RELASI KUASA TENTANG KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG DI KAMPUNG MENGGALA
Sulistiawati Akusulis19@gmail.com

## Abstract
This paper intends to explore further about the freedom of women in customary law Megow Pak Tulang Bawang in Kampung Menggala, one of which is about the non- customary party (PNA). As for the rules or customary law within the PNA, regulat- ing the boundaries between men and women should not be adjacent. However, the reality of PNA is currently losing its existence. Most of the women in Kampung Menggala no longer apply PNA custom rules. Judging from the sharing of events, PNA began to be abandoned; even some of them (women) considered the PNA was taboo. On that basis, this article wants to analyze using the theory of power relation Michel Foucault. Through that theory, as a result, the shift of the paradigm of women in interpreting customary law (PNA) is characterized by freedom. The knowledge produced by women has resulted in the discourse of freedom. In the end, the freedom as a form of women’s resistance from customary rules that had been shackling the existence of women in Kampung Menggala. Resistance is a form of power of women.
Key Words : Customary Law, Women Freedom, Power, Knowledge

## Abstrak
Tulisan ini bermaksud melakukan eksplorasi lebih jauh mengenai kebebasan perempuan dalam hukum adat Megow Pak Tulang Bawang di Kampung Menggala, salah satunya yakni mengenai pesta non adat (PNA). Ada pun aturan atau hukum adat di dalam PNA, mengatur batasan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berdekatan. Namun, realitanya PNA saat ini kehilangan eksistensinya. Sebagian besar perempuan di Kampung Menggala tersebut tidak lagi mengaplikasikan aturan adat PNA. Dilihat dari berbagi tempat perhelatan pun, PNA mulai ditinggalkan, bahkan sebagian dari mereka (perempuan) menganggap PNA sudah tabu. Atas dasar itulah, artikel ini ingin menganalisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Melalui teori tersebut, sebagai hasil yang di dapati, adanya pergeseran paradigma perempuan dalam memaknai hukum adat (PNA) yang ditandai dengan kebebasan. Pengetahuan yang diproduksi perempuan sehingga melahirkan wacana kebebasan. Pada akhirnya, kebebasan tersebut sebagai  bentuk resistensi  perempuan dari aturan  adat yang  selama ini
112 Sulistiawati, Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat...
membelenggu eksistensi perempuan di Kampung Menggala. Resistensi tersebut sebagai wujud kuasa perempuan.
Kata Kunci : Hukum Adat, Kebebasan Perempuan, Kuasa, Pengetahuan.

## A. Pendahuluan
Pengetahuan merupakan suatu daya yang berfungsi dalam hidup manusia. Manusia sebagai makhluk istimewa, dibekali akal dan hati yang dengannya manusia dapat berimajinasi serta berkreasi. Pengetahuan yang diproduksi oleh akal itulah menjadikan manusia berbeda dari makhluk hidup lainnya. Salah satu perwujudan dari kreativitas manusia ialah terciptanya produk hukum, termasuk di dalamnya hukum adat. Berdasarkan kenyataan itulah manusia disebut juga sebagai makhluk pencinta hukum. 1 Satu di antara suku bangsa yang ada itu ialah suku Lampung yang berada di wilayah Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Pada wilayah tersebut, memiliki hukum adat yang dikenal dengan Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang . Sebagaimana hukum adat Megow Pak Tulang Bawang yang tertuang di dalam buku Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong (PSHL) merupakan hukum adat yang berisikan seperangkat tata kehidupan masyarakat Lampung dalam bermasyarakat. Salah satu aturan yang mendapat perhatian penuh dalam adat Megow Pak Tulang Bawang adalah tentang pergaulan remaja, mengenai pertemuan informalnya tentang Pesta Non Adat (PNA). Hal ini dikarenakan, masyarakat di Kampung Menggala khususnya, sering mengadakan perhelatan, sehingga PNA lebih sering dijumpai. Berbeda dengan hukum adat lainnya, hanya terjadi pada saat moment-moment tertentu dan dalam kurun waktu yang cukup lama.
Meskipun hukum atau aturan adat PNA tersebut untuk laki-laki dan perempuan yang belum menikah, namun pada hakikatnya aturan tersebut lebih ditujukan untuk perempuan.  Hal  itu  dikarenakan,  hukum  adat  Lampung  sangat  menghormati perempuan, sebagaimana Islam memuliakan perempuan. Selain itu pula, hukum adat yang diberlakukan demi kemaslahatan bersama. Sejalan dengan itu, setiap hukum atau aturan yang dibuat pun harus selaras dengan agama yang dianut, yakni Islam. Mengenai hal itulah, kemudian suku Lampung meyakini jika PNA itu diterapkan, maka harga diri dan keselamatan perempuan dapat terjaga.

## B. Arkeologi Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang
Secara arkeologis, terbentuknya hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, tidak dapat diketahui secara pasti. Hal itu dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber
1 R. Soejadi, “Kata Pengantar”, dalam Abu Tholib Khalik, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi  dan  Terjemahan  Hukum  Adat  Migou  Pak  Tulangbawang, cet.  Ke-1  (Yogyakarta:  Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2010), vii.
informasi, keberadaan para penggagas terdahulu semakin minim, karena banyak yang telah meninggal dunia. Pada sisi lain, minimnya sumber data tentang adat Megow Pak Tulang Bawang yang tersedia. 2 Meskipun demikian, peneliti tetap berusaha untuk melacak proses terbentuknya hukum adat tersebut, melalui sumber-sumber yang penulis temukan. Menurut para Tokoh dan Tetua Adat yang ada saat ini, terbentuknya adat Megow Pak Tulang Bawang, seiring dengan keberadaan kerajaan Tulang Bawang. 3 Arkeologi merupakan metode untuk membahas diskursus-diskursus itu sendiri, memusatkan perhatian pada diskursus sebagai sesuatu yang punya muatan tersendiri, dalam hal ini aturan-aturan. Serta cara-cara diskursus tersebut membentuk aturan- aturan yang kemudian mereka terapkan dalam operasinya. 4 Jadi dengan metode ini, terlebih dahulu dilacak aturan-aturan diskursus pengetahuan, serta cara-cara terbentuk dan beroperasinya. Selanjutnya, dilacak proses terbentuknya hukum adat Megow Pak Tulang Bawang yang berkaitan dengan perempuan.
Hukum adat Megow Pak sendiri memiliki arti “Empat Marga” yang terdiri dari; Marga Tegamoan, Marga Buai bolan, Marga Suwai Umpu, dan Marga Aji, oleh sebab itu disebut Megow Pak (empat marga). 5 Berdasarkan data yang didaptkan, nama Megow Pak merupakan hasil dari perubahan kuantitas marga yang ada, dimana awal mulanya bernama Marga Tegow (tiga marga) Tulang Bawang. Pada tahun 1910 serangkaian dari Tiga Marga tersebut, yaitu: marga tegamoan, marga buai bolan, marga suwai umpu membentuk Marga Tegow tersebut. 6 Pada tahun 1911 para tetua adat melakukan musyawarah adat dengan menghasilkan keputusan yaitu membentuk federasi Megow Pak Tulang Bawang dengan memasukkan Marga Buai Aji dalam Megow Pak .
Tiga tahun setelah musyawarah itu (1914), pemerintah Hindia Belanda mengakui secara resmi federasi Megow Pak Tulang Bawang. Disematkannya “Tulang Bawang” dikarenakan pusat Marga (pimpinan) yang ada terletak di Tulang Bawang, dikenal lah Megow Pak (empat marga) dengan sebutan Megow Pak Tulang Bawang. 7 Setelah terbentuknya Megow Pak Tulang Bawang, para tokoh-tokoh adat dari setiap masing-
2 Dahlansyah WN, Tokoh Adat, Menggala, 12 Maret 2017.
3 Tulangbawang merupakan sebuah kabupaten yang Ibukota nya terletak di Kampung Menggala yang beradat Megow Pa’ . Tulangbawang berasal dari bahasa Cina “ To Lang Po’ Hwang ” yang pada akhirnya dikenal umum dengan sebutan Tulangbawang. Terletak di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1997, sesuai undang-undang no. 2 tahun 1997, resmi menjadi nama Kabupaten Tulangbawang. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan wilayahnya meliputi wilayah sebagaimana ditetapkan  oleh  pemerintah  Belanda  tahun  1930  dalam  peta  Marga Afdelling,  yakni  wilayah Marga Tegamo’an, Marga Buai Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Aji. Namun Kabupaten Tulangbawang lebih dikenal dengan sebutan Marganya “Megow Pa’ Tulangbawang” , dimana Megow Pa’ Tulangbawang masih banyak dihuni oleh pribumi asli yang masih kental terhadap adatnya. Lihat Abu Tholib Khalik, Budaya Lampung Versi Megow Pa’ Tulang Bawang (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 4.
4 Michel  Foucault, Arkeologi  Pengetahuan, terj.  Inyiak  Ridwan  Muzir  (Jogjakarta:  IRCiSoD, 2012), 250-252.
5 Megow dalam Bahasa Lampung yang berartikan Marga, sedangkan Pak ,  menunjukan angka atau jumlah yaitu empat. Jadi Megow Pak adalah marga empat atau empat marga, artinya Megow Pak yang terdiri dari empat marga.
6 Muhammad Idham, Tokoh Adat, Menggala, 08 Maret 2017.
7 Basmiri Yusuf, Tokoh Adat, Menggala, 09 Maret 2017.
114 Sulistiawati, Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat...
masing Marga kembali bermusyawarah adat untuk membicarakan tentang aturan- aturan (isi dari hukum adat Megow Pak ). Mengingat pentingnya “pelestarian” hukum adat yang diberlakukan, muncul lah keinginan bersama bahwa hal itu perlu dituangkan ke dalam sebuah buku, diberi judul: Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong (PSHL) Uitgevers en Drukkers Maatschappij terbitan “Taman Sari” Batavia pada tahun 1913, berbahasa Belanda. 8
Kemudian pada tahun 2010 disempurnakan oleh Drs. Abu Tholib Khalik ke dalam Bahasa Indonesia. Selain itu ia pun menambahkan point di dalamnya tentang tata urutan gelar adat. Adapun maksud dari “penyempurnaan” sebab tidak semua hukum adat Megow Pak Tulang Bawang tercantum di dalam buku PSHL tersebut. Berikut merupakan esensi yang tertuang dalam PSHL tersebut: a. Pergaulan Remaja
Pergaulan ini di dalam adat Megow Pak Tulang Bawang biasanya disebut dengan istilah ( muli menganai ) pria yang masih bujang: menganai dan perempuan yang masih gadis: muli. Adapun peraturannya sebagaimana yang tertuang di PSHL, terdapat dua pertemuan dalam pergaulan remaja, yakni: pertemuan formal dan pertemuan informal. Pertemuan formal ini sebagian disebut dengan manjau dan pertemuan formal pun terbagi lagi menjadi empat; manjau selep, 9 manjau terang , 10 miyah damau , 11 ngediyou. 12 Sedangkan dalam pertemuan informalnya terbagi menjadi tiga: nulung nugal, nulung nutu, pesta non adat (PNA). 13
b. Ngakuk Muli: Tata cara suku Lampung meminang perempuan, dalam hukum adat Megow Pak Tulang Bawang diatur dalam Pelatoeran berupa Ibal Serbou dan Bembang Aji lalu Nakat, namun dalam penerapannya di dalam masyarakat adat Megow Pak masih terdapat cara lainnya: Ditenggang dan Manjau Selep . 14 serta Tata Urutan Gelar. 15
8 Ibid.
9 Manjau : berkunjung kerumah perempuan, selep : sembunyi-sembunyi. Manjau selep artinya pria berkunjung kerumah perempuan tidak diketahui orang banyak dan biasanya Manjau ini ditandai dengan mengetuk jendela belakang rumah atau memberikan cahaya dari bawah rumah perempuan, sebagai tanda bahwa pria sudah datang.
10 Lawan dari selep. Artinya manjau terang ini diketahui oleh banyak orang.
11 Pada dasarnya, Miyah damau sama dengan manjau lainnya. Perbedaannya pada bekadu: beterang. Miyah damau ini lazimnya pertemuan yang dihubungkan dengan peristiwa penting. Jika ada pihak keluarga perempuan (pacarnya) yang sedang ada perhelatan seperti pernikahan, maka pria tersebut harus bekadu, yaitu memberi bahan pokok makanan. Lalu pihak perempuan menyiapkan makanan itu untuk dimakan bersama pria tersebut beserta kerabat lainnya. Adapun untuk waktu pertemuannya adalah satu malam penuh.
12 Artinya, pantun bersahut antara pria dan perempuan yang dipandu oleh tetua adat. Proses ini berlangsung ketika ada perhelatan tertentu. Perbedaannya terletak pada pakaian. Dalam ngediyou ini perempuan menggunakan kebaya dan sarung, sedangkan untuk pria bebas tapi sopan.
13 Pertemuan ini tergolong dalam gotong royong, Lihat selengkapnya pada Abu Tholib Khalik, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung, Deskripsi dan terjemahan Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang, 15-16.
14 Lihat selengkapnya, Abu Tholib Khalik, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung, Deskripsi dan terjemahan Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang, 21-23.
15 Gelar di dalam adat Megow Pak terdapat 12 tingkatan, diantaranya: Stan, Tuan, Minak, Ngedikou, Pengiran, Rajou. Stan sebagai gelar tertinggi dalam adat Megow Pak, dan gelar ini hanya bisa dipakai bagi yang sudah cakak pepadun suami istri. Lihat selengkapnya, Abu Thalib Khalik, 24-25.
c. Hadat Lampong: seperangkat tentang tata kepangkatan, aturan pertunangan, pengetaran (pelepasan anak gadis setelah menikah), kepemimpinan, kewajiban pengakuk, pengangkatan orang luar, cakak pepadun-turun diwai (seperangkat adat tentang pemberian marga atau gelar), perangkat adat.
d. Hukum Perdata dan Pidana, tentang sangsi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan hukum adat Megow Pak .
e. Tata Peradilan, artinya peradilan yang diselesaikan dengan cara adat. 16
Selayaknya hukum Adat yang telah ditetapkan bersama, maka harapan yang dikehendaki dapat diwujudkan bersama. Seiring dengan hal itu, setiap aturan atau hukum adat yang dibuat, diberikan pula sangsi adat yang mengikat dengan tujuan, agar adat yang telah ditetapkan tidak diremehkan. 17 Adapun sangsi adat yang diberlakukan, disesuaikan letak kesalahan serta seberapa fatal pelanggaran yang dilakukan. Tidak sebatas itu, di dalamnya juga dimuat dua sub bab tentang hukum perdata dan pidana. 18 Namun disayangkan, keberadaan- hukum adat Megow Pak tersebut hanya bertahan sampai pada tahun 1980. Setelah tahun ini, aturan adat perlahan mulai tenggelam. Hal itu dikarenakan hukum yang berlaku adalah hukum positif (hukum negara): UU dan Pancasila. 19
Menurut sejumlah para tokoh adat, meskipun aturan adat ini terbilang “kuno” oleh  sebagian  besar  masyarakat  khususnya  kaum  remaja  (perempuan),  namun esensinya setiap aturan adat yang dibentuk diselaraskan dengan agama. Sebab itu, bagi mereka, aturan adat yang dibuat tidaklah harus mengikuti jaman. Oleh karena aturan adat bergandengan dengan agama, adat yang telah ditetapkan tidak dapat dirubah kembali. 20 Adapun sangsi sebagaimana yang diterangkan di atas, telah ditetapkan di dalam hukum Adat Megow Pak , bagi mereka (perempuan) yang melanggar ketentuan atau aturan hukum Adat Megow Pak , diantaranya; apabila ada muli yang tidak pernah mau hadir di dalam acara adat maka dalam beberapa kurun waktu tertentu muli tersebut tidak boleh ikut dalam acara adat dalam bentuk apapun dan muli tersebut di cemoohkan oleh masyarakat.
Sedangkan bagi muli yang kedapatan melakukan zina atau hamil di luar nikah maka sangsinya adalah di rendam di dalam air selama 1x24 jam. 21 Meskipun begitu, sejumlah sangsi yang ada, terlebih saat ini, sulit untuk diberlakukan, karna hukum pemerintahan lebih kuat dibandingkan dengan hukum adat. 22 Sedangkan hukum adat itu sendiri bersifat keras, sehingga jika disandingkan dengan hukum negara banyak
16 Abu Thalib Khalik, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Migou Pak TulangBawang. ed. ke-2, xvi.
17 Dahlansyah WN, Tokoh Adat, Menggala, 12 Maret 2017.
18 Lihat selengkapnya, Abu Thalib Khalik, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Migou Pak TulangBawang . ed. ke-2. 79.
19 Ibid ., 5.
20 Dahlansyah WN, Tokoh Adat, Menggala, 12 Maret 2017.
21 Ibid .
22 Dahlansyah WN, Tokoh Adat, Menggala, 13 Maret 2017.
116 Sulistiawati, Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat...
pertentangan. Oleh sebab itu, hukum adat saat ini seperti kehilangan eksistensinya dalam masyarakat.

## C. Kebebasan Perempuan dalam PNA
Jika hukum adat pada dasarnya bersifat keras, maka seiring dengan rasionalitas masyarakat yang semakin berkembang, mendorong mereka untuk menentukan bentuk hukuman yang “lebih manusiawi, dan mengutamakan keadilan”. Artinya, hukuman yang ditetapkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan terhukum, bukan atas tujuan membalas dendam, atau untuk menakuti seseorang yang melanggar hukum. PNA, merupakan salah satu hukum adat Megow Pak yang mendapat perhatian penuh. Hal ini dikarenakan, PNA salah satu dari beberapa aturan adat yang mudah untuk dijumpai dibanding aturan adat lainnya. Meskipun dalam pengaplikasiannya kini minim. Pertemuan ini lebih bersifat insidental, jika dibandingkan dengan pertemuan formal.
Meskipun PNA tidak tergolong memiliki aturan baku dalam adat, namun dalam hal ini etika pergaulan muli menganai 23 tetap harus berlaku. PNA, sebenarnya sama seperti pesta-pesta pada umumnya dan biasanya PNA sering dijadikan moment yang ditunggu-tunggu bagi para muli menganai ; karna dapat leluasa bersenda gurau dengan teman-teman lainnya. Hal yang membedakan PNA dari pertemuan lainnya adalah, tata letak tempat duduk muli menganai yang akan menghadiri pesta tersebut. 24 Menurut aturan adat PNA, tempat duduk antara laki-laki dan perempuan tidak boleh saling berdekatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Jika ada pihak yang melanggar maka tindakan tegas diambil oleh pihak panitia penyelenggara dengan sangsi menarik seorang laki-laki pindah dari tempat duduknya. 25
Selain itu, ketika muli menganai yang akan menghadiri perhelatan itu tidak datang dengan sendirinya, begitu pun ketika hendak pulang. Muli tersebut harus ada yang mengawal, baik itu dari pihak panitia atau bersama rombongan tamu yang akan menghadiri perhelatan tersebut. Muli tidak diperbolehkan jalan sendiri terlebih lagi bersama menganai yang belum menjadi suaminya. 26 Kenyataannya saat ini, lambat laun PNA tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat, khususnya, perempuan di Kampung Menggala. Mereka (perempuan) beranggapan, aturan adat dalam PNA membatasi ruang publik perempuan. Perubahan tersebut terlihat semenjak tahun 1980 hingga saat ini.
Jika di tahun sebelum 1980, didapati perempuan sangat tunduk dan mematuhi aturan-aturan adat yang berlaku, dikarena kan peranan tokoh adat pada era itu masih sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Berbeda halnya dengan saat ini tidak sedikit dari  mereka  (perempuan)  yang  telah  mengalami  pergeseran  paradigma  dalam
23 Muli menganai , adalah sebutan untuk laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Muli (gadis) menganai (bujang/pria).
24 Ibid., 19.
25 Ibid.
26 Ratu Pembayun, S. Pd dan Herdawati, Tokoh Masyarakat, Menggala, 14 Maret 2017.
memahami PNA. Sehingga eksistensi perempuan di dalam PNA saat ini semakin meningkat. Perubahan yang terjadi pada perempuan, yakni terlihat dari beberapa dokumentasi di bawah ini, diambil pada saat perhelatan sedang berlangsung.
Dokumentasi ini menunjukan, tidak ada pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam aturan adat PNA. Perempuan dan pria berbaur menjadi satu. Hal ini menandakan bahwa perempuan telah mendapati kebebasan.
118 Sulistiawati, Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat...

## D. Relasi Kuasa Michel Foucault
Michel Foucault, merupakan salah satu tokoh terkemuka yang lahir pada abad ke- 20, dikenal dengan keilmuannya mengenai arkeologi, genealogi, diskursus, kuasa dan pengetahuan. Popularitas Michel Foucault tidak terlepas dari jaman yang membentuknya, serta pengaruh para filosof sebelumnya yang telah mempengaruhi pemikirannya. Seperti halnya Nietzsche, Marxisme, walaupun di awal perjalanannya dipengaruhi oleh Marxisme. Teorinya tentang pengetahuan atau kekuasaan akhirnya justru bertentangan dengan marxisme. Berangkat dari pemikiran Nietzsche yang memiliki pemikiran orisinal, dari hal itu pula Foucault harus memiliki pemikiran yang orisinal pula.
Diskursus (wacana) merupakan hal pokok dalam pemikiran Foucault. Diskursus dan kekuasaan datang dari orang yang memiliki kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan antara kelompok orang yang mengangkat diri mereka dan mengaturnya. Diskursus yang berkaitan erat dengan kekuasaan menunjukan bahwa Foucault berfikir tentang kekuasaan yang tersebar dimana-mana. Lebih jauh Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak mengacu pada satu sistem umum dominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain, melainkan terdapat beragam bentuk relasi kekuasaan. Adapun ragam bentuk relasi kuasa itu, yaitu: Pertama, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, terutama melalui normalisasi dan regulasi.
Normalisasi dalam arti menyesuaikan dengan norma-norma dan regulasi dalam arti menyesuaikan dengan aturan-aturan atau mengadakan aturan-aturan. 27
Kekuasaan yang menormalisasi beroperasi melalui mekanisme-mekanisme sosial yang di bangun untuk menjamin kedisiplinan masyarakat. 28 Hal ini tergambarkan pada hukum adat Megow Pak Tulang Bawang sebagai bentuk kuasa melalui normalisasi terhadap perempuan Lampung, khususnya dalam pergaulan remaja (PNA), untuk mendisiplinkan perempuan itu sendiri. Pendisiplinan tersebut, disimbolkan oleh Foucault dengan panoptik, yaitu sistem pengawasan yang memungkinkan memperoleh ketaatan, keteraturan, dan normalisasi. 29
Hal ini merupakan bentuk pengawasan atau kontrol yang tidak kelihatan, karena kekuasaan itu terkandung dalam norma-norma yang dibangun dan diterapkan melalui sarana-sarana tertentu, salah satunya diskursus pengetahuan. Pada konteks hukum adat Megow  Pak Tulang  Bawang,  bisa  dikatakan  bahwa  kekuasaan  yang menormalisasi perempuan Lampung terkandung dalam aturan-aturan pergaulan remaja (PNA), dibangun dan diterapkan melalui diskursus pengetahuan (salah satu sarana). Kedua, kuasa  bukanlah  milik,  melainkan  strategi. 30 Kekuasaan  bagi  Foucault
27 K. Bertens, Sejarah Filsafat Kontemporer; Perancis, Jilid. II (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 312.
28 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 9.
29 Sistem panoptik, umumnya terdapat dalam sistem penjara, namun juga bisa diaplikasikan dalam sistem sosial. Michel Foucault, Power Knowledge; Wacana Kuasa/Pengetahuan, terj. Yudi  Santosa (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), 181-183.
30 Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005),
150-151.
merupakan dimensi hidup sosial yang fundamental dan tak dapat dielakkan. Kekuasaan adalah soal praktek yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu, yang di dalamnya terdapat banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran.
Pergeseran itu tergambarkan pada keadaan perempuan Megow Pak Tulang Bawang di Kampung Menggala. Sejak ditetapkannya hukum adat tersebut sampai tahun 1980 eksistensi PNA masih dirasakan, namun, tidak untuk saat ini. Sejak tahun 1980 perubahan semakin terlihat, perlahan PNA mulai tidak diaplikasikan, bahkan sebagian mereka (perempuan) menganggap bahwa aturan itu sudah “kuno”, sehingga mereka ingin “bebas”. Hal demikian, menandakan bahwa telah terjadi pergeseran atau perubahan paradigma yang lebih menekankan kebebasan. Perubahan itu, tidak terlepas dari pengaruh diskursus pengetahuan dan relasi kuasa yang tersebar melalui institusi-institusi tertentu; lembaga pendidikan, media informasi dan relasi pertemanan.
Melalui  institusi  inilah  perempuan  di  Kampung  Menggala  dimungkinkan memperoleh pengetahuan tentang kebebasan. Dengan menggunakan konsep genealogi proses tersebut dilacak. Jika arkeologi lebih menekankan aspek diskurus, yaitu cara- cara pembentukan dan operasionalisasi aturan-aturan diskurusus itu sendiri, maka geneologi lebih memusatkan perhatiannya pada relasi-relasi kuasa yang dikaitkan dengan diskurus. 31 Melalui geneologi itulah dilacak bagaimana diskursus pengetahuan dan relasi kuasa, atau faktor-faktor yang membentuk pengetahuan perempuan di Kampung Menggala. Sehingga  didapati, bahwasanya yang membentuk pengetahuan perempuan adalah globalisasi dan relasi pertemanan.
Globalisasi sesuatu yang tak dapat dihindari, kemajuan tekhnologi, pengetahuan, kekuasaan merupakan peluang munculnya perubahan. 32 Ditambah adanya perbedaan yang didapati dari proses relasi pertemanan yang terjalin. Hal tersebut turut mendukung perempuan dalam memproduksi pengetahuan. Tahap selanjutnya, melalui pengetahuan inilah perempuan melahirkan wacana kebebasan. Ketiga, sebagaimana yang dikatakan Foucault, bahwa kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi terdapat dimana-mana. Hal ini menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tidak  mungkin  diabaikan.  Foucault  juga mendefinisikan strategi kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat dengan kehendak untuk mengetahui. Melalui diskursus, kehendak untuk mengetahui terumuskan dalam pengetahuan.
Oleh karenanya kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. 33 Kekuasaan menurut Foucault bersifat sesuatu yang produktif, dimana setiap orang turut ambil bagian dan ia menghasilkan realitas. Hal inilah yang terjadi pada sebagian besar kalangan perempuan Megow Pak Tulang Bawang . Melalui pengetahuan, khususnya tentang
31 Petrus Sunu Hardiyanta, Michel Foucault; Disiplin Tubuh (Yogyakarta: LKiS, 1997), 16.
32 Muhammad  Said,  “Rethinking  Islamic  Theology:  Mengagas  Teologi  Sosial  dalam  Konteks Pluralisme dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen)”, ESENSI: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, vol. 16, no. 2 Oktober 2015, 111.
33 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian ( Pemikiran Kritis Post-Strukturalis ) (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 16-17.
120 Sulistiawati, Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat...
kebebasan,  mereka  mulai  tersadarkan  mengenai  kondisi  atas  situasi  yang  ada. Pengetahuan dan kesadaran tersebut terus diproduksi melalui proses-proses diskursus dan relasi kuasa. Pada gilirannya mampu menciptakan kondisi atau situasi yang lebih menekankan kebebasan.
Kebebasan dan kekuasaan merupakan unsur yang saling berkaitan. 34 Seseorang tidak bebas terhadap dirinya, menandakan bahwa dirinya tidak berkuasa. Begitupun sebaliknya, orang yang bebas terhadap dirinya artinya ia berkuasa atas dirinya. Kebebasan yang dialami perempuan di Kampung Menggala inilah menandakan bahwa perempuan berkuasa atas dirinya. Berdasarkan pengetahuan yang dibangun itulah, perempuan dapat bertindak menurut kehendak sendiri dan dengan pengetahuan itu juga perempuan dapat menilai mana yang baik atau buruk untuk diri mereka. Kebebasan yang dipahami oleh perempuan, bukanlah bebas tanpa batas, melainkan perempuan di Kampung Menggala tersebut hanya ingin bebas dari hukum adat yang membelenggu eksistensi diri mereka sebagai perempuan, khususnya PNA. 35
Meskipun demikian, perempuan di Kampung Menggala tetap menjaga jati diri mereka sebagai perempuan Lampung. Sejatinya, mereka juga tetap menanamkan nilai- nilai yang berlaku dalam adat, yakni aktif dalam masyarakat dan bergotong royong. 36 Melalui relasi kuasa, didapati, jika kekuasaan dulunya dimiliki oleh tokoh adat, namun setelah tahun 1980, perempuanlah yang berkuasa. Hilangnya eksistensi PNA, bukan dikarenakan perempuan ingin mematikan adat PNA itu sendiri, melainkan adanya unsur percampuran budaya yang perempuan terima dari luar Kampung. Melalui relasi kuasa pada institusi-intitusi tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas turut memproduksi ide-ide kebebasan. Kebebasan itu ditandai dengan adanya resistensi yang dilakukan oleh perempuan di Kampung Menggala, dan perjalan di tahun 2000 hingga saat ini resistensi mengalami sebuah perluasan konsep kekuasan yang semula hanya terfokus pada normalisasi individu, menuju suatu bentuk kekuasaan tingkat populasi. Perwujudan resistensi itulah menunjukan bahwa perempuan berkuasa.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di atas, apa yang dipahami oleh Foucault mengenai kuasa, bahwa kekuasaan itu tidak dapat dimiliki, bersifat divergen dan produktif tercermin pada perempuan di Kampung Menggala. Pengetahuan yang diproduksi perempuan melalui relasi pertemanan dan pengaruh globalisasi, melahirkan wacana kebebasan. Sehingga dengan kebebasan itu perempuan berkuasa atas dirinya. Jika mulanya perempuan tunduk terhadap hukum atau aturan adat yang ada, namun dengan wacana kebebasan itulah perempuan di Kampung Menggala melakukan resistensi hingga saat ini.
34 Alim Roswantoro, “Kekuasaan Sebagai Diskursus dalam Pemikiran Michel Foucault”, REFLEKSI :
Jurnal Fislasafat dan Pemikiran Islam, vol. 14, no. 1 Januari 2014, 13.
35 Yurida dkk, Muli Lampung, Menggala, 16-17 Maret 2017.
36 Susi Yanti Sahit, Tokoh Perempuan, Menggala, 25 Maret 2017.

## Daftar Pustaka
Artikel dan buku:
Bertens, K, Sejarah Filsafat Kontemporer; Perancis, Jilid. II, Jakarta: PT Gramedia, 2014.
Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis, Yogyakarta: Kanisius, 2016. Hardiyanta, Petrus Sunu, Michel Foucault; Disiplin Tubuh, Yogyakarta: LKiS, 1997. Khalik, Abu  Tholib, Pelatoeran  Sepandjang  Hadat  Lampong:  Deskripsi  dan Terjemahan  Hukum  Adat  Migou  Pak  Tulangbawang, cet.  Ke-1, Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2010. Muhammad Said, “Rethinking Islamic Theology: Mengagas Teologi Sosial dalam Konteks Pluralisme dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen)”, ESENSI: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, vol. 16, no. 2 Oktober 2015. Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan, terj. Inyiak Ridwan Muzir, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
_______, Power Knowledge; Wacana Kuasa/Pengetahuan, terj. Yudi  Santosa, Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.
Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-teori Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
Roswantoro, Alim, “Kekuasaan Sebagai Diskursus dalam Pemikiran Michel Foucault”,
REFLEKSI : Jurnal Fislasafat dan Pemikiran Islam, vol. 14, no. 1 Januari 2014, 13.
Wawancara: Muhammad Idham, Tokoh Adat, Menggala, 08 Maret 2017. Basmiri Yusuf, Tokoh Adat, Menggala, 09 Maret 2017. Dahlansyah WN, Tokoh Adat, Menggala, 12-13 Maret 2017. Ratu Pembayun, S. Pd dan Herdawati, Tokoh Masyarakat, Menggala, 14 Maret 2017. Yurida dkk, Muli Lampung, Menggala, 16-17 Maret 2017. Susi Yanti Sahit, Tokoh Perempuan ,  Menggala, 25 Maret 2017.
122 Sulistiawati, Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat...