## KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM MENGEMBANGKAN KELESTARIAN HUTAN
Ch. Herutomo 1 , S. Bekti Istiyanto 2*
1,2 Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
* bektiis@yahoo.com

## Abstract
Forest  sustainability  will  be  maintained  if  there  is  sustainability  of  the  ecological  and economic functions of the forest, the ecological function is the fulfillment of forest resources as  the  carrying  capacity  of  the  environment  and  the  economic  function  of  the  forest  can improve  the welfare of the  community If the forest is  damaged then these two functions will not  be  fulfilled.  This  is  where  community  participation-based  environmental  communication is  needed.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  forest  functions  that  require  community participation which are grown through conceptual-based environmental communication. This study uses qualitative descriptive method. The result of this research is that sustainable forest development through the approach of welfare and community participation as a social forest concept  can  be  positively  correlated  with  the  sustainability  of  the  ecological  and  economic functions  of  forest  resources,  so  that  the  community  has  a  high  sense  of  belonging  to  the forest which is positively correlated with the importance of maintaining forest sustainability. The need for forest conservation requires good environmental communication that can foster public awareness and participation in institutionally sustainable forest management  such as the Community Forest Management Communication Forum (FK PHBM).

## Keywords: environmental communication, participation, sustainable forest, forest village

## Abstrak
Kelestarian hutan akan terjaga  apabila ada keberlanjutan fungsi ekologi dan ekonomi hutan, fungsi ekologi  adalah terpenuhinya sumber daya  hutan sebagai daya dukung lingkungan dan fungsi ekonomi  hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila hutan rusak maka kedua fungsi ini tidak akan terpenuhi. Disinilah dibutuhkan komunikasi lingkungan berbasis partisipasi  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskrisikan  fungsi  hutan  yang membutuhkan  partisipasi  masyarakat  yang  ditumbuhkan  melalui  komunikasi  lingkungan berbasis konseptual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini  adalah  pengembangan  hutan  lestari  melalui  pendekatan  kesejahteraan  dan  partisipasi masyarakat sebagai konsep hutan sosial dapat berkorelasi positif dengan keberlanjutan fungsi ekologi dan ekonomi sumberdaya hutan, sehingga masyarakat mempunyai sense of belonging yang  tinggi  terhadap  hutan  yang  berkorelasi  positif  pada  pentingnya  menjaga  kelestarian hutan. Pada kebutuhan pelestarian hutan diperlukan adanya komunikasi lingkungan yang baik yang  dapat  menumbuhkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan lestari  secara  kelembagaan  seperti  Forum  Komunikasi  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat (FK PHBM).

## Kata kunci: komunikasi lingkungan, partisipasi masyarakat, hutan lestari, desa hutan
ISSN: 1412-7873 (cetak), ISSN: 2598-7402 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PENDAHULUAN
Isu lingkungan menjadi perbincangan sehari-hari yang mendominasi  baik  bersifat  ilmiah  maupun pembicaraan di media massa. Bukan hanya karena berkaitan langsung dengan kehidupan  manusia,  tapi  lebih  disebabkan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan.  Mulai  bencana  alam  yang disebabkan  faktor  lingkungan  akibat  ulah manusia, hingga perubahan iklim yang tak terkendali.
Membahas  kelestarian  hutan  tidak bisa dipisahkan dari keberkelanjutan sumber  daya  hutan  yang  menuntut  adanya keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi hutan.  Fungsi  ekologi  hutan  adalah terpenuhinya  hutan  sebagai  daya  dukung lingkungan  seperti  untuk  resapan  air, mencegah  banjir,  kekeringan  dan  tanah longsor.  Sedangkan  fungsi  ekonomi  hutan adalah  melalui  produk  hutan  seperti  kayu maupun  non  kayu  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Keberlanjutan kedua  fungsi  hutan  tersebut  membutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat ditumbuhkan salah satunya melalui komunikasi lingkungan Cox (2010)
menjelaskan komunikasi lingkungan sebagai  media  pragmatis  dan  konstitutif untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  mengenai  lingkungan,  seperti halnya  hubungan  antarmanusia  dengan alam. Hal itu merupakan medium simbolis untuk membangun kesepahaman masyarakat terhadap permasalahan lingkungan (Fitriyarini, 2013). Komunikasi lingkungan  merupakan  suatu  sub  bidang ilmu komunikasi yang didalamnya terdapat beberapa  area  studi  yang  berbeda  atau interdisipliner. Namun demikian komunikasi  lingkungan  pada  prinsipnya memiliki dua fungsi utama yaitu: 1. Fungsi pragmatis,  yang  meliputi  fungsi  untuk mendidik,  member  peringatan  (alert), memobilisasi  dan  fungsi  persuasif;  2. Fungsi  konstitusif,  dimana  dalam  hal  ini bahasa dan simbol-simbol lainnya berperan
dalam  membentuk  persepsi  kita  mengenai realitas dan sifat (nature) masalah lingkungan (Cox R, 2013).
Area studi dari komunikasi lingkungan  mencakup:  1.  Retorika  dan wacana lingkungan; merupakan area paling luas  dalam  studi  komunikasi  lingkungan yang  mencakup  retorika  dari  aktivis lingkungan,  tulisan  mengenai  lingkungan, kampanye  kehumasan  bisnis  serta  media dan  website;  2.  Media  dan  jurnalisme lingkungan;  merupakan  area  studi  yang fokus  pada  bagaimana  pemberitaan,  iklan, program  komersial  dan  situs  internet menggambarkan masalah alam dan lingkungan.  Area  studi  ini  juga  mencakup dampak  dari  media  terhadap  perilaku masyarakat  hingga  agenda-setting  dan framing media. 3. Partisipasi publik dalam pengambilan  keputusan  mengenai  isu lingkungan; 4. Edukasi publik dan kampanye  advokasi  atau  disebut  juga social  marketing;  merupakan  area  studi yang mencakup kampanye-kampanye yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat  untuk  mencapai  suatu  tujuan sosial  atau  linggkungan  yang  diinginkan. 5.  Kolaborasi  lingkungan  dan  resolusi konflik;  merupakan  area  studi  yang mengkaji model alternatif dalam mengatasi ketidakpuasan  terhadap  partisipasi  publik dan  metode  resolusi  konflik.  Aspek penting  dalam  area  studi  ini  adalah kolaborasi  dengan  cara  mengundang  para pemangku  kepentingan  untuk  terlibat dalam  diskusi  pemecahan  masalah  dan bukan  dalam  bentuk  advokasi  maupun debat.  6.  Komunikasi  risiko;  area  studi yang  secara  tradisional  mengevaluasi keefektifan  strategi  komunikasi  dalam menyampaikan  informasi  teknis  mengenai kesehatan  hingga  pendekatan  yang  lebih modern,  yaitu  melihat  dampak  dari pemahaman  masyarakat  terhadap  risiko terhadap penilaian publik dalam menerima risiko.  7.  Reprentasi  isu  lingkungan dalam budaya  populer  dan  green  marketing; merupakan  area  studi  yang  mengkaji
penggunaan  gambar,  musik,  program televisi,  fotografi  dan  iklan  komersial dalam  mempengaruhi  perilaku  masyarakat terhadap lingkungan (Cox R, 2013)
Komunikasi lingkungan mulai muncul di awal tahun 1960-an saat Rachel Carson  mengemukakan  bahaya  pestisida terhadap kesehatan manusia dan dampaknya  terhadap  lingkungan,  sehingga kemunikasi  lingkungan  selalu  disejajarkan dan dikaitkan dengan komunikasi kesehatan  (Willoughby  & Smith,  2016). Burgess  &  Harrison  (1998)  berpendapat wacana mengenai lingkungan antara tahun 80  hingga  90an,  berkembang  dari  yang semula  tidak  terlalu  banyak  dibahas menjadi aspek yang diperhatikan dalam hal pengukuran keberlanjutannya. Komunikasi lingkungan  mencakup  analisis  komparatif dari  proses  sosial  dan  budaya  dimana  di dalamnya publik dapat memahami masalah-masalah  lingkungan  global,  dan sejauh yang pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam perubahan praktek pada  tingkat  individu  dan  rumah  tangga. Aspek  keberlanjutan  tersebut  didasarkan pada  keyakinan  bahwa  individu  dan lembaga  dapat  dibujuk  untuk  menerima tanggung  jawab  terhadap  munculnya masalah lingkungan dan mengubah praktik sehari-hari  mereka  demi  meringankan dampak  lingkungan  di  masa  depan (Ardian, 2019)
Penelitian  komunikasi  lingkungan dalam  tiga  hingga  empat  dekade  terakhir menunjukkan  tren  dan  pendekatan  dalam penelitian  yang  menyoroti  peran  yang dimainkan  oleh  media  serta  proses komunikasi dalam masyarakat dan kehidupan  politik  secara  sempit  dan  lebih banyak  membahas  masalah  keilmuan, kesehatan  dan  resiko  lingkungan  (Hansen A,  2011).  Hansen  menyoroti  tentang adanya  kebutuhan  untuk  menggunakan kembali pendekatan “tradisional” terhadap tiga  fokus  utama  penelitian  komunikasi lingkungan yang meliputi: produksi/konstruksi  pesan  media  dan
komunikasi publik; isi/pesan media komunikasi;  dan  dampak  media  dan komunikasi  publik  terhadap  pembaca  atau pemirsanya  yang  mencakup  suara-suara yang  berasal  dari  politikus,  ilmuwan, ekspert, pemerintah dan LSM.
Setelah  reformasi  tahun  1998 partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan hutan  khususnya  hutan  produksi  ternyata dapat  merubah  sruktur  dan  fungsi  hutan yang dikembangkan melalui konsep “ social  forestry “ atau hutan sosial yang di Indonesia diadopsi melalui konsep Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHBM) yang  dilakukan  oleh  Perhutani.  Perubahan fungsi dan struktur hutan banyak memberikan  manfaat  ekonomi  kepada masyarakat,  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  hutan melalui  sharing  produk  hutan  baik  kayu maupun  non  kayu  yang  dilakukan  melalui konsep  hutan  sosial  yang  sesuai  dengan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  atau  juga  disebut “ sustainable development ” yang menggambarkan
adanya saling ketergantungan  antara  pembangunan  dan lingkungan  telah  setengah  abad  menjadi perhatian serius dari banyak negara-negara di  dunia  (Santoso,  2011).  Pembangunan berkelanjutan  dirumuskan  sebagai  proses pembanguan  yang  tidak  boleh  melampui daya  dukung  lingkungan  termasuk  sumber daya  hutan  sehingga  fungsi  ekologi  dan ekonomi lingkungan selalu dapat terjamin, maka pengelolaan sumber daya alam harus selalu mengacu aspek pelestarian lingkungan dan konservasi, maka eksploitasi sumber alam demi kepentingan ekonomi  semata  akan  merusak  daya dukung lingkungan (Hayati, 2007)
Terjadinya  penjarahan  lahan  hutan, pengalihan  fungsi  lahan  hutan  dan illegal loging telah  memberikan  kontribusi  yang sangat  besar  terjadinya  degradasi  dan deforestasi  hutan.  Besarnya  degradasi  dan deforestasi  hutan  jelas  berpengaruh  besar
terhadap  kualitas  dan  daya  dukung lingkungan  sumber  daya  hutan  (Ardian, 2019).
Data Kementerian Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  (2016)  hutan  yang rusak  dan  lahan  kritis  yang  berada  di Daerah Aliran Sungai (DAS) di pulau Jawa mencapai  3,2  juta  hektar  dan  sekitar  0,6 juta  hektar  berada  dalam  kawasan  hutan negara  atau  22%  dari  seluruh  kawasan hutan negara. Secara nasional laju kerusakan  hutan  periode  2013  –  2016 mencapai  1,17  hektar  pertahun,  sebanyak 21%  atau  setara  dengan  26  juta  hektar yang  telah  hilang  sehingga  sudah  tidak punya  tegakan  pohon  lagi.  Kondisi kerusakan  hutan  sekarang  ini  jelas  sangat mencemaskan siapa saja.
Kerusakan hutan yang mengkhawatirkan  akan  merusak  daya dukung  hutan  yang  dapat  menurunkan fungsi  ekologi  dan  ekonomi  hutan  serta dapat  menjauhkan  dari  konsep  hutan berkelanjutan.  Dengan  kondisi  hutan  yang rusak  seperti  ini    maka  adanya  tuntutan akan  kebutuhan  inovasi  kehutanan  yang disebut dengan social forestry yaitu sebuah konsep  pengelolaan  hutan  yang  berbasis komunitas  atau  di  Indonesia  dikenal dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  (PHBM),  menjadi  sangatlah dibutuhkan.
Pengelolaan
membutuhkan partisipasi  para  pemangku  kepentingan. Tidak  saja  oleh  pemerintah  namun  juga membutuhkan  partisipasi  masyarakat  agar hutan  lestari  dapat  diwujudkan.  Pada  titik diperlukan  adanya  bentuk  komunikasi lingkungan yang berkelanjutan. Komponen utama  dalam  komunikasi  lingkungan  ini adalah keberadaan komunikator lingkungan yang baik. Dimana
komunikator lingkungan
dapat
menyampaikan  dan  mengirimkan  pesan kepada  semua  pihak  dengan  baik  dan menggunakan  media  komunikasi  yang tepat dan sesuai. Khusus dalam komunikasi  lingkungan  dikenal  istilah
konservasionis.  Sesuai  dalam  penelitian Safina,  (2008)  untuk  menjaga  masyarakat bergerak menuju keberlanjutan, komunikator  lingkungan  harus  bekerja dengan terampil dengan lebih dari sekadar informasi.  Para  konservasionis,  yang bagaimanapun  juga  terinspirasi  untuk bekerja  dalam  konservasi  bukan  hanya karena informasi yang mereka miliki tetapi karena  bagaimana  perasaan  mereka,  perlu menemukan  cara  yang  lebih  baik  untuk menggabungkan  informasi  ilmiah  dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.
Dalam lembaga tersebut ada fungsi komunikasi lingkungan yaitu Forum Komunikasi  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (FK  PHBM).  Keberadaan komunikasi lingkungan untuk mengembangkan  keberlanjutan  sumber daya hutan tidak hanya melalui komunikasi  kelembagaan,  seperti  Forum Komunikasi  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (FK  PHBM)  saja  akan  tetapi juga  bisa  dengan  memanfaatkan  media massa.    Hal  ini  sesuai  dengan    hasil Konferensi Nasional Pembangunan
Berkelanjutan  di  Yogyakarta  pada  tahun 2004 yang merekomendasikan agar memanfaatkan media massa untuk mengembangkan  konsep  pembangunan berkelanjutan (Hardjasoemantri, 2005).
Media  massa  sebagai  bagian  dari civil society diperlukan sekali dalam upaya pengelolaan  lingkungan  termasuk  sumber daya hutan. Undang – Undang no 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang no 23  tahun  1997  tentang  pengelolaan lingkungan hidup telah menetapkan bagaimana  keterkaitan  media  massa  dan pengelolaan  lingkungan  yang  meliputi partisipasi  masyarakat  dan  transparansi dalam  pengelolaan  lingkungan.  Media massa  memiliki  peran  signifikan  dalam mensosialisasikan berbagai wawasan, termasuk  wawasan  tentang  kelestarian lingkungan  hidup.  Dalam  konteks  ini, media  mengungkap  isu-isu  baru  yang menjadi  perhatian  banyak  pihak,  misalnya
tentang  pemanasan  global  dan  kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini kian parah.
Isu-isu lingkungan yang terkadang dianggap  kurang  populer  atau  kurang menjual  cukup  mendapat  tempat  di beberapa  media.  Dengan  kata  lain,  media cukup memiliki kepedulian terhadap upaya pelestarian  lingkungan.  Namun  tetap  saja, porsi  pemberitaan  politik  jelas  lebih dominan jika dibanding dengan pemberitaan isu lingkungan. Pada dasarnya media  massa  memegang  peranan  sangat penting  dalam  membentuk  sikap  mental masyarakat,  termasuk  dalam  bersikap terhadap lingkungan.
Penelitian Fitriyarini,
(2013)
dijelaskan  pentingnya  pemberitaan  di media  massa  dalam  mendeskripsikan  dan mendukung  upaya untuk mengkritisi pemerintah pada isu-isu lingkungan . Media massa  seringkali  terlambat  atau  lamban dalam keikut sertaan untuk mengkritisi isu- isu  lingkungan  dan  terutama  persoalan kehutanan.  Akibatnya  seringkali  isu-isu komunikasi  lingkungan  dan  masyarakat hutan  menjadi  isu  yang  asing  dan  tidak semenarik isu-isu lain dalam pembangunan di  Indonesia.  Isu  lingkungan  seakan  tidak dianggap penting dan masyarakat cenderung  lebih  cepat  ketika  merespon permasalahan  lainnya,  seperti  isu-isu politik,  hukum,  ekonomi,  dan  sebagainya (Harun, 2009;  Wiwoho, 2017 dalam  Putri, 2017).
Dalam  pandangan  konstruktivisme terkait  media  massa,  menurut  Bennet, sebagaimana  dikutip  oleh  Hidayat  (1997  : 20),  media  massa  bukan  hanya  sebagai saluran  pesan,  tetapi  sebagai  subyek  yang mengkonstruksi  realitas,  pandangan,  bias dan  pemihakannya.  Di  sini  media  massa dipandang  sebagai  agen  konstruksi  sosial yang  mendefinisikan  realitas,  pandangan ini  menolak  pendapat  yang  menyatakan bahwa  media  merupakan  tempat  saluran yang  bebas.  Begitu  pula  berita  yang  di baca dan didengar dari media massa bukan hanya menggambarkan realitas, dan
menunjukkan  sumber  berita  tetapi  juga konstruksi  dari  media  itu  sendiri  (Muslim, 2013)
Tidak kalah penting dalam persoalan  lingkungan  dan  kehutanan  ini adalah  adanya  partisipasi  masyarakat. Partisipasi didefinisikan sebagai
karakteristik
mental/pikiran
dan emosi/perasaan  seseorang  dalam  situasi kelompok  yang  mendorongnya  untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam  usaha  mencapai  tujuan  serta  turut bertanggung  jawab  terhadap  usaha  yang bersangkutan  (Santosa,  1998:13  dalam
Sulistiyorini et al., 2015) Penelitian
Istiyanto (2017)
disebutkan  bahwa  partisipasi  masyarakat merupakan  kunci  dalam  sebuah  program pembangunan,  baik  dalam  perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasinya.  Bahkan  disebutkan  dalam penelitian Herutomo et al., (2015) partisipasi  masyarakat  ini  merupakan kebutuhan  mutlak  untuk  keberhasilan pembangunan itu sendiri. Rangkaian konsep  partisipasi  dalam  sebuah  program pembangunan  akan  lebih  terasa  mengikat masyarakat  ketika  mereka  berfungsi  dan berperan  sebagai  subyek  dan  bukan  hanya obyek  pembangunan  yang  lebih  pasif. Dalam  kasus  pembangunan  pasca  bencana yang  dilakukan  oleh  Herutomo  et  al., (2015) tersebut dijelaskan bahwa masyarakat akan merasakan program yang direncanakan bila mereka dilibatkan sedari awal  sebagai  bagian  aktif.  Mereka  akan ikut  menjaga  dan  melestarikan  kebijakan dan implementasinya karena akan berhubungan  dengan  kebutuhan  mereka sendiri.  Partisipasi  sejak  awal  sebuah program  pembangunan  dari  dan  untuk masyarakat  inilah  yang  menjadi  dasar  dan kunci  keberhasilan  program  pembangunan yang dicanangkan. Tanggung jawab perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  dewasa  ini  bukan  semata-mata menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  atau negara  saja.  Pelibatan  atau  partisipasi
masyarakat  mutlak  diperlukan  dalam menjaga dan mengawasi lingkungan hidup agar  dapat  lebih  baik  dan  lebih  sehat (Susila Wibawa, 2019).
Dalam penelitian ini berbeda dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya terutama  pada  pendekatan  jenis  konsep komunikasi  lingkungan  yang  dianalisis, selain  metode  penelitian  yang  dipilih. Penguatan  komunikasi  lingkungan  dalam pelestarian hutam dilihat dalam kemanfaatan hutan. Kelestarian hutan akan dianggap dalam kondisi yang baik bila ada keberlanjutan  fungsi  ekologi  dan  fungsi ekonomi dari hutan itu sendiri. Makna dari fungsi  ekologi  hutan  adalah  terpenuhinya sumber  daya    hutan  sebagai  daya  dukung lingkungan.  Dan  fungsi  ekonomi  hutan ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pengguna  hutan atau  masyarakat  desa  hutan  yang  hidup bergantung  dengan  hutan  dan  tidak  bisa dipisahkan  dari  sumber  daya  hutan.  Bila kelestarian  hutan  rusak  atau  tidak  terjaga, maka  kedua  fungsi  ini  tidak  akan terpenuhi. Di sinilah dibutuhkan komunikasi  lingkungan  yang  tepat  dan sesuai. Kajian konseptual tentang komunikasi  lingkungan  ini  akan  berbasis kepada pelibatan atau partisipasi masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskrisikan fungsi hutan yang membutuhkan  partisipasi  masyarakat  yang ditumbuhkan melalui komunikasi lingkungan  berbasis  konseptual,  sehingga akan  sesuai  bila  menggunakan  metode penelitian  studi  literatur  yang  akan mengkaji  dan  menganalisis  permasalahan penelitian  tentang  komunikasi  lingkungan dalam  kaitannya  dengan  pelestarian  hutan menggunakan  banyak referensi  yang terkait. Penelitian ini sangat urgen dilakukan  dikarenakan  penelitian  tentang masyarakat  hutan  lebih  banyak  dilakukan terkait dengan konflik sosial atau persoalan masyarakat  yang  dibenturkan  dengan fungsi ekonomi hutan. Menjadikan
komunikasi lingkungan yang setara dengan pentingnya
pelibatan
partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang baru dan perlu  dikembangkan  dalam  penelitian- penelitian ilmiah.
Penelitian  yang  akan  lengkap membahas  fungsi  ekologi  hutan  yang seimbang  dengan  fungsi  ekonomi  hutan sangatlah  perlu  dilakukan.  Dan  itu  dapat terjadi  manakala  masyarakat  dilihatkan. Dalam beberapa konsep pelibatan masyarakat  ini  membutuhkan  peranan komunikasi yang sesuai seperti komunikasi lingkungan.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  berparadigma konstruktivis  dimana  suatu  kebenaran  atas realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial (Hanitzsch, 2001).
Karenanya, kebenaran realitas sosial dianggap  bersifat  relative  dan  bukan sesuatu yang mutlak atau pasti.
Sementara untuk  metode penelitian ini  menggunakan  studi  literatur.  Menurut Rahayu  Rian  Sri,  (2018)  studi  literatur merupakan  yang  mengumpulkan  beberapa penelitian  terdahulu  untuk  menjawab permasalahan yang diteliti yaitu komunikasi lingkungan kehutanan.
Kegiatan  pengumpulan  data  merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas  mengumpulkan  data  pustaka, membaca  dan  mencatat,  serta  mengelolah bahan  penelitian.  Studi  literatur  ini menggunakan  pencarian  data  terhadap berbagai  sumber  tertulis,  baik  berupa buku-buku,  arsip,  majalah,  artikel,  dan jurnal  penelitian,  atau  dokumen-dokumen yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dikaji.
Studi  literatur  dalam  penelitian  ini berusaha mendeskripsikan apa yang menjadi tujuan penulisan dengan melakukan  analisis  bersumber  dari  kajian literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan tema  komunikasi  lingkungan,  kehutanan, produk Undang–Undang
kehutanan/lingkungan  dan  data  sekunder yang  berkaitan  tentang  masyarakat  hutan. Dengan  studi  literatur  ini  memungkinkan peneliti  dapat  menganalisis,  mengkaji  dan mendalami  pokok  permasalahan  secara komprehensif dan dapat mengambil kesimpulan yang obyektif dan akurat untuk mencari akar permasalahan dan solusi atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi  lingkungan  menurut Cox,  (2010)  merupakan  media  pragmatis dan konstitutif untuk memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai lingkungan.  Komunikator  utama  dalam komunikasi  lingkungan  adalah  pemerintah dan organisasi non pemerintah yang punya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.  Pola  komunikasi  lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola sumber  daya  hutan  bersifat  dialogis  yang lebih  banyak  terjadi  pada  komunikasi kelompok.  Wiryono  (1998)  menjelaskan keberadaan  pola  komunikasi  dibentuk untuk mengidentikasi dan mengkategorikan unsur-unsur yang relevan dari  suatu  proses  komunikasi  khususnya komunikasi  antarpribadi.  Efektivitasnya tergantung bagaimana relevansi antara pola komunikasi  yang  dipakai  dengan  kondisi sosial, budaya dan psikologis khalayak.
Komunikasi  yang  efektif  menurut Susanto,  (1989)  dapat  diketahui  dari persentase  antara  khalayak  yang  dapat dipengaruhi  dengan  yang  tidak.  Di samping  itu  efektivitas  komunikasi  juga dapat diketahui dari efeknya pada khalayak yaitu  kognitif,  afektif,  dan konatif. Komunikasi yang efektif jika terjadi dalam suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti  dan  pesannya  menggugah perhatian  dan  minat  komunikan  sebagai partner  komunikasi  (Istiyanto,  2015). Termasuk  dalam  persoalan  komunikasi antara manusia dengan lingkungan dimana
mereka  tinggal.  Secara  sederhana  konsep tersebut  disederhanakan  dengan  istilah komunikasi lingkungan.
Komunikasi lingkungan dan
kebijakan  lingkungan  terdapat  hubungan yang saling mempengaruhi karena komunikasi lingkungan tidak hanya menginformasikan secara linier atau botton up mengenai  masalah  lingkungan  tetapi lebih  pada sharing informasi  lingkungan secara  dialogis  kepada  semua  pemangku kepentingan atas sebuah lingkungan tertentu (Wahyudin, 2017). Di samping itu fungsi komunikasi lingkungan
menyampaikan  tuntutan  ( policy  demand ) masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan termasuk masalah lingkungan hutan.
Salah satu bentuk lembaga masyarakat yang menjadi sarana berkomunikasi  adalah  Forum  Komunikasi Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat atau  disingkat  dengan  FK  PHBM.  FK PHBM  ini  merupakan  forum  komunikasi yang  selalu  melakukan  proses  komunikasi lingkungan untuk mengembangkan kelestarian  hutan.  Lembaga  ini  merupakan sarana  kolaboratif  yang  berbasis  pada masyarakat desa hutan  dengan  melibatkan Perum  Perhutani,  Lembaga  Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pemangku kepentingan  (s takeholders) hutan , dan pemerintahan setempat.
Komunikasi lingkungan yang
efektif diharuskan agar dapat menumbuhkan  harapan  atau  keinginan masyarakat  yang  berorientasi  lebih  pada masa  mendatang.  Maka  dalam  Forum Komunikasi    PHBM  inilah  harapan  dan keinginan  tersebut  diwujudkan  dalam hutan yang lestari. Hutan yang lestari atau berkelanjutan  tersebut  dapat  terwujud  bila masyarakat  desa  hutan  dapat  tumbuh kesadaran  akan  pentingnya  kelestarian hutan dengan menjaga hutan tidak merusak atau  merambah  hutan  tanpa  memikirkan akan  dampak  negatifnya,  sehingga  fungsi ekologi  dan  fungsi  ekonomi  hutan  bagi
masyarakat  desa  hutan  akan  terus  terjaga dan berkelanjutan.
Forum Komunikasi lingkungan yang  terjadi  dalam  rembug  desa  di masyarakat  desa  hutan  ini  dilaksanakan secara  berkala  periode  waktunya.  Dalam forum ini mereka akan saling menyampaikan  informasi  yang  berupa informational
message seperti pemberitahuan  tentang  masalah  hutan, instruksional  message seperti  perintah untuk menanam tanaman di bawah tegakan dengan sistem tumpang sari, dan motivational message seperti meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya menjaga  kelestarian  hutan  (Damanik, 2019).
Dalam  banyak  kasus  kehutanan seperti  yang  diuraikan  dalam  penelitian Cox,  (2010)  data  bahwa  masyarakat  desa hutan  ternyata  rata-rata  berpendidikan rendah,  maka  informasi  yang  disampaikan dalam  forum  komunikasi  agar  mudah dimengerti  maka  menggunakan  “rekayasa pemahaman”  sesuai  kapasitas  pengethuan dan  pemahaman  masyarakat  desa  hutan sendiri  yaitu  menggunakan:  lambang, interpretasi cara  lain untuk menyampaikan pesan;  rujukan,  menunjukkan  obyek, peristiwa,  benda;  dan  Interpretasi,  ukiran untuk  melihat  lambang  atau  hal  yang diwakili  lambang  dengan  lebih  sederhana agar  mudah  dipahami.  Sementara  untuk komunikasi  lingkungan  dalam  forum rembug desa terjadi dalam bentuk perilaku spontan,  terjadi  secara  tiba-tiba,  serta merta  tanpa  berpikir  mendalam  dulu  yang sering  menimbulkan  gelak  tawa,  perilaku scripted karena  dorongan  faktor  kebiasaan seperti  nampak  dalam  logat  atau  dialek, dan  perilaku contrived ,  yang  dipengaruhi motif  kognitif  dan  sikap  rasionalitasnya seperti yang penting tidak tidak asal bunyi (Istiyanto, 2017)
Dalam forum komunikasi masyarakat  desa  hutan  ini  mereka  akan berbagi  banyak  hal  seperti  pikiran  yang mereka alami, perasaan empati yang besar
karena  mereka  merasa  saling  tergantung (Istiyanto,  2017).  Mereka  membuat  aturan yang  mengikat  masyarakat  desa  hutan  dan aturan itu mempengaruhi sikap konformitas  di  antara  masyarakat  desa hutan  seperti  ketika  menanam  tanaman yang  sama  di  bawah  tegakan,  dengan harapan tidak terjadi konflik dan perbedaan  yang  besar  di  antara  mereka sendiri.
Komunikasi lingkungan dalam forum  komunikasi  PHBM  dapat  memberi keuntungan  antara  lain:  sebagai  wadah pertukaran informasi di antara stakeholder , Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa  Hutan  (LMDH).  Selain  itu,  untuk mengambil keputusan efektif yang fokusnya  pada  masalah  bersama  dan mengendalikan kebijakan melalui koordinasi lintas sektoral, serta mengembangkan  kapasitas  kelembagaan
Perhutani, LMDH, stakeholder dan pemerintah  setempat  (Hardjasoemantri,
2005)
Komunikasi lingkungan ini senyatanya  tidak  hanya  terjadi  dalam konteks  kelembagaan  saja,  tetapi  juga dapat  dilakukan  melalui  media  massa sebagai  salah  satu  ciri  masyarakat  sipil ( civil  society). Penggunaan  media  massa ini  dilakukan  melalui  isi  pemberitaannya yang  dapat  menumbuhkan  kesadaran masyarakat yang lebih luas akan pentingnya  kelestarian  hutan  (Yenrizal, 2016).  Berkenaaan  dengan  itu  maka konferensi  nasional  tentang  Pembangunan Berkelanjutan  pada  Tahun  2004  di Yogyakarta
merekomendasikan komunikasi  dan  informasi  dimasukkan dalam konsep Pembangunan
Berkelanjutan.  Maka  implikasi    dari rekomendasi  itu  adalah  media  massa dianggap  mempunyai  peranan  yang  cukup besar  dalam  menambah  pengetahuan  dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama  masyarakat  desa  hutan  tentang pentingnya pengelolaan lingkungan
termasuk  hutan  oleh  tangan  mereka sendiri.
Menurut  penelitian  terdahulu  dari Ader  (dalam  Atmakusumah,  1996))  yang mengkaitkan  berita  lingkungan  di  media massa dengan pendapat khalayak, menyimpulkan media massa dapat melakukan pencerahan masalah lingkungan  terhadap  masyarakat.  Hutan sebagai  salah  satu  modal  pembanguan nasional  mempunyai  manfaat  yang  nyata bagi  kehidupan  rakyat  Indonesia  baik manfaat  ekonomi,  ekologi  dan  sosial budaya.  Oleh  karena  itu,  sumber  daya hutan  harus  dikelola  dan  dimanfaatkan secara  berkesinambungan  baik  untuk generasi  sekarang  maupun  yang  akan datang.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  41 tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditetapkan bahwa hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat.  Maka  hutan  harus  dijaga  daya dukungnya  secara  keberlanjutan,  diurus dengan akhlak mulia, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan,  asas  keterbukaan  dan  asas keterpaduan.
Status  dan  fungsi  hutan  diatur dalam  pasal  5  sampai  dengan  9  Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999. Tentang status  hutan  yang  diatur  dalam  pasal  5, bahwa status hutan terdiri hutan negara dan hutan  hak,  sedang  fungsi  hutan  diatur dalam  pasal  6  ayat  1  yang  menyatakan hutan  mempunyai  fungsi  konservasi, fungsi  lindung  dan  fungsi  produksi ( Undang-Undang  No  41  tahun  1999,
Tentang  Kehutanan ,).  Selain  pembagian hutan  berdasarkan  fungsinya,  pemerintah dapat  menetapkan  kawasan  hutan  tertentu untuk  tujuan  khusus  untuk  kepentingan umum seperti untuk pendidikan, penelitan, latihan dan penetapan untuk tujuan khusus ini  tidak  boleh  mengubah  fungsi  pokok hutan.  Tujuan  utama  dari  aktivitas  ini adalah  tercapainya  hutan  lestari  bagi semua pemangku kepentingan hutan.
Pengelolaan  Hutan  Lestari  atau Sustainable  Forest  Management menuntut Perum  Perhutani  sebagai  penyelenggara kegiatan  pengelolaan  sumberdaya  hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah  ditetapkan.  Semua  berkaitan  dengan produksi  kayu  dan  non  kayu  dengan mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  hutan secara  lestari  ekonomi,  lestari  lingkungan, lestari sosial kemasyarakatan.
Pengelolaan hutan lestari (Perhutani,  2002)  pada  dasarnya  meliputi tiga  aspek  yaitu:  ekonomi  (produksi), sosial  budaya  dan  lingkungan  secara proporsional.  Pelaksanaannya  mengacu pada  prinsip-prinsip  pengelolaan  hutan yang diakui secara internasional. Pengakuan atas pemenuhan prinsip-prinsip tersebut  diwujudkan  dalam  sertifikat  yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional  independen  yaitu Forest Stewardship Council (FSC), berupa ekolabel  yang  dilekatkan  pada  produk hutan yang menandakan bahwa perusahaan telah memenuhi prinsip, kriteria pengelolaan hutan lestari atau berkelanjutan. Secara empiris pengembangan
hutan lestari atau berkelanjutan berkelanjutan  menurut                    Perhutani (2002)  didasari  karakteristik  permasalahan hutan  yang  dihadapi  dan  pengalaman panjang  dalam  mengelola  hutan  yaitu: pertama, Community Based Forest Managemen (CBFM),  pengelolaan  hutan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi akatif mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan  hutan  dimana  ketiga  prinsip tersebut  oleh  Perum  Perhutani  dijabarkan dalam  program  PHBM. Kedua, adanya Resources  Based  Forest  Management , usaha  Perum  Perhutani  tidak  semata-mata memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya tetapi  juga  mengelola  ekosistem  dan seluruh sumber daya hutan yang terkandung di dalam maupun di permukaan seperti air, galian C, agrobisnis
yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, yaitu penerapan Good Corporate  Gavermance dalam  seluruh aspek  pengelolaan  hutan,  artinya  bahwa seluruh  aktivitas  pengelolaan  hutan  harus memenuhi unsur asas transparansi, fairness, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran  serta  bebas  KKN  (korupsi, kolusi, nepotisme) untuk perbaikan manajemen yang dapat menjamin keberlanjutan hutan.
Membahas hutan lestari atau berkelanjutan  secara  akademik  tidak  bisa dipisahkan  dari  konsep  pembangunan berkelanjutan  yang  menurut  penelitian Soerjani (1997) menyebutkan
pembangunan berkelanjutan berupa terpeliharanya  “ total  natural  stock ”  pada tingkat  yang  sama  atau  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  keadaan  sekarang. Konsep  kelestarian  hutan  yang  dilakukan oleh  negara  mempunyai  dimensi  yang lebih  luas  yaitu  memenuhi  aspek  ekologi, sosial  ekonomi,  teritorial  bagi  masyarakat, orientasi yang
hanya
semata mengutamakan produk hutan secara periodik  sudah  ditinggalkan.  Di  sinilah menjadi  sangat  penting  tentang  peranan media massa dan partisipasi masyarakat.
Dalam konteks komunikasi lingkungan,  media  massa  sebenarnya menjadi  dan  memegang  peranan  penting dalam  meningkatkan  taraf  pengetahuan dan  pemahaman  masyarakat  untuk  selalu mau terlibat dalam menjaga dan mewujudkan  hutan  lestari.  Media  massa seperti yang disebutkan
oleh Atmakusumah, (1996) semestinya menjadi media penyampai pesan tentang lingkungan juga. Media massa dalam isian pemberitaan  perlu  mengadendakan  focus pembahasan  atas  tema-tema  lingkungan sehingga akan memberikan dampak perubahan tingkat kognisi masyarakat.
Dengan data status sosial masyarakat  desa  hutan  yang  mayoritas berada  dalam  level  pendidikan  yang  tidak terlalu  tinggi  dan  di  sisi  lain  akan
kebutuhan informasi  yang  demikian  cepat, terutama di masa perkembangan informasi yang  sangat  massif  dikarenakan  teknologi internet  yang  dibutuhkan  semua  orang, peranan  media  masa  dapat  menjadi  satu bagian  yang  sentral  sebagai  sumber informasi yang terpercaya oleh masyarakat. Di sinilah yang dapat menjadi dasar  perubahan  pengetahuan  dan  sikap masyarakat  desa  hutan  dalam  memandang hutan  sebagai  sebuah  kebutuhan  sumber daya yang vital. Dengan berbagai informasi  yang  dipercaya  maka  isu-isu pelestarian  hutan  akan  menjadi  tema sentral  bagi  masyarakat.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  dari  Fitryarini (2013)  yang  mengungkapkan  pengaruh pemberitaan  di  media  massa  dalam perubahan cara pandang dan sikap masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Timur atas kasus-kasus hutan yang marak terjadi. Dampak  positif  yang  terjadi  adalah masyarakat desa hutan semakin menyadari kebutuhan atas kelestarian hutan di sekitar mereka.
Bentuk  berikut  dalam  komunikasi lingkungan  yang  spesifik  adalah  perlunya melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam ikut  menjaga  pelestarian  hutan.  Istilah hutan  lestari  dapat  dilihat  dalam  dua kondisi  kemanfaatannya  bagi  masyarakat yaitu  manfaat  ekologi  hutan  adalah terpenuhinya  sumber  daya  hutan  sebagai daya  dukung  lingkungan.  Yang  kedua adalah fungsi ekonomi hutan yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pengguna  hutan atau  masyarakat  desa  hutan  yang  hidup dari sumber daya hutan (Damanik, 2019).
Pelestarian fungsi sebuah
lingkungan menggunakan komunikasi lingkungan telah dilakukan dalam penelitian  Chandrabuwono  dan  Atika (2019)  yang  berlokasi  di  masyarakat Sungai  Tabuk.  Hasil  penelitian  tersebut menjelaskan perubahan masyarakat Sungai Tabuk dikarenakan pendekatan komunikasi  lingkungan  yang  sesuai.  Hal
ini  dapat  dijadikan  rujukan  dalam  kasus penciptaan  hutan  lestari  bagi  masyarakat desa  hutan  agar  kedua  fungsi  utama  hutan lestari  dapat  terjadi.  Proses  yang  sama dalam melakukan keberhasilan komunikasi lingkungan
adalah dengan
mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas
komunikasi lingkungan
masyarakat  desa  hutan  adalah  dilakukan secara kelembagaan melalui Forum
Komunikasi  Pengeloaan  Hutan  Bersama Masyarakat (FK PHBM). Pilihan komunikasi kelembagaan menurut Herutomo  et  al.,  (2015)  selain  dilakukan komunikasi antar anggota forum komunkasi  secara  personal  tentu  saja- adalah  pilihan  yang  lebih  sesuai  dengan situasi dan kondisi masyarakat desa hutan. Komunikasi  lingkungan  yang  berbasis kelembagaan secara formal yang melibatkan partisipasi masyarakat ini akan menjadi  forum  kolaboratif  yang  berfungsi sebagai  sarana  koordinasi  dan  sinkronisasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, Perum
Perhutani dan masyarakat, yang diharapkan dapat berjalan  dengan  baik  dan  efektif  untuk menjaga  hutan  itu  sendiri  sesuai  tujuan pemanfaatan  dan  fungsional  hutan  lestari bagi semua.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada
analisis pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pengembangan  hutan lestari  melalui  pendekatan  kesejahteraan dan  partisipasi  masyarakat  sebagai  konsep hutan  sosial  dapat  berkorelasi  positif dengan  keberlanjutan  fungsi  ekologi  dan ekonomi  sumberdaya  hutan,  sehingga masyarakat mempunyai sense of belonging yang tinggi terhadap hutan yang berkorelasi  positif  pada    pola  pikir masyarakat  desa  hutan  yang      makin menyadari  pentingnya menjaga kelestarian hutan.  Pada  kebutuhan  pelestarian  hutan diperlukan  adanya  komunikasi  lingkungan
yang  baik  yang  dapat  menumbuhkan kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  hutan  lestari  secara kelembagaan  seperti  Forum  Komunikasi Pengeloaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (FK PHBM). Adanya kelembagaan masyarakat  berbasis  partisipasi  ini  akan menjadi  forum  kolaboratif  yang  berfungsi sebagai  sarana  koordinasi  dan  sinkronisasi antar instansi terkait untuk mengembangkan  hutan  yang  lestari  yang berbasis  pada  masyarakat  di  sekitar  hutan atau yang disebut sebagai desa hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardian,  H.  Y.  (2019).  Kajian  Teori Komunikasi Lingkungan Dalam Penelitian  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam. Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi  Program  Studi  Ilmu Komunikasi Dan  Magister  Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta . https://jurnal.umj.ac.id/index.php/pers pektif/article/download/3894/2891
Atmakusumah.
(1996). Mengangkat Lingkungan Ke Media Massa .
Lembaga  Pers  Dr.  Soetomo  dan Yayasan Obor Indonesia. Cox, R. (2010). Environmental Communication  and  Public  Sphere . SAGE Publications, Inc. Cox R. (2013). Environmental
Communication and the Public Sphere (3rd Editio). SAGE
Publications, Inc.
Damanik,  S.  E.  (2019). Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Sekitar  Kawasan Hutan . Uwais Inspirasi Indonesia.
Fitriyarini,  I.  (2013).  Pemberitaan  dan
Persepsi Masyarakat Tentang
Lingkungan  Hidup  di  Media  Cetak Lokal  Provinsi  Kaltim. Jurnal  Ilmu Komunikasi UPNYK , 11 (1), 19–29. Hanitzsch,  T.  (2001).  Teori  Sistem  Sosial dan Paradigma Konstruktivisme:
Tantangan  Keilmuan  Jurnalistik  di
Era Informasi. Jurnal Mediator , 2 (2).
Hansen  A.  (2011).  Communication, media
and environment: toward reconnecting,  content  and  social implications
of environmental
communication. The  International Communication  Gazette , 73 (1–2). https://doi.org/10.1177/17480485103
86739
Hardjasoemantri,  K.  (2005). Hukum  Tata Lingkungan .  Gadjahmada  University Press.
Hayati,  S.  (2007).  Pendidikan  Lingkungan Hidup  Pada  Jenjang  Pendidikan
Dasar. Jurnal Geografi , 7 (1). https://ejournal.upi.edu/index.php/gea /article/view/1712
Herutomo,  C.,  Istiyanto,  S.  B.,  &  Unsoed,
J. (2015). Program Pemulihan Ekonomi  Masyarakat  Pasca  Bencana Erupsi  Gunung  Merapi  di  Kabupaten Klaten  Jawa  Tengah. Academia.Edu ,
1–9.
http://www.academia.edu/download/5
1391702/Program_Pemulihan_Ekono mi_Masyarakat.pdf
Istiyanto,  S.  B.  (2015). Komunikasi  Antar Pribadi . Literasi Bangsa. Istiyanto,  S.  B.  (2017). Komunikasi Pemberdayaan  Masyarakat .  Pustaka Ilmu.
Muslim. (2013). Konstruksi Media
Tentang  Serangan  Israel  Terhadap Lebanon. Jurnal  Studi  Komunikasi Dan Media , 17 (1), 75–92. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php /jskm/article/download/170104/117
Putri, M. I. (2017). Jurnalisme Lingkungan
Pada  Media  Online  Arus  Utama  dan Jurnalisme  Warga  di  Era  Digital:
Framing Pemberitaan Banjir di Indonesia  Pada. The  4th  Indonesia Media  Research  Awards  &  Summit (IMRAS) 2017 , 656–678.
Rahayu  Rian  Sri.  (2018).  Studi  Literatur: Peranan Bahasa Inggris Untuk Tujuan Bisnis Dan Pemasaran. Jurnal
Pemasaran Kompetitif , 1 (4).
http://openjournal.unpam.ac.id/index. php/JPK/article/view/1553 Safina.  (2008). A  Passion  for  This  Earth: Writers,  Scientists,  and  Activists Explore Our Relationship with Nature and  the  Environment (David  Suzuki Foundation Series: Paperback  – April 28, 2008).
Santoso,  B.  (2011).  Pendekatan  Hukum terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui  Pengaturan  Tanggung  Jawab
Sosial  Perusahaan. Jurnal  Mimbar Hukum ,
November . https://doi.org/https://doi.org/10.2214 6/jmh.16163
Sulistiyorini,  N.  R.,  Darwis,  R.  S.,  &
Gutama,  A.  S.  (2015).  Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah  Di  Lingkungan  Margaluyu Kelurahan  Cicurug. Share :  Social Work Journal , 5 (1). https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13 120 Susanto, A. (1989). Komunikasi Kontemporer . Binacipta. Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat  Dalam  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk  Pembangunan  Berkelanjutan. Administrative  Law  and  Governance Journal , 2 (1), 79–92. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-
92
Undang-Undang  No  41  tahun  1999,

## Tentang Kehutanan
Undang-Undang  No  23  tahun  1997,
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  No  41  tahun  1999, Tentang Kehutanan.
Undang-Undang  No  32  tahun  2004,
Tentang Otonomi Daerah
Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi
Lingkungan Dalam Membangun
Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan. Jurnal  Common , 1 (2). https://ojs.unikom.ac.id/index.php/co
mmon/article/view/576 Willoughby JF, S. H. (2016).
Communication  strategies  and  new media platforms: exploring the synergistic  potential  of  healthand environmental communication. Science  Communication , 38 (4),  535– 545. https://doi.org/10.1177/10755470166 48151 Yenrizal. (2016). Sungai Dalam Pemaknaan Masyarakat Pedesaan
Studi  Etnoekologi  Komunikasi  Pada Masyarakat  Desa  Karang  Anyar, Banyuasin, Sumatera. Jurnal Nizham ,
05 (02 Juli-Desember 2016).