MENINJAU KEABSAHAN LISENSI DAN PERLINDUNGAN  HAK  CIPTA  ATAS  SIARAN PERTANDINGAN  SEPAK  BOLA  (STUDI  KASUS
PUTUSAN NO. 74 K/PDT.SUS-HKI/2017)
REVIEWING  THE  LEGALITY  OF  LICENSE  AND COPYRIGHT PROTECTION OF FOOTBALL MATCHES BROADCASTS  (CASE  STUDY  DECISION  NO.  74 K/PDT.SUS-HKI/2017)
Ramos Adi Perisai a

## ABSTRAK
Dalam  Putusan  No.  74  K/Pdt.Sus-HKI/2017,  Mahkamah  Agung menyatakan bahwa PT Karya Teknik Hotelindo selaku pihak Tergugat telah melanggar hak cipta milik PT Inter Sport Marketing selaku pihak Penggugat  atas  penayangan  siaran  pertandingan  sepakbola  Piala Dunia  2014  sebagaimana  tercantum  dalam  perjanjian  lisensi  yang dibuat oleh PT Inter Sport Marketing dan Federation Internatinal De Football  Association.  Artikel  ini  membahas  tentang  ketepatan  dari argumentasi  Mahkamah  Agung  dalam  penerapan  hukum  hak  cipta atas kasus tersebut. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian  yuridis  normatif  yang  mengandalkan  pengumpulan  dan pengolahan  data  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  dalam artikel  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  kekeliruan  interpretasi  dari Mahkamah Agung dalam menetapkan adanya pelanggaran lisensi hak cipta  milik  Pwnggugat  dan  dalam  mengkualifikasikan  siaran pertandingan sepakbola sebagai objek perlindungan hak cipta.
Kata kunci: hak cipta; lisensi; siaran.

## ABSTRACT
In Decision No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Indonesian Supreme Court stated that PT Karya Teknik Hotelindo as the defendant had violated the copyright belonging to PT Inter Sport Marketing as the plaintiff for broadcasting 2014 World Cup football match as stated in the license agreement between PT Inter Sport Marketing and Federation International De Football Association. This article  aims  to  understand  the  exactness  of  the  Supreme  Court  in implementing copyright law on the case. This article employed legal research with the normative method which relies on data collection and data processing through literature study. This article reveals that there was misinterpretation from Supreme Court in defining an infringemenet towards copyright license belonging to the plaintiff and in qualifying football matches broadcast as an object under copyright protection.
Keywords: copyright; license; broadcast.
a Program  Studi  Sarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: safiudin1279@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Artikel diterima: 10 Maret 2022
Artikel diterbitkan:
30 Mei  2023 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v4i2.806
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Konsep  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  bermula  dari  konsep  kepemilikan ( property ) yang digagas oleh John Locke dan G. W. Friedrich Hegel. 1 Locke memandang adanya hubungan kepemilikan dan hak asasi manusia, sedangkan Hegel memandang adanya hubungan  kepemilikan  dan  eksistensi  manusia. 2 Pandangan  Locke  menyasar pada eksklusifitas hak milik seorang manusia atas barang pribadi ( private goods ) yang ia wujudkan  berkat  usahanya  dalam  mengkonversi  barang  alamiah  ( natural  goods ). 3
Pandangan  Hegel  menyasar  pada  manifestasi  diri  seorang  manusia  melalui  hak miliknya atas barang pribadi tersebut, dan untuk itu ia menjadi bernilai serta istimewa. 4
Gagasan  Locke  mengenai  eksklusifitas  hak  milik  seorang  manusia  dan  barang pribadinya menjadi basis hak ekonomi yang menjadi salah satu konsep HKI. Di sini, manusia bebas untuk memonopoli, melakukan eksploitasi, serta menghalangi manusia lain untuk memanfaatkan barang pribadinya. 5 Gagasan Hegel mengenai manifestasi diri manusia  melalui  hak  milik  atas  barang  pribadinya  menjadi  basis  hak  moral  yang menjaga  keberlangsungan  hubungan  manusia  dan  barang  pribadinya  tersebut. 6 Keberadaan  hak  ekonomi  menjamin  pemanfaatan  suatu  wujud  kekayaan  intelektual secara ekonomis, sementara hak moral menjamin kepemilikan individu atas kekayaan intelektual itu sendiri. Kedua hak ini saling melengkapi dan bersifat fundamental dalam konstruksi satu rezim HKI, yaitu hak cipta.
Eksistensi  hak  cipta  diatur  dalam  beragam  instrumen  hukum,  utamanya  ialah TRIPS Agreement. Pengaturan hak cipta merupakan rekognisi atas peranannya dalam pertumbuhan  perekonomian  global 7 ,  setelah  sebelumnya  berkontribusi  aktif  melalui praktik tingkat regional  tiap-tiap negara dunia. 8 TRIPS Agreement mengatur standar pelindungan hak cipta secara umum, yang kelak akan disesuaikan dengan hukum di negara  yang  meratifikasinya. 9 Ketika  TRIPS  Agreement  mengklasifikasikan  HKI menjadi copyrights (hak cipta) dan industrial property rights (hak kekayaan industrial), maka negara yang meratifikasinya akan membuat hukum perlindungan HKI dengan
1 Anthony D’ Amato dan Doris Estelle Long. (1996). International Intellectual Property Anthology . Cincinnati: Anderson Publishing, hlm. 25-26.
2 Ibid .
3 Wendy J. Gordon. (1999). “A Property Right in Self -Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property”. Yale Law Journal , 102(7), 1540-1541.
4 J. W. Harris. (2001). Property and Justice . London: Oxford University Press, hlm. 233.
5 William  M.  Landes  dan  Richard  A.  Posner.  (2003). The  Economic  Structure  of  Intellectual  Property  Law . Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 2.
6 J. W. Harris, Op.Cit. , hlm. 81.
7 Lindsey, Tim, et.al. (2019). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar . Bandung: Alumni, hlm. 3.
8 Lihat, antara lain, Lester Thurow. (1992). Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America . Brentwood: Warner Books, hlm. 155-157 dan Robert P. Merges, et.al. (2003). Intellectual Property in the New Technological Age . New York: ASPEN Publisher, hlm. 320.
9 Lihat Article 1.1. TRIPS Agreement.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
klasifikasi serupa. Mekanisme ini juga berlaku ketika klasifikasi HKI berupa copyrights dijabarkan lagi menjadi copyrights atau hak cipta itu sendiri dan related rights atau hak terkait. 10
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  TRIPS  Agreement. 11 Dengan  demikian,  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  TRIPS  Agreement,  termasuk ketentuan  mengenai  klasifikasi  hak  cipta  dan  turunannya,  terimplementasi  dalam hukum positif negara Indonesia. Kita dapat melihat hal ini dalam beberapa peraturan perundang-undangan,  utamanya  adalah  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). UU Hak Cipta merupakan revisi dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan materi muatan serupa yang telah menyesuaikan ketentuan pelindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam TRIPS Agreement.
Menurut  UU  Hak  Cipta,  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 12 Adapun yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan  suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 13 Ciptaan itu sendiri adalah setiap hasil karya cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan  dalam  bentuk  nyata. 14 UU  Hak  Cipta  turut  mengatur  tentang  hak ekonomi dan hak moral 15 , serta hak terkait yang merupakan turunan dari hak cipta. 16
Ketentuan-ketentuan  UU  Hak  Cipta  tersebut  di  atas  menjadi  landasan  dalil argumentasi  Mahkamah  Agung  pada  Putusan  No.  74  K/Pdt.Sus-HKI/2017.  Di  sini, Mahkamah  Agung  mengadili  sengketa  pelanggaran  siaran  pertandingan  sepak  bola yang melibatkan pihak PT Inter Sport Marketing (“PT ISM”) sebagai pihak Penggugat dan PT Karya Teknik Hotelindo (“PT KTH”) sebagai pihak Tergugat.
Penggugat berpendapat bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dan melawan hukum  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  penayangan  siaran  pertandingan sepakbola  Piala  Dunia  2014.  Penayangan  siaran  tersebut  dilakukan  oleh  Tergugat  di
10 Lihat Article 1.2. TRIPS Agreement.
11 Lihat  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 tentang  Pengesahan  WTO  Agreement  (“UU Pengesahan WTO Agreement”). Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO dan WTO Agreement berlaku  mengikat  serta  wajib  diratifikasi  oleh  negara-negara  anggota  WTO.  Karena  TRIPS  Agreement merupakan  lampiran  dari  WTO  Agreement,  maka  konsekuensi  logisnya,  Indonesia  juga  wajib meratifikasi TRIPS Agreement tersebut.
12 Lihat Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta.
13 Lihat Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta.
14 Lihat Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta.
15 Lihat Pasal 4 UU Hak Cipta.
16 Lihat Pasal 20 UU Hak Cipta.
bangunan hotel miliknya dengan nama Grand Aston Bali Beach Resort yang terletak di Jalan  Pratama  68  X  Tanjung  Benoa-Badung-Bali.  Penggugat  berpendapat  bahwa  apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar perjanjian lisensi  yang diadakan oleh Penggugat dan organisasi FIFA untuk penayangan siaran tersebut. Penggugat adalah penerima lisensi dan FIFA adalah pemberi lisensi, serta perjanjian lisensi yang mereka adakan telah dicatatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 23 Maret 2014. Perbuatan Tergugat telah memberikan kerugian secara materiil dan imateriil terhitung dalam biaya tertentu bagi Penggugat, menurut klausul perjanjian lisensi serta kalkulasi indeks kerugian dimulai dari penayangan tanpa izin oleh Tergugat.
Secara konkrit, Penggugat mengelaborasi perjanjian lisensi yang mereka adakan bersama  dengan  FIFA.  Perjanjian  itu  mengatur  pemberian media  rights oleh  FIFA eksklusif kepada Penggugat untuk menayangkan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 di Indonesia. Media Rights merupakan hak-hak media bagi Penggugat atas penayangan siaran tersebut dalam beberapa platform, yaitu televisi, radio, perangkat multimedia dalam mobil,  internet, serta hak untuk periklanan dan promosi, branding FIFA , distribusi properti intelektual, pemberian sub-lisensi, dan hak-hak eksibisi publik, tetapi  tidak  mengatur  hak  bagi  Penggugat  untuk  menempuh  langkah  hukum berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  jika  terjadi  pelanggaran  penayangan  siaran tersebut. Sebagai kompensasi atas pemberian media rights , Penggugat membayar royalti dalam  jumlah  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  kepada  FIFA.  Penggugat  juga menyatakan  bahwa  tidak  ada  satu  pun  pihak  lain  di  wilayah  Indonesia  yang  dapat menayangkan  siaran  pertandingan  tersebut  tanpa  seizin  FIFA  dan  pihak  Penggugat sendiri. Jika pihak lain melakukan penayangan tanpa izin, maka pihak lain itu dianggap melanggar perjanjian lisensi antara FIFA dan Penggugat.
Dalam  putusan,  Mahkamah  Agung  memutus  bahwa  Tergugat  telah  bersalah karena  melanggar  karya  siaran  sekaligus  lisensi  milik  Penggugat  atas  penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 di Indonesia tanpa seizin Penggugat. Meskipun permohonan kasasi ini diajukan oleh Penggugat dan ditolak oleh Mahkamah Agung, tetapi dalil argumentasi Mahkamah Agung menyetujui apa yang menjadi dasar gugatan  dari  pihak  Penggugat.  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  kasasi  dan melakukan  perbaikan  amar  putusan judex  facti pada  tingkat  pertama  dengan menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara Penggugat dan FIFA adalah sah, sehingga hanya  Penggugat  sebagai  satu-satunya  pihak  penerima  lisensi  penayangan  siaran tersebut.  Mahkamah  Agung  juga  menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  telah melanggar  ketentuan  hak  cipta.  Terakhir,  Mahkamah  Agung  menghukum  Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam jumlah yang telah ditentukan.
Dalil argumentasi Mahkamah Agung di atas menimbulkan dua persoalan penting yang juga menjadi bahan analisis dalam artikel ini. Pertama , Penulis akan menganalisis keabsahan perjanjian lisensi yang diadakan oleh Penggugat dan FIFA yang kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat. Sebagaimana diketahui, perjanjian tersebut  memberikan media  rights kepada  Penggugat  untuk  menayangkan  siaran pertandingan  sepakbola  Piala  Dunia  2014  di  Indonesia  secara  eksklusif,  tetapi  tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan langkah hukum jika ada pihak lain yang melanggar perjanjian. Kedua , Penulis akan menganalisis keabsahan klasifikasi oleh Mahkamah Agung atas pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 sebagai objek perlindungan hak cipta.
Berdasarkan argumentasi di atas, maka timbul dua persoalan yang juga menjadi bahan analisis Penulis. Pertama , diketahui bahwa PT ISM memiliki lisensi  atas siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 di Indonesia sehingga secara eksklusif dapat memonopoli penyiaran tersebut. Kedua , diketahui bahwa pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 yang disiarkan oleh PT ISM dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Penulis akan meninjau dua persoalan ini dan memaparkannya dalam pembahasan pada bagian selanjutnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam artikel ini, permasalahan yang ada dikaji melalui metode penelitian hukum yuridis-normatif yang berfokus pada penelahaan asas-asas dalam aturan perundang- undangan yang berlaku. 17 Lalu, Penulis memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai  bahan  analisis.  Data  sekunder  berupa  buku,  artikel  jurnal  akademis,  dan publikasi laporan dari instansi pemerintahan, sedangkan data primer berupa peraturan perundang-undangan  di  bidang  hak  cipta  dan  bidang  penyiaran.  Keseluruhan  data yang telah didapat lalu dikumpulkan dan diolah dengan mekanisme studi kepustakaan. Dalam hal ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap asas-asas dan kaidah hukum yang  terdapat  dalam  data  primer,  sembari  melakukan  penelusuran  terhadap  doktrin yang terdapat dalam data sekunder. 18 Hasil pengelolaan data digunakan sebagai dasar untuk menganalisis persoalan kasus dalam artikel ini.
17 Sunggono, Bambang. (2003). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 32.
18 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

## PEMBAHASAN

## Hak Cipta dan Hak Siar bagi Lembaga Penyiaran berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Hak Cipta dan Bidang Penyiaran
Pengaturan mengenai hak lembaga penyiaran terdapat dalam peraturan di bidang hak cipta dan bidang penyiaran dengan konteks pengaturan yang berbeda. Mula-mula, diatur  mengenai  definisi  lembaga  penyiaran  sebagai  penyelenggara  penyiaran,  baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19 Lalu,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2021  tentang  Pos, Telekomunikasi,  dan  Penyiaran  (“PP  PSP”),  lembaga  penyiaran  eksis  untuk menyelenggarakan  suatu  siaran  melalui  jasa  penyiaran  di  radio  dan  televisi. 20 Lebih lanjut,  penyelenggaraan  penyiaran  oleh lembaga  penyiaran  dilakukan melalui  media terestrial (daratan), satelit, dan/atau kabel. 21 Agar penyelenggaraan penyiaran itu dapat dilakukan, lembaga penyiaran perlu memenuhi beberapa persyaratan, seperti perizinan berusaha  dan  izin  penyelenggaraan  penyiaran  yang  diberikan  negara  untuk  dapat menyelenggarakan penyiaran. 22
Pengaturan  hak  bagi  lembaga  penyiaran  dalam  UU  Hak  Cipta  berfokus  pada pengaturan  hak  ekonomi  lembaga  penyiaran.  Di  sini,  perlu  diperhatikan  bahwa  hak ekonomi  lembaga  penyiaran  bukan  tergolong  sebagai  hak  cipta  atas  suatu  ciptaan, melainkan tergolong sebagai hak terkait ( related rights ). 23 Hak terkait adalah turunan dari hak cipta, sehingga ia berbeda dengan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemilik hak cipta atas suatu ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Hak Cipta.
Apa  yang  dilindungi  UU  Hak  Cipta  melalui  hak  ekonomi  lembaga  penyiaran adalah  usaha  dari  lembaga  penyiaran  untuk  menyelenggarakan  suatu  siaran. Perlindungan  hak  cipta  menjadi  insentif  bagi  kerja  keras  lembaga  penyiaran  dalam menayangkan  siaran  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya  perlindungan  hak  cipta melalui hak ekonomi lembaga penyiaran, maka lembaga penyiaran memiliki jaminan untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi,  rasa  aman  dalam  menyelenggarakan penyiaran, serta dorongan untuk memberikan kualitas penayangan siaran terbaik. 24
Selanjutnya, pengaturan hak lembaga penyiaran dalam UU Penyiaran berfokus pada pengaturan hak siar. Hak siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran
19 Lihat Pasal 1 angka 9 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 1 angka 8 UU Hak Cipta.
20 Lihat Pasal 68 ayat (1) PP PSP.
21 Lihat Pasal 68 ayat (4) PP PSP.
22 Lihat Pasal 70 PP PSP.
23 Lihat Pasal 20 huruf d dan Pasal 25 UU Hak Cipta.
24 Tarun Jain.  (2008).  “Broadcaster’s  Right  Under  Copyright  Law”. Ifcai  University  Journal  of  Intellectual Property Rights , 7(3), 5.
untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. 25 Lebih lanjut, hak siar adalah hak yang diberikan penyedia program siaran melalui kontrak kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang  sudah  memperoleh  izin  penyelenggaraan  penyiaran  untuk  dipancarluaskan kepada para pelanggan. 26
Hak siar ( broadcasting rights ) dianggap sebagai hak bagi lembaga penyiaran untuk menayangkan siaran. Konsep hak siar lahir sebab fenomena pertunjukan di masyarakat yang  menjadi  lahan  basah  komoditas  bisnis  bagi  suatu  pihak  untuk  menayangkan pertunjukan itu melalui medium tertentu. 27 Suatu lembaga penyiaran yang menyiarkan pertandingan sepakbola dapat dianggap memiliki hak siar atas pertandingan sepakbola tersebut.
Pengaturan  hak  siar  memiliki  hubungan  dengan  pengaturan  hak  ekonomi lembaga  penyiaran.  Ini  terlihat  dari  definisi  hak  siar  itu  sendiri  yang,  menurut penjelasan  Pasal  43  ayat  (2)  UU  Penyiaran,  merupakan  hak  bagi  lembaga  penyiaran untuk  menayangkan  siaran  yang  diperoleh  secara  sah  dari  pemilik  hak  cipta  atau pencipta.  Artinya,  hak  siar  turut  menjadi  dasar  bagi  lembaga  penyiaran  untuk menayangkan  siaran  yang  mengandung  ciptaan  yang  dilindungi  hak  cipta.  Tetapi, keterkaitan ini tidak tidak serta merta menyatakan hak siar dan hak ekonomi lembaga penyiaran adalah satu kesatuan, melainkan ‘hanya berhubungan’.
Hak  siar  menekankan  hak  lembaga  penyiaran  dalam  menayangkan  siaran tertentu 28 ,  sementara  hak  ekonomi  lembaga  penyiaran  menekankan  pada  hak  bagi lembaga penyiaran itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari siaran tersebut. 29 Oleh karena itu, penindakan atas pelanggaran hak siar milik suatu lembaga penyiaran tidaklah tepat jika dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hak cipta sebab: 1) Hak siar  milik  lembaga  penyiaran  tidak  diatur  di  dalam  undang-undang  hak  cipta, melainkan di dalam UU Penyiaran; dan 2) Siaran yang berlandaskan kepada hak siar tidaklah termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.
25 Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Penyiaran.
26 Lihat  Pasal  1  butir  9  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  41  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial.
27 Tarun Jain., op.cit. , 4.
28 Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine S.T. Kansil, “Analisis Pelindungan Hukum terhadap Hak Siar di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  dan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Hukum Adigama 3(2), 746-747, 749-750.
29 Nitta Amalia, Rika Ratna Permata, dan Aam Suryamah, “Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free to Air )”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9(2), 135-136.

## Keabsahan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dan FIFA sebagai Dasar Pengajuan Gugatan  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  di  Bidang Hak Cipta  dan  di Bidang Penyiaran
Hak  cipta  memberikan  pelindungan  eksklusif  bagi  pencipta  atas  ciptaannya, tetapi eksklusifitas itu tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta bersifat  terbatas.  Ini  disebabkan  ciptaan  memiliki  daya  guna  ( efficiency )  dan  manfaat ( utility ) yang dapat berdampak pada kesejahteraan umat manusia. 30 Misalnya, sebuah buku berisikan materi pembuatan obat untuk mengatasi penyakit mematikan. Buku itu dilindungi  hak  cipta  dan  pemilik  hak  cipta  bebas  untuk  memonopolinya.  Namun, karena ia bermanfaat bagi publik, maka ada batasan monopoli pemilik hak cipta. 31
Salah satu bentuk pembatasan hak cipta ialah melalui perjanjian lisensi. Dengan lisensi,  pemilik  HKI  memberi  legitimasi  bagi  pihak  lain  untuk  memanfaatkan ciptaannya  sepanjang  pihak  lain  yang  memanfaatkan  ciptaan  itu  itu  memberikan insentif kepada si pemilik HKI. 32 Lisensi dianggap sebagai alternatif bagi pemilik HKI untuk  mendistribusikan  ciptaannya  di  muka  publik  tanpa  perlu  mengandalkan mekanisme pengalihan HKI, yang umumnya kompleks dan memakan banyak waktu. 33 Di Indonesia, ketentuan lisensi diatur dalam beberapa pasal UU Hak Cipta. Mula- mula dalam Pasal 13 mengenai definisi lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lalu, pengaturan lisensi diatur dalam Bab XI UU Hak Cipta, yang secara keseluruhan  mengatur  tentang  perjanjian  lisensi,  kewajiban  pencatatan  lisensi,  dan klasifikasi lisensi.
Konsep lisensi merupakan bentuk distribusi kekayaan. Dalam konteks hak cipta, lisensi  merupakan  bentuk  distribusi  yang  sah  dari  pemilik  hak  cipta  bagi  pihak  lain untuk memanfaatkan ciptaannya sebagaimana yang ia lakukan. Lalu, menurut UU Hak Cipta, kecuali jika antara pemilik hak cipta dan pihak lain yang memiliki lisensi hak cipta  membuat  perjanjian  yang  berbeda,  pihak  lain  itu  dapat  melakukan  setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam memanfaatkan ciptaannya. 34
Sebagai contoh, jika pemilik hak cipta dapat menggandakan, menyewakan, atau mengalihkan ciptaannya kepada orang lain sehingga ia mendapatkan uang, maka pihak pemilik lisensi atas ciptaan tersebut juga dapat melakukan hal serupa. Keadaan ini juga berlaku  jika  pemilik  hak  cipta  ingin  membatasi  pihak  lain  untuk  memanfaatkan
30 Stephen R. Munzer. (2002). A Theory of Property . Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 136-139.
31 John Rawls. (1971). A Theory of Justice . Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 53-55.
32 Wendy J. Gordon, op.cit. , 1573-1575.
33 Alexander  I.  Poltorak  dan  Paul  J.  Lerner.  (2011). Essentials  of  Intellectual  Property:  Laws,  Economic,  and Strategy . New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., hlm. 83-84.
34 Lihat Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.
ciptaannya  atau jika  pemilik  hak  cipta  ingin  mengajukan  gugatan  atau  tuntutan  atas perbuatan  orang  lain  yang  merugikan  pemilik  hak  cipta  ketika  memanfaatkan ciptaannya. 35
Ketentuan lisensi hak cipta memfasilitasi perjanjian lisensi mengenai hak terkait. Artinya, lisensi hak cipta tidak selalu berhubungan dengan hak bagi pemegang lisensi untuk  memanfaatkan  ciptaan  selayaknya  pemilik  hak  cipta,  tetapi  dapat  berupa  hak bagi pemegang lisensi untuk memiliki hak terkait atas ciptaan itu.
Untuk hak cipta lembaga penyiaran, maka perjanjian lisensi dengan hak terkait yang  mungkin  diadakan  adalah  perjanjian  lisensi  hak  ekonomi  Lembaga  Penyiaran. Dalam hal ini, perjanjian lisensi melibatkan pemberi lisensi yang merupakan pemilik hak  cipta  dan  penerima  lisensi  yang  merupakan  lembaga  penyiaran.  Jika  tidak diperjanjikan  lain,  maka  klausul  lisensi  akan  mengandung  hak  dan  kewajiban  bagi pihak  lembaga  penyiaran  untuk  memanfaatkan  ciptaan  yang  dilisensikan  setidak- tidaknya dengan mengikuti ketentuan Pasal 25 UU Hak Cipta. 36
Berdasarkan  Putusan  No.  74  K/Pdt.Sus-HKI/2017,  maka  terkait  dengan perjanjian  lisensi,  ada  dua  hal  yang  akan  Penulis  analisis. Pertama ,  yaitu  mengenai keabsahan perjanjian lisensi Penggugat. Kedua , yaitu kedudukan hukum ( legal standing ) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan.
UU Hak Cipta menentukan parameter perjanjian lisensi  yang sah, yaitu bahwa perjanjian  itu  harus  berbentuk  tertulis 37 dan  perjanjian  itu  harus  dimohonkan  untuk dicatatkan  kepada  instansi  yang  berwenang. 38 Pemenuhan  terhadap  syarat-syarat  ini menjadi perwujudan nyata akan keberadaan perjanjian lisensi, sekaligus menjadi dasar bagi  pihak  penerima lisensi  untuk  melakukan  setiap  perbuatan  pemanfaatan ciptaan sebagaimana perbuatan pihak pemberi lisensi.
Perjanjian  lisensi  yang  diadakan  Penggugat  dan  FIFA  dapat  dikatakan  telah memenuhi syarat-syarat di atas. Ini terlihat melalui fakta hukum dalam putusan yang berbunyi sebagai berikut ( vide , halaman 2 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):
“ Bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara  “PT  Inter  Sports  Marketing”  dengan  Federation  International  De  Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya .”
35 Lihat Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.
36 Ibid .
37 Lihat Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.
“ Bahwa sebagai penerima licensi terhadap License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara PT ISM dengan Federation International De Football Association (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur  Hak  Cipta,  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  pada  Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  dimana  Perjanjian  Lisensi  wajib  dicatatkan  pada Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  pada  kementerian  Hukum  dan  Asazi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014. ”
Namun, hanya karena lisensi itu memenuhi ketentuan hukum hak cipta, substansi di  dalamnya  dapat  saja  bermasalah.  Di  sini,  keabsahan  dari  lisensi  masih  dapat dipertanyakan jika pengadaan lisensi tersebut memberi ruang misinterpretasi hukum. Situasi  inilah  yang  terjadi  pada  perjanjian  lisensi  antara  Penggugat  dan  FIFA  dalam penayangan pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014. Dalam putusan, terdapat fakta hukum mengenai klausul perjanjian lisensi antara Penggugat dan FIFA yang berbunyi ( vide , halaman 3 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):
“ Bahwa  didalam  License  Agreement  tanggal  5  Mei  2011  antara  “PT  Inter  Sports Marketing”  dengan Federation  International  De  Football  Association  (FIFA),  oleh Federation  International  De  Football  Association  (FIFA)  telah  memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:
a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:
1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, delayed atau repeat:
2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;
b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat.;
2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;
c. Hak-Hak Radio;
1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;
d. Internet;
1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
2) Highlights atas dasar deleyed atau repe;at
e. Periklanan dan Promosi;
f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;
g. Properti Intelektual;
h. Sub Lisensi;
i. Hak-Hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial); ”
Menariknya,  pada  klausul  perjanjian,  terdapat  istilah  “hak  media”.  Istilah  hak media tidak hanya terdapat pada fakta hukum di atas, tapi juga dipertegas di dalam fakta hukum setelahnya yang berbunyi sebagai berikut ( vide , halaman 3 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):
“ Bahwa Hak  Media untuk  tayangan  Piala  Dunia  Brazil  2014  di  Wilayah  Republik Indonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free  to  Air  TV  Broadcaster  yaitu  Antara  Lain  ANTV  dan  TV  One,  sedangkan  untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K. Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado. ”
Klausul  perjanjian  lisensi  tersebut  menyatakan  FIFA  memberikan  “hak  media” kepada Penggugat atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014. Istilah hak media ini merupakan istilah tersendiri yang dikeluarkan oleh FIFA. Melalui pengadaan lisensi hak media ( media rights license ), FIFA mengizinkan lembaga penyiaran di  seluruh  dunia  untuk  menayangkan  siaran  pertandingan  sepakbola  piala  dunia  di wilayah  negara  masing-masing,  sekaligus  memastikan  lembaga  penyiaran  itu mematuhi setiap hak dan kewajiban mereka dalam penayangan siaran tersebut. 39
Tidak ada pengertian khusus atas istilah hak media yang digunakan oleh FIFA dalam pengadaan lisensi ini, termasuk, berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam putusan, perjanjian lisensi yang dibuat bersama Pengguat. Istilah hak media juga tidak diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan di bidang penyiaran
Jika memperhatikan bagian di bawah hak media tersebut, yaitu mengenai jenis hak-hak yang diberikan oleh FIFA kepada Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa hak  media  yang  dimaksud  adalah  hak  bagi  Penggugat  untuk:  1)  Menyiarkan pertandingan  sepakbola  Piala  Dunia  2014  di  medium-medium  tertentu  yang  ada  di negara  Indonesia;  2)  Melakukan  promosi  siaran  pertandingan;  dan  3)  Mengadakan lisensi lebih lanjut (sub-lisensi) dengan lembaga penyiaran lain. Perumusan klasifikasi hak media ini sejalan dengan tujuan FIFA dalam pengadaan lisensi.
Alih- alih  menyatakan  secara  tegas  adanya  distribusi  “hak  cipta”  atau  “hak ekonomi  lembaga  penyiaran”  di  dalam  lisensi,  FIFA  hanya  memberi  “hak  media”
39 Federal  International  de  Football  Association.  “Commercial  FIFA  TV”.  Available  from: https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/fifa-tv. [Accessed February 12, 2022].
kepada Penggugat. Karena peraturan di bidang hak cipta dan penyiaran tidak mengatur hak media, maka arti dari hak media tersebut dapat diketahui dengan merujuk kepada klausul  di  bawahnya.  Namun,  setelah  ditelusuri,  tetap  tidak  ada  klausul  mengenai distribusi  hak  cipta  atau  hak  ekonomi  lembaga  penyiaran  bagi  Penggugat  atas penayangan  siaran  sepakbola  Piala  Dunia  2014.  Justru  yang  didapat  adalah  bahwa klausul lisensi cenderung mengarah kepada pemberian hak siar.
Interpretasi  hak  media  sebagai  hak  siar  pada  kasus  ini  juga  relevan  dengan ketentuan  penyelenggaraan  penyiaran  sebagaimana  diatur  dalam  PP  PSP.  Seperti diketahui,  hak  media  Penggugat  adalah  untuk  menayangkan  siaran  sepakbola  Piala Dunia 2014 melalui medium televisi, radio, pemutar media dalam mobil, dan internet, dengan klasifikasinya dalam bentuk teknis seperti melalui mekanisme basic feed , multi feeds , audio feed, additional feeds , highlights , serta melalui fitur delayed atau repeat . Penulis menganggap hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) PP PSP mengenai media  penyelenggaraan  penyiaran  oleh  suatu  jasa  penyiaran,  yaitu  secara  terestrial, melalui  satelit  dan/atau  kabel,  yang  pelaksanaannya  memanfaatkan  perkembangan teknologi.
Di sini, poin penting pertama terkait penyiaran adalah hak eksklusif Penggugat yang dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 sebagaimana ditentukan dalam lisensi. Penggugat memiliki hak siar atas pertandingan itu sehingga seharusnya,  pengaturannya  merujuk  kepada  ketentuan  hak  siar  sebagaimana  diatur dalam UU Penyiaran, bukan kepada ketentuan hak cipta yang diatur UU Hak Cipta.
Lagipula, jika klaim Penggugat mengenai distribusi hak cipta dari FIFA melalui lisensi itu benar, seharusnya klausul hak bagi Penggugat di dalam lisensi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 atau Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta. Sebagaimana telah disinggung, dua ketentuan ini sama-sama mengatur tentang hak ekonomi yang menjadi dasar pemanfaatan suatu ciptaan untuk mendapat keuntungan finansial. Perbedaannya, ketentuan  pertama  diperuntukkan  bagi  pencipta  atau  pemilik  hak  cipta,  sedangkan ketentuan kedua diperuntukkan bagi lembaga penyiaran. Namun klausul lisensi hanya menyatakan “hak media” dan tidak menggunakan peristilahan terkait hak cipta, dan ini berpotensi  menimbulkan  kerancuan  mengenai  ada  tidaknya  distribusi  hak  cipta  dari FIFA kepada Penggugat dalam penayangan siaran pertandingan tersebut.
Poin  penting  kedua  adalah  mengenai  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  dari Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  atas  perbuatan  Tergugat. Legal  standing sangatlah  penting  bagi  suatu  pihak,  antara  lain,  dalam  menyelesaikan  sengketa  di pengadilan. Di sini, legal standing Penggugat sangat penting sebagai dasar pengajuan gugatan dan/atau tuntutan.
Jika  dalam  kasus  ini  Penggugat  memilih  untuk  mengajukan  tuntutan  dengan dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta oleh Tergugat, maka menurut Pasal 120 UU  Hak  Cipta,  Penggugat  perlu  memiliki legal  standing .  Ketentuan  pasal  tersebut mengatur  bahwa  tindak  pidana  pelanggaran  hak  cipta  adalah  delik  aduan  sehingga membutuhkan adanya pengaduan dari pihak yang paling dirugikan agar tindak pidana itu dapat diproses secara hukum. Di sini pihak yang paling dirugikan adalah Penggugat. Tanpa legal standing , Penggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk mengadu hingga mengajukan tuntutan setelahnya.
Mekanisme  serupa  juga  berlaku  bagi  Penggugat  dalam  kedudukannya  sebagai penerima  lisensi  dari  FIFA  untuk  penayangan  siaran  sepakbola  Piala  Dunia  2014 tersebut.  Di  sini,  jika  klausul  di  dalam  perjanjian  lisensi  tidak  mencantumkan  secara tegas hak bagi pemegang lisensi untuk mengajukan penuntutan, maka Penggugat tidak dapat melakukan hal itu.
Bila melihat kembali klausula lisensi sebagaimana terdapat dalam fakta hukum, tidak terdapat kewenangan bagi Penggugat untuk mengajukan langkah hukum demi menghadapi pelanggaran lisensi yang dilakukan pihak lain. Lagi-lagi, ini terjadi karena Penggugat  hanya  mendapatkan  “hak  media”  atas  penayangan  siaran  sepakbola tersebut.  Penggugat  hanya  diberi  hak  untuk  melakukan  komersialisasi  atas  siaran tersebut tanpa adanya pemberian legal standing sebagai dasar untuk melakukan litigasi. Klausul perjanjian yang jelas adalah aplikasi dari asas kepastian hukum ( pacta sunt servanda ) dalam norma hukum perjanjian. Dengan klausul perjanjian yang jelas, maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing, termasuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. 40 Konsepsi yang sama juga berlaku bagi perjanjian lisensi. Dalam konteks perjanjian lisensi, maka klausul perjanjian distribusi terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta perlu dicantumkan secara jelas; hak dan kewajiban bagi pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi harus dicantumkan secara jelas. Harapannya, pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi  memiliki  kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban di antara mereka, termasuk melakukan perbuatan hukum yang melibatkan pihak  ketiga,  tidak  terkecuali  ketika  ada  sengketa  yang  timbul  yang  menyalahi perjanjian lisensi tersebut.
Perjanjian  lisensi  yang  diadakan  oleh  Penggugat  dan  FIFA  menjadi  dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas pelanggaran hak cipta dalam  menayangkan  siaran  pertandingan  sepakbola  Piala  Dunia  2014  di  Indonesia secara  tanpa  izin.  Namun,  berdasarkan  uraian  di  atas,  tidak  tercantum  klausul legal
40 Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.
standing bagi  Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  dan  tidak  tercantum  klausul distribusi hak cipta bagi Penggugat atas penayangan siaran pertandingan itu.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  keabsahan  perjanjian  lisensi  yang dimiliki  oleh  Penggugat  dipertanyakan.  Bagaimana  mungkin  Penggugat  mampu mengajukan  gugatan  atas  dasar  pelanggaran  hak  cipta  berdasar  kepada  lisensi  yang keabsahannya dipertanyakan? Pada putusan, Mahkamah Agung nyatanya telah luput dalam  meninjau  keabsahan  lisensi  tersebut.  Bahkan,  merujuk  kepada  amar  putusan, Mahkamah Agung justru berpendapat bahwa perjanjian lisensi tersebut adalah sah dan Tergugat  telah  melanggar  hak  cipta  sebagaimana  yang  tercantum  pada  lisensi  yang bersangkutan.

## Keabsahan Klasifikasi Pelindungan Hak Cipta atas Siaran Pertandingan Sepakbola Piala Dunia 2014 dalam Amar Putusan
Doktrin  pelindungan  hak  cipta  atas  suatu  ciptaan  mensyaratkan  kualifikasi tertentu. Hal ini diatur dalam definisi ciptaan menurut UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 41 Kualifikasi  ini  diperjelas  dalam  ketentuan Pasal  40 UU Hak  Cipta  mengenai ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu:
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi,  aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
41 Lindsey, Tim., Op.Cit. , hlm. 96.
o. kompilasi  ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan program komputer maupun media lainnya;
p. kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompilasi  tersebut  merupakan karya yang asli;
q. permainan video; dan
r. program komputer.
Alasan mengapa hak cipta hanya melindungi  ciptaan di tiga bidang itu adalah karena  hak  cipta  menekankan  perlindungan  pada  kreasi  intelektual  manusia.  Kreasi intelektual tersebut memiliki nuansa artistik dan menjadi medium yang menunjukkan kreativitas  dari  si  manusia.  Ia  juga  memberi  nilai  ( value )  bagi  diri  si  manusia  dan menjadikan identitasnya unik, khusus pada bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Keberadaan hak cipta melindungi hubungan si manusia dan kreasi intelektual tersebut, sekaligus menjamin haknya untuk memanfaatkan kreasi itu secara ekonomis. 42
Namun,  tidak  semua  ciptaan  di  bidang  seni,  sastra,  dan  ilmu  pengetahuan dilindungi hak  cipta. Agar  mendapat  perlindungan,  suatu  ciptaan  harus  bersifat  asli ( original ), kreatif ( creative ), dan diwujudkan dalam bentuk nyata ( fixed ). 43 Tiga standar perlindungan hak cipta ini lahir dengan pertimbangan bahwa hak cipta sebagai salah satu pendorong aspek sosial ekonomi negara dan memiliki manfaat bagi masyarakat, di samping peranannya sebagai pelindung bagi seorang pencipta dan ciptaannya. 44
Sifat asli suatu ciptaan menunjukkan gagasan si pencipta yang berbeda dengan gagasan orang lain, bahkan jika perbedaan itu sangatlah kecil.  Lalu, sifat kreatif dari suatu  ciptaan  menunjukkan  keunikan  kreasi  intelektual  dari  si  pencipta  yang  bukan berasal dari luar dirinya. Terakhir, perwujudan ciptaan menunjukkan bentuk konkrit dari ciptaan itu sendiri sehingga ia menjadi objek nyata yang dilindungi hak cipta. 45
Dalam  putusan,  Penggugat  menyatakan  secara  implisit  bahwa  Tergugat  telah melanggar hak cipta atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 yang  seharusnya  eksklusif  dimiliki  oleh  Penggugat.  Berikut  adalah  argumentasi  dari Penggungat ( vide , halaman 5 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):
“ Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas sepakbola Piala Dunia 2014  dan  atas  Perjanjian  Lisensi  tersebut  telah  di  dicatat  pada  Direktur  Hak  Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
42 Lihat kembali teori kepemilikan yang dikemukakan oleh Locke dan Hegel.
43 Earl W. Kintner dan Jack Lahr. (1983). An Intellectual Property Law Primer . New York: Clark Boardman, hlm. 346-349.
44 Jened, Rahmi. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penggunaan HKI . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.
45 Earl W. Kinter, Loc.Cit.
Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak  Cipta,  dan  telah  disosialisasikan  melalui  media  massa,  sehingga  secara legalitas  formal  sudah  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku,  namun  Tergugat  tetap menunjukkan adanya iktikad tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan sepakbola Piala Dunia 2014 berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011 .”
Sebagaimana  telah  disinggung,  Penggugat  telah  mengadakan  perjanjian  lisensi bersama  FIFA  atas  penayangan  siaran  sepakbola  Piala  Dunia  2014.  Oleh  karena  itu, dapat dimengerti bahwa Penggugat berdalil siaran pertandingan sepakbola itu adalah objek hak cipta dalam lisensi yang bersangkutan dan eksistensinya dilindungi UU Hak Cipta.
Pada  pertimbangannya, Mahkamah Agung  menyetujui  argumentasi  Penggugat tersebut  di  atas  melalui  dalilnya  yang  berbunyi  sebagai  berikut  ( vide ,  halaman  26 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):
“ …  karena  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Undang -Undang  Nomor  19  Tahun  2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara a quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi Hak Cipta, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah masalah “perlindungan Hak Cipta” tersebut , yang ternyata dalam perkara a quo perbuatan Tergugat yang tetap menayangkan siaran tersebut di dalam kamar hotel milik Tergugat  yang  merupakan  area  komersial  yang  merupakan  bagian  daya  tarik  penyewa (bagian  service)  untuk  penyewa  kamar  hotel  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan hukum yaitu melanggar Hak Cipta. ”
Dari dalil di atas, Mahkamah Agung memang tidak menyatakan secara langsung siaran pertandingan sepakbola sebagai objek yang dilindungi hak cipta. Tetapi, dalilnya yang mengakui lisensi antara Penggugat dan FIFA menyiratkan hal tersebut mengingat objek  lisensi  adalah  siaran  pertandingan  sepakbola.  Ini  dipertegas  oleh  bunyi  amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak cipta.
Dalam  hal  ini,  Mahkamah  Agung  seolah  sepakat  bahwa  siaran  pertandingan sepak bola termasuk objek perlindungan hak cipta. Padahal, ini keliru. Pasal 40 UU Hak Cipta tidak mengatur siaran, termasuk siaran pertandingan sepak bola, sebagai objek yang  dilindungi  hak  cipta.  UU  Hak  Cipta  hanya  mengatur  hak  ekonomi  lembaga penyiaran atas penayangan siaran pertandingan sepakbola.
UU Hak Cipta tidak menjelaskan alasan mengapa siaran pertandingan sepak bola tidak  dilindungi  hak  cipta.  Namun,  jika  merujuk  pada  teori  lingkup  dan  standar
perlindungan  hak  cipta,  Penulis  dapat  menyimpulkan  dua  alasan  ketiadaan perlindungan  itu. Pertama ,  siaran  pertandingan  sepak  bola  bukanlah  wujud  ide  dan ekspresi manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pertandingan sepak bola  tidak  menunjukkan  apapun  yang  berhubungan  dengan  bidang-bidang  tersebut. Tidak  ada  daya  artistik  dari  kegiatan  pertandingan  sepakbola,  pun  tidak  ada perwujudan  olah  pikir  manusia  yang  unik  dari  tiap-tiap  demonstrasi  di  dalamnya. Sukar  untuk  menentukan  apakah  suatu  pertandingan  sepakbola  sebagai  ciptaan  di bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan.
Suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta patut memberi nilai bagi si pencipta dan memberi identitas baginya di masyarakat. Ciptaan itu adalah hasil usaha si pencipta dan untuk itu ia dilindungi. Tetapi, pertandingan sepakbola tidak memfasilitasi hal tersebut. Tidak  ada  aspek  dari  kegiatan  pertandingan  sepakbola  yang  memberi  nilai bagi  tiap pemainnya.
Terlebih, ciptaan yang dilindungi hak cipta memberi daya guna dan manfaat bagi masyarakat. Buku kesehatan untuk mengatasi  penyakit mematikan mampu memberi pengetahuan bagi masyarakat agar hidup sehat. Film yang dibuat oleh seorang produser mampu menjadi bahan kajian kebudayaan dan medium termudah masyarakat dalam memahami isu kontemporer, bahkan menjadi pendorong kebijakan nasional. 46 Tetapi, selain memberikan hiburan belaka, pertandingan sepakbola tidak memiliki daya guna dan manfaat untuk masyarakat selayaknya buku kesehatan atau sebuah film.
Kedua ,  kalaupun  siaran pertandingan  sepakbola  menjadi  ciptaan,  maka standar perlindungan  hak  cipta  tidak  mampu  melindunginya.  Ingatlah  bahwa  ciptaan  yang dilindungi hak cipta harus bersifat asli, kreatif, dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Tetapi, sulit untuk menentukan apa bentuk konkrit “ciptaan” dari siaran pertandingan sepakbola  dan  siapa  yang  mewujudkan  ciptaan  itu.  Oleh  karena  itu,  kesulitan perlindungan  hak  cipta  atas  siaran  pertandingan  sepakbola  berdasarkan  tiga  syarat tersebut kian relevan.
Mulai  dari  persyaratan  keaslian;  bagaimana  memastikan  keaslian  dari  siaran pertandingan  sepakbola?  Apa  yang  asli  dari  aktivitas  orang-orang  yang  sedang berolahraga?  Mengingat  sulit  untuk  menentukan  bentuk  ciptaan  dan  pihak  pencipta dalam siaran pertandingan sepakbola, maka sulit pula untuk menentukan sesuatu yang membedakan siaran pertandingan sepakbola dari bentuk aktivitas sejenis.
46 Film  Silenced  (2013)  yang  menceritakan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak-anak  tunarungu  dalam sebuah  sekolah  di  Gwangju,  Korea  Selatan,  berhasil  menginisiasi  pemerintah  Korea  Selatan  untuk membentuk “Dogani Law” yang menghapus perlakuan khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak  di  bawah  umur.  Lihat  Korea  Times.  “National  Assembly  passes  ‘Dogani  Law’”.  Available  from: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/10/113_97529.html.  [Accessed  February  15, 2022].
Hal yang sama juga berlaku pada persyaratan kreativitas; bagaimana memastikan kreativitas  dari  siaran  pertandingan  sepakbola?  Apa  sesuatu  yang  menunjukkan keunikan kreasi intelektual dari siaran pertandingan sepakbola? Pertanyaan-pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena selain tidak adanya bentuk ciptaan dan pencipta, siaran pertandingan  sepakbola  tidak  mengandung  kreativitas  yang  membuatnya  dapat diklasifikasikan ke dalam ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
Terakhir, pada persyaratan perwujudan; karena sulit untuk menentukan bentuk ciptaan dan pihak pencipta, maka sulit pula untuk menentukan apa yang diwujudkan dari  suatu  siaran  pertandingan  sepakbola.  Apakah  siaran  pertandingan  sepakbola mewujudkan  ide  dan  ekspresi  para  pemain  sepakbola  dalam  memperebutkan  skor pertandingan? Bila iya, maka bagaimana menentukan keaslian dan kreativitas dari ide dan ekspresi para pemain itu?
Katakanlah  persyaratan  perwujudan  di  atas  lebih  rendah  dari  dua  persyaratan sebelumnya.  Jika  demikian,  maka  siaran  pertandingan  sepakbola  tetap  tidak  dapat dilindungi  oleh  hak  cipta  sepanjang  jawaban  atas  keaslian  dan  kreativitas  dari pertandingan  sepakbola  itu  sendiri  belum  dapat  ditemukan.  Sampai  di  sini,  jelaslah bahwa siaran pertandingan sepakbola memang tidak dapat dilindungi hak cipta, kecuali jika  pada  perkembangannya  terdapat  indikasi  keaslian  dan  kreativitas  yang  umum melekat pada suatu objek perlindungan hak cipta.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  siaran  pertandingan  sepakbola  memang  tidak termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Sekali lagi, UU Hak Cipta hanya mengatur hak  ekonomi  bagi  lembaga  penyiaran  yang  menayangkan  pertandingan  sepakbola tersebut atas dasar kompensasi usaha.
Dengan demikian, klaim Penggugat terkait gugatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan  oleh  Tergugat  atas  penayangan  siaran  pertandingan  sepakbola  yang termasuk  dalam  perlindungan  hak  cipta  itu  keliru  karena  siaran  pertandingan sepakbola  tidak  dilindungi  hak  cipta.  Terlebih,  dengan  ketiadaan  klausul  yang  jelas mengenai  distribusi  hak  cipta  atas  penayangan  pertandingan  sepakbola  Piala  Dunia 2014 dalam perjanjian lisensi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kesahihan gugatan yang diajukan Penggugat sesungguhnya dipertanyakan.
Lebih lanjut, hak bagi PT ISM dalam penayangan siaran mencakup penayangan di berbagai medium yang memungkinkan siaran untuk ditonton oleh masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung seharusnya memutus sengketa dengan mengacu pada ketentuan mengenai siaran, hak siar, dan lembaga penyiaran yang diatur di dalam UU Penyiaran alih-alih mengacu pada ketentuan dalam undang-undang hak cipta. Atau, dalam  skenario  yang  lain,  Mahkamah  Agung  dapat  memutus  sengketa  dengan mengacu pada ketentuan perlindungan perangkat elektronik yang digunakan lembaga
penyiaran dalam menyiarkan suatu siaran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

## PENUTUP Kesimpulan
Berangkat  dari  pemaparan  di  atas,  terdapat  kekeliruan  dari  Mahkamah Agung dalam mengkualifikasikan siaran pertandingan sepakbola sebagai objek perlindungan hak cipta dan menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar lisensi hak cipta Penggugat. Dua bentuk kekeliruan ini termanifestasi dalam argumentasi Mahkamah Agung yang mengakui keabsahan lisensi milik Penggugat dalam penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014.
Kekeliruan  pertama  terjadi  karena  ketentuan Pasal  40 UU  UU Hak  Cipta  tidak menetapkan bahwa “siaran” sebagai ciptaan yang dilindungi hak cip ta. Hal ini dapat dimengerti karena siaran pertandingan sepakbola tidak dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, dari sudut pandang standar  perlindungan  hak  cipta,  sulit  untuk  menentukan  pemenuhan  syarat perlindungan  bagi  siaran  pertandingan  sepakbola  sebagai  ciptaan  sebab  ia  tidak memiliki  keaslian,  tidak  mengandung  kreatifitas,  serta  tidak  mewujudkan  ide  dan ekspresi dari pencipta selayaknya ciptaan yang dilindungi hak cipta.
Kekeliruan kedua terjadi karena keabsahan lisensi yang dimiliki oleh Penggugat nyatanya meragukan. Tidak ada klausul dalam lisensi yang menyatakan distribusi hak cipta  dari  FIFA  kepada  Penggugat  dalam  penayangan  pertandingan  sepakbola  Piala Dunia 2014, dan klausul yang tercantum cenderung mengarah kepada pemberian hak siar atas penayangan pertandingan tersebut. Selain itu, tidak ada klausul dalam lisensi yang memberi  kewenangan bagi Penggugat untuk menempuh langkah hukum demi menghadapi  perbuatan  pihak  lain  yang  melanggar  lisensi  tersebut.  Hal  ini menimbulkan  pertanyaan  terkait  keabsahan  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  yang dimiliki pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan.

## Saran
Instansi  penegak  hukum  harus  lebih  teliti  dan  saksama  ketika  menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan, sekalipun ia memiliki norma hukum yang  ideal,  tetap  membutuhkan  penegak  hukum  yang  teliti  dalam  penerapannya. Kombinasi antara aturan yang ideal dan penegak hukum yang teliti akan memberikan hasil berupa penerapan aturan yang adil dan tidak sewenang-wenang bagi para pihak,
terlebih  dalam  penyelesaian  suatu  sengketa.  Pada  kasus  ini,  Mahkamah  Agung  lalai ketika menerapkan ketentuan UU Hak Cipta dalam meninjau keabsahan lisensi yang dimiliki  Penggugat  dan  menetapkannya  sebagai  lisensi  yang  sah,  serta  dalam mengkualifikasikan siaran pertandingan sepakbola sebagai objek yang dilindungi hak cipta. Jika Mahkamah Agung dan instansi penegak hukum lain tidak cepat berbenah dan  tidak  melakukan  evaluasi  atas  kelalaiannya  dalam  menerapkan  peraturan perundang-undangan, maka potensi timbulnya ketidakadilan di masyarakat akan kian membesar dan fenomena seperti kasus ini akan lebih banyak terjadi.
Selain itu, Penulis menyadari bahwa UU Hak Cipta yang dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa di dalam kasus ini perlu dikaji ulang, utamanya pada ketentuan mengenai pengadaan lisensi atas pemanfaatan suatu ciptaan. Pada kasus ini, Penggugat berdalil bahwa lisensi yang dimilikinya adalah sah meskipun FIFA hanya memberikan “hak  media”  atas  penayangan  siaran  pertandingan  sepakbola  Piala  Dunia  2014.  Jika memang  memungkinkan  bahwa  hak  media  itu  menjadi  dasar  adanya  distribusi  hak cipta, dan dalam hal ini tidak merujuk kepada ketentuan hak siar sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran, maka sepatutnya pengaturan lisensi dalam UU Hak Cipta direvisi dengan menyertakan hak media sebagai salah satu dasar pengadaan lisensi hak cipta. Pengadaan  revisi  ini  penting  demi  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  lembaga penyiaran di Indonesia saat melakukan komersialisasi  atas penayangan suatu siaran, serta  bagi  masyarakat  Indonesia  agar  benar-benar  mengetahui  bahwa  hak  media merupakan  salah  satu  dasar  kepemilikan  eksklusif  lembaga  penyiaran  atas  siaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf, Huala. (2018). Hukum Perdagangan Internasional . Depok: Rajawali Pers.
Alexander I. Poltorak dan Paul J. Lerner. (2011). Essentials of Intellectual Property: Laws, Economic, and Strategy . New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Anthony  D’  Amato  dan  Doris  Estelle  Long.  (1996). International  Intellectual  Property Anthology . Cincinnati: Anderson Publishing.
Earl W. Kintner dan Jack Lahr. (1983). An Intellectual Property Law Primer . New York:
Clark Boardman.
John  Rawls.  (1971). A  Theory  of  Justice .  Cambridge:  The  Belknap  Press  of  Harvard University Press.
J. W. Harris. (2001). Property and Justice . London: Oxford University Press.
Lester Thurow. (1992). Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America . Brentwood: Warner Books.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Lindsey, Tim, et.al. (2019). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar . Bandung: Alumni. Jened,  Rahmi.  (2013). Interface  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum  Persaingan Penggunaan HKI . Jakarta: Rajawali Pers.
Robert  P.  Merges,  et.al.  (2003). Intellectual  Property  in  the  New  Technological  Age .  New York: ASPEN Publisher.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Stephen  R.  Munzer.  (2002). A  Theory  of  Property .  Cambridge:  Cambridge  University Press.
Sunggono,  Bambang.  (2003). Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Persada,  PT  Raja Grafindo.
Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya.
William M. Landes dan Richard A. Posner. (2003). The Economic Structure of Intellectual Property Law . Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

## Jurnal
Amalia,  Nitta,  Rika  Ratna  Permata,  dan  Aam  Suryamah.  (2021).  “Tanggung  Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free to Air )”. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Volume 9 (No. 2), 135-136.
Shabariyah, Sarah Mawaddah dan Christine S.T. Kansil. (2020). “Analisi s Pelindungan Hukum terhadap Hak Siar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta”. Jurnal Hukum Adigama , Volume 3 (No. 2), 746-747, 749-750. Tarun Jain. (2008). “Broadcaster’s Right Under Copyright Law”. Ifcai University Journal of Intellectual Property Rights , Volume 7 (No. 3), 4.
Wendy  J.  Gordon.  (1999).  “A  Property  Right  in  Self -Expression:  Equality  and Individualism  in  the  Natural  Law  of  Intellectual  Property”. Yale  Law  Journal , Volume 102 (No. 7), 1540-1541.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2021  tentang  Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial.

## Sumber Lain
Federal International de Football Association. “Commercial FIFA TV”. Available from: https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/fifa-tv. [Accessed February 12 th ,
2022].
Korea  Times.  “National  Assembly  passes  ‘Dogani  Law’”.  Available  from:
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/10/113_97529.html. [Accessed February 15 th , 2022].