## PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Yusri
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## ABSTRAK
Pengadaan  barang  dan  jasa  sangat  diperlukan.  Mekanisme  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  yaitu melalui  swakelola  dan/atau  pemilihan  penyedia  barang/jasa.  Swakelola  adalah  pekerjaan  yang  direncanakan, dikerjakan  dan  diawasi  sendiri  oleh  institusi,  dimana  dalam  pelaksanaannya  dapat  dilaksanakan  oleh  PPK, instansi  pemerintah  lain  atau  kelompok  masyarakat/LSM  penerima  hibah,  sedangkan  untuk  pemilihan penyedia  barang/jasa  dapat  melalui  :  pelelangan  umum,  pelelangan  sederhana,  penunjukan  langsung, kontes/sayembara, pemilihan langsung, pelelangan terbatas, pengadaan langsung.
Prinsip-prinsip  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  meliputi  prinsip  efisien,  prinsip  efektif, prinsip transparan, prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil/tidak diskriminatif dan prinsip akuntabel.
Sedangkan  etika  yang  harus  dipatuhi  antara  lain  melaksanakan  tugas  secara  tertib,  penuh  rasa tanggungjawab,  demi  kelancaran  dan  ketepatan  tercapainya  tujuan  pengadaan  barang/jasa,    bekerja  secara professional  dengan  menjunjung tinggi  kejujuran,  kemandirian,  dan  menjaga informasi  yang bersifat  rahasia, tidak  saling  mempengaruhi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  mengakibatkan  persaingan  tidak sehat,  penurunan  kualitas  proses  pengadaan.  Bertanggungjawab  terhadap  segala  keputusan  yang  ditetapkan sesuai  dengan  kewenangannya,  mencegah  terjadinya  pertentangan  kepentingan (conflict  of  interest) pihak- pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian.
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  sebaiknya  tidak  menyalahkan  wewenang  dan melakukan  kegiatan  bersama  dengan  tujuan  untuk  keuntungan  pribadi,  golongan,  atau  pihak  lain  secara langsung  atau tidak langsung, tidak  menerima,  menawarkan  dan atau berjanji akan  member  hadiah, imbalan, atau  berupa  apa  saja  kepada  siapapun  yang  diketahui  atau  patut  dapat  diduga  berkaitan  dengan  pengadaan barang/jasa.
Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa, prinsip, etika

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 5 Nomor 2 Juni 2017 Hal. 81-88

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Tujuan  utama pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah adalah bukan untuk menghasilkan  barang/jasa  yang  bertujuan  profit oriented, tetapi lebih bersifat memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memerlukan barang/jasa dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran  yang  logis  dan  sistematis,  mengikuti prinsip  dan  etika  serta  berdasarkan  metode  dan proses pengadaan yang berlaku.
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  struktur  anggaran  belanja mempunyai  komponen  belanja  pegawai,  belanja barang,  belanja  modal,  pembayaran  bunga  cicilan, subsidi,  belanja  hibah,  bantuan  sosial,  dan  belanja lain-lain.
Sedangkan struktur anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  belanja  dikelompokkan  berdasarkan kelompok  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung.  Belanja  tidak  langsung  merupakan belanja  yang  dianggarkan  setiap  bulan  dalam  satu tahun anggaran, sebagai konsekuensi dari kewajiban  pemerintah  daerah  secara  periodik kepada  pegawai  yang  bersifat  tetap  (pembayaran gaji  dan  tunjangan)  dan/atau  kewajiban  untuk pengeluaran  belanja  lainnya  yang  umumnya diperlukan  secara  periodik.  Belanja  langsung adalah belanja  yang penganggarannya  dipengaruhi secara  langsung  oleh  adanya  program  atau kegiatan, yaitu berupa
belanja pegawai (honorarium/upah) untuk melaksanakan program/kegiatan; belanja barang/jasa; dan belanja modal.
Untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan  melalui  pihak  ketiga  atau  swakelola. Apabila  dilakukan  melalui  pihak  ketiga  metode pengadaannya  dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan, pengadaan langsung, penunjukan langsung,  kontes,  sayembara,  atau  melalui  seleksi. Sedangkan  pengadaan  melalui  swakelola  dapat dilakukan oleh instansi sendiri, instansi pemerintah lainnya atau kelompok masyarakat.
Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  tersebut  dapat  dibuat  rumusan masalah sebagai berikut
1. Bagaimana  pelaksanaan  pengadaan  barang dan jasa pemerintah?
2. Prinsip  dan  etika  apa  saja  dalam  pengadaan barang dan jasa pemerintah?

## Tujuan Masalah
Tujuan yang dicapai adalah
1. Mengetahui  pelaksanaan  pengadaan  barang dan jasa pemerintah.
2. Mengetahui prinsip dan etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

## KAJIAN PUSTAKA
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah meliputi  pengadaan  barang,  pekerjaan  konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
Menurut  Perpres  No.  54  Tahun  2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya  yang prosesnya dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Pasal  3  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  menegaskan bahwa  ada  2  (dua)  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa,  yaitu  melalui  swakelola  dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa
Pasal 26 Peraturan Presiden  No.  54 Tahun 2010 Ketentuan Umum Swakelola.
Pasal 26 Peraturan Presiden  No.  54 Tahun 2010 Ketentuan Umum Swakelola :
(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
(2)   Pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  dengan Swakelola meliputi: Pekerjaan yang bertujuan untuk  meningkatkan  kemampuan  dan/atau memanfaatkan  kemampuan  teknis  sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
Pasal 27 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010  tentang  Ketentuan  Umum  Swakelola, penetapan  jenis  pekerjaan  serta  pihak  yang  akan melaksanaan  Pengadaaan  Barang/Jasa  secara Swakelola  ditetapkan  oleh  PA/KPA.  Swakelola dibagi menjadi tiga,  yaitu:
1. Swakelola  oleh  K/L/D/I  Penanggung  Jawab Anggaran  adalah  pekerjaan  yang  direncanakan, dikerjakan  dan  diawasi  sendiri  oleh  K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, dengan mempergunakan tenaga sendiri, pegawai K/L/D/I  lain  dan  atau  dapat  menggunakan tenaga  ahli,  dengan  jumlah  tenaga  ahli  tidak melebihi 50% dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola bersangkutan.
2. Swakelola  oleh  instansi  pemerintah  lain Pelaksana  Swakelola  adalah  pekerjaan  yang perencanaan  dan  pengawasannya  dilakukan oleh  K/L/D/I  Penanggung  Jawab  Anggaran, sedangkan pelaksanan pekerjaan dilakukan oleh instansi  pemerintah  yang  bukan  penanggung jawab anggaran.
3. Swakelola oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana  Swakelola,  adalah  pekerjaan  yang perencanan,  pelaksanaan,  dan  pengawasannya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan sasaran ditentukan oleh  K/L/D/I  Penanggung  Jawab  Anggaran serta  PA/KPA  bertanggung  jawab  terhadap penetapan  Kelompok  Masyarakat  Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
Pasal 28 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010  tentang  Ketentuan  Umum  Swakelola, pelaksanaan  pekerjaan  pengadaan  barang/jasa dengan swakelola harus direncanakan dengan baik. Perencanaan  dituangkan  dalam  Kerangka  Acuan Kerja  (KAK).  KAK  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen,  yang  selanjutnya  dijadikan  pedoman dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  Dalam  KAK  paling sedikit  hal-hal  yang  harus  ditetapkan  adalah sebagai berikut:
1. Uraian  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  yang meliputi  latar  belakang,  maksud  dan  tujuan, sumber  pendanaan,  metode  pelaksanaan  serta jumlah  tenaga,  bahan  dan  peralatan  yang diperlukan.
2. Jadwal pelaksanaan, yang meliputi waktu mulai hingga  berakhirnya  pekerjaan,  rencana  kerja
bulanan,  rencana  kerja  mingguan  serta  rencana kerja harian.
3. Produk berupa barang/jasa yang ingin dihasilkan.
4. Rincian  biaya  pekerjaan/kegiatan  termasuk kebutuhan  dana  untuk  sewa  atau  nilai  kontrak pekerjaan  dengan  penyedia  barang/jasa  bila diperlukan.

## Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Menurut  Perpres  No.  70  Tahun  2012,  pasal  35
pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa  lainnya  dapat  dilakukan  dengan cara:
1. Pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa  Lainnya dilakukan dengan:
a.  Pelelangan Umum
b.  Pelelangan  Terbatas  (untuk  pemilihan penyedia barang saja)
c.  Pelelangan Sederhana
d.  Penunjukan Langsung
e.  Pengadaan Langsung;
f.  Kontes (untuk pemilihan Penyedia Barang)
g.  Sayembara (untuk pemilihan Penyedia Jasa
Lainnya)  Kontes/Sayembara  dilakukan
khusus untuk pemilihan Penyedia
Barang/Jasa  Lainnya  yang  merupakan
hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.
2. Pemilihan  Penyediaan  Pekerjaan  Konstruksi dilakukan dengan:
a. Pelalangan Umum
b. Pelelangan Terbatas
c. Pemilihan Langsung
d. Penunjukan Langsung
e.  Pengadaan Langsung
Pengertian  dan  metode  pemilihan  Penyedia Barang/Jasa diatas adalah sebagai berikut:
1. Pelelangan  Umum,  yaitu  metode  pemilihan penyedia  barang/jasa  konstruksi/jasa  lainnya untuk semua pekerjaan  yang dapat di ikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kostruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan  Sederhana,  yaitu  metode  pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan paling tinggi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
3. Pelelangan  Terbatas,  yaitu  metode  pemilihan Pekerja  konstruksi  untuk  Pekerjaan  Konstruksi dengan  jumlah  penyedia  mampu  melaksanakan diyakini  terbatas  dan  untuk  pekerjaan  yang kompleks.  Pekerjaan  yang  kompleks  adalah pekerjaan  yang  memerlukan  teknologi  tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan  yang  di  desain  khusus  dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
4. Pemilihan  Langsung,  adalah  metode  pemilihan penyedia  pekerjaan  konstruksi  untuk  pekerjaan yang  paling  tinggi  Rp.  5.000.000.000  (lima miliar rupiah).
5. Penunjukkan Langsung, adalah metode pemilihan  penyedia  barang/jasa  dengan  cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa,  paket  pengadaan  barang/pekerjaan konstruksi  jasa  lainnya  yang  bernilai  paling tinggi  Rp.  100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah).
6. Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelengan/Seleksi/Penunjukan  Langsung  dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi yaitu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
7. Kontes/Sayembara,  sayembara  adalah  metode pemilihan Penyedia
Jasa yang
memperlombakan  gagasan  orisinial,  kreatifitas dan  inovasi  tertentu  yang  harga/biayanya  tidak dapat  ditetapkan  berdasarkan  harga  satuan. Kontes  adalah  metode  pemilihan  Penyedia Barang  yang  memperlombakan  barang/benda tertentu  yang tidak mempunyai harga pasar dan harga /biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
Uraian  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Masing- Masing Personalia
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan  dan  kemasyarakatan  dikenal dengan istilah  jabatan  Pengguna  Anggaran  (PA),  Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan  (PPTK),  Kelompok  Kerja  (Pokja)  Unit Layanan  Pengadaan  (ULP).  Berikut  ini  dijelaskan perbedaan  dan  persamaan  dari  masingmasing personil, sebagai berikut:
1.  Persamaan  antara  PA,  KPA,  PPK  dan  PPTK Persamaan  antara  Pengguna  Anggaran  (PA), Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu:
a.   PA,  KPA,  PPK  dan  PPTK  adalah  pejabat, artinya  jabatan  PA,  KPA,  PPK  da  PPTK adalah  jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), bukan  jabatan  politik  atau  jabatan  yang dapat dijabat oleh selain PNS.
b.  PA,  KPA,  PPK  dan  PPTK  diangkat  oleh pejabat yang berwenang atau ikut bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan tugasnya.
c.  PA,  KPA,  PPK  dan  PPTK  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  atau  pejabat  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengangkat seorang  PNS  untuk  menduduki  jabatan tersebut.
2.  Perbedaan  antara  PA,  KPA,  PPK  dan  PPTK Perbedaan  antara  Pengguna  Anggaran  (PA), Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu:
a.   Ruang  lingkup  tugas,  tanggung  jawab  dan wewenang
1) PA melaksanakan tugas sebagai pemegang  kewenangan  penggunaan anggaran  untuk  melaksanakan  tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 2)   KPA melaksanakan sebagian kewenangan  pengguna  anggaran  dalam melaksanakan  sebagian  tugas dan fungsi  SKPD,  dalam  menggunakan
APBD. 14 3)   PPK  melaksanakan  tugas  khusus  pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  dan  berwenang  hanya
dalam  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
4)   PPTK melaksanakan satu atau beberapa kegiatan  dari  suatu  program  sesuai dengan bidang tugasnya, termasuk pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  PPTK berwenang terutama dalam  kegiatan  pembayaran  beban anggaran/ keuangan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  khusus  pada Pemerintah Daerah. b.  Keberadaan
1)  PA  wajib  ditetapkan  pada  seluruh
Kementrian/Lembaga Pemerintah, Sekertariat Lembaga Negara dan Perwakilan Luar Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). 2)  KPA  dapat  ditetapkan  pada  seluruh Kementrian/Lembaga Pemerintah, Sekertariat Lembaga Negara dan Perwakilan Luar Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota). Dapat artinya disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing- masing Kementrian/Lembaga Pemerintah, Sekertariat Lembaga Negara  dan  Perwakilan  Luar  Negeri dan  Pemerintah  Daerah  (Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota). 3)  PPK wajib ditetapkan pada seluruh seluruh Kementrian/Lembaga Pemerintah, Sekertariat Lembaga Negara dan Perwakilan  Luar  Negeri  dan  Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten/Kota).  Terutama berkaitan  dengan  kegiatan  pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4)  PPTK  hanya  wajib  ditetapkan  pada Pemerintah  Daerah,  baik  Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota  (pada  SKPD  masing- masing).

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan  data  berupa  data  sekunder  dari bahan pelelangan pengadaan barang  dan jasa. Dan beberapa Undang-undang dan peraturan
Sasaran yang diinginkan adalah:
a. Tata cara pengadaan barang dan jasa
b. Prinsip  dan  etika  apa  saja  dalam  pengadaan barang dan jasa pemerintah
Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian

## 3.1.1. Metode/Cara  Pemilihan  Barang/Jasa

## Pemerintah
Metode/cara pemilihan pengadaan barang/jasa  pemerintah  adalah  sesuai  dengan ketentuan  dalam Perpres No. 54  Tahun 2010  yang menyatakan bahwa:
1. Pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa  Lainnya dilakukan dengan:
a. Pelelangan  yang  terdiri  atas  Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana b. Penunjukan Langsung
c. Pengadaan Langsung
d. Kontes/Sayembara
2. Pemilihan  Penyedia  Pekerjaan  Konstruksi dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum.
b. Pelelangan Terbatas Kesimpulan Dan Saran Selesai Tujuan Penelitian Identifikasi Masalah Mulai Studi Pustaka Pengambilan Data Sekunder: 1. Literatur UU dan Peraturan
2. Tata cara Pelelangan barang dan Jasa
Analisis Data
c. Pemilihan Langsung
d. Penunjukan Langsung, atau
e. Pengadaan Langsung.
3. Pengadaan  untuk  jasa  konsultansi  dilakukan melalui cara:
a Seleksi Sederhana
b Penunjukan Langsung
c Pengadaan Langsung, atau
d Sayembara.
4. Sedangkan  khusus  untuk pemilihan  penyedia jasa  konsultasi melalui  negosiasi  teknis  dan biaya  sehingga  diperoleh  harga  yang  sesuai dengan  harga  pasar  dan  secara  teknis  dapat dipertanggungjawabkan.  Pemilihan  Penyedia Jasa  Konsultansi  pada  prinsipnya  dilakukan melalui  Seleksi  Umum.  Dalam  keadaan tertentu  pemilihan  Penyedia  Jasa  Konsultansi dapat  dilakukan  melalui  Seleksi  Sederhana, Penunjukan  Langsung,  Pengadaan  Langsung, Sayembara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk Jasa Konsultansi metode
pemasukan  dokumen  penawaran  dapat  dilakukan dengan memilih 3 (tiga) alternatif yakni:
1. Metode  satu  sampul  adalah  penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan  administrasi,  teknis  dan  penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup  kepada  ULP/  Pejabat  Pengadaan. Metode satu sampul digunakan untuk pekerjaan yang  bersifat  sederhana,  dengan  standar  harga yang telah ditetapkan Pemerintah, atau pekerjaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen  Pengadaan,  dimana  evaluasi  teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga.
2. Metode  dua  sampul  adalah  penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan
administrasi  dan  teknis  dimasukkan  dalam sampul  tertutup  I,  sedangkan  harga  penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan  kepada  ULP.  Metode  dua  sampul digunakan  untuk  Pengadaan  Jasa  konsultansi dimana  evaluasi  teknis  dipengaruhi  oleh penawaran harga.
Metode  dua  tahap  adalah  penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan  teknis  dimasukkan  dalam  sampul  tertutup  I,
sedangkan  harga  penawaran  dimasukkan  dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan  dalam 2 (dua) tahap secara  terpisah  dan dalam waktu yang berbeda.
Sedangkan untuk metode evaluasi penawaran  dapat  dipilih  1  dari  5,  yakni  Metode Evaluasi  Kualitas,  Metode  Evaluasi  Kualitas  dan Biaya,  Metode  Evaluasi  Pagu  Anggaran,  Metode Evaluasi  Biaya  Terendah  dan  Metode  Evaluasi Penunjukan Langsung.
1. Metode  Evaluasi  Kualitas,  adalah  evaluasi penawaran  jasa  konsultansi  yang  digunakan untuk  pekerjaan  yang  mengutamakan  kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan  terhadap  hasil/manfaat  secara keseluruhan,  lingkup  pekerjaan  yang  sulit ditetapkan  dalam  KAK.  Evaluasi  penawaran dilakukan  berdasarkan  kualitas  penawaran teknis  terbaik,  dilanjutkan  dengan  klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
2. Metode  Evaluasi  Kualitas  dan  Biaya,  adalah evaluasi  pengadaan  jasa  yang  digunakan  untuk pekerjaan  yang  lingkup,  keluaran  (output), waktu  penugasan  dan  hal-hal  lain  dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, dan/atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas  dan  tepat.  Evaluasi  penawaran  dilakukan berdasarkan  nilai  kombinasi  terbaik  penawaran teknis  dan  biaya  terkoreksi  dilanjutkan  dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
3. Metode  Evaluasi  Pagu  Anggaran,  adalah evaluasi  pengadaan  jasa  konsultansi  yang digunakan  untuk  pekerjaan  yang  sudah  ada aturan  yang  mengatur,  dapat  dirinci  dengan tepat,  anggarannya  tidak  melampaui  pagu tertentu. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan  kualitas  teknis  terbaik  dari  peserta yang  penawaran  biaya  terkoreksi  lebih  kecil atau  sama  dengan  pagu  anggaran,  dilanjutkan dengan  klarifikasi  dan  negosiasi  teknis  serta biaya.
Metode  Evaluasi  Biaya  Terendah,  adalah evaluasi  pengadaan  jasa  yang  digunakan  untuk pekerjaan  yang  bersifat  sederhana  dan  standart. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diambang  batas  persyaratan  teknis  yang  telah ditentukan,  dilanjutkan  dengan  klarifikasi  dan negosiasi teknis serta biaya.
3.2. Prinsip-Prinsip Dan Etika Dalam

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mengingat  belum  ada  formulasi  standar terkait dengan public procurement yang bias dianut oleh suatu negara maka agar pengadaan barang/jasa mencapai tujuan sesuai dengan kriteria kinerja  yang  diharapkan  sebagaimana  diuraikan diatas  dari  berbagai  sumber  yang  ada  dapat disarikan  prinsip  dasar,  etika  pengadaan  dan ketentuan umum sebagai berikut:

## 3.2.1. Prinsip Dasar Pengadaan
1. Efisien
2. Efektif
3. Transparan
4. Terbuka
5. Bersaing
6. Adil/tidak diskriminatif
7. Akuntabel

## 3.2.2. Etika Pengadaan
Semua  fungsi/pihak  yang  terlibat  dalam pengadaan  barang/jasa  wajib  mematuhi  etika  sebagai berikut:
1. Melaksanakan  tugas  secara  tertib,  penuh  rasa tanggungjawab,  demi  kelancaran  dan  ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara  professional  dengan  menjunjung tinggi kejujuran,  kemandirian,  dan  menjaga  informasi  yang bersifat rahasia.
3. Tidak  saling  mempengaruhi  baik  langsung  maupun tidak  langsung  yang  mengakibatkan  persaingan  tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan. Dan hasil pekerjaan.
4. Bertanggungjawab  terhadap  segala  keputusan  yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
6. Mencegah  terjadinya  kebocoran  keuangan  dan kerugian.
7. Tidak  menyalahkan  wewenang  dan  melakukan kegiatan  bersama  dengan  tujuan  untuk  keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung.
8. Tidak  menerima,  menawarkan  dan  atau  berjanji  akan member hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun  yang  diketahui  atau  patut  dapat  diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
9. Pelaksana  pengadaan  hal  berikut  akan  membantu dalam mencapai tujuan pengadaan, diantaranya adalah:
a. Memastikan  bahwa  proses  pengadaan  barang/jasa dilaksanakan  dengan  mengikuti  prinsip  dasar  dan etika pengadaan barang/jasa.
b. Memastikan  bahwa  proses  pengadaan  barang/jasa mengikuti  pedoman  kebijakan  dan  prosedur pengadaan  barang/jasa  dan  tidak  bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi.
c. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan  oleh  penyedia  barang/jasa  yang  telah dipeninjauan  secara  administratif,  teknikal  dan financial serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas.
d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan  secara  kompetitif  dengan  tetap memperhatikan  aspek  keekonomian  dan  efisiensi pelaksanaannya.
e. Menggunakan standar kontrak (term dan condition) yang telah ditetapkan.
f. Memastikan  pengadaan  barang/jasa  dilaksanakan sesuai  dengan  perjanjian  (kontrak/PO)    yang disetujui  antara  pelaksana  pengadaan  dengan penyedia barang/jasa.
Dilarang melakukan pengadaan barang/jasa yang bertentangan  dengan  ketentuan  hokum  dan  perundangan- undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Mekanisme  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa yaitu  melalui  swakelola  dan/atau  pemilihan penyedia  barang/jasa.  Swakelola  adalah  pekerjaan yang  direncanakan,  dikerjakan  dan  diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya  dapat dilaksanakan  oleh  PPK,  instansi  pemerintah  lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.sedangkan untuk pemilihan penyedia barang/jasa  dapat  melalui  :  pelelangan  umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, kontes/sayembara, pemilihan langsung, pelelangan terbatas, pengadaan langsung.
Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa  pemerintah,  meliputi  prinsip  efisien, prinsip  efektif,  prinsip  transparan,  prinsip  terbuka, prinsip  bersaing,  prinsip  adil/tidak  diskriminatif dan prinsip akuntabel.
Sedangkan  etika  yang  harus  dipatuhi antara lain melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggungjawab, demi kelancaran dan ketepatan
tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa,    bekerja  secara  professional  dengan
menjunjung  tinggi  kejujuran,  kemandirian,  dan menjaga  informasi  yang  bersifat  rahasia,  tidak saling  mempengaruhi  secara  langsung  maupun tidak  langsung  yang  mengakibatkan  persaingan tidak  sehat,  penurunan  kualitas  proses  pengadaan. Bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya, mencegah  terjadinya  pertentangan  kepentingan (conflict  of  interest) pihak-pihak  yang  terlibat langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  proses pengadaan, Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian.
Tidak menyalahkan wewenang dan melakukan  kegiatan  bersama  dengan  tujuan  untuk keuntungan  pribadi,  golongan,  atau  pihak  lain secara  langsung  atau  tidak  langsung,  Tidak menerima,  menawarkan  dan  atau  berjanji  akan member  hadiah,  imbalan,  atau  berupa  apa  saja kepada  siapapun  yang  diketahui  atau  patut  dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

## Saran
Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  sebaiknya dilakukan  tahapan-tahapan  sesuai  petunjuk  teknis baik  Undan-undang  maupun  Peraturan  berlaku. Dilakukan  secara  tranparan  dan  akuntabilitas  baik pelelangan  umum,  pelelangan  sederhana,  maupun pelelangan  terbatas,  agar  tidak melanggara ketentuan  dalam  Undang-undang  dan  Peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Yahya,  Marzuki  dan  Endah  Fitri  Susanti,  2012, Buku  Pintar  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah. Laskar Aksara, Jakarta
Perpres  Nomor  70  Tahun  2012,  2012,  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2818. http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang /Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan _Pengadaan.htm l