Lia  Salsiah  (2022)  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Keabsahan  Perjanjian  Menggunakan  Bahasa  Asing  Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7)
10 , E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN

## MENGGUNAKAN  BAHASA  ASING  DI  INDONESIA  BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009

## Lia Salsiah
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: lia.salsiah@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  Tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan khususnya pada Pasal 31 ayat (1) telah menegaskan kata  “Wajib”  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam  setiap  Perjanjian.  Selama  ini para pihak di dalam membuat suatu Perjanjian merujuk pada ketentuan Asas-Asas Hukum  Kontrak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keabsahan perjanjian  yang  dibuat  dengan  menggunakan  Bahasa  Asing  ditinjau  dari  UU  No. 24/2009 serta berdasarkan Asas-Asas Hukum Kontrak.
Metode  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  aturan  hukum  positif,  meneliti  bahan pustaka  (buku,  jurnal  ilmiah,  laporan  hasil  penelitian),  dan  sumber-sumber  bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hasil dari  penelitian  ini  adalah  Perjanjian  yang  tidak  menggunakan  atau  tidak  disertai dengan  versi  bahasa  Indonesia  adalah  bertentangan  dengan  UU  No.  24/2009. Sehingga perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tidak memenuhi unsur ke 4 (empat)  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  tepatnya  mengenai  syarat  objektif  suatu perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang halal. Dan atas dasar tidak terpenuhinya unsur ke 4 (empat) syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320, maka perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dapat dikatakan tidak sah.
Kata Kunci: Perjanjian, Keabsahan, Bahasa Asing, Batal Demi Hukum.

## Abstract
Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Emblems, as well as the National Anthem, especially in Article 31 paragraph (1) has affirmed the word  "Mandatory"  to  use  Indonesian  in  every  Agreement.  So  far,  the  parties  in making an Agreement refer to the provisions of the Legal Principles of Contract. The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  validity  of  agreements  made  using Foreign Languages in terms of Law No. 24/2009 and based on the Principles of Contract Law. The method of collecting legal materials in this study was carried out  by  identifying  and  inventorying  positive  legal  rules,  researching  library materials (books, scientific journals, research reports), and other sources of legal
materials relevant to legal problems in this study. The result of this study is that the Agreement that does not use or is not accompanied by a version of Indonesian is contrary  to  Law  No.  24/2009. So  that  the  agreement  that  has  been  made  by  the parties  does  not  meet  the  4th  element  (four)  conditions  for  the  validity  of  an agreement, precisely regarding the objective conditions of an agreement, namely about a lawful cause. And on the basis of non-fulfillment of the 4th element (four) conditions for the validity of the agreement in Article 1320, then an agreement that does not use Indonesian can be said to be invalid.
Keywords : Agreement, Validity, Foreign Language, Null and Void.

## Pendahuluan
Aktivitas bisnis merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi suatu negara. Berdasarkan bidang-bidang bisnis yang akan dijalankan, kerjasama yang terjadi dalam  suatu  bisnis  tersebut  dapat  beranekaragam.  Masalah  dan  tantangan  baru  dapat terjadi akibat dari keanekaragaman kerja sama bisnis ini sehingga hukum harus siap untuk dapat  mengantisipasi  setiap  perkembangan  yang  muncul  (Sewu,  2004). Perjanjian/kontrak dianggap sebagai bagian dari hukum bisnis karena dalam menjalankan kerjasama  hampir  semua  kegiatan  bisnis  diawali  dengan  adanya  perjanjian/kontrak (Fuady, 2012).
Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata (privat) yang dalam hal ini hukum memusatkan perhatian pada kewajiban sendiri ( self imposed obligation ) disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban- kewajiban  yang  ditentukan  dalam  kontrak,  murni  menjadi  urusan  pihak-pihak  yang berkontrak  (Sewu,  2004).  Perikatan  merupakan  suatu  hukum  yang  terjadi  baik  karena suatu  perjanjian  atau  karena  hukum.  Dinamakan  sebagai  perikatan,  karena  hubungan hukum itu mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya suatu perikatan dapat  dipaksakan  secara  hukum.  Jadi  suatu  perjanjian  yang  tidak  mengikat  atau  tidak dapat  dipaksakan  adalah  bukan  perikatan.  Perjanjian  atau  Overeenkomst  adalah  suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji  untuk  melakukan  suatu  hal  (Subekti,  1985).  Pengertian  perjanjian  juga  diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Berkembangnya  kerjasama  bisnis  antar  pelaku  bisnis  juga  mempengaruhi berkembangnya suatu kontrak atau perjanjian. Tentunya kegiatan ini merupakan suatu kegiatan  yang  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk  kontrak  atau  perjanjian  tertulis  yang dibuat oleh para pihak. Pada saat para pihak dalam membuat sebuah perjanjian, mereka tentunya  akan  membuat  pernyataan  tertulis  sebagai  bukti  tertulis  dari  suatu  perjanjian yang  telah  mereka  sepakati  atau  dengan  kata  lain  membuat  sebuah  akta  atau  kontrak. Salah  satu  unsur  yang  perlu  diperhatikan  dalam  melakukan  perjanjian  yang  dibuat  di Indonesia  adalah  penggunaan  Bahasa  Indonesia  sebagai  Bahasa  perjanjian.  Selain  itu apabila perjanjian bisnis itu dibuat di wilayah Indonesia, maka perjanjian tersebut harus
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Secara tegas pernyataan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  pasal  36  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  “bahasa  Negara  ialah  Bahasa  Indonesia”.  Sebagai turunannya pengaturan mengenai bahasa Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara  Serta  Lagu Kebangsaan. Secara khusus kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian terdapat dalam Pasal 31 ayat (1), dimana “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman  atau  perjanjian  yang  melibatkan  lembaga  negara  instansi  pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan”.

## Metode Penelitian
Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  aturan  hukum  positif,  meneliti  bahan  pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

## Hasil Dan Pembahasan
Keabsahan  Perjanjian  Yang  Dibuat  Dalam  Bahasa  Asing  Tanpa  Terjemahan Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2009 Mengatur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berpedoman Pada Asas-Asas Hukum Kontrak
Pada  landasan  suatu  sistem  kaidah  hukum  terdapat  kaidah  yang  fundamental, yakni asas-asas hukum. Menurut Paul Scholten, asas adalah pikiranpikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masingmasing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Menurut Maria Farida, ketika  asas  hukum  atau  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dijadikan sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU No. 12/2011, yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan” antara lain: Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tak bersalah. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, yaitu asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Melihat Pasal 6 ayat (1) dan (2) jelas disimpulkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang  baik  harus  mengacu  pada  berbagai  asas  sesuai  dengan  bidang  hukum  yang mengatur, selain itu juga menjadi pedoman dalam merumuskan suatu ketentuan perdata. Jika mengkaji Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24/2009 tentang kewajiban penggunaan bahasa  Indonesia  dalam  pembuatan  perjanjian,  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  tidak secara  eksplisit  mencerminkan  asas-asas  pembentukan  undang-undang,  tetapi  jika mengacu pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU No. 12/2011, disebutkan yang dimaksud dengan  “asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang
bersangkutan”. Undang-undang yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 12/2011 dapat dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24/2009,  yaitu  berhubungan  dengan  pembuatan  perjanjian  dan  masuk  ke  dalam  ranah hukum  perdata.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  pembuatan  suatu  perjanjian  mengacu kepada asas-asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta  sunt  servanda,  asas  itikad  baik,  asas  kepribadian  dan  antara  asas  pembentukan undang-undang dengan UU No. 24/2009 sama-sama menginginkan suatu muatan materi yang berlandaskan pada asas keadilan dan asas kepastian hukum, hal ini dapat dilihat di dalam  Pasal  2  UU  No.  24/2009  yang  berisi  pengaturan  bendera,  bahasa  dan  lambang negara  serta  lagu  kebangsaan  sebagai  simbol  identitas  wujud  eksistensi  bangsa  dan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  asas  persatuan, kedaulatan,  kehormatan,  kebangsaan,  kebhinekatunggalikaan,  ketertiban,  kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
Dihubungkan dengan UUD 1945 pengaturan mengenai bahasa dapat dilihat dari UUD 1945 BAB XV Pasal 36, yakni “Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia” Pasal 36C dikatakan:  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Sehingga Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24/2009 sudah sesuai dengan UUD 1945 karena jelas Pasal 31 ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang terikat dan saling melengkapi, artinya perjanjian dibuat dengan  bahasa  Indonesia  dan  perjanjian  dibuat  dengan  menggunakan  bahasa  asing. Terlebih  lagi  menurut  UU  No.  12  tahun  2011  tentang  pembentukan  undang-undang materi  dalam  undang-undang  yang  dibuat  harus  mencerminkan  asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik  salah  satunya  adalah  kepastian  hukum, kepastian hukum sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 28D yakni kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Dan  UU  No.  24/2009 yang mengatur mengenai bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan secara keseluruhan dalam Pasal 2 ada menegaskan pengaturan keseluruhan yang terdapat dalam UU No.24/2009 dilaksanakan berdasarkan salah satunya adalah kepastian hukum.

## Tinjauan Umum Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009
Mengenai  UU  No.  24/2009  yang  mengatur  mengenai  kewajiban  penggunaan bahasa Indonesia, mulai diberlakukan pada tanggal 09 Juni 2009. Pengaturan mengenai UU  No.  24/2009,  salah  satu  pertimbangan  dikeluarkannya  UU  tersebut  adalah  bahwa Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan  merupakan  sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Ketentuan Pasal 31 UU tersebut menyebutkan bahwa : Ayat (1): “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”
Ayat (2): Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam  suatu  perjanjian  dan  bila  perjanjian  tersebut  melibatkan  pihak  asing  maka
perjanjian  tersebut  juga  ditulis  dalam  bahasa  nasional  pihak  asing  tersebut  dan/atau bahasa  Inggris.  UU  No.  24/2009  memang  tidak  menyebutkan  sanksi  terhadap pelanggaran  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  perjanjian.  Akan  tetapi, banyak  kekhawatiran  muncul  terutama  terkait  dengan  ancaman  pembatalan  terhadap perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  dengan  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia  yang melibatkan  pihak  asing  dan  memilih  untuk  menggunakan  hukum  Indonesia  sebagai pilihan  hukumya  pada  saat  UU  No.  24/2009  ini  berlaku  (Kurniawan,  2017).  Bila membaca secara seksama bunyi ketentuan pasal tersebut, secara tersirat, menyebutkan bahwa  terhadap  perjanjian  yang  melibatkan  bahasa  pihak  asing,  pembentuk  undang- undang  memberikan  kedudukan  yang  equal  terhadap  kewajiban  penggunaan  bahasa. Bukan hanya mewajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga dapat ditulis dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Namun, jika kita amati lebih lanjut,  pihak  pembuat  undang-undang  menggunakan  frasa  bahasa  Indonesia  wajib digunakan dalam perjanjian sehingga harus diinterpretasikan lebih luas dari frasa ditulis juga  sehingga  kata  wajib  digunakan  harus  diartikan  bukan  hanya  ditulis  tetapi  juga ditafsirkan  sehingga  jelas  bahwa  tidak  dapat  dilakukan  pemilihan  bahasa  mana  yang berlaku selain bahasa Indonesia. Sehingga pada tahun 2010 terjadilah kasus perjanjian batal demi hukum yang melibatkan pihak asing dimana perjanjian pinjam meninjam atau Loan  Agreement  antara  BKPL  dan  Nine  AM  Ltd  dinyatakan  batal  demi  hukum  oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusannya Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar dengan  berlandaskan  melanggar  Pasal  31  UU  No.  24/2009  tentang  kewajiban penggunaan bahasa Indonesia.

## Pelaksanaan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Menurut Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009
Berdasarkan  tentang  syarat  sah  perjanjian  dan  pembatalan  perjanjian  terkait dengan  Kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No. 24/2009  berdampak  terhadap  transaksi  bisnis  khususnya  bisnis  yang  berskala internasional, ketentuan pasal 31 UU No. 24/2009 yang menyatakan:
1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan  lembaga  negara,  instansi  pemerintah  Republik  Indonesia,  lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
2. Nota  kesepahaman  atau  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang melibatkan  pihak  asing  ditulis  juga  dalam  bahasa  nasional  pihak  asing  tersebut dan/atau bahasa Inggris.
Berdasarkan Pasal 31 UU No. 24/2009 di atas dapat dilihat bahwa rumusan pasal tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi Bangsa Indonesia (Berlianti, 2018). Kata wajib di dalam rumusan Pasal 31 merupakan suatu kaidah yang memaksa dan bersifat normatif. Kaidah hukum normatif adalah kaidah hukum  yang  menciptakan  kewajiban-kewajiban  bagi  subjek  hukum  dalam  bentuk perintah atau larangan. Sebagai kaidah hukum yang berupa perintah, maka akan sangat sulit  untuk  menghindari  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  ini.  Apabila  suatu
perjanjian  tidak  dibuat  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia,  maka  dapat  dikatakan perjanjian tersebut berusaha untuk menghindari kewajiban yang ada, dimana kewajiban merupakan hukum positif yang memerintahkan individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku  sebaliknya  (Fahrojih,  2016).  Sehingga  akan  ada  suatu  akibat  dan/atau konsekuensi  hukum  yang  harus  diterima  oleh  perjanjian  tersebut.  Penggunaan  bahasa Indonesia  memang  diwajibkan  dalam  pembuatan  perjanjian,  akan  tetapi  seperti  yang penulis  sampaikan  sebelumnya  bahwa  undangundang  tersebut  tidak  mengatur  terkait sanksi  yang  akan  diberikan  apabila  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam perjanjian. Sehingga banyak yang mempertanyakan terkait kekuatan mengikatnya hukum dalam  pasal  tersebut.  Walaupun  tidak  adanya  sanksi  jika  suatu  perjanjian  tidak menggunakan  bahasa  Indonesia,  bukan  berarti  kedua  pasal  tersebut  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bila kita merujuk dari segi formalitas, maka tetap harus melihat  pengaturan  yang  ada  dalam  Buku  III  KUH  Perdata  yakni  tentang  perjanjian tepatnya pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dengan melihat dari sudut pandang keharusan, suatu perjanjian haruslah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian  untuk  dapat  perjanjian  itu  dikatakan  sah,  namun  apabila  salah  satu  syarat sahnya  perjanjian  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  tersebut  dikatakan  tidak  sah.  Oleh karena  UU  No.  24/2009  telah  secara  tegas  mewajibkan  bahasa  Indonesia  digunakan dalam nota kesepahaman, atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah Republik  Indonesia,  lembaga  swasta  Indonesia  atau  perseorangan  warga  negara Indonesia,  maka  perjanjian  yang  tidak  menggunakan  atau  tidak  disertai  dengan  versi bahasa  Indonesia  adalah  bertentangan  dengan  undang-undang  tersebut.  Sehingga perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tidak memenuhi unsur ke 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, tepatnya mengenai syarat objektif suatu perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang tidak terlarang ke 4 (empat) syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 dan juga Pasal 1337 KUH Perdata tentang suatu sebab terlarang, maka perjanjian yang tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia  dapat  dikatakan  tidak  sah  dan  akan  batal  demi hukum.

## Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009
Akibat hukum adalah akar dari timbulnya kewajiban dan hak bagi subjek hukum yang terkait (HS, 2011). Sanksi tegas yang mengatur apabila melanggar kewajiban para pihak dalam membuat suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 31 UU No. 24/2009 sampai saat ini masih belum tersedia, sehingga memberikan peluang dan titik lemah bagi penerapan  undang-undang  tersebut  dan  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian  masih banyak  yang  tetap  membuat  perjanjian  dengan  bahasa  asing  saja.  Menjawab permasalahan tersebut, teori hukum terkait dapat digunakan dalam masalah yang dimana tidak ada aturannya pada hukum positif Indonesia. Adapun teori hukum yang dimaksud adalah  dengan  menggunakan  teori  penafsiran  perundang-undangan,  yaitu  penafsiran sistematikal, yang dirumuskan sebagai berikut: “Tidak sebuah pun dari peraturan dapat ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri.” Penafsiran sistematikal dapat bermakna bahwa suatu aturan selalu memiliki hubungan dengan aturan lainnya, dan ini terjadi juga pada
UU No.24/2009, bahwa aturan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, aturan tersebut harus kembali pada rujukannya yaitu Buku III KUH Perdata yang terdapat pada bagian syarat sahnya suatu perjanjian, agar dapat menganalisa dan menilai apa akibat hukumnya bagi pelanggar Pasal 31 UU No. 24/2009 terkait kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Keempat unsur/syarat sahnya perjanjian ini memiliki sifat kolektif, maksudnya adalah bahwa keseluruhan unsur ini harus dipenuhi dan tidak boleh kurang satupun jika perjanjian itu ingin disebut sebagai perjanjian yang sah. Apabila terdapat satu syarat saja yang  tidak  terpenuhi,  maka  akibat  hukumnya  adalah  antara  perjanjian  menjadi  “batal demi hukum” dan/atau perjanjian “dapat dibatalkan”.
Namun,  pada  April  2019,  Ford  mentransfer  51%  saham  tersebut  (senilai USD1.500.000)  kepada  Cheung  dengan  pembayaran  bertahap.  Akta  perjanjian pembagian  saham  tersebut  tercantum  dalam  Akta  RUPS  yang  ditulis  dalam  Bahasa Inggris, tanpa terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Setelah perceraian, Ford berpendapat bahwa  Cheung  tidak  memenuhi  sebagian  isi  perjanjian,  sehingga  Ford  mengajukan gugatan terhadap Cheung, menuntut agar Receivable and Liablity Agreement dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan UU No. 24/2009. Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan  bahwa  pelanggaran  UU  No.24/2009  tersebut  bukanlah  pelanggaran  atas syarat sah objektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Angka 4 KUHPerdata. Sepanjang motif  dibuatnya  kontrak  bukan  motif  yang  palsu,  tidak  dilarang  oleh  peraturan perundangundangan  dan/atau  tidak  didasarkan  pada  motif  yang  bertentangan  dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat Pasal 31 UU No. 24/2009 adalah tetap sah (vide Pasal 1336 KUHPerdata). Selain itu UU No. 24/2009 tidak  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  Pasal  31,  maka  syarat  untuk  mengajukan pembatalan atas kontrak pun mewajibkan pembuktian bahwa pihak yang berkewajiban dapat atau telah merugikan dengan kontrak yang sedemikian itu (vide Pasal 1341 Ayat (3)  KUHPerdata)  (Pengadilan  Negeri  Amlapura,  Putusan  Nomor  254/Pdt.G/2019/PN Amp)  (Hosen  et  al.,  2021).  Jika  kita  melihat  pada  kedua  kasus  tersebut,  maka  terkait apakah  kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia  dan hanya  menggunakan  bahasa  asing  tanpa  disertai  terjemahan  bahasa  Indonesia  adalah melanggar  undang-undang  atau  tidak  tetaplah  hakim  sendiri  yang  akan  memutuskan apakah kontrak tersebut dibuat dengan sebab yang tidak halal dan tidak sesuai dengan syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata.

## Kesimpulan
UU  No.  24/2009  telah  secara  tegas  mewajibkan  bahasa  Indonesia  digunakan dalam nota kesepahaman, atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah Republik  Indonesia,  lembaga  swasta  Indonesia  atau  perseorangan  warga  negara Indonesia. Bila kita merujuk dari segi formalitas, maka tetap harus melihat pengaturan yang ada dalam Buku III KUH Perdata yakni tentang perjanjian tepatnya pada Pasal 1320 KUH  Perdata  tentang  syarat  sahnya  perjanjian.  Apabila  salah  satu  syarat  sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Perjanjian yang tidak menggunakan atau tidak disertai dengan versi bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan UU No. 24/2009. Sehingga perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tidak memenuhi unsur ke 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, tepatnya mengenai syarat objektif  suatu  perjanjian  yaitu  tentang  suatu  sebab  yang  halal.  Dan  atas  dasar  tidak terpenuhinya  unsur  ke  4  (empat)  syarat  sahnya  perjanjian  dalam  Pasal  1320,  maka perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dapat dikatakan tidak sah. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak menggunakan bahasa indonesia pasca berlakunya Pasal 31 UU. No 24/2009 telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320  KUH  Perdata  yaitu  tidak  terpenuhinya  syarat  objektif  “suatu  sebab  yang  halal”. Syarat “Suatu sebab yang halal” adalah sebab-sebab dari hadirnya suatu objek perjanjian haruslah  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kebiasaan,  ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Pasal 1337 KUH Perdata menetapkan sebab-sebab apa saja yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam membuat suatu perjanjian, yang salah satunya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, yang artinya perjanjian tidak boleh    melanggar  kaedah  yang  diatur  oleh  undang-undang,  walaupun  terdapat  asas kebebasan  berkontrak.  Apabila  perjanjian  itu  dibuat  dengan  objek/benda  yang  sebab ataupun asal muasalnya bertentangan dengan undang-undang dan/atau dapat dikatakan tidak halal, maka perjanjian tersebut ada pada kondisi batal demi hukum, yang kemudian maksud  daripada  batal  demi  hukum  tersebut  yaitu  kembali  pada  kondisi  semula  atau dianggap sama sekali tidak pernah terjadi suatu perjanjian karena telah melanggar syarat objektif yaitu “sebab yang halal”.

## BIBLIOGRAFI
Fahrojih  khwan.  2016.  “Hukum  Perburuhan  Konsepsi,  Sejatah,  dan  Jaminan Konstitusional”. (Malang: Setara Press).
Fuady Munir. 2012. ” Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global”. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti ).
HS Salim. 2011. “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”. (Jakarta : Sinar Grafika)
Ibrahim Johannes dan Lindawaty Sewu. 2004. “Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern”.  Bandung: PT Refika Aditama.
Subekti. 1996. “Hukum Perjanjian”. (Jakarta: PT. Intermasa, 1996).
Kurniawan Chandra. “Catatan Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak”, https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-tentangkewajiban- penggunaan-bahasa-indonesia-dalam-kontrak-lt4b84cb774f63b
Copyright holder: Lia Salsiah (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: