│ Accepted: October 24, 2021  │Published: December 27, 2021
The Offense of Using Pirated Computer Software in Law No. 28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal Law
(Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang       Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam)
Saiful Aris Munandar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Arifin Abdullah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Rispalman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh saifularis998@gmail.com
Abstract: Today's  technological  developments  are  increasingly  sophisticated  and advanced,  causing  positive  and  negative  impacts  in  the  use  of  technology  in  today's society, such as the use of computer software. Law No. 28 of 2014 regulates copyright to  protect  software  creators  from  taking  or  using  their  creations  illegally  by irresponsible people. The research questions in this article include is what the provisions for the use of pirated computer software in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and  what  is  the  perspective  of  Islamic  criminal  law  on  the  use  of  pirated  computer software  in  the  Act.  To  answer  this,  the  author  uses  a  normative  juridical  research approach,  namely  research  conducted  by  examining  library  materials  and  secondary data.  The  source  of  this  research  data  is  from  library  research  (library  research).  The results of the research obtained indicate that computer software is one of the creations that  is  protected  by  Copyright  Law  No.  28  of  2014.  The  use  of  pirated  computer software can be used for personal interests that are used for research and development of  computer  programs  so  that  they  do  not  violate  the  law.  Except,  its  use  which  is intended  for  commercial  purposes  is  a  copyright  infringement  that  can  be  penalized  if any  party  feels  aggrieved  (complaint  offense).  Based  on  article  113  paragraph  (4),  the criminal  provisions  are  imprisonment  for  a  maximum  of  10  (ten)  years  and/or  a maximum  fine  of  Rp.  4,000,000,000.00  (four  billion  rupiahs)  for  the  perpetrators  of piracy.  Copyright  piracy  that  harms  the  creator  of  his  creation,  namely  computer software,  is  an  act  that  is  prohibited  in  Islam  because  it  is  equated  with  taking  other people's property or property whose punishment is in the form of ta'zir punishment from the authorities who have not been regulated in the texts or law. syara'.
Keywords: Piracy, Computer Software, Copyright Law
Abstrak:  Perkembangan  teknologi  dewasa  ini  semakin  canggih  dan  maju  sehingga menyebabkan  dampak  positif  maupun  negatif  dalam  penggunaan  teknologi  di lingkungan  masyarakat  saat  ini,  salah  satu  contohnya  adalah  penggunaan  perangkat lunak (software) komputer. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 mengatur tentang hak cipta  untuk  melindungi  pencipta  perangkat  lunak  dari  pengambilan  maupun penggunaan  ciptaannya  secara  tidak  sah  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung jawab.  Pertanyaan  penelitian  dalam  tulisan  ini  meliputi  bagaimana  ketentuan penggunaan software komputer bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  dan  bagaimana  perspektif  hukum  pidana  Islam  terhadap penggunaan  software  komputer  bajakan  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Untuk menjawab  hal  tersebut,  penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  dari  penelitian  kepustakaan  (library research).  Hasil  penelitian  yang  di  dapatkan  menunjukkan  bahwa  software  komputer adalah  salah  satu  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.28 Tahun  2014.  Penggunaan  software  komputer  bajakan  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pribadi  yang  digunakan  untuk  penelitian  dan  pengembangan  program komputer  sehingga  tidak  melanggar  hukum.  Kecuali,  penggunaannya  yang  ditujukan untuk  kepentingan  komersial  merupakan  suatu  pelanggaran  hak  cipta  yang  dapat dipidanakan  apabila  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  (delik  aduan).  Berdasarkan pasal 113 ayat (4) ketentuan pidananya yaitu, penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi pelaku  pembajakan.  Pembajakan  hak  cipta  yang  merugikan  pencipta  terhadap ciptaannya yaitu software komputer, merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam  karena  hal  tersebut  disamakan  dengan  mengambil  harta  atau  hak  milik  orang lain yang hukumannya berupa hukuman ta’zir yang berasal dari penguasa yang belum diatur di dalam nash atau hukum syara’.
Kata Kunci: Pembajakan, Software Komputer, UU Hak Cipta

## A. Pendahuluan
Kecanggihan  teknologi  komputer  saat  ini  berdampak  positif  bagi  masyarakat. Pemanfaatan  dari  teknologi  komputer  telah  mengubah  baik  perilaku  masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Selain itu, penggunaan teknologi komputer juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya apabila disalahgunakan. 1
Pada  saat  ini  bentuk  kejahatan  komputer  yang  memprihatinkan  adalah pembajakan  perangkat  lunak  ( software )  komputer  yang  sebagian  besar  pengguna  di Indonesia  dewasa  ini  menggunakan software bajakan.  Selama software asli  bisa didapatkan  secara  gratis,  maka  pembajakan  perangkat  lunak  sulit  dihentikan  karena software bajakan  sangat  mudah  diperoleh  di  toko-toko  pusat  penjualan  elektronik  di
1 Sultan  Remy  Sjahdeini, Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer (Jakarta:  Pustaka  Utama Graffiti, 2009), 61.
berbagai kota di Indonesia. 1 Bahkan software komputer bisa di download secara gratis di  internet,  walaupun  beresiko  besar  melanggar  rambu-rambu  perundang- undangan yang  berlaku.  Keadaan  yang  demikian  ini  mempermudah  terjadinya  pelanggaran berupa pembajakan. 2
Perangkat  lunak  ( software )  atau  program  komputer  adalah  seperangkat instruksi  yang diekspresikan  dalam  bentuk  bahasa,  kode,  skema,  atau  dalam  bentuk apapun  yang  ditujukan  agar  komputer  bekerja  melakukan  fungsi  tertentu  atau  untuk mencapai  hasil  tertentu.  Pengertian  tersebut tertuang  dalam  Pasal  1  Angka  9  Undang- Undang  Hak  Cipta  yang  menjelaskan  bahwa  program  komputer  sebagai  bagian  dari komponen  komputer  yang  merupakan  objek  yang  dilindungi  oleh  hak cipta.  Seperti halnya  hak  cipta  atas  objek-objek  lain  yang  mencakup  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra dalam pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Perangkat lunak (software) terbagi 2 macam. Pertama , Operation System (OS) yang mengatur semua sumber daya dalam komputer seperti Windows, Linux, Mac, dan lain  sebagainya. Kedua ,  program  aplikasi  yang  ditujukan  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna  komputer  seperti: Microsoft  Word, Excel ,  dan  masih  banyak  lagi. software di  atas,  ada  yang  berlisensi  gratis (free) dan berbayar. Penggunaan Software yang tak berlisensi atau bajakan termasuk pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014       tentang hak cipta.
Pelanggaran  Hak  Cipta  selama  ini  lebih  banyak  terjadi  di  negara-negara berkembang  (developing  countries)  seperti  Indonesia,  penggunaan  perangkat  lunak ( software )  tak  berlisensi  alias  bajakan  menurut  laporan  dari  Business Software Alliance  (BSA)  sebanyak  83%  perusahaan  di  Indonesia  menggunakan software bajakan dengan jumlah penggunaan terbesar di Asia Tenggara bahkan di Asia pasifik. 3
Pelanggaran  hak  cipta  telah  berdampak  sedemikian  besar  merugikan  tatanan kehidupan bangsa dan negara di bidang sosial budaya, ekonomi, dan hukum. di bidang sosial  budaya  menimbulkan  sikap  dan  pandangan  bahwa  pembajakan  sudah merupakan  hal  biasa  atau  lumrah  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  tidak  lagi
2 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 259.
3 83  Persen  Perusahaan  Indonesia  Pakai  Software  Bajakan  Dikutip  Dari  Laman https://www.cnnIndonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-Indonesia- pakai-software-bajakan Diakses Pada Selasa, 01/08/2020 Pukul 00:00 WIB
merupakan  tindakan  melanggar  undang-undang  ( wet  delicten ).  Selain  merupakan tindakan melanggar hukum, penggunaan software bajakan menurut Business Software Alliance (BSA) beresiko besar atau rentan terkena serangan malware .
Di bidang ekonomi pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta dan negara ikut mengalami  kerugian  dari  penggunaan software bajakan.  Hal  Ini  disebabkan  kegiatan pembajakan  dilakukan  secara  tersembunyi  dan  tidak  diketahui  orang  banyak  apalagi oleh penegak hukum dan pajak. Dan pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. 4
Pemerintah  sudah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  melindungi  hak  cipta  dan memberantas software bajakan  termasuk  merevisi  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun 2002  dengan  Undang-Undang yang  baru  yakni  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014.  Akan  tetapi  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tersebut  belum  maksimal ditandai  dengan  banyaknya website yang  masih  aktif membagikan software bajakan di  internet  dan  bisa  diakses  oleh  pengguna  komputer  secara  gratis. Dan  hal  tersebut juga  tidak  akan  mencapai  titik  keberhasilan  jika  tidak  diikuti  dengan  penegakan hukum  yang  mendasar  di  kalangan  korporat,  pemerintahan,  hingga  penegak  hukum yang  seharusnya menggunakan  perangkat  lunak (software) original  dalam  pemakaian teknologi  di  lingkungan  mereka.  Banyaknya  penggunaan software bajakan  di Indonesia menuntut pemerintah untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelaku pembajakan  yang  ketentuan  pidananya  dapat  dilihat  pada  Pasal  113  Ayat  (4)  yang berbunyi:
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan  dalam  bentuk  pembajakan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Adanya  undang-undang  hak  cipta,  setiap  orang  tidak  bisa  semena-mena meniru,  menggandakan,  atau  mengambil  dan  mengklaim  sesuatu  kekayaan intelektual  seseorang  untuk kepentingan  atau  tujuan  komersial  akan  tetapi  Undang- Undang  hak  cipta  sekarang  ini  tidak  dapat  mempidanakan  atau  tidak  mengatur ketentuan  hukum  bagi  orang  yang  memakai software bajakan untuk  kepentingan pribadi atau  non-komersial maka penggunaan software bajakan yang  non- komersial
4 Teguh  Sulista  dan  Aria  Zurnetti, Hukum  Pidana:  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 273.
tidak  dapat  dipidanakan  karena  hak  cipta  menerapkan  delik  aduan  untuk  tuntutan pidananya,  yang  mana  yang  dapat  mengadu  dan  melaporkan  adalah  pihak  yang merasa  dirugikan baik  hak  ekonomi  maupun  hak  moral  pencipta  atau  pemegang  hak cipta yang telah kita bahas di atas.
Dalam  hukum  pidana  Islam,  permasalahan  penggunaan software bajakan atau  ilegal  tidak  dibahas  secara  eksplisit  di  dalam  al-Qur’an  maupun  hadis, dikarenakan  hal  tersebut  merupakan permasalahan  baru  saat  ini.  Akan  tetapi  para ulama  kontemporer  mendefinisikan  hak  cipta  sebagai hak  kepengarangan  dan  hal  ini dapat di qiyaskan dengan ayat yang melarang mengambil hak milik orang lain, karena hal  tersebut  dapat  menzalimi  dan  merugikan  pemilik software original  baik  itu penggunaan  untuk  kepentingan  komersial  atau  non-komersial  karena  dua-duanya merugikan  pemilik software original  yang  sudah  bersusah  payah  membuat  atau menciptakan software yang membantu mempermudah pekerjaan manusia oleh karena itu  agama  Islam  sebagai  agama  yang rahmatan  lil’alamin melarang  menzalimi  dan mengambil  hak  milik  orang  lain.  sebagaimana  dalil  dalam  al-Qur’an  Surat  an-Nisa’ ayat 29:
َرَت نَع ًة َر ََٰجِت َنوُكَت نَأ َٰٓ َّلَِإ ِلِطََٰبۡلٱِب مُكَنۡيَب مُكَل ََٰو ۡمَأ ْا َٰٓوُلُكۡأَت  َلَ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ۡۚۡمُكَسُفنَأ ْا َٰٓوُلُتۡقَت  َلَ َو  ۡۚۡمُكنِ م  ٖضا

## ا ٗمي ِح َر  ۡمُكِب َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Dari  ayat  di  atas  secara  jelas  melarang  merugikan  orang  lain  atau  memakai software bajakan  kecuali  dengan  membeli software original  tersebut  karena  pada hakikatnya  pemilik  hak  cipta  atau  pemegang hak cipta adalah pihak yang berhak atas software ciptaannya  yang  seharusnya  pemilik  hak  cipta  mendapatkan  haknya  dari software tersebut.  Akan  tetapi software tersebut  malah  bisa  didapatkan  secara  gratis. Maka  penggunaan software bajakan  termasuk  memanfaatkan  barang  milik orang lain yang secara tidak di sengaja ataupun di sengaja menzalimi pemilik hak cipta tersebut yang merugikannya  secara  ekonomi  dan  secara  moral  ciptaannya  sama  sekali  tidak dihargai.  Sebagai  seorang muslim yang baik, menghargai dan menghormati hak cipta
seseorang  sangat  dijunjung  tinggi  dalam  Islam  oleh  karenanya  bentuk  dari  sikap menghargai  dan  menghormati  dapat  dilakukan  dengan  cara  tidak  mengambil  atau menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

## B. Hak Cipta
Istilah  hak  berasal  dari  bahasa  arab  “ al-haqq ”  yang  secara  etimologi mempunyai  beberapa  pengertian  yang  berbeda,  di  antaranya  berarti  milik,  ketetapan dan  kepastian,  menetapkan  dan  menjelaskan,  bagian  (kewajiban)  yang  terbatas  dan kebenaran  sebagai  lawan  dari  kebatilan. 5 Adapun pengertian  hak  secara  terminologi fiqh,  para  fuqaha  memberi  beberapa  pengertian,  antara  lain  menurut  Mustafa  Ahmad Zarqa,  mendefinisikan  hak  dengan  suatu  kekhususan  yang  karenanya  syarak menetapkan suatu kekuasaan. Lebih singkatnya, Ibn Nujaim mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang terlindungi. Dari beberapa definisi hak di atas, dapat dipahami bahwa  hak  adalah  kekhususan  yang  dimiliki  seseorang  (pemilik  hak)  dalam penguasaannya  atas  sesuatu  dan  seseorang  tersebut  berwenang  terhadap  yang dimilikinya berdasarkan ketentuan syarak.
Hak al-ibtikar atau  hak  cipta  jika  dilihat  dari  segi  subjeknya  adalah  hak manusia  dan  dari segi  objeknya  merupakan  hak  atas  kepemilikan  harta  yang  disebut dengan  hak ‘aini ,  hak  manusia  erat  kaitannya  dengan  kepemilikan  (hak  milik) seseorang  atas  suatu  harta  ( mal ).  Salah  satu  hak  milik terhadap  harta  adalah  hak al- ibtikar yang  merupakan  hak  atas  karya  (kreasi)  yang  diciptakan  oleh  seseorang melalui hasil olah pikir manusia atau hak tersebut lebih dikenal sekarang dengan hak cipta. Secara etimologi ibtikar berarti awal  sesuatu  atau  permulaannya.  Dalam  fiqh Islam  dimaksudkan  adalah  hak  cipta/kreasi  yang  dihasilkan  seseorang  untuk  pertama kali.  Menurut terminologi haq  al-ibtikar adalah  hak istimewa  atas  suatu  ciptaan  yang pertama  kali  diciptakan. Pengertian  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  dari segi  etimologi.  Fathi  ad-Duraini mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan  melalui pemikiran dan  analisanya.  Hasilnya  merupakan penemuan  atau  kreasi  pertama  yang  belum  dikemukakan ilmuwan sebelumnya. 6
Istilah  pembajakan  dalam  Islam  adalah  masalah  baru  sehingga  tidak  ada
5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 40.
6 Agus  Suryana,  “Hak  Cipta  Perspektif  Hukum  Islam,” Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam 3, no. 5 (2015): 249.
pengertian  yang  spesifik  dan  ketentuan  secara  jelas  mengenai  pembajakan  di  dalam sumber-sumber  utama  hukum  Islam  baik  al-Qur’an  maupun  Hadis.  Setelah  penulis menelusuri  beberapa  literatur  tentang  pembajakan  hak  cipta,  penulis  hanya menemukan Pembajakan hak cipta yang berhubungan dengan hak kepengarangan ( haq al-ta’lif ),  sebagaimana  Wahbah  az-Zuhaili  menegaskan  bahwa  pembajakan  hak kepengarangan,  mencetak  ulang  atau  meng-copy  buku  tanpa  izin  dipandang  sebagai pelanggaran terhadap  hak  pengarang  dan  merupakan  pencurian  yang  mengharuskan ganti rugi.
Hubungan  antara  hak  kepengarangan  dan  hak  cipta  terhadap software dapat dilihat  dari  kesamaan  proses  pembuatan  atau  penciptaan  pertama  kali  suatu  karya cipta,  dimana  hak  kepengarangan  adalah hak  seorang  pengarang  dengan  susah  payah mendapatkan  ide  untuk  menciptakan  suatu  tulisan  sehingga  terciptalah  suatu  buku yang  dapat  dibaca  idenya  oleh  orang  lain dan  diambil  manfaat  darinya,  sehingga  hak kepengarangan  buku  merupakan  hak  bagi  orang  yang  mengarang  buku  tersebut  dan orang lain tidak dibenarkan mengambil hak tersebut untuk dibajak. Begitu juga dengan hak  cipta software komputer  yang  merupakan  hak  istimewa  bagi  pencipta  yang  telah bersusah payah menuliskan kode-kode perintah ( coding ) sehingga menciptakan sebuah software yang  dapat  digunakan  sesuai  kebutuhan  penggunanya  masing-masing  dan bermanfaat  bagi  banyak  orang.  Jadi,  hak  pengarang  dan  hak  cipta  mempunyai kesamaan dalam hal penciptaan pertama kali suatu karya cipta dan karya cipta tersebut yang telah berwujud buku atau software yang bisa digunakan atau diambil manfaatnya. Suatu  buku  atau software adalah  bentuk  dari  suatu  hak  atas harta  yang  dimiliki  oleh seseorang  sehingga  pembajakan  hak  keduanya  merupakan  suatu  pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan bisa dikenakan sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggar hak cipta seseorang.

## C.  Dasar Hukum Larangan Pembajakan Hak Cipta dalam Islam
Adapun dasar hukum mengenai pembajakan, menurut analisa penulis tidak ada dalil  yang  secara  khusus  membahas  hal  tersebut  setelah  mencari  dan  menelusuri beberapa  literatur,  karena  pembajakan  merupakan  suatu  hal  yang  baru  dan  terjadi  di zaman  sekarang  ini.  Hak  cipta  apabila  dikaitkan  dengan  harta  dapat  diwarisi, diwasiatkan dan ditransaksikan memenuhi segala persyaratan dari suatu harta. 8 Menurut
jumhur  ulama  selain  Hanafiyah,  hak  cipta  merupakan  suatu  harta  atau  manfaat  dari harta yang bernilai, sehingga hak cipta termasuk hak kepemilikan seseorang terhadap harta  benda  atau  manfaatnya  dan  orang  lain  tidak  dibenarkan  membajak  atau mengambil  tanpa  izin  dari  pemiliknya.  Adapun  dalil  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut adalah sebagai berikut:
a) Al-Qur’an Surat an-Nisa’ (4) ayat 29:
ْاوُقَّتٱ َو ْاوُطِبا َر َو ْاوُرِباَص َو ْاوُرِب ۡصٱ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي

## َنوُحِل ۡفُت  ۡمُكَّلَعَل َ َّللَّٱ
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
b) Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 188:
ۡمَأ   ۡنِ م  اٗقي ِرَف  ْاوُلُكۡأَتِل   ِماَّكُحۡلٱ  ىَلِإ  َٰٓاَهِب ْاوُلۡدُت َو ِلِطََٰبۡلٱِب مُكَنۡيَب مُكَل ََٰو ۡمَأ  ْا َٰٓوُلُكۡأَت  َلَ َو ِل ََٰو ۡمُتنَأ َو  ِمۡثِ ۡلۡٱِب  ِساَّنلٱ

## َنوُمَل ۡعَت
Artinya “Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta  benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ”.
Kemudian,  menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  dalam  musyawarah nasional  VII  MUI  pada  19-22  Jumadil  Akhir  1426  H/26-29  Juli  2005  M,  telah mengeluarkan  fatwa  tentang  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  yang  dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) sebagaimana perlindungan terhadap mal (kekayaan)  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Setiap  bentuk pelanggaran  terhadap  HKI,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,  memalsu,  membajak  HKI milik  orang  lain  secara  tanpa  hak  merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.
Dari  fatwa  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  hak  cipta  dalam  hukum  Islam merupakan salah satu hak yang dilindungi sebagaimana perlindungan harta benda atau kekayaan.  Apabila  seseorang  melakukan  pembajakan  terhadap  hak  cipta  tersebut, maka secara dhahir sama dengan mengambil harta milik orang lain yang dilindungi dan
tidak  diperbolehkan  syarak,  dalam  hukum  Islam  perbuatan tersebut  dianggap  sebagai tindak pidana (jarimah).
Dengan demikian, pembajakan hak cipta termasuk ke dalam salah satu masalah yang  tidak  ditemukan  dalilnya  secara  tegas  dalam  tiga  dalil  utama  yaitu  Alqur’an, Hadis, dan ijma’. Oleh karena itu, dalil qiyas terhadap pembajakan hak cipta dapat kita ketahui melalui ‘illat pada surat an-Nisa’ (4) ayat 29 dan surat al-Baqarah (2) 188 dan juga  Hadis  nabi  yang  mengharamkan  memakan  atau  mengambil  harta  orang  lain. Selain  itu,  para  ulama  juga  sepakat  bahwa  hak  cipta  termasuk  ke  dalam bagian  harta atau  manfaat  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  pada  hak kepengarangan  dan  untuk lebih  jelasnya lagi  ulama  MUI  telah  memberikan  fatwanya terhadap  hak  cipta  atau  hak  kekayaan  intelektual,  salah  satunya  adalah  dengan mengharamkan  pembajakan  hak  cipta,  karena  dapat  merugikan  harta  atau  hak  orang lain.

## D.  Hak Cipta sebagai Harta dan Kepemilikan dalam Islam
Harta  dalam  bahasa  Arab  disebut al-mal yang  berasal  dari  kata   ﻼيم  ليمي  , لام yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan definisi menurut istilah ulama hanafiyah,  harta (al-mal) adalah  segala  sesuatu  yang  mungkin  diambil  dan  dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Menurut ulama kontemporer Wahbah az- Zuhaily,  harta  dari  segi  bahasa  adalah  setiap  barang  yang  benar-benar  dimiliki  dan dikuasai  oleh  seseorang,  baik  dalam  bentuk ‘ain maupun  manfaat. 7 Contoh harta ‘ain adalah  emas,  perak  dan  binatang.  Sedangkan  contoh  harta  manfaat  adalah  seperti menunggang  kendaraan  dan  memakai  pakaian.  Barang  yang  tidak  dikuasai  oleh seseorang  tidak  dinamakan  harta  dari  segi  Bahasa.  Umpama  burung  di  udara,  ikan  di dalam air dan pohon di hutan. 8
Kepemilikan  atau  milik  merupakan  hubungan  antara  manusia  dan  harta  yang diakui  oleh  syarak.  Oleh  karena  itu,  manusia  memiliki  kewenangan  terhadap  harta yang dimilikinya. 9 Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa arab al-milk atau al-milkiyyah dari kata ،ﻚلمي، ﻚلم اكلم yang berarti menguasai, memiliki dan mempunyai
7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , 4 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 56.
8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 4 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391–92.
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 6 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 402.
sesuatu. 10 Kepemilikan  atau  hak  milik  mempunyai  makna  hubungan  keterikatan antara  seseorang  dengan  harta  dan  menjadikan  harta  tersebut  khusus  untuk seseorang  dan  dapat  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  hartanya  kecuali  adanya halangan syarak. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang berbeda dikemukakan oleh para ulama fiqh terkait dengan al-milk namun secara esensial seluruh definisi itu sama,  di  antara  definisinya  menurut muhammad  Abu  Zahrah  yaitu  : 11 pengkhususan seseorang  terhadap  suatu  benda  yang  memungkinkannya  untuk  bertindak  hukum terhadap benda tersebut selama tidak ada halangan syara’.
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta dan milik mempunyai keterikatan antara satu sama lain, walaupun terdapat perbedaan di antara ulama tentang definisinya. Namun demikian, dalam kehidupan kita sehari-hari istilah harta dan milik selalu  diungkapkan  beriringan.  Pengungkapannya  tergantung  kalimat  yang menyertainya.  Apabila  berbentuk  kalimat  pernyataan  maka  kata  harta  didahulukan daripada kata milik, seperti diungkapkan “harta ini milik sipulan”. Apabila kalimatnya berbentuk  pertanyaan  diungkapkan  sebaliknya  seperti  “milik  siapa  harta  ini?” jawabannya: “harta ini milik sipulan”. 12
Para  ulama  kontemporer  seperti  Wahbah  az-Zuhaily  berpendapat  bahwa  hak milik termasuk harta,  sehingga  hak  cipta  dilindungi  oleh  syariat.  Pendapat  ini  merujuk pada  definisi  harta  menurut  jumhur  ulama.  Konsekuensi  hukum  atas  pengakuan  hak milik sebagai harta adalah: 16
1. Hak  cipta  adalah  termasuk  hak  milik  pribadi  sehingga  dilindungi  oleh  syariat  dari segala tindakan yang melanggarnya termasuk pembajakan.
2. Pemilik  hak  cipta  diperbolehkan  untuk  men- tasharruf haknya,  seperti menggandakan dan menjualnya.
3. Hak cipta dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat.
4. Perbuatan  pembajakan  tanpa  izin  dari  pemiliknya  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  syari’at.

## E.  Pembajakan Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam
Hak cipta sebagai harta yang dilindungi merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid al-syari’ah) untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan
10 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, n.d.), 328.
11 Abdul Rahman Dkk, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 47.
12 Enang Hidayat, Kaidah Fiqih Muamalah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 24.
akhirat.  Manakala Islam  mengakui  hak  cipta  sebagai  salah  satu  hak  kepemilikan  atas harta,  maka  kepemilikan  tersebut dilindungi  sebagaimana  perlindungan  terhadap  harta benda.  larangan  memakan  harta  orang  lain  secara  batil dalam ruang lingkup  hak cipta berarti larangan memakan (membajak) hasil dari hak milik intelektual orang lain.
Hak  cipta  sebagai  harta  yang  dilindungi dalam  hukum  Islam  tidak  menentukan hukuman  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  karena  merupakan  persoalan baru.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  beberapa  pembagian  hukuman  pencurian  di  atas, pembajakan hak cipta dapat dikenakan  hukuman ta’zir karena dua hal berikut:
1. Pembajakan  adalah  mengambil  hak  milik  atas  harta  orang  lain  tanpa  izin pemiliknya secara diam-diam yang dilarang oleh syarak.
2. tidak  memenuhi  persyaratan  hukuman  had  yang  bisa  dijatuhkan  dalam  pencurian dan  tidak  ada  referensi  yang  tegas  dari  nash  (al-Qur’an  maupun  Hadis)  tentang hukuman yang bisa dikenakan terhadap pembajakan hak cipta ini.
Selain itu, menurut hukum pidana Islam, hak cipta dalam pembajakan software tidak termasuk pencurian, karena pencurian dalam Islam hanya berlaku pada bergerak yang memiliki nilai materi,  sedangkan  terhadap  benda-benda  lain  selain  itu tidak  bisa dikatakan sebagai pencurian. Namun hak-hak yang disamakan dan memiliki nilai harta dapat  dimasukkan  dalam  kelompok  harta  sehingga  pengambilan  terhadapnya  bisa disebut sebagai pencurian. 13
Hukum  pidana  Islam  disepakati  bahwa  benda-benda  yang  berbentuk  abstrak (maknawi) semacam  hak (huquq), ciptaan (ibtikar) dalam  berbagai  bentuknya  tidak cocok  untuk  dijadikan  sebagai  objek  pencurian.  Namun  ciptaan  yang  telah  berbentuk materi dan menjadi benda bergerak pantas untuk dijadikan objek pencurian. Oleh sebab itu,  dapat  dikatakan  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  apabila  sudah  menjadi  benda bergerak dan bermateri. 14
Pelanggaran  hak  cipta  terhadap  perangkat  lunak (software) dianggap  sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam pencurian jika telah berbentuk benda bergerak dan  bermateri.  Karena tidak  adanya  referensi  akurat  dari  nash  (al-Qur’an  dan  Hadis) tentang  tindak  pidana  ini,  maka  jarimah  yang  bisa  dikenakan  dalam  tindak  pidana
13 Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” 266.
14 Nita Triana, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional,” Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam 12, no. 2 (2018): 185.
pelanggaran hak cipta perangkat lunak (software) adalah jarimah ta’zir .
Dalam  jarimah ta’zir ,  sanksi  hukum  diserahkan  kepada  penguasa  (pemerintah) atau  ketentuan  hukumnya  diatur  oleh  ulul  amri  yang  dilaksanakan  oleh  hakim  dalam sistem pengadilan untuk memberikan efek jera. Di negara Indonesia tentunya memiliki ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dan sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  merujuk  pada  pasal  113  ayat  (3)  yang  mengatur secara spesifik tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak (software) .

## F.    Tindak  Pidana  Penggunaan  Software  Komputer  Bajakan  dalam  Undang- Undang Hak Cipta
Bentuk-bentuk  pelanggaran  hak  cipta  secara  umum  antara  lain  berupa pengambilan,  pengutipan,  perekaman,  perbanyakan,  dan  pengumuman  sebagian  atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta,  bertentangan  dengan  undang-  undang  atau  melanggar  perjanjian.  Pelanggaran demikian dapat dikenakan sanksi pidana dalam undang-undang hak cipta.
Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan ikatan penerbit Indonesia (ikapi) pada tanggal 1984 dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain: 15
1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan kedalam ciptaan sendiri atau mengakui  ciptaan  orang  lain  seolah-olah  ciptaan  sendiri.  Perbuatan  semacam  ini disebut dengan plagiat atau penjiplakan (plagiarism) yang sering terjadi pada karya cipta berupa buku.
2. Mengambil ciptaan orang lain tanpa izin untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, dan penerbit. Perbuatan ini disebut dengan pembajakan (piracy) yang banyak  dilakukan  pada  ciptaan  berupa  buku,  program  komputer  dan  rekaman audio/video.
Contoh  paling  sederhana  untuk  memperjelas  pemaparan  di  atas  adalah  A membeli  program komputer  dengan  hak  lisensi  yang  hanya  bisa  digunakan  untuk  satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian lisensi untuk penggunaan perangkat lunak (software) bagi 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A dan B menggandakan atau men- copy perangkat  lunak (software) tersebut  melebihi  yang  telah  ditentukan,  tindakan  ini merupakan pelanggaran yang juga disebut dengan pembajakan.
15 Zurnetti, Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi , 272.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, perangkat lunak (software) mendapatkan perlindungan  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.28  Tahun  2014.  Segala  bentuk pembajakan  dan penggunaan  secara  komersial  yang  tidak  berdasarkan  pemberian  izin (lisensi)  dapat  dikenakan  sanksi bagi  pelanggarnya  kecuali,  apabila software tersebut digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  sesuai  pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak Cipta  No.28  Tahun  2014  yang  memberikan  batas-batas  tertentu  terhadap software komputer.  Pembatasan  tersebut  dengan  izin  atau  tanpa  izin  yang  bersangkutan  dapat dibenarkan diambil orang lain sebagai bentuk nilai sosial yang dapat diberikan kepada orang lain.

## G.    Ketentuan  Tindak  Pidana  Penggunaan  Software  Komputer  Bajakan  dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam
Pada  pembahasan  sebelumnya,  penulis  telah  memaparkan  tentang  bagaimana pembajakan  hak  cipta  dalam  Islam  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  karena  hal tersebut termasuk mengambil hak milik orang lain secara batil dan selanjutnya, penulis menerangkan tentang ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta terhadap perangkat lunak ( software) komputer  yang  dilindungi  dalam  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2014. Kemudian  di  sub-bab  ini,  penulis  akan  memperjelas  ketentuan  hukum  Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta di atas.
Salah  satu  persoalan  baru  yang  tidak  terdapat  di  dalam  al-Qur’an  dan  Hadis adalah  mengenai  pembajakan  hak  cipta software komputer.  Penemuan  komputer  baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20, tentunya para ulama tidak banyak berpendapat tentang hak cipta kecuali beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Ibn ‘Urfah dan Fathi al-Duraini yang membahas hal ini.
Wahbah az-Zuhaili telah menegaskan mengenai pembajakan hak kepengarangan,  mencetak ulang  atau  men- copy buku  tanpa  izin  dipandang  sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang dan termasuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi. 16 Dari pernyataan yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dapat dipahami bahwa pembajakan software komputer  yang  dilakukan  tanpa  izin pemiliknya  juga  merupakan pelanggaran  hak  cipta  yang  disamakan  dengan  tindak  pidana  pencurian  dan mengharuskan ganti rugi. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor  28
16 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 2011, 381.
Tahun  2014, ketentuan  pidana  yang  dilanggar  dalam  hak  cipta  adalah  delik  aduan artinya, orang yang mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
Menurut  Ibn  ‘Urfah  hak  cipta  harus  dilihat  nilai  harta  dari  suatu  pemikiran seseorang,  bukan pemikiran  yang  belum  tertuang  dalam  sebuah  buku.  apabila  hasil pemikiran  yang  dituangkan  kedalam  suatu  media  seperti  kertas  sehingga  menjadi sebuah  buku,  maka  hasil  pemikiran  itu  telah  bersifat  material  dan  bernilai  harta.  Bila dikaitkan  dengan software komputer,  sangat  jelas  bahwa  kode-kode  yang  kemudian menjadi  sebuah software sama  halnya  dengan  sebuah  harta  yang  bersifat  materil sehingga  harta  tersebut  dilindungi  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  juga  hukum Islam.
Hak  cipta  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  adalah  hak  eksklusif seorang pencipta yang menciptakan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.  Hal  ini  terdapat  kesamaan dengan hak cipta yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer di atas, yakni hak cipta adalah suatu hak milik seorang pencipta yang telah berwujud  nyata atau  berbentuk harta  dan  hak atas harta  tersebut  dilindungi  dari  pihak- pihak yang ingin mengambilnya tanpa izin.
Selain  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga  telah  mengeluarkan  fatwa tentang hak cipta yang pengertiannya mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pembajakan hak cipta karena mengingat  ayat,  Hadis  dan  beberapa  ulama  dari  kalangan  Mazhab  Maliki,  Syafi’i  dan Hambali yang berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan dan manfaat darinya tergolong harta  yang  berharga.  Harta  dalam  hal  ini  adalah software komputer  mendapatkan perlindungan  dalam  hukum  Islam  ( mashun )  sebagaimana mal (kekayaan)  dan membajak software orang lain tanpa hak merupakan kezaliman hukumnya haram Pembajakan software komputer  adalah  suatu  pelanggaran  yang  merugikan pemilik hak cipta. Pelanggaran ini dapat di golongkan pada kejahatan ekonomi  bahkan bisa  berubah  menjadi  kejahatan bisnis.  Penemuan  atas  suatu  ciptaan  biasanya  bernilai ekonomis  yang  memberikan  keuntungan  materil  bahkan  dapat  diperjualbelikan  atau diperdagangkan dalam kegiatan bisnis oleh suatu badan usaha.
Islam  melarang  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  bahkan  membahayakan
orang  lain  terutama  di  bidang  hak  cipta  atas software komputer  yang  merupakan  hak milik  seseorang  atas  karyanya  dan  orang  lain  tidak  berhak  menggunakan  atau mengambil  tanpa  seizinnya.  Merujuk  kepada dasar hukum al-Qur’an dan Hadis di bab sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  pembahasan mengenai  pembajakan  hak  cipta sangat  tidak  dibenarkan  dan  dilarang  oleh  agama.  Fatwa  ulama  mengenai  hal ini juga memperkuat dengan mengharamkannya bentuk-bentuk pelanggaran dalam hak kekayaan intelektual terutama pembajakan software komputer.
Pembajakan  hak  cipta  terhadap software dalam  Hukum  pidana  Islam  telah disepakati  bahwa selain  benda  bergerak  yang  bermateri  seperti  benda-benda  semacam hak (huquq) atau  ciptaan (ibtikar) dalam  berbagai  bentuknya  tidak  cocok  untuk dijadikan  sebagai  objek  pencurian.  Namun  ciptaan  yang  telah  berbentuk  materi  dan menjadi benda bergerak seperti buku, kaset atau software (perangkat lunak) cocok untuk dijadikan  objek  pencurian.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  pelanggaran  terhadap  hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.
Dalam  hukum  pidana  Islam  hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada  orang  yang melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang disebutkan di atas dapat diberikan hukuman ta’zir yaitu  hukuman  yang  bersifat  pendidikan  atas  perbuatan  dosa  yang hukumannya  belum  ditetapkan  oleh  syarak.  Hukuman  untuk jarimah ta’zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh  syarak  dan  hukumannya  diserahkan  kepada  ulil  amri  atau  pemerintah  untuk mengaturnya  dan  dilaksanakan  oleh  hakim.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  secara komersil  dan  pembajakan software komputer  dapat  dikenakan  hukuman ta’zir dalam hukum Islam.
Selain  tindak  pidana  hak  cipta  terhadap software komputer  yang  disebutkan  di atas,  hak  cipta dalam  undang-undang  juga  memuat  aturan  pembatasan  penggandaan software komputer dalam pasal 45  ayat  1  Undang-Undang  No.28  Tahun  2014  Tentang Hak  Cipta  untuk  kepentingan  pribadi  yang  digunakan  untuk  penelitian  dan pengembangan  program  komputer.  Dalam  hukum  Islam,  penggandaan software komputer  oleh  orang  lain  tanpa  izin  untuk  kepentingan  pribadi  yang  digunakan  untuk penelitian  dan  pengembangan  program  komputer  adalah tidak  dibenarkan  dikarenakan sama  halnya  dengan  mengambil  harta  milik  orang lain  adalah  haram  kecuali  ada  izin dari  pemiliknya.  Suatu  perbuatan  yang  dilarang  adalah  haram  melakukannya
walaupun tujuannya baik. Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 42:
َنوُمَل ۡعَت  ۡمُتنَأ َو َّقَحۡلٱ ْاوُمُت ۡكَت َو ِلِطََٰبۡلٱِب َّقَحۡلٱ ْاوُسِبۡلَت  َلَ َو
Artinya:  Jangan  kalian  mencampur  kebenaran  dengan  kebatilan.  Jangan  juga kalian  menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian menyadarinya .
Ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  Islam  kebaikan  dan  keburukan  telah jelas,  dan tidak  diperbolehkan  untuk  dicampuradukkan  antara  keduanya.  Ayat  tersebut juga  didukung  dengan  Hadits  Rasulullah  SAW  yang  artinya:  Dari  Abu  Hurairah  Ra. berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Sesungguhnya  Allah  Maha  baik  dan  tidak menerima  kecuali  yang  baik.”  (HR.  Muslim,  at-Tarmidzi  dan  Ahmad).  Dari  Abu ‘Abdillah  Nu’man  bin  Basyir Radhiyallahu’anhuma berkata:  Aku  mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya”.
Dalil-dalil  di  atas  menunjukkan  bahwasanya  dalam  melakukan  suatu  kebaikan haruslah  dilakukan  dengan  menggunakan  cara  yang  baik  juga.  Sesuai  dengan  kaidah mengenai  tujuan  syarak  (al-maqâshid  syariah). Sehingga  dalam  memperoleh  suatu tujuan yang baik umat muslim tidak diperbolehkan untuk menggunakan cara yang tidak baik.  Hal  ini  termasuk  juga  dalam  melakukan  penggandaan  untuk penelitian  dan pengembangan program komputer.
Ketentuan  hukum  dalam  Undang-Undang  No.28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta,  sama  halnya  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari larangan  hukum  Islam  terhadap pengambilan  harta  orang  lain  tanpa  hak/tanpa  izin pemiliknya  atau  memakan  harta  secara  batil.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.28  Tahun  2014  Tentang Hak  Cipta  sudah  cukup untuk  memberikan  perlindungan  bagi  pencipta  terhadap  ciptaannya.  Ciptaan  yang memiliki nilai ekonomi bahkan bisa di transaksikan merupakan sifat dari harta dan harta dilindungi dalam Islam. Ketentuan dalam undang-undang hak cipta ini merupakan salah satu hukuman ta’zir yang  diberikan  kepada  para  pembajak  yang  mengambil  hak  milik orang lain terhadap perangkat lunak (software) komputer.

## H. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  hukum  positif  dan  hukum  Islam mempunyai  kesamaan  dalam  perlindungan  hak  cipta software komputer  sebagai  harta yang  dimiliki  seseorang/badan  usaha  yang  telah  bersusah  payah  mengeluarkan  tenaga, waktu,  dan  pikiran  yang  tidak  sedikit  untuk  menciptakan  suatu  karya  cipta/ciptaan. Walaupun  dalam  hukum  islam  terdapat  perbedaan  dari  segi  defenisi  perbuatan  antara pencurian dan pembajakan akan tetapi tetap saja mengambil hak orang lain adalah tidak dibenarkan.  Dengan  demikian,  perlindungan  hak  cipta  terhadap software komputer dapat  mencegah  atau  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran-  pelanggaran  yang  dapat merugikan  pencipta  seperti  penggunaan software komputer  bajakan  atau  bentuk pelanggaran  lainnya.  Selain  itu,  Hak  milik  pribadi  terhadap software komputer  juga dapat  digunakan  atau  tidak  termasuk  pelanggaran  jika  tujuannya  adalah  untuk kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  pemerintah,  seperti  menyebarkan  ilmu pengetahuan, zakat, sedekah, maupun membayar pajak untuk negara.

## Daftar Kepustakaan
Al-Dawoody,  Ahmed. The  Islamic  Law  of  War .  Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia, 2019.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . 4 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
———. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . 6 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Djanggih,  Hardianto,  Qamar,  Nurul.  “Penerapan  Teori-Teori  Kriminologi  dalam Penanggulangan  Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime).” Pandecta:  Research  Law Journal 13, no. 1 (2018): 10–23.
Djanggih, Hardianto. “THE PHENOMENON OF CYBER CRIMES WHICH IMPACT CHILDREN AS VICTIMS IN INDONESIA.” Yuridika 33, no. 2 (2018): 212–30.
Fatoni,  Syamsul.  “Fungsionalisasi  Nilai  Islam  dan  Local  Wisdom  Dalam  Pembaruan Hukum Pidana.” Justicia Islamica 16, no. 1 (2019): 21–40.
Furnell, Steven. “Cyber crime: a portrait of the landscape.” Journal  of  Criminological Research, Policy and Practice 5, no. 1 (2019): 13–26.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Haqqi,  Abdurrahman  Raden  Aji.  “RELIGIOSITY  IN  CRIMINAL  LAW:  ISLAMIC
PERSPECTIVE.” Diponegoro Law Review 4, no. 1 (2019): 1.
Hasanah,  Uswatun.  “The  Effectiveness  Of  Islamic  Law  Implementation  To  Address Cyber Crime: Studies In Arab, Brunei Darussalam, And China.” Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 3, no. 2 (2018): 107–26.
Hidayat, Enang. Kaidah Fiqih Muamalah . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
Maimon,  David,  Louderback,  Eric  R.  “Cyber-Dependent  Crimes:  An  Interdisciplinary Review.” Annual Review of Criminology 2, no. 1 (2019): 191–216.
Munajat, Makhrus. “Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13, no. 1 (2019): 1–13.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat . 4 ed. Jakarta: Amzah, 2017.
Prasetiyo,  Zuhdy,  Mukhtar.  “PENEGAKAN  HUKUM  OLEH  APARAT  PENYIDIK CYBER  CRIME  DALAM  KEJAHATAN  DUNIA  MAYA  (CYBER  CRIME)  DI WILAYAH  HUKUM  POLDA  DIY.” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC) 1, no. 2 (2020): 79–88.
https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611.
Putra,  Budi  Kristian  Bivanda.  “KEBIJAKAN  APLIKASI  TINDAK  PIDANA  SIBER (CYBER CRIME) DI INDONESIA.” Pamulang  Law  Review 1,  no.  1  (2019):  1– 16.
Rahman,, Abdul., dkk. Fiqih Muamalat . Jakarta: Kencana, 2010.
Reza, Sadiq. “Due Process in Islamic Criminal Law.” SSRN Electronic Journal , 2013.
Sartika,  Renni  Siregar,  Sepuh  A.I.  Kartika  Sari,  Ni  Putu  Riyani.  “KEKHUSUSAN PROSES  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  CYBER  CRIME.” Jurnal  Aktual Justice 5, no. 1 (2020): 38–55.
Sjahdeini,  Sultan  Remy. Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer .  Jakarta:  Pustaka Utama Graffiti, 2009.
Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 5 (2015): 249.
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional.” Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam 12, no. 2 (2018).
Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia . Jakarta: Hidakarya Agung, n.d.
Zurnetti,  Teguh  Sulista  dan  Aria. Hukum  Pidana:  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Usammah.  “Takzir  as  a  Punishment  in  Islamic  Criminal  Law  (Study  of  the Establishment of Punishment in Criminal Acts in Qanun).” Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal 1, no. 2 (2019): 100–108.