## POLITIK PERBEDAAN: MINORITAS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

## M. Dian Hikmawan
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122
Email: dionk_90@yahoo.com

## Abstract
Public  policy  is  always  closely  connected  with  the  articulation  of  a  distribution and  re-distribution.  Wisest  form  of  policy  that  can  accommodate  all  people without  exception.  Therefore,  in  the  implementation  of  the  public  policy,  it’s important to view the differences of social group not as a threat. but recognizing them  through  the  political  differences.  Imbalances  in  the  system  which  is  too liberal  governance  is  always  to  make  people  as  several  individuals  with  their rights. Finally, the policy only view the majority as a strong power which able to exclude those who are weak and considered different from the majority rule. This article at least invites us to re-articulate what is to be achieved in a democracy by analyzing  the  implementation  of  policy  for  difference  groups  are  excluded  by majority rule.
Keywords : politics of difference, minority, majority, public policy

## PENDAHULUAN
Permasalahan  kebijakan  publik  selalu  erat hubungannya  dengan  artikulasi  dari  sebuah distribusi dan re-distribusi. Negara liberal selalu dihadapkan  pada  bentuk-bentuk  baru  dari sebuah  sistem  pasar.  Artikulasi  pasar  yang bebas  sekarang  diikuti  instrumen  negara  yang bernamakan public policy yang bertujuan untuk distribusi dan re-dstribusi bagi masyarakat. Hal ini  terjadi  karena  dalam  praktik  liberalisme ternyata menghadirkan ketidaksetaraan ( inequality ),  hal  itu  dapat  terjadi  karena liberalisme  menjamin  hak  individu  sebagai kedaulatan  tertinggi.  Selanjutnya  yang  menjadi akar  permasalahan  pengakuan  akan  hak-hak yang  berbeda  dari  kumpulan  individu  yang menjadi  mayoritas  menjadi  realitas  yang  tidak
dapat  terlepas  dari  kehidupan  kita  sekarang. disinilah public  policy hadir  untuk  membantu mewujudkan equality dalam demokrasi. Namun ternyata good governance yang menjadi wacana dalam mengimplementasikan kesetaraan, ternayata  menimbulkan  masalah  baru  yaitu membuat  sebuah  garis  demarkasi  dalam masyarakat,  yaitu  masyarakat  yang  kuat (majority)  karena  mereka  dianggap  sebagai kumpulan-kumpulan  individu  dalam  jumlah besar  yang  memegang  kebijakan  dan  yang lemah  terhadap  kebijakan  minority  (Young. 2000:  15).  Kapabilitas  menjadi  sangat  penting karena  merupakan  sebuah  tolak  ukur  sejauh mana citizen mampu  bertahan  dalam  skema Neo/liberalisme  yang  serba  kompetitif  dan profit yang coba dibangun (Hoppe, 2008: 250).
Dalam  hal  demikian  seharusnya  implementasi dari  sebuah  kebijakan  harus  melihat  minoritas sebagai ke khususan yang memerlukan perhatian  lebih.  Model  contractualism-pun hanya  memberikan  wajah  baru  pada  definisi statewelfare ,  diamana state dan citizen mebuat relasi  yang  memberikan  ruang  bagi  citizen (demos)  dalam  konsensus  partisipasi  yang membentuk majority dan meng-eksklusi minority.  Pada  dasarnya  konsensus  yang memberikan  ruang  pada  adanya  partisipasi, namun  partisipasi  yang  tidak  di  ikuti  dengan kesadaran  terhadap  warganegara  yang  berbeda dan  beragam  hanya  akan  menghasilkan  sebuah produk  politik  yang  seragam,  seragam  dalam artian atribut mayoritas.
Keseragaman dalam kebijakan membuat tatanan  antara  majority  dan  minority  menjadi produk  politik  yang  hegemonik.  Dalam  situasi seperti  ini.  kebijakan  publik  harus  melihat  apa ulang  apa  yang  menjadi  sifat  derifatif  dari
demokrasi.  Tidak  hanya  membuat  kebijakan yang  menguntungkan  atau  berpihak  pada (majority),  tetapi  juga  harus  bisa  menjamin minority  sebagai  bentuk  pluralitas.  Bentuk kebijakan yang bijak tidak lain bisa mengakomodir semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali  (Young,  1990:  18).  Oleh  karena  itu, dalam implementasi kebijakan, melihat perbedaan  bukan  sebagai  ancaman.  Tetapi mengakui  mereka  melalui  politik  perbedaan menyamakan  mereka  sebagai  warga  negara. Ketimpangan  dalam  sistem govenrnance yang serba liberalis adalah selalu mnjadikan individu sebagai  kumpulan  individu  dengan  hak-hak nya. Akhirnya kebijakan hanya melihat mereka yang kuat (majority) sehingga dapat mengeksklusi  mereka  yang  lemah  (minoriy) yang dianggap berbeda dari majority. Setidaknya  saya  mernagkumnya  dalam  sebuah skema  dalam  menguraikan  bagaimana  posisi- posisi subjek. Lihat gambar dibawah:

## Demokrasi A-simetrisitas
Memaknai  demokrasi  merupakan  hal esensial  yang  sedari  awal  coba  dibangun  yaitu equality. Prosuderalism  mereduksi  demokrasi dalam  segala  bentuk  sehingga  demokrasi dimaknai  sebagai  rutinitas  dalam  ketertiban ekonomi  (Parthasarathy,  2011:  271).  Karena liberalisme  lahir  dari  sebuah  ingatan  atas  hak individu  dan  liberalisme  ekonomi  merupakan sebuah  konsekuensi  logis  dari  individu  yang dipandang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas dalam  mewujudkan  yang  terbaik  bagi  dirinya (Mill,  1884:  3).  Gagasan welfare  liberalism menjadi  semakin  dianggap  penting  karena negara dirasa harus turut serta dalam mewujudkan welfare dalam  iklim  persaingan bebas.  Namun  pertanyaan  selanjutnya  adalah sejauhmana  negara  bisa  menjamin  kesetaraan sosial  itu  dapat  terdistribusi  secara  merata (Simonis,  Joachim,  dan    Bröchler.  2010:  37). Bila  kita  melihat  ada  kesenjangan  yang memisahkan antara demokrasi dengan liberalisme,  yaitu residu  terhadap inequality itu sendiri.  tujuan  demokrasi  adalah equality sedangkan  liberalisme  adalah  individu  dengan segala  kapasitasnya.  Sebesar  apapun  besar peran state dalam  mengantisipasi  kesenjangan sosial  akibat  dari  konsekuensi  dari  sebuah kekuasaan  yang  dimaknai  sebagai  kumpulan individu  (Young. 1990:  41). Group sosial  yang berbeda  sering  dianggap  sebagai  minoritas harus mampu hidup dalam majority rules .
Kegagalan  Neo/liberalisme  ini  adalah ketidakmampuannya dalam menjawab permasalahan dalam collectivism (Park, 2008:1013). Mengapa kolektifisme, karena dari elemen  tersebut equality lahir.  Liberalisme gagal dalam melihat kolektivisme sebagai jalan keluar.  Keynes  sebelumnya  mencoba  dengan menolak self-regulating  market yang  diyakini ekonomi  klasik  sebagai  jalan  keluar  (Keynes, 1936:  57).  Tetap  harus  ada  control  regulating dari negara untuk distribusi welfare bagi demos yang  tidak  mampu  dalam  mengantisipasi persaingan  bebas. Public  policy menjadi instrumen  negara  dalam  hal  ini,  namun  pada dasarnya  juga  ada  hal  yang  tidak  dihitung dalam  regulating  tersebut. Domestic  welfare sebagai karaktek dari citizen.
Agregative  Stucture (Kumpulan  Individu)

## dan Politik Perbedaan
Dalam  memahami  apa  itu  kebijakan  publik, banyak  para scholar memahaminya  sebagai sebuah  bentuk  lain  dari  hal  distribusi  dan redistribusi.  Salah  satunya  apa  yang  coba  di sampaikan  Grindle  dalam Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third  World. Bila  kita melihat uraiannya mengenai bagaimana politics dan  public  policy  berhubungan  kita  mendapati dua term yang menjadi kata kunci bagi Grindle yaitu  content  dan  context  (Grindle.  1980:  8). Lebih jauh pembahsannya mengenai implementasi  dalam aggregating  structure di negara  berkembang  sehingga  kebijakan  tidak ter-implementasi sebagaimana mestinya (Knodt
dan  Stoiber.  2010:83).  Keyakinan  grindle terhadap  agregatif  struktur  sebagai  penunjang implementasi  menjadi  hal  yang  menarik. Karena  dalam  sisi  agregatif  struktur  pada intinya  memberikan  celah  partisipasi  bagi citizen dalam kebijakan publik (Lee. 2010: 60).
Hal demikian kelebihan yang ditawarkan dalam konsep  ini,  namun  pada  yang  saat  bersamaan penulis  meilhat  hal  itu  juga  membuka  celah yang  menjadi  kekurangannya.  Dimana  penulis melihat  dengan  kacamata  berbeda  sehingga melihat celah yang sama itu (agregatif struktur) nantinya  menjadi  bahan  tinjauan  bagi  politik perbedaan  dalam  melihat  demokrasi  agregatif sebagai tools dalam implementasi kebijakan.
Bila  kita  melihat  ulang  permasalahan dalam dunia  ketiga adalah  bagaimana interest group yang  menjadi  permasalahan  sehingga tidak  bisa  menjadi  struktur  sosial  yang menghadirkan collective  demand bagi political leadership .  Padahal  dalam  demokrasi  dan pluralitas  negara,  kita  mendapati  grup  sosial menjadi  sebuah  kenyataan  dimana  kita  bisa meilhat  perbedaan  dari  grup  satu  dengan  yang lainnya.  namun  disanalah  seharusnya  negara hadir  untuk  mengakomodir  semua  dalam kebijakan  publik.  Ke  khawatiran  grindle terhadap kelemahan dalam membentuk agregatitf struktur sebenarnya disandarkan pada praktek-praktek  elite  politik  yang  mengambil peran  besar  dalam  mengambil  kebijakan  baik dalam distribusi dan redistribusi tanpa partisipasi  aktif  dari  citizens  (Grindle,  1980: 15).  Hal  tersebut  yang  membuat  grindle
menekankan  agregatif  struktur  sosial  untuk menghimpun kekuatan agar dapat berpartisipasi dalam  kebijakan.  Hal  tersebut  yang  menjadi kejelian  Grindle  memasukan  partisipasi  dalam bentuk  agregatif  sosial  dan  memikirkan  hal tersebut agar public turut serta dengan apa yang akan dijalani mereka nantinya. Namun permasalahannya  timbul  karena  sebenarnya persoalan  agregatif  sosial  menjadikan  bentuk grup-grup  sosial  dalam  demokrasi yang direduksi  menjadi  kelompok  dengan  suatu kepentingan. Kebanayakan public policy menekankan aktor-aktor dalam kerjanya (Abubakar,  2011:  2).  Bagi  negara  yang  plural dari  grup  sosial  yang  ada  menjadi  tantangan dalam  distribusi  dalam  beragam  kepentingan. Hal  ini  merupakan  sebuah  usaha  juga  dalam mencapai  sebuah  legitimasi  dari  sebuah kebijakan  yang  nantinya  dapat  diterima  atau tidak  dalam  implementasinya  (Wolley,  2008: 162).    Model  demokrasi  agregat-electoral- liberal  mengakomodir  kepentingan  dengan macam  konsensus  yang  pada  akhirnya  meng- eksklusi  grup  sosial  minoritas  yang  sebenarnya mereka  memiliki  hak  dalam  partisipasi  guna kebijakan  yang  akan  dihasilkan  tersebut (Young.  1990:  43).  Ter-eksklusi  karena agregatif  majority  yang  menjadi  dasar  dari konsensus,  dan  mereka  (minority)  terpaksa masuk  dalam  konsensus majority (Young. 2000: 15)
Grup,  di  sisi  lain,  mengkonstitusi individu.  Pemahaman khusus  seseorang mengenai  sejarah,  pertalian  hubungan,
dan  keterpisahan,  bahkan  cara  bernalar, mengevaluasi,  dan  mengekspresikan perasaan  secara  sebagian  dikonstitusi oleh  grup  tempatnya  terkait.  Hal tersebut  bukan  berarti  bahwa  orang tidak  memiliki  gaya  pribadi  atau  tidak mampu  untuk  mentransendensikan  atau menolak  identitas  grup.  Ini  juga  tidak berarti  bahwa  suatu  identitas  grup menghalangi  seseorang  dari  memiliki aspek-aspek  yang  independen  dari identitas grup. (Young, 1990: 45) Alternatif demokratisasi yang disampaikan Young adalah tanggapan terhadap kaum  liberal  yang  berusaha  meng-idealkan Keadilan melalui konsensus mengenai common rights .  Selama  ini  keseimbangan  dalam masyarakat diusahakan melalui bentuk homogenitas  yang  tidak  menampakan  adanya
pertentangan.  Pandangan  kaum  liberal  tersebut lahir  dari  ketakutan  bahwa  memfokuskan  pada perbedaan  akan  menciptakan  stigma  seperti  di masa  lalu,  seperti  rasisme  ataupun  seksisme. Liberalisme hanya menganggap bahwa minority  group hanya  sebagai  bentuk  dari inconsistent terhadap  hak  individual  mereka (Banks,  2008:  131)    Demokrasi  konsensus belum  menjadi  usaha  kepentingan  politik seluruh  anggota  masyarakat  karena  pada akhirnya  dikonstitusi  oleh  bentuk  autokrasi yaitu  sentralisasi  oleh  pemerintah  pusat  dan korporasi oleh kelompok dominan (Mouffe,2005:  99)  yang  dalam  liberalisme adalah  mereka  yang  menyandang  atribut rasional.  Contoh  diskriminasi  yang  terjadi  di Indonesia,  dalam  berbagai  hal  yang  menjadi permasalahan  dari  timbulnya  majority  dan minority dalam masyarakat liberal.

## Tabel 1. Beberapa Kasus Diskriminasi Terhadap Minoritas Di Indonesia
Waktu & Tempat Peristiwa  Keterangan awal 1967 Militan  Muslim  menyerang  properti  Kristen  di  Meulaboh di  Aceh,  Makassar  di  Sulawesi,  dan  Jakarta,  mengklaim mereka melawan “Kristenisasi Sejak 2002, Batuplat, kecamatan Alak, Kupang, Muslim Batuplat, menghadapi kesulitan mendirikan masjid karena  protes  dari  umat  Kristiani  di  daerah  mayoritas Kristen  tersebut.  Beberapa  kelompok  Kristen  menentang komunitas Muslim memakai bangunan mereka untuk shalat Jumat. 2006 Kasus  pelarangan pendirian rumah ibadah baru di  wilayah mayoritas.  SKB  tiga  menteri  2006  menjadi  pembenaran. Tercatat  ada  sebanyak  12  kasus  baik  itu  di  mayoritas kristen dan mayoritas muslim antara 1993 dan 2007 Gereja  HKBP  Ciketing.  Mereka  selalu  gagal  meski  sudah memenuhi  syarat  minimal  jumlah  tandatangan  dari  warga setempat  guna  membangun  gereja.  Mereka  menghadapi intimidasi  terus-menerus,  dua  kali  pembakaran,  dan kekerasan sejak berusaha mendirikan gereja pada 1993 14 Februari 2008, Bekasi Dinas  Tata  Kota  dan  Pertamanan  Bogor  mendadak
membekukan  izin  bangunan  GKI  Yasmin  tanpa  memberi alasan jelas. Juni 2008 Di keluarkannya surat keputusan bersama anti-Ahmadiyah. akibatnya, sedikitnya 30 masjid Ahmadiyah disegel. Pada 6 Februari 2011 di  desa Umbulan,  Cikeusik,  kawasan Barat Jawa Sekitar  1.500  militan  Islamis  menyerang  21  jemaah Ahmadiyah dengan batu, bambu dan golok. Agustus 2011, Riau Pembakaran gereja Pantekosta di Kuantan Singingi, Riau 2011, Bangil, dekat Surabaya, Jawa Timur Lebih dari 200 militan memasuki YAPI dan menghancurkan  properti  sekolah.  Dan  sejak  2010  sering terjadi penyerangan serupa. Oktober 2010 Antonius Richmond Bawengan, pengkhotbah kontroversial dari  Jakarta,  membagikan  selebaran  tentang  tiga  agama Nabi  Ibrahim (menawarkan  tafsiran sendiri,  yakni  Yehova Yudaisme,  Yesus  Kristus  Kristiani,  dan  Islam  Allah). Selebarannya  memicu    kemarahan  kalangan  Muslim  di
Temanggung, Jawa Tengah, mendorong polisi menangkapnya. 20 Maret 2012, Bekasi Kesulitan  dalam  mendirikan  rumah  ibadah  baru  penganut HKBP Filadelfia 12 Februari 2012, Bekasi Walikota  Bekasi  menyegel  tiga  gereja  setelah  ada  tekanan dari  FPI  Bekasi:  Gereja  Kristus  Rahmani  Indonesia (GKRI), HKBP Kaliabang, dan Gereja Pantekosta. Mei  2012,  di  Singkil,  Aceh selatan Militan  FPI  melakukan  memprotes  gereja  “illegal”  dan menuntut  pemerintah  menutupnya.  Hasilnya  pemerintah Singkil  menyegel  19  gereja  dan  satu  rumah  ibadah kepercayaan  lokal.  Seluruh  rumah  ibadah  ini  sebenarnya dibangun sebelum ada peraturan 2006 2012 Bertahun-tahun,  sekelompok  Sunni  gencar  berkampanye menentang  komunitas  Syiah  di  kabupaten  Sampang, Madura,  dan  melawan  ulamanya,  Tajul  Muluk.  Pada  Juli 2012, Muluk didakwa tuduhan penodaan dan dihukum dua tahun  penjara.  Pengadilan  tinggi  menaikkan  hukuman  jadi empat tahun penjara. Maret 2012 Penuntutan pidana terhadap Andreas Guntur, guru spiritual Amanat  Keagungan  Ilahi,  yang dipenjara empat  tahunoleh pengadilan  Klaten,  Jawa  Tengah,  karena  tuduhan mengajarkan  Islam  yang  berbeda  dari  yang  diyakini kebanyakan Muslim 10 Mei 2012 Sekelompok orang, mengenakan pakaian yang didentifikasi anggota Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), mengganggu diskusi Manji di Lembaga Kajian Islam dan Sosial, sebuah perusahaan penerbitan Yogyakarta. Anggota MMI memecahkan  jendela  dan  menendang  serta  memukul sejumlah peserta diskusi. Dan  lain  lain  :  beberapa  diantara  diskriminasi  dalam pembuatan  KTP,pencatatan  pernikahan,akte  kelahiran,
serta  diskriminasi  di  tempat  tempat  publik,  seperti  di sekolah pada anak anak penganut keyakinan minoritas.
Sumber : Human Rigths Watch: “ In Religion’s Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia”
Dalam  hal  seperti  inilah  bagaimana kebijakan  publik  seharusnya  dibuat  agar  dapat mengakomodir  semua  perbedaan  yang  ada. Implementasi  dari  sebuah  kebijakan  publik seharusnya  juga  memperhitungkan  apa  yang menjadi  kebutuhan  masyarakatnya.  Tidak hanya  mengakomodir  apa  yang  menjadi keinginan  mayoritas,  namun harus  bisa menjangkau  terhadap  minoritas  juga.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  teori  politik  yang menghargai  dan  mengakomodasi  perbedaan dalam  menghadapi  stigma  dan  ketakutan tersebut. Sudut pandang yang mendasari politik perbedaan  adalah  perbedaan  bukan  keliyanan, oposisi  yang  ekslusif,  tetapi  merupakan  variasi heteroginitas  (Young,  1990:  171).  Oleh  karena itu  konsep  keadilan  yang  disampaikan  oleh Young  berusaha  agar  setiap  grup  sosial memiliki hak untuk merepresentasikan kepentingannya  dalam  ranah  publik  (1990: 184).  Merepresentasikan  suara  dari  grup  sosial yang mengalami penindasan berarti mentransformasikan  posisi  mereka  menjadi setara  dengan  kelompok  yang  selama  ini  telah dominan dalam pembuatan kebijakan publik.
Paradoksial  dalam  Content  dan  Context Sebagai Implementasi ( Public Policy)
Dalam  kebijakan  publik  yang  akan  di implementasikan. Grindle melihat ulang content atau program menjadi hal yang penting dimana untuk mengukur seberapa jauh kebijakan  tersebut  dapat  terlaksana  (Grindle. 1980:  9).  Di  lain  sisi  beliau  melihat  context
juga  sebagai  pengaruh  dari political  situation, sejauh  mana  pula  kebijakan  tersebut  sesuai dengan kebutuhan group or individual demand dalam  lingkungannya  (Grindle.  1980:  13). Namun  kita  juga  pada  situasi  ini  kita  melihat sebuah  paradoksial  saat  content  dan  context dijadikan  ukuran  dalam  implementasi  namun hanya  sebatas tools bukan  untuk  hasil keputusan, karena decision maker tersebut pada akhirnya  hanya  diberikan  pada  aktor-aktor (Grindle.  1980:  20),  yang  mana  aktor-aktor decision  maker tersebut  adalah  agregatif struktur grup.
Decision  maker justru  akan  mereduksi dari  setiap  partisipasi,  dan  agregatif  sebagai dominan  partisipatif  memiliki  peranan  besar dalam desicion maker . Hal tersebut merupakan sebuah  cara  bagaimana  kita  melihat  kebijakan publik dalam hal mengakomodir perbedaan dan kepentingan.  Model  agregatif  truktur  dalam konsensus  liberal  hanya  fokus  terhadap  cara implementasi  dan  agregatif  struktur  sebagai kekuatan terbanyak (majority) . Menjadi sebuah permasalahan baru bila kita tidak melihat ulang bagaimana  kebijakan  tersebut  dalam  distribusi dan  redistribusi  keadilan  bagi  semua  lapisan citizens (Young,  2000:  27).  Model  agregatif konsensus  selalu  mensyaratkan  eksklusi  grup minoritas karena keputusan disandarkan kepada hasil  agregatif  (majority),  atau  yang  lebih memprihatinkan adalah common rights diasumsikan menjadi suara terbanyak atau yang dominan  dari  suatu  grup.  Agregatif  strukturlah akhirnya  yang  mengambil  keputusan  dan
keputusan  tersebut  hanya  partisipasi  dari  grup dominan.
Kekurangan terbesar menjadikan kebjakan  hanya  berbasis  sekumpulan  individu yang bersepakat adalah menghilangkan keberbedaan  dari  yang  bersepakat.  Mayoritas sebagai stakeholder yang  memiliki  kekuatan besat  bisa  saja  merupah  hasil  dari  kebijakan yang  akan  dihasilkan.  Dalam  implementasi kebijakan,  pembuat  kebijakan  harus  bisa melihat  perbedaan  bukan  sebagai  ancaman. Melainkan  pembuat  kebijakan  harus  mampu melihat  hal  tersebut  sebagai  identitas  yang unik.  Re-artikulasi  terhadap  perbedaan  pelu mejadi  perhatian  khusus  dalam  menentukan kebijakan seperti apa yang akan di implementasikan  agar  dapat  mengakomodir semua warga negara.
“ Politics of Difference ” Sebagai
Implementasi
Asumsi antropologis impartialitas pada akhirnya hanya terfokus pada masalah perataan distribusi  keadilan  karena  kebutuhan  setiap individu telah diketahui seragam, yaitu primary goods (Mouffe,  1993:  58).  Padahal  konsepsi tersebut  malah  membatasi  proses  evaluasi model  distribusi  yang  sebenarnya  sangat tergantung  pada  struktur  sosial  dan  konteks institusional  (Young,  1990:  15).  Masalah  lain dari  paradigma  distribusi  adalah  kenyataan bahwa primary goods tidak hanya menyangkut materi  semata.  Sayangnya  hal-hal  non-materi tersebut  –  hak,  kebebasan,  penghargaan  diri  –
di-reifikasi seakan  mereka  statis,  bukannya dipertimbangkan  sebagai  relasi  sosial  dan proses (Young, 1990: 16).
Rekognisi  terhadap  kebutuhan  khusus yang  selama  ini  teropresi  oleh general  will adalah suatu langkah awal pembuatan kebijakan publik yang lebih mewakili kepentingan  semua citizens (Young,  1990: 185),  sesuai  dengan  nilai  demokrasi.  Jika pandangan  umum  menganggap  pemberian insentif  terhadap  pihak  tertentu  dianggap sebagai  ketidakadilan,  justru  representasi  dari berbagai grup sosial sebenarnya akan membuka kepentingan  grup  tertentu  sehingga  akan mampu mengurangi  ketidakadilan  yang selama ini  disebabkan  oleh  dominasi  perspektif. Langkah  penting  dalam  politik  perbedaan adalah  demokrasi  komunikatif  yang  telah diperluas (Young, 1996:120).
Semua  usaha  tersebut  bertujuan  untuk memberikan  kesetaraan  politik  dan  kesetaraan sosial bagi seluruh warga negara. Ketidakmemadaian universal citizenship yang dipahami  dalam  kerangka  kesamaan  justru melahirkan  paksaan  untuk  asimilasi  bagi  yang berbeda.  Ironisnya,  mereka  akan  tetap  dilihat sebagai  berbeda.  Oleh  karena  itu  Young mengajukan  ide differentiated  citizenship agar mereka  yang  mengalami  ketidakadilan  sosial karena  dianggap  berbeda  dapat  menjalankan kesetaraan  politik  yang  telah  mereka  miliki sebagai warga negara
untuk  meminta  perlakuan  khusus  agar  dapat membawa  pada  kesetaraan  sosial.  Melalui
dialog  antar  perbedaan,  kita  dapat  melakukan transformasi  sudut  pandang  dan  memahami kondisi  sosial  kelompok  lain.  Bahwa  pada kenyataannya  persepsi  akan  pengalaman  saya juga dari perspektif tertentu  akan membimbing kita  untuk  semakin  memahami  ketiadaan general  interest dalam  pembuatan  kebijakan publik  (Medvetz,  2010:  562).  Merekognisi keunikan  pengalaman  yang  berbeda  akan memperkaya  pengetahuan  sosial  kita  serta menambah  solusi  dalam  menghadapi  masalah dalam masyarakat (Young, 1996: 128).
Kebijakan  pada  akhirnya  tidak  hanya melihat content dan context .  Namun  kita  harus bisa  melihat  apa  yang  disebut  partisipasi  dan publik. Publik tidak bisa disebut sebagai public selama  partisipasi  hanya  disandarkan  pada bentuk konsensus agregatif struktural,
melainkan  harus  bisa  merekognisi  semua lapisan  termasuk  minoritas  sebagai  grup  yang berbeda  (Young,  1996:  132).  Jadi  saat  kita mendiskusikan ulang implementasi dari kebijakan  public,  kita  memikirkan  ulang sejauhmana  model  dari  kebijakan  yang  bisa mengakomodir semua termasuk kelompok yang berbeda  tersebut.  baik  Mouffe  maupun  Young menaruh  perhatian  terhadap  kebijakan  bagi citizens yang  memiliki  kekhususan  sehingga kebijakan  harus  mencapai  juga  kelompok- kelompok  tersebut.  sehingga  partisipasi  juga hadir dalam kebijakan publik yang mengakomodir  semua  pihak  tanpa  eksklusi karena tutntutan agregatif yang hanya menerima  yang  rasional  dan  meng-eksklusi
semua  yang  diluar  nalar  seperti  budaya,  nilai, dan tradisi (Hammack dan Cohler, 2011: 175).

## Daftar Pustaka

## Buku:
Mill,  John  Stuart.  1884.    Principle  of  political economy  with  some  of  their  Application to  social  philosophy.  New  Jersey: Princeton University Press.
Keynes,  John  Maynard  1936.The  General Theory  of  Employment,  Interest,  and Money. New Jersey: Princeton University Press.
Jayasuriya, Kanishka. 2006. Statecraft, Welfare, and  the  Politics  of  Inclusion. Dalam Principal  Research  Fellow  Asia  Research Center.  Published:  Murdoch  University, Australi
Merilee  S,  Grindle.  1980. Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third  World .
Princeton,  NJ:  Princeton  University Press.
Mouffe,  Chantal.  1993. The  Return  of  The Political . London: Verso.
_____.  2005. The  Democratic  Paradox. London: Verso.
Young,  Iris  Marion..  1990. Justice  and  The Politics  of  Difference .  New  Jersey: Princeton University Press.
_____.  2000. Inclusion  and  Democracy .  New York: Oxford University Press.
Jurnal :
Basyarahil,  Abubakar.  2011. Kebijakan  Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan.
Publika:  Jurnal  Ilmiah  Administrasi Negara . Tahun II, Nomor 2. pp. 3-18.
Banks.  A.  James.  2008. Diversity,  Group Identity,  and  Citizenship  Education  in  a Global Age . Educational Researcher, Vol. 37,  No.  3,  pp.  129-139  Published  by:
American Educational Research Association. JSTORE Accessed: 03/01/2014 03:25
Georg  Simonis,  Hans-Joachim  Lauth,  dan Stephan  Bröchler.  2010. Comparative Politics  in  the  21st  Century. Z  Vgl  Polit Wiss    4  pp.  35–54.  Published  online: Springerlink.com Human  Rigths  Watch.  2013. In  Religion’s Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia. Published: in the United States of America.
Hammack,  L.  Philip.  dan  Cohler.  J.  Betram.
2011. Narrative, Identity, and the Politics of Exclusion: Social Change and the Gay and  Lesbian  Life  Course .    Sex  Res  Soc Policy  Vol  8.  pp.  162–182.  Published online: Springerlink.com Hoppe,  Robert.  2008. Scientific  advice  and public  policy:  expert  advisers’  and policymakers’  discourses  on  boundary work .  Poiesis  Prax    6.  pp.  235–263 Published online: Springerlink.com Lee.  T.  Charles.  2010.  Bare  Life,  Interstices, and  the  Third  Space  of  Citizenship. Source:  Women's  Studies  Quarterly,  Vol.
38,  No.  1/2,  CITIZENSHIP  pp.  57-81.
Published  by:  The  Feminist  Press  at  the
City  University  of  New  York.  JSTORE Accessed: 03/01/2014 03:23
Medvetz, Thomas. 2010. “Public Policy is Like Having a Vaudeville Act”: Languages of Duty  and  Difference  among  Think  Tank- Affiliated Policy Experts. Qual Sociol 33.
pp.549–562
Published online: Springerlink.com
Michèle  Knodt  dan  Michael  Stoiber.  2010.
Comparative  politics  in  the  context  of multilevel  analysis.  Z  Vgl  Polit  Wiss    4 pp.79–102. Published online: Springerlink.com Parthasarathy, Shobita. 2011. Whose knowledge? What values? The comparative  politics  of  patenting  life forms  in  the  United  States  and  Europe. Policy  Sci  44,  pp.  267–288  Published online: Springerlink.com
Park.  W.  Julian.  2008. A  More  Meaningful Citizenship Test? Unmasking the Construction  of  a  Universalist,Principle- Based  Citizenship  Ideology .  California Law  Review,  Vol.  96,  No.  4.    pp.  999- 1047.  Published  by:  California  Law Review,  JSTORE  Accessed:  03/01/2014 03:28
Young,  Iris  Marion.  2009.  “Polity  and  Group
Difference:  A  Critique  of  the  Ideal  of Universal Citizenship” dalam Democracy
and Difference: Contesting the
Boundaries  of  The  Political ed  vol.  99, no. 2.

## _____.  2012.  “Communication  and  The  Other:

## Beyond  Deliberative  Democracy”  dalam
Democracy  and  Difference:  Contesting the Boundaries of The Political ed. Seyla Benhabib. New Jersey: Princeton
University Press.
Woolley,  Alice.  2008. Legitimating  Public
Policy .  The  University  of  Toronto  Law
Journal,  Vol.  58,  No.  2,  pp.  153-184.
Published  by:  University  of  Toronto Press.  JSTORE Accessed: 03/01/2014