## PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL
1

## Siti Musawwamah
(Dosen Tetap pada Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan)
Abstrak:
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  tentang  problema relasional  orangtua  dan  anak  dalam  perkara-hukum  wali adlal . Problema  yang  bernuansa  kekeluargaan  ini  menjadi  dilematik karena  kedua  pihak  saling  bersikukuh  untuk  memertahankan kehendaknya  masing-masing  yang  diklaim  sebagai  hak asasinya.  Orangtua  “merasa”  memiliki  otoritas  dalam menentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar ada padanya.  Sedangkan  anak  juga  merasa  memiki  hak  pilih dan/atau  hak  menentukan  jodoh  untuk  dirinya  yang  diyakini sebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadi perkara-hukum  yang  kemudian  harus  diselesaikan  melalui pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi  dan  mengeksplanasi  latar  belakang  pengajuan perkara-hukum  wali adlal ,  pelaksanaan  persidangan  perkara- hukum  wali adlal , dan  putusan  majelis hakim tentang perkara- hukum  wali adlal di  pengadilan  agama.  Dengan  menggunakan pendekatan  hukum  normatif  dan  teknik evaluative  ex-post  facto, penelitian  ini  menghasilkan  temuan  berupa  proposisi  empirik sebagai  dasar  perumusan  teori  substantif,  yaitu  pengajuan perkara-hukum  wali adlal merupakan  problema  yuridis  formal pergeseran relasional orangtua dan anak.
Kata Kunci: wali adlal ,  pergeseran  relasi,  perkara-hukum,  orangtua  dan anak.
1 Artikel  ini  diadaptasi  dari  laporan  penelitian  kolektif  oleh  Tim  Peneliti/Dosen STAIN  Pamekasan,  Dra.  Siti  Musawwamah,  M.Hum  dan  Sakinah,  M.EI  (masing- masing sebagai Ketua dan Anggota tim), DIPA-STAIN Pamekasan 2007.

## Siti Musawwamah

## Pendahuluan
Lembaga  perkawinan  tidak  sekedar  merupakan  alat pengakuan atau legalisasi hubungan seorang laki-laki dan perempuan ( court  of  law )  sebagai  suami  istri,  tetapi  sebagai  perjanjian  yang mengarah  pada  perwujudan  kehidupan  berkeluarga  (rumah  tangga) yang sakînah,  mawaddah,  wa  rahmah dalam  ikatan  lahir  batin  yang kokoh,  kuat,  dan  berbobot  ( mitsâqan  ghalîdhan ). 2 Oleh  karena  itu, terdapat  beberapa  prinsip  yang  menjadi  keharusan  penentuan keabsahan  perkawinan,  yaitu  terpenuhi  syarat  dan  rukun perkawinan:  ada  calon  mempelai  (suami  dan  istri), kesetujuan  wali, saksi  yang  adil  dan  pelaksanaan  ijab  kabul.  Ketentuan  inilah  yang menjadi kesepakatan jumhûr ulamâ salaf 3 yang kemudian diikuti dan dikukuhkan  oleh  ulama  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 4
Keberadaan wali sebagai rukun perkawinan dalam praktiknya tidak  jarang  menimbulkan  problema  relasional  antara  orangtua sebagai wali dan anak perempuan sebagai calon mempelai. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalam menentukan jodoh untuk anaknya karena  diyakini  hak  “ ijbar ”  ada  padanya.  Sedangkan  anak  juga merasa  memiki  hak  pilih  dan/atau  hak  menentukan  jodoh  untuk dirinya  yang  diyakini  juga  sebagai  hak  dasarnya.  Jika  kedua  belah pihak  (orangtua  dan  anak}  sama-sama  bertahan  pada  keyakinan pendiriannya dan tidak ada kerelaan mempertemukannya pada suatu kesepakatan  dalam  penentuan  jodoh  maka  tidak  jarang  problema relasi  orangtua  dan  anak  akan  berakhir  di  Pengadilan  berupa pengajuan perkara-hukum wali adlal yaitu penetapan wali nikah (wali
2 Presiden RI. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1974), hlm. 2. Selanjutnya disebut UU 1/1974; Lihat juga Presiden RI. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), hlm. 3. Selanjutnya disebut KHI.
3 Wahbah al-Zuhaylî, Al- Fiqh al-Islâmî wa adillatuh, Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm.36. 4 KHI,  Pasal  19:  Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya.  Pasal 20:  (1)  yang  dimaksud  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi syarat  hukum  Islam  yakni  muslim,aqil  dan  baligh,  (2)  Wali  nikah  terdiri  dari:  wali nasab dan wali hakim, hlm. 10.
97
hakim)  karena  wali  nasab  (yaitu  ayah,  sebagai  wali  calon  mempelai perempuan) enggan atau menolak menjadi wali nikah.
Perkawinan  sesungguhnya  merupakan  sebagian  sunnatullâh sebagai  bentuk  relasi  antarmanusia.  Jalinan  relasional  itu  sekurang- kurangnya  melibatkan  dua  entitas  keluarga  yang  bersepakat  untuk mempertemukan  kedua  calon  mempelai  dalam  jenjang  pelaminan sebagai awal pembentukan keluarga dalam tatanan kehidupan rumah tangga.  Meskipun  demikian,  kesepatan  internal  anggota  keluarga (terutama wali nasab, ayah, dan sekaligus kepala  keluarga)  maupun kesepatan  eksternal  dengan  anggota  keluarga  lain  tidak  sepi  dari persoalan.
Persoalan  yang  sering  terjadi  pada  awal  perjodohan tampaknya  harus  disenergikan  dengan  kehendak  dan  kepentingan pimpinan  keluarga  (ibu  dan,  terutama,  sang  ayah).  Karenanya, kearifan para pihak perlu dipertimbangkan. Jika tidak, maka realitas ketidakselarasan  pikiran  dalam  memilih  dan  kemudian  menetapkan calon  pasangan  hidup  akan  terus  terjadi  dalam  praksis  kehidupan setiap  akan  mengawali  rencana  berkeluarga.  Ketidaksetujuan  ayah, sebagai  wali  nasab  bagi  mempelai  perempuan,  seringkali  berujung pada ketegangan dan krisis relasi antara ayah dan anak perempuan.
Secara  tegas  dan  pasti,  Allâh  swt  memberlakukan  hukum (sunnatullâh)  dalam  bentuk  perjodohan/perkawinan  yang  berlaku bagi  semua  makhluk  hidup,  bukan  hanya  bagi  manusia  saja.  Oleh karena  itu  kendala  perjodohan  yang  berpotensi  “menyalahi” sunnatullâh  harus  diselesaikan  juga  menurut  petunjuk  Allâh  swt. sebagai “penanggung jawab” kehidupan manusia. Dalam istilah lain, dapat  dinyatakan  bahwa  berbagai  kendala  maupun  problema  yang “mengancam” keberadaan sunnatullâh haruslah dikesampingkan. Di sisi  lain,  kehidupan  berpasang-pasangan  bagi  manusia  yang  telah menjadi sunnatullâh itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan keberlanjutan rencana pernihakan. 5
Berkaitan  dengan  realitas  problema  itulah,  penelitian  ini dilakukan.  Tujuannya  untuk  mengkaji  tiga  persoalan,  yaitu:  (1)  apa yang  melatarbelakangi  pengajuan  perkara-hukum  wali adlal ke
5 Lihat al-Qur‟ân Surat  Yâsîn (36): 36,  Fâthir (35): 11, dan al-Dzâriyat (51): 49.

## Siti Musawwamah
pengadilan agama, (2) bagaimana pelaksanaan persidangan perkara- hukum  wali adlal di  pengadilan  agama,  dan  (3)  bagaimana  putusan majelis  hakim  pengadilan  agama  tentang  perkara-hukum  wali adlal . Jawaban  atas  tiga  persoalan  tersebut  akan  memberi  gambaran  yang relatif holistik dan  komprehensif tentang peristiwa  pergeseran relasi orang  tua  dan  anak  pada  perkara  hukum  wali adlal yang  setiap tahunnya diajukan di Pengadilan Agama Pamekasan.

## Relasi Orang Tua dan Anak
Relasi orang tua dan anak merupakan hubungan nasab. Dalam relasi  itu,  kedua  pihak  punya  hak  dan  kewajiban  masing-masing. Orang  tua  berhak  dihormati  oleh  anak-anaknya,  dan  anak-anak berhak disayangi oleh orang tuanya. Satu bentuk penghormatan anak kepada  orang  tua  adalah  menaati  perintahnya  selama  tidak bertentangan dengan ketaatan dengan Allâh. Sementara itu orang tua sebagai  pihak  yang  lebih  tua  harus  menunjukkan  kasih  sayangnya kepada anak sebagai pihak yang lebih muda sebagaimana ketentuan dalam  Hadîts  Nabî  riwayat  al-Turmudzî  ra.  yang  artinya, "Tidak termasuk  golongan  umatku,  mereka  yang  (tua)  tidak  menyayangi  yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua." 6
Semangat  Hadîts  tersebut  adalah  mendahulukan  pelaksanaan kewajiban  dari  pada  perolehan  hak.  Orang  tua  memang  seharusnya menyayangi  anaknya  dalam  segala  perilakunya,  sedangkan  anak seharusnya  menghormati  dan  memuliakan  orang  tuanya.  Al-Qur‟ân telah menjelaskan tentang cara menghormati, berbuat baik, mentaati, dan  bertutur  kata  secara  sopan  anak  kepada  orang  tua. 7 Sedangkan kedua orang tua, terutama ibu telah mengawali kewajibannya dengan memberikan  kasih  sayang  kepada  anaknya  sejak  masih  dalam kandungan.  Semua  itu  merupakan  bentuk  kasih  sayang  orang  tua kepada anaknya. 8
Namun demikian, ketaatan itu tidak mutlak. Ketaatan kepada orang tua harus dilakukan selama tidak menyuruh kepada kekafiran,
6 Al-Shan‟any, Subul Al-Salam. (Beirut: Dr al-Fikr: tanpa thn), HR Turmudzi No. 1842, hlm. 304.
7 Lihat al-Qur‟ân Surat al-Isrâ‟ (17): 23.
8 Lihat al-Qur‟ân Surat Luqmân (31): 14 dan al-Ahqaf (46): 15.
kemusyrikan,  dan  kemaksiatan.  Dalam  Hadits  yang  diriwayatkan oleh Abî Abd al-Rahmân al-Silmî dari „Alî ra, bahwa Rasûlullâh saw bersabda: “Tidak berlaku ketaatan untuk hal-hal kemaksiatan kepada Allâh , ketaatan  itu  hanya  untuk  hal-hal  yang  baik.” 9 Perintah  orang  tua  harus ditaati  jika  tidak  menyengsarakan  atau  mencederai  hak-hak kemanusiaan anak. Jika anak merasa disengsarakan dengan perintah orang  tua,  maka  anak  berhak  menolak.  Misalnya,  dalam  kasus perkawinan, seringkali terjadi perselisihan antara orang tua dan anak dalam  penentuan  jodoh.  Jika  orang  tua  memaksakan  jodoh  kepada anaknya  tanpa  memerhatikan  kepentingan  dan  keinginan  anaknya, maka  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imâm  Bukhârî,  Imâm  Mâlik, Imâm Abû Dawûd, dan Imâm al-Nasai dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan  keputusan.  Di  dalam  Hadîts  disebutkan  bahwa  ketika seorang  perempuan  yang  bernama  Khansa  binti  Khidam  dipaksa kawin  oleh  orang  tuanya,  Nabî  saw  mengembalikan  keputusan  itu kepada  si  anak  untuk  memilih  antara  meneruskan  atau membatalkan. 10 Hadîts  ini  difahami  bahwa  anak  memiliki  otonomi untuk menentukan jodoh pendamping hidupnya.
Dalam Hadîts lain yang diriwayatkan oleh „Aisyah dinyatakan jika  orang  tua  dan  anak  berselisih  pendapat  mengenai  perkawinan, maka  hakimlah  yang  harus  memutuskan  untuk  menetapkan  wali nikah  sebagaimana  teks  Hadîts  yang  artinya:  “ Apabila  perempuan menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal. Apabila ia digauli maka ia berhak  menerima  mahar  sebagai  penghalalan  farjinya.  Maka  apabila  wali mereka  enggan  (menikahkan)  maka  pemerintahlah  wali  bagi  mereka  yang tidak memiliki wali . 11
Hadîts tersebut dapat dipahami bahwa orang tua tidak berhak memaksa  perjodohan  anaknya.  Jika  terjadi  peselisihan  antara  orang tua  dan  anak  tentang  penentuan jodoh  maka  hakimlah  yang berhak memutuskannya. Jika benar orang tua mencurahkan kasih sayangnya, maka ia tidak mungkin memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu, apalagi  hal  itu  bertentangan  dengan  kemaslahatan  anaknya.  Begitu
9 Sulaymân bin al-Asy‟ats al-Sijistanî Abû Dawûd, Sunan Abû Dawûd (Beirut: Dar al- Fikr, t.th.), hlm 302; Abû Muhammad Abd Allâh bin Yûsûf al-Zayla‟î, Nashb al-Rayah Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hlm. 322.
10 Ibid . , hlm. 237.
11 Ibid . , hlm. 117-118.

## Siti Musawwamah
juga  sebaliknya,  seorang  anak  tidak  akan  mudah  menentang  orang tuanya, jika ia benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Jadi, kasih sayang dan penghormatan harus dilakukan secara  timbal  balik.  Keluarga  yang  penuh  dengan  kasih  sayang  dan penghormatan  satu  sama  lain  adalah  keluarga  bahagia  yang digambarkan oleh al-Qur‟ân sebagai keluarga yang sakînah, mawaddah dan rahmah .

## Kedudukan Wali dalam Perkawinan
Posisi  orang  tua  sebagai  wali  dalam  perkawinan  merupakan rukun  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  mempelai  perempuan  untuk keabsahan  perkawinannya,  berdasarkan  Hadîts  Nabî  yang diriwayatkan  oleh  „Aisyah  ra.: “Tidak  sah  suatu  akad  nikah,  kecuali (dihadiri)  wali  dan  dua  orang  saksi.” 12 Di  dalam  KHI  Pasal  14 dinyatakan:  “Untuk  melaksanakan  perkawinan  harus  ada:  (a)  calon suami, (b) calon isteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan  kabul”,  kemudian  dipertegas  dalam  pasal  19  KHI:  “Wali  nikah dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” 13
Mengingat posisi wali nikah sebagai penentu keabsahan status perkawinan,  maka  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh seseorang  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  menurut  kesepakatan fuqahâ‟ yaitu seorang laki-laki muslim, akil, dan baligh. 14 Persyaratan itu  diikuti  oleh  fuqahâ‟  Indonesia  dalam  tertuang  dalam  rumusan KHI  Pasal  20,  yakni,  “Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil,  dan  baligh.” 15 Mengenai  syarat  laki-laki  fuqahâ‟  berbeda pendapat, Imâm Mâlik, Imâm Syâfi‟î dan Imâm Hanbali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh menikahkan dirinya  sendiri.  Sebaliknya,  Imâm  Abû  Hanîfah  berpendapat  bahwa
12 Muhammad  bin  „Isâ  al-Turmudzî, Sunan  al-Turmudzî (Beirut:  Dâr  Ihyâ‟ al-Turats al-„Arabî, t.th.), hlm. 125. 13 KHI Pasal 14 dan 19, hlm. 6.
14 Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr: 1960), hlm.12.
15 KHI Pasal 20, hlm. 7.
101
wanita  boleh  menjadi  wali  nikah  dan  menikahkan  dirinya  sendiri. Hanya saja jika calon suami tidak sekufu‟ wali berhak membatalkan. 16

## Macam-macam Wali Nikah
Terdapat dua jenis wali nikah, yaitu: Pertama, wali nasab , yakni perwalian  yang  didasarkan  pada  hubungan  nasab/kekerabatan.  Di antara  wali  nasab  ini  ada  yang  mempunyai  hak  memaksakan kehendaknya  untuk  mengawinkan  seorang  gadis  yang  berada  di bawah  perwaliannya  tanpa  meminta  ijinnya  terlebih  dahulu, wali mujbir .  Menurut  al-Syâfi‟î, wali  mujbir hanya  ayah,  kakek  dan seterusnya  ke  atas  yang  berwenang  “memaksakan  perwaliannya” bagi perempuan-gadis baik masih kanak-kanak maupun dewasa dan telah  memenuhi  persyaratan,  yaitu:  (1)  antara  wali  dan  gadis  tidak ada  permusuhan,  (2)  laki-laki  pilihan wali  sekufu‟  (setara  dalam bidang  sosial,  pendidikan,  dan  keturunan)  dengan  gadis  yang  akan dikawinkan,  (3)  antara  gadis  dan  calon  suaminya  tidak  ada permusuhan, (4)  Maharnya  tidak  kurang  dari  mahar mitsil (sepadan dengan  martabat  dan  kedudukan  sosial),  dan  (5)  Laki-laki  pilihan wali adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan penyayang. 17 Abû Hanîfah  berpendapat  lain,  yaitu  yang  berhak  menjadi wali  mujbir adalah semua wali nasab dan kewenangannya hanya bagi perempuan belum dewasa atau stress . Sedangkan Imâm Hanbalî dan Imâm Mâlik berpendapat  bahwa  yang  berhak  menjadi wali mujbir hanyalah  ayah dan  wali  lain  yang  telah  mendapat  wasiat  dari  ayah  kecuali  dalam keadaan sangat terpaksa.
Dalam  perundang-undangan  di  Indonesia, 18 hak wali  mujbir tersebut tidak diakui karena dalam suatu perkawinan dipersyaratkan adanya  persetujuan  dari  kedua  calon  menpelai.  Jika  mereka  tidak setuju,  maka  perkawinan  tidak  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1), KHI pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat  (2) 19 Bentuk  persetujuan  calon  mempelai  wanita  dapat  berupa pernyataan  tegasdan  nyata,  dengan  tulisan,  lisan  atau  isyarat  tetapi
16 Ibnu Rusyd, Bidâyat al-Mujtahîd, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr: 1960), hlm. 9.
17 Al-Shan‟anî, Subul al-Salam, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 168.
18 UU 1/1974, hlm. 5.
19 Ibid. Pasal 6 (1), hlm 4 dan KHI Pasal 16 (1) dan 17 (2), hlm. 10.

## Siti Musawwamah
dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila penderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan  dengan  tulisan  atau  isyarat  yang  dapat  dimengerti. 20 Ketentuan  tersebut  dapat  difahami  bahwa  perkawinan  (akad  nikah) yang  dilaksanakan  dengan  paksa  dapat  dibatalkan  berdasarkan ketentuan UU. 21
Kedua, wali hakim, yaitu perwalian yang timbul karena orang tua  mempelai  perempuan  menolak  ( adlal )  menjadi  wali  nikah,  tidak ada  ( ghaib ),  atau  sebab  lain  dan  tidak  mungkin  menghadirkan  wali nasab.  Dalam  KHI  disebutkan  kategori  dan  posisi  wali. 22 Kalau seorang perempuan telah meminta ayah kandungnya untuk menjadi wali  agar  menikahkan  dirinya  sedangkan  walinya  keberatan  atau menolak  ( adlal )  menjadi  wali,  maka  perempuan  itu  dapat memperkarakannya  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  mendapatkan penetapan wali hakim, sebagai wali nikahnya. Setelah majelis hakim Pengadilan  Agama  memeriksa  dan  memastikan  bahwa  penolakan wali  (ayah  kandung)  tidak  berdasarkan  alasan syar’i, maka  majelis hakim  menetapkan  bahwa  kewenangan  wali  nikah  pindah  kepada wali hakim.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang mengacu  pada  penelitian  hukum  sosiologis  dengan  jenis  penelitian evaluative ex-post facto dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji problema  perkara-hukum  wali adlal mulai  dari  pengajuan  perkara, proses  persidangan,  hingga  produk  putusan  hukum  perkara  wali adlal di  Pengadilan  Agama  Pamekasan.  Pilihan  pendekatan  ini dipandang  sesuai  karena  bahan  hukum  primer  pada  kajian  utama penelitian  ini  adalah  dokumen-dokumen  hukum  tertulis 23 berupa sejumlah  produk  putusan  hakim  tentang  perkara-hukum  wali adlal ,
20 KHI pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 ayat (3), hlm. 10.
21 UU 1/1974 pasal 27 ayat (1), hlm. 11 dan KHI pasal 71 (f), hlm. 15.
22 KHI Pasal 21-23, hlm. 10.
23 Noeng  Muhadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta:  Rake  Sarasin,  1989), hlm  25;  Soejono  &  Abdurrahman, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Rineka  Cipta 2003),  hlm  52;  Amiruddin  &  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 22.
arsip pengajuan perkara, statistik perkara yang diterima dan diputus pengadian,  dan  laporan  tahunan  yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan Agama  Pamekasan. 24 Penelitian  ini  merupakan  kajian  isi yurisprudensi. 25
Penggunaan evaluative ex-post  facto dipandang  relevan  karena pada penelitian ini: (a) dikaji dan dievaluasi fakta hukum yang telah terjadi,  (b)  tidak  dilakukan treatment, (c)  kinerja  majelis  hakim dievaluasi  dalam  penerapan  norma  hukum,  kaidah-kaidah  hukum, dan  aturan  perundang-undangan  yang  menjadi  pertimbangan  dan landasan  hukum  majelis  dalam  memutus  perkara  pada  dokumen yang  telah  diterbitkan,  dan  (d)  dikaji  tentang  kesesuaian  antara dokumen putusan hakim dan kenyataan tentang rasa keadilan subjek hukum.
Penelitian  ini  menggunakan  orientasi  teoretik verstehen paradigm, yaitu  suatu  perspektif  subjektif  tentang  pengertian interpretatif  atas  pemahaman  fakta,  makna,  peristiwa  dan keterkaitannya  dalam  situasi  tertentu,  termasuk  di  dalamnya  adalah produk pikiran manusia dalam bentuk tertulis. 26 Data dihimpun dari dua sumber, yaitu data sekunder berupa dokumen tercetak dan data tersier  berupa  informasi  penunjang.  Dokumen  tercetak  meliputi sejumlah  produk  putusan  hakim  tentang  perkara-hukum  wali adlal. Sedangkan  informasi  penunjang  meliputi  arsip  pengajuan  perkara dan  statistik  perkara  yang  diterima  dan  diputus  pengadian,  dan laporan  tahunan  yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan  Agama.  Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Data  dikumpulkan  dengan  metode  noninteraktif,  yaitu pengumpulan  data  diarahkan  pada  akumulasi  isi  dokumen,  arsip, maupun data statistik tentang perkara-hukum wali adlal yang tersedia dan/atau  diterbitkan  oleh  pengadilan  Agama.  Data  dokumentasi
24 Departemen Kehakiman RI, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pamekasan (Pamekasan: PA, 2006).
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42; Soejono & Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum.. hlm. 23.
26 Moleong, LJ., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 20.

## Siti Musawwamah
yang  menjadi  fokus  perhatian  utama  adalah  sejumlah  produk putusan  majelis  hakim  tentang  perkara-hukum wali adlal yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  sedangkan  dokumen  lainnya diperlakukan sebagai pendukung atau penguat data tentang produk putusan. 27 Data  dianalisis  dengan  teknik content  analysis pada dokumen  utama  dan  dokumen  penunjang.  Analisis  ini  dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik atas tema- tema  konseptual  dan  indikator  yang  menjadi  fokus  perhatian penelitian yang terdapat dalam dokumen. 28

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Latar Belakang Pengajuan Perkara.
Wali  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.  Apabila  tidak  dipenuhi,  maka  status perkawinannya tidak sah. 29 Dalam praktiknya posisi wali sebagai rukun  perkawinan  seringkali  menimbulkan  problema  relasi antara  orang  tua  dan  anak,  sehingga  terjadi  pengajuan  perkara- hukum  wali adlal .  Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian,  latar belakang  pengajuan  perkara-hukum  wali adlal karena  wali pemohon enggan (tidak bersedia) menjadi wali nikah disebabkan oleh: (1) ketersinggungan wali, (2) dijodohkan secara sepihak, (3) hamil di luar nikah, (4) ketidaksetujuan tanpa alasan logis, dan (5)
calon  suami  tidak  punya  pekerjaan  tetap.  Temuan  tersebut menunjukkan  bahwa  hubungan  relasional  orang  tua  dan  anak telah direduksi oleh kepentingan masing-masing pihak. Orang tua yang  seharusnya  menyayangi  anak  telah  berubah  mejadi memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan  anak.  Sebaliknya,  anak  yang  seharusnya menghormati  orang  tua  berubah  menjadi  melawan  orang  tua dengan mengabaikan keinginannya.
27 Untuk  memastikan  kebenaran  isi  dokumen  dilakukan  konfirmasi  kepada  para hakim yang biasa memeriksa dan memutus perkara hukum wali adlal
28 Hadari  Nawawi, Metode  Penelitian  Bidang  Sosial (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1983), hlm. 32.
29 Lihat Hadîts Nabi yang diriwayatkan oleh „Aisyah ra., dalam al-Shan‟anî, Subul al- Salam (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 117-118. lihat juga KHI Pasal 14, hlm. 9.
105
Dalam  penelitian  ini  terdapat  pemohon  yang  sudah  dua kali mengajukan perkara-hukum wali adlal . Yang pertama dicabut karena  ada  kesepakatan  damai,  wali  merestui  laki-laki  pilihan pemohon.  Kenyataannya,  wali  ingkar  janji  dan  mengawinkan pemohon  dengan  laki-laki  pilihan  wali.  Akibatnya,  pemohon mengajukan  perkara-hukum  wali adlal yang  kedua  karena pemohon  tetap  berkeinginan  melaksanakan  perkawinan  dengan laki-laki  pilihannya.  Karena  alasan  keengganan  wali  tidak berdasarkan  hukum,  maka    majelis  hakim  menetapkan  wali pemohon sebagai wali adlal dan menunjuk Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu sebagai wali hakim.
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  jika  orang  tua memaksakan  jodoh  anaknya  tanpa  memperhatikan  kepentingan dan  keinginan  anaknya,  maka  Hadîts  yang  diriwayatkan  oleh Imâm  Bukhârî,  Imâm  Mâlik,  Imâm  Abû  Dawûd,  dan  Imâm  al- Nasa‟î  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan untuk  mengenyampingkan  persetujuan  wali  nasab. 30 Dapat difahami  bahwa  anak  memiliki  kemandirian  untuk  menentukan jodohnya. Jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai perkawinan,  maka  hakimlah  yang  harus  memutuskan  untuk menetapkan wali nikah. 31
2. Pelaksanaan Persidangan. Persidangan perkara-hukum wali adlal tetap diberlangsungkan  karena:  (1)  pemohon  mempertahankan  isi permohonan  meskipun  Majelis  Hakim  telah  menasihati  untuk membatalkan  dan/atau  mencoba  terus  berusaha  untuk memperoleh  persetujuan  wali,  (2)  pemohon  bersikukuh  dengan telah menghadirkan calon suami, saksi-saksi keluarga dan bukti- bukti  surat  dari  KUA  yang  pada  pokoknya  memperkuat  dalil permohonan pemohon, dan (3) kehadiran maupun ketidakhadiran  wali  dalam  persidangan  tidak  mempengaruhi pelaksanaan persidangan.
30 Al-Shan‟anî, Subul al-Salam, hlm. 237 31 Ibid., hlm. 117-118.

## Siti Musawwamah
Temuan  hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa posisi  pemohon  memang  sangat  kuat  sehingga  semua  isi permohonan  dapat  dikabulkan  oleh  majelis  hakim.  Pemohonlah yang  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  saksi,  baik  dari  calon suami  maupun  dari  saksi  keluarga.  Bahkan  jika  dimungkinkan saksi  yang  diajukan  adalah  saksi  yang  sangat  berpihak  dan menguntungkan pada pemohon, tidak harus dari saksi keluarga. Hal penting yang harus dilakukan saksi adalah bisa memberikan keterangan  di  bawah  sumpah  bahwa  antara  pemohon  dan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta calon suami telah  siap  untuk  menjadi  suami  pemohon.  Posisi  wali  pemohon hanya  sebagai  pihak  yang  jika  datang  akan  diberi  kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atas penolakannya menjadi wali dan  jika  tidak  datang  maka  majelis  hakim  akan  memutuskan bahwa  ketidakhadiran  wali  sebagai  isyarat  bahwa  wali  telah melepaskan haknya sebagai wali nikah.
Alasan  keengganan  wali  menjadi  wali  nikah  dalam penelitian  ini  disebabkan  pemohon:  (1)  bepergian  bersama  calon suami tanpa seizin walinya, (2) telah dijodohkan dengan laki-laki pilihan  wali,  (3)  hamil  di  luar  nikah,  (4)  tidak  disetujui  kawin tanpa  alasan  yang  logis,  dan  (5)  dilarang  kawin  dengan  calon suami  yang  tidak  punya  pekerjaan  tetap.  Semua  alasan  tersebut tidak berdasarkan ketentuan larangan kawin sebagaimana diatur dalam  hukum  Syar‟i,  tetapi  lebih  merupakan  alasan  subjektif kepentingan wali.

## 3.   Putusan Majelis Hakim.
Putusan hakim atas suatu perkara selalu didasarkan pada pertimbangan  hukum  yaitu  pendapat  hakim  tentang  suatu perkara disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya. Pertimbangan  hakim  itu  mencakup:  (1)  gambaran  tentang bagaimana  hakim  mengritisi  fakta  atau  kejadian  perkara,  (2) penilaian  hakim  tentang  fakta-fakta  yang  diajukan,  (3)  hakim memperpertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item fakta,  dan  (4)  memuat  dasar-dasar  hukum  yang  dipergunakan oleh  hakim  dalam  menilai  fakta  dan  memutus  perkara,  baik
107
hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis.  Berikut  ini  contoh putusan  perkara-hukum  wali adlal nomor  22/Pdt.P/2007/PA. Pmk .
Fakta  Hukum. Pemohon  sudah  dua  kali  mengajukan  perkara- hukum  wali  adlal.  Yang  pertama  dicabut  karena  ada  kesepakatan damai dengan walinya tetapi kemudian walinya ingkar janji. Yang kedua  pemohon  sudah  berusaha  mengadakan  pendekatan  untuk memberi  pengertian  tetapi  walinya  tetap  menolak.  Oleh  karena antara  pemohon  dengan  calon  suami  sudah  saling  mencintai  dan telah  bertekad  untuk  tetap  melangsungkan  perkawinan,  maka pemohon mengajukan permohonan penetapan wali nikah.
Pertimbangan  Hukum. Pertimbangan  hukum  majelis  hakim sebelum  membuat  putusan  adalah:  (1)  wali  pemohon  hadir  di persidangan  dan  menjelaskan  keengganannya  menjadi  wali  nikah karena  calon  suami  tidak  punya  pekerjaan  tetap,  (2)  pemohon mempertahankan  isi  permohonan  meskipun  majelis  hakim  telah menasehati agar membatalkan dan berusaha memperoleh persetujuan wali,  (3)  pemohon  telah  menghadirkan  calon  suami,  saksi-saksi keluarga  dan  bukti-bukti  surat  dari  KUA  (kode  P1  dan  P2)  yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan pemohon, (4) pemohon dan calon suami telah cakap hukum, sekufu dan tidak ada halangan menurut  hukum  untuk  melangsungkan  pernikahan,  dan  (5)  calon suami menyatakan kesanggupan menjadi dan akan bertanggungjawab sebagai suami.
Dasar Hukum. Dasar hukum yang dipedomani oleh Majelis Hakim untuk menilai fakta hukum dan membuat putusan adalah: (a) posisi wali  dalam  pernikahan  adalah  rukun  yang  harus  dipenuhi,  (b) penolakan  wali  untuk  menjadi  wali  nikah  akan  menghambat pelaksanaan pernikahan, (c) peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun  1987  pasal  2:  “Jika  wali  pemohon  harus  dinyatakan  adlal, maka Pejabat pada KUA setempat ditunjuk sebagai wali hakim bagi pernikahan pemohon,” dan (d) Hadîts Nabî: “Jika mereka berselisih tentang wali, maka pemerintah adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”
Isi  Putusan. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan  setelah Majelis  Hakim  berupaya  secara  maksimal  menasihati  pemohon untuk  melaksanakan  pernikahan  dengan  persetujuan  walinya  tidak

## Siti Musawwamah
berhasil,  maka  Majelis  Hakim  berketetapan  bahwa  permohonan pemohon  cukup  beralasan  sehingga  permohonan  pemohon  patut dikabulkan.  Secara  lengkap  isi  putusan  itu  sebagai  berikut:  (a) mengabulkan  permohonan  pemohon,  (b)  menyatakan  demi  hukum bahwa wali pemohon sebagai wali Adlal, (c) menunjuk kepala KUA sebagai  wali  nikah  pemohon,  dan  (d)  membebankan  biaya  perkara kepada pemohon.
Isi putusan tersebut peneliti konfirmasikan kepada hakim yang menyidangkan perkara-hukum wali adlal. Menurutnya, pada prinsipnya putusan hakim berdasarkan: (1) Bunyi teks peraturan perundang-undangan  dan  Hadîts  Nabî,  (2)  pemohon  dipandang telah  memiliki  kecakapan  bertindak  secara  hukum  sehingga mempunyai  hak  untuk  menentukan  jodohnya,  dan  (3)  alasan keengganan menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan menurut hukum syar’î .
Argumen  hakim  tersebut  menunjukkan  bahwa  putusan majelis  hakim  atas  pengajuan  perkara-hukum  wali adlal didasarkan kepada: (1) Bunyi teks Hadits Nabî yang diriwayatkan oleh  „Aisyah  ra.: “Tidak sah suatu  akad  nikah,  kecuali  (dihadiri)  wali dan  dua  orang  saksi,” 32 (2)  KHI  Pasal  14: “Untuk  melaksanakan perkawinan  harus  ada  calon  suami,  calon isteri,  wali  nikah,  dua orang saksi, dan ijab dab kabul” .  Kemudian secara lebih tegas disebutkan dalam KHI pasal  19: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk  menikahkannya,” 33 (c)  Bunyi  teks  Hadits  Nabî  yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.: “jika orang tua dan anak berselisih pendapat  mengenai  perkawinan,  maka  hakimlah  yang  harus memutuskan  untuk  menetapkan  wali  nikah,” 34 (d)  KHI  Pasal  23 (1): “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau  ghaib  atau adlal atau enggan, dan ayat (2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah  ada
32 Ibid., hlm. 117-118.
33 KHI Pasal 14, hlm. 6.
34 Al-San‟any, hlm. 117-118.
109
putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali  nikah  tersebut,” 35 (e) pada  umumnya  pemohon  tergolong  seorang  yang  cakap bertindak  hukum  sehingga  keputusannya  untuk  memilih  jodoh tidak  seharusnya  diintervensi  oleh  siapapun  termasuk  oleh walinya, dan (f) keterangan saksi bahwa hubungan pemohon dan calon  suami  sekufu,  tidak  ada  halangan  menurut  hukum  untuk melangsungkan  pernikahan  dan  calon  suami  memiliki  pekerjaan serta akan bertanggungjawab sebagai suami.
Argumen  hakim  atas  putusan  perkara-hukum  wali adlal tersebut  menunjukkan  bahwa:  (a)  kedudukan  Wali  dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi, (b) penolakan wali  untuk  menjadi  wali  nikah  akan  menghambat  pelaksanaan pernikahan,  (c)  perempuan  yang  sudah  cakap  bertindak  hukum mempunyai  hak  memilih  jodoh,  dan  (d)  jika  wali  harus dinyatakan adlal ,  maka  Pejabat  pada  KUA  setempat  ditunjuk sebagai  wali  hakim  bagi  pernikahan  perempuan  yang  tidak mempunyai wali.

## P ENUTUP
Deskripsi  artikel  ini  diakhiri  dengan  kesimpulan,  yaitu  tiga temuan hasil penelitian: (1) latar belakang pengajuan perkara-hukum wali adlal karena  wali  pemohon  enggan  menjadi  wali  nikah. Keengganan tersebut disebabkan: pemohon bepergian bersama calon suami  tanpa  seizin  walinya,  telah  dijodohkan,  hamil  di  luar  nikah; wali  tidak  setuju  tanpa  alasan  yang  logis;  dan  calon  suami  tidak punya  pekerjaan  tetap,  (2)  pelaksanaan  persidangan  perkara-hukum wali adlal tetap diberlangsungkan karena pemohon mempertahankan isi  permohonan  meskipun  Majelis  Hakim  telah  menasihati  untuk membatalkan  dan/atau  mencoba  terus  berusaha  untuk  memperoleh persetujuan  wali,  pemohon  bersikukuh  dengan  telah  menghadirkan calon  suami,  saksi-saksi  keluarga  dan  bukti-bukti  surat  dari  KUA yang  pada  pokoknya  memperkuat  dalil  permohonan  pemohon,  dan kehadiran  maupun  ketidakhadiran  wali  dalam  persidangan  tidak mempengaruhi  pelaksanaan  persidangan,  dan  (3)  putusan  Majelis Hakim  tentang  Perkara-Hukum  Wali Adlal didasarkan  pada  bunyi
35 KHI Pasal 23 (1), hlm. 12.

## Siti Musawwamah
teks  peraturan  perundang-undangan  dan  Hadîts  Nabî,  pemohon dipandang  telah  memiliki  kecakapan  bertindak  secara  hukum sehingga  mempunyai  hak  untuk  menentukan  jodohnya,  dan penetapan  wali adlal disebabkan  keengganan  menjadi  wali  nikah tidak dapat dibenarkan menurut hukum syar’i .
Atas  dasar  temuan  itulah,  peneliti  menyarankan  kepada  (1) Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan agar temuan ini  dapat  dijadikan  informasi-balikan  tentang  fenomena  pergeseran relasi  orangtua  dan  anak  dalam  bentuk  pengajuan  perkara-hukum melalui  Pengadilan  Agama,  (2)  Kepala-kepala  KUA  di  lingkungan kecamatan  dalam  kabupaten  Pamekasan  agar  informasi  ini  dapar dijadikan  bahan  masukan  tentang  perkara-hukum  wali adlal yang terjadi  di  Pamekasan,  (3)  para  pihak  yang  mengajukan  dan/atau membantu  menangani  perkara-hukum  wali adlal agar  mencermati pelaksanaan  proses  peradilan  hingga  diterbitkan  putusan  majelis hakim  serta  implementasi  hasil  penetapannya,  (4)  Para  akademisi, kiai/agamawan,  pemuka  masyarakat,  dan  pemimpin  umat  agar informasi tentang peristiwa-hukum wali adlal dikritisi sebagai realitas faktual  tentang  pergeseran  relasi  orangtua  dan  anak  dalam lingkungan  rumah  tangganya  yang  diselesaikan  melalui  jalur peradilan  agama  serta  ekses-ekses  yang  timbul  dalam  kehidupan sosiokultural  dan  sosioreligius;  dan  (5)  Para  peneliti  dan  pemerhati problema sosial kemasyarakatan khususnya dosen-dosen
fakultas/jurusan  Syariah,  sebagai  hasil  kajian  tentang  pergeseran relasi  orangtua  dan  anak  yang  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan agama dan penyelesaiannya secara yuridis.

## Daftar Pustaka
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004.
Dawûd, Sulaymân bin al-Asy‟ats al-Sijistanî Abû. Sunan Abû Dawûd. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Departemen  Agama  RI. Al-Quran  dan  Terjemahnya. Jakarta:  Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Depag RI., 1985.
111
Departemen  Kehakiman  RI., Laporan  Tahunan  Pengadilan  Agama,
Pamekasan: Pengadilan Agama, 2006.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2005
Moleong,  L.J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1990.
Muhadjir,  Noeng. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1989.
Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 1983.
Presiden  RI.  1974. Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawin-an . Surabaya: Pustaka Tintamas.
Presiden RI. 1975. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan . Surabaya: Pustaka Tintamas.
Presiden  RI.  1989. Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang
Peradilan Agama . Surabaya: Pustaka Tintamas.
Presiden  RI.  1991. Instruksi  Preseiden  RI  Nomor  9  Tahun  1991  tentang
Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Humaniora Utama Press.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia .  Cetakan  III.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 1998.
Rusyd,  Ibnu. Bidâyat  al-Mujtahid. Mesir:  Musthafâ  al-Bâbî  al-Halabî, 1960
Shan‟anî,  Muhammad  bin  Ismâ‟îl  al-. Subul  al-Salam (Beirut:  Dâr  al- Fikr, 1960.
Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Soekanto,  Soerjono. pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  UI  Press, 1986.
Turmudzî,  Muhammad  bin  Isâ  al-, Sunan  al-Turmudzî. Beirut:  Dâr Ihyâ‟ al-Turats al-„Arabî, t.th.

## Siti Musawwamah
Zaylâ‟î,  Abû  Muhammad  Abd  Allâh  bin  Yûsûf  al-. Nashb  al-Rayah Takhrîj Ahâdits al-Hidâyah. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
Zuhaylî, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh. Juz VII. Bairut: Dâr al-Fikr, 1989.