## PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK CABANG CIREBON DENGAN MITRA PENGENDARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Ratna Sari, Afif Muamar, dan Abdul Aziz Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon E-mail: ratnasari7432@gmail.com, afifmuamar85@gmail.com, dan abdulazizmunawar11@gmail.com

## Abstract
This study aims to find out and analyze how the practice of this partnership agreement is seen from  Islamic  law  and  Civil  law.  The  method  used  in  this  study  is  Normative  Juridical  and qualitative research approaches. Data collected is from observation, interviews, and literature study. The results of this study. 1) In terms of Islamic law, the implementation of the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia with the rider's partner, Akad Syirkah, contained in DSN Fatwa Number 114 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Syirkah Agreement. This agreement is  also  included in  Syirkah Inan.  Whereas 2) in  terms of  Civil  Law, this Go-Jek partnership agreement  is  by  Article  1313  of  the  Civil  Code  because  all  of  the  terms  of  the  agreement contained  in  the  Civil  Code  Article  1320.  This  agreement  also  does  not  conflict  with  the principle of freedom of contract, because an agreement has been reached with the signing and Click agree on the Go-Jek application by Rider Partners, so this agreement is legal and binding on both parties. And must exercise their rights and obligations for the contracting parties.
Keywords: Partnership Agreement, Islamic Law, Civil Law, and Go-Jek.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  praktek  dari perjanjian kemitraan ini dilihat dari hukum Islam dan hukum Perdata. Metode yang digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  Yuridis  Normatif  dan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Data  yang dikumpulkan yaitu dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini.  1)  Ditinjau  dari  hukum  Islam,  pelaksanaan  perjanjian  kemitraan  antara  PT.  Go-Jek Indonesia  dengan  mitra  pengendara  yaitu  Akad  Syirkah  yang  terdapat  dalam  Fatwa  DSN Nomor  114/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Akad  Syirkah.  Perjanjian  ini  juga  termasuk  dalam Syirkah  Inan.  Sedangkan  2)  ditinjau  dari  Hukum  Perdata,  perjanjian  kemitraan  Go-Jek  ini sesuai  dengan  KUHPerdata  Pasal  1313  karena  terpenuhinya  semua  syarat  perjanjian  yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1320. Perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan asas kebebasan  berkontrak,  karena  sudah  tercapainya  kata  sepakat  dengan  adanya penandatanganan  dan  klik  setuju  pada  aplikasi  Go-Jek  oleh  Mitra  Pengendara,  sehingga perjanjian  ini  sah  dan  mengikat  kedua  belah  pihak.  Serta  harus  melaksanakan  hak  dan kewajibannya bagi para pihak yang berkontrak.
Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Go-Jek.

## LATAR BELAKANG
Zaman  terus  berubah,  teknologi  semakin berkembang,  dan  segala  hal  menjadi  lebih mudah dan praktis. Manusia adalah makhluk sosial, tentunya membutuhkan interaksi satu sama lain dalam menjalankan kehidupan. Di era modern ini manusia menginginkan segala hal yang lebih instan, lebih praktis dan dapat mempermudah dalam menjalankan keseharian.  Dengan  melihat  keadaan  yang seperti  ini,  maka  muncullah  berbagai teknologi  dan ide-ide kreatif manusia untuk mewujudkannya. Dengan begitu maka mulai bermunculan  produk-produk  akad  yang menjadi perdebatan ulama. Yang berpengaruh  dalam  kehidupan  manusia, karena segala hal dalam perekonomian pasti didahului dengan akad. 1
Akad  atau  yang  disebut  juga perjanjian  di  sini  banyak  mengalami perkembangan.  Perjanjian  harus  merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri  tentang  perbuatan  yang  akan  dilakukan dalam  suatu  hal  yang  khusus. 2 Oleh  karena itu,  perlu  adanya  perjanjian  secara  tertulis sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi  tentu  mudah  dalam  melakukan penuntutan sebagai bentuk bukti tertulis atas perikatan tersebut.
Perikatan  menganut  salah  satu  asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, dimana  para  pihak  diberi  kebebasan  untuk mengadakan  dan  melaksanakan  kontrak sesuai kehendak para pihak dalam menyusun isi  dan  syarat  dalam  berkontrak  sesuai kesepakatan  asalakan  memenuhi  rambu- rambu  pembatasnya.  Tapi  sekarang  sudah
1 Akad  menurut  Hasby  Ash  Shiddieqy  ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan  kerelaan  kedua  belah  pihak.  Dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 51.
2 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2012), 71.
3 Muhammad Hasan Muaziz, Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk  Mencapai  Keadilan  Berkontrak.” Jurnal  Law Reform, Vol. 2, No. 1 (2015): 75.
banyak  bermunculan  perjanjian  dimana setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi  oleh  konsumen,  yang  dinamakan Klausula Baku. 3 Hal  ini seperti  yang terjadi di Lembaga Keuangan Bank, dan akhir-akhir ini berkembang pula dalam  perusahaan jasa transportasi seperti PT. Go-Jek Indonesia.
Go-Jek  adalah  sebuah  perusahaan teknologi  berjiwa  sosial  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. 4 Go- Jek  menggunakan  aplikasi  berbasis  online dalam  menjalankan bisnisnya.  Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini terutama gadget yang mengalami perkembangan terus menerus, maka PT. Go- Jek  memanfaatkan  keadaan  ini  dengan membangun bisnis melalui aplikasi berbasis online  sehingga  terjadilah  transaksi  online atau  transaksi  elektronik. 5 Untuk  itu  maka muncul perjanjian kemitraan antara PT. Go- Jek Indonesia dengan Mitra Pengendara yang kontraknya tertera dalam aplikasi Go-Jek itu sendiri  atau  yang  di  sebut E-Contract (kontrak elektronik).
Perjanjian  dalam  Islam,  ditegaskan pada surat al-Isra’ ayat 34 bahwasanya janji itu harus dipenuhi dan ditepati, karena setiap janji  pasti  ada  pertanggung  jawabannya. Maka dianjurkan untuk memenuhi janji. Artinya: Dan  janganlah  kamu  mendekati harta  anak  yatim,  kecuali  dengan cara  yang  lebih  baik  (bermanfaat)
4 Slaudiya Anjani Septi Damayanti, Transportasi  Berbasis  Aplikasi  Online:  Go  Jek Sebagai  Sarana  Transportasi  Masyarakat  Kota Surabaya .  Lihat  journal.unair.ac.id.  Diakses  pada  22 November 2018.
5 Transaksi  Elektronik  menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU-ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan  komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya  dikutip  dari  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektonik (UU-ITE).
sampai  ia  dewasa  dan  penuhilah janji;  Sesungguhnya  janji  itu  pasti diminta pertanggungan jawabnya. 6
Dengan demikian, PT. Go-Jek menentukan  kebijakan  dalam  mendapatkan akun, yaitu mitra pengendara harus mendaftar  terlebih  dahulu  sehingga  dapat melakukan  perjanjian  dengan  PT.  Go  Jek. Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam Ketentuan  Umum  Perjanjian  Kerjasama Kemitraan  PT.  Go-Jek  dengan  Mitra Pengendara.
“Akun adalah akun  yang didapatkan dan  atas  nama  Mitra  setelah  Mitra mendaftarkan  diri  melalui  Aplikasi GO-JEK”. 7
Dalam  kontrak  elektronik  ini  yang sering  dikeluhkan  para  mitra  pengendara adalah adanya auto suspend (menutup akses kepada  akun)  dan  pemutusan  perjanjian kemitraan  secara  sepihak.  Apabila  terjadi kesalahan ataupun kekeliruan, mitra pengendara  tidak  bisa  mendatangkan  pihak ketiga sebagai pembelaan ataupun saksi atas kekeliruan tersebut. Hal ini tentu merugikan salah  satu  pihak  dimana  hal  ini  tidak tercapainya tujuan win-win partnership yang dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Hal  ini  juga  ada  dalam  kontrak  perjanjian elektronik  pada  Pasal  3.2  Perjanjian Kerjasama  Kemitraan  PT.  Go-Jek  dengan Mitra Pengendara, yaitu :
“GO-JEK
maupun
AKAB
mempunyai  hak  untuk  menutup ataupun  tidak  memberikan  Mitra akses  kepada  Akun  Mitra  dalam Aplikasi  GO-JEK  apabila  GO-JEK atau  AKAB  menganggap,  dalam diskresi GO-JEK atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga  manapun,  Mitra  melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan  maupun  ketentuan  lain yang  berlaku  kepada  Mitra  dalam
6 QS. Al-Isra’ (17): 34.
7 Pasal  1  Ketentuan  Umum  Perjanjian Kerjasama  Kemitraan  PT.  Go  Jek  dengan  Mitra Pengendara.
kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun AKAB.” 8
Selain  permasalahan auto  suspend (menutup akses kepada akun) dan pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak, ada pula permasalahan  lain  dimana  banyak  mitra pengendara yang menggantungkan hidupnya dengan mengais penghasilan melalui perjanjian  kemitraan  dengan  PT.  Go-Jek. Ditambah  lagi  persaingannya  yang  semakin banyak  tentu  akan  sulit  bagi  para  mitra pengendara  dalam  mencapai  target  untuk mendapatkan  bonus.  Sehingga  perjanjian kemitraan  menjadi  tidak  seimbang,  yaitu mitra  pengendara  tidak  bisa  melakukan negosiasi  demi  tercapainya  kesepakatan bersama.
Penerapan perjanjian kemitraan yang tidak  seimbang  ini  memunculkan  berbagai permasalahan  sehingga  membuat  peneliti tertarik ingin meneliti permasalahan ini lebih jauh  lagi  dengan  melakukan  penelitian kepada  PT.  Go-Jek  Indonesia  Cabang Cirebon  itu  sendiri  dengan  analisis  hukum Islam dan hukum perdata terhadap perjanjian kemitraan  terhadap  PT.  Go-Jek  Indonesia Cabang  Cirebon  dengan  mitra  pengendara. Analisis  hukum  disini  penting,  karena Indonesia adalah Negara hukum yang segala sesuatu  perlu  adanya  tinjauan  hukumnya. Selain  itu  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas muslim tentu perlu adanya telaah atas hal ini sehingga tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)  dan riba yang  bisa merugikan salah satu pihak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka muncul  masalah  yang  akan  dibahas  pada penelitian  ini,  yaitu pertama, bagaimana tinjauan  hukum  Islam  terhadap  perjanjian kemitraan  antara  PT.  Go-Jek  Indonesia Cabang  Cirebon  dengan  mitra  pengendara? Dan kedua, bagaimana  tinjauan  hukum Perdata terhadap perjanjian kemitraan antara
8 Pasal  3.2.  Perjanjian  Kerjasama  Kemitraan PT. Go Jek dengan Mitra Pengendara.
PT.  Go-Jek  Indonesia  Cabang  Cirebon dengan mitra pengendara?

## LITERATURE REVIEW
Setelah peneliti melakukan berbagai penelusuran  dan  pencarian  terkait  tema penelitian  ini,  maka  peneliti  menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  judul  penelitian,  yaitu pertama, Rifaldi,  Kadunci  dan  Sulistyowati  dalam “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Transportasi Online Gojek terhadap Kepuasan Pelanggan pada  Mahasiswa/i  Administrasi  Niaga Politeknik  Negeri  Jakarta”.  Berdasarkan hasil  analisis  korelasi  sederhana  didapatkan korelasi  yakni  0,641  yang  berarti  terjadi hubungan  yang  sedang  dengan  hubungan yang positif karena nilai R positif. Sedangkan berdasarkan hasil indeks determinasi, presentase  pengaruh  kualitas  pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 41,1% yang  berarti  menunjukan  hubungan  yang sangat kuat. 9
Kedua ,  Iven  Clearesta,  et  al.,  dalam “Pengalaman  Konsumen  terhadap  Layanan Gojek  di  Kota  Jakarta:  Studi  Kualitatif Deskriptif”.  Dari  setiap  responden  yang diwawancarai  merasa  puas  atas  pengunaan aplikasi  Gojek,  sehingga  sampai  saat  ini mereka  masih  tetap  mengandalkan  Gojek sebagai  salah  satu  alternative  sarana transportasi ojek online andalan mereka. 10 penelitian  Vivian  Lora 11 yang  merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera  Utara  Medan  dengan  skripsinya yang  berjudul  Tinjauan  Hukum  Terhadap Perjanjian  Kemitraan  Antara  PT.  GoJek Indonesia  Cabang  Medan  dengan  Driver
9 Rifaldi,  Kadunci  dan  Sulistyowati  dalam “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Transportasi  Online Gojek terhadap Kepuasan Pelanggan pada Mahasiswa/i  Administrasi  Niaga  Politeknik  Negeri Jakarta”, Epigram ,  Vol.  13  No.  2  (Oktober,  2016): 121.
10 Iven  Clearesta,  et  al., dalam  “Pengalaman Konsumen terhadap Layanan  Gojek di Kota Jakarta: Studi  Kualitatif  Deskriptif”, Jurnal  Komunikasi  dan Bisnis , Vol. VI, No. 1 (Mei, 2018): 70. 11 Vivian  Lora,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap Perjanjian  Kemitraan  Antara  PT.  GoJek  Indonesia
GoJek. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang  digunakan  adalah  bersifat  deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.
Dalam penelitian ini memiliki perbedaan  dalam  metode  penelitiannya, dimana  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatf  yang  lebih banyak menggunakan data sekunder dengan menelaah  dari  buku-buku,  jurnal,  dan  lain- lain sedangkan penelitian peneliti menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris yang  lebih  kepada  melihat  kenyataan  dan penelitian secara langsung. Dan pembahasan dalam  penelitian  ini  hanya  membahas perjanjian kemitraan dalam hukum perdatanya  saja  sedangkan  peneliti  secara hukum Islam dan hukum perdata.
Ketiga, Penelitian Alfian Fahmi Nuril Huda 12 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum  dari  Universitas  Jember  dengan skripsinya  yang  berjudul  “Analisis  Yuridis Kemitraan  antara  Perusahaan  Perkebunan Kelapa  Sawit  dengan  Perkebunan  Kelapa Sawit”.  Dalam  penelitian  penelitian  ini menggunakan  tipe  yuridis  normatif  dengan pendekatan  Perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conseptual approach ).
Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian  peneliti  dari  metodenya  yang berbeda  serta  objek  penelitiannya  pun berbeda.  Hanya  saja  penelitian  ini  sama- sama membahas mengenai Perjanjian Kemitraan  yang  tentunya  bisa  menjadi reverensi  peneliti  dalam  menyelesaikan penelitian ini.
Dan keempat, penelitian Seta Wiharso 13 yang merupakan mahasiwa
Cabang  Medan  dengan  Driver  GoJek”, Skripsi (Medan:  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, 2018.
12 Alfian  Fahmi  Nuril  Huda,  “Analisis Yuridis  Kemitraan  antara  Perusahaan  Perkebunan Kelapa  Sawit  dengan  Perkebunan  Kelapa  Sawit,” Skripsi (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).
13 Seta  Wiharso,  “E-Contract  PT.  Gojek Indonesia  Perspektif  Hukum  Perjanjian  Syariah”, Tesis (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Sunan Kalijaga, 2017).
Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta  dengan  tesinya  yang berjudul  E-Contract  PT.  Gojek  Indonesia Perspektif  Hukum  Perjanjian  Syariah.  Jenis penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan  perundang-  undangan  ( statute approach ) dan bersifat normatif.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) dan bersifat  normatif  dengan  pembahasan  yang lebih fokus kepada E-Contract dari perjanjian baku PT. Go-Jek, berbeda dengan penelitian  peneliti  yang  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan lebih membahas secara keseluruhan  hukum  Islam  dan  hukum perdata dari perjanjian kemitraan PT. Go-Jek itu sendiri.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  Penelitian  adalah  cara  melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan,  dan  menganalisis  sampai menyusun  laporan. 14 Istilah  metodologi berasal  dari  kata  metode  yang  berarti  jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan  suatu  tipe  yang  dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 15
Riset  atau  penelitian  merupakan aktifitas  ilmiah  yang  sitematis,  berarah  dan bertujuan.  Maka  data  atau  informasi  yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan  persoalan  yang  dihadapi.  Artinya,
14 Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi, Metodologi  Penelitian (Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara, 2003), 1.
15 Soejono  Soekamto, Pengantar  Penelitian Hukum , 5. 16 Kartini  Kartono  dan  Marzuki, Metodologi Riset (Yogtakarta: UII Press, t.t), 55
data  tersebut  berkaitan,  mengenal  dan tepat. 16
Jadi,  Metode  penelitian  merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. 17
Berdasarkan  latar  belakang  dan perumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan peneliti  adalah  metode  penelitian  Yuridis Normatif.  Pendekatan  Yuridis  Normatif terdiri  dari  penelitian  terhadap  asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. 18 Penelitian  ini  mengarah  pada  peraturan  – peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, penelitian  ini  juga  lebih  banyak  dilakukan terhadap  data  yang  bersifat  sekunder. Namun, penelitian ini juga didukung dengan mengumpulkan  data  primer  yang  diperoleh langsung dari narasumber.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  pada  konteks  khusus  yang  alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 19
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti  secara  intensif  latar  belakang keadaan  atau  kondisi  dari  subjek  yang diteliti, kemudian mengevaluasi kembali dari penelitian  tersebut  untuk  dilihat  dari
17 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002), 126.
18 Bambang Sunggono, Metodologi
Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 41.
19 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.
kacamata Hukum Islam dan Hukum Perdata secara realitas. 20
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  2  (dua)  jenis  sumber  data, 21 yaitu:
1. Data  Primer  adalah  data  yang  secara langsung  diperoleh  dari  hasil  interview kepada responden yang dijadikan subjek penelitian.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi sumber  data  primer  yang  digunakan peneliti adalah data yang diperoleh dari observasi  dan  wawancara  langsung dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang terkait dari Kantor PT. Go Jek Indonesia Cabang Cirebon.
2. Data  Sekunder  adalah  data  yang  yang bersumber  dari  buku  perpustakaan  dan berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas  atau  yang  ada  relevansinya dengan topic pembahasan. Seperti buku- buku, dokumen-dokumen, jurnal,
penelitian  terdahulu,  dan  data-data  lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
Ada  beberapa  teknik  penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:
1) Observasi;
2) Wawancara,  seperti  Wawancara Terstruktur  dan  Wawancara  Tidak Terstruktur; dan
3) Studi Pustaka Pengolahan  data  harus  sesuai dengan keabsahan data. 22 Adapun tahap- tahap  dalam  menganalisis  data,  yaitu Editing, Classifying, dan Verifikasi.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti memverifikasinya
dengan cara trianggulasi. Menurut Meleong, triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu  yang  lain  diluar  data  itu  untuk
20 Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), 68.
21 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 129.
22 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press,  2012), 236.
keperluan  pengecekan  atau  sebagai pembanding  terhadap  data  itu. 23 Dalam cara  ini  peneliti  terdorong  untuk mengembangkan  suatu  laporan  yang akurat.
Dalam  pelaksanaan  langkah- langkah  pengujian  keabsahan  ini  akan memanfaatkan triangulasi dengan Metode. 24 Mengacu  pada  Paton  dengan menggunakan  1)  pengecekan  derajat kepercayaan  penemuan  hasil  penelitian beberapa  teknik  pengumpulan  data,  2) pengecek beberapa sumber data dengan metode  yang  sama.  Triangulasi  ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap pengunaan
metode
pengumpulan data, apakah informasi ini di dapat dengan metode interview sama dengan  observasi,  atau  hasil  observasi sama  dengan  metode interview .  Begitu pula  teknik  yang  dilakukan  untuk menguji sumber data. Apakah interview dan  observasi  memberikan  informasi yang sama atau berbeda.
3. Analisis  Data,  meliputi data  reduction (reduksi  data), data  Display (Penyajian Data), dan conclusion Drawing atau very fication.

## KONSEP DASAR
Hukum  Islam  adalah  nama  bagi  segala ketentuan  Allah  dan  utusan-Nya  yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan  syarat,  sebab  dan  halangan untuk suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini hukum  amaliyahnya  terdiri  atas  dua  cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum  muamalah.  Hukum  ibadah  adalah hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan  Tuhannya,  seperti  shalat,  puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan ibadah-ibadah
23 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , 330.
24 Burhan  Burgin, Penelitian  Kualitatif, Komunikasi,  Ekonomi  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu Sosial  Linnya (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012), 264.
lain yang mempunyai arti mengatur hubungan  manusia  dengan  Tuhannya. 25
Hukum  Muamalah  adalah  hukum  yang mengatur hubungan manusia dengan
sesamanya, baik dilakukan secara perorangan,  atau  secara  kelompok  atau bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad,  pembelanjaan,  hukuman,  jinayat,  dan lain-lain.
Kata  akad  berasal  dari  bahasa  Arab al-‘aqd yang  secara  etimologi  berarti perikatan,  perjanjian,  dan  permufakatan. Muhammad  Abu  Zahrah  mengemukakan pengertian  akad  menurut  bahasa  adalah sebagai  berikut  “Akad  menurut  etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu  dan  mengikatnya,  lawannya  adalah “al-hillu”  (melepaskan),  juga  diartikan
mengokohkan
sesuatu dan memperkuatnya”. 26
Hasbi  Ash-Shidieqy  yang  mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al- Sanhury, akad  ialah  :“Perikatan  ijab  dan  kabul  yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. 27
Ulama-ulama selain Hanafiah
berpendapat  bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:
1. Orang yang melakukan akad (‘ aqid ).
2. Objek akad ( ma’qud alaih ).
3. Shighat.
Ada  beberapamacam-macam  akad, yaitu:
1. Akad menurut tujuannya
a. Akad tabarru.
b. Akad tijari.
2. Akad menurut keabsahannya
a. Akad shahih.
b. Akad fasid.
25 Abd. Shomad, Hukum Islam, 29-30. 26 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 110.
27 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), 50-51.
28 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 77-78.
29 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 53.
c. Akad bathal. 28
3. Akad menurut sifat bendanya
a. Akad ‘ainiyah.
b. Akad ghair ‘ainiyah. 29
4. Akad menurut kedudukan
a. Al-aqd al-ashli (akad pokok).
b. Al-aqd al-tabi’i. 30
5. Akad menurut namanya
a. Akad bernama .
b. Akad tak bernama. 31
6. Akad menurut waktu tempo
a. Akad bertempo.
b. Akad tidak bertempo. 32
7. Akad menurut formalitas
a. Akad konsensual.
b. Akad formalistis.
c. Akad riil.
8. Akad  menurut  dilarang  atau  tidak dilarangnya oleh syara,
a. Akad masyru’.
b. Akad terlarang. 33
9. Akad  menurut  mengikat  dan  tidak mengikat
a. Akad yang mengikat.
b. Akad yang tidak bersifat mengikat . 34
10. Akad menurut tanggungan
a. Akad dhaman.
b. Akad amanah.
c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur.
11. Akad menurut tukar menukar hak
a. Akad mu’awadlah.
b. Akad tabarru’at.
c. Akad yang tabarru’at pada awalnya dan menjadi akad mu’awadhah pada akhirnya seperti kafalah dan qard . 35
30 M.  Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 42.
31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 76.
32 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , 77-78.
33 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , 83-84.
34 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al, Fiqh Muamalat, 57.
35 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , 54-55.
Dalam  pandangan  fiqh  muamalah, akad  yang dilakukan oleh pihak-pihak  yang berakad  mempunyai  asas  tertentu.  Asas tersebut antara lain;
1. Asas ibahah .
2. Asas kebebasan .
3. Asas konsensualisme .
4. Asas janji itu mengikat .
5. Asas keseimbangan .
6. Asas kemashlahatan .
7. Asas amanah .
8. Asas keadilan . 36
Secara  etimologi, syirkah atau perkongsian  berarti:  percampuran,  yakni bercampunya  salah  satu  dari  dua  harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. 37 Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise )  dengan  kesepakatan,  bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. 38
Ada beberapa macam syirkah  yang bisa diterapkan di masyarakat, yaitu:
1. Syirkah Amlâk (Hak Milik)
2. Syirkah Uqûd (Transaksional/kontrak) Berdasarkan penelitian para ulama  fikih  terdahulu  terhadap  dalil- dalil  syar’i,  bahwa  di  dalam  Islam terdapat  lima  macam syarikah  uqud , 39 yaitu:
a. Syirkah al-‘inân .
b. Syirkah al-abdân.
c. Syirkah al-mudârabah.
d. Syirkah al-wujûh .
e. Syirkah al-mufâwadhah.
Hukum  perdata  menurut  para  ahli,
salah satunya menurut Sri Sudewi Masjchoen  Sofwan, 40 bahwa  hukum  yang mengatur kepentingan warga Negara
36 M.  Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 46-49.
37 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah , 183.
38 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari  teori  Ke  Praktik ,  Cet.  I  (Jakarta:  Gema  Insani, 2001), 90.
39 Abdul  Rahman  Ghazali,  Ghufron  Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat , 132.
perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
Pembagian  hukum  perdata,  terdiri atas  hukum  perdata  materiil  dan  hukum perdata  formil.  Ruang  lingkup  dari  hukum perdata materiil merupakan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban dalam bidang  keperdataan  yang  lazim  disebut hukum  perdata.  Sedangkan  ruang  lingkup hukum  perdata  formil  merupakan  peraturan hukum  yang  mengatur  bagaimana  cara mempertahankan  hukum  perdata  materiil. Karena mengatur tata cara mempertahankan hukum  materiil,  maka  disebut  juga  dengan hukum acara perdata. 41
Burgerlijk  Wetboek (KUHPerdata) memuat peraturan mengenai hukum perdata, dimana  kodifikasinya  dibagi  dalam  4  buah buku, 42 yaitu: Buku I
: Tentang Orang ( van Personen ) Buku II : Tentang Benda ( van Zaken ) Buku III
:  Tentang  Perikatan  ( van Verbintenissen ) Buku IV :  Tentang  Pembuktian  dan
Daluwarsa ( van Bewitsen Verjaring ) . Hukum kontrak di  Indonesia disebut juga  dengan  hukum  perjanjian  atau  hukum persetujuan, diatur dalam Buku III KUHPerdata. Buku III KUHPerdata bersifat terbuka,  sehingga  setiap  orang  mempunyai kebebasan  untuk  membuat  kontrak,  dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan umum  tentang  kontrak  yang  diatur  dalam Undang-Undang. Ketentuan dalam Buku III KUHPerdata  hanya  berlaku  sebagai  hukum yang  melengkapi  saja  ( Aanvullen  Recht, Complementary Law ).
Pengertian Perjanjian dalam
KUHPerdata  Pasal  1313  ialah  “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
40 Zudan  Arif  Fakrulloh, Hukum  Indonesia dakam Berbagai Perspektif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 233.
41 Zudan  Arif  Fakrulloh, Hukum  Indonesia dakam Berbagai Perspektif , 233.
42 A.  Siti  Soetami, Pengantar  Tata  Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 19- 20.
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata supaya  terjadi  persetujuan  yang  sah,  perlu dipenuhinya empat syarat, 43 yaitu:
1. Kesepakatan.
2. Kecakapan  para  pihak  atau  cakap menurut hukum.
3. Ada suatu hal (objek) tertentu.
4. Ada kausa yang halal. Asas-asas hukum dalam perjanjian, 44
sebagai berikut:
1. Asas Kebebasan Berkontrak.
2. Asas Konsensualisme.
3. Asas Pacta Sunt Servanda.
4. Asas Keseimbangan.
5. Asas Iktikad Baik.
Wanprestasi  berasal  dari  bahasa Belanda,  yang  artinya  prestasi  buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian,  kealpaan,  cidera  janji,  tidak menepati  kewajibannya  dalam  perjanjian. 45 Jadi yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan  yang  dikarenakan  kelalaian  atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti  yang telah ditentukan dalam perjanjian, 46 dan  bukan  dalam  keadaan memaksa  adapun  yang  menyatakan  bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat antara kreditur dengan debitur. 47
Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan Menengah tidak kita temukan pengertian perjanjian kemitraan, namun yang ada,  yaitu  bentuk  perjanjian  kemitraan  dan konsep kemitraan. Kemitraan adalah: “Kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha,  baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip  saling  memerlukan,  mempercayai, memperkuat,  dan  menguntung-kan  yang
43 Zudan  Arif  Fakrulloh, Hukum  Indonesia dakam Berbagai Perspektif , 238-240.
44 Zudan  Arif  Fakrulloh, Hukum  Indonesia dakam Berbagai Perspektif , 240-243.
45 Sudarsono, Kamus  Hukum (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2007), 578.
melibatkan pelaku  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  dengan  Usaha  Besar”  (Pasal  1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah). 48
Perjanjian  baku  atau  disebut  juga perjanjian standar, merupakan suatu perjanjian yang didalamnya terdapat beberapa hal  yang dibakukan  yang meliputi model, rumusan, dan ukuran. Menurut Sutan Remy  Sjahdeini  perjanjian  baku  ialah perjanjian  yang  hampir  semua  klausul- klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat  klausula  tersbut,  sehingga  pihak yang  lain  pada  dasarnya  tidak  mempunyai peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa  hal  saja,  misalnya  menyangkut jenis,  harga,  jumlah,  warna,  tempat,  waktu dan  beberapa  hal  lainnya  yang  spesifik  dari obyek  yang  diperjanjikan.  Dengan  kata  lain yang  dibakukan  bukan  formulir  perjanjian tetapi  klausul-klausulnya.  Oleh  karena  itu suatu  perjanjian  yang  dibuat  dengan  akta notaris,  bila  dibuat  oleh  notaris  dengan klausul-klausul  yang  hanya  mengambil  alih saja  klausul-klausul  yang  telah  dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain  tidak  mempunyai  peluang  untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klusul  itu,  maka  perjanjian  yang dibuat  dengan  akta  notaris  itu  pun  adalah perjanjian baku.
Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online ( online contract ) bagi kontrak elektronik ( e-contract ) dan mendefinisikan  kontrak online sebagai: Perikatan  ataupun  hubungan  hukum  yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan  jaringan  ( networking )  dari sistem  informasi  berbasiskan  komputer ( computer based information system ) dengan
46 Nindyo Pramono, Hukum Komersil (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), 2.
47 http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum- kontrak/, diakses pada 24 Februari 2019, 23.50.
48 Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
system  komunikasi  yang  berdasarkan  atas jaringan dan jasa telekomunikasi ( telecommunication based ), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer  global  Internet  ( network  of network ). 49

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI A. Tinjauan Hukum Islam pada Praktek Perjanjian  Kemitraan  Antara  PT.
Go-Jek  Indonesia  Cabang  Cirebon dengan Mitra Pengendara
Dari  beberapa  orang  yang  telah  saya wawancara  ada  beberapa driver yang memang  menjadikan  pekerjaan  ini pekerjaan  utama,  biasanya  mahasiswa atau  memang  dia  tidak  bekerja  tapi memiliki lebih dari 1 (satu) akun,  yaitu satu  akun  sebagai  mitra  Go-Jek  dan satunya  di  perusahaan  ojek  online lainnya.
Untuk  bergabung  menjadi  mitra pengendara  Go-Jek  itu  sendiri  menurut Setyanto 50 , yaitu melalui via SMS (Short
Message Service) dengan format “Nama,  No.  KTP,  No.  SIM,  alamat”. Setelah itu kita akan mendapat chat/panggilan dari pihak perusahaan di sekitar tempat kita tinggal untuk datang ke kantor dengan membawa persyaratan seperti  KTP,  SIM,  STNK,  SKCK,  dan lain-lain.  Dalam  bab  sebelumnya  juga sudah  dibahas  mengenai  persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mitra Go-Jek atau bisa kunjungi website  resmi  dari  Go-Jek  yaitu www.go-jek.com.
49 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika ,  Edisi  I  (Jakarta:  P.T.  Raja  Grafindo Persada, 2003).
50 Wawancara dengan Bapak Setyanto driver Go-Jek Cirebon di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2019.
51 Wawancara dengan Bapak Zoelfadly driver Go-Jek  Cirebon  di  Jalan  Saputra  pada  tanggal  22 Februari 2019.
52 Wawancara  dengan  Bapak  Anton  driver Go-Jek  Cirebon  di  Jalan  Tuparev  pada  tanggal  24 Februari 2019.
Dalam  isi  perjanjian  kemitraan ini  tidak  semuanya  dijelaskan  secara rinci  terutama  permasalahan  mengenai suspend .  Sehingga  masih  banyak  mitra yang  belum  betul-betul  mengetahui penyebab dilakukannya
suspend
terhadap mitra pengendara yang mengakibatkan putus mitra seperti yang dialami Zoelfadly 51 .
Ada  2  (dua)  jenis suspend, 52 yaitu Manual  Suspend dan Permanent Suspend.
Setelah dilakukannya penelitian, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya suspend , yaitu:
1. Driver minta uang tips.
2. Pemberian rating bintang atau komentar jelek.
3. Mengantarkan penumpang tidak sesuai titik.
4. Ugal-ugalan  dan  tidak  mentaati peraturan lalu lintas. 53
5. Pengemudi belum sampai tujuan tapi driver sudah pencet tombol selesai. 54 6. 3 kali order dengan orang yang sama secara berturut-turut. 55
7. Mengantarkan  penumpang  dengan nomor  telfon  yang  telah  dijadikan untuk  mendaftar  sebagai  mitra  Go- Jek. 56
PT.  Go-Jek  sebagai  perusahaan teknologi  yang  menyediakan  jasa  antar barang  atau  penumpang,  yang  tentunya bentuk  Perjanjian  Kemitraan  yang dilakukan  PT.  Go-Jek  dengan  Mitra Pengendara  dituangkan  dalam  bentuk Kontrak  Elektronik.  Sehingga  dengan begitu  lebih  efisien,  lebih  mudah  dan
53 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmed  driver Go-Jek Cirebon di Terminal Harjamukti pada tanggal 26 Februari 2019.
54 Wawancara dengan Bapak Yudi driver Go- Jek  Cirebon  di  Café  Jus  Kopi  Edan  pada  tanggal  2 Maret 2019.
55 Wawancara  Zoelfadly,  pada  tanggal  22 Februari 2019.
56 Wawancara dengan Bapak Nano driver Go- Jek Cirebon di Perumahan PDK pada tanggal 1 Maret 2019.
tentunya  lebih  murah  dalam  diterapkan saat  dilakukan  kerjasama  dengan  mitra pengendara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya akad  adalah  perjanjian  antara  2  belah pihak  yang  saling  mengikat  dan dibenarkan  syara’  yang  menetapkan kerelaan  kedua  belah  pihak.  Dalam pengertian  tersebut  tentunya  dapat dipahami  bahwa  suatu  akad  akan tercapai  dan  sah  apabila  sesuai  syara’ dan  adanya  kerelaan  dari  kedua  belah pihak.
Akad  dikatakan  sah  apabila rukun dari akad itu sendiri telah tercapai. Rukun akad adalah segala sesuatu  yang mengungkapkan kesepakatan dari kedua belah  pihak  baik  secara  tertulis  atau isyarat.  Salah  satu  rukun  akad  sendiri adalah  adanya  shighat  atau ijab dan qabul . Shighat juga  bisa  dituangkan dalam  bentuk  tulisan,  oleh  karena  itu akad  yang  dituangkan  dalam  bentuk tulisan  harus  jelas  dan  dapat  dipahami oleh kedua belah pihak. Ijab qabul yang dilakukan  dalam  Perjanjian  Kemitraan PT.  Go-Jek  ini  pada  saat  mitra pengendara akan menggunakan aplikasi Go-Jek  Driver  maka,  mitra  pengendara harus melakukan pernyataan persetujuan atas  ketentuan  perjanjian  kemitraan terhadap  PT.  Go-Jek  dengan  cara mengklik persetujuan pada aplikasi Go- Jek  Driver.  Jika  tidak  maka  mitra pengendara  tidak  dapat  mengaktifkan aplikasinya  dan  tidak  bisa  mencari penumpang.  Dalam  hal  ini  tentunya mitra  pengendara  telah  menyetujui  dan sepakat dengan isi perjanjian kemitraan tersebut.
Telah  dijelaskan  dalam  uraian sebelumnya  bahwasanya  akad  adalah kesepakatan  antara  dua  kehendak  yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Kehendak  untuk  mengadakan  akad  itu ada  dua  macam,  yaitu  kehendak  batin yang  berupa  niat  dan  maksud  serta kehendak  lahir  yang  berupa  shighat. Dengan  adanya  niat  dan  maksud
tentunya  seseorang  telah  mempunyai pilihan  dengan  siapa  akan  melakukan perjanjian  dan  dalam  bentuk  apa,  yang perjanjian tersebut harus adanya kerelaan  antara  kedua  belah  pihak sehingga  tercapainya  kesepakatan.  Jika 2  (dua)  kehendak  tersebut  dapat terpenuhi maka akad dinyatakan sah.
Perjanjian tersebut memang merupakan perjanjian baku tapi meskipun begitu dengan mitra pengendara  telah  menandatangani  atau mengklik  setuju  pada  aplikasi  Go-jek,
itu menandakan bahwa mitra pengendara telah setuju dengan perjanjian yang ada dan perusahaan pun membebaskan apakah mitra pengendara mau bermitra atau tidak, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan  berkontrak.  Perjanjian  ini memiliki  keuntungan  karena  dengan begitu  lebih  cepat  dan  lebih  efisien dalam pelaksanaannya. Perjanjian kemitraan  ini  termasuk  dalam  Akad syirkah yang  tercantum  dalam  Fatwa DSN  Nomor  114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.
Perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia  dengan  Mitra  Pengendara menurut peneliti juga termasuk ke dalam Syirkah  al-‘inan, yaitu  penggabungan harta  atau  modal  dua  orang  atau  lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu  pihak  memiliki  modal  lebih  besar dari pihak yang lain. Keuntungan dibagi dua  sesuai  presentase  yang  telah disepakati  maupun  kerugiannya.  Sama seperti perjanjian kemitraan yang dilakukan PT. Go-Jek Indonesia kepada mitra  pengendara,  dimana  para  pihak memiliki  modal  sendiri-sendiri  dan keuntungannya dibagi antara perusahaan dengan  mitranya  sesuai  kesepakatan yang  ada  dalam  perjanjian  yaitu  80% untuk pihak mitra pengendara dan 20% untuk perusahaan.
B. Tinjauan  Hukum  Perdata  pada Praktek
Perjanjian Kemitraan
Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Cirebon dengan Mitra Pengendara
Sebagai  pelaku  bisnis  tentunya  harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan kontrak,  karena  kurangnya  pemahaman terhadap  isi  kontrak  membuat  pelaku bisnis akhirnya bermasalah dan menyesal  karena  telah  asal  menyetujui suatu  kontrak  bisnis.  Dan  sekarang mulai  berkembang  mengenai  kontrak elektronik, seperti yang dibuat oleh PT. Go-Jek  melalui  sistem  elektronik. Keabsahan  kontrak  elektronik  sendiri telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik  dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik.
Kontrak  elektronik  sendiri  sama seperti  kontrak  pada  umumnya,  hanya saja  kontrak  elektronik  menggunakan sistem elektronik dan kontrak yang pada umumnya  menggunakan  kertas.  Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik 57 , bahwa “Transaksi elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam kontrak  elektronik  mengikat  para  pihak yang
membuatnya”.
Meskipun
kenyatannya  kontrak  ini  dibuat  secara sepihak oleh pihak perusahaan.
Jika  dilihat  dari  Pasal  47  ayat  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik 58 mengatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah, apabila:
1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap  atau  berwenang  mewakili sesuai  dengan  ketentuan  peraturan Perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
57 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU-ITE).
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, kesusilaan,
dan ketertiban umum’ Dalam  setiap  penyelenggaraan
sistem elektronik juga harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana  mestinya,  disini  diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik. Sehingga kontrak ini  terjadi  secara  suka  sama  suka  tanpa adanya  paksaan  dari  pihak  manapun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian perjanjian  dalam  KUHPerdata  Pasal 1313 59 ialah  “Suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih.”  Dan  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata  bahwa  “semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.” Untuk itu suatu perjanjian  bisa  dikatakan  sah  apabila sudah  memenuhi  syarat-syarat  dalam berkontrak.
Syarat  sahnya  suatu  perjanjian selain  diatur  dalam  Pasal  47  ayat  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam KUHPerdata  juga  diatur  dalam  pasal
1320, yaitu:
1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Pertama ,  sepakatnya  mereka mengikatkan dirinya, dilihat dari kontrak  PT.  Go-Jek  dengan  mitra
58 Pasal  47  ayat  2,  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
59 Pasal 1313, KUHPerdata.
pengendara  dalam  bunyi  Pasal  5.2 tentang Kontrak elektronik pada isi dari Perjanjian Kemitraannya, yaitu :
“Para  Pihak  setuju  dan  sepakat bahwa  Perjanjian  ini  dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik  merupakan  bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.” Dengan mitra pengendara mengklik  persetujuan  pada  aplikasi drivernya  maka  secara  tidak  langsung mitra pengendara sepakat dengan semua isi  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  juga dipertegas  pada  akhir  isi  perjajian kemitraan di pasal 5.7 tentang Persetujuan para pihak, yang berbunyi: “Perjanjian  ini  dibuat  dan diberikannya  persetujuan  secara elektronik oleh GO-JEK, AKAB dan  Mitra  dalam  keadaan  sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun  juga.  Setelah  tindakan mengklik persetujuan secara elektronik  atas  Perjanjian  ini, maka GO-JEK, AKAB dan Mitra setuju  untuk  dianggap  bahwa Mitra  telah  membaca,  mengerti serta  menyetujui  setiap  dan keseluruhan pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan  melaksanakan  setiap  pasal dalam  Perjanjian  dengan  penuh tanggung jawab.”
Kedua , Kecakapan untuk membuat  suatu  perjanjian  adalah  orang yang dewasa dan cakap untuk membuat perjanjian. Ukuran dewasa disini menurut  KUHPerdata  dalam  Pasal  330 adalah  berumur  21  tahun  atau  sudah menikah. Tapi dalam persyaratan menjadi mitra Go-Jek sudah di tentukan dengan  minimal  usia  17  tahun,  seperti mengenai  usia  minimum  seseorang dalam kepemilikan Surat Izin
Mengemudi (SIM) adalah usia 17 tahun sebagaimana  diatur  dalam  Undang  – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
Ketiga, mengenai  suatu  hal tertentu  atau  suatu  objek  tertentu  yang mana objeknya harus jelas, seperti dalam pembagian bagi hasil dilakukan dengan presentase  antara  AKAB  pihak  pemilik Go-Jek dengan mitra pengendara.
Keempat, mengenai  suatu  sebab yang halal dalam isi perjanjian kemitraan,  telah  dijelaskan  sebelumnya secara  tegas  bahwa  aplikasi  Go-Jek berperan sebagai wadah untuk menyalurkan  jasa  ataupun  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundangang- undangan  yang  berlaku.  Seperti,  jasa antar  orang  atau  barang,  dan  jasa lainnya.
Mengenai  penentuan  presentase bagi  hasil  yang  hanya  dilakukan  secara sepihak dan terus mengalami perubahan, hal  ini  banyak  dikeluhkan  mitra pengendara,  terutama  mengenai  bonus target  yang  terus  menurun.  Selain  itu juga dengan suspend sepihak yang telah diperjanjikan  pada  Pasal  3.2  tentang Penggunaan  Aplikasi,  dimana  pihak perusahaan  dapat  menutup  akun  tanpa memberi  kesempatan  kepada  mitra pengendara untuk membuktikan dengan membawa pihak ketiga,  yang berbunyi : “GO-JEK maupun AKAB mempunyai  hak  untuk  menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi  GO-JEK  apabila  GO- JEK  atau  AKAB  menganggap, dalam  diskresi  GO-JEK  atau AKAB  sendiri  tanpa  harus dibuktikan  kepada  pihak  ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun  ketentuan  lain  yang berlaku  kepada  Mitra  dalam kerjasamanya  dengan  GO-JEK ataupun AKAB. ”
Menurut peneliti, perjanjian kemitraan  yang  dilakukan  PT.  Go-Jek dengan mitra pengendara sesuai dengan KUHPerdata  Pasal  1313  karena  telah memenuhi  syarat  perjanjian  yang  ada dalam KUHPerdata Pasal 1320.
Perjanjian  ini  juga  tidak  bertentangan dengan  asas  kebebasan  berkontrak karena  sudah  tercapainya  kata  sepakat dengan  adanya  penandatanganan  dan klik  setuju  pada  aplikasi  Go-Jek  oleh Mitra Pengendara.
Peneliti  melakukan  wawancara ke beberapa mitra pengendara mengenai isi  perjanjian  tersebut.  Meskipun  ada beberapa  point  dari  isi  perjanjian  yang merugikan bagi mitra tapi ada beberapa keuntungan yang didapat, seperti akhirnya  memberi  peluang  kerja  bagi orang lain dengan waktu yang fleksibel. Dan  selama  mitra  pengendara  dapat melakukan  pekerjaannya  dengan  baik tanpa  melanggar  kode  etik  yang  ada, maka tidak akan terjadi masalah.
Dengan  begitu  peneliti  dapat menyimpulkan, bahwa perjanjian kemitraan PT. Go-Jek ini sah meskipun hanya dibuat oleh salah satu pihak. Dan selama  perjanjian  ini  memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan kedua pihak sepakat dengan perjanjian tersebut maka  tidak  ada  masalah  dengan perjanjian ini, maka perjanjian kemitraan  ini  sah,  dapat  mengikat  para pihak  dan  dapat  diberlakukan.  Serta harus melaksanakan hak dan kewajibannya  bagi  para  pihak  yang berkontrak.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  mengenai  perjanjian kemitraan  PT.  Go-Jek  Indonesia  cabang Cirebon  dengan  mitra  pengendara,  maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, yaitu:
1. Menurut  Hukum  Islam,  Perjanjian elektronik  yang  merupakan  perjanjian baku  yang  diterapkan  oleh  PT.  Go-Jek Indonesia  dengan  mitra  pengendara yaitu Akad Syirkah yang terdapat dalam
Fatwa DSN Nomor 114/DSN- MUI/IX/2017  Tentang  Akad  Syirkah. Perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia juga menurut peneliti termasuk  ke  dalam Syirkah  al-‘inan, yaitu  penggabungan  harta  atau  modal dua  orang  atau  lebih  yang  tidak  selalu sama  jumlahnya.  Boleh  satu  pihak memiliki  modal  lebih  besar  dari  pihak yang lain. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya.
2. Menurut  Hukum  Perdata,  perjanjian kemitraan  Go-Jek  ini  sesuai  dengan
KUHPerdata Pasal 1313 karena terpenuhinya  semua  syarat  perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1320. Perjanjian ini juga tidak bertentangan  dengan  asas  kebebasan berkontrak,  karena  sudah  tercapainya kata sepakat dengan adanya penandatanganan  dan  klik  setuju  pada aplikasi Go-Jek oleh Mitra Pengendara, sehingga perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak. Serta harus melaksanakan  hak  dan  kewajibannya bagi  para  pihak  yang  berkontrak. Meskipun  ada  beberapa  point  dari  isi perjanjian  yang  merugikan  bagi  mitra pengendara tapi ada beberapa keuntungan yang didapat, seperti akhirnya  memberi  peluang  kerja  bagi orang lain dengan waktu yang fleksibel. Dan  selama  mitra  pengendara  dapat melakukan  pekerjaannya  dengan  baik tanpa  melanggar  kode  etik  yang  ada, maka tidak akan terjadi masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  Abu  dan  Cholid  Narbuko.
Metodologi  Penelitian. Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2003. Afandi, M. Yazid. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
Antonio,  Muhammad Syafi’i. Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani, 2001.
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2010.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
Burgin, Burhan. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan
Publik  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012.
Clearesta, Iven, et al. “Pengalaman
Konsumen terhadap Layanan Gojek di
Kota Jakarta: Studi Kualitatif Deskriptif”, Jurnal  Komunikasi  dan Bisnis , Vol. VI, No. 1 (Mei, 2018). Damayanti, Slaudiya Anjani Septi. “Transpotasi Berbasis Aplikasi Online: Go  Jek  Sebagai  Sarana    Transportasi Masyarakat  Kota  Surabaya”.  1-21. Lihat journal.unair.ac.id. Fakrulloh,  Zudan  Arif. Hukum  Indonesia dakam  Berbagai  Perspektif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
Ghazali,  Abdul  Rahman,  Ghufron  Ihsan, Sapiudin  Shidiq. Fiqh  Muamalat . Edisi.  I.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group 2010.
Ghazaly,  Abdul  Rahman  et  al. Fiqh Muamalat. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012.
http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum- kontrak/.
https://abikusuma21.blogspot.com/2013/05/ makalah-perjanjian-standar.html.
Huda, Alfian Fahmi Nuril. “Analisis Yuridis
Kemitraan
antara Perusahaan
Perkebunan  Kelapa  Sawit  dengan Perkebunan  Kelapa  Sawit”, Skripsi .
Jember:  Fakultas  Hukum  Universitas Jember, 2016.
Kartono,  Kartini  dan  Marzuki. Metodologi Riset . Yogtakarta: UII Press, tt. KUHPerdata Lora,  Vivian.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap Perjanjian  Kemitraan  Antara  PT. GoJek  Indonesia  Cabang  Medan dengan  Driver  GoJek”, Skripsi . Medan:  Fakultas  Hukum  Universitas
Sumatera Utara, 2018. Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum
Telematika , Edisi I . Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003.
Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2010.
Muaziz, Muhammad Hasan. Achmad Busro. “Pengaturan  Klausula  Baku  dalam Hukum  Perjanjian  untuk  Mencapai Keadilan  Berkontrak”. Jurnal  Law Reform, Vol. 2. No. 1 (2015).
Muslich,  Ahmad  Wardi. Fiqh  Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik.
Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go Jek dengan Mitra Pengendara.
Pramono, Nindyo. Hukum Komersil. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003. Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2012. Rifaldi, Kadunci dan Sulistyowati. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi  Online  Gojek  terhadap Kepuasan Pelanggan pada Mahasiswa/i Administrasi Niaga
Politeknik  Negeri  Jakarta”, Epigram , Vol. 13 No. 2 (Oktober, 2016).
Shomad,  Abd. Hukum  Islam. Jakarta:
Kencana, 2010.
Soekamto,  Soejono. Pengentar  Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986. Soetami,  Siti. Pengantar  Tata  Hukum Indonesia. Bandung: PT Refika
Aditama, 2005. Sudarsono, Kamus  Hukum. Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2007. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Syafei, Rachmat. Fiqh Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektonik (UU-ITE).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan
Menengah.
Wiharso,  Seta  “E-Contract  PT.  Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah.” Tesis .  Yogyakarta:  Fakultas Syariah  dan  Hukum  dari  UIN  Sunan Kalijaga, 2017.