Legal Consequences of the Decision of the Constitutional Court Number 18/Puuxvii/2029 on the Executional Power of the Notary
Fiduciary Guarantee Deed
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puuxvii/2029 Terhadap Kekuatan Eksekutorial Akte Jaminan Fidusia Notaris
Ahmad Ardiansyah 1) ; Meysita Arum Nugroho 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Ajaacha83@gmail.com ; 2) fakhlur@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022] Revised [14 Oktober 2022] Accepted [18 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Menurut  ketentuan  Pasal  30  UUJF  menyebutkan  Pemberi  Fidusia  wajib  menyerahkan  Benda yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia. Namun  demikian  pelaksanaan  eksekusi  harus  tetap  mengikuti  prosedur  pelaksanaan  suatu keputusan  pengadilan.  artinya  sesuai  dengan  pasal  196  ayat  (3)  HIR  (Herzien  Indonesia Reglemen)  kreditur  harus  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar dilaksanakan  eksekusi  atas  benda  jaminan  berdasarkan  titel  eksekutorial  Sertifikat  Jaminan Fidusia  tersebut.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  akibat  hukum  putusan mahkamah  konstitusi  nomor  18/puuxvii/2029  terhadap  kekuatan  eksekutorial  akte  jaminan fidusia  notaris  ?  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  studi  putusan  serta  pendekatan  konseptual.  Hasil penelitiannya  yaitu  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  eksekusi  terhadap  jaminan fidusia  wajib  mengikuti  prosedur  pelaksanaan  suatu  keputusan  pengadilan.  artinya  sesuai dengan  pasal  196  ayat  (3)  HIR  (Herzien  Indonesia  Reglemen),  yaitu  kreditur  harus mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar  dilaksanakan  eksekusi  atas benda  jaminan  berdasarkan  titel  eksekutorial  Sertifikat  Jaminan  Fidusia.  Fidusia  ialah pengalihan  hak  kepemilikan  sebuah  benda  atas  rasa  saling  percaya  berdasarkan  ketetapan bahwa  obyek  yang  hak  miliknya  dialihkan  tersebut  tetap  berada  pada  kekuasaan  yang memiliki benda tersebut, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 UUJF

## ABSTRACT
According  to  the  provisions  of  Article  30  of  the  UUJF,  it  is  stated  that  the  Fiduciary  Giver  is obliged  to  submit  the  object  that  is  the  object  of  the  Fiduciary  Guarantee  in  the  context  of carrying out the execution of the Fiduciary Guarantee. However, the execution must follow the procedure  for  implementing  a  court  decision.  This  means  that  in  accordance  with  Article  196 paragraph  (3)  of  the  HIR  (Herzien  Indonesia  Regulation)  the  creditor  must  submit  an application  to  the  Head  of  the  District  Court  to  carry  out  the  execution  of  the  collateral  object based  on  the  executorial  title  of  the  Fiduciary  Guarantee  Certificate.  The  formulation  of  the problem  in  this  research  is  the  legal  consequences  of  the  decision  of  the  constitutional  court number  18/puuxvii/2029  on  the  executive  power  of  a  notary  fiduciary  guarantee  deed?  The type of research used is normative with a statutory approach and a decision study approach as well as a conceptual approach. The result of the research is that there is a Constitutional Court Decision, so the execution of fiduciary guarantees must follow the procedure for implementing a  court  decision.  This  means  that  in  accordance  with  Article  196  paragraph  (3)  of  the  HIR (Herzien  Indonesia  Regulation),  the  creditor  must  submit  an  application  to  the  Head  of  the District  Court  so  that  the  execution  of  the  collateral  object  is  carried  out  based  on  the executorial  title  of  the  Fiduciary  Guarantee  Certificate.  Fiduciary  is  the  transfer  of  ownership rights  to  an  object  based  on  mutual  trust  based  on  the  stipulation  that  the  object  whose ownership  rights  are  transferred  remains  with  the  power  that  owns  the  object,  as  stated  in Article 1 point 1 UUJF.

## KEYWORDS
Fiduciary Guarantee, Execution, Constitutional Court Decision
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  proses  yang  diselenggarakan  secara  berkelanjutan  untuk mencapai  kemakmuran  dan  kemajuan  bangsa.  Sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional, peningkatan  kegiatan  ekonomi  harus  disertai  dengan  perbaikan  kualitas  hidup  setiap  penduduknya sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945.   Dalam menggerakkan roda perekonomian kebutuhan akan dana dirasakan semakin meningkat. Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat terdapat dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ada sekumpulan masyarakat yang memiliki kelebihan dana tapi tidak memiliki kemampuan  untuk  mengolah  dana  tersebut,  tapi  disisi  lain  terdapat  juga  masyarakat  yang  memiliki kemampuan  untuk  mengolah  dana  tersebut  demi      mendapatkan      keuntungan      namun      terhambat akan  masalah  kurangnya  dana  bahkan  tidak  ada  dana  yang  bisa  digunakan.1  Untuk  memecahkan
masalah  tersebut  keduanya  diperlukan  lembaga  intermediary  yang  akan  bertindak  selaku  kreditur  yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana karena keadaan ekonomi yang terhambat. Lembaga  tersebut  adalah  lembaga  keuangan  non  bank  yang  berkelebihan  dana  dan  merupakan  jasa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali uangnya untuk orang yang membutuhkan dana  untuk  pembelian  benda  tertentu.  Salah  satu  lembaga  penjaminan  benda  bergerak  yang  dikenal dalam  hukum  perdata  adalah  lembaga  fidusia.  Saat  ini,  jaminan  fidusia  digunakan  secara  luas  dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat.
Sebagai lembaga penjaminan, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi.  Selama  ini, pengaturan  jaminan  fidusia  dilakukan  berdasarkan  UndangUndang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  (UU  Jaminan  Fidusia),  yang  mengakui  keberadaan  hak  jaminan  atas  benda  bergerak baik  yang  berwujud  maupun  yang tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan.  Namun  dalam  perikatannya  terdapat  ketentuan  hak  pengalihan kepemilikan atas benda (fidusia) yang dikuasainya apabila terdapatnya wanprestasi / cidera janji / gagal bayar.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia, (UUJF)  butir (1),  yang dimaksud  dengan Fidusia  ad alah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap dalam  penguasaan  pemilik  benda”.2  Fidusia  berasal  dari  kata  fiduciair  atau  fides,  yang  artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan  piutang  kreditor.  Fidusia  sering  disebut  denganistilah  FEO,  yang  merupakan  singkatan  dari Fiduciare  Eigendom  Overdracht.  Penyerahan  hak  milik  atas  benda  ini  dimaksudkan  hanya  sebagai agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  di  mana  memberikan  kedudukan  yang  diutamakankepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.3 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud  maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan pemberi  fidusia, sebagai agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.4
Jaminan Fidusia diawali dengan tahap pemberian kredit melalui perjanjian kredit antara pemberi kredit  dan  debitur  dalam  UUJF  telah  diatur  secara  khusus  prosedur  yang  harus  dilalui  oleh  para  pihak khususnya  bagi  debitur  dalam  hal  peningkatan  jaminan  kredit  yaitu  seperti  yang  dimuat  dalam  Pasal  6 UUJF  sedangkan  manfaat  yang  diharapkan  dari  jaminan  fidusia  sebagai  lembaga  jaminan  dalam pemberian  kredit  adalah  sebagai  sarana  pengaman  dalam  pemberian  kredit  apabila  terjadi  wanprestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.5 Apabila debitur atau pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:6
1.  Pengalihan  hak  atas  piutang  juga  dijamin  dengan  fidusia  yang  mengakibatkan  beralihnya  demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.
2.  Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan  Penerima  Fidusia  sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3.  Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi  dan  Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dalam  praktek,  seringkali  terjadi  pengambilan  secara  paksa  oleh  pihak-pihak  atas  nama penerima fidusia. Tentu pengambilan secara paksa ini dapat dikategorikan sebagai perampasan karena cara-cara  tersebut  bukanlah  yang  dimaksud  oleh  UUJF.  UUJF  memang  memberikan  hak  kepada penerima  fidusia  untuk  mengambil  sendiri  barang  fidusia  tersebut,  namun  harus  dilakukan  dengan  niat baik  atau  atas  kesukarelaan  pemberi  fidusia.  Di  sini,  pengertian  kesukarelaan  pemberi  fidusia  adalah sebagai  bentuk  pelaksanaan  kewajiban  hukum  pemberi  fidusia  karena  dianggap  telah  lalai  dan  cedera janji.  Hak  untuk  pengambilan  barang  fidusia  tidak  boleh  dilakukan  secara  paksa  karena  hak  yang diberikan  undang-undang  tersebut  bukanlah  hak  untuk  pengambilan  secara  paksa,  misalnya  mengejar dan mengambil-alih kendaraan bermotor di jalanan seperti kerap dilakukan mereka.7

## LANDASAN TEORI
Menurut  ketentuan  Pasal  30  UUJF  menyebutkan  Pemberi  Fidusia  wajib  menyerahkan  Benda yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia.8  Namun demikian  pelaksanaan  eksekusi  harus  tetap  mengikuti  prosedur  pelaksanaan  suatu  keputusan pengadilan. artinya sesuai dengan pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesia Reglemen) kreditur harus mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar  dilaksanakan  eksekusi  atas  benda
jaminan  berdasarkan  titel  eksekutorial  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  tersebut.  Kemudian  Pengadilan  akan memberitahu  nasabah  yang  bersangkutan  agar  menyerahkan  jaminan  fidusia  yang  dijadikan  jaminan untuk  dieksekusi  secara  sukarela,  jika  nasabah  tidak  mau,  maka  pengadilan  akan  memerintahkan  juru sita  untuk  menyita  jaminan  fidusia  yang  merupakan  objek  jaminan  fidusia  tersebut.  Jadi  menurut ketentuan  Pasal  30  UUJF  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  Fidusia  harus  mendapatkan  izin  dari  Ketua Pengadilan Negeri. Hal inilah yang seringkali kurang dipahami oleh para pihak khususnya pihak kreditur. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi hingga proses pelelangan jaminan fidusia.9
Menurut  UUJF,  bahwa  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Namun  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-  XVII/2019  ditetapkan bahwa:
“Sepanjang  frasa  “kekuatan  eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  obyek  yang  menjadi jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  sertifikat jaminan  fidusia  harus  dilakukan  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap.”10

## METODE PENELITIAN
Penulisan  dalam  karya  tulis  ini  adalah  penulisan  hukum  normatif  melalui  studi  kepustakaan (library research).  Sebagaimana  umumnya  penulisan  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  penelitian pustaka,  penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  meneliti  pustaka  atau  data  sekunder  yang  berkaitan dengan penulisan yang dibahas. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pelaksanaan  perjanjian  fidusia  sendiri  baik  kreditur  yang  bertindak  sebagai  penerima fidusia  maupun  debitur  yang  bertindak  sebagai  pemberi  fidusia  sama-sama  memiliki  kemungkinan melakukan  wanprestasi.  Hal  tersebut  yang  tentunya  akan  menimbulkan  berbagai  kerugian  bagi  salah satu  pihak  di  antaranya.  Salah  satu  contoh wanprestasi  yang  kerap  kali  terjadi  dalam  perjanjian  fidusi a adalah tuduhan cidera janji dan pengeksekusian fidusia yang dilakukan secara mandiri oleh kreditur.
Aprilliani  Dewi  dan  Suri  Agung  Prabowo  merupakan  pasangan  debitur  yang  sempat  menjadi korban  atas  tuduhan  wanprestasi  sebagaimana  yang  dijatuhkan  oleh  sebuah  perusahaan  pembiayaan selaku  kreditur  bernama  PT  Astra  Sedaya  Finance.  Tuduhan  wanprestasi itu  sendiri  terjadi  disebabkan kedua  debitur  tersebut  belum  membayarkan  kreditnya  yang  macetnya.  Alih-alih  mengirimkan  surat somasi terlebih dahulu, PT Astra Sedaya Finance justru langsung mengirimkan beberapa debt-collector ke  kediaman  mereka  yang  tentunya  telah  menyalahi  cara  penagihan  utang  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Atas  perbuatan  PT  Astra  Sedaya  Finance  tersebut,  Dewi  dan  Agung  pun  kemudian menggugatkan hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, PT Astra Sedaya Finance dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PT Astra Sedaya Finance tetap bersikukuh akan melakukan pengeksekusian atas obyek fidusia yang dikuasai oleh kedua debitur sehingga membandingkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta  Selatan  ke  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta.  Kasus  serupa  pun  pernah  dialami  oleh debitur lainnya  yang bernama  Nurul  Cholifah  di  Banyuwangi  pada  2018  lalu.  Satu  unit  kendaraan  yang menjadi  obyek  fidusia  dan  masih  dikuasai  olehnya  dirampas  dengan  semena-mena  oleh  debt-collector dari  PT  Mandiri  Tunas  Finance  selaku  kreditur  yang  melakukan  perjanjian  pembiayaan  dengannya. eksekusi  yang  kala  itu  dibantu  oleh  beberapa  oknum  polisi  setempat  pun  menuai  banyak  kritik  sebab sudah menyalahi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Nurul Cholifah sendiri memang tidak mengelak bahwa memang ada  keterlambatan  pembayaran  (kredit  macet)  yang  dilakukannya  kepada  PT  Mandiri  Tunas  Finance. Akan  tetapi,  Nurul  Cholifah  sendiri  telah  mengonfirmasi  ke  perusahaan  pembiayaan  tersebut  bahwa  ia akan  melunasi  tunggakannya  selama  tiga  bulan  tepat  di  bulan  ketiga.  Sayangnya,  PT  Mandiri  Tunas Finance bersikap tidak acuh dan bersikukuh untuk melakukan eksekusi obyek fidusia secara mandiri.
Sebagaimana sebuah yurisprudensi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, maka efektivitas pelaksanaan  Putusan  MK  Nomor  18/PUUXVII/2019  sendiri  tidak  terlepas  dari  penerapannya  dalam putusan-putusan  lain  yang  dijatuhkan  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tersebut.  Guna menelitinya,  peneliti  kemudian  mengambil  empat  putusan  terkait  persengketaan  fidusia  yang  mana dijatuhkan oleh pengadilan pasca diputusnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Berangkat  dari  putusan-putusan  persengketaan  fidusia  yang  muncul  pasca  Putusan  MK  Nomor 18/PUU-XVII/2019  dapat  terlihat  bahwa  pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  nyatanya sudah  dijalankan  oleh  para  penegak  hukum  maupun  masyarakatnya  itu  sendiri.  Akan  tetapi pertanyaannya  sekarang  adalah;  sudahkah  putusan  tersebut  berjalan  efektif  dalam  menangani  perkara fidusia di Indonesia?
Sebelum  dapat  menjawab  pertanyaan  tersebut,  maka  terlebih  dahulu  kita  harus  melihat  faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri. Sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  suatu  hukum  dapat  dilihat  dari  lima  faktor,  yaitu;  1)  faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini memiliki keterkaitan yang kuat, sehingga  dalam  menganilisis  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  haruslah  memerhatikan  faktorfaktor tersebut12.
Terkait  faktor  hukumnya,  Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019  merupakan  sebuah yurisprudensi  karena  terdapat  terobosan  hukum  baru  yang  mana  dapat  dijadikan  sebagai  dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Apabila merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap terkait putusan pengadilan yang bernilai terobosan hukum, maka dapat dilihat bahwa terobosan yang dimaksud adalah terkandungnya  tafsiran  baru  atas  rumusan  perundang-undangan13  yakni  pada  Pasal  15  ayat  (2)  dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.
Selain terobosan hukum, pun faktor hukum lain yang juga dapat dilihat adalah sinkronisasi atas nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  tafsiran  baru  Pasal  15  ayat  (2)  dan  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan Fidusia dengan UUD 1945 selaku sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Sebelum diputusnya Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  dapat  dikatakan  terdapat ketidakseimbangan posisi antara debitur dan kreditur sehingga banyak sekali kasus-kasus bermunculan karenanya. Dengan ditafsirkannya kembali dua pasal di atas, harapan atas penerapan kepastian hukum maupun keadilan yang terkandung dalam UUD 1945 bisa terlaksana dengan semestinya.
Kemudian  dari  faktor  penegak  hukumnya,  efektivitas  Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019 dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  aparat  berwenang  guna  mewujudkan  penegakan hukum  yang  sesungguhnya.  Adapun  orang-orang  yang  berwenang  untuk  menegakan  hukum  di  sini adalah  hakim,  jaksa,  polisi,  hingga  penasehat  hukum.  Dalam  hal  ini,  hakim  memiliki  peranan  penting dalam  menentukan  suatu  putusan  yang  memang  diharapkan  untuk  terlahir.  Sementara  itu,  penegak hukum  lainnya  memiliki  tugas  memberi  penjelasan  dan  keyakinan  pada  hakim  terkait  persoalan hukumnya (dalam hal ini berkenaan dengan fidusia) sehingga hakim memperoleh suatu keyakinan untuk memutus secara adil dan bijaksana14 Hal ini didasari oleh pertimbanganpertimbangan yang diperolehnya melalu  para  penegak  hukum  lainnya  maupun  hukum-hukum  yang  berlaku  dalam  sistem  hukum Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  maupun  putusan  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 terlihat bahwasannya Majelis Hakim Konstitusi menerapkan  asas  keadilan  dan asas  kepastian  hukum  guna  mencapai  kemanfaatan  hukum  serta  demi memenuhi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kedua  asas  tersebut  yang  sebelumnya  sulit  sekali  terwujud dalam  pelaksanaan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia.  Penerapan  asas keadilan  sendiri  dapat  dilihat  dari  bagaimana  Majelis  Hakim  Konstitusi  memutus  bahwa  penjatuhan „cidera  janji‟  yang  sebelumnya  hanya  dilakukan  oleh  kreditur  kini  harus  melewati  kesepakatan  dengan debitur  guna  menghapus  adanya  „kekuasaan  penuh‟  yang  selama  ini  dimiliki  kreditur.  Asas  kepastian hukum  sendiri  dapat  dilihat  dari  bagaimana  Majelis  Hakim  Konstitusi  memutus  bahwa  apabila  sebuah sertifikat  jaminan  fidusia  hendak  dipersamakan  dengan  putusan  pengadilan,  maka  haruslah  melewati prosedur  pengajuan  permohonan  ke  pengadilan  negeri  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  196  HIR  dan Pasal 208 RBg.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Hamzah  dan  Senjun  Manulang,  2007,  Lembaga  Fidusia  dan  Penerapannya  Di  Indonesia,  Jakarta, Indonesia Hiil.
Abdulkadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bandung Achmad
Ali, Menguak Tabir Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis dan
Aditya Bakti,Bandung, 1999
Aten  Affandi  dan  Wahyu  Affandi.  2003,  Tentang  Melaksanakan  Putusan  Hakim  Perdata,  Bandung  : Alumni.
Bachtiar Sibarani. Haircut atau Pareta Eksekusi, Jurnal Hukum Bisnis, 2001. Balai Pustaka, 1997, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta.
Bernard  L.  Tanya,  Makalah  “  Pengembangan  Epistemologi  Ilmu  Hukum”,  disampaikan  dalamseminar Nasional  yang  bekerjasama  dengan  Asosiasi  Filsafat  Hukum  Indonesia  (AFHI)  dan  Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (AFHI) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cet- 4, Jakarta, Sinar Grafika,
Djuhaendah Hasan, “Aspek Hukum Jaminan Kebendaan Dan Perorangan, Jurnal Hukum Bisnis”, Vol 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
Djuhaendah Hasan, 2006, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horizontal, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum,  Laksbang  Pressindo, Yogyakarta, 2010
Firman Floranta Adonara, “ Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Rekap  No  8 Tahun  2011)”,  Jurnal  Ilmu  Hukum  AMANNA  GAPPA, Vol.21 No.1, Maret 2013. Grafindo Persada Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT. Grafindo Persada. Hamzah Dan Senjum Manulang,”Hukum Jaminan”Rineka Cipta,Jakarta. Hapi Saherodji. 2000, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Aksara Baru, Hasanuddin Rahman, 2003, Contrak Drafting, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. http://www.indonesia-investmen.com/id/bisnis/prosedur-baru- untukmendaftarkan-jaminan-fidusia-di-
Indonesia/item 5541.
Hukum, Universitas Diponegoro.
Ibnu Husni, 2005, Penelitian dalam Ilmu Hukum, (online), (http://www. Kamushukum online.co.id/653words.htm). http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Kepastian-Hukum. http://www.pengertianpakar.com. https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia.
http://ninetyninezert.clarendonpress.com/2012/11/28/positivisme-hukum-h-l- a-hart Ibrahim.  2004,  Cross  Default  Dan  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah,
Bandung : PT. Refika Aditama.
J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan, Bandung, Citra AdityaBakti.
J.H.Burns  and  H.L.A.  Hart  (eds.),  A  Comment  on  the  Commentaries  and  A  Fragment  on  Government, The Collected Works of Jeremy Bentham, The Athlone Press, London, 1977
Jeremy  Bentham,  An  Introducon  to  the  Principles  of  Morals  and  Legislaon,  Kitchener:  Batoche  Books, 2000
Johannes  Ibrahim,  Jurnal  Dialogia  Iuridica  Volume  1,  Bandung:  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen Maranatha, November 2009.
M.  Yahya  Harahap,  2008,  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata,  Jakarta,  PT. Gramedia.
Marhainis Abdul Hay. 2005, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung : PT. Pradnya Paramita.
Mariam Darus Badrulzaman, 1996, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Penerbit Alumni, Bandung. Mochammad Dja’is. 2000, Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru Di Bidang Hukum Disampaikan dalam Rangka Dies Natalis Ke-43, Semarang, Fakultas Hukum, Undip Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Bandung, PT. Citra aditya
Oey Hoey Tiong. 2004, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Jakarta : Ghalia Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Fidusia  dan  Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Kencana,  Jakarta,  2008  Purwahid  Patrik  dan  Kashadi,
2008, Hukum Jaminan, Semarang, Fakultas
R. Soepomo. 2009, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan.  1994,  Bab-Bab  Tentang  Hukum  Benda,  Cet-1, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
R.Setiawan,  1979,  Pokok –Pokok  Hukum  Perikatan,  Bina  Cipta,  Bandung  Salim  H.S.  2004, Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, Jakarta : Raja
Rachmadi  Usman.  Hukum  Jaminan  Keperdataan,  2008,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  Hukum  Jaminan Keperdataan, 2009, Jakarta, Sinar Grafika Riduan Syahrani,
Rangkuman Intisari  Ilmu Hukum, Penerbit Citra Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2007, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan
Pratek, Bandung : PT. Mandar Maju.
Soepraptomo, Heru, 2007, Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis.
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002 Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta Subekti. 2001, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
Sudikno Mertokusumo. 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogjakarta : Liberty . Sularto,  Perlindungan  Hukum  Kreditur  Separatis  dalam  Kepailitan.  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Volume  24,
Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012
Thomas Suyatno. 2003, Dasar-dasar Pekreditan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia.
Wardoyo  dan  Hermansyah.  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Jakarta  :  PT.  Kencana  Prenada Media Group, 2006.