## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

## Victor Emanuel
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : victoremanuel58@yahoo.com

## Abstrac
The  customary  land  of  Indigenous people of Uud Danum, especially in Serawai Sub-district  of Sintang  Regency is  known  as kelohkak  and  is  recognized  as  adat  property and regulated in Uud Danum customary  law.
The  existence  of  Kelohkak  is  recognized  by the  government  of  Sintang  Regency  so  that the  government  of  Sintang  District  provides a form of legal protection to the existence  of customary land rights of the community based on the prevailing regulations. It is simply not clear what form of legal protection is meant. Keywords : Legal Protection, Customary Land.

## Abstrak
Tanah Adat pada masyarakat adat Uud
Danum  khususnya  di  Kecamatan  Serawai Kabupaten  Sintang.dikenal  dengan  sebutan kelohkak dan  diakui  milik  adat  dan  diatur dalam  aturan  hukum  adat  Uud  Danum. Keberadaan Kelohkak diakui oleh pemerintah
Kabupaten  Sintang  sehingga  pemerintah Kabupaten  Sintang memberikan  wujud perlindungan hukum terhadap keberadaan hak atas tanah adat milik masyarakat berpedoman kepada  ketentuan  yang  berlaku.  Hanya  tidak dijelakan apa wujud perlindungan  hukum yang dimaksud.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Adat

## Pendahuluan
Kelohkak sebagai tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang  telah  dikuasai  sejak  dulu  berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat di Kecamatan  Serawai  Kabupaten  Sintang. Dalam  hukum  adat  yang  berlaku  dan  diakui terhadap tanah adat atau kelohkak ini terdapat kaedah-kaedah  hukum.  Keseluruhan  kaedah hukum adat tersebut berhubungan erat dengan pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat, dan sekaligus  untuk  menghindarkan  terjadinya perselisihan. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah adat ini akan timbul hak dan kewajiban
yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah tersebut.
BerdasarkandatapadadinasKehutanan dan  Perkebunan  Kabupaten  Sintang,  bahwa tahun  2014  terdapat  38  perusahaan  yang telah memiliki izin  usaha perkebunan kelapa sawit,  dan  salah  satunya  adalah  PT.  Sinar Sawit Andalanyang telah mendapat izin usaha perkebunan  di  lokasi  tanahseluas  ±  20.000 hadi  wilayah  Kecamatan  Serawai  Kabupaten Sintang, dan sejak tahun 2012 telah melakukan aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit. 1
Pada lokasi tanah yang telah diberikanizin    usaha      perkebunan      kepada PT      Sinar      Sawit        Andalan,        ternyata masih  ditemukan  adanya  tanahadatyang disebut Kelohkak ,  yang  keberadaan  dan kedudukannyamasih diakui menurut
ketentuan    hukum    adatmasyarakathukum adat  setempat.  Masuknya  Kelohkak  sebagai wilayah  tanah  adat  milik  masyarakat  hukum adat  dalam lokasi  tanah  yang telah diizinkan untuk  usaha  perkebunan  kelapa  sawit tersebut, menyebabkan munculnya penolakan oleh elemen masyarakat Kecamatan  Serawai
setempat.

## Pembahasan
Tanah  adat  secara  umum  diartikan sebagai  tanah  yang  berada  di  wilayah masyarakat hukum adat (desa) dan merupakan hak bersama kepunyaan warganya yang biasa disebut  pula  sebagai  Hak  Ulayat.  Sementara dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  tanah adat diartikan sebagai tanah milik yang diatur oleh  hukum  adat 2 Tanah  adat  adalah  tanah kepunyaan  bersama  yang  diyakini  sebagai suatu  karunia  kekuatan  gaib/peninggalan nenek  moyang  kepada  kelompok  yang merupakan  masyarakat  hukum  adat,  sebagai unsur  pendukung  utama  bagi  kehidupan  dan penghidupan  kelompok  tersebut  sepanjang masa 3
Berdasarkan cara dan bentuk
memperoleh  hak  tanah  adat  tersebut  diatas, maka di dalam lingkungan masyarakat hukum adat  mempunyai  hak  milik  tanah.Untuk memperjelas dan memahami cara memperoleh hak  milik  tanah  adat  tersebut,  pendapat A.Suriyaman    Mustari    Pide, 4 mengatakan bahwa  lahirnya  teori  pertumbuhan  hak terhadap  aktifitas  usaha  perkebunan  kelapa
sawit PT Sinar Sawit Andalan (SSA), karena
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar dianggap   telah   merampas   dan   melanggar serta  menggarap  hak  tanah  adat  masyarakat
Bahasa Indonesia, cet.1, Balai Pustaka Jakarta: 1988.
3 Budi Harsono,2005. Sejarah  pembentukan
1  Surat  Keputusan  Bupati  Sintang  No.445 Tahun  2008  tentang  izin  lokasi  untuk  perkebunan kelapa sawit kepada PT.Sinar Sawit Andalan.
UUPA,Isi dan Pelaksanaannya,Jilid I , Jembatan. Jakarta. Hlm.181 4 A.Suriyaman Mustari Pide,2009. Dasar Dasar Hukum Adat : Pelita Pustaka.Makasar, Hal.133
milik  atas  tanah  menurut hukum  adatdapat diuraikansebagai berikut:
1. Hak    milik    atas    tanah      menurut teori hukum pertanahan adat
( Beschikkingsrecht )  pun  sama  dengan teori  hukum  pertanahan  Romawi  ( jus terra ).  Lahirnya  hak  milik  atas  tanah dimulai  karena  adanya  hubungan  dan kedudukan  orang  dalam  persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat( rechtsgemeenschappen ).  Artinya orang  yang  bukan  warga  persekutuan tidak      berhak      menjadi      pemilik tanah  atau  melakukan  hubungan hukum  melepaskan  hak  tanah  atau menyerahkan  tanah  kepada  orang asing.  Orang  asing  atau  mereka  yang bukan  anggota  warga  persekutuan hukum,  sesuai  dengan  ketentuan hukum  adat    setempat.    Anggota warga  persekutuan  hukum  adat  yang ingin  memiliki  tanah  dengan  milik terlebih  dahulu  harus  memilih  dan menetapkan  pilihan  bidang    tanah yang  akan  diduduki  dan  dikuasainya.
Hak  untuk  memilih  dan  menetapkan pilihan  bidang  tanah  dan  pemberian tanda-tanda  larangan  untuk  dikuasai itu  disebut  hak  wenang  pilih.  Hak  ini adalah bukti awal penduduk yang sama dengan occupare pada  sistem  romawi atau bezit pada  hukum sipil Belanda.
Dari  hak  wenang  pilih  inilah  orang harus  menunjukkan  penguasaan  nyata berupa tanda-tanda batas setelah tanah dibersihkan menjadi lahan siappakai.
2. Pemberian  tanda-tanda  batas  tanah inimenyebabkan orangtersebut
mendapatkanpengakuan dari masyarakat      dengan      hak        yang lebih  kuat  lagi  yaitu  hak  terdahulu ( voorkeursrech t).
3. Setelah  tanah  ditanami  dan  dibangun rumah  tempat  tinggal,  maka  ia memperoleh hak  menikmati
( genotsrecht ).  Yang  tentu  mendapat saja  pengakuan  dari  kepada  adat setempat.  Setelah  tanah  ditanami tanaman  semusim  dan  setelah  panen ditanami  lagi  tanaman  keras  atau didiami  cukup  lama,  maka  lahirlah hak  pakai.Hak  pakai  inilah  yang merupakan  dasar  bagi  pertumbuhan menjadi hak milik.
4. Setelah  tanah  tersebut  diwariskan kepada  keturunannnya  maka  lahirlah hak terkuat dan terpenuhi berdasarkan hukum  adat.  Hak  milik  inilah  yang disamakan  dengan dominium  eminens dan domein pada  teori  sistem  hukum romawi. Hak milik inilah yang disebut juga  hak  milik  adat  yang  dalam kepustakaan disebut individuelle besitrecht. Dalam kepemilikan hak atas tanah tidak akan terlepas dari hubungan hukum antara orang  yang secara terus menerus  terjadi  transaksi-transaksi antara subjek hukum yang satu dengan subjek  hukum  yang  lainnya.  Didalam masyarakat  persekutuan  hukum  adat secaraturun-temurunberlakuhubungan transaksi tersebut sebagaimana terlihat jelas  misalnya  dalam  jual  beli  tanah. Tentunya  berdasarkan    tatakrama suatu persekutuan hukum adat dengan macam-macam  bentuk  transaksi  hak atas tanah dalam hukum adat.
Menurut Maria S.W.Sumardjono 5 , hak ulayat dikatakan ada jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Adanya  masyarakat  hukum  adat  yang memenuhi  ciri-ciri  tertentu  sebagai subjek hak ulayat;
2. Adanya tanah / wilayah dengan batas- batas  tertentu  sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
5 Ade  Saptomo, Hukum  &  Kearifan  Lokal Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara ,  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.Hal.15
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukantindakan- tindakan  yang  berhubungan  dengan tanah,  sumberdaya  dalam  lain,  serta perbuatan-perbuatan hukum
Kecamatan  Serawai  merupakan  salah satu  kecamatan  dari    14    kecamatan    yang ada  di  wilayah  Kabupaten  Sintang  Propinsi Kalimantan  Barat.Wilayah  kecamatan  ini secara  geografis  merupakan  kecamatan  di bagian  selatan  Kabupaten  Sintang  yang berbatasan  dengan  Propinsi  Kalimantan Tengah.Di dalam lingkungan masyarakat nya masih  ditemukan  tanah  adat  yang  disebut
Kelohkak yang  merupakan  istilah  dalam bahasa  masyarakat  Dayak Uut  Danum yang
berdomisili  di  wilayah  Kecamatan  Serawai.
Dayak Uut Danum berdasarkan hasil penelitian terhadap suku Dayak yang ada di Kalimantan sebagaimana menurut H.J. Mallinckroot, Tjilik Riwut  dan  W.Stohr  menggunakan  sebutan
Ot  Danum . 6 Sedangkan  Pascal  Couderc menggunakan  istilah Uut  Danum. 7 Dalam bahasa  Dayak Uut  Danum ,  kata Uut artinya hulu,  dan  kata Danum artinya  air  (sungai).
Dayak Uut Danum adalah masyarakat  Dayak
6 Thambun  Anyang, Gambaran  Kenyataan
Keragaman  Hukum  di  Kalimantan  Barat ,  makalah pada  seminar  dan  pelatihan  pluralisme  hukum, diselenggarakan  oleh  HuMA  pada  tanggal  20-30 Agustus 2003 di depok-Jakarta.
7 Pascal Cauderc, 2012, Separated Dead  and
yang  bertempat  tinggal  di  hulu  air  (sungai) atau di  daerah pedalaman /  perhuluan/  uncak sungai.  Dan  untukmasyarakat  Dayak Uut Danum yang  ada  di  wilayah  Kecamatan SerawaiKabupaten Sintang bertempat tinggal di perhuluan sungai Melawi yang bermuara ke sungai Kapuas di kota Sintang.
Tanah  adat yang disebut kelohkak di  wilayah  Kecamatan  Serawai  Kabupaten Sintang terbagai atas beberapa jenis, yaitu:
1. KelohkakTundang Komulan adalahwlayah tanah diatasnya terdapat  tanaman  dan  tumbuhan  milik sekelompok masyarakat
2. Kelohkak  Umok adalah  wilayah  tanah yang  sedang  digunakan  masyarakat untuk ladang
3. Kelohkak  Tajak adalah  wilayah  tanah bekas ladang masyarakat
4. Kelohkak  Tojahan ,  yang  disebut  juga Kelohkak  palik adalah  wilayah  tanah yang  dianggap  keramat  yang  menurut kepercayaan  memiliki  kekuatan  gaib, dan  dijadikan  tempat  memberikan barang-barang  persembahan  untuk sasajen kepada roh-roh penguasa alam semesta
5. Kelohkak  Tanom adalah  tanah  tempat makam atau kuburan tua. 8
Menurut  Keterangan  Dari  Bapak Ir.Gunardi 9 selaku Kepala Bidang Perkebunan pada  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Sintang menjelaskan, bahwa pihak PTSinar SawitAndalan yang telahmemperoleh izin lokasi untuk usaha perkebunan di wilayah
Transformed Ancestors: Two Facets of   Ancestor-Ship among the Uut Danum of West Kalimantan, Ancestors In  Borneo  Societies ,NIAS  Press,  Copenhagen.  S Denmark.Hal.153.
8 Ibid. 9 Hasil Wawancara pada tanggal 12 januari 2016 disintang.
Kecamatan  Serawai  tersebut  harus  segera melakukan  langkah-langkah  pelaksanaan  di lapangan  dalam  bentuk  pemetaaan  sesuai dengan  rencana  kerja  pihak  perusahaan  itu sendiri.  Peta  izin  lokasi  yang  dikeluarkan tersebut berdasarkan Peta dari yang kita miliki dari  kementrian  Kehutanan.  Menurut  data yang  kami  miliki,  bahwa  di  areal  izin  lokasi tersebut belum ada digunakan untuk usaha lain seperti  HPH,atau  hak-hak  tanah  penggunaan usaha  lain.  Terkait  dengan  adanya  komplain atau  keberatan  dari  masyarakat  bahwa  di wilayah izin lokasi tersebut terdapat hak-hak tanah  adat  miliki  masyarakat,  diakui  pihak instansi  tidak  memiliki  data  sama  sekali, alasannya pihaknya berpedoman dengan peta digital 10 dari  bidang  kehutanan  pada  dinas kami.  Dan  izin  lokasi  tersebut  merupakan syarat  yang  harus  ada  untuk  memperoleh Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP-B). Selain itu  ijin  lokasi  yang  dimohonkan  berdasarkan peta digital  yang didalamnya tidak diperoleh adanya informasi bahwa di lokasi  yang
10 Peta  digital  (digital  map),  yaitu  peta  yang berupa  gambaran  permukaan  bumi  yang  diolah dengan bantuan media komputer. Data yang diperoleh berupa  data  digital  dan  hasil  dari  gambaran  tersebut dapat  disimpan  dalam  suatu  media  seperti    disket, CD,  maupun  media  penyimpanan  lainnya,  serta  dapat ditampilkan  kembali  pada  layar  monitor  komputer. Biasanya  peta  digital  ini  dibuat  dengan  menggunakan software  GIS  (Geography  Information  system).  Ilmu yang  mempelajari  tentang  peta  dan  pemetaan  disebut dengan  kartografi  dan  orang  yang  ahli  dalam  bidang peta  dan  pemetaan  disebut  kartograf. http://geografi- bumi.blogspot.co.id/2009/09/pengertian-peta.html , diakses 13 januari 2016, jam 20 45 wib
dimohonkan pihak perusahan terdapat adanya hak tanah adat Kelohkak.
1. Pihak    Pemerintah      Kabupaten Sintang  mengakui  bahwa  di  wilayah administratif Kabupaten Sintang masih ada  ditemukan  hak  tanah  adat  milik masyarakat  dan  pernah  menerima tembusan  laporan  masyarakat  tentang hak tanah adat.
2. Pihak    Pemerintah      Kabupaten Sintang  dalam  memberikan  wujud perlindungan hukum terhadap keberadaan  hak  atas  tanah  adat  milik masyarakat hanya berpedoman kepada ketentuan  yang  berlaku.  Hanya  tidak dijelakan  apa  wujud  perlindungan hukum yang dimaksud.
3. Pihak  Pemerintah  Kabupaten  Sintang mengetahui,  bahwa  sudah  ada  aturan tingkat nasional yang menjadi pedoman dalam memberikan perlidungan hukum  terhadap  Hak  tanah  adat seperti  hak  Ulayat  dan  Masyarakat Hukum  adat,  yaitu  Peruran  Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat. Hanya  Pihak  Pemerintah  daerah belum  menindaklanjuti  dalam  bentuk peraturan  daerah.  Walaupun  dalam rapat-rapat internal antara instasi/dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang  periode  2005-2010 11 pernah mengusulkan untuk membuat peraturan daerah  seperti  daerah  kabpaten  lain yang  mengatur  perlindungan  hukum hak ulayat dan masyarakat hukum adat ini, namun belum ada realisasinya.
4. Selaku  instansi  teknis  di  lingkungan pmerintahan daerah kabupaten sintang,  bagian  hukum  hanya  sebatas memberikan rekomendasi saja  terkait 11 Peridoe 2005-2010  merupakan  periode jabatan Bupati Sintang Drs,Milton Crosby,M.Si dan wakil Bupati dr.H.Jarot Winarno,Mmed.Ph.
persoalan  perlindungan  hak    ulayat ini,  bukan  pihak  yang  memiliki
kewenangan untuk
mengambil kebijakan.  Kemenangan  ada  pada
Kepala  Daerah  (Bupati  Sintang)  dan
DPRD Kabupaten Sintang.
Upaya yang dilakukan dalam
mengatasi  kendala  perlindungan  hukum  atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengeluarakan Keputusan Bupati Sintang  Nomor  181.1/92/Tahun  2012 tentang  pembentukan  Tim  Pendataan dan  Inventarisasi  Tanah  Ulayat  di Kabupaten  Sintang  tahun  anggaran 2012, tanggal 5 maret 2012. Dari kerja tim  ini  dijelaskan  nya,  bahwa  ketika tim  kelapangan  ditemukan  ditemukan adanya  wujud  hak  tanah  ulayat  atau sejenisnya  di  wilayah  desa-desa.  Dan hasilnya  sudah  kita  laporkan  kepada Bupati  Sintang  (periode  2010-2015 yang dijabat bapak Drs,Milton Crosby.
Msi)
2. Pemerintah Daerah Kabupaten sintang telah  menindaklanjuti  hasil  pendataan dan  inventarisasi  hak  tanah  adat (Ulayat) tersebut dengan mengeluarkan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan
Kelembagaan  Adat  dan  Masyarakat Hukum  Adat.  Perda  tersebut  telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2015 nomor 12  tanggal  27  nopember  2015.  Yang menjadi  acuan  atau  pedoman  dalam mengeluarkan  peraturan  daerah  ini adalah  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  52  tahun  2014  tentang Pedoman perlindungan dan Pengakuan

## Masyarakat Hukum Adat.

## Simpulan
1. Bahwa  perlindungan  Hak  tanah  adat di  wilayah  Kabupaten  sintang  secara yuridis dalam bentuk peraturan daerah belum  ada.  Keberadaan  Hak  tanah adat  di    Kabupaten    sintang,    seperti di  wilayah  di  kecamatan    serawai yang  disebut  Kolhkak  merupakan bukti  nyata,  bahwa  hingga  saat  ini keberadaan  Hak  tanah  adat  masih diakui  dan  dimiliki  oleh  masyarakat Dayak  Uut  Danum.  Terkait  dengan izin  usaha  perkebunan  kelapa  sawit PT  Sinar  Sawit  Andalan,  pihak perusahaan  merasa  bahwa  pihaknya sudah  menempuh  langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan usaha perkebunan  yang  dilakukan  dengan alasan  sudah  ada  izin  lokasi  yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sintang 2. Bahwa yang menjadi kendala perlindungan  hukum  atas  tanah    adat di  kabupaten  sintang  khususnya  di wilayah  kecamatan  serawai  belum adanya peraturan khusus dalam bentuk perda,  sehingga  pihak  masyarakat maupun  pihak  pemerintah  daerah  dan pihak  ketiga  lainnya  tidak  memiliki acuan  atau  pedoman  yuridis.    Yang ada hanya wujud pengakuan secara de facto belum diikuti secara de yure.
3. Bahwa Untuk mengatasi belum adanya perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang (termasuk di wiayah kecamatan serawai), pihak Pemerintah daerah  kabupaten  Sintang  sudah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap  hak  tanah  ulayat  pada  tahun 2012 dan telah mengeluarkan Peraturan Daerah  Kabupaten    Sintang    nomor 12  tahun  2015  tentang  Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan  Adat
dan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Perda tersebut  telah  diundangkan  dalam Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sintang tahun  2015  nomor  12  tanggal  27 nopember 2015, hanya saja tindak lajut dari  peraturan  ini  hingga  tahun  2017 ini belum dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alting    Husen,2010, Dinamika    Hukum dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan
Hak      Masyarakat        Hukum        Adat Atas Tanah ,LaksBang Press Sindo,Yogyakarta.
Asshiddiqie  Jimly,2002, Pembentukan  dan Pembuatan  Hukum ,  Al  Hikmah  &
Ditbenpera, Jakarta.
Abdurrahman,1994, Kedudukan
hukum adat dalam perundang-undangan agraria Indonesia: Akademika Presindo,
Jakarta.
Astuty Hesty, Tim Kerja Penelitian Hukum,2000, Peneltian  Hukum  Aspek
Hukum  Penyelesaian  Masalah  Hak
Ulayat  dalam  Otonomi  Daerah ,Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.
Bruggink  J.J.H  dan  Arief  Sidharta,1996, Refleksi  Tentang  Hukum ,  PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dalimunthe Chadijah,2000, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan permasalahannya ,Fakultas Hukum,Universitas Sumatera Utara,Medan. Effendi    Bachtiar,1993, PendaftaranTanah di  Indonesia    dan    Peraturan- peraturan Pelaksanaannya ;Penerbit
Alumni,Bandung. Harsono  Boedi,2008, Hukum  Agrariaia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agrariaia , Isi dan Pelaksanaan,Jilid 1 Hukum Tanah
Nasiona l,Djambatan, Jakarta,1994, Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah ,Djambatan,Jakarta,2002 Hukum Agraria Indonesia, Himpunan
Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah, Djambatan, Jakarta,2002
HanitijoRonnydanSoemitro,1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta. Prins Adisaputra,Kosim,1976. Pengantar Hukum  Ilmu  Hukum  Administrasi Negara ,Pradnya Paramita,Jakarta.
PascalCauderc,2012, Separated  Dead  and Transformed  Ancestors:Two  Facets  of Ancestor-Ship among the Uut Danum of West  Kalimantan,  Ancestors  In  Borneo Societies ,NIAS Press,Copenhagen.S Denmark. Prins Adisaputra,Kosim,1976. Pengantar Hukum  Ilmu  Hukum  Administrasi Negara ,Pradnya Paramita,Jakarta.
Ridwan  Fauzie  Ahmad,1982; Hukum  Tanah
Adat-Multi disiplin Pembudayaan
Pancasila ; Dewaruci Press;Jakarta.
Santoso  Urip,2010, Hukum  Agraria  &  Hak- Hak  atas  Tanah ,cetakan  ke-6,Prenada
Media Group, Jakarta. Soekanto Soejono, 1986, Pengantar Penelitian  hukum UI    Press,Jakarta dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum Normati f,Rajawali,Jakarta.
Supriadi,2010, Hukum Agraria ,Sinar Grafika. Jakarta Simarmata Ricardo,2006, Pengakuan Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di Indonesia ,UNDP  Regional  Centre  in Bangkok, Jakarta.

## Artikel dan Makalah :
Firdaus, Hukum        Pertanahan,Kontruksi dan  Dekonstruksi  Regulasi  menuju Pembaharuan  Agraria ,  Materi  Kuliah Hukum  Pertanahan;  Program  magister Ilmu  hukum  angkatan  ke-13  UNTAN Pontianak. Tahun akademik 2014/2015
Firdaus, Perjumpaan  Hukum  Adat  dengan Hukum      Negara      serta        Problem yang  timbul    dalam    Penegakan Hukum. (dosen        hukum        tata negara UNTAN Pontianak), http:// rajawaligarudapancasila.blogspot. com/2014/10/perjumpaan -hukum- adat-dengan-hukum.html .  diakses  11 desember 2014
Thambun  Anyang, Gambaran  Kenyataan KeragamanHukumdiKalimantanBarat , makalah  pada  Seminar  dan  Pelatihan Pluralisme  Hukum,  diselenggarakan oleh HuMA pada tanggal 20-30 Agustus 2003 di depok-Jakarta.
Buku  Hasil  Musyawarah  Adat  Masyarakat
Dayak Ot Danum dan Suku Melayu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, 20-23 agustus 1987 di Nanga Serawai  kabupaten  Sintang  dan  Materi
Konggres Adat Suku Dayak dan Melayu di  Kabupaten  Sintang  tahun  2002  di sintang  yang  dihimpun  oleh  skretariat Konggres  Adat  Suku  Dayak  dan  Suku Melayu se Kabupaten Sintang.

## Peraturan Perundang-Undangan:
UUD 1945
Undang-Undang  No.5  Tahun  1960  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2004 tentang Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah  Provinsi,  Dan  Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.