Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)

## VILLAGE WATER GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM DI DESA BETENG POMAH DAN RANDULANANG
Putri Rut Elok Kurniatin 1 , Irfan Ridwan Maksum 2
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2
E-mail: rutelok11@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  fokus  pada  tata  kelola  keberlanjutan  pemenuhan  kebutuhan  air minum  Desa  Beteng,  Pomah  dan  Randulanang  pasca  berakhirnya  Program PAMSIMAS  pada  tahun  2021.  Pasca  berakhirnya  program,  pemerintah  desa menghadapi  beberapa  tantangan  untuk  mempertahankan  pelayanan  dasar  air minum  diantaranya  keterbatasan  penganggaran,  tidak  terjaganya  kualitas  air minum  dan  menurunnya  peran  dan  partisipasi  masyarakat  dan  pihak  lain  yang menyebabkan perbedaan kondisi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air minum layak  menuju  aman.  Melalui  pendekatan  post  positivist,  peneliti  melakukan penilaian terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum di ketiga desa  untuk  mengetahui  tata  kelola  keberlanjutan  pasca  program.  Melalui wawancara,  studi  dokumen  dan  literatur,  peneliti  memperoleh  informasi  data sebagai  dasar  penilaian  model  tata  kelola  di  ketiga  desa.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan governance actors dan governance styles ketiga desa  memiliki  model  tata  kelola  yang  berbeda  meskipun  berasal  dari  program yang  sama  yaitu  PAMSIMAS.  Ketiga  desa  menunjukan  dinamika  teknis  yang berbeda sehingga muncul perbedaan dalam tata kelola keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air minum pasca berakhirnya program PAMSIMAS.
Kata  Kunci : Air  Minum  Pedesaan,  Keberlanjutan  Pasca  Program,  Model  Tata Kelola

## ABSTRACT
This  research  focused  on  the  sustainable  governance  for  meeting  the  drinking water  needs  of  Beteng,  Pomah  and  Randulanang  villages  after  the  end  of  the PAMSIMAS  Program  in  2021.  After  the  end  of  the  program,  the  village government  faced  several  challenges  in  maintaining  basic  drinking  water services,  such  as  budget  limitation,  unmaintained  quality  of  drinking  water,  and the decrease of role and participation of the community and other parties, which caused  the  gap  of  the  sustainable  conditions  for  meeting  clean  to  safe  drinking water  needs  in  these  three  areas.  Through  the  post  positivist  approach, assessment of the governance model for meeting drinking water needs in the three villages  was  conducted  to  figure  out  their  post-program  governance.  Through interviews,  document  studies,  and  literature,  researchers  obtained  data information as the basis in assessing the governance model in the three villages.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
The results show that, based on the governance actors and governance styles, the three villages have different governance models even though they participated in the  same  program  (PAMSIMAS).  The  three  villages  show  different  technical dynamics, hence the differences in their governance in realizing the fulfillment of drinking water needs after the end of the PAMSIMAS program.
Keywords : Governance model, post program sustainability, rural drinking water governance

## PENDAHULUAN
Pendekatan yang digunakan dalam  memahami water  governance
dapat  dikategorikan  kedalam  beberapa isu utama seperti pemenuhan pelayanan air  di  pedesaan/perkotaan,  tata  kelola risiko  banjir,  tata  kelola  kolaboratif, tata  kelola  air  tanah,  perlindungan lingkungan  dan  isu  lain  yang  sejenis (Ozerol dkk., 2018). Pemenuhan kebutuhan air minum di desa merupakan salah satu kategori pendekatan  dalam water  governance, yang secara umum didefiniskan sebagai sebuah  sistem  yang  bersifat  terstruktur dan  berproses  melalui  pembuatan aturan dan operasional yang melibatkan berbagai  aktor  dan  jaringan  dalam perumusan dan implementasi kebijakan di sektor air (Knieper & Wostl, 2016).
Permasalahan  tata  kelola  air
minum  layak  di  Desa  Pomah,  Beteng dan Randulanang merupakan permasalahan yang melibatkan berbagai aktor di grassroot , pemerintah desa dan daerah serta pihak ketiga yang ikut menginisiasi pemenuhan kebutuhan  air  minum  layak  di  desa. Mengacu  pada  Dokumen  Metadata Pilar Lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas  maka  yang  dimaksud pemenuhan  air  minum  layak  yaitu  air
minum  yang  berasal  dari  sumber terlindung  diantaranya  meliputi  air keran, penampungan air hujan, mata air dan  sumur  terlindung  dengan  jarak minimal 10 meter dari tempat pembuangan  serta  memenuhi  kriteria kesehatan (Bappenas, 2020).
Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan  Wilayah  Kabupaten  Klaten  untuk tahun 2011-2030 pengembangan sistem jaringan  air  minum    di  pedesaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber  air  permukaan  dan  sumber  air tanah  dengan  prioritas  pengembangan jaringan air minum yang meliputi :
1. Kecamatan Bayat;
2. Kecamatan Gantiwarno;
3. Kecamatan Jatinom;
4. Kecamatan Karangnongko;
5. Kecamatan Kemalang; dan
6. Kecamatan Manisrenggo. Meskipun rencana pengembangan jaringan telah
ditetapkan  dalam  Rencana  Tata  Ruang dan  Wilayah  dari  tahun  2011,  namun hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala  dan  hambatan  terutama  dalam menentukan keberlanjutan pasca program  PAMSIMAS  yang  berakhir pada  tahun  2021  baik  dari  aspek pembinaan  dan  pengawasan  pasca program  maupun  teknis  pemeliharaan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
kelembagan masyarakat yang terbentuk dan aset SPAM yang terbangun. Hal ini juga  dialami  oleh  Desa  Beteng  dan Randulanang  yang  termasuk  kedalam wilayah Kecamatan Jatinom dan masuk kedalam prioritas pengembangan jaringan air minum pedesaan. Fenomena  yang  masih  sering  didapati adalah  masyarakat  tidak  membedakan akses  air  bersih  dan  akses  air  minum layak.  Sehingga  masih  minimnya perhatian  desa  terhadap  uji  kualitas  air minum layak bahkan aman.
Kondisi  pemenuhan  kebutuhan air minum Desa Randulanang berdasarkan  Data  SIM  PAMSIMAS menunjukkan  bahwa  dari  total  3.840 jumlah  penduduk  atau  957  kepala keluarga memperoleh akses sumber air minum PAMSIMAS. Sehingga ketergantungan  pemenuhan  kebutuhan air  minum  Desa  sangat  bergantung pada  keberlanjutan  pasca  berakhirnya program  PAMSIMAS.  Sama  halnya dengan Desa Randulanang, ketergantungan  Desa  Beteng  terhadap keberlanjutan  Program  PAMSIMAS dikarenakan sumber air non PAMSIMAS  sangat  terbatas  untuk diakses  mengingat  sumur  warga  akan kering  memasuki  masa  kemarau  dan membutuhkan  akses  sumur  dalam agar pemenuhan  kebutuhan  air  minum terpenuhi.  Desa  Pomah  merupakan Desa  replikasi  PAMSIMAS,  sehingga PAMSIMAS merupakan program pendukung, sementara penduduk secara umum  masih menggunakan  sumber  air minum konvensional seperti sumur dan
mata air.
Berdasarkan uraian di atas penulis  melakukan  penelitian  terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan  air  minum  di  Desa  Beteng, Pomah  dan  Randulanang  melalui analisis  terhadap governance  actors dan governance  styles yang  dimiliki oleh masing-masing desa untuk mengetahui arah keberlanjutan pemenuhan  akses  air  minum  layak  di desa.

## KAJIAN PUSTAKA Pembangunan Desa
Fokus utama dari konsep pembangunan  Desa  adalah  penyediaan pelayanan  publik  terutama  pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks  ini  pembangunan  desa  di Indonesia tidak terlepas dari mekanisme  dan  prosedur  administrasi publik  utamanya  dalam  hal  sumber daya  keuangan,  kebijakan  hingga kewenangan  desa.  Sejalan  dengan kewenangan  yang  diberikan  kepada desa dalam undang-undang desa yaitu : (1)  kewenangan  lokal  berskala  Desa; (2)  kewenangan  berdasarkan  hak  asal usul  dan  (3)  kewenangan  lain  yang ditugaskan  Pemerintah  (UU  Desa, 2014),  maka  desa  diberi  sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaannya. Untuk dapat
mengelola  sumber  daya  yang  ada  di desa masyarakat memerlukan dorongan dan  stimulan  karena  masih  terbatasnya kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya, sehingga  diperlukan  adanya  intervensi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
dari  pemerintah  agar  secara  bertahap timbul kesadaran.
Untuk  itu,  alokasi  sumber  daya dan  tata  kelola  perlu  mengacu  pada Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) serta Sustainable  Development  Goals (SDGs)  sebagai  bagian  dari  agenda pembangunan  nasional  dan  global, prinsip tata kelola serupa menjadi salah satu  perhatian  dalam  sebuah  penelitian internasional mengenai undang-undang desa :
“Governance  arrangement  will have  a  significant  impact  on  how village  transfer  are  used,  and whether  resources  are  embezzled, used  to  finance  local  patronage, allocated  to  public  goods,  or  the needs of the poor and marginalized.  Through  its  core principles of participation (development prioritities are determined by communities), empowerment (resources are managed  by  communities),  and accountability (comunities monitor delivery and the project management  tracks  grievances)” (Antlov, Wetterberg & Dharmawan, 2016) Dalam  penelitian  yang  berjudul
Village  Governance,  Community  Life and the 2014 Village Law in Indonesia peneliti  menekankan  bagaimana  tata kelola  memiliki  dampak  signifikan terhadap penggunaan dana transfer dan menentukan  untuk  siapa  sumber  daya tersebut dialokasikan baik untuk publik maupun  bagi  kelompok  miskin  dan marginal.  Konsep  ini  sangat  erat
kaitannya dengan 18 tujuan SDGs desa diantaranya yaitu desa tanpa kemiskinan,  desa  sehat  dan  sejahtera, desa  layak  air  bersih  dan  sanitasi,  dan tanggap  perubahan  iklim.  Prinsip partisipasi, pemberdayaan dan akuntabilitas menjadi kunci tercapainya tujuan pembangunan desa.
Tata  kelola  desa  yang  bersifat self-governing sangat  memungkinkan upaya  peningkatan  pembangunan  dan akses pelayanan dasar melalui pengelolaan  sumber  daya.  Untuk  itu kapasitas  pemerintah  desa  sebagai penyelenggara  menjadi  faktor  penentu percepatan  pembangunan  di  desa melalui  penentuan  strategi,  target  dan langkah  kebijakan  yang  diambil  dalam implementasinya  (Zakia  &  Maksum, 2017).
Water Governance di Desa Menurut The  Global  Water Partnership (GWP)  secara  spesifik pemenuhan  kebutuhan  air  minum  di desa  merupakan  hasil  dari  proses pengelolaan sumber daya alam maupun pemanfaatan aset di desa yang dibangun melalui koordinasi yang kuat dalam manajemen sektor, air, tanah dan sumber daya terkait lainnya (Uhlendahl dkk,  2011).  Koordinasi  dan  interaksi antar level pemerintahan (multi
level/vertikal)  dan  antar  institusi  di level  yang  sama  (horisontal/lintas sektor)  menjadi  urgensi  utama  dalam tata kelola air di pedesaan.
Kompleksitas  dan  masalah  seringkali timbul  sebagai  akibat  adanya  pihak yang  melewati  batas  kewenangan  atau sebaliknya tidak menjalankan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
kewenangannya (Beveridge & Monsees, 2012). Kajian literatur berjudul Decentralizing  Water  Service  in  India yang  menyoroti  perspektif  desain institusi dalam implementasi desentralisasi sektor air minum pedesaan juga menghasilkan kesimpulan bahwa banyaknya lembaga menuntun  pada  perbedaan  pengaturan dan  hasil.  Persamaan  yang  dimiliki dengan  penelitian  penulis  saat  ini adalah  kendala  pengaturan  pemerintah daerah  yang  menyerahkan  operasional dan  manajemen  air  langsung  kepada kelompok  masyarakat  tanpa  diikuti dengan  penguatan  kapasitas  pasca berakhirnya program yang menghasilkan lemahnya sistem pemenuhan air minum pedesaan. Perbedaan  mendasar  kedua  penelitian adalah  penelitian  di  India  menekankan pada lemahnya kapasitas lembaga yang di barengi dengan lemahnya pemerintah  daerah  dalam  membangun tata  kelola  air  yang  berkelanjutan (Singh, 2014).

## Governance Assesment Model
Gieseke  (2020)  memperkenalkan Governance Assessment Model sebagai penilaian model tata kelola berdasarkan Governance Actor and Style.
1. Governance actors
Governance  actors ialah  semua pelaku  yang  terlibat  dalam  proses pengambilan keputusan dalam mencapai  tujuan.  Secara  umum  empat aktor  yang  teridentifikasi  adalah  (a)
public policy-maker ; (b) private policy- maker ,  (c )  public  practitioner dan  (d)
private practitioner . Untuk mengetahui keempat  aktor  tersebut  dilakukan identifikasi  terhadap  empat  aspek  tata kelola yang disebut sebagai governance compass yaitu  :  (a) public ;  (b) private ;
(c) policy-maker dan;  (d) practitioner (Gieseke, 2016).
Menganalisis  aktor  tata  kelola merupakan langkah kritis yang menentukan hubungan kolaborasi.
Pelaku  kolaborasi  harus  memahami peran,  tanggung  jawab  dan  hubungan antar aktor untuk memastikan keahlian, keterampilan  dan  kemampuan  dapat digunakan secara maksimal. The governance  compass juga  memainkan peran  dalam  menyediakan  konteks  dan ruang yang baru bagi kolaborator untuk keluar  dari  ego  sektoral  (Gieseke, 2018).
a. Public  policy  maker ialah  anggota legislatif  dan  organisasi  perangkat daerah  yang  mampu  memengaruhi kebijakan publik.
b. Private Policy-Makers ialah Perusahaan dan NGO yang
mendukung  kebijakan  publik  dan swasta
c. Public  Practitioners ialah  agen  atau tenaga  pendidik  atau  pelatih  yang memberikan  asistensi  teknis  kepada masyarakat,  pebisnis  dan  praktisi swasta untuk mencapai tujuan
d. Private Practitioners ialah profesional di sektor swasta, komunitas  masyarakat  pengelola,
pebisnis dan sebagainya yang secara langsung  terlibat  dalam  penyediaan dan penggunaan perlengkapan,
produk dan pelayanan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
2. Governance style Governance style menilai bagaimana pengambilan keputusan dibuat,  pengumpulan  informasi  dan bagaimana  pelaksanaan  dilakukan  oleh aktor yang terlibat. Menurut Thompson (1991)  dalam  Gieseke  (2020)  terdapat tiga gaya tata kelola yaitu : (1) hirarchy governance ,  menekankan  konformitas
dan  akuntabilitas  bawahan;  (2) market governance , menekankan kontrol topdown tetapi  mendorong  inovasi  dan mengambil keuntungan dan (3)
network  governance ,  terbentuk  dari
berbagai  hubungan  baik  horisontal maupun vertikal.
a. Hirarchy governance
Model  tata  kelola  hierarki  telah diadopsi secara luas seperti di Eropa dan  Amerika  Serikat  menggantikan otoriterianisme dan nepotisme pemerintahan    pada  akhir  abad  19
(Meuleman, 2008). Struktur hierarki di  desain  untuk  mengatasi  proses yang  kompleks  dan  rangkaian  yang panjang  sehingga  dapat  di  kontrol secara  terpusat.  Ilustrasi  tata  kelola hierarki dapat dilihat dalam Gambar 1 Hirarchy Governance
Gambar 1 Hirarchy Governance
Sumber : Gieseke, 2020
Ciri dari hirarchy governance menurut  Meuleman  (2008)  ialah sebagai berikut :
1) adanya  pembagian  divisi  tugas yang jelas;
2) Otoritas  ada  pada  aturan  yang mengatur setiap urusan;
3) Proses  rekuritmen  berdasarkan kompetensi;
4) Senioritas dan merit based promotion dan
5) Struktur atasan dan bawahan.
Model  ini  memiliki  kelebihan yaitu  membangun  stabilitas,  lebih dapat  diprediksi,  taat  hukum  dan memiliki  garis  komando  yang  jelas (Meuleman, 2008), namun memiliki kelemahan  dimana  sistem  yang terlalu  rigid  membatasi  komunikasi dan  koordinasi  sehingga  lambat dalam  memberikan  respon  terhadap perubahan lingkungan eksternal.
b. Market governance
Model tata kelola pasar mengacu pada mekanisme dan sistem berfikir yang  berhubungan  dengan  sektor swasta seperti kompetisi dan layanan pelanggan (Meuleman, 2008).  Salah  satu  ciri  dominan  dari model ini adalah mendorong bentuk baru  manajemen  institusi  publik dengan tujuan menciptakan administrasi  yang  lebih  efisien. Ilustrasi  model  ini  dapat  dilihat dalam Gambar 2 Market governance.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
Gambar 2 Market governance Sumber : Gieseke, 2020
Elemen  kunci  dari  tata  kelola  pasar menurut Fabian (2010) dan Alsonso et  al  (2013)  dalam  Gieseke  (2020) adalah sebagai berikut : 1) Struktur organisasi yang berorientasi  pada  pelayanan  dan hasil;
2) Adanya  nilai  tambah  pada  setiap proses produksi;
3) Proses  pengumpulan  data  yang efisien;
4) Manajemen administasi dan politik  yang  efektif;  dan  elemen kompetitif dalam rangka mencapai tujuan. Beberapa  kelebihan  dari  model tata  kelola  ini  adalah  meningkatkan kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik dengan mendorong organisasi agar berorientasi pada pelanggan (Gieseke,  2020).  Namun  model  ini juga  memiliki  keterbatasan  dimana kecenderungan dari model ini adalah dominasi pengambilan keputusan oleh satu orang pemegang  tertinggi  dan  mayoritas sehingga  solusi  yang  diberikan dalam menghadapi masalah
cenderung  merupakan  solusi  jangka pendek. c. Network governance Model network governance memungkinkan aktor di luar pemerintah untuk turut berkontribusi melalui  sumber  daya  yang  tidak dimiliki  oleh  pemerintah  itu  sendiri sehingga mampu menciptakan kretivitas  dan  solusi.  Elemen  dari model tata kelola ini adalah (Huppe, Creech & Knoblauch 2012) : 1) Ketergantungan yang saling menguntungkan sehingga mengarah  pada  hubungan  yang berkelanjutan diantara para aktor; 2) Aturan terbentuk dari hasil interaksi yang terjadi;
3) Proses  kebijakan  lebih  kompleks dan  tidak  dapat  diprediksi  karna beragamnya  aktor,  persepsi  dan strategi;
4) Kebijakan  merupakan  hasil  dari interaksi  yang  kompleks  antara para  aktor  yang  berpartisipasi; dan
5) Manajemen  konflik  dan  resiko diatur melalui proses kerja sama. Ilustrasi  model  ini  dapat  dilihat dalam Gambar 3 Network governance
Gambar 3 Network governance
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
Model ini mendukung penyelesaian masalah melalui fleksibilitas yang dimiliki, personalisasi
dan  inovasi  namun  dalam  kondisi minimlnya  modal  sosial,  model  ini dapat  memicu  konflik  dan  hilangnya rasa  percaya  yang  dapat  memicu konforntasi  mental  (Huppe,  Creech  & Knoblauch 2012).

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan post  positivist dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan post  positivism mengakui adanya kompleksitas sosial dan perbedaan  interpretasi  dalam  realita  di lapangan.  Dengan  demikian  paradigma ini mampu
mengkombinasikan penggunaan  teori  untuk  memotret fenomena  sosial  di  lapangan  dan memungkinkan pengumpulan data menggunakan  lebih  dari  satu  metode sehingga  dapat  tercipta  solusi  terhadap permasalahan.
Peneliti  melakukan  penelitian lapangan di ketiga desa dan melakukan wawancara  dengan  informan  terkait untuk  mendapatkan  data  data  primer. Data  sekunder  yang  diambil  melalui studi  dokumen,  literatur  dari  penelitian terkait,  sistem  informasi,  laporan  dan dokumen  lainnya  yang  sah.  Analisis data  dilakukan  menggunakan  teknik triangulasi sumber data yaitu melakukan pengecekan atau pemeriksaan  keabsahan  data  dengan cara membandingkan data yang diperoleh  dari  beberapa  sumber  yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Governance actors dan Governance Styles
a. Desa Beteng

## Governance actors
Identifikasi  terhadap  peran  para aktor  dalam  pemenuhan  kebutuhan  air minum  di  Desa  Beteng  menghasilkan pemetaan terhadap kapasitas peran para pelaku  dan  tingkat  keterlibatan  pelaku utama di  tingkat desa. Temuan lapangan  peneliti  terhadap governance actors di  Desa  Beteng  dikelompokan kedalam tiga kondisi yaitu :
1) Pasca  pembangunan  SPAM  Desa pada  tahun  2010  tidak  ada  peran dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat  (LKM)  yang  saat  ini sudah berubah nomenklaturnya menjadi  Kelompok  Keswadayaan Masyarakat (KKM).  Baik perangkat desa, pengurus KPSPAM dan masyarakat penerima yang di wawancarai  menyampaikan  tidak ada  peran  KKM  dan  bahkan pengurus  saat  ini  menyampaikan tidak  mengetahui  apa  itu  KKM  dan peran yang seharusnya dilakukan.
2) Pada dasarnya kemampuan ekonomi masyarakat Desa sangat mempengaruhi  pengelolaan  SPAM desa  yang  telah  terbangun  termasuk dalam  keberlanjutan  pengelolaan teknisnya
3) Intervensi  dari  luar  Desa  sangat minim  dan  hanya  bergantung  pada Program  PAMSIMAS  yang  sudah terbangun  12  tahun  yang  lalu, sehingga  aktor  pelaku  di  luar  desa dan keprograman PAMSIMAS tidak
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
mendapat tambahan dukungan sumber data Gambar 4 Governance compass Desa Beteng
Sumber : Olahan penulis berdasarkan Gieseke (2020)
Governance compass
menunjukan  adanya  kekosongan  peran dalam intervensi penyusunan kebijakan terhadap  Desa  Beteng,  tidak masuknya dan  terbatasnya  peran  OPD  teknis dalam pembinaan berkelanjutan berdampak pada kemampuan pelayanan  air  minum  Desa  Beteng. Dari tahun 2010 – 2022 uji kualitas air hanya dilakukan sekali, sementara data akhir  Kabupaten  Klaten  menunjukan bahwa  akses  air  layak  bagi  SPAM pedesaan telah mencapai target.
Dengan  demikian  perlu  dilakukan intervensi  dan  penguatan  pengelolaan air  minum  dari  berbagai  aktor  di  luar Desa  Beteng  untuk  dapat  memenuhi kriteria dan mendukung penyelenggaraan  pelayanan  air  minum di desa yang berkualitas. Governance styles Hasil analisis terhadap governance actors Desa Beteng
menjadi  dasar  bagi  peneliti  dalam mengembangkan  kerangka governance style pemenuhan  kebutuhan  air  minum
Desa  Beteng.  Berdasarkan  pemantauan dari SIM PAMSIMAS maka didapatkan  tabel  keberlanjutan  tata kelola yang dapat dilihat dalam Tabel 1
Pengelolaan SPAM Desa Beteng.

## Tabel 1 Peneglolaan SPAM Desa
Desa Beteng Wilayah Jml Desa Isi Data Pengelolaan SPAM
Sudah  Belum  Mandiri  Bumdes
JATENG 51 14 5114 0 4758 356 Beteng, Kec.Jatin om 1 1 1
Sumber : Olahan Penulis berdasarkan SIM PAMSIMAS, 2022
Data  SIM  menunjukan  bahwa Desa  Beteng  menerapkan  pengelolaan secara  mandiri.  Pengelolaan  mandiri dalam kerangka pemenuhan air minum berbasis  masyarakat  mengutamakan peran kelompok pengelola dan masyarakat.  Namun  pemerintah  desa perlu terlibat dan melakukan pembangunan  sesuai  amanat  undang- undang  dan  kewenangan  desa  yang salah  satunya  adalah  pengelolaan  air minum berskala lokal Desa
(Permendagri  44  Tahun  2016).  Namun kondisi  faktual  saat  ini  adalah  masih minimnya  peran  pemerintah  Desa dalam  mengupayakan  sumber  lain diluar PAMSIMAS
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
b. Desa Pomah Governance Actors Para pelaku pemenuhan kebutuhan  air  minum  Desa  Pomah teridentifikasi berasal dari keprograman  PAMSIMAS  dan  pelaku teknis  di  Desa.  Peran  dan  kapasitas para aktor berdasarkan hasil wawancara  dengan  para  informan menghasilkan kondisi sebagai berikut : 1) Masyarakat sebagai penerima manfaat tidak sepenuhnya bergantung  pada  air  SPAM  Desa karna  memiliki  sumur  gali.  Desa
Pomah sebagai salah satu Desa yang pernah  mengalami  kesulitan  air  dan kekeringan panjang pada sumur gali memiliki  kondisi  unik  diantara  tiga desa. Ketua KPSPAM Bapak Utomo dalam wawancara menyampaikan : Jadi  gini  sementara  ini  di  Pomah sebetulnya  ada  sumber  selain  dari SPAM  ada  sumur  jadi  kebanyakan dari  warga  ini  90%  yang  pasang SPAM  sudah  punya  sumur  sendiri, temen  yang  lain  juga  begitu,  Desa
Pomah untuk kebutuhan air PAMSIMAS  masyarakatnya  antara butuh  dan  tidak  butuh,  jadi  tidak bisa  dipaksa  dan  kesadaran  masing
– masing.
Hal ini menunjukan bahwa masih diperlukan  upaya  untuk  mendorong masyarakat memahami perbedaan sumber air minum layak dan sumber air bersih  biasa  dan  kesadaran  pengelola SPAM  desa  untuk  melakukan  uji kualitas air minum secara rutin di desa sehingga  akses  air  minum  layak  dapat terjaga  dan  bahkan  meningkat  menjadi
akses  air  minum  aman  sesuai  amanat
SDG’s. 2) Keberadaan KPSPAM sebagai pengelola  tidak  memiliki  landasan kuat secara hukum untuk menetapkan  tarif,  menarik  retribusi maupun iuran warga masyarakat Keberadaan  KPSPAM  sebagai pengelola  teknis  pelayanan  air minum berbasis masyarakat menimbulkan kondisi dimana kelompok  tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat  sebagaimana berlaku  pada  badan  usaha  lainnya.
Salah satunya dalam hal pemberlakuan  besaran  tarif  dan penarikan  iuran.  Meskipun  dalam wawancara  bersama  perangkat  desa dan pengelola KPSPAM menyampaikan sama sama mengetahui  terkait  iuran  tersebut, namun  secara  administrasi  hal tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan dasar.  Secara  administratif,  Desa perlu  membuat  Peraturan  Desa tentang  pungutan  sebagai  dasar  sah penarikan  iuran.  Namun  kondisi faktual  di lapangan  baik  pemerintah desa maupun KPSPAM tidak menyusun  atau  membuat  dasar tersebut. Dalam wawancara bersama Bapak  Triharno  menegaskan  bahwa salah  satu  kesulitannya  adalah pengurus  tidak  dapat  memaksa warga  masyarakat  yang nunggak atau belum membayar untuk membayar, selain dikarenakan mengutamakan pendekatan kekeluargaan  dan  sosial  masyarakat juga KPSPAM sendiri belum
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
memiliki  dasar  pungutan,  hal  ini dikarenakan  posisi  KPSPAM  saat ini masih merupakan lembaga diluar pemerintah  desa.  Namun  karna kebutuhan  masyarakat  mendesak harus  tetap  dikelola,  hal inilah  yang menjadi salah satu keinginan pengurus untuk dilebur atau menjadi salah satu unit BUMDesa. Kondisi ini merupakan salah satu akibat  dari  posisi  KPSPAM  yang dikelola secara mandiri tanpa dukungan  pendampingan  dari  sisi kebijakan dan administrasi pemerintah  desa  kepada  kelompok masyarakat. KPSPAM mandiri yang berbentuk  masyarakat  mempunyai berbagai kelemahan diantaranya akses  finansial  dan  administrasi termasuk  lemahnya  pengakuan  di depan  hukum.  Untuk  itu  penulis menyusun governance compass para aktor di Desa Pomah untuk mengetahui  bagaimana  kontribusi dan  peran  yang  dilakukan  dalam pemenuhan  kebutuhan  air  minum skala  desa  melalui  Gambar  5 governance compass Desa Pomah.
Gambar 5 Governance compass
Desa Pomah
Sumber : Olahan penulis berdasarkan Gieseke (2020)
Berdasarkan gambar tersebut kondisi  Desa  Pomah  memiliki kesamaan kondisi dalam hal minimnya  keterlibatan  aktor  di  luar Desa  dan  adanya  hambatan  dalam peningkatan sumber daya pengelolaan baik penganggaran maupun  sumber  daya  manusia  dan kelembagaan. Hal ini menjadi dilematis mengingat pemenuhan SPM
penyediaan  pelayanan  dasar  air minum  merupakan  kewajiban  dan urusan  wajib  pemerintah  daerah, namun  dalam  segala  keterbatasan dan  kebutuhan  masyarakat  yang terus  meningkat  dan  merupakan kebutuhan yang tidak dapat digantikan,  peran  pemerintah  desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk hadir  ditengah  masyarakat  menjadi sangat krusial. Mengingat pengaturan  prioritas  dana  desa  juga dapat  digunakan  untuk  membiayai air  minum  skala  desa,  sehingga kapasitas fiskal pendukung seharusnya  sudah  tidak  menjadi penghalang  bagi  pemerintah  desa untuk menganggarkan. Governance Style Pasca berakhirnya program secara  nasional  pada  tahun  2021  dan melihat berbagai kondisi dan perkembangan  kebutuhan  pelayanan dasar  air  minum,  KPSPAM  selaku pengelola dan pemerintah desa sepakat untuk  memasukan  KPSPAM  dan pelayanan  air  minum  menjadi  bagian dari  unit  BUMDesa.  Dengan  demikian
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
pengelolaan air minum di Desa Pomah di  masa  saat  ini  sedang  dalam  masa transisi  atau  peralihan  gaya  tata  kelola mengikuti struktur hubungan pemerintah desa dan BUMDesa. Meskipun  saat  ini  BUMDesa  telah diakui  sebagai  badan  hukum,  namun dalam  proses  resminya  masih  harus mengikuti tahapan prosedur pendaftaran badan usahan ppada umumnya.  Hal  ini  akan  berpengaruh terhadap  hubungan  pemerintah  desa dengan BUMDesa, namun memberikan dukungan sumber daya pelayanan yang lebih  berkelanjutan  kepada  warga masyarakat.
c. Desa Randulanang

## Governance Actor
Pelaku  tata  kelola  air  minum  di Desa  Randulanang  secara  keseluruhan terdiri  dari  (1)  Kelompok  Pengelola Sistem  Penyediaan  Air  Minum  dan Sanitasi  (KPSPAM),  (2)  Kelompok Keswadayaan  Masyarakat  (KKM),  (3) Pemerintah  Desa,  (4) Pemerintah
Kabupaten,  (5)  Pemerintah  Provinsi,
(6) masyarakat, (7) Asosiasi KPSPAM,
(8) District  Coordinator (DC)  dan  (8)
Bank Dunia melalui program WSSLIC (Water  Supply  and  Sanitation  for  Low Income  Communities). Setiap  pelaku memiliki  tujuannya  masing  –  masing dan  mengambil  peran. Tujuan  bersama terbentuk dari hasil interaksi dan fungsi dari  masing  –  masing  aktor  dalam kerangka tata kelola.
Berdasarkan  hasil  wawancara
informan, peneliti melakukan inventarisasi  terhadap  peran  para  aktor yang  terlibat  lansgung  dan  tidak
langsung  dalam  proses  pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Randulanang. Keterlibatan aktor secara langsung  hingga  ke  tingkat  Desa Randulanang  mulai  dari  perencanaan hingga  pelaksanaan  dan  evaluasi . Keterlibatan  dan  peran  para  aktor dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  air minum  di  Desa  Randulanang  sangat dinamis  dan  menerima  banyak  atensi dari  berbagai  pihak  dan  secara  alami membentuk kerangka tata kelola hybrid yang terstruktur.

## Governance Style
Governance  style dalam  upaya pemenuhan  kebutuhan  air  minum  di Desa Randulanang mengalami
peralihan  gaya  tata  kelola  apabila dianalisis berdasarkan keterlibatan para aktor  yang  berada  di  luar  Desa Randulanang  dan  bentuk  intervensi yang  dilakukan.  Berdasarkan  hasil wawancara  bersama  informan  Desa Randulanang, gaya tata kelola pemenuhan  kebutuhan  air  minum  di Desa  Randulanang  dapat  dianalisis sebagai berikut:
Sebelum tahun 2003
Pemenuhan kebutuhan air minum sebelum tahun 2003 dilakukan masyarakat melalui sumber sumur gali, sungai  dan dropping tangki.  Dalam kondisi ini masyarakat Desa Randulanang  belum  memiliki  pilihan atau  kesadaran  terhadap  kondisi  air yang dikonsumsi Tahun 2003 – 2009 Bentuk  bantuan  yang  diterima Desa  Randulanang  mulai  berganti  atas aspirasi  dari  kelompok  masyarakat pada kunjungan dharma wanita
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
Provinsi Jawa Tengah yang melakukan aktivitas  kunjungan  dan  pemberian bantuan  130 tanki air.  Masyarakat  dan pemerintah desa menyampaikan aspirasi bahwa kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan Desa Randulanang  adalah  yang  bersifat berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi  selanjutnya.  Aspirasi  yang diterima  dharma  wanita  ditindaklanjuti oleh  Dinas  Kimpraswil  Provinsi  Jawa Tengah  melalui  pemberian  bantuan berupa  sumur  bor  dan  bak  air.  Namun bantuan  ini  belum  dapat  memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

## Tahun 2009 – 2018
Masuknya  program  PAMSIMAS pada  tahun  2009  merupakan  awal peralihan  gaya  tata  kelola.  Desa
Randulanang mengupayakan keberlanjutan  akses  air  minum  layak melalui pengajuan proposal pada tahun 2008  dan  berhasil  mendapat  Program PAMSIMAS. Pada tahun 2009 Program  PAMSIMAS  berupa  Bantuan Langsung  Masyarakat  (BLM)  diterima oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Upaya  pemenuhan  kebutuhan  air minum  di  Desa  Randulanang  terus berlanjut  dengan  disalurkannya  Hibah Insentif  Desa  (HID)  pada  tahun  2011 yang  tujuannya  memperluas  akses  air layak  kepada  masyarakat  di  Desa Randulanang  yang  sebelumnya  dari 30% menjadi 60% dari total keseluruhan masyarakat Desa Randulanang. HID dimaksud digunakan  untuk  membangun  tower air, groundreservoir dan perpipaan.
Pada tahun 2015 pasca disahkannya  undang-undang  desa  dan mulai diimplementasikannya dana desa maka  pemerintah  desa  membangun sumur  senilai  120  Juta  yang  juga dibantu oleh dana iuran warga masyarakat. Kondisi ini menjadi indikasi mulai seimbangnya peran antar aktor utama di Desa Randulanang yaitu LKM atau yang saat ini dikenal dengan
KKM,  BPSPAM  atau  saat  ini  disebut dengan  KPSPAM,  masyarakat  dan
Pemerintah Desa Randulanang. Keberlanjutan  komitmen  pemerintah Desa  dalam  mendukung  pemenuhan akses  air  minum  terlihat  dengan dibangunnya sumur dan jaringan senilai  180  juta  yang  bersumber  dari dana  desa  dan  iuran  masyarakat  dan dalam  tahap  ini  pemerintah  Desa Randulanang  dianggap  telah  mencapai 100% akses.

## Tahun 2018 – sekarang
Menurut  data  SIM  PAMSIMAS mulai  tahun  2018  hingga  berakhirnya program  PAMSIMAS  pada  tahun 2021, Desa Randulanang telah memperoleh  kategori  100%  akses  air layak.  Pasca  berakhirnya  program PAMSIMAS maka aset SPAM, bentuk kelembagaan yang dibentuk dan mekanisme  pelayanan  harus  terus berjalan agar pemenuhan kebutuhan air minum Desa Randulanang tetap terpenuhi. Hingga tahun 2021, pengelolaan  air  minum  dilakukan secara  mandiri  oleh  KPSPAM  yaitu dari  iuran  warga  penerima  pelayanan dasar.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
2. Model  tata  kelola  keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air minum Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis  terhadap governance  actors dan governance styles di Desa Randulanang,  Beteng  dan  Pomah, peneliti  melakukan  penilaian  terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan  air  minum  sebagaimana tertuang  dalam  Tabel  Penilaian  Model Tata Kelola Air Minum.
Tabel 2 Penilaian Model Tata Kelola Air Minum di Desa Beteng, Pomah
dan Randulanang Objek Governance Lead Actor Sector Governanc e Style + - Desa Randulanang Public Practitioners & Private Practitioners Public policy makers & private policy makers Network Desa Beteng Private Practitioner Public Practitioner, Public policy makers & private policy makers Hierarchy Desa Pomah Private Practitioner Public
Practitioner, Public policy makers & private policy makers
Hierarchy Sumber : Olahan Penulis, 2022 a. Desa  Randulanang  memiliki  model Network-Lead Governance Model. Gaya tata kelola network membentuk  keseimbangan  peran  dan ketergantungan antar peran para pelaku yang  terlibat  di  tingkat  teknis  sangat mendukung  pemenuhan  capaian  air minum Desa Randulanang. OPD teknis yang  tergabung  dalam  Pokja  AMPL
merespon pergerakan kelompok masyarakat Desa Randulanang demikian  juga  kelompok  masyarakat memiliki  inisiatif  yang  tinggi  dalam mencari jalan keluar kesulitan masyarakat  desa.  Pemerintah  daerah tidak hanya melakukan asistensi teknis, tetapi  juga  bersama  dengan  legislatif dalam  hal  ini  DPRD  merumuskan kebijakan dan memimpin upaya pemenuhan SPM air minum pedesaan.
b. Desa Beteng memiliki model

## Hierarchy  –  Pluralistic  Governance Model
Model  hierarki  tetap  diterapkan pasca realisasi melalui pemantauan tim pokja  AMPL  dan  pemerintah  desa namun kecenderungan pengelola untuk mengelola  secara  mandiri  merupakan keputusan  yang  mengarah  pada social- market model dengan demikian kondisi saat  ini  menunjukan  Desa  Beteng dalam  masa  peralihan  pasca  program untuk  menentukan  model  tata  kelola yang utuh dalam mendukung pemenuhan  kebutuhan  air  minum. KPSPAM  perlu  bentuk  usaha  atau badan hukum apabila memilih melakukan  pengelolaan  secara  mandiri sehingga  memiliki  dasar  pelaksanaan yang  resmi  dan  sah  dalam  hal pelayanan kepada masyarakat termasuk salah  satunya  menetapkan  tarif  iuran kepada masyarakat penerima manfaat. c. Desa Pomah memiliki model Hierarchy  –  Pluralistic  Governance Model Model  hirarki  diterapkan  dalam proses adminitrasi pengelolaan termasuk pelaporan kepada pemerintah
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
desa  dan  ketidakmampuan  pengelola untuk  melanjutkan  pengelolaan  secara mandiri karna kurangnya sumber daya. Pluralistic menggambarkan  meskipun pengelolaan  dalam  masa  peralihan menjadi  bagian  dari  BUMDesa  namun orientasi  pelayanan  dan  kemampuan KPSPAM  dalam  membuat  keputusan yang  berhubungan  dengan  kondisi sosial  masyarakat  tidak  dihilangkan. Sehingga  peralihan  ini  memperkuat sumber  daya  pengelolaan  dan  fokus pada sosial dibandingkan keuntungan.

## KESIMPULAN
Pemenuhan kebutuhan air minum
Desa  Beteng,  Pomah  dan  Randulanang dilakukan melalui Program PAMSIMAS  dengan  tujuan  utama mencapai  akses  universal  akses  air minum  layak  dan  mendukung  target akses  air  minum  aman  pada  tahun 2030.  Pasca  berakhirnya  program PAMSIMAS  pada  tahun  2021  maka hasil keprograman yang telah terbentuk baik  kelembagaan  pengelola  maupun aset  yang  telah  dibangun  tetap  perlu dijaga keberlanjutannya untuk
memenuhi  pelayanan  dasar  air  minum yang  layak  bagi  masyarakat.  Untuk  itu model tata kelola pasca program sangat penting  untuk  menilai  bagaimana  arah keberlanjutan pengelolaan dan mitigasi yang perlu dilakukan dalam menghadapi  tantangan  internal  dan eksternal.
Model  tata  kelola  keberlanjutan air  minum  di  Desa  Randulanang menjadi  model  yang  mendekati  ideal dengan  kapasitas network yang  luas
dari  para  pelaku  aktor  yang  terlibat dalam  mengupayakan  sumber  daya pengelolaan  air  minum  di  Desa.  Desa. Desa  Beteng  dan  Pomah  memiliki model  tata  kelola  yang  serupa  dengan menerapkan  gaya  hirarki  dalam  tata kelolanya.  Namun  kedua  desa  tersebut memiliki  perbedaan  mendasar  arah keberlanjutan  tata  kelola  yaitu  dalam hal  arah  tata  kelola  kelembagaan KPSPAM. Desa Beteng mengutamakan arah tata kelola secara mandiri sehingga  secara  tidak  terikat  secara struktur  dari  pemerintah  desa.  Namun kondisi  saat  ini  adalah  praktik  hirarki sebagai  efek  dari  keprograman top down masih  melekat,  sehingga  dalam proses  peralihannya  perlu  melakukan berbagai  upaya  sinergitas  dengan pemerintah  desa.  Sementara  Desa Pomah  memilih  untuk  melakukan proses  peralihan  dari  pengelolaan secara  mandiri  menjadi  bagian  atau unit dari BUMDesa mengingat terbatasnya sumber daya baik penganggaran  maupun  sumber  daya manusia.  Sehingga  Desa  Pomah  fokus pada  kebutuhan  untuk  memperkuat sumber  daya  pengelolaan  dengan tujuan  pelayanan  dasar  masyarakat tetap  dapat  terpenuhi  dan  mengatasi keterbatasan kelompok.
Ketiga model tata kelola
keberlanjutan  air  minum  yang  berbeda merupakan  bentuk  refleksi  bahwa  tata kelola  SPAM  di  Desa  tidak  dapat dipaksakan  secara  mutlak.  Namun menurut  peneliti  standar  tata  kelola SPAM Desa melalui pembuatan kebijakan  dari  lembaga  supra  desa,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
sehingga masyarakat dapat memperoleh  akses  pelayanan  dasar sesuai Standar Pelayanan Dasar (SPM) daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan,  L.  (2016).  Village governance,  community  life,  and the 2014 village law in indonesia.
Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies, 52 (2), 161-183.
Beveridge,  R.,  &  Monsees,  J.  (2012). Bridging  parallel  discourses  of integrated water resources management (IWRM): Institutional and political challenges  in  developing  and developed countries. Water International , 37 (7), 727-743. Gieseke,  T.  2016. Shared  Governance for Sustainable Working Landscapes . Boca Raton, FL:Taylor & Francis. Gieseke,  T.  2018. Community-Based Aquifer Management Partnerships . St. Paul. https:// www.dnr.state.mn.us/gwmp/camp/inde x.html. Gieseke,  T.M.  (2020). Collaborative Environmental Governance Framework :  a  Practical  Guide. New  York,  Taylor  &  Francis
Group
Knieper, C., & Wostl, P., C. (2016). A comparative  analysis  of  water governance,  water  management, and  environmental  performance in  river  basins. Water  Resources Management, 30 (7), 2161-2177.
Huppe,  G., Creech, H. and  Knoblauch, D.  (2012). The  frontiers  of networked  governance . Working
Paper International  Institute  for Sustainable Development. 29 Maret  2021.  https://www.iisd.org › system › files › publications
Maksum,  I.R.,  &  Zakia,  Z.  (2017).
Kapasitas  Pemerintahan  Desa dalam  Menghadapi  Implementasi Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa (di Pemerintahan  Desa  Tutul,  Desa Balung  Kulon  dan  Desa  Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten  Jember ).  Reformasi Administrasi, 4 (2), 206-227 Metadata  Pilar  Lingkungan  Edisi  II (2020). 18 Jauli 2021. http://sdgs.bappenas.go.id/wp- content/uploads/2021/02/Metadat a-Pilar-Lingkungan-Edisi- II_REV3.pdf Meuleman, L. 2008. Public Management and Metagovernance  of  Hierarchies, Networks, andMarkets: The Feasibility  of  Designing  and Managing Governance Style Combinations .Heidelberg:
Physica-Verlag.
Özerol,  G.,  et  al.  (2018).  Comparative studies  of  water  governance  :  A systematic  review. Ecology  and Society, 23 (4), 43.
Singh,  S.  (2014).  Decentralizing  water services  in  india:  The  politics  of institutional reforms. Asian Survey, 54 (4), 674-699.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (452-468)
Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM) PAMSIMAS.  Diakses  melalui https://simpamsimas.pu.go.id/ Uhlendahl, T., Salian, P., Casarotto, C.,
&  Doestsch,  J.  (2011).  Good water  governance  and  IWRM  in zambia:  Challenges  and  chances.
Water Policy, 13 (6), 845-862.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  7,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa