## KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KOLABORATIF: SOLUSI EFEKTIF DALAM PENANGANAN KORUPSI DI ERA DIGITALISASI 5.0 DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
Oleh:
Asyari 1 , Harry Soeratin 2,1 email : asyari1881@gmail.com

## ABSTRAK
Penyebaran informasi merupakan salah satu aspek yang menonjol era digitalisasi 5.0. Hal ini ditandai  dengan  penggunaan  media  sosial  yang  membuat  masyarakat  dapat  dengan  mudah menyebarkan  dan  mendapatkan  berbagai  informasi.  Media  tersebut  ternyata  kerap  berperan dalam  penanganan  korupsi.  Hal  tersebut  menjadi  penting  karena  penanganan  korupsi merupakan  salah  satu  tantangan  besar  yang  menghambat  kemajuan  dan  pembangunan  suatu negara.  Untuk  itu  dibutuhkan  metode  yang  efektif  untuk  memanfaatkan  media  sosial  dalam penanganan korupsi.  Salah satu metode tersebut adalah kepemimpinan transformasional dan kolaboratif.  Artikel  ini  membahas  tentang  pola  kepempininan  tersebut,  kemudian menganalisa  bagaimana  pola  kepemimpinan  transformasional  dan  kolaboratif  dapat  efektif digunakan dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0.
Kata  Kunci: kepemimpinan  transformasional,  kepemimpinan  kolaboratif,  penanganan korupsi, era digitalisasi 5.0, media sosial.

## ABSTRACT
Information spreading is a standout aspect of digitalization 5.0. It is indicated by the massive usage of social media by society. They can easily get and spread various information. Social media frequently take part in handling corruption. It has become important since corruption handling is one of the big challenges that obstruct advancement and development of a nation. Therefore,  effective  methods  are needed  to utilize  social  media  in  corruption handling. One of the methods is transformational and collaborative leadership. This article aims to explain the leadership methods, then analyze how transformational and collaborative leadership can be effectively applied in corruption handling of digitalization 5.0.
Keywords :  transformational  leadership,  collaborative  leadership,  handling  corruption, digitalization 5.0, social media .
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## PENDAHULUAN
Korupsi  telah  menjadi  masalah  yang  serius  di  Indonesia  selama  beberapa dekade.  Meskipun  upaya  pemberantasan  korupsi  telah  dilakukan,  masih  ada banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  negara  ini  dalam  mengatasi masalah ini. Hal yang menjadi faktor latar belakang terkait tingginya korupsi di Indonesia antara lain:
a. Kultur Korupsi Lama:Sejarah panjang Indonesia telah mencatat keberadaan kultur  korupsi  yang  sudah  tertanam  di  berbagai  tingkatan  masyarakat. Praktik  korupsi  telah  menjadi  biasa  dan  diterima  sebagai  bagian  dari rutinitas  dalam  berbagai  sektor,  termasuk  pelayanan  publik  dan  sektor bisnis.  Praktik  korupsi  seperti  suap,  nepotisme,  dan  kolusi  telah  menjadi bagian dari pola perilaku yang meresap dalam berbagai lembaga, termasuk pemerintah, birokrasi, perusahaan, dan institusi sosial lainnya.
b. Ketidaksempurnaan  Sistem  Hukum:Sistem  hukum  dan  penegakan  hukum di  Indonesia  menghadapi  tantangan  serius,  termasuk  kurangnya independensi  dan  transparansi.  Hal  ini  menyebabkan  beberapa  pelaku korupsi  dapat  menghindari  pertanggungjawaban  hukum  atau  menghadapi hukuman  yang  ringan.  Beberapa  pejabat  publik  yang  terlibat  dalam tindakan  korupsi  bahkan  mungkin  dilindungi  oleh  lingkungan  yang  korup dan  bersifat  kolusi,  yang  menghambat  upaya  pemberantasan  korupsi  yang efektif.
c. Tingkat Penghasilan Rendah bagi Pejabat Publik: Gaji dan tunjangan yang rendah  bagi  pejabat  publik  sering  kali  dianggap  sebagai  faktor  pendorong untuk  melakukan  korupsi.  Penghasilan  yang  tidak  memadai  dapat mendorong  praktik  korupsi  sebagai  cara  untuk  meningkatkan  pendapatan mereka.  Akibatnya,  para  pejabat  mungkin  mencari  jalan  pintas  untuk memperoleh  penghasilan  lebih  banyak  dengan  menggunakan  kekuasaan mereka untuk menerima suap atau menyalahgunakan sumber daya publik.
d. Biaya  Pemilihan  dan  Klientelisme:Biaya  tinggi  dalam  proses  pemilihan politik di Indonesia menyebabkan kandidat politik harus mencari dana besar untuk kampanye mereka. Hal ini dapat menyebabkan keterlibatan kandidat dalam  praktik  korupsi  untuk  mendapatkan  dana  kampanye  atau  untuk membalas  dukungan  dari  pendukung  politiknya.  Selain  itu,  dalam  sistem politik yang didominasi oleh politik patronase dan klientelisme, pemenang pemilihan  sering  kali  diharapkan  untuk  memberikan  imbalan  kepada pendukungnya  dalam  bentuk  posisi  jabatan  atau  keuntungan  pribadi,  yang dapat mendorong tindakan korupsi.
e. Birokrasi  yang  Rumit:Birokrasi  yang  kompleks  dan  berbelit-belit  di Indonesia  menciptakan  peluang  bagi  para  pejabat  untuk  memanipulasi proses  dan  menerima  suap  sebagai  imbalan  atas  jasa  mereka.  Selain  itu, proses  yang  lambat  dan  berbelit-belit  juga  dapat  menyebabkan  praktik korupsi  untuk  mempercepat  alur  bisnis.  Ketidakefisienan  birokrasi  dan tingkat korupsi yang tinggi dalam proses perizinan dan regulasi bisnis dapat menyebabkan  ketidakpastian  bagi  investor  dan  menghambat  pertumbuhan ekonomi.
f. Kurangnya  Kesadaran  dan  Penegakan  Etika:  Beberapa  praktik  korupsi mungkin dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak etis dalam masyarakat, terutama  ketika  dihadapkan  pada  kondisi  ekonomi  yang  sulit  atau kurangnya kesadaran tentang dampak negatif dari tindakan korupsi. Selain itu,  kurangnya  penegakan  etika  dan  integritas  di  kalangan  pejabat  publik dan  swasta  dapat  menciptakan  iklim  di  mana  korupsi  dapat  berkembang subur.
Tingginya  korupsi  di  Indonesia  menyebabkan  dampak  negatif  yang  luas bagi  pembangunan  dan  stabilitas  sosial  ekonomi.  Korupsi  dapat  menghalangi pertumbuhan  ekonomi,  merugikan  pembangunan  infrastruktur,  menghambat investasi, memperkuat ketimpangan sosial, dan mengurangi kepercayaan publik
terhadap  pemerintah  dan  lembaga  publik.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk mengatasi  masalah  korupsi  harus  dilakukan  dengan  serius  dan  tegas, melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat,  penguatan  sistem  hukum,  penegakan yang tegas, serta pengembangan budaya dan lingkungan yang berintegritas dan transparan. Hal ini sangat mungkin dilakukan pada era digitalisasi ini.
Era  digitalisasi  5.0  memberikan  dampak  yang  signifikan  pada  berbagai aspek kehidupan. Salah satu hal yang terlihat adalah bagaimana informasi dapat tersebar dengan sangat mudah. Kemudahan tersebut didukung oleh penggunaan media  sosial  yang  masif  di  masyarakat.Fenomena  tersebut  membuka  berbagai peluang  baru  dalam  kehidupan,  salah  satunya  dalam  proses  pemberantasan korupsi.  Korupsi  merupakan  salah  satu  masalah  yang  telah  menghambat kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang. Korupsi merusak tatanan sosial, politik,  dan  ekonomi  suatu  negara,  serta  merugikan  masyarakat  secara keseluruhan.Untuk  melakukan  pemberantasan  korupsi  memanfaatkan  media sosial  tentu  saja  dibutuhkan  sebuah  metode  yang  efektif.  Diantara  banyak metode,  kepemimpinan  transformatif  dan  kolaboratif  dianggap  efektif  untuk diterapkan menggunakan media sosial dalam proses pemberantasan korupsi.
Kepemimpinan transformasional dan kolaboratif memainkan peran penting dalam  membentuk  budaya  anti-korupsi  di  masyarakat.  Pemimpin  yang transformasional  dapat  menginspirasi  dan  memotivasi  bawahan  serta melibatkan  mereka  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  korupsi. Kepemimpinan  kolaboratif  mendorong  kerjasama  antara  berbagai  pihak, termasuk  pemerintah,  lembaga  anti-korupsi,  sektor  swasta,  dan  masyarakat sipil,  untuk  menciptakan  sinergi  dalam  penanganan  korupsi.Kedua  bentuk kepemimpinan  tersebut,  seharusnya  dapat  diaplikasikan  menggunakan  pola digitalisasi  5.0,  terutama  dalam  penggunakan  media  sosial.  Diharapkan penerapan keduanya pada media sosial akan memberikan hasil yang lebih masif dan luas.

## Tinjauan Pustaka
a. Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan  adalah  proses  mempengaruhi,  membimbing,  dan mengarahkan  individu  atau  kelompok  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi,  dan  mengarahkan  anggota  tim  atau  organisasi  menuju pencapaian  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan.  Kepemimpinan melibatkan  berbagai  keterampilan,  termasuk  komunikasi  efektif, kemampuan  mengambil  keputusan,  empati,  kepemimpinan  moral,  dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.
Pendapat Para Tokoh tentang Kepemimpinan:
1. Nelson  Mandela:  "Seorang  pemimpin  adalah  seseorang  yang  tahu jalan,  menunjuk  jalan,  dan  berjalan  di  depan  untuk  memberikan contoh."
2. John  C.  Maxwell:  "Kepemimpinan  bukan  tentang  berada  di  depan atau di belakang. Ini tentang berada di tengah-tengah dan membawa orang-orang bersama-sama."
3. Stephen  Covey:  "Kepemimpinan  adalah  komunikasi  hati  ke  hati. Jika  kepemimpinan  adalah  hanya  masalah  kepala,  maka  kekayaan, kekuasaan, dan popularitas akan cukup."
4. Bill  Gates:  "Seorang  pemimpin  hebat  tidak  hanya  mengarahkan orang  lain  ke  tujuan  tertentu,  tetapi  juga  membantu  mereka menemukan potensi terbaik mereka."
5. Margaret  Thatcher:  "Seorang  pemimpin  harus  memiliki  visi  dan kemauan untuk mengejar visi tersebut dengan tekad yang kuat."
Pendapat  dari  para  tokoh  di  atas  menggambarkan  bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi,  dan  membimbing  orang  lain  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Seorang  pemimpin  harus  memiliki  visi  yang  jelas, kemampuan  untuk  berkomunikasi  secara  efektif,  dan  kemauan  untuk menghadapi  tantangan.  Kepemimpinan  bukan  hanya  tentang  berada  di posisi  otoritas,  tetapi  lebih  tentang  mengambil  tanggung  jawab  untuk membawa perubahan dan mengarahkan kelompok menuju keberhasilan.
Kepemimpinan  adalah  suatu  konsep  dan  proses  yang  melibatkan interaksi  antara  seorang  pemimpin  dengan  anggota  kelompok  atau organisasi  yang  dipimpinnya.  Pemimpin  memiliki  peran  utama  dalam mempengaruhi,  mengarahkan,  dan  membimbing  orang  lain  menuju pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  konteks  ini, kepemimpinan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  memegang  posisi  formal atau  otoritas,  tetapi  lebih  tentang  kemampuan  untuk  membawa perubahan  positif  dan  menginspirasi  orang  lain  untuk  berkinerja  lebih baik.
Seorang  pemimpin  dianggap  berhasil  ketika  dia  mampu menciptakan  visi  yang  jelas  dan  inspiratif  untuk  masa  depan, mengartikulasikan  tujuan  dan  misi  dengan  jelas,  dan  memberikan arahan  yang  efektif  dalam  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Visi pemimpin  bertujuan  untuk  menciptakan  gambaran  masa  depan  yang menarik dan menggerakkan orang-orang untuk bergerak maju.
Kepemimpinan  melibatkan  banyak  aspek,  termasuk  komunikasi yang  efektif,  kemampuan  untuk  mendengarkan  dengan  empati,  dan kemampuan  untuk  memahami  kebutuhan,  kekhawatiran,  dan  aspirasi dari  anggota  tim  atau  kelompok  yang  dipimpin.  Pemimpin  harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anggota timnya, mendorong
semangat  kerja  yang  tinggi  dan  dedikasi  untuk  mencapai  tujuan bersama.
Di dalam kepemimpinan, nilai-nilai etika dan integritas memainkan peran  penting.  Pemimpin  harus  berpegang  pada  prinsip-prinsip  moral yang  kuat,  bertindak  dengan  kejujuran  dan  transparansi,  serta  menjadi contoh  yang  baik  bagi  anggota  timnya.  Kepemimpinan  yang  berbasis nilai akan menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan kepercayaan, dan ini akan mendukung kolaborasi dan produktivitas yang lebih baik di dalam organisasi.
Selain itu, kepemimpinan juga melibatkan kemampuan pengambilan keputusan  yang  tepat  dan  bijaksana  dalam  berbagai  situasi.  Pemimpin harus  mampu  mengevaluasi  informasi  yang  ada,  mempertimbangkan konsekuensi  dari  pilihan  yang  dibuat,  dan  membuat  keputusan  yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Kepemimpinan  juga  mencakup  kemampuan  untuk  mendelegasikan tugas dengan bijaksana. Seorang pemimpin yang efektif akan mengenali kekuatan  dan  kelemahan  anggota  timnya  dan  menempatkan  mereka  di posisi yang sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka. Dengan cara ini,  potensi  penuh  anggota  tim  dapat  dimanfaatkan  dan  kinerja kelompok  dapat  ditingkatkan.Tidak  ada  pendekatan  tunggal  dalam kepemimpinan  yang  cocok  untuk  semua  situasi.  Berbagai  teori kepemimpinan,  seperti  kepemimpinan  transformasional,  transaksional, otoriter,  partisipatif,  dan  sebagainya,  menyajikan  sudut  pandang  yang berbeda  tentang  cara-cara  pemimpin  dapat  mempengaruhi  dan memimpin  kelompoknya.  Pemimpin  harus  mampu  mengadaptasi  gaya kepemimpinannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dinamika  lingkungan di sekitarnya.
Secara  keseluruhan,  kepemimpinan  adalah  tentang  memahami, menghargai,  dan  merangkul  perbedaan  individu  dalam  kelompok  serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi penuh dari  anggota  tim.  Pemimpin  yang  sukses  adalah  mereka  yang  mampu menggerakkan  orang  lain  untuk  mencapai  prestasi  luar  biasa  dan mewujudkan visi bersama dalam mencapai keberhasilan organisasi dan masyarakat.
b. Teori Kepemimpinan

## Teori Otoriter
Teori  Otoriter  Kepemimpinan  adalah  salah  satu  teori  kepemimpinan yang  menggambarkan  pendekatan  pemimpin  yang  sangat  berkuasa  dan otoriter  dalam  mengelola  kelompok  atau  organisasi  yang  dipimpinnya. Dalam  teori  ini,  pemimpin  memiliki  kontrol  penuh  atas  pengambilan keputusan  dan  menentukan  arah  dan  tindakan  kelompok  tanpa  banyak keterlibatan atau partisipasi dari anggota tim.
Karakteristik  utama  dari  kepemimpinan  otoriter  adalah  adanya ketidakseimbangan  dalam  distribusi  kekuasaan  dan  pengaruh  antara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin otoriter cenderung mengambil keputusan  secara  mandiri,  memerintah  dengan  tegas,  dan  memiliki  sedikit toleransi terhadap kritik atau pertentangan.
Ciri-ciri dan Sifat Kepemimpinan Otoriter:
1. Pengambilan  Keputusan  Sentralisasi:Pemimpin  otoriter  cenderung memusatkan  kekuasaan  dan  otoritas  di  tangan  mereka  sendiri. Mereka  mengambil  keputusan  secara  independen  tanpa  banyak konsultasi  atau  partisipasi  dari  anggota  tim.  Model  pengambilan keputusan ini dapat menjadi efisien dalam situasi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat, tetapi bisa menjadi masalah
dalam  jangka  panjang  karena  dapat  mengabaikan  ide  dan  masukan yang berharga dari anggota tim.
2. Komunikasi  Satu  Arah:Pemimpin  otoriter  biasanya  berkomunikasi dengan cara yang satu arah, di mana mereka menyampaikan arahan dan  perintah  kepada  anggota  tim  tanpa  banyak  mendengarkan  atau menerima  umpan  balik.  Ini  mengakibatkan  kurangnya  saluran komunikasi terbuka dan kolaborasi dalam organisasi.
3. Kontrol Ketat: Pemimpin otoriter cenderung mengendalikan hampir setiap  aspek  dari  pekerjaan  dan  tugas  anggota  tim.  Mereka mengawasi dan mengontrol setiap langkah, yang dapat menyebabkan  rasa  ketidakbebasan  dan  keengganan  untuk mengambil inisiatif di kalangan anggota tim.
4. Kurangnya  Keterbukaan  terhadap  Inovasi:  Kepemimpinan  otoriter seringkali  kurang  terbuka  terhadap  ide-ide  baru  atau  inovasi  dari anggota  tim.  Pemimpin  cenderung  lebih  memilih  kestabilan  dan status quo, daripada menghadapi risiko perubahan.
5. Kedisiplinan  dan  Ketaatan:  Di  bawah  kepemimpinan  otoriter, kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan dan perintah diutamakan. Pemimpin  mengharapkan  anggota  tim  untuk  taat  dan  patuh  tanpa banyak pertanyaan atau tantangan.
6. Pemecatan  Mudah:  Pemimpin  otoriter  biasanya  memiliki  batas toleransi  yang  rendah  terhadap  kinerja  rendah  atau  ketidakpatuhan, dan mereka dapat dengan cepat memecat anggota tim yang dianggap tidak memenuhi standar atau tidak mengikuti perintah.
Penerapan dan Dampak Kepemimpinan Otoriter:
Kepemimpinan  otoriter  dapat  efektif  dalam  situasi-situasi  yang memerlukan  keputusan  cepat  dan  tegas,  seperti  dalam  situasi  darurat  atau situasi  di  mana  kelompok  membutuhkan  bimbingan  dan  keputusan  yang kuat.  Namun,  dalam  jangka  panjang,  pendekatan  kepemimpinan  ini  dapat memiliki  dampak  negatif  pada  organisasi  dan  anggota  tim.Beberapa dampak negatif dari kepemimpinan otoriter termasuk:
1. Rendahnya Kepuasan Kerja: Anggota tim cenderung merasa kurang puas  dengan  pekerjaan  mereka  karena  kurangnya  otonomi  dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Kurangnya Kreativitas dan Inovasi: Kurangnya dukungan untuk ide- ide  baru  atau  inovasi  dapat  menghambat  kreativitas  dan  penemuan potensial di kalangan anggota tim.
3. Konflik  dan  Ketegangan:  Penerapan  kebijakan  dan  perintah  yang tegas tanpa melibatkan anggota tim dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di dalam organisasi.
4. Rendahnya Keterlibatan dan Motivasi: Kepemimpinan otoriter dapat mengurangi  rasa  keterlibatan  dan  motivasi  anggota  tim,  karena kurangnya rasa memiliki dan kontrol atas pekerjaan mereka.
Sebagai  alternatif,  banyak  organisasi  saat  ini  beralih  ke  model kepemimpinan yang lebih partisipatif dan kolaboratif, di mana anggota tim memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan dan memberikan masukan dalam berbagai aspek pekerjaan. Pendekatan ini, yang  dikenal  sebagai  kepemimpinan  demokratis  atau  partisipatif,  lebih mendorong  kreativitas,  keterlibatan,  dan  komitmen  dari  anggota  tim. Namun,  seperti  dalam  setiap  konteks  kepemimpinan,  kesesuaian pendekatan bergantung pada situasi, budaya organisasi, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

## Teori Gaya dan Perilaku
Teori  Gaya  dan  Perilaku  Kepemimpinan  adalah  pendekatan  untuk memahami  kepemimpinan  yang  berfokus  pada  karakteristik  dan  perilaku pemimpin dalam mengelola dan mempengaruhi anggota tim atau kelompok. Teori  ini  mengidentifikasi  pola  perilaku  khusus  pemimpin  dan  bagaimana perilaku  tersebut  mempengaruhi  hubungan  antara  pemimpin  dan  anggota tim serta kinerja organisasi.
Ada dua teori utama dalam kategori ini: Teori Gaya Kepemimpinan dan Teori  Perilaku  Kepemimpinan.Teori  Gaya  Kepemimpinan  mencoba  untuk mengklasifikasikan  pemimpin  berdasarkan  gaya  kepemimpinannya.  Gaya kepemimpinan  dalam  teori  ini  mencakup  gaya  otoriter,  demokratis,  dan laissez-faire  (kebebasan  penuh  pada  anggota).  Adapun  Teori  Perilaku Kepemimpinan lebih berfokus pada perilaku konkret yang ditampilkan oleh pemimpin  dan  bagaimana  perilaku  tersebut  mempengaruhi  kinerja  dan kepuasan  anggota  tim.  Terdapat  dua  pendekatan  pada  teori  ini,  yaitu perilaku  berorientasi  tugas  ( task-oriented  behavior )  dan  perilaku berorientasi hubungan ( relationship-oriented behavior ).
Teori  Gaya  dan  Perilaku  Kepemimpinan  mengakui  bahwa  gaya  dan perilaku  kepemimpinan  dapat  bervariasi  tergantung  pada  situasi  dan tuntutan  yang  dihadapi  oleh  pemimpin.  Teori  ini  memberikan  wawasan tentang  bagaimana  kepemimpinan  dapat  disesuaikan  dengan  situasi  dan karakteristik  anggota  tim  untuk  mencapai  efektivitas  kepemimpinan  yang optimal.

## Teori Transformasional
Teori  Transformasional  Kepemimpinan  mengacu  pada  pendekatan kepemimpinan  yang  berfokus  pada  upaya  pemimpin  untuk  mengilhami, memotivasi,  dan  mengubah  anggota  tim  untuk  mencapai  tingkat  kinerja
yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional menciptakan visi masa depan yang  menarik,  mempengaruhi  dan  memotivasi  anggota  tim  untuk mencapainya,  dan  mendorong  perkembangan  pribadi  dan  profesional mereka. Teori ini menempatkan perhatian pada hubungan antara pemimpin dan  pengikut,  dan  bagaimana  pemimpin  dapat  menggerakkan  perubahan positif dengan menciptakan iklim kerja yang inspiratif.
Kepemimpinan  transformasional  dikenal  karena  kemampuannya untuk  menciptakan  visi  yang  menarik  dan  mengilhami  anggota  tim  untuk bekerja menuju  tujuan  bersama.  Pemimpin  transformasional  juga  berperan dalam  membentuk  budaya  organisasi  yang  positif,  mendorong  kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan anggota tim.
Karakteristik  utama  dari  kepemimpinan  transformasional  termasuk pemberdayaan  anggota  tim,  komunikasi  yang  inspiratif,  fokus  pada pengembangan  pribadi  dan  profesional,  serta  memberikan  perhatian  pada kebutuhan individu dalam mencapai potensi penuh mereka.
Teori  Transformasional  Kepemimpinan  pertama  kali  diperkenalkan oleh  James  MacGregor  Burns  pada  tahun  1978,  dan  kemudian dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  Bernard  M.  Bass.  Teori  ini  telah  menjadi salah  satu  pendekatan  kepemimpinan  yang  paling  banyak  dipelajari  dan diterapkan dalam berbagai konteks organisasi.

## Teori Transaksional
Teori  Transaksional  Kepemimpinan  adalah  salah  satu  teori kepemimpinan yangtelah dikembangkan oleh Bernard M.  Bass  pada tahun 1980-an.  Teori  ini  mengidentifikasi  hubungan  antara  pemimpin  dan pengikut  berdasarkan  pertukaran  atau  transaksi  antara  keduanya.  Dalam teori  transaksional,  pemimpin  memberikan  penghargaan  atau  hukuman
kepada  pengikut  berdasarkan  kinerja  dan  pemenuhan  tugas  yang diharapkan.
Konsep  utama  dalam  teori  transaksional  adalah  adanya  "kontrak psikologis"  antara  pemimpin  dan  pengikut.  Kontrak  ini  mencakup ekspektasi, tanggung jawab, dan tujuan bersama yang disepakati oleh kedua belah  pihak.  Ketika  pengikut  mencapai  target  atau  memenuhi  tugas  yang telah ditetapkan, mereka akan menerima penghargaan atau pengakuan dari pemimpin. Sebaliknya, jika pengikut tidak memenuhi tugas atau mencapai target,  mereka  dapat  menerima  hukuman  atau  umpan  balik  negatif  dari pemimpin.Komponen Utama Teori Transaksional antara lain:
1. Penghargaan  dan  Hukuman:  Pemimpin  menggunakan  penghargaan dan hukuman sebagai instrumen motivasi untuk mendorong kinerja yang  diinginkan  dari  pengikut.  Penghargaan  dapat  berupa  pujian, promosi,  tunjangan,  atau  bentuk  insentif  lainnya,  sedangkan hukuman dapat berupa teguran, sanksi, atau peringatan.
2. Manajemen oleh Pengecualian ( Management by Exception ): Dalam teori  transaksional,  pemimpin  biasanya  mengintervensi  atau memberikan  perhatian  ekstra  hanya  ketika  ada  perbedaan  antara kinerja  aktual  dengan  standar  atau  target  yang  telah  ditetapkan. Pemimpin  akan  berfokus  pada  pengecualian  dan  intervensi  ketika kinerja tidak sesuai dengan harapan.
3. Pemenuhan Harapan: Teori transaksional beroperasi dengan asumsi bahwa pengikut secara inheren memiliki keinginan untuk memenuhi tugas  dan  harapan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemimpin  atau organisasi.  Pemimpin  menggunakan  penghargaan  sebagai  penguat positif untuk mendorong pemenuhan harapan tersebut.
4. Orientasi  Tugas:  Pemimpin  transaksional  cenderung  memiliki orientasi  tugas  yang  kuat,  yang  berarti  mereka  fokus  pada penyelesaian  tugas  dan  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan. Tujuan  utama  adalah  mencapai  hasil  yang  diinginkan  dan memastikan kinerja yang efisien dan efektif dari anggota tim.
Adapun Perbedaan dengan Teori Transformasional Kepemimpinan:
Salah  satu  perbedaan  utama  antara  teori  transaksional  dan transformasional  adalah  pendekatan  kepemimpinan  yang  berbeda.  Di  sisi satu,  teori  transaksional  berfokus  pada  pertukaran  dan  penghargaan berdasarkan pemenuhan tugas, sementara di sisi lain, teori transformasional menekankan  pada  inspirasi,  motivasi,  dan  pengaruh  pemimpin  untuk menciptakan perubahan positif dan visi yang menginspirasi.
Dalam  kepemimpinan  transformasional,  pemimpin  berupaya  untuk menciptakan iklim kerja yang inspiratif, mendukung pengembangan pribadi dan  profesional  anggota  tim,  dan  memberikan  perhatian  pada  aspirasi individu.  Pemimpin  transformasional  juga  menciptakan  perubahan organisasi dengan mendorong inovasi dan perkembangan kolektif.
Sementara  teori  transaksional  berfokus  pada  "mengelola"  pengikut melalui  pertukaran  penghargaan  dan  hukuman  berdasarkan  pemenuhan tugas,  teori  transformasional  berusaha  "mengubah"  pengikut  melalui inspirasi  dan  pemahaman  visi  bersama.Namun,  penting  untuk  diingat bahwa  teori-teori  kepemimpinan  tidak  bersifat  eksklusif,  dan  banyak pemimpin dapat menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori ini untuk menciptakan pendekatan kepemimpinan yang efektif sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi atau kelompok yang dipimpin.

## METODE
Penelitian  dalam  pandangan  soekanto  adalah  kegiatan  ilmiah  yang berhubungan  dengan  kontruksi  dan  analisis  secara  sistematis  konsisten  dan metodologis. 2 Sementara  metode  menjadi  cara  utama  yang  diterapkan  untuk mencapai  suatu  tujuan  dengan  ketelitian  ilmiah. 3 Dalam  penelitian  ini  metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  dan  analisis  data sekunder. Berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan artikel online  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  relevan  tentang kepemimpinan  transformasional  dan  kolaboratif,  serta  pemanfaatan  media sosial dalam penanganan korupsi.

## HASIL PEMBAHASAN
Metode penelitian yang digunakan berhasil menghimpun pengetahuan tentang kepemimpinan  transformasional,  kepemimpinan  kolaboratif,  dan  pemanfaatan media  sosial.  Pemahaman  yang  mendalam  pada  ketiga  hal  tersebut  diperlukan untuk  menarik  kesimpulan  apakah  pola  kepemimpinan  tersebut  efektif dikolaborasikan dengan digitalisasi 5.0 dalam proses pemberantasan korupsi.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  transformasional  dan kolaboratif  dapat  membentuk  budaya  organisasi  yang  transparan,  akuntabel,  dan bertanggung jawab. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional  mampu  mengubah  paradigma  dan  nilai-nilai  yang  mendorong perilaku koruptif. Mereka juga dapat memobilisasi dan menggerakkan masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  korupsi.Pola Pemanfaatan media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas, memfasilitasi  partisipasi  masyarakat,  dan  memperkuat  mekanisme  pengawasan publik terhadap tindak korupsi.
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42
3 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 8
Berikut  ini  adalah  analisa  yang  lebih  mendalam  tentang  hubungan  dari beberapa faktor tersebut.

## Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu model kepemimpinan yang  memperhatikan  pengembangan  individu  dan  organisasi.  Kepemimpinan transformasional memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui perubahan paradigma dan budaya organisasi.
Pemimpin  yang  menerapkan  konsep  transformasional  mampu  mengubah perilaku  dan  pandangan  para  anggota  organisasi  melalui inspirasi,  motivasi,  dan pengarahan. Dalam konteks penanganan korupsi, kepemimpinan transformasional dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengubah perilaku dan pandangan para pelaku korupsi.
Inspirasi,  motivasi,  dan  pengarahan  tidak  hanya  terbatas  pada  penyampaian lisan.  Ketiganya  dapat  diimplementasikan  dalam  bentuk  lain,  seperti  tulisan, dokumentasi,  dan  rekaman  jejak  yang  dapat  dimuat  dalam  berbagai media.Pengemasan  media  yang  bagus  tentang  kepemimpinan  transformasional akan  membuatnya  mampu  diterima  oleh  kalangan  yang  lebih  luas.  Tidak  hanya anggota  organisasi,  tetapi  dapat  juga  diterima  oleh  masyarakat  luas.Hal  tersebut harus didukung dengan proses penyebaran informasi yang luas dan masif. Media sosial dapat berperan untuk melaksanakan proses tersebut.

## Kepemimpinan Kolaboratif
Kepemimpinan  kolaboratif  merupakan  model  kepemimpinan  yang  selaras dengan  teori  kepemimpinan  transformasional  yang  memperhatikan  kerjasama antara  anggota  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Kepemimpinan kolaboratif  mendorong  terciptanya  komunikasi  yang  baik  antara  para  anggota organisasi  dan  meningkatkan  keterlibatan  anggota  dalam  proses  pengambilan keputusan.Pemimpin  yang  menerapkan  pola  kepemimpinan  kolaboratif,  harus
mampu  merangkul  dan  mengintegrasikan  seluruh  aspek  yang  ada  di  bawahnya, termasuk masyakat yang dipimpinnya.
Masyarakat umum dapat berperan lebih dalam proses pemberantasan korupsi. Misalkan masyarakat dapat mengamati keadaan pejabat negara di sekitarnya, dan berani  bersuara  jika  pejabat  tersebut  terindikasi  melakukan  korupsi.  Selain  itu, mereka  juga  dapat  memberikan  dukungan  moril  dan  pengawasan  lembaga penanggualangan  korupsi,  yang  dapat  dimanifestasikan  dalam  berbagai  bentuk kritik dan saran.
Kolaborasi  yang  bagus  antara  pemerintah  yang  membuat  regulasi  untuk mempermudah  proses  pengaduan  korupsi  misalnya,  ditambah  aparat  yang mempermudah  proses  pengaduan,  dan  masyarakat  yang  aktif  mengawasi,  akan menciptakan sebuah iklim pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
Untuk melaksanakan proses tersebut, diperlukan penyampaian informasi yang efektif.  Bagaimana  pola  kepempinan  yang  kolaboratif  bisa  disampaikan  dan diterima,  tidak  hanya  pada  bagian  organisasi  pemerintah  akan  tetapi  juga  pada semua lapisan masyarakat. Sehingga proses kolaborasi penanganan korupsi dapat berjalan dengan baik.

## Pemanfaatan Media Sosial
Media  sosial  merupakan  salah  satu  sarana  pertukaran  informasi  yang  luar biasa pada era digitalisasi 5.0. Disini masyarakt dapat bertukar informasi dengan mudah.  Mulai  dari  menyebarkan  informasi  baru,  hingga  menyebarkan  ulang informasi yang sudah ada.
Secara mengejutkan, masyarakat mulai aktif melakukan proses pemberantasan korupsi  menggunakan  sarana  tersebut.    Berbagai  langkah  telah  diambil masyarakat di media sosial. Mulai dari melakukan kritik secara langsung terhadap pemerintah  daerah  yang  diduga  kuat  melakukan  korupsi,  hingga  membeberkan bukti  nyata  kekayaan  pejabat  negara  yang  tidak  wajar.Hal  tersebut  muncul  dari spontanitas individu pengguna media sosial. Mereka yang kebetulan mempunyai
info dan berani mengutarakan pendapat akan dengan mudah berpartisipasi dalam proses pemberantasan korupsi melalui media sosial.
Tak  jarang  masyarakat  juga  memanfaatkan  media  sosial  untuk  memberikan dukungan  terhadap  proses  penanganan  korupsi.  Animo  positif  masyarakat  tentu saja akan memperkuat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.
Pergerakan  yang  sudah  cukup  masif  tersebut  harus  didukung  dengan  sebuah sistem  yang  efektif.  Misalkan  pemerintah  yang  bersih  dan  menunjukkan keberpihakannya pada proses penanganan korupsi di media sosial, akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan tersebut.
Hal-hal paling sederhana misalnya, dengan menyebarkan ulang informasi dari pemerintah tentang  penanganan  korupsi. Kelompok  yang  tadinya  tidak memiliki informasi  tentang  penanganan  korupsi  untuk  disampaikan,  akan  dengan mudahnya  menyebarkan  informasi  yang  sebelumnya  sudah  dibuat  oleh pemerintah. Secara tidak langsung, euforia penanganan korupsi akan berlangsung lebih lama.

## Pemanfaatan Media Sosial sebagai Upaya Memberantas Korupsi
Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak sistem pemerintahan, merugikan  masyarakat,  dan  menghambat  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam upaya  untuk  memerangi  korupsi,  pemanfaatan  media  sosial  telah  menjadi semakin  penting  dan  efektif.  Era  digital  yang  ditandai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  memungkinkan  masyarakat  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  memberantas  korupsi  melalui  media  sosial.  Hal  yang sangat mungkin dilakukan pada era digitalisasi ini antara lain:
Transparansi dan Akuntabilitas :
Salah satu kekuatan media sosial adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Melalui platform ini, organisasi pemerintah dan
non-pemerintah  dapat  dengan  mudah  mempublikasikan  laporan  keuangan, proyek,  dan  kegiatan  yang  terkait  dengan  pencegahan  korupsi.  Informasi  yang terbuka dan mudah diakses ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang. Masyarakat dapat dengan mudah memantau penggunaan dana publik dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan.

## Pelaporan Korupsi :
Media  sosial  juga  menyediakan  platform  bagi  masyarakat  untuk  melaporkan kasus korupsi secara cepat dan mudah. Dengan meluncurkan kampanye berbasis media sosial, organisasi anti-korupsi dapat menyuarakan pentingnya melaporkan tindakan korupsi serta mengarahkan masyarakat untuk menggunakan mekanisme pelaporan  yang  tepat.  Melalui  kanal  media  sosial  ini,  laporan  korupsi  dapat dikirimkan langsung ke lembaga anti-korupsi atau media yang dapat menyelidiki lebih  lanjut.  Kemudahan  ini  memungkinkan  lebih  banyak  laporan  masuk  dan membantu dalam mengidentifikasi dan menangani lebih banyak kasus korupsi.

## Kampanye Edukasi dan Kesadaran :
Media sosial adalah alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak  negatif  dari  korupsi.  Kampanye  online  dapat  menyebarkan  informasi tentang  bagaimana  korupsi  merugikan  masyarakat,  menghambat  pembangunan, menghambat  investasi,  dan  mengurangi  kualitas  layanan  publik.  Melalui kampanye  edukasi  ini,  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  korupsi  dapat ditingkatkan.  Selain  itu,  kampanye  ini  juga  dapat  mengajak  masyarakat  untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

## Mobilisasi Massa untuk Aksi
:
Media  sosial  memungkinkan  untuk  memobilisasi  massa  secara  cepat  dan efisien.  Kampanye  online  dapat  dengan  mudah  mengumpulkan  tanda  tangan petisi  atau  mengorganisir  demonstrasi  damai  sebagai  bentuk  tekanan  terhadap
praktik  korupsi.  Aktivisme  online  ini  dapat  menciptakan  tekanan  sosial  yang signifikan  dan  mempengaruhi  perubahan perilaku  di  kalangan  pihak  berwenang. Pengaruh  massa  dapat  menjadi  kekuatan  pendorong  bagi  lembaga  pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas dalam memberantas korupsi.
Memonitor Kinerja Publik :
Media  sosial  memungkinkan  masyarakat  untuk  memantau  kinerja  pejabat publik  dan  lembaga  pemerintah  dengan  lebih  cermat.  Tanggapan  masyarakat terhadap  ketidakpatuhan  atau  tindakan  korupsi  dapat  diunggah  secara  terbuka untuk  menimbulkan  tekanan  bagi  pihak  berwenang  agar  bertindak  lebih  efektif dan  bertanggung  jawab.  Masyarakat  sebagai  pengawas  aktif  dapat  membantu mengurangi  praktik  korupsi  dengan  mengungkapkan  pelanggaran  atau ketidakpatuhan yang mencurigakan.
Melibatkan Generasi Muda :
Generasi muda, yang akrab dengan teknologi dan media sosial, dapat menjadi agen  perubahan  dalam  memberantas  korupsi.  Kampanye  melalui  media  sosial yang  menyasar  generasi  muda  dapat  menciptakan  kesadaran  dan  membentuk nilai-nilai  integritas  serta  etika  yang  kuat  untuk  masa  depan.  Mereka  dapat menjadi  suara  yang  kuat  dalam  mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas,  serta menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan dan pelayanan publik.
Meskipun  pemanfaatan  media  sosial  memiliki  potensi  besar  dalam memberantas korupsi, perlu diingat bahwa informasi yang beredar di media sosial harus  dielaborasi  dan  diverifikasi  untuk  memastikan  akurasi  dan  kebenarannya. Selain itu, perlu ada kerja sama yang kuat antara pihak berwenang, lembaga anti- korupsi,  masyarakat  sipil,  dan  sektor  swasta  dalam  menciptakan  upaya terkoordinasi dan komprehensif dalam memerangi korupsi melalui media sosial.

## Sinergi  Kepemimpinan  Transformasional  Dan  Kolaboratif  Dengan Pemanfaatan Media Sosial
Berdasarkan  penjelasan  pada  bagian  sebelumnya,  terlihat  bahwa  antara  pola kepempinan  transformatif  dan  kolaboratif  serta  pemanfaatan  media  sosial memiliki kaitan yang erat. Masing-masing dapat saling menguatkan.
Kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dapat diintegrasikan dengan pemanfaatan media sosial dalam upaya menangani korupsi di era digitalisasi 5.0. Media  sosial  khususnya,  memiliki  peran  penting  dalam  menghubungkan  pola kepemimpinan yang diterapkan agar sampai dan diterima olah masyarakat. Selain itu pergerakan masyarakat yang sebelumnya masih bersifat individual dapat lebih terarah oleh pola kepemimpinan tersebut.
Pemimpin  yang  menerapkan  kepemimpinan  transformasional  dapat memotivasi  dan  menginspirasi  masyarakat  melalui  media  sosial  untuk  terlibat dalam  upaya  pencegahan  dan  penanganan  korupsi.  Pada  awalnya,  masyarakat yang  terinspirasi  bisa  mulai  menerapkan  prinsip  anti  korupsi  dalam  kehidupan mereka  masing-masing.  Dilanjutkan  dengan  gerakan  yang  lebih  masif,  seperti pengawasan terhadap praktif korupsi oleh pejabat terdekat.
Kepemimpinan  kolaboratif  dapat  memfasilitasi  terciptanya  kolaborasi  antara masyarakat,  pemerintah,  dan  lembaga  terkait  dalam  menangani  korupsi  dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi.Pemerintah dan lembaga penganan  korupsi  dapat  menyediakan  fasiltias  pengaduan  yang  mudah  diakses menggunakan media sosial.
Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat  secara  langsung  dalam  proses  pengawasan  dan  pelaporan  praktik korupsi.  Masyarakat  dapat  menggunakan  media  sosial  untuk  menyampaikan informasi,  mengungkap  praktik  korupsi,  serta  memberikan  dukungan  terhadap upaya  pencegahan  dan  penindakan  korupsi.  Dengan  demikian,  sinergi  antara kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dengan pemanfaatan media sosial dapat menjadi solusi efektif dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0.
Sinergi  antara  kepemimpinan  transformasional  dan  kolaboratif  dengan pemanfaatan  media  sosial  menciptakan  kombinasi  yang  kuat  dan  bermanfaat dalam  mencapai  tujuan  organisasi  serta  mendorong  perubahan  positif.  Mari  kita perdalam analisis tentang sinergi ini dan keuntungannya secara lebih mendalam:
a. Menggalang Dukungan Luas:
Melalui media sosial, kepemimpinan transformasional dapat menyebarkan visi yang inspiratif dan tujuan organisasi dengan lebih luas dan cepat. Dengan memanfaatkan  berbagai  platform  media  sosial  seperti  Facebook,  Twitter, Instagram,  atau  LinkedIn,  pesan  dan  informasi  organisasi  dapat  mencapai audiens  yang  lebih  besar  dan  beragam,  termasuk  anggota  tim,  karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemimpin dapat menggunakan konten yang kreatif dan menarik seperti video, infografis, atau cerita  yang  memikat  untuk  menyampaikan  pesan  dengan  lebih  efektif. Dukungan  yang  luas  dan  partisipasi  dari  berbagai  pemangku  kepentingan membantu menciptakan momentum dan energi positif dalam mencapai tujuan bersama.
b. Meningkatkan Keterlibatan Anggota Tim:
Pemanfaatan  media  sosial  memberikan  kesempatan  bagi  kepemimpinan kolaboratif  untuk  meningkatkan  keterlibatan  anggota  tim.  Platform  media sosial  menyediakan  saluran  komunikasi  dua  arah  yang  memungkinkan anggota  tim  untuk  berpartisipasi  aktif  dengan  memberikan  masukan, mengajukan  pertanyaan,  atau  berbagi  ide.  Pemimpin  yang  membuka  ruang untuk  mendengarkan  aspirasi  dan  kekhawatiran  anggota  tim  menunjukkan rasa  menghargai  dan  mengakui  kontribusi  mereka.  Keterlibatan  ini  dapat meningkatkan  rasa  kepemilikan  terhadap  tujuan  dan  tugas  organisasi, memotivasi anggota tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.
c. Memfasilitasi Kolaborasi:
Media  sosial  menjadi  alat  yang  efisien  untuk  memfasilitasi  kolaborasi  di antara  anggota  tim,  terutama  jika  anggota  tim  berada  di  lokasi  yang  berbeda secara  geografis.  Fitur-fitur  media  sosial  seperti  grup  diskusi,  ruang  kerja virtual,  atau  platform  kolaborasi  dapat  digunakan  untuk  berbagi  ide, berkoordinasi,  dan  bekerja  sama  dalam  mengatasi  tantangan  atau  mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif di media sosial mengurangi hambatan komunikasi,  mempercepat  pertukaran  informasi,  dan  memperkuat  rasa kebersamaan anggota tim.
d. Memperkuat Jaringan dan Kemitraan:
Media  sosial  tidak  hanya  memfasilitasi  kolaborasi  di  dalam  organisasi, tetapi  juga  dapat  memperkuat  jaringan  dan  kemitraan  dengan  lembaga  lain, komunitas, atau  sektor  swasta.  Dengan  pemanfaatan  media  sosial,  organisasi dapat  berinteraksi  dengan  mitra  potensial,  menjalin  hubungan  yang  lebih dekat  dengan  pelanggan,  atau  berbagi  informasi  dengan  organisasi  sejenis. Sinergi antara kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dengan media sosial  dapat  membuka  pintu  bagi  peluang  kerjasama  yang  saling menguntungkan  dan  menciptakan  ekosistem  yang  mendukung  pertumbuhan organisasi.
e. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:
Pemanfaatan  media  sosial  dalam  kepemimpinan  transformasional  dan kolaboratif membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Media  sosial  menjadi  platform  untuk  mempublikasikan  laporan  keuangan, kegiatan  organisasi,  atau  progres  proyek  dengan  mudah  diakses  oleh masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Dengan  informasi  terbuka yang tersedia, organisasi harus bertanggung jawab atas penggunaan dana dan
keputusan  yang  mereka  buat.  Transparansi  ini  membantu  membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi di mata masyarakat.
f. Mempertegas Peran Pemimpin:
Kepemimpinan transformasional dan kolaboratif yang terintegrasi dengan media  sosial  dapat  memperkuat  peran  pemimpin.  Melalui  media  sosial, pemimpin  dapat  menjadi  contoh  dan  menginspirasi  anggota  tim  dan masyarakat  secara  lebih  luas.  Penggunaan  media  sosial  dengan  bijaksana untuk  berbagi  wawasan,  pemikiran,  dan  kisah  sukses  dapat  membantu membangun  citra  pemimpin  yang  kuat,  meyakinkan,  dan  mempengaruhi pemikiran orang lain.
Kombinasi sinergi ini menciptakan lingkungan yang terbuka, inklusif, dan inovatif.Ini  memungkinkan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif, meningkatkan  produktivitas  dan  kualitas  kinerja  anggota  tim,  serta menciptakan  dampak  positif  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa pemanfaatan  media sosial haruslah  didasarkan  pada  etika  dan  tanggung  jawab,  serta  dukungan  penuh dari  para  pemimpin  dan  anggota  tim  untuk  memastikan  kesuksesan implementasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  terhadap  data-data  yang  dikumpulkan,  kepemimpinan transformasional  dan  kolaboratif,  bersama  dengan  pemanfaatan  media  sosial, dapat menjadi solusi efektif dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0.
Implementasi  strategi  tersebut  memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah, lembaga  anti-korupsi,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil.  Upaya  ini  harus didukung  oleh  regulasi  yang  memadai,  pendidikan  anti-korupsi  yang menyeluruh,  dan  kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  akan  bahaya  korupsi.
Dengan  demikian,  negara  dapat  memperkuat  sistem  pencegahan  dan penanggulangan  korupsi  yang  efektif,  sehingga  menciptakan  lingkungan  yang bersih, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warganya di era digitalisasi 5.0.
Kepemimpinan  transformasional  dan  kolaboratif  merupakan  solusi  efektif dalam  penanganan  korupsi  di  era  digitalisasi  5.0.  Pemanfaatan  media  sosial sebagai sarana komunikasi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan korupsi.
Sinergi  antara  kepemimpinan  transformasional  dan  kolaboratif  dengan pemanfaatan  media  sosial  mampu  mengubah  perilaku  dan  pandangan  para pelaku  korupsi,  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya penanggulangan  korupsi.  Dalam  rangka  mengatasi  korupsi  di  era  digitalisasi 5.0, penting bagi para pemimpin dan pemerintah untuk memanfaatkan potensi kepemimpinan transformasional dan kolaboratif, serta media sosial sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.