## EKONOMI POLITIK ENERGI TERBARUKAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH: PERSOALAN PENGEMBANGAN BIODIESEL DI INDONESIA
Political Economy of Renewable Energy and Regional Development: Understanding Social and Economic Problems of Biodiesel Development in Indonesia
Nuva 1,*) , Akhmad Fauzi 2 , Arya Hadi Dharmawan 3 , Eka Intan Kumala Putri 4
1 Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor 2,4 Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor
3 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) E-mail : nuva@apps.ipb.ac.id

## ABSTRACT
The  transition  of  fossil  fuel  to  non-fossil  fuels  (biodiesel  fuel  for  diesel  blending)  has  continued  to  evolve.  The  largest  source  of biodiesel’ raw materials in Indonesia derives from oil palm. Biodiesel development is also believed to generate benefit for society as well  as  for  regional  and  national,  including  job  creation,  infrastructure  improvement,  revenue  generation  for  governments  and reduce national dependence on fossil fuels, and minimize adverse environmental fossil fuel impacts. However, despite its targets and strengthened  by  various  comprehensive  policies,  the  development  of  biodiesel  in  Indonesia  also  faces  significant  barriers. Descriptive analysis used in this study to understand the political economy of biodiesel engagement.  The limited domestic market, mainly related to the issue of non-competitive prices with diesel, relatively low of oil prices, and high prices of fresh fruit bunches (FFB)  are  the  constraints  in  the  production  of  biodiesel  for  domestic  uptake.  The  national  political  aspect  related  to  the  use  of biodiesel  by  government  parties,  including  non-PSOs,  becomes  an  important  issue  in  ensuring  the  sustainability  of  biodiesel.  In addition,  the  issue  of  sustainability  in  the  upstream  (oil  palm  plantation)  and  dumping  issues  expressed  by  the  EU  and  the  US Government are also the main problems in Indonesian biodiesel export.
Keywords: biodiesel, oil palm, political economy, rural development

## ABSTRAK
Transisi penggunaan bahan bakar dari fosil ke non fosil (termasuk bahan bakar nabati biodiesel) terus mengalami peningkatan. Saat ini,  sumber  bahan  baku  terbesar  biodiesel  di  Indonesia  berasal  dari    kelapa  sawit.  Pengembangan  biodiesel  diyakini  dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan daerah, seperti penciptaan lapangan kerja lokal, pembangunan infrastruktur, pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah dan ketergantungan nasional yang lebih kecil terhadap bahan bakar fosil  dan impor energi, serta meminimalkan  dampak  negatif  bahan  bakar  fosil  bagi  lingkungan.  Akan  tetapi,  meskipun  memiliki  target  dan  diperkuat  dengan beragam  kebijakan  yang  komprehensif,  pengembangan  biodiesel  di  Indonesia  juga  menghadapi  beragam  hambatan  termasuk  dari aspek  ekonomi  politik.  Analisis  deskriptif  yang  diperkuat  dengan  literatur  pendukung  digunakan  untuk  mengkaji  aspek  ekonomi politik  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit  di  Indonesia.  Hasil  kajian  menunjukkan  terbatasnya  pasar  dalam  negeri,  terutama  berkaitan dengan  harga  yang  tidak  kompetitif  dengan  solar,  rendahnya  harga  solar  dan  tingginya  harga  TBS  merupakan  kendala  dalam produksi  biodiesel  untuk  serapan  di  dalam  negeri.  Aspek  politik  dalam  negeri  terkait  penggunaan  biodiesel  oleh  pihak-pihak  yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk non-PSO juga menjadi persoalan penting dalam menjamin keberlanjutan biodiesel. Selain itu, isu  keberlanjutan di  hulu  (perkebunan  kelapa  sawit)  dan  permasalahan  dumping    yang  dinyatakan  oleh Pemerintah  Uni  Eropa  dan Amerika juga menjadi permasalahan utama dalam ekpsor biodiesel Indonesia .
Kata kunci:  biodiesel, ekonomi politik, kelapa sawit, pembangunan daerah

## PENDAHULUAN
Perkembangan biofuel sebagai  salah  satu  energi  alternatif yang  ramah  lingkungan  ( green  and  clean  energy )  bukan merupakan  hal  baru.  Ditilik  dari  sejarahnya,  penggunaan ethanol untuk  kendaraan  sudah  dimulai dari  tahun  1806, dimana  salah  seorang engineer Jerman  -  Nikolaus  August Otto  ( Otto’  cycle )  –  menggunakan ethanol dari  fermentasi yeast untuk  menjalankan  mesin  kendaraan  (Michael  et  al. 2011).  Selanjutnya, biofuel mulai  diperkenalkan  secara  luas semenjak  tahun  1900-an  dalam  kegiatan world’s  fair di Paris,  dimana  pada  saat  itu  penemu  diesel  (Dr.  R.  Diesel) berhasil  melakukan  uji  coba  penggunaan peanut  oil untuk menjalankan  salah  satu  mesin  kendaraan  (Demirbas  2008; Pacific Biodiesel 2017; Shurtleff and Aoyagi 2017).
Krisis  minyak  bumi  akibat  embargo  ekspor  minyak  bumi OPEC  dan  revolusi  iran  serta  perang  dunia  II  pada  tahun 1970-an  menjadikan biofuel sebagai  salah  satu  alternatif bahan bakar di berbagai negara, terutama oleh negara-negara non-OPEC  (BioFuel.org  2010;  Institute  2007;  Specht  2011). Menyikapi  hal  tersebut,  Brazil  membuat  mandat  dan memberlakukan  subsidi  bagi  pencampuran ethanol dan Amerika  berinovasi  dengan ethanol berbasiskan  jagung (Foley  1992;  Specht  2011).  Pada  awal  abad  21,  adanya kekhawatiran  mengenai  perubahan  iklim,  ketergantungan minyak dan keamanan energi, menyebabkan dukungan untuk energi  alternatif  mengalami  peningkatan,  seperti  biofuel, listrik, dan hidrogen. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap  masalah  lingkungan  dunia  dan  ketidakstabilan pasokan  minyak  bumi  di  Timur  Tengah,  maka biofuel
menjadi  pusat  perhatian  pemerintah  di  berbagai  negara  di dunia (Ayadi et al. 2016; Specht 2011).
Di  Indonesia, bioenergy termasuk biofuel yang  merupakan bagian  dari  energi  baru  dan  terbarukan  juga  sudah  menjadi perhatian  pemerintah  semenjak  tahun  1980-an.  Kebijakan diversifikasi  (bauran)  energi  termasuk  pengembangan  energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia secara umum sudah diinisiasi  semenjak  tahun  1980-an.  Upaya  pengembangan bauran  energi  sebagai  bentuk  kepedulian  pemerintah  akan pentingnya  energi  diawali  dengan  terbitnya  Keputusan Presiden  (Kepres)  No.  46  tahun  1980  tentang  Badan Koordinasi  Energi  Nasional  (BAKOREN).  Dalam  Kepres tersebut, pemerintah Indonesia masih fokus pada penghematan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  dan  menggatinya dengan  batubara.  Terkait  dengan biofuel ,  kebijakan pemanfaatan  BBN  dipertegas  dengan  terbitnya  Instruksi Presiden  (Inpres)  No.1  tahun  2006  tentang  Penyediaan  dan Pemanfaatan BBN (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Pasal 3  Ayat  2  Peraturan  Menteri  (Permen)  Energi  Sumber  Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pemanfaatan,  dan  Tata  Niaga  Biofuel  Sebagai  Bahan  Bakar Lain,  menyatakan  bahwa  badan  usaha  pemegang  izin  usaha niaga bahan bakar wajib menggunakan biofuel sebagai bahan bakar lain secara bertahap.
Pengembangan  biodiesel  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari beberapa  faktor  pendorong,  motivasi,  dan  manfaat  yang timbul,  seperti:  peran  biodiesel  sebagai  salah  satu  solusi mengatasi  permasalahan  keamanan  energi  ( energy  security ), biodiesel sebagai  salah satu solusi  guna  mengurangi tekanan impor dan mengatasi ancaman keamanan energi (Dharmawan et  al.  2016;  Dutu  2016),  bioenergi  lebih  mampu mempertahanakan  kelestarian  lingkungan  dibandingkan energi  fosil  (Dharmawan  et  al.  2016),  pengembangan biodiesel sebagai suatu cara untuk merespon penurunan harga komoditas  pertanian  yang  juga  merupakan  bahan  baku biodiesel  (mis.  kelapa  sawit),  dan  pengembangan  biodiesel juga  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah (Thondhlana  2014).  Selain itu,  peningkatan  produksi  biofuel juga  dipengaruhi  oleh  perspektif  negara  berkembang  yang melihat  biofuel  sebagai  peluang  untuk  terhubung  ke  pasar internasional dengan adanya permintaan baru di pasar energi (Boons and Mendoza 2010).
Di  Indonesia,  sumber  bahan  baku  utama  biodiesel  saat  ini adalah  kelapa  sawit,  yaitu  mencapai  90  persen.  Hal  ini dikarenakan  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit  dirasa  lebih kompetitif  dan  efisien  untuk  skala  komersial  dibanding sumber  lainnya,  dan  suplai  bahan  bakunya  di  Indonesia cukup  besar  (Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan Kebijakan Perdagangan 2013; Bernadine 2012). Akan tetapi, beragam  kendala  juga  mengiringi  pengembangan  biodiesel berbasis  kelapa  sawit  di  Indonesia  dan  juga  di  berbagai negara  penghasil  biofuel  lainnya.  Isu  yang  diangkat  dalam pengembangan  biofuel  tidak  terlepas  dari  adanya  potensi trade-off ,  dimana  di  satu  sisi  biodiesel  sebagai  bioenergi merupakan  kesempatan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat Indonesia guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, serta merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan  kerja  baru,  peningkatan  pendapatan  rumah tangga,  dan  berimplikasi  positif  bagi  pembangunan  daerah. Akan  tetapi,  sebaliknya,  produksi  biomassa  untuk  bioenergi, seperti  biofuel  (biodiesel)  juga  dianggap  sebagai  ancaman bagi  keadilan  sosial  dan  kelestarian  lingkungan  dimana
tanaman  perkebunan  sawit  sebagai  bahan  baku  utama biodiesel  dianggap  berpotensi  merusak  ekologi  apabila  tidak dikelola dengan tepat (Amortegui 2012; Masykur 2013).
Permasalahan  lainnya  yang  dihadapi  dalam  pengembangan biodiesel  berbasis  kelapa  sawit  saat  ini  adalah  adanya gap antara  target  dan  realisasi  penggunaan  biodiesel,  walaupun pemerintah  sudah  membuat  mandatori  penggunaan  B30  di tahun 2025. Penyebab utamanya adalah ketidakpastian pasar, baik  nasional  maupun  global.  Semenjak  tahun  2015,  ekspor biodiesel  ke  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  mengalami penurunan  yang  signifikan  dikarenakan  beragm  isu lingkungan  dan dumping ,  sedangkan  pasar  domestik  masih terbatas  pada  Pertamina  untuk  sektor  transportasi  ( public service obligation ) PSO dan belum sepenuhnya diserap untuk sektor  industri  dan  pembangkit  listrik  (Purwanto,  Hambali, and Arkeman 2015; Sembiring et al. 2015). Oleh karena itu, dalam paper ini,  akan  dibahas  sejauh  mana  ekonomi  politik bioenergi  mempengaruhi  perkembangan  biodiesel  berbasis kelapa sawit di Indonesia.

## State of the Art
Pembahasan dan kajian mengenai arti penting pengembangan biofuel (biodiesel),  termasuk  di  negara  berkembang,  terus meningkat  dalam  dekade  terakhir  (Borras,  McMichael,  and Scoones 2010; Cotula, Dyer, and Vermeulen 2008; Demirbas 2017;  Hall  2011;  Thondhlana  2014).  Pengembangan  dan pemanfaatan  biodiesel  berbasis  biomassa  akan  memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, seperti mengurangi ketergantungan  dan  impor  bahan  bakar  fosil,  meningkatkan perekonomian  masyarakat  (petani),  serta  meningkatkan peluang pekerjaan (Demirbas and Demirbas 2007; Hall 2011; Richardson,  Outlaw,  and  Allison  2010;  Skutsch  et  al.  2011; Thondhlana  2014).  Mandat  dalam  pengembangan  dan penggunaan biofuel di berbagai negara juga terus mengalami peningkatan,  terutama  guna  memenuhi  kebutuhan  dalam negeri (Tomei 2014) dimana sebagian  meyakini bahwasanya biofuel menawarkan  solusi  teknologi  yang  mengarah  pada 'win-win solution' bagi lingkungan dan ekonomi (Mol 2007).
Kajian  mengenai  dampak  produksi  biofuel  ( green  fuel ) bagi livelihood masyarakat,  kepemilikan  lahan,  penyediaan  dan harga komoditas pangan, pertumbuhan populasi, pembangunan infrasturktur, migrasi, dan penyediaan lapangan  kerja,  pada  dasarnya  akan  dapat  memberikan informasi yang bermanfaat mengenai biaya dan manfaat yang ada  dari  kegiatan  produksi  bahan  baku  biofuel  di  kawasan pedesaan  (Balogun  and  Salami  2016;  Thondhlana  2014). Pemahaman  mengenai  dampak  produksi  biodiesel  bagi kesejahteraan masyarakat akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pengembangan biodiesel yang berkelanjutan (Balogun and Salami 2016). Akan tetapi, debat mengenai beragam manfaat maupun biaya yang timbul dari  pengadaan biofuel terus  berkembang  (Sharman  and Holmes  2010;  Upham  and  Smith  2014;  Upham,  Tomei,  and Dendler 2011).
Perkembangan  pesat biofuel dewasa  ini  juga  tidak  terlepas dari  tingginya  harga  minyak  mentah  dunia.  Akan  tetapi, seiring  dengan  turunnya  harga  minyak  dunia  secara  drastis pada  pertengahan  tahun  2014  menyebabkan  terkendalanya produksi  dan  permintaan  biodiesel  di  berbagai  Negara (Naylor and Higgnis 2017; Zilberman et al. 2014). Zilberman et al. 2014 mencoba membuat model ekonomi politik biofuel dengan  kendala  harga  minyak  yang  rendah  di  Brazil.  Hasil kajian  menunjukkan  bahwasanya  pengurangan  perbedaaan
harga antara bahan bakar bensin dengan ethanol diperkirakan dapat meningkatkan permintaan terhadap bensin, mengurangi ekspor,  dan  mengurangi  permintaan  terhadap ethanol. Hasil tersebut diperkuat dengan tren konsumsi dan produksi bensin dan ethanol dalam  negeri.    Dalam  artikel ini  juga  dijelaskan bahwa  parameter  kebijakan  yang  dianalisis  akan  efektif dalam memenuhi tujuan ekonomi politik Brazil apabila harga biofuel ditetapkan  lebih  murah  dan  harga  bensin  juga  lebih rendah.  Akan  tetapi,  kendala  fiskal  dan  realita  pasar  dapat menjadi  penghambat  dalam  keberlanjutan  kebijakan biofuel di Brazil.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder, dimana survey guna  mendapatkan  data  primer  di  tingkat petani  dan in  depth  interview dengan stakeholder terkait lainnya yaitu pelaku usaha biodiesel dan asosiasi perusahaan kelapa  sawit  Indonesia.  Data  sekunder  diperoleh  dari publikasi  ilmiah,  laporan  instansi  terkait,  dan  laporan perusahaan biodiesel berbasis kelapa sawit. Kajian mengenai ekonomi  politik  biodiesel  ini  akan  dibahas  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif. Paper ini membahas  mengenai  ekonomi  politik  biodiesel  Indonesia yang  dilengkapi  dengan  persepsi  petani  kelapa  sawit  di Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Provinsi  Riau  mengenai keberadaan  kelapa  sawit.  Respon  petani  sawit  ini  menjadi penting  dikarenakan  bahan  baku  utama  biodiesel  saat  ini adalah kelapa sawit. Lokasi penelitian dilakukan di empat (4) desa  di  Kabupaten Pelalawan,  yaitu  Desa  Terantang  Manuk, Desa  Kesuma,  Desa  Sidomukti,  dan  Desa  Lubuk  Kembang Bunga, serta empat (4) desa di Kabupaten Asahan, yaitu Desa Aek  Songsongan,  Desa  Aek  Bamban,  Desa  Marjanji  Aceh, dan Desa Bandar Pulau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Argumen  Ekonomi  Politik  Pengembangan  Biodiesel  di Indonesia
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  keamanan  energi nasional  jangka  panjang  adalah  melalui  pengurangan ketergantungan  terhadap  energi  fosil  yang  tidak  terbarukan, dengan  mensubstitusinya  ke  sumber  energi  baru  dan terbarukan  (EBT),  khususnya  bahan  bakar  nabati  (biodiesel, bioethanol, biomassa, dan biogas) (Heyko 2013). Berdasarkan  data,  cadangan  minyak  Indonesia  terus mengalami  penurunan  semenjak  tahun  2001,  dengan  tingkat pengembalian cadangan kurang 60% (Kementerian Ekonomi Sumberdaya  dan  Mineral  2015).  Permasalahan  tersebut tentunya  berpotensi  menjadikan  impor  minyak  bumi Indonesia  terus  meningkat,  sehingga  diperlukan  berbagai langkah serius, termasuk meningkatkan bauran energi.
Sebagaimana  kita  ketahui,  kebijakan  energi  nasional merupakan  bagian  kebijakan  publik  yang  berkaitan  dengan keputusan  atau  ketetapan  pemerintah  untuk  melakukan tindakan  pengembangan  energi  yang  memiliki  dampak  baik bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  energi  dapat dinyatakan sebagai kebijakan ekonomi publik yang berkaitan dengan  beragam  persoalan  dan  isu  yang  melingkupinya, seperti  lingkungan,  sosial,  dan  politik  (Direktorat  Sumber Daya Energi 2012). Beragam atauran dan kebijakan tentunya diterbitkan  oleh  Pemerintah  guna  menjamin  keamanan energi,  termasuk  melakukan  pengembangan  berbagai  energi alternatif  baru  dan  terbarukan  sebagai  pendukung  kebijakan bauran  energi  nasional,  dimana  salah  satunya  adalah
pengembangan biodiesel sebagai bahan blending untuk bahan bakar solar.
Upaya  pemerintah  dalam  mencapai  target  bauran  energi dengan  menggalakan  produksi  dan  penggunaan  energi  baru dan  terbarukan  (EBT)  terus  diperkuat  dengan  terbitnya Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  79  tahun  2014  tentang Kebijakan  Energi  Nasional,  yang  berisi  kebijakan  bauran energi  yang  optimal,  dimana  peran  energi  terbarukan sebanyak  23%  pada  tahun  2025  (biofuel  4,7%)  dan ditingkatkan  menjadi  31%  pada  tahun  2050.  Selain  itu,  juga diterbitkan  Perpres  No.  1  tahun  2014  tentang  Penyusunan Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN),  Rencana  Umum Energi  Nasional  Daerah  Provinsi  (RUED-P),  dan  Rencana Umum  Energi  Nasional  Daerah  Kabupaten/Kota  (RUED- Kab/Kota).
Salah satu bentuk EBT yang berkembang di Indonesia adalah bioenergi, dimana biodiesel  merupakan salah satu bagiannya yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  bahan  bakar  nabati (BBN).  Pengembangan  program  biodiesel  di  Indonesia sendiri terus mengalami kemajuan semenjak tahun 2006. Hal ini tentunya tidak terlepas dari posisi Indonesia saat itu yang mulai  menjadi  negara  net  importir  minyak  bumi,  yaitu  pada tahun  2005.  Hal  ini  menimbulkan shock karena  Indonesia pada tahun 1970-1980an merupakan negara produsen minyak dunia terbesar, dimana hampir 85 persen sumber penerimaan Indonesia  berasal  dari  minyak  bumi.  Pada  tahun  2005 tersebut,  harga  minyak  dunia  juga  meningkat  sangat  tinggi mencapai US$100-150 per barrel 1 .
Kebijakan  pemanfaatan  BBN  dipertegas  dengan  terbitnya Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.1  tahun  2006  tentang Penyediaan  dan  Pemanfaatan  BBN  (Biofuel)  sebagai  Bahan Bakar  Lain.  Pasal  3  Ayat  2  Peraturan  Menteri  (Permen) Energi  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Nomor  25  Tahun 2013  tentang  Penyediaan,  Pemanfaatan,  dan  Tata  Niaga Biofuel  Sebagai  Bahan  Bakar  Lain,  badan  usaha  pemegang izin  usaha  niaga  bahan  bakar  wajib  menggunakan  biofuel sebagai bahan bakar lain secara bertahap.
Salah satu sumber bahan baku biodiesel di Indonesia saat ini adalah  minyak  kelapa  sawit  (CPO).  Aturan  yang  dapat mendukung  pengembangan  biodiesel  berbasiskan  kelapa sawit  juga  telah  banyak  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Salah satunya  adalah  penerapan  kebijakan  pungutan  terhadap ekspor  CPO  guna  mendukung  pengembangan  biodiesel  di Indonesia.  Pungutan  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  93  UU No.  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan.  Dana  pungutan  ini selanjutnya  akan  dikembalikan  ke  produsen  biodiesel  dalam bentuk subsidi bahan bakar nabati sebagai bentuk kompensasi mandatoris  alokasi  biodiesel  sebesar  15%  dalam  kebijakan sawit yang telah diterapkan sebelumnya (Sari 2015).
Pada  tahun  2015,  produksi  CPO  Indonesia  mencapai  32.5 juta ton dan kebutuhan minyak goreng hanya 6-8 juta ton per tahun. Kelebihan CPO tersebut sebagian diekspor dan sisanya digunakan  untuk  menghasilkan  berbagai  produk  turunan termasuk  biodiesel.  Kondisi  tersebut  memperlihatkan bahwasanya biodiesel berbasis kelapa sawit memiliki peluang besar  untuk  terus  dikembangkan  sebagai  salah  satu  sumber bahan  baku  biodiesel.  Dengan  pemanfaatan  biodiesel  oleh masyarakat  diharapkan  dapat  mengurangi  emisi  karbon  ke
1 Hasil wawancara dengan Ketua APROBI pada tanggal 6 Juni 2016. APROBI didirikan pada tahun 2006, atas dasar kesadaran untuk memperjuangkan bioenergy (membantu merealisasikan program B20/biofuel).
lingkungan,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat karena bertambahnya lapangan kerja bertambah dan naiknya harga  sawit  (Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan Kebijakan Perdagangan 2013; Brüntrup et al. 2016).
Sejalan dengan beragam manfaat dan potensi besar biodiesel berbasis  kelapa  sawit,  beragam  persoalan  di  dalam  dan  luar negeri juga terus membayangi biodiesel berbasis kelapa sawit Indonesia  (Dharmawan  et  al.  2016;  Pirard,  Bär,  and Dermawan  2016).  Dilihat  dari  sudut  pandang  politik ekonomi,  pengembangan  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit tidak terlepas dari permasalahan kesesuaian kebijakan terkait biodiesel  antara  pusat  dengan  daerah  dan  pasar.  Apabila dikaitkan dengan unsur permasalahan kebijakan, tentunya hal ini  bukan  lagi  menjadi  persoalan  dikarenakan  komitmen pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  penerapan  energi  baru terbarukan  sudah  tertuang  dalam  Undang-undang  No. 30/2007 tentang Energi.
Selanjutnya,  yang  kemudian  menjadi  persoalan  adalah tentang  bagaimana  pelaksanaan  UU  tersebut,  yang  pada kenyataannya  sampai  saat  ini  masih  belum  seutuhnya dijalankan  karena  preferensi  ekonomi  politik  nasional  masih berorientasi  pada  penggunaan bahan  bakar  yang  berasal  dari energi  fosil  (kebijakan  pusat).  Secara  nasional,  energi nasional masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan melalui bahan  bakar  fosil  dibandingkan  dengan  bahan  bakar  non- fosil.  Untuk  pelaksanaan  mandat  biodiesel  di  daerah  juga mengalami  banyak  kendala,  dimana  peraturan  di  tingkat daerah  terkait  pengembangan  biodiesel  di  daerah  masih sangat  minim,  begitu  juga  dengan  peraturan  penggunaan biodiesel bagi masyarakat (Dharmawan et al. 2016).
Di  berbagai  daerah  di  Indonesia  juga  masih  sangat  minim kebijakan  khusus  yang  dapat  memberikan  dukungan  positif bagi  pengembangan  dan  pemanfaatan  biodiesel,  termasuk yang berbasis kelapa sawit, bahkan di daerah penghasil sawit. Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  masih  memandang biodiesel  adalah  ranah  kebijakan  energi  dari  pemerintah pusat.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  memperlihatkan bahwasanya  pemerintah  daerah  masih  belum  mendorong berkembangnya biodiesel di daerah secara optimal.

## Analisis  kekuatan  ekonomi  politik  global  yang  menekan industri biodiesel di Indonesia
Eropa saat ini merupakan pemain kunci dalam pasar biofuel, dimana  negara-negara  Eropa  menjadi  pasar  global  terbesar untuk  biofuel  dan  sangat  berperan  dalam  mengatasi  dampak keberlanjutan  biofuel  itu  sendiri  (Tomei  2014).  Kondisi  ini diperkuat  dengan  penetapan  target  bahan  bakar  terbarukan sebesar  10  persen  yang  wajib  untuk  sektor  transportasi  pada tahun  2020  oleh Renewable  Energy  Directive (RED)  pada tahun  2009  (Tomei  2014).  Akan  tetapi,  secara  global  masih tetap  terdapat  keraguan  tentang  manfaat  biofuel  termasuk  di berbagai  institusi/lembaga  di  Eropa  sendiri,  seperti  keraguan mengenai  dampak  lingkungan  dan  sosial  yang  timbul  dalam pengembangan  biofuel  (Demirbas  and  Demirbas  2007; Tomei 2014). Guna mengatasi kekhawatiran yang berkembang mengenai dampak negatif lingkungan dan sosial biofuel ini, RED juga menetapkan kriteria keberlanjutan yang wajib  dipenuhi,  dimana  hasilnya  adalah  hanya  biofuel  yang memenuhi  kriteria  keberlanjutan  yang  dihitung  terhadap target  10%  dan  berhak  mendapatkan  dukungan  finansial (Tomei    2014).  Selain  Eropa,  Amerika  juga  merupakan negara  tujuan  utama  ekspor  biodiesel  Indonesia,  sehingga kebijakan-kebijakan  Amerika  dan  negara-negara  di  Eropa
terhadap  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit  Indonesia  tentunya akan  sangat  mempengaruhi  usaha  produksi  biodiesel  dalam negeri.
Sebagaimana  kita  ketahui,  ekspor  biodiesel  Indonesia  terus mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2010 hingga awal tahun 2014. Akan tetapi di akhir tahun 2014, ekspor biodiesel berbasis  kelapa  sawit  Indonesia  ke  Eropa  dan  Amerika mengalami  penurunan  yang  drastis  (Gambar  1)  dikarenakan adanya  hambatan  untuk  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit Indonesia masuk ke pasar Eropa dan Amerika.
Gambar  1.  Ekspor  Biodiesel  Indonesia  2009-2015  (Direktorat Jenderal Energi Baru 2016).
Permasalahan  lingkungan, sustainability ,  isu  kehilangan biodiversitas  akibat  pembukaan  lahan  hutan  menjadi  lahan sawit, konflik yang meyertai usaha perkebunan kelapa sawit, dan persoalan politik anti-dumping merupakan kendala utama yang menyebabkan turunnya ekspor biodiesel berbasis kelapa sawit  ke  Eropa  dan  Amerika.  Kondisi  tersebut  merupakan salah  satu  penyebab  jenuhnya  produksi  bidoesel  Indonesia akibat  kekuatan  kapitalisme  global.  Tantangan  ekonomi politik luar negeri untuk ekspor biodiesel Indonesia diperkuat oleh pernyataan salah seorang manager produsen biodiesel di Riau  (Box  1).  Saaat  ini,  pemerintah  Indonesia  melalui Kementerian  Perdagangan  dan  APROBI  selaku  asosiasi pengusaha biodiesel terus berupaya menyelesaikan persoalan dengan Uni Eropa tersebut.
Dalam konteks ekonomi politik global, tentunya permasalahan ekspor biodiesel ini juga erat kaitannya dengan hubungan  yang  terbangun  antar  negara.  Komunikasi  politik kemudian  menjadi  penting  dalam  mengatasi  beragam persoalan  yang  mengiringi  ekspor  biodiesel  berbasis  kelapa sawit  Indonesia  ke  berbagai  negara  Eropa  dan  Amerika. Pernyataan  politik anti-dumping terhadap  biodiesel  berbasis kelapa  sawit  Indonesia  ditetapkan  oleh European  Comission pada tanggal 26 November 2013 dengan menetapkan Council Implementing  Regulation (European  Union-EU)  Nomor 1194/2013  terkait  bea  masuk  anti  dumping  untuk  produk biodiesel  asal  Indonesia  dan  Argentina.  Dalam  hal  ini, pemerintah  Indonesia  telah  mengajukan  keberatan  terhadap tuduhan tersebut melalui WTO  yang terdaftar dengan  nomor DS480,  mengenai Eropa-Union  Anti-dumping  Measure  on biodiesel from Indonesia .
190 243 1812 2221 2805 3961 1653 119 223 359 669 1048 1845 915 70 20 1453 1552 1757 1629 329 3528 3936 4281 4881 5670 5670 6750 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ju m lah ( Rib u K l) Tahun Produksi Domestik
Ekspor Kapasitas Box 1. Tantangan Ekonomi Politik Global dalam Pengembangan Biodiesel Berbasis Kelapa Sawit
Kendala  utama  dalam  produksi  biodiesel  saat  ini  adalah kendala  pasar  dalam  dan  luar  negeri.  Permasalahan  dalam penjualan biodiesel ke luar negeri terutama Eropa dan Amerika, dimulai  sejak akhir  tahun 2014,  dimana  pemerintah  Eropa dan Amerika  memberlakukan  hambatan  politik  dagang  dengan mempersoalkan  masalah  politik anti-dumping dan  isu lingkungan  (kebakaran  hutan,  biodiversitas/orang  utan, deforestasi,  dan  buruh  anak).  Saat  ini,  harga  real  biodiesel masih  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  harga  solar,  sehingga produsen  biodiesel  diberikan  insentif  selisih  harga  tersebut menggunakan    dana  pungutan  ekspor  produsen  CPO  melalui BPDPKS. Akan tetapi, kebijakan insentif ini berimplikasi pada hambatan  ekspor  oleh  Uni  Eropa  dan  Amerika,  karena dianggap  terdapat dumping .  Terkait  dengan  ketetapan anti- dumping oleh  Amerika  dan  Eropa,  saat  ini  pemerintah Indonesia  dan  juga  APROBI  terus  berusaha  mencari penyelesainnya  dengan  mengajukan  keberatan  atas  tuduhan tersebut.
Sumber informasi: Bapak Sty, 34 th (Manager PT PHG)
Peran  serta  pemerintah  di  kancah  internasional  juga  penting dalam  mengatasi  isu  keberlanjutan  biodiesel  berbasis  kelapa sawit  dari  aspek  sosial  dan  lingkungan. Law  enforcement yang ketat dan terkontrol dalam penegakan aplikasi sertifikasi produk kelapa sawit, seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable  on  Sustainable  Palm  Oil (RSPO),  dan International Standard for Carbon Certification (ISCC) perlu menjadi  perhatian  serius  dan  mensosialisasikannya  ke berbagai pihak dalam dan luar negeri.

## Analisis  kekuatan  ekonomi  politik  nasional  yang menekan industri biodiesel di Indonesia
Saat  ini  masih  kurang  dari  10  persen  penggunaan  biodiesel berbasis  kelapa  sawit  digunakan  untuk  konsumsi  dalam negeri.  Walaupun  sudah  terdapat  UU  mengenai  mandatori penggunaan biodiesel dalam negeri, akan tetapi pelaksanaannya masih mengalami beragam kendala. Kendala utama  pengembangan  biodiesel  di  dalam  negeri  saat  ini adalah  masih  redahnya law  enforcement pemerintah  dalam memastikan berjalannya mandatory penggunaan bahan bakar nabati  di  semua  sektor,  baik  sektor  PSO  melalui  Pertamina, maupun  sektor-sektor  non-PSO.  Pemanfaatan  biodiesel dalam  negeri  diharapkan  meningkat  sejalan  dengan ditetapkannya  mandatori  BBN  (biodiesel)  sebesar  20  persen (B20)  pada  tahun  2016  oleh  pemerintah  sebagai  substitusi BBM/campuran  BBM  pada  sektor  BBM  PSO,  BBM  Non PSO, Industri dan Komersial, serta Pembangkit Listrik. Akan tetapi,  komitmen  pemerintah  yang  masih  rendah  dalam menetapkan  harga  biodiesel  juga  menjadi  kendala  tersendiri bagi produsen biodiesel untuk beroperasi secara optimal.
Persoalan kebijakan penetapan harga biodiesel menyebabkan sulitnya biodiesel untuk dapat bersaing dengan harga minyak bumi  ( fossil  fuel ).  Harga  biodiesel  di  Indonesia  tidak kompetitif dengan harga solar, dimana harga solar masih jauh lebih  rendah  dari  pada  biodiesel  (Box  2).  Untuk  mengatasi persoalan  tersebut,  pemerintah  memberikan  subsidi  (saat  ini dikenal  dengan  insentif  yang  diberikan  melalui  BPDPKS) terhadap  biodiesel  sebesar  selisih  harga  biodiesel  terhadap harga  solar.  Subsidi  biodiesel  sempat  terhenti  pada  tahun 2015  yang  menyebabkan  produksi  biodiesel  juga  turun drastis, dan meningkat kembali pada tahun 2016 dikarenakan adanya  insentif  melalui  pendanaan  Badan  Pengelola  Dana Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS).  Sebagai  ilustrasi (Dharmawan  et  al.  2016),  harga  pembelian  biodiesel  oleh Pertamina  ke  produsen  biodesel  ditetapkan  sebesar  Rp 5.150/liter.  Perkiraan  harga  layak  biodiesel  Rp  8.000/liter. PT.  Pertamina  membeli  dengan  harga  Rp  4.000/  liter,  dan kekurangannya  Rp  4.000/liter  diberikan  melalui  skema subsidi  harga  (insentif  selisih  harga),  dimana gap nya mencapai 43,75 persen.
Pada  Box  2,  dapat  dilihat  bahwasanya  penentuan  harga biodiesel  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  diharuskan menyesuaikan dengan harga Mid Oil Plat Singapore (MOPS) juga  menjadi  persoalan  tersendiri  dalam  mencapai  target produksi  biodiesel  sesuai  kapasitas  pasang  dan  sekaligus mencapai  target  bauran  energi  oleh  pemerintah.  Harga  jual biodiesel  dalam  negeri  (dari  produsen  ke  pemerintah)  yang lebih  rendah  dari  harga  MOPS  tersebut,  menyebabkan biodiesel  sulit  bersaing  (Sadewo  2012).  Insentif  dana biodiesel  oleh  BPDPKS  juga  masih  menuai  kontroversi berbagai  pihak.  Selain  dianggap  sebagai dumping dalam politik  perdagangan  internasional,  terdapat  juga  perspektif yang  menyatakan  bahwa  dana  BPDPKS  tersebut  dapat
dimanfaatkan  guna  meningkatkan  produktivitas  kelapa  sawit rakyat  dan  untuk  bantuan  dana re-planting kelapa  sawit rakyat.  Pemberian  insentif  melalui  dana  BPDPKS  terhadap pengusaha  biodiesel  juga  dianggap  oleh  sebagian  pihak sebagai ketidakberpihakan pemerintah kepada petani rakyat.

## Implikasi  pengembangan  biodiesel  bagi  pembangunan daerah
Berbagai  literatur  yang  menunjukkan  dampak  positif  dan negatif  pengembangan  biofuel  bagi  masyarakat  di  perdesaan dan  daerah  terus  meningkat  dalam  dekade  terakhir  (Hall 2011;  Obidzinski  et  al.  2012;  Schoneveld,  German,  and Nutako  2011;  Thondhlana  2014).  Energi  dan  pembangunan daerah  merupakan  aspek  yang  saling  terkait,  dimana  bahan baku  dari  alam  sebagai  sumber  energi  alternative  seringkali dikaitkan  dengan  adanya  potensi trade  off antara  ekonomi dan  ekologi.  Kemandirian  energi  dan  permasalahan lingkungan merupakan isu utama dalam upaya pengembangan  dan  penggunaan  energi  baru  dan  terbarukan. Oleh  karena  itu,  pengembangan  energi  baru  dan  terbarukan berbasis  ketersediaan  sumber  daya  potensial  yang  ada  di daerah akan lebih menguntungkan bagi masyarakat, terutama juga dapat meningkatkan kapasitas dan livelihood masyarakat (Dharmawan et al. 2016).
Untuk  kasus  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit  di  Indonesia, pengembangan  biodiesel  tidak  secara  langsung  memberikan dampak bagi masyarakat dan daerah, dikarenakan bahan baku utamanya,  yaitu  kelapa  sawit  dibudidayakan  bukan  semata- mata  untuk  produksi  biodiesel.  Akan  tetapi,  di  beberapa wilayah  Indonesia,  seperti  Kabupaten  Pelalawan  -  Provinsi Riau  dan  Kabupaten  Asahan  -  Provinsi  Sumatera  Utara, kelapa  sawit  sangat  berperan  dalam  peningkatan  kapasitas ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  walalupun  tidak  dinafikan adanya persoalan sosial dan lingkungan yang masih dirasakan oleh  masyarakat  akibat  ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit, yang salah satu produk hilirisasinya biodiesel (Tabel 1).
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwasanya dengan berkembangnya  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupetan Pelalawan  (Prov.  Riau)  dan  Kabupaten  Asahan  (Prov.
Box 2. Tantangan  Ekonomi  Politik  Nasional  dalam Pengembangan Biodiesel Berbasis Kelapa Sawit
Permasalahan  kartel  minyak  di  dunia,  baik  di  dalam  maupun luar negeri merupakan permasalahan politik yang juga menjadi kendala  pengembangan  biodiesel.    Saat  ini,  serapan  biodiesel nasional  hanya  lebih  kurang  25  persen  dari  total  kapasitas pasang  produksi  biodiesel  nasional.  Permasalahan  yang mendasari  terkendalanya  perkembangan  biodiesel  berbasis kelapa  sawit,  terutama  untuk  penyerapan  dalam  negeri  adalah harga biodiesel saat ini yang lebih tinggi dari solar dikarenakan naiknya harga CPO. Ketentuan penetapan harga biodiesel yang dijual  ke  Pertamina  harus  sesuai  dengan  harga  minyak  di Singapura  (MOPS)  tentunya  akan    menyulitkan  perusahaan biodiesel  untuk  berproduksi  maksimal.Walaupun  pemerintah sudah menerbitkan aturan mandatori bahan bakar nabati sebesar 20  persen  tahun  2016  dan  30  persen  tahun  2025,  akan  tetapi sampai  saat  ini  penyaluran  biodiesel  masih  terbatas  pada Pertamina  (untuk  PSO)  dan  AKR.  Sedangkan  penyerapan biodiesel  oleh  sektor  komersial  masih  sangat  minim,  yaitu  < 5 persen.  Kondisi  tersebut  memperlihatkan  bahwasanya  masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan pemerintah, terutama bagaimana    agar  pihak  swasta  dan  sektor  komersial menjalankan  kewajiban  untuk  menggunakan  biodiesel  untuk kegiatan usaha.
Sumber informasi: Bp. Pls, 57 th (Ketua APROBI)
Sumatera  Utara)  cenderung  berimplikasi  positif  terhadap perekonomian masyarakat.
Tabel 1. Persentase  respon  responden  petani  sawit  di  Riau  dan Sumut mengenai dampak perkebunan sawit
Kategor i Kriteria Sumatera Utara (n=150 orang), % Riau (n=150 orang), % N TA T N TA T Eko- nomi
 Penerimaan RT
 Jumlah TK kebun  Kerugian kerusakan jalan  Kualitas sarana/
prasarana
 Upah TK 65 6
0 87 79
27
80 85 13 21
9
14 15 0 0 68 33 29 29 59
26
35 40 52 41
6 32 31 19 0 Sosial  Konflik lahan  Penganggu- ran
 Pendidikan anak
 Kualitas pelayanan kesehatan  Alih fungsi lahan pertanian
 CSR perusahaan 3 0
87
88 76 7 92 58
13 12
24 93 5 42 0 0 0 0 23 3
65
28 59 5 59 77 35 72 45 95 18 19 0 0 0 0 Ekologi  Alih fungsi hutan
 Pembakaran lahan
 Pencemaran udara
 Kualitas sungai
 Kualitas air sumur
 Banjir
 Biodiversitas (ikan) sungai
 Biodiversitas (buruan/ hewan) hutan 8 0 0 3 0 6 9 14 79 66 100 89
100
94 73 47 13 34 0 8 0 0 17 39 33 4 0 0 0 52 10 20 45 38 79 57 85 45 32 40 22 58 21 43 15 3 59 40

## Ket: N = Naik; TA = Tetap/Tidak ada; T = Turun
Berdasarkan  respon  responden  petani  sawit  di  Kabupaten Asahan  (n=150),  sebanyak  lebih  dari  60%  responden menyatakan bahwasanya dengan berkembangnya perkebunan kelapa  sawit  di  daerah  mereka  terdapat  peningkatan penerimaan rumahtangga, perbaikan kualitas saran/parasarana  umum,  seperti  jalan,  sumur  dan  sarana pendidikan,  serta  adanya  peningkatan  upah  tenaga  kerja  di kebun dibandingkan dengan perkebunan karet.
Dilihat dari aspek sosial, dengan berkembangnya perkebunan kelapa  sawit  dan  diiringi  peningkatan  ekonomi  masyarakat, menjadikan  pendidikan  anak  sebagai  salah  satu  prioritas masyarakat di Kabupaten Asahan saat ini.  Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui sebanyak 87% responden masyarakat di Kabupaten Asahan (n=150) menyatakan bahwa pendidikan anak  saat  ini  lebih  baik  dan  lebih  tinggi  dibandingkan orangtuanya,  dimana  saat  ini  sudah  banyak  remaja  di  Desa Aek Songsongan yang mengenyam pendidikan tinggi.
Terkait  dengan  pembakaran  lahan  yang  sering  diidentikkan dengan  perkebunan  kelapa  sawit,  seluruh  responden  (100%) masyarakat menyatakan bahwa tidak terjadi kebakaran hutan dan  lahan  yang  diakibatkan  oleh  sawit  di  desa-desa  mereka. Persoalan ketidakberlanjutan yang disematkan ke perkebunan kelapa sawit, terutama kebun rakyat tidak terlepas dari masih kurangnya informasi dan penyuluhan tentang bercocok tanam
sawit  yang  baik,  ramah  lingkungan,  dan  berkelanjutan  oleh pemerintah,  pengusaha  sawit,  maupun  pihak  lainnya. Dampak  positif  dan  negatif  dari  adanya  perkebunan  kelapa sawit  bagi  masyarakat  dan  daerah  diperkuat  oleh pernyataan salah  seorang  responden  petani  sawit  di  Desa  Aek Songsongan, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara (Box 3).
Peningkatan  aspek  sosial-ekonomi  juga  dirasakan  oleh responden  petani  sawit  di  Kabupetan  Pelalawan  (N=150), seperti terlihat pada Tabel 1. Sebanyak 68% responden petani sawit  menyatakan  bahwa  semenjak  bercocok  tanam  kelapa sawit,  masyarakat  merasakan  manfaat  positif  peningkatan pendapatan  rumahtangga,  dibandingkan  dengan  hanya bercocok tanam karet. Harga karet yang terus turun dan harga sawit  yang  cenderung  stabil  (baik)  menyebakan  masyarakat lebih memilih kelapa sawit. Upah tenaga kerja di kebun sawit juga  dianggap  cenderung  lebih  baik  dibandingkan  dengan upah  di  kebun  karet.  Akan  tetapi,  untuk  penyerapan  tenaga kerja di kebun kelapa sawit, terutama kebun rakyat, sebanyak 32%  responden  petani  sawit  menyatakan  bahwa  jumlah tenaga kerja di kebun kelapa sawit lebih sedikit, karena untuk luasan  lahan  2  ha,  rata-rata  jumlah  tenaga  kerja  hanya diperlukan sebanyak dua (2) orang.
Semakin  berkembangnya  perkebunan  kelapa  sawit  di Kabupaten  Pelalawan,  Riau,  tidak  hanya  merik  minat masyarakat  asli.  Salah  satu  dampak  sosial  yang  dirasakan adalah  semakin  banyaknya  pendatang  yang  membuka  lahan perkebunan  kelapa  sawit  disamping  perusahaan  di  daerah
Box  3.  Dampak  Pengembangan  Biodiesel  berbasis  Kelapa Sawit bagi Daerah di Sumatera Utara
Perkebunan  sawit  di  Desa  Aek  Songsongan,  Kabupaten Asahan-Sumatera  Utara  sudah  berjalan  cukup  lama,  yaitu semenjak  tahun  1970-an  oleh  salah  satu  perusahaan  sawit. Awalnya, masyarakat desa mayoritas bercocok tanam karet dan padi  sawah.  Akan  tetapi,  dikarenakan  karet  sudah  tidak produktif,  maka  akhirnya  banyak  masyarakat  yang  beralih  ke sawit. Disamping hasil sawit lebih banyak dan pekerjaan lebih mudah,  penerimaan  dari  sawit  juga  jauh  lebih  tinggi dikarenakan  harga  karet  yang  terus  turun.  Berkembangnya perkebunan kelapa sawit denga harga yang cukup menjanjikan saat ini digunakan untuk pendidikan anak yang kesemuanya (3 orang)  sudah  dan  sedang  menyelesaikan  pendidikan  di perguruan  tinggi.  Masyarakat  di  Desa  Aek  songsongan  juga mayoritas makin peduli dengan pendidikan anak, karena tingkat perekonomian  rumahtangga  yang  semakin  membaik.  Sawit juga  dapat dijadikan  investasi  untuk hari  tua.  Saat ini,  kualitas dan  kuantitas  sarana  prasaran  kesehatan  di  Desa  Aek Songsongan  juga  semakin  baik  dan  berkualitas.  Akan  tetapi, terkait  dengan  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan,  memang  di Desa  Aek  Songsongan  sampai  ±  7-10  tahun  yang  lalu  masih ada  sawah.  Yang  kemudian  menjadi  permasalahan  adalah pengairan  untuk  sawah  dirasa  sulit  walaupun  pemerintah membuat irigasi. Selain itu, pupuk dan keperluan lainnya untuk bercocok  tanam  padi  kurang  mendapat  perhatian  pemerintah dan  hasilnya  terus  turun,  sehingga  masyarakat  beralih  ke tanaman  sawit.  Selain  sawit,  saya  juga  membudidayakan  bibit sawit,  jagung,  rambutan,  dan  beberapa  tanaman  keras  lainnya di  lahan  serta  di  pekarangan  rumah.  Hal  ini  dilakukan  agar tetap  ada  beragam  jenis  tanaman  yang  bisa  menghasilkan  dan dimanfaatkan  baik  oleh  keluarga  maupun  masyarakat,  agar tidak hanya bergantung pada sawit semata.
Sumber informasi: Bapak Ded, 49 th (Petani Sawit Desa   Aek Songsongan, Asahan)
Pelalawan.  Saat  ini,  menurut  responden  masyarakat, pendatang  yang  mulai  banyak  membuka  lahan  sawit, terutama  yang  dekat  dengan  perbatasan  Taman  Nasional Tesso Nillo adalah dari Sumatera Utara.
Kondisi  tersebut  berimplikasi  juga  kepada  adanya  konflik batas  lahan  antara  masyarakat  asli  dengan  pendatang  dan perusahaan,  serta  masyarakat  (terutama  pendatang)  dengan pihak  taman  nasional.  Sebanyak  23%  responden  masyarakat menyatakan  bahwasanya  terjadi  peningkatan  konflik  lahan walaupun konflik antar warga selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.  Untuk  konflik  lahan  dengan  pihak  taman nasional,  responden  petani  sawit  menyatakan  bahwasanya ketidakjelasan  batas  lahan  taman  nasional-lah  yang  menjadi penyebab  konflik  lahan  tersebut,  dikarenakan  masyarakat masih  menganggap  lahan  yang  diusahakan  merupakan  lahan milik masyarakat (Box 4).
Box  4.  Dampak  Pengembangan  Biodiesel  berbasis  Kelapa Sawit bagi Daerah di Riau
Sebelum tahun 2004, masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga masih  banyak  yang  mengambil  hasil  hutan  (kayu)  untuk kebutuhan.    Setelah  tahun  2004,  masyarakat  beralih  ke  sektor perikanan,  pertanian,  perdagangan,  mengambil  madu,  buruh harian  lepas  serta  sebagai  karyawan  perusahaan.  Saat  ini, komoditas  pertanian  utama  masyarakat  desa  adalah  karet  dan kelapa  sawit.  Sawit  mulai    marak  ditanam  di  desa  LKB  mulai tahun  2000-an.  Sebelum  ditanam  sawit,  lahan  warga  ditanam karet  dan  dan  padi  gogo  (sistem  ladang  berpindah).  Sawit dipilih  dikarenakan  desa  sekitar,  seperti  Desa  Trimulya  Jaya dan sekitarnya (sawit plasma/SP 1 – 6) perekonomiannya lebih baik  dengan  adanya  perkebunan  sawit.  Selain  itu,  harga  karet juga  cenderung  terus  turun.  Sebagai  salah  satu  desa  yang berbatasan  dengan  TNTN,  masyarakat  menyatakan  bahawa TNTN  mengambil  lahan  masyarakat  dan  secara  sepihak menyatakan  sebagai hutan  lindung.  Lahan  sawit  masyarakat di desa  LKB  merupakan  sawit  swadaya.  Rata-rata  kepemilikan lahan  di  desa  1-4  ha.  Sengketa  lahan  selama  ini  bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada tahun 2007-2010, masyarakat masih banyak yang membakar lahan untuk mebuka lahan  sawit,  akan  tetapi  saat  ini  masyarakat  sudah  tidak  lagi membakar lahan karena aturan semakin ketat. Semenjak adanya sawit    terjadi  pengurangan  tangkapan  ikan  masyarakat. Masyarakat  yang  biasanya  mengambil  ikan  di  sungai, mengalami  penurunan  pendapatan  hal  ini  dikarenakan  jumlah ikan  yang  semakin  berkurang.  Biasanya  dalam  satu  hari,  hasil tangkapan  bisa  mencapai  >  10  kg,  akan  tetapi    saat  ini  sangat sulit untuk mendapatkan hasil ikan 5 kg.
Sumber  informasi:  Bapak  Bkr,  52  th  (Petani  Sawit  Desa  Lubuk Kembang  Bunga, Pelalawan)
Konseptualisasi gagasan: merekonstruksi struktur ekonomi politik biodiesel di Indonesia
Kebijakan  pengembangan  biodiesel  nasional  tentu  perlu disikapi  secara  serius  oleh  semua  pihak,  baik  pemerintah pusat,  daerah,  pelaku  usaha,  maupun  masyarakat  dalam mendukung  keberhasilan  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit sebagai  bagian  bauran  energi  nasional.  Pertamina  selaku pembeli  utama  biodiesel  dalam  negeri  saat  ini,  perlu membuat  kebijakan  yang  berimbang  terkait  harga  beli biodiesel  dengan  bekerjasama  dengan  pemerintah  pusat (Kementerian  ESDM)  dalam  penentuan  harga  biodiesel. Sinergitas  kebijakan  dan  implementasi  pengembangan  serta penggunaan  biodiesel  dalam  mendukung  bauran  energi nasional  perlu  dilakukan  baik  antar  lembaga  pemerintah
secara  vertikal  dan  horizontal  maupun  dengan  berbagai pihak, baik produsen maupun pengguna biodiesel.
Kompleksitas  ekonomi  politik,  terutama  terkait  aktor  dan kepentingan dalam pengembangan dan pemanfaatan biodiesel berbasis  kelapa  sawit  sebagai  salah  satu  sumber  energi terbarukan  perlu  menjadi  perhatian  serius  dalam  perumusan kebijakan biodiesel yang tepat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan awal dalam pengembangan biodiesel tentu harus sama-sama dijadikan landasan dalam mewujudkan  target  biodiesel  ini  sendiri.  Selanjutnya, keputusan  yang  diambil  terkait  keberlanjutan  biodiesel berbasis kelapa sawit harus mempertimbangkan optimum pay off yang  akan  diterima  oleh  setiap  aktor  yang  terlibat, termasuk  efeknya  bagi  pembangunan  daerah,  terutama  di wilayah sumber bahan baku biodiesel.
Faktor  ekonomi  politik  dalam  bionenergi  (termasuk biodiesel)  dapat  diklasifikasikan  atas  dua  (2)  kategori,  yaitu (Kere 2017): governance quality dan kebijakan makroekonomi.  Kualitas governance tidak  terlepas  dari kualitas  kelembagaan  politik  dan  ekonomi,  dengan indikatornya  antara  lain  adalah  instrumen  kebijakan lingkungan  yang  ketat,  kualitas  birokrasi,  korupsi,  stabilitas pemerintah,  dan  hukum  yang  berlaku.  Yang  termasuk  ke dalam  kebijakan  makroekonomi  antara  lain  adalah  aspek finansial,  tingkat  suku  bunga,  keterbukaan  perdagangan (internasional),  dan  kelangkaan  minyak  mentah.  Merujuk pada  tulisan  Kere  (2017),  dinyatakan  bahwa high-quality governance akan  dapat  membantu  menciptakan  kerangka kerja  yang  transparan  dan  dapat  diprediksi  dalam  dinamika politik  dan  kelembagaan  guna  mendorong  aktor  ekonomi untuk berinvestasi di sektor bioenergi.
Dalam  konteks  pengembangan  biodiesel  berbasis  kelapa sawit  di  Indonesia, high-quality  governance dirasa  juga sangat menentukan keberlanjutannya. Jaminan oleh pemerintah  mengenai  keberlanjutan  di  sektor  hulu  biodiesel berbasis  kelapa  sawit  perlu  menjadi  prioritas.  Fakta bahwasanya  perkebunan  kelapa  sawit  sejogyanya  dapat meningkatkan  perkonomian  masyarakat  dan  pertumbuhan ekonomi  daerah,  harus  diiringi  dengan  upaya  serius  untuk memastikan  keberhasilan  pengurangan  dampak  negatif perkebunan  kelapa  sawit  bagi  aspek  sosial  dan  lingkungan secara signifikan.
Ditetapkannya  kelapa  sawit  sebagai  salah  satu  bahan  baku utama  biodiesel  pada  tahun  2008  telah  dapat  dibuktikan mampu  mendorong  peningkatan  harga  tandan  buah  segar kelapa  sawit  yang  sempat  turun  drastis  pada  tahun  tersebut. Implikasi  selanjutnya  dari  perkebunan  kelapa  sawit  bagi pembangunan daerah juga mulai terlihat, seperti peningkatan pendapatan  rumahtangga  masyarakat  dan  akses  terhadap pendidikan. Akan tetapi, dengan adanya persoalan penurunan kualitas  lingkungan  dan  konflik  lahan  juga  masih  menjadi permasalahan  di  beberapa  daerah  penghasil  kelapa  sawit  di Indonesia,  yang  tentunya  akan  berdampak  terhadap  ekspor biodiesel  berbasis  kelapa  sawit,  maka  setiap  pihak  yang terlibat  termasuk  pemerintah  yang  memiliki  kewenangan, perlu membuat aturan yang bersifat law enformcement dalam mengatasi beragam persoalan tersebut.
Teknologi  bagi  pengguna  biodiesel  juga  perlu  lebih ditingkatkan dengan mengembangkan research and development terutama  untuk  mesin  kendaran  dan  industri, agar  masyarakat pengguna biodiesel  yakin akan  kemampuan teknologi  yang  digunakan  akan  berhasil.  Informasi  secara
luas  ke  publik  mengenai  biodiesel  dan  kelebihannya  akan dapat  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  dan  industri pengguna  solar,  sehingga  diharapkan  permintannyanya  juga akan  mnegalami  peningkatan.  Dalam  jangka  panjang tentunya  kebijakan  mandatori  bahan  bakar  nabati  sebesar  30 persen juga dapat direalisasikan.

## KESIMPULAN
Rendahnya realisasi produksi biodiesel dibandingkan dengan kapasitas  terpasangnya  disebabkan  oleh  banyak  faktor, terutama  faktor  ekonomi  politik  dan  harga.  Beberapa  faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan biodiesel yang secara tidak  langsung  dapat  menjadi  penghambat  keberlanjutan program bioenergi nasional adalah ketidakjelasan pelaksanaan  mandatori  penggunaan  BBN  (biodiesel),  harga jual  yang  tidak  berdaya  saing  dengan  bahan bakar  fosil,  dan kendala keyakinan pengguna untuk kesiapan teknologi mesin kendaraan  dan  mesin  industri  apabila  penggunaan  B30 dilaksanakan.
Keberlanjutan  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit  akan  sulit berhasil  tanpa  arahan  kebijakan  yang  tepat,  kuat,  dan coherence ,  baik  untuk  pasar  dalam  negeri  guna  mendukung target bauran energi pemerintah maupun untuk pasar ekspor. Diplomasi  dan  kekuatan  politik  luar  negeri  Indonesia diperlukan dalam memastikan bahwasanya biodiesel berbasis kelapa  sawit  Indonesia sustainable dan  tidak  terdapat dumping .  Guna  mendukungnya,  tentu  perlu  keseriusan pemerintah,  pengusaha  kelapa  sawit,  dan  petani  sawit  dalam menjamin produksi kelapa sawit Indonesia tidak mengandung permasaalahan,  baik  dari  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  juga lingkungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini  dapat  diselesaikan  dengan  dukungan  dana penelitian untuk disertasi mahasiswa doktor di Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan  dalam  kegiatan  yang  dikelola  oleh  Center  for International Forestry Research (CIFOR), Bogor bekerjasama dengan  Pusat  Studi  Pembangunan  Pertanian  dan  Perdesaan (PSP3)  IPB  di  bawah  supervisi  Pablo  Pacheco,  Ahmad Dermawan, dan Heru Komarudin.

## DAFTAR PUSTAKA
Amortegui,  H.  M.  N.  2012.  “A  Prospective  Analysis  of Brazilian  Biofuel  Economy:  Land  Use,  Infrastructure Development  and  Fuel  Pricing  Policies.”  Graduate College of University of Illinois.
Ayadi,  Mariem,  Saurabh  Jyoti  Sarma,  Vinayak  Laxman Pachapur, Satinder Kaur Brar, and Ridha Ben Cheikh. 2016. “History and Global Policy of Biofuels.” Pp. 1– 14 in Green Fuels Technology , edited by C. R. Soccol, S.  K.  Brar,  C.  Faulds,  and  L.  P.  Ramos.  Switzerland: Springer.
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan.  2013. Analisis  Kebijakan  Bea  Keluar (BK)  CPO  Dan  Produk  Turunannya .  Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
Balogun, B. O. and A. T. Salami. 2016. “Effects of Biofuel Production  on  Selected  Local  Communities  in Nigeria.” Journal  of  Petroleum  Technology  and Alternative Fuels 7(3):18–30. Bernadine, Fernz. 2012. Indonesia Biofuels Scoping Exercise . London.
BioFuel.org.  2010.  “History  of  Biofuels.”  Retrieved December  18,  2017  (http://biofuel.org.uk/history-of- biofuels.html).
Boons,  Frank  and  Angelica  Mendoza.  2010.  “Constructing
Sustainable Palm Oil: How Actors Define Sustainability.” Journal  of  Cleaner  Production 18:1686–95.
Borras,  Saturnino  M.,  Philip  McMichael,  and  Ian  Scoones.
2010.  “The  Politics  of  Biofuels,  Land  and  Agrarian Change:  Editors’  Introduction.” Journal  of  Peasant Studies 37(4):575–92.
Brüntrup,  Michael,  Katharina  Becker,  Martina  Gaebler, Raoul Herrmann, Silja Ostermann, and Jan Prothmann. 2016. Policies  and  Institutions  for  Assuring  Pro-Poor Rural  Development  and  Food  Security  through Bioenergy  Production:  Case  Studies  on  Bush-to- Energy  and  Jatropha  in  Namibia .  Bonn:  Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.
Cotula, Lorenzo, N. Dyer, and S. Vermeulen. 2008. Fuelling Exclusion?  The  Biofuels  Boom  and  Poor  People’s Access  to  Land .  London:  International  Institute  for Environment and Development (IIED).
Demirbas,  Ayhan.  2017.  “The  Social,  Economic,  and Environmental Importance of Biofuels in the Future.” Energy  Sources,  Part  B:  Economics,  Planning  and Policy 12(1):47–55.
Demirbas,  Ayse  Hilal.  2008. Biodiesel:  A  Realistic  Fuel Alternative  for  Diesel  Engines .  London:  Springer- Verlag.
Demirbas,  Ayse  Hilal  and  Imren  Demirbas.  2007. “Importance  of  Rural  Bioenergy  for  Developing Countries.” Journal  of  Energy  Conversion  and Management 48(8):2368–98.
Dharmawan,  Arya  Hadi,  Nuva,  Rizki  Amalia,  and  D.  A. Sudaryanti.  2016. Isu  Relevan  Kebijakan  Bioenergi Dalam  Mendukung  Ketahanan  Dan  Kemandirian Energi Di Indonesia: State of the Art . Bogor.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. 2016. Kebijakan Mandatori Biodiesel . Jakarta. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan. 2012. Keselarasan  Kebijakan  Energi  Nasional  (KEN) Dengan  Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN) Dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) . Jakarta. Dutu, Richard. 2016. “Challenges and Policies in Indonesia’s Energy Sector.” Energy Policy 98:513–19. Foley,  Gerald.  1992.  “Renewable  Energy  in  Third  World Development  Assistance  Learning  from  Experience.” Energy Policy 20(4):355–64.
Hall,  Ruth.  2011.  “Land  Grabbing  in  Southern  Africa:  The Many Faces of the Investor Rush.” Review  of  African Political Economy 38(128):193–214.
Heyko,  Eduardo.  2013.  “Strategi  Pengembangan  Energi Terbarukan:  Studi  Pada  Biodiesel,  Bioethanol, Biomassa,  Dan  Biogas  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya 2(1).
Institute,  Worldwatch.  2007. Biofuels  for  Transport:  Global Potential and Implications for Sustainable Energy and Agriculture . London: Earthscan.
Kementerian  Ekonomi  Sumberdaya  dan  Mineral.  2015. Handbook  of  Energy  &  Economic  Statistics  of Indonesia . Jakarta: Kementerian Ekonomi Sumberdaya dan Mineral.
Kere,  Eric.  2017. Do  Political  Economy  Factors  Matter  in Explaining  the  Increase  in  the  Production  of
Bioenergy? WIDER Working Paper 2016/25. Helsinki.
Masykur.  2013.  “Pengembangan  Industri  Kelapa  Sawit
Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global (Studi Di Riau Sebagai Penghasil  Kelapa  Sawit  Terbesar  Di  Indoenesia).”
Jurnal Reformasi 3(2):96–107.
Mol,  P.  J.  A.  2007.  “Boundless  Biofuels?  Between Environmental  Sustainability  and  Vulnerability.”
Sociologia Ruralis 47(4):297–314.
Naylor,  R.  S.  and  M.  M.  Higgnis.  2017.  “The  Political Economy  of  Biodiesel  in  an  Era  of  Low  Oil  Prices.” Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews 77(C):695–705.
Obidzinski, Krystof, Rubeta Andriani, Heru Komarudin, and Agus  Andrianto.  2012.  “Environmental  and  Social Impacts  of  Oil  Palm  Plantations  and  Their Implications  for  Biofuel  Production  in  Indonesia.”
Ecology and Society 17(1):25. Pacific  Biodiesel.  2017.  “History  of  Biodiesel  Fuel.” Retrieved December 18, 2017
(http://www.biodiesel.com/biodiesel/history/ ).
Pirard,  Romain,  Simon  Bär,  and  Ahmad  Dermawan.  2016.
Tantangan Dan Peluang Pengembangan Bioenergi Di Indonesia. Bogor.
Purwanto,  B.  A.,  Erliza  Hambali,  and  Yandra  Arkeman. 2015.  “Formulating  a  Long  Term  Strategy  for Sustainable  Palm  Oil  Biodiesel  Development  in
Indonesia: Learning from the Stakeholder Perspective .” in International Conference on Adaptive and  Intelligent  Agroindustry .  Bogor:  Department  of Agroindustrial Technology, IPB University. Richardson, J. W., J. L. Outlaw, and M. Allison. 2010. “The Economics  of  Microalgae  Oil.” AgBioForum 13(2):119–30.
Sadewo,  H.  2012.  “Analisis  Kebijakan  Mandatory Pemanfaatan  Biodiesel  Di  Indonesia.”  Universitas
Indonesia.
Sari,  Rafika.  2015.  “Rencana  Kebijakan  Crude  Palm  Oil Supporting  Fund.” Info  Singkat  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik VII(7). Schoneveld, George C.,  Laura  A. German, and Eric Nutako.
2011. “Land-Based Investments for Rural
Development?  A  Grounded  Analysis  of  the  Local Impacts  of  Biofuel  Feedstock  Plantations  in  Ghana.”
Ecology and Society 16(4):10. Sembiring, M. T., Sukardi, A. Suryani, and M. Romli. 2015. “Biodisel Production Cost Assessment  from Different Palm  Oil  Raw  Material  as  Feedstock.” Industrial Engineering Letters 5(2):13–19.
Sharman,  Amelia  and John Holmes. 2010. “Evidence-Based Policy or Policy-Based Evidence Gathering? Biofuels, the  EU  and  the  10%  Target.” Environmental  Policy and Governance 20(5):309–21. Shurtleff, W. and Akiko Aoyagi. 2017. History of Biodiesel - with  Emphasis  on  Soy  Biodiesel  (1900-2017) . California: Soyinfo Centre Publishing. Skutsch, Margaret, Emilio De los Rios, Silvia Solis, Enrique Riegelhaupt,  Daniel  Hinojosa,  Sonya  Gerfert,  Yan Gao,  and  Omar  Masera.  2011.  “Jatropha  in  Mexico: Environmental  and  Social  Impacts  of  an  Incipient Biofuel Program.” Ecology and Society 16(4):11. Specht,  Z.  2011.  “Biofuel  History  and  Review.” Energy Discussion  Group .  Retrieved  December  17,  2018
(http://solar.sdsu.edu/EDG_pdf/A  Biofuels  History and Review.pdf).
Thondhlana,  Gladman.  2014. The  Local  Livelihood Implications  of  Biofuel  Development  and  Land Acquisitions in Zimbabwe . No. 11. Ontario. Tomei,  J.  2014.  “Global  Policy  and  Local  Outcomes:  A Political  Ecology  of  Biofuels  in  Guatemala.” University College London.
Upham, Paul and Ben Smith. 2014. “Using the Rapid Impact Assessment  Matrix  to  Synthesize  Biofuel  and Bioenergy  Impact  Assessment  Results:  The  Example of Medium Scale Bioenergy Heat Options.” Journal of Cleaner Production . Upham,  Paul,  Julia  Tomei,  and  Leonie  Dendler.  2011. “Governance  and  Legitimacy  Aspects  of  the  UK Biofuel Carbon and Sustainability Reporting System.”
Energy Policy 39:2669–78.
Zilberman,  David,  Gal  Hochman,  Scott  Kaplan,  and  Eunice Kim.  2014.  “Political  Economy  of  Biofuel.  The Magazine  of  Food,  Farm,  and  Resource  Issues.” Choices: The Magazine of Food, Farm, and Resource Issues 29(1):1–6.