## PERTUKARAN PERAN SUAMI-ISTRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WARIS PERSPEKTIF MAQÂṢID ASY-SYARÎ‘AH

## Sukarman
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara e-mail: pakar@unisnu.ac.id

## Abdul Hadi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang e-mail: abdul.hadi@walisongo.ac.id

## ABSTRACT
This paper reviews three main things in families that have integral-functional traits (childcare,  livelihood  and  inheritance).  Paradigm  of  conventional  Islamic  law divides the role between husband and wife rigidly. for example, living is the duty of a husband, caring for children is the duty of the wife, and inheritance rights are legal 2  : 1 for  husband  and wife.  With the occurrence of  social change that  has caused a change in the role of husband and wife both in the form of division of roles and even the exchange of roles between husband and wife. This is certainly not fair when there is no balance between rights and burden carried out, so we need a fair legal solution. Therefore this study analyzes the problem using the perspective of maqâṣid asy-syarî‘ah.
Keywords : role exchange, husband-wife, maqâṣid asy-syarî‘ah .

## Abstrak
Tulisan ini mengulas tiga hal pokok dalam keluarga yang memiliki sifat integral- fungsional  (pengasuhan  anak,  nafkah  dan  warisan).  Paradigma  Hukum  Islam konvensional  membagi  peran  antara  suami  istri  secara  kaku.  misalnya  nafkah adalah tugas suami, mengasuh anak adalah tugas istri, dan hak waris berlaku hukum 2  :  1  bagi  suami  istri.  Dengan  terjadinya  perubahan  sosial  yang  menyebabkan perubahan peran suami istri baik berupa pembagian peran bahkan pertukaran peran antara suami istri. Hal ini tentu tidak adil ketika tidak ada keseimbangan antara hak dengan  beban  yang  diemban  maka  perlu  solusi  hukum  yang  berkeadilan.  Oleh karena  itu  penelitian  ini  menganalisis  persoalan  tersebut  menggunakan  sudut pandang maqâṣid asy-syarî‘ah.
Kata kunci  : pertukaran peran, suami-istri, maqâṣid asy-syarî‘ah.

## A. PENDAHULUAN
Keluarga terbentuk
melalui pernikahan.  Pernikahan  menimbulkan implikasi yang saling mengikat satu sama lain.  Hal  ini  menjadi  konsekwensi  logis bagi  setiap  pasangan  suami  istri.  Secara
harfiah  akad  nikah  memiliki  maksud kesepakatan atau ikatan yang menghalalkan  hubungan  pria  wanita menurut aturan syara’(Kazhim 2007: 20). Nikah  memunculkan  kewajiban  antara suami  istri.  Adanya  hak  dan  kewajiban
antara  suami  istri  tersebut  sejatinya adalah untuk keberlangsungan hubungan timbal balik dalam pernikahan.
ْ اوُم ِ د َ ق َو ۡۖۡمُتۡئ ِش  ٰى َ ن َ أ  ۡم ُ ك َ ثۡر َح ْ اوُتۡأ َ ف  ۡم ُ ك َ ل  ٞثۡر َح  ۡم ُ كُؤٓا َسِن َو ۡۚۡم ُ ك ِس ُ فن َ أِل ٱ ْ او ُ ق َ ت ٱ َه َ لل َو ٱ ْ آو ُم َ لۡع ِر ِ شَبَو ُُۗهوُقَٰلُ م م ُ ك َ ن َ أ ٱ َنيِنِمۡؤُمۡل
“ Isteri-isterimu  adalah ( seperti ) tanah tempat  kamu  bercocok  tanam,  Maka datangilah  tanah  tempat  bercocok- tanammu  itu  bagaimana  saja  kamu kehendaki.  dan  kerjakanlah  (amal  yang baik)  untuk  dirimu,  dan  bertakwalah kepada  Allah  dan  Ketahuilah  bahwa kamu  kelak  akan  menemui-Nya.  dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. ” (QS. Al-Baqarah: 223).
Adanya  hak  dan  kewajiban  tersebut bukan untuk membebani atau memberatkan  suami  istri  karena  hal tersebut  sejatinya  tujuan  nikah  adalah untuk menentramkan hati. َ ل  َق َ ل َخ  ۡن َ أ  ٓۦِهِتَٰياَء  ۡن ِم َو ا ٗج َٰوۡز َ أ  ۡم ُ ك ِس ُ فن َ أ  ۡن ِ م  م ُ ك يِف َ ن ِإ ۡۚ ةَمۡح َرَو  ٗةَ دَوَ م مُكَنۡيَب  َل َع َجَو اَهۡيَلِإ ْ آوُن ُ كۡس َ تِ ل َ نو ُر َ ك َ فَتَي  ٖمۡو َ قِ ل  ٖتَٰيٓأ َ ل  َكِل َٰذ
“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya  ialah  dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir ”. (QS. Ar-Rum: 21).
Berdasarkan ayat tersebut terkandung maksud  bahwa  tujuan  pernikahan  adalah terwujudnya ketentraman dalam keluarga. Ketenteraman  tersebut  terwujud  dalam bentuk  adanya  penanggungan  hak  dan
kewajiban  antara  suami  istri  diantaranya mencari  nafkah,  pengasuhan  anak  dan waris.
Fiqih konvensional memberikan bahwa  kewajiban  atas  nafkah ma’isyah untuk keluarga merupakan kewajiban pria salam hal ini seorang suami. Sebagaimana diungkapkan  oleh  Bahri  bahwasannya nafkah  merupakan  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak- anaknya dengan besaran yang disesuaikan dengan  dengan  kemampuan  seorang pemberi nafkah (Bahri 2015: 397).
Undang-undang  No.1  Tahun  1974 tentang  perkawinan,  pada  Bab  VI  UU No.1/74 tentang hak dan kewajiban suami istri  pasal  31  ayat  3  menyatakan  bahwa “suami  adalah  kepala  keluarga  dan  istri adalah  ibu  rumah  tangga”.  Undang- Undang tersebut mengindikasikan keberpihakan hukum terhadap suami dan melemahkan  istri.  Paradigma  yang muncul  adalah  suami  yang  bekerja  dan menopang  nafkah  keluarga  sehingga ketika  istri  bekerja  jika  tidak  diijinkan oleh  suami  dengan  alasan  ketika  suami masih bisa bekerja maska istri tidak boleh bekerja.  Ketika  suami  tidak  bisa  bekerja maka  istri  baru  boleh  bekerja  sehingga menyebabkan  pria/suami  tersubordinasi (Supriadi 2004:265)
Namun dalam perkembangan zaman, fenomena berubah. Nafkah dan ma’isyah
keluarga yang lumrahnya diupayakan oleh seorang pria dalam hal ini seorang suami. Era kekinian hal ini banyak juga wanita / istri  yang  juga  menempati  peran  sebagai pencari  nafkah  dan ma’isyah keluarga. disebabkan  oleh  multi  faktor,  isu  gender salah  satunya.  Kesetaraan  menjadi  aspek penting dalam kehidupan keluarga.
Sudarta  melihat  bahwa  antara  pria dan wanita tidak dipandang dengan sudut pandang  biologis,  namun  lebih  kepada sebagai  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kesempatan,    kedudukan, kewajiban,  dan  hak  yang  setara  dalam bebebrapa  hal  termasuk  dalam  keluarga (Sudarta 2007: 11).
Fenomena  istri  bekerja  memiliki latar  belakang  dan  konsekwensi  dan dampak yang beragam. Pertama , pengasuhan  anak.  Bagi  pasangan  suami istri keduanya bekerja tentu akan berbeda dengan  istri  bekerja  dan  suami  tidak bekerja. Kedua , bagaimana dengan status pembagian  harta  gono  ini  ketika  suami istri  berpisah  tentunya  memunculkan persoalan  tersendiri.  Ketika  istri  bekerja berperan sebagai pemberi nafkah keluarga  sementara  suami  tidak  bekerja tentunya  akan  menjadi  persoalan  yang berbeda  dengan  istri  dan  suami  yang keduanya bekerja sebagai pemberi nafkah keluarga  atau  hanya  suami  yang  bekerja sedangkan  istri  tidak  bekerja. Ketiga , ketika  beberapa  kondisi  tersebut  diatas
terjadi  bagaimana  dengan  hak  waris mereka?
Berdasarkan  latar  belakang  terebut diatas bagaimana ushul fiqih memberikan solusi  atas  perkembangan  hukum  yang menjadi dasar hukum bagi umat.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Fiqih pada dasarnya bersifat dinamis. Oleh karena masalah fiqih adalah masalah hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali  melalui  ijtihad  dengan  menggali hukum  dari  dalil-dalil  hukum  ashal  ( uṣûl fiqh ). Ushul fiqh oleh jumhur ulama yang terdiri  dari  ulama  Hanafiyah,  malikiyah, dan  Hanabilah  memeberikan  definisi sebagai  berikut:  “Sejumlah  kaidah  yang mengaji  dan  membahas  proses istinbâṭ hukum-hukum syara’ melalui  dalil-dalil yang terperinci”. (al-Subki 2002: 6). Oleh karena  itu  pembaruan  hukum  perlu dilakukan  mengingat  sifat  dinamis  dari fiqih tersebut.
Pembaruan hukum islam sebenarnya bukanlah  fenomena  baru.  Sebenarnya fenomena  tersebut  sudah  terjadi  di beberapa  negara  dengan  penduduk muslim.  Pada  abad  20-an.  tahun  1917 telah  terjadi  di  Turki,  tahun  1920  terjasi di  Mesir,  tahun  1953  di  Syiria,  tahun 1956,  tahun  1961  di  Pakistan,  dan  1974 terjadi  di  Indonesia  (Muzdzar  and Khaeruddin  2003:  1).  Bentuk  dari pembaruan  hukum  tersebut  beragam,
diantaranya perubahan berdasarkan taqnîn, pembaruan berdasarkan ketetapan hakim, ada juga pembaruan karena dekrit presiden (Gupta 1992:127). Beberapa hal yang mengalami dinamika adalah pertukaran  peran  suami  istri  dalam keluarga diantaranya:
1. Nafkah
ا َ ل َو  ْم ُ كِد ْج ُ و  ْن ِ م  ْمُت ْ ن َ ك َس ُ ثْي َح  ْن ِم  َ ن ُهْوُن ِك ْس َ ا
ٍل ْم َح  ِت ٰ لو ُ ا  َ ن ُ ك ْ ن ِا َو َُۗ ن ِهْي َ ل َع ا ْو ُ ق ِ ي َضُتِل  َ ن ُهْو ُ رۤا َضُت َ ن ِهْي َ ل َع ا ْو ُ ق ِف ْنَاَف َن ْع َض ْر َ ا ْ نِا َ ف ۡۚ َ ن ُه َ ل ْمَح  َن ْع َضَي ى ٰ ت َح
ۡۚ ٍف ْو ُر ْع َمِب  ْم ُ كَنْيَب  ا ْو ُر ِم َت ْ أ َو ۡۚ َ ن ُه َر ْو ُج ُ ا  َ ن ُه ْوُت ٰ ا َ ف  ْم ُ ك َ ل ُۗى ٰر ْخ ُ ا ٓٗه َ ل  ُع ِض ْر ُت َسَف ْمُت ْر َسا َعَت  ْنِاَو
“ Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  di mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada mereka  nafkahnya  sampai  mereka melahirkan,  kemudian  jika  mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah  imbalannya  kepada  mereka; dan musyawarahkanlah  di  antara kamu (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. ” (QS. Ath-Thalaq: 6).
Meskipun  perempuan  /  istri  adalah pihak  yang  ditanggung  bukan  berarti tidak boleh bekerja mencari nafkah untuk keluarga.  Fenomena  istri  bekerja  acap kali  mendapat  tanggapan  beragam. Dalamtinjauan  Islam  sebenarnya  tidak ada  larangan  bagi  perempuan  untuk bekerja  sebagaimana  suami.  Karena
islam sejatinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan ( al - musawah ). disamping kodratnya seperti mengandung, menyusui,  merawat  dan  mengasuh  anak bekerja,  Dengan  kata  lain  istri  boleh memiliki peran ganda istri yakni sebagai ibu  rumah  tangga  sekaligus  bekerja. Tentunya  dengan  segala  konsekwensi harus  dapat  menentukan  skala  prioritas demi kemaslahatan (Ambarwati 2009:108).
Maslaḣah  mursalah dalam  hal  ini sebagai dasar hukum yang menjembatani persoalan hukum bagi istri yang bekerja. Ketika  masalah  dihukumi  secara  kaku maka  persoalan  akan  timbul.  Misalnya ketika  istri  tidak  bekerja  sedangkan kebutuhan  nafkah  keluarga  begitu  besar ketika  hanya  bergantung  dari  nafkah suami  maka  akan  dapat  menimbulkan persoalan  yang  menimbulkan  madhorot bagi  keluarga,  maka  dalam  hal  ini keddukan  istri  yang  bekerja  menjadi suatu  tuntutan  keharusan  terlebih  ketika suami  tidak  bekerja.  Holleman  dalam Aswiyati  menyatakan  bahwa  wanita sebagai  ibu  dalam  keluarga  mempunyai posisi yang sama tinggi, perbedaan yang ada hanyalah mengenai kodrat kewanitaan  yang khas. dengan demikian kedudukan wanita tidak ada deskriminasi dalam  keluarga  (Aswiyati  2016:  3). Ernawati  menambahkan  bahwasanya
Islam  tidak  melarang  wanita  untuk berkarir.  Namun  perlu  dipahami  bahwa Islam juga menghendaki bahwa peerjaan yang  dilakukana  tidak  bertentangan degan  kodrat  kewanitaannya.  Syarat pekerjaann  yang  dilakukan  antara  lain dapat menjaga kehormatannya, kemuliaanya, danmenghindarkan dirinya dari  perilaku  yang  bertentangan  dengan syara’ syariat Islam (Ermawati 2015: 59).

## 2. Pengasuhan anak
Sehubungan  dengan  peran  ganda seorang istri, selanjutnya muncul pertanyaan yakni siapa yang berkewajiban  penuh  terhadap  perawatan anak. Perntanyaan tersebut memunculkan beberapa  opsi  jawaban. Pertama ,  istri (ibu)  sebagai  yang  dipandang  sebagai mahluk  domestik  urusan  rumah  tangga sehingga pengasuhan anak adalah mutlak kewajibannya. Kedua ,  suamilah  yang berkewajiban  terhadap  pengasuhan  anak karena  secara  normative  dipandang sebagai pemilik anak. Ketiga , pengasuhan  anak  menjadi  kewajiban kolektif keduanya dalam berumah tangga.
Terkait  dengan  hal  ini  para  imam mazhab  memberikan  pendapat.  Imama malik menyatakn bahwa menyusui adalah sebuah kewajiban moral daripada kewajiban  formal.  Dalam  ati  ketika seorang  ibu  tidak  mau  melakuknannya
maka suami tidak dapat memaksakannnya  bahkan  pengadilan sekalipun.  Sementara  para  ulam  dari kalangan malikiyah,
syafi’iyah, hanabilah dan sebagian malikiyah menyatakan bahwa seorang ibu menyusui anak  hanya  bersifat mandub artinya “sebaiknya” dan bukanlah suatu kewajiban.  Hal  ini  ada  pengecualian yakni jika si anak hanya mau susu ibu dan menolak  susuan  selain  ibunya,  atau ketidak  mamapuan  si  ayah  untuk membayar  upah  ibu  susuan  maka  ibu wajib  untuk  menyususi  anaknya  (al- Zuhaily 1989: 699).
Harahap  menyatakan  bahwa  dalam keluarga  yang  masih  utuh  bahwa  peran pengasuhan suami-istri terhadap anak ada pembagian  kerja  yang  proporsional artinya  tidak  harus  sama  besar  tetapi sesuai  dengan  porsi  masing-masing (Harahap 2013:378).

## 3. Waris
Dalam
pandangan fiqih
konvensional  harta  tinggalan  ( tirkah ) memiliki  ketentuan  yang  berbeda  antara hak  waris  atas  harta  tirkah  tersebut. Pria/suami ditempatkan dalam posisi dua kali  lipat  lebih  besar  atas  wanita/istri dalam hak mewaris. Ketika istri meninggal dunia maka suami memperoleh  seperdua  (1/2)  atas tirkah sedangkan ketika suami meninggal dunia
maka istri memperoleh seperempat (1/4) dari tirkah suami. Ketika istri meninggal dunia maka suami memperoleh seperempat  (1/4)  atas tirkah sedangkan ketika suami meninggal dunia maka istri memperoleh  seperdelapan  (1/8)  dari tirkah suami (Mughniyah 2015:429).
Konsep  keadilan  waris  2:1  antara pria  dan  wanita  (suami  istri)  menjadi persoalan.  Bagi  keluarga  yang  bertukar peran  yakni istri bekerja mencari nafkah untuk  keluarga  sementara  suami  tidak bekerja  tentunya  timbul  ketidakadilan atas tirkah istri. hal ini perlu solusi hukum yakni “ maslaḣah mursalah ”.
Ketika suami istri berbagi peran yang setara  dalam  keluarga  baik  dalam  hal pengasuhan  anak  maupun  nafkah  maka tidak  adil  jika  hukum  waris  2:1  bagi suami  istri.  Hal  ini  lebih  tidak  adil  jika hukum  waris  2:1  diberlakukan  bagi keluarga  yang  tidak  hanya  berbagi peran  tapi  bagi  keluarga  yang  bertukar peran  artinya  istri  bekerja  sekaligus mengasuh anak sementara suami tidak bekerja. Karena akan akan memunculkan  problem  dimana  istri menjadi  pihak  yang  ter- dzolimi oleh hukum.  Ketika  terjadi  pembagian  peran maka konsep yang seharusnya digunakan adalah al-ahliyah al-wujûb dalam menjalankan prinsip kesamarataan pembagian  warisan  antara  laki-laki  dan perempuan (Hakim 2016) .
Demikian juga pada harta gono-gini, Harta gono-gini adalah harta benda yang berhasil  dikumpulkan  selama  berumah tangga  sehingga  menjadi  hak  berdua suami  dan  istri.  KAUHPer  pasal  164 mengatur,  adanya  perjanjian  bahwa antara  suami  istri  hanya  akan  ada gabungan  penghasilan  dan  pendapatan saja. Dalam Undang-undang yang berlaku  di  Indonesia  ada  istilah  harta gono  gini.  Dengan  adanya  perjanjian kebersamaan  harta  kekayaan  terbatas, dalam hal ini ada tiga macam harta benda dalam pernikahan. Pertama , harta kekayaan  milik  pribadi  suami. Kedua , harta kekayaan milik pribadi istri. Ketiga , kebersamaan  harta  kekayaan  suami  istri (Susanto 2008:18).

## C. SIMPULAN
Perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan problematika dan persoalan  dalam  hukum  keluarga  antara lain  dalam  hal  pengasuhan  anak, pemberian nafkah, dan kewarisan. Persoalan tersebut bukan hanya pembagian  peran  dalam  keluarga  antara suami dan istri, namun lebih dari itu yakni pertukaran  peran.  Ketiga  hal  tersebut memiliki  hubungan  integral  fungsional satu  sama  lain.  Ketika  dalam  keluarga terjadi  pertukaran  peran  dalam  hal pengasuhan  anak,  nafkah  pada  saat terjadi pembagian tugas secara
proporsional, maka semestinya dalam hal kewarisan juga berlaku demikian. Ketika  terjadi  keseimbangan  peran dalam keluarga sementara hukum waris  berlaku  hukum  keadilan  2:1 maka  dalam  hal  ini  istri  adalah  pihak yang  dirugikan,  kemudian  akan  sangat tidak  adil  ketika  terjadi  pertukaran
peran  istri  sebagai  pengasuh  anak dan  penanggung  jawab  atas  nafkah keluarga,  sementara  suami  berada  pada posisi  sebaliknya,  maka  hukum  akan menjadikan  istri  sebagai  pihak  yang  ter- dzolimi . []
***

## DAFTAR PUSTAKA
az-Zuhaily.  1989. Wahbah .  Damaskus: Dar al-Fikr.
Ambarwati,  Amiroh.  2009. Tenaga Kerja  Wanita  Dalam  Perspektif Islam . Jurnal Muwazah. Vol 1 Ed.
1.
Aswiyati,  Indah.  2016. Peran  Wanita Dalam  Menunjang  Perekonomian Rumah  Tangga  Keluarga  Petani Tradisional Untuk Penanggulangan  Kemiskinan  Di Desa  Kuwil  Kecamatan  Kalawat .
Jurnal Holistik.
Bahri,  Syamsul.  2015. Konsep  Nafkah Dalam  Hukum  Islam .  Kanun:
Jurnal Ilmu Hukum.
Ermawati,  Siti.  2015. Peran  Ganda Wanita  Karier  (Konflik  Peran Ganda  Wanita  Karier  Ditinjau Dalam  Prespektif  Islam) .  Jurnal Pendidikan Edutama Vol. 2 Ed 2.
Gupta,  Kiran.  1992. Poligamy-Law Reform in Modern Muslim States:
A  Study  in  Comparative  Law.
Islamic  and  Comparative  Law Review . Summer XII (2).
Hakim,  M.  Lutfi.  2016. Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian  Waris  2:  1  Antara  Laki- Laki Dengan Perempuan Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam . Al-Maslahah .
Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 2013. Kesetaraan  Laki-Laki  Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam . Sawwa: Jurnal
Studi Gender Vol 8 Ed 2.
Kazhim, Muhammad Nabil. 2007. Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses . Solo:
Samudera.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad.  2015.
Fiqih  Lima  Mazhab:  Ja’fari, Hanafi,  Maliki,  Syafi’i,  Hambali.
Shaf.
Muzdzar,  H.M.  Atho,  and  Khaeruddin.
2003. Hukum  Keluarga  Di  Dunia Islam  Modern .  Jakarta:  Ciputat Press.
al-Subki,  Tajuddin Abd.Wahab bin  Ali. 2002. Jam’u Al-Jawami’ Fi Ushul
Al-Fiqh . Cet. ke-2. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah.
Sudarta, Wayan. 2007. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan  Gender .  Fakultas
Pertanian Universitas Udayana.
Supriadi,  Wila  Chandrawila.  2004. Perempuan  Dan  Kesetaraan  Di Dalam  Keluarga .  Mimbar:  Jurnal Sosial dan Pembangunan.
Susanto,  Happy. Pembagian  Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian . Visi Media.