## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 11 (2) (2019): 44-57 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di
Kabupaten Musi Banyuasin
Studi Kasus : (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA))
Tri Anggraini, S.IP.,MPA
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  menjelaskan  mengenai  Inovasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPSMPTSP) di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Inovasi Siap Antar Jemput Izin Mudah  Berbantuan  atau  disingkat  SAJI  MUBA.  SAJI  MUBA  bertujuan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam mengurus  Perizinan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bentuk  Inovasi  dan  faktor  pendukung  dalam pelaksanaan  Inovasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Inovasi  SAJI  MUBA    dilatar  belakangi  oleh  luas  wilayah  Kabupaten  Musi Banyuasin yang mencapai 14.265,9 ㎢ yang tersebar di 15 kecamatan, SAJI MUBA memiliki 4 Keunggulan antara lain  HALLO  SAJI  yaitu  Kontak  yang  diberikan  bagi  masyarakat  untuk  dapat  menanyakan  terkait  dengan mekanisme,  syarat,  prosedur  dan  tarif  retribusi  terkait  dengan  perizinan.  SAJI  MAN  yaitu  Petugas  khusus  dari DPMPTSP yang bertugas mengantar dan menjemput izin secara langsung di 3 (tiga) Kecamatan. KANTONG SAJI tempat yang disediakan khusus oleh  DPMPTSP yang terletak di 9 kecamatan dengan letak  geografis yang jauh dari Ibukota Kabupaten yang digunakan bagi masyarakat yang telah melengkapi berkas dan siap untuk diproses, dan  yang  terkahir  adalah  SAJI  ON  SITE  yaitu  kebijakan  yang  menggandeng  stakeolder  yang  terlibat  dalam pemrosesan  perizinan  dan  diperuntukkan  bila  syarat  perizinan  masyarakat  belum  lengkap.  Adapun  faktor pendukung  yang  menentukan  pelaksanaan  inovasi  SAJI  MUBA  ini  adalah  adanya  dukungan  Bupati  Musi Banyuasin dan stakeholder terkait dengan Peizinan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Kata Kunci: Inovasi, Birokrasi, Pelayanan Publik

## Abstrak
This  research  is  about  public  service bureaucracy  innovation  in Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPSMPTSP) in Musi Banyuasin regency through Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA), to facilitate  public  in  licensing.  This  research  aims  at  explaining  innovation  and  supporting  factor  of  public  service bureaucracy  innovation  implementation  by  using  descriptive  method  in  qualitative  approach.  Observation  and  deep interview was used in collecting data. The result shows that SAJI MUBA innovation is set by the area of Musi Banyuasin regency that reach 14.265.9 km with fifteen sub-district and has four superiorities, they are HALLOSAJI that is contact given  to  public  to find  information  about  mechanism,  requirement, procedure  and  retribution  cost about  licensing;  SAJI MAN that is special employee of DPMPTSP who pick up and drop out license in three sub-district; KANTONG SAJI that is the room prepared by DPMPTSP in nine sub-districts which far from capital town of that regency in distance  used by public  who  has  been  completed  their  files  and  ready  to  process;  and  SAJI  ON  SITE  that  is  kind  of  policy  that  hold  the stakeholders together who are involved in licensing process and specialized for incomplete requirements. Beside, supporting factor that determine the implementation of SAJI MUBA innovation is regent of Musi Banyuasin regency and stakeholders’ support related to licensing in the area of Musi Banyuasin regency.
Keywords : Inovation, Bureaucracy, public service
How to Cite: Anggraini, T. (2019). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Musi Banyuasin, Studi Kasus: (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJIMUBA)) Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 11 (2): 19-30

## PENDAHULUAN
Berbagai  praktik  buruk  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik seperti;  ketidakpastian  pelayanan, pungutan  liar,  dan  pengabaian  hak dan  martabat  warga  pengguna pelayanan masih amat mudah dijumpai  dihampir  setiap  satuan pelayanan  publik.  (Tjokroamidjojo, 2001:  107-108).  Fenomena  pelayanan publik  seperti  ini  nyatanya  terus menerus  menyisakan  masalah  bagi perbaikan  kualitas  pelayanan  publik.
Seiring dengan keterbukaan informasi,  Masyarakat  dewasa  ini lebih  peduli  atas  hak  atas  pelayanan yang  diberikan  pemerintah  sehingga tuntutan itu sangat terkemuka ditengah berbagai permasalahan pelayanan public di Indonesia. Ditengah citra pelayanan publik disejumlah lembaga pemerintah yang terkesan lamban dan berbelit-belit, Pemerintah terus mengupayakan  perbaikan  pelayanan publik dengan memberikan dorongan kepada  Kementerian  atau  Lembaga serta  pemerintah  daerah  melalui Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik yang  merupakan  wujud  dari Program
One  Agency  One  Innovation yang mewajibkan Kementerian atau Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah untuk  mencipatakan  minimal  satu inovasi  setiap  tahunnya.  Apesiasi nyata  diberikan  Pemerintah  kepada Kementrian  atau  Lembaga  serta Pemerintah daerah melalui Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (PANRB)  No.  636/2018,  menetapkan 40  terbaik  untuk  inovasi  pelayanan publik  dimana  Kementerian  dan Lembaga
yang
memenangkan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik
ini  akan  mendapatkan  Alokasi  Dana Intensif Daerah (DID).
Fenomena  yang  baru-baru  ini terjadi di Indonesia, Nyatanya memberikan dorongan bagi Kementerian  atau  Lembaga  serta Pemerintah Daerah untuk dapat terus mengembangkan  Inovasi  Pelayanan Publik  lainnya.  Salah  satunya  adalah dilakukan  oleh  Kabupaten  Musi Banyuasin melalui DPM PTSP sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
DPM  PTSP  sebelumnya  telah meraih Piagam Penghargaan Nasional untuk  penyelenggaraan  pelayanan public  dengan  kategori  sangat  baik tahun  2018.  Melalui  media  online dikatakan bahwa Penghargaan diterima  secara  langsung  oleh  Bupati Muba  Dodi  Reza  Alex  Noerdin,  pada 27  November  2018  di  Balai  Kartini Jakarta  Selatan.  Penghargaan  tersebut diberikan  untuk  menindaklanjuti amanat  pasal  7  ayat  3  huruf  c Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan
Menteri  PAN-RB  nomor  17  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  pada  tahun  2018  telah melakukan  evaluasi  kinerja  unit penyelenggara pelayanan publik tertentu  pada  Pemerintah  daerah terpilih. Setelah mendapatkan penghargaan hasil evaluasi pelayanan publik  Tahun  2018,  dari  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan- RB),  DPM-PTSP  Kabupaten  Musi Banyuasin  kembali  mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera
Selatan  pada  3  Desember  2018  di Griya  Agung  Palembang berupa penghargaan Inovasi Pelayanan publik, penghargaan  tersebut  yakni Inovasi  Pantun  Produk  Penanaman Modal  dan  Perijinan-Senjang  (Teknik Marketing Produk Penanaman Modal dan  Perijinan)  dan  diterima  secara langsung  oleh  Sekretaris  Daerah Pemkab Muba Drs Apriyadi MSi.
Komitmen untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat  nyatanya  terus  dilakukan oleh  DPM-PTSP  Kabupaten  Musi Banyuasin.  Pada  Kesempatan  ini, DPM-PTSP kembali membuat Inovasi Pelayanan  Publik  bagi  masyarakat yang igin mengurus perizinan dengan metode  antar  jemput.  Kepala  DPM- PTSP,  Erdian  Syahri  mengatakan metode Inovasi pelayanan publik kali ini  disebut  Siap  Antar  Jemput  Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA).
SAJI  MUBA  berangkat  dari upaya peningkatan kualitas pelayanan  publik  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,  serta  sebagai  bentuk realisasi keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang gratis, tidak menyulitkan dan kekinian. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  menjamin  SAJI  MUBA merupakan  Inovasi  Pelayanan  Publik yang  bebas  pungutan  liar  karena petugas  yang  menjalankan  Inovasi Pelayanan  Publik  ini  dipilih  dengan kompetensi  tinggi  dan  berintegrasi. Secara  khusus  SAJI  MUBA  sudah mendapatkan apresiasi dari kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negera  dan  Reformasi
Birokrasi  (Kemenpan  RB)  pada  April 2019  serta  menjadi  salah  satu  contoh
terbaik  nasional  bidang  pelayanan publik pada 2017.
Penelitian  ini  akan  mengkaji tentang  Inovasi  Pelayanan  Publik DPM-PTSP.  Pelayanan  sendiri  dalam kamus  Besar  Bahasa  Indonesia didefinisikan sebagai perihal atau cara meladeni  dan  kemudahan  yang diberikan  sehubungan  dengan  jual beli  barang  atau  jasa.  Sedangkan Inovasi  Pelayanan  publik  diartika n oleh  Lembaga  Administrasi  Negara sebagai  segala  bentuk  kegiatan pelayanan  umum  yang  dilaksanakan oleh  Instansi  Pemerintahan  di  Pusat dan  Daerah,  dan  di  lingkungan BUMN/BUMD  dalam  bentuk  barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menurut  Damanpour  (Yogi, 2008:3)  Inovasi  bisa  berupa  produk maupun  jasa  yang  sistem  struktur administrasi  atau  rencana  baru  bagi anggota  organisasi.  Jadi  Menurut Johanes  Basuki  (2013;179)  Inovasi Pelayanan  Publik  dimaknai  sebagai pergeseran  makna,  prinsip-prinsip, proses, prosedur dan model pelayanan  publik  yang  lama  ke  yang baru dan dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu,  kelompok,  dan  organisasi dan masyarakat pada umumnya.
Lebih  lanjut,  Penelitian  ini  akan menggunakan  teori  atribut  inovasi pelayanan  Menurut  Rogers  yang dijadikan aspek, yaitu Relatve Adwantage  (Keuntungan  Relative), Compability (Kesesuaian), Complexity  (Kerumitan),  Reliability (Kemungkinan  dilakukan  percobaan) dan  Obsevability  (dapat  diamati). Penulis  memandang  5  variabel  ini telah  memadaii  untuk  menjelaskan Inovasi  Pelayanan  Publik  di DPM- PTSP Kabupaten Musi Banyuasin.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Metode Penelitian Pendekatan  Penelitian  adalah Pendekatan  Kualitatif  dengan  jenis penelitian  deskriftif  Analitis.  Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPM  PTSP) Kabupaten Musi Banyuasin. Sumatera Selatan.  Waktu  Penelitian  dilakukan pada 10-28 Mei 2019
Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu : Observasi Pastisipasi Observasi dilakukan dengan mengamati  bentuk-bentuk  inovasi pelayanan  dari  pendaftaran  berkas sampai  dengan  selesainya  pelayanan publik.
Wawancara  Mendalam,  dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara Wawancara dlakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara tertuis yang berdasarkan beberapa atribut inovasi yang menjadi indikator.

## Telaah Dokumentasi
Dokumen yang diacu dalam penelitian ini antara  lain  :  1)  .  Buku  Laporan  Tahunan; 2).Buku  Hasil  Audit;  3).  Formulir  4). LAKIP  Dinas  4).  Dokumen  Prosedur Pelayanan

## Teknik Penarikan Informan
Dalam  penelitian  ini  kualitatif  ini, informan
ditentukan secara
purposive,  bagi  Kepala  Dinas  DPM PTSP,  pegawai  disebanyak  2  orang, bagi  masyarakat  yang  menikmati pelayanan sebanyak 3 orang.
Teknik Anaisis Dan Uji Keabsahan Data Teknis  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini mengacu  pada  pemikiran  Mac  Nabb (2002:148)  yang  mengkategorikan tahapan  analisis  data  penelitian  ke dalam  6  (enam)  tahapan  kegiatan, yaitu:
1). Organie the data (Pengorganisasian  data),  2) Generate
Categories  Themens  and  Patterns ;  3). Code  the  data (pengkodean  data);  4) Apply  the  Deas,  Theme  and  Categories (Peneraan Ide, Tema dan Kategori); 5). Search  for  Alternative  Explanation (Pencarian  Alternatif  Penjeasan);  6). White  and  present  th  report (Menulis dan menyajikan laporan). Uji Keabsahan data menggunakan Triangulasi.

## PEMBAHASAN
Menurut  Keputusan  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor  63  tahun  2003  menyebutkan bahwa  pelayanan  publik  adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian menurut Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik  dalam pasal  1,  disebutkan  bahwa  Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah
“Sebagai  segala  bentuk  kegiatan pelayanan  umum  yang  dilaksanakan oleh  Instansi  Pemerintahan  di  Pusat dan  Daerah,  dan  di  lingkungan BUMN/BUMD  dalam  bentuk  barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan  kebutuhan  masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998) Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa: Pelayanan publik  adalah  suatu  proses  bantuan kepada  orang  lain  dengan  cara-cara tertentu  yang  memerlukan  kepekaan dan  hubungan  interpersonal  tercipta kepuasan  dan  keberhasilan.  Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004). Inovasi Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia
(Sumber: http://kbbi.web.id/inovasi),  Inovasi berarti  pemasukan  atau  pengenalan hal-hal  yang  baru,  pembaharuan, penemuan  baru  yang  berbeda  dari yang  sudah  ada  atau  yang  sudah dikenal  sebelumnya.  Menurut  Rogers (Dalam Suwarno, 2008:9) mengatakan An  innovation  is  an  idea,  practice,  or object  that  is  perceived  as  a  new individual or other unit of adapter , yang artinya  bahwa  Rogers  memaknai  arti inovasi  sebagai  sebuah  ide,  praktek, atau objek yang dianggap benar-benar baru atau adaptasi dari hal lainnya.
Lalu menurut
Damanpour
(Dalam  Suwarno,  2008:9)  sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang  baru,  teknologi  proses  produksi yang  baru,  sistem  struktur  dan administrasi  baru  atau  rencana  baru bagi  anggota  organisasi.  Sedangkan menurut  Albury  (Dalam  Suwarno,
2008:10)  secara  lebih  sederhana mendefinisikan  inovasi  sebagai  new ideas  that  work.  Ini  berarti  bahwa inovasi  selalu  berhubungan  erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi pelayanan  publik  adalah  suatu  ide, jasa,  teknologi,  sistem  struktur, maupun  administrasi  yang  baru  dan mempunyai  manfaat  yaitu  untuk meningkatkan  pelayanan  yang  sudah ada  sebelumnya  menjadi  lebih  baik lagi  dan  dapat  membuat  masyarakat lebih terpuaskan daripada sebelumnya. 1. Kategori Inovasi
Terdapat  dua  kategori  inovasi yang  diungkapkan  oleh  Muluk (2008:47-48), yaitu sebagai berikut:
Sustaining  Innovation (Inovasi Terusan)
Discontinues  Innovation (Inovasi Terputus)
2. Level Inovasi Menurut  Mulgan  &  Albury (Dalam  Muluk,  2008:46)  terdapat  tiga level inovasi, yaitu:
Inovasi Inkremental Inovasi Radikal Inovasi Transformatif 3.  Tipologi  Inovasi  Sektor Publik
Menurut  Muluk  (2008:44-45) terdapat  lima  tipologi  inovasi  sektor publik, yaitu:
Inovasi Produk Layanan Inovasi Proses Layanan Inovasi Metode Layanan Inovasi Kebijakan Inovasi Sistem

## Atribut Inovasi
Menurut  Evert    M  Rongers (Suwarno, 2008:16-18) mencoba
mendefinisikan  inovasi  pelayanan publik  melalui  sudut  pandangnya, dan  menyimpulkan  atribut  dalam sebuah inovasi, yaitu:
Relative  Advantage (Keuntungan Relatif) Sebuah inovasi  harus mempunyai keunggulan  dan  nilai  lebih  dibandingkan dengan  inovasi  sebelumnya.  Selalu  ada sebuah  nilau  kebaruan  yang  melekat dalam  inovasi  yang  menjadi  ciri  yang membedakannya dengan yang lainnya.
Compatibility (Kesesuaian) Inovasi
juga sebaiknya mempunyai sifat
kompatibel  atau  sesuai  dengan  inovasi yang  digantinya.  Hal  ini  dimaksudkan agar  inovasi  yang  lama  tidak  serta  merta dibuang  begitu  saja,  selain  karena  alasan faktor  biaya  yang  tidak  sedikit,  namun juga  inovasi  yang  lama  menjadi  bagian dari  proses  transisi  ke  inovasi  terbaru. Selain  itu  juga  dapat  memudahkan  proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
Complexity (Kerumitan) Dengan
inovasi  yang  barukemungkinan  tingkat kerumitan  menjadi  lebih  tinggi  dari  yang sebelumnya.  Namun  demikian,  karena sebuah  inovasi  menawarkan  cara  yang lebih  baik,  sehingga  hanya  diperlukan proses adaptasi.
Reabity (Kemungkinan  dilakukan percobaan) Inovasi  hanya  bisa  diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai  keuntungan  atau  nilai  lebih dibandingkan  dengan  inovasi  yang  lama. Sehingga perlu melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk mencobanya. Observability (Kemudahan Diamati) Sebuah inovasi harus juga dapat diamati,  dari  segi  bagaimana  ia  bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Inovasi Pelayanan Siap Antar Jemput IzinMudah Berbantuan
(SAJI
MUBA)
Inovasi  Pelayanan  Siap  Antar
Jemput  Izin  Mudah  Berbantuan  (SAJI
MUBA)  merupakan inisiasi  dari perwujudan misi kedua dari Kabupaten  Musi  Banyuasin  yaitu MUBA  MAJU  BERJAYA  2022  yaitu  : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  melalui peningkatan  kualitas  birokrasi  yang bersih  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat” yang di ejewatakan melalui Kebijakan di DPM PTSP Kabupaten Musi Banyuasin. Letak  geografis  menjadi  alasan utama lahirnya kebijakan ini,
Kabupaten  Musi  Banyuasin  memiliki luas  wilayah  14.265,9 ㎢ sekitar  15 persen  dari  luas  Propinsi  Sumatera Selatan yang tersebar di 15 Kecamatan. Kabupaten Musi Banyuasin  memiliki  wilayah  yang luas  serta  jarak  tempuh  antar kecamatan  yang  berjauhan.  Salah satunya  yaitu  Kecamatan  bayung lincir  yang  membutuhkan  waktu  6-7 jam  perjalanan  darat  untuk  bisa sampai  di  Ibukota  Kabupaten  Musi Banyuasin,  Sedangkan  kecamatan lalan membutuhkan watu hingga satu hari  penuh  untuk  bisa  sampai  di Ibukota  Kabupaten.  Kecamatan  Lalan yang  berada  di  wilayah  perairan susah dijangkau oleh petugas pelayanan mempunyai frekuensi rendah terhadap jumlah izin terbit.
Jarak  tempuh  yang  berjauhan ini  berdampak  pada  besarnya  biaya akomodasi  dan  transportasi  yang harus  dikeluarkan  masyarakat  dalam mengurus  perizinan,  dalam  survei yang dilakukan terhadap 120 pemohon  pada  bulan  Maret  2019 ditemukan  bahwa  setidaknya  24% Responden masyarakat harus mengeluarkan  biaya  Rp.  300.000- Rp.500.000.’ bahkan beberapa
responden  memerlukan  biaya  hingga Rp.  1000.000.’-  Rp.1.200.000.’  untuk biaya transportasi. Sedangkan sebanyak  47%  Responden  sampai harus menginap di Ibukota
Kabupaten  dikarenakan  jika  ditotal total  dengan  rata-rata  perjalanan  10 jam  untuk  bisa  sampai  di  Ibu  Kota Kabupaten  setidaknya  masyarakat membutuhkan waktu 2-3 hari perjalanan pulang dan pergi menggunakan speedboat. Dengan besaran  uang  rata-rata  yang  harus dihabiskan sebesar
Rp.2.500.000.’ hanya  untuk  mengurus  perizinan. Sedangkan  12,5  %  responden  harus merelakan  penghasilan  yang  hilang dalam  1  (satu)  hari  dengan  rata-rata Rp. 400.000.’.
Dana  yang  demikian  besar membuat  kecenderungan  masyarakat untuk  malas  mengurus  perizinan sehingga  dari  survei  yang  telah dilakukan  oleh  DPMPTSP  sebanyak 97,5%  responden  menginginkan  dan menyetujui adanya pelayanan SUKET di  Kantor  Kecamatan  masing-masing yang  bertujuan  untuk  memudahkan masyarakat dalam
mengurus perizinan  tanpa  harus  berangkat menuju  Ibukota  Kabupaten  dengan letak  geografis  yang  sulit  terjangkau. Inovasi  SAJI  MUBA  ini  diyakini mampu  menjawab  persoalan  ini. Inovasi  SAJI  MUBA  ini  memberikan banyak kemudahan
dibidang pelayanan  publik  khususnya  dalam hal  perizinan,  masyarakat  hanya diminta  untuk  menyiapkan  berkas- berkas  perizinan  yang  tervalidasi dengan cara memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi yang dimiliki    tanpa  harus  melakukan perjalanan jauh ke ibukota kabupaten.
Inovasi  yang  telah  berjalan  sejak tanggal  1  Februari  2018  ini memiliki 4 keunggulan antara lain :
1. SAJI  ON  SITE yaitu  adalah kebijakan  yang  mengandeng stakeolder  yang  terlibat  dalam pemrosesan  perizinan,  seperti
Pengadilan Negeri, KPP Sekayu,  BPJS  Kesehatan,  Bank SumselBabel, BP2RD, dan
Disdukcapil.  Saji  On  Site  ini
bertujuan  untuk  membantu masyarakat  dalam  melengkapi berkas-berkas permohonan izin yang dimudahkan dengan keterlibatan  dan  kerjasama antara DPMPTSP dan stakeholder  terkait  sehingga masyarakat yang belum melengkapi berkas permohonan  izin  bisa  lebih mudah  melengkapi  berkas dengan  kerjasama  yang  telah dilakukan.
2. SAJI-MAN yang  merupakan
Petugas khusus dari DPMPTSP yang  bertugas  mengantar  dan menjemput
izin secara langsung di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan dan Kecamatan Lais. Saji-Man
berkomite untuk tidak menerima imbalan dan pemberian apapun dari masyarakat.  Saji  –Man  sendiri dilakukan oleh dua orang yang berasal dari DPMPTSP Kabupaten  Musi  Banyuasin dengan  mengendarai  Motor Dinas  yang  didesain  khusus
dalam melaksanakan Kebijakan
Inovasi SAJI MUBA ini.
3. HALLO  SAJI (Layanan  jasa informasi  Hallo  Saji  pa  No.
handphone 0822 81873001 memberikan  informasi  tentang perizinan  yang  dilaksanakan oleh  DPMPTSP  serta  tata  cara
pengurusan  izin.  Pemohon
melakukan  kontak  ke  Hallo Saji, petugas akan menginformasikan  mekanisme,
syarat,  prosedur  dan  tarif retribusi.
4. KANTONG  SAJI merupakan tempat yang disediakan khusus oleh DPMPTSP yang terletak di 9  kecamatan  dengan  letak geografis  yang  jauh  dari Ibukota  Kabupaten  antara  lain,
Kecamatan  Sekayu,  Kecamatan Lawang  Wetan,  Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Bayung Lincir, Kecamatan  Sungai  Lilin  dan Kecamatan Tungkal Jaya. Dengan kantong saji ini masyarakat  dapat  meletakkan permohonan  perizinan  melalui kantor-kantor  DPMPTSP  di setiap kecamatan. Pengambilan berkas-berkas di setiap kecamatan  ini  dilakukan  setiap minggu dan berjadwal sehingga  masyarakat  memiliki kepastian terkait dengan kapan permohonan  perizinan  akan diproses.  Inovasi  Kantong  Saji ini memudahkan dan menekan biaya  perjalanan  masyarakat, yang sebelumnya harus menghantarkan  sendiri  berkas- berkas permohonan perizinan. 5. Secara sederhana Proses pelaksanaan SAJI MUBA adalah sebagai berikut, pemohon menelepon  HALLO  SAJI  di 082281873001 untuk dapat
menanyakan  terkait  dengan
mekanisme,  syarat,  prosedur
dan  tarif  retribusi.,  SAJI  Man
atau pegawai DPMPTSP menjemput berkas dengan KANTONG  SAJI  di  Kecamatan
atau  pemohon  bisa  mendatangi
SAJI  On  Site  bila  syarat perizinan mereka tidak lengkap.
SAJI  MUBA  telah  memberikan dampak  yang  maksimal  terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. Jumlah izin terbit meningkat.
2. Peningkatan  nilai  investasi  di Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Mendapatkan  Nilai  Kepatuhan
93,5 dari Ombudsman.
4. Mendapatkan Penghargaan
sebagai Role Model Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 5. Tingkat  kepuasan  masyarakat semakin meningkat.
Inovasi  SAJI  MUBA  telah  dilakukan evaluasi  secara  resmi  dengan  skala
dampak pada Target/kelompok sasaran, Kelompok masyarakat di luar kelompok  sasaran  dan Aspek  tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi  anggaran,  perbaikan  proses
bisnis,  kolaborasi  antar  satuan  unit
kerja/perangkat  daerah  dan/atau pemangku kepentingan lainnya, tingkat akuntabilitas). Sedangkan
evaluasi  eksternal  dari  inovasi  SAJI
MAN ini dilakukan melalui :

## 1. Ombudsman  dimana  Inovasi
SAJI MUBA mendapatkan nilai kepatuhan 93,5
2. Mendapatkan Penghargaan sebagai Role Model Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  untuk  dua tahun termasuk  didalamnya  inovasi “SAJI MUBA” merupakan
skema  baru  dalam  media jemput bola.
3. Penilaian Rencana Aksi Korsupgah dari Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK), DPMPTSP  Kabupaten Musi Banyuasin mendapat nilai tertinggi  di  Sumatera  Selatan. 4. E-Monev  dari  Kemendagri untuk  Pemringkatan  PTSP, DPMPTSP masuk dalam kategori PTSP Prima
5. Monitoring  dan  Evaluasi  SAJI
MUBA  dilakukan  oleh  Tim

## Satgas  Percepatan  Berusaha
Kabupaten  Musi  Banyuasin berdasarkan  Keputusan  Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
Perbaikan dan pembenahan yang terus dilakukan  oleh    DPMPTSP  dengan menerapkan  sistem  evaluasi  antara lain sebagai berikut :
1. Melaksanakan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan setiap bulanan. 2. Monitoring  secara  berkala  di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Melaksanakan
Indeks
Kepuasan  Masyarakat  dengan 300 (tiga ratus) responden.
4. Menyediakan  Kotak  Kepuasan Masyarakat.
5. Menyusun Laporan Pengaduan Semester  yang  masuk  pada
Website,  E-Mail,  K otak  Saran,
Petugas Pengaduan,  Nomor Telepon, dan Whatsapp. Kebijakan Inovasi yang telah dilaksanakan  pada  01  Februari  2018 dengan kategori tata kelola pemerintahan  ini  nyatanya  terus memberikan manfaat bagi
peningkatan  jumlah  izin  terbit  di Kabupaten Musi Banyuasin. Kebijakan
ini  berdampak  pada  peningkatan antusiasme masyarakat dalam
mengurus  perizinan,  tercacat  adanya jumlah  peningkatan  yang  signifikan dari tahun 2016 sampai 2018 sebanyak
63% dari 1.526 izin dan non izin pada tahun 2016 menjadi 2.400 ijin dan non
izin pada tahun 2018. Selain peningkatan  jumlah  izin  terbit  damak positif  lain  dari  adanya  inovasi  SAJI
MUBA  ini  adalah  peningkatan  nilai
investasi di Kabupaten Musi
Banyuasin  pada  tahun  2018  sebesar
5.462.854.216.136,-  .  dan  yang  paling penting  adalah,  adanya  peningkatan tingkat  kepuasan  masyarakat  semakin meningkat  yang  sebelumnya  pada tahun  217  sebesar  83,88%  menjadi  88, 37%  dengan  mutu  pelayanan  dengan Nilai A dengan predikat Sangat Baik.

## 2.  Faktor  Pendukung  Implementasi Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik
SAJI  MUBA  merupakan  salah satu  program  strategis  Bupati  dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan  publik  kepada  masyarakat, sehingga  keberlanjutan  inovasi  ini menjadi yang
utama untuk
dilaksanakan. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menggelontorkan dana  sebesar  Rp.  230.000.000.’  yang
berasal  dari  APBD  Kabupaten  Musi
Banyuasin  sebagai  upaya  Optimalisasi pelayanan perizinan dan Non Perizininan di Kabupaten Musi Banyuasin  dimana  penggerak  utama adalah pegawai DPMPTSP.  Sedangkan yang menjadi penangung jawab adalah
Kabid  DPMPTSP  dan    bersinergi
dengan KPP PRATAMA, BPJS Kesehatan,  BP2RD,  Lurah,  Kades  dan
Camat.
Dukungan  lainnya  dapat  dilihat dari  dikeluarkannya  Perbup  No 32/2019  tentang  Penetapan  Inovasi memastikan  mobilisasi  dari  inovasi  ini serta  perjanjian  kerjasama  dengan
stakeholder yang  direview  setiap tahunnya  agar  hubungan  kemitraan dapat terjaga sehingga kualitas pelayanan  publik  ke  masyarakat  terus meningkat. Untuk memastikan keberlanjutannya, Pemerintah Kabupaten  Musi  Banyuasi  telah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut : 1. Ditandatanganinya MoU antara  Pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pengadilan  Negeri  Sekayu untuk pemanfaatan KANTONG SAJI untuk memprosesan Surat Keterangan  Tidak  Dipidana dan  Surat  Keterangan  Tidak Dicabut Hak Pilih yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan
Negeri Sekayu.
2. Terbitnya  Peraturan  Bupati
Musi Banyuasin tentang Penetapan  Inovasi  pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Telah  ada  dukungan  anggaran rutin yang dialokasikan melalui
Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah dalam  Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP. 4. Adanya  regulasi  berupa  Surat Keputusan Nomor 1010/KPTS- DPMPTSP/2017 tentang Satuan  Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Musi Banyuasin. 5. Kesepakatan/MoU dengan
pihak  radio  lokal  “GEMA RANDIK” untuk mempublikasikan  kapan  dan dimana gerai layanan perizinan dilaksanakan
Selain dukunganpenuh dari Bupati Musi  Banyuasin,  Inovasi  Birokrasi Pelayanan Publik melalui kebijakan
SAJI  MUBA  ini  didukung  oleh stakeholder terkait yang berkontribusi  dan  berperan  sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya masing-masing. Stakeholder  yang  dimaksudkan antara lain : 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha di Kabupaten  Musi  Banyuasin yang  bertugas  diantaranya melakukan penyelesaian hambatan  ( debottlenecking )  atas
seluruh  perizinan  berusaha yang  menjadi  kewenangan
Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Masyarakat  dan  pelaku  usaha yang  mengajukan  perizinan usaha
3. Pihak perbankan yang
mengucurkan  pinjaman  untuk masyarakat  dan  pelaku  usaha yang  memiliki    perizinan usaha.
4. Stakeholder yang  berasal  dari instansi  eksternal  seperti  KPP Pratama, BPJS Kesehatan, Bank Sumsel Babel dan Pengadilan
Negeri.
5. Badan  Pengelola  Pajak  dan
Retribusi  Daerah,  Disdukcapil
dan  dan  Tim  Teknis  perangkat
daerah Penyelenggaraan
Pelayanan  Perizinan  dan  Non Perizinan.
6. Stakeholder yang  berasal  dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pers, Lembaga Profesi, dan Akademisi. 7. DINKOMINFO,
Bagian
Humas,  Radio  Gema  Randik,
MUBA  TV,  Camat,  Kades  dan Lurah.

## SIMPULAN
Inovasi  Birokrasi  Pelayanan
Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
terpadu satu pintu
(DPSMPTSP)  di  Kabupaten  Musi Banyuasin  melalui  Inovasi  Siap  Antar Jemput  Izin  Mudah  Berbantuan  atau
disingkat SAJI MUBA telah memberikan  dampak  positif  bagi perbaikan kualitas Birokrasi Pelayanan
Publik  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin.
Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya  jumlah  izin  terbit, peningkatan nilai investasi di Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Serta peningkatan Nilai kepuasan masyarakat  dengan  predikat  Sangat Baik. Adapun  faktor  pendukung  yang menentukan  pelaksanaan  inovasi  SAJI MUBA  ini  adalah  adanya  dukungan
Bupati Musi Banyuasin dan
stakeholder  terkait  dengan  Peizinan  di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

## SARAN
Inovasi  SAJI  MUBA  hendaknya
disosialisasikan  secara  berkala  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat  tentang  proses  perizinan,
menginformasikan  mekanisme,  syarat,
prosedur dan tarif retribusi.  Sosialisasi ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk
memberikan pemahaman pada
masyarakat  terkait  proses  perizinan tetapi  juga  memberikan  keyakinan pada  masyarakat  bahwa  adanya Inovasi SAJI MUBA menjadikan proses
perizinan  jauh  lebih  Cepat,  Mudah, Murah  dan  Tranparan.    Sehingga
harapannya adanya peningkatan jumlah izin terbit yang lebih signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiansyah.  (2011).  Kualitas  Pelayanan Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator dan  Implementasinya.  Yogyakarta: Gava Media.
Muluk,  M.  R  K.  (2008).  Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan  Daerah.  Malang:
Bayumedia. Tjoroamidjojo,  B.  (2001).  Reformasi Administrasi  Publik.  Jakarta:  PPs Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana. Suwarno,  Y.  (2008).  Inovasi  di  Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press. PERATURAN Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun 2003  Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2003. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik.  2009. Jakarta.

## MEDIA ONLINE
Satu  Satunya  Kabupaten  di  Sumsel: Muba  Raih  Penghargaan  dari Kemenpan  RB.  28  November
2018 diakses pada http://infopublik.id/kategori/n usantara/313929/satu-satunya- kabupaten-di-sumsel-muba-raih- penghargaan-dari-kemenpan- rb?show=  pada  16  Mei  2019 Pukul 20.34 WITA
Pemkab  MUBA  Raih  Penghargaan Inovasi  Pelayanan  Publik  2018 Dari  Gubernur  Sumsel,  Ini Target  Selanjutnya!.  3  Desember
2018
diakses pada https://korankito.com/2018/12 /03/pemkab-muba-raih- penghargaan-inovasi-pelayanan- publik-2018-dari-gubernur- sumsel-ini-target- selanjutnya.html  pada  16  Mei 2019 Pukul 20.48 WITA