun  di  Desa  Lamie  yang  luas  tanahnya  3  ha  keatas memperbolehkan  tenaga  panen  untuk  mengambil  brondolan. 15 Namun  hal tersebut tidak berlaku bagi  orang yang tidak mereka kenal.
Dapat disimpulkan bahwa pengambilan brondolan sawit oleh tenaga panen sudah menjadi hukum kebiasaan, namun kebiasaan itu hanya berlaku bagi para pemilik  kebun  yang  luas  tanahnya  diatas  3  ha.  Bila  telah  menjadi  hukum kebiasaan  maka  dengan  kata  lain  pengambilan  brondolan  oleh  tenaga  panen tidak bertentangan dengan perbuatan melawan hukum materil, walaupun secara formil  perbuatan  tersebut  telah  melanggar  Pasal  362  KUHP.  Berbeda  hal  jika yang  mengambil  brondolan  tersebut  adalah  orang  yang  tidak  dikenal  pemilik kebun. Maka perbuatan orang yang tidak dikenal tersebut dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.
Bagi  mereka  yang  tidak  menyetujui  beralasan  bahwa  luas  tanah  yang dimiliki sedikit. Kebanyakan pemilik kebun yang luas tanahnya di bawah dua ha tidak  memakai  jasa  tenaga  panen,  karena  mereka  dapat  memanennya  sendiri. Jika  pun  memakai  tenaga  panen,  maka  harus  ada  izin  terlebih  dahulu  setiap sesudah panen dari pemilik kebun. 16
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hukum  kebiasaan  mengambil brondolan oleh tenaga panen setiap sesudah panen tidak berlaku, karena harus ada  izin  terlebih  dahulu.  Jika  tenaga  panen  telah  mendapatkan  izin  maka perbuatan  tersebut  tidak  melawan  hukum.  Namun  apabila  perbuatan  tersebut belum mendapatkan izin maka dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.
4. SIMPULAN
15 Hasil wawancara dengan dua puluh warga Desa Lamie
16 Hasil wawancara pemilik kebun yang tidak setuju
Bahwa semua pemilik kebun di Desa Lamie dengan luas lahan 3 ha ke atas diperbolehkan untuk mengambil brondolan kelapa sawit. Jadi tindakan pemanen tidak  bertentangan  dengan  hukum  tidak  tertulis.  Kemudian,  beberapa  pemilik kebun  yang  luas  lahannya  3  ha  ke  bawah  harus  mendapat  izin  terlebih  dahulu dari pemilik kebun. Jika izin diberikan maka tidak melanggar hukum tidak tertulis, tetapi sebaliknya jika izin tidak diberikan maka pelaku dapat dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian.

## 5. REFERENSI

## Buku :
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004.
Anto Soemaman, Hukum Adat Perspektif  Sekarang dan Mendatang (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, (Bogor : Politeia, 1974).

## Jurnal:
Indah  Sari,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11 No. 1 (September, 2020).
Internet:
Kejaksaan Republik Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana, http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/Asas- asas%20Hukum%20Pidana.doc diakses 2/11/2021.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. KUHP