Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT
Nur Rohim 1
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

## Abstract
Indonesia's economic system is an economic system that is identical to Pancasila economic democracy. Democracy is meant that have characteristics such as driven by economic stimuli, social, and moral, which is associated with the deity so there is social solidarity, unity of Indonesia relating to the meaning of nationalism animates economic policy, having a balance between firmness and central planning (nationwide) with an emphasis on decentralization in the implementation of economic activity. However, the economic system is considered a failure in achieving the ideals of the State of Indonesia is to create prosperity, due to the tendency towards materialism and capitalist ideology. Though, he is not the basic identity of the economic system of Indonesia. In this case, the Islamic economic system is considered to have harmony and the basic concepts of economics relevant to Indonesia as stipulated in Article 33 of the Constitution NRI 1945. In addition to the background of the system is deeply rooted in the culture of the Indonesian nation since before. Therefore, the interpretation of the constitution of the Republic of Indonesia was a strong spirit of Islamic economics, so expectations of the establishment of the welfare of people can be reached.
Keywords: economy of Indonesia, Islamic economics, interpretation of the constitution, Article 34 of the Constitution NRI 1945.

## Abstrak
Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang dimaksud adalah yang memiliki ciri-ciri antara lain digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral, yang berhubungan dengan ketuhanan sehingga terdapat solidaritas sosial, berkaitan dengan persatuan Indonesia yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, memiliki ketegasan dan adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Akan tetapi sistem ekonomi ini dirasa mengalami kegagalan dalam mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat, karena kecenderungannya terhadap paham materialistis dan kapitalis. Padahal ia bukanlah identitas dasar dari sistem ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam dianggap memiliki keselarasan dan relevan dengan konsep dasar ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Selain latar belakang sistem ini telah mengakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karenanya, dalam tafsir konstitusi Republik Indonesia ada spirit ekonomi Islam yang kuat, sehingga harapan
terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
1 Dosen Hukum Konstitusi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Kata Kunci: ekonomi Indonesia, ekonomi Islam, tafsir konstitusi, Pasal 34 UUD NRI 1945.

## I. PENDAHULUAN
Keadaan  masyarakat  Indonesia  pada  saat  ini  dirasakan  masih  sangat memprihatinkan.  Banyaknya  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  kesejahteraan  yang layak  untuk  keberlangsungan  hidupnya  menjadi  salah  satu  fenomena  klasik  yang  patut menjadi  perhatian.  Minimnya  lapangan  pekerjaan,  pembangunan  yang  tidak  merata  dan kepadatan  penduduk  di  masing-masing  daerah  menjadi  salah  satu  contoh  penyebab banyaknya  pengangguran  di  Indonesia.  Selain  faktor  rendahnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  masih  belum  dapat  dikembangkan  potensinya,  sehingga  Sumber  Daya  Alam (SDA) yang ada belum dapat diolah sendiri. Hal itu disebabkan rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia. 2
Berbagai  fakta  kegagalan  pembangunan  perekonomian  Indonesia,  sebagaimana diamanahkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  antara  lain  disebutkan bahwa pemerintahan negara dibentuk “untuk  memajukan kesejahteraan umum”. Lapangan kerja  merupakan  salah  satu  ukuran  utama  yang  perlu  dipertimbangkan.  Lapangan  kerja yang  mencukupi  merupakan  sarana  utama  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan pendapatan dengan halal. Lapangan kerja menyangkut harga diri, dan pengangguran yang berkepanjangan  berarti  hilangnya  harga  diri,  selain  menurunnya  taraf  hidup  bagi  yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengangguran harus dihapus berdasarkan kebijakan negara yang tepat dalam menciptakan lapangan kerja.
Untuk  mencapai  kesejahteraan,  masyarakat  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Kegiatan ini  dilakukan  lebih  kepada  hasrat  untuk  mencapai  taraf  kehidupan  yang  lebih  baik  dari sebelumnya. 3 Sedangkan  pemerintah  melakukan  pembangunan  di  bidang  ekonomi  yang pada  dasarnya  merupakan  subsistem  dari  sistem  pembangunan  nasional  secara keseluruhan.  Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  dalam  rangka  untuk  mencapai  taraf kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  Alenia  ke-4. 4 Untuk mencapai  tujuan  itu,  maka  sistem  ekonomi  yang  digunakan  adalah  sistem  ekonomi  yang dapat mengarahkan dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan dimaksud.
Dari  latarbelakang  masalah  di  atas,  memunculkan  beberapa  permasalahan  yang dapat  dikaji,  di  antaranya  adalah:  (1).  Mengapa  sistem  ekonomi  Indonesia  gagal mengupayakan  kesejahteraan  rakyatnya?  (2).  Apakah  sistem  ekonomi  Islam  relevan dengan  konstitusi  Republik  Indonesia?  (3).  Apakah  sistem  ekonomi  Islam  adalah  sistem terbaik  yang  mampu  memberikan  kontribusi  dalam  pembangunan  ekonomi  Indonesia, khususnya  menciptakan  kesejahteraan  rakyat?  (5).  Apakah  ekonomi  Islam  mampu memberikan spirit dalam tafsir konstitusi Republik Indonesia?
2 Padahal dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 jelas-jelas dikatakan:  “(1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
3 Berbeda  halnya  dengan  pendapat  Smith,  manusia  melakukan  kegiatan  ekonomi  adalah  karena  dorongan  kepentingan pribadi,  yang  bertindak  sebagai  tenaga  pendorong  dan  membimbing  manusia  mengerjakan  apa  saja  asal  masyarakat  bersedia membayar. Bukan berkat kemurahan tukang daging, para  petani atau pembuat roti, manusia lain bisa makan pagi, siang atau malam. Melainkan karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Sehingga pada prinsipnya bukan kepada rasa perikemanusiaan mereka, melainkan pada cinta mereka kepada diri mereka sendiri, atau bukan karena keperluan orang lain atas usaha mereka, melainkan tentang  seberapa  besar  keuntungan  yang  mereka  bisa  dapatkan.  Motif  kepentingan  individu  yang  didorong  oleh  filsafat  liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, yang pada akhirnya melahirkan ekonomi kapitalis.
4 M.  Arief  Amrullah,  Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), h. 108.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## II. CIVIL SOCIETY SEBAGAI CITA-CITA NEGARA INDONESIA
Apabila merujuk  pada tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka  tergambar  dengan  jelas  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  Indonesia. Ketika  kita  menggali  lebih  dalam,  dan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dibongkar  isinya, maka  di  dalamnya  dapat  diperoleh  makna  dari  model  masyarakat  Indonesia.  Dari  sila-sila yang ada, dapat dikonstruksikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang hidup dalam negara yang bermoral religius dalam tatanan yang secara totalitas memberikan penghargaan pada  martabat kemanusiaan dalam  bingkai  negara kesatuan  Indonesia  yang demokratis  dan  berkeadilan  sosial.  Gambaran  inilah  yang  sebenarnya  sering  disebut  oleh para ahli sebagai civil society atau masyarakat madani.
Berbagai  konsep  tentang  masyarakat  madani  berkembang  sebagai  hasil  abstraksi pemikiran  dengan setting masyarakat  tertentu.  Konsep  Hegel  tentang  masyarakat  madani misalnya, dipandang suatu masyarakat borjuis yang terdiri dari individu-individu yang telah meninggalkan  satuan-satuan  keluarga  dan  memasuki  persaingan  ekonomi.  Hegel  melihat dalam  masyarakat  ini  terdapat  berbagai  kepentingan  sempit  yang  saling bertentangan dan saling memecah belah sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghancurkan dirinya  sendiri.  Dalam  hal  ini  negara  diperlukan  sebagai  pelestari  dan  pemelihara kepentingan masyarakat yang universal. Pandangan Hegel ini bertentangan dan merupakan reaksi dari pandangan kaum liberal yang diwakili oleh Locke (1632-1704), Rousseau (1712- 1778) dan Adam Smith (1723-1790). 5
Konsep  masyarakat  ideal  yang  populer  bagi  cendekiawan  muslim  adalah  yang tertuang dalam Alquran surah Saba' ayat 15 yaitu konsep masyarakat Baldatun Tayyibatun wa  Rabbun  Ghafur. Konsep  masyarakat  sebagaimana  surah  Saba'  ayat  15  tersebut merupakan gambaran masyarakat yang paling ideal dan dicoba ditransformasikan ke dalam masyarakat  Indonesia  yang  terkristal  dalam  tujuan  pembangunan  nasional  yang  hendak mewujudkan  masyarakat  adil  makmur  merata  materiil  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945.
Untuk  membangun  masyarakat  yang  ideal  (masyarakat  madani),  Bung  Karno mengedepankan  sistem  ekonomi  yang  mengedepankan  demokrasi  ekonomi  dan  sosio- nasionalisme.  Konsep  dan  ide  dasar  Soekarno  adalah:  “memperbaiki  keadaan  dalam masyarakat sehingga keadaan yang pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum  tertindas, tidak  ada  kaum  yang  celaka, tidak  ada  kaum  yang  papa  sengsara, ...  jadi yang  dicari  adalah  keberesan  politik  dan  keberesan  ekonomi,  keberesan  negeri  dan keberesan rezeki.” 6
Soekarno  sangat  menyadari  adanya  kepincangan  yang  menyolok  dalam  struktur sosial  di  mana  massa  rakyat  hidup  dalam  stelsel  yang  eksploitatif.  Soekarno  berpendapat bahwa kemerdekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, tetapi kemerdekaan adalah syarat untuk melakukan koreksi yang fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan  ekonomi  di  dalam  masyarakat.  Pikiran-pikiran  Soekarno  yang  populis  tampak sekali mewarnai konsep sistem ekonomi yang ada dalam UUD 1945. 7
Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  Pembukaannya  menegaskan  bahwa  tujuan negara  Republik  Indonesia  adalah  membentuk  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang
5 Berbeda  halnya  dengan  konsep  Al  Farabi,  seorang  filsuf  muslim  pada  abad  pertengahan  mengedepankan  konsep masyarakat dan negara yang ideal dengan nama "Al-Madinah Al-Fadilah" atau Konsep negara utama yaitu sebuah model negara yang mewujudkan segala keutamaan hidup atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat utama sebagai bagian dari negara itu berjalan paralel  dengan  etos  yang  hidup  dan  diyakini  dalam  kehidupan  bernegara.  Gambaran  negara  dan  masyarakat  utama  ini  merupakan sebuah  proses  suatu  masyarakat  sejak  nomaden  dan  primitif,  kemudian  memasuki  masa  peralihan  dan  akhirnya  sampai  pada  tahap kematangan. Di lingkungan kaum cendekiawan muslim, gagasan Al Farabi yang dikenalkan oleh Abidin Ahmad (1979) dan Umar Amin Husin  (1964)  kurang  begitu  dikenal.  [Lihat:  Zudan  Arif  Fakrulloh,  Memahami  Hukum:  Dari  Kontruksi  Sampai  Implementasi,  (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 50].
6 Lihat: Ayub Ranoh, Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis Etis Atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2006), h. 45.
7 Lihat: Zudan Arif Fakrulloh, Disertasi, 2001.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  serta  ikut  serta  dalam  usaha  perdamaian  dunia  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Rumusan  ini  mengandung penugasan  aktif  kepada  negara  untuk  mewujudkan  masyarakat  utama 8 yang  memiliki tingkat sosial yang maju, yang terbingkai dalam bentuk masyarakat madani (civil society) .

## III. SISTEM EKONOMI INDONESIA DALAM PASAL 33 9 UUD NRI 1945
Berbicara  tentang  sistem  ekonomi,  sama  artinya  berbicara  tentang  segala  aspek yang  berkaitan  dengan  perilaku  hidup  dan  kehidupan  masyarakat.  Dengan  kata  lain berbicara tentang sistem ekonomi, maka pada umumnya didasarkan atas tiga hal, yaitu: (1). Filsafat  yang  mendasarinya,  (2).  Sistem  kepemilikan  sumberdaya  dan  aset  nasional,  (3). Mekanisme  alokasi  sumberdaya  dan  mekanisme  penyelenggaraan  proses  produksi  dan distribusi nasional. 10 Karena suatu sistem merupakan keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup  dalam  suatu  masyarakat  yang  dijadikan  tuntunan  oleh  masyarakat  tersebut  dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, maka suatu sistem akan mempengaruhi pola berpikir dan pola  bertindak  masyarakat  yang  berada  dalam  sistem  tersebut  dan  akan  menjadi  suatu norma atau value judgment bagi masyarakatnya. 11
Sistem  ekonomi  adalah  konsepsi  ekonomi  suatu  negara  untuk  mengatasi  berbagai persoalan,  seperti  barang  yang  seharusnya  dihasilkan,  bagaimana  cara  menghasilkan barang  itu,  dan  untuk  siapa  barang  tersebut  dihasilkan,  atau  bagaimana  barang  tersebut didistribusikan  kepada  masyarakat.  Untuk  itu  diperlukan  upaya  untuk  menentukan  sistem ekonomi sebuah negara. 12
Jika hendak mengembangkan suatu sistem ekonomi nasional, maka mau  tidak mau sistem itu harus sejalan dengan ideologi yang dianut, karena antara sistem ekonomi dengan paham ideologi dari negara yang menganut suatu sistem ekonomi saling berkaitan. Karena ideologi  bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila,  maka  sistem  ekonomi  Indonesia  yang dibangun harus selaras dengan Pancasila. 13
Sistem ekonomi  Indonesia  adalah  sistem  ekonomi  Pancasila 14 yang  identik dengan demokrasi ekonomi.  Demokrasi  yang  dimaksud adalah  demokrasi  pancasila  yang  menurut Mubyarto 15 mempunyai  ciri-ciri  antara  lain  sebagai  berikut: Pertama, perekonomian Pancasila  digerakkan  oleh  rangsangan-rangsangan  ekonomi,  sosial,  dan  yang  paling penting  adalah  moral. Kedua, perekonomian  Pancasila  ada  hubungannya  dengan  Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial. Ketiga , perekonomian Pancasila berkaitan  dengan  persatuan  Indonesia,  yang  berarti  nasionalisme  menjiwai  kebijakan ekonomi. Keempat , sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan
8 Masyarakat  utama  adalah  masyarakat  yang  sudah  tinggi  tingkat  perkembangannya  yaitu  suatu  masyarakat  yang  memiliki sistem kelembagaan  dan  mekanisme  yang  menjamin  berlakunya  upaya-upaya  masyarakat  untuk  melakukan  fungsi  amar  makruf  nahi munkar dan memelihara iman. Hal ini sesuai ide dan gagasan al-Farabi yang menginginkan bentuk negara yang utama (al-madinah al- fadhilah).
9 Menurut  Sri  Edi  Swasono,  bahwa  Pasal  33  UUD  1945  adalah  sebuah  “raksasa”.  Ditetapkannya  Pasal  33  UUD  1945 merupakan  tekad  kemerdekaan  untuk  mengganti  asas  kolonial,    yaitu  kebersamaan  dengan  asas  kekeluargaan  (mutualisme  and brotherhood atau ukhuwah). Menolak pasar bebas, liberalism dan invicible hand Adam Smith, Sri-Edi menginginkan campur tangan aktif negara untuk menjaga dan menjamin bahwa ekonomi Indonesia benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [Lihat: Sri-Edi Swasono, Indonesia is not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, (Jakarta: Bappenas, 2007), h. 141.].
10 Bahtiar  Fitanto,  “Ekonomi  Kerakyatan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Lokal”  dalam  Iwan  Triyuwono  dan  Ahmad  Erani Yustika, Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan, (Malang: Bayumedia Publishing,  2003), h.56.
11 Edy  Suandi  Hamid,  Sistem  Ekonomi,  Utang  Luar  Negeri,  dan  Isu-Isu  Ekonomi  Politik  Indonesia,  (Yogyakarta:  UII Press, 2004), h. 36.
12 Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademis RUU tentang Sistem Ekonomi, (Jakarta: DPR RI, 2009), h. 24.
13 Edi Suandi Hamid,  Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia, h. 38.
14 Istilah  sistem  ekonomi  pancasila  muncul  di  akhir  masa  Demokrasi  Terpimpin  (1959-1965)  lewat  tulisan  Emil  Salim  pada tahun 1965. Istilah sistem ekonomi pancasila menjadi terkenal lewat gagasan-gagasan provokatif dari Mubyarto pada tahun 1979. [Lihat: Dawam Rahardjo, Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 245].
15 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 45.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
antara  perencanaan  sentral  (nasional)  dengan  tekanan  pada  desentralisasi  dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Rumusan  dalam  Pasal  33  UUD  NRI  1945  menurut  Dawam  Rahardjo 16 menggambarkan  visi  tentang  sistem  ekonomi  Indonesia  yang  dicita-citakan.  Ia  merupakan gambaran  ideal  dari  suatu  sistem  alternatif  terhadap  kapitalisme  maupun  komunisme. Sistem  ekonomi  Indonesia  berlandaskan  pada  Pasal  33  UUD  NRI  1945  yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal 18, 23, 27 ayat (2), dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila. 17
Keberadaan Pasal  27 dan  Pasal 33  UUD  NRI  1945  merupakan panduan  landasan hukum sistem ekonomi Indonesia. 18 Di dalam kedua pasal tersebut tersirat lima asas yang bersentuhan  dengan  hukum  dan  ekonomi,  yaitu: Pertama ,  asas  persamaan. Kedua ,  asas kemanusiaan. Ketiga ,  asas  kekeluargaan. Keempat ,  asas  manfaat. Kelima ,  asas keseimbangan. 19
Kelima  asas  tersebut  yang  merupakan  prinsip  ekonomi  Indonesia  disusun  oleh the founding  father adalah  dalam  rangka  untuk  mampu  menuju  masyarakat  adil  dan  makmur. Oleh  karenanya, pembangunan  nasional  bangsa  Indonesia adalah pembangunan  manusia seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  rakyat  Indonesia,  dalam  arti  selain  bidang-bidang kebutuhan  manusia  yang  hendak  dibangun  itu  harus  seimbang  materiil  dan  spiritual  juga pembangunan tersebut harus merata. 20
Untuk  mencapai  itu,  maka  strategi  pembangunan  harus  diarahkan  pada pemberdayaan ekonomi rakyat, di mana merupakan pelaksanaan dari demokrasi ekonomi. Arahnya adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan kepemilikan  anggota-anggota  masyarakat.  Kemakmuran  masyarakat  lebih  diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. 21
Sistem  pembangunan  yang  memberdayakan  ekonomi  rakyat  merupakan  strategi melaksanakan demokrasi ekonomi. 22 Dengan kata lain, pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki  adanya  ciri  kerakyatan  yang  jelas.  GBHN  1993  menyatakan  bahwa pembangunan  ekonomi  kerakyatan  yang  dimaksud  menginginkan  adanya  partisipasi  yang luas  dari  seluruh  masyarakat,  baik  dalam  hal  ikut  serta  di  dalam  proses  pembangunan ekonomi  itu  sendiri,  maupun  dalam  hal  ikut  serta  di  dalam  menikmati  hasil-hasil pembangunan  ekonomi  tersebut.  Ini  artinya  rakyat  mempunyai  kedaulatan  dalam  bidang ekonomi,  yang  menurut  Jimly  Asshiddiqie 23 merupakan  makna  dari  demokrasi  ekonomi. Tuntutan ideologis dari politik ekonomi nasional, kini dirasakan perlu memperkuat ekonomi rakyat.
Istilah  demokrasi  ekonomi  terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945.  Sebelum amandemen  UUD  1945,  istilah  demokrasi ekonomi  terdapat dalam  penjelasan  UUD  1945. Istilah  ini  juga  terdapat  dalam  TAP  MPRS  RI  No.XXIII/MPRS/1966  tentang  Pembaharuan Kebijakan  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pembangunan,  dan  TAP  MPR  RI  NO.II/MPR/1998 tentang GBHN. 24
16 Dawam Rahardjo, Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 246.
17 Sukarmi, Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor (Malang: Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, (tth), h. 50.
18 Ismail Shimeh, Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi, dalam Solator Sopater dkk, Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998), h. 201.
19 Teguh Sulistia, Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan, (Padang: Andalas University Press, 2006),  h.114- 115.
20 Mubyarto,  Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, h. 3.
21 Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, h. 45-46.
22 Demokrasi  Ekonomi  merupakan  kedaulatan  rakyat  atas  perekonomian  nasional  dan  landasan  penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat Indonesia.
23 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007), h. 151.
24 Teguh Sulistia, h. 100-101.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang ekonomi seperti UU No.7  tahun  1992  tentang  Perumahan  dan  Pemukiman,  UU  No.7  tahun  1992  tentang Perbankan, dan UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan,  UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  UU  Nomor  25  tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 25
Sejak  diamandemennya  Pasal  33  UUD  1945,  terjadi  pergeseran  makna  yang terkandung  dalam  pasal  33  sebelumnya.  Dalam  ayat  (4)  Pasal  33  UUD  1945  (pasca amandemen  keempat), 26 kata  demokrasi  ekonomi  memang  muncul  kembali,  tetapi kedudukan  dan  pengertiannya  berubah,  karena  diletakkannya  kata  demokrasi  ekonomi sebagai salah satu ayat saja dalam pasal 33 UUD 1945. 27
Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 28 Pasal  33  ayat  (4)  sangat  jelas  mengembangkan  pengertian demokrasi  yang  tidak  hanya  mengandung  pengertian  politik,  tetapi  juga  ekonomi.  Artinya, rakyat  Indonesia  di  samping  berdaulat  di  bidang  politik  juga  harus  berdaulat  di  bidang ekonomi.  Itulah  makna  hakiki  dari  konsep  demokrasi  ekonomi.  Hal  ini  senada  dengan pandangan  Ginanjar  Kartasasmita, 29 bahwa  politik  Indonesia  dengan  menganut  paham demokrasi harus disertai pula dengan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi ingin dijamin bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## IV. KEGAGALAN SISTEM EKONOMI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Adanya  krisis  ekonomi  dan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  ekonomi  yang  tidak berpihak  pada  kepentingan  rakyat  banyak,  ikut  memukul  sektor  perekonomian  nasional. Menurut  Mubyarto, 30 meledaknya  “bom  waktu”  krisis  moneter  yang  nyaris  menghancurkan ekonomi  Indonesia, disebabkan  kekeliruan  kebijakan  dan  strategi  pembangunan  Indonesia yang  bersifat  “konservatif”  dan  cenderung  “kebarat-baratan,”  dan  menutup  diri  dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.
Bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Indonesia menjadikan ekonomi neo- klasik  sebagai  basis  teoritis  kebijakan  pembangunan  ekonomi.  Sehingga  dampaknya Indonesia  mengalami  kegagalan  mewujudkan  cita-cita  ekonomi  bangsa  seperti  yang diamanatkan  Undang-Undang  Dasar  1945,  terutama  dalam  menyediakan  lapangan  kerja yang  layak  bagi  kehidupan  rakyatnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketidaksadaran  akan bergesernya paham demokrasi ekonomi kerakyatan yang seharusnya sehingga cenderung menjadi paham individualisme, materialisme, dan kapitalisme. Pandangan tentang manusia yang terdapat dalam konsep ekonomi neo-klasik tidak sejalan dengan ekonomi kerakyatan, bahkan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  pokok  dari  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Kegagalan juga dinilai berkaitan dengan paham sosial ekonomi yang dianut sebagai dasar  operasional  penentuan  kebijakan  dalam  pembangunan,  utamanya  pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya ekonomi neo-klasik ini mengejewantahkan individualisme dalam bentuk yang ekstrim dan individualistik, sehingga mempersulit upaya peningkatan efisiensi, karena  efisiensi  membutuhkan  partisipasi  semua  pihak  dalam  berbagai  dimensi  kegiatan.
25 Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, h. 47.
26 Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
27 Naskah Akademis RUU tentang Sistem Ekonomi, h. 23.
28 Jimly Asshiddiqie,  Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, h.151.
29 Ginanjar  Kartasasmita,  Mewujudkan  Demokrasi  Ekonomi  Dengan  Koperasi,  (Jakarta:  Bapennas,  2007),  Makalah  pada diskusi nasional ICMI.
30 Mubyarto, Tanggungjawab Sosial Teknokrat Dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), h.4.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Paham  ini  terbingkai  dalam  paham  ekonomi  kapitalisme 31 yang  memberikan  kebebasan seluas-luasnya kepada individu. Kondisi di atas diperparah dengan mengemukanya paham materialisme di antara individu, yang secara langsung menolak adanya  Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada  dasarnya  sistem  ekonomi  Indonesia  perlu  menyadari  kelemahan  mendasar dari  ilmu  ekonomi  konvensional.  Agar  dapat  bermanfaat  bagi  bangsa  Indonesia,  ilmu ekonomi  harus  mempertimbangkan  sistem  nilai  atau  ideologi  Indonesia  dan  harus menyangkut  kehidupan  nyata (real  life) masyarakat  Indonesia.  Bila  hal  itu  tidak  dilakukan, dampak  yang  terjadi  adalah  timbulnya  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan,  yang  pada akhirnya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Sistem  yang  telah  berlaku  nyata-nyata  mendorong  perilaku  konsumtif  dan bermewah-mewah  serta  menyeret  perekonomian  untuk  tumbuh  secara artificial .  Sistem  ini menyuburkan  praktik  rekayasa  finansial  untuk  menghasilkan  kelimpahan  dana.  Akibat gejolak kurs dan tingginya tingkat suku bunga, mereka tidak bisa menikmati hasil yang layak dari  produk-produk  riil  (barang)  yang  dihasilkan  karena  nilai  uang  riil  yang  diperoleh  telah tersedot. 32 Sistem  pasar  uang  dan  modal  yang  dibangun  dengan  berbasis  pada  sistem bunga (riba) adalah penyebab dari ketidakstabilan moneter. 33
Krisis  yang  terjadi  pada  pertengahan  tahun  1997  yang  menghantam  sendi-sendi perekonomian  bangsa  telah  meluluhlantahkan  komponen  fundamental  ekonomi, menyiratkan  ada  sesuatu  yang  perlu  diperbaiki  dalam  sistem  ekonomi  Indonesia,  karena sistem ekonomi Indonesia masih memegang prinsip-prinsip kapitalis di mana bunga adalah “nyawa” dan sistem ini yang berakibat pada stagnannya sektor riil. 34
Krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia,  termasuk  krisis  perbankan  yang menyebabkan  kepercayaan  nasabah  turun  secara  drastis,  menjadikan  pemerintah  mulai melirik  pada  yang  berangkat  dari  sistem  ekonomi  Islam  (ekonomi  syariah)  lewat pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia,  karena  lembaga  keuangan  syariah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia.

## V. RELEVANSI SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Secara  filosofis,  cita-cita  hukum  ekonomi  Indonesia  adalah  menggagas  dan menyiapkan  konsep  hukum  tentang  kehidupan  ekonomi.  Kehidupan  ekonomi  yang diinginkan  adalah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  rakyatnya  memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila.
Bertolak dari cita-cita tersebut, di sini hukum ekonomi ke depan harus menunjukkan sifat  yang  akomodatif  terhadap:  1).  Perwujudan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  2). Keadilan  yang  proporsional  dalam  masyarakat,  3).  Tidak  adanya  diskriminasi  terhadap pelaku ekonomi, 4). Persaingan yang tidak sehat. 35
Untuk  mencapai  tujuan  dari  cita-cita  pembangunan  ekonomi,  maka  UUD  NRI  1945 telah  memberikan  kerangka  susunan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Norma- norma dalam UUD NRI 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan
31 Paham kapitalisme berasal dari inggris abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari  perlawanan  terhadap  gereja,  tumbuh  aliran  liberalism  di  Eropa  Barat.  Aliran  ini  kemudian  merambah  ke  segala  bidang  termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the nature and  causes  of  he  wealth  of  nations  yang  ditulis  pada  tahun  1776.  Isi  buku  tersebut  sarat  dengan  pemikiran  tingkah  laku  ekonomi masyarakat yang  kemudian  menjadi system  ekonomi,  dan   mengakar  menjadi    ideologi  yang  mencerminkan  gaya  hidup  (way  of  life). [Lihat: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 84.].
32 Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, (Surakarta: LPP UNS, 2007), h.15.
33 Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 107.
34 Abdul  Basith,  Islam  dan  Manajemen  Koperasi;  Prinsip  dan  Strategi  Pengembangan  Koperasi  di  Indonesia,  (Malang:  UIN Malang Press, 2008), h. 29-30.
35 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 31.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
ekonomi  dan  sosial.  Hal  ini  karena  pendiri  bangsa  menghendaki  agar  rakyat  Indonesia berdaulat  secara  penuh,  bukan  hanya  kedaulatan  politik.  Karenanya  UUD  NRI  1945  di samping sebagai konstitusi politik dan sosial juga merupakan konstitusi ekonomi yang harus menjadi  acuan  dan  landasan  secara  ekonomi,  baik  oleh  negara (state), masyarakat (civil society), ataupun pasar (market) . 36
Sebagai  konstitusi  ekonomi,  UUD  NRI  1945  mengatur  bagaimana  sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD NRI 1945  tentang  sistem  perekonomian  nasional  dimuat  dalam  Bab  XIV  Pasal  33.  Ketentuan tentang  sistem  perekonomian  nasional  memang  hanya  dalam  satu  pasal  yang  terdiri  dari lima  ayat.  Namun  ketentuan  ini  harus  dielaborasi  secara  konsisten  dengan  cita-cita  dan dasar  negara  berdasarkan  konsep-konsep  dasar  yang  dikehendaki  oleh  pendiri  bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia  yang  juga  mencakup  hak-hak  ekonomi,  serta  dengan  ketentuan  kesejahteraan rakyat. 37
Cita-cita  hukum  ekonomi  ini  searah  dengan  cita  hukum  Islam  yang  tertuang dalam maqasid asy-syari’ah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita-cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam  konsepnya  tentang  aktifitas  ekonomi  dipandang  sebagai  wahana  bagi  masyarakat untuk  membawa  kepada  pelaksanaan  dua  ajaran  Alquran,  yaitu  prinsip at-ta’awun (membantu  dan  saling  bekerja  sama  antara  anggota  masyarakat  untuk  kebaikan),  dan prinsip  menghindari gharar (transaksi  bisnis  di  mana  didalamnya  terjadi  unsur  penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).
Masuknya  unsur  Islam  (ekonomi  Islam)  dalam  cita-cita  hukum  ekonomi  Indonesia, bukan  berarti  mengarahkan  ekonomi  nasional  ke  arah  ideologi  agama  tertentu,  tetapi dikarenakan  ekonomi  Islam  sudah  lama  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia  sejak  lama. Bahkan  telah  mengakar  dalam  sistem  hukum  yang  menjadi  budaya  turun-temurun masyarakat  Indonesia. 38 Sistem  ekonomi  Islam  adalah  salah  satu  dari  sistem-sistem ekonomi  lainnya  seperti  kapitalisme  dan  sosialisme.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 39 dalam perspektif  konstitusi  ekonomi,  kita  tidak  perlu  terjebak  dalam  diskusi  mengenai  ideologi ekonomi.

## VI. EKSELENSI SISTEM EKONOMI ISLAM
Ekonomi  Islam  merupakan  salah  satu  bentuk  realisasi  visi  agama  Islam,  yaitu sebagai  agama  yang  mengusung fungsinya  sebagai rahmatan  lil-‘alamin ,  agama  kebaikan dan  kesejahteraan.  Ekonomi  Islam  yang  berlandaskan  pada  tauhid  menekankan  bahwa segala  sesuatu  hanyalah  milik  sang Pencipta,  sehingga  unsur  keserakahan  tidak  terpupuk dan mempengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. 40
Ekonomi  Islam  telah  ada  semenjak  Islam  bermula.  Melalui  praktik  sosial  yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Selaku pengemban risalah Islam, setiap muslim dapat
36 Jimly Asshiddiqy, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), h. 19.
37 Ibid, h. 20.
38 Secara sosiologis, hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat manusia. Oleh karena itu, suatu masyarakat tertentu memiliki hukumnya sendiri sesuai dengan apa yang dicitrakan oleh kebudayaan suatu masyarakat tertentu itu sendiri. Sifat, corak, dan watak suatu masyarakat sangat mempengaruhi bentuk hukum sebagai pranata sosialnya. Itulah sebabnya berdasarkan pendekatan  sejarah  dikenal  dua  visi  hukum,  yaitu  (a)  visi  idealitas  spiritual  dan  (b)  visi  materialistis  sosiologis.  “Visi  hukum  idealitas spiritual  pada  intinya  kelahiran  hukum sebagai  pencitraan  ide,  seperti  keadilan,  rasio  dan  lain-lain  yang  merupakan  gagasan  absolut. Sedangkan  visi  hukum  yang  materialis  sosiologis  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  hukum  adalah  pencitraan  dari  produk  kenyataan kemasyarakatan”. Dalam filsafat hukum hal ini dikenal dengan istilah aliran pemikiran idealisme dan aliran pemikiran realisme. Dari dua visi  hukum  ini  dapat  diketahui  bahwa  hukum  dipandang  sebagai  suatu  produk  rasio  manusia. Selama  pernyataan  ini  dipegang  teguh, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul keanekaragaman norma-norma hukum dalam suatu tata pergaulan lalu lintas hukum di dunia. (Lihat: John Gilissent, Frits Gorle, Sejarah Hukum, terjemahan, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 14.].
39 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 71.
40 Tim Penulis MSI UII (2008), Menjawab Keraguan Berekonomi Syari’ah, (Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press), h. 2-3.
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
melihat gambaran bagaimana Islam memberikan tuntunan mengenai interaksi antar sesama manusia.
Dalam  tataran  keilmuan,  ekonomi  Islam  telah  dikaji  dan  dikembangkan  secara informal, baik oleh kalangan akademisi maupun profesional, baik mengupas ekonomi Islam secara eksklusif maupun inklusif, misalnya memadukan kajian ekonomi Islam dengan kajian sejarah dan studi keislaman.
Berikut  ini  merupakan  empat  tahapan  perkembangan  dalam  wacana  pemikiran ekonomi  Islam  menurut  Khurshid  Ahmad,  bapak  ekonomi  Islam,  sebagaimana  ditulis  oleh Nur Kholis, salah seorang kontributor buku “Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah”, 41
1.  Pertama,  masa di  mana  sebagian ulama,  yang meskipun  tidak  memiliki  pendidikan formal  dalam  bidang  ekonomi  namun  memiliki  pemahaman  terhadap  persoalan- persoalan  sosio-ekonomi  pada  masa  itu,  mencoba  menuntaskan  persoalan  bunga. Tahapan  ini  ditandai  dengan  mulai  didirikannya  Bank  Islam  --walau  terbatas  dalam skala  lokal--  yang  tidak  berdasarkan  sistem  bunga.  Masa  ini  dimulai  pada pertengahan dekade 1930-an dan berjaya pada akhir 1950-an dan awal 1960-an.
2.  Kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an, di mana para ekonom muslim yang pada  umumnya  belajar  di  perguruan  tinggi  terkemuka  di  Amerika  dan  Eropa  mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan  analisis  ekonomi  terhadap  larangan  riba  --dalam  hal  ini  bunga--  dan mengajukan  alternatif  perbankan  tanpa  bunga.  Tahapan  ini  ditandai  dengan  mulai maraknya  seminar  dan  konferensi  internasional  tentang  ekonomi  dan  keuangan Islam yang mengundang para pakar, ulama, dan ekonom, baik muslim maupun non- muslim.
3.  Ketiga,  ditandai  dengan  upaya-upaya  konkret  untuk  mengembangkan  perbankan dan  lembaga-lembaga  keuangan  non-riba,  yang  merupakan  sinergi  antara  usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, pengusaha, dan hartawan muslim yang peduli pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini mulai berdiri bank Islam standar internasional.
4.  Keempat,  pengembangan  pendekatan  ekonomi  Islam  lebih  integratif  dan sophisticated dalam  membangun  keseluruhan  teori  dan  praktik  ekonomi  Islam, terutama  lembaga  keuangan  dan  perbankan  yang  merupakan  indikator  ekonomi umat.
Adapun  karakteristik  ekonomi  Islam,  dapat  kita  pahami  dari  prinsip-prinsip  dasar ekonomi menurut Umer Chapra, 42
1.  Prinsip  tauhid,  yang  merupakan  pondasi  keislaman  dalam  Islam,  yang menekankan  bahwa  segala  sesuatu  yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT  bukan  kesia-siaan, akan  tetapi  memiliki  tujuan,  di  mana  tujuan  tersebut  memberikan  signifikansi  dan  makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia sebagai penghuninya.
2. Prinsip khilafah, yang mengingatkan status manusia sebagai khalifah di bumi Allah SWT, sehingga dapat berperan efektif dalam menjaga dan melestarikan apa yang telah Dia ciptakan. Implikasi dari prinsip ini antara lain: persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia.
3. Prinsip keadilan, yang merupakan salah satu misi agama Islam, yang berimplikasi pada  pemenuhan  kebutuhan  pokok  manusia,  sumber-sumber  pendapatan  yang  baik, distribusi kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas.
Sistem ekonomi Islam memberikan kontribusi berupa kepentingan utama pada nilai- nilai  moral,  persaudaraan  manusia,  dan  keadilan  sosial  ekonomi.  Berbeda  halnya  dengan konsep Marxisme dan Kapitalisme yang tidak menggantungkan diri kepada negara ataupun pasar  dalam  merealisasikan  visinya.  Sistem  ekonomi  Islam  lebih  mengarah  kepada  peran mengintegrasikan nilai-nilai  dan  institusi-institusi, pasar,  keluarga,  masyarakat,  dan negara
42 M. Umer Chapra, The Future of Economics, An Islamic Persfective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan,  (Jakarta: Shari’ah Economics and Banking Institute, 2001), h. 57.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
untuk menjamin terealisasinya kesejahteraan untuk semua. Hal ini menekankan pentingnya perubahan  sosial  melalui  perbaikan  individu  dan  masyarakat,  tanpa  menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara. 43
Pengkajian terhadap demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah dalam rangka  melihat  bagaimana  implementasi  demokrasi  ekonomi  terwujud  dalam  sistem ekonomi  Islam,  sehingga  dari  sini  diharapkan  akan  dapat  diperoleh  sebuah  pemahaman tentang  terbukanya  peluang  bagi  sistem  ekonomi  Islam  sebagai  sebuah  sistem  ekonomi yang mampu mengartikulasikan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karenanya menjadi penting “pembacaan”  terhadap  Pasal  33  UUD  NRI  1945  dibarengi  kerangka  berpikir  bahwa penormaan yang ada dalam pasal tersebut selaras dengan norma-norma hukum yang ada dalam sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor publik, swasta, dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi dan landasan  syariahnya.  Sektor-sektor  ini  terdapat  dalam  berbagai  aktifitas  ekonomi  seperti pada  praktik  aktifitas  di  pasar  modal  yang  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang berkaitan langsung dengan ketiga sektor tersebut. 44
Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan: 45 “Ekonomi  Islam  adalah  kumpulan prinsip-prinsip umum  tentang  ekonomi  yang  diambil  dari Alquran  dan  Sunnah,  dan  pondasi  ekonomi  yang  dibangun  di  atas  dasar  pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.”
Pengertian  ekonomi  Islam  dari  perspektif  hukum  sangat  jarang  ditemukan,  hal tersebut  kemungkinan  dipengaruhi  karena  pengembangan  kajian  ekonomi  Islam  awalnya bukan  lahir  dari  bidang  hukum  tetapi  melalui  kajian-kajian  ekonomi  meskipun  sama-sama sebagai bagian dari muamalah.
Dalam aplikasinya, praktik ekonomi Islam terimplementasi dalam lembaga keuangan dan  perbankan  berbasis  syariah  yang  tidak  menjadikan  bunga  sebagai  salah  satu  aset transaksi,  lembaga  pengelolaan  zakat,  dan  praktik  bisnis  Islami.  Pun  diadakannya  kajian ekonomi  Islam,  baik  formal  maupun  nonformal,  untuk  menghindari  simbolisasi  syariah semata  karena  pelaku  di  dalamnya  tidak  memahami  landasan,  filosofi  dan  aturan  yang berlaku. 46
Pengembangan  ekonomi  Islam  di  bidang  akademik  dapat  kita  lihat  dengan dibukanya program studi khusus di beberapa perguruan tinggi berkenaan dengan ekonomi Islam.  Upaya  ini  tentunya  bertujuan  untuk  menghasilkan  tenaga  ahli  yang  diharapkan mampu mengembangkan sistem ekonomi Islam di masa mendatang baik secara konseptual maupun penerapannya di dunia kerja.

## VII. MENGGALI SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Sistem  ekonomi  Indonesia  berorientasi  kepada  sistem  ekonomi  campuran,  sebuah sistem  ekonomi  yang  biasa  digunakan  oleh  negara  berkembang.  Kebijakan  ekonomi Indonesia  berdasarkan  sistem  ekonomi  campuran  masih  mengarah  kepada  sistem  atau kebijakan  ekonomi  kapitalis  yang  terbukti  hanya  memberikan  dampak  negatif  bagi perekonomian suatu negara. Sudah dapat ditebak, situasi perekonomian Indonesia menjadi
43 M. Umer Chapra (2001), Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of economics: An Islamic Perspective, h. 202-206 dalam Ibid, h. 59.
44 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7.
45 Abdullah  Abd  al-Husain  al-tariqi,  Ekonomi  Islam:  Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan,  Terjemahan,  (Yogyakarta:  Magistra  Insania Press, 2004), h. 14.
46 Tim Penulis MSI UII (2008), h. 122.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
kurang  kondusif  karena  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang  dinilai  kurang  tepat  dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini. 47
Secara garis besar, sistem ekonomi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD  1945  mengandung  nilai  yang  sama  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat  pada  sistem ekonomi  Islam  yang berlandaskan pada Alquuran  dan hadis  Rasulullah  Muhammad SAW. Persamaan  nilai  tersebut  adalah  usaha  untuk  mencapai  nilai  keadilan  dalam  bidang ekonomi  untuk  setiap  individu  baik  dengan  menggunakan  sistem  ekonomi  Indonesia  yang berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945  maupun  dengan  menggunakan  sistem  ekonomi Islam,  sehingga  relevansi  ekonomi  Islam  untuk  diterapkan  tidak  perlu  dipertanyakan kembali.
Adapun prospek ekonomi Islam, dapat dikatakan bahwa faktor kunci sukses ekonomi adalah  inovasi  produk  yang  mengedepankan  aspek  keadilan  dan  mampu  merespon kebutuhan  finansial  yang  sesuai  dengan  standar  pola  berekonomi  masyarakat  secara umum. 48 Sebagai contoh, sistem operasional bank syariah mempunyai warna dan keunikan tersendiri  yang  memungkinkan  para  nasabah  penyertaan (shahibul-maal ,  khususnya deposan) untuk memilih bentuk akad dan sektor tertentu dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya.  Selain  itu, diberlakukannya  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah sebagai  landasan  hukum  praktik  bank  syariah  cukup  membantu  dan  menjamin  eksistensi ekonomi Islam di Indonesia.
Sistem  ekonomi  Islam  menyediakan  seperangkat  kaidah  dan  norma  untuk mendukung  terwujudnya  demokrasi  ekonomi,  yaitu:  Pertama,  prinsip  kemitraan (partnership). Kedua, adanya rangsangan-rangsangan moral. Ketiga, adanya fungsi sosial. Pertama,  kegiatan ekonomi  Islam  dijalankan  dengan  aspek kemitraan  yang  sejalan dengan  semangat  kekeluargaan.  UUD  NRI  1945  Pasal  33  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Asas kekeluargaan  adalah  merupakan  unsur  pokok  dalam  perekonomian  yang  berdasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak sepaham dengan paham kolektifisme yang diajarkan marxisme.
Kekeluargaan  bermakna adanya  kebersamaan dalam  melakukan  kegiatan ekonomi dalam  arti  positif  untuk  membangun  demi  kepentingan  bersama. 49 Widjoyo  Nitisastro menjelaskan bahwa sifat kekeluargaan yang perlu diambil adalah semangatnya, yaitu usaha bersama dari seluruh anggota keluarga.
Kekeluargaan  dalam  kegiatan  ekonomi  mempunyai  dua  aspek,  di  antaranya  aspek ke  dalam  berupa  kemitraan . Prinsip  kemitraan  yang  menjadi  dasar  dilakukannya  transaksi berdasarkan  sistem  syariah  pada  hakikatnya  sejalan  dengan  prinsip  gotong-royong  yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa prinsip kemitraan bersumber dari nilai- nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. 50
Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi  syariah,  seperti  perbankan  syariah,  di  mana  lebih    menampilkan  profil kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan bagi hasil melalui deposito mudharabah dan  tabungan mudharabah, serta  pembiayaan mudharabah dan  pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil. 51 Dalam sistem, kerjasama ekonomi dibangun dengan sikap bahu- membahu (sharing) dalam  menghadapi  ketidakpastian  dalam  dunia  usaha.  Konsep kebersamaan (ta’awun) dalam  menghadapi  ketidakpastian  merupakan  salah  satu  prinsip yang sangat mendasar yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. 52
47 http://smadangawi.top-forum.net/bisnis-and-enterpreneurship-f4/pandanganterhadap-kebijakan-ekonomi-indonesia-ditinjau- dari-konsep-dasar-ekonomi-islamt218. htm, accessed on January, 20, 2009.
48 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud (2007), Perbankan Syari’ah, (terj.) Burhan Subrata, Islamic Banking, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), h. 273.
49 Teguh Sulistia, h.112.
50 Syahril Syabirin, h. 402.
51 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 198.
52 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h.117-118.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Kedua,  sistem  ekonomi  Islam  dipenuhi  oleh  rangsangan-rangsangan  moral  yang didasarkan  pada  nilai-nilai  agama.  Sistem  ekonomi  Islam  tampak  memberi  penekanan terhadap  etika  bisnis.  Hal  ini  dikarenakan  etika  merupakan  satu  bagian  yang  tidak  bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari khususnya dunia bisnis. 53 Konsep etika bisnis yang di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri, 54 jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia sebagai pemandu dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. 55
Pentingnya etika atau moral ini juga diakui oleh tokoh-tokoh ekonomi konvensional. Adanya  unsur  moral  dan  etika  yang  merupakan  bagian  terpenting  dari  landasan  semua agama  merupakan  unsur  terpenting  dan  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam menciptakan kesejahteraan yang merata berdasarkan keadilan dan kemakmuran. Sehingga dengannya kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat terwujud.
Ketiga, dalam rangka penggalian sumber daya nasional, maka dalam ekonomi Islam diperkenalkan instrumen zakat. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktifitas manusia yang profane (dunia) dan suci (ukhrowi), di mana ia merefleksikan kesadaran diri manusia bahwa  segala  bentuk  kegiatan  profane  selalu  terkait  erat  dengan  kedudukan  manusia dihadapan Tuhan kelak.
Pentingnya  zakat  dalam  sistem  perekonomian  merupakan  wajah  solidaritas  sosial yang  mampu  memahami  kesetaraan  hidup  manusia.  Sehingga  benang  pembatas  antara yang kaya dan miskin dapat berkurang. Selain ego dan sifat individualistis dapat dihindari, sehingga tercapai tujuan kemakmuran dan kesejateraan bersama.
53 Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 73.
54 Lihat: Sony Keraf, Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 70-75.
55 Adi Sulistiyono, h. 78.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## VIII. KESIMPULAN
Dari uraian  sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi Indonesia yang  berhaluan  pada  demokrasi  ekonomi  masih  belum  mampu  mencapai  cita-cita  negara Indonesia  yaitu  terciptanya  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  yang  terwujud  dalam kerangka  riil  masyarakat  madani (civil  society). Karena  adanya  kecenderungan  ekonomi Indonesia mengarah kepada sistem ekonomi materialistis dan kapitalis.
Sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang telah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia yang notabene masyarakat muslim dilihat mampu memberikan solusi dan jawaban  atas  keterpurukan  ekonomi  Indonesia.  Selain  ekonomi  Islam  selaras  dan  relevan dengan  cita-cita  negara  Indonesia  yang  tertuang  dalam  konsep  demokrasi  ekonomi  pada pasal  33  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yang  berprinsip  kepada  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Selain itu, ekonomi Islam mampu memberikan spirit dalam tafsir konstitusi Republik Indonesia  khususnya  dalam  menciptakan  stabilitas  ekonomi  kerakyatan.  Karena  ternyata sistem  ekonomi  Islam  mampu  menyediakan  seperangkat  kaidah  dan  norma  untuk mendukung  terwujudnya  demokrasi  ekonomi,  baik  berupa  prinsip  kemitraan (partnership), maupun berupa rangsangan-rangsangan moral, dan juga adanya fungsi sosial.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Al-tariqi,  Abdullah  Abd  al-Husain, Ekonomi  Islam:  Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
Amrullah,  M.  Arief, Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka  Perlindungan  Korban  Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, (Jakarta:  Gema  Insani, 2001).
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010).
Asshiddiqie,  Jimly, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia, (Jakarta:  PT.  Buana  Ilmu Populer, 2007.
Asshiddiqy,  Jimly, Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum Nasional , (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005).
Badan Legislasi  DPR  RI, Naskah  Akademis  RUU  tentang  Sistem  Ekonomi, (Jakarta:  DPR RI, 2009).
Basith,  Abdul, Islam  dan  Manajemen  Koperasi;  Prinsip  dan  Strategi  Pengembangan Koperasi di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
Chapra,  M.  Umer, The  Future  of  Economics,  An  Islamic  Persfective,  Landasan  Baru Perekonomian  Masa  Depan, (Jakarta:  Shari’ah  Economics  and  Banking  Institute, 2001).
Fakrulloh,  Zudan  Arif, Memahami  Hukum:  Dari  Kontruksi  Sampai  Implementasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
Gilissent,  John,  dan  Frits  Gorle, Sejarah  Hukum, terjemahan,  (Bandung:  Refika  Aditama, 2005).
Hamid,  Edi  Suandi, Sistem  Ekonomi,  Utang  Luar  Negeri,  dan  Isu-Isu  Ekonomi  Politik Indonesia .
Hamid,  Edy  Suandi, Sistem  Ekonomi,  Utang  Luar  Negeri,  dan  Isu-Isu  Ekonomi  Politik Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Hartono, Sri Redjeki, Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
Kartasasmita,  Ginanjar, Mewujudkan  Demokrasi  Ekonomi  dengan  Koperasi, (Jakarta: Bapennas, 2007), Makalah pada diskusi nasional ICMI.
Keraf, Sony, Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
Lewis, Mervyn K., dan Latifa M. Algaoud (2007), Perbankan Syari’ah , (terj.) Burhan Subrata, Islamic Banking , (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta).
Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998).
Mubyarto, Tanggungjawab  Sosial  Teknokrat  Dalam  Mewujudkan  Ekonomi  Pancasila, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004).
Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi.
Rahardjo, Dawam, Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).
Rahardjo,  Dawam, Agenda  Aksi  Liberalisasi  Ekonomi  dan  Politik  Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).
Ranoh, Ayub, Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis Etis Atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2006).
Shimeh,  Ismail, Hubungan  Antara  Hukum  dan  Ekonomi, dalam  Solator  Sopater  dkk, Perekonomian  Indonesia  Menyongsong  Abad  XXI, (Jakarta:  Penebar  Swadaya, 1998).
Sukarmi, Hand  Out  Bahan  Ajar  Hukum  Ekonomi  Program  Doktor (Malang:  Ilmu  Hukum Universitas Brawijaya, (tth).
Rohim -- SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 1-16 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Sulistia, Teguh, Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan, (Padang: Andalas University Press, 2006).
Sulistiyono, Adi, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, (Surakarta: LPP UNS, 2007).
Swasono,  Sri-Edi, Indonesia  is  not  for  Sale:  Sistem  Ekonomi  Nasional  Untuk  Sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat, (Jakarta: Bappenas, 2007).
Tim  Penulis  MSI  UII  (2008), Menjawab  Keraguan  Berekonomi  Syari’ah ,  (Yogyakarta:  MSI UII-Safiria Insania Press).
Triyuwono,  Iwan,  dan  Ahmad  Erani  Yustika, Emansipasi  Nilai  Lokal:  Ekonomi  dan  Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
Triyuwono, Iwan, Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005).
http://smadangawi.top-forum.net/bisnis-and-enterpreneurship-f4/pandanganterhadap- kebijakan-ekonomi-indonesia-ditinjau-dari-konsep-dasar-ekonomi-islamt218.htm, accessed on January, 20, 2009.