## Eksaminasi terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin
(Putusan Nomor: 87/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG)

## Emerson Yuntho
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)
emerson@antikorupsi.org

## A B S T R A K
Catatan  atau  eksaminasi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas  Nama  Terdakwa  Rachmat  Yasin  (Nomor:  87/PID.SUS/ TPK/2014/PN.BDG)  bertujuan  untuk  melihat  secara  objektif apakah  putusan  Majelis  Hakim  dan  tuntutan  yang  diajukan  oleh Jaksa  Penuntut  dalam  perkara  ini  sesuai  dengan  aturan  hukum, tujuan  pemidanaan  dan  pemberian  efek  jera  terhadap  pelaku  serta pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Pada sisi lain eksaminasi
ini diharapkan dapat menjadi masukan penegak hukum (khususnya Jaksa  dan  Hakim)  untuk  meningkatkan  kredibilitas,  kualitas  dan profesionalitas  serta  optimalisasi  dalam  pemberantasan  korupsi. Hasil eksaminasi memberikan kesimpulan bahwa meskipun terdakwa Rachmat  Yasin  akhirnya  dihukum  oleh  Majelis  Hakim  selama 5  tahun  6  bulan  penjara  namun  terdapat  sejumlah  catatan  atau kekurangan  yang  menyebabkan  hukuman  untuk  terdakwa  menjadi tidak maksimal dan jauh dari tujuan pemidanaan untuk memberikan nestapa dan pelajaran buat terdakwa. Pertama , Tuntutan Jaksa dan Vonis terhadap terdakwa tidak maksimal. Kedua , Jaksa dan Majelis Hakim  tidak  menjadikan  dampak  dari  korupsi  tukar  menukar kawasan  hutan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Rachnat  Yasin sebagai  suatu  hal  yang  memberatkan  hukuman. Ketiga ,  tuntutan dan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap  terdakwa  seharusnya  bisa  lebih  maksimal.  Ekaminasi  ini juga  merekomendasikan  kepada  Jaksa  Penuntut  maupun  Hakim untuk tetap menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) sehingga tuntutan dan hukuman yang dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  juga  harus  luar  biasa,  lebih  tinggi dan  lebih  nestapa  dari  penjatuhan  pidana  untuk  kejahatan  biasa. Hukuman untuk pelaku korupsi perlu diperberat dengan penjatuhan pidana pencabutan hak politik dan memperhatikan tentang dampak dari korupsi yang ditimbulkan.
Kata Kunci : Eksaminasi, Rachmat Yasin, Korupsi, Kehutanan.

## P E N D A H U L U A N
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  tahun  2014  pernah melakukan  Studi  Kerentanan  Korupsi  Dalam  Perizinan  di  Sektor Sumber Daya Alam. Kajian ini menegaskan terjadinya korupsi dalam pengelolaan  hutan  dengan  menemukan  celah  korupsi  dan  biaya transaksi  tinggi  atau  informal  pada  hampir  seluruh  bisnis  proses pemanfaatan hutan. Transaksi yang dilakukan bisa mencapai belasan juta  hingga  bahkan  miliaran  rupiah  per  tahun.    Misal  saja  untuk mengurus satu izin Hak Pemanfaatan Hutam (HPH)/ Hutan Tanaman Industri (HTI) maka biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 688 juta hingga maksimal sebesar Rp 22,6 milyar untuk setiap tahunnya.
Salah  satu  contoh  kasus  transaksi  atau  suap  terkait  dengan pengelolaan  hutan  adalah  kasus  korupsi  terkait  Tukar  Menukar Kawasan Hutan atas nama PT. Bukit Jonggol Asri (PT BJA) di wilayah Bogor. Perkara ini melibatkan sejumlah pihak yaitu Rachmat Yasin (Bupati  Bogor),  M.  Zairin  (Kepala  Dinas  Pertanian  dan  Kehutanan Kabupaten Bogor), FX. Yohan Yap alias Yohan (perwakilan PT BJA) dan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (Pemilik PT BJA).
Perkara  ini  terungkap  setelah  KPK  pada  7  Mei  2014  melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Yohan Yap dan M. Zairin serta  mengambil  dan  menyita  uang  sebesar  Rp1,5  milyar.  Selang penangkapan  Yohan  dan  Zairin  dilakukan  KPK,  Rachmat  Yasin kemudian  juga  ditangkap  pada  7  Mei  2014  malam  dan  ditahan  di Rumah Tahanan KPK.
Uang  sebesar  Rp  1,5  milyar  yang  disita  KPK  merupakan pembayaran  tahap  ketiga  kepada  Bupati  Bogor,  Rachmat  Yasin. Sebelumnya  Rachmat  Yasin  telah  menerima  uang  sebanyak Rp  3  milyar.  Total  uang  yang  disediakan  sebesar  Rp  4,5  milyar diberikan oleh Kwee Cahyadi Kumala melalui F.X Yohan Yap untuk menggerakan  Rachmat  Yasin  maupun  M.  Zairin  agar  memproses serta,  menerbitkan  Surat  Rekomendasi  Tukar  Menukar  Kawasan Hutan  atas  nama  PT  BJA  seluas  ±2.754  hektar  di  wilayah  Bogor, bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara.
Proses  persidangan  terhadap  Rachmat  Yasin  dilakukan  di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Pengadilan  Tipikor)  Bandung. Rachmat Yasin didakwa menerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 a  dan  Pasal  5  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  ancaman  pidana maksimal  hingga  20  tahun  penjara.  Atas  perbuatannya,  Jaksa  KPK pada  6  November  2014  menuntut  Yasin  selama  tujuh  tahun  enam bulan penjara.
Pada  akhirnya,  Kamis  27  November  2014  Pengadilan  Tipikor Bandung menyatakan Rachmat Yasin terbukti melakukan korupsi dan menjatuhkan hukuman selama lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp 300 juta. Majelis Hakim yang diketuai oleh Barita Lumban Gaol juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih selama dua tahun. Baik Yasin maupun Jaksa KPK menerima vonis ini dan tidak mengajukan upaya banding.
Tidak  saja  dihukum  penjara,  pada  20  Januari  2015  Kementrian Dalam  Negeri  juga  memberhentikan  secara  tidak  hormat  Rachmat Yasin  sebagai  Bupati  Bogor  oleh.  Saat  ini  Rachmat  Yasin  masih
menjalani  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Sukamiskin  di Bandung.
Selain Rachmat Yasin, sejumlah pelaku lainnya dalam berkas yang berbeda juga dihukum oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.  M. Zairin  (Kepala  Dinas  Pertanian  dan  Kehutanan  Kabupaten  Bogor) divonis 4 tahun penjara dan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (Pemilik PT BJA)  divonis 5 tahun penjara. Pelaku lainnya FX. Yohan Yap (perwakilan PT BJA) setelah sempat divonis Pengadilan Tipikor Bandung selama 1 tahun 6 bulan penjara namun vonisnya ditambah menjadi 4 tahun penjara dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat.

## K A S U S   P O S I S I
Pada  10  Desember  2012  Rachmat  Yasin  selaku  Bupati  Bogor menerima  permohohonan  rekomendasi  tukar  menukar  kawasan hutan  seluas  ±2.754  hektar  yang  berada  di  wilayah  administrasi Kecamatan  Jonggol,  Kecamatan  Sukamakmur  dan  Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang diajukan oleh PT. Bukit Jonggol Asri (PT BJA). Tukar menukar ini rencananya akan dijadikan pemukiman berupa Kota Satelit Jonggol City (KSJC).
Menindaklanjuti  permohonan  tersebut  pada  18  April  2013,  M. Zairin  (Kepala  Dinas  Pertanian  dan  Kehutanan  Kabupaten  Bogor) beserta  staf  mengikuti  paparan  di  ruang  rapat  Distanhut  dari  tim teknis  PT  BJA  yang  didampingi  oleh  F.X  Yohan  Yap  dan  Heru Tandaputra  yang  menghasilkan  kesimpulan  perlu  dilakukannya peninjauan lapangan.
Hasil peninjauan 7 dan 8 Mei 2013, dibahas oleh M. Zairin bersama dengan dinas terkait yang berkesimpulan bahwa secara umum lokasi yang  dimohonkan  PT.  BJA  memungkinkan  untuk  dilakukan  tukar menukar  lahan,  namun  pada  lahan  yang  dimintakan  rekomendasi oleh PT. BJA terdapat bagian lahan yang telah diberikan Ijin Usaha Pertambangan  (IUP).  Kesimpulan  tersebut  kemudian  oleh  Zairin disampaikan  pada  Rachmat  Yasin  dan  selanjutnya  agar  dilakukan pembahasan lagi.
Pada 1 Juli 2013, Rekomendasi tukar menukar tersebut kawasan hutan  yang  dimohonkan  PT  BJA  hanya  dapat  diberikan  untuk kawasan seluas ±1.668,47, sedangkan untuk memenuhi kekurangan luasan  dapat  dipenuhi  dari  lokasi  lain  yang  terbebas  dari  perijinan
lainnya.  Atas  hal  tersebut  pada  20  Agustus  2013,  Rachmat  Yasin mengirimkan  Surat  perihal  rekomendasi  Tukar  Menukar  Kawasan Hutan atas nama PT BJA kepada Menteri Kehutanan.
Akhir  Januari  2014,  Rachmat  Yasin  bertemu  dengan  pihak  PT BJA selaku pihak yang mengajukan permohonan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan yang dihadiri oleh Yohan Yap, Hari Ganie, Robin Zulkarnain dan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng. Dalam pertemuan  Swie  Teng  meminta  terdakwa  agar  membantu  proses tukar menukar kawasan hutan tersebut.
Pada  6  Februari  2014,  untuk  merealisasikan  sejumlah  uang permintaan Rachmat Yasin agar permohonan rekomendasi PT BJA segera  diproses,  Kwee  Cahyadi  Kumala  memberikan  uang  melalui Robin  Zulkarnain  kepada  F.X  Yohan  Yap  sebesar  Rp1  milyar  yang merupakan  bagian  dari  uang  sejumlah  Rp  5  milyar  yang  akan diserahkan  kepada  Rachmat  Yasin.  Selanjutnya  oleh  Yohan  uang tersebut  diserahakan  kepada  Rachmat  Yasin  di  rumah  dinasnya, kemudian disimpan oleh Tenny Ramdhani (Sespri Rachmat Yasin).
Maret  2014,  Yohan  diberitahu  oleh  Robin  bahwa  Rachmat Yasin membutuhkan uang sejumlah Rp 2 milyar. Setelah mendapat

## NRQ¿PDVLZDNWXSHUWHPXDQGDUL7HQQ\<RKDQGDQ+HUXPHQGDWDQJL
Rachmat  Yasin  dirumah  dinasnya  sambil  membawa  uang  Rp  2 milyar  yang  selanjutnya  diambil  oleh  Tenny  dari  mobil  Heru  dan disimpan  di  bawah  meja.  Setelah  Rachmat  Yasin  menerima  uang tersebut,  beliau  memerintahkan  Tenny  untuk  menyampaikan kepada  Zairin  agar  segera  memproses  rekomendasi  tukar  menukar tersebut.  Akan  tetapi  menurut  Zairin  apabila  rekomendasi  tersebut dinaikkan  sesuai  permohonan  PT  BJA  maka  akan  terjadi  tumpang tindih perizinan. Atas laporan tersebut Rachmat meminta Zairin agar mencari argumentasi lain untuk membenarkan dalam satu kawasan diperbolehkan  ada  tumpang  tindih  perizinan.  Selanjutnya  Zairin menawarkan alternatif berupa penundaan waktu penerbitan sampai berakhirnya jangka waktu IUP PT ITP dan PT SR pada bulan Januari 2015, namun hal tersebut ditolak Rachmat Yasin karna terlalu lama.
Untuk  melengkapi  persyaratan  guna  menerbitkan  Surat Rekomendasi  Tukar  Menukar  Kawasan  Hutan  atas  nama  PT  BJA pada  tanggal  25  Maret  2014  FX  Yohan  Yap  menyerahkan  surat pernyataan PT BJA kepada M. Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan  Kehutanan  Kabupaten  Bogor  yang  menyatakan  PT  BJA  akan mendukung dan tidak akan mengganggu lokasi yang masuk IUP dari
PT Semindo Resources sampai izin tersebut berakhir pada 6 Januari 2015.
Pada  29  April  2014,  Rachmat  Yasin  kembali  menerbitkan  Surat kepada  Menteri  Kehutanan,  yang  materi  pokoknya  bahwa  Pemda Kabupaten  Bogor  mendukung  kelanjutan  proses  tukar  menukar kawasan  hutan  seluas  ±2.754  hektar,  padahal  beliau  tahu  di  atas kawasan tersebut masih berlaku IPU PT ITP dan PT SR.
Selanjutnya 30 April 2014, Yohan menemui Rachmat Yasin untuk meminta surat rekomendasi     yang telah ditandatangani, terkait sisa komitmen Rp 2 milyar Yohan berjanji akan segera menyelesaikannya. Menindaklanjutinya  atas  perintah  Yohan,  Heru  mengambil  surat tersebut  dari  Zairin  untuk  selanjutnya  diserahkan  kepada  Kwee Cahyadi Kumala.
Guna memenuhi sisa komitmen untuk Rachmat Yasin dari Kwee Cahyadi, pada 7 Mei 2014 Yohan melakukan pertemuan dengan Zairin untuk  mengambil  uang  sebesar  Rp1,5  milyar  di  Gedung  Marketing 2ɤFH 37 %-$ VHWHODK NRPXQLNDVL YLD VPV GDQ WHOSRQ \DQJ FXNXS panjang.  Uang  tersebut  rencananya  atas  perintah  Rachmat  Yasin, oleh Zairin untuk diatur diberikan kepada Sekda, Burahan semuanya.
Namun  ketika  mobil  yang  ditumpangi  Zairin  dan  Yohan  keluar dari  Taman  Budaya,  beberapa  petugas  KPK  menghentikan  dan menangkap  mereka  berdua,  kemudian  membawa  menuju  ke *HGXQJ 0DUNHWLQJ 2ɤFH 37 %-$ XQWXN PHQJDPELO GDQ PHQ\LWD uang sejumlah Rp1,5 milyar tersebut. Bahwa Rachmat Yasin dan M. Zairin  mengetahui  uang  yang  diterimanya  sejumlah  Rp4,5  milyar diberikan oleh Kwee Cahyadi Kumala melalui F.X Yohan Yap untuk menggerakkan  Rachmat  Yasin  maupun  M.  Zairin  agar  memproses serta  menerbitkan  Surat  Rekomendasi  Tukar  Menukar  Kawasan Hutan  atas  nama  PT  BJA  seluas  ±2.754  hektar  di  wilayah  Bogor, bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara.

## D A K W A A N
Terdakwa  Rachmat  Yasin  dalam  perkara  ini  didakwa  dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

## Dakwaan
Pertama :  melanggar  Pasal  12  huruf  a  Undang-Undang  No.
31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang.  No.  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUPidana.

## Atau
Kedua :  melanggar Pasal  11  Undang-Undang  No.  31  tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang.  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana    Korupsi  jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke  -1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUPidana.
Catatan. Pasal-Pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut:

## Pasal  12  huruf  a  UU  No.  31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20 Tahun 2001
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur    hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah):a.  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara yang menerima  hadiah  atau  janji ,  padahal  diketahui  atau patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan untuk menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya ;

## Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  yang menerima hadiah  atau janji  padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji tersebut  diberikan karena kekuasaan  atau  kewenangan  yang berhubungan  dengan  jabatannya ,  atau  yang  menurut  pikiran
orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana
Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1.  Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2.  Orang  yang  dengan  pemberian,  perjanjian,  salah  memakai kekuasaan  atau  pengaruh,  kekerasan,  ancaman  atau  tipu daya  atau  dengan  memberi  kesempatan,  daya  upaya  atau keterangan,  sengaja  membujuk  untuk  melakukan  sesuatu perbuatan.

## Pasal 64 ayat (1) KUPidana
Jika  beberapa  perbuatan  perhubungan,  sehingga  dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka  hanya  satu  ketentuan  pidana  saja  yang  digunakan  walaupun masing-masing  perbuatan  itu  menjadi  kejahatan  atau  pelanggaran; jika  hukumannya  berlainan,  maka  yang  digunakan  ialah  peraturan yang terberat hukuman utamanya.

## T U N T U T A N
Pada intinya, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta supaya Majelis Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1.  Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  berupa  pidana  penjara selama  7  (tahun)  dan  6  (enam)  bulan  dikurangi  masa  tahanan dengan  perintahkan  supaya  Terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda sebesar  Rp.  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  subsidair  6 (enam) bulan kurungan dan
3.  Menjatuhkan  pidana  tambahan  kepada  terdakwa  berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
4.  Menetapkan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara (323 barang bukti) dipergunakan dalam perkara lain;
5.  Menetapkan  biaya  perkara  sebesar  Rp.  10.000,-  (sepuluh  ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

## P U T U S A N   M A J E L I S   H A K I M
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang terdiri  dari  Barita  Lumban  Gaol  (Hakim  Ketua),  Marudut  Bakara (Hakim  Anggota)  dan  Basari  Budhi  Pardiyanto  (Hakim  Anggota) pada  tanggal  27  November  2014  membacakan  putusan  yang  pada pokoknya sebagai berikut:
1.  Menyatakan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  “korupsi  yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  berupa  pidana  penjara selama 5 (tahun) dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3.  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5.  Menjatuhkan  hukuman  tambahan  kepada  terdakwa  tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
6.  Menyatakan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara (323 barang bukti) dipergunakan dalam perkara lain;
7.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  terdakwa  sebesar  Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

## C A T A T A N   H U K U M
Sebagaimana diuraikan sebelumnya Majelis Hakim pada akhirnya menjatuhkan menyatakan terdakwa Rachmat Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “korupsi
yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dan  berlanjut”,  dihukum  5 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebanyak Rp 300 juta serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. Meski demikian setidaknya ada 3 (tiga) catatan hukum terkait upaya Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan dan Majelis Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara.  Ketiga  catatan  tersebut berkaitan dengan tuntutan dan vonis yang dijatuhkan oleh terdakwa, alasan pemberat hukuman untuk terdakwa, dan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak terdakwa.

## Tuntutan Jaksa dan Vonis terhadap terdakwa tidak
maksimal
Pada bagian pertimbangan Putusan halaman 261, Majelis Hakim menyatakan
Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  terdakwa  haruslah  memperhatikan  tujuan dari  pemidanaan  itu  sendiri  yaitu  selain  memberikan nestapa  bagi  terdakwa  juga  dikandung  maksud  untuk memberikan  pengajaran  kepada  terdakwa  agar  dapat berbuat baik di kemudian hari dan kepada masyarakat dapat  menjadi  contoh  bahwa  terhadap  orang  yang bersalah  akan  dijatuhi  pidana  sehingga  memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana
Dari  dasar  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  nampaknya ingin menegaskan bahwa tujuan dari pemidanaan ditujukan kepada dua pihak yaitu pelaku dan masyarakat. Tujuan pemidanaan untuk pelaku  adalah  memberikan  nestapa  dan  pelajaran  agar  berbuat baik  di  kemudian  hari.  Sedangkan  tujuan  bagi  masyarakat  adalah memberikan pesan bahwa orang yang bersalah akan dijatuhi pidana dan agar masyarakat takut melakukan perbuatan pidana.
Namun  pertimbangan  majelis  hakim  tidak  tercermin  dari  fakta berupa  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Rachmat  Yasin.  Baik tuntutan  jaksa  terhadap  terdakwa  yaitu  7  tahun  6  bulan  penjara maupun  vonis  hakim  terhadap  terdakwa  Rachmat  Yasin  berupa pidana  penjara  5  tahun  6  bulan  penjara  dapat  dinilai  belum maksimal. Hukumannya tersebut juga diragukan akan memberikan nestapa atau pelajaran terhadap terdakwa Rachmat Yasin. Hukuman
untuk  Rachmat  Yasin  sangat  mungkin  berkurang  dengan  adanya kemudahan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  terpidana untuk  mendapatkan  pengurangan  hukuman  melalui  remisi  dan pembebasan bersyarat.
Dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal  12  huruf  a  UU  No. 31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20  Tahun  2001  dengan  ancaman  pidana penjara  minimal  adalah  4  tahun  dan  maksimal  20  tahun  penjara. Hukuman penjara untuk terdakwa Rachmat Yasin selama 5 tahun 6 bulan penjara adalah hanya ¼ (seperempat) dari hukuman maksimal yang dapat dijerat dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor yaitu 20 tahun penjara.
Pada dasarnya dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, karena alasan independensi maka Hakim tidak terikat dengan besaran hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Artinya Majelis Hakim dapat saja menghukum terhadap terdakwa lebih ringan, atau lebih berat atau sama dengan tuntutan Jaksa. Namun sudah menjadi kebiasaan di kalangan hakim bahwa besaran hukuman penjara yang akan  diberikan  terhadap  terdakwa  adalah  2/3  (duapertiga)  dari tuntutan  Jaksa.  Hal  ini  juga  terjadi  dalam  vonis  terhadap  Rachmat Yasin yang hukumannya adalah duapertiga dari tunutan jaksa.
Dalam  perkara  yang  melibatkan  Rachmat  Yasin  seharusnya Majelis  Hakim  berani  menjatuhkan  hukuman  pidana  sama  atau lebih  tinggi  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yaitu  7  tahun  6 bulan penjara atau bahkan lebih tinggi dari itu. Sudah banyak contoh dimana  Majelis  Hakim  menjatuhkan  vonis  sama  dengan  tuntutan Jaksa  atau  bahkan  lebih  tinggi.  Pada  tahun  2012,  ICW  mencatat sedikitnya  ada  30  terdakwa  korupsi  yang  divonis  sama  atau  lebih tinggi dari tuntutan Jaksa.
Daftar vonis perkara korupsi sama atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa
NO PERKARA KORUPSI (NILAI KERUGIAN NEGARA) TERDAKWA TUNTUTAN JPU VONIS HAKIM PENGADILAN WAKTU 1. Penyuapan sebesar AS$660 ribu  kepada Urip Tri Gunawan Artalyta Suryani (pengusaha) 5 tahun penjara 5 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 29 Juli 2008 2. Menerima suap dari Artalyta dan memeras dari Glen Yusuf Urip Tri Gunawan (Jaksa) 15 tahun penjara 20 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 4 September 2008
NO PERKARA KORUPSI (NILAI KERUGIAN NEGARA) TERDAKWA TUNTUTAN JPU VONIS HAKIM PENGADILAN WAKTU 3. BLBI Bank Aspac (Rp 408 miliar) Setiawan Hardjono (mantan Presiden Direktur Bank Aspac) 6 bulan penjara 5 tahun penjara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 5 Mei 2003 4. BLBI Bank Servitia (Rp 1,29 triliun) David Nusa Widjaya (Pemegang Saham Bank Servitia) 4 tahun penjara 8 tahun penjara Mahkamah Agung 23 Juli 2003 5. BLBI Bank Harapan Sentosa (Rp 1,9 triliun) Hendra Rahardja (Mantan Presiden Komisaris BHS) Seumur hidup Seumur hidup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 22 Maret 2002 6. BLBI Bank Harapan Sentosa (Rp 1,9 triliun) Eko Adi Putranto (Mantan Komisaris PT BHS) 20 tahun penjara 20 tahun penjara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 22 Maret 2002 7. BLBI Bank Harapan Sentosa (Rp 1,9 triliun) Sherny Konjongian (mantan Direktur Kredit PT BHS) 20 tahun penjara 20 tahun penjara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 22 Maret 2002 8. BLBI Bank Surya (Rp 1,5 triliun) Bambang Sutrisno (mantan wakil komisaris utama Bank Surya) Seumur hidup Seumur hidup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 13 November 2002 9. BLBI Bank Surya (Rp 1,5 triliun) Adrian Kiki Aryawan (Mantan direktur utama Bank Surya) Seumur hidup Seumur hidup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 13 November 2002 10.  BLBI Bank Modern (Rp 169 miliar) Samadikun Hartono (mantan direktur Bank Modern) 1 tahun penjara 4 tahun penjara Mahkamah Agung 2004 11.  Departemen Kelautan dan Perikanan (Rp 14,6 miliar) Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) 6 tahun penjara 7 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Agustus 2007
NO PERKARA KORUPSI (NILAI KERUGIAN NEGARA) TERDAKWA TUNTUTAN JPU VONIS HAKIM PENGADILAN WAKTU 12.  Penyelewengkan kredit dari Bank Mandiri  (Rp 24,871 miliar) Nader Thaher, mantan Direktur Utama PT Siak Zamrud Pusaka 12 tahun penjara 14 tahun penjara Pengadilan Negeri Pekanbaru 20 Desember 2005 13.  Dana Purna Tugas DPRD Yogyakarta (Rp 3 miliar) Cindelaras Yulianto dan Arief Adi Subiyanto (ketua dan sekretaris panggar Dana Purna Tugas DPRD Yogyakarta 1999– 2004) 2 tahun penjara 4 tahun penjara Pengadilan Negeri Yogyakarta 22 Mei 2007 14.  Penyalahgunaan dana pos anggaran kepala daerah dalam APBD 2001-2004 Kalimantan Selatan (Rp 5,868 miliar) Sjachriel Darham (mantan gubernur Kalimantan Selatan) 3 tahun penjara 4 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 24 Agustus 2007 15.  Pengadaan pembelian helikopter Mi-2 Rostov buatan Rusia (Rp 13,875 miliar) Abdullah Puteh, Gubernur Aceh non- aktif 8 tahun penjara 10 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 11 April 2005 16.  Penyimpangan di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp 369 miliar) Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 8 tahun penjara 15 tahun penjara Mahkamah Agung 3 Desember 2004 17.  manipulasi terhadap dana APBD Singkil NAD (Rp 4 miliar) Deddy SY Bancin, kasir Pemda Kabupaten Singkil 4 tahun penjara 10 tahun penjara Pengadilan Negeri Singkil Aceh Timur 2002 18.  manipulasi terhadap dana APBD Singkil NAD (Rp 4 miliar) Azhari Tinambu- nan, wakil ketua DPRD Singkil dan Eddy P. Sembiring 10 tahun penjara Seumur hidup Pengadilan Negeri Singkil Aceh Timur 2002
NO PERKARA KORUPSI (NILAI KERUGIAN NEGARA) TERDAKWA TUNTUTAN JPU VONIS HAKIM PENGADILAN WAKTU 19.  Pembobolan L/C BNI cabang Kebayoran Baru (US$ 9,38 juta) Harris Is Artono (Direktur Utama PT Mahesa) 15 tahun penjara 15 tahun penjara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 11 November 2004 20.  Pengadaan buku ajar Kabupaten Sleman periode 2004 (Rp 12 miliar) Muhamad Bachrum (Kepala Dinas Pendidikan Sleman) 5 tahun penjara 5 tahun penjara Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman 5 Juli 2007 21.  Kredit Fikitf (L/C) BNI Rp. 1,7 Triliun Andrian Woworunto (Komisaris PT Sagared Team) Seumur hidup Seumur hidup Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 30 Maret 2008 22.  Pengadaan barang dalam proyek bantuan bagi nelayan korban tsunami di Cilacap, Kebumen, dan Purworejo pada 2006 (Rp 1,465 miliar) Hari Purnomo (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. 5 tahun penjara 5 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 22 Mei 2008 23.  Suap dalam penanganan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan Kompol M. Arafat Enanie 4 tahun penjara 5tahun penjara Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan 20 September 2010 24.  Dana Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang (Rp 1,08 miliar) Fadil, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Tan- jungpinang, 2 tahun penjara 5 tahun penjara Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kepulauan Riau April 2012 25.  Suap Rp 1 miliar untuk penangguhan penahanan Azri bin Abdullah, seorang warga negara Malaysia yang kedapatan membawa shabu di Bandara Husein Sastranegara. Komisaris Brusel Duta Samodra 1,5 tahun penjara 4,5 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung 28 Februari 2012 26.  APBD Lampung Timur Rp 119 miliar Mantan Bupati Lampung Timur, Satono 12 tahun penjara 15 tahun penjara Mahkamah Agung Maret 2012
NO PERKARA KORUPSI (NILAI KERUGIAN NEGARA) TERDAKWA TUNTUTAN JPU VONIS HAKIM PENGADILAN WAKTU 27.  dana beasiswa Rp3,5 miliar Henvi, mantan bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna 5 tahun penjara 6 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang 18 Maret 2012 28.  pengadaan Ambulance di Dinas Kesehatan Sosial (Dinkesos) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Henry, staf di Dinkes kabupaten Bolmut selaku kontraktor 2,5 tahun penjara 4 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado Februari 2012 29.  Korupsi beras untuk rumah tangga miskin (raskin). Benny Utomo, Mantan tenaga honorer Kelurahan Tambakrejo, Simokerto 1 tahun penjara 2,6 tahun penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Februari 2012 30.  Dana pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang Mantan Bupati Dompu H Syaifur- rahman Salman, 1,5 tahun 4,6 tahun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram Desember 2011
DOK. INDONESIA CORRUPTION WATCH 2012
Berapa hukuman maksimal yang pantas terhadap Rachmat Yasin pastinya  akan  menjadi  perdebatan  namun  memperhatikan  status dari Rachmat Yasin sebagai Kepala Daerah atau pejabat publik yang seharusnya  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  dan  dampak  korupsi yang  ditimbulkan  seharusnya  dapat  menjadi  faktor  pemberatan pidana kepadanya.
Majelis hakim juga tidak berpedoman pada Pasal 52 KUHP dalam upaya  pemberatan  terhadap  terdakwa  yang  merupakan  pejabat publik.  Berdasar  ketentuan  ini  bagi  pejabat  publik  yang  dinilai melanggar  kewajiban  dari  jabatan  hukumannya  dapat  ditambah sepertiga.
Dalam Pasal 52 KUHP disebutkan:
“bila  seorang  pejabat  melakukan  tindak  pidana, melanggar  satu  kewajiban  khusus  dari  jabatannya, atau  pada  waktu  melakukan  tindak  pidana  memakai
Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin (Emerson Yuntho)
kekuasaan,  kesempatan  atau  sarana  yang  diberikan kepadanya  karena  jabatannya,  maka  pidananya  dapat ditambah sepertiga”
Dalam  perkara  korupsi  sejenis  yaitu  perkara  korupsi  di  sektor kehutanan  dan  melibatkan  aktor  kepala  daerah,  hukuman  untuk Rachmat  Yasin  masih  tergolong  ringan.  Bandingkan  dengan  vonis yang  dijatuhkan  kepada  Teuku  Azmun  Jaafar  (mantan  Bupati Pelelawan)  yang  divonis  Pengadilan  Tipikor  Pekanbaru  selama  11 tahun  penjara  karena  terbukti  melakukan  korupsi  penerbitan  Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Hutan  Tanaman  Industri (IUPHHK-HT) Tahun 2001 – 2006 kepada sejumlah perusahaan di Riau. Vonis lebih berat lagi dijatuhkan kepada Rusli Zainal (Mantan Gubernur  Riau)  yang  dihukum  oleh  Mahkamah  Agung  dengan hukuman  14  tahun  penjara.    Rusli  dinyatakan  terbukti  melakukan kasus  korupsi  pemanfaatan  hasil  hutan  di  Kabupaten  Siak  dan Pelelawan di Provinsi Riau .
Penjatuhan vonis ringan untuk koruptor -seperti halnya terhadap Rachmat Yasin- memang menjadi fakta dan persoalan serius dinegeri ini. Fenomena vonis ringan untuk koruptor setidaknya dapat dilihat dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch atas perkara korupsi yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan selama tahun 2014-2015.
Jika  hukuman  bersalah  terhadap  koruptor  didasarkan  pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (<1 - 4 tahun  penjara),  sedang  (>  4  -  10  tahun  penjara),  dan  berat  (diatas 10  tahun  penjara).  Kategori  ringan  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa hukuman minamal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara.  Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4  tahun  hingga  10  tahun.  Masuk  kategori  vonis  berat  adalah  kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara.
Pada tahun 2014, ICW memantau 395 perkara korupsi yang diadili oleh Pengadilan Tipikor, Pengadilan Banding dan Mahkmah Agung. 6HEDQ\DN  WHUGDNZD  GLQ\DWDNDQ EHUVDODK DWDX WHUEXNWL NRUXSVLGDQWHUGDNZD\DQJGLYRQLVEHEDVDWDXOHSDVROHK SHQJDGLODQVHUWDDGDWRWDOWHUGDNZD\DQJWLGDNGDSDWGLLGHQWL¿NDVL

## YRQLV\DQJGLMDWXKNDQPDMHOLVKDNLPWLSLNRU
Pada  Tahun  2014,  dominan  hukuman  untuk  koruptor  masuk kategori  ringan  (<  1  -  4  tahun)  yaitu  sebanyak  372  terdakwa.
Sedangkan  masuk  kategori  sedang  (<4  –  10  tahun)  hanya  ada  60 terdakwa  dan  kategori  berat  (diatas  10  tahun)  hanya  3  orang  yang divonis  diatas  10  tahun  penjara.  Serta  1  terdakwa  divonis  seumur hidup. Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2014 adalah 34 bulan atau 2 tahun 8 bulan penjara.
Selama tahun 2015, dari 524 perkara korupsi yang berhasil ICW
SDQWDX VHEDQ\DN  WHUGDNZD  GLQ\DWDNDQ EHUVDODK DWDX WHUEXNWLNRUXSVLGDQWHUGDNZD\DQJGLYRQLVEHEDVDWDX lepas  oleh  pengadilan  serta  ada  total  35  terdakwa  yang  tidak  dapat

## GLLGHQWL¿NDVLYRQLV\DQJGLMDWXKNDQPDMHOLVKDNLPWLSLNRU
Pada  Tahun  2015,  dominan  hukuman  untuk  koruptor  masuk kategori ringan (< 1 - 4 tahun) yaitu sebanyak 401 terdakwa.  Sedangkan masuk kategori sedang (<4 – 10 tahun) hanya ada 56 terdakwa dan kategori  berat  (diatas  10  tahun)  hanya  3  orang  yang  divonis  diatas 10 tahun penjara. Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2015 adalah 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan penjara.
Jika  merujuk  pada  kategori  hukuman  yang  dibuat  oleh  ICW, maka hukuman untuk Rachmat Yasin selama 5 tahun 6 bulan penjara tergolong  kategori  sedang.  Hal  ini  tentu  saja  jauh  dari  semangat
menghukum  koruptor  dengan  seberat-beratnya  dan    membuat pelaku menjadi jera.
Jaksa dan Majelis Hakim tidak menjadikan dampak dari korupsi tukar menukar kawasan hutan sebagai hal yang memberatkan terdakwa
Sebelum menentukan tuntutan maupun vonis terhadap terdakwa, Jaksa maupun Majelis Hakim akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
Dalam perkara yang melibatkan Rachmat Yasin, dalam tuntutan Jaksa di halaman 405-406 disebutkan:
Selanjutnya  sampailah  kami  kepada  tuntutan  pidana  terhadap Terdakwa  Rachmat  Yasin,  namun  sebelumnya  perlu  kiranya dikemukakan  hal-hal  yang  kami  jadikan  pertimbangan  dalam mengajukan  tuntutan  pidana  ini,  yaitu  hal-hal  yang  memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:
Hal-Hal yang memberatkan:
 Perbuatan terdakwa kontraproduktif bagi upaya
penyelenggaraan  pemerintahanan  yang  bersih  dan  bebas  dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 Terdakwa  selaku  Kepala  Daerah/Bupati  tidak  memberikan contoh yang baik penyelenggaraan pemerintahanan.
Hal-Hal yang meringankan:
 Terdakwa  mengakui  telah  menerima  uang  dari  dari  Kwee Cahyadi  Kumala  alias  Swie  Teng  melalui  FX  Yohan  Yap  alias Yohan terkait rekomendasi tukar menukar lahan kawasan hutan
 Terdakwa telah menyerahkan kepada negara uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang diterima dari Kwee Cahyadi Kumala kepada KPK.
 Terdakwa tidak pernah dihukum.
 Terdakwa  selama  menjabat  Bupati  Bogor  selama  2  periode telah  menerima  beberapa  penghargaan  antara  lain  Tanda Kehormatan  Satyalencana  Kebaktian  Sosial  dan  Satyalencana Pembangunan.
Majelis Hakim selain memperhatikan fakta-fakta dan pemenuhan unsur pidana korupsi yang didakwakan dan tuntutan oleh Jaksa, dalam
memberikan  putusan  dalam  perkara  ini  juga  mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
Pada putusan di halaman 262 disebutkan:
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:
Hal-Hal yang memberatkan:
 Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
 Terdakwa  sebagai  seorang  Bupati  tidak  memberikan  contoh yang  baik  kepada  masyarakat  dalam  program  pemerintah pemberantasan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  maupun pelaksanaan  reformasi  birokrat  yang  sedang  giat-giatnya dilaksanakan
Hal-Hal yang meringankan:
 Terdakwa  mengakui  segala  perbuatannya  merasa  menyesal serta belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan
 Terdakwa telah menyerahkan kepada negara uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang pernah diterimanya dari Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng melalui FX Yohan Yap alias Yohan.
Jika  dicermati  kembali,  baik  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam tuntutannya  maupun  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya pada  perkara  yang  melibatkan  Rachmat  Yasin  sama  sekali  tidak memperhatikan mengenai semangat dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1997  tentang  Lingkungan  Hidup,  padahal  perbuatan korupsi  terdakwa  dapat  berakibat  pada  rusaknya  lingkungan  hidup atau ekosistem disekitar kawasan tersebut.
Dampak  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  praktek tukar  menukar  Kawasan  Hutan  atas  nama  PT  BJA  seluas  ±2.754 hektar  di  wilayah  Bogor  tidak  muncul  dalam  tuntutan  maupun putusan  hakim  sebagai  suatu  hal  yang  memberatkan  terdakwa. Jaksa  dan  Hakim  terkesan  tidak  memiliki  perspektif  lingkungan hidup atau dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa.  Jaksa  dan  Hakim  terkesan  hanya
fokus  pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Rachmat  Yasin dan pemenuhan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.
Padahal  kejahatan  korupsi  di  lingkungan  hidup  –  termasuk korupsi  sektor  kehutanan  –  bisa  berdampak  lebih  buruk  dari kejahatan  korupsi  di  sektor  lainnya.  Kerugian  dalam  kejahatan korupsi biasa hanya dihitung berdasarkan kerugian keuangan negara yang ada dalam Anggaran Negara (APBN) ataupun Anggaran Daerah (APBD),  sedangkan  kejahatan  korupsi  lingkungan  hidup,  kerugian negara yang diderita tidak saja kerugian negara ekonomis atau dalam perhitungan  APBD  ataupun  APBD  namun  juga  kerugian  secara ekologis. Kerugian ekologis sendiri bersifat jangka panjang, mungkin tidak dirasakan saat ini namun akan terasa dimasa mendatang yang membawa  kerugian  banyak  bagi  rakyat  seperti  longsor  ataupun banjir.
Seharusnya  pada  bagian  hal-hal  yang  memberatkan  perlu disebutkan misalnya saja
 Perbuatan  terdakwa  yang  memberikan  persetujuan  atau rekomendasi  Tukar  Menukar  Kawasan  Hutan  atas  nama  PT BJA  kepada  Menteri  Kehutanan  bisa  merusak  lingkungan  dan ekosistem, menimbulkan banjir;
Pencantuman dampak perkara korupsi yang dilakukan terhadap lingkungan  sebagai  pertimbangan  Hakim  untuk  memperberat hukuman terhadap terdakwa dapat dilihat dalam sejumlah putusan dalam perkara korupsi yang terkait dengan sektor kehutanan.
Misalnya  saja  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  dengan terdakwa  Yohan  Yap  (Putusan  Nomor  13/Tipikor/2014/PT  BDG). Dalam  perkara  ini  Yohan  Yap  didakwa  melakukan  penyuapan terhadap  Rachmat  Yasin,  Bupati  Bogor  untuk  mendapatkan  Surat Rekomendasi  Tukar  Menukar  Kawasan  Hutan  atas  nama  PT  BJA seluas  ±2.754  hektar  di  wilayah  Bogor.  Pada  tingkat  pertama  di Pengadilan Tipikor Bandung, Yohan divonis 1 tahun 6 bulan penjara sedangkan dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat hukumannya ditambah menjadi 4 tahun penjara.
Dalam bagian pertimbangannya terhadap terdakwa Yohan (lihat Putusan  Nomor  13/Tipikor/2014/PT  BDG,  halaman  99)  Hakim Tinggi Jawa Barat menyatakan:
Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa  pidana  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  perlu  diperberat,  dengan alasan  bahwa  perbuatan  terdakwa  dan  kawan-kawan pada  dasarnya  hanya  memandang,  memikirkan  dan mengutamakan  kepentingan  bisnis  semata,  tanpa memperhatikan  dan  memperhitungkan  kepentingan anak cucu kita di masa mendatang.
Bahwa  selain  itu  akibat  terlalu  gampangnya pengalihan  fungsi  lahan  hutan  menjadi  lahan pemukiman,  perkotaan  atau  proyek-proyek  bisnis lainnya,  bisa  merusak  lingkungan  dan  ekosistem, menimbulkan  banjir,  terutama  berimbas  sampai  ke ibukota Jakarta maupun kawasan sekitarnya;
Contoh  lainnya  adalah  Putusan  No.  21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas  nama  terdakwa  Burhanuddin  Husin,  mantan  Bupati  Kampar Riau. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 12 Oktober 2012  menyatakan  Burhanuddin  Husin  terbukti  bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 14 perusahaan pengelolaan kayu di Kabupaten Siak dan Pelalawan saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. BPKP menyebutkan bahwa atas penerbitan RKT 2001- 2006 negara dirugikan senilai Rp 519 miliar.
Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Burhanuddin selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsidair lima bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Dalam salah satu bagian pertimbangan, Majelis Hakim menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa adalah “ Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi hutan alam”.
Dalam  perkara  korupsi  sektor  kehutanan  lainnya  yaitu  dengan terdakwa  Tengku  Azmun  Jaafar,  Bupati  Pelalawan,  Majelis  Hakim Pengadilan  Tipikor  Pekanbaru  dalam  salah  satu  pertimbangan hal  yang  memberatkan  menyebutkan  bahwa  tindakan “Terdakwa telah membawa dampak berkurangnya hutan alam di Kabupaten Pelalawan” .  Azmun  dinyatakan  terbukti  melakukan  korupsi  dalam menerbitkan  izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Hutan Tanaman  (IUPHHK-HT)  kepada  12  perusahaan.  Majelis  Hakim menghukum Azmun 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 12,36 Miliar.
Pemberatan  pidana  bagi  terdakwa  dengan  menimbang  faktor dampak lingkungan juga terjadi dalam perkara korupsi lainnya yang melibatkan Darianus Lungguk (DL) Sitorus, pengusaha PT Torganda. Pada  tahun  2006,  DL  Sitorus  dijerat  secara  berlapis  dengan  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  UU  Kehutanan  karena melakukan korupsi penguasaan hutan produksi negara secara ilegal di  register  40  dan  non  register  40  di  kawasan  Padang  Lawas  di Sumatera Utara.
Pada 27 Juni 2006, DL Sitorus dituntut oleh Jaksa selama 12 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 323 miliar. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp 323 miliar akibat hilangnya tegakan di 47 ribu hektar hutan produksi negara, hilangnya pemasukan dana reboisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya masuk ke Departemen Kehutanan.
Dalam tuntutannya Jaksa juga memasukkan pertimbangan akibat hal-hal yang memberatkan terdakwa DL Sitorus yaitu perbuatannya yang  menguasai  hutan  produksi  negara  register  No  40  di  Kawasan padang  Lawas,  Tapanuli  Selatan  Sumatera  Utara  seluas  47  ribu hektar secara illegal dan mengubah fungsinya menjadi kebun kelapa sawit telah mengakibatkan erosi tanah dan memudahkan terjadinya banjir.  Selain  itu  perbuatan  terdakwa  juga  telah  menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan tertentu serta  mengurangi luas lahan hutan tropis Indonesia yang telah ditetapkan sebagai paru- paru dunia.
Akhirnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang diketuai  oleh  Andriani  Nurdin  pada  28  Juli  2006  menjatuhkan hukuman  8  tahun  penjara  kepada  DL  Sitorus.  Namun  majelis menyatakan  perbuatan  Sitorus  ada  dalam  yuridksi  UU  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  bukan  UU  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  salah  satu  pertimbangannya  khususnya  hal  yang memberatkan  terdakwa,  Majelis  Hakim  memperkuat  argumentasi dari  Jaksa  dan  menyatakan “perbuatan  terdakwa  membahayakan seluruh  umat  manusia  karena  telah  mengakibatkan  rusaknya tata kelola air, merusak air permukaan dan mengakibatkan erosi tanah  yang  memudahkan  terjadinya  banjir.  Selain  itu  perbuatan terdakwa  juga  telah  menyebabkan  hilangnya  habitat  hewan  dan tumbuhan  tertentu  serta      mengurangi  luas  lahan  hutan  tropis
Indonesia yang telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia”.
Perkara  korupsi  yang  melibatkan  Rachmat  Yasin  merupakan salah satu dari perkara korupsi dari sektor kehutanan yang ditangani oleh KPK.  Dalam pantauan ICW, sejak KPK berdiri pada tahun 2003 hingga  Mei  2016  sedikitnya  terdapat  12  perkara  korupsi  di  sektor kehutanan yang telah atau sedang ditangani KPK, diantaranya:
1. Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan  kelapa  sawit  sejuta  hektar  di  Kalimantan  Timur serta penerbitan ijin pemanfaatan kayu secara melawan hukum 1999 – 2002.
2.  Tindak  Pidana  Korupsi  penerbitan  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasil  Hutan  Kayu  Hutan  Tanaman  Industri  (IUPHHK-HT) Tahun  2001  –  2006  di  Riau  kepada  sejumlah  perusahaan  dan penerimaan hadiah.
3.  Tindak  Pidana  Korupsi  pemberian  sejumlah  uang  kepada anggota  komisi  IV  DPR  dan  pejabat  Dephut  terkait  proses pengajuan  anggaran  pengadaan  Sistem  Komunikasi  Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan tahun 2007 – 2008.
4.  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  permintaan  dan  penerimaan sejumlah  uang  terkait  proses  permohononan  alih  fungsi  hutan lindung pantai air telang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Siapi-api yang melibatkan Anggota DPR.
5.  Tindak Pidana Korupsi terkait penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil  hutan  kayu  pada  hutan  tanaman  tahun  2001  –  2003  di wilayah  Kabupaten  Siak  kepada  sejumlah  perusahaan  dengan Bupati Siak.
6.  Tindak  Pidana  Korupsi  memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait proses pengurusan HGU perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya atau PT Hardaya Inti Plantation.
7. Tindak  Pidana  Korupsi  menerima  hadiah  terkait  pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri dengan tersangka Bupati Bogor Rachmat Yasin.
8.  Tindak pidana korupsi terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.
9.  Tindak  Pidana  Korupsi  terkait  alih  fungsi  hutan  lindung  di Bintan Buyu Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
10.  Tindak  Pidana  Korupsi  terkait  pemerasan  dalam  proyek pengadaan  GPS  (Geographical  Position  System)  Geodetik  di Badan  Planologi  Kehutanan  (BAPLAN)  oleh  Muhammad  Al
Amien Nasution Anggota DPR RI 2004-2009.
11.  Tindak  Pidana  Korupsi  terkait  pengadaan  Sistem  Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk bagian anggaran 69 Departemen Kehutanan tahun 2006-2007.
12.  Tindak  Pidana  Korupsi  terkait  pemberian  Izin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Hutan  Tanaman  (UPHHKHT) terhadap 9 perusahaan di Provinsi Riau.
Perkara  korupsi  kehutanan  umumnya  terjadi  dalam  wilayah proyek pengadaan serta wilayah perijinan. Korupsi kehutanan melalui perijinan  merupakan  perkara  korupsi  yang  sulit  dibuktikan  karena seringkali  bersifat  transaksional  dan  tertutup.  Melalui  perijinan kegiatan  usaha  seolah-olah  dilakukan  secara  legal  padahal  proses perijinannya merupakan hasil tawar-menawar atau jual beli.
Dari  12  perkara  tersebut  sedikitnya  ada  35  orang  yang  terjerat perkara korupsi sektor kehutanan. Mereka berprofesi sebagai kepala daerah-mantan  kepala  daerah  (8  Orang),  Anggota  DPR  (6  Orang), Pengusaha (10 Orang), PNS daerah (10 Orang), Lain-Lain (1 Orang). Dari  35  orang  pelaku  sebanyak  34  orang  telah  divonis  dan  1  orang masih  berstatus  sebagai  tersangka,  yaitu  Edison  Marudut  dalam perkara pengajuan revisi alih fungsi hutan Provinsi Riau.
Dari 34 orang pelaku yang telah divonis mayoritas pelaku masih dihukum ringan, yaitu 21 orang. Hukuman kategori sedang sebanyak 11 orang. Sayangnya hukuman berat baru dijatuhkan kepada 2 orang pelaku korupsi yaitu Teuku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelelawan) yang  divonis  11  tahun  penjara  dan  Rusli  Zainal  (Mantan  Gubernur Riau) dengan hukuman 14 tahun penjara.
Jika  dilihat  keseluruhan  perkara,  diketahui  bahwa  kerugian negara dan suap yang ditimbulkan di sektor hutan sangatlah besar. Jumlah kerugian negara yang telah ditangani KPK berjumlah Rp. 2,2 Triliun dengan nilai suap sebesar 17 Ribu Dollar Singapura dan Rp. 8,657 Miliar.
Penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa seharusnya bisa lebih maksimal
Dalam perspektif hukum pidana ada dua jenis penghukuman yaitu
hukuman  pokok  dan  hukuman  tambahan.  Keduanya  merupakan kewenangan  atau  diskresi  dari  hakim.  Berdasarkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pokok terdiri dari: pidana mati/seumur  hidup,  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana denda. Sedangkan hukuman tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim.
Hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 35 KUHP antara lain: hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim berdasarkan KUHP dan aturan  lainnya  adalah:  (1).  Hak  memegang  jabatan  pada  umumnya atau  jabatan  tertentu;  (2).  Hak  memasuki  Angkatan  Bersenjata; (3).  Hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang  diadakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan;  (4).  Hak  menjadi penasehat  hukum  atau  pengurus  atas  penetapan  pengadilan,  hak menjadi wali, pengawas, wali pengampu, atau pengampu pengawas yang bukan anaknya sendiri; (5), Hak menjalankan kekuasaan orang tua, menjalankan perwalian dan pengampuan atas anak sendiri; (6). Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
Tentang lamanya pencabutan hak-hak tertentu ini diatur antara lain: (a) bagi mereka yang dihukum pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup; (b) bagi mereka yang dihukum penjara selama waktu tertentu atau kurungan lamanya pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal 5 tahun lebih lama dari  hukuman  yang  dijatuhkan;  sedangkan  (c)  bagi  mereka  yang dihukum dengan pidana denda, maka lamanya hukuman pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.
Dalam  perkara  korupsi  yang  melibatkan  terdakwa  Rachmat Yasin,  Majelis  Hakim  selain  menjatuhkan  pidana  pokok  berupa pidana  penjara  dan  denda  juga  menjatuhkan  hukuman  tambahan pencabutan  hak  terdakwa  berupa  pencabutan  Hak  untuk  dipilih dalam jabatan publik atau lebih dikenal dengan istilah “pencabutan hak politik”.
Dalam  bagian  pertimbangan  Majelis  Hakim  (halaman  261) menyatakan:
Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana adalah  terkait  dengan  kedudukan  dan  jabatan  terdakwa  selaku Bupati  Bogor  yang  merupakan  jabatan  publik  yang  dipilih  oleh rakyat  maka  Majelis  Hakim  memandang  perlu  kiranya  terhadap terdakwa  juga  dikenakan  pidana  berdasarkan  ketentuan  pasal  17
jo  pasal  18  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana    Korupsi  dengan  dihubungkan ketentuan pasal 10 huruf b ke-1 KUHP terhadap pelaku tindak pidana dapat  dikenakan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak-hak tertentu;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  35  ayat  (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh pelaku tindak pidana antara lain adalah hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
Dalam bagian putusan Majelis Hakim menyatakan: Menjatuhkan  hukuman  tambahan  kepada  terdakwa  tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
Penjatuhan  pidana  tambahan  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis Hakim kepada Rachmat Yasin lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
Tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan hak  politik  terhadap  terdakwa  Rachmat  Yasin  perlu  mendapat apresiasi. Meski sesungguhnya Jaksa maupun Hakim dapat saja lebih maksimal  menjatuhkan  pidana  tambahan  pencabutan  hak  politik. Hak Politik yang dicabut tidak saja hak untuk dipilih dalam jabatan publik namun juga hak untuk memilih serta rentang waktunya perlu juga  dibuat  lebih  maksimal  hingga  5  tahun.  Sehingga  hukuman maksimal  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  Rachmat  Yasin  adalah Menjatuhkan  hukuman  tambahan  kepada  terdakwa  tersebut berupa  pencabutan  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan publik selama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
Gagasan  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  Hak Politik oleh sejumlah kalangan dinilai sebagai langkah ini tepat dan model  baru  ( role  model )  dalam  memberikan  efek  jera  buat  pelaku korupsi khususnya mereka yang menyandang status sebagai pejabat publik.
Selama  ini  penjatuhan  pidana  penjara  dan  denda  serta  uang pengganti  belum  sepenuhnya  membuat  pelaku  korupsi  menjadi jera. Setelah menjalani masa hukuman di penjara, sejumlah mantan terpidana  korupsi  bahkan  masih  berupaya  kembali  menduduki jabatan publik seperti kepala daerah maupun anggota legislative baik di daerah maupun ditingkat nasional.
Pada  proses  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada),  dalam  catatan ICW, dari 18 Kepala daerah yang dikategorikan sebagai calon kepala daerah  bermasalah  secara  hukum  khususnya  korupsi,  sebanyak  6 orang  diantaranya  berhasil  menang  dalam  Pilkada  serentak  tahun 2015  lalu.  Tiga  diantaranya  adalah  mantan  terpidana  korupsi  yaitu Vonny  A.  Panambuan  (terpilih  menjadi  Bupati  Minahasa  Utara), Hamid Rizal (terpilih menjadi Bupati Natuna), dan Gusmal (terpilih menjadi Bupati Solok).
Pada  pemilihan  legislatif,  data  ICW  pada  25  September  2014 menyebutkan  sedikitnya  terdapat  58  orang  yang  terpilih  menjadi anggota  dewan  (DPR,  DPRD,  DPD)  periode  2014-2019  tersangkut dalam  perkara  korupsi.  Mereka  saat  ini  masih  dalam  proses penyidikan,  persidangan  dan  sudah  ada  yang  telah  divonis  oleh Pengadilan  Tipikor,  Pengadilan  Tinggi  ataupun  Mahkamah  Agung. Bahkan  beberapa  diantaranya  saat  ini  ditahan  dalam  kapasitasnya sebagai tersangka korupsi.
Salah satu Caleg terpilih bahkan telah berstatus terpidana korupsi adalah  Marten  Apuy  (PDIP).  Dugaan  korupsi  dilakukan  pada  saat Ia  menjabat  sebagai  Anggota  DPRD  Kutai  Kartanegara  (Kukar). Marten Apuy diduga terlibat dugaan korupsi dana operasional DPRD tahun 2005 senilai Rp 2,67 miliar dan pada 2012 lalu, dirinya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum 1 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi.  Dalam Pemilu 2014 lalu, Marten Apuy terpilih menjadi anggota DPR RI. Status Marten Apuy masih belum jelas  meskipun  putusannya  telah inkracht ,  pihak  Kejaksaan  hingga akhir 2014 lalu belum juga menjebloskannya ke penjara.
Hasil  pantauan  ICW  setidaknya  ada  14  terdakwa  korupsi  yang dikenakan hukuman pidana pokok  dan tambahan hukuman berupa pencabutan  hak  politik.  Tuntutan  pencabutan  hak  politik  untuk terdakwa  korupsi  pertama  kali  ditujukan  terhadap  Irjen  Pol.  Djoko Susilo,  Kepala  Korlantas  Polri.  Meski  pada  awalnya  sempat  ditolak oleh  Hakim  Pengadilan  Tipikor  Jakarta,  pada  akhirnya  penjatuhan hukuman  tambahan  pencabutan  hak  politik  terhadap  Djoko
dikabulkan  di  tingkat  Pengadilan  Banding  Jakarta  dan  Mahkamah Agung.
Daftar Terdakwa yang mendapatkan pidana tambahan Pencabutan Hak Politik
NO TERDAKWA JABATAN PERKARA VONIS 1. Luthfi Hasan Ishak Anggota DPR Suap Kouta Daging Impor 18 tahun 2. Irjen Djoko Susilo Kakorlantas Polri Pengadaan Simulator SIM 18 tahun 3. Anas Urbaningrum Anggota DPR Proyek Hambalang 14 tahun 4. Ratu Atut Gubernur Banten Suap Hakim MK untuk Sengketa Pilkada di Banten 7 tahun 5. Rina Iriani SR Bupati Karanganyar Korupsi proyek perumahan 12 tahun 6. Bonaran Situmeang  Bupati Tapanuli Tengah Suap kepada Ketua MK terkait Pilkada 4 tahun 7. Ade Swara Bupati Karawang Pemerasan terhadap pengusaha 7 tahun 8. Nurlatifah DPRD Karawang Pemerasan terhadap pengusaha 6 tahun 9. Romi Herton Walikota Palembang Suap kepada Ketua MK terkait Pilkada 7 tahun 10. Masyto Istri Walikota Palembang Suap kepada Ketua MK terkait Pilkada 5 tahun 11. Rusli Zainal Gubernur Riau Suap Proyek PON dan Kehutanan 14 tahun 12. Fuad Amin Mantan Bupati Bangkalan Suap dan Pencucian Uang saat menjadi Bupati. 13 tahun 13. Rachmat Yasin Bupati Bogor Suap alih fungsi kawasan hutan 5 tahun 6 bulan
DOK. ICW 2016
Terobosan  tentang  penjatuhan  pidana  tambahan  pencabutan hak  politik  terhadap  terdakwa  korupsi  sesungguhnya  masih  belum seragam  di  kalangan  hakim.  Meski  sudah  banyak  pencabutan  hak politik  diberikan  terhadap  terdakwa  korupsi,  namun  masih  ada pula majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menolak mengabulkan tuntutan Jaksa tentang pencabutan hak politik. Tuntutan pencabutan hak politik terdakwa yang pernah ditolak hakim Pengadilan Tipikor antara  lain  mantan  Bupati  Lombok  Barat,  Zaini  Arony  (pemerasan terhadap  pengusaha  untuk  berinvestasi  di  Lombok),  Anggota  DPR Dewi Yasin Limpo (suap terkait proyek pembangkit listrik di Papua), dan  Bupati  Biak  Numfor  non  aktif  Yesaya  Sombuk  (suap  dalam
proyek pembangunan rekonstruksi Talud di Biak Papua).
Alasan Majelis Hakim menolak tuntutan pencabutan hak politik terhadap  terdakwa  korupsi  juga  beragam.  Dalam  perkara  Djoko Susilo,  majelis  Hakim  Pengadilan  Tipikor  Jakarta  menyatakan SHQFDEXWDQ KDN SROLWLN WHUODOX EHUOHELKDQ 8QWXN WHUGDNZD /XWK¿
Hasan,  dalam  pertimbangan  yang  menolak  pencabutan  hak  politik Majelis Hakim mengatakan, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan NHSDGD/XWK¿+DVDQGHQJDQVHQGLULQ\DDNDQPHQMDGLSURVHVVHOHNVL PDV\DUDNDW XQWXN WLGDN PHPLOLK DWDX PHQFDORQNDQ /XWK¿ VHEDJDL pejabat publik.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, juga menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar hak politik terdakwa Anas Urbaningrum  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik  dicabut.  Majelis berpendapat,  tuntutan  kepada  terdakwa  agar  tidak  dapat  dipilih dalam  jabatan  publik  pada  hakikatnya  tergantung  kepada  pilihan masyarakat  sendiri  dalam  konteks  demokrasi.  Oleh  karenanya, mengenai  tuntutan  pencabutan  hak  politik  terdakwa,  majelis menyatakan,  sebaiknya  diserahkan  kepada  penilaian  masyarakat, apakah orang tersebut layak dipilih dalam jabatan publik atau tidak.
Pada  perkara  dengan  Bupati  Biak  Numfor  non  aktif,  Yesaya Sombuk,  pertimbangan  majelis  hakim  Pengadilan  Tipikor  Jakarta menolak  pencabutan  hak  politik  yaitu  “ H ak  untuk  dipilih  dalam jabatan publik adalah hak publik, karenanya publiklah yang akan menentukan  apakah  memilih  atau  tidak  memilih  seseorang  untuk duduk dalam jabatan publik tertentu. Maka demikian tuntutan PU itu harus ditolak”.
Polemik mengenai ketentuan pencabutan hak politik juga sempat diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2009  lalu.  MK melalui putusan No 4/PUUVII/ 2009 (tanggal 24 Maret 2009) telah menetapkan  bahwa  hukuman  pencabutan  hak  politik  itu  dianggap konstitusional  tetapi  dengan  batasan-batasan  tertentu.  Batasan- batasannya,  antara  lain,  pencabutan  hak  itu  hanya  berlaku  sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, jabatan yang boleh diduduki itu hanya jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan  dan  bukan  jabatan  yang  diraih  karena  pengangkatan atau  penunjukan.    Satu  syarat  lainnya  adalah  yang  bersangkutan harus mengumumkan kepada rakyat pemilih bahwa dirinya pernah dihukum  penjara  karena  tindak  pidana  yang  pernah  dilakukannya. Jadi setelah lima tahun selesai menjalani hukuman yang bersangkutan
boleh mencalonkan diri untuk menjadi presiden, anggota DPR/DPD/ DPRD, gubernur, bupati/wali kota, dan sebagainya.

## K E S I M P U L A N
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tipikor  Bandung  dalam  putusannya menyatakan terdakwa Rachmat Yasin, Bupati Bogor terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi “korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dan  berlanjut”, dihukum 5 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebanyak Rp 300 juta serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. Meskipun terdakwa Rachmat Yasin akhirnya dihukum oleh Majelis Hakim namun ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, putusan dalam perkara ini masih meninggalkan sejumlah catatan atau kekurangan  yang  menyebabkan  hukuman  untuk  terdakwa  menjadi tidak maksimal dan jauh dari tujuan pemidanaan untuk memberikan nestapa dan pelajaran buat terdakwa.
Pertama, Tuntutan  Jaksa  dan  Vonis  terhadap  terdakwa  tidak maksimal.  Dalam perkara ini terdakwa dijerat - dan akhirnya terbukti - dengan Pasal 12 huruf a UU 31 Tahun 1999 jo UU  20 Tahun 2001 yang  dalam  ketentuannya  mengatur  ancaman  pidana  maksimalnya hingga  20  tahun  penjara.  Namun  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum KPK terhadap terdakwa yaitu 7 tahun 6 bulan penjara maupun vonis Majelis Hakim yaitu pidana 5 tahun 6 bulan penjara adalah kurang dari ½ (setengah) ancaman pidana maksimal dalam pasal 12 huruf a (20 tahun penjara) yang dapat dikenakan terhadap terdakwa.  Jaksa maupun Majelis Hakim juga tidak berpedoman pada Pasal 52 KUHP dalam upaya pemberatan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  tidak  memiliki  keberanian untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang jumlahnya sama atau  lebih  tinggi  dari  tuntutan  Jaksa  dalam  rangka  menjatuhkan hukuman yang maksimal dan menjerakan untuk terdakwa.
Kedua , Jaksa dan Majelis Hakim tidak menjadikan dampak dari korupsi tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa Rachnat Yasin sebagai suatu hal yang memberatkan hukuman. Baik Jaksa  dan  Majelis  Hakim  dalam  perkara  korupsi  sektor  kehutanan ini terkesan hanya melihat pada satu aspek saja yaitu bertentangan dengan  UU  No  31  Tahun  1999  jo  UU  No  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal perbuatan korupsi
terdakwa  terkait  tukar  menukar  kawasan  hutan  dapat  berakibat pada  rusaknya  lingkungan  hidup  atau  ekosistem  disekitar  kawasan tersebut  sebagaimana  semangat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Lingkungan  Hidup,  Tidak  muncul  perspektif dari  Jaksa  maupun  Hakim  mengkaitkan  perkara  ini  dengan  upaya penyelamatan  lingkungan  hidup  dan  mencegah  kerugian  ekologis yang memiliki dampak serius bagi orang banyak.
Ketiga , penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa seharusnya bisa lebih maksimal. Tuntutan dan  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  politik selama  2  tahun  terhadap  terdakwa  Rachmat  Yasin  layak  mendapat apresiasi  meski  sesungguhnya  Jaksa  maupun  Hakim  dapat  saja lebih  berat  dari  itu.    Hak  Politik  yang  dicabut  tidak  saja  hak  untuk dipilih  dalam  jabatan  publik  namun  juga  hak  untuk  memilih  serta rentang waktunya perlu juga dibuat lebih maksimal hingga 5 tahun untuk menutup peluang bagi Terdakwa Rachmat Yasin terpilih dalam jabatan  publik  dalam  hal  ini  kepala  daerah.  Pada  sisi  lain  masih muncul ketidakseragaman atau disparitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa justru dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan antara  terdakwa  yang  satu  dengan  terdakwa  yang  lain  meskipun sama-sama sebagai pejabat publik.

## R E K O M E N D A S I
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka  rekomendasi  yang  dapat diberikan  antara  lain  adalah  agar  tujuan  pemidanaan  untuk memberikan nestapa dan pelajaran buat terdakwa tercapai maksimal maka  tuntutan  maupun  vonis  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa juga  harus  maksimal.  Baik  Jaksa  Penuntut  maupun  Hakim  harus tetap menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) sehingga tuntutan dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku juga harus luar biasa, lebih tinggi dan lebih nestapa dari penjatuhan pidana untuk kejahatan biasa.
Pada  proses  penuntutan  dan  penjatuhan  pidana,  jaksa  maupun hakim  juga  sebaiknya  memperhatikan  dampak  korupsi  yang ditimbulkan  dari  perkara  ini.  Dalam  hal  ini  perlu  ada  perluasan perspektif  tidak  saja  perspektif  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang
Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin (Emerson Yuntho)
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun perspektif atau aspek regulasi yang lain dan relevan dengan perkara korupsi yang ditangani.
Tuntutan  dan  Vonis  berupa  pidana  tambahan  pencabutan  hak politik  (memilih  dan  dipilih  sebagai  pejabat  publik)  sebaiknya diterapkan  terhadap  semua  perkara  korupsi  yang  mana  pelakunya merupakan  pejabat  publik  sebagai  bentuk  hukuman  secara  politik. Untuk menghindari disparitas atau penolakan pemberian pencabutan hak  politik  untuk  terdakwa  korupsi  dan  sekaligus  dukungan terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi,  Mahkamah  Agung sebaiknya  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  untuk meminta Hakim ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah  Agung  menjatuhkan  pidana  tambahan  pencabutan  hak politik terhadap terdakwa perkara korupsi.

## R E F E R E N S I
Surat  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  Komisi  Pemberantasan Korupsi atas nama terdakwa Rachmat Yasin (Surat Tuntutan Nomor : Tut - 37/24/11/2014 tertanggal 6 November 2014)
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan Negeri  Kelas  I  A  Khusus  Bandung  Atas  Nama  Terdakwa  Rachmat Yasin (Nomor: 87/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG)
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama terdakwa Yohan Yap (Putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG)
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014.Studi Kerentanan Korupsi Dalam  Perizinan  di  Sektor  Sumber  Daya  Alam.  Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi
____________.  2014.  Jejak  Kasus  Rachmat  Yasin.  Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi  http://acch.kpk.go.id/jejak-kasus/-/ jejak-kasus/viewdetails/279
Indonesia  Corruption  Watch.2012.  Laporan  Eksaminasi  Publik (20  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi).  Jakarta:  Indonesia  Corruption Watch
_____________.2014. PARLEMEN DITEMPATI KORUPTOR. Perkembangan  Hasil  Pemantauan  Indonesia  Corruption  Watch Atas  Perkara  Korupsi  yang  melibatkan  Anggota  Legislatif.  Jakarta: Indonesia Corruption Watch
_____________.2015.  Koruptor  Masih  Dihukum  Ringan,
Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014. Jakarta: Indonesia Corruption Watch _____________.2016.  Vonis  Koruptor  Semakin  Ringan, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2015. Jakarta: Indonesia Corruption Watch _____________.2016.  Evaluasi  Penyelenggaraan  PILKADA SEREKTAK 2015. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
M.  Yasin.2014.  Bahasa  Hukum:  ‘Pencabutan  Hak  Tertentu’.
Jakarta: Hukumonline, Selasa, 07 Januari 2014
Tidak  Terbukti  Korupsi,  DL  Sitorus  Divonis  8  Tahun, Hukumonline, Senin, 31 Juli 2006