## Peran Kolaboratif Konselor di Sekolah Inklusif
Redita Yuliawanti SMA Negeri 6 Yogyakarta Email: redita.yulia@gmail.com
Abstrak: Penguatan Pendidikan Inklusif membutuhkan peran dari semua pihak dalam institusi pendidikan tak terkecuali bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Inklusif  saat  ini  berorientasi  kepada  bimbingan  dan  konseling  perkembangan  dengan  target layanannya menjadi tidak sebatas siswa reguler dalam tatanan kelembagaan, melainkan akan tertuju kepada  semua  siswa  dalam  berbagai  tatanan  kehidupan  dan  budaya  termasuk  dengan  kebutuhan khususnya.  Pendidikan  inklusif  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  konselor  atau  guru Bimbingan  dan  Konseling  (BK),  guru  Mata Pelajaran  (Mapel),  guru  Pendamping  Khusus  (GPK), maupun  Orang  Tua.  Guru  tidak  dapat  melakukan  semuanya  sendiri,  karena  itu  perlu  keterlibatan orang tua agar pelaksanaan kegiatan di sekolah berkesinambungan dengan kegiatan siswa di rumah. Kolaborasi  menjadi  dasar  antara  pihak  sekolah  dan  orang  tua,  serta  ahli  lain  untuk  melakukan pendampingan secara sistematis, terprogram, konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, dibutuhkan peran kolaboratif konselor, pengembangan ketrampilan konselor, dan penyelenggaraan program BK secara profesional untuk mengoptimalisasi perkembangan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Kolaborasi untuk keberhasilan siswa merupakan bagian integral dari reformasi pendidikan di sekolah inklusif Kata kunci: pendidikan inklusif, sekolah inklusif, peran kolaboratif konselor

## The Collaborative Role of Counselors in Inclusive Schools
Abstract: Strengthening Inclusive Education requires the role of various parties in educational institutions  including  guidance  and  counseling.  Guidance  and  counseling  services  at  the  Inclusive Schools currently oriented towards developmental guidance and counseling with targeted services not limited to normal students in institutional settings, but will be directed to all students in various life and cultural settings including their special needs. Inclusive education is a shared responsibility between school Counselor, Teacher, Special Assistant teacher (GPK), and also Parents. Teachers cannot do everything themselves, because parents need to be involved so that the implementation of activities in school continues with the activities of students at home. Collaboration forms the basis between school and parents, as well as other experts, to provide assistance in a systematic, programmed, consistent and ongoing  manner.  Thus,  the  collaborative  role  of  the  counselors  is  needed,  the  development  of  the counselor's  skills,  and  the  professional  implementation  of  the  guidance  and  counseling  program  to optimize the development of students with special needs in inclusive schools. Collaboration for student success is an integral part of educational reform in inclusive schools Keywords : inclusive education, inclusive schools, the collaborative role of counselors
PENDAHULUAN
Salah  satu  arah  kebijakan  pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia serta  pendidikan  dan  pelatihan  keterampilan kerja.  Pemerintah  melalui  Kementerian
Pendidikan
Nasional
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2005 tentang  Guru  dan  Dosen  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pendidik dan  tenaga  kependidikan  diwajibkan  selalu
mengembangkan dirinya melalui pengembangan kompetensi secara
berkelanjutan.  Pengembangan  kompetensi tersebut  dapat  dilakukan  secara  mandiri  atau mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena  itu  pada  tanggal  4  sampai  dengan  24 Maret  2019,  dilakukan  pengiriman  guru  dan tenaga  kependidikan  ke  Okayama  Jepang untuk  mengikuti  pelatihan  mengenai  sistem pendidikan  inklusif.  Pelatihan  ini  bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga  kependidikan  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  tugas  dan  fungsi
dalam  sistem  pendidikan  inklusif.  Tujuan lainnya  juga  untuk  menambah  wawasan bagaimana  penerapan  pendidikan  inklusif  di Negara  Jepang  khususnya  di  Perfecture Okayama,  yang  masyur  sebagai  provinsi ramah orang berkebutuhan khusus.
Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  sedang  gencar mensosialisasikan  pendidikan  inklusif  di setiap  satuan  pendidikan.  Kebijakan  ini tertuang  dalam  Permendiknas  Nomor  70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, yang dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan  yang  mengikutsertakan  anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak  sebayanya  di  sekolah  reguler  yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan  inklusif  menjadi  penting  untuk dikembangkan, sebagai wadah untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan  khusus  secara  integral  dan manusiawi. Adanya pendidikan inklusif akan memperkaya  proses  belajar  siswa  dengan kebutuhan  khusus,  memperkuat  rasa  empati, saling  menghargai  potensi  dan  melatih kepedulian  sosial  yang  tinggi  bagi  siswa reguler.  Semua  siswa  dapat  merasakan kehidupan  dan  pembelajaran  yang  lebih  luas maknanya,  saling  menginsiprasi  satu  dengan lainnya sehingga dapat membuka jalan untuk pengembangan potensi yang dimilikinya.
Kebijakan  pendidikan  inklusif  ini memuat  konsekuensi  bahwa  setiap  sekolah reguler  diharapkan  dapat  menampung  anak- anak  berkebutuhan  khusus  (ABK).  Sekolah yang  demikian  adalah  sekolah  yang menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  atau disebut  Sekolah  Inklusif.  Sekolah  inklusif merupakan  sekolah  reguler  yang  menerima siswa berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem  layanan  pendidikan  yang  disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus melalui  adaptasi  kurikulum,  pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya. Di sekolah tersebut siswa berkebutuhan khusus mendapat pelayanan  pendidikan  dari  guru  pembimbing khusus.
Prinsip mendasar dalam sekolah inklusif bahwa  layanan  pendidikan  disesuaikan dengan  kebutuhan-kebutuhan  khusus  anak secara individual dalam konteks pembersamaan  secara  klasikal  adalah  selama memungkinkan,  semua  anak  dapat  belajar bersama-sama  tanpa  memandang  kesulitan ataupun  perbedaan  yang  mungkin  ada  pada
mereka. Sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat  diterima  menjadi  bagian  dari  kelas tersebut,  dan  saling  membantu  dengan  guru dan  teman  sebayanya  maupun  anggota masyarakat lain sehingga kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Untuk
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut, diperlukan peran guru, konselor maupun guru bimbingan  dan  konseling  agar  terjalin sinergisitas  dalam  pelaksanaan  pendidikan inklusif.
Bimbingan  dan  konseling  merupakan bagian  dalam  sistem  pendidikan  di  sekolah yang memiliki peran penting dalam membantu siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas–tugas perkembangannya secara optimal. Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No.  111  Tahun  2014  tentang Bimbingan  dan  Konseling  pada  Pendidikan Dasar  dan  Pendidikan  Menengah,  dijelaskan bahwa  layanan  bimbingan  dan  konseling memiliki  tujuan  untuk  memahami  dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan  kegiatan  penyelesaian  studi, perkembangan  karier  dan  kehidupannya dimasa  yang  akan  datang,  mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri  dengan  lingkungannya,  mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Dengan pemahaman tersebut maka layanan bimbingan dan  konseling  dapat  dilakukan  dalam  setting sekolah inklusif.
Bimbingan  dan  konseling  di  sekolah Inklusif  berorientasi  kepada  bimbingan  dan konseling  perkembangan.  Konsep  bimbingan dan  konseling  perkembangan  mengandung implikasi  bahwa  target  layanannya  menjadi tidak  sebatas  siswa  normal  dalam  tatanan kelembagaan, melainkan akan tertuju kepada semua  siswa  dalam  berbagai  tatanan kehidupan  dan  budaya  termasuk  dengan kebutuhan  khususnya.  Layanan  bimbingan dan konseling menjadikan siswa berkebutuhan khusus  sebagai  subjek  didik  yang  memiliki pribadi lebih unik, baik antar pribadi maupun antar ketunaannya (Purwanta, 2012).
Karakteristik anak dengan ketunaan yang berbeda,  membutuhkan  layanan  bimbingan dan  konseling  yang  secara  khusus  didesain untuk  mengoptimalisasi  perkembangannya. Pendidikan  inklusif  menjadi  tanggung  jawab bersama antara konselor atau guru Bimbingan dan  Konseling  (BK),  guru  Mata  Pelajaran
(Mapel),  guru  Pendamping  Khusus  (GPK), maupun  orang  tua.  Guru  tidak  dapat melakukan semuanya sendiri untuk membantu perkembangan anak yang optimal, karena itu perlu keterlibatan orang tua agar pelaksanaan kegiatan di sekolah berkesinambungan dengan kegiatan  anak  di  rumah.  Kolaborasi  menjadi dasar antara pihak sekolah dan orang tua untuk melakukan  pendampingan  secara  sistematis dan terprogram, konsisten dan berkesinambungan  (Bredekamp,  1997)  oleh karenanya,  butuh  peran  konselor  secara kolaboratif dan profesional serta pengembangan  ketrampilan  konselor  yang didapatkan  dari  program  pelatihan  di  luar negeri.

## TINJAUAN PUSTAKA Pendidikan Inklusif
Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik  yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki potensi  kecerdasan dan / atau bakat istimewa, Pasal  1  bahwa  :  Pendidikan  inklusif  adalah sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang memberikan  kesempatan  kepada  semua peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau pembelajaran  dalam  lingkungan  pendidikan secara  bersama-sama  dengan  peserta  didik pada  umumnya.  Inklusi  merupakan  suatu sistem  yang  menempatkan  semua  pemangku kepentingan  di  bidang  pendidikan,  termasuk kepala  sekolah,  guru,  pengurus  yayasan, tenaga  kependidikan,  siswa,  orang  tua, masyarakat  dan  pembina  pendidikan,  secara bersama-sama  mengembangkan  lingkungan pendidikan  yang  kondusif  bagi  semua  anak termasuk  anak  berkebutuhan  khusus  untuk dapat  mengembangkan  potensinya  secara optimal.

## Peran Kolaboratif Konselor
Kolaborasi  adalah  proses  di  mana  dua individu  atau  kelompok  bekerja  bersama untuk  tujuan  bersama,  bermanfaat  satu  sama lain  dengan  mengupayakan  hasil  yang diinginkan.  Clark  dan  Bremen  (2009) mendefinisikan  kolaborasi  sebagai  bagunan sistem  interdependen  untuk  mencapai  tujuan bersama  yang  tidak  dapat  dicapai  jika dikerjakan sendiri. American School Counselor  Association  (ASCA, 2005)
menggarisbawahi  peran  kolaborasif  dalam Model  Nasional,  yang  mengatakan  bahwa
“school  counsellor  build  effective  team  by encouraging genuine collaboration among all schools staff to work toward the common goal of  equity,  access,  and  academic  success  of every  student” yang  bermakna  bahwa konselor  atau  guru  bimbingan  konseling  di sekolah membangun tim yang efektif dengan mendorong kolaborasi yang asli antara semua staf  sekolah  untuk  bekerja  meraih  tujuan bersama dari ekuaitas, akses, dan keberhasilan akademik  setiap  siswa”.  Allen  (1994) menjelaskan  syarat  mendasar  untuk  usaha kolaboratif meliputi adanya kepercayaan, rasa hormat,  keterbukaan,  proses  mendengarkan aktif, komunikasi yang jelas, dan kemampuan pengambilan resiko. Syarat tersebut
merupakan  bentuk  kompetensi  yang  sesuai dengan standar kompetensi yang dimiliki oleh tiap konselor atau guru BK.
Standar  Kualifikasi  dan  Kompetensi Konselor tertuang dalam peraturan Mendiknas RI  nomor  27  tahun  2008  tentang  Standar Kualifikasi  dan  Kompetensi  Konselor  yang menyatakan  bahwa  seorang  konselor  harus memiliki  kompetensi,  yakni  kompetensi akademik  dan  profesional.  Kompetensi akademik  mempunyai  pengertian  bahwa konselor  atau  guru  BK  jika  di  sekolah  telah menamatkan  pendidikannya  minimal  S1 bidang  bimbingan  konseling  sebagai  syarat kualifikasi  konselor.  Sedangkan  kompetensi professional  mempunyai  arti  bahwa  dalam menjalankan tugas keprofesionalannya seorang guru BK menguasai konsep keilmuan yang penerapan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan  secara  kedinasan maupun profesi. Purwanta (2005)
mengungkapkan  sembilan  aspek  kinerja profesional  konselor,  yaitu:  (1)  hubungan antar  pribadi;  (2)  etos  kerja  dan  komitmen profesional;  (3)  etika  dan  moral  dalam berperilaku;  (4)  dorongan  dan  upaya pengembangan diri; (5) kemampuan pemecahan masalah dan penyesuaian diri; (6) upaya  pemberian  bantuan  kepada  siswa;  (7) manajemen  bimbingan  dan  konseling  di sekolah; (8) instrumentasi bimbingan; dan (9) penyelenggaraan layanan bimbingan.  Dengan demikian  konselor  atau  guru  bimbingan  dan konseling  setidaknya  memiliki  kompetensi akademik, profesionl, social, dan kepribadian. Memulai dan mempertahankan upaya kolaboratif  adalah  peran  yang  tepat  dari konselor sekolah dalam reformasi pendidikan inklusif.

## PEMBAHASAN
Dalam  Peta  Jalan  Program  Pendidikan Inklusif  Tahun  2017-2021  sebagai  bentuk implementasi  dari  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas, penyelenggaraan pendidikan
inklusif dilaksanakan dalam 3 tahap: Tahap Sosialisasi (2017-2018)  dengan  target  penyamaan persepsi dan sosialisasi, Tahap Rintisan (2019) dengan  target  perubahan  sikap  satuan pendidikan dan masyarakat, Tahap Penguatan (2020)  dengan  target  perluasan  dan peningkatan  mutu  layanan,  dan  Tahap Implementasi (2021) dengan target implementasi  di  tingkat  kabupaten/  kota  dan nasional.  Realitanya,  saat  ini  baru  terdapat 29.317  sekolah  penyelenggara  inklusif  di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA dan  SMK  (Dapodik,  per  31  Januari  2019). Artinya baru sekitar 11% dari jumlah sekolah di  Indonesia  yang  sudah  menyelenggarakan pendidikan  inklusif,  sementara  dalam  peta jalan,  ditargetkan  bahwa  pada  tahun  2021 semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Terbatasnya sekolah dan SDM yang memahami  pendidikan  inklusif,  menjadi sebuah  kondisi  yang  dijadikan  landasan  bagi Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan untung  mengirim  sejumlah  guru  untuk mengembangkan  potensi  dan  memperluas wawasan  mengenai  pendidikan  inklusif  di Okayama  Jepang.  Selama  program  pelatihan berlangsung, KIBI University yang berada di Takahashi, Okayama, menjadi pihak kolaborator yang memfasilitasi pelatihan dan mendampingi guru maupun tenaga kependidikan dalam studi lapangan di Jepang. Jepang  merupakan  negara  yang  ramah dengan orang berkebutuhan khsusus, dibuktikan dengan hampir semua fasilitas dan sarana  umum  telah  disesuaikan  dengan kebutuhan  khusus  masyarakatnya.  Secara umum  konsep  pendidikan  inklusif  di  Jepang adalah bahwa siswa berkebutuhan khusus dan siswa  reguler  layak  memperoleh  pendidikan yang  sama  ( equality ).  Sistem  persekolahan yang  ada  di  Jepang,  dibagi  kedalam  wajib belajar  9  tahun,  dengan  jenis  Taman  Kanak- Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan Perguruan  tinggi  yang  merupakan  sistem lanjutan. Selain itu terdapat pula Sekolah Luar Biasa  (SLB)  untuk  siswa  dengan  kebutuhan khusus  berat.  SLB  tersebut  meliputi  sekolah untuk  anak  dengan  gangguan  penglihatan,
pendengaran,  intelektual,  gangguan  emosi, gangguan fisik berat, dan gangguan kesehatan. Jumlah SLB di Okayama  sebesar 16 sekolah dengan total siswa 2.354, sedangkan di seluruh Jepang  sebanyak  1.135  sekolah,  dengan jumlah  siswa  141.944.  Sebanyak  60-70% siswa  di  Jepang  mengalami  gangguan perkembangan diantaranya gangguan intelektual,  fisik,  maupun  perilaku.  Siswa- siswa  yang  mengalami  gangguan  tersebut bersekolah  di  sekolah  regular  (SD,  SMP, SMA), di SLB dan di Sekolah Inklusif.
Strategi penanganan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif di Okayama dapat dikategorikan dalam dua macam, yakni Kelas Khusus  dan  Kelas  Bimbingan  Khusus  untuk SD, SMP,  dan SMA.  Di  kelas khusus,  siswa tersebut tetap diajarkan bersosialisasi dengan orang  lain  dengan  metode  pertukaran  dan penggabungan  kelas  untuk  mata  pelajaran IPA,  musik,  olahraga  dan  kegiatan  khusus. Penggabungan dan pertukaran kelas didasarkan pada kriteria menurut pengamatan dari  guru kelas di sekolah. Selain pertukaran dan  penggabungan  ada  strategi  lain  yakni adanya  guru  khusus  yang  mendampingi, pengajaran  terfokus  siswa,  dan  pengajaran privat oleh guru selain guru khusus. Di tahun 1993 sd 2016 terdapat kenaikan jumlah siswa yang belajar di kelas khusus yakni sebesar 7.3 %.  Sedangkan  di  SMP  kenaikannya  sebesar 35.1%
Strategi  lain  yakni  adanya  kelas ketrampilan khusus yang diberikan untuk anak dengan gangguan ringan yang belajar dikelas reguler.  Teknik  di  kelas  ketrampilan  khusus lebih diarahkan pada bimbingan privat seperti bimbingan  bahasa  dan  berhitung,  dengan jadwal  yang  sudah  ditentukan.  Kelas ketrampilan  khusus  tidak  hanya  diikuti  oleh siswa  berkebutuhan  khusus  di  sekolah  yang bersangkutan,  namun  siswa  dari  sekolah  lain juga diizinkan mengikuti kelas sesuai jadwal yang disepakati.

## Pengembangan  Teknik  Pembelajaran  dan Layanan Psikologis di Sekolah Inklusif
Proses  pembelajaran  di  sekolah  inklusif telah dimodisfikasi sehingga tunjuannya adalah menyediakan  materi  faktual  sesuai  kebutuhan siswa. Pemberian tugas bagi siswa berkebutuhan khusus  dilakukan  dengan teknik  small  step . Teknik  ini  dilakukan  dengan  menulis  materi pembelajaran di papan tulis menggunakan kapur berwarna,  kartu  penolong,  dan  dengan
memanfaatkan foto sebagai visualisasi kata. Hal mendasar  dalam  teknik  ini  adalah  pemberian materi  yang  disesuaikan  dengan  tingkat pemahaman  dan  penguasaan  tugas  siswa berkebutuhan  khusus,  materi  disajikan  sedikit demi  sedikit  dan  dilakukan  analisis  tugas, sehingga  pemberian  materi  diibaratkan  seperti menaiki  anak  tangga  secara  perlahan  namun tetap sampai pada tujuan.
Teknik  lainnya  adalah taking  in  taking out .  Teknik taking  in  and  out diperlukan untuk  menyesuaikan  pembelajaran  sesuai kebutuhan anak. Hal ini untuk menghindarkan siswa  dari  gejala  depresi  dan  perasan  tidak berharga  di  kelas  serta  untuk  menanamkan kemandirian dan dan percaya diri bagi siswa berkebutuhan  khusus  agar  dirinya  merasa mampu.  Teknik  ini  dikembangkan  untuk mengetahui  kompetensi  dasar  siswa,  bagian mana dari mata pelajaran yang sudah ataupun belum dikuasai. Caranya dengan membiarkan siswa berkebutuhan khusus bergabung dengan siswa reguler di ruang kelas, dan mengambil siswa  tersebut  pada  jam-jam  tertentu  untuk menerima materi khusus di ruang khusus.
Pemberian layanan psikologis bagi siswa berkebutuhan  khusus  dilakukan  secara kolaboratif oleh psikolog sekolah, wali kelas, dan konselor atau guru bimbingan konseling. Kolaborasi  dilakukan  dengan  konselor,  wali kelas,  maupun  guru  dengan system  team teaching ,  untuk  pengajaran  dan  penilaian. Konselor  berkolaborasi  dengan  melakukan diskusi  dan  konsultasi  pada  siswa  dan  orang tua,  diskusi  dengan  stake  holder  sekolah, rapat/  konferensi  kasus  internal  dengan sekolah,  rekonsiliasi  dan  pelatihan  siswa berkebutuhan  khusus,  identifikasi  dan asesmen  bagi  siswa  tersebut.  Setiap  sekolah memiliki  catatan  jurnal  yang  dimiliki  siswa berkebutuhan khusus mulai dari jenjang dasar sampai tingkat dimana siswa tersebut berada. Jurnal tersebut merupakan rekam jejak siswa yang  berupa  dokumen  medis,  hasil  asesmen ahli, penanganan, terapi yang pernah dijalani, serta  tingkat  penguasaan  materi  yang  telah dimiliki.  Jurnal  tersebut  diisikan  oleh  dinas pendidikan  setempat  dan  dapat  diakses  oleh konselor  atau  guru  BK  maupun  pihak  yang terkait sebagai landasan penanganan siswa.

## Dukungan  Sistem  dalam  Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jepang
Dukungan  dari  pemerintah,  khususnya Prefecture  Okayama  dimulai  sejak  kelahiran
bayi dengan melakukan medical chekup pasca kelahiran  untuk  mengetahui  kelainan  anak. Dinas  terkait  diantaranya  Dinas  Kesehatan, Dinas  Kesejahteraan  Masyarakat,  dan  Dinas
Pendidikan memiliki program untuk menyelenggarakan diagnosa-kelas bimbingan anak dan parent program -pemberian dukungan terhadap orang tua anak berkebutuhan  khusus  dan  rehabilitasi- pendidikan  bagi  anak.  Dinas  Pendidikan memiliki  program SCRUM  Strategy untuk pemberdayaan  ABK.    Empat  point SCRUM Strategy meliputi:
a) Strategi  yang  mendukung  dan  bekerja sama  antar  penyandang  disabilitas dengan  pihak-pihak  terkait  (meliputi orang tua, wali murid dan guru)
b) Pertemuan  dan  pertukaran  informasi, melalui scrum meeting
c) Konsultasi individu
d) Konsultasi sekolah PAUD atau TK serta dukungan  yang  berkesinambungan  dan tidak terputus
Di  salah  satu  kota,  yakni  Kota  Soja terdapat  proyek pemberdayaan  1000  orang berkebutuhan  khusus  untuk  bekerja . Proyek  ini  terselenggara  berkat  kolaborasi berbagai  pihak  dan  pemerintah  untuk memfasilitasi masyarakat yang  belum menemukan pekerjaan dikarenakan kebutuhan khusus yang dimiliki. Selain itu juga dibentuk SMILE  Project di  sekolah-sekolah  yang dilakukan  pada  siswa  kelas  2  SD  dengan melibatkan  4  sekolah,  fokus  gangguannnya adalah  kesulitan  konsentrasi.  Aktivitas pembelajaran  selalu  dimulai  dan  dilakukan dengan  senyuman,  semua  pembelajaran dilakukan  dengan  pujian  dan  senyuman  ada anak.  Hal  ini  sebagai  bentuk  apresiasi  dan motivasi  bagi  siswa  berkebutuhan  khusus sehingga nyaman dalam bersekolah.

## Kunci  Penanganan  Pendidikan  Inklusif  di Jepang
Merujuk  pada  apa  yang  telah  dipahami dari  sistem  pendidikan  inklusif  di  jepang, teknik  pembelajaran,  implementasi  layanan psikologis bagi siswa, serta dukungan sistem penyelenggaan  bahwa  penerapan  pendidikan inklusif  dimulai  sejak  dini  dan  dilaksanakan oleh semua lini, diantaranya orangtua, tenaga medis,  pemerintah  (dinas  kesehatan,  dinas pendidikan,  dinas  tenaga  kerja),  sekolah  dan guru.  Proses  kolaboratif  tersebut  merupakan dasar dari suksesnya pendidikan inklusif untuk
siswa  berkebutuhan  khusus.  Kerjasama tersebut  dilakukan  dengan  komunikasi  serta berbagi  pemikiran,  gagasan  dan  atau  tenaga secara  berkesinambungan  antar  jenjang sekolah.
Pengembangan Peran Kolaboratif

## Konselor
Dengan  melihat  pentinganya  unsur kolaboratif pada penyelenggaraan pendidikan inklusif  di  Jepang,  maka  pergeseran paradigma diperlukan dalam peran dan fungsi konselor  di  sekolah  inklusif  di  Indonesia.
Dalam naskah Panduan Operasional Pelaksanaan  Bimbingan  dan  Konseling, layanan kolaborasi dimaknai sebagai kegiatan kerjasama  interaktif  antara  guru  BK  atau konselor  dengan  pihak  lain  (guru  mata pelajaran,  orang  tua,  ahli  lain  dan  lembaga), yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan  dan  melaksanakan  program layanan  bimbingan  dan  konseling.  Namun demikian  dengan  bercermin  pada  apa  yang telah  dilaksanakan  negara  Jepang  pada penerapan  pendidikan  inklusif,  maka  peran kolaboratif akan dimaknai sebagai kerja sama guru BK atau konselor dengan pendidik lain, orang  tua  dan  komunitas  untuk  mendukung keberhasilan  siswa  dan  mengadvokasi kesetaraan  dan  akses  untuk  semua  siswa melalui kolaborasi. Untuk menunjukkan peran tersebut,  konselor  dan  guru  BK  hendaknya menyatu  dengan  komunitas  warga  sekolah. Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan  untuk  memenuhi  kebutuhan pendidikan dan belajar bagi semua siswa, yang difokuskan  secara  spesifik  kepada  mereka yang  rawan  dan  rapuh,  terpinggirkan  dan terabaikan
(termasuk
siswa-siswa berkebutuhan khusus). Konselor dan guru BK yang  memahami  cara  kerja  menjalin  relasi dapat  memfasilitasi  pendidikan  tersebut melalui  program  pencegahan  dan  intervensi untuk semua siswa. Mengembangkan budaya kolaborasi di sekolah inklusif akan menyatukan  para  siswa,  guru,  orang  tua  dan masyarakat dalam satu visi dan misi bersama untuk  mempersiapkan  setiap  siswa  baik reguler  maupun  berkebutuhan  khusus  agar berhasil  di  sekolah  dan  untuk  memperoleh keterampilan esensial dalam pembelajaran dan pergaulan sosial.
Terdapat  beberapa  tantangan  dalam upaya mengembangkan dan mempertahankan
usaha  kolaboratif  tersebut.  Kolaborasi  yang efektif  dibangun  atas  landasan  karakteristik pribadi yang kuat dari para kolaborator, sistem kolaborasi  yang  jelas,  serta  dukungan administrative  yang  lengkap.  Secara  khusus, syarat  pribadi  konselor  atau  guru  BK  dalam membina hubungan kolaboratif adalah mampu bekerja secara baik dalam interaksi kelompok, memiliki  keterampilan  pengambilan  resiko, memiliki  potensi  untuk  menyelesaikan konflik, memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi perubahan di lingkngan sekolah.  Tujuannya  adalah  bahwa  konselor atau  guru  BK  dapat  membawa  pengaruh positif  bagi  siswa  berkebutuhan  khusus sekaligus  menjadi  fasilitator  siswa  untuk beradaptasi di lingkungan sekolah.
Mengadopsi dari sistem penanganan yang ada  di  Jepang  yakni Scrum  Strategy ,  Sistem kolaboratif di sekolah inklusif dapat dibangun atas  dasar  sikap  saling  menghargai  antar kolaborator,  yang  dalam  hal  ini  dapat dilakukan  oleh  konselor  atau  guru  BK,  guru mata  pelajaran,  wali  kelas,  orang  tua  siswa, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam usaha  kolaboratif  tersebut.  Landasan  saling menghargai  ini  akan  menciptakan  iklim kesepahaman  dalam  penanganan  siswa  antar kolaborator, sehingga menghasilkan penanganan  yang  empatik  dan  tepat  sasaran. Teknik taking in taking out dapat diterapkan bekerjasama  dengan  guru  Mapel  maupun GPK, dengan memberikan kesempatan siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas regular, kemudian  pada  kesempatan  lain  menarik siswa  ke  ruang  BK/  ruang  sumber  untuk mendalami  mata  pelajaran  atau  kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Hasil penanganan  dicatat  dan  didokumentasikan sebagai  bahan  evaluasi  bagi  penanganan selanjutnya.
Dengan demikian dukungan administratif dari berbagai pihak menjadi penting dan dapat dituliskan dalam sebuah jurnal, dimana siswa, orang  tua,  guru,  sekolah,  dan  Dinas Pendidikan memiliki sumber data yang akurat berkaitan  dengan  potensi,  kemampuan,  dan tantangan  kedepan  yang  dimiliki  oleh  siswa berkebutuhan khusus. Sumber data inilah yang menjadi kunci penting dalam upaya kolaborasi konselor  atau  guru  BK  dalam  menjalankan peran dan fungsinya. Selain itu konselor atau guru BK dapat menginisiasi upaya kolaboratif dengan pihak luar, dengan menghadirkan ahli seperti  konsultan,  psikolog,  maupun  petugas
medis  yang  dipertemukan  dengan  orang  tua siswa berkebutuhan khusus dengan tatap muka terjadwal, dimasukkan dalam program parents meeting .  Langkah  ini  ditempuh  sebagai  cara untuk  mengkomunikasikan  perkembangan siswa  di  sekolah  sekaligus  mendiskusikan penanganan  lanjutan  bersama  ahli  dan  orang tua agar siswa berkembang secara optimal.
Ada beragam  manfaat  yang  diperoleh dengan  peran  kolaboratif  konselor  secara komprehensif ini. Diantaranya adalah meningkatkan keterlibatan peran dari berbagai pihak  dan  memudahkan  visibilitas  program kerja  BK  di  sekolah  inklusif,  meminimalisir duplikasi  layanan  kepada  siswa,  tersedia beragam  pendekatan  yang  dapat  dipilih sebagai pemecahan masalah siswa berkebutuhan khusus disekolah yang diperoleh dari kerjasama dengan berbagai ahli.

## SIMPULAN
Kunci  utama  penerapan  pendidikan inklusif  di  Jepang  adalah  penanganan  siswa baik  siswa  berkebutuhan  khusus  maupun siswa reguler dengan upaya kolaboratif sejak siswa-siswa tersebut lahir. Upaya ini didukung langsung  oleh  siswa  sebagai  subjek  layanan, orang tua, konselor, guru, sekolah, dan Dinas- dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,  maupun  Dinas  Ketenagakerjaan. Implikasinya  bagi  penyelenggaraan  layanan bimbingan  konseling  di  Sekolah  Inklusif  di Indonesia,  adalah  bahwa  konselor-guru Bimbingan  Konseling  perlu  mengupayakan layanan kolaboratif dengan menjalin kerjasama  dan  bantuan  berbagai  pihak  demi tercapainya penanganan siswa baik berkebutuhan  khusus  maupun  reguler  secara massif  dan  komprehensif.  Peran  kolaboratif yang  efektif  ini  dibangun  atas  landasan karakteristik  pribadi  yang  kuat  dari  para kolaborator, sistem kolaborasi yang jelas, serta dukungan administratif yang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen,  Jackie  M.  (1994).  School  Counselors Collaborating  For  Student  Success.  The ASCA Counselor, hal 31.
American  School  Counselor  Association (2012).  The  ASCA  National  Model:  A Framework  for  School  Counseling Programs,Third Edition. Alexandria, VA:
Author
Bredekamp,  S.  (1997).  Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs. Washington: NAEYC
Clark,  M.,  &  Bremen,  J.  (2009).  School Counselor  inclusion:  A  collaborative model  to  provide  academic  and  social emotional  support  in  the  classroom setting.  Journal  of  counselling  & development 87 (1), hal 6-11
Purwanta,  E.  (2005).  Kompetensi  Konselor Dalam  Menghadapi  Pendidikan  Inklusi. Makalah.  Disampaikan  pada  Konvensi Nasional  XIV  dan  Kongres  X  Asosiasi Bimbingan  Konseling  Indonesia  di Semarang Tanggal 13 – 16 April 2005
Purwanta,  E.  (2012).  Upaya  Meningkatkan Eksplorasi  Karier  Anak  Berkebutuhan Khusus. Jurnal Bimbingan dan Konseling Psikopedagodia, Vol 1, 2 (1-14 )