Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 12-17| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2428.12-17

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU DI INDONESIA
Agus Antara Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Wrmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia antaraputra613@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Pada  zaman  sekarang  ini,  sering  terjadi  kekaburan  norma  terhadap  aktifitas  yang  dilakukan  pekerja  melalui sistem perjanjian kerja waktu tertentu. Para pekerja mengalami masalah dalam pelaksanaannya terutama dalam pemenuhan hak pekerja yang tidak dipenuhi pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia,  dan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  terhadap pekerja  dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia telah diatur dari pedoman hukum  tertinggi  yang  berdasar  pada  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  sampai  dengan  berbagai  Keputusan Menteri. Kemudian, perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan secara  preventif  dan  represif.  Adapun  pengawasan  dilaksanakan  untuk  menjaga  kelangsungan  perjanjian  kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## Abstract
In this day and age, norms often get blurred against the activities carried out by workers through a  system of working agreements for a certain time. Workers get problems in the implementation of the regulation especially in fulfilling workers' rights which are not fulfilled by employers. This study aims to analyze the arrangements for a certain time work agreement in Indonesia, and to find out the legal protections for workers with a certain time working  agreement  in  Indonesia.  This  study  uses  a  normative  legal  research  method  through  a  statutory approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  show  that  the  legal  arrangements  for  a  certain  time  work agreement in Indonesia have been regulated from the highest legal guidelines based on the 1945 Constitution to various  Ministerial  Decrees.  Then,  legal  protection  for  workers  with  a  work  agreement  for  a  certain  time  is carried out in a preventive and repressive manner. Supervision is also carried out to maintain the continuity of work agreements in accordance with statutory regulations.
Keywords: Legal Protection; Workers; Fixed Term Work Agreement

## I. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  berkembang  dan  mempunyai  potensi  besar dalam  upaya  peningkatan pembangunan  nasional.  Dalam  pembangunan  perkembangan  suatu  bangsa ditentukan oleh usaha dari bangsa itu sendiri untuk mencapai tujuan dan cita-citanya ( Wibowo, 2008 ). Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur, merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  di  dalam wadah  Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Tujuan pembangunan  tercantum  secara  rinci  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  alinea  ke  IV,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sesuai  amanat  nasional  semua  warga  negara  Indonesia  berhak  mendapat  pekerjaan  untuk kehidupan  yang  layak.  Sejalan  dengan  upaya  pembangunan  dan  tujuan  nasional  yang  terkandung dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  1945.  Salah  satu bidang  untuk  mencapai  tujuan
nasional  sebagai  upaya  pembangunan  nasional  adalah  di  bidang  ketenagakerjaan  karena  mencakup berbagai segi hukum khususnya ketenagakerjaan, ekonomi, sosial dan kemanusiaan. Berkaitan dengan ketentuan  itu,  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  mengupayakan  kesejahteraan  masyarakat. Arah pembangunan terwujud dalam kebijakan hukum bidang ketenagakerjaan yaitu mengembangkan ketenagakerjaan  secara  menyeluruh  dan  terpadu  yang  diarahkan  pada  peningkatan  kompetensi  dan kemandirian  tenaga  kerja,  peningkatan  pengupahan,  penjaminan  kesejahteraan,  perlindungan  kerja dan kebebasan berserikat serta perlindungan hukum bagi pekerjanya ( Charda S., 2014 ; Zulkarnaen & Utami, 2016 ). Pengaruh pemerintah bidang ketenagakerjaan diwujudkan dengan peraturan pemerintah mengenai  ketenagakerjaan.  Ketenagakerjaan  merupakan  masalah  yang  berkaitan  antara  pekerja, pengusaha,  perjanjian,  perlindungan  hukum  dan  pengawasan.  Hubungan  pekerja  dengan  pengusaha disebut  perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  digunakan  sebagai  sarana  pemenuhan  hak  dan  kewajiban pekerja  dan  pengusaha  yang  harus  dilaksanakan  dengan  baik  karena  dalam  pelaksanaannya  sering terjadi  pelanggaran  dari  pengusaha  sebagai  pemberi  kerja  yang  notabene  bisa  mengintervensi bawahannya.
Perjanjian  kerja  merupakan  perjanjian  dimana  pihak  pekerja  mengikatkan  diri  dengan pengusaha  untuk  bekerja  dengan  menerima  upah  ( Soepomo, 2003 ). Hubungan kerja adalah bagian penting  dalam  ketenagakerjaan  yaitu  hubungan  antara  buruh  dan  majikan  setelah  adanya  perjanjian kerja  merupakan  hubungan  kerja  dengan  pihak  buruh  mendapatkan  imbalan  dan  pemberi  kerja menyanggupi mempekerjakan pihak ( Husni, 2000 ). Dari penjelasan tersebut adanya keterkaitan antara dua  pihak  yang  saling  membutuhkan.  Terkait  dengan  implementasi  pekerjaan  dengan  perusahaan, perlu  diketahui  permasalahan  perlindungan  hukum  khususnya  untuk  tenaga  kerja.  Perlindungan hukum  pekerja  bermaksud  untuk  menjaga  hak  dasar,  menjaga  perlakuan  diskriminasi  untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja tanpa mengesampingkan kepentingan pengusaha dan dunia usaha. Karena  sering  terjadi  pekerja  sudah  melaksanakan  kewajiban  namun  hak  mereka  diabaikan  oleh majikannya.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  berkaitan  dengan  perjanjian  kerja  dalam  hal  ini  adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pelaksanaan PKWT menurut jenis dan sifatnya dijabarkan sebagai  pekerjaan  yang  bersifat  sementara,  musiman,  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk serta  tenaga  harian  lepas  tetapi  tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  pasti  akan  pekerjaan  apa  yang dapat  dilaksanakan  oleh  buruh  dengan  perjanjian  kerja  ini  ( Shalihah,  2017 ).  Kerugian  penerapan sistem  perjanjian  kerja  ini  adalah  selain  tidak  memberikan  kepastian  terhadap  hubungan  kerja  yang ada,  upah  kerja  yang  diberikan  juga  lebih  murah  serta  kurangnya  bahkan  tidak  ada  perhatian  sama sekali  dari  pengusaha,  karena  status  pekerja  hanya  sebagai  karyawan  tidak  tetap  dan  hanya  bekerja untuk  jangka  waktu  tertentu.  Dewasa  ini  sistem  perjanjian  tidak  tetap  dengan  rentang  waktu  sudah semacam menjadi kebiasaan baru para investor atau pemberi kerja demi memaksimalkan keuntungan. Melihat fenomena tersebut pihak yang dirugikan para  buruh  yang menajalani sistem perjanjian tidak tetap.  Hal  ini  dikarenakan  ketentuan  yang  seharusnya  dan  sewajarnya  diberikan  tidak  dilaksanakan. Selain itu terdapat perbedaan pada perlindungan yang diterima oleh para buruh.
Penegakan  hukum  terhadap  keadaan  ini  menjadi  sebuah  dilematis,  karena  di  tengah  keadaan pengangguran  yang  sangat  tinggi  secara  logika  akan  terpikir  lebih  baik  menyediakan  lapangan pekerjaan  yang  banyak  dengan  gaji  yang  kecil  dan  syarat  kerja  serta  ketentuan  kerja  yang  tidak kualifikasi  tinggi.  Atau  dengan  membuka  sedikit  lapangan  pekerjaan  dengan  syarat  dan  ketentuan kerja  atau  kualifikasi  yang  tinggi  dengan  pengupahan  yang  layak  namun,  satu  sisi  banyak pengangguran  yang  akan  ada.  Memang  idealnya  menyediakan  banyak  lapangan  pekerjaan  dengan pengupahan  yang  layak  dan  sesuai  ketentuan  serta  perlindungan  hukumnya  terjamin.  Namun  dalam pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT),  masih  banyak  ditemukan  penyimpangan, pihak  pemberi  kerja  yang  enggan  mengangkat  menjadi  pekerja  tetap.  Hal  ini  terjadi  akibat ketidakjelasan  norma  (kekaburan  norma)  mengenai  pekerjaan  yang  dapat  dijabat  pekerja  dengan perjanjian  ini  sehingga  menjadi  ambigu  dengan  pekerjaan  pekerja  dengan  perjanjian  kerja  yang bersifat  tetap.  Kemudian  perbandingan  antara  perjanjian  kerja  ini  dengan  pekerja outsourcing atau dengan  tenaga  kerja  asing  malah  lebih  jelas  pengaturannya.  Serta  tidak  adanya  peraturan perundangan-undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  jenis  pekerjaan  PKWT,  apalagi  tidak adanya  sanksi  tegas  jika  pengusaha  melanggar  PKWT  dan  tidak  bersedia  mengangkat  menjadi pekerja tetap sehingga harus segera ada tindakan penanggulangan mengenai gejala hukum yang terjadi mengingat banyak pekerja yang berkerja dengan sistem perjanjian ini.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  dirumuskan  untuk  mengetahui  pengaturan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  di Indonesia dan untuk mengetahui  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  dengan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konsep (conceptual  approach). Untuk menunjang  pembahasan  terhadap  permasalahan,  maka  ada  beberapa  bahan  hukum  yang  dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini, yakni bahan hukum  primer  yang  bersumber  pada  peraturan perundang-undangan  yang  sesuai  masalah  yang  di  bahas  di  dalam  penelitian.  Kemudian,  bahan hukum sekunder  yang bersumber pada kepustakaan, jurnal  hukum,  majalah, dan  surat  kabar. Teknik penggabungan sumber-sumber bahan hukum melalui pendataan, pembelajaran dan pendalaman bahan hukum  primer  dan  sekunder  sesuai dengan  penelitian  yaitu  dengan  membuat  tulisan dan  melakukan pengelompokan  terhadap  bahan-bahan  tersebut.  Pengaturan  perlu  dilakukan  secara  horizontal  seraya meneliti  rumusan  perundang-undangannya  dalam  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini dilakukan untuk mempermudah melakukan analisis terhadap obyek penelitian.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia
Perikatan mencakup pengertian yang lebih luas dibanding perjanjian karena  mengandung  pengertian hubungan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan perjanjian adalah kata yang  mengandung  kesanggupan  tertulis  atau  tidak  tertulis.  Disamping  sumber  lainnya  perjanjian merupakan  sumber  perikatan.  Perjanjian  dapat  disebut  persetujuan  karena  para  pihak  setuju melakukan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau persetujuan bersumber dari perikatan dimana harus ada minimal dua orang atau dua pihak melaksanakannya. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan  perjanjian  kerja  pihak  pekerja  dengan  pihak  pemberi  kerja  dengan  sifat  tidak  tetap. Beberapa  unsur  yang  wajib  dari  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yaitu,  unsur  pekerja/buruh,  unsur perikatan/perjanjian dan perlindungan hukumnya. Ketiga unsur tersebut saling mengaitkan satu sama lainnya.  Pekerja  sebagai  tombak  utama,  perjanjian  sebagai  sarana  dalam  hubungannya  serta perlindungan adalah hak yang harus dibayarkan pemberi kerja.
Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  di  Indonesia  merupakan  bentuk penyegaran pada dunia kerja guna melindungi pekerja untuk memenuhi amanat negara untuk pondasi kedepan.  Dengan  adanya  perjanjian  ini  juga  diharapkan  para  buruh  tidak  khawatir  mengenai  hak mereka. Serta meningkatkan harga diri para pekerja dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur  agar  tidak  ada  lagi  diskriminasi  yang  dialami  buruh  yang  dalam  hal  ini  berstatus  sebagai bawahan  dari  pengusaha. Penyebab  terjadinya  akibat  tersebut  adalah  perkembangan  perekonomian yang  demikian  cepat.  Sehingga  perusahaan  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yang  serba  lebih baik.  Akan  tetapi  dengan  biaya  yang  lebih  murah  sehingga  dapat  menghasilkan  keuntungan  yang sebesar-besarnya.  Dengan  demikian  banyak  perusahaan  yang  mengubah  struktur  manajemen perusahaan  mereka  agar  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  serta  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan dalam melakukan kegiatan produksinya lebih kecil, dimana salah satunya dengan cara memborongkan pekerjaan  kepada  pihak  lain  atau  dengan  cara  mempekerjakan  para  pekerja  dengan  sistem pekerjaan yang tidak tetap.
Secara  tidak  langsung  perlindungan  hukum  berkaitan  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya  tentang  warga  negara  mendapat  kesempatan  tanpa diskriminasi  oleh  siapapun  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Karena  itu  pemberi  kerja  wajib memberikan  hak-hak  para  pekerja tanpa membedakan semua unsur termasuk unsur politik, agama, warna  kulit  dan  lainnya.  Beberapa  hak  tersebut  antara  lain  adalah  hak  perlindungan  ekonomi,  hak perlindungan  sosial  dan  hak  perlindungan  teknis.  Perlindungan  ekonomi  merupakan  dalam  bentuk penghasilan  yang  cukup  termasuk  saat  tidak  mampu  bekerja  di  luar  kehendak.  Perlindungan  sosial adalah  jaminan  kesehatan  dan  berorganisasi.  Sedangkan  perlindungan  teknis  adalah  perlindungan keselamatan dan keamanan saat bekerja ( Soewono, 2018 ). Secara teknis dijabarkan tentang perjanjian kerja  yang  bersifat  tidak  tetap  merupakan  hubungan  dari  dua  pihak  yaitu  buruh  dan  pemberi  kerja untuk  melaksanakan  pekerjaan  dalam  rentang  waktu  tertentu.  Dan  hanya  untuk  pekerjaan  tertentu yang  menurut  kegiatan pekerjaanya  selesai  dengan rentang waktu tertentu. Misalnya pekerjaan yang
paling  lama  tiga  tahun,  pekerjaan  selesai  sekali,  pekerjaan  pada  musim  tertentu  serta  pekerjaan tambahan yang masih dalam masa percobaan.
Sedangkan  perjanjian  kerja  yang  bersifat  tetap  merupakan  perjanjian  yang  sangat  umum  dan tidak  memiliki  jangka  waktu  berlakunya,  tidak  akan  berakhir  akibat  pemberi  kerja  meninggal  atau hibah  kepada orang lain serta tidak  akan berakhir  akibat  penjualan  yang  menurun.  Dibuat  secara tertulis  atau  lisan  dan tidak wajib mendapat pengesahan serta dapat mensyaratkan  masa percobaan selama  tiga  bulan  dengan  pembayaran  upah  pekerja  sesuai  upah  minimum.  Jenis  perjanjian pengaturannya lebih jelas dibandingkan perjanjian kerja waktu tertentu. Namun untuk menekan biaya perusahaan  beralih  menggunakan  PKWT  yang  secara  ekonomi  lebih  hemat.  Dengan  menerapkan sistem  perjanjian  kerja  ini  perusahaan  dapat  menekan  biaya  menjadi  lebih  hemat,  karena  tidak memerlukan  pekerja  dengan  jumlah  yang  banyak.  Sebagaimana  diketahui  apabila  perusahaan memiliki  pekerja  dengan  jumlah  banyak,  maka  perusahaan  harus  memberikan  berbagai  tunjangan untuk  kesejahteraan  para  pekerja,  seperti  tunjangan  pemeliharaan  kesehatan,  tunjangan  pemutusan hubungan kerja tunjangan penghargaan kerja dan sebagainya. Tetapi jika mempekerjakan para pekerja dengan sistem perjanjian ini bisa menekan biaya tersebut.
Implementasi di lapangan yaitu di SMA Negeri 1 Blahbatuh yang terletak di Jalan Astina Raya Blahbatuh,  tanggal  22  Juni  2020  selain  penerapan  sistem  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  atau  peraturan  yang  berlaku.  Seperti  yang  terjadi  pada  SMA  Negeri  1 Blahbatuh,  dalam  hal  ini  pihak  sekolah  mempekerjakan cleaning  service dengan  perjanjian  kerja waktu  tertentu  selama  lebih  dari  tiga  tahun,  yang  sebenarnya  jenis  pekerjaan  tersebut  lebih condong  dengan  sistem  pekerjaan outsourcing yang  menggunakan  pihak  ketiga  serta  besaran  upah yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  upah  minimum  kabupaten  atau  provinsi.  Berdasarkan  pemaparan diatas,  dapat  dirangkum  bahwa  peraturan  perundangan-undangan  tentang  ketenagakerjaan  di Indonesia  sudah  memberikan  persyaratan,  bilamana  jika  persyaratan-persyaratan  tersebut  dilanggar atau ada penyimpangan oleh pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya secara ekonomi dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu akan berakibat hukum jika dibuat secara lisan, untuk pekerjaan tetap, diperpanjang lebih dari satu kali, saat memperpanjang perjanjian tidak memberitahu 7 hari sebelumnya secara tertulis,  dan  bekerja  selama  tiga  bulan  beruntun  atau  dua  puluh  satu  hari lebih tidak diberi hak cuti.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  dalam  ketenagakerjaan, khususnya  dalam bentuk  perjanjian  kerja  dengan pengusaha atau  pemberi  kerja.  perlindungan  buruh bermaksud  menjaga  hak  dasar  dan  kesempatan  serta  menghindari  diskriminasi  dengan  tujuan mensejahterakan  para  buruh  tetapi  tetap  memperhatikan  kemajuan  dunia  usaha.  Ditengah  maraknya bahaya penyelewengan atau ketimpangan yang ditimbulkan perjanjian yang merugikan pekerja/buruh. Dengan  perlindungan  hukum  diharapkan  pekerja  dapat  bekerja  dengan  nyaman,  sehingga meningkatkan produksi dan kehidupan yang lebih baik serta tidak ada diskriminasi yang dialami oleh para  pekerja. Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  dalam  negara  hukum  dengan berdasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara  tersebut  guna  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan.  Perlindungan  hukum  itu  pada  umumnya  berbentuk  suatu  peraturan  tertulis, sehingga  sifatnya  lebih  mengikat  dan  akan  mengakibatkan  adanya  sanksi  yang  harus  dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya ( Hadjon, 1987 )
Dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban,  perlu  diketahui  permasalahan  perlindungan  hukum khususnya  untuk  tenaga  kerja/buruh.  Perlindungan  hukum  buruh  bertujuan  untuk  menghapus diskriminasi  dan  menjaga  agar  para  buruh  lebih  dimanusiakan,  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  hidup  para  buruh.  Untuk  menjalankan  proses  dari  perlindungan  terhadap  pekerja memerlukan perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Pada umumnya  tidak  boleh  ada  pemberlakuan  tidak  adil  (diskriminasi)  antara  sesama  pekerja  atau  antara pekerja/buruh  dengan  perusahaan. Berkaitan  dengan  pengaturan  perjanjian  dengan  rentang  waktu tertentu  yang  mempunyai  permasalahan  implementasi  jenis  pekerjaan  yang  dapat  dilaksanakan pekerja serta tidak adanya undang-undang yang secara tegas mengatur  akan  sanksi  atas  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pengusaha/pemberi  kerja,  dapat  diatasi  dengan  melaksanakan  perlindungan
hukum secara  preventif dan  represif  serta  melaksanakan  pengawasan  akan  kedua jenis  perlindungan hukum tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh Hadjon, (1987) yang menyatakan perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara preventif dan represif. Dengan mengikuti konsep itu, paling tidak ada dua pihak  yang  terlibat,  dimana  difokuskan  kepada  satu  pihak  dengan  tindakannya,  berhadapan  dengan rakyat  yang  dikenai  tindakan  pemerintah.  Karena  itu,  peraturan  perundang-  undangan  memfasilitasi pengajuan  keberatan  dari  rakyat  sebelum  keputusan  final  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum preventif. Perlindungan hukum represif dilaksanakan untuk rakyat saat di pengadilan.
Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja/buruh  melalui  peraturan perundang-undangan,  yang  mencakup  dari  berbagai  segi  ketenagakerjaan  seperti  perlindungan mengenai kesejahteraan, perlindungan kesehatan, perlindungan keselamatan kerja serta perlindungan hukum  dalam  berserikat.  Ditengah  maraknya  bahaya,  penyelewengan,  atau  ketimpangan  yang ditimbulkan  oleh  perjanjian  tersebut  sangat  merugikan  pekerja/buruh.  Dengan  adanya  perlindungan hukum diharapkan pekerja/buruh dapat bekerja dengan tenang sehingga dapat meningkatkan produksi dan  kesejahteraan  untuk  kualitas  hidup  yang  lebih  baik  mengingat  banyak  pekerja  yang  bekerja dengan  perjanjian  kerja  ini.  Sedangkan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  menyangkut  hak pekerja  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjaga  hak  normatifnya  jika  ada perselisihan  atau  penyelewengan  lainnya  yang  dilakukan  pengusaha/pemberi  kerja.  Lebih  lanjut perlindungan  secara  represif  merupakan  perlindungan  yang  dilaksanakan  saat  pekerja  mengalami permasalahan baik intern pekerja maupun dengan pengusaha.
Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan diatas, perlindungan hukum berfungsi meberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi dunia usaha. Perlindungan pekerja merupakan hal  yang  diberikan  sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.  Perlindungan preventif  yang  lebih sederhana  berarti  pencegahan  maupun  yang  bersifat  represif  yaitu  saat  terjadinya  permasalahan, berupa  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Perselisihan  hubungan  industrial  merupakan  hal  yang  kerap terjadi  dalam  dunia  ketenagakerjaan.  Perbedaan  pendapat  merupakan  awal  terjadinya  perselisihan berakibat  pertentangan  perngusaha  dengan  kelompok  pekerja.  Ada  empat  jenis  perselisihan  dalam dunia  industri  yang  dibedakan  menjadi  perselisihan  kelompok  pekerja,  perselisihan  akan  hak, perselisihan tentang kepentingan dan perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Upaya  menangani  perselisihan  hubungan  industrial  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  pengadilan dan non litigasi (Penggabean,  2007 ).  Penyelesaian secara non  litigasi merupakan  penyelesaian  yang berkualitas  di  luar  pengadilan  dengan  tetap  memakai  dasar  hukum.  Beberapa  penyelesaian perselisihan industrial dengan memakai cara demikian antara lain penyelesaian bipartite, penyelesaian melalui  mediasi,  penyelesaian  melalui  konsiliasi  dan  penyelesaian  melalui  arbitrase.  Dalam  dunia industri  untuk  menjaga  peraturan  perundang-  undangan  berlaku  sesuai  kaidah  diberlakukan pengawasan pada bidang ini. Pengawasan berfungsi menegakkan hukum yang berlaku sebagai sebuah sistem  untuk  menjaga  keseimbangan  dalam  dunia  kerja.  Hal  ini  dapat  menjaga  kenyamanan  serta suasana kondusif saat bekerja.
Pengawasan  perburuhan  untuk  seluruh  Indonesia  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  tentang  hak  seorang  pengawas  terhadap  perusahaan  saat  melaksanakan  pengawasan. Maksud pengawasan perburuhan dapat dijabarkan seperti memastikan peraturan perundang-undangan berlaku  sebagaimana  mestinya,  mencari  bahan  mengenai  hubungan  kerja  untuk  membuat  peraturan dan  menlaksanakannya  apa  yang  sudah  diamanatkan.  Fungsi  pengawasan  ketenagakerjaan  adalah untuk menjamin masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk  mengenai  perlindungan  buruh,  mengumpulkan  informasi  yang  efektif  untuk  mentaati peraturan perundang-undangan terutama para untuk para pengusaha dan menyampaikan permasalahan yang  terjadi  kepada  pemerintah  yang  selanjutnya  bisa  ditindaklanjuti.  Dari  penjabaran  diatas, perlindungan  hukum  preventif  dan  represif  serta  pengawasan  terhadap  perlindungan  pekerja  dengan perjanjian  kerja ini  di Indonesia  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja/buruh  dengan  sistem perjanjian ini.  Perlindungan  yang  dilakukan  melalui  peraturan  perundang-undangan  (preventif),  kemudian perlindungan  dari  segi  pengendalian  (represif)  jika  terjadi  perselisihan  dan  pengawasan  yang dilakukan instansi terkait di bidang ketenagakerjaan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  Hukum  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  di  Indonesia,  sudah  diatur  pada  pedoman  tertinggi  sampai  dengan  Keputusan Menteri  di  Indonesia,  serta  ditunjang  juga  dari  ketentuan  dalam  Pasal-Pasal  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  di  Indonesia.  Kemudian,  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  Indonesia  secara  preventif  sudah  dijamin  dalam peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  dapat dilakukan  pekerja  dengan  mengajukan  gugatan  perselisihan  hubungan  industrial  melalui  mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) di Indonesia.

## 2. Saran
Beberapa saran yang hendak disampaikan, yakni pemerintah diharapkan melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu terutama yang menimbulkan  perbedaan  penafsiran  atau  ketidakjelasan  norma  terhadap  jenis  dan  sifat  pekerjaan PKWT  baik  dari  pihak  pengusaha,  pekerja,  mediator  dan  hakim.  Kemudian,  para  pengusaha  atau pemberi  kerja  agar  melaksanakan  isi-isi  dalam  perjanjian  sesuai  ketentuan  perundangan  yang berlaku. Agar perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja ini terjamin sehingga pekerja dapat berkehidupan secara layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Charda  S.,  U.  (2014).  Reformasi  Politik  Hukum  Ketenagakerjaan  dalam  Kebijakan  Pemerintah Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum , 31 (2), 121–153. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu . Husni, L. (2000). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada. Penggabean,  H.  P.  (2007). Hukum  Acara  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial .  Jala Permata.
Shalihah,  F.  (2017).  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dalam  Hubungan  Kerja  Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM. In Uir Law Review (Vol. 1, Issue 02, pp. 149–160).
Soepomo, I. (2003). Pengantar Hukum Perburuhan . Djambatan.
Soewono, D. H. (2018). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Tinjauan dari Perspektif Yuridis Sosiologis Reflektif Kritis. Jurnal Elektronik Universitas Kediri .
Wibowo,  E.  (2008).  Perencanaan  dan  Strategi  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan Kewirausahaan , 8 (1), 16–24.
Zulkarnaen, A. H., & Utami, T. K. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 407–427.