## RESPON ORMAS KEAGAMAAN KOTA KEDIRI TERHADAP IDEOLOGI MANTAN ANGGOTA HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Moh. Qomarul Huda*, Mubaidi Sulaeman** Moh.Qohu@gmail.com*,  mubaidisulaeman@gmail.com*

## Abstact
In this study, the researcher seeks to see the extent of the potential for conflicts with ideological backgrounds carried out by former HTI members due to their efforts to hegemony political and religious actions in the City of Kediri. The form of research used in this research is field research. Field research is a type of research oriented to the collection of empirical data in the field. Testing the data in this study using transferability analysis. Testing this data is a modification of external validity in qualitative research. The research that has been carried out has shown that in the City of Kediri the infiltration of former HTI is not much different from the initial goal of establishing HTI, namely preaching Islam by propagating the establishment of a caliphate (pan-Islamism) internationally and the enforcement of sharia law for all mankind. The movements of former HTI members in Kediri City are indeed banned from their activities by the Government, but the fact is that their ideology is still alive in Kediri City. This received a different response from NU and Muhammadiyah in Kediri. NU City of Kediri is the most vocal organization in preventing the growth and development of HTI ideology to revive in the City of Kediri. Meanwhile, Muhammadiyah of Kediri City is more lenient in dealing with the ideology of the former HTI member. Although in essence Muhammadiyah itself agrees with the dangers of the HTI ideology.

## Keywords: Ex-HTI Ideology, Conflicts Potential, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

## Abstrak
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat sejauh mana potensi terjadinya konflik berlatar ideologis yang  dilakukan  oleh  mantan  anggota  HTI  karena  upayanya  dalam  menghegemoni  tindakan  politis  dan keagamaan di Kota Kediri. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field  research).  Penelitian  lapangan  adalah  jenis  penelitian  yang  berorientasi  pada  pengumpulan  data empiris di lapangan. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan analisis trasnferabilitas. Pengujian data ini merupakan modifikasi validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan bahwa  di Kota Kediri infiltrasi  mantan HTI tidak jauh berbeda dengan tujuan awal pendirian HTI  yaitu  mendakwahkan  Islam  dengan  mempropagandakan  berdirinya  khilafah  (pan-islamisme)  secara internasional dan tegaknya hukum syariat bagi seluruh umat manusia. Gerakangerakan mantan anggota HTI di Kota Kediri memang dilarang aktivitasnya oleh Pemerintah, namun faktanya ideologi yang mereka miliki masih hidup di Kota Kediri. Hal ini mendapat respon yang berbeda dari NU dan Muhammadiyah Kota Kediri. NU Kota Kediri adalah ormas yang paling lantang dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya ideologi HTI untuk hidup Kembali di Kota Kediri. Sedangkan Muhammadiyah Kota Kediri lebih lunak dalam menghadapi ideologi  mantan  anggota  HTI  tersebut.  Meskipun  pada  haikatnya  Muhammadiyah  sendiri  setuju  dengan bahayanya ideologi HTI tersebut.
Kata Kunci: Ideologi Mantan HTI, Potensi Konflik, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah
*  IAIN Kediri
** IAI Tribakti Kediri

## A. Latar Belakang
Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik transnasional (lintas negara). Oleh karenanya
hizbut tahrir bergerak dan beraktivitas di lebih dari 40 negara di 5 benua. Pergerakan Hizbut Tahrir bergerak dan menyebar ke seluruh dunia adalah saat kepimpinan amir hizb yang kedua yakni Al-’Alim al-Kabîr Syaikh Abdul
Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. 1
Hizbut Tahrir menahbiskan dirinya sebagai partai politik dengan Islam sebagai ideologinya dan kebangkitan bangsa Islam sebagai tujuannya. Meskipun selalu mengusung nama Islam, syari’ah dan dakwah, namun secara tegas, mereka mengatakan bukan sebagai organisasi kerohanian (seperti jam’iyyah thoriqoh ), ilmiah, pendidikan dan bukan pula lembaga social kemasyarakatan. Hal ini jelas berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis ataupun Organisasi keagamaan yang lahir di Indonesia yang ditegaskan sebagai jam’iyyah diniyyah-ijtima’iyyah (organisasi keagamaan- kemasyarakatan) dan bukan organisasi politik. 2
Sistem keanggotaan merupakan ciri khas dari organisasi ini. Untuk mencapai tujuannya, para pemimpin organisasi ini mengambil bahan-bahan ideologis, yang mengikat anggotanya. Pada pelajar sekolah menengah, mahasiswa, serta para sarjana mendominasi latar belakang anggota organisasi ini. Namun tahun-tahun belakangan, organisasi ini telah menyebarkan target rekrutmen anggota ke masyarakat umum, khususnya pedesaan, termasuk kepada anggota dan warga suatu keagamaan yang awam tentang keagamaan. 3
Modus penyebaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengenalan, penyebaran dan bai’at (indoktrinasi) ide-
1 Al-’Alim al-Kabîr Syaikh Abdul Qadim Zallum berjumpa dengan Syaikh Taqiyuddin anNabhani  pada tahun 1952. Lalu Syaikh Zallum pergi ke al-Quds untuk bergabung dengan Syaikh Taqiyuddin dan melakukan kajian serta berdiskusi seputar masalah partai (Hizb). Dia telah bergabung dengan Hizbut Tahrir sejak awal mula aktivitas Hizb. Dia menjadi anggota qiyâdah  hizb sejak tahun 1956 M. Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (Bogor: Toriqul Izzah. 2001), 94.
2 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1993), 233.
3 Khalimi, Ormas-Ormas  Islam (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 83.
ide dan pemikiran Hizbut Tahrir kepada masyarakat umum. Untuk menyebarkan itu, mereka giat mencetak dan menyebarkan media informasi yang dibagikan secara gratis dan berkala sebagaimana Buletin Dakwah Al-Islam yang disebarkan ke masjidmasjid, organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka juga mengadakan kajian ( halaqah ) di masjid-masjid yang sudah berhasil ‘dikuasai’ dengan menampilkan tema-tema yang sekilas luhur sebagamana Khilafah Islamiyah, Penjajahan Bangsa Melalui Perempuan, dan sebagainya. 4
Mereka menganggap kaum muslimin saat ini hidup di alam darul kufur (negeri kafir) hanya karena diterapkannya hukum-hukum Negara yang tidak berdasarkan Islam. Kondisi ini mereka rumuskan dengan cara menganalogkan secara sempit dengan periode Nabi SAW ketika di Makkah. 5 Sebagai contoh, untuk Indonesia, mereka menganggap UUD 1945 dan Pancasila sebagai bagian dari hukum-hukum kufur yang oleh karena itu harus diganti, baik konstitusi dan Dasar Negara maupun pemerintahannya. 6
Karena pemikiran HTI yang begitu ekstrim dalam melihat relasi agama Negara, maka pada melalui Perpu no 2 Tahun 2017 pemerintahan Joko Widodo melarang HTI beroperasi di Indonesia dan dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di Indoensia. Akan tetapi meskipun telah dilarang mantan anggota HTI masih ada di Indonesia dan masih menyerukan ideologi khilafahnya meskipun dengan gerakan bawah tanahnya. Hal ini tidak terkecuali di Kota Kediri. Masih banyak sekali mantan anggota HTI yang masih militant
4 M. Nuh Nuhrison (ed), Aliran/Faham  Keagamaan  dan Sufisme Perkotaan (Jakarta: Prasasti, 2009), 136.
5 Khalimi, Ormas-Ormas Islam, 83.
6 Hizbut Tahrir Indonesia ,  AL-Islam , Buletin Mingguan, bulan Oktober, 2015.
dalam memperjuangkan ideologi mereka, sehingga  hal  ini  menyimpan  potensi  konflik dan respon yang beragam dari ormas-ormas keagamaan yang ada di Kota Kediri, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Wahidiyah.
Dari pemaparan di atas maka potensi terjadinya konflik berlatar ideologis keagamaan sangat mungkin terjadi sebagaimana peneltian yang dilakukan oleh Mubaidi dalam artikelnya” Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat”, yang menyatakan bahwa perbedaan ideologi dan fundamentalisme agama dapat menjadi sumber  konflik  di  masyarakat. 7 Sedangkan menurut  Almi  Novita,  Ainur  Rofiq  Al-Amin, Muchammad Helmi Umam dalam  penelitiannya yang berjudul “Resiliensi Komunitas Mahasiswa Eks-Hizbut Tahrir Indonesia diUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pasca- PerppuNomor 2 Tahun 2017” menemukan bahwa Pengitkut eks-Hizbut Tahrir Indonesia tetap melakukan rekrutmen anggota dengan mengadakan berbagai kajian rutin, seperti kajian MALKIS (Malam Minggu Kajian Eksis) yang rutin dilaksanakan komunitas mahasiswa eks-Hizbut Tahrir Indonesia di UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa resiliensi komunitas mahasiswa eks- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dapat bangkit dan keluar dari keadaan stressfull pasca dibubarkan. 8
7 M. Sulaeman, “Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat”. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 7 (1), (2019). 55-72.
8 Almi Novita, Ainur Rofiq Al-Amin, Muchammad Helmi Umam, “Resiliensi Komunitas Mahasiswa Eks-Hizbut Tahrir Indonesia diUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pasca-PerppuNomor 2 Tahun 2017” Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Volume 8 Nomor 2 2020 . 329-349.
Kota Kediri sendiri, sebagai lokasi penelitian, merupakan kota yang memiliki ideologi keagamaan yang sangat heterogen. Di kota yang terkenal dengan tahunya ini, bisa ditemui agama yang sangat beragam dengan Islam sebagai mayoritasnya.
Heterogenitas juga bisa dilihat dalam agama Islam itu sendiri. Aliran-aliran keagamaan Islam tumbuh subur di kota ini seperti NU, Muhammadiyyah, LDII dan HTI sebelum dilarang oleh pemerintah. Selain itu, kota ini juga menjadi basis aliran sufisme dengan pengikut yang sangat besar yaitu Wahidiyyah.
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat sejauh mana potensi terjadinya konflik berlatar ideologis yang dilakukan oleh HTI karena upayanya dalam menghegemoni tindakan politis dan keagamaan di Kota Kediri meskipun dengan gerakan bawah tanahnya. Selain itu, dalam penelitian ini, ingin mengetahui respon ormas-ormas Islam yang lain terhadap gerakan bawah tanah HTI yang diletakan sebagai subyek yang berusaha untuk menjelaskan pengalaman gerakan sosial- politisnya sendiri, berdasarkan kesadaran dan pemahaman yang objektif dalam kajian deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan fakta-fakta di lapangan yang berhubungan dengan kegiatan ideologis politis HTI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan esensi dari penelitian berjudul “Respon Ormas Keagamaan Kota Kediri Terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia”.

## B. Metodologi Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field  research ). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada
pengumpulan data empiris di lapangan. 9 Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditentukan di Kota Kediri. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian yang berbasis pustaka dianggap tidak mencukupi untuk mendapatkan data- data yang dibutuhkan dalam tema penelitian ini. Untuk itu, peneliti merasa perlu untuk terjun sendiri ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. 10
Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati subyek itu sendiri. 11
Karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif ialah mementingkan makna, konteks, dan perspektif emik. Proses penelitian lebih berbentuk siklus daripada linear, di mana pengumpulan data berlangsung secara simultan, lebih mementingkan kedalaman ketimbang keluasan cakupan penelitian; wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data. 12
Dalam penelitian ini penulis akan menelaah secara komprehensif, mendetail, dan mendalam atas fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian yang peroleh dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk
9 John  Lofland, Analyzing  Social  Setting:  A  Guide  to QualitativeObservation  and  Analysis (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), 68.
10 Emy Susanti Hendrarso, “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar”, dalam  Bagong Suyanto dan Sutinah (ed.), Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2010), 165.
11 Arif Furchman, Pengantar Metodologi Kualitatif (Surabaya: Usaha Nasional, 1922), 22.
12 Sanapiah Faisal, Filosofi  dan  Akar  Tradisi  Penelitian Kualitatif (Surabaya: BMPTSI 1998), 81.
generalisasi. Namun, karena informasi yang diperoleh cukup lengkap, maka data yang diperoleh dapat menjadi representasi dari peristiwa-peristiwa atau kenyataan-kenyataan yang serupa. 13
Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau obyektif, akan tetapi internal atau subyektif yaitu peneliti itu sendiri tanpa menggunakan tes angket atau eksperimen. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian yaitu Kota Kediri merupakan faktor kunci dalam menangkap segala makna dalam fenomena yang terjadi sekaligus sebagai sebuah alat pengumpulan data dengan berbagai alat pendukung seperti buku, bolpoin, kamera, perekam suara dan lain-lain. 14

## c. Konsep dan Teori
1. Pengertian Gerakan Sosial Keagamaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program.13 Secara teoritis gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka
13 Michael Quinn Patton, Metode  Evaluasi  Kualitatif, terj. Budi Puspo Priyadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 1.
14 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 121. 13 Abu Zahra, (ed.), Politik  Demi  Tuhan:  Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 7.
kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. 15
Gerakan sosial lazim dikonsepsikan sebagai kegiatan kolektif yang dilakukan kelompok tertentu untuk menciptakan kondisi sesuai dengan cita-cita kelompok tersebut.  Bagi mereka, kehidupan masyarakat seperti yang ada pada saat ini dirasakan semakin tidak mampu menciptakan kesejahteraan, karena itu perlu diganti dengan tatanan sosial baru yang lebih baik. 16 Tatanan sosial baru tersebut harus bersumber pada salah satunya adalah nilai-nilai keagamaan.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil garis besar bahwa gerakan sosial keagamaan merupakan hasil perilaku kolektif yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan mengatasnamakan nilai dan ajaran keagamaan yang bersifat rutin dan merupakan tanggapan terhadap adanya rangsangan yang berkaitan dengan kesadaran keagamaan. 17 Organisasi keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.17
Berbeda dengan gerakan sosial pada umumnya, gerakan sosial keagamaan tidak hanya berbentuk ideologi tertentu saja, namun ia terbagi disebabkan oleh perbedaan penafsiran akan doktrin agama. 18 Sebagai
15 Ibid, 9.
16 Ibid, 41.
17 Al-Jabiri Muhammad ‘Abed, Agama,  Negara  dan Penerapan  Syariah, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 112. 17 Ibid, 111.
18 Ahmad Syafi’I Mufid, Tangklukan Abangan dan Tarekat Kebangkitan Agama di Jawa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
contoh, gerakan sosial keagamaan liberal yang terdapat dalam Yahudi, Kristen dan Islam yang didasari oleh perspektif baru dalam memandang suatu dogma agama. Selain itu dalam islam, gerakan sosial keagamaan juga terdapat dalam kelompok-kelompok spiritualis (sufisme),  yang  notabene  mereka  menjauhi urusan dunia demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. 19
Sedangkan organisasi massa atau disingkat ormas keagamaan merupakan manifestasi yang nyata dari gerakan sosial keagamaan adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas pada hakikatnya dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, bukan hanya berdasarkan agama tertentu misalnya: pendidikan, sosial, pekerjaan dan ideologi. Maka ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-Qur’an dan as- sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. 20

## 2. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI)
Hizbut Tahrir, (Inggris: Party of Liberation ; Indonesia: Partai Pembebasan) awal bernama Partai  Pembebasan  Islam  (hizb  al-tahrir  alislami) adalah partai politik berideologi Islam didirikan pada tahun 1952 di Al Quds berdasarkan aqidah Islam. Pendirinya adalah Taqiyyuddin An Nabhani (1905-1978) atau di Indonesia dikenal
2006), 20.
19 Ibid, 22. 20 Kuntowijoyo, Identitas  Politik  Umat  Islam (Bandung: Mizan, 1999), 35.
dengan Syekh Taqiyyuddin An Nabhani seorang Ulama, Mujtahid, hakim pengadilan (Qadi) Di  Palestina  dan  lulusan  Al  Azhar.  Dia  hafidz Quran sejak usia 15 tahun. Ia adalah cucu dari Ulama besar di masa Khilafah Utsmaniyah, Syeikh Yusuf An-Nabhani. 21
Kelompok ini didirikan oleh Taqiyddin bin Ibrahim an-Nabhani. Dia dilahirkan tahun 1909 M di Desa Ijzam yang terletak di sebelah selatan Kota Jifa, Yordania. Dia banyak terpengaruh oleh kakeknya, Yusuf Isma’il an-Nabhani yang dikenal dengan pemikiran sufinya  dan  permusuhannya  kepada  Salafush Shalih sebagaimana di dalam banyak tulisan- tulisannya  seperti  Syawahidul  Haqqi  fi Istighatsah Bisayyidil Khalqi. 22
Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan: (1) melangsungkan kehidupan Islam; (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr alIslam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukumhukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan daulah Islam. Daulah ini adalah daulah-
21 Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (Bogor: Toriqul Izzah, 2001), 4.
22 Pada tahun 1952 dia mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri Yordania untuk mendapatkan izin bagi partainya yang bernama Hizbut Tahrir al-Islami, tetapi permohonannya ditolak. Sesudahnya, kelompok Hizbut Tahrir melakukan aktivitas politik secara rahasia. Taqiyuddin an-Nabhani meninggal pada tanggal 10 Desember 1977 di Lebanon dengan meninggalkan karangan yang cukup banyak yang menjadi referensi acuan gerakan dan pemikiran Hizbut Tahrir, di antaranya : Nizhamul  Islam (Peraturan hidup dalam Islam), Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam), Nizhamul  Iqtishadi  fil  Islam (Sistem Ekonomi Islam), , Hizbi (Pembentukan Partai), Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah (Kepribadian Islam) dan Nida’ul  Har  ila  Alamil Islami (Seruan Kepada Dunia Islam). Muhammad Diya’udin Ra’is, Islam dan Khilafah (Bandung: Pustaka, 1985), 28.
khilâfah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. 23
Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982- 1983 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al Baghdadi. Pada mulanya, ketertarikan Mustofa kepada buku-buku karya Syaikh Taqiyuddin al Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Oleh karena itu, selama belajar di Yordania ia ikut serta dalam gerakan Hizbut Tahrir disana. Abdurrahman al-Baghdadi pulalah yang membuka jalan bagi para aktifus Hizbut Tahrir di Indonesia kepada jaringan Hizbut Tahrir Internasional. 24

## 3. HTI dilarang Oleh Pemerintah
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatann (Perppu ormas) sebagai perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2017 menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat, sehingga memunculkan dinamika politik yang tidak stabil belakangan ini. Melalui Perppu ini pemerintah mempunyai kewenangan lebih untuk mengontrol organisasi kemasyarakatan, yang dalam penerapannya mengabaikan proses hukum yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. 25
23 Mubaidi Sulaeman, “Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam,” Jurnal Ilmiah  Spiritualis:  Jurnal  Pemikiran  Islam  Dan  Tasawuf 4, no. 2 (2018): 104–30.
24 Nuhrison, Aliran Agama , 73. 25 Muhammad, Perpu era Jokowidodo terkait ormas yang dianggap radikal eks istensinya, sehingga dilakukan pencabutan dalam perizinan ormas tersebut. Pengesahan pembubaran ormas yang dianggap radikal dan eks trim karena tidak mengakui pancasila (ww.sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175343/ UU%20Nomor%2016%20Tahun%202017.pdf). (2017).
Pada faktanya, klaim pemerintah mengenai keadaan genting ini tidak benar-benar terbukti. Melalui Perppu ini juga pemerintah sudah melakukan pembubaran terhadap organisasi yang bertentangan dengan Perppu ini, yang dalam hal ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Sehingga Perppu ini dianggap sebagai bentuk pencederaan terhadap demokrasi, dan konsep pemisahan kekuasaan.
Fenomena pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia cukup menguras energi pemerintah, termasuk kalangan Ahli Hukum bahkan Ulama dan Kyai dari berbagai Ormas Islam diluar Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivitasnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu partai ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu dan kemudian dapat menjadi anggota legislatif. 26
Maksud dan tujuan pemerintah dalam menerbitkan PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapan yang bersifat luar biasa. 27
26 H. A. Djazuli, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), 60
27 Elnizar, N. E.). Perppu Ormas Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa . Retrieved  from hukumonline. com: http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5966c561b29b1/perppu-ormas-dinilai-tidak-penuhisyarat-
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, dengan demikian Hizbut Tahrir Indonesia resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Maka dengan mengacu pada ketentuan PerPPU tersebut terhadap status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dicabut. 28
Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.
Kemenkumham memiliki kewenangan legal administrative dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (Ormas). Disamping itu, Kemenkumham juga berwenang mencabut status tersebut khususnya yang berseberangan dengan Ideologi dan hukum negara Indonesia. HTI dianggap telah melakukan hal tersebut, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80 A. 29
Pemerintah sebelumnya menerbitkan PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
kegentingan-yang-memaksa, ( 13 Juli 2017) diakses tanggal 2 Agustus 2020.
28 Bagus Riadi, Diki Drajat, dan M. Zia Ulhaq, “Analisis Kebijakan Perppu Ormas: Kritik Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017”, Mechatronics,  Electrical  Power,  and  Vehicular Technology XX (20XX) XX-XX, 1-8.
29 Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki, Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran”, jurnal  Kalam, Volume 11, Nomor 2, Desember 2017,  365– 396.
Ormas. PerPPU ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila. Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubran Hizbut Tahrir Indonesia telah melalui satu poses pengakjian yang panjang. Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia 30 : a. Sebagai ormas berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
b. Kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
c. Aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.
Belakangan pemerintah tidak mengambi jalur pengadilan untuk membubarkan Hizbut
30 Kompas.com, “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah” (On- line) tersedia di: http//www.kompas.com/hti/resmi/dibubarkan/ ( 20 Juni 2017) diakses tanggal 2 Agustus 2019.
Tahrir Indonesia, tetapi memilih langkah menerbitkan PerPPU dengan mengubah sejumlah aturan dalam UU Ormas. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 31
Hizbut Tahrir Indonesia sudah mengajukan uji materi PerPPU Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Juli 2017 dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menjelaskan melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud untuk membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir. Selain itu terdapat ketidakjelasan  mengenai  definisi  ajaran  atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Draf PerPPU sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, akan diterima atau ditolak menjadi Undang- Undang. Akan tetapi pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Ini masih menjadi perdebatan ada yang setuju dan ada yang tidak tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan status pembubaran terhadap Ormas Hizbut Tahrir Indonesia.32 Klaim pemerintah menyebutkan bahwa Perppu Ormas dikeluarkan sebagai perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 dikarenakan UU tersebut memiliki kekosongan dalam hal penerapan sanksi yang efektif bagi ormas yang melanggar asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila
31 Siti Nur Fitriyana, “Fenomena Dakwah Eks-Hti Pasca Di Bubarkan”, Islamic  Comunication  Journal, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 205. 32  Ibid, 207.
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Hal yang dianggap mendesak oleh pemerintah sebagai alasan dikeluarkannya Perppu Ormas adalah bahwa secara faktual terdapat ormas yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah dan secara kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas yang berfungsi untuk mengontrol ormas-ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga berpotensi memecah belah kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Indonesia.
Namun jika melihat bahwa alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas dirasa tidak cukup kuat, karena Perppu No. 2 tahun 2017 tidak memenuhi asas kegentingan yang memaksa sebagaimana yang tercatum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (Syarat-syarat Penetapan Perpu oleh Presiden, 2013) yang berbunyi 32 :
“ Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  adalah  Peraturan  Perundang- undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”
Selain itu, dalih pemerintah dalam membubarkan yang disinyalir melanggar Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diterima karena ketiadaan indikator konkret untuk mengukur ormas yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan yang tidak melanggar, sehingga batasan tersebut menjadi kabur
32 PerPPU Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, (Jakarta: Buana Ilmu Populer),16.
dan membuka ruang bagi penilaian subjektif oleh pihak tertentu yang dalam hal ini adalah pemerintah. Sampai sejauh ini, pemerintah sudah melakukan implementasi kebijakan Perppu Ormas dengan melakukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

## D. Respon Ormas Terhadap Ideologi Mantan HTI di Kota Kediri
1. Pengaruh HTI di Kota Kediri Secara umum, di Kota Kediri beberapa masjid menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam derajat yang beragam kelompok HTI sejak dahulu telah menggunakan masjid sebagai kendaraan bagi penyebaran ideologinya. Level intensitas yang tinggi dari radikalisasi terlihat di Masjid Agung Kota Kediri dan Masjid Baiturahman yang masing-masing dari dahulu digunakan HTI meskipun beberapa kelompok Islam lainnya juga menggunakannya sebagai hal yang sama. 33
Radikalisasi juga cukup tinggi di masjid terbuka  dan  tidak  berafiliasi  dengan  ormas tertentu, yaitu Masjid al-Muttaqien, Ngronggo. Sementara masjid-masjid umum lainnya yang diteliti juga memperlihatkan anasir- anasir ideologi Islam radikal dengan level intensitas yang lebih rendah. Misalnya, Masjid Baiturahman Jamsaren, Masjid Komplek al- Hikmah Banjaran dan Masjid di dekat Kampus Universitas Nusantara (UNP) PGRI Kediri. 34 Dalam perjalanannya ditemukan beberapa aspek kebijakan dakwah di masjid yang diteliti, terkait jama’ah masjid dan kontrol pengurus terhadap dakwah masjid. Ditemukan menunjukkan bahwa dari aspek keterbukaan jamaah, kecuali Masjid Agung Kota Kediri dan Al-Muttaqien Ngronggo, yang memiliki
33 Observasi, di Kota Kediri, 17 Juli 2020.
34 Observasi, di Kota Kediri, 10 Juli 2020.
jama’ah yang eksklusif, masjid-masjid lain pada umumnya terbuka kepada semua kalangan. 35
Sementara jama’ah kedua masjid tersebut merupakan jama’ah tetap yang mendapatkan model pengajian yang terstruktur dan cenderung tertutup. Jama’ah masjid Al-Hikmah berasal dari pengurus dan imamimam masjid di lingkungannya sehingga diperkirakan memiliki pengaruh terhadap corak dakwah di masjidnya masing-masing. Sementara itu, yang mengikuti pengajian rutin di masjid Baiturrahman dan Masjid Agung Kota Kediri merupakan calon da’i atau khatib yang telah dibekali dengan ajaran dan ideologi mantan HTI yang bertaqiyyah kepada gerakan tarbiyah PKS yang menekankan pentingnya totalitas dalam berIslam ( kaffah ). 36
Dari aspek kontrol pengurus terhadap dakwah masjid ditemukan bahwa di masjid- masjid yang memiliki afiliasi dengan ideologi mantan HTI kontrol pengurus sangat kuat. Keputusan tentang khatib/penceramah serta materi khutbah dan pengajian ditentukan secara otoritatif oleh ustadz yang sekaligus pimpinan pesantren yang memayungi masing- masing masjid ini. 37 Di seberang lain, masjid- masjid yang dikelola oleh aktivis NU dan Muhammadiyah menjalankan fungsi kontrol yang tidak seketat kedua masjid di atas. 38
Sementara masjid-masjid yang dikelola pemerintah (Kemenag) kontrol dilakukan dari jauh pada khatib dan isi khutbah jumat, sedangkan untuk ceramah dan kegiatan pengajian di luar itu lebih longgar sehingga berbagai anasir radikal bisa menggunakan masjid untuk ajang dakwah. Penting untuk dicatat, bahwa tanpa adanya peningkatan
35 Observasi, di Kota Kediri, 17 Juli 2020.
36 Observasi, di Kota Kediri, 19 Juli 2020.
37 Observasi, di Kota Kediri, 20 Juli 2020.
38 Observasi, di Kota Kediri, 19 Juli 2020.
kontrol dikhawatirkan tercipta keadaan yang beresiko  terhadap  infiltrasi  ideologi  radikal HTI. 39
Secara umum, persepsi sikap dan perilaku pengurus masjid dan jama’ah masjid terhadap lima isu ideologis (sistem pemerintahan, formalisasi syari’at Islam, jihad, kesetaraan gender dan pluralisme) sangat beragam. Namun demikian, masih cukup banyak informan yang mewakili persepsi dan sikap Islam radikal, dalam pengertian mendukung penegakkan khilafah  islamiyyah , menyetujui formalisasi syari’at Islam melalui negara, menolak pluralisme dan kesetaraan gender, dst. Dari aspek sistem pemerintahan, misalnya, cukup banyak stake holders masjid yang mendukung ide pendirian khilafah Islamiyah dan pada saat yang sama menolak demokrasi. 40 Tampak dakwah kelompok Islam radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang mengusung ideologi politik Khilafah Islamiyyah telah mempengaruhi sebagian pengurus dan jama’ah masjid yang ada di Kota Kediri. 41 Menurut mantan pimpinan HTI Kediri (Heri Muzzamil) merupakan bagian dari Thalabun-nushrah.

## 2. Respon Ormas Terhadap Ideologi Mantan HTI
Di Kediri sendiri ideologi ini memiliki tanggapan yang berbeda dari dua kelompok Islam yang lainnya. NU sendiri memandang HTI sebagai kelompok Islam transnasional yang memiliki potensi memecah kesatuan umat yang ada di Indonesia, meskipun pada dasarnya cita-cita mereka ingin menyatukan
39 Observasi, di Kota Kediri, 10 Juli 2020.
40 Observasi, di Kota Kediri, 20 Juli 2020.
41 Observasi, di Kota Kediri, 13 Juli 2020.
umat dengan sistem kekhalifahan dan hukum syariat Islam. 42
Sistem kekhilafahan yang disuarakan oleh HTI ini, bagi sebagian kelompok umat Islam yang ada di Kediri memiliki potensi untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memecah persatuan umat islam yang ada di Kediri yang semula tidak memiliki permasalahan yang berarti sebelum HTI mempropagandakan Pan-Islamisme dengan sistem kekhaliafahan. 43
Menurut NU, Upaya pendirian khilafah Islam dan negara Islam hanya didengungkan oleh mereka yang tidak mengerti Islam, Karena gerakan ini kerap memicu kekerasan dan  konflik  di  tengah  umat.  Gerakan  ini hanya didukung oleh kelompok ekstremis. Upaya pendirian khilafah Islam lahirkan banyak teroris. Indikasi Islam ekstrem adalah kelompok yang meyakini dirinya sebagai satu-satunya kebenaran. Meyakini cara yang ia tempuh sebagai agama, bukan lagi sekedar teori pemahaman. Bagi NU Sementara nilai- nilai yang harus dipedomani umat Islam adalah nilainilai moderat Al-Qur’an dan keislaman, bukan nilai-nilai kemanusiaan murni. Karena, nilai kemanusiaan murni hanya lahir dan dibawa oleh misi dari sisa-sisa Perang Salib. 44
NU Kota Kediri berpendapat bahwa memang para ulama menyatakan bahwa menegakkan khilafah adalah fardhu  kifayah
42 Ibid, 30
43 Prinsip dakwah HTI didasarkan pada pandangan- pandangan idelogis sebagai berikut:  Pertama, HTI mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah. Salah satu hal penting yang merupakan seruan Allah adalah terwujudnya sistem khilafah dan diterapkannya hukum-hukum  Allah di muka bumi. Kedua, HTI dalam dakwahnya selalu berpedoman pada basis hukum-hukum syara’ sebagai asas bagi keseluruhan tindakan dan aktifitasnya. Karenanya, HTI bertekad kuat untuk bersikap terus terang, berani, tegas, serta menentang setiap hal yang bertentangan dengan Islam. An-Nabani, Peraturan dalam Islam , 152.
44 KH. Abu Bakar, Ketua PCNU Kota Kediri, 21 Juli 2020.
bagi umat Islam, karena harus ada yang menegakkan ajaran agama dan mengurus maslahat dunia mereka. Dengan khilafah, Allah menghindarkan terjadinya kezaliman, merealisasikan berbagai maslahat dan menjauhkan rakyat dari keburukan. 45
Berdasarkan penjelasan di atas, maka status hukum negara-negara yang ada saat ini adalah seperti status hukum Emirat/Imârah. Oleh karena itu, rakyat harus patuh kepada para pemimpin dalam sistem negara ini, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena tujuan dari imâmah adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh presiden atau pemimpin negara saat ini, seperti memimpin rakyat, mengatur urusan mereka, melaksanakan hukum, menyiapkan tentara, menindak orangorang jahat dan menegakkan syiar-syiar agama. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara- negara kecil dahulu kala, juga yang dilakukan oleh sejumlah khilafah yang ada di luar khilafah pusat. 46
Muhammaadiyyah Kota Kediri memang sependapat dengan kalangan Nahdliyin perihal tertolaknya ideologi khlifah yang dicita- citakan oleh HTI, akan tetapi tidak seharusnya Pemerintah membubarkan HTI dengan cara yang tidak konstitusional.  Menurut Muhammadiyah untuk menunaikan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maka
45 Abu  Ishaq  al-Isfirayini  mengomentari  kebolehan mengangkat dua imam (pemimpin) di dua kawasan jika diperlukan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam  kitab  Rawdhah  alThâlibîn,  “Abu  Ishaq  al-Isfirayini berkata; “Boleh mengangkat dua imam (pemimpin pusat) di dua kawasan yang berbeda, karena terkadang hal itu diperlukan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam al- Juwaini. Kamaruzzaman, Relasi  Islam  dan  Negara:  Perspektif Modernis  dan  Fundamentalis (Magelang: Indonesiatera, 2001), 140. 46 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1993), 233.
pemerintah dirasa perlu untuk menyerap aspirasi masyarakat yang memuat aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat mengenai isu yang sama, sehingga aspirasi tersebut dianggap merepresentasikan kehendak publik. Hal ini bersesuaian dengan konsepsi dari pemerintahan demokratis yang tidak memberi ruang bagi perilaku pemerintah yang mengarah kepada otoritarianisme. 47
Mengenai pembubaran ormas yang disinyalir menimbulkan benturan di masyarakat, pemerintah perlu menyerap aspirasi serta menganggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan melakukan suatu tindakan atau tidak sama sekali. Maka dalam hal ini, pemerintah perlu menyerap aspirasi publik baik dari ormas keagamaan maupun ormas yang berlandaskan nasionalisme.49
Dalam pandangan Muhammadiyah Kota Kediri hal penerbitan Perppu ormas, penilaian pemerintah terhadap representasi masyarakat hanya melihat dari salah satu pihak, yang dimana pihak tersebut adalah kelompok mayoritas umat islam di negara Indonesia. Kelompok ini juga termasuk kelompok yang secara terang-terangan memusuhi HTI. Dari beberapa sumber yang ditemukan, bahwa kelompok yang dijadikan tolak ukur bagi pemerintah adalah hanya ormas Nahdlatul Ulama (NU), meskipun banyak ormas lain di luar NU yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai HTI.
Meski demikian Muhammadiyah Kota Kediri sejalan  dengan pendapat Mahfud MD yang mengatakan bahwasanya organisasi
47 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 101. 49 Bagus Riadi, Diki Drajat, dan M. Zia Ulhaq, “Analisis Kebijakan Perppu Ormas: Kritik Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017”, Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology XX (20XX) XX-XX, 1-8.
masyarakat HTI memang tidak melakukan tindakan-tindakan fisik tetapi dari segi filosifis itu nyata disampaikan secara terbuka, itu artinya doktrin terhadap orang-orang tersebut sangat mebahayakan setiap orang yang terkena doktrin dari Organisasi Masyarakat HTI ini dalam hal ini ajakan untuk mendirikan negara Indonesia menjadi negara Khilafah karena negara Indonesia sudah final tidak bisa diganggu gugat. 48

## DAfTAR PUSTAKA
Faisal, Sanapiah. Filosofi  dan  Akar  Tradisi Penelitian Kualitatif. Surabaya: BMPTSI 1998. Furchman, Arif. Pengantar Metodologi Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional, 1922.
Hendrarso, Emy Susanti.  “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar”, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed.), Metode  Penelitian  Sosial . Jakarta: Kencana, 2010.
Hizbut Tahrir Indonesia ,  AL-Islam , Buletin Mingguan, bulan Oktober, 2015.
Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir . Bogor: Toriqul Izzah. 2001.
Khalimi. Ormas-Ormas  Islam. Jakarta: Gaung Persada, 2010.
Kuntowijoyo. Identitas  Politik  Umat  Islam .
Bandung: Mizan, 1999.
Lofland, John. Analyzing Social Setting: A Guide to  QualitativeObservation  and  Analysis . Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984.
48 Fathoni, NU Online, Pandangan Moh Mahfud MD Soal Pembubaran HTI (On-line) tersedia di: https//www.nuonline.com (21 Juni 2019) . diakses tanggal 2 Agustus 2020.
Moeloeng, Lexy J. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Mufid, Ahmad Syafi’I. Tangklukan Abangan dan Tarekat Kebangkitan Agama di Jawa . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Muhammad ‘Abed, Al-Jabiri. Agama, Negara dan
Penerapan  Syariah, terj. Mujiburrahman.
Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
Nuhrison (ed), M. Nuh. Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan.
Jakarta: Prasasti, 2009.
Patton, Michael Quinn . Metode Evaluasi Kualitatif, terj. Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Ra’is, Muhammad Diya’udin. Islam dan Khilafah Modern. Bandung: Pustaka, 1985.
Sjadzali, Munawir. Islam  dan  Tata  Negara: Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran . Jakarta: UI- Press, 1993.

## Novita, Almi. Ainur Rofiq Al-Amin, Muchammad
Helmi Umam, “Resiliensi Komunitas Mahasiswa Eks-Hizbut Tahrir Indonesia diUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pasca-PerppuNomor 2 Tahun 2017” Fikrah:  Jurnal  Ilmu  Aqidah  dan  Studi Keagamaan. Volume 8 Nomor 2 2020 . 329- 349.
Sulaeman, Mubaidi. “Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat”. Kontemplasi:  Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 7 (1), (2019). 55-72.
---------. “Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam.” Jurnal  Ilmiah Spiritualis:  Jurnal  Pemikiran  Islam  Dan Tasawuf 4, no. 2 (2018): 104–30.
Zahra, Abu.  (ed.), Politik  Demi  Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
-