## INDUSTRI SEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## BASIR
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Acin_105834@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Based  on  the  opinion  of  the  scholars  and  the  Anti-monopoly  Law  we  have  that  the pricing  and  distribution  of  the  cement  dispersal  area  in  Indonesia  has  included  the monopoly,  although  cement  is  not  the  basic  needs  of  the  community,  but  cement  is the  main  ingredient  in  building  the  infrastructure  by  the  community.  And  the  cleric also  stated  that  the  monopoly  is  not  only  on  the  essential  ingredients  but  also  the goods  that  are  needed  by  the  society,  and  the  great  scholar  Ibn  Qudamah  also explained that the pricing has also been included into the monopoly. If we look from the cement industry today has met the elements presented by these scholars, pricing, cement into the needs of society, and there is only one product in each region.

## Keyword: Industry, cement, Islamic Law

## ABSTRAK
Berdasarkan pendapat para ulama dan Undang-undang anti monopoli yang kita miliki bahwa  penetapan  harga  dan  pembagian  wilayah  penyebaran  semen  di  Indonesia sudah  termasuk  monopoli,  walaupun  semen  bukan  kebutuhan  pokok  masyarakat, namun  semen  merupakan  bahan  pokok  dalam  membangun  inprastruktur  oleh masyarakat. Dan ulama juga menyatakan bahwa monopoli itu tidak saja pada bahan pokok  namun  bisa  barang-barang  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  dan ulama  besar  Ibn  Qudamah  juga  menjelaskan  dengan  penetapan  harga  juga  sudah termasuk  kedalam  monopoli.  Kalau  kita  melihat  dari  industry  semen  saat  ini  telah memenuhi  unsure-unsur  yang  disampaikan  oleh  para  ulama-ulama  ini,  penetapan harga,  semen  menjadi  kebutuhan  masyarakat,  serta  hanya  ada  satu  produk  saja  di setiap wilayah.

## Kata Kunci: Industri, semen, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Semen  merupakan  komoditi  strategis  yang  memanfaatkan  potensi  sumberdaya alam  bahan  galian  non  logam  barupa  batu  kapur,  tanah  liat,  pasir  besi,  dan  gipsum (diimpor)  melalui  proses  pembakaran  temperatur  tinggi.  Hal  ini  dipertegas  dalam Peraturan Presidan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2008  tentang  Kebijakan Industri  Nasional  dengan  mengatakan  semen  merupakan  industri  manufaktur  yang termasuk industri material dasar. 1
Industri  semen  nasional  sangat  strategis.  Wilayah  Indonesia  yang  sangat  luas memerlukan  industri  semen  karena  menjadi  industri  pendukung  dari  pembangunan infrastruktur  jalan,  pelabuhan,  bangunan,  irigasi  dan  perumahan. Dengan kebutuhan itu dan jumlah penduduk yang besar, maka permintaan terhadap semen sangat besar. Dengan  demikian,  industri  semen  di  Indonesia  merupakan  industri  yang  cukup menjanjikan.  Pemodal  dalam  negeri  dan  luar  negeri  cukup  banyak  yang  berminat karena  alasan  pasar  yang  besar  dan  menjanjikan.  Karena  perannya  yang  sangat strategis sudah sejak lama pemerintah Indonesia mengembangkan industri semen ini.
Berkaitan  dengan  hal  itu  pemerintah  membagi  pengembangan  industri  ini kepada dua tahap, yaitu:
1. Jangka menengah, yang meliputi:
a.  Mengamankan pasokan dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional,
b.  Meningkatkan efisiensi dan konservasi energi,
c.  Memperkuat kemitraan antara industri semen dengan industri hilir.
2. Jangka panjang, yang meliputi:
a.  Mengembangkan  industri  semen  nasional  khususnya  Kawasan  Timur Indonesia,
b.  Mengembangkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  dalam  rekayasa, pabrikasi dan konstruksi pabrik semen,
1 Peraturan  Presidan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2008  tentang  Kebijakan  Industri Nasional.
c.  mengamankan pasokan batubara melalui pemanfaatan potensi yang ada untuk industri semen nasional,
d.  Meningkatkan kemampuan rekayasa dan pabrikasi pabrik-pabrik semen generasi baru yang lebih efisien dan hemat energi. 2
Sementara  itu,  Indonesia  memiliki  sembilan  pabrik  semen  yang  tiga  di antaranya tergabung dalam Semen Gresik Group yaitu PT Semen Padang, PT Semen Gresik  Tbk, dan PT Semen Tonasa  yang kapasitas terpasang totalnya 16,92 juta ton per  tahun.  PT  Holcim  Indonesia,  Tbk  sebagai  pemain  lama,  memiliki  kapasitas terpasang  8,7  juta  ton,  PT  Indocement  Tunggal  Prakarsa  (kapasitas  terpasang  15,65 juta  ton),  Tbk,  PT  Semen  Baturaja  (kapasitas  terpasang  1,25  juta  ton),  PT  Semen Andalas  (kapasitas  terpasang  1,4  juta  ton),  PT  Semen  Kupang  (kapasitas  terpasang 570  ribu  ton),  dan  PT  Semen  Bosowa  Maros  (kapasitas  terpasang  1,8  juta  ton). Kelompok  ini  mencakup  usaha  pembuatan  macam-macam  semen,  seperti portland, natural dan jenis semen lainnya. 3
Pendatang baru  akan  membangun pabrik semen  dengan total  kapasitas 13 juta ton  dan  bernilai  investasi  sekitar  US$  1,85  miliar  (Rp  18  triliun). Investor  ini  terdiri  atas  China  Triumph,  Anhui  Cement,  dan  State  Development  and Investment Cooperation (SDIC) asal Tiongkok, Siam Cement dari Thailand, PT Jhui Shin  Indonesia  dari  Taiwan  atau  Semen  Karawang,  serta  Wilmar  (Semen  Merah Putih). 4
Disamping itu, menurut kajian Monopoly Watch , apabila perjanjian tertutup ini dibiarkan,  akan  mengakibatkan  persaingan  antara  perusahaan  multinasional  dengan perusahaan  lokal  menjadi  tidak  kompetitif.  Perjanjian  tersebut  juga  ditengarai
2 Peraturan  Presidan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2008  tentang  Kebijakan  Industri Nasional.
3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.
4 http://www.kemenperin.go.id,  Hingga  2017,  Investasi  Semen  Rp  65,03  Triliun,  Akses  28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.
mengarah  pada  penetapan  harga  ( price  fixing )  serta  transfer  keuntungan  ( transfer pricing ). 5
Sebagaimana  hukum  islam  tidak  menginginkan  pelaku  usaha  mengambil keuntungan dari konsumen tanpa alasan yang dapat diterima, hukum islam pasti juga tidak  menginginkan  konsumen  menyalahkan  pelaku  usaha  atas  kenaikkan    harga produk di pasar tanpa alasan yang jelas. Secara eksplisit, Islam mendorong keadilan. Ini disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 8 berikut:
                                                                                               
                                                                                                  
          
Artinya;  “Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  berlaku  adillah,  Karena  adil  itu  lebih  dekat kepada  takwa.  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Muhammad  Baqer  as-Sadr  yang  menyatakan  larangan  Hukum  Islam  terhadap monopoli memerlukan intervensi negara, maka pengadilan (sebagai bentuk intervensi negara) juga wajib menjunjung keadilan. 6
Untuk  menghindari  sisi  negatif  dari  “persaingan”  jelas  akan  memberikan manfaat  yang  tidak  sedikit  bagi  kehidupan  masyarakat.  Untuk  menghindari  sisi
5 http://hukumonline.com, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.
6 Chibli Mallat and Muhammad Baqer as-Sadr, The Renewal of Islamic Law : Najaf and the Shi'i International , Cambridge University Press, Cambridge, 2003, h. 114-115.
negatif  persaingan  tersebut  perlu  aturan  (hukum)  yang    jelas,  sehingga  persaingan dapat  berjalan  dengan  baik  dan  pada  gilirannya  akan  tercipta  suatu  keadaan  dimana pelaku  usaha  swasta  dapat  bersaing  dengan  para  pelaku  usaha  multi  nasional  dalam memproduksi semen. 7
Berdasarkan  pendahuluan  diatas  maka  permasalahan  yang  akan  diuraikan adalah: Bagaimana industri semen Indonesia dalam perspektif Hukum Islam ?

## Monopoli
Pasar  monopoli  di  dalamIslam  pada  dasarnya  adalah  merupakan  kegiatan  jual beli. Jual beli dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sehingga antara penjual dan pembeli  sama-sama  rela  dan  ikhlas  menerima  barang  yang  diperjualbelikan, sedangkan barang tersebut memiliki nilai danbisa bermanfaat bagi pembeli. Hal yang demikian  ini  diatur  sebagaimana  dalam  rukun  dan  syarat  jual  beli,  serta  yang  juga termasuk di dalamnya yaitu macam-macamjual beli.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  monopoli  merupakan  salah satu  dari  enam  kegiatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Di  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  pengertian  monopoli  dibedakan  dari  praktik monopoli. Praktik monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau  lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan  atau  jasa tertentu,  sehingga  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  merugikan kepentingan  umum. 8 Sementara  itu  monopoli  diartikan  sebagai  penguasaan  atas produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 9
Monopoli  di  dalam  Black  Law  Dictionary  diartikan  sebagai control  or advantage obtained by one supplier or producer over the commercial market within a given region . 10
7 http://hukumonline.com, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.
8 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
9 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
10 Bryan  A.  Garner,  et.  al.  eds. , Black’s Law Dictionary, 8 th Edition,  West  Publishing  Co,  St. Paul, Minnesota, USA, 2004,  h. 1023.
Sebagai  penentu  harga ( price-maker ), seorang monopolis  dapat  menaikan atau mengurangi  harga  dengan  cara  menentukan  jumlah  barang  yang  akan  diproduksi. Semakin  sedikit  barang  yang  diproduksi,  semakin  mahal  harga  barang  tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam  penetapan  harga.  Apabila  penetapan  harga  terlalu  mahal,  maka  orang  akan menunda  pembelian  atau  berusaha  mencari  atau  membuat  barang  subtitusi (pengganti)  produk  tersebut. 11 Menurut  Yusuf  Qardhawi,  monopoli  adalah: “Menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya.” 12
Ulama madzab Maliki mendifinisikan ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Sedangkan menurut  Imam  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaukani  (ahli  hadist  dan  ushul  fiqh) mendifinisikan  ihtikar  sebagai  penimbunan  barang  dagangan  dari  tempat peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langkah di pasaran. 13 Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli dijelaskan, monopoli  yaitu pengusaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 14
Al-Robi  membagi  monopoli  tiga  elemen  utama:  (1)  sifat  monopoli  dapat diindikasikan  dari  tujuan  dan  akibat  dari  perilaku      tersebut;    (2)  barang  tersebut dibutuhkan  masyarakat,  sehingga  ketiadaan  pilihan,  baik  kualitas  maupun  harga, mengakibatkan  kerugian  kepada  masyarakat  itu;  dan    (3)  tujuan  monopoli  adalah untuk  membeli  barang  dari  pasar  dan  menahannya  sehingga  menciptakan kelangkaan. 15
11 Ibid. 12 Yusuf  Qardhawi, Darulqiyam  wal  Akhlaq  fil  Iqtishodil  Islami ,  Kairo:  Maktabah  Wahbah, 1995, h. 293
13 Abdul Sami’ al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 93- 94
14 C.S.T.  Kansil  dan  Christine.  S.T  Kansil, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang Indonesia , Cet. Ke III, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 188
15 Arvie  Johan, Larangan  Monopoly  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Perhatian  Yang  Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi , (Artikel), h. 5-6
Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan  kehadiran  perusahaan  baru  yang  memiliki  modal  kecil.  Perusahaan  baru tersebut  tidak  akan  mampu  bersaing  dengan  perusahaan  monopolis  yang  memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya.
Hal-hal dapat menimbulkan monopoli antara lain: 16
1. Monopoli  negara  yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya:  PLN, PAM, Telkom.
2. Di kalangan usaha swasta:
a. Karena kekuatan modal, misalnya: pabrik baja, pabrik mobil.
b. Karena  kerja  sama  dengan  beberapa  perusahaan  dengan  maksud  untuk menguasai pasar dan menghilangkan persaingan, misalnya: kartel, trust , sindikat.
c. Karena  diberikan  kedudukan  monopoli  oleh  undang-undang,  misalnya: hak merek, hak cipta, franchise .
d. Karena  keterbatasan  pasar  (keindahan  alam,  keahlian  istimewa, misalnya: pemandangan yang indah, seniman.)
3. Natural monopoly , yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme  pasar  murni.  Pelaku  monopoli  merupakan  pihak  yang  secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu. 17
4. Monopoly  by  struggle ,  yaitu  monopoli  yang  terjadi  setelah  adanya  proses kompetisi  yang  cukup  panjang  dan  ketat.  Persaingan  berjalan  fair,  tidak terjadi proses-proses yang melanggar aturan pasar terbuka. Berbagai pelaku bisnis  yang terlibat dalam  sektor tersebut telah melakukan kompetisi  yang yang panjang dan ketat melalui berbagai situasi dan hambatan. 18
5. Bilateral monopoly , a hypothetical market condition in which there is only
16 http://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/mp_302/materi2.html,  Akses  01  Agustus  2009, jam 13.30.
17 Iswardono, S.P., Ekonomi Mikro , UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1990, h. 104
18 Ibid.
one buyer and one seller, resulting  in  transactional  delays because either party can hold out for a better deal without fearing that the other party will turn to a third. 19
Tetapi,  tidak  semua  monopoli  dilarang,  hanya  kegiatan  monopoli  yang memenuhi  unsur-unsur  dan  kriteria  seperti  yang  tertera  di  dalam  Pasal  17  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 sajalah yang dilarang. Monopoli yang dilarang menurut Pasal 17 ini jika monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 20
1. Melakukan  kegiatan  penguasaan  atas  poduk  barang,  jasa  atau  barang  dan jasa tertentu;
2. Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.
4. Penguasaan  tersebut  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak sehat.
Sedangkan  kriteria  yang  digunakan  untuk  membuktikan  ada  atau  tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan kepada: 21
1. Produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya (subsitusinya);
2. Pelaku  usaha  lain  sulit  atau  tidak  dapat  mesuk  ke  dalam  persaingan, terhadap  produk  barang,  jasa,  atau  barang  dan  jasa  yang  sama  ( barrier  to entry );
3. Pelaku  usaha  lain  tersebut  adalah  pelaku  usaha  yang  mempunyai kemampuan yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan;
4. Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  usaha  telah  menguasai  lebih  dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu.
Monopoli yang tidak dilarang dikarenakan:
19 Bryan A. Gardner, et. al, eds., Loc. Cit .
20 Rachmadi  Usman ,  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2004, h. 69
21 Ibid .
1. Monopoli  by  Law. Monopoli  oleh  negara  untuk  cabang-cabang  produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Monopoli  by  Nature. Monopoli  yang  lahir  dan  tumbuh  secara  alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu.
3. Monopoli by Lisence. Izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual.
Industri  semen  di  Indonesia  dikuasai  oleh  beberapa  pelaku  usaha,  yang merupakan  salah  satu  indikator  adanya  kartel.  Kartel  sering  disebut collusive oligopoly ,  karena  kartel  merupakan  gabungan  dari  perusahaan-perusahaan  sejenis yang  secara  terbuka  sepakat  untuk  mengatur  kegiatan-kegiatan  di  pasar.  Jika  semua pasar didalam suatu industri sepakat mengkordinasikan kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna ( perfect monopoly ). 22
Kartel  adalah  sindikat  atau  bentuk  kerjasama  antara  beberapa  usahawan (pengusaha)  atau  perusahaan  untuk  menetapkan  sesuatu  yang  menyangkut kepentingan bersama dalam hal-hal tertentu  yang besifat keluar, misalnya penentuan harga,  kartel  harga  dan  sebagainya. 23 Pengertian  lain  kartel  adalah  persetujuan sekelompok  perusahaan  dengan  maksud  mengendalikan  harga  komoditas  tertentu. 24 Bentul  kartel  yang  lebih  menyeluruh  adalah  penerapan  bukan  saja  harga  jual  yang seragam bersama, tetapi juga pembatasan produksi termasuk pemakaian sistem kouta terhadap  setiap  pemasok  dan  penyesuaan  kapasitas  yang  terkoordinasi,  baik menghilangkan kapasitas atau perluasan kapasitas dengan berdasarkan koordinasi. 25
Kartel  adalah  kelompok  produsen  independen  yang  bertujuan  menetapkan harga,  untuk  membatasi  suplai  dan  kompetisi.  Berdasarkan  hukum  anti  monopoli, kartel  dilarang  di  hampir  semua  negara.  Walaupun  demikian,  kartel  tetap  ada  baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Berdasarkan
22 Robintan  Sulaiman, Persaingan  Curang  dalam  Perdagangan  Global ,  Delta  Citra  Grafindo, 2000, h. 11
23 Kamus Hukum , Edisi Lengkap Belanda, Inggris, Indonesia, Aneka Ilmu Semarang, 1977, h. 503
24 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga,  Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 509.
25 Hermansya, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2008 , h. 33.
definisi  ini,  satu  entitas  bisnis  tunggal  yang  memegang  monopoli  tidak  dapat dianggap  sebagai  suatu  kartel,  walaupun  dapat  dianggap  bersalah  jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, dimana terdapat sejumlah kecil penjual.
Kartel  dapat  terjadi  dalam  beberapa  bentuk  sebagai  contoh,  para  pemasok mengatur agen penjualan tunggal  yang membeli semua output mereka dengan harga yang  disetujui  dan  mengadakan  pengaturan  dalam  memasarkan  produk  itu  secara terkoordinasi.  Bentuk  lain  adalah  para  pemasok  melakukan  perjanjian  dengan menentukan harga jual yang sama terhadap produk mereka, sehingga menghilangkan persaingan  harga. 26 Monopoli  merupakan  penguasaan  pasar  yang  terdiri  dari  satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindungi dari persaingan sehat. 27
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  kartel  adalah  pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian,  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya,  yang  bermaksud untuk  mempengaruhi  harga  dengan  mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  suatu barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan atau persaingan usaha tidak sehat. 28
Penting  untuk  dipahami  hubungan  antara  doktrin per  se  illegality dan rule  of reason dalam  rangka  melihat  manfaat  dan  kekurangan  dari  aturan  perundang- undangan yang cakupan ruangnya berlaku sangat luas. 29 Akibat yang ditimbulkan oleh kartel, adalah:
1. Kartel  mendapat  keuntungan-keuntungan  monopoli  dari  para  konsumen yang terus menerus membeli barang dan atau jasa dengan harga kartel, dan
2. Terjadinya  penempatan  sumber  secara  salah  yang  diakibatkan  oleh pengurangan output karena  para  konsumen  seharusnya  membeli  dengan harga yang kompetitif. 30
26 Hermansyah, loc. cit. 27 Robintan  Sulaiman, Persaingan  Curang  dalam  Perdagangan  Global ,  Delta  Citra  Grafindo, 2000, h. 10.
28 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
29 Ibid.
30 Rahmad Usman. op. cit. , h. 56.
Pada  posisi  lain,  kartel  juga  dapat  memberikan  keuntungan.  Oleh  karena  itu, keberadaan  dan  tumbuh  kembangnya  diperbolehkan  sepanjang  hal  ini  memberikan keuntungan  bagi  masyarakat  banyak.  Selain  itu  kartel  juga  dapat  membentuk stabilitas dan kepastian tingkat produksi, tingkat harga, dan wilayah pemasaran (yang sama) di antara pelaku usaha yang tergantung pada asosiasi tertentu. 31
Salah  satu  bentuk  praktek  dagang  yang  tidak  sehat (unfair  compotition) yang paling  sering  disebut  adalah  bentuk  monopoli. 32 Monopoli  pertama  kali  menjadi perdebatan di kalangan founding fathers . Perdebatan tersebut terutama berkisar pada kata  “dikuasai  oleh  negara”  seagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal  33  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945.  Presiden  Soekarno  menafsirkan  bahwa  karena  kondisi perekonomian  pasca  kemerdekaan  masih  lemah,  maka  negara  harus  menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Wakil Presiden Mohammad Hatta memandang bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat, seperti listrik dan  transportasi.  Pandangan  Hatta  ini  sejalan  dengan  paham  ekonomi  modern, dimana  posisi  negara  hanya  cukup  menyediakan  infrastruktur  yang  mendukung pelaksanaan pembangunan. 33
Penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran  yang  dapat  mengakibatkan monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat  terjadi  dengan  cara  apa  yang disebut  “presumsi  monopoli”.  Presumsi  monopoli  menyatakan  bahwa  oleh  hukum dianggap telah telah terjadi monopoli atau persaingan curang dapat dibuktikan:
1. Produk yang bersangkutan belum ada substitusinya.
2. Pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan  usaha  terhadap produksi yang sama.
31 Ibid., h. 57. 32 Elyta Ras Ginting, Hukum Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 59.
33 Rice, “The Origin of Basic Economic Ideas and Their Impact on New Order Policies,” 1983, http://kolom.pacific.net.id/ind/media/PrivatisasiPenerapanNasionalismePengelolaanBUMN.pdf,  Akses 23 Juli 2009, 15.30.
3. Pelaku  usaha  lain  tersebut  adalah  pelaku  usaha  yang  mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu. 34
Praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat  tumbuh  karena adanya  kolaborasi  antara  penguasa  atau  birokrasi  dengan  pelaku  usaha  atau korporasi.   Pemerintah  tidak  dapat  mengawasi  tindakan  korporasi  dan  mengontrol tindakannya  sendiri,  sehingga  muncul  kebijakan  pendirian  kartel-kartel,  pemberian lisensi  secara  ekslusif,  peraturan-peraturan ad  hoc ,  rintangan  perdagangan  antar daerah,  pengaturan  pemasaran  hasil  pertanian,  pemberian  subsidi  dan  keringanan pajak serta diizinkannya merger di antara usaha yang sejenis. 35
Dunia usaha Indonesia tidak dibangun dalam kondisi yang demikian.  Setidak- tidaknya  ada  dua  rintangan  yang  menghadang  langkah  pelaku  usaha  ke  arah  pasar yang kompetitif, yaitu:
1. Hambatan  alamiah  ( natural  barriers ).  Hambatan  alamiah  yang  terpenting adalah  skala  ekonomi  dan  pasar  keuangan  dan  modal  yang  kurang sempurna.  Pasar finansial yang kurang sempurna disebabkan oleh persepsi para  investor  bahwa  suatu  perusahaan  baru  yang  ingin  memasuki  suatu pasar  tertentu  menghadapi  resiko  bisnis  yang  lebih  besar  ketimbang perusahaan  mapan  yang  sudah  bergerak  di  pasar  tersebut,  sehingga perusahaan baru akan menghadapi biaya investasi yang lebih tinggi.
2. Hambatan  yang  diciptakan  oleh  kebijaksanaan  pemerintah  ( policy- generated  barriers  to  competition ). Hambatan  ini  berkaitan  dengan persaingan domestik (dalam suatu negara) bukan tingkat konsentrasi pasar yang  tinggi,  akan  tetapi  hambatan  artifisial  yang  dibuat  oleh  kebijakan pemerintah. Hambatan  artifisial  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan
34 Munir  Faudy, Hukum  Anti  Monopoli  (Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat) ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 76-77.
35 http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/praktek-monopoli.htm,  Agus Raharjo, dalam Jurnal Kosmik Hukum,  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto Vol. 1 No. 2 Tahun 2001, hal. 41-46, Akses 18 Agustus 2009, jam 01. 05 wib.
memberikan proteksi yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan mapan.  Hal ini  mengakibatkan  biaya  ekonomi  yang  tinggi  bagi  masyarakat  berupa rente  ekonomi,  yaitu  laba  monopolis  yang  diperoleh  perusahaan  yang mapan  berkat  proteksi  yang  tinggi  dan  mereka  nikmati  terhadap  ancaman persaingan  dari  pesaing-pesaing  potensial,  baik  perusahaan-perusahaan baru  maupun  barang-barang  impor  yang  tidak  dapat  memasuki  pasar tersebut karena hambatan yang diciptakan oleh pemerintah. 36
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  menjelaskan  praktek  monopoli  adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimblkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan  kepentingan umum.” 37

## PEMBAHASAN
Sektor  industri  merupakan  komponen  utama  dalam  pembangunan  ekonomi nasional.  Sektor  ini  tidak  saja  berpotensi  mampu  memberikan  kontribusi  ekonomi yang  besar  melalui  nilai  tambah,  lapangan  kerja  dan  devisa,  tetapi  juga  mampu memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  transformasi  kultural  bangsa  ke  arah modernisasi  kehidupan  masyarakat  yang  menunjang  pembentukan  daya  saing nasional.  Selama  dua  dasawarsa  sebelum  krisis  ekonomi,  peran  sektor  industri terhadap perekonomian nasional hampir mencapai 25%. 38
Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, tidak liberal dan tidak sosialis, akan  tetapi  demokrasi  ekonomi.  Demokrasi  ekonomi  ciri  khasnya  diwujudkan  oleh semua anggota masyakat untuk kepentingan seluruh masyarakat dan harus mengabdi kepada  kesejahteraan  seluruh  rakyat.  Indonesia  tidak  menganut  salah  satu  dari  dua konsep  pemikiran  atau  paham  yang  dominan.  Kedua  paham  tersebut  adalah  paham kapitalisme  dan  liberalisme  yang  dianut  oleh  negara-negara  barat  pada  umumnya,
36 The  Kian  Wie,  “ Aspek-aspek    Ekonomi  yang  Perlu  Diperhatikan  dalam  Implementasi  UU No. 5/1999 ,” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 7, 1999, h. 61-62.
37 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
38 http://zulkieflimansyah.com/in/sejarah-panjang-industri-nasional.html,  Akses  22  Desember 2017 Jam 10.23 Wib.
yang sering dihadapkan pada paham kedua yaitu paham sosialisme yang dianut oleh Rusia  dan  negara  komunis  lainnya.  Sedangkan  paham  campuran  dari  kedua  sistem ekonomi  itu  atau  sering  disebut “mixed  economy” ,  dianut  oleh  beberapa  negara berkembang, termasuk  Indonesia. 39 Pada paham ekonomi campuran ditandai dengan paham  kekeluargaan  atau  gotong  royong  sebagai  wujud  kombinasi  antara  kedua paham kapitalisme dan sosialisme. 40
Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (setelah mengalami amandemen beberapa kali), yang menyatakan:
a. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.
b. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
c. Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 41
Untuk  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  sebagaimana  yang  dimakud  dalam Pasal  33  huruf  a  di  atas,  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999,  yang  antara  lain  menyatakan  menjamin  sistem  persaingan usaha yang bebas dan adil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem  ekonomi  yang  efisien.  Pembangunan  ekonomi  yang  mengacu  pada kesejahteraan seluruh rakyat  sesuai  dengan demokrasi  ekonomi, menekankan sistem persaingan usaha yang bebas dan jujur, yang ditandai dengan pemberian kesempatan
39 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 1.
40 Ibid.
41 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
yang  sama  bagi  semua  pelaku  usaha  dan  penyalahgunaan  wewenang  di  sektor ekonomi. 42
Konsep  tersebut  seharusnya  juga  terimplementasikan  pada  industri  semen nasional.  Hal  ini  mengingat,  semen  merupakan  komoditas  yang  strategis  bagi Indonesia.  Sebagai  negara  yang  terus  melakukan  pembangunan,  semen  menjadi sesuatu  yang  mutlak.  Terlebih  lagi,  beberapa  tahun  ke  depan  ini,  pembangunan infrastruktur  terus  ditingkatkan.  Sehubungan  dengan  ini,  maka  perlu  kiranya mengantisipasi  akan  terjadinya  kelangkaan  ( shortage )  semen  untuk  memenuhi kebutuhan  di  dalam  negeri  dalam  beberapa  tahun  ke  depan.  Namun  demikian, pemikiran  ini  nampaknya  agak  sulit  untuk  direalisasinya  melihat  harga  semen  dan juga  pelaku  usaha  dibidang  ini  hanya  ada  beberapa  saja.  Sementara  untuk  wilayah- wilaya  tertentu  hanya  ada  satu  jenis  semensaja  misalnya  untuk  wilayah  Riau  hanya ada satu produksi semen Padang, dan dijawa hampir 60% semen dipasok oleh semen Gresik.
Permintaan  terhadap  semen  tidak  mengalami  penurunan  namun  mengalami peningkatan  dipasaran,  karena  untuk  membangun  saat  ini  rakyat  Indonesia  pada umumnya  menggunakan  semen  sebagai  bahan  utama,  sementara  tidak  ada  barang pengganti  yang  bisa  untuk  dijadikan  bahan  bangunan,  maka  dalam  Islam  Rekayasa dari  segi  permintaan  bisa  berupa bay‘  najasy, yaitu  penciptaan  permintaan  semu untuk menaikkan harga, sedangkan rekayasa dari segi penawaran bisa berupa ihtikar (monopoli),  yaitu  upaya  menghambat  pasokan  barang  agar  harga  sesungguhnya menjadi tinggi, bisa juga berupa talaqqi al-rukbin , yaitu menghalangi transaksi pada harga sesungguhnya, dan bay‘ al-hidhir li al-badi, yaitu praktik makelar (samsarah) yang  dilakukan  oleh  seseorang  (orang  kota)  terhadap  orang  yang  datang  dari perkampungan (gurun Sahara) untuk menjadi perantara dalam menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar.
42 Knud  Hansen ,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Praktek  Monopoli  dan  Usaha Persaingan Tidak Sehat , Katalis, Jakarta, 1999, h. 118.
Semen  Gresik  Grup merupakan  pemimpin  pasar  dengan  total  kapasitas produksi  sebesar  17,25  juta  ton  dan  merupakan  40%  dari  seluruh  kapasitas  industri semen  di  Indonesia.  Kapasitas  sebesar  itu  merupakan  gabungan  kapasitas  seluruh perusahaannya,  yang  terdiri  dari  Semen  Gresik,  Semen  Padang,  dan  Semen  Tonasa. Ketiga  perusahaan  tersebut  menjadi  bagian  Semen  Gresik  Grup  pada  15  September 1995.
PT.  Indocement  Tunggal  Prakarsa,  yang  berdiri  pada  tahun  1985  dan  yang awalnya  merupakan  merger  dari  6  perusahaan  yang  memiliki  8  pabrik  semen, melakukan  ekspansi  pertama  dengan  melakukan  akuisisi  dari  pabrik  semen  di Palimanan.  Perusahaan  tersebut  kemudian  membangun  pabrik  yang  kesepuluh  di Palimanan dengan kapasitas 1,2 juta ton. PT Indocement Tunggal Prakarsa kemudian membangun  pabrik  baru  di  Citeureup  dengan  kapasitas  2,4  juta  ton.  Terakhir,  PT Indocement Tunggal Prakarsa mengakuisisi pabrik semen miliki PT Indo Kodeco di Kalimantan Timur sehingga menjadi pabriknya yang keduabelas. 43
PT  Indocement  Tunggal  Prakarsa  Tbk,  merupakan  pemain  terbesar  kedua dengan total kapasitas sebesar 16,5 juta ton atau 37% dari seluruh kapasitas terpasang industri semen di Indonesia. Kapasitas pabrik sebesar ini diperoleh dari 12 pabriknya, dimana  9  pabrik  terletak  di  Citeureup,  Bogor,  2  pabrik  di  Palimanan,  Cirebon,  dan sebuah pabrik lagi di Kotabaru, Kalimantan selatan.
PT Semen Cibinong Tbk, yang baru-baru ini berubah nama menjadi PT Holcim Indonesia  Tbk merupakan  pemain  terbesar  ketiga  di  Indonesia  dengan  kapasitas terpasang  sebesar  7,9  juta  ton  dan  terbagi  di  kedua  pabriknya  di  Narogong  dan Cilacap. Dengan produksi yang tercapai pada tahun 2005 sebesar 6,5 juta ton. 44
PT  Bosowa menjadi  pemain  terbesar  keempat  dalam  industri  semen  di Indonesia.  Dengan  kapasitas  terpasang  sebesar  1,8  juta  ton,  PT  Bosowa  dewasa  ini kuat  merajai  pasar  di  Sulawesi  dan  Indonesia  Timur  lainnya.  Dengan  terbelitnya Semen  Kupang  oleh  masalah  yang  sangat  pelik,  maka  pasar  di  daerah  Flobamore
43 http://www.winpluscapital.com/winplus/Profil%20Industri%20Semen.pdf, Akses 3 Desember 2017 Jam  08.30 Wib . 44 Ibid
(Flores, Sumba, Timor, Rote) juga secara pelahan dikuasai oleh Semen Tonasa yang didatangkan oleh para pedagang dengan perahu Bugis.
PT  Semen  Baturaja  merupakan  perusahaan  yang  memiliki  pabrik  klinker  di Baturaja dan pabrik pengolahan semen di Palembang yang terbelit oleh permasalahan yang  membebani  jalannya  operasi  perusahaan.  Namun  demikian,  perusahaan mengalami turn-around dalam dua tahun terakhir. Bahkan untuk tahun 2005, sampai dengan  bulan  Oktober  2005  perusahaan  sudah  membukukan  laba  sebesar  Rp.  20 milyar, melampaui prediksi sepanjang tahun yang sebesar Rp. 12,5 milyar. Ini berarti bahwa Semen Baturaja akan dapat membukukan laba sekitar Rp. 25 milyar, atau dua kali lipat proyeksi semula. 45
PT Semen Kupang, yang merupakan small mill dengan kapasitas 570 ribu ton, mencoba  menambah  kapasitasnya  dengan  pabrik  baru  sebesar  300  ribu  ton.  Namun demikian,  krisis  tahun  1997 mengalami permasalahan  yang  membuat  perusahaan tersebut  menghentikan  operasinya  beberapa  waktu  yang  lalu  dan  harus  menghadapi permasalahan hutang yang cukup besar baik ke bank maupun beberapa suppliernya.
Dengan  peta  industri  semen  di  Indonesia  sebagaimana  digambarkan  di  depan, maka  tampak  nyata  bahwa  industri  semen  di  Indonesia  dewasa  ini  sudah  menjadi bagian  dari  jaringan  industri  semen  internasional.  Holcim  Cement,  Cemex,  dan Heidelberger  Cement  yang  merupakan  perusahaan  kedua,  ketiga  dan  keempat  di seluruh  dunia  sudah  menancapkan  kuku  yang  kuat  di  Indonesia. 46 Walaupun  ada beberapa  perusahaan  semen  baru  seperti  China  Triumph,  Anhui  Cement,  dan  State Development and Investment Cooperation (SDIC) asal Tiongkok, Siam Cement dari Thailand,  PT  Jhui  Shin  Indonesia  dari  Taiwan  atau  Semen  Karawang,  serta  Wilmar (Semen Merah Putih).
Perusahaan-perusahaan  tersebut  menguasi  pasar  semen  Indonesia,  dan merupakan pamasok utama semen untuk pembangunan dalam negeri, diantaranya:
a. PT Semen Andalas mempunyai pangsa pasar 4,3%,
45 Ibid.
46 Ibid.
b. PT Semen Gresik  Group menguasai  43%, dengan dua anak perusahaannya, yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa,
c. PT Indocement 34%,
d. PT Semen Cibinong 13,6%,
e. PT Semen Baturaja 2,6%,
f. PT Semen Bosowa 1,9%, dan
g. PT Semen Kupang menguasai 0,6%
h. China Triumph
i. Anhui Cement
j. Siam Cement
k. PT. Jhui Shin Indonesia
l. Semen Merah Putih (Wilmar)
Perusahan-perusahaan  baru  ini  belum  berproduksi,  baru  dalam  tahap pembangunan  pabrik-pabrik,  walaupun  sudah  ada  yang  berproduksi,  namun  belum mencapai  target  produksi  dan  belum  memiliki  pasar  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu semen masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah lama berproduksi dan sudah memiliki pasar.
Melihat  perkembangan  industri  semen  sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  dapat dilihat  adanya  penguasaan  pangsa  pasar  oleh  dua  pelaku  usaha  yang  mempunyai pangsa pasar yang tidak jauh berbeda dengan pesaingnya sebagai market leader , yaitu PT  Semen  Gresik  Group  dan  PT  Semen  Indocement.  Dalam  struktur  pasar  yang demikian pasar semen Indonesia adalah suatu pasar yang oligopolis. Oleh karena itu ada  kecenderungan  untuk  melakukan  perilaku  yang  saling  menyesuaikan,  dan  lama kelamaan dapat menjadi suatu tindakan kartel. 47
Dalam Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha telah diangap menguasai pangsa pasar apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50%  pangsa  pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa  tertentu.  Dalam  konteks  oligopoli  dan
47 http://www.csis.or.id/working_paper_file/6.wp070.pdf, M. Udin Silalahi, “Persiangan dalam Industri Semen Nasional,” Akses 26 Desember 2017, Jam 08.12 wib.
ologopsoni,  diangap  telah  menguasai  pangsa  pasar  apabila  dua  atau  lebih  pelaku usaha mengusai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu. 48
Industri  semen  dalam  negeri  telah  dapat  diduga  melakukan  kartel,  walaupun secara  tertulis  perjanjiannya  tidak  ditemukan,  akan  tetapi  secara  perilaku  produsen- produsen  ini  telah  melakukan  kartel  semen,  melalu  harga  dan  pembagian  wilayah, karena pada setiap pulau itu hanya ada satu perusahaan pemasok.
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  monopoli  hukumnya  haram  sebagaimana dikemukakan  oleh  ulama  kalangan  Hanâbilah,  Malikiyyah,  Hanafiyyah,  dan mayoritas Syafi‘iyyah. Argumentasi yang mereka bangun adalah dalil naqli dan ‘ aqli .
Di antara dalil naqli yang mereka jadikan landasan hukum adalah Alquran dan Sunah. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hajj ayat 25;
                                                                                                                                                                                      
Artinya; “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang Telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di  dalamnya  melakukan  kejahatan  secara  zalim,  niscaya  akan  kami  rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”.
Argumentasi  yang  dibangun  oleh  ulama  yang  mengharamkan  monopoli ( ihtikar ) tidak hanya bersumber dari dalil naql saja, akan tetapi bersumber pula dari dalil ‘aql .  Mereka  mengemukakan  bahwa  monopoli  sangat  erat  kaitannya  dengan hajat  orang  banyak  yang  ketika  salah  satu  pihak  melakukannya  akan  menghambat pihak  lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  kalaupun  dapat  memenuhinya,  mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang  tidak  bisa  diteloransi. Ihtikar hanya  merea-lisasikan  kemaslahatan  individu,
48 Rahmad Usmani, op.cit , 2004, h. 52
bukan  kemaslahatan  umum,  apabila  kemas-lahatan  individu  berbenturan  dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan. 49
Ibn Hazm menyatakan bahwa ihtikar terhadap barang-barang  yang dibutuhkan masyarakat  suatu  kesalahan  yang  dapat  merugikan  dan  menyengsarakan  masyarakat banyak.  Sedangkan ihtikar yang  tidak  dilandasi  dengan  semangat  mencari keuntungan  serta  masyarakat  tidak  membutuhkannya  maka  tidak  dikategorikan ihtikar yang  diharamkan  oleh  syariah. 50 al-Baja  menyatakan  bahwa  pelarangan ihtikar tidak hanya terbatas terhadap makanan pokok, akan tetapi semua barang atau jasa  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  masyarakat  banyak,  karena ‘illat pengharamannya  adalah al-Idhrar  bi  al-nas (dibutuhkan  masyarakat),  sehingga bersifat  umum  atau muthlaq, tidak muqayyad, karena  berdasarkan  kaidah  umum penyebutan  salah  satu  barang  yang  bersifat  umum  tidak  bisa  mengkhususkan keumumannya. 51
Menurut  sebagian  ulama  penetapan  harga  adalah  kebijakan  yang  tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Satu dari empat mazhab terkenal,  yaitu Hanbali, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Mengenai hal ini,  Ibn  Qudamah  mengutarakan  dua  argumentasi.  Pertama  Rasulullah  tidak  pernah menetapkan  harga  walaupun  penduduk  menginginkannya.  Jika  penetapan  harga  ini dibolehkan niscaya Rasulullah akan mengabulkan permintaan masyarakat pada waktu itu.  Kedua  menetapkan  harga  menurut  Ibn  Qudamah  merupakan  ketidakadilan (zhulm) yang dilarang. 52
Keberadaan  pemerintah  terhadap  pasar  ketika  terjadi  monopoli  merupakan solusi  alternatif  untuk  mengem-  balikan  keseimbangan  pasar,  yaitu  dengan  cara menentukan  harga  yang  adil  ( tsaman  al-Mitsl )  baik  untuk  penjual  maupun  pembeli.
49 Pendapat  Hanafiyyah,  Syafi‘iyyah,  Hanabilah,  dan  Malilikiyyah.  Dalam  Kitab al-Ikhtiyar , Juz  III ,  h.  115.  Kitab al-Muhadzdzab  Juz  I ,  h.  318.  Kitab al-Mughni  Juz  IV ,  h.  283.  Kitab al- Mudawwanah, Juz I , h. 123 50 Ibn Hazm, Al-Muhalla Juz IX (Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Muniriyyah, 1947), h. 64
51 26Al-Baji, a l-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ JuzV , (Bayrut: Dar al-Kitab al-‘arabi, 1332H), h. 160.
52 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta  kerjasama  dengan  Bank  Indonesia, Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2008), h. 337
Apabila  dengan  kebijakan  ini  penimbun  tidak  menjual  barang  yang  ia  timbun sedangkan  masyarakat  sangat  membutuhkannya,  maka  pemerintah  mempunyai  hak untuk memaksa pelaku penimbunan menjual barang yang ditimbunnya.

## PENUTUP
Berdasarkan pendapat para ulama dan Undang-undang anti monopoli yang kita miliki  bahwa  penetapan  harga  dan  pembagian  wilayah  penyebaran  semen  di Indonesia  sudah  termasuk  monopoli,  walaupun  semen  bukan  kebutuhan  pokok masyarakat, namun semen merupakan bahan pokok dalam membangun inprastruktur oleh  masyarakat.  Dan  ulama  juga  menyatakan  bahwa  monopoli  itu  tidak  saja  pada bahan pokok namun bisa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ulama  besar  Ibn  Qudamah  juga  menjelaskan  dengan  penetapan  harga  juga  sudah termasuk  kedalam  monopoli.  Kalau  kita  melihat  dari  industry  semen  saat  ini  telah memenuhi  unsure-unsur  yang  disampaikan  oleh  para  ulama-ulama  ini,  penetapan harga,  semen  menjadi  kebutuhan  masyarakat,  serta  hanya  ada  satu  produk  saja  di setiap wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Sami’  al-Mishri, Pilar-pilar  Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006 Al-Baji, a l-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ JuzV , Bayrut: Dar al-Kitab al-‘arabi, 1332H
Bryan  A.  Garner,  et.  al.  eds. ,  Black’s  Law  Dictionary, 8 th Edition,  West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA, 2004
Chibli  Mallat  and  Muhammad  Baqer  as-Sadr, The  Renewal  of  Islamic  Law : Najaf and the Shi'i International , Cambridge University Press, Cambridge, 2003 C.S.T.  Kansil  dan  Christine.  S.T  Kansil, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum Dagang Indonesia , Cet. Ke III, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
Elyta  Ras  Ginting, Hukum  Monopoli  Indonesia (Analisis  dan  Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  Kencana, Jakarta, 2008 .
Ibn Hazm, Al-Muhalla Juz IX, Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Muniriyyah, 1947 Iswardono, S.P., Ekonomi Mikro , UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1990 Knud  Hansen ,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Praktek  Monopoli  dan Usaha Persaingan Tidak Sehat , Katalis, Jakarta, 1999
Munir  Faudy, Hukum  Anti  Monopoli  (Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
Nindyo  Pramono, Bunga  Rampai  Hukum  Bisnis  Aktual, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006
Rahmad  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2004
Robintan  Sulaiman, Persaingan  Curang  dalam  Perdagangan  Global ,  Delta Citra Grafindo, 2000
Yusuf Qardhawi, Darulqiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami , Kairo: Maktabah Wahbah, 1995
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
Kamus  Hukum ,  Edisi  Lengkap  Belanda,  Inggris,  Indonesia,  Aneka  Ilmu Semarang, 1977
The  Kian  Wie,  “Aspek-aspek    Ekonomi  yang  Perlu  Diperhatikan  dalam Implementasi UU No. 5/1999,” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 7, 1999 Arvie Johan, Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi , (Artikel) http://www.kemenperin.go.id, Hingga 2017, Investasi Semen Rp 65,03 Triliun,
Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.
http://hukumonline.com, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.
http://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/mp_302/materi2.html,  Akses  01
Agustus 2009, jam 13.30.
Rice,  “The  Origin  of  Basic  Economic  Ideas  and  Their  Impact  on  New  Order Policies,”
1983, http://kolom.pacific.net.id/ind/media/PrivatisasiPenerapanNasionalismePengelolaanB UMN.pdf, Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/praktek- monopoli.htm,  Agus  Raharjo,  dalam  Jurnal  Kosmik  Hukum,  Universitas Muhammadiyah  Purwokerto  Vol.  1  No.  2  Tahun  2001,  hal.  41-46,  Akses  27 Desember 2017, Jam 08.12 wib.
http://zulkieflimansyah.com/in/sejarah-panjang-industri-nasional.html, Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib http://www.winpluscapital.com/winplus/Profil%20Industri%20Semen.pdf, Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib
http://www.csis.or.id/working_paper_file/6.wp070.pdf, M. Udin Silalahi, “Persiangan dalam Industri Semen Nasional,” Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib.
Pendapat  Hanafiyyah, Syafi‘iyyah, Hanabilah, dan Malilikiyyah. Dalam  Kitab al-Ikhtiyar , Juz III , h. 115. Kitab al-Muhadzdzab Juz I , hal. 318. Kitab al-Mughni Juz IV , hal. 283. Kitab al-Mudawwanah, Juz I ,
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Fasilitas  Pajak  Penghasilan  untuk Penanaman  Modal  di  Bidang-Bidang  Usaha  Tertentu  dan  atau  di  Daerah-Daerah Tertentu.