Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Peranan Partai Politik Islam  Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia
Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar yenisrilestari@utu.ac.id Fadhil Ilhamsyah, M. Si
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar fadhilhamsyah@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  mengenai  keberadaan  partai  islam  di  Indonesia  yaitu  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) dimana partai ini mengusung Islam sebagai ideologi partainya. Sebagaimana secara luas  diketahui  bahwa  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  Islam  namun,  perolehan  suara  dan kepercayaan  masyarakat  terhadap  partai  Islam  masih  dibawah  rata-rata.  Kajian  ini  penting  untuk diperdalam karena banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kajian ini berupaya untuk menggali lebih dalam  tantangan  partai  Islam  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  mendapati  bahwa  partai  Islam  di Indonesia  belum  sepenuhnya  menjadi  role  bagi pelaksanaan nilai  Islam  yang  sesungguhnya  karena masih  banyak  dijumpai  penyalahgunaan  jabatan  dan  tindakan  yang  turut  melibatkan  kader  dari partai Islam.
Keyword: peranan; partai politik; islam; pemerintahan.

## 1. PENDAHULUAN
Era  reformasi  di  Indonesia  pada  tahun  1998  setelah  jatuhnya  kekuasaan  Soeharto memberikan  perubahan  yang  besar  bagi  tegaknya  demokrasi  yang  sesungguhnya. Kepemimpinan  Habibie  yang  menggantikan  Soeharto  sebagai  Presiden  Indonesia  pada  era reformasi  ini  membuka  kebebasan  yang  seluas-luasnya  bagi  penduduk  Indonesia  terutama dalam  dua  aspek  yang  ketika  orde  lama  dan  orde  baru  di  bawah  kepemimpinan  Soeharto sangat  tertutup  dan  tidak  dapat  diganggu  oleh  campur  tangan  masyarakat  Indonesia,  iaitu kebebasan  pers  dan  pembentukan  organisasi  terutama  partai  poltik  yang  berideologikan islam.
Tahun 1985 di bawah rezim orde baru, Soeharto mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan  Pancasila  sebagai  asasnya.  Hal  ini  menyebabkan  partai-partai  islam  yang  ada pada masa itu menjadi berang terhadap kepemimpinan Soeharto yang membatasi kebebasan masyarakat  dalam  menentukan  sendiri  ideologi  apa  yang  akan  menjadi  dasar  dari  sebuah organisasi yang akan dibentuk. Partai-partai islam pada masa awal kemerdekaan adalah Partai Masyumi dan Partai Nahdatul Ulama (PNU) yang pada tahun 1955 muncul sebagai 4 partai politik  besar  di  Indonesia  bersama  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  dan  Partai  Komunis Indonesia (PKI).
Pemilu  selanjutnya pada 1971 diikuti oleh 4 partai  Islam  iaitu  PSII, NU,  Parmusi  dan Perti,  jumlah  total  perolehan  kursi  partai  Islam  adalah  96  kursi  dari  362  kursi  DPR  yang diperebutkan  atau  sebesar  26,5%.  Partai  Islam  semakin  pudar  dengan  perolehan  suara  yang terus  menurun  iaitu  pada  pemilu  1997  hanya  memperoleh  27,5  5  %  kursi  dari  360  kursi  di DPR,  Pemilu  1982  memperoleh  26,1  %  dari  360  kursi  di  DPR,  Pemilu  1987  memperoleh 15,25  %  dari  400  kursi  di  DPR,  Pemilu  1992  memperoleh  15  %  dari  400  kursi,  dan  pada Pemilu terakhir rezim orde baru tahun 1997 memperoleh 16 % kursi di DPR.
Rutuhnya  rezim  Soeharto  memberikan  keleluasaan  bagi  tokoh-tokoh  Indonesia  dalam mendirikan  partai  politik  Islam,  maka  di  Indonesia  lahirlah  2  macam  bentuk  partai  politik
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Islam,  yaitu  pertama  ialah  partai  politik  yang  secara  tegas  mencantumkan  asasnya  adalah Islam  seperti  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  Partai Keadilan  (PK),  Partai  Nahdatul  Ulama  (PNU),  Partai  Kebangkitan  Ummat  (PKU),  Partai Masyumi,  dan  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  (PSII).  Kedua  ialah  partai  yang  berbasiskan massa Islam, iaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pemilu  pertama  pada  rezim  reformasi  dilakukan  pada  1999  dimana  perolehan  suara partai  islam  sangatlah  kecil  dibandingkan  dengan  perolehan  suara  partai  politik  yang  tidak berdasarkan Islam. PPP hanya memperoleh 58 kursi di DPR iaitu 12,6 % dari 462 kursi, PBB 2 %  (13 kursi), PK 1,5  %  (7 kursi), PNU 1  % (5  kursi) serta PKU, PSII dan  partai  Masyui hanya memperoleh 1 kursi di DPR. Sedangkan perolehan suara partai yang berbasiskan assa islam juga sangat kecil, iaitu PKB 11 % (51 kursi) dan PAN 7,36 % (34 kursi), sehingga pada pemilu 1999 total perolehan kursi partai Islam adalah 37 %  (171 kursi).
Perolehan  suara  partai  politik  islam  di  Indonesia  yang  semakin  merosot  menunjukkan bahwa  partai  politik  islam  tidak  terlalu  mendapatkan  tempat  di  hati  masyarakat  Indonesia, namun  perkembangan  partai  politik  Islam  yang  terus  terbentuk  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan bahwa partai politik islam di Indonesia mengalami perkembangan  yang cukup baik.  Walaupun  jumlah  total  perolehan  suara  partai  politik  Islam  selalu  menurun dibandingkan dengan tahun 1955 iaitu sebesar 43,7  % turun pada pemilu  1999 iaitu 36,8 % dan pada pemilu 2008 naik menjadi 38,1%.
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  Islam  terbesar  di  dunia  belum  memberikan  bagi berjayanya partai politik islam di Indonesia, banyak berdirinya partai politik yang berasakan islam di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang cukup baik, namun dengan kecilnya perolehan  suara  partai  poltik  islam  dalam  setia  pemilu  di  Indonesia  menjadi  sebuah persoalan, mengapa hal ini dapat terjadi. Walaupun dengan perolehan suara yang sangat kecil dibandingkan  dengan  perolehan  suara  partai  yang  berideoligikan  nasionalisme,  partai  Islam memberikan  pengaruh  dan  memiliki  peranan  tersendiri  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kajian  mengenai  partai  politik  Islam  bukanlah  hal  yang  baru.  Banyak  dijumpai berbagai  literatur hasil penelitian  yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan skop kajian yang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  penelitian  tersebut  dijadikan  sebagai  referensi  yang digunakan untuk memetakan kembali persoalan yang berkaitan dengan peranan partai  Islam dalam pemerintahan di Indonesia, antara lain:
Pertama,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gonda  Yumitro  dengan  judul Partai Islam  dalam  Dinamika  Demokrasi  di  Indonesia yang  diterbitkan  pada  tahun  2013  di  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17, Nomor 1, Juli 2013 (35-50). Artikel ini membahas mengenai  turunnya  perolehan  suara  partai  Islam  di  Indonesia  disebabkan  faktor  demokrasi, sejarah, kompetensi partai Islam dan faktor eksternal.
Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli dengan judul Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia yang diterbitkan pada jurnal Penelitian Politik, Volume 1 Nomor 1  Tahun  2004:  29-48.  Kajian  ini  membahas  mengenai  kemunculan  partai  Islam  pasca reformasi  yang  dianggap  dapat  menguat  namun  didapati  perpecahan  dalam  partai  Islam tersebut  akibat  fragmentasi  dalam  tubuh  partai  itu  sendiri  serta  kurang  tertariknya  minat masyarakat  terhadap  partai  Islam  semakin  menambah  panjang  tantangan  dari  keberadaan partai Islam itu sendiri.
Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riva’i  A.  R.  Dani  dengan Judul Peran  Partai Politik  Islam  Dalam  Proses  Legislasi  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Masa Pemerintahan B. J. Habibie) merupakan Skripsi
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Sarjana  Strata  1  di  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara  Pada  Tahun  2018.  Kajian  ini mendapati  bahwa  partai  politik  Islam  pada  masa  Habibie  mengalami  dinamika  yang  sangat beragam  karena  adanya  perampingan kuota partai  politik pada masa tersebut,  namun  begitu partai  islam  masih  memainkan  peran  penting  dalam  legislatif  terutama  sebagai  pembuat kebijakan mengenai ibadah haji.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  memiliki tujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara  tepat  mengenai  sifat  individu,  keadaan,  gejala atau  kelompok  tertentu  yang  ada  dalam  masyarakat.  seluruh  data  dalam  penelitin  ini didapatkan melalui penelusuran literatur maupun studi pustaka dari buku, artikel, website dan sumber lainnya.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
PKS merupakan salah satu partai islam yang menjadi pendukung partai pemerintah saat ini,  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  menetapkan  pelbagai  polisi  awam dikeranakan  PKS  merupakan  partai  koalisi  dengan  partai  demokrat  yang  merupakan  partai dengan  suara  majoriti  di  parlimen  Indonesia.  Penduduk  Indonesia  yang  majoritinya beragamakan  islam  melihat  PKS  sebagai  partai  islam  terkuat  saat  ini  di  Indonesia,  sebagai partai  islam  besar  yang  memiliki  pengaruh  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia,  PKS memiliki peranan yang sangat besar dalam pemerintahan Indonesia saat ini.
Tabel 1.
Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pilihan raya legislatif Indonesia pada tahun 1999, 2004 dan 2009. Tahun Suara % Kursi % +/- 1999 1,436,565 1.36 7 1.51 n/a 2004 8,325,020 7.34 45 8.18 +38 2009 8,204,946 7.88 57 10.18 +12
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.
PKS  sebagai  sesebuah  partai  islam  yang  besar  di  Indonesia  memiliki  peranan  yang sangat  dominan  juga  dalam  parlimen  dan  pemerintahan  di  Indonesia.  Hal  ini  dikeranakan, sebagai salah satu partai islam yang memilik banyak anggota baik yang berada dalam negara Indonesia  maupun  yang  berada  di  luar  negara  memiliki  sistem  kaderisasi  serta  hubungan yang  kuat  di  antara  kader-kader  partai  untuk  terus  mengamati  setiap  isu  yanga  ada  di Indonesia  serta  berupaya  untuk  turut  serta  dalam  menyelesaikan  pelbagai  isu  yang  ada tersebut.
Dalam konstitusi Indonesia partai politik memiliki peranan dalam pendidikan politik, penciptaan  iklim  yang  kondusif,  penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik masyarakat, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik  yang berdesarkan kepada Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Republik  Indonesia.  PKS  sebagai  salah  satu  partai politik di Indonesia juga harus menjalankan peranannya sebagai  partai politik sesuai dengan aturan yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia tersebut.
Salah  satu  peranan  dari  partai  politik  ialah  sebagai  sarana  komunikasi  politik. Menurut  Sigmund  dikutip  dari  Mirriam  Budiardjo  menyebutkan  bahwa  partai  politik merupakan  perantara  yang  besar  yang  menghubungkan  kekuatan-kekuatan  dan  ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam  msyarakat  politik  yang  luas  (Budiardjo,  2008).  PKS  sebagai  sebuah  partai  islam haruslah mengadakan komunikasi politik kepada rakyat mengenai pelbagai macam isu  yang
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sedang terjadi di dalam pemerintahan. Hal ini dikeranakan sebagai sebuah partai islam, PKS haruslah  mengadakan  komunikasi  yang  baik  kepada  masyarakat  untuk  memperluas  lagi pengaruh  ideologi  partai  serta  untuk  memperoleh  sokongan  yang  lebih  besar  lagi  daripada masyarakat Indonesia.
Komunikasi  politik  selain  digunakan  untuk  memperluas  pengaruh  sesebuah  partai juga  dapat  digunakan  untuk  menyebarluaskan  sebuah  kebijakan  partai  yang  terdapat  dalam sebuah  pemerintahan.  Sebagai  contohnya,  PKS  sebagai  partai  yang  memiliki  komitmen terhadap  perlindungan  wanita  dan  anak  yang  dibentuk  oleh  Gabenor  Sumatera  Barat  yang merupakan  seorang  gabenor  daripada  PKS  telah  memperoleh  penghargaan  daripada pemerintah  Indonesia,  dikeranakan  program  perlindungan  wanita  dan  anak  tersebut  telah berjaya dilaksanakan di daerah kekuasaannya kerana terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah yang dipimpin PKS dengan kaum wanita dan anak di Sumatera Barat.
Komunikasi  politik  adalah  salah  satu  fungsi  yang  dijalankan  oleh  partai  politik dengan  segala  struktur  yang  tersedia,  yakni  mengadakan  komunikasi  informasi,  isu  dan gagasan politik (Koirudin, 2004). Gabenor Sumatera Barat  yang merupakan kader pimpinan daripada PKS dalam mewujudkan program kerjanya terhadap perlindungan wanita dan anak memiliki  komunikasi  politik  yang  terstruktur,  dalam  hal  ini  ialah  dengan  menyusun  agenda politik  yang  berkonsep  untuk  membangun  komunikasi  politik  yang  baik  antara  wanita  dan anak dengan kakitangan pemerintahan Gabenor Sumatera Barat. Terutama mengenai Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  Sumatera  Barat  yang  harus  berbasiskan  gender  serta meningkatkan  anggaran  terhadap  pemberdayaan  wanita  dan  anak  dalam  bidang  kesehatan, pendidikan, ibu dan anak, serta ekonomi. Adanya komunikasi politik yang terstruktur melalui pelbagai  program  kerja  tersebut  telah  memberikan  keberjayaan  terhadap  Pemerintahan Gabenor  Sumatera  Barat  dalam  mencapai  komitmen  terhadap  pemberdayaan  wanita  dan anak.
partai  politik  memiliki  peranan  sebagai  sarana  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan. Proses  untuk  mengolah  dan  kemudian  merumuskan  pendapat,  aspirasi  maupun  tuntutan masyarakat  sehingga  dapat  disampaikan  kepada  pemerintah  dalam  bentuk  tuntutan  dan dukungan,  dinamakan  artikulasi  kepentingan.  Artikulasi  kepentingan  ini  tidak  hanya dijalankan  partai  politik,  tetapi  artikulasi  kepentingan  juga  dapat  dijalankan  oleh  kelompok kepentingan (Haryanto, 1982).
Anggota  partai  politik  yang  memiliki  kedudukan  dalam  lembaga  perwakilan  rakyat harus  mampu  untuk  mengolah  dan  kemudian  merumuskan  pendapat,  aspirasi  maupun tuntutan masyarakat  yang berasal  dari daerah pemilihan anggota wakil rakyat  tersebut  yang kemudian  disimpulkan  secara  garis  besar  untuk  disampaikan  kepada  pemerintah  dalam pelbagai  bentuk,  apakah  dalam  bentuk  sokongan  maupun  dukungan.  Masyarakat  sebuah daerah  yang  telah  memilih  wakil  rakyat  melalui  pilihan  raya  legislatif  yang  telah  diadakan tentunya  memiliki  sebuah  harapan  bahawa  wakil  rakyat  yang  dipilih  tersebut  benar-benar merupakan  wakil  rakyat  di  lembaga  parlimen  untuk  menyampaikan  segala  aspirasi masyarakat.
Upaya  PKS  dalam  menjalankan  peranannya  sebagai  sarana  artikulasi  dan  agregasi kepentingan  ialah  melalui  Fraksi  partai  Keadilan  Sejahtera  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  Republik  Indonesia  mengarahkan  Rancangan  Undang-undang  Anggaran  dan Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  haruslah  dapat  digunakan  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  hasil  daripada  kerja  reses,  iaitu dimana  setiap  anggotan  wakil  rakyat  turun  ke  daerah  pemilihannya  masing-masing  untuk mengumpulkan  pelbagai  informasi  mengenai  pelbagai  kebutuhan  masyarakat  yang  akan dipertimbangkan dalam prioritas penyusunan APBN setiap tahunnya, hal ini dilakukan untuk mencapai  sebuah  hasil  penyaluran  kewangan  pemerintahan  yang  tepat  sasaran  bagi
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  PKS  lebih menitikberatkan kepada  anggaran pendidikan serta pembangunan sarana transportasi massal yang terintegrasi baik seperti kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang.
Artikulasi  kepentingan  adalah  suatu  proses  peng- input -an  berbagai  keperluan, tuntutan  dan  kepentingan  melalui  wakil-wakil  kelompok  yang  masuk  dalam  lembaga legislatif,  agar  kepentingan,  tuntutan  dan  kebutuhan  kelompoknya  dapat  terwakili  dan terlindungi  dalam  pembuatan  kebijakan  publik  (Koirudin,  2004).Namun,  kadang  kala artikulasi  kepentingan  dari  sebuah  partai  politik  yang  duduk  di  parlimen  digunakan  tidak hanya untuk mencapai keperluan masyarakat saja, tetapi sering kali setiap anggota parlimen lebih mendahulukan kepentingan partai yang mereka sokong dalam menetapkan sebuah polisi yang akan dimuat dalam kebijakan publik sebuah negara.
Pada  dasarnya,  setiap  anggota  partai  yang  memiliki  kedudukan  dalam  parlimen tentunya  memiliki  sebuah  kepentingan  yang  besar  bagi  menjaga  kepentingan  partai  yang disokongnya. Hal ini berlaku pada mana-mana partai di seluruh dunia ini, bagi anggota partai, kepentingan  kelompok  partainya  ialah  hal  yang  harus  diutamakan  daripada  kepentingan lainnya termasuk rakyat yang telah memilihnya, hal ini dikeranakan tuntutan daripada partai itu  sendiri  maupun  keinginan  anggotanya  masing-masing  tidak  terkecuali  PKS.  Sebagai partai islam yang memiliki kedudukan di parlimen, PKS tidak mahu untuk berkoalisi dengan partai islam lainnya, dimana perolehan suara partai islam yang lainnya tidaklah besar, namun PKS  di  parlimen  lebih  memilih  untuk  berkoalisi  dengan  partai  nasional  yang  memiliki perolehan  suara  yang  besar  untuk  menjaga  kepentingan  politik  PKS  di  parlimen  terutama dalam kebijakan publik.
Koalisi dengan partai islam lainnya yang merupakan sesebuah partai dengan ideologi yang sama, bukanlah merupakan pilihan daripada PKS untuk menjaga kepentingan partainya dalam  parlimen.  Namun,  PKS  lebih  memilih  berkoalisi  dengan  partai  besar  yang  adalah partai  nasionalis  untuk  tetap  menjaga  kepentingan  partainya  dalam  parlimen  kerana  dengan perolehan  suara  yang  besar  dalam  perlimen,  partai  nasionalis  akan  mendapatkan  suara  2/3 dalam  setiap  keputusan  yang  diambil  secara  voting.  Sehingga  hal  ini  merupakan  salah  satu artikulasi kepentingan yang dilakukan PKS dalam parlimen dan juga kepada masyarakat yang telah memilihnya.
Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan  publik  (Koirudin,  2004).Pelbagai  macam  agregasi  kepentingan  daripada  semua partai  yang  ada  dalam  parlimen  yang  merupakan  perwujudan  daripada  kepentingan  setiap partai  yang  ada  haruslah  digabungkan  untuk  mendapatkan  kesimpulan  yang  alternatif  bagi pembentukan  sebuah  kebijakan  publik.  Dalam  hal  ini,  PKS  lebih  memilih  untuk  berkoalisi dengan  partai  nasional  yang  memiliki  suara  yang  majoriti  dalam  parlimen  adalah  untuk mencapai sebuah kebijakan publik yang disokong pula dengan suara yang majoriti, sehingga kepentingan  PKS  dalam  parlimen  akan  lebih  berjaya  apabila  dibandingkan  ketika  PKS berkoalisi dengan partai islam lainnya yang memiliki suara yang minoriti di parlimen.
Peranan partai politik selanjutnya dalam pemerintahan ialah sebagai sarana sosialisasi politik.  Partai  politik  disamping  menanamkan  ideologi  partai  kepada  para  pendukungnya, harus  pula  mengajarkan  nilai-nilai,  keyakinan-keyakinan  politik  yang  berlaku  di masyarakatnya  atau  di  negaranya.  Partai  politik  haruslah  mendidik  masyarakatnya  agar mempunyai  kesadaran  dan  tanggung  jawab  yang  tinggi  sebagai  warga  negara  dan  lebih mementingkan  kepentingan  nasional  dari  pada  kepentingannya  sendiri  atau  golongan (Haryanto, 1982).
PKS  sebagai  sebuah  partai  islam  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan peranannya  sebagai  sarana  sosialisasi  politik  terhadap  masyarakat  Indonesia.  Sosialisasi
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
politik  ini  dapat  dilakukan  melalui  pemberian  pendidikan  politik  kepada  masyarakat, sehingga  asyarakat  Indonesia  memiliki  kesadaran  akan  pelbagai  proses  politik  yang  baik dalam  keikutsertaan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,  sama  ada  itu pemilihan raya, pemeberian pendapat kepada pemimpin dan banyak lagi.
Sosilaisai politik adalah untuk mengajarkan nilai-nilai, keyakinan politik yang berlaku dalam  sebuah  negara  bangsa,  dimana  nilai  dan  keyakinan  itu  adalah  sebuah  ideologi  dasar yang  menjadi  pedoman  bagi  sesebuah  partai.  Sebagai  contoh,  PKS  sebagai  sebuah  partai islam,  sangat  mengharamkan  penggunaan  dadah  atau  obat-obat  narkotika  yang  terlarang, dengan demikian, PKS bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan sosialisasi  21  jenis  dadah  baharu  kepada  semua  kalangan  masyarakat  terutama  kepada pemuda  dan  pemudi  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  tingkat penggunaan  dadah  dan  untuk  menambah  pengetahuan  kepada  masyarakat  luas  mengenai jenis baru dadah yang banyak tersebar di masyarakat.
Melalui sosialisasi  ini, PKS  berharap dapat  membentuk  sebuah masyarakat  terutama pemuda dan pemudi yang lebih menghargai kehidupan dan kesihatannya dengan pelbagai hal yang  positif  dengan  menjahui  pelbagai  macam  jenis  dadah  yang  dapat  menghancurkan kehidupan  sebuah  bangsa.  PKS  melalui  sosialisasi  ini  menekankan  kepada  pentingnya kegiatan  positif  seperti  keikutsertaan  pemuda  dan  pemudi  dalam  sesebuah  organisasi  yang mampu meningkatkan kemampuan pemuda dan  pemudi dalam mengeluarkan pendapat  atau membentuk  sebuah  wadah  yang  mampu  menampung  pelbagai  persoalan  yang  menjadi  isu baik  isu  dalam negeri  atau isu  internasional  yang memerlukan jalan keluar atau solusi,  baik yang bersifat keagamaan, ekonomi maupun politik.
Sebagai contoh beberapa organisasi dibawah pemerintahan PKS adalah seperti Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Central for  Indonesia  Reform (CIR),  Pusat  Advokasi  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (PAHAM), Institute  for  Economic  Studies (INFES), Institute  of  Students  and  Youth  for  Democracy (INSYD)  dan  Yayasan  Pengembangan  Sumber  Daya  Pemuda  (CYFIS).  Sehingga  pemuda dan  pemudi  atau  semua  kalangan  masyarakat  di  Indonesia  dapat  lebih  aktif  dalam  pelbagai organisasi  yang  positif  melali  pelbagai  organisasi  yang  telah  ditubuhkan  PKS  ini  termasuk untuk menjahui penggunaan dadah.
Sosialisasi  politik  merupakan  suatu  cara  untuk  memperkenalkan  nilai-nilai  politik, sikap-sikap  dan  etika  politik  yang  berlaku  atau  yang  dianut  oleh  suatu  negara  (Koirudin, 2004). Melalui sosialisasi politik ini, PKS juga dapat memperkenalkan nilai, sikap dan etika politik  yang  dianut  oleh  PKS  sebagai  sebuah  partai  islam  melalui  pelbagai  wujud keorganisasian yang ditubuhkan oleh PKS, sehingga melalui sosialisasi politik ini, PKS dapat membentuk  masyarakat  Indonesia  yang  lebih  kaya  akan  nilai,  sikap  dan  etika  Islam  dalam membentuk ideologi islam sebagai dasar dalam berpolitik.
Selanjutnya,  peranan  PKS  sebagai  sebuah  partai  politik  ialah  sebagai  sarana rekrutmen  politik.  Partai  politik  dalam  peranannya  sebagai  sarana  rekrutmen  politik  adalah dengan  cara  memberikan  kesempatan  kepada  warga  negara  untuk  menjadi  anggota  partai Partai  politik  berusaha  untuk  menarik  minat  warga  negara  agar  bersedia  menjadi  anggota partai.  Sehubungan  dengan  hal  itu  partai  politik  turut  serta  memperluas  partisipasi  warga negara di bidang politik. Rekrutmen politik ini merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota  partai  yang  berbakat  untuk  dipersiapkan  menjadi  calon-calon  pemimpin (Haryanto, 1982).
Sistem  rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  PKS  sebagai  partai  islam  ialah  didasarkan pada  organisasi-organisasi  islam  yang  ditubuhkan  oleh  PKS  melalui  pelbagai  forum-forum pembinaan  rohani  yang  diorganisir  oleh  PKS  seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan  mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
(pelatihan  intelektual)  dan nadwah (seminar).  Melalui  pelbagai  forum  tersebut,  PKS memperbesar peluangnya untuk mendapatkan kader baru.
Dari  pelbagai  forum  tersebut,  PKS  menyebarkan  konsep  dan  ideologi  PKS  sebagai sebuah  partai  Islam  terhadap  masyarakat  yang  berminat  terhadap  konsep  dan  ideologi  PKS sebagai sebuah partai politik. Dalam rekrutmen politik ini, selain menarik kader untuk partai PKS juga memberikan peluang partisipasi terhadap masyarakat dalam proses politik melalui pelbagai kegiatan untuk memilih anggota dan pemimpin dari organisasi yang terkecil dahulu untuk tingkat selanjutnya ikut dalam pemilihan raya yang lebih besar.
Sebagai  contoh,  peranan  PKS  sebagai  sarana  rekrutmen  politik  di  Indonesia  ialah  di universiti-universiti  di  pelbagai  daerah  di  Indonesia  melalui  Lembaga  Dakwah  Kampus (LDK)  merupakan  sebuah  organisasi  yang  sangat  populer  bagi  perekrutan  mahasiswa  dan mahasisiwi  sebagai  kader  PKS.  Secara  eksplisit  organisasi  ini  merupakan  lembaga  kajian keagamaan  yang  ada  di  setiap  tingkatan  univerisiti,  dimulai  dari  tingkat  program,  fakulti hingga universiti, namun setelah menyelesaikan studi di universiti anggota LDK ini memiliki jaringan  yang  lebih  luas  untuk  secara  aktif  ikut  serta  dalam  keorganisasian  PKS  sebagai sebuah partai politik.
Peranan  partai  politik  yang  selanjutnya  ialah  sebagai  sarana  pembuat  kebijakan (polisi).  Partai  politik  dapat  dikatakan  sebagai  sarana  pembuat  kebijaksanaan  atau  apabila partai  politik  tersebut  memegang  tampuk  pemerintahan  dan  menduduki  badan  perwakilan secara  majoriti.  Apabila  partai  tersebut  hanya  berkedudukan  sebagai  partai  oposisi,  maka partai  tersebut  tidak  merupakan  sarana  pembuatan  kebijaksanaan  akan  tetapi  sebagai pengkritik kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah (Haryanto, 1982).
Selama masa pemerintahan di Indonesia, partai PKS merupakan partai koalisi dengan partai  nasional  lainnya  yang  memiliki  suara  majoriti  dalam  parlimen,  sehingga  PKS merupakan  salah  satu  partai  yang  ikut  serta  dalam  pembuat  kebijakan  dalam  sistem pemerintahan  di  Indonesia.  Dalam  sebuah  sistem  pemerintahan  negara-negara  di  dunia, pembuat  kebijakan  merupakan  sebuah  stakeholder  dalam  pemerintahan,  sehingga  kebijakan yang dibuat terkadang mengandungi pelbagai kepentingan kelompok partai di dalamnya.
PKS sebagai sarana pembuat kebijakan dapat dilihat melalui sokongan PKS terhadap penyetujuan  revisi  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Presiden, dimana  salah  satu  isi  daripada  UU  ini  ialah  untuk  menghindari  seorang  presiden  dan  wakil presiden  rangkap  jabatan  menjadi  ketua  umum  partai  politik.  PKS  turut  serta  menyokong kebijakan  ini  dikeranakan    PKS  menilai  bahawa  dalam  perkembangan  demokrasi  yang berjalan  di  Indonesia  banyak  calon  presiden  merasa  “besar”  dan  menghadirkan  pengaruh yang tidak sebanding di publik dengan calon lain.
Peranan  terakhir  daripada  sebuah  partai  politik  ialah  sebagai  saran  pengatur  konflik. Di  negara-negara  yang  menganut  paham  demokratis  perbedaan  pendapat  dan  persaingan  di antara  para  warga  negara  atau  golongan-golongan  yang  ada  memang  sering  muncul. Perbedaan  pendapat  dan  persaingan  tersebut  sering  sekali  mengakibatkan  konflik-konflik atau  pertentangan-pertentangan  antara  mereka,  disinilah  fungsi  partai  politik  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut.  Dalam  hal  ini  partai  politik  dapat  mengatur  perbedaan pendapat,  persaingan  atau  bahkan  konflik-konflik  yang  terjadi,  sehingga  akibat  yang  di timbulkannya tidak akan merusak integrasi nasional yang telah dibinanya (Haryanto, 1982).
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  demokrasi  yang  memiliki  sebuah  kebudayaan,  ras, bahasa  dan  agama  yang  sangat  majemuk  memiliki  potensi  besar  dalam  terjadinya  konflik yang diakibatkan oleh pelbagai macam perbedaan paham maupun golongan. Sebagai contoh, konflik  keagamaan  yang  terjadi  antara  organisasi  Front  Pembela  Islam  (FPI)  dan  aliran Ahmadiyah  (sebuah  aliran  yang  dinyatakan  sesat  kerana  menggabungkan  kelima  prinsip agama  iaitu  Hindu,  Budha,  Kristen,  Katolik  dan  Islam)  sebagai  sebuah  partai  Islam  PKS
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
harus  memiliki  tindakan  tegas  bagi  menangani  permasalahan  ini,  baik  dengan  cara mengeluarkan  kebijakan  ataupun  menjadi  mediator  dalam  penyelesaian  konflik  ini,  tetapi pada  kenyataannya  PKS  tidak  melalukan  hal  besar  dalam  menyelesaikan  konflik  ini, melainkan  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  mengeluarkan  fatwa  haram  bagi  ajaran Ahmadiyah  ini,  yang  kemudian  dapat  mengurangi  sedikit  konflik  yang  terjadi  antara  umat islam Indonesia yang diwakili oleh FPI dengan pemimpin Ahmadiyah.
PKS  harus  mampu  untuk  menyelesaikan  atau  terlibat  aktif  sebagai  sebuah  mediator dalam  penyelesaian  pelbagai  permasalahan  keagamaan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini dikeranakan  PKS  adalah  salah  satu  partai  Islam  yang  memiliki  kedudukan  dalam  parlimen, sehingga  melalui  kedudukan  ini  PKS  mampu  untuk  menjalankan  peranannya  secara  lebih baik  lagi  untuk  membaiki  sistem  pemerintahan  yang  ada  di  Indonesia  untuk  menjadi  lebih baik yang berlandaskan dengan asas dan prinsip ajaran Islam

## 5. KESIMPULAN
Partai Islam di Indonesia adalah sebuah partai yang sangat berkembang dalam konsep kebebasannya membentuk sebuah partai yang berideologikan Islam. Banyaknya partai Islam yang  ada  di  Indonesia  diharapkan  mampu  membawa  perubahan  yang  lebih  baik  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia.  Sebagai  sebuah  partai  islam  yang  besar  dalam pemerintahan,  PKS  harus  mampu  untuk  meningkatkan  nilai  dan  prinsip  ajaran  islam  yang sebenarnya  dalam  pemerintahan  termasuk  dalam  menjalankan  peranannya  sebagai  sebuah partai politik. Partai islam di Indonesia memang berkembang sangat subur, namun perolehan suara  partai  Islam  dengan  partai  lainnya  yang  berideologi  lain  sangatlah  kecil,  hal  ini dikeranakan  banyaknya  partai  Islam  yang  ad  namun  tidak  begitu  banyak  membawa perubahan  dalam  partai  Islam  itu  sendiri.  Sebagai  contoh,  masih  banyaknya  anggota  partai Islam  yang  terlibat  dalam  kasus  rasuah  serta  perpecahan  dalam  tubuh  partai  Islam  sendiri merupakan  sebuah  tantangan  tersendiri  bagi  partai  Islam  di  Indonesia  dalam  melaksanakan peranannya sebagai sebuah partai dalam pemerintahan di Indonesia.
Peranan  partai  Islam  dalam  pemerintahan  di  Indonesia  secara  garis  besar  dapat dikatakan  masih  memiliki  pengaruh  namun  tidak  dominan,  tetapi  partai  Islam  di  Indonesia masih sangat  aktif dalam  memperjuangkan ideologi partinya, namun  kesadaran publik  yang tidak  lagi  membedakan  antara  partai  nasionalis  dengan  partai  keagamaan  secara  langsung, dimana  masyarakat  Indonesia  menilai  bahawa  partai  nasionalis  juga  mengakomodasikan simbol  dan  indentiti  keagamaan  serta  partai  Islam  dalam  era  demokrasi  politik  ini menghadapi tantangan moral politik yang lebih daripada partai lain, iaitu simbol keagamaan yang  dibawa  oleh  partai  Islam  telah  gagal  dibuktikan  dalam  sistem  dan  etika  politk  partai Islam seperti adanya kasus rasuah dan perpecahan dalam tubuh partai Islam itu sendiri.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dan,  Nimmo.  2006. Komunikasi  Politik:  Khalayak  dan  Efek .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Gonda  Yumitro.  2013. Partai  Islam  dalam  Dinamika  Demorkasi  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 17, Nomor 1, Juli 2013 (35-50).
Haryanto, 1982, Sistem Politik: Suatu Pengantar , Yokyakarta: Liberty. Koirudin.  2004. Partai  Politik  dan  Agenda  Transisi  Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Lili  Romli.  2004. Partai  Islam  dan  Pemilih  Islam  di  Indonesia .  Jurnal  Penelitian Politik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2004: 29-48.
Macridis,  Roy  C.  dan  Bernard  E.  Brown.  1996. Perbandingan  Politik .  Jakarta: Erlangga.
Community: volume 5, nomor 1, April 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (ed) Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Muhtadi,  Burhanuddin  (2012). Dilema  PKS:  Suara  dan  Syariah .  Jakarta,  Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Musda  Mulia, Negara  Islam  –  Pemikiran  Politik  Husain  Haikal, Disertasi  Doktor, Program Parca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1997.
Riva’i A. R. Dani. 2018. Peran Partai Politik Islam Dalam Proses Legislasi Undang- undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Masa  Pemerintahan  B.  J.  Habibie). Skripsi.  Medan:  Universitas  Negeri Islam Medan.
Yusul  Al-Qardhawy, Pedoman  Bernegara  Dalam  Perspektif  Islam, Terjemahan  dar Judul  Aslinya: As-Siyasah  Asy-Syari’yah ,  oleh  Kathur  Suhadi,  Pustaka  Al Kautsar, Cet.I, Jakarta,1999.
Yusuf Al-Qardhawy, 2008, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik-Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme , Jakarta: Darus Syuruq.