## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017,  12-21 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.156.12-21
PENGHORMATAN PLURALITAS HUKUM MASYARAKAT DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL SEBAGAI SARANA MENEGUHKAN INTEGRASI BANGSA
Imam Ropii Universitas Wisnuwardana Malang mami_ropii@yahoo.com

## Abstract
Legal plurality of Indonesian society is an objective condition which requires an understanding and the high regard of all  components  of  the  nation.  Plurality  law  into  capital  social  and  culture  very  valuable  to  be  accommodated  and managed by the state . NRI Constitution of 1945 has given place and guarantee the existence and development of legal plurality of society. Recognition , supervision and legal plurality appreciation society has been importand instru- ment in efforts to reinforce national integration.
Keywords : plurality laws , national laws , national integration.

## Abstract
Pluralitas  hukum  masyarakat  Indonesia  merupakan  suatu  kondisi  objektif  yang  menuntut  pemahaman  dan kesadaran serta penghormatan  yang tinggi dari seluruh komponen bangsa. Pluralitas hukum menjadi modal sosial dan budaya  yang sangat berharga  yang harus diwadahi dan dikelola dengan baik oleh negara. UUD NKRI Tahun 1945  telah  memberikan  tempat  dan  jaminan  keberadaan  dan  perkembangan  pluralitas  hukum  masyarakat. Pengakuan,  pembinaan  serta  penghargaan  pluralitas  hukum  masyarakat  menjadi  instrumen  penting  dalam  upaya meneguhkan integrasi bangsa.
Kata Kunci : pluralitas hukum, hukum nasional, integrasi bangsa.

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  mempelajari  suatu  komunitas  manusia  berupa  kelompok,  masyarakat,  dan  bangsa tidak  akan  lepas  dari  pengkajian  terhadap  struktur  sosial  dan  proses  sosial  yang  menjadi  pilar pembentuk  dan  penyangga  terhadap  kelangsungan  kehidupan  komunitas  tersebut.  Selain  itu juga akan menelaah produk dan berbagai gejala yang muncul dari hidup komunitas masyarakat, serta  berbagai  faktor  yang  dapat  menyumbang  dalam  upaya  kelangsungan  masyarakat  itu. Terbentuk dan langgengnya kelangsungan kehidupan masyarakat tidak dapat diciptakan dengan begitu saja, akan tetapi membutuhkan proses dan komitmen yang kuat diantara para anggotanya serta dukungan instrumen penguat lain yang tidak tunggal.
Salah satu produk atau yang dalam perspektif lain dinyatakan sebagai gejala yang senantiasa ada dalam kehidupan bersama dari setiap masyarakat adalah adanya norma-norma (dalam arti luas) yang dilahirkan dari proses interaksi diantara anggota dan berbagai bentuk keajekan/tradisi yang diulang-ulang dalam upaya mempertahankan kebiasaan yang disepakati bersama mereka. Dalam  tataran  sosial  keberadaan  norma-norma  (hukum  dalam  arti  luas)  dalam  masyarakat memiliki makna dan peranan penting yang berguna untuk menciptakan tatanan kehidupan yang tertib, teratur dan proses kehidupan yang terkendali atas perilaku para anggota masyarakat dan sekaligus juga berfungsi sebagai sarana dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa diantara mereka.
Bangunan dan proses kehidupan anggota masyarakat relatif teratur dengan tertib dan toleran tentu  tidak  muncul  dengan  sekonyong-konyong  begitu  saja,  akan  tetapi  membutuhkan  cukup lama yang didukung dengan sarana berupa aturan yang tepat dan diterima serta ditaati. Berkat adanya dukungan berupa tatanan sosial berupa norma-norma inilah kehidupan anggota menjadi tertib.  Dukungan  bagi  terciptanya  ketertiban  dalam  masyarakat  terdiri  dari  berbagai  macam instrumen/sarana tatanan yang masing-masing memiliki sifat-sifat yang berlainan. Bagian-bagian
Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X
1.  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Jakarta, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2000, hal. 13.
tatanan itu menurut Satjipto terdiri dari kebiasaan, hukum dan juga kesusilaan 1 .
Istrumen  atau  sarana  yang  berupa  aturan  dalam  masyarakat  ( Societal  Law) yang  secara fungsional kehadirannya dimaksudkan untuk mendukung kehidupan masyarakat agar tertib dan teratur  merupakan  salah  satu  penanda  bahwa,  disetiap  komunitas  manusia  baik  berupa kelompok,  masyarakat  atau  suku  dan  juga  bangsa  terdapat  instrumen  berupa  aturan  atau  tata tertib.  Ungkapan  yang  sering  dikemukanan  oleh  para  pengkaji/penelaah  tentang  bagaimana hubungan  masyarakat  dan  hukum  (dalam  arti  luas)  adalah  dimana  ada  komunitas  manusia  di situ ada hukum atau aturan atau juga kaidah.
Dari  ungkapan  itu  terkandung  makna  bahwa  masyarakatlah  sebagai  basis  habitat  dan bersemayamnya  aturan  hukum.  Atau  lahir  dan  berkembangnya  hukum  masyarakat  sangat tergantung  bagaimana  masyarakat  itu  sendiri.  Selain  itu  aturan  hukum  masyarakat  senantiasa berjalan  mengikuti  secara  berkelanjutan  kemana  dan  dimana  masyarakat  itu  berkembang. Berbagai keanekaan dalam kehidupan yang ada dalam masyarakat  ( Societal Law ) yang bukan produk hukum negara ( State Law ) inilah oleh Jawahir Tontowi dimaksudkan sebagai Living Law 2 . Apa yang dinyatakan Jawahir sebagai bahan pembelajaran bahwa aturan, kebiasaan, nilai-nilai yang ada, tumbuh, berkembang serta dipertahankan dalam segenap aktivitas hidup masyarakat yang  diklaim  sebagai  hukum  masyarakat  merupakan  penanda  bahwa  terdapat  heterogenitas hukum dalam masyarakat (pluralitas hukum).
Pada  sisi  yang  lain,  upaya  penyelenggara  negara  untuk  melahirkan  tatanan  hukum  sebagai gejala  umum  dan  tuntutan  untuk  mengatur  masyarakat  modern  secara  keseluruhan  terus mengiringi  dan  membentengi.  Dalam  kondisi  yang  demikian  upaya-upaya  untuk  menciptakan hukum  oleh  penguasa  tidak  dapat  dibendung  yang  secara  otomatis  akan  diikuti  pergeseran, yakni  dari  tatanan  yang  berpegangan  pada  kenyataan  sehari-hari  (tatanan  kebiasaan)  kepada tatanan yang mulai menjauh dari pegangan yang selama ini dekat dan menyatu 3 .
Perbedaan  antara  hukum  masyarakat  (yang  dalam  hal  ini  dikualifisir  sebagai  kombinasi  dari berbagai komponen kebiasaan/costum), kesusilaan dan menghormati norma agama serta dalam perspektif  antropologi  dipelajari  sebagai  bagian  yang  integral  dari  kebudayaan  secara keseluruhan,  dan  karena  itu  hukum  dipelajari  sebagai  produk  dari  interaksi  sosial 4 .  Berbagai produk  aturan  yang  ada  dalam  masyarakat  tersebut  dapat  diklaim  sebagai  hukum  masyarakat ( Living  Law/Societal  Law )  yakni  berbagai  kebiasaan,  kesusilaan,  nilai  yang  dilahirkan  dan dipertahankan  oleh  dan  dalam  masyarakat  dengan  hukum  negara  ( State  Law ),  yakni  produk aturan  hukum  yang  dibentuk  oleh  negara  melalui  badan-badan  yang  diberi  kewenangan  untuk itu.  Dua  institusi  aturan  ini  masing-masing  memiliki  peran  dan  fungsi,  akar  dan  strategi  dalam upaya menciptakan keteraturan dan ketertiban di masyarakat.

## 2. PEMBAHASAN

## Konsep Pluralitas/Kemajemukan Hukum Masyarakat
Pluralisme adalah suatu paham yang bertolak dari kenyataan adanya pluralitas masyarakat. Ia tidak  bertolak  dari  asumsi  bahwa  setiap  kultur,  suku  itu  sama.  Justru  yang  disadari  adalah adanya  perbedaan.  Sebenarnya  pluralisme itu  sama atau  sejalan dengan  beberapa faham  lain yang  juga  sering  disebut,  yaitu  multikulturalisme,  masyarakat  terbuka  (open  society)  dan globalisme.  Sedangkan  plularisme  hukum  merupakan  salah  satu  sisi  atau  bagian  sempalan unsur yang ada dari pluralitas masyarakat.
Pluralisme  hukum (legal  pluralism) kerap  diartikan  sebagai  paham  akan  adanya  keragaman hukum.  Pluralisme  hukum  adalah  hadirnya  lebih  dari  satu  aturan  hukum  dalam  sebuah lingkungan  sosial.  Gagasan  pluralisme  hukum  sebagai  sebuah  konsep,  mulai  marak  pada dekade  1970an,  bersamaaan  dengan  bersemi  dan  berkembangnya  ilmu  antropologi 5 .
Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X
2.  Jawahir Thontowi, Living Law & Living Constitution : Upaya Mengakomodir Pergulatan Hukum Nasional dan Hukum Lokal Berkeadilan di Indonesia. Disampaikan dalam Acara Kuliah Tamu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sabtu 13 Agustus 2011.
3.  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, op.cit, hal. 15.
4.  I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum. (Makalah) dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah : “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta, hal. 6.
5.  Pengertian Pluralisme hukum, http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2127091-difinisi-
Sedangkan Sentralisme hukum memaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk  semua  orang  yang  berada  diwilayah  yurisdiksi/kekuasaan  negara  tersebut.  Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara,  yaitu hukum negara. Selain  itu  hukum  hanya  dapat  dibentuk  oleh  lembaga  negara  yang  ditugaskan  secara  khusus untuk  itu.  Meskipun  ada  kaidah-kaidah  hukum  lain,  sentralisme  hukum  menempatkan  hukum negara  berada  di  atas  kaidah  hukum  lainnya,  seperti  hukum  adat,  hukum  agama,  maupun kebiasan-kebiasaan sebagai konsekuensi dari tuntutan perkembangan dalam pengaturan negara moderen.
Berkembangnya  pemikiran  dan  penelaahan  terhadap  pluralitas  hukum  di  masyarakat  tidak terlepas  dari  sejarah  menguatnya  hukum  negara  sebagai  sebuah  hukum  yang  modern. Dinyatakan  sebagai  hukum  moderen  karena  hukum  negara  memiliki  kekhasan  tersendiri dibandingkan  hukum  masyarakat  walaupun  hukum  masyarakat  sudah  jauh  lebih  dahulu  telah ada  dan  memberikan  andil  dan  peran  yang  sangat  besar  dalam  menciptakan  ketenteraman, ketertiban dan kepatuhan di masyarakat. Konsepsi tentang Pluralitas hukum di masyarakat atau yang juga sudah lazim juga disebut pluralisme hukum telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Walaupun  sebenarnya  tidak  mudah  untuk  memberikan  batasan  untuk  pengertian  pluralitas hukum  di  masyarakat,  namun  begitu  beberapa  penulis  telah  memulainya.  Berikut  beberapa pendapat sebagai contoh saja.
Erman  Radjagukguk  mengemukakan,  Pluralisme  hukum  secara  umum  didefinisikan  sebagai situasi  dimana  terdapat  dua  atau  lebih  sistem  hukum  yang  berada  dalam  suatu  kehidupan sosial 6 .  Setiap  kelompok  masyarakat  memiliki  sistem  hukum  sendiri  yang  berbeda  antar  satu dengan  yang  lain  seperti  dalam  keluarga,  tingkatan  umur,  komunitas,  kelompok  politik,  yang merupakan  kesatuan  dari  di  setiap  masyarakat  yang  homogen.  Pluralisme  hukum  masyarakat harus  diterima  sebagai  sebuah  realitas  sejalan  dengan  pluralnya  masyarakat  (suku)  itu  sendiri mengingat hukum masyarakat sebagai salah satu produknya. Menghindari pluralitas sama saja dengan  menghindari  kenyataan  yang  berbeda  mengenai  cara  pandang  dan  keyakinan  yang hidup di masyarkat Indonesia. Pluralitas merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan moderen serta berkarakter  (beridentitas  secara  nasional)  dengan  ikatan  nasional  yang  kuat,  tangguh  dari gangguan dan ancaman disintegrasi bangsa.
Apa  yang  dikemukakan  oleh  Erman  merupakan  salah  satu  potret  kehidupan  masyarakat bahwa pada setiap komunitas masyarakat selalu ditemukan jalinan dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Indonesia dengan multi etnis, dan suku, bahasa serta budaya melahirkan pluraritas dalam kehidupan yang salah satunya adalah pluralitas hukum masyarakat.
Andiko memberikan penjelasan sebagai berikut, pluralisme hukum merujuk pada fakta adanya lebih  dari  satu  sistem  hukum  yang  bekerja  pada  satu  objek  yang  sama 7 .  Dia  mencontohkan pluralisme  dalam  hukum  agraria  adalah  sebagai  kenyataan  yang  jamak  terjadi  di  Indonesia, dimana  dalam  keadaan  tersebut  terus  berlangsung  gesek  menggesek  antara  sistem  hukum tersebut.  Di  Indonesia,  pluralisme  hukum  penting  karena  dua  hal.  Pertama,  menunjukkan keberagaman  sistem  norma  yang  dikenal  masyarakat  mengenai  penguasaan  tanah  dan kekayaan alam. Kedua, menunjukkan relasi yang saling menegasikan antara hukum negara dan hukum rakyat hingga membuahkan konflik agraria. Memahami hubungan relasional semacam ini penting  karena  sistem  hukum  nasional  memerlukan  relasi  hukum  yang  jelas  antara  hukum- hukum rakyat tersebut dengan hukum negara.
Pernyataan  Andiko  merupakan  wujud  pluralitas  hukum  di  masyarakat  bidang  agraria  yang dengan mudah dapat ditemukan. Cerminan hukum di masyarakat bidang agraria sebagai salah satu  wujud  pluralitas  hukum  yang  saat  ini  telah  dipaketkan  ke  arah  hukum  nasional  walaupun dalam  asas  pembagian  benda  dalam  undang-undang  agraria  telah  lama  terjadi  konflik  yang berkepanjangan  sebagai  ekses  politik  hukum  Belanda  dalam  upaya  Belanda  melakukan
6.  Erman Radjagukguk dalam “Kongres Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme Hukum” yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Kamis (29/6). Pluralisme Hukum Harus Diakui http:// anggara.org/2006/07/04/pluralisme-hukum-harus-diakui/, 4 Oktober 2011.
7.  Andiko, Upaya tiada henti mempromosikan pluralisme dalam hukum agraria di Indonesia, Legal pluralisme sebuah analisa, http://images.andiko2002.multiply.multipl ycontent.com/attachment/0/SEevJgoKCjsAAF5jEoU1/ Legal Pluralism.Andiko.pdf?key= andiko2002:journal:14&nmid=99575267, , 4 Oktober 2011.
penguasaan sebesar-besarnya di daerah jajahan.
Soetandyo Wignjosubroto  menyatakan  konsepsi  Pluralis  hukum masyarakat  sebagai berikut, hukum  setempat  –  sekalipun  tak  tertulis  dan  tak  memiliki  ciri-cirinya  yang  positif–adalah sesungguhnya  hukum  yang  lebih  memiliki  makna  sosial  daripada  hukum  yang  terwujud  dan tegak atas wibawa kekuasaan sentral pemerintah nasional. Dibandingkan hukum nasional yang state law itu, hukum lokal yang Falk law itu memang tak mempunyai struktur – strukturnya yang politik,  namun  kekuatan  dan  kewibawaannya  memang  tidak  tergantung  dari  struktur-struktur yang politik itu melainkan interpretatif-interpretatifnya yang moral dan cultural 8 .
Syafa’atun Elmirzanah menyatakan Identik dengan istilah ‘pluralisme’ yang berarti ‘beragam’, penda­pat orang tentang istilah ini juga beraneka ragam pula. Secara harfiah pluralisme berarti jamak,  beberapa,  berbagai  hal,  keberbagaian  atau  banyak.  Oleh  karenanya  sesuatu  dikatakan plural pasti terdiri dari banyak hal jenis, pelbagai sudut pandang serta latar belakang 9 .
Pengejawantahan  atas  pluralitas  hukum  sering  dinyatakan  dalam  ungkapan  ubi  societas  ibi ius,  yang  kurang  lebih  berarti  dimana  ada  masyarakat  (komunitas  manusia/kelompok)  di  situ akan ditemukan aturan yang tentu berbeda-beda. Makna yang lain yang dapat digali dari istilah itu  adalah  hukum  itu  selalu  hadir  dan  mengikuti  kemana  masyarakat  sebagai  basis bersemayamnya  hukum  tumbuh  dan  berkembang.  Oleh  karena  itu  hukum  itu  sangat  dinamis yang selalu bergerak sedinamis masyarakatnya.
Jika  hukum  dipatenkan  ke  dalam  sebuah  lambang-lambang  tertulis  tentu  hukum  yang demikian akan sangat tertutup, sistemik dan akan sangat rentan mengalami ketertinggalan dari perkembangan  masyarakatnya,  dan  itulah  salah  satu  ciri  hukum  modere  sebagaimana  yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan dalam penyelenggaraan negara modern. Sedangkan hukum yang ada di masyarakat sebaliknya akan dinamis dan terbuka mengikuti perkembangan kemana  masyarakat  itu  berkembang.  Di  sinilah  dinamisasi  dan  pluralitas  hukum  akan  terus berjalan entah sampai kapan dan pada titik mana akan berkembang dan bertahan. Namun bagi bangsa  Indonesia  pluralitas  masyarakat  dengan  segala  fenomena  dan  produknya  merupakan kekayaan  bangsa  yang  secara  terus  menerus  harus  dipupuk,n  dijaga  dan  dipertahankan  serta diwadahi dan dinaungi dengan hukum nasional yang berbasis pluralitas sesuai dengan Nilai-nilai dasar  Pancasila  dan  UUDNRI  1945  menuju  kejayaan  dan  kemakmuran  serta  keadilan  seluruh rakyat Indonesia.
Telaah  terhadap  konsepsi  pluralitas  hukum  di  masyarakat  sebenarnya  tidak  terlepas  dari sejarah  kelahiran  ilmu  hukum  positivistik  yang  ditandai  dengan  kelahiran  antropologi  hukum, sosiologi  hukum,  psikologi  hukum  dan  lain-lain.  I  Nyoman  Nurjaya  setelah  menelaah  berbagai karya  yang  ditulis  oleh  para  ahli  antropologi  hukum  akhirnya  memberikan  pada  suatu kesimpulan  dengan  menyatakan,    antropologi  mempelajari  hukum  bukan  semata-semata sebagai produk dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan  perundang-undangan  semata,  tetapi  lebih  mempelajari  hukum  sebagai  perilaku  dan proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat 10 .
Kesimpulan yang disampaikan oleh I Nyoman Nurjaya memberikan informasi penting kepada para pebelajar yang mempelajari hukum, bahwa dalam mempelajari hukum sebagai gejala dan produk sosial tidak hanya sebatas mempelajari pada fenomena dan pernyataan deduksi semata dengan  melepaskan  diri  dan  tidak  menyentuh  masyarakat  sebagai  basis  tempat bersemayamnya.  Berbagai  proses  interaksi  dan  struktur  yang  ada  di  masyarakat  telah melahirkan  berbagai  kebiasaan/  tradisi,  nilai,  dan  keajekan-keajekan  yang  diberi  label  sebagai hukum  masyarakat,  atau  norma  yang  ada  di  masyarakat.  Berbagai  hal  yang  hidup  dan berkembang  di  masyarakat  tersebut  yang  memberikan  warna  dan  identitas  khas  bahwa masyarakat memiliki hukum dan cara berhukum sendiri serta untuk dipertahankan sendiri 11 .
Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X
8.  Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional dari old societies ke new state, http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/, 5-10-2011.
9.  Syafa’atun Elmirzanah, et. al., Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar Iman, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002, hal. 7.
10. Erman Rajagukguk. Ilmu Hukum Indonesia : Pluralisme. (Makalah) disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, ke-37, tanggal 2 April 2005.
11. Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hal. 63.
Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan hukum masyarakat yang menjelma ke dalam berbagai  wujud  tadi  yang  melahirkan  plurarisme  hukum  di  masyarakat.  Terkait  dengan perkembangan hukum  masyarakat  lebih  lanjut  ditegaskan oleh  I  Nyoman  Nurjaya  bahwa  Pada dekade  tahun  1960-an  tema  studi-studi  antropologi  lebih  memberi  perhatian  pada  fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata -mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara ( state law ), tetapi juga  hukum  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan-peraturan  lokal  yang  bersumber  dari  suatu kebiasaan  masyarakat  ( customary  law/folk  law ),  termasuk  pula  di  dalamnya  mekanisme - mekansime pengaturan dalam masyarakat ( self regulation ) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial ( legal order ) 12 .
Tema  pluralisme  hukum  dalam  masyarakat  menurut  Satjipto  pertama-tama  difokuskan  pada kemajemukan cara-cara penyelesaian berbagai masalah dalam masyarakat melalui mekanisme tradisional.  Dalam  perkembangannya  kemudian  cara-cara  yang  digunakan  oleh  masyarakat melalui  mekanisme  tradisional  digiring  dan  diarahkan  kepada  mekanisme  dan  institusi penyelesaian  sengketa  menurut  hukum  yang  diproduk  negara.  Dalam  kondisi  yang  demikian mekanisme  yang  telah  ada  dan  dipraktekkan  masyarakat  tidaklah  hilang  atau  dilepas  sama sekali.  Kehidupan  hukum  dalam  masyarakat  tidak  berhenti  dengan  munculnya  hukum  negara, mereka tetap bertahan kendatipun harus bersembunyi di bawah berlakunya hukum negara 13 .
Bertolak dari uraian di atas, pluralitas atau kemajemukan hukum di masyarakat adalah suatu keadaan  atau  kondisi  dimana  dalam  tempat  dan  waktu  yang  bersamaan  (setiap  masyarakat) terdapat lebih dari satu hukum masyarakat yang berlaku. Atau juga dapat dimaknai dalam setiap masyarakat,  suku  terdapat  hukumnya masing-masing  yang  berlaku.  Sedangkan  dalam konteks bangsa  (sebagai  akumulasi  dan  unifikasi  berbagai  suku  bangsa  dengan  segala  kasanah kekayaan yang melekat padanya) dimana disetiap suku memiliki dan berlaku hukumnya masing- masing.  Dalam  keadaan  yang  demikian  berdasarkan  konsepsi  pluralitas  atau  kemajemukan  di dalamnya terdapat berbagai macam komponen yang plural di masyarakat.
Bagi Indonesia pluralitas hukum di masyarakat merupakan suatu refleksi atas realitas bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan segala khasanah kekayaan yang dimilikinya. Pluralitas hukum masyarakat Indonesia harus tetap terjaga dan diberi ruang untuk berkembang sesuai  dengan  dinamika  masyarakat  di  bawah  naungan  dan  kendali  hukum  nasional  yang berpuncak  pada  konstitusi.  Oleh  karena  itu  penguatan  dan  penghormatan  serta  penjaminan terhadap  pluralitas  hukum  di  masyarakat  oleh  konstitusi  yang  kemudian  diimplementasikan melalui  peraturan  perundang-undangan  (hukum  nasional  dan  daerah)  sebagai  langkah  yang tepat menuju hukum nasional yang demokratis dan berkeadilan.

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebagai Rumah Pluralitas Hukum Masyarakat.
Dalam  penyelenggaraan  negara  modern  yang  demokratis  prinsip  konstitusionalisme  yakni paham  yang  berintikan  perlu  adanya  pembatasan  terhadap  kekuasaan  penyelenggara  negara atau paham yang membatasi terhadap kekuasaan penyelenggara sebagai gejala/ciri yang sudah lazim/umum.  Pembatasan  kekuasaan  para  penyelenggara  negara  dalam  penyelenggaraan negara  merupakan  bagian  dari  kebutuhan  bagi  rakyat  yang  keberadaannya  sama  pentingnya dengan keberadaan pemerintahan itu sendiri. Pembatasan atas kekuasaan para penyelenggara negara  yang  lazim  adalah  melalui  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  negara  yang bersangkutan.
Konstitusi  sebagai  dasar  dalam  penyelenggaraan  negara  memiliki  nilai  sebagai  the  living constitution  (konstitusi  yang  hidup)  jika  di  dalamnya  terkandung  beberapa  komponen  sebagai merikut :
1) Konstitusi harus dipandang sebagai sesuatu yang berubah setiap waktu dan merupakan suatu hal dari keharusan sosial;
2) Konstitusi  harus  dipandang  sebagai  dokumen  yang  hidup  yang  mensyaratkan  secara
Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X
12. I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum. Op.cit, hal. 1. 13. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 98. 14. Jawahir Thontowi, Living Law and Living Constitution : Upaya Mengakomodir Pergulatan....op.cit hal. 4.
konstitusional adanya kesetaraan di depan hukum yang juga dapat diberlakukan bagi standar kesetaraan masa kini;
3) Konstitusi yang hidup yang secara sengaja dibuat secara tertulis dengan cakupan yang lebih luas dan fleksibel untuk mengakomodir perubahan-perubahan sosial dan teknologi setiap saat;
4) Konstitusi  yang  hidup  adalah  kebutuhan  akan  suatu  penafsiran  atas  tuntutan  zaman  dan keadaan yang selalu berubah 14 .
Gagasan terhadap isi konstitusi yang hidup tersebut sangat menarik di era sekarang. Sebab konstitusi sebagai dokumen dan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara harus mampu  menampung  sebesar-besarnya  dan  seluas-luasnya  kondisi  dan  dinamika  kehidupan rakyat  dan  daerah-daerah  dengan  segala  kekhasannya  masing-masing.  Konstitusi  harus mencerminkan kepentingan dan kondisi objektif bangsa dalam membangun masa depan menuju kemajuan dan kejayaan serta cita-cita bangsa yang hendak diwujudkan.
Kondisi  objektif  bangsa  yang  heterogen  dalam  suku,  budaya,  bahasa,  agama  dan  lain-lain yang  berbasis  pada  pluralitas  atau  kemajemukan  harus  dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berproses serta terjaga dengan nyaman serta terjamin keberadaannya di bawah rumah besar bangsa yakni Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Penguatan  dalam  menjaga keberagaman  yang  telah  dijamin  dalam  konstitusi  harus  dilakukan  dan  ditingkatkan  melalui sistem dan mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Jaminan  dan  perlindungan  terhadap  plualitas  masyarakat  beserta  kekayaan  budaya  yang khas  yang  dimilikinya  dan  pluralitas  daerah  dengan  segala  sifatnya  (  istimewa,  khusus)  telah diwadahi  dan  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Kondisi  pluralitas  bangsa  Indonesia  ini dinyatakan  dengan ungkapan  kata-kata  atau  semboyan yang  sangat  tepat  dan  yang  menggambarkan  realitas  obyektif  bangunan  sosial  kehidupan bangsa Indonesia yang berada dalam rangkaian cengkeraman kuat  diantara dua kaki lambang negara Garuda Pancasila, yakni “BHINEKA TUNGGAL EKA”. Semboyan ini merupakan sebuah refleksi  deduksi  atas  realitas  induksi  (pluralitas)  bangsa  ini  yang  menjamin  dan  melindungi terhadap  seluruh  isi  dan  wadah  ke  dalam  jaminan  dalam  Konstitusi  (sebagai  rumah  bangsa). Sebagai  rumah  bangsa  maka  konstitusi  harus  mampu  menampung  berbagai  realitas  bangsa dengan  segala  pernak  dan  pernik  kekhasannya.  Semua  komponan  harus  benar-benar terganransi  dengan  baik  dalam  tataran  pelaksanaannya  oleh  lembaga  negara  yang  telah mendapat amanah untuk tugas tersebut.
Pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas secara yuridis konstitusional dalam UUDRI 1945  antara  lain  diatur  dalam  Pasal  18  B,  Pasal  28  I  ayat  (3).  Berikut  dikutif  Pasal  18  B  (1) Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang;  (2)  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Kemudian  Pasal  28I  (3) Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman dan peradaban.
Kandungan  Pasal-Pasal  dalam  UUD  NRI  1945  tersebut  sebagai  dokumen  penting pememberikan  jaminan  perlindungan  atas  pluralitas  daerah  (satuan-satuan  pemerintahan daerah)  dan  masyarakat  (kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya) dengan segala identitasnya. Penghormatan dan penjaminan oleh konstitusi atas pluralitas masyarakat dan daerah serta kesatuan-kesatuan masyarakat dengan segala kekayaan budayanya  yang  secara  obyektif  sebagai  refleksi  kondisi  bangsa  Indonesia  merupakan  faktor yang  sangat  penting  sbagai  pengikat  dan  penguat  bagi  keberlangsungan  integrasi  bangsa ( nation )  dalam  mempertahankan  kelangsungan  hidup  menuju  kejayaan  bangsa  ini  selama didukung dengan pengaturan hukum dan kebijakan yang selaras dengan politik konstitusi. Sebab posisi  UUDNRI  1945  sebagai  hukum  dasar  memberikan  konsekuensi  hukum  ( Legal
Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X
15. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. Radjawali Press, Jakarta, 2004, hal. 87. 16. A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 suatu Pengamatan dan Analisis, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, hal. 283.
17. Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, op.cit, hal. 88.
Consequence )  bahwa  setiap  materi  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang - undangan  di bawahnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  materi-materi  yang  terdapat  dalam  UUDNRI  1945 tersebut 15 .
Oleh  karena  itu  tepat  sekali  jika  UUD  NRI  juga  dimaknai  sebagai  lambang  hak  bangsa Indonesia  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri,  sebagai  pemersatu  bangsa  Indonesia  juga sebagai refleksi dari cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia 16 . Keberadaan Undang - Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (koeksistensi)  merupakan  bagian  integral  dan refleksi otentik  (causa  material)  dari  sejarah  dan  kehidupan bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu UUD  NRI  sebagai  rumah  bangsa  Indonesia,  melalui  kewenangan  lembaga-lembaga penyelenggara  negara  yang  telah  ditentukan  harus  mampu  menjadikan  konstitusi  ini  sebagai sarana perekat dan penguat integrasi bangsa yang sangat pluralistik ini. Dengan fungsi Undang- Undang Dasar Negara RI 1945 yang tersebut di atas maka UUDNRI 1945 lah yang menentukan garis besar, arah, isi dan bentuk hukum yang akan diberlakukan di Indonesia 17 .

## Hukum Masyarakat, Hukum Nasional dan Integrasi Bangsa
Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai  arti  pembauran/penyatuan  sehingga  menjadi  kesatuan  yang  utuh/bulat 18 . Sedangkan  nasional  dapat  berarti  kebangsaan,  bersifat  bangsa  sendiri,  meliputi  suatu bangsa  seperti  cita-cita  nasional,  tarian  nasional,  perusahaan  nasional  misalnya.  Hal-hal yang  menyangkut  bangsa  dapat  berupa  adat  istiadat,  suku,  warna  kulit,  keturunan, agama, budaya,  wilayah/daerah  dan  sebagainya.  Karena  itu    integrasi  nasional  identik  dengan integrasi  bangsa  yang  mempunyai  pengertian  suatu  proses  penyatuan  atau  pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan proses kearah pembentukan identitas  nasional  atau  bangsa  yang  harus  dapat  menjamin  terwujudnya  keselarasan, keserasian  dan  kesimbangan  dalam  mencapai  tujuan  bersama  (tujuan  nasional)  sebagai suatu bangsa.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  bangsa  Indonesia  dalam  wadah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  ini  dibangun  di  atas  pluralitas  suku,  budaya,  hukum masyarakat,  bahasa  dan  lain-lain.  Membangun  dan  mempertahankan  bangsa  di  atas  bahan dasar pluralitas yang demikian membutuhkan kerja keras yang luar biasa, sarana dan prasarana yang  tepat  dan  kemauan  kenegarawanan  yang  baik  dan  kuat  dari  para  penyelenggara  negara serta  model  pengelolaan  (sistem  politik,  hukum,  sosial,  budaya,  ekonomi,  kebudayaan)  yang sesuai  dengan  kondisi  dan  perkembangan  bangsa  ini  ke  depan  serta  ideologi  Pancasila  yang berbahan  material  (Causa  Material)  dari  bangsa  Indonesia  sendiri.  Berbagai  faktor  pendukung tersebut  secara  yuridis  konstitusional  telah  terkandung  dan  tertampung  dalam  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penguatan  dan  perlindungan  atas  pluralitas  masyarakat  dengan  dasar  dan  instrumen konstitusi,  model  dan  pendekatan  yang  tepat,  serta  oleh  para  penyelenggara  yang  memiliki komitmen  kenegarawanan  (yang  hanya  berpikir  dan  bertindak  mengedepankan  kepentingan bangsa  dan  negara  di  atas  kepentingan  individu,  kelompok)  yang  kuat  dengan  menggunakan garis  politik  dan  hukum  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pancasila  dan  konstitusi  akan menjamin penguatan bagi integrasi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan dan mengelola megara kedepan di antara bangsa-bangsa lain di dunia dalam suasana arus globalisasi ini.
Dukungan  akan  pentingnya  pengakomodasian  terhadap  pluralitas  masyarakat  dalam penyelenggaraan  negara  juga  dikemukakan  oleh  Lidwina  Inge  Nurtjahyo  (Pengajar  Antropologi Hukum  Universitas  Indonesia).  Menurutnya  Pemerintah  perlu  mengakomodir  lebih  jauh  sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Disadari atau tidak, Indonesia memiliki sistem  hukum  yang  beragam  selain  hukum  negara  dimana  masing-masing  sistem  hukum  itu memiliki  kekuatan  mengikat  pada  tiap  kelompok  masyarakat.  Lebih  lanjut  Inge  menegaskan
18. Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (EYD dan Pengetahuan Umum), Apollo, Surabaya, 1997, hal. 286. 19. Pluralisme Hukum Perkuat Hukum Adat di Indonesia http://hukumonline.com/ berita/baca/lt4c48259103b42/ pluralisme-hukum-perkuat-hukum-adat-di-indonesia, 30-9-11.
kondisi  sistem  hukum  negara  yang  mendominasi  dan  cenderung  mengabaikan  keberadaan sistem  hukum  adat  menjadi  dasar  pentingnya  pemahaman  pluralisme  hukum  sebab  keadilan tidak hanya dicapai melalui sistem hukum negara yang sifatnya sentralistis tetapi dapat dicapai melalui hukum adat 19 .
Hukum  negara  ( State  Law )  sebagai  produk  negara  yang  didasarkan  atas  atribusi  UUDNRI 1945  dibentuk  untuk  menciptakan  tata  laku  masyarakat  yang  tertib  dan  teratur  dan  melindungi hak-hak  hukum  warga  negara  maupun  hak  hukum  kelompok  masyarakat  beserta kelembagaannya.  Jaminan  perlindungan  atas  hukum  produk  negara  yang  demikian  harus dikedepankan  mengingat  UUDNRI  merupakan  dasar  dan  sekaligus  batu  uji  terhadap  produk hukum negara. Oleh karena itu harus dijamin bahwa hukum produk negara mampu mendorong dan menjamin terciptanya integrasi bangsa. Terkait dengan ini menarik untuk disimak pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahfud MD yang menyatakan, hukum Indonesia harus  bertujuan  dan  menjamin  integrasi  bangsa  baik  secara  teritorial  dan  ideologis.  Hukum  di Indonesia  tak  boleh  memuat  isi  yang  berpotensi  menyebabkan  disintegrasi  wilayah  maupun ideologi.  Hukum  di  Indonesia  tidak  dapat  dibuat  berdasarkan  "menang-menangan"  jumlah pendukung (demokrasi) semata, tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan aturan atau prosedur  yang  benar.  Dengan  demikian,  politik  pembangunan  harus  secara  bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi 20 .
Penyataan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  tersebut  mengingatkan  pada rakyat Indonesia khususnya para pembentuk hukum peraturan perundang-undangan (state law) agar secara berhati-hati dalam proses pembentukan hukum nasional untuk mencegah terjadinya produk hukum yang dapat mencederai persatuan dan kesatuan (integrasi nasional) yang dengan susah  payah  dibangun  dan  dipertahankan.  Demokrasi  yang  kokoh  dan  stabil  merupakan demokrasi  yang  dibangun  di  atas  hukum  (nomokrasi),  oleh  karena  itu  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  memperhatikan  asas-asas  dalam  pembentukannya  agar produk  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  mampu  secara  konkrit  dan  langsung memperkuat integrasi dan identitas bangsa 21 .
Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapat dan memiliki kekuatan  hukum  yang  mengharuskan  para  pembentuknya  secara  imperatif  untuk melaksanakannya.  Berikut  dikutif  ketentuan  yang  mengatur  tentang  kewajiban  muatan  materi yang  harus  diperhatikan  dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan,  yakni  dalam  UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P-3) pada Pasal 6.
1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan;  h.  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan;  i.  ketertiban  dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
2) Selain  mencerminkan  asas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Peraturan  Perundang- undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan.
Ketentuan  Pasal  6  UU  No.  12  Tahun  2011  tersebut  mengamanatkan  politik  hukum  materi pembentukan  peraturan  perundang-undangan  nasional  harus  dibentuk  berdasarkan  nilai-nilai yang  pluralitas  dari  komponen  isi  bangsa  Indonesia  ini.  Oleh  karena  itu  produk  peraturan perundang-undangan  (nasional  dan  daerah/lokal)  harus  bertujuan  dan  menjamin  integrasi bangsa baik secara teritorial dan ideologis. Selain itu hukum di Indonesia tak boleh memuat isi
20. Hukum Indonesia Harus Menjamin Integrasi Bangsa,  Pernyataan tersebut disampaikan M. Mahfud MD ketika menerima penghargaan "UII Award" dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Rabu 6 Januari 2011, Liputan6.com. 18-10-2011.
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perraturan Perundang-Undangan (P-3) Pasal sebagai penganti Undang-ndang Nomor 10 Tahun 2004.
22. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (1).
23. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 111.
yang berpotensi dapat menyebabkan disintegrasi wilayah maupun ideologi. Untuk menjaga dan mengawal  konsistensi  agar  produk  hukum  yang  dihasilkan  lembaga  pembentuk  hukum  tidak bertentangan  dengan  konstitusi  dan  melanggar  dan  merugikan  warga  negara  dan  juga  badan hukum  (dalam  arti  luas)  maka  sejak  tahun  2003  telah  dibentuk  lembaga  peradilan  Mahkamah Konstitusi  berwewenang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  pada  tingkat  pertama  dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 22 .
Sebuah penelitian yang dilakukan Bernart L. Tanya dengan metode antropologi memberikan informasi  yang  sangat  menarik  dan  mengingatkan  pada  kita  dan  terutama  pelaku  pengemban kebijakan perundang-undangan di negeri ini dalam rangka pengembangan hukum nasional harus dapat dihindari produk hukum nasional yang dapat menimbulkan beban bagi masyarakat lokal 23 . Bentuk beban produk hukum nasional bagi masyarakat terwujud dalam berbagai bentuk dengan mengingati karakter dan komplesitas masing-masing masyarakat.
Oleh karena itu tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menganut pluralisme hukum, dimana Hukum Adat, Hukum Islam, Civil Law dan Common Law telah hidup berdampingan di Indonesia. Dengan pluralisme hukum tersebut, yang  sudah  diuji  dalam  sejarah  bangsa,  hukum  dapat  mendorong  terciptanya  persatuan nasional,  pembangunan  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat.  Ketiganya  adalah  masalah  besar yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini 24 .
Kemajemukan/pluralitas  masyarakat  Indonesia  adalah  sebuah  realitas  sosial,  dan  integrasi nasional  adalah  substansi  utamanya.  Untuk  mewujudkan  anutan  paradigma  pembangunan hukum yang bernuansa legal pluralism maka bagi pemerintah yang berkuasa sudah mendesak untuk  melakukan  reorientasi  dan  rekonstruksi  paradigma  pembangunan  hukum  yang mengedepankan pembangunan hukum negara yang yang memberi pengakuan dan perlindungan secara  utuh  dan  hakiki  terhadap  sistem-sistem  hukum  selain  hukum  negara,  hukum  adat,  dan hukum agama beserta mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empirik eksis dan hidup,  serta  dipraktekkan  ke  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang meregulasi segi-segi kehidupan masyarakat yang bercorak multikultural 25 .

## 3. SIMPULAN
Bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  terdiri  dari  banyak  suku  dengan  kekayaan  khas masing-masing  yang  dimilikinya  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Allah  Subhnahu wataala  yang  harus  disyukuri  dan  dijaga  demi  untuk  kemaslahatan  umat  manusia  dan  alam tempat  dijalaninya  kehidupan  ini.  Beragamnya  suku  bangsa  (pluralitas)  ini  juga  mengakibatkan berbagai  nilai  dan  norma  yang  hidup,  tumbuh  serta  dipertahankan  bermacam-macam  juga, dimana hal ini koherensi dengan adagium yang selama ini telah populer ubi  societas  ibi  ius , dimana ada  masyarakat  disitu  akan  tumbuh  hukum.  Yang  berarti disetiap masyarakat  ada  dan memiliki  hukum  yang  berlaku  yang  digunakan  untuk  menciptakan  tata  tertib  dan  keteraturan hidup  bersama  mereka.  Pada  sisi  lain  sebagai  bagian  dari  ciri  negara  moderen,  maka  negara juga  memiliki  kewenangan  untuk  menciptakan  peraturan  perundang-undangan  untuk  mengatur kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sesuai  dengan  mekanisme  yang  telah  ditentukan  dalam konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan.  Agar  tercipta  harmonisasi  dan  singkronisasi hukum,  maka  pembentukan  hukum  nasional  harus  secara  sadar  mampu  menjamin  dan memastikan bahwa hukum dibentuk bertujuan untuk terciptanya integrasi bangsa ini.
Integrasi nasional yang berbasis pada pluralitas bangsa tidak cukup hanya ditopang dengan hukum. Seluruh komponen bangsa dan aspek kehidupan bangsa (ideologi, politik, hukum, sosial, budaya,ekonomi,  pemerintah,  peradilan,  lembaga  negara,  lembaga  perwakilan  rakyatbaik  di tingkatan nasional maupun lokal –provinsi dan kabupaten/kota dan lain-lain) harus bergerak dan berfungsi  paralel  menuju  ke  arah  dan  berisi  materi  tentang  penguatan  dan  pangawalan  bagi terwujudnya  integrasi  bangsa  Indonesia.  Dalam  posisi  yang  demikian  hukum  merupakan  salah satu komponen penopang saja diantara komponen penopang lainnya. Kesadaran dan kemauan
Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X
25. I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum. Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas HukumUniversitas Brawijaya Malang, 10 September 2007, hal. 25.
yang  kuat  dari  para  pemimpin  nasional  dan  lokal  serta  warga  seluruh  masyarakat  untuk menjadikan  bangsa  Indonesia  yang  pluralitas  yang  kuat,  mandiri,  maju,  cerdas,  sejahtera,  adil dan makmur merupakan inti dan kuncinya untuk mewujudkan integrasi nasional yang kokoh dan bermartabat.
Pengakuan dan jaminan keberagaman bangsa Indonesia ini telah diwadahi dan ditempatkan dengan  tepat  dan  terhormat  dalam  rumah  bangsa  sendiri  yakni  Konstitusi/  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  hukum  dasar  tertinggi  dalam  negara, maka  semua  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  harus  mendasarkan  pada asas  materi  pembentukan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  tentang  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Oleh  arena  itu  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang dibentuk  harus  bertujuan  dan  dan  menjamin  integrasi  bangsa  baik  secara  sosial,  teritorial  dan ideologis.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepadan Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi­ kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## Daftar Pustaka
Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (EYD dan Pengetahuan Umum ), Apollo, Surabaya, 1997 Erman  Rajagukguk. Perkembangan  Pemikiran  Konsep  Pluralisme  Hukum .  Disampaikan  pada  Diskusi Panel  dalam  rangka  Dies Natalis IAIN  Sunan  Gunung Djati,  Bandung ke-37, tanggal  2  April  2005. Tidak  untuk  dipublikasikan,  belum  dilengkapi  catatan  kaki  dan  kepustakaan.  Diakses  tanggal  8 Oktober 2011.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar politik Hukum . Radjawali Press, Jakarta, 2004. I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural Perspektif  Antropologi  Hukum .  (Makalah)  Disampaikan  dalam  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas HukumUniversitas Brawijaya Malang, 10 September 2007. I  Nyoman  Nurjaya, Perkembangan  Pemikiran  Konsep  Pluralisme  Hukum . (Makalah)  dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang  Berubah:  “Mempertanyakan  Kembali  Berbagai  Jawaban”,  11  –  13  Oktober  2004,  Hotel Santika, Jakarta.
Jawahir Thontowi, Living Law and Living Constitution : Upaya Mengakomodir Pergulatan Hukum Nasional dan  Hukum  Lokal  Berkeadilan  di  Indonesia .  (Makalah)  Disampaikan  dalam  Acara  Kuliah  Tamu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sabtu 13 Agustus 2011.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Cet. Ke - 5), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir , ( Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum ), PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif . PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010 Syafa’atun  Elmirzanah,  et.  al., Pluralisme,  Konflik  dan  Perdamaian  Studi  Bersama  Antar  Iman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 7.
Tambunan,  A.S.S. Politik  Hukum  Berdasarkan  UUD  1945  Suatu  Pengamatan  dan  Analisis ,  Puporis Publishers, Jakarta, 2002.
Pengertian  Pluralisme  hukum,  http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2127091-difinisi- pluralisme-hukum/#ixzz1ZMllpET1/14 -10-2011.
Pluralisme  Hukum  Perkuat  Hukum  Adat  di  Indonesia, http://hukumonline.com/berita/baca/ lt4c48259103b42/pluralisme-hukum-perkuat-hukum-adat-di-indonesia, 30 - 9 - 2011. Andiko, Upaya  tiada  henti  mempromosikan  pluralisme  dalam  hukum  agraria  di  Indonesia ,  http:// images.andiko2002.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SEevJgoKCjsAAF5jEoU1/Legal  Plu­ ralism Andiko.pdf?key=andiko2002:journal:14&nmid=99575267, Legal pluralisme sebuah analisa, 4 Oktober 2011.