How to cite:
Martha Hasanah Rustam & Duwi Handoko (2022) Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Perlakuan yang  Adil  dan  Layak  dalam  Hubungan  Kerja, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10980 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## TINJAUAN  HAK  ASASI  MANUSIA  TERKAIT  HAK  ATAS  PERLAKUAN  YANG ADIL DAN LAYAK DALAM HUBUNGAN KERJA
Martha Hasanah Rustam 1 , Duwi Handoko 2
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia 1
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia 2
Email: marthahasanahrustam19@gmail.com, sepihak@gmail.com

## Abstrak
Masalah  pokok  dalam  kajian  ini  adalah:  Bagaimanakah  pemenuhan  norma  hukum terkait setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja?  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  yang  khusus  membahas  tentang  hak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Hanya saja  untuk  menyamakan  apa  yang  sudah  diatur  dengan  ketentuan  tersebut  dengan praktik  di  lapangan  bukan  suatu  perkara  yang  mudah  karena  kejahatan  dalam  dunia tenaga  kerja  di  Indonesia  masih  terjadi  dan  bahkan  hal  tersebut  diketahui  oleh  aparat penegak hukum yang terkesan tidak peduli terhadap hal tersebut. Contoh kasus dugaan perbudakan  buruh  kuali  merupakan  bukti  nyata  atas  hal  ini  dengan  substansi  berupa pekerja selama bekerja tidak diberi gaji, dipukuli apabila bekerja tidak mencapai target, mendapatkan  makanan  basi,  dan  tidak  adanya  alat-alat  keselamatan  kerja  selama melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat sebaiknya melakukan pengawasan  terhadap  pabrik-pabrik  yang  bersifat  tertutup  dengan  lingkungan  sekitar dan  Dinas  Tenaga  Kerja  seharusnya  melakukan  pengawasan  yang  benar-benar dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  menjamin  terciptanya hak  atas  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Hal  ini  dirasa  penting karena  selama  ini  pengawasan  yang  dilakukan  tidak  menyentuh  terhadap  substansi yang  diawasi  tetapi  lebih  kepada  hubungan  bisnis  antara  pengawas  dengan  pemberi kerja.
Kata  Kunci :  Hak  Asasi  Manusia,  Hak  untuk  Bekerja,  Hak  untuk  Mendapat  Imbalan  dan Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja.

## Abstract
The  main  problem  in  this  study  is:  How  is  the  fulfillment  of  legal  norms  related  to every person's right to work and receive rewards and treatment that is fair and proper in  work  relationships?  This  type  of  research  is  normative  legal  research  which
specifically discusses the right to work and receive rewards and treatment that is fair and  proper  in  work  relations.  Article  28D  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution states that everyone has the right to work and to receive fair and proper compensation and treatment in a work relationship. It's just that to equate what has been regulated with these provisions with practice in the field is not an easy matter because crimes in the world of labor in Indonesia still occur and even this is known by law enforcement officials  who  seem  not  to  care  about  it.  The  example  of  the  alleged  slavery  case  for cauldron workers is clear evidence of this with the substance of the workers not being paid a salary while working, being beaten if they don't reach the target, receiving stale food,  and  not  having  safety  equipment  while  doing  the  work.  Therefore,  all  levels  of society  should  carry  out  supervision  of  factories  that  are  closed  to  the  surrounding environment  and  the  Manpower  Service  should  carry  out  supervision  that  is  truly carried  out  in  accordance  with  its  main  duties  and  functions  in  guaranteeing  the creation of the right to fair and proper treatment in relations work. This is considered important because so far the supervision that has been carried out has not touched on the  substance  being  supervised  but  rather  the  business  relationship  between  the supervisor and the employer.
Keywords :  Human  Rights,  Right  to  Work,  Right  to  Get  Rewards  and  Fair  and  Decent Treatment in Work Relations.

## Pendahuluan
Humanisme  sebagai  suatu  gerakan  intelektual  dan  kesusastraan  pada  prinsipnya merupakan  aspek  dasar  dari  gerakan  Renaisans  (abad  ke-14  sampai  ke-16  M)  (Rahman, 2017).  Gerakan  yang  berawal  di  Italia  ini,  dan  kemudian  menyebar  ke  segenap  penjuru Eropa,  dimaksudkan  untuk  membangunkan  umat  manusia  dari  tidur  panjang  abad pertengahan, yang dikuasai oleh dogma-dogma agamis-gerejani. Abad pertengahan adalah abad  di  mana  otonomi,  kreativitas,  dan  kemerdekaan  berpikir  manusia  dibelenggu  oleh kekuasaan gereja. Dalam zaman seperti itulah, gerakan humanisme muncul (Azizah, 2022). Gerakan kaum humanis ini bertujuan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan gereja dan  membebaskan  akal  budi  dari  kungkungannya  yang  mengikat.  Melalui  pendidikan liberal,  mereka  mengajarkan  bahwa  manusia  pada  prinsipnya  adalah  makhluk  bebas  dan berkuasa penuh atas eksistensinya sendiri dan masa depannya (Abidin, 2000).
Perkembangan HAM di Indonesia (pada Orde Lama dan Orde Baru) dapat ditinjau dari  tiga  Undang-Undang  Dasar  yang  pernah  diterapkan.  Secara  singkat,  perkembangan tersebut menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut.
1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS)
Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  192  ayat  (1)  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat (KRIS),  KRIS  bertaku  sejak  tanggal  27  Desember  1949  melalui  Keputusan  presiden Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  48  Tahun  1950,  yakni  bersamaan  dengan  saat pemulihan kedaulatan Republik Indonesia. Naskah KRIS disetujui oleh Delegasi RI dan
Delegasi Daerah-Daerah Bahagian dalam pertemuan untuk Permusyawaratan Federal di Scheveningen, Belanda, serta disetujui oleh Pemerintah Repubiik Indonesia, pemerintah masing-masing  Daerah  Bahagian,  KNIP  dan  DPR  masing-masing  Daerah  Bahagian. KRIS  memuat  pengaturan  HAM  secara  khusus  dan  mendetail.  Pengaturan  ini  dapat dijumpai  pada  Bagian  V  KRIS  tentang  Hak-Hak  dan  Kebebasan-Kebebasan  Dasar Manusia,  mulai  dari  Pasal  7  sampai  33.  Secara  umum,  pasal-pasal  ini  dapat dikategorikan  atas  HAM  sipil  dan  HAM  politik.  HAM  sipil  mengakui  dan  metindungi hak-hak  yang  paling  fundamental  dari  seorang  manusia  berkaitan  dengan  martabatnya sebagai  makhluk  pribadi.  Sedangkan  HAM  politik  berkaitan  dengan  kehidupan  publik. Pasal-pasal KRIS yang mengatur HAM sipil disandarkan kepada keyakinan bahwa hak- hak  fundamental  tersebut,  agar  dapat  ditegakkan,  harus  memiliki  kekuatan  mengikat yang lebih dari sekedar kekuatan moral. Hal ini berarti bahwa di dalam hak-hak itu harus dimunculkan  keterkaitannya  dengan  kekuatan  hukum  sebagai  satusatunya  kaidah  yang dapat  dipaksakan.  Dalam  konteks  ini,  karakter  yang  menjiwai  penegakan  semua  HAM sipil adalah pengakuan terhadap persamaan setiap manusia di hadapan hukum.
2. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Sama  halnya  dengan  KRIS,  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  HAM  pada Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950  (UUDS  1950)  dimuat  secara  khusus  dalam Bagian V Pasal  7  -  34 UUDS.  Pada dasarnya, ide dasar mengenai  HAM dalam UUDS ini  hampir  seluruhnya  mengambil  oper  dari  ketentuan  KRIS.  Yang  berbeda  hanya penomoran pasal dan beberapa susunan kalimatnya. perubahan hanya terjadi pada enam pasal,  dengan  pengaturan  baru  yang  esensial  tiga  pasal.  Secara  singkat  kesamaan tersebut  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut:  Pasal  23  ayat  (1)  dan  (2)  rumusannya  sama dengan  Pasal  22  ayat  (1)  dan  (2)  KRIS.  Pasal  25  ayat  (1)  dan  (2)  rumusannya  sama dengan  pasal  24  ayat  (1)  dan  (2)  KRIS.  Pasal  26  ayat  (1)  dan  (2)  rumusannya  sama dengan  Pasal  25  ayat  (1)  dan  (2)  KRIS.  Pasal  27  ayat  (1)  dan  (2)  rumusannya  sama dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) KRIS. Pasal 28 ayat (1) sampai (4) rumusannya sama dengan  Pasal  27  ayat  (1)  dan  (2)  KRIS,  Pasal  29  rumusannya  sama  dengan  Pasal  28 KRIS. Pasal 30 ayat (2) rumusannya sama dengan ayat (2) Pasal 29 KRIS. Pasal 30 ayat (3)  rumusannya  sama  dengan  ayat  (1)  Pasal  29  KRIS.  Pasal  31  rumusannya  sama dengan pasal 30 KRIS. Pasal 33 rumusannya sama dengan pasal 32 ayat (1) KRIS. Pasal 34  rumusannya  sama  dengan  pasal  33  KRIS.  Pasal  19  rumusannya  sama  dengan  Pasal 19 KRIS.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pra Amandemen
Pasca  1966,  timbul  tekad  dari  pemerintahan  Orde  Baru  yang  baru  terbentuk untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen,  terutama dalam bidang HAM. Tekad itu antara lain dijelmakan melalui Sidang Umum MRPS IV tahun  1966.  Dalam  Sidang  Umum  MRPS  IV  tahun  1966  telah  ditetapkan  Ketetapan MPRS  Nomor  XIV/MPRS/1966  yang  salah  satu  isinya  memerintahkan  penyusunan
suatu  perangkat  hukum  mengenai  HAM.  Kemudian,  berdasarkan  TAP  MPRS tersebut, dibentuk Panitia Ad Hoc IV yang bertugas menyusun rincian HAM. Hasil kerja Panitia Ad Hoc tersebut diterima oleh Majelis berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS Nomor 24/B/1967 tertanggal 6 Maret 1967 sebagai bahan pokok yang akan disebarluaskan guna penyempurnaan  lebih  lanjut.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  MPRS  dalam  Sidang Umum  V  tidak  mencapai  kata  mufakat  untuk  menuangkan  hasil-hasil  Panitia  Ad  Hoc dalam  suatu  ketetapan.  Demikian  pula  MPR  hasil  Sidang  Umum  1971.  Dalam  Sidang Umum  bulan  Maret  1973  MPR  akhirnya  tidak  berkehendak  untuk  melanjutkan  hasil kerja Panita Ad-Hoc tersebut.  Bahkan, berdasarkan Ketetapan MPR No.  V/MPR/1973, TAP  MPRS  Nomor  XIV/MPRS/1966  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  dicabut.  Kesemua ini  menunjukkan  bahwa  MPR  hasil  Pemilihan  Umum  tahun  1971  menganggap  bahwa masalah  HAM  cukup  diatur  dalam  UUD  1945  saja.  UUD  1945  sendiri  hanya mencantumkan  6  Pasal  yang  berkaitan  dengan  HAM.  HAM  tersebut  meliputi  hak-hak warganegara  yang  diatur  dalam  Pasal  27,  30  dan  31.  Kedudukan  penduduk,  termasuk warganegara,  diatur  dalam  Pasal  28,  29  dan  34  UUD.  Implementasi  Pasal  27  ayat  (1) UUD 1945 antara lain terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (LN Nomor 76 Tahun 1981)  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Hak  asasi  di bidang  politik  dalam  UUD  1945  diatur  dalam  Pasal  28  Yang  berbunyi:  “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Hak asasi  politik ini berkaitan dengan kedudukan penduduk,  baik  warganegara  maupun  bukan  warga  negara  indonesia,  yang  merupakan implementasi Sila Kedua dan Sila Ketiga Pancasila. Dari ketentuan Pasal 28 UUD 1945 tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  UUD  1945  menetapkan  dua  macam  kemerdekaan, Yaitu:  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul  kemerdekaan  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan.  Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul  adalah  hak  asasi manusia  untuk  menyatukan  diri  dengan  manusia  lain  untuk  waktu  yang  agak  panjang guna  mencapai  suatu  maksud  bersama.  HAM  yang  sangat  fundamental,  yakni  yang berkaitan langsung dengan hak-hak personal dan merupakan penjelmaan dari sila Kesatu pancasila termuat  dalam Pasal  29 UUD 1945,  yang berbunyi: (1) Negara berdasar  atas Ketuhanan  yang  Maha  Esa  dan  (2)  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu.  Penjelasan  pasal  29  ayat  (1)  ini  secara  jelas  menyatakan kepercayaan  bangsa  lndonesia  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  konteks  ini, ketentuan  ini  memberi  isyarat  bahwa  di  Indonesia  kebebasan  untuk  memeluk  agama dijamin  karena  kebebasan  beragama  merupakan  salah  satu  hak  yang  paling  asasi  di antara  HAM  lainnya  dan  langsung  bersumber  dari  martabat  manusia  sebagai  makhluk ciptaan  Tuhan.  Agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  itu  sendiri merupakan  keyakinan  individu  dan  sifatnya  sangat  subyektif,  sehingga  tidak  dapat dipaksakan. Selain itu, memang tidak ada ketentuan dalam agama dan kepercayaan apa
pun yang boleh memaksa setiap manusia untuk memeluk atau menganutnya. Pengaturan yang  berkaitan  dengan  masalah  kebebasan  beragama  di  Indonesia  diatur  dalam penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (LN Nomor 36 Tahun 1969) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Manan, 2006).
Dalam  konteks  Undang-Undang  Dasar  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan konsensus. Namun demikian, dalam kurun berlakunya Undang-Undang Dasar di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi  RIS  1949,  UUDS  1950,  UUD  1945,  dan  UUD  Amandemen  IV  Tahun  2002, pencantuman  HAM  mengalami  pasang  surut  yang  lebih  bersifat  politis.  Lebih  dari  itu, kerap  kali  muncul  multi  penafsiran  atas  teks-teks  konstitusi  sehingga  tidak  jarang intterpretasi penguasa lebih terkesan subjektif dan hegemonic (Muhtaj, 2007).
Setiap  kali  hak-hak  asasi  disebutkan,  dengan  sendirinya  rujukan  paling  baku  ialah Universal  Declaration of Human Rights  (UDHR)/Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia (DUHAM).  Ini  wajar  dan  merupakan  keharusan,  karena  UDHR  merupakan  puncak konseptualisasi  manusia  sejagad  yang  menyatakan  dukungan  dan  pengakuan  yang  tegas tentang hak asasi manusia. Intelektual muslim kulit hitam asal Sudan yang menggeluti studi HAM,  Abdullah  Ahmad  an-Naim  dalam  sebuah  tulisannya  memperingati  50  tahun UDHR/DUHAM  mengatakan,  UDHR/  DUHAM  sebagai  referensi  untuk  penyusunan standar  pencapaian.  Begitupun  harus  dipahami  bahwa  DUHAM  merupakan  rumusan- rumusan  yang  memuat  cita-cita  kemanusiaan  ideal  yang  wajib  dipenuhi  oleh  masyarakat beradab. DUHAM bukanlah gambaran dunia dalam kenyataan empiris. Rhoda menegaskan bahwa  DUHAM  mencerminkan  pemikiran  kemanusiaan  modern  mengenai  hakikat manusia.  DUHAM,  tegasnya,  tidak  lebih  dari  deklarasi  umat  manusia  tentang  bagaimana seharusnya. Apa  yang tertuang di dalamnya dilihat dari perspektif perkembangan generasi HAM  adalah  termasuk  ke  dalam  generasi  pertama  dari  tiga  atau  ada  yang  yang menyebutnya  empat  generasi  HAM  yang  ada.  Cirinya  yang  terpenting  adalah  bahwa pengertian HAM hanya terbatas pada bidang hukum dan politik. Sangat wajar dikarenakan beberapa  hal,  yakni  realitas  politik  global  pasca  Perang  Dunia  II,  dan  adanya  keinginan kuat negara-negara baru untuk menciptakan tertib hukum dan politik yang baru (Riyadi & Abdi, 2007).
Generasi HAM kedua menyusul pada keinginan yang kuat masyarakat global untuk memberikan  kepastian  terhadap  masa  depan  HAM  yang  melebar  pada  aspek  sosial, ekonomi,  politik  dan  budaya.  Melalui  Resolusi  Majelis  Umum  220  A  (XXI)  tanggal  16 Desember 1966 lahirlah dua buah kovenan, yakni pertama International Covenant on Civil and  Political  Rights  (Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik).  Kovenan  ini terdiri  dari  6  Bagian  dan  53  Pasal.  Kovenan  kedua  adalah  International  Covenant  on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kovenan ini terdiri dari 5 Bagian dan 31 Pasal (Riyadi & Abdi, 2007).

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  khusus  membahas tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Metode pengumpulan data  yang dilakukan di  dalam penelitian ini adalah dengan  cara  studi  kepustakaan  dengan  melakukan  kajian  terhadap  literatur-literatur  yang terkait  dengan  objek  penelitian  ini.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hak atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja
Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah  hubungan  antara  pengusaha dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan, upah,  dan  perintah.  Dalam  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  kerja  adalah  perjanjian antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Dewasa  ini  ada  kecenderungan  bahwa  pengusaha  memakai  landasan  hukum dalam melakukan hubungan kerja, dengan berdasarkan atas perjanjian kerja untuk waktu tertentu,  kecenderungan  demikian  umumnya  untuk  meng¬hindari  apabila  terjadi pemutusan  hubungan  kerja  terutama  yang  dilakukan  secara  sepihak  dari  pengusaha, dihubungkan  dengan  kewajiban-kewajiban  untuk  meminta  izin  terlebih  dahulu  disertai dengan  pembebanan  kewajiban-kewajiban  yang  memberatkan  bagi  pihak  pengusaha, permohonan  penetapan  pemutusan  hubungan  kerja  yang  memakan  waktu  panjang  dan berbelit-belit serta pembebanan kewajiban pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja/jasa  maupun  ganti  kerugian  yang  menjadi  kewajiban  pengusaha  sebaliknya menjadi  hak  bagi  pekerja  (Fitriansyah,  2020).  Kecenderungan  tersebut  jelas  akan merugikan  kepentingan  pekerja,  akan  hak-haknya  yang  seharusnya  menjadi  miliknya, ditambah  lagi  dengan  kondisi  semakin  sulit  dan  sempitnya  formasi  kerja  dibanding dengan semakin ba¬nyaknya persaingan angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian perlu adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja sebagai warga negara Indonesia, seperti diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang  Dasar  1945  (Djumadi,  2004).  Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri  maupun untuk  masyarakat (Lestari  & Cahyono, 2017). Perlindungan terhadap  tenaga  kerja  bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  dan
kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan  kemajuan  dunia  usaha.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  terhadap  tenaga kerja dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan mengenai dan perjanjian kerja (Alam & Arif, 2020).
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  untuk  jangka  waktu  tertentu  lazimnya  disebut dengan  perjanjian  kerja  kontrak  atau  pekerjaan  tidak  tetap.  Status  pekerjanya  adalah pekerja  kontrak  atau  pekerja  tidak  tetap.  Perjanjian  kerja  yang  dibuat  untuk  jangka waktu  tidak  tertentu  biasanya  disebut  dengan  perjanjian  kerja  tetap  dan  status pekerjaannya adalah pekerja tetap (Husni, 2006).
Dalam  melakukan  hubungan  kerja,  pengusaha  lebih  senang  memilih  pekerja dengan  status  kontrak  kerja  daripada  pekerja  tetap.  Hubungan  kerja  yang  didasarkan pada  sistem  kontrak  kerja  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  menggunakan  pekerja tetap.  Hubungan  kerja  yang  tidak  dibatasi  pada  jangka  waktu,  yaitu  pekerja  tetap cenderung tidak efisien. Anggapan pengusaha atau majikan menggunakan pekerja tetap tidak  efisien  dikarenakan  harus  memperhatikan  banyak  hal  yang  berkaitan  dengan ketenangan kerja. Misalnya beberapa ketentuan dari peraturan yang mengatur mengenai upah, kesejahteraan, kenaikan upah berkala, tunjangan sosialnya, hari istirahat atau cuti, dan tidak mudah untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak apabila di kemudian hari ternyata pekerja malas (Wijayanti, 2009).
Hubungan kerja yang didasarkan pada kontrak kerja lebih efisien, karena majikan dapat  dengan  sekehendak  hati  membuat  atau  menetapkan  syarat-syarat  kerja  yang disepakati  juga  oleh  pekerja.  Misalnya,  disepakati  hubungan  kerja  akan  berlangsung selama dua tahun dengan upah tertentu.

## B. Kasus-kasus Penting (Dugaan Perbudakan di Pabrik Kuali)
Berdasarkan foto-foto yang diperoleh situs Detik dari komisioner Komnas HAM, Siane  Indriani,  dikemukakan  bahwa  puluhan  buruh  pabrik  kuali  di  Tangerang  disekap dan disiksa berbulan-bulan layaknya budak. Selain jam kerja yang panjang dan tak boleh bersosialisasi, tempat tinggal para buruh itu tampak tidak layak, nyaris seperti kandang dengan alasan sebagai berikut:
1. Penampakan luar tempat tinggal dan bengkel kuali di Tangerang, sekilas mirip tempat pengepulan sampah.
2. Suasana bengkel kerja pabrik kuali tertutup.
3. Bahan baku pembuatan kuali berserakan di pabriknya.
4. Kamar mandi di tempat tinggal para buruh hanya satu.
5. Kamar  para  buruh,  hanya  ada  beberapa  tikar,  plus  kardus  tanpa  ventilasi  udara  dan cahaya memadai.
6. Kamar  tampak  gelap  dan  lembab.  Ada  jendela  yang  tampaknya  tak  pernah  dibuka (Nograhany Widhi K, 2022).
Polresta  Tangerang  sudah  melakukan  gelar  perkara  pada  pengusaha  kuali  Yuki Irawan  dan  anak  buahnya.  Yuki  yang  mempekerjakan  40  buruh  dengan  sewenang- wenang akan dijerat pasal berlapis. Menurut Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Shinto Silitong, penyidik bersama-sama perwira pengawas penyidik dan beberapa Kasi di  Polresta  Tangerang  telah  melakukan  gelar  perkara  untuk  memasukkan  pasal-pasal persangkaan baru kepada Yuki  Irawan. Gelar perkara ini diawali oleh presentasi fakta- fakta  yang  ditemukan  dalam  rangkaian  penyidikan  awal.  Dalam  gelar  perkara  itu, penyidik sepakat mengenakan sejumlah pasal. Berikut lengkapnya:
1. Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  tentang  Perindustrian  dengan  fakta bahwa kegiatan Yuki Irawan bergerak dalam bidang industri, namun tidak dilengkapi dengan Tanda Daftar Industri (TDI) atau Ijin Usaha Industri (IUI).
2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan fakta bahwa terdapat 4 buruh yang masih berstatus anak, yaitu berumur 17 tahun.
3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan fakta bahwa para buruh ini telah direkrut dengan penipuan dan setelah direkrut,  mereka  dipekerjakan  dengan  ancaman  kekerasan  maupun  kekerasan  fisik untuk dieksploitasi secara ekonomi.
4. Pasal  372  KUHP  tentang  tindak  pidana  penggelapan,  dengan  fakta  bahwa  barang- barang  milik  para  buruh  seperti  hp,dompet,uang,dan  pakaian  dilucuti  dan  dikuasai oleh  tersangka,  juga  dengan  adanya  fakta  bahwa  gaji  para  buruh  tidak  semuanya diberikan oleh Yuki kepada para buruh (E. Mei Amelia R, 2022).
Dalam  kesepakatan  awal  dengan  Kemenakertrans  dan  Dinas  Tenaga  Kerja Pemkab  Tangerang,  maka  terhadap  tindak  pidana  ketenagakerjaan  yang  terjadi  dari rangkaian peristiwa di tempat usaha Yuki akan dilakukan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja sehingga PPNS Dinas Tenaga Kerja dapat  bekerja secara paralel terkait perkara ini  yang pada bagian  akhir nanti terdapat  2 berkas  perkara  yang  akan  dikirimkan  ke  pihak  Kejaksaan  Negeri  Tigaraksa.  Dengan masuknya 4 persangkaan baru tersebut, maka pihak Polresta Tangerang memasukkan 6 persangkaan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  (E.  Mei Amelia R, 2022).
Pengadilan  Negeri  Tangerang  menggelar  sidang  lanjutan  perkara  dugaan perbudakan  yang  dilakukan  oleh  Yuki  Irawan  (41)  terhadap  puluhan  karyawannya  di Lebak  Wangi,  Kecamatan  Sepatan  Timur.  Sidang  yang  digelar  pada  tanggal  7  Januari 2014 ini  mengagendakan mendengarkan saksi-saksi  dan korban. Sidang  yang dipimpin Asiyadi Sembiring itu menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Bagas (23), Syaeful (21) dan Dikdik  (19).  Sebelumnya,  anggota  jaksa  penuntut  umum,  yaitu  Agus  Suhartono  dan Imam Cahyono, menjerat bos pabrik kuali tersebut dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP,  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor
23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP,  Pasal  372 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984  tentang  Perindustrian.  Dalam  pengakuan  saksi,  Bagas  mengatakan,  selama  ia bekerja  di  Pabrik  Kuali  tersebut.  Dia  tidak  diberi  gaji  beberapa  bulan,  dipukuli  dan mendapatkan  makanan  basi.  Oleh  karena  itu,  Bagas  meminta  pelaku  dihukum  seberat- beratnya  dan  mengganti  kerugian  seperti  gaji  yang  belum  dibayarkan  dan  biaya pengobatan.  Sedangkan  saksi  kedua,  Syaeful,  menjelaksan  bahwa  selama  bekerja  tidak diberikan  gaji  selama  6  bulan  dan  harus  bekerja  mencapai  target.  Bila  tidak  mencapai akan  dipukul.  Syaeful  pernah  dipukul  karena  tidak  memenuhi  target  dan  pernah berencana  mau  kabur  namun  takut  dengan  ancaman.  Saksi  ketiga,  Dikdik mengungkapkan,  selama  bekerja  tidak  menggunakan  sarung  tangan  dan  pakaian  yang layak pakai. Selain itu, handphone dan dompetnya juga diambil Yuki. Akibatnya Dikdik pernah  luka  karena  tidak  memakai  sarung  tangan  sambil  menunjukkan  luka  di persidangan (Satelitnews.co.id, 2022).
Dalam  sidang  tersebut,  pihak  kuasa  hukum  Yuki  melakukan  pembelaan  yaitu menunjukkan  bukti-bukti  seperti  nota/kwitansi  pengobatan  dan  gaji  karyawan.  Bahkan kuasa  hukum  langsung  menawarkan  ganti  rugi  di  dalam  persidangan.  Namun  seluruh pembelaan  dan  bukti-bukti  yang  diajukan  kuasa  hukum  Yuki,  disanggah  oleh  seluruh saksi/korban. Pihak kuasa hukum Yuki juga menyebutkan berharap kepada hakim harus jeli  karena  kasus  yang  terjadi  bukan  masalah  penyekapan,  tetapi  merupakan  perkara yang direkayasa sehingga jangan sampai salah menghukum orang.

## Kesimpulan
Pasal  28D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam  hubungan  kerja.  Hanya  saja  untuk  menyamakan  apa  yang  sudah  diatur  dengan ketentuan  tersebut  dengan  praktik  di  lapangan  bukan  suatu  perkara  yang  mudah  karena kejahatan  dalam  dunia  tenaga  kerja  di  Indonesia  masih  terjadi  dan  bahkan  hal  tersebut diketahui  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  terkesan  tidak  peduli  terhadap  hal  tersebut. Contoh  kasus  dugaan  perbudakan  buruh  kuali  merupakan  bukti  nyata  atas  hal  ini  dengan substansi  berupa  pekerja  selama  bekerja  tidak  diberi  gaji,  dipukuli  apabila  bekerja  tidak mencapai target, mendapatkan makanan basi, dan tidak adanya alat-alat keselamatan kerja selama  melakukan  pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  semua  lapisan  masyarakat  sebaiknya melakukan  pengawasan  terhadap  pabrik-pabrik  yang  bersifat  tertutup  dengan  lingkungan sekitar  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  seharusnya  melakukan  pengawasan  yang  benar-benar dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  menjamin  terciptanya  hak atas  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Hal  ini  dirasa  penting  karena selama  ini  pengawasan  yang  dilakukan  tidak  menyentuh  terhadap  substansi  yang  diawasi tetapi lebih kepada hubungan bisnis antara pengawas dengan pemberi kerja.

## BIBLIOGRAFI
Abidin,  Z.  (2000). Filsafat  Manusia:  Memahami  Manusia  Melalui  Filsafat .  Bandung: Rosda Karya.
Alam, S., & Arif, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab  Konstitusional  Negara. Kalabbirang  Law  Journal , 2 (2),  123–133. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang154.
Azizah, S. A. N. (2022). Analisis semiotika representasi humanisme dalam film" Hari yang Dijanjikan" . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Djumadi. (2004). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
E.  Mei  Amelia  R.  (2022). Ini  Deretan  Pasal  yang  Disangkakan  Polisi  pada  Bos  Kuali  di Tangerang . Detik.Com. http://detik.com/news/read/2013/05/08/083556/2240738/10/.
Fitriansyah, A. (2020). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja dengan Pengusaha Swalayan Garuda Mitra Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (1).
Husni, L. (2006). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Lestari,  V.  N.  S.,  &  Cahyono,  D.  (2017).  Sistem  Pengupahan  di  Indonesia. Economic: Journal of Economic and Islamic Law , 8 (2), 144–153.
Manan,  B.  (2006). Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia . Jakarta: PT Alumni.
Muhtaj,  M.  El.  (2007). Hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  Indonesia:  dari  UUD  1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002 . Jakarta: Kencana.
Nograhany  Widhi  K.  (2022). Ini  Penampakan  “Kandang”  Buruh  Pabrik  Kuali  di Tangerang . Detik.Com. http://detik.com/news/read/2013/05/05/130221/2238278/10/?nd772204topnews.
Rahman, T. (2017). Humanisme Hassan Hanafi . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Riyadi,  E.,  &  Abdi,  S.  (2007). Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia  (Kajian  Multi Perspektif) . Yogyakarta: PUSHAM UII.
Satelitnews.co.id. (2022). Tiga Saksi Beratkan Yuki . http://satelitnews.co.id/?p=29079.
Wijayanti,  A.  (2009). Hukum  ketenagakerjaan  pasca  reformasi (Vol.  1).  Jakarta:  Sinar Grafika.

## Copyright holder:
Martha Hasanah Rustam, Duwi Handoko (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: