Konstruksi Teks Pada Media Kompas dalam Pemberitaan Kasus Setyanovanto

## Sri Rahayu
Pascasarjana Ilmu Komunikasi - Universitas Diponegoro onyoxsrirahayu@gmail.com

## Abstract
The  news  about  e-KTP  corruption  has  attracted  public  attention  thaks  to  the  role  of media that continually publish the case. This paper tries to explain the news of alleged corruption  cases  involving  Setyanovanto,  especially  in  Kompas  media,  using  framing analysis. By analising several articles in Kompas media, this study concludes that news framing can construct public perception. The inappropriate process of framing the news on detailed content descriptions can further confuse the public. Thus according to the framing analysis, which is derived from the theory of social construction, the reality of news has not fulfilled the three aspects namely aspect of social, aspects of construction, aspects of reality.
Keywords : framing, e-ktp corruption, text construction, media

## Abstrak
Pemberitaan tentang kasus korupsi e-KTP telah mengundang perhatian publik. Hal ini tidak lepas dari peran media yang secara terus-menerus memberitakan kasus tersebut. Paper  ini  mencoba  menjelaskan  pemberitaan  kasus  dugaan  korupsi  yang  melibatkan Setyanovanto  tersebut,  khususnya  di  media  Kompas,  dengan  menggunakan  analisis framing.  Dengan  menelusuri  beberapa  artikel  di  media  Kompas,  studi  ini menyimpulkan  bahwa  framing  berita  dapat  mengkonstruksi  persepsi  publik.  Proses pembingkaian  berita  yang  kurang  sesuai  pada  penjelasan  isi  berita  yang  terperinci
dapat  semakin  membingungkan  masyarakat.  Dengan  demikian  menurut  analisis framing,  yang  merupakan  turunan  dari  teori  konstruksi  sosial,  realitas  berita  belum memenuhi tiga aspek yaitu aspek sosial, aspek konstruksi, aspek realitas.
Kata kunci : framing, korupsi e-ktp, konstruksi teks, media

## Latar Belakang
Proyek  kartu  e-KTP  adalah  program  nasional  untuk  meningkatkan sistem  data  kependudukan  di  Indonesia.  Program  e-KTP  menjamin ketunggalan  identitas  nasional  dan  menghindari  kartu  identitas  palsu. Pembuatan  e-KTP  juga  memfasilitasi  validasi  data  publik,  memastikan efektivitas  dan  efisiensi  dalam  layanan  publik.  Misalnya,  memfasilitasi penyediaan  jaminan  sosial,  serta  memastikan  bahwa  bantuan  pemerintah kepada  kaum  miskin  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  tepat  sasaran.  Selain itu, pembuatan e-KTP dapat menjamin validasi dan akurasi data pemilih dalam pemilihan  umum.  Ketunggalan  data  dapat  mencegah  kecurangan  pemilu. Manfaat  lainnya,  kartu  E-KTP  dapat  digunakan  untuk  menegakkan  undang- undang  dan  melacak  identitas  penjahat  dalam  waktu  yang  relatif  cepat.  Di bidang  pemberantasan  korupsi,  e-KTP  merupakan  langkah  strategis  untuk mencegah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan aset dan pencucian uang.
Namun,  ada  konspirasi  dalam  niat  baik  tersebut.  KPK  membutuhkan waktu empat tahun untuk melepaskan benang kusut dalam kasus ini. Proses ini berjalan dalam dua periode kepemimpinan KPK. Ketika akhirnya niat baik ini juga  merupakan  dorongan  yang  digunakan  oleh  beberapa  pihak  untuk meningkatkan  kerja  KPK.  Proyek  e-KTP  sekarang  telah  menjadi  kasus  paling populer  dalam  berita.  Publik  telah  menjadi  bagian  dari  proses  kasus  kartu  E- KTP  yang  menjebak  Setya  Novanto,  yang  oleh  berita  itu,  namanya  menjadi cukup  viral  di  masyarakat.  Ini, tentu  saja,  karena  liputan  yang  terus  menerus atas kasus ini di media.
Ketika  berbicara  tentang  media  massa,  istilah  "media  massa"  pada awalnya  dikenal  sebagai  pers  yang  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yang  dalam bahasa Inggris berarti "pers". Secara harfiah, pers berarti mencetak, dan secara maknawiah  berarti  publikasi  cetak  atau  cetak  (print  publications).  Dalam perkembangannya,  pers  memiliki  dua  arti,  pers  dalam  arti  sempit  dan  pers dalam arti luas. Pers, dalam arti luasnya, mencakup semua publikasi, termasuk sarana  komunikasi  elektronik,  penyiaran  radio,  dan  televisi.  Sedangkan  pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media cetak, yaitu surat kabar, majalah dan buletin (Effendy & Thun Surjaman, 2002, p.144).
Media  juga  merupakan  alat  dalam  proses  komunikasi  massa,  karena media massa dapat menjangkau publik yang lebih luas, relatif lebih heterogen, dan pesannya tersebar. Media itu sendiri dalam studi komunikasi massa diatur untuk berkomunikasi secara terbuka kepada khalayak yang besar dalam waktu yang relatif singkat (McQuail, 2000, p.17).
Ini  berarti  bahwa  media  harus  bebas  dari  tekanan,  termasuk  tekanan ekonomi.  Hal  ini  tentu  masih  jauh  dari  konteks  media  massa  sebagai  media kampanye  di  Indonesia.  Tujuan  ekonomi  lebih  kuat  daripada  kepentingan publik,  atau  secara  singkat  sarana  informasi  publik.  Dalam  hal  ini,  makna informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam format yang berguna bagi penerima yang menggambarkan peristiwa nyata dan dapat digunakan sebagai alat untuk membantu membuat keputusan yang memiliki nilai berita.
Kemajuan  teknologi  informasi  memiliki  dampak  langsung  di  era keterbukaan. Hari ini semua orang dapat menerima informasi secara instan dan lebih cepat dari sebelumnya. Keterbukaan membuat masyarakat tampak berada di dunia tanpa batas, baik dari dimensi waktu, wilayah, profesi, agama, norma, realitas, bahkan batas-batas moral. Penyebarluasan informasi telah menjadi alat penting dalam sistem demokrasi dan di era keterbukaan pemerintah. McLuhan menyatakan, ”Kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi… dan peralatan untuk
berkomunikasi  yang  kita  gunakan  itu  akhirnya  membentuk  atau  mempengaruhi kehidupan kita sendiri” (Nurudin, 2007, pp. 184-185).
UU no. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) telah menetapkan  aspek  kebebasan  informasi.  Khususnya  untuk  menjamin  dan melembagakan  hak  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  tentang pemerintahan  di  semua  tingkat  birokrasi.  Tujuan  dari  lembaga  kebebasan informasi ini adalah untuk membentuk dan mempromosikan tata kelola yang baik  dan  bersih  ( good  and  clean  governance ).  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, jelas  bahwa  persyaratan  pers  yang  bebas,  independen  dan  profesional diperlukan.
Tetapi saat ini, sebagian besar informasi publik tidak tersedia, meskipun informasinya  mendesak  untuk  disajikan  kepada  publik.  Terkadang  informasi diberikan  kehilangan  relevansi  dan  nilai,  padahal  jurnalisme  menuntut kecepatan  penyampaian  informasi  (Suyono,  2012).  Sementara  itu,  UU  Pers hanya  mengakui  hak  media  untuk  mencari,  memproses  dan  menyebarkan informasi,  tapi  tidak  mengatur  kewajiban  narasumber,  khususnya  pejabat publik  untuk  memberikan  informasi  publik  kepada  wartawan.  UU  Pers  tidak mengatur  pertukaran  informasi,  biaya  akses,  personel  layanan  informasi, klasifikasi informasi dan jenis sarana penyampaian informasi publik lainnya.
Masyarakat  tentu  berharap  memiliki  hak  untuk  mengakses  informasi sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan.  Realitas  dapat dibangun  dan  ditafsirkan  secara  berbeda  dengan  cara  lain.  Hasil  konstruksi media akan memiliki dampak yang besar pada penonton. Media adalah tempat di  mana  khalayak  mendapatkan  informasi  tentang  realitas  yang  terjadi  di sekitar  mereka.  Karena  itu,  konstruksi  media  akan  mempengaruhi  fenomena tersebut.  Seperti  dikutip  oleh  Eriyanto  dari  W.  Lance  Bennet,  Regina  G. Lawrence  dalam  bukunya  "  Analisis  Framing"  menyatakan  bahwa  peristiwa adalah ikon berita. Apa yang diketahui publik tentang realitas di sekitar mereka tergantung  pada  bagaimana  media  menggambarkannya.  Publik  akan  sangat
mengingat  sebuah  ikon  yang  disisipkan  oleh  media  sebagai  gambaran  dari suatu kenyataan.
Yang  kedua  adalah  mobilisasi.  Media  Massa  adalah  alat  yang  sangat kuat  untuk  menarik.  Publik  dan  publik  dengan  opini  publik.  Cara  media membuat  konstruksi  dapat  memberikan  audiens  yang  berbeda  dengan pemahaman  tentang  realitas  yang  sama.  Oleh  karena  itu,  media  dapat  dilihat sebagai  tempat  yang  saling  terkait  dari  kepentingan  bersama  para  manajer. Bahwa  dalam  setengah,  setengah  dari  permainan  menjadi  arena  untuk membangun  satu  sama  lain  dan  membangun  realitas  sesuai  dengan  minat mereka.  Konstruksi  dapat  digunakan  untuk  merekam  peristiwa  yang merupakan  pengalaman  yang  mencari  perhatian  dari  publik  (Eriyanto,  2006, p.21). Beberapa insiden ciuman kontroversial dan bahkan sensitif menjadi lebih sering di massa rata-rata Indonesia. Tetapi jika kasus-kasus yang diungkapkan oleh setengah dari massa ini dapat bersifat parsial, tidak ada fokus yang pasti pada pemberitaan media, bahkan tanpa hasil akhir.
E-KTP  adalah  salah  satu  kasus  besar  di  Indonesia  yang  masih merupakan  daftar  orang-orang  yang  memberikan  setengah  massa.  Proyek  E- KTP dimulai sekitar masa massa berkuasa  Joko Wiododo, yang difilmkan tak lama sebelum jabaras massal berakhir dengan desas-desus korupsi. Pada waktu itu,  mantan  Direktur  Pengelola  Informasi  Administrasi  Kependudukan Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman menjadi terdakwa. Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Kamis  (2017/09/03),  dikatakan  bahwa  Novanto memiliki peran dalam mengatur anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 miliar (Kompas,  2017).  Kasus  ini  semakin  menyita  respon  masyarakat  karena melibattkan  beberapa  politisi  aktif  atau  beberapa  anggota  DPR.  Termasuk dalam kasus kartu E-KTP yang memiliki jumlah kepala daerah atau Gubernur
Jawa Tengah, misalnya. Nilai nominal korupsi jauh lebih tinggi, bahkan lebih, sehingga masyarakat tidak dapat melewatkan pemberitaan seperti ini.
Sayangnya,  kasus  ini  tidak  diimbangi  dengan  penyesuaian  agenda media  di  Indonesia.  Banyak  media  yang  menjadi  tameng  bagi  mereka  yang bermain politik. Kompas dan Jawa Pos dan surat kabar lain tentu saja memiliki kriteria  sendiri  untuk  mengungkap  kasus  ini  melalui  ruang  publik.  Kedua media  ini  memiliki  karakter  yang  sangat  berbeda  dalam  segmentasi  untuk pembacanya.  Kompas  yang  khas  dengan  bahasa  kritis  belum  tentu  terbuka ketika  sebuah  kasus  besar  terjadi.  Sementara  Jawa  Pos,  yang  cenderung memiliki  bahasa  yang  mudah  dipahami,  masyarakat  juga  memposisikan  hal yang sama dengan media lainnya.
Namun dibalik semua ini, media telah memiliki peran sebagai pembawa pesan sehingga pembaca memiliki peran penting dalam membentuk citra berita yang  bervariasi.  Misalnya,  keterbukaan  dalam  kasus  hamabalang  dan  E-KTP. Murray  Edelman  mengungkapkan  bahwa  kenyataan  yang  dipahami  oleh publik  adalah  realitas  yang  telah  dipilih.  Penonton  didikte  untuk  memahami realitas  dengan  cara  tertentu.  Media  adalah  subjek  yang  memilih  dan membingkai  realitas.  Cara  di  mana  media  memilih,  bingkai  dan  membangun adalah  apa  yang  dipahami  dengan  analisis  framing.  Framing  berhubungan dengan  opini  publik,  karena  suatu  masalah  ketika  dikemas  dengan  kerangka tertentu  dapat  menyebabkan  pemahaman  berbeda.  Dalam  hal  ini,  misalnya, persepsi orang tentang  kasus E-KTP akan berbeda sesuai dengan  media yang mengirimkan  informasi  kepada  mereka.  Sudut  pandang  masalah  juga  akan berbeda  karena  perspektif  setiap  masyarakat  individu  berbeda.  Akibatnya, solusi  yang  ditawarkan  oleh  masing-masing  pihak  akan  berbeda.  Tulisan  ini mencoba  memberikan  analisis  framing  dalam  kasus  E-KTP  di  media  khusus Kompas. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang terekspos, fokus diskusi dari  tulisan  ini  adalah  untuk  memberikan  pertanyaan  penting  tentang bagaimana konstruksi Kompas dalam kasus kartu E-KTP.

## Tinjauan pustaka

## Komunikasi Massa
Definisi  komunikasi  massa,  mengacu  pada  pendapat  Tan  dan  Wright, adalah  bentuk  komunikasi  yang  menggunakan  saluran  (media)  dalam menghubungkan  komunikator  dan  komunikan  secara  massal,  dalam  jumlah besar,  sekalipun  jarak  jauh  (terpencar),  sangat  heterogen  dan  menghasilkan efek tertentu (Ardianto, 2004, p.3). Menurut Bittner, komunikasi massa adalah penyampaian  pesan,  informasi,  ide  dan  sikap  kepada  beragam  komunikan dalam  jumlah  besar  menggunakan  media  massa.  Dari  definisi  ini,  jelaslah bahwa  komunikasi  massa  harus  menggunakan  media  massa.  Jadi  jika komunikasi  dapat  disampaikan  kepada  khalayak  banyak,  seperti  demonstrasi yang diikuti dan disaksikan oleh puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media, maka itu bukan komunikasi massa.
Pakar komunikasi lain, Joseph A. Devito, memformulasikan komunikasi massa  sebagai  komunikasi  yang  ditujukan  kepada  massa,  kepada  sejumlah besar  audiens.  Dia  juga  mengatakan  bahwa  komunikasi  massa  adalah komunikasi yang disalurkan melalui pemancar audio dan visual (Effendy, 2000, p.21).  Dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  massa  menyebarkan  pesan melalui  penggunaan  sarana  komunikasi  modern  yang  ditujukan  pada  massa yang bisa jadi acak, tidak tampak oleh si penyampai informasi, seperti pembaca surat kabar, pendengar radio, pemirsa televisi dan film.

## Media baru
Mempelajari  komunikasi  massa  tidak  berguna  tanpa  menghubungkan peran  medianya.  Dapat  dikatakan  bahwa  media  massa  adalah  alat  utama dalam  proses  komunikasi  massa.  Menurut  Mc  Luhan,  media  hanya  dapat memiliki  konten  ketika  media  digunakan  dan  dikonjungsikan  dengan  media
lain.  Ia  mendefinisikan  sarana  dalam  hubungannya  dengan  indra  manusia. Luhan  membagi  media  menjadi  dua  kategori,  media  “hot”  dan  “cool”.  Hot media  adalah  media  yang  hanya  mengandalkan  satu  indera,  misalnya  media foto  dan  radio.  Cool  media  adalah  media  yang  menggunakan  lebih  dari  satu penginderaan,  misalnya  TV.  Munculnya  teknologi  media  menandai  awal komunikasi  ke  dunia  yang  lebih  modern.  Kemudian  teknologi  seperti  ini membawa  perubahan  pada  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  sosial, ekonomi  dan  politik.  Munculnya  teknologi  media  adalah  penghubung  utama modernitas.  Setelah  munculnya  modernitas,  maka  muncul  postmodernisme. Unsur-unsur  postmodernitas  meliputi:  (1)  Munculnya  gaya  estetika  distingtif dalam  dunia  seni,  desain  dan  arsitektur  akibat  dari  reaksi  intelektual  atas modernisme; (2) Pengembangan budaya diasosiasikan dengan budaya media.
Media  baru  didefinisikan  sebagai  bentuk  teknologi  yang  terkait  erat dengan  budaya  kehidupan  publik.  Media  baru  mengubah  nilai-nilai  budaya dalam kehidupan masyarakat. Teknologi tidak hanya memiliki fungsi sebagai sarana  atau  alat  komunikasi,  tetapi  teknologi  memainkan  peran  aktif  dalam proses  berfikir  dan  berperilaku  sebagai  manusia.  Ini  karena,  pada  intinya, setiap  teknologi  memiliki  nilai,  ideologi,  dan  karakternya  sendiri.  Era modernism  adalah  era  dimana  terdapat  media  yang  bersifat  pasif  yaitu masyarakat  yang  mengkonsumsi  media  yang  diposisikan  hanya  sebagai penonton dan hanya bisa menerima begitu saja berbagai bentuk informasi yang diberikan media, seperti halnya social media.

## Sarana Konstruksi dan Realitas Sosial
Realitas  sosial  adalah  hasil  dari  konstruksi  sosial  dalam  proses komunikasi  tertentu.  Membahas  teori  konstruksi  sosial  (social  construction), tentu  tidak  terlepas  dari  penjelasan  oleh  Peter  L.  Berger  dan  Thomas Luckmann.  Istilah  konstruktivisme  mulai  terkenal  karena  tulisan  Peter  L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya The Social Construction of Reality:
A Treatise in The Sociological of Knowledge tahun 1966. Menurut mereka, realitas sosial  dibangun  melalui  proses  eksternalisasi,  obyektifasi  dan  internalisasi. Konstruksi  sosial  tidak  terjadi  dalam  ruang  hampa,  tetapi  penuh  dengan kepentingan  (Bungin,  2008,  p.192).  Bagi  kaum  konstruktivis,  realitas  (berita) hadir  dalam  keadaan  subyektif.  Realitas  diciptakan  melalui  konstruksi, perspektif,  dan  ideologi  jurnalis.  Singkatnya,  manusia  lah  yang  membentuk citra  dunia.  Sebuah  teks  dalam  sebuah  cerita  tidak  dapat  disamakan  sebagai refleksi realitas, tetapi harus dilihat sebagai konstruksi realitas. Substansi teori konstruksi  sosial  media  adalah  pada  peredaran  informasi  dengan  cepat, sehingga konstruksi sosial berlangsung sangat cepat dan disebarluaskan secara merata.  Realitas  yang  terkonstruksi  juga  membentuk  opini  massa,  massa cenderung menjadi a priori dan pendapat massa cenderung sinis (Bungin, 2008, p.203). Menurut perspektif ini tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media  massa  itu  terjadi  melalui  tahap  menyiapkan  materi  konstruksi,  tahap sebaran  kostruksi,  tahap  pembentukan  konstruksi,  dan  tahap  konfirmasi (Bungin, 2008, p. 188- 189). Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Pertama,  persiapan  materi  konstruksi.  Ada  tiga  hal  penting  dalam tahapan  ini  yakni  keberpihakan  media  massa  kepada  kapitalisme, keberpihakan  semu  kepada  masyarakat,  keberpihakan  kepada  kepentingan umum.  Kedua,  tahap  distribusi  konstruksi.  Prinsip  dasar  dari  sebaran konstruksi  sosial  media  massa  adalah  semua  informasi  harus  sampai  pada khalayak secara tepat berdasarkan agenda media. Apa yang disebutkan media sangat  mungkin  bagi  pembaca.  Yang  ketiga  adalah  pembangunan  realitas. Pembentukan konstruksi berlangsung melalui konstruksi realitas pembenaran; kesediaan  dikonstruksi  oleh  media  massa;  dan  sebagai  pilihan  konsumtif. Tahap  keempat  adalah  proses  konfirmasi.  Konfirmasi  adalah  tahap  di  mana media massa dan penonton memberikan argumen dan tanggung jawab untuk pilihan mereka.
Untuk  itu,  suatu  media  harus  rajin  mencari  feedback  dari  khalayak ramai.  Khalayak  disini  bukanlah  orang  orang  partai  atau  ormas  pendukung. Media  dapat  menyatakan  diri  mereka  sebagai  "pikiran  rakyat".  Demokrasi, kebebasan pers, dan kemandirian media memang terkait dengan peran (fungsi) pers  masyarakat.  Keadaan  sosial  ekonomi  dan  politik  akan  memberikan pengaruh kepada masyarakat (Santana, 2005, p. 82).

## Kasus E-KTP: Sebuah Pembahasan tentang Framing Berita
Berdasarkan  ketentuan  Kode  Etik  Jurnalistik,  kita  dapat  merumuskan tujuh  elemen  yang  layak  dari  bentuk  pengiriman  berita  berikut  ini  sehingga suatu  informasi  dapat  dianggap  sebagai  produk  jurnalistik.  Unsur-unsur produk jurnalistik adalah (1) Akurat, yang tidak  hanya dilihat oleh ketepatan dalam penyajian data, seperti nama, tanggal atau angka saja. Tetapi harus ada proses  verifikasi  fakta-fakta  yang  disajikan.  Dalam  kasus  e-KTP,  Novanto mengatakan  di  pengadilan  di  Pengadilan  Korupsi  Jakarta  pada  hari  Senin (12/3/2018). "Saya  baru  ingat  kembali  bahwa  Andi  menyampaikan,  dia  telah melakukan pengiriman uang kepada pihak-pihak, di antaranya dia menyuruh Irvanto," kata  Setya  Novanto.  (2)  Lengkap,  adil  dan  berimbang.  Lengkap  artinya  tidak mengurangi  fakta-fakta  penting  dan  menambahkan  fakta-fakta  tidak  relevan yang  dapat  menyesatkan publik.  Sementara  adil  dan seimbang  berarti  bahwa seorang  wartawan  harus  menyampaikan  fakta-fakta  yang  benar-benar  terjadi dengan proporsi yang masuk akal.
(3) Objektif. Untuk mendapatkan berita yang obyektif, wartawan harus dapat  menggunakan  metode  ilmiah  untuk  memverifikasi  informasi  yang mereka peroleh. (4) Ringkas dan jelas. Kemudian, untuk mematuhi elemen ini, berita  harus  menggunakan  bahasa  yang  efektif  dan  jelas.  (5)  Hangat.  Suatu berita yang menarik dan penting untuk disampaikan adalah jika belum banyak orang  yang  mengetahuinya.  (6)  Unsur  ketepatan  waktu  juga  sangat mempengaruhi  publik  untuk  membaca  berita  yang  disampaikan
(Kusumaningrat,  2006,  p.  40-48).  (7)  Keterbukaan  informasi,  yang  terutama berpedoman pada undang-undang keterbukaan informasi.
Pada gilirannya, akuntabilitas pers melampaui kerangka profesionalisme media  dan  tanggung  jawab  kemanusiaan.  Himpitan  antara  kepentingan komersial  ideologi  pers  mempersulit  publik  dalam  menentukan  warna  media yang mereka pilih. Di tengah tren ini, sulit bagi kita untuk menunggu hidangan pers  yang  bermoral,  terutama  pers  yang  berusaha  memprioritaskan kepentingan  obyektif.  Atau  pers  yang  merusak  kepentingan  kaum  tertindas, tetapi bertentangan dengan ideologi media. Media mengkontradiksikan dirinya sebagai  institusi  kapitalis  yang  diarahkan  pada  akumulasi  keuntungan  dan modal. Karena media harus berorientasi pasar dan responsif terhadap dinamika persaingan  pasar,  ia  berusaha  menyajikan  produk  informasi  yang  memiliki keunggulan pasar, yaitu informasi politik dan ekonomi. Di sisi lain, media juga sering digunakan sebagai alat atau struktur politik negara yang menyebabkan media berada di garis mainstream negara.
Menurut  Smythe, “…fungsi  utama  media  adalah  menciptakan  kestabilan segmen  khalayak  bagi  monopoli  penjualan  pengiklan  kapitalis.” Pada  dasarnya, media massa adalah lembaga yang  menekankan masalah sosial dan politik di masyarakat  atau  negara,  dan  mendidik  masyarakat  dengan  informasi  yang edukatif  dan  bahkan  meluruskan  berbagai  masalah  sosial  bagi  pemerintah. Namun, sebuah fenomena baru lahir tentang karakter kuat kapitalisme media dalam  proses  perkembangan  media  massa  yang  telah  merambah  properti eksklusif modal, yang hanya berurusan dengan profit. Media sebagai lembaga ekonomi, dalam hal ini terkait erat dengan kapitalisme media dan liberalisme media.  Media  modern  sekarang  kurang  memperhatikan  kepentingan  sosial, budaya  dan  bahkan  politik,  tetapi  untuk  kepentingan  memperoleh  manfaat terbesar tanpa memperhatikan publisitas dan informasi positif dan negatif yang dicerna. Ia hanya mengejar dan mencari popularitas latar belakang perusahaan (Nasution, 2009).
Sebelum membahas lebih lanjut tentang berita di harian kompas dan di kompas.com,  kita  perlu  mengingat  tentang  Framing.  Analisis  Framing  adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media membangun realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana media massa memahami dan  membingkai  peristiwa  (Eriyanto,  2007,  p.10).  Ada  dua  esensi  utama  dari framing,  yaitu  bagaimana  peristiwa  ditafsirkan  dan  bagaimana  peristiwa ditulis.  Analisis  framing  adalah  metode  analisis  teks,  serta  analisis  konten kuantitatif.  Tetapi  keduanya  memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Dalam analisis konten kuantitatif yang ditekankan adalah isi pesan / komunikasi teks. Sedangkan fokus analisis framing adalah pembentukan pesan / arti dari teks. Kerangka kerja ini menganalisis bagaimana wartawan dan media membangun pesan  teks  dan  bagaimana  menyajikannya  kepada  audiens.  Secara  teknis, jurnalis  tidak  mungkin  membingkai  seluruh  bagian  berita.  Artinya,  hanya sebagian  dari  peristiwa  penting  saja  yang  menjadi  tujuan  pembingkaian.  Ia hanya  menampilkan  bagian  penting  dari  peristiwa  yang  ingin  diketahui  oleh public saja.
Aspek lain adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. Menurut Entman, framing  berita  dilakukan  dalam  empat  cara.  Pertama,  dalam  identifikasi masalah (problem identification), peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif  apa  atau  negative  apa.  Kedua,  identifikasi  penyebab  masalah  (causal interpretation)  adalah  apa  yang  dianggap  sebagai  penyebab  masalah.  Ketiga, evaluasi  moral  (moral  evaluation),  yaitu  evaluasi  penyebab  masalah.  Dan keempat,  penanggulangan  masalah  (treatmen  recomendation),  yang menawarkan  cara  untuk  menangani  masalah  dan,  terkadang,  memprediksi hasilnya.  Jika,  misalnya,  seorang  jurnalis  ingin  membingkai  berita  E-KTP  ini, maka  harusnya  tidak  berarti  bahwa  ia  harus  melupakan  aturan  dasar jurnalisme yang paling dasar, seperti nilai berita, berita yang layak dan berita yang bias.
Menurut  Abrar,  setidaknya  ada  tiga  bagian  berita  yang  dapat  menjadi tujuan  framing  oleh  jurnalis,  yaitu  judul  berita  utama,  focus  berita,  dan penutup  berita.  Berita  utama  menyebar  melalui  penggunaan  teknik  empati untuk  menciptakan  "kepribadian  imajiner"  dalam  diri  penonton,  misalnya, terjadinya  "Wisanggeni"  dalam  proyek  E-KTP.  Kemudian,  pendekatan  berita yang  diframing  dengan  teknik  asosiatif,  yaitu,  menggabungkan  kebijakan aktual  dengan  fokus  pemberitaan.  Berikutnya  adalah  kebijakannya.  Dengan memasukkan kebijakan ke pusat berita, audien akan menyadari bahwa masih ada  barangkali  sesuatu  yang  salah.  Selain  itu,  sampul  berita  dibingkai  oleh penggunaan teknik packing, yang membuat publik tidak dapat menolak untuk membaca berita. Analisis framing dapat dilakukan dengan berbagai fokus dan tujuan.  Tentu  saja,  karena  ini  terkait  dengan  berbagai  definisi  dan  ruang lingkup framing itu sendiri cukup kompleks.

## Model Analisis Framing
Ada  dua  rumus  atau  model  tentang  perangkat  framing  yang  sekarang sering  digunakan  sebagai  metode  framing  untuk  melihat  upaya  media  massa untuk  mengemas  berita.  Pertama,  model  Pan  dan  Kosicki  merupakan modifikasi  dari  dimensi  operasional  analisis  wacana  Van  Dijk.  Kedua,  model Gamson  dan  Modigliani.  Zhongdan  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki mengoperasionalkan  empat  dimensi  struktural  dari  teks  berita  sebagai perangkat  framing:  sintaksis,  tanda  hubung,  tamatik  dan  retoris.  Keempat dimensi  struktural  ini  membentuk  sejenis  tema  yang  menghubungkan  unsur- unsur  semantik  narasi  berita  ke  dalam  koherensi  global  (Sobur,  2006,  p.  175). Sementara  itu,  rumus  dan  model  Gamson  dan  Modiglani  didasarkan  pada pendekatan struktural yang melihat representasi media dan artikel berita, yang terdiri dari paket-paket interpretatif yang berisi konstruksi makna tertentu. Di dalam  paket  ini  ada  dua  struktur,  yaitu core  frame dan condensing  symbols . Struktur pertama adalah pusat organisasi dari elemen ide yang membantu para
komunikator untuk menunjukkan substansi masalah yang dibahas. Sedangkan struktur kedua berisi dua substruktur, yaitu frame device dan reasoning device.
Analisis framing ini juga merupakan cara untuk menganalisis teks media untuk  melihat  bagaimana  laporan  E-KTP  adalah  laporan  dari  surat  kabar Kompas yang berkaitan dengan penangkapan dan pemeriksaan Setya Novanto. Define problems dalam konstruksi dan keterbukaan Kompas dalam kasus E-KTP menghasilkan moral jugdement untuk menjelaskan masalah dari banyak dugaan kasus  korupsi  e-KTP.  Ini  adalah  cara  ilmiah  untuk  memperoleh  data  dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Ini sesuai dengan fakta bahwa framing pada dasarnya  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  melihat  bagaimana menceritakan  sebuah  cerita  tentang  peristiwa  tertentu.  Sebagai  prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki  melalui  deskripsi  atau  tulisan,  analisis framing adalah alternatif untuk analisis konten selain analisis konten kuantitatif dominan  dan  banyak  digunakan.  Analisis  framing  menganalisis  "bagaimana" pesan atau teks  komunikasi.  Objeknya  menggunakan  koran  nasional  Kompas dalam beberapa edisi dari September 2017 hingga Maret 2018. Topik yang akan dibahas  terbatas  pada  berita  di  media  tersebut  tentang  keterbukaan pemberitaan E-KTP.
Dalam tabel  Framing  Pan  dan  Kerangka  Kosicki,  dijelaskan  bagaimana idealnya jurnalis harus membentuk fakta, skema headline , lead , latar informasi, sumber, pernyataan, penutup. Kemudian skrip atau cara jurnalis menceritakan peristiwa  dan  integritas  berita  5W  +  1H.  Kemudian  ada tematik ,  yaitu, bagaimana  wartawan  menulis  data,  detail,  arti  kalimat,  hubungan  antara kalimat,  nominalisasi,  koherensi,  bentuk  kalimat,  kata  ganti  paragraf  dan proporsi. Kemudian retori atau cara wartawan menekankan fakta / lexicon .
Tabel 1.1 Tabel Kerangka Framing Pan dan Kosicki

## Sumber: (Sobur, 2006, p. 176)
Dasar tabel tersebut digunakan untuk membaca di salah satu artikel berita di bawah ini:
JAKARTA,  KOMPAS.com —  Terdakwa  kasus  dugaan  korupsi  pengadaan  e- KTP,  Setya  Novanto,  mengaku,  keponakannya,  Irvanto  Hendra  Pambudi,  ada keterkaitan  dengan  kasus  yang  kini  dihadapinya.  Menurut  Novanto,  Irvanto diminta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mengantarkan uang kepada  sejumlah  pihak.  Hal  itu  dikatakan  Novanto  dalam  persidangan  di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta,  Senin  (12/3/2018).  "Saya  baru ingat  kembali  bahwa  Andi  menyampaikan,  dia  telah  melakukan  pengiriman uang  kepada  pihak-pihak,  di  antaranya  dia  menyuruh  Irvanto,"  ujar  Setya Novanto.  (Baca  juga:  KPK  Tetapkan  Keponakan  Setya  Novanto  sebagai Tersangka  Kasus  E-KTP)  Menurut  Novanto,  akhir-akhir  ini  dia  meminta
keluarganya  mendekati  Irvanto  dan  berbicara  mengenai  hal  itu.  Hasilnya, Irvanto mengakui diminta Andi mengantarkan uang.
Artikel  ini  telah  ditayangkan  di  Kompas.com  dengan  judul "Menurut Novanto, Keponakannya Disuruh Jadi Kurir Bagi-bagi Uang E-KTP". Dalam berita ini, ada pernyataan
…  itu  sudah  saya  sampaikan  kepada  penyidik  KPK,"  kata  Novanto.  KPK sebelumnya menetapkan Irvanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Ia diduga sejak awal mengikuti pengadaan e-KTP melalui perusahaannya, yakni PT Murakabi Sejahtera.  Dia  juga  ikut  beberapa  kali  dalam  pertemuan  di  Ruko  Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Selain itu, menurut KPK, Irvanto diduga  mengetahui  adanya  permintaan  fee  5  persen  untuk  mempermudah pengurusan  anggaran  e-KTP.  Kemudian,  Irvanto  diduga  menerima  total  3,5 juta dollar AS.
Artikel lain yang ditulis oleh Abba Gabrillin, ketika artikel berita dibaca menggunakan  Marco  Framing  Pan  dan  tabel  Kosicki,  informasi  akan ditampilkan  kurang  lebih  sebagai  berikut:  (1)  Sintaksi:  judul: "Setuju  Novanto, keponakan  berkata  jadi  utusan  Membagi  Kartu  Identifikasi  Uang  Elektronik" skemanya  adalah  pemberitaan  kasus  e-KTP  Setya  novanto  yang  melibatkan keponakanya.  (2)  Skrip:  integritas  5W  +  1H.  kurang  menjawab  pada  unsur How,  bagaimana  proses  menjadikan  setatus  keponakanya  sebagai  kurir,  dan bagaimana penjelasan dari pihak keponakanya, pada pemberitaan yang dikutip ini, pernyataan tersebut tidak terjawab. (3) Tematik: paragraf dan porsi cukup, hanya  untuk  melihat  dengan  sumber  daya  tautan  yang  detail  tidak  termasuk kategori  informasi  terstruktur  dan  terperinci.  (4)  Retorika:  bagaimana wartawan  dalam  menentukan  fakta  dan  bukti,  serta  banyak  pilihan  gambar bahasa,  kalimat  penjelas  dan  lain-lain  bahkan  kurang  untuk  menjelaskan bagaimana berita serial pada gilirannya harus mengacu pada standar KEJ.
Kembali ke UU no. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Undang-undang mengatur  aspek  kebebasan informasi untuk  menjamin
dan  melembagakan  hak  publik  untuk  mengakses  informasi  informasi pemerintah  di  semua  tingkat  birokrasi.  Tujuan  melembagakan  prinsip kebebasan informasi adalah untuk membentuk dan mempromosikan good and clean  governance .  Pemberitaan  ini  belum  sesuai  dengan  hukum, good  and  clean govermance misalnya, untuk pembaca yang memulai setelah membaca artikel ini akan  kembali  mengherankan,  memunculkan  banyak  pertanyaan  baru,  seperti apa kelanjutanya, apa penjelasan keponakan SetNov dan seterusnya.
Jadi  bagi  kaum  konstruktivis,  realitas  (berita)  hadir  dalam  keadaan subyektif.  Tahap  pembentukan  konstruksi  dan  tahap  konfirmasi  ini  yang menjadi  rancu  sehingga,  Kompas.com  semakin  menggiring  public  untuk menjadi  penasaran  ingin  mengikuti  pemberitaanya  lagi.  Seandainya  laporan dalam  kasus  E-KTP  Novanto  oleh  Kompas.com  masih  belum  memenuhi prinsip  dasar  distribusi,  konstruksi  sosial  dari  media  massa  adalah  semua informasi harus mencapai agenda media berdasarkan khalayak yang tepat. Apa yang  dianggap  penting  oleh  media  menjadi  penting  bagi  pemirsa  atau pembaca.  Tahap  pembentukan  konstruksi  realitas  pada  pembentukan konstruksi  terjadi  melalui  (1)  konstruksi  realitas  pembenaran;  (2)  kesediaan dikonstruksi  oleh  media  massa;  dan  (3)  sebagai  pilihan  konsumtif.  Tahapan Konfirmasinya.  Konfirmasi  adalah  tahap  di  mana  media  dan  publik memberikan  argumen  dan  akuntabilitas  terhadap  opsi  untuk  berpartisipasi dalam pembentukan konstruksi. Jadi, kedua pihak mempunyai peran penting.

## Kesimpulan
Ada  proses  konstruksi  sosial  dari  artikel-artikel  yang  dikutip  dari Kompas media tentang kasus E-KTP pada tahun 2017 yang membuat Novanto menjadi  tersangka.  Pada  edisi  12/3/2018,  Novanto  yang  kembali  di persidangan  memunculkan  aktor  baru  pada  kasus  yang  menjeratnya  melalui pengakuan  dirinya  pada  persidangan  tersebut.  Hanya  saja  media  yang semestinya  menjadi  harian  cetak  ini  disajikan  pada  bentuk  elektroni,
sebagaimana  ciri  khas  dan  kaidah  media  elektronik  yang  memiliki  ke  khasan kekinian dan mudah dalam akses, tentu tidak luput dari kekurangan. Beberapa hal memang telah dibaca menggunakan analisis framing, yang mana isi berita menjadi sorotan pada teori ini, dibantu oleh Kerangka Framing Pan dan Kosicki menggunakan  tabel  yang  disajikan.  Maka  beberapa  hal  dalam artikel  kompas tersebut  belum  memenuhi  syarat  dan  kaidah  Kode  Etik  Jurnalistik,  misalnya ketika  mengambil  contoh  tentang  penyajian  berita  kasus  tersebut.  Proses pembingkaian  berita  yang  kurang  sesuai  pada  penjelasan  isi  berita  yang terperinci  dapat  semakin  membingungkan  masyarakat.  Hal-hal  ini  menurut teori konstruksi sosial realitas belum memenuhi tiga aspek yaitu aspek sosial, aspek konstruksi, aspek realitas.

## Daftar Pustaka
Ardianto, E. (2004). Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa
Rekatama Media.
Bungin, M. B. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Effendy, O. (2000). Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Rosdakarya.
Effendy, O. U., & Thun Surjaman. (2002). Dinamika komunikasi. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Eriyanto. (2006). Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta:
LKiS.
Eriyanto. (2007). Teknik Sampling Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKiS.
Kurnia, S. S. (2005). Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (Bandung). Jurnalistik: Teori dan.
Praktek. 2006: Remaja RosdaKarya.
McQuail, D. (2000). Teori Komunikasi Massa McQuail. Jakarta: Salemba
Humanika.
Nasution, Z. (2009). Komunikasi Pembangunan : pengenalan teori dan penerapannya.
Jakarta: Rajawali Pers.
Nurudin. (2007). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. Political Communication , 55–75.
Sobur, A. (2006). Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suyono, H. (2012). Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.