Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 220

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Analisis Pengelolaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 - 2019
Devry Prawitra 1 , Achmad Lutfi 2
1,2) Universitas Indonesia email : devry.prawitra@gmail.com 1 , achmad.lutfi@ui.ac.id 2 ARTICLES INFORMATION ABSTRACT

## JURNAL SEKURITAS
( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.4, No.3, Mei 2021 Halaman  : 220 – 239
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696
Keyword : Effectiveness Ratio; Contribution Ratio; Growth Ratio; Land and Building Tax
JEL. classification : H71

## Contact Author :

## PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan –
Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : sekuritas@unpam.ac.id
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan PBB –  P2  dan  peran  PBB  –  P2  melalui  analisis  efektivitas dalam  pencapaiannya  dan  analisis  kontribusi  terhadap  PAD dengan  menggunakan  data  tahun  2015  -  2019.  Metode  dalam Penenelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif, dimana  data  bersumber  dari  Bapenda  DKI  Jakarta  maupun studi  kepustakaan  serta  hasil  pengamatan  di  lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan  PBB – P2 cenderung  stabil  dengan  peningkatan  tertinggi  tahun  2015 meningkat  sebesar  24,52%  dibanding  tahun  2014  dan peningkatan terendah tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 8,43%  dibanding  tahun  sebelumnya  berbeda  dengan  laju pertumbuhan  realisasi  PAD  yang  cenderung  fluktuatif  dengan titik  tertinggi  meningkat  sebesar  19,01%  dari  tahun  2016  dan titik  terendah  pada  tahun  2018  menurun  1,31%  dibandingkan tahun  2017;  peningkatan  tertinggi  pada  tahun  2018  sebesar 104,75%  (sangat  efektif)  dan  terendah  pada  tahun  2015 sebesar  90,88%  (efektif);  tingkat kontribusi  PBB – P2 terhadap PAD  tertinggi  di  tahun  2019  sebesar  21,12%  (sedang)  dan terendah  di  tahun  2017  dengan  nilai  17,33%  (kurang);  dan pengelolaan  PBB –  P2  di  DKI  Jakarta  dilaksanakan  secara hirarkhi sebagai bentuk internal control dalam pengelolaannya.
This  study  aims  to  manage  PBB-P2  and  the  role  of PBB-P2  which  has  a  strong  analysis  and  analysis  that contributes to PAD using data from 2015 - 2019. The method in this research uses a descriptive qualitative approach, where the data  is  sourced  from  the  DKI  Jakarta  Bapenda  and  studies. literature and observations in the field. This research shows that the  growth  rate  of  PBB-P2  tends  to  be  stable  with  the  highest increase  in  2015  increasing  by  24.52%  compared  to  2014  and the  lowest  increase  in  2019  with  an  increase  of  8.43% compared  to  the  previous  year  which  is  different  from  the growth rate of the growth in the realization of PAD which tends to fluctuate with the highest point of 19.01% from 2016 and the lowest  point  in  2018  decreased  by  1.31%  compared  to  2017; the  highest  increase  in  2018  amounting  to  104.75%  (very effective) and the lowest in 2015 90.88% (effective); the level of PBB  -  P2  contribution  to  PAD  the  highest  yield  in  2019  of 21.12%  (moderate)  and  the  lowest  in  2017  with  a  value  of 17.3 3% (less);  and  PBB-P2  management  in  DKI  Jakarta  is carried  out  hierarchically  as  a  form  of  internal  control  in  its management.
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 221

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  merupakan  pemberian  kewenangan  yang  dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mengolah dan mengatur sumber dayanya baik yang  berasal  dari  kekayaan  alamnya  maupun  pajak  daerah  serta  ekonomi kerumahtanggaannya.  Sebagai  pemegang  penuh  kekuasaan,  masing-masing  daerah paham  dalam  prioritas  pengelolaan  sumber  daya  alamnya  sehingga  efektivitas  dan efisiensi  tujuan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dapat  tercipta.  Mengingat  adanya keterbatasan  dalam  ketersediaan  sumber  daya  alam,  pemerintah  daerah  tidak  melulu terfokus  pada  sumber  daya  alam  sebagai  sumber  pendanaan  dalam  anggaran belanjanya.  Pemerintah  daerah  harus  kreatif  dalam  mencari  sumber  pendanaan  dalam mengisi pos pendapatan daerahnya.
Otonomi  daerah  menjadikan  Pemerintah  daerah  sebagai  pengelola  utama  dalam memberikan  kemakmuran  bagi  warga  masyarakatnya.  Dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dibutuhkan  dana  sebagai  pembiayaan  dalam  memenuhi  pembangunan infrastruktur  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  fasilitas  bagi  kepentingan  umum, sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam menggerakkan roda perekonomian di dalam wilayah tersebut. Sehingga untuk memaksimalkan pundi – pundi penerimaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat melihat peluang pembangunan yang ada di wilayahnya.
Mahmudi  menjelaskan  bahwa  penerimaan  pemerintah  daerah  lebih  stabil dibandingkan penerimaan pada sektor bisnis, hal ini disebabkan karena dasar penerimaan pemerintah  daerah  diatur  berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan untuk sektor privat (bisnis) sangat bergantung pada kondisi  pasar  yang  penuh  dengan  ketidakpastian  dan  gejolak  (turbulensi),  sehingga kecenderungan  penerimaan  pada  sektor  privat  tidak  menentu/fluktuatif  (Chasanah  & Panjawa,  2020).  Pembangunan  pemukiman  di  Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  potensi tersendiri  dalam  meningkatkan  penerimaan  PBB  –  P2.  Pemprov  DKI  Jakarta  Setiap tahunnya dibebankan dengan target pendapatan yang terus meningkat, perlu  melakukan pengelolaan  dalam  pembangunan  sebagai  sarana  dalam  mengurangi  tax  gap  dengan melakukan  penyesuaian  antara  kondisi  data  pajak  yang  dimiliki  oleh  BPRD  DKI  Jakarta dengan kondisi  yang dilapangan  terkait  dengan data –  data fisik  bangunan.  Data  –  data fisik  yang  termutakhirkan  ini  akan  menjadi  potensi  baru  dalam  peningkatan  dasar pengenaan pajak dan berpengaruh pada peningkatan pendapatan PBB – P2.
Pelimpahan  PBB  –  P2  dari  pemerintah  pusat  merupakan  momentum  bagi  setiap daerah  untuk  memaksimalkan  potensi  penerimaan  daerah  dalam  membiayai pengeluarannya. Keleluasaan kewenangan atas pemerintah daerah untuk mengisi pundi – pundi penerimaan daerahnya melalui pemungutan pajak daerahnya dengan mendapatkan tambahan 4 (empat) jenis pajak daerah baru, yaitu PAT, Pajak Sarang Burung Walet, PBB – P2 dan BPHTB.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  seringkali  sebagai  tolak  ukur  peningkatan pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakatnya  di  suatu  daerah.  Pembangunan  yang terstruktur di suatu daerah kerap menghidupkan perekonomian daerah tersebut, sehingga tidak  sedikit  dana  yang  dibutuhkan  dalam  pembiayaan  pembangunan  tersebut  yan berimbas  pada  pemerintah  daerah  dituntut  agar memaksimalkan  daya  dan upaya dalam meningkatkan  PADnya  khususnya  melalui  pajak  daerah.  Pajak  daerah  mengambil  porsi terbesar dalam struktur PAD di setiap daerah untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta porsi pajak  daerah  terhadap  PAD  mendekati  50%.  Perlu  bagi  pemerintah  daerah  untuk menggali  sumber  penerimaan  asli  daerahnya  berdasarkan  koridor  yang berlaku,  dimana dalam  usaha  perolehnnya  harus  mengacu  pada  peraturan  perundang  –  undangan. Peningkatan  pembangunan  daerah  sangat    bergantung  pada  kondisi  keuangan pemerintah daerah tersebut, semakin tinggi rencana belanja di suatu daerah, hal tersebut
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 222

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
akan berpengaruh pada semakin rencana pemenuhan pembiayaan yang ditutupi dengan PAD, artinya setiap komponen yang ada pada PAD perlu ditingkatkan juga.
Dalam  pos  Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  cukup  mempunyai  peran  yang cukup  besar  dalam  menutupi  pembiayaan  pada  anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  pajak  daerah.  Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  turunan  dari pemberian  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  mengurus  rumah  tangganya  dari  pos penerimaan pajak  yang diatur  berdasarkan  perundang  –  undangan,  terkait  pajak  daerah didefinisikan  sebagai  salah  satu  penerimaan  dari  pos  pendapatan  asli  daerah  melalui pajak  negara,  yang  pemungutannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  di  wilayah kekuasaannya untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rumah tangganya yang terkait  dengan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.PAD DKI Jakarta sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah. Kewenangan pengelolaan pajak  daerah  di  DKI  Jakarta.  DKI  Jakarta  mengelola  13  (tiga  belas)  jenis  pajak  daerah antara  lain:  PAT;  Pajak  reklame;  PKB;  BBN-KB;  PBB-KB;  pajak  hiburan;  pajak  restoran; pajak  parkir;  pajak  hotel;  PPJ;  PBB  –  P2;  BPHTB  dan  Pajak  rokok.  Perubahan  APBD tahun 2019 DKI Jakarta memperoleh target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 44,54 triliun dengan perincian sebagai berikut:

## Tabel 1

## Target Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
PAJAK DAERAH TARGET APBD - P TAHUN 2019 PKB 8.800.000.000.000 BBN-KB 5.650.000.000.000 PBB-KB 1.275.000.000.000 PAT 110.000.000.000 P. HOTEL 1.800.000.000.000 P. RESTORAN 3.550.000.000.000 P. HIBURAN 850.000.000.000 P. PARKIR 525.000.000.000 P. REKLAME 1.050.000.000.000 PPJ 810.000.000.000 BPHTB 9.500.000.000.000 P. ROKOK 620.000.000.000 PBB-P2 10.000.000.000.000 Total 44.540.000.000.000
Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020)
Pada  tabel  1  terlihat  bahwa  3  jenis  pajak  yang  terbesar  dalam  penetapan  taget pajak  daerah  tahun  2019  adalah  PBB  –  P2  sebesar  Rp.10.000.000.000.000,-;  BPHTB sebesar  Rp.9.500.000.000.000,-  dan  PKB  sebesar  Rp.8.800.000.000.000,-.  Melihat  dari data tersebut sektor properti memiliki peran yang paling besar dibanding sektor  - sektor yang  lain yaitu  untuk jenis  pajak  PBB  –  P2 dan BPHTB  yang termasuk ke dalam  sektor properti.  PBB  –  P2  mendominasi  penerimaan  pajak  dengan  nilai  10  triliun  atau  sekitar 22,45%  dari  total  rencana  pajak  daerah.  PBB  –  P2 merupakan  jenis  pajak  yang  bersifat official  assesment,  dimana  ketetapan  pajak  ditentukan  oleh  petugas  yang  disampaikan kepada wajib pajak yang tertuang di dalam SPPT PBB – P2 dan kemudian didistribusikan secara langsung kepada masyarakat. DKI Jakarta dalam memaksimal potensi PBB – P2 tidak  hanya  bersifat  ekspansif  atas  tarif  pajaknya,  hal  ini  terlihat  dari  sejak
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 223

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
diundangkannya  peraturan  daerah  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  sampai  saat  ini  belum  pernah  mengalami  perubahan baik terkait besaran tarif maupun perluasan objek pajaknya.  Tarif yang dianut dalam PBB – P2 di Jakarta bersifat progresif.
Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020)

## Gambar 1
Target Penerimaan PBB – P2 Tahun 2015 – 2019
Gambar  1  menunjukan  bahwa  rencana  target  penerimaan  PBB  –  P2  di  DKI Jakarta  selama  tahun  2015  –  2019  berkecenderungan  meningkat.  Peningkatan  paling signifikan terjadi pada tahun 2019, yang sebelumnya hanya 8,5 triliun rupiah menjadi 10 triliun  rupiah  atau  meningkat  sebesar  1,5  triliun.  Selain  itu  juga  PBB  –  P2  dalam meningkatkan  potensinya  diperoleh  melalui  meningkatkan  basis  pajaknya  melalui penilaian  NJOP  PBB  –  P2  yang  tepat,  sehingga  setiap  wilayah  di  DKI  Jakarta  dapat dimaksimalkan  potensinya.  Berbekal  dengan  kondisi  tersebut  peneliti  mengambil penelitian terkait peran pemungutan PBB – P2 serta pengelolaan penentuan PBB – P2 di Provinsi  DKI  Jakarta  baik  dilihat  dari  tingkat  laju  pertumbuhan,  efektivitas  pemungutan pajak  maupun  kontribusi  penerimaan  PBB  –  P2  terhadap  PAD  serta  pelaksanaan penentuan NJOP PBB – P2nya.
Sebagian besar PAD Provinsi DKI Jakarta berasal dari pajak daerah, perlu mendapatkan perhatian  terkait  pengelolaan  pajak  daerahnya,  terutama  PBB  –  P2  yang  mengambil  porsi paling  besar  dalam  struktur  penerimaan  pajak  daerah  yang  setiap  tahunnya  cenderung mengalami  peningkatan  terhadap  target  yang  harus  dicapai.  Berdasarkan  hal  tersebut, dalam  rumusan  masalah  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  analisis  laju  pertumbuhan antara  realisasi  PBB  –  P2  dan  PAD,  efektivitas  pemungutan  PBB  –  P2,  kontribusi penerimaan PBB – P2 terhadap PAD dan  pengelolaan PBB – P2 serta perannya terhadap pendapatan asli daerah dalam rentang waktu tahun 2015 - 2019.

## B. KAJIAN LITERATUR

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  komponen  utama  dalam  pendapatan  asli daerah.  Sebagian  besar  pemerintah  daerah  bertumpu  pada  komponen  penerimaan  ini. Sebagaimana yang dijelaskan Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang digunakana sebagai pembiayaan pengeluaran rutin kelebihan/surplusnya digunakan sebagai public saving sebagai sumber pembiayaan public investment (Hariandja, 2020). Menurut Mardiasmo (2017) pajak daerah merupakan pajak  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan  peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah yang digunakan untuk pembiayaan daerah.
7, 100, 000 7, 100, 000 8, 000, 000 8, 500, 000 10, 000, 000 T A R G E T   P B B   -   P 2 ( D A L A M   J U T A A N ) 2015 2016 2017 2018 2019
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 224

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Davey  memberikan  definisi  terkait  pajak    daerah  sebagai  pemungutannya didasarkan  pada  pengaturan  daerah  masing  –  masing;  jenis  pajak  yang  dipungut ditentukan oleh peraturan dari pemerintah pusat dengan penetapan tarif yang diatur lebih lanjut oleh daerah; penetapan dan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah; pemerintah pusat  memungut  dan  mengadministrasikan,  namun  hasil  pemungutannya  diserahkan kepada daerah (Panggiarti et al., 2020). Dari penjelasan diatas didapat kesimpulan, pajak daerah sebagai yang pemungutannya dilakukan oleh pemda sebagai sumber pendapatan daerah  yang  diatur  berdasarkan  peraturan  yang  mengikat  bertujuan  untuk  membiayai pembangunan  daerah  guna  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  baik  dalam  hal  pem- bangunan maupun pelayanan.
Kebijakan  pajak  daerah  di  masing-masing  negara  Eropa  menunjukkan  bahwa kebijakan pajak pada pemerintah daerah memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi  keuangan  setiap  daerah.  Porsi  pajak  yang  semakin  besar  pada  sektor  tertentu, maka akan membuat pertumbuhan pada sector tersebut akan semakin rendah sehingga kewenangan  dalam  pengelolaan  dana  yang  diperoleh  dari  perpajakan  daerah  harus mempertimbangkan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  setempat  dan  memberikan dampak positif terhadap entitas yang beroperasi di area tersebut serta pemerintah daerah dalam  penerapan  kebijakan  perpajakannya  harus  dapat  menjaaga  agar  entitas  usaha yang  beroperasi  di  daerah  tersebut  agar  tetap  dapat  beroperasi  atau  tidak  menggeser lokasi operasi ekonomi dan sosial entitas usaha tersebut (Felis et al., 2018).

## Pajak Bumi dan Bangunan
Mayoritas  negara  di  dunia  melakukan  pemungutan  atas  PBB  baik  dengan  nama property tax ataupun PBB – P2 itu sendiri. Thuronyi berpendapat bahwa perhitungan atas pajak  properti  umumnya  dikenakan  atas  prosentase  tertentu  dimana  dipungut  secara tahunan  sebagai  bentuk  atas  pengenaan  pajak  pada  penggunaan  lahan  yang  efisien pajaknya tidak dapat ditarik dari faktor produksi namun lahan produksinya adalah sumber pendapatan  bagi pemerintah  daerah (Larasasti &  Lutfi,  2021).  Sedangkan Sri  dan  Suryo mendefinisikan  subjek  dalam  PBB  –  P2  adalah  orang/badan  yang  melakukan pemanfaatan  atas  tanah  danatau  bangunan  (Kamaroellah,  2017).  Sehingga  dalam  PBB tidak  selalu  pemilik  lahan  bertindak  sebagai  subjek  pajak.  Batas  tarif  pajak  memang memiliki  pengaruh  yang  membatasi  tarif  pajak,  dan  mengontrol  ketergantungan  negara pada pajak properti setidaknya dalam jangka pendek dan dalam hal porsi pajak dari total pengeluaran.  Sehingga  perilaku  fiskal  daerah  dapat  dimitigasi  oleh  kedekatan  daerah dengan batas tarif (Park et al., 2018). Sebagaimana nilai total properti yang dinilai dalam batas-batas  kotamadya membentuk  dasar  pajak  properti  untuk  yurisdiksi  tersebut.  Pajak properti  berbeda  dari  kebanyakan  instrumen  pajak  lainnya,  yang  biasanya  dikenakan terhadap  aliran  pendapatan  atau  penjualan  tahunan.  Biaya  pengguna  dan  pungutan serupa berlaku untuk arus aktivitas ekonomi selama periode waktu tertentu. Tetapi pajak properti  itu  unik  karena  berlaku  untuk  nilai  suatu  aset.  Karakteristik  ini  membuat  hasil pendapatan  dari  pajak  sangat  dapat  diprediksi  oleh  pejabat  lokal  karena  mereka mengontrol  penilaian  properti  dan  tarif  pajak  properti.  Namun,  ini  juga  sebagian bertanggung  jawab  atas  tingginya  tingkat  permusuhan  pemilih  terhadap  perpajakan properti (Brien et al., 2017).
Doktrin  ekonomi  standar  tentang  pembiayaan  fasilitas  umum  daerah  adalah melalui pajak properti dimana bergantung pada asumsi yang membatasi. Namun, patokan penetapan  harga  kegiatan  tambahan  yang  ditawarkan  kepada  warga  melalui  fasilitas umum  setempat  harus  sesuai  dengan  biaya  marjinal,  bukan  aturan  Ramsey-Boiteux, bahkan dengan batasan prinsip pendanaan biaya tetap perkotaan dengan pajak properti (Bureau,  2017).  Pajak  properti  mempunyai  pengaruh  heterogenitas  terhadap  lingkungan dimana lingkungan tersebut akan memberikan pengaruh atas perubahan beban pajaknya untuk  setiap  kelas  properti,  seperti  pemilik  tanah  kosong  menanggung  beban  beban, tetapi  dampak  terhadap  pemilik  tanah  yang  dikembangkan  beragam  di  berbagai
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 225

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
lingkungan (Cohen  &  Fedele,  2017).  Kondisi  di Amerika Latin bahwa permintaan  barang publik  sangat  tinggi,  namun  kondisi  pendapatan  negara  setempat  sangat  rendah  yang menyebabkan keterbatasan dalam pembiayaan hal ini disebabkan karena nilai tanah dari pemilik  properti  lokal  meningkat  namun  hasilnya  tidak  diperoleh  secara  efisien  melalui sistem pajak properti ketika pasar informal ada sehingga kurang maksimalnya penggalian potensi atas pajak properti (Hawley et al., 2018). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Goytia  dan  Cristini  (2017)  diperoleh  hasil  yang  menunjukan  bahwa  beberapa  kota  di Argentina  seperti  Chaco,  Corrientes,  dan  Chubut,  lebih  suka  memutakhirkan  data pertanahan  (kadaster)  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak  sementara  yang  lain  telah mereformasi  tarif  pajak.  Parameter  yang  digunakan  dalam  menentukan  nilai  tanah  dan bangunan,  yaitu  melakukan  identifikasi  kondisi  perubahan  atas  tanah  maupun bangunannya,  lokasi  kepadatan  pemukiman  maupun  pembangunan  sekitar  lokasi  dan memperhatikan daerah – daerah strategis yang terdapat di lingkungan sekitar tanah atau bangunan yang akan dinilai (Gemmell et al., 2019).

## Laju Pertumbuhan Realisasi PAD dan PBB – P2
Menurut  Halim  dalam  Wulan  dan  Zainur  (2019)  menjelaskan  bahwa  laju pertumbuhan  merupakan  parameter  bagi  suatu  daerah  dalam  mempertahankan keberhasilan suatu daerah antara periode yang satu dengan periode yang lainnya. Rumus yang digunakan untuk menentukan besaran laju pertumbuhan adalah sebagai berikut:
𝐺𝑥 = 𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑡 − 1) X (t − 1) 𝑋 100%
dimana  Gx  adalah  laju  pertumbuhan  pajak  tahun  tertentu,  Xt  adalah  realisasi  PBB  –  P2 tahun  tertentu  dan  X  (t  –  1)  adalah  realisasi  PBB  –  P2  tahun  sebelumnya.  Hasil perhitungan laju pertumbuhan ini dalam bentuk persentase.
Tabel 2 Kriteria Laju Pertumbuhan Persentase Kriteria 85 % - 100% Sangat Berhasil 70% - 85% Berhasil 55% - 70% Cukup Berhasil 30% - 55% Kurang Berhasil < 30% Tidak Berhasil

## Sumber : Halim dalam Wulan dan Zainur (2019)
Tabel  2  merupakan  parameter  dalam  menentukan  kriteria  dalam  laju  pertumbuhan  yang memiliki kriteria mulai  dari tidak berhasil  hingga  sangat  berhasil  berdasarkan  persentase tertentu.  Mashkoor,  Yahya  dan  Shed  dalam  Sihaloho  (2020)  menyimpulkan  bahwa pertumbuhan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini menunjukan  bahwa  pajak  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

## Efektivitas Pemungutan PBB – P2
Tingkat Efektivitas dalam pemungutan PBB – P2 dapat menjadi perhatian bagi pemungut pajak  dalam  mengukur  keberhasilan  oragnisasinya  dalam  melakukan  pemungutan  pajak bumi  dan  bangunan.  Sebagaimana  Pekei  (2016)  berpendapat  bahwa  efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Efektivitas dapat dijadikan suatu indikator dalam keberhasilan sektor publik dalam penilaian kinerja, dimana dapat dikatakan efektif jika  kegiatan  terse-but  berpengaruh  cukup  besar  terkait  kemampuan  penyediaan pelayanan  bagi  masyarakat.  Mardiasmo  (2017)  mendefiniskan  efektivitas  sebagai  tolak
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 226

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
ukur  keberhasilan  pencapaian  tujuan  organisasi  mencapai  tujuannya.  Efek-tifitas  suatu organisasi ditentukan seberapa besarnya organisasi tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektvitas merupakan pencapaian output atas suatu tujuan dan sasaran yang telah diten-tukan. Semakin besar hasil keluaran yang dihasilkan  daru  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  organisasi,  maka  semakin  efektif proses kerja dalam organisasi tersebut.
Efektifitas  pemungutan  pajak  juga  harus  ditunjang  kemampuan  administrasi  aparat daerah. Administrasi pajak memerlukan data pendukung, jaringan pendataan, penilai, dan pemungut yang tersebar sampai ke tingkat desa. Dalam Asriat dan Warda (2017),  Halim merumuskan tingkat efektivitas pemungutan Pajak dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target pajak, sehingga didapatkan rumus rasio efektivitas:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
Target Pajak 𝑋 100%
Dan  untuk  pengukuran  efektivitas kinerja  dijabarkan  dalam  Kepmendagri  dengan  kriteria sebagai berikut:
Tabel 3 Kriteria Penilaian Efektivitas Persentase Kriteria > 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327/1996 (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020)
Tabel  3  merupakan  parameter  dalam  menentukan  kriteria  penilaian  efektivitas  yang memiliki  kriteria  mulai  dari  tidak  efektif  hingga  sangat  efektif  berdasarkan  persentase tertentu.

## Kontribusi PBB – P2 terhadap PAD
Mahmudi berpendapat Kontribusi sebagai satrana untuk mengetahui sejauh mana peran pajak daerah dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.  Kontribusi  diukur  dengan  membandingkan  antara  realisasi  penerimaan  pajak dengan  PAD.  Semakin  tinggi  persentase  hal  ini  berarti  pajak  memiliki  peran  yang  tinggi juga terhadap PAD dan sebaliknya semakin rendah persentase hal ini menunjukkan peran pajak  yang  rendah  dalam  memberikan  sumbangan  terhadap  PAD  (Fitriya  &  Suparno, 2019). Sedangkan Handoko mendefinisikan kontribusi sebagai besaran sumbangan yang diberi-kan  dalam  suatu  kegiatan.  Sehingga,  kontribusi  pajak  dapat  diukur  dengan  cara dengan  mem-bandingkan  realisasi  penerimaan  pajak  dan  PAD  (Raudhatinur  &  Ningsih, 2019).
Berdasarkan penjelasan tersebut rumus untuk mengukur kontribusi adalah sebagai berikut:
Realisasi PAD 𝑋 100%
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 227

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Kriteria pengukuran kontribusi Kepmendagri adalah:
Tabel. 4
Kriteria Pengukuran Kontribusi Nilai (%) Kriteria 0% - 10% Sangat Kurang Lebih dari 10% - 20% Kurang Lebih dari 20% - 30% Sedang Lebih dari 30% - 40% Cukup Baik Lebih dari 40% - 50% Baik > 50% Sangat Baik
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327/1996 (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020)
Tabel  4  merupakan  parameter  dalam  menentukan  kriteria  dalam  pengukuran  kontribusi yang memiliki kriteria mulai dari sangat kurang hingga sangat baik berdasarkan persentase tertentu.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  dimana penelitian dil-akukan dengan pendekataan studi kepustakaan dan berbasis data sekunder. Penggambaran  yang  terinci  melalui  data  dan  informasi  diperoleh  dari  Bapenda  DKI Jakarta  yang  mendukung  tersebut  diharapkan  dapat  menjabarkan  secara  jelas  terkait bagaimana  pengelolaan  dan  peran  PBB  –  P2  di  DKI  Jakarta  dalam  meningkatkan penerimaan  PBB  –  P2.  Hasil  perhitungan  data  akan  dijabarkan  secara  kualitatif  melalui narasi  –  narasi  terkait  laju  pertumbuhan,  efektivitas  pemungutan  serta  tingkat  kontribusi penerimaan PBB – P2 terhadap PAD.
Metode  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  menggunakan  rumus  laju pertumbuhan, rasio efektivitas pajak dan rasio kontribusi pajak yang peneliti kembangkan sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu:
Rumus Laju Pertumbuhan PBB – P2 (Gpbb – p2)
𝐺𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 = 𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑡 − 1) X (t − 1) 𝑋 100%

## Rumus Rasio Efektivitas PBB – P2 (Epbb – p2)
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵 − 𝑃2 Target PBB − P2 𝑋 100%

## Rumus Rasio Kontribusi PBB – P2 (Kpbb-p2)
𝐾𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵 − 𝑃2
Realisasi PAD 𝑋 100%
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 228

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  rumus  tersebut  peneliti  melakukan  penjabaran dalam pembahasan yang disandingkan dengan teori dan data yang berkaitan dengan tema yang  diteliti. Teori  yang digunakan  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  buku,  hasil  penelitian (jurnal,  disertasi  maupun  tesis),  peraturan  –  peraturan,  media  cetak  maupun  catatan  – catatan  lain  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Sedangkan  untuk  data  –  data  yang digunakan  merupakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Badan  Pendapatan  Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut diolah menggunakan rumus – rumus yang telah disampaikan dalam  teori  –  teori  yang  ada  untuk  ditarik  narasi  kesimpulan  dari  olahan  data  bedasarkan rumus – rumus tersebut.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Laju Pertumbuhan Realisasi PBB – P2 dan PAD
Pengukuran  laju  pertumbuhan,  efektivitas  dan  kontribusi  pemungutan  PBB  –  P2 menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi berdasarkan data ilmiah yang sesuai dan relevan. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah  DKI  Jakarta  selaku  penanggungjawab  dalam  pengelola  dan  pemungut  PBB  –  P2  di Provinsi  DKI  Jakarta,  untuk  mendapatkan  gambaran  yang jelas terkait  peranan  PBB  –  P2  di DKI Jakarta dalam hal laju pertumbuhan, efektivitas dalam pemungutan serta kontribusi PBB – P2 terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data dibawah ini:

## Tabel 5
Realisasi Penerimaan PBB – P2 TAHUN PAJAK REALISASI PBB - P2 2014 5.181.728.143.316 2015 6.452.387.245.823 2016 7.003.680.228.838 2017 7.607.315.017.008 2018 8.903.330.671.892 2019 9.654.310.420.963 Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020)
Tabel 5 merupakan realisasi dari penerimaan PBB – P2 sebagai data yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan PBB – P2 yang dihitung dengan rumus:
𝐺𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 = 𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑡 − 1)

## X (t − 1)
𝑋 100%
Dimana Xt merupakan realisasi penerimaan PBB – P2 tahun berjalan sedangkan X (t-1) merupakan realisasi penerimaan PBB P2 tahun sebelumnya sehingga diperoleh hasil: 𝐺𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 (2015)
= 6.452.387.245.823 − 5.181.728.143.316
5.181.728.143.316
𝑋 100% = 24,52% 𝐺𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 (2016)
= 7.003.680.228.838 − 6.452.387.245.823
6.452.387.245.823
𝑋 100%
= 8,54%
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 229

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## 𝐺𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 (2017)
= 7.607.315.017.008 − 7.003.680.228.838
7.003.680.228.838
𝑋 100% = 8,62% 𝐺𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 (2018) = 8.903.330.671.892 − 7.607.315.017.008
7.607.315.017.008
𝑋 100% = 17,04% 𝐺𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 (2019)
= 9.654.310.420.963 − 8.903.330.671.892
8.903.330.671.892 𝑋 100%
= 8,43%
Laju  Pertumbuhan  penerimaan  PBB –  P2  di  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  2015  – 2019  berada  pada  kisaran  angka  8,43%  -  24,52%,  dengan  perincian  tahun  2015  sebesar 24,52%,  tahun  2016  sebesar  8,54%,  tahun  2017  sebesar  8,62%,  tahun  2018  sebesar 17,04%  dengan  dan  tahun  2019  sebesar  8,43%.  Dari  data  tersebut  Laju  pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2015 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 8,43%, tetapi secara  umum  penerimaan  PBB –  P2  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  walaupun dengan pertumbuhan yang cukup fluktuatif.
Laju  pertumbuhan  realisasi  penerimaan  PBB –  P2  antara  tahun  2015  dengan  2019 sebesar 49,62% dari tahun 2015 sebesar Rp. 6.452.387.245.823,-, tahun 2019 menjadi Rp. 9.654.310.420.963,- dengan jumlah peningkatan sebesar Rp.3.201.923.175.140,-.
Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020)

## Gambar 2
Realisasi dan Pertumbuhan PBB – P2 Tahun 2015 – 2019 (Audited)
Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan  peningkatan  penerimaan  sebesar  24,52%  dibandingkan  dengan  penerimaan  tahun sebelumnya,  dimana  realisasi  penerimaan  PBB –  P2  pada  tahun  2014  sebesar  Rp. 5.181.728.143.316,-  dan  meningkat  sebesar  Rp.  1.270.659.102.507,-  menjadi  Rp. 6.452.387.245.823,-  pada  tahun  2015.  Tetapi  secara  jumlah  peningkatan  realisasi  tertinggi terjadi pada tahun 2018, dimana terjadi peningkatan realisasi penerimaan PBB – P2 sebesar Rp. 1.296.015.654.884,- walaupun secara pertumbuhan hanya meningkat sebesar 17,04%. Sedangkan  peningkatan  terendah  terjadi  pada  tahun  2019  sebesar  8,43%  dengan  jumlah peningkatan  sebesar  Rp.  750.979.749.071,-,  namun  secara  jumlah  peningkatan  realisasi penerimaan  PBB –  P2  terendah  terjadi  pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  551.292.983.015,- dengan  persantase  pertumbuhan  sebesar  8,54%.  Rata –  rata  pertumbuhan  antara  tahun 2014 –  2019  sebesar  13,43%.  Hal  ini  berarti  bahwa  pertumbuhan  tahunan  yang  melebihi rata –  rata tahunan  terjadi  pada  tahun  2015  dengan  nilai  24,52%  dan  tahun  2018  dengan
2015 2016 2017 2018 2019 REALISASI 6,452,387 7,003,680 7,607,315 8,903,330 9,654,310 PERTUMBUHAN 24.52% 8.54% 8.62% 17.04% 8.43%
0.00%
10.00% 20.00% 30.00% - 5,000,000,000,000 10,000,000,000,000 15,000,000,000,000 REALISASI PERTUMBUHAN
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 230

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
nilai 17,04%. Sedangkan 3 tahun yang lain berada dibawah rata – rata pertumbuhan.
Tabel 6 Realisasi PAD Tahun 2014 – 2019 (Audited) TAHUN REALISASI PAD PERTUMBUHAN 2014 31.274.215.885.720 2015 33.686.176.815.708 7,71% 2016 36.888.017.587.716 9,50% 2017 43.901.488.807.743 19,01% 2018 43.327.136.602.811 -1,31% 2019 45.707.400.003.802 5,49%
Sumber: Bapenda DKI Jakarta (2020)
Berdasarkan tabel 6 merupakan realisasi untuk PAD tahun 2014 – 2019 sebagai data yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan PAD yang dihitung dengan rumus:

## 𝐺𝑝𝑎𝑑 = 𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑡 − 1) X (t − 1)
𝑋 100%
Dimana  Xt  merupakan  realisasi  PAD  tahun  berjalan  sedangkan  X  (t-1)  merupakan realisasi PAD tahun sebelumnya sehingga diperoleh hasil:
𝐺𝑝𝑎𝑑 (2015)
= 33.686.176.815.708 − 31.274.215.885.720
31.274.215.885.720 𝑋 100% = 7,71% 𝐺𝑝𝑎𝑑 (2016)
= 36.888.017.587.716 − 33.686.176.815.708
33.686.176.815.708
𝑋 100% = 9,50% 𝐺𝑝𝑎𝑑 (2017)
= 43.901.488.807.743 − 36.888.017.587.716
36.888.017.587.716
𝑋 100% = 19,01% 𝐺𝑝𝑎𝑑 (2018)
= 43.327.136.602.811 − 43.901.488.807.743
43.901.488.807.743 𝑋 100% = −1,31% 𝐺𝑝𝑎𝑑 (2019)
= 45.707.400.003.802 − 43.327.136.602.811
43.327.136.602.811 𝑋 100%
= 5,49%
Laju  Pertumbuhan  realisasi  PAD  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2015 –  2019  berada  pada kisaran angka -1,31%  - 19,01%, dengan perincian tahun 2015 sebesar 7,71%, tahun 2016 sebesar  9,50%,  tahun  2017  sebesar  19,01%  tahun  2018  sebesar  -1,31%  dan  tahun  2019 sebesar 5,49%.
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 231

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020)

## Gambar 3
Realisasi dan Pertumbuhan PAD Tahun 2015 – 2019 (Audited)
Berdasarkan  grafik  3  di  atas  laju  pertumbuhan  realisasi  PAD  antara  tahun  2015 dengan 2019 berada pada kisaran -1,31% - 19,01% dengan perincian tahun 2015 meningkat 7,71%  dari  tahun  2014,  2016  meningkat  9,50%  dari  tahun  2015,  2017  meningkat  19,01% dari tahun 2016, 2018 menurun 1,31% dari tahun 2017 dan tahun 2019 meningkat sebesar 5,49%  dari  tahun  2018.  Secara  umum  tahun  2019  telah  meningkat  sebesar  35,69% dibandingkan tahun 2015.
Perbandingan pertumbuhan antara realisasi PBB – P2 dan PAD digambarkan dalam grafik dibawah ini:
Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020 )

## Gambar 4
Pertumbuhan Realisasi PBB – P2 dan PAD Tahun 2015 – 2019 (Audited)
Pada  gambar  4  terlihat  bahwa  pertumbuhan  antara  realisasi  PAD  dan  realisasi  PBB –  P2 tidak  sejalan,  pada  realisasi  PAD  pertumbuhannya  cenderung  fluktuatif  dengan pertumbuhan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2017  yang  meningkat  hingga  9,51%  dari  tahun 2016 menjadi 19,01% dan di tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup dalam bahkan terjadi kontraksi  dengan  -1,31%  yang  merupakan  kondisi  pertumbuhan  terendah  dalam  rentang waktu 2015 - 2019. Berbeda dengan kondisi pertumbuhan realisasi PBB – P2 tahun 2015 – 2019  yang  cenderung  stabil  dan  berada  pada  posisi  yang  positif  dengan  kondisi pertumbuhan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015  meningkat  sebesar  24,52%  dari  tahun sebelumnya  dan  pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  tahun  2019  dengan  tingkat pertumbuhan meningkat sebesar 8,43%.
33,686,177  36,888,018 43,901,489  43,327,137  45,707,400 7.71% 9.50% 19.01% -1.31% 5.49% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 2015 2016 2017
2018 2019 REALISASI PAD (dalam jutaan) PERTUMBUHAN
7.71% 9.50% 19.01% -1.31% 5.49% 24.52% 8.54% 8.62% 17.04%
8.43% 2015 2016 2017 2018 2019 PAD PBB - P2
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 232

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## Efektivitas Pemungutan PBB – P2
Analisis efektivitas pemungutan PBB – P2 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan PBB – P2 di wilayah DKI Jakarta. Dalam mengukur hal tersebut, menggunakan data yang diperoleh dari Bapenda DKI Jakarta di bawah ini:
Tabel 7 Target dan Realisasi PBB – P2 Tahun 2015 – 2019 (Audited) TAHUN PAJAK TARGET PBB – P2 REALISASI PBB – P2 RASIO EFEKTIFITAS 2015 7.100.000.000.000 6.452.387.245.823 90,88% 2016 7.100.000.000.000 7.003.680.228.838 98,64% 2017 8.000.000.000.000 7.607.315.017.008 95,09% 2018 8.500.000.000.000 8.903.330.671.892 104,75% 2019 10.000.000.000.000 9.654.310.420.963 96,54%
Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020)
Dimana, tingkat efektivitas berdasarkan tabel 7 dihitung dengan rumus:

## 𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵 − 𝑃2
Target PBB − P2 𝑋 100%
sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2015) = 6.452.387.245.823 7.100.000.000.000 𝑋 100%
= 90,88%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2016) = 7.003.680.228.838 7.100.000.000.000 𝑋 100%
= 98,64%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2017) = 7.607.315.017.008 8.000.000.000.000 𝑋 100%
= 95,09%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2018) = 8.903.330.671.892 8.500.000.000.000 𝑋 100%
= 104,75%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2019) = 9.654.310.420.963
10.000.000.000.000 𝑋 100%
= 96,54%
Tingkat efektivitas PBB – P2 di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 berada pada kisaran angka  95,09%  -  104,75%,  berdasarkan  tabel  pengukuran  efektivitas  kemendagri,  dengan perincian tahun 2015 sebesar 90,88% dengan predikat efektif, tahun 2016 sebesar 98,64% dengan  predikat  efektif,  tahun  2017  sebesar  95,09%  dengan  predikat  efektif  tahun  2018 sebesar 104,75% dengan predikat efektif dan tahun 2019 sebesar 96,54% dengan predikat efektif.
Pencapaian PBB – P2 tahun 2015 – 2019 berada pada kisaran angka, berdasarkan data tersebut Penerimaan PBB – P2 meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan rata – rata  sebesar  10,66%.  Peningkatan  yang  cukup  signifikan  terjadi  di  tahun  2018  sebesar 17,04%  dari  realisasi  tahun  sebe-lumnya.  Sedangkan  peningkatan  terendah  terjadi  pada tahun 2019 sebesar 8,43% dibandingkan tahun sebelumnya, selisih sekitar 2% dari rata-rata tahunannya.
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 233

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Berdasarkan  perhitungan  dengan  formulasi  rasio  efektivitas  pajak,  tingkat  efektivitas pemungu-tan  PBB –  P2  tahun  2015  –  2019  berada  di  atas  90%,  dengan  perincian  tahun 2015 sebesar 90,88%; tahun 2016 sebesar 98,64%; tahun 2017 sebesar 95,09%; dan tahun 2019 sebesar 96,54%; pemungutan PBB – P2 masuk ke dalam kategori efektif, hanya pada tahun  2018  pemungutan  PBB –  P2  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan  sebesar 104,75% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Persentase tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 104,75%, dan yang terendah terjadi di tahun 2015 hanya sebesar 90,88% dengan rata – rata pencapaian tahunan sebesar 97,18%.

## Kontribusi PBB – P2 di Provinsi DKI Jakarta
Untuk  menganalisis  kontribusi  pendapatan  PBB –  P2  yang  menjadi  komponen pembanding adalah PAD. Analisis kontribusi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui peran pajak daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya yang dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda DKI Jakarta di bawah ini:
Tabel 8 Realisasi PAD dan Realisasi PBB – P2 Tahun 2015 – 2019 (Audited) TAHUN REALISASI PAD REALISASI PBB - P2 KONTRIBUSI PBB - P2 2015 33.686.176.815.708 6.452.387.245.823 19,15% 2016 36.888.017.587.716 7.003.680.228.838 18,99% 2017 43.901.488.807.743 7.607.315.017.008 17,33% 2018 43.327.136.602.811 8.903.330.671.892 20,55% 2019 45.707.400.003.802 9.654.310.420.963 21,12%

## Sumber: Bapenda DKI Jakarta (2020)
Tabel 8 merupakan data realisasi PAD dan PBB – P2 yang digunakan dalam menganalisis kontribusi PBB – P2 terhadap PAD berdasarkan rumus:
𝐾𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵 − 𝑃2 Realisasi PAD 𝑋 100%
sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2015) = 6.452.387.245.823 7.100.000.000.000 𝑋 100%
= 90,88%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2016) = 7.003.680.228.838
7.100.000.000.000 𝑋 100%
= 98,64%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2017) = 7.607.315.017.008
8.000.000.000.000 𝑋 100%
= 95,09%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2018) = 8.903.330.671.892
8.500.000.000.000 𝑋 100%
= 104,75%
𝐸𝑝𝑏𝑏 − 𝑝2(2019) = 9.654.310.420.963
10.000.000.000.000 𝑋 100%
= 96,54%
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 234

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Tingkat  kontribusi  PBB – P2 di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015  – 2019 berdasarkan tabel pengukuran  kontribusi  kemendagri,  dengan  perincian  tahun  2015  sebesar  19,15%  dengan predikat  cukup,  tahun  2016  sebesar  18,99%  dengan  predikat  cukup,  tahun  2017  sebesar 17,33%  dengan  predikat  cukup,  tahun  2018  sebesar  20,55%  dengan  predikat  cukup  dan tahun 2019 sebesar 21,12% dengan predikat sedang.
Setiap  tahun  realisasi  penerimaan  PBB –  P2  mengalami  peningkatan.  Berbeda dengan  realisasi  PAD  yang  sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun  2018.  Berdasarkan penghitungan  dengan  formulasi  rasio  kontribusi  PBB –  P2 dengan membandingkan  antara realisasi PBB – P2 dan PAD di tahun yang bersangkutan, maka di dapat tingkat kontribusi tahun 2015 sebesar 19,15%; tahun 2016 sebesar 18,99%; tahun 2017 sebesar 17,33% yang masuk ke dalam kategori kurang dan terjadi pen-ingkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu: tahun 2018 sebesar 20,55%; dan tahun 2019 sebesar 21,12%  yang masuk dalam kategori sedang.
Persentase tingkat kontribusi paling tinggi di tahun 2019 sebesar 21,12% dan tingkat kontribusi paling renda di tahun 2017 sebesar 17,33% dengan rata – rata tingkat kontribusi per-tahunnya sebesar 19,43%. Dari data ini menunjukan bahwa tingkat kontribusi PBB – P2 semakin meningkat dan turut berperan dalam memberikan sumbangan ke dalam PAD.

## Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pengelolaan  PBB –  P2  di  DKI  Jakarta  dikelola  oleh  Bapenda  DKI  Jakarta dilaksanakan secara berjenjangan sebagaimana skema pengelolaan dibawah ini:

## GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA BAPENDA
DKI JAKARTA SUKU BADAN
KOTA ADMINISTRASI

## UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Sumber : diolah sendiri (2020)

## Gambar 5
Penilaian NJOP PBB – P2 Provinsi DKI Jakarta
Mengumpulkan data pasar melalui media elektronik maupun transaksi di sekitar lokasi dan mengusulkan
NIR/ZNT
Mengoordinasikan antar wilayah atas usulan NJOP perbatasan Kecamatan untuk diusulkan di tingkat Provinsi
Mengoordinasikan antar wilayah perbatasan kota dan
Finalisasi usulan NJOP Mengesahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur P en ye su aian P en ye su aian
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 235

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Gambar  5  merupakan  rangkaian  proses  dalam  penyusunan  NJOP  PBB  tahunan,  proses tersebut merupakan penentu bagi Provinsi DKI Jakarta untuk mentapkan kewajiban PBB – P2 bagi warganya. Antara unit yang satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan yang cukup merata,  penentuan  NJOP  dilaksanakan  secara  berjenjangan  mulai  dari  Unit  Pelayan Pemungutan  Pajak  daerah  (UPPPD)  mengumpulkan  data  pasar  baik  dari  internet,  brosur pricelist  pemasaran  rumah,  maupun  data  –  data  transaksi  yang  terekam  di  dalam    sistem BPHTB  masing  –  masing  kecamatan,  kemudian  menganalisa  data  –  data  tersebut  dan melakukan penyesuaian atas nilai – nilai yang diperoleh untuk disusun menjadi usulan nilai indeks  rata-rata  –  zona  nilai  tanah  (NIR-ZNT)  kepada  suku  badan,  kemudian  Suku  Badan Pendapatan  Kota  melakukan  analisis  terhadap  usulan  NIR  –  ZNT  UPPPD  dan  mengelola NIR – ZNT perbatasan antar wilayah kecamatan/uppd agar tercipta nilai yang selaras antar kecamatan  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  dan  terakhir  adalah  perumusan  di  tingkat provinsi  yang  dilakukan  oleh  Bapenda  DKI  Jakarta  dan  mengelola  NIR  –  ZNT  perbatasan antar  wilayah  kota  dan  provinsi  serta  mengusulkan  kepada  gubernur  untuk  dilakukan penetapan dalam bentuk peraturan gubernur terkait NJOP PBB – P2.
Dalam  pengelolaan  penilaian  ini  pelaksanaan  yang  berjenjang  sebagai  bentuk internal  control  dalam  penentuan  NJOP  dimana  unit  atau  pihak  yang  mengoordinasikan memiliki  kewenangan  untuk  menganalisis  dalam  usulan  NIR/ZNT-nya  dalam  penyusunan NJOP yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan nilai penetapan PBB – P2 kepada masyarakat.
Sumber : Kepegawaian Bapenda DKI Jakarta (2021)

## Gambar 6

## Data Jumlah Penilai di Bapenda DKI Jakarta
Gambar  6  merupakan  gambaran  penilai  yang  dimiliki  oleh  Bapenda  DKI  Jakarta,  secara umum  penilai  telah  tersebar  di  setiap  wilayah,  namu  dalam  pesebarannya  tidak  terlalu merata dengan komposisi paling banyak terdapat di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 27% dan  yang  paling  sedikit  berada  di  Bapenda  sebanyak  6%  dari  total  penilai  sebanyak  120 orang  penilai.  Dalam  grafik  tersebut  memang  terlihat  wilayah –  wilayah  yang  memiliki kepadatan  pemukiman  yang  tinggi  memiliki  jumlah  penilai  yang  cukup  banyak  seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Penilaian  objek  pajak  merupakan  bentuk  intesifikasi  dari  pemungutan  PBB –  P2, dimana  menghasilkan  nilai  yang  digunakan  sebagai  basis  pajak  ( tax  base )  dalam pelaksanaan penetapan PBB – P2. Penentuan NJOP PBB – P2 dilaksanakan melalui 2 cara yaitu,  penilaian  masal  dan  individu  dengan memanfaatkan teknologi  berbasis  aplikasi  yang mengolah  data –  data  maupun  informasi  yang  diperoleh  untuk  digunakan  sebagai  dasae penghitungan  nilainya  ( computer  assisted  valuation ).  Penilaian  massal  dilaksanakan  atas objek –  objek  dengan  prosedur  standar  dengan  kriteria  antara  lain:  luas  tanah  maksimal 10.000  m2,  jumlah  lantai  maksimal  empat  lantai,  dan  luas  bangunan  maksimal  1.000  m2 seperti  perumahan.  Sedangakan  penilaian  individu  dilaksanakan  atas  objek  non –  standar dan  objek  khusus  seperti  gedung,  lapangan  golf,  jalan  tol,  pelabuhan  udara,  dll.
6% 16% 22% 27% 10% 19% Bapenda Jakarta Pusat Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Utara
Jakarta Timur
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 236

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Pelaksanaan  penetapan  ini  dilakukan  setiap  tahun  pajak,  sehingga  sangat  dimungkinkan terjadi peningkatan dalam penetapan NJOP PBB – P2 yang berimplikasi pada peningkatan pajak  yang  harus  dibayar.  Oleh  karena  itu  penilai  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam penentuan NJOP PBB – P2. Sebagaimana yang digambarkan dalam tabel 9 dibawah ini.
Tabel 9 Ketetapan PBB – P2 Tahun 2015 - 2019 TAHUN PAJAK JUMLAH SPPT JUMLAH KETETAPAN PBB - P2 PERTUMBUHAN SPPT KETETAPAN PBB - P2 2015 1.976.102 7.782.004.047.722 2016 2.007.344 8.148.616.549.939 1,58% 4,71% 2017 2.024.680 8.997.129.723.036 0,86% 10,41% 2018 2.069.976 10.674.463.421.626 2,24% 18,64% 2019 2.086.865 11.701.015.582.161 0,82% 9,62% RATA - RATA PERTUMBUHAN 1,37% 10,85%

## Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2020)
Tabel  9  menunjukan  bahwa  data  ketetapan  PBB – P2 tahun  2015  –  2019  baik dari  jumlah  SPPT  maupun  nilai  ketetapan  PBB –  P2  mengalami  pen-ingkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah SPPT PBB – P2 berkisar diantara 0,82% - 2,24%  dengan  rata –  rata  1,37%  setiap  tahunnya,  dimana  peningkatan  objek pajak baru tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 2,24% dari  tahun  2017  dan  peningkatan  terendah  terjadi  pada  tahun  2019  dengan peningkatan  hanya  tumbuh  sebesar  0,82%  dari  tahun  2018.  Sedangkan  untuk jumlah ketetapan peningkatannya berada di angka 4,71% - 18,64% dengan rata –  rata  pertahunnya  sebesar  10,85%  dimana  peningkatan  ketetapan  PBB  –  P2 yang  paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 18,64% dari  tahun  2017  dan  peningkatan  terendah  terjadi  pada  tahun  2016  dengan peningkatan hanya tumbuh sebesar 4,71% dari tahun 2015
Dari  data  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  dalam  memaksimalkan  potensi PBB –  P2,  Pemprov  DKI  Jakarta  lebih  bertumpu  pada  intensifikasi  melalui peningkatan  nilai  NJOPnya  dibandingkan  ekstensifikasi  pajaknya  melalui penerbitan NOP baru, karena dengan cara melakukan peningkatan tax base -nya dalam  hal  ini  NJOP  PBB – P2 yang memiliki pengaruh secara langsung dalam meningkatkan  nilai  ketetapan  PBB – P2 namun perlu juga dilakukan penyisiran terkait  objek –  objek  baru  yang  berada  di  provinsi  DKI  Jakarta  sehubungan dengan  klaster –  klaster  perumahan  baru  yang  banyak  bermunculan  sebagai prasarana  pemukiman  memiliki  nilai  ekonomis  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan pemukiman – pemukiman yang telah ada  sebelumnya.
Selain  itu  juga  Pemprov  DKI  belum  pernah  melakukan  perubahan kebijakan baik atas tarif maupun objek pajaknya sejak mendapatkan pelimpahan kewenangan  PBB –  P2  dari  pemerintah  pusat  yang  diatur  dengan  peraturan daerahnya.  Dimana  tarif  yang  digunakan  adalah  jenis  tarif  progresif  dengan  4 (empat) lapisan  tarif  yang  bertingkat  yang  mengacu  pada  besaran  NJOP  tanah dan/atau bangunan yaitu 0,01% dengan NJOP tanah dan atau bangunan kurang dari Rp.200.000.000,-; 0,1% dengan NJOP tanah  dan atau bangunan lebih dari Rp.200.000.000,-  sampai  dengan  Rp.200.000.000.000,-;  0,2%  dengan  NJOP tanah  dan  atau  bangunan  lebih  dari  Rp.2.000.000.000,-  sampai  dengan Rp.10.000.000.000,-;  dan  0,3%  dengan  NJOP  tanah  dan  atau  bangunan  lebih dari Rp.10.000.000.000,-..
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 237

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pembahasan  sebelumnya,  maka  diperoleh  beberapa simpulan, sebagai berikut:
1.  Laju pertumbuhan realisasi PBB – P2 di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 – 2019 dengan  laju  pertumbuhan  yang  cukup  stabil  dengan  rata –  rata  sebesar  13,43%. Pertumbuhan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015  sebesar  24,52%  dengan  peningkatan penerimaan  PBB –  P2  sebesar  Rp.1.270.659.102.507,-  dan  peningkatan  terendah terjadi  pada  tahun  2019  sebesar  8,43%  dengan  peningkatan  realisasi  penerimaan PBB – P2 sebesar Rp.750.979.749.071,-. Berbeda dengan laju pertumbuhan realisasi PAD yang cenderung fluktuatif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 19,01%% dengan peningkatan realisasi PAD sebesar Rp. 7.013.471.220.027,-  dan  pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  tahun  2018  dimana terjadi  penurunan  sebesar  -1,31%  dengan  penurunan  realisasi  PAD  sebesar Rp.574.352.204.932,-.
2.  Efektivitas  pengelolaan  pemungutan  PBB –  P2  di  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah berlangsung  dilakukan  dengan  efektif.  Hal  ini  tergambar  dalam  data  5  (lima)  tahun terakhir  dengan  perincian  4  (empat)  tahun  dengan  kategori  efektif  yaitu  tahun  2015 sebesar 90,88%; tahun 2016 sebesar 98,64%; tahun 2017 sebesar 95,09%; dan tahun 2019  sebesar  96,54%  dan  1  (satu)  tahun  terkategori  sangat  efektif  yaitu  tahun  2018 sebesar 104,75%.
3.  Tingkat  kontribusi  PBB –  P2  terhadap  PAD  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  2015  – 2019 tebagi menjadi 2 (dua) kategori tahun 2015 sebesar 19,15%; tahun 2016 sebesar 18,99%; tahun 2017 sebesar 17,33% masuk ke dalam kategori kurang dan terjadi pen- ingkatan  di  tahun-tahun  selanjutnya  yaitu:  tahun  2018  sebesar  20,55%;  dan  tahun 2019  sebesar  21,12%  yang  masuk  dalam  kategori  sedang.  Dengan  peningkatan  ini menunjukan  bahwa  PBB –  P2  memiliki  peran  kontribusi  yang  semakin  baik  setiap tahunnya.
4.  Pengelolaan  PBB –  P2  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dilakukan  secara  berjenjang  dimulai dari  tingkat  Kecamatan  yang  bertugas  untuk  mengumpulkan  data  pasar  dan mengusulkan  besaran  NJOP  di  masing –  masing  wilayahnya,  dilanjutkan  dengan tingkat  wilayah  kota  yang  bertanggung  jawab  menghimpun  data  usulan  NJOP  dan mengoordinasikan NJOP perbatasan antar kecamatan. Dan terakhir penetapan NJOP dilakukan  ditingkat  badan  sekaligus  konsolidasi  terhadap  NJOP  perbatasan  antar wilayah kota dan provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadim,  K.,  &  Nardi,  S.  (2018).  Eviews  Analysis:  Determinant  Of  Leverage  And Company’s Performance. Global and Stochastic Analysis (GSA) , 5 (7), 249-260
Anasta,  Lawe,  &  Nengsih,  N.  (2019).  Peranan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Barat). Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan, 12 (1), 50 –55.
Anggoro, D. D., & Aprilian, Y. A. (2019). Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota  Malang  Berdasarkan  Prinsip  Kebijakan  Pajak  yang  Baik. Jurnal  Pajak  Indonesia,  3 (1), 11 –15.
Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro , 7 (2), 45-58.
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 238

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Kendal  Tahun  2014-2018. Jurnal  Aktual  Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan, 3 (1), 65 –79.
Asriat  &  Warda.  (2017).  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Propinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Ekonomi  Balance  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis , 13(2), 43-54.
Brien,  S.  T.,  Swindell,  D.,  and  Stockwell,  B.  (2017).  Benchmarking  Property  Taxes  in  A Metropolitan Area, Public Administration Quarterly , 41(1), 67 –90.
Bureau, D. (2017). Funding urban infrastructure: Value creation, property tax and other revenues.
Revue d’Economie Politique , 127(6), 1139 –1160.
Chasanah, S. N., & Panjawa, J. L. (2020). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 5 (2), 151 –173.
Cohen, J. P., & Fedele, M. J. (2017). Connecticut’s Land Value Taxation Public Act: Who Would Bear The Burden? Journal of Real Estate Research, 39 (1), 39 –64.
Felis,  P.,  Szlęzak-Matusewicz,  J.,  &  Rosłaniec,  H.  (2018).  Can  Local  Tax  Policy  Be  Efficient?
Polish Communes' Agricultural Tax Policy. Lex Localis, 16 (4), 649-671.
Fitriya,  R.,  &  Suparno, S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor Terhadap  Pencapaian  Target  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4 (3), 405 –411.
Gemmell,  N., Grimes, A., &  Skidmore,  M. (2019).  Do  Local  Property Taxes  Affect New Building Development? Results from a Quasi-Natural Experiment in New Zealand. J Real Estate Finan Econ, 58 , 310 –333.
Goytia, C., & Cristini, M. (2017). Urban Property and Land Taxation in Argentina: The Challenge of Decentralization. Lincoln Institute of Land Policy . 28 - 29
Hariandja,  F.  (2020).  Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah  (PDRD)  Dikaitkan  dengan Pertumbuhan Investasi. Jurnal Suara Hukum, 2 (2), 154 –183.
Hawley,  Z.,  Miranda,  J.  J.,  &  Sawyer,  W.  C.  (2018).  Land  Values,  Property  Rights,  and  Home Ownership: Implications for Property Taxation in Peru. Elsevier: Regional Science and Urban Economics, 69 (C), 38 –47.
Hernando,  R.  A.,  & Wahyudin,  D.  (2020).  Modernisasi  Administraasi  Perpajakan  dalam  Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. Jurnal Pajak Vokasi, 1 (2), 119 –125.
Husain, T.,  &  Sunardi,  N.  (2020).  Firm's  Value  Prediction  Based  on  Profitability  Ratios  and Dividend Policy. Finance & Economics Review , 2 (2), 13-26.
Inriama, M., & Setyowati, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan  Tax  Rate  Terhadap  Penerimaan  PPh  Badan  Negara  ASEAN. Indonesian  Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5 (4), 325 - 342.
Kadim,  A.,  Sunardi,  N  &  Husain,  T.  (2020).  The  modeling  firm's  value  based  on  financial ratios, intellectual capital and dividend policy. Accounting , 6(5), 859-870.
Kamaroellah,  R.  A.  (2017).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Berdasarkan Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Pamekasan. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 4 (1), 82.
Larasasti, D., & Lutfi, A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Syntax  Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (2), 637 –653.
Larasati, K., & Dewanti, Y. R. (2020). Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) , Vol.4, No.3 , Mei  2021 …….. 239

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Bermotor  Ditinjau  Dari  Asas  Kemanfaatan  (Benefit  Principle)  Pada  Pemeliharaan  Jalan  di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5 (1), 9 –28.
Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru . Yogyakarta: Andi.
Nooraini,  A.,  &  Yahya,  A.  S.  (2018).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, 5 (2), 89 –104.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Nurlaelah, & Hapsari, P. D. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan  Dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Tangerang. Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, 7 (3), 145-152.
Panggiarti,  E.  K.,  Wulandari,  E.,  &  Nugraheni,  A.  P.  (2020).  Indeks  Berseri,  Trend  Penerimaan Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Daerahdi Magelan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 7 (1), 53 –66.
Park,  S.,  Maher,  C.,  &  Ebdon,  C.  (2018).  Local  Property  Tax:  Limits  in  Nebraska:  Within-State Variations in Effects. Public Administration Quarterly, 42 (3), 328 –371.
Pekei, B. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi . Jakarta Pusat : Taushia.
Raudhatinur,  &  Ningsih,  E.  S.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil Kekakyaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Serta Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4 (3), 441 –455.
Sari,  D. H.  P.,  Heriansyah, K.,  &  Masri, I. (2018).  Analisis  Efektifitas dan  Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Derah Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2), 176 –193.
Sari,  Y.  A.  (2020).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kota  Bandung. Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis- Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 13 (2), 173-185.
Sunardi,  N.  (2019).  Mekanisme  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Nilai  Perusahaan Dengan  Leverage  Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia Tahun  2012-2018. JIMF  (Jurnal Ilmiah  Manajemen Forkamma) , 2 (3).
Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju  Desa  Sejahtra  Mandiri  (DMS)  pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  JIMF  (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), 4(1).
Wibisono, T.,  &  Mulyani, Y.  S.  (2019).  Efektivitas  Pajak  Bumi  &  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis, 3 (2), 133–140.