## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS

## Ferdiansyah Putra
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Email : ferdiansyah.aan2018@gmail.com
Ghansham Anand
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Universitas Airlangga Surabaya Email : gansam_anand@ymail.com
ABSTRAK
Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  memberikan kewenangan  bagi  Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan pembuatan  akta,  artinya  Notaris  berwenang  memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi  permasalahan  jika  dikemudian  hari  penyuluhan  hukum  yang  diberikan  oleh Notaris  tersebut  kemudian  di  tindak  lanjuti  oleh  para  pihak  dalam  pembuatan  akta namun  ternyata  akta  tersebut  dinyatakan  batal  dan  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-Undangan.
Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris serta tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihak
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan hukum  sekunder  sedangkan  pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  penyuluhan  hukum  yang  dapat dilakukan oleh Notaris hanya sebatas pada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta saja.  Notaris  dalam  memberikan  penyuluhan  hukum  harus  memahami  substansi permasalahan  yang  akan  diberikan  penyuluhan  sehingga  mampu  memberikan  solusi yang benar. Notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak namun  hasil  akhirnya  dikembalikan  kepada  para  pihak  untuk  membuat  perjanjian tersebut  sehingga  Notaris  tidak  dapat  dimintakan  tanggung  gugat    atas  kerugian  para pihak.
Kata Kunci : Notaris, Penyuluhan Hukum, Tanggung Gugat

## ABSTRACT
Article 15 section 2e Legal Constitution of Notary Public Profession (UUJN) provides authority  for  notary  public  to  conduct  legal  counseling  in  related  to  publishing  deed.  In other words, notary public has authority to provide legal counseling about notarial deed. Concerning this authority, issue that might be occurred in the future is when the counseling given by notary public is regarded as breaching and  the notarial deed is canceled by the court.
The present study aims to examine and elaborate further about counseling material
conducted by notary public coupled with accountability of notary public in related to legal protection  of  aggrieved  parties  in  related  to  the  legal  counseling  conducted  by  notary public.
The  method used in the  present study is  a normative legal  research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.
The present study concluded that notary public only has authorization in conducting legal counseling concerning publication of notarial deed. Notary public in providing legal counseling shall comprehend substantial issue that is discussed in order to provide proper solution concerning the issue. Despite the outcome of the counseling will be applied or not it depends on the parties that consult to the notary public. Notary public cannot be asked for accountability for all losses that are experienced by the parties.
Keywords: Notary Public, Legal Counseling, Accountability
Pendahuluan Peran  Notaris  dalam  sektor pelayanan  jasa  adalah  sebagai  pejabat yang  diberi  wewenang  oleh  negara untuk  melayani  masyarakat  dalam bidang  perdata  khususnya  pembuatan akta  otentik  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang Jabatan Notaris  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan  bahwa  Notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  ini.  Landasan  filosofis dibentuknya  UUJN  adalah  terwujudnya jaminan  kepastian  hukum,  ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan  kebenaran  dan  keadilan melalui  akta  yang  dibuatnya,  Notaris harus  dapat  memberikan  kepastian hukum  kepada  masyarakat  pengguna jasa Notaris.
Produk  hukum  yang  dikeluarkan oleh  Notaris  adalah  berupa  akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1868 Burgerlijk  Wetboek (BW)  dirumuskan bahwa  suatu  akta  otentik  ialah  suatu akta  yang  di  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.
Menurut  Habib  Adjie,  pengertian pejabat  umum  dijelaskan  oleh  Pasal  1 angka  1  UUJN  adalah  Notaris  sebagai pejabat  umum,  selanjutnya  pengertian berwenang meliputi berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan  siapa  akta  itu  dibuat  atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan.  Berwenang  terhadap aktanya, yaitu yang berwenang membuat  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian  dan    ketetapan yang  diharuskan  Undang-Undang  atau yang  dikehendaki  yang  bersangkutan, serta  berwenang  terhadap  waktunya dan  berwenang  terhadap  tempatnya, yaitu  sesuai  tempat  kedudukan  dan wilayah  Jabatan  Notaris  dan  Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap  yang  tercantum  dalam  akta (Habib Adjie;2009).
Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan  Undang-Undang  agar  suatu
akta  menjadi  otentik,  seorang  Notaris dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut wajib.  Melaksanakan  tugasnya  dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan,  apa  yang  tertuang  dalam awal  dan  akhir  akta  yang  menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang  mencerminkan  keadaan  yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta (Tan Thong Kie;2000).
Dalam  menjalankan  jabatannya secara  profesional  dirasakan  semakin penting  karena  kedudukan  notaris sebagai  pejabat  umum  berhadapan langsung dengan
kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Apabila hal tersebut tidak  diberikan  secara  baik  atau profesional,  maka  nantinya  terdapat pihak  yang  dirugikan  sebagai  akibat hukum  dari  kesalahan  atau  kelalaian yang telah diperbuat oleh notaris.
Apabila berbicara mengenai kemampuan  professional  para  notaris, maka  erat  kaitannya  dengan  masalah mutu  pelayanan  jasa  hukum  notaris kepada masyarakat. Semakin meningkat kemampuan  professional  para  notaris dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai pejabat  umum  yang  mempunyai  fungsi mengatur  hubungan  hukum  di  antara para  pihak  secara  tertulis  dan  otentik, akan semakin baik pula mutu pelayanan jasa  hukum  yang  akan  diterima masyarakat.  Kemampuan  professional seseorang yang menunjuk pada keahlian didukung oleh penguasaan ilmu, pengalaman  dan  keterampilan  yang tinggi.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas jabatannya  harus  memiliki  sikap  yang adil. Adil yang dimaksud ialah tidak ada keberpihakan
terhadap siapapun, terutama  menyangkut  akta  yang  akan dibuat dihadapannya (Guntur Iskandar;2013). Selain itu dalam menjalankan tugas jabatannya diharapkan  mampu  memberikan  suatu penyuluhan  hukum  terkait  pembuatan akta  kepada  para  penghadap  agar  para penghadap mampu memahami apa yang menjadi  hak  dan  kewajibannya  pada saat  akta  telah  ditandatangani  dengan sempurna.  Disisi  lain  penyuluhan hukum oleh Notaris diharapkan mampu mengurangi terjadinya kesalahan pemahaman  di  masyarakat  dalam pembuatan akta otentik oleh masyarakat. Berkaitan dengan pemberian penyuluhan  hukum  oleh  notaris,  telah diatur  pula  dalam  ketentuan  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  e  UUJN,  bahwa  notaris berwenang  memberikan  penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan  sehubungan  dengan pembuatan  akta  autentik  yang  akan, sedang dan/atau dibuat sampai sempurnanya  akta.  Makna  pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan  dengan  pembuatan  akta autentik  dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2)  huruf  e  UUJN  mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan notaris. Masih  dalam  kaitannya  dengan kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan  hukum,  adanya  kekaburan norma  dalam  pemaknaan  kewenangan Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan hukum  melahirkan  suatu  pertanyaan bagaimana  bentuk  tanggung  gugat Notaris apabila dikemudian hari penyuluhan  hukum yang diberikan oleh Notaris  ternyata  tidak  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-Undangan  yang ada  sehingga  membawa  implikasi  akta yang  dibuat  oleh  para  pihak  tersebut dinyatakan batal dan akhirnya merugikan para pihak.

## Rumusan Masalah
1.  Apa  bentuk  penyuluhan  hukum  oleh Notaris?
2.  Apa  tanggung  gugat  Notaris  atas penyuluhan  hukum  yang  merugikan para pihak?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan  untuk  mencari  pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  undang- undang ( statute approach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).

## Pembahasan
Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Penyuluhan  hukum  merupakan bagian  dari  pembangunan  hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan  hukum  merupakan  salah satu  sosialisasi  untuk  menggambarkan bagaimana itu keadilan. Hukum nasional tidak  bisa  penjamin  terwujudnya keadilan itu (SUDJITO;2008).
Kata “penyuluhan” secara etimologis  memiliki  makna  (a)  proses, cara, perbuatan menyuluh; (b) penerangan;  dan  (c)  pengintaian; penyelidikan  (Departemen  Pendidikan Dan  Kebudayaan;1985).  Penyuluhan adalah turunan dari kata exstension yang dipakai  secara  luas  dan  umum  dalam bahasa  Indonesia.  Penyuluhan  berasal dari  kata  dasar  suluh  yang  berarti pemberi  terang  ditengah  kegelapan. Dalam  bahasa  Belanda  penyuluhan disebut Voorlichting yang  berarti memberi  penerangan  untuk  menolong seseorang  menemukan  jalannya,  dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan  penyuluhan  sebagai
pemberian  saran  atau Beratung yang berarti  seseorang  dapat  memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang  tersebut  yang  berhak  untuk menentukan pilihannya
(Prasetyo;2016).
Adapun  fungsi  dari  penyuluhan hukum  adalah  langkah  pencegahan, langkah  korektif,  langkah  pemeliharaan dan  fungsi  pengembangan.  Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan ( preventif ), yakni mencegah timbulnya  hak-hak  yang  negatif  dan desdruktif  yang  dapat  mengakibatkan kerugian  bagi  masyarakat.  Kedua, penyuluhan  sebagai  langkah  korektif,
yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap  hal-  hal  yang  telah  ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar  hukum  dapat  mengurangi dampak  ataupun  menghilangkan  hal tersebut.  Ketiga,  penyuluhan  sebagai langkah pemeliharaan ( presevatif ), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi  dalam  pembangunan hukum  sesuai  dengan  kemampuan  dan kedudukannya masing-masing.
Keempat,  penyuluhan  sebagai  fungsi pengembangan  ( developmental ),  yakni memberikan  dorongan  dan  masukan terhadap  suatu  hal  agar  masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain (Laurensius). Pengertian  tentang  penyuluhan hukum juga disebutkan dalam beberapa Peraturan  Perundang-Undangan.  Pada Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa penyuluhan  hukum  adalah  kegiatan penyebarluasan  informasi  hukum  dan pemahaman  terhadap  norma  hukum
dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  serta  pengembangan kualitas  penyuluhan  hukum  guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga tercipta  budaya  hukum  dalam  bentuk tertib  dan  taat  ataupatuh  terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
Berdasarkan  kepada  pengertian penyuluhan  hukum  tersebut,  terdapat beberapa unsur  pokok dari  penyuluhan hukum, yaitu bahwa penyuluhan hukum :  a)  Kegiatan  penyebarluasan  informasi hukum; b)Pemberian pemahaman terhadap  norma-norma  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  c)  Pengembangan  kualitas penyuluhan  hukum  guna  mewujudkan dan mengembangkan  kesadaran  hukum masyarakat;  d  )  Menciptakan  budaya hukum  masyarakat dalam bentuk tertib dan  taat  atau  patuh  tehadap  norma hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  demi  tegaknya supremasi hukum (www.bphn.go.id).
Pasal  1  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M- 01.PR.08.10  Tahun  2007  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Penyuluhan hukum didefinisikan sebagai salah satu kegiatan penyebarluasan
informasi dan pemahaman  terhadap  norma  hukum dan  peraturan  perundangundangan yang  berlaku  guna  mewujudkan  dan mengembangkan  kesadaran  hukum masyarakat  sehingga  tercipta  budaya hukum  dalam  bentuk  tertib  dan  taat atau patuh  terhadap  norma  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  demi  tegaknya  supremasi hukum.
Tujuan  utama  dari  kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar  hukum,  untuk  kemudian  patuh pada  hukum  tanpa  paksaan,  tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang  hukum  beraneka  ragam  dan sangat  tergantung  pada  apa  yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya  tentang  hukum,  tetapi masyarakat  mengetahu  fungsi  hukum untuk melayani masyarakat Nofiardi;2015;52). Notaris  sebagai  pejabat  umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan  sebagian  tugas  negara dalam  bidang  hukum  keperdataan dengan  kewenangan  untuk  membuat alat  bukti  berupa  akta  autentik  atas permintaan  para  pihak  yang  datang menghadap  Notaris.  Sehingga  harus dipahami dan dimengerti, notaris dalam menjalankan  jabatannya  merupakan sebagian tugas negara yang mempunyai kewenangan  utama  untuk  membuat akta  autentik  atas  permintaan  para pihak digunakan sebagai alat bukti yang sempurna,  dalam  hal  ini  notaris diperkenankan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik demi tercapainya  kepastian  hukum  agar sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh  yang  mempunyai  peranan penting  dalam  setiap  hubungan  hukum dalam  setiap  kehidupan  masyarakat. Dalam  berbagai  hubungan  bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis berupa  akta  otentik  makin  meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam berbagai  kegiatan  ekonomi  dan  sosial,
baik  pada  tingkat  nasional  maupun internasional.  Dengan  demikian  tugas seorang  notaris  adalah  mengkonstantir hubungan  hukum  antara  para  pihak dalam  bentuk  tertulis  dan  format tertentu,  sehingga  merupakan  suatu akta otentik.
Penghadap  datang  ke  notaris  agar tindakan  atau  perbuatan  hukumnya diformulasikan  ke  dalam  akta  otentik sesuai  dengan  kewenangan  notaris, kemudian  notaris  membuatkan  akta atas  permintaan  atau  keinginan  para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan  landasan  kepada  notaris dan  para  penghadap  telah  terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin  bahwa  akta  yang  dibuat tersebut  telah  sesuai  menurut  aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut (Roenastiti Prayitno;1989). Notaris berdasarkan  ketentuan perundang- undangan  ditugaskan  untuk  membuat akta  yang  benar  yang  dikehendaki  oleh undang-undang.  Penyuluhan  hukum atau  penjelasan  mengenai  ketentuan undang-undang  ini  diberikan  dalam rangka  membantu  dalam  pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya (Roenastiti Prayitno).
Menurut  Hatta  Isnaini  Wahyu Utomo, mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh notaris  kepada para pihak yang berkepentingan sehubungan  dengan  pembuatan  akta autentik  yang  akan  dibuat  lebih mengarah kepada nasehat untuk memberikan pemahaman hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke  dalam  Akta.  Dalam  hal  ini  Notaris memberikan  pemahaman  kepada  para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam  Peraturan  Perundang-Undangan
yang  berhubungan  dengan  perbuatan hukum  yang  akan  dilakukan  oleh  para pihak.  Dengan  adanya  pemahaman hukum  yang  diberikan  oleh  notaris diharapkan  dapat terciptanya  kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku serta memberikan manfaat bagi para  pihak.  Meskipun  pemahaman hukum  yang  diberikan  oleh  Noteris tersebut  kemudian  diterima  oleh  para pihak, namun pada akhirnya pemahaman  hukum  yang  didapat  oleh para  pihak  dari  Notaris  tersebut  tetap menjadi  keterangan  para  pihak  dan menjadi  tanggung  jawab  para  pihak sepenuhnya (Wahyu Utomo;2018).
Penyuluhan  hukum  yang  harus diberikan  oleh  seorang  notaris  harus berdasarkan  keyakinan  dalam  bidang yang  dikuasai  dan  dalam  batas-batas kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Peraturan-peraturan ini merupakan  pedoman  apa  yang  boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang  Notaris  dalam pembuatan  akta. Inilah salah satu faktor yang membedakan  pekerjaan  notaris  dengan pekerjaan  praktisi-praktisi  hukum  yang lain.  Kedudukan  Notaris  sebagai  suatu jabatan  yang  terhormat  dan  memiliki peran sangat penting dalam masyarakat tentunya  mengharuskan  siapa  yang memangku  jabatan  tersebut  memiliki kualitas  yang  mumpuni  baik  secara keilmuan maupun kepemimpinan.
Ilmu  pengetahuan  khususnya  di bidang  hukum  harus  benar-benar dipahami oleh Notaris secara mendalam. Hal  tersebut  tercermin  dari  salah  satu syarat  pengangkatan  Notaris  yang disebutkan  dalam Pasal 3 huruf e UUJN adalah  “Berijazah  Sarjana  Hukum  dan lulus  jenjang  strata  dua  Kenotariatan”. Adanya  kualifikasi  khusus  tentang
pendidikan minimal bagi syarat pengangkatan Notaris seperti yang telah disebutkan  diatas  yaitu  Sarjana  Hukum dan  jenjang  strata  dua  kenotariatan yang  lazim  disebut  dengan  Magister Kenotariatan  bukan  tanpa  alasan,  hal tersebut ditujukan agar Notaris menjadi sosok  yang  mampu  menyampaikan kebenaran  dan  memberikan  keadilan bagi  pihak  yang  membutuhkan  jasanya, bukan  sekedar  memberikan  kepastian hukum semata (Rusdianto;2017).
Notaris yang memberikan penyuluhan  hukum  dapat  disamakan dengan  memberikan  suatu  nasihat hukum karena dalam memberikan suatu penyuluhan  hukum  maupun  nasihat hukum, notaris dalam hal ini memberikan  suatu  petunjuk  atau penjelasan  dalam  bidang  hukum  yang sedang  dihadapi  atau  dibutuhkan  oleh para penghadap. Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris dapat
mempengaruhi  para  pihak  dalam menentukan  pilihan  untuk  menentukan tindakan hukumnya (Budiono;1999;63). Mengenai  penerapan  asas  kebebasan berkontrak  sepenuhnya  tergantung pada  para  pihak  untuk  menentukan pilihannya,  sedangkan  notaris  menjaga rambu-rambu hukumnya (Budiono;1999).
UUJN  memberikan  kewenangan kepada  notaris  untuk  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan  akta  dengan  tujuan  agar para  pihak  dapat  memahami  hukum yang  berlaku,  sehingga  hukum  tersebut dapat  melembaga dan bahkan menjiwai setiap  para  pihak  yang  bersangkutan. Tujuannya  bukan  sekedar  memberikan informasi  atau  keterangan-keterangan mengenai  hukum  yang  perlu  diketahui, akan  tetapi  mengusahakan  untuk membina  dan  meningkatkan  kesadaran hukum  para  pihak  yang  bersangkutan, sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan
hukum,  atas  dasar  anggapan  bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dianutnya.
Atas  dasar  kewenangan  tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya  notaris  dituntut  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum dan  pelayanan  yang  profesional.  Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung  banyak  resiko  tersebut diperlukan  pengetahuan  hukum  yang cukup  dan  ketelitian  serta  tanggung jawab  yang  tinggi.  Untuk  itu  dalam praktek  sehari-hari  notaris  diwajibkan untuk  senantiasa  menjunjung  tinggi hukum dan  asas negara serta bertindak sesuai  dengan  makna  sumpah  jabatan dan  mengutamakan  pengabdiannya kepada  kepentingan  masyarakat  dan negara.  Adanya  kewajiban  kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung  tinggi  martabat  jabatan notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan  jabatannya  notaris  tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan martabat  dan  kehormatan  jabatan notaris.
Penyuluhan hukum
atau penjelasan mengenai ketentuan undang- undang  ini  diberikan  dalam  rangka membantu  dalam pembuatan  akta yang diperlukan  dan  ini  merupakan  suatu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan satu  dengan  yang  lainnya.  Nasihat  yang harus  diberikan  oleh  seorang  notaris harus  berdasarkan  keyakinan  dalam bidang  yang  dikuasai  dan  dalam  batas- batas  kemampuannya.  Keahlian  hukum dalam  bidangnya  harus  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dengan  adanya  penyuluhan hukum  yang  diberikan  oleh  notaris, diharapkan  para  penghadap  yang memerlukan bantuannya menjadi paham dan mengerti mengenai keputusan  yang  terbaik  yang  akan
diperbuatnya  dan  juga  sebelum  notaris membuatkan  akta  yang  diinginkan  oleh kliennya,  notaris  harus  terlebih  dahulu memberikan suatu penjelasan mengenai keadaan  hukum  yang  sebenarnya kepada klien, hak dan kewajiban mereka masing-masing,  agar  klien  tersebut mengerti akan keadaan yang sebenarnya. Tanggung Gugat Notaris Atas Penyuluhan  Hukum  Yang  Merugikan
Para Pihak
Notaris  sebagai  lembaga  negara yang independen adalah subyek hukum, sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban hukum,  yang  memiliki  kedudukan hukum  yaitu  sebagai  kepanjangan tangan  dari  pemerintah  yang  melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Sebagai subyek hukum Notaris  dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang ada  relevansinya  dengan  hukum  atau perbuatan  yang  dapat  menimbulkan akibat  hukum.  Dengan  demikian,  setiap bentuk  dari  perbuatan  hukum,  secara pasti  akan  menimbulkan  akibat  hukum baik  yang  positif  maupun  yang  negatif. Akibat  hukum  yang  negatif  memiliki relevansi dengan tanggung-gugat karena dapat memunculkan tuntutan dari pihak yang terkena akibat hukum yang negatif yang  biasa  menimbulkan  kerugian  dari pihak tersebut.
Tanggung  jawab  notaris  di  dalam UUJN  dimaksudkan  sebagai  keterikatan notaris  terhadap  ketentuan-ketentuan hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya,  dalam  pengertian  bahwa semua perbuatan notaris dalam menjalankan  tugas  kewajibannya  harus dapat  dipertanggungjawabkan  secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum  terhadap  pelanggaran  norma- norma  hukum  yang  mendasarinya
(Ghansham  Anand;2013).  Tanggung- gugat
( liability/aansprakelijkheid ) merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab.  Pengertian  tanggung- gugat  merujuk  kepada  posisi  seseorang atau  badan  hukum  yang  dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ganti  rugi  setelah  adanya peristiwa  hukum  atau  tindakan  hukum (Peter Mahmud Marzuki ;2009). Menurut J.  H. Nieuwenhuis, tanggung  gugat  timbul  karena  adanya perbuatan melanggar hukum ( onrehtmatige  daad )  dan  merupakan penyebab ( oorzaak ) timbulnya  kerugian sedangkan  pelakunya  bersalah  ( schuld ) maka orang itu harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut (J. H. Nieuwenhuis;1985;118). Selanjutnya  Y. Sogar Simamora menyatakan bahwa inti dari suatu  perbuatan  melanggar  hukum ( onrechtmatige  daad ),  yaitu  tidak  ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya.  Perbuatan melanggar  hukum  dapat  terjadi  bila salah  satu  pihak  merugikan  pihak  lain dengan  suatu  kesengajaan  ataupun ketidaksengajaan  dan  menimbulkan kerugian  pada  salah  satu  pihak (Ghansham Anand, Ibid) . Munir  Fuady  menyatakan  bahwa teori aansprakelijkheid atau  dalam bahasa  Indonesia  dapat  disebut  dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan  atau  siapa  yang  harus  digugat karena adanya suatu perbuatan melawan  hukum.  Jadi  tanggung  gugat terhadap  notaris  timbul  karena  adanya kesalahan  yang  dilakukan  di  dalam menajalankan tugas jabatan dan kesalahan  itu  menimbulkan  kerugian terhadap  penghadap  atau  orang  lain. Dapat  dikatakan  secara  sedarhana bahwa setiap kewenangan yang sah baik yang  bersumber  dari  undang-undang maupun dari perjanjian, dapat
menimbulkan  tanggung  jawab  pada  si pelaksana  tugas  atau  kewajiban  itu (Munir Fuady;2002).
Dalam
kaitannya dengan penyuluhan  hukum yang diberikan oleh Notaris yang  kemudian  merugikan para pihak  maka  pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada notaris, apabila  memenuhi  unsur-unsur  sebagai berikut  :  1)    Adanya  suatu  perbuatan, yaitu  bahwa  suatu  perbuatan  melawan hukum  selalu  diawali  oleh  suatu perbuatan  dari  si  pelakunya.  2) Perbuatan  tersebut  melawan  hukum, yaitu  perbuatan  yang  :  a)  melanggar undang-undang yang berlaku; b) melanggar  hak  orang  lain  yang  dijamin oleh  hukum;  d)  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  si  pelaku;  e) perbuatan  yang  bertentangan  dengan kesusilaan;  f)  bertentangan  dengan kehati-hatian  atau  keharusan  dalam pergaulan  masyarakat  yang  baik.  3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku,yaitu  bahwa  suatu  tindakan dianggap  oleh  hukum  mengandung unsur  kesalahan  jika  memenuhi  unsur- unsur  sebagai  berikut  :  a)  ada  unsur kesengajaan;  b)  ada  unsur  kelalaian;  c) tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan pemaaf,  seperti  keadaan  memaksa ( overmacht ), membela diri, tidak waras, dan  lain-lain.  4)  Adanya  kerugian  bagi korban yaitu kerugian karena perbuatan melawan  hukum  meliputi  kerugian materiil  dan  immaterial,  yang  juga dinilai  dengan  uang.  5)  Adanya hubungan  kausalitas,  yaitu  hubungan kausal atau sebab akibat yang dimaksud adalah  dengan  adanya  perbuatan  yang dilakukan
seseorang dapat mengakibatkan  pihak  lain  menderita kerugian (Munir Fuady;2002). Berkaitan dengan hubungan kausalitas terdapat 2 (dua) teori, yaitu :
1) Conditio Sine Qua Non ,  menurut  teori ini,  setiap  orang  yang  melakukan
perbuatan  melanggar  hukum  selalu bertanggung  gugat,  jika  perbuatannya condition  sine  qua non menimbulkan kerugian.  2) Adequate  Veroorzaking, menurut  teori  ini,  si  pelaku  hanya bertanggung  gugat  atas  kerugian  yang merupakan  akibat  daripada  perbuatan melanggar  hukum  yang  secara  layak dapat  diperkirakan  timbul  (Munir Fuady;2002).
Pembuatan  akta  notaris  baik  akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta  notaris,  yaitu  harus  ada  keinginan atau  kehendak  dan  permintaan  dari para  pihak,  jika  keinginan dan permintaan  para  pihak  tidak  ada,  maka notaris  tidak  akan  membuat  akta  yang dimaksud.  Untuk  memenuhi  keinginan dan  permintaan  para  pihak  tersebut, notaris  dalam  hal  ini  mempunyai kewenangan  untuk  dapat  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan  akta  yang  bersangkutan, dengan  berdasarkan  kepada  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada  saat  saran  atau  penyuluhan hukum dari notaris tersebut diikuti oleh para  pihak  dan  dituangkan  atau dilanjutkan dengan pembuatan aktanya, dan  ternyata  akta  notaris  tersebut dikemudian  hari  bermasalah  atau menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu pihak  dalam  akta,  maka  dalam  hal  ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau diminta pertanggung jawabannya, karena akta notaris tersebut  adalah  merupakan  keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau  pendapat  notaris,  melainkan  isi akta  merupakan  perbuatan  para  pihak dan  bukan  perbuatan  atau  tindakan notaris. Notaris hanya memformulasikan  keinginan  para pihak agar  tindakannya  dituangkan  dalam bentuk  akta  otentik  atau  akta  notaris. Pihak  yang  merasa  dirugikan  dan  yang
hendak  menuntut  notaris  tersebut terlebih dahulu harus dapat
membuktikan beberapa hal berikut ini : a)  Adanya  derita  kerugian;  b)  Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau  kelalaian  dari  notaris  terdapat hubungan  kausal;  c)  Pelanggaran (perbuatan)  atau  kelalaian  tersebut disebabkan  kesalahan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  notaris yang bersangkutan.
Kesimpulan
Kewenangan Notaris
untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para  pihak  yang  berkepentingan  dalam pembuatan  akta  autentik  adalah  dalam bentuk  pemberian  pemahaman  hukum terkait  perbuatan  hukum  yang  akan dituangkan  ke  dalam  Akta.  Notaris memberikan  pemahaman  kepada  para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam  Peraturan  Perundang-Undangan yang  berhubungan  dengan  perbuatan hukum  yang  akan  dilakukan  oleh  para pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya.
Tanggung  Gugat  Notaris  atas penyuluhan  hukum  yang  merugikan para  pihak  adalah  berupa  pemberian ganti rugi. Pihak yang  merasa dirugikan dapat  menggugat  notaris  atas  dasar perbuatan  melawan  hukum  dengan terlebih dahulu harus dapat membuktikan  adanya  derita  kerugian, adanya  pelanggaran  atau  kelalaian  dari notaris yang menyebabkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan  kepada  notaris yang bersangkutan.
Saran Perlu dilakukan perubahan terhadap UUJN khususnya untuk memperjelas dan
mempertegas kewenangan Notaris dalam memberikan
penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan  akta  agar  tidak  terjadi multitafsir  dan  mampu  memberikan kepastian hukum.
Notaris diharapkan dapat menjalankan  tugas  jabatan  secara profesional  dan  memiliki  pengetahuan serta keilmuan yang mumpuni di bidang hukum, khususnya pemahaman mengenai Peraturan Perundang- Undangan  yang  berlaku  di  Indonesia sehingga mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat bagi para pihak  yang  akan  membuat  akta  dan tidak  terjadi  kerugian  bagi  para  pihak dari adanya penyuluhan hukum tersebut
Daftar Pustaka Buku-Buku Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 1985 Habib  Adjie, Meneropong  Khasanah Notaris  Dan  PPAT  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
J. H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht , Terjemahan
Djasadin  Saragih,  Tanpa  Penerbit,
Surabaya, 1985
Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Peter Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Grup, Jakarta, 2009
Rusdianto  Sesung,  dkk., Hukum  Dan Politik Hukum Jabatan Notaris , R.A. De Rozarie, Surabaya, 2017
Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris ,  Ichtiar  Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
Jurnal, Makalah Dan Karya Ilmiah Abdullah,”Presentasi Dalam Penyuluhan Hukum”,  Makalah,  diunduh  dari www.bphn.go.id
Ghansham Anand, “Karakteristik Jabatan
Notaris  Di  Indonesia  Dan  Batas Tanggung  Gugatnya”,  Disertasi, Program Studi  Doktor  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  Airlangga,  Surabaya, 2013 Guntur Iskandar, “Kekuatan Pembuktian
Akta  Di  Bawah  Tangan  Yang Disahkan  Dan  Dibukukan  Oleh Notaris”, Jurnal Yustisia Universitas
Andalas , Vol. 22 No.1 Tahun 2013 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris  :  Bahan  Diskusi  Dalam Persiapan  Menghadapi  Ujian  Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan  pada  acara Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018 Herlien  Budiono,  “Asosiasi  Notaris, Suatu Jalan  Keluar?”, Media
Notariat ,  No.2/Tahun  I,  Oktober, 1999 Laurensius  Arliman  S,    “Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat  Berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris”, Makalah,
diunduh dari www.researchgate.net Nofiardi, “Membangun Hukum Indonesia  Yang  Progresif”, Jurnal
Advokasi  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Padang ,  Vol.  6  No.  1  Edisi
Juni-Desember 2015
Ririk  Eko  Prasetyo,  M.Khoidin  Dan
Ermanto Fahamsyah, “Makna Pemberian  Penyuluhan  Hukum Oleh  Notaris  Pembuatan  Akta Menurut  Undang-Undang  Jabatan Notaris”, Jurnal Lex Humana ,Volume  1,  Nomor  1, Oktober 2016 Roenastiti Prayitno, “Tugas dan
Tanggung  Jawab  Notaris  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta”, Media Notariat , No.12-13/Tahun IV, Oktober 1989 Sudjito, “Critical Legal  Stidies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan
Kurikulum  Pendidikan  Hukum”, Jurnal  Ultimatum  Sekolah  Tinggi Ilmu  Hukum  Iblam ,  Vol.  2,  Edisi September 2008