Vol. 11, No. 1 April 2024 p-ISSN: 2407-0556 e-ISSN: 2599-3267

## EDITORIAL:
Reinterpretasi Sila Pertama Pancasila melalui Pemikiran Politik John Calvin
Benyamin F. Intan STT Reformed Injili Internasional, Indonesia
Korespondensi benyaminintan@yahoo.com
DOI https://doi.org/10.33550/sd.v11i1.457
Editorial ini merupakan langkah kecil dalam upayanya untuk melakukan reinterpretasi terhadap sila pertama Pancasila dari sudut pandang pemikiran politik John Calvin. Usaha ini dilatarbelakangi oleh berbagai tindakan intoleransi beragama di Indonesia. Latar tersebut tidak dapat dipisahkan dari faktor struktural yang melingkupinya, yakni intervensi pemerintah terhadap urusan internal agama. Oleh karena itu, penafsiran ulang terhadap sila pertama sangat mendesak diperlukan karena reinterpretasi terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak hanya dapat menjamin kebebasan beragama, tetapi juga peran agama dalam ruang publik. Dengan begitu, agama dapat menjadi kekuatan pembebas yang mampu menciptakan kehidupan sosial-politik yang demokratis.
SOCIETAS DEI JURNAL AGAMA DAN MASYARAKAT
Editorial ini merupakan langkah kecil dalam upayanya untuk melakukan reinterpretasi terhadap sila pertama Pancasila dari sudut pandang pemikiran politik John Calvin. Usaha ini dilatarbelakangi oleh berbagai tindakan intoleransi beragama di Indonesia. Latar  tersebut tidak dapat dipisahkan dari faktor struktural yang melingkupinya, yakni intervensi pemerintah terhadap urusan internal agama. Oleh karena itu, penafsiran ulang terhadap sila pertama sangat mendesak diperlukan.
Sebagai fondasi, saya terlebih dulu mengupas pemikiran John Calvin tentang sensus divinitatis dan “dua kerajaan”. Tentang sensus divinitatis , Calvin berpendapat bahwa hidup manusia itu religius karena manusia adalah makhluk beragama. Dengan demikian, setiap manusia mempunyai benih agama dalam dirinya. Mengenai dua kerajaan dan relasi agama dan negara, Calvin menegaskan bahwa pemisahan antara gereja dan negara diharuskan, tetapi tidak antara agama dan negara. Meskipun gereja dan negara terpisah, gereja tetap mempunyai tanggung jawab terhadap negara dan negara terhadap gereja.
Selanjutnya, konsep John Calvin setidaknya menawarkan dua hal. Dilihat dari perspektif sensus divinitatis , sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya tidak hanya mengacu pada monoteisme tetapi juga pada gagasan ketuhanan dan kepercayaan transendental. Dengan kata lain, sila pertama tidak hanya mencakup ajaran agama yang memercayai adanya satu Allah, seperti Yudaisme, Kristen, Islam, tetapi juga mistisisme, termasuk animisme dan  dinamisme. Kedua, dari teori “dua kerajaan”, sila pertama mengungkapkan kedaulatan Tuhan dengan jelas. Namun, pengakuan negara terhadap agama-agama resmi negara menunjukkan campur tangan negara dalam urusan internal agama dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Di samping itu, konsep “dua kerajaan” juga akan memberikan ruang bagi masyarakat beragama untuk memberikan kontribusi positifnya dalam menciptakan kehidupan bangsa yang demokratis.

## Pemikiran Politik Calvin
Dalam teologi Calvin, Tuhan menyatakan diri-Nya melalui tiga cara: karya ciptaan- Nya  yang dirasakan, antara lain,  melalui indra manusia;  pemeliharaan-Nya  dalam sejarah, masyarakat, dan kehidupan manusia;  serta  pewahyuan-Nya secara umum ( general revelation ) kepada tiap manusia dengan penanaman sensus divinitatis . 1
Calvin mendefinisikan sensus divinitatis sebagai kesadaran akan keilahian, sebuah sinonim dari sense of deity dan impresi akan keberadaan ilahi. Jika kesadaran ini hilang maka manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Jadi, bagi Calvin, kepercayaan akan keberadaan Tuhan ada dalam diri semua orang secara alamiah.
Saya setuju dengan Dowey bahwa sensus divinitatis Calvin, “ not a faculty of the soul, but a sensus which is a perception of sensation .” 2 Itu semacam “pengetahuan religius”, 3 tetapi bukan pengetahuan yang diperoleh melalui argumentasi. Calvin melihat tiga dampak yang ditimbulkan oleh sensus divinitatis : universalitas agama, takut akan Tuhan, dan hati nurani yang gelisah.  Jadi,  bagi Calvin, manusia adalah makhluk religius dan
1 Iain McGee, “Reconsidering the Sensus Divinitatis in the Light of the Semen Religionis: John Calvin and Non- Christian Religion,” European Journal of Theology 31, no. 2 (2022): 216, https://doi.org/10.5117/EJT2022.2.003.MCGE.
2 Edward A. Dowey, The Knowledge of God in Calvin’s Theory (3 rd ed.) (Grand Rapids: Eerdmans, 1994) 50-51.
3 Dowey, The knowledge of God , 51
kehidupannya sangat religius. Artinya, tidak ada orang yang ateis murni dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari agama.
Melalui prinsip “dua kerajaan” yang didasarkan pada doktrin kedaulatan Tuhan, Calvin percaya bahwa Tuhan telah mendirikan dua kerajaan dengan tujuan yang berbeda. Menurutnya, pertama,  aspek  yang  bersifat spiritual yang melaluinya hati nurani diajar dalam kesalehan dan dalam menghormati Tuhan; yang kedua adalah politis, di  mana manusia dididik untuk menjalankan tugas kemanusiaan dan kewarganegaraan yang harus dipertahankan di antara manusia. Yang satu bisa kita sebut kerajaan spiritual, yang lain disebut kerajaan politis. 4
Perbedaan antara kedua kerajaan ini harus selalu diperhatikan. Calvin prihatin terhadap mereka yang secara tidak bijaksana mencampuradukkan kedua hal ini, yang mempunyai sifat yang sangat berbeda. 5 Oleh karena itu,  Calvin menolak supremasi kepausan, yakni klaim para paus di Roma bahwa semua kekuasaan (spiritual dan duniawi) adalah milik paus. Calvin juga menolak caesaropapism —suatu sistem di mana otoritas tertinggi atas gereja dilaksanakan oleh penguasa sekuler sehingga doktrin pun tunduk pada kendali negara. 6
Penolakan Calvin terhadap supremasi kepausan dan caesaropapism tidak berarti bahwa ia menerima pandangan Anabaptis mengenai dua kerajaan—gereja dan negara— sebagai sesuatu yang bertentangan dan tidak dapat didamaikan. Meskipun gereja dan negara harus dipisahkan, menurut Calvin, keduanya sah dan memiliki legitimasi ilahi ( God’s ordinance ). Dalam Roma 13, Calvin mencatat deskripsi Paulus tentang pemerintahan sebagai ketetapan Allah dan para raja sebagai pelayan Allah. 7 Meskipun ia tidak melihat pemerintahan sipil sebagai bagian dari kerajaan spiritual dari Kristus, ia menganggapnya berada di bawah kekuasaan Kristus. Karena keduanya berada di bawah Kristus dan harus memenuhi tujuan-Nya, Calvin menganjurkan interaksi timbal balik. 8 Dengan kata lain, walaupun gereja dan negara terpisah satu sama lain, mereka tidak sepenuhnya terpisah dan mempunyai tanggung jawab bersama satu sama lain.

## Reinterpretasi Sila Pertama Pancasila
Istilah “ketuhanan” pada sila pertama menunjukkan pengakuan terhadap agama dalam arti luas. Awalnya, penggunaan kata “Tuhan” disarankan untuk mengakomodasi agama Islam dan Kristen yang percaya pada Tuhan yang berpribadi. Namun, seorang Hindu Bali, I Gusti Ketut Pudja, sangat tidak setuju dengan gagasan tersebut dan meminta agar kata “Allah” diganti dengan “Tuhan”. Selanjutnya, awalan dan akhiran ditambahkan pada kata “Tuhan” untuk membentuk “ketuhanan” yang mengungkapkan gagasan tentang kepercayaan pada Tuhan yang transenden dan abstrak. 9 Dengan kata
4 John Calvin, Institutes of the Christian Religion ,  peny. John T. McNeill, terj. Ford Lewis Battles (Louisville: Westminster John Knox, 2006), III.19.15.
5 Calvin, Institutes , IV.20.1.
6 J. D. Douglas, The New International Dictionary of the Christian Church (Grand Rapids: Zondervan, 1974), 173.
7 Calvin, Institutes , IV.20.4.
8 John T. McNeill, “John Calvin on Civil Government,” dalam Calvinism and the Political Order , peny. George L. Hunt (Philadelphia: Westminster, 1965), 41.
9 Gusti A. B. Menoh, Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas (Jakarta: Kanisius, 2015), 161.
lain, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup agama-agama abrahamik serta kepercayaan lain, seperti mistisisme lokal.
Penafsiran ini sejalan dengan pemikiran Calvin tentang sensus divinitatis , bahwa setiap manusia mempunyai kesadaran akan ketuhanan yang mengarah pada terbentuknya agama sebagai respons terhadap kesadaran tersebut. Calvin menyebut agama ini sebagai agama universal, yang tidak hanya terbatas pada monoteisme, tetapi mencakup politeisme, non-teisme, bahkan animisme dan dinamisme. Karena itu, konsep tentang agama resmi negara yang hanya mengakui monoteisme tidak dapat dibenarkan.
Dari perspektif “dua kerajaan”, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara teokratis dan sekuler, melainkan negara religius yang mengakui kedaulatan Tuhan dan tunduk pada-Nya. Dengan mengakui kedaulatan Tuhan, sila pertama tidak hanya menjamin kebebasan beragama karena kebebasan tersebut juga dapat dijamin oleh prinsip-prinsip lain, seperti prinsip kedua tentang hak asasi manusia. Arti utama dari sila pertama adalah mendorong berbagai agama untuk berpartisipasi di ruang publik dalam kehidupan sosial dan politik.
Dalam kontribusinya di ranah publik, menurut Calvin, agama harus memainkan perannya melalui diferensiasi. Sila pertama Pancasila yang mengacu pada kedaulatan Tuhan hendaknya tidak dipandang sebagai sila pertama saja, melainkan juga sebagai pedoman terhadap keempat sila lainnya. Posisi prinsip pertama memberikan sentuhan transenden pada prinsip-prinsip berikutnya. Di sini, terlihat kemiripan dengan pandangan Calvin yang memandang seluruh aspek kehidupan bersifat religius. Artinya, keberadaan asas pertama menjadi landasan teologis yang memberikan pedoman etika dan keagamaan terhadap asas-asas lainnya. Misalnya, hal itu diterapkan pada sila kedua tentang hak asasi manusia. Ketika seseorang memasuki kehidupan bermasyarakat, agama mengusung konsep hak asasi manusia berdasarkan pemikiran agama masing- masing. Umat Islam, misalnya, berpendapat bahwa hak asasi manusia didasarkan pada kemanusiaan sebagai khalifah Tuhan. Demikian pula, umat Kristen akan mendasarkan hak asasi manusia pada kemanusiaan sebagai gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah pemberian suatu kelompok atau partai politik atau bahkan negara tertentu. Sebaliknya, ia memiliki dimensi transenden dalam kedaulatan universal Tuhan. Begitu pula landasan ini berlaku bagi tiga sila lainnya, yakni nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.
Kesimpulannya, reinterpretasi terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak hanya dapat menjamin kebebasan beragama, tetapi juga peran agama dalam ruang publik. Dengan begitu, agama dapat menjadi kekuatan pembebas yang mampu menciptakan kehidupan sosial-politik yang demokratis.
Referensi Calvin, John. Institutes of the Christian Religion . Disunting oleh John T. McNeill, Diterjemahkan oleh Ford Lewis Battles. Louisville: Westminster John Knox, 2006. Dowey, Edward A. The Knowledge of God in Calvin’s Theory (3 rd ed.) . Grand Rapids: Eerdmans, 1994).
McGee, Iain. “Reconsidering the Sensus Divinitatis in the Light of the Semen Religionis: John Calvin and Non-Christian Religion.” European Journal of Theology 31, no. 2 (2022): 215-39. https://doi.org/10.5117/EJT2022.2.003.MCGE.
McNeill, John T. “John Calvin on Civil Government.” Dalam Calvinism and the Political Order, disunting oleh John T. McNeill dan George L. Hunt. Philadelphia: Westminster, 1965.
Menoh, Gusti A. B. Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas. Jakarta: Kanisius, 2015.