Oktavianti., Puteri Chintami (2021) Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Merahasiakan Akta Otentik dan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter. Syntax Literate . 6 (5). http://dx.doi.org/ 10.36418/syntax-literate.v6i5.2720 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 5, Mei 2021

## KEDUDUKAN  SAKSI  INSTRUMENTER  DALAM  MERAHASIAKAN  AKTA OTENTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI INSTRUMENTER

## Puteri Chintami Oktavianti
Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia Email: nanaminatsumi.nn@gmail.com

## Abstract
Notary  in  carrying  out  its  duties  to  make  an  authentic  deed  requires  an instrumentary  witness  as  a  formal  condition  of  authenticity  of  the  deed  made. Instrumental witnesses must comply with the statutory requirements in this case the Law  on  notary  positions  and  the  Law  on  The  Notarial  Position  of  Renewal. According to UUJN and UUJN-P explained protection against notary public and its obligation  to  keep  the  contents  of  the  deed  confidential,  while  the  instrumenter witness  is  not  explained clearly. In this study conducted normative legal  approach that stems from the legislation and literature in accordance with this research The results  obtained  are  instrumenter  witnesses  as  one  of  the  important  things  in  the process  of  making  authentic deed according to  UUJN-P is  not  obliged to keep the contents  of  the  deed  confidential,  Instrumenter  witnesses  who  do  not  maintain  the confidentiality  of  notary  documents  classified  acts  against  the  law.  In  UUJN-P explained legal protection against notary public, but not for instrumenter witnesses, but if one day the instrumenter witness is made a witness in a legal matter related to the  deed  he  signed,  he  gets  protection  in  accordance  with  the  Witness  and  Victim Protection Act related to his position as a witness.
Keywords: instrumenter witness; concealment; protection; law

## Abstrak
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  membuat  akta  otentik  membutuhkan  saksi instrumenter sebagai syarat formal keotentikan akta yang dibuat. Dalam pembuatan Akta  otentik  disyaratkan  harus  terdapat  saksi  yaitu  saski  instrumenter.  Saksi instrumenter  harus  sesuai  dengan  persyaratan  perundang  undangan  dalam  hal  ini Undang-undang  tentang  jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  UUJN  dan Undang-undang  Tentang  Jabatan  Notaris  Pembaruan  yang  selanjutnya  disebut UUJN-P. Menurut UUJN dan UUJN-P dijelaskan perlindungan terhadap notaris dan kewajibannya merahasiakan isi akta, sedangkan saksi instrumenter yang juga terlibat dalam  pembuatan  akta  otentik  tidak  diterangkan  dengan  jelas  tentang  kewajiban merahasiakan  isi  akta  dan  perlindungan  hukumnya.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan pendekatan  hukum  normatif  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan serta literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh adalah saksi instrumenter selaku salah satu hal penting dalam proses pembuatan akta otentik menurut  UUJN-P  tidak  berkewajiban  untuk  merahasiakan  isi  akta.  Saksi instrumenter  yang  tidak  menjaga  kerahasiaan  dokumen  Notaris  perbuatannya
diklasifikasikan perbuatan melawan hukum. Dalam UUJN-P dijelaskan perlindungan hukum  terhadap notaris, tetapi  tidak untuk  saksi  instrumenter, tetapi  jika suatu  hari saksi  instrumenter  dijadikan  saksi  dalam  suatu  masalah  hukum  yang  berkaitan dengan  akta  yang  ditandatanganinya,  ia  mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terkait  kedudukannya sebagai saksi..
Kata Kunci: saksi Instrumenter; merahasiakan; perlindungan; hukum

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  mengatakan  “Negara  Indonesia adalah negara hukum, dalam hal ini ialah tidak ada suatu pun yang berada di atas hukum dan  hukumlah  yang  berkuasa.  Kekuasaan  pemerintahan  harus  didasarkan  atas  hukum, negara  dan  lembaga-lembaga  lain  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  dilandasi  oleh hukum  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Kekuasaan  menjalankan pemerintahan  berdasarkan  kedaulatan  hukum  bertujuan  untuk  menyelenggarakan ketertiban hukum (Hamzani, 2014). Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum maka pemerintahan  negara  harus  berdasar  atas  suatu  konstitusi  atau  undang-undang  dasar sebagai  landasan  penyelenggaraan  pemerintahan (Budiardjo,  2003) .  Menurut  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  selanjutnya  disebut  UUJN)  untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang  bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum  yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.
Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  mempunyai  peranan  penting  dalam setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Akta  otentik  ini  menentukan secara  jelas  hak,  kewajiban,  dan  menjamin  kepastian  hukum,  sekaligus  diharapkan dapat  menghindari  terjadinya  sengketa (Hendra,  2012). Menurut  UUJN  Notaris merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik.  Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik.  UUJN-P  mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya dalam membuat akta otentik adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya (Romadhon, 2018) Adanya  kewajiban  bagi  Notaris  untuk  merahasiakan  isi  akta  bertujuan  untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  f  UUJN-P. Dalam  UUJN-P  juga  disebutkan  bahwa  salah  satu  kewajiban  notaris adalah  membacakan  akta  dihadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2 (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan notaris.  Apabila  syarat  ini  tidak  terpenuhi  maka  akta  yang  bersangkutan  hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Secara  umum  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  diakui  dalam perundang-undangan.  Sebagai  alat  bukti  yang  sah,  saksi  adalah  seseorang  yang memberikan  kesaksian,  baik  dengan  lisan  maupun  secara  tertulis  atau  tanda  tangan, yakni  menerangkan  apa  yang  ia  saksikan  sendiri,  baik  itu  berupa  perbuatan  atau tindakan  dari  orang  lain  atau  suatu  keadaan  ataupun  suatu  kejadian (Hutapea,  2016). Saksi  yang  dimaksud  dalam  UUJN-P  disebut  dengan  saksi  instrumenter.  Syarat  saksi instrumenter sudah dijelaskan pada UUJN-P.  Tugas dari saksi  instrumenter ini adalah membubuhkan  tanda  tangan,  memberikan  kesaksian  tentang  kebenaran  isi  akta.  Saksi instrumenter berfungsi membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga (Tobing,  1992). Dalam  UUJN-P  tidak  diatur  kewajiban  para  saksi  instrumenter  untuk merahasiakan  isi  akta  padahal  saksi  instrumenter  banyak  mengetahui  mengenai keterangan  isi  dalam  akta  tersebut (Syaputri,  Patittingi,  &  Said,  2017). UUJN-P  juga tidak  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dalam  peresmian  akta,  padahal saksi  instrumenter  dalam  pembuatan  akta  otentik  sudah  memasuki  jalan  hukum  yang mempunyai akibat hukum.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Daniaty  pada  tahun  2019  menjelaskan bahwa ruang lingkup tanggung jawab saksi instrumentair dalam pembuatan akta notaris yaitu saksi instrumentair dalam pembuatan akta otentik sebatas untuk mengesahkan akta tersebut  sebagai  akta  otentik  sebagaimana  di  kehendaki  oleh  sifat  dan  bentuk  akta otentik,  yakni  ditandatangani  oleh  saksi  notaris  serta  saksi  instrumentair bertanggungjawab  atas  dipenuhinya  formalitas-formalitas  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang. Saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN-P,  oleh  undang-undang  tidak  diwajibkan  secara  tegas kepada  para  saksi  untuk  merahasiakan  isi  akta  tersebut (I  Komang  Sujanayasa,  2016). Akibat  hukum  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  saksi  instrumenter  berkaitan  dengan kerahasiaan  isi  akta,  Notaris  dapat  menerapkan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga saksi  instrumenter  tidak  dapat  dikenakan  ketentuan  Pasal  322  ayat  (1)  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, tidak adanya aturan yang mewajibkan saksi instrumenter untuk merahasiakan  isi  akta,  menjadikan  kelemahan  bagi  seorang  Notaris  sehingga  perlu diadakanya  kejelasan  hukum  kewajiban  saksi  instrumentair  dalam  merahasiakan  isi akta. Selain itu apabila terjadi kasus terhadap akta yang ditandatanganinya sebagai saksi juga  harus  mendapat  perlindungan  hukum  dan  harus  dijamin  keselamatannya.  Dalam UUJN-P  belum  dijelaskan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  saksi  instrumentair maka perlindungan hukum  terhadap  saksi  dalam  hal  ini saksi  instrumentair  baru dapat ditemui  dalam  ketentuan  diluar  peraturan  jabatan  Notaris,  yakni  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (Kusuma,  2018). Bagaimana  apabila  saksi instrumentair  diminta  untuk  memberikan  kesaksian  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh Notaris  yang  mengalami  permasalahan?  hal  ini  memberikan  informasi  bahwa  bukan hanya  Notaris  yang  memiliki  keharusan  untuk  merahasiakan  isi  akta  notaris,  tetapi
penting  bagi  saksi  instrumentair  juga  memiliki  kewajiban  yang  sama  mengingat pentingnya  saksi  instrumentair  dalam  pembuatan  akta  notaris,  hal  ini  dilakukan  untuk mengantisipasi permasalahan berkaitan proses pembuatan akta.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  selanjutnya  akan  dibahas  bagaimana  kedudukan saksi  instrumenter  dalam  merahasiakan  isi  akta  otentik.  Dan  bagaimana  perlindungan hukum  bagi  saksi  instrumenter  jika  terlibat  dalam  kasus  yang  melibatkan  akta  otentik yang ditandatanganinya. Kepenulisan jurnal  ini  bertujuan untuk  mengkaji  lebih dalam tentang  tanggungjawab  saksi  instrumentair  dalam  merahasiakan  isi  akta  Notaris  serta memberikan pemahaman dalam hal kedudukan hukum saksi instrumenter terkait dengan perlindungan  hukum  bagi  saksi  instrumenter,  diharapkan  jurnal  ini  dapat  enambah wawasan  serta  perkembangan  ilmu  hukum  pada  umumnya  dan  kenotariatan  pada khususnya serta wawasan tentang saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dimana  kajian bahan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang  sesuai  dengan  penelitian  ini (Soekanto  &  Mamudji,  2001). Dalam  hal  ini  yaitu mengenai kewajiban saksi instrumenter merahasiakan isi akta dan perlindungan hukum untuk saksi instrumenter. Pada penelitian ini menggunakan  bahan hukum primer yaitu perundang-undangan diantaranya :
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas UU No.  13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari kajian pustaka, berupa jurnal hukum dan internet.  Pada  penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan  hukum  tersier  yaitu  Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk juga buku-buku dan jurnal-jurnal hukum.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) .

## Hasil dan Pembahasan
Saksi  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  kata  benda  yang  berarti  “orang  yang melihat  atau  mengetahui  sendiri  suatu  peristiwa  atau  kejadian (Darmita,  1976). Pengertian saksi terdapat dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-  undang  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (selanjutnya disebut UUPSK-P) dalam Pasal 1 menyebutkan, bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  pada  siding  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”.  Saksi akta notaris adalah para saksi
yang ikut serta didalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut saksi  instrumenter  ( Instrumentaire  Getuigen ) . Dalam  UUJN-P  tidak  menjelaskan definisi  saksi  instrumenter.  Dalam  UUJN-P  disebutkan  bahwa  salah  satu  kewajiban notaris  adalah  membacakan  akta  dihadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan  notaris.  Saksi  Akta  Notaris  merupakan  para  saksi  yang  ikut  serta  di  dalam pembuatan  terjadinya  akta  (instrumen),  maka  dari  itulah  disebut  Saksi  Instrumenter. Saksi  instrumenter  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam UUJN-P yaitu  :
a. paling rendah berumur delapan belas tahun atau sebelumnya telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum,
b. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta,
c. dapat  membubuhkan  tanda  tangan  dan  paraf;  serta  tidak  mempunyai  hubungan perkawinan  atau  hubungan  darah  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  tanpa pembatasan  derajat  dan  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ketiga  dengan Notaris atau para pihak.
d. Saksi  sebagaimana  dimaksud  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau  diperkenalkan kepada  Notaris  atau  diterangkan  tentang  identitas  dan  kewenangannya  kepada Notaris  oleh  penghadap.  Pengenalan  atau  pernyataan  tentang  identitas  dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.
Ketentuan Pasal  40 UUJN-P menjelaskan bahwa tugas saksi  instrumenter yang berjumlah minimal dua orang hadir dalam pembacaan akta, membubuhkan tanda tangan dan  memberikan  kesaksian  tentang  kebenaran  yang  disebutkan  dalam  akta  tersebut. Sehingga keberadaan menjadi salah satu syarat formal dalam pembuatan akta autentik.
Akta  autentik  merupakan  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  pejabat  tertentu yang  dikategorikan  sebagai  pejabat  umum  seperti  Notaris (Maisyarah,  2016). Berdasarkan UUJN dan UUJNP, akta notaris dinyatakan otentik apabila :
a. Pembuatan  akta  notaris  dilakukan  di  hadapan  orang  yang  berwenang  dalam  hal tersebut.
b. Terdapat tanggal pasti kapan dibuatnya akta.
c. Terdapat  data  pasti  mengenai  siapa  pejabat  yang  menandatangani  akta  dan terdapat tanda tangan orang yang bersangkutan dalam akta.
d. Notaris  telah  memberikan  sarannya  saat  pembuatan  akta  belum  dilangsungkan dalam hal mana yang dibolehkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku dan mana yang tidak.
e. Jika  ada  pihak  yang  tidak  setuju  dengan  kebenaran  isi  akta,  maka  ia  harus membuktikan kebenaran isi akta,
f. Akta Notaris bersifat rahasia.
UUJN-P menjelaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik  wajib  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  sepanjang masa jabatan. Notaris. UUJN dan UUJN-P mengatur tentang kerahasiaan isi akta dalam sumpah jabatan notaris (Pasal 4 ayat 92) UUJN dan kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1)
huruf  f  UUJN-P.  Unsur  terpenting  yang  harus  dirahasiakan  adalah  isi  akta  dan  segala sesuatu  yang  diperoleh  dalam  proses  pembuatan  akta.  Isi  akta  berisi  tentang  kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dalam akta, dimana badan akta memuat keterangan-keterangan  yang  diberikan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam akta (Adjie,  2008). Sehingga  hal  ini  perlu  dirahasiakan.  Pada  pasal  54  UUJN-P dijelaskan  bahwa  notaris  hanya  berhak  memberikan  atau  memberitahukan  isi  akta otentik  kepada  pihak  yang  berkepentingan  langsung,  ahli  waris,  atau  orang  lain  yang memperoleh hak untuk melihat isi akta. Secara jelas dalam UUJN-P disebutkan bahwa notaris  memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  dalam  proses  pembuatan  akta.  Sumpah  jabatan  notaris  juga  mengatur mengenai  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  dalam  proses pembuatan akta. Berdasarkan hal tersebut maka notaris harus  melaksanakan kewajiban merahasiakan hal-hal tersebut.
Sementara untuk saksi instrumenter dilihat dari kedudukan dan sifatnya sebagai saksi  yang  diwajibkan  hadir  dalam  pembuatan  akta  notaris,  yang  turut  mendengarkan, menyaksikan pembuatan akta dan menandatangani akta, tidak  harus mengerti apa yang dibacakan  dan  tidak  ada  kewajiban  untuk  menyimpan  isi  akta  dalam  ingatan (Tobing, 1992). Keterlibatan saksi instrumenter dalam pembuatan akta otentik menjadikan saksi instrumenter  bagian  dari  proses  hukum.  Saksi  instrumenter  sebagai  bagian  penting dalam  proses  pembuatan  akta  otentik  seharusnya  mempunyai  kewajiban  dalam merahasiakan  isi  akta  yang  ditandatanganinya,  tetapi  dalam  UUJN-P  belum  diatur secara jelas mengenai kewajiban saksi instrumenter dalam merahasiakan isi akta. Tidak adanya  kewajiban  merahasiakan  isi  akta  dan  semua  keterangan  yang  diperoleh  dalam proses pembuatan akta oleh saksi  instrumenter, menyebabkan saksi  instrumenter dapat dengan  mudah  dimintai  keterangan  terkait  dengan  akta  yang  ditandatanganinya  oleh pihak  ke  tiga  atau  pihak  yang  berwenang.  Dipanggilnya  saksi  instrumenter  oleh  pihak ke tiga atau oleh pihak berwenang dapat mengakibatkan terbukanya isi akta karena tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi  akta.  Saksi  instrumenter  merupakan  bagian  dari  notaris  seharusnya  berkewajiban merahasiakan  isi  akta  untuk  menjaga  kepentingan  pihak-pihak  dalam  akta.  Menurut teori  perlindungan  yang  disampaikan  oleh  Satijipto  Raharjo,  bahwa  mengkoordinasi berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  terhadap  kepentingan  tertentu,  hanya  dapat dilakukan dengan memberikan batasan kepentingan di pihak lain (Raharjo, 2000), maka untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  ada  di  dalam  akta  otentik,  notaris  dan saksi instrumenter berkewajiban merahasiakan isi akta. Dengan memberikan penjelasan mengenai kewajiban saksi instrumenter terhadap kerahasiaan akta otentik dalam UUJN- P  akan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  saksi  instrumenter  yang  merupakan bagian penting dalam pembuatan akta otentik.
Kedudukan  saksi  instrumenter  dalam  fungsinya  untuk  memenuhi  persyaratan formalitas  akta  Notaris  ditentukan  pada  Pasal  38  ayat  (4)  huruf  c  UUJN  Nomor  30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 40 ayat (1) UUJN-P.
Berdasarkan  UUJN-P  secara  hukum  saksi  instrumenter  kedudukannya  tidak diwajibkan  secara  pasti  harus  menjaga  kerahasiaan  isi  akta.  Saksi  instrumenter  yang tidak  menjaga  kerahasiaan  dokumen  Notaris  perbuatannya  diklasifikasikan  perbuatan melawan hukum.
Undang-Undang  memberikan  pengaturan  dan  perlindungan  terhadap  notaris dalam  menjalankan  jabatannya  secara  khusus  dalam  pasal  66  ayat  (1)  UUJN  dengan persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  yaitu  dengan  memberikan  surat  permohonan. Apabila  notaris  lalai  atau  kurang  hati-hati  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pejabat umum yang membuat akta Otentik, Notaris dapat digugat oleh para pihak atau klien nya yang merasa dirugikan sebagai akibat dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, dalam hal ini dapat notaris digugat secara perdata maupun pidana.
Saksi  instrumenter  dalam  pembuatan  akta  memiliki  peran  penting  dalam menjadikan akta otentik, saksi instrumenter juga dikatakan sudah masuk ke dalam lalu lintas  hukum  yang  memiliki  akibat  hukum,  maka  saksi  instrumenter  seharusnya memiliki perlindungan hukum  dan harus dijamin keselamatannya apabila terjadi kasus atau gugatan di pengadilan terhadap akta yang menjadikannya saksi. Saksi instrumenter memiliki hak sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang atau telah diberikannya.
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
d. Mendapat penerjemah
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
i. Mendapat identitas baru
j. Mendapat tempat kediaman baru
k. Mendapat nasihat hukum
l. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir.
Saksi  instrumenter  dalam  memberikan  keterangan  perihal  akta  yang ditandatanganinya,  mendapatkan  perlindungan  sebagaimana  Notaris  jika  dijadikan saksi  di  depan  persidangan.  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban menjelaskan bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan  saksi  dan  Korban  sejak  dimulainya  penyelidikan  hingga  berakhirnya proses  hukum.  Pada  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban menyatakan bahwa “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga
dan  harta  bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  saksi  instrumenter  yang bertugas membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dalam  proses  pembuatan  akta  otentik  menurut  UUJN  dan  UUJN-P  tidak  dijelaskan kewajibannya  dalam  merahasiakan  isi  akta,  tetapi  saksi  instrumenter  yang  tidak menjaga kerahasiaan dokumen notaris perbuatannya diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan  hukum.  Kemudian  perlindungan  hukum  saksi  instrumenter  tidak  ditegaskan dalam UUJN dan UUJN-P tetapi apabila suatu hari terjadi sesuatu terhadap akta otentik yang  ditandatanganinya  yang  menjadikan  saksi  instrumenter  terlibat  masalah  hukum, maka  saksi  instrumenter  mendapat  perlindungan  sebagai  saksi  sesuai  dengan  Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5.

## BIBLIOGRAFI
Adjie,  Habib.  (2008). Hukum  Notaris  Indonesia:  Tafsir Tematik  Terhadap  UU  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama. Google Scholar
Budiardjo, Miriam. (2003). Dasar-dasar ilmu politik . Jakarta: Gramedia pustaka utama. Google Scholar
Dhaniaty,  M.  (2019).  Kedudukan  Saksi  Instrumentair  Atas  Akta  Notaris  yang Menimbulkan Permasalahan dalam Perkara Perdata . Jurnal Media Hukum dan Peradilan . Google Scholar
Darmita,  P.  (1976). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai  Pustaka. Google Scholar
Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan  Rakyatnya. Yustisia  Jurnal  Hukum , 3 (3),  137–142. Google Scholar
Hendra,  Rahmad.  (2012).  Tanggungjawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang Penghadapnya  Mempergunakan  Identitas  Palsu  di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (1). Google Scholar
Hutapea, H. N. (2016). Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Hukum Nasional. Jurnal Unimed, Universitas Medan, Jurnal Hukum Vol 8 No 2 . Google Scholar
I  Komang  Sujanayasa,  P.  D.  (2016).  Kedudukan  Saksi  Instrumentair  Akta  Notaris dalam  Kaitanya  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  No.30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris. Acta Comitas . Google Scholar
Kusuma, A. R. (2018). Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter di dalam Akta Notaris. Tesis . Google Scholar
Maisyarah, Intan. (2016). Analisis Yuridis Tentang Kedudukansaksi Dalam Pembuatan Akta Notariil Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Jabatan Notaris (Uujn).
Premise Law Journal , 14 , 164860. Google Scholar
Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Romadhon, A. A. (2018). Peranan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notariil. Google Scholar
Soekanto,  Soerjono,  &  Mamudji,  Sri.  (2001). Penelitian  hukum  normatif:  Suatu tinjauan singkat . Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Syaputri,  Hijriah  Maulani  Nanda,  Patittingi,  Farida,  &  Said,  Nurfaidah.  (2017).  Aspek Hukum  Kewajiban  Saksi  Instrumentair  untuk  Merahasiakan  Isi  Akta  Notaris.
Amanna Gappa , 25–37. Google Scholar
Tobing, G. L. (1992). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga. Google Scholar
Copyright holder:
Puteri Chintami Oktavianti (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Literate
This article is licensed under: