## KERJASAMA PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA
Muhammad Fikri Amra 1 , Howard Benyamin L 2
12 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar
1 fikri.amra@gmail.com, 2 howard.benyamin.hb@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  explain  how  the  cooperation  between  South Sulawesi  Province  and  Japan's  Ehime  Prefecture  is  a form  of sister  province cooperation  where  this  inter-regional  cooperation  aims  to  provide  options  for regional development. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that is built on the theory of Paradiplomacy and the concept of Sister Province  based  on  the  analyst's  explanation  given  by  Takdir  Ali  Mukti  who assumes  that  Paradiplomacy  refers  to  the  behavior  and  capacity  of conducting  foreign  relations  with  foreign  parties  carried  out  by  sub-state entities, in the context of their specific interests. The concept of sister province cooperation is the solution taken by the South Sulawesi Provincial Government in  cooperation  with  Japan's  Ehime  Prefecture.  In  this  collaboration,  the Provincial  Government  of  South  Sulawesi  cooperates  in  the  development  of several fields where one of the most interested in Japan is cooperation in the field of marine product cultivation in which the type of commodity is tuna. The solution taken by the South Sulawesi government by using the sister province cooperation  channel  found  variables  that  encourage  South  Sulawesi  to  find strategies used in developing tuna fish production.
Keywords : Sister  Province,  South  Sulawesi  Provincial  Government,  Ehime Prefecture, Tuna.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  maritim  terbesar  di  dunia,  yang  memiliki banyak pulau dimana luas daratan hampir sama dengan luas perairan dan laut.  Selain  itu  alam  Indonesia  memiliki  iklim  tropis,  hutan  hujan, persawahan,  kawasan  perairan,  beragam  buah,  hingga  binatang.  Hal  ini kemudian membuat Indonesia kaya akan SDA (Sumber Daya Alam). Namun di  era  globalisasi  saat  ini  Indonesia  perlu  untuk  mengembangkan  cara pengelolaan  SDA  dalam  menjamin  keberlangsungan  dan  pemeliharaan ekosistem  dengan  baik,  maka  dibutuhkan  suatu  sistem  teknologi  yang efisien dan efektif dalam mewujudkan hal tersebut.
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
Kekayaan  SDA  Indonesia  sangat  melimpah  salah  satunya  adalah sumber daya laut. Komoditas utama ekspor hasil laut Indonesia antara lain adalah  udang,  tuna  dan  jenis  ikan  pelagis  lainnya,  cumi-cumi/gurita, rajungan,  ikan  demersal,  tilapia,  dan  rumput  laut  (Lautsehat.ID,  June  15, 2021).
Hasil  laut  Indonesia  telah  diterima  sekitar  158  negara  di  dunia dengan  pasar  utamanya  yaitu  AS,  Cina,  Jepang,  Malaysia,  Taiwan, Thailand,  Singapura,  Vietnam,  Italia,  dan  Hong  Kong.  Dalam  era  revolusi digital  saat  ini  para  pemangku  kepentingan  perlu  untuk  melakukan pengembangan  dan  inovasi  terhadap  produksi  ikan  tuna.  Kerjasama kemajuan teknologi saat ini dibutuhkan untuk merubah pola hidup hingga peradaban masa depan umat manusia. Teknologi yang diciptakan manusia semakin  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  dengan  tujuan  untuk mempermudah  pekerjaan  manusia.  Di  era  globalisasi  saat  ini  teknologi sangat  berperan  penting  dalam  berbagai  bidang  seperti  bidang pemerintahan,  pendidikan,  pertanian,  peternakan  dan  masih  banyak  yang bidang lainnya.
Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan laut yang memiliki tingkat permintaan  yang  sangat  tinggi  karena  memiliki  manfaat  yang  sangat banyak.  Ikan  tuna  sebagai  salah  satu  komoditas  perikanan  andalan Indonesia,  bukan  hanya  karena  jumlahnya  banyak  di  perairan  Indonesia, tetapi juga karena nilai ekonominya yang tinggi, merupakan ekspor andalan Indonesia  ke  beberapa  negara,  seperti  Jepang,  Amerika  dan  Eropa.  Ikan tuna sudah menjadi ikan yang banyak diekspor keluar negeri. Melihat pada periode  2016-2020  hasil  produksi  ikan  tuna  di  Indonesia  mengalami penurunan  pada  2019  dan  2020.  Pada  tahun  2018  produksi  ikan  tuna Indonesia  mencapai  409.024,18  ton,  namun  pada  tahun  2019  turun menjadi  319.325,00  ton  dan  di  tahun  2020  semakin  menurun  menjadi 69.650,00  ton.  Adapun  beberapa  daerah  penghasil  ikan  tuna  terbesar  di Indonesia  pada  tahun  2020  antara  lain,  Maluku  Utara  8.773,00  ton, Gorontalo  10.175,00  ton,  DKI  Jakarta  7.969,00  ton,  Sulawesi  Utara 7.279,00 ton, Papua Barat 5.128,00 ton (“Badan Pusat Statistik”, n.d).
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan perairan  yang  dihuni  oleh  berbagai  jenis  ikan  ekonomis  penting,  bukan hanya  untuk  kebutuhan  lokal  tetapi  juga  untuk  kebutuhan  ekspor  yang berkontribusi  dalam  peningkatan  devisa  negara  dari  sektor  non  migas. Salah  satu  jenis  ikan  yang  menjadi  komoditas  andalan  Sulawesi  Selatan adalah jenis ikan tuna yang hidup pada semua perairan Sulawesi Selatan, walau  sentra-sentra  produksinya  hanya  pada  beberapa  tempat  (Sudirman, Pagalung, Justin, Aswan and Firman, 2020).
Di  Sulawesi  Selatan  terdapat  beberapa  spot  daerah  penghasil  tuna antara  lain,  Basokeng,  Turungan  Beru  di  Bulukumba,  Lappa  di  Sinjai, Bajoe di Bone, Bone Pute di Luwu, serta di Pare-Pare, Barru dan Suppa di Selat Makassar. Hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh luas fishing ground.  Luas  fishing  ground  nelayan  dibatasi  antara  satu  wilayah  dengan wilayah  lainnya.  Adanya  peraturan  Undang-Undang  No.  45  tahun  2009 tentang perikanan yang mengikat nelayan untuk menangkap sesuai dengan tempat  penerbitan  surat  kapal  membuat  para  nelayan  tidak  dapat menangkap  pada  wilayah  jalur  migrasi  tuna  yang  potensial.  Dari  segi wilayah, Kabupaten Sinjai memiliki daerah wilayah tangkap yang lebih luas, sampai ke Nusa tenggara Timur.Selain itu, jumlah tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kapasitas kapal nelayan. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim puncak. Saat musim puncak, jumlah tangkapan seringkali melebihi jumlah  daya  tampung  kapal  sehingga  mereka  harus  pulang  lebih  awal untuk menjual dan menurunkan muatannya. Kondisi jumlah tangkapan ini dapat  mempengaruhi  durasi  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  penangkapan ikan.  Operasi  penangkapan  Ikan  Tuna  berkisar  antara  5  –  12  hari tergantung  dari  jumlah  hasil  tangkapan  dan  kapasitas  kapal.  Saat  musim puncak dimana jumlah Ikan Tuna melimpah, nelayan dapat membutuhkan waktu tangkap yang lebih singkat, hanya 5 hari. Saat musim puncak, biaya operasional  kapal  untuk  keperluan  biaya  es  dan  biaya  bahan  bakar  juga cenderung  menurun.  Sebaliknya,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk menangkap  dapat  mencapai  12  hari  diluar  musim  penangkapan.  Dengan durasi  yang  lama,  biaya  operasional  yang  dikeluarkan  juga  mengalami
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
peningkatan. Hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak berada dalam posisi lima  besar  daerah  penghasil  ikan  tuna  di  Indonesia,  hasil  produksi  ikan tuna  Sulawesi  Selatan  di  tahun  2019  mencapai  13.911,00-ton  dan mengalami penurunan hasil produksi yang sangat drastis pada tahun 2020 yaitu 4.505,00 ton (“Statistik KKP”, n.d).
Rata-rata  volume  tangkapan  Ikan  Tuna  yang  berbobot  kurang  lebih 20  kg  oleh  setiap  kapal  nelayan  di  sentra  jalur  migrasi  tuna  pada  enam wilayah  mencapai  0,341  ton  per  kapal  per  bulan.  Volume  produksi tangkapan  yang  terendah  berasal  dari  wilayah  Makassar.  Rendahnya jumlah  produksi  per  kapal  akibat  dari  wilayah  tangkapan  yang  jauh  dari pulau terdekat, diperkirakan sekitar 6-7 mil dari wilayah Pulau Kapoposan (Sudirman,  Pagalung,  Justin,  Aswan  and  Firman,  2020).  Jauhnya  wilayah tangkap ini mempengaruhi jumlah nelayan yang melakukan penangkapan. Pada  umumnya,  nelayan  penangkap  berasal  dari  Pulau  Pandangan  yang merupakan  bagian  dari  Kabupaten  Pangkep  dan  Kepulauan.  Dekatnya wilayah penjualan dari Kota Makassar membuat nelayan menjual langsung hasil tangkapan ke eksportir di Kota Makassar.
Dari  fakta  yang  ada  produksi  ikan  tuna  di  Sulawesi  Selatan dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  seperti Fishing  Ground ,  kapasitas  kapal, jauhnya  wilayah  yang  mempengaruhi  biaya  operasional.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  Sulawesi  Selatan  terkendala  pada  teknik  dan  strategi produksi  ikan  tuna,  sehingga  hasil  dari  produksi  ikan  di  Sulawesi  Selatan tidak  signifikan  bahkan  mengalami  penurunan  hasil  tangkapan.  Maka untuk  meningkatkan  produksi  ikan  tuna  di  Sulawesi  Selatan,  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  mengambil  kebijakan  berupa  kerjasama  dengan Prefektur  Ehime  Jepang  dalam  beberapa  bidang  yang  di  dalamnya termasuk  kerjasama  dalam  budidaya  ikan  dan  industri  pengolahan  hasil laut.
Prefektur  Ehime  yang  terletak  di  barat  laut  di  kepulauan  Shikoku Jepang  memiliki  ibu  kota  Matsuyama.  Prefektur  Ehime  memiliki  banyak industri,  termasuk  pembuatan  kapal,  kimia,  penyulingan  minyak,  produk kertas  dan  tekstil.  Selain  itu  Prefektur  Ehime  sebagian  besar  bertumpu
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
pada industri pertanian dan perikanan, dan juga terkenal dengan jeruk dan budidaya mutiara.
Kerjasama  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  Prefektur Ehime  dimulai  dari  tahun  2009  yang  bermula  pada  kerjasamanya  dengan Kabupaten  Bantaeng,  yang  mana  pada  saat  itu  bapak  Nurdin  Abdullah selaku  Bupati  dari  Kabupaten  tersebut,  berhasil  menerima  202  unit kendaraan ambulance dan  pemadam  kebakaran  (Sulselprov.go.id,  2019). Kedekatan yang telah terbangun pada tahun 2009 itu yang dilakukan oleh bapak  Nurdin  Abdullah.  Kemudian  memberikan  peluang  kerjasama  ketika bapak  Nurdin  Abdullah  menjabat  sebagai  Gubernur  Provinsi  Sulawesi Selatan pada periode 2018 – 2023.
Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal,  solusi  yang  dapat  digunakan Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  mengejar  ketertinggalannya salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  kerja  sama,  dalam  upaya peningkatan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang menjadi salah  satu  kunci  utama.  Maka  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan melakukan  kerjasama  dengan  Prefektur  Ehime  pada  tahun  2020  dalam berbagai  bidang  salah  satunya  adalah  bidang  pengolahan  hasil  laut,  ada beberapa kerjasama di bidang lainnya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi  kreatif,  dan  pertanian  yang  dilakukan  dengan  Prefektur  Ehime. Maka  dengan  itu  kedua  belah  pihak  dapat  saling  bertukar  informasi  dan inovasi demi mencapai kemajuan bersama.
Dalam  meningkatkan  produksi  ikan  tuna  Sulawesi  Selatan  maka Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  melakukan  kerjasama  dengan Prefektur  Ehime  Jepang  dalam  hal  kerjasama  Sister  Province.  Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada poin pertama yaitu Budidaya ikan dan  industri  pengolahan  hasil  laut  yang  terkhusus  pada  produksi  ikan tuna. Melalui kerjasama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berusaha untuk berinovasi dalam menjamin ketersediaan ikan tuna bagi masyarakat saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang  dengan  kerjasama  yang  dilakukan. Penulis  memilih  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  topik  penelitian  karena
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
penulis melihat adanya potensi secara geografis yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi  Selatan  namun  terdapat  kendala  dalam  produksinya  sehingga membuat  hasil  dari  produksi  ikan  tuna  di  Sulawesi  Selatan  menjadi rendah.  Dari  langkah  yang  diambil  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan untuk  bekerja  sama  dengan  Prefektur  Ehime  Jepang  di  bidang  budidaya ikan  dan  industri  pengolahan  hasil  laut.  Maka  penulis  tertarik  untuk menjadikan  ini  sebagai  topik  penelitian  untuk  melihat  bagaimana  suatu aktor  sub-state  memasuki  dunia  kerjasama  internasional  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2018  tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (Mukti Takdir, 2013).

## PEMBAHASAN

## Paradiplomasi
Perkembangan globalisasi yang semakin meningkat membuat praktik diplomasi  tidak  lagi  hanya  untuk  perdamaian,  tapi  juga  untuk  kerjasama dalam  menyelesaikan  konflik,  permasalahan  yang  sedang  dialami  suatu negara sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Praktik diplomasi saat ini tidak hanya dilakukan oleh negara dan pihak asing. Namun juga dilakukan oleh aktor non negara seperti ganisasi internasional, INGO, IGO, dan MNC hingga pemerintah daerah atau pemerintahan regional, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
Partisipasi  pemerintah  regional  Indonesia  di  dunia  internasional berpedoman pada otonomi daerah dimana didalamnya mengatur mengenai setiap  daerah  diberikan  Kebebasan  dalam  Mengelola  dan  Meningkatkan pembangunan  daerahnya  masing-masing  (Takdir  Mukti,2013).  Politik paradiplomasi  di  Indonesia  berkaitan  dengan  seberapa  besar  pembagian kedaulatan  yang  diberikan  kepada  daerah  otonom  dalam  aktifitasnya menjalin  hubungan  dan  kerja  sama  internasional  secara  luas.  Kegiatan diplomasi  yang  dilakukan  suatu  pemerintah  daerah  dalam  lingkup internasional diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, membangun relasi  dengan  pihak  luar,  membangun  citra  yang  baik  di  lingkup
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
internasional serta untuk mencapai kepentingan suatu daerah.
Dengan  aktifnya  pemerintah  kota  sebagai  aktor  maka  akan  dapat mempercepat  terjadinya  diplomasi  total  dalam  mencapai  tujuan  yang diinginkan  dengan  mengoptimalkan  seluruh  jalur  diplomasi  yang  ada. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota dalam upaya  melakukan  kerja  sama  internasional.  Syarat-syarat  tersebut  di antaranya adalah (Gilang Nur Alam and Sudirman Arfin, 2020):
a. Hanya  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan  negara  yang  memiliki hubungan  diplomatik  dengan  Indonesia  dan  dalam  kerangka  NKRI; Sesuai  dengan  bidang  kewenangan  Pemerintah  daerah  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional  Republik Indonesia;
b. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
c. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
d. Tidak  mengarah  pada  campur  tangan  urusan  dalam  negeri  masing- masing negara;
e. Berdasarkan  asas  persamaan  hak  dan  tidak  saling  memaksakan kehendak;
f. Memperhatikan  prinsip  persamaan  kedudukan,  memberikan  manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
g. Mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam  aturan  tersebut  juga,  terdapat  syarat  dimana  pemerintah daerah  yang  melakukan  Kerjasama  harus  melaksanakan  kerja  sama internasional  secara  aman  dari  berbagai  aspek  yaitu  aspek  politis  dimana dalam  pelaksanaan  hubungan  luar  negeri  Pemerintah  daerah  tidak  boleh bertentangan  dengan  Politik  Luar  Negeri  dan  kebijakan  Hubungan  Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  Kerja  Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pemerintah  Daerah  di  Luar  Negeri. Dengan ini kerjasama luar negeri yang dilakukan aktor sub-state memiliki
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
landasan  dan  legalitas  (PERMENDAGRI,  25/2020)  dengan  tahapananya sebagai berikut:
a) Penjajakan
Penjajakan  dilakukan  dengan  saling  tukar  menukar  informasi mengenai potensi yang dimiliki pihak mitra agar mengetahui kerjasama seperti  apa  yang  bisa  dilakukan  antara  pihak  terkait.  Pertukaran  ini dapat memanfaatkan kantor perwakilan negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
b) Penandatanganan Loi ( Letter of Intent )
Setelah penjajakan apabila ada keinginan untuk bekerjasama dan mendapat  sambutan  positif  dari  masing  –  masing  pihak,  maka  antara kedua belah dapat menandatangani Letter of Intent (LoI).
c) Penyusunan Rencana Kerjasama
Setelah ditandatanganinya LoI, Pemerintah Kota segera menyusun Rencana  Kerjasama  atau Term  of  Reference dan Plan  of  Action yang isinya  menggambarkan  maksud  dan  tujuan  atau  kepentingan  masing- masing pihak dalam kerjasama serta manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut.
d) Persetujuan DPRD
Rencana  Kerjasama, Plan  of  Action dan  LoI  yang  sudah ditandatangani kedua pihak kemudian diajukan kepada DPRD Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
e) Permintaan Fasilitasi Pemerintah
Setelah  adanya  persetujuan  DPRD  Provinsi,  Pemerintah  Provinsi mengajukan  surat  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia untuk  permohonan  fasilitasi  kerjasama  dimana  nantinya  akan  ada anggaran  yang  dialokasikan  untuk  kerjasama  tersebut,  dan  Surat Permohonan ini dijadikan syarat untuk menentukan pembahasan Draft MoU  dengan  melibatkan  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia, Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  Kementerian  Dalam  Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.
f) Penyusunan Draft Mou ( Memorandum of Understanding )
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
MoU  untuk  kerjasama  yang  tergolong  Perjanjian  Internasional, penyusunannya  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Hukum  dan Perjanjian  Internasional  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia sebagai  ahli  hukum  internasional.  Draft  yang  telah  disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada forum Interkem (antar kementerian) yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga  terkait  lainnya.  Forum  Interkem  kemudian membubuhkan  paraf  pada  draft  MoU  yang  telah  dibahas.  Draf  MoU hasil  rapat  interkem  disampaikan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk  diteruskan  kepada  perwakilan  RI  di  luar  negeri  untuk dikomunikasikan  dengan  mitra  kerjasama  untuk  mendapatkan tanggapan.
g) Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
Draft  MoU  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  mitra  kerjasama luar negeri, oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Kota yang bersangkutan untuk proses usulan Surat Kuasa ( Full  Power ).  Pemerintah  Kota  selanjutnya  mengajukan  permohonan penerbitan Surat Kuasa ( Full Power ) kepada Menteri Luar Negeri melalui Menteri  Dalam  Negeri  dengan  melampirkan  draft  MoU  yang  telah diparaf.  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Dalam  Negeri  atas  nama Menteri Dalam Negeri mengirim surat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri  untuk  penerbitan  Surat  Kuasa  ( Full  Power )  penandatanganan MoU  kepada  pejabat  yang  namanya  tertera  dalam  Surat  Kuasa  ( Full Power )  sesuai  tanggal  yang  telah  ditetapkan.  Setelah  Surat  Kuasa  ( Full Power )  terbit  pejabat  Pemerintah  Kota/Walikota  yang  atas  namanya diterbitkan Surat Kuasa ( Full Power ) dapat melakukan penandatanganan  MoU  dengan  pejabat  Pemerintah  Kota  mitra kerjasama di luar negeri. Penandatangan dapat dilakukan di dalam atau
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
di luar negeri. Naskah MoU yang sudah ditandatangani dikirim kepada Kementerian  Luar  Negeri  untuk  disimpan  sebagai  Dokumen  Negara. Kementerian  Luar  Negeri  menerbitkan  salinan  resmi  yang  sah  sebagai pegangan Pemerintah Kota dan Kementerian Dalam Negeri.
h) Pelaksanaan Kerjasama
Setelah  MoU  ditandatangani,  maka  dokumen  kerjasama  tersebut mengikat  kedua  belah  pihak  dan  program  –  program  yang  disepakati dapat  mulai  dilaksanakan.  Pemerintah  Kota  membentuk  tim  kerja sebagai  pelaksana  harian  dari  hasil  kegiatan  yang  disepakati. Pemerintah  Kota  dapat  mengalokasikan  dana  yang  mungkin  timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber – sumber lain yang sah.
i) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian/lembaga  lain  terkait akan  melakukan Monitoring dan  Evaluasi  secara  berkala  untuk mengetahui  capaian  dan  hasil  kerjasama  sesuai  Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.
j) Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah  Kota  menyampaikan  laporan  kepada  Kementerian Dalam  Negeri  tentang  pelaksanaan  program  kerjasama  tersebut  sesuai format  yang  terdapat  pada  Instrumen Monitoring dan  Evaluasi.  Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama selanjutnya dengan mitra lain.
Dengan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan percepatan  pembangunan  di  berbagai  sektor  telah  melakukan  kerjasama luar  negeri  seperti Sister  Province dan  bekerjasama  dengan  INGO.  Selain kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Prefektur Ehime Jepang, Pemerintah Provinsi  Sulawesi  selatan  juga  bekerjasama  dengan  KSI  ( Knowledge  Sector Initiative ).

## Sister Province
Kerjasama yang dilakukan antara aktor non-negara khususnya aktor subnasional  dalam  hubungan  internasional  mendapat  dukungan  penuh
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
dari  pemerintah  melalui  undang-undang  nomor  22  tahun  1999  dan undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  yang menjamin  kewenangan  daerah  untuk  melakukan  kerjasama  luar  negeri. Kerjasama Sister  Province atau  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  provinsi kembar yang di dalamnya memuat kesepakatan antara dua daerah atau 2 aktor subnasional yang melintasi batas negara dengan tujuan membangun hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk (Sari, 2018).
Tujuan  dari  kerjasama Sister  Province sendiri  lebih  banyak  kepada pengembangan  ekonomi  ataupun  peningkatan  instrumen  pembangunan dalam  tata  kelola  kota  serta  cara  untuk  berbagi  kebutuhan  akan pengetahuan,  sumber  daya,  teknologi,  dan  pakar  di  antara  dua  kota. Kehadiran  kerjasama  antar  kota  dari  dua  wilayah  negara  berbeda  akan membawa suatu pembaharuan antara dua wilayah dan membantu adanya percepatan  pembangunan  ekonomi  di  wilayah  tersebut.  Konsep  kerjasama kota  kembar  ini  dilaksanakan  dengan  aturan  formal  dan  mengikat  antara dua  pemerintah  lokal  dari  wilayah  negara  berbeda  demi  menciptakan kemajuan bagi kedua belah pihak.
Saat  ini  program Sister  Province sudah  menaikkan  solidaritas  dan perdamaian  dunia  melalui  pertukaran  kebudayaan  antar  kota  yang melintas  batas  negara.  Oleh  karenanya,  prospek  ke  depan  dari  jalinan kerjasama  dalam  bentuk Sister  Province dapat  menjadi  alternatif  bagi pembangunan  negara-negara  berkembang  dan  secara  berkala  karena pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan para ahli antara dua kota yang melakukan kerjasama.
Dari uraian diatas bisa diartikan secara sederhana bahwa kerjasama Sister  Province merupakan  hubungan  mitra  antara  pemerintah  lokal  dari dua  negara  berbeda  sebagai  upaya  peningkatan  program  pembangunan berkelanjutan  Oleh  karenanya,  proses  implementasi  dari  kerjasama Sister Province tersebut  harus  dievaluasi  setiap  waktu  untuk  memaksimalkan tujuan  dari  pembangunan  daerah  yang  ingin  dicapai  melalui  kerjasama tersebut.
Menurut  Habib  Alfaris  (2021)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
“Analisis  Kerjasama  Pemerintahan  Regional  DIY  dan  Kyoto:  Sekarang  dan Masa  Mendatang”.  Dalam  penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  Kerjasama DIY  dan  Kyoto  dimana  kerjasama  yang  terjalin  sangat  menguntungkan antara  kedua  belah  pihak.  Baik  DIY  dan  Kyoto  mendapatkan  banyak  hal yang tak ternilai dari adanya kerjasama yang sudah berlangsung hampir 4 dekade ini. Kerjasama ini memfasilitasi pertukaran sosial dan budaya yang meliputi  kegiatan  yang  dapat  memperkuat  kesepahaman  mutual. Kerjasama  ini  di  bidang  pendidikan  diisi  dengan  pertukaran  pelajar  dan berbagai lomba yang memungkinkan terjadi sharing culture .
Kerjasama Sister  Province ini  dilandasi  dengan  perjalanan  sejarah kedekatan  dua  kota  utamanya  yang  diinisiasi  oleh  kedekatan  pemimpin daerah masing-masing. Kedekatan Sultan Hamengkubuwono IX dan Yukio Hashida  selaku  gubernur  Kyoto,  yang  dahulunya  merupakan  pasukan Jepang  yang  bertugas  di  Yogyakarta  menjadi  faktor  penting  yang  sulit diabaikan.  Berbagai  kegiatan  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan kerjasama  tersebut,  seperti  diadakan  kegiatan  lomba  melukis  setiap tahunnya  dan  lukisan  terpilih  akan  dibawa  ke  Kyoto  untuk  dipamerkan, mengadakan Jogja-Japan  Week setiap  dua  tahun  sekali  dan  mengadakan berbagai kunjungan kerja baik di Yogyakarta dan di Kyoto.
Pada  perjalanan  kerjasama,  di  tahun  2020  kerjasama  ini ditangguhkan sementara karena kendala pandemi Covid-19 yang membuat seluruh energi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto perlu  untuk  dipusatkan  pada  penanganan  pandemi.  Akibatnya,  sejumlah kegiatan  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  kesepakatan  kerjasama dua kota.
Menurut  Sannya  Pestari  Dewi  (2020)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  “Analisis  Implementasi  Kerjasama  Sister-Province  Antara  Provinsi Yogyakarta  Dengan  Gyeongsangbuk-Do  Dalam  Pengembangan  Desa”. Dalam  penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  kerjasama  antara  Provinsi Yogyakarta  Dengan  Gyeongsangbuk-Do  yang  telah  melaksanakan  berbagai kegiatan  di  tingkat  provinsi,  mulai  dari  pembangunan  infrastruktur, pengembangan  sumber  daya  manusia,  pertukaran  budaya,  sampai  pada
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
pengembangan  desa.  Pada  tahun  2015,  kerjasama sister-city ini  mulai berfokus pada pengembangan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan dari  Kementerian  Transmigrasi  menjadi  Kementerian  Desa  dan Pembangunan  Daerah  Tertinggal  (KPDT)  di  masa  awal  pemerintahan Presiden  Jokowi.  Perubahan  kementerian  tersebut  sebagai  upaya pemerintahan Jokowi untuk mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Program pembangunan desa dari pemerintah pusat ini kemudian membuka peluang  untuk  membentuk  kerjasama  dengan  negara  lain,  sehingga memberikan desa kesempatan tersendiri untuk bekerjasama dengan daerah lain diluar batas geografis negaranya. Provinsi Gyeongsangbuk-Do menjadi salah  satu  mitra  kerjasama  D.I.  Yogyakarta  dalam  mewujudkan  program pengembangan desa yang menjadi salah satu program besar pemerintahan Jokowi.  Keberhasilan  Korea  Selatan  membangun  pedesaannya  melalui konsep  Saemaul  Undong  menjadi  latar  belakang  kemitraan  antara Indonesia  dan  Korea  Selatan.  Karakteristik  dari  konsep Saemaul  Undong yang  memiliki  kemiripan  dengan  sistem  gotong  royong  yang  ada  di Indonesia dilihat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa kembar. Selain itu, pengalaman sejarah sebagai negara yang pernah dijajah juga  melatarbelakangi  kesamaan  karakter  kedua  negara  untuk  bisa membentuk kemitraan pada program pembangunan baik di pusat maupun daerah,  dimana  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  konteks  pembangunan desa.
Adapun  dalam  penelitian  saya  berbeda  dengan  penelitian  yang  telah saya  jelaskan  sebelumnya  dimana  penelitian  sebelumnya  berisi  mengenai kerjasama sister  province yang  telah  berjalan  cukup  lama  dan  dapat  di evaluasi  hasil  kerjasama  dan  juga  dapat  ditafsirkan  masa  depan kerjasamanya  yang  dapat  diambil  dari  hasil  kerjasama  yang  telah  berlalu sebagai bahan evaluasi. Sementara dalam penelitian saya ini akan mencoba untuk  mengidentifikasi  bagaimana  pola  kerjasama  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  dengan  Prefektur  Ehime  Jepang  meningkatkan  budidaya ikan tuna dan bagaimana pelaksanaan strategi budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
dengan  Prefektur  Ehime  Jepang  yang  baru  saja  ditandatangani  pada Desember 2020.
Saat  ini,  pemerintah  daerah  telah  memiliki  peran  dan  kewenangan dalam  pencapaian  kepentingan  nasional  daerahnya  melalui  kerjasama antar  pemerintah  daerah  dengan  sub-bagian  negara  lain.  Fenomena  ini menimbulkan bentuk baru kerjasama internasional yang mana melibatkan satuan  terkecil  negara  yaitu  kota,  desa,  ataupun  provinsi  atau  dikenal dengan kerja sama s ister-city .
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dalam  mengikuti  perkembangan zaman  serta  untuk menyelesaikan  permasalahan  produksi  ikan  tuna  yang ada  maka  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  melakukan  kerjasama dengan  Provinsi  Ehime  Jepang  dengan  kerjasama  Sister  Province  yang salah satunya memuat budidaya ikan dan industri pelolahan hasil laut.
Paradiplomasi  Ikan  Tuna, Sister  Province Antara  Provinsi  Sulawesi Selatan, Indonesia dan Prefektur Ehime, Jepang
Sulawesi Selatan masih mengalami keterbatasan dalam alat produksi ikan  tuna  yang  sebelumnya  belum  dimiliki,  Sulawesi  Selatan  hanya menggunakan cara-cara tradisional dalam produksinya dengan menggunakan  pancing  ulur  ( Hand  Line )  disekitar  rumpon.  Sarana  dan prasarana  perikanan  tuna  di  Sulawesi  Selatan  hampir  semua  berasal  dari komponen  lokal,  kecuali  mesin  kapal  yang  merupakan  komponen  impor. Sarana dan prasarana tersebut adalah rumpon, kapal dan perlengkapannya, alat tangkap pancing, es balok untuk menjaga kesegaran tuna  (Sudirman,  Pagalung,  Justin,  Aswan  and  Firman,  2020).  Hal  ini kemudian  yang  mendorong  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  untuk meningkatkan produksi ikan tuna.
Terdapat beberapa permasalahan pokok terkait dengan kapasitas dan kualitas  di  rantai  pasok  nelayan. Pertama ,  tingkat  produksi  Ikan  Tuna sangat  dipengaruhi  oleh  kapasitas  kapal.  Saat  ini  kapasitas  kapal penangkap Ikan Tuna antara 20 hingga 25 ton. Dengan kapasitas tersebut, kapal nelayan kesulitan untuk menjelajahi wilayah migrasi tuna yang lebih
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
lebih  jauh.  Kondisi  kemudian  mempengaruhi  volume  perolehan  ikan tangkapan  nelayan  akibat  dari  perbedaan  potensi  di  setiap  jalur  migrasi tuna. Kedua, kapasitas  sarana  penyimpanan  kapal  tidak  memadai. Kapasitas  daya  tampung  kapal  dirancang  sedemikian  rupa  mengikuti struktur  dan  kapasitas  maksimum  kapal.  Kondisi  ini  sangat  berpengaruh terhadap  potensi  tangkap  saat  musim  tangkap.  Dalam  kondisi  tertentu, utamanya di musim puncak, wadah penampungan kapal tidak mencukupi untuk menampung ikan hasil tangkapan sehingga nelayan terpaksa pulang lebih  awal.  Daya  tampung  ini  juga  mempengaruhi  jumlah  es  balok  yang akan  disimpan  untuk  keperluan  perawatan  ikan. Ketiga ,  terkait  dengan wadah  penyimpanan  ikan,  wadah  yang  digunakan  nelayan  relatif  tidak memadai.  Kualitas  wadah  hanya  mampu  mendinginkan  ikan  yang tersimpan  pada  titik  0  derajat,  sementara  persyaratan  dibutuhkan  titik beku hingga -15 derajat. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah penampungan yang  didesain  untuk  keperluan  penyimpanan  ikan  nelayan  yang  sesuai standar  untuk  mempertahankan  kualitas  Ikan  Tuna  hasil  tangkapan nelayan.
Selain itu terdapat kekurangan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan terkait dengan perlakuan penanganan tangkapan ikan. Ikan yang  ditangkap  dan  telah  berada  di  atas  kapal  umumnya  membutuhkan waktu  hingga  ikan  tersebut  mati.  Saat  kondisi  tersebut,  umumnya  terjadi penurunan  atau  kerusakan  kualitas  daging  ikan.  Seharusnya,  nelayan menusuk  pada  bagian  kepala  ikan  yang  menembus  bagian  otak  untuk mematikan  ikan  tersebut  lebih  cepat.  Masih  terkait  dengan  kualitas  SDM nelayan, umumnya tidak mengetahui dengan tepat klasifikasi berdasarkan kualitas  ikan  yang  diinginkan  oleh  eksportir.  Rendahnya  pengetahuan  itu membuat  nelayan  seringkali  tidak  memperhatikan  penanganan  ikan  baik saat  penangkapan,  penanganan  pasca  penangkapan,  dan  saat penyimpanan di wadah penampungan ikan.
Jepang  merupakan  salah  satu  negara  dengan  industri  perikanan terbaik  di  dunia.  Jepang  menjadi  satu  dari  negara  di  dunia  yang  memiliki pasar  grosir  hasil  laut  terbesar  di  dunia.  Hal  ini  terfokus  di  Pasar  Tsukiji
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
yang telah banyak dikenal secara internasional dibandingkan dengan pasar ikan  lainnya  di  Jepang.  Di  Jepang  dalam  bidang  perikanan  telah mengembangkan  teknologi  untuk  produksinya  (Wahyu,  2019).  Teknologi terus dikembangkan agar dapat membantu manusia dalam berbagai bidang untuk  menangani  tantangan  global  yang  ada.  Salah  satu  teknologi  yang dimiliki Jepang adalah Deep Sea Water .
Teknologi Deep  Sea  Water adalah  teknologi  yang  memanfaatkan tekanan  air  laut  dalam  yang  kemudian  didorong  ke  atas  permukaan, teknologi  ini  bermanfaat  untuk  mengalirkan  listrik  ke  pulau-pulau  kecil, selain  itu  air  dingin  yang  berasal  dari  dalam  laut  dapat  juga  digunakan untuk budidaya ikan tuna (Sutari and CNNIndonesia, 2016).
Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  upaya  pengikatan  produksi  ikan tuna  mengambil  langkah  kerjasama  luar  negeri  dengan  daerah  di  luar negeri  atau  fenomena  ini  lebih  sering  kita  sebut  sebagai  Paradiplomasi dengan  tujuan  untuk  mencapai  kepentingan  daerah.  Di  Provinsi  Sulawesi selatan  Kapasitas  kapal  yang  digunakan  nelayan  pada  umumnya  yaitu  10 sampai  30  GT  ( Gross  Tonnage )  dengan  ukuran  kapal  yang  digunakan nelayan  pancing  ulur  yaitu  panjang  15  meter,  lebar  1.8  meter,  dan  tinggi 1.2  meter.  Selain  kapal  itu  untuk  mempermudah  pemancingan  nelayan juga  menggunakan  kapal  sampan.  Kualitas  wadah  penyimpanan  hanya mampu  mendinginkan  pada  titik  0  derajat,  sementara  wadah  yang dibutuhkan yaitu hingga -15 derajat.
Di Jepang sendiri memiliki teknik penangkapan yang cukup moderen antara  lain  seperti:  penangkapan  ikan  Bonito  dengan  kail  satu  mata, penangkapan  ikan  tuna  dengan  metode long  line  fishing (memancing  tali panjang),  penangkapan  cumi  dengan  alat  tangkap  jigger,  metode  cantrang untuk  bawah  laut,  metode roundhaul  fishery ,  metode  jaring drift  netting , metode fixed  net  fishing ,  serta  metode  perangkap  kepiting  dan  udang (Kompas.com, 2019).
Dalam  metode  pengkapan  ikan  tuna  di  Jepang  sebagai  negara  yang terkenal  dalam  produksinya  memiliki  kapal Long  Line dirancang  khusus untuk  memangkap  ikan  dengan  alat  tangkap longline atau  biasa  disebut
rawai.  Kapal Long  Line di  desain  khusus  sekaligus  untuk  menyimpan, mendinginkan,  dan  mengangkut  ikan  hasil  tangkapan  sampai  ke pelabuhan. Kapal Long Line yang berukuran pada umumnya berukuran 30 -  100  GT  yang  dioperasikan  untuk  menangkap  ikan  jenis  tuna  termasuk cakalang dan albacore dengan hasil sampingan ikan cucut, sehingga sering pula kapal tersebut disebut kapal tuna Long Line . Panjang 17 meter, lebar 4.25 meter, tinggi 4 meter (Eflysa Aprilia and others, 2018).
Dalam  bidang  perikanan  kerjasama  yang  akan  dijalankan  adalah dengan  melakukan  transfer  teknologi  pembudidayaan  di  Sulawesi  Selatan. Hal yang mendasar yang menjadi alasan kerjasama dalam bidang budidaya perikanan  di  mana  Pemerintah  Prefektur  Ehime  menilai  salah  satu  jenis ikan yang berpotensi dibudidayakan yaitu Ikan Tuna (Ristyanigrum, 2019). Sebab  jika  dilihat  dari  iklim,  masa  pemeliharaan  Ikan  Tuna  bisa  lebih mudah  dilakukan  di  Sulawesi  Selatan.  Perbedaan  suhu  yang  dimiliki Jepang  dan  Indonesia  menjadi  faktor  pembanding,  Jepang  dengan  suhu udara  yang  dingin  membuat  masa  pemeliharaan  Ikan  Tuna  butuh  waktu hingga  tiga  tahun.  Sementara  di  Indonesia,  hanya  membutuhkan  masa pemeliharaan  sekitar  1,5  tahun  (Ristyanigrum,  2019).  Namun,  dalam produksi  Ikan  Tuna  Sulawesia  Selatan  masih  terbilang  lambat  dalam  hal teknologi dan praktik budidayanya masih tradisional, dengan menggunakan cara  pancing hand  line di  sekitar  rumpon.  Sedangkan  di  Jepang  cara Pancingnya  menggunakan  cara  long  line  yang  mencakup  kawasan  yang lebih  luas.  Berikut  table  produksi  ikan  tuna  tiga  lokasi  daerah  yang ditawarkan  oleh  pemerintah  Sulawesi  selatan  antara  lain  Kepulauan Selayar, Pangkep dan Bulukumba.
Tabel 1. Produksi Ikan Tuna Pada Tahun 2017
No Daerah Jenis Ikan Tuna Tuna Gigi Anjing Tuna Mata Besar 1. Selayar 137.0 ton 15.7 ton 2. Pangkep - 81.3 ton
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2018
Pada tabel 1, di atas  bisa dilihat di tahun 2017 total tangkapan tuna mencapai  1.161  ton  yang  di  tangkap  dari  tiga  wilayah  penangkapan, terdapat dua jenis tuna yang di tangkap di daerah Selayar. namun, di dua wilayah lainnya tidak ada.

## Tabel 2. Produksi Ikan Tuna Pada Tahun 2018
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2019 Pada  tabel  2,  diatas  pada  tahun  2018,  mengalami  kenaikan  total tangkapan  mencapai  8.484.5  ton  di  tiga  wilayah  penangkapan  namun hanya  dua  wilayah  yang  memiliki  hasil  tangkapan  yang  jenis  tunanya berbeda.
Tabel 3. Produksi Ikan Tuna Pada Tahun 2019
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2020
3. Bulukumba - 927.0 ton Total 1.161 ton No Daerah Jenis Ikan Tuna
Tuna Gigi Anjing  Tuna Mata Besar  Tuna Sirip Biru
1. 2. 3. Bulukumba - 4.240.6 ton 4.121.3 ton Total 8.484.5 ton No Daerah Jenis Ikan Tuna
Tuna Gigi Anjing  Tuna Mata Besar  Tuna Sirip Biru
1 2 3 Bulukumba 1.969.8 Ton - 4.874.9 Ton Total 7.554.9 Ton
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
Pada tabel 3, pada tahun   2019   ini   mengalami   penurunan,   total tangkapan mencapai 7.554.9 ton di tiga wilayah penangkapan dengan tiga jenis  Ikan  Tuna  dengan  berbeda  jenis  tangkapan  dan  jumlah  tangkapan yang berbeda.
Dari  data  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  produksi  ikan  tuna  di Sulawesi Selatan belum mengalami pertumbuhan produksi yang signifikan di setiap daerah dalam tabel di tunjukkan bahwa setiap tahunnya daerah di Sulawesi Selatan ini menghasilkan Ikan Tuna kadang ada dan kadang juga tidak.  Terlihat  tabel  tahun  2017  tiga  daerah  Selayar,  Pangkep  dan Bulukumba menghasilkan jenis Ikan Tuna Mata Besar. Namun, pada tahun 2018,  daerah  Pangkep  tidak  lagi  menghasil  jenis  Ikan  Tuna  Mata  Besar. Selanjutnya,  pada  tahun  2019  kemudian  Bulukumba  yang  tidak menghasilkan Ikan Tuna Mata Besar. Maka dari hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk mengembangkan sistem produksi Ikan Tuna melalui  kerjasama  dengan  Ehime  Jepang.  Gubernur  Sulawesi  Selatan Nurdin Abdullah  mengemukakan potensi budidaya Ikan Tuna cukup besar dalam  memberi  andil  untuk  menopang  pendapatan  daerah  di  sektor perikanan.  bahkan  dalam  satu  masa  pemeliharaan  di  satu  tempat penampungan,  penjualan  Ikan  Tuna  bisa  mencapai  Rp  27  Miliyar,  Ikan Tuna  yang  dipelihara  dalam  satu  tempat  mencapai  100  kilogram (Ristyanigrum,  2019).  Maka  menurut  penulis  bidang  kerjasama  budidaya hasil  laut  dalam  hal  ini  jenis  Ikan  Tuna,  yang  mana  Sulawesi  Selatan sendiri masih menggunakan cara-cara tradisional dalam produksinya dapat mengembangkan  sistem  produksi  Ikan  Tuna  di  Sulawesi  Selatan  sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah Sulawesi Selatan.
Dalam  pelaksanaan  Kerjasama  Provinsi  Sulawesi  dan  Prefektur Ehime  dimana  Jepang  tertarik  untuk  melakukan  Kerjasama  dalam beberapa  bidang  terutama  dalam  bidang  akua  kultur.  Dimana  menurut pihak  Ehime,  Sulawesi  Selatan  dinilai  memiliki  potensi  yang  besar  untuk budidaya  hasil  laut  mengingat  secara  geografis  wilayah  Sulawesi  Selatan dikelilingi  perairan  dan  kepulauan.  Pemerintah  daerah  dalam  melakukan Kerjasama  luar  negeri  dengan  daerah  di  luar  negeri  memiliki  Tahap-tahap
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pemerintah Daerah  di  Luar  Negeri.  Melalui  peraturan  ini  diharapkan  Kerjasama  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Sesuai dengan  Tahapan  –  tahapan  kerjasama  daerah  dengan  pemerintah  diluar negeri, maka berikut rincian tahap yang di lalui dalam kerjasama ini :

## 1. Penjajakan
Dalam  tahap  ini  dilakukan  dengan  saling  menukar  informasi mengenai  potensi  yang  dimiliki  antara  dua  pihak.  Hal  ini  di  perlukan agar  kedua  pihak  tahu  bidang  apa  atau  aspek  mana  yang  dapat  di lakukan kerjasama.
Gambar 1. Kunjungan Gubernur Ehime Di Provinsi Sulawesi Selatan
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019
Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  upaya  pengembangan  sistem budidaya perikanan dan industri perairan dalam hal ini adalah produksi ikan  tuna  mengambil  langkah  Kerjasama sister  province .  Pada  tanggal 15  januari  2019  Gubernur  Ehime  Jepang,  Tokihiro  Nakamura melakukan  kunjungan  kerja  di  Sulsel  selama  dua  hari  untuk melakukan kerjasama dengan Sulsel di berbagai bidang.
Terdapat  22  delegasi  yang  datang  diantaranya  adalah  pengusaha dan  perbankan,  tujuan  dari  kunjungan  ini  adalah  pihak  jepang  akan
mengembangkan model operasi pengembangan akua kultur (sulselprov.go.id,  2019).  Dalam  hal  ini  yaitu  mengembangkan  budidaya ikan  tuna,  dan  beberapa  komoditas  ekspor  lainnya.  Saat  kegiatan kunjungan  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak  Prefektur  Ehime menawarkan beberapa strategi dalam pelaksanaan kerjasama di Bidang budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut pada komoditas ikan tuna dalam hal transfer teknologi.
2. Penandatanganan LoI ( Letter of Intent )
Ketika  tahap  penjajakan  selesai  dan  keinginan  untuk  melakukan Kerjasama mendapat sambutan positif dari masing masing pihak maka tahap selanjutnya dalam penandatanganan LoI ( Letter of Intent ), sebagai dokumen awal untuk dilanjutkan dengan bentuk perjanjian kerjasama.
Gambar 2. Penandatanganan Letter Of Intent (Loi)
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019
Dalam  mewujudkan  kerjasama  itu,  Gubernur  Prefektur  Ehime, Jepang,  Tokihiro  Nakamura  hadir  di  Makassar  untuk  menandatangani kesepahaman  bersama  atau Letter  of  Intent (LoI)  pada  tanggal  15 Januari 2020 dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
(sulselprov.go.id, 2019).
Tokihiro  mengatakan,  Prefektur  Ehime  memiliki  akua  kultur produksi ikan dengan hasil budidaya nomor satu (Ristyanigrum, 2019). Akuakultur  merupakan  bentuk  pemeliharaan  dan  penangkaran
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai  komponen pokoknya.  Dalam  Surat  tersebut  kedua  belah  pihak mengakui prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Serta niat untuk membuat pernyataan kehendak, tentang penguatan sumber daya manusia, perdagangan, kepariwisataan, pertanian, perikanan dan peternakan,  pendidikan,  budaya  dan  olahraga  dan  LoI  ini  dapat diperluas ke berbagai bidang lainnya.

## 3. Penyusunan Rancangan Kerjasama
Setelah  penandatanganan  LoI  tersebut  pada  tanggal  15  januari 2019 setelah kurang lebih hampir satu tahun dalam proses pembuatan Rencana  Kerjasama  atau Term  of  Reference dan Plan  of  Action yang isinya  menggambarkan  maksud  dan  tujuan  atau  kepentingan  masing- masing pihak dalam kerjasama serta manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut.

## 4. Persetujuan DPRD
Rancangan kerjasama yang telah di buat dan juga LoI yang telah di tandatangani kemudian di ajukan pada DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan.  Pemerintah  Indonesia  pun  memberikan  dukungan  penuh melalui  undang-undang  nomor  22  tahun  1999  dan  undang-undang nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  yang  menjamin kewenangan  daerah  untuk  melakukan  kerjasama  luar  negeri  (Takdir Mukti,  2013).  Maka  dari  peraturan  yang  ada  pun  daerah  dapat melakukan  kerjasama  luar  negeri  dengan  daerah  lain  di  luar  negeri dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pembangunan  di  setiap  daerah  di Indonesia.  Kerjasama  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh  aktor  sub-state ini kemudian diberi istilah Paradiplomasi.
5. Pemintaan Fasilitas Pemerintah
Setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi, Langkah selanjutnya  adalah  pengajuan  surat  kepada  Menteri  Dalam  Negara Republik  Indonesia  untuk  pengajuan  permohonan  fasilitas  dalam alokasi anggaran untuk kerjasama tersebut, dimana surat ini kemudian nantinya  akan  menjadi  syarat  dalam  menentukan  pembahasan  Draft
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
MoU dengan melibatkan Kementrian Luar Negeri Indonesia, Sekterariat Negara  Republik  Indonesia,  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  dan  Lembaga  terkait  seperti  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan dan bidang terkait lainnya.

## 6. Penyusunan Draft MoU
MoU  untuk  kerjasama  yang  tergolong  Perjanjian  Internasional, penyusunannya  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Hukum  dan Perjanjian  Internasional  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Inndonesia sebagai  ahli  hukum  internasional.  Draft  yang  telah  disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada  forum  antar  kementerian  yang  terdiri  dari  Kementerian  Luar Negeri  Republik  Indonesia,  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  dan  Kementerian  atau Lembaga  terkait  lainnya.  Forum  antar  kementerian  kemudian mendapatkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU hasil rapat  tersebut  disampaikan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  kepada  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan  mitra  kerjasama  untuk  mendapatkan  tanggapan.  Dalam  MoU tersebut memuat beberapa poin ruang lingkup Kerjasama (dkp.Sulselprov.go.id, 2020) antara lain:
- Budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut
- Pertanian dan perkebunan
- Pembangunan ekonomi kreatif
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
7. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
Maka  pada  tanggal  16  Desember  2020  MoU  kerjasama  antara Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Prefektur  Ehime  Jepang  resmi ditandatangani.
Gambar 3. Penandatanganan MoU Kerjasama Sister Province antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,2020

## Gambar 4. Draf MoU (Lampiran)
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020
Setelah  tandatangan  Mou  Maka  dokumen  kerjasama  tersebut mengikat  kedua  belah  pihak  dan  program–program  yang  disepakati dapat  mulai  dilaksanakan.  Pemerintah  Kota  membentuk  tim  kerja sebagai  pelaksana  harian  dari  hasil  kegiatan  yang  disepakati. Pemerintah  Kota  dapat  mengalokasikan  dana  yang  mungkin  timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber – sumber lain yang
sah.  Berikut  Agenda  Rencana  pelaksanaan  yang  akan  di  dijalankan dalam kerjasama ini, yaitu:
a. Peninjauan Lokasi Pengembangan Jenis Ikan Tuna
Gubernur  Prefektur  Ehime  berencana  akan  meninjau  sejumlah lokasi  di  sulawesi  selatan  untuk  mengembangkan  jenis  Ikan  Tuna dan  sesuai  dengan  rencana  kerjasama  tersebut,  saat  ini  dilakukan Feasibility  study (Study  Kelayakan).  Pihak  Jepang  mengirim presentatifnya guna meninjau lokasi daerah yang di tawarkan, antara lain Kepulauan Selayar, Pangkep dan Bulukumba. Pihak Jepang juga meminta segera disiapkan data potensi Ikan Laut di Sulawesi Selatan (Humas.Sulselprov.Go.Id, 2019).
Menurut  penulis  peninjauan  lokasi  ini  diperlukan  untuk mengetahui bagaimana langkah awal atau jenis teknologi mana yang dapat lebih di utamakan terlebih dahulu oleh Prefektur Ehime. Selain itu  Prefektur  Ehime  juga  akan  membawa  beberapa  pengusaha  di sektor perikanan yang berencana melakukan relokasi budi daya ikan tuna ke Sulawesi Selatan.
Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  utama  dari  bentuk  kerjasama s ister  province yaitu  pengembangan  ekonomi  ataupun  peningkatan instrumen  pembangunan  dalam  tata  kelola  kota  serta  cara  untuk berbagi  kebutuhan  akan  pengetahuan,  sumber  daya,  teknologi,  dan pakar di antara dua kota.
b. Pengiriman  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ke  Jepang  untuk Menjalani Pelatihan
Strategi pelaksanaan lainnya yang dijalankan dalam kerja sama ini adalah dengan mengirim kirim 10 orang magang di sana. Dari 10 itu, lima dari pihak mitranya di sini dan lima dari pihak Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Utusan  yang  dikirim  dari  pihak  provinsi nanti  akan  menjadi  fasilitator  atau  trainer  dan  tenaga  penyuluh. Sementara  dari  perusahaan  mitra,  nanti  akan  dipekerjakan  di perusahaan (Humas.Sulselprov.Go.Id, 2019).
Pelatihan  ini  dimaksud  agar  konsep  pengembangan  produksi
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571
ikan tuna di Prefektur Ehime dapat di contoh atau di terapkan juga di Sulawesi  Selatan,  sehingga  konsep  Kerjasama sister  province atau kota kembar ini dapat tercapai. Seperti yang telah penulis dijelaskan sebelumnya bahwa konsep sister city atau kota kembar dimana kota yang bekerjasama didalamnya dapat mengambil konsep pengembangan  atau  strategi  dalam  pengembangan  perekonomian atau istilah lainnya adalah pertukaran konsep.
c. Membawa Investor dari Jepang
Secara  umum  kerja  sama  yang  akan  dijalankan  tidak  langsung berupa  investasi  melainkan  pertukaran  transfer  teknologi.  Namun, Prefektur  Ehime  juga  akan  mengundang  investor  dari  Jepang  untuk masuk  ke  Sulawesi  Selatan.  Kerjasama  Sister  Province  ini  dapat meningkatkan  perekonomian,  menigkatkan  potensi  ekonomi  menjadi kekuatan  ekonomi  yang  nyata  dan  menciptakan  lapangan  kerja  di Sulawesi Selatan.
8. Pelaksanaan Kerjasama
Kerjasama  yang  telah  di  sepakati  selanjutnya  memasuki pelaksanaan sesuai dengan agenda pelaksanaan yang telah di jabarkan dalam  MoU.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  terjadi  kendala  pada internal  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yaitu  di  gantikannya  Bapak  Nurdin Abdullah  dengan  Bapak  Andu  Sudirman  Sulaiman  sebagai  PLT (Pelaksanaan  Tugas).  Pengganti  ini  kemudian  menghasilkan  kebijakan baru  yang  akhirnya  membuat  kerjasama  ini  belum  ada  kepastian kelanjutannya.

## KESIMPULAN
Kerjasama sister  province yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  dalam  beberapa  bidang.  Dimana  salah  satunya  adalah bidang  budidaya  hasil  laut  dan  salah  satu  komoditas  unggulan  sulsel  di bidang  hasil  laut  adalah  ikan  tuna.  Dalam  kerjasama  ini  yaitu  berupa transfer  teknologi,  meskipun  tidak  langsung  pada  tahap  transfer  teknologi namun  kerjasama  ini  disusun  dalam  strategi  pelaksanaan  yang  cukup tertata. Dimana strategi yang Pertama yaitu Melakukan pengecekan lokasi.
Kedua yaitu  mengirim  tiga  orang  ke  Prefektur  Ehime  untuk  melakukan pelatihan,  dan  juga  mengundang  investor  dari  Jepang.  Kerjasama  yang dilakukan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  di  Sulawesi Selatan dan dapat meningkatkan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan.
Sister Province dapat menjadi konsep kerjasama yang baik ketika dua daerah dapat saling berbagi konsep pengembangan, kemudian konsep yang telah  berhasil  diterapkan  oleh  salah  satu  pihak  diterapkan  juga  di  daerah pihak  yang  bekerjasama  dengannya,  hal  ini  dapat  memberikan  langkah yang baik dalam mencapai kepentingan regional.
Namun akibat permasalahan internal yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan  membuat  kerjasama  ini  tidak  berjalan  dengan  semestinya.  Maka Hingga  saat  ini  kerjasama  ini  belum  memiliki  kejelasan  apakan  PLT  yang menjabat akan melanjutkan kerjasama ini atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfarisi,  Habib.  (2021). Analisis  Kerjasama  Pemerintahan  Regional  Diy  Dan Kyoto:  Sekarang  Dan  Masa  Mendatang .  Jurnal  Ilmiah  Politik, Kebijakan  Dan  Sosial  vol  3  No.  1.  2021.  Hal.  18–30.  Akses: <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.623>
Badan  Pusat  Statistik  (n.d.)  Data  Base  Validasi  Nasional  Satu  Data Kelautan dan Perikanan. 2019. Laporan Nilai Produksi  Perikanan Tangkap  di  Laut  Menurut  Komoditas  Utama  (Ribu  Rupiah)  2017- 2019 . Laman Resmi Badan Pusat Statistik. akses: <https://www.bps.go.id/indicator/56/1516/1/nilai-produksi- perikanan-tangkap-di-laut-menurut-komoditas-utama.html>
[accessed 17 June 2022].
Dewi,  Sannya  Pestari.  (2020). Analisis  Implementasi  Kerjasama  Sister- Province  Antara  Provinsi  Yogyakarta  Dengan  Gyeongsangbuk-Do Dalam  Pengembangan  Desa. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan Politik,
vol.2 No.1. 2020. Hal. 42.
Akses:<https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.5033>
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  (2018).  Laporan tahunan  Produksi  Perikanan  Tangkapan  Perjenis  Ikan  2017. Laman resmi dkp. sulselprov.go.id.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  (2019).  Laporan Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2018.  laman resmi dkp. Sulselprov.go.id.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  (2020).  Laporan Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2019. Laman resmi dkp. Sulselprov.go.id.
Gilang  Nur  Alam.  Arfin  Sudirman.  (2020). Paradiplomacy  Pemerintah  Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City . Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional  DOAJ  vol.  16  No.1.  Juli,  2020.  akses: https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50
Humas  sulselprov.go.id.  (2019). Kerjasama  Budidaya  Perikanan,  Sulsel Kirim  SDM  Ditraining  Ke  Jepang. Artikel  dalam  laman  Humas Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan: Humas.Sulselprov.Go.Id. akses:
<https://humas.sulselprov.go.id/index.php/2019/03/19/kerjasa ma-budidaya-perikanan-sulsel-kirim-sdm-ditraining-ke-jepang/> [accessed 30 August 2022]
Humas Sulselprov.go.id. (2020). Pemprov Teken MoU Sister Province Dengan Ehime  Jepang .  Artikel  dalam  laman Humas.Sulselprov.go.id .  16 Desember, 2020.
Akses:
https://humas.sulselprov.go.id/index.php/2020/12/16/ pemprov-sulsel-teken-mou-sister-province-dengan-ehime-jepang/ [accessed 4 September 2022]
Mukti, Takdir. (2013). Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia . Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta.
Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020  Tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pemerintah Daerah  Di  Luar  Negeri  Dan  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Lembaga Di Luar Negeri . Jakarta: Kementerian dalam Negeri (JDIH BPK RI, 2020). akses: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143323/permendag ri-no-25- tahun-2020> [accessed 4 September 2022]
Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Beserta Undang-undang Nomor 31 Tahun  2004 .  Jakarta:  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia.
Ristyanigrum,  Andini.  (2019). Ehime  Jepang  Jajaki  Kerja  Sama  Akuakultur
Di Sulsel. Artikel Laman Bisnis.com. Akses:
<https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehim e-jepang-  jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>  [accessed  30 August 2022]
Sari,  Suwarti.  (2018). Revitalisasi  Kerjasama  Sister  Province  Jawa  Barat
Dengan  Negara  Bagian  Australia  Selatan .  Jurnal  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani. Akses: <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika global/article/view/55/43> [accessed 22 April 2022]
Statistik, KKP. (n.d). Produksi Perikanan . Data Base Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Statistik KKP. akses: <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2#panel- footer> [accessed 17 June 2022]
Sudirman,  Gagaring  Pagalung,  Justin,  Andi  Aswan,  and  Firman.  (2020). Profil Perikanan Tuna Di Sulawesi Selatan. Makassar : Universitas Hasanuddin.
Sulselprov.go.id. (2019). Gubernur Sulsel Dan Gubernur Ehime Jepang Akan Melakukan  LoI  Dalam  Berbagai  Bidang .  Artikel  dalam  laman Sulselprov.go.id .
akses:<https://sulselprov.go.id/welcome/post/gubernur-sulsel- dan-gubernur-ehime- jepang-akan-melakukan-loi-dalam- berbagai-bidang> [accessed 4 September 2022]
Sulselprov.go.id.  (2019). Pemprov  Sulsel  Dan  Provinsi  Ehime  Jepang  Teken Kerjasama  Penguatan  Berbagai  Bidang. Artikel  dalam  laman resmi  Pemerintah  Sulawesi  Selatan:  Sulselprov.Go.Id.  Akses: <https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-sulsel-dan- provinsi-ehime- jepang-teken-kerjasama-penguatan-berbagai- bidang> [accessed 30 August 2022]
Sulselprov.go.id.  (2019). Pengumpulan  Data  Atau  Data  Collection  Data Condensation  Penyajian  Data  Atau  Data  Display  Penarikan Kesimpulan  Verifkasi  Atau  Conclusion  Drawing  Verifying. Artikel dalam laman Sulselprov.go.id.
A kses: <https://text- id.123dok.com/document/nzwogpl7y-[accessed 15 June 2022]
Sutari,  Tiara.  (2016). Jepang  Sodorkan  RI  Teknologi  Budidaya  Tuna  Laut Dalam. Artikel Berita laman CNN Indonesia. akses: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161227142827-92- 182378/jepang-sodorkan-ri-teknologi-budidaya-tuna-laut-dalam> [accessed 15 June 2022]
Thabroni,  Gamal.  (2021). Metode  Penelitian  Deskriptif:  Pengertian,  Langkah & Macam. Artikel dalam laman Serupa.Id. akses: <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>  [accessed  11 June 2022]
Tim  Redaksi  LautSehatID.  (2021). Hasil  Laut  Indonesia  Yang  Diekspor  Ke Luar  Negeri. Artikel  dalam  laman  Lautsehat.ID.  akses: <https://lautsehat.id/ekonomi- hijau/lautsehat/hasil-laut- indonesia-yang-diekspor-ke-luar-negeri/>  [accessed  15  June
2022]
Wahyu Aditya. Kompas.com. (2019). Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Industri  Perikanan  Di  Jepang.  A rtikel  Berita  dari  laman Kompas.Com.
Akses:
<https://ohayojepang.kompas.com/read/1642/hal-yang-perlu- kamu-ketahui- tentang-industri-perikanan-di-jepang?page=all> [accessed 15 June 2022]