J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 177-190 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2. 3811
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim
Siti Rohmah 1 , Ilham Tohari 2 , Moh. Anas Kholish 3
1 Universitas Brawijaya Malang Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65145 Email: sitirohmah@ub.ac.id
2 Institut Agama Islam Negeri Kediri Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, 64127 Email: tohariilham@gmail.com
3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144
Email: kholishmuhamad85@gmail.com Submit : 29 April 2020 Diterima : 24 Oktober 2020 Revisi : 14 Oktober 2020 Terbit : 7 Desember 2020
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis urgensi dan masa depan legislasi fikih produk halal di Indonesia. Selain itu artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan produk otoritarianisme atas nama hukum Islam di Indonesia atau justru merupakan jaminan konstitusional bagi mayoritas muslim. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa upaya legislasi fikih produk halal melalui UU JPH merupakan keniscayaan konstitusional bagi warga Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Diaturnya sertifikasi halal dalam UU JPH merupakan bentuk kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi mayoritas Muslim sebagai konsumen di Indonesia. Selain itu, keberadaan UU JPH juga dinilai akan memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan kesehatan yang berlaku secara universal tanpa memandang agama apapun. Bahkan tudingan bahwa UU JPH merupakan produk otoritarianisme yang merugikan non-muslim tidak bisa dibenarkan. Sebab produsen-produsen makanan dan obat-obatan yang beredar luas di supermarket dan minimarket di Indonesia justru pemiliknya adalah non-Muslim. Bahkan dengan adanya sertifikasi halal tersebut produk mereka bisa masuk ke pasar dunia, khususnya di negara- negara Muslim.
Kata kunci: UU No. 33/2014, legislasi, otoritarianisme, konstitusional, jaminan produk halal
Abstract: This article aims to identify and analyze the urgency and future of fiqh legislation for halal products in Indonesia. In addition, this article also aims to identify and analyze whether Law no. 33 of 2014 concerning
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
the Guarantee of Halal Products is the result of authoritarianism in the name of Islamic law in Indonesia or is a constitutional guarantee for the majority of Muslims. The conclusion of this study shows that the effort to enact the jurisprudence of halal products through the Halal Product Guarantee Law is a constitutional necessity for Indonesian citizens who are predominantly Muslim. The regulation of halal certification in the Halal Product Guarantee Law is a form of legal certainty and constitutional protection for the majority of Muslims as consumers in Indonesia. In addition, the existence of the Halal Product Guarantee Law is also considered to provide benefits economically, socially and healthily, which applies universally regardless of religion. Even the accusation that the Halal Product Guarantee Law is a product of authoritarianism that harms non-Muslims cannot be justified. Because the producers of food and medicine that are widely circulating in supermarkets and mini-markets in Indonesia are actually non-Muslim owners. Even with this halal certification, their products can enter the world market, especially in Muslim countries.
Keywords : halal product warranty law, legislation, authoritarianisme, constitutional guarantee

## Pendahuluan
Kendati demikian, upaya nasionalisasi hukum Islam dengan jalan legislasi harus tetap dilakukan. Sebab legislasi hukum Islam merupakan tuntutan objektif dan urgen karena akan mendukung implementasi hukum Islam secara pasti dan mempunyai kekuatan formal yuridis di negara Indonesia ini. Sebagaimana yang terjadi dalam legislasi jaminan produk halal yang belakangan menjadi isu menarik dalam hal pengakomodiran negara terhadap nilai agama Islam.
UU JPH merupakan salah satu produk dari sekian banyak produk legislasi hukum Islam di Indonesia yang kontroversial. Belum genap 6 tahun pasca ditetapkanya Undang Undang tersebut pada tahun 2014 hingga tahun 2020, kehadiran undang-undang ini dinilai oleh sebagian kalangan telah menimbulkan banyak problem. Perubahan kebijakan sertifikasi halal yang bersifat sukarela menuju mandatori dinilai sebagian pihak sebagai bentuk intervensi negara terhadap wilayah civil society , 4 sekaligus juga bentuk otoritarianisme hukum atas nama mayoritas muslim. Terlebih kondisi tersebut diperparah dengan adanya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 57 UU JPH. 5
1 Ahmad Qodri Abdillah Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum (Teraju, 2004).
2 Warkum Sumitro, Mujaid Kumkelo, and Moh Anas Kholish, Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi Di Indonesia (Universitas Brawijaya Press, 2014).
3 Labib Muttaqin, “Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial 11, no. 1 (2016): 67–92.
4 Muh Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand,” SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, no. 1 (2016): 27–39.
5 Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal,” ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019).
Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia merupakan modal sosio-kultural sekaligus modal politik masyarakat Muslim dalam mengekspresikan nilai-nilai keyakinannya ke dalam hukum nasional. Upaya itu harus dilakukan melalui jalur konstitusional agar tidak terjadi otoritarianisme atas nama mayoritas. Di era reformasi eksistensi hukum Islam mempunyai kesempatan yang sama dengan sumber hukum lainya, yaitu hukum adat dan hukum kolonial untuk bersaing secara demokratis agar mampu terserap ke dalam program legislasi nasional. 1
Namun upaya legisla s i hukum Islam ke dalam hukum nasional kerap kali menuai kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Ada kelompok yang berusaha memperjuangkan hukum Islam secara simbolik ada juga kelompok yang berusaha memperjuangkan hukum Islam secara subtantif. 2 Kelompok pertama menganggap bahwa posisi umat Islam sebagai mayoritas merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi oleh Negara, namun di sisi lain bagi kelompok kedua upaya tersebut adalah bentuk otoritarianisme hukum atas nama mayoritas. 3
Dalam konteks inilah tulisan ini berupaya mengungkap urgensi dan masa depan legislasi Fikih Produk halal di Indonesia. selian itu tulisan ini juga berupaya untuk melihat apakah legislasi Fikih Produk halal ini merupakan produk otoritarianisme atau merupakan ekspresi hak konstitusional mayoritas muslim yang wajib dilindungi Negara.

## Menakar Potensi Otoritarianisme Legislasi Hukum Islam di Indonesia
Otoritarianisme dalam Cambridge Dictionary diartikan sebagai the  belief  that  people must obey  completely and not be allowed  freedom to act as they wish 8 (suatu paham atau keyakinan yang menghendaki seseorang harus taat sepenuhnya dan tidak diberi kebebasan untuk bertindak sesuai keinginannya sendiri). Sementara dalam Ensyclopedia Britanica, istilah otoritarianisme difahami sebagai the principle of blind submission to authority, as opposed to individual freedom of thought and action. In government, authoritarianism denotes any political system that concentrates power in the hands of a leader or a small elite that is not constitutionally responsible to the body of the people . 9 Dari kedua definisi tersebut kurang lebih dapat dipahami bahwa otoritarianisme merupakan suatu prinsip ketundukan buta kepada sebuah otoritas, sebagai lawan dari kebebasan berpikir dan bertindak seseorang. Dalam konteks pemerintahan, otoritarianisme diartikan sebagai suatu sistem politik yang memusatkan kekuasaan di tangan seorang pemimpin atau sekelompok elit kecil yang tidak bertanggung jawab secara konstitusional kepada kepentingan rakyat.
Dalam konteks hukum Islam, istilah otoritarianisme digunakan oleh Khaled Aboul Fadhl sebagai upaya pemaksaan mengunci teks dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan makna, lalu kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti
6 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (2019), https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5350.pdf.
7 Florence Bergeaud-Blackler, “The Halal Certification Market in Europe and the World: A First Panorama,” Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective , 2016, 105–26.
8 Elizabeth Walter, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge university press, 2008).
9 Amy Tikkanen, “Authoritarianism: Definition & Facts,” in Encyclopaedia Britania , 2017.
Tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan UU JPH Sebagai salah satu produk legislasi hukum Islam Indonesia mempunyai maslahat yang sangat luas, khususnya dalam bidang pertumbuhan sosial ekonomi selian aspek kontroversinya. 7 Tudingan bahwa UU JPH  merupakan produk otoritarianisme hukum tentu tidak bisa dibenarkan. Sebab secara sosial-ekonomi kehadiran UU JPH menguntungkan banyak pihak. Produk makanan dan obat-obatan yang beredar di Indonesia hampir semua dimiliki oleh  non-muslim.  Justru  keberadaan  sertifikasi  halal  telah  terbukti  menguntungkan  minoritas muslim yang kebanyakan bergelut di bidang usaha di bidang makanan, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya.
Konfigurasi otoritarianisme produk hukum tersebut diperkuat dengan adanya gugatan Judicial Review terhadap Undang Undang no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diajukan oleh  seorang  advokat  non  Muslim,  yang  bernama  Paustinus  Siburian.  Namun gugatan ters e but ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena  dalil  yang  dike m u ka kan  oleh  pemohon  dinil a i  oleh hakim MK  tidak  beralasan  menurut  hukum.  Artinya  posisi  hakim  MK  sebagai Guardian of Constit u t i on menilai bahwa   gugatannya dikhawatirkan   akan menciderai hak konstitusional masy a rakat muslim  untuk   mendapatkan  informasi  produk  halal , s ebagaimana  ketentuan  dalam pasal 29 UUD 1945. 6
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
dan absolute. Di sisi lain, Aboul Fadhl juga memahami otoritarianisme sebagai sebuah tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dengan bentuk penyelewengan dari kewenangannya. 10
Pada waktu yang bersamaan, otoritarianisme juga dimaknai Aboul Fadhl sebagai sebuah tindakan dari orang-orang yang menggunakan simbolisme dari komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasi mereka. Pada aras yang lain, otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologisme Tuhan dan pengambilalihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan. Dengan kata lain, wakil Tuhan tersebut membajak otoritas Tuhan dan mendeklarasikan sebagai kebenaran tunggal yang absolut dengan mengabaikan kebenaran lain di luar dirinya. 11
Selain perspektif yang dikemukakan oleh Aboul Fadhl diatas, Matej Avbelj juga mengemukakan hal yang senada terkait otoritarianisme. Menurutnya, Authoritarianism pursues absolute authority to be declaratorily exercised in the name of the people, but de facto in favour of those in power . 12 Pendapat Avbelj tersebut dapat dipahami bahwa otoritarianisme merupakan tindakan yang mengejar otoritas absolut untuk dilaksanakan secara deklaratoris atas nama rakyat, tetapi secara de facto berpihak pada mereka yang berkuasa.
Dalam konteks Indonesia, otoritarianisme terekspresi dalam bentuk formalisasi syari’ah. Selama ini, upaya formalisasi syari’ah tersebut dilakukan melalui jalur legislasi. Legislasi hukum Islam di satu sisi merupakan produk dari sistem demokrasi namun di sisi lain legislasi hukum Islam juga menyimpan potensi otoritarianisme dalam bentuk penyeragaman dan unifikasi penafsiran hukum Islam.  Padahal,  keragaman  penafsiran  hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  bentuk  fikih  merupakan realitas eksis yang tak terbantahkan. Terlebih, partai politik pemenanglah yang paling punya kuasa untuk mendominasi produk legislasi hukum Islam sesuai tafsir kelompoknya. Pada waktu yang bersamaan, legislasi hukum Islam juga menyimpan potensi untuk mensubordinasi kepentingan non muslim yang menjadi minoritas di Indonesia. Pada momentum inilah, meminjam perspektif Aboul Fadhl, maka legislasi hukum Islam  tidak lain merupakan bentuk mayoritarianisme dengan segala kebijakan politiknya.
Upaya tersebut sebangun dengan studi Labib Muttaqin, yang mengatakan bahwa usaha-usaha memosisikan hukum Islam sebagai hukum positif memiliki konsekwensi yang besar dalam bingkai berbangsa dan bernegara bagi masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Menurutnya, positivisasi hukum Islam melalui legislasi mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali melaksankan hukum Islam yang telah ditetapkan menjadi hukum positif di Indonesia, padahal hukum tersebut hanyalah hasil interpretasi manusia belaka yang bisa jadi hasil interpretasi tersebut termasuk dalam perkara khilāfiyah . Apabila suatu kasus hukum yang berstatus khilāfiyah dipaksakan baik oleh individu maupun institusi kepada masyarakat yang mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hukum tersebut, maka pemaksaan tersebut adalah tindakan otoritarianisme. 13
10 Khaled Aboe El-Fadl, Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , Serambi (Jakarta, 2003), 160-70.
11 Ibid.,
12 Matej Avbelj, “Constitutional Pluralism and Authoritarianism,” German Law Journal 21, no. 5 (2020): 1023–31.
13 Muttaqin, “Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl.”
Sebelum berbicara lebih jauh tentang diskursus legislasi hukum Islam di Indonesia sebagai pijakan teoritis dan konstitusional legislasi fikih produk halal, maka penulis dalam konteks ini akan mencoba mendeskripsikan secara teoritis tentang apa itu legislasi. Kata legislasi merupakan serapan dari bahasa inggris yaitu legislation. Dalam Black’s Law Dictionary , kata legislation diartikan dengan The act of giving or enacting laws; The power to make laws; The act of legislating; Preparation and enactment of laws; The making of laws via legislation, in contrast to court-made laws; dan Formulation of rule for the future. Laws enacted by lawmaking body. 14
Dalam studi ilmu hukum, istilah legislation ini berkembang menjadi sebuah teori yang dikenal dengan teori legislasi yang dalam bahasa belanda disebut theorie van de wetgeving , yaitu teori yang mengkaji tentang tata cara membuat atau menyusun undang-undang. 15 Dalam terminologi Anis Ibrahim, teori legislasi dimaknai secara luas, yaitu suatu proses pembentukan dan pembuatan hukum sebagai upaya lahirnya hukum positif dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum. 16
Jika dilihat dari fungsinya, legislasi terdiri dari empat bentuk kegiatan. Pertama, prakarsa pembuatan undang-undang ( legislative initation ); Kedua, pembahasan rancangan undang-undang (law making process); Ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval); dan Keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas yang mengikat lainnya (binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents). 17
Prinsipnya, fungsi parlemen dengan program legislasinya di zaman modern kini berkaitan dengan fungsi perwakilan, yaitu pertama-tama untuk mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dengan cara duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks inilah hak konstitusional mayoritas muslim untuk mengakses informasi halal perlu diwakilkan aspirasinya oleh para anggota dewan yang ada di parlemen. Selanjutnya adalah fungsi permusyawaratan bersama dan deliberasi untuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Berdasarkan terminologi hukum di Indonesia, parlemen sering diistilahkan dengan DPR. DPR dianggap merumuskan kehendak rakyat dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuat DPR mencerminkan kebijaksanaan- kebijaksanaan tersebut. Artinya, DPR merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dalam konteks fungsi inilah, kepentingan dan tujuan bersama umat Islam untuk mendapatkan informasi kepastian halal dapat terjamin dengan baik.
Secara konfiguratif, legislasi hukum Islam di Indonesia dimulai sejak terbentuknya Undang- undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga terbentuknya Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).  Rentan waktu  selama 46 tahun dari tahun 1974
14 Henry Campbell Black et al., Black’s Law Dictionary , vol. 196 (West Group St. Paul, MN, 1999), 809.
15 Haji Said Salim and Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi Dan Tesis,” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2014, 33.
16 Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur” (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).
17 Warkum Sumitro, Legislasi Hukum Islam Transformatif: Reformulasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Setara Press, 2015), 1.
Diskursus Legisla s i Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Pijakan Teoritis dan Kons­ titusional Legislasi Fikih Produk Halal
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
hingga 2019 dengan 19 produk hukum Islam tersebut merupakan sebuah tolok ukur keberhasilan transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Secara de facto dan de jure upaya legislasi tersebut mampu mendekonstruksi teori recptie Snouck Hourgronje yang selama ini menghegomoni kognisi hukum nasional. 18
Tentunya upaya legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tersebut tidak lepas dari peran Partai Politik Islam yang ada di parlemen pada waktu itu dan sekarang, seperti PPP, PAN, PBB, PKB, dan PKS pada aras yang lain peran ekstra parlementer seperti MUI, Ormas NU dan Muhammadiyah juga sangat vital. Mereka selama ini telah berjuang keras dalam mengawal legislasi hukum Islam di Indonesia. Namun sangat disayangkan pola legislasi hukum Islam di Indonesia yang terjadi selama ini cenderung bersifat Islam simbolik, yang lebih mengedepankan eksklusivitas keislaman secara formalitas belaka. Sementara pada aras lain partai Nasionalis pada waktu itu seperti Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, dan Hanura mencoba menawarkan legislasi hukum Islam secara subtansialis.
An-Naim berpendapat, bahwa ada dua model legislasi hukum Islam; yaitu adalah model Islamisasi hukum nasional dan nasionalisasi hukum Islam. 19 Menurutnya, model Islamisasi hukum nasional merupakan upaya formalisasi teks-teks hukum Islam ke dalam hukum nasional; model ini memiliki kecenderungan yang eksklusif serta mengabaikan aspek-aspek pluralitas masyarakat Indonesia. Bahkan Khaled Aboul Fadl juga mengungkapkan konsep yang senada, bahwa pemaksaan produk fikih yang tekstual akan melahirkan sebuah hukum Islam yang otoritarianisme. Dalam operasionalisasi dan implementasi hukumnya selalu bersifat represif. 20
Sementara model yang kedua, yakni nasionalisasi hukum Islam, menurut An-Na’im merupakan upaya  sekularisasi  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional.  Bagi  An-Na’im  model  yang  kedua inilah merupakan model yang ideal. Sebab, dalam proses legislasinya pola ini tidak memaksakan simbol-simbol Islam untuk diakomodir dalam sistem perundang-undangan. Akan tetapi, nilai-nilai universalitas hukum Islamlah yang diperjuangkan dan diinternalisasikan secara substantif. 21
Dari kedua pola legislasi hukum Islam yang ditawarkan oleh An-Naim tersebut, dalam konteks keindonesiaan UU JPH merupakan produk ideal yang layak djadikan sebagai role of model karena proses legislasinya yang unik dan distingtif. Tidak sebagaimana yang terjadi dalam proses legislasisi fikih zakat, fikih haji dan fikih wakaf dalam bentuk Undang-undang yang sumbernya dari hukum Islam dan juga diperuntukkan bagi umat Islam dalam konteks nasional. Berbeda halnya dengan proses lahirnya UU JPH yang sumbernya dari hukum Islam namun diperuntukkan untuk semua produsen baik  dalam  konteks  nasional  dan  internasional.  Sehingga  legislasi  fikih  produk  halal  merupakan conditio sine quanon yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada konsumen yang mayoritas beragama Islam. Namun, di sisi lain kehadiran UU JPH ini tidak bermaksud mendiskriminasikan non muslim dalam mengkonsumsi produk non halal yang diperbolehkan dalam keyakinan mereka.
18 Rahmad Rosyadi and Rais Ahmad, “Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Di Indonesia,” Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor , 2006.
19 Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi (Tiara Wacana, 2008).
20 El-Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif .
21 Siti Rohmah, “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke dalam Hukum Nasional di Indonesia,” Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (2018): 85–117, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548.

## Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fikih Produk Halal di Indonesia
Salah satu keyakinan dasar umat Islam adalah kewajiban untuk memperhatikan apa-apa yang dikonsumsinya. Karena bagi umat Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan individu saja, namun konsumsi dianggap sebagai kegiatan ibadah sebagai pengabdian kepada Sang Khalik. Hal itu sebagaimana yang telah banyak disinggung dalam literatur fikih klasik dalam bab al-aṭ’imah wa al-asyribah. Dalam ajaran Islam, persoalan konsumsi dan proses untuk mendapatkannya diatur dalam mekanisme hukum halal dan haram. Hal ini berdasarkan pada QS Yunus/10:59
Katakanlah Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
Umat Islam juga secara tegas diwajibkan atau diperintahkan untuk hanya mengkonsumi yang halal tersebut. Beberapa ayat Al-Qur’an dengan frase amar dengan tegas menunjukan wajibnya mengkonsumsi yang halal.
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. [QS al-Maidah/5:88].
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. [QS al-Baqoroh/2:172].
”  Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  terdapat  di  bumi,  dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. [QS al-Baqoroh/2:168]
Akan tetapi seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai produk makanan muncul dengan berbagai variasi, mulai dari beragamnya pola pengolahan sampai dengan pencampuran dengan berbagai bahan/ zat tambahan yang pada akhirnya membawa ketidakjelasan status produk tersebut dimata hukum Islam. Ketidakjelasan tersebut semakin besar di era globalisasi saat ini. Berbagai produk konsumsi dari luar negeri masuk membanjiri pasar dalam negeri yang tak jarang juga tanpa adanya status jelas soal halal dan haramnya. Oleh karena itu, adanya jaminan dan kepastian status kehalalan produk yang dikonsumsi umat Islam adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Jaminan kehalalan tersebut bahkan dalam terminologi hukum Islam bisa dikategorikan sebagai perkara yang wajib. Hal ini berdasarkan pada konsep maqaṣ̄id al-syarī’ah yang dikenal dalam kajian Ushul al-Fiqh, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan . Kelima tujuan syariah ini juga disebut al-kulliyyat alkhamsah . Karena mengkonsumsi yang halal adalah kewajiban setiap muslim, maka proses pelaksanannya adalah ibadah yang masuk dalam kerangka menjaga agama. Mengkonsumsi yang halal juga bisa masuk dalam upaya menjaga jiwa dan juga menjaga akal jika konteks keharaman perkara yang dikonsumsi tersebut berdasarkan upaya menghindari kerusakan atau menolak madharat , seperti keharaman mengkonsumsi makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan dan keharaman minuman yang berpotensi memabukkan.
Jaminan kehalalan, atau dalam bentuk formalnya berupa sertifikasi dan labelisasi halal, menjadi wajib karna ia menjadi wasilah terlaksananya sebuah kewajiban, yaitu mengkonsumsi yang halal.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Kewajiban mengkonsumsi yang halal akan menjadi sulit tanpa adanya jaminan kehalalan. Sehingga dengan mengacu pada kaidah fikih: “Ma ̄ la ̄ yatimmu al wa ̄ jib illa bihi ̄ fahuwa wa ̄ jibun” yang artinya“ suatu hal yang bila sebuah kewajiban tidak sempurna tanpa kehadiranya maka hal tersebut menjadi wajib pula hukumnya”, maka adanya jaminan halal sama hukumnya dengan mengkonsumsi yang halal, yaitu wajib.
Sertifikasi atau labelisasi halal sebagai informasi mengenai kehalalan produk tersebut, dalam kerangka perlindungan konsumen pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak menimbulkan information asymmetries dengan membohongi konsumen atau menyembunyikan informasi penting dan tidak menyesatkan konsumen. 22 Artinya, konsumen dijamin memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang akan dikonsumsinya, utamanya mengenai status kehalalannya. Jaminan ini diperlukan karena para konsumen tidak punya kuasa untuk melakukan deteksi terhadap kehalalan sebuah produk secara mandiri, sehingga konsumen hanya mengandalkan kepercayaan dan keyakinan terhadap produsen mengenai produk yang ditawarkan sesuai dengan informasi yang diberikan.
Berbagai kasus peredaran produk konsumsi yang bermasalah dengan kehalalan dapat dijakan contoh bagaimana information asymmetries dan misleading information terjadi. Diantaranya kasus lemak babi pada tahun 1988. 23 Kasus Ajinomoto pada tahun 2002, kasus dendeng babi di Jawa Timur di tahun 2009 24 dan kasus  vaksin meningitis jamaah haji yang mengandung enzim babi di tahun 2009 sampai hari ini. 25
Berbagi kasus di atas beserta perkembangan yang mengikutinya selain menunjukan urgensi jaminan halal dalam kerangka perlindungan konsumen, juga menunjukan peran jaminan halal terhadap perekonomian nasional. Sebagai bagian terbesar dari populasi penduduk Indonesia, umat Islam memegang peranan penting dalam makanisme perekonomian nasional. Masyarakat Muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar bagi pangan dan produk lainnya. Sehingga sikap dan tindakan ekonominya dalam skala makro dapat berdampak luas bagi perekonomian nasional. Sehingga adanya jaminan kehalalan produk juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya atau strategi produsen untuk mempertahankan dan meningkatkan market share , yang pada akhirnya dapat berdampak posistif bagi perekonomian nasional.
Hal tersebut cukup beralasan, mengingat konsumen Muslim memang memandang penting adanya kepastian kehalalan sebuah produk. Hal itu tercermin dari beberapa hasil survey di lapangan. Misalnya, pada tahun 2001 Frontier melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa 57,9% konsumen selalu memperhatikan adanya label halal dalam suatu produk yang mereka konsumsi. Bahkan ada 86% konsumen yang menginginkan diwajibkannya pencantuman label halal pada setiap kemasan suatu produk. 26 Selanjutnya, pada akhir tahun 2002, polling kerjasama dilakukan antara www.indohalal.com, Yayasan Halalan Thoyyiban, dan LP POM MUI. Dalam hasil polling tersebut ditemukan 77,6%  responden  menempatkan aspek  kehalalan suatu produk sebagai pertimbangan
22 Zulham Zulham, “Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products,” Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal 1, no. 1 (2020).
23 Kominfo  Jatim,  “Jatim  Rawan  Penyebaran  Dendeng  Babi,”  Kominfo  Jatim,  2009,  http://kominfo.jatimprov.go.id/read/ umum/16567.
24 Kominfo  Jatim,  “Jatim  Rawan  Penyebaran  Dendeng  Babi,”  Kominfo  Jatim,  2009,  http://kominfo.jatimprov.go.id/read/ umum/16567.
25 NU Online, “Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Mengandung Babi,” NU Online, 2009, https://www.nu.or.id/post/read/17286/ vaksin-meningitis-bagi-jamaah-haji-mengandung-babi.
26 Editor, “The Wahid Institute,” NAWALA (Jakarta, 2009).
prioritas dalam berbelanja; baik berupa makanan, minuman, dan kosmetika, serta rumah makan. Ketika mereka menjumpai produk makanan yang tidak dilabeli dengan label halal, kebanyakan mereka (66,2%) memilih produk lain sebagai alternatif penggantinya, bahkan sebagian mereka (46,6%) rela membayar lebih untuk mendapatkan produk yang memiliki kepastian halal. Menanggapi persoalan pelabelan halal suatu produk, sebagian besar dari mereka (93,9%) setuju jika pada setiap kemasan suatu produk dicantumkan sertifikat halal beserta label dan nomor sertifikatnya. Disini terlihat bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya status kehalalan produk cukup besar. Bahkan berpotensi terus meningkat. Pada tahun 2010 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) kembali melakukan survey yang hasilnya mengungkapkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal mengeskalasi. Hal ini terlihat dari data yang pada tahun 2009 angka statistik surveynya menunjukkan sekitar 70 persen, namun angka tersebut meningkat menjadi 92,2 persen di tahun 2010. 27
Dalam perdagangan internasional ketentuan halal telah lama dikenal . Ketentuan dan pedoman halal  tersebut tertuang dalam CODEX Alimentarius (1997)  yang  didukung  oleh  organisasi-organisasi internasional  dan  standard halal  negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI melalui  SMIIC ( Standard  and  Metrology  Institutes  of  Islamic  Countries ).  Di tingkat regional  terdapat  ASEAN General Guidelines  on  Preparation  and  Handling  of Halal  Food dan  kesepakatan  Majelis  Agama  Brunai Darusalam,  Indonesia,  dan Malaysia  (MABIMS). Ketentuan halal tersebut telah didukung oleh sejumlah organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Dalam perdagangan internasional tersebut label halal pada produk telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional. 28 Dengan demikian jaminan kehalalan produk selain sebagai bentuk perlindungan konsumen juga dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya sebagai bagian dari strategi menghadapi  tantangan globalisasi pemasaran produk.

## Kepastian Hukum dari Kebijakan Voluntary Menuju Kebijakan Mandatory Sertifikasi Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme dan Hak Konstitusional Mayoritas Muslim
Dalam konteks nasional, sebelum lahirnya UU JPH, regulasi mengenai kehalalan produk secara parsial tersebar dalam beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah, diantaranya Undang-undang Nomor.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan,  UU  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  yang  telah direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP No. 69 Th. 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan  UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun keberadaan berbagai regulasi tersebut dirasa belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum yang memadai kepada umat Islam untuk memperoleh produk halal. Hal itu berakar dari ketentuan sertifikasi halal yang diatur dalam berbagai regulasi tersebut yang masih bersifat sukarela, bukan kewajiban sehingga tidak semua produsen mempunyai sertifikat halal untuk produknya.
Kehadiran UU JPH ini dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan Undang-undang
27 Anton Apriyantono, Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003).
28 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal” (2006).
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
khusus mengenai masalah tersebut. Sehingga transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam konteks jaminan produk halal dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. 29
Beberapa ketentuan pokok legislasi hukum Islam dalam kasus jaminan produk halal antara lain  adalah  bahwa  keharusan  sertifikasi  halal  untuk  seluruh  produk  yang  masuk,  beredar  dan diperdagangkan di Indonesia (Pasal 4 UU JPH). Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa dalam Undang-undang Jaminan produk halal sertifikasi halal bersifat wajib, bukan lagi sukarela. UU JPH membagai jenis mandatory menjadi dua yaitu; mandatory sertifikasi halal dan mandatory informasi halal, yang memungkinkan komoditas non-halal sekalipun dapat beredar di pasar Indoneia asalkan mencantumkan informasi ketidakhalalannya.
Selanjutnya, dalam UU JPH ini juga tampak bahwa negara berperan langsung dalam penanganan sertifikasi  halal.  Dalam  pasal  5  ayat  (1)  UU  JPH  pemerintah  mengamanatkan  dibentuknya  Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. BPJPH inilah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk halal yang bekerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI sebagai penerbit fatwa halal.
Dengan disahkannya UU JPH memunculkan harapan baru bagi Umat Islam mengenai sistem Jaminan produk halal di Indonesia. Selain itu lahirnya UU JPH juga dapat dimaknai sebagai kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim sebagai perwujudan dari adagium the great happiness for the great number , terutama kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman dan kepastian halal dalam mengkonsumsi produk. 30
Dalam waktu yang bersamaan adanya Judicial Review yang di ajukan oleh Paustinus Siburian mengindikasikan bahwa keberadaan UU JPH melalui kebijakan mandatorinya dinilai merupakan bentuk otoritarianisme hukum. Kehawatiran pemohon bahwa keberadaan UU ini akan mengalienasi dan mengsegregasi kepentingan kelompok non muslim seperti pesta adat yang didalamnya terdapat produk-produk makanan yang tidak halal.
Padahal kebijakan mandatory yang dimaksud dalam UU JPH eksistensinya tidak sebagaimana yang dipersepsikan pemohon. Dalam putusan Hakim MK mengenai masalah tersebut disebutkan bahwa kebijakan mandatory yang dimaksud dalam UU JPH merupakan mandatory sertikasi halal, bukan mandatory produk halal. Artinya yang diharuskan untuk disertifikasi halal adalah produk-produk yang belum jelas kehalalannya. Jadi produk yang sudah jelas haramnya tidak perlu disertifikasi, dan masih dapat diproduksi dan beredar di Indonesia dengan mencantumkan informasi ketidakhalalannya. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 26 UU JPH.
(1)  Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal”
(2)  Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.
29 Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand.”
30 Zulham, “Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products.”
Berdasarkan beberapa ketentuan di atas ada potensi kecenderungan UU JPH sebagai produk otoritarianisme  hukum.  Sebab,  Negara  tidak  hanya  berwewenang  sebagai  regulator,  namun Negara juga berwewenang sebagai operator. Kondisi itu menunjukkan bahwa Negara seolah telah mengintervensi persoalan privat rakyatnya. Lanskap tersebut sebangun dengan kegelisahan Aboul Fadhl sebagaimana studi yang diungkapkan oleh Muttaqin bahwa setidaknya legislasi hukum Islam berpotensi menjadi produk hukum yang otoriter jika memuat empat hal berikut: Pertama, Positivisasi hukum Islam melalui legislasi sama saja dengan tindakan mengunci dan mengurung teks. Metode penetapan hukum Islam yang didasarkan pada selektivitas teks otoritatif akan berubah menjadi teks yang otoriter setelah hukum tersrebut dipositifkan, karena dalam mendekati teks dan menyatakan suatu ketetapan makna tanpa memberi ruang bagi pamaknaan lain. Kedua, Positivisasi hukum Islam melalui legislasi hanya akan menciptakan pemegang otoritas yang bersikap koersif, yaitu pemegang otoritas yang mengarahkan perilaku orang lain dengan cara memaksa. Ketiga, Positivisasi hukum Islam melalui legislasi merupakan gagasan dari sekelompok orang yang menggunakan simbol-simbol lembaga untuk mendukung argumentasi mereka. Di Indonesia, lembaga-lembaga yang menyuarakan legislasi hukum Islam didominasi oleh partai politik Islam, ormas-ormas dan lembaga-lembaga resmi Negara. Keempat, Positivsasi hukum Islam melalui legislasi sama saja menutup teks-teks keislaman karena hukum Islam dianggap sebagai hukum Tuhan padahal hukum tersebut hanyalah interpretasi manusia terhadap hukum Tuhan.
Namun, pada aras yang lain harus diakui bahwa legislasi merupakan buah dari sistem hukum yang demokratis. Sebab, mekanisme dalam legislasi merupakan suara rakyat yang terwakilkan oleh wakil rakyat yang duduk di Parlemen. Sehingga fungsi wakil rakyat di DPR dengan fungsi legislasinya merupakan ekspresi dari sistem demokrasi yang menempatkan suara rakyat sebagai suara tertinggi. Potret tersebut sebagaimana tesis yang pernah diungkapkan oleh Mahfud MD bahwa konfigurasi politik di era reformasi merupakan konfigurasi politik yang demokratis, sehingga akan berkonskwensi terhadap lahirnya hukum yang responsif. 31 UU JPH merupakan salah satu produk hukum yang lahir di era roformasi melalui pintu legislasi yang demokratis.
Berdasarkan tesis di atas kebijakan mandatory sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UU JPH sebenarnya merupakan bentuk jaminan konstitusional mayoritas Muslim untuk mendapatkan informasi kehalalan suatu produk. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam UUD 45 pasal 28 dan 29  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  Negara  diberikan  kebebasan  untuk  mengekpresikan kepercayaan dan keyakinannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebab selama ini terdapat banyak produk yang informasi kehalalannya masih asimetris. Padahal umat Islam membutuhkan kepastian informasi mengenai kehalalan suatu produk. Sebagai kepastian hukum agar tidak terjadi informasi yang asimetris maka bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal akan tetapi dalam proses produksinya mencampurkan bahan yang tidak halal maka Negara berkewajiban memberikan sanksi. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 57 UU JPH.

## Pasal 56
Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
31 Moh Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (Lp3s, 1998).
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Pasal 57
Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Dalam konteks inilah adanya anggapan dan tudingan miring bahwa keberadaan UU JPH merupakan ekspresi mayoritarianisme masyarakat muslin yang didukung oleh Negara, dapat ditepis. Sebab pada kenyataannya yang diuntungkan dengan adanya undang-undang ini tidak hanya umat Islam. Akan tetapi juga non-muslim, khususnya produsen-produsen makanan dan obat-obatan yang banyak beredar di Supermarket dan Minimarket di Indonesia, seperti Indofood, Garuda Food, Wing Food, Sido Muncul dan lainya yang pemiliknya justru adalah non-muslim. Belum lagi produk makanan yang dipasarkan melalui jaringan waralaba Internasional seperti Mc Donald’s, KFC, Dunkin’ Donuts, Pizza Hut dan lainya. Bahkan dengan adanya label halal yang dicantumkan dalam produk terebut menjadikan produknya bisa masuk ke pasar dunia khususnya di Negara-negara Muslim dunia.
Pada posisi inilah eksistensi UU JPH merupakan bentuk kepastian hukum, sekaligus hak konstitusional masyarakat mayoritas Muslim yang kebanyakan berposisi sebagai konsumen yang harus dilindungi dan dijamin oleh Negara. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi halal yang awalnya bersifat voluntary (sukarela) menjadi bersifat mandatory (wajib) dapat dipahami sebagai bentuk upaya Negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat Muslim Indonesia untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Bahkan negara-negara maju dan minoritas muslim seperti Jepang, Korea, Australia, Thailand, Taiwan, Amerika dan lain sebagianya sudah melakukan start lebih awal dalam melirik potensi industri halal yang menggiurkan secara profit. 32 Itu artinya sekali lagi, bahwa Indonesia merupakan pasar yang cukup menjanjikan dalam pengembangan industri halal di dunia. Kendati harus diakui bahwa Indonesia masih mencari formulasi yang tepat mengoptimalisasikan potensi tersebut.

## Penutup
Mengkonsumsi produk halal bagi seorang Muslim merupakan sebuah kewajiban. Karena itu informasi mengenai kehalalan sebuah produk yang dikonsumsi juga merupakan kebutuhan bagi  masyarakat  Muslim.  Dalam  konteks  inilah  Negara  melalui  UU  JPH  berusaha  memenuhi  hak konstitusional masyarakat Muslim untuk mendapatkan kepastian hukum tentang produk halal. Eksistensi UU JPH diproyeksikan dapat memberikan kemaslahatan bagi konsumen sekaligus produsen di Indonesia. Bagi konsumen kemaslahatan tersebut terwujud dengan adanya informasi yang benar tentang kehalalan suatu produk. Sedangkan bagi produsen kemaslahatan tersebut terwujud dengan adanya nilai tambah bagi produk yang dipasarkan, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar Global khususnya di Negara-negara Islam.
Keberadaan UU JPH merupakan jaminan konstitusional terhadap mayoritas Muslim, bukan produk otoritarianisme hukum atas nama agama mayoritas. Kondisi tersebut dibuktikan bahwa legislasi merupakan produk politik hukum yang lahir di era reformasi. Menurut Mahfud MD
32 Nur Sa’adah Muhamad et al., “Exploring Internationalization of Halal Taiwan: Analysis of Taiwan’s Halal Food Products in Malaysia,” Geografia-Malaysian Journal of Society and Space 16, no. 2 (2020).
konfigurasi  politik  yang  lahir  di  era  reformasi  merupakan  konfigurasi  politik  yang  demokratis, konskwensinya UU JPH merupakan produk legislasi hukum yang responsif bukan otoriter. Sebab, harus diakui bahwa legislasi merupakan buah dari mekanisme politik hukum yang demokratis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai supremasi politik hukum.
Pada waktu yang bersamaan, eksistensi UU JPH merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Muslim Indonesia yang kebanyakan berposisi sebagai konsumen. Selain itu, untuk menepis tudingan bahwa UU JPH ini adalah ekspresi otoritarianisme, dapat dilihat dari kepastian hukum kebijakan mandatory di dalamnya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU JPH jenis mandatory dibagi menjadi dua yaitu; mandatory sertifikasi halal dan mandatory informasi halal, yang memungkinkan komoditas non-halal sekalipun dapat beredar di pasar Indonesia asalkan mencantumkan informasi ketidakhalalannya.
Indikator lain yang menunjukan bahwa legislasi produk halal dalam UU JPH bukan produk otoritarianisme hukum adalah bahwa undang-undang ini bukan hanya menguntungkan umat Islam yang berposisi sebagai konsumen akan tetapi juga menguntungkan produsen makanan dan obat- obatan yang kebanyakan dikuasai oleh non muslim, seperti Indofood, Wings Food, Garuda Food, Sido Muncul dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin,  Muh  Zumar.  “Sertifikasi  Produk  Halal:  Studi  Perbandingan  Indonesia  dan  Thailand.” Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, no. 1 (2016): 27–39.
Apriyantono, Anton. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal . Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.
Avbelj, Matej. “Constitutional Pluralism and Authoritarianism.” German Law Journal 21, no. 5 (2020): 1023–31.
Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum . Teraju, 2004.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (2006).
Bergeaud-Blackler,  Florence.  “The  Halal  Certification  Market  in  Europe  and  the  World:  A  First Panorama.” Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective , 2016, 105–26.
Black, Henry Campbell, Bryan A Garner, Becky R McDaniel, David W Schultz, and West Publishing Company. Black’s Law Dictionary . Vol. 196. West Group St. Paul, MN, 1999.
Editor. “The Wahid Institute.” NAWALA . Jakarta, 2009.
El-Fadl, Khaled Aboe. Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif . Serambi . Jakarta, 2003. Fanani, Muhyar. Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi . Tiara Wacana, 2008.
Hartati, Ralang. “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019).
Ibrahim, Anis. “Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Jawa  Timur.”  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro, 2008.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Kominfo  Jatim.  “Jatim  Rawan  Penyebaran  Dendeng  Babi.”  Kominfo  Jatim,  2009.  http://kominfo. jatimprov.go.id/read/umum/16567.
Konstitusi,  Mahkamah.  Putusan  Nomor  8/PUU-XVII/2019  Perihal  Pengujian  Undang  Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2019). https://mkri.id/public/content/ persidangan/putusan/putusan_mkri_5350.pdf.
Mahfud, MD. Politik Hukum Di Indonesia . Lp3s, 1998.
Muhamad, Nur Sa’adah, Khairul Akmaliah Adham, Mohd Fuaad Said, and Nadiah Mahmad Nasir. “Exploring Internationalization of Halal Taiwan: Analysis of Taiwan’s Halal Food Products in Malaysia.” Geografia-Malaysian Journal of Society and Space 16, no. 2 (2020).
Muttaqin, Labib. “Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl.” Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial 11, no. 1 (2016): 67–92.
NU Online. “Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Mengandung Babi.” NU Online, 2009. https://www. nu.or.id/post/read/17286/vaksin-meningitis-bagi-jamaah-haji-mengandung-babi.
Rohmah,  Siti.  “Rekonstruksi  Teoritis  Penyerapan  Hukum  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional  di Indonesia.” Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 12,  no.  1  (2018):  85–117.  https://doi. org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548.
Rosyadi, Rahmad, and Rais Ahmad. “Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia.” Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor , 2006.
Salim, Haji Said, and Erlies Septiana Nurbani. “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis.” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2014.
Sumitro, Warkum. Legislasi Hukum Islam Transformatif: Reformulasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia . Setara Press, 2015.
Sumitro, Warkum, Mujaid Kumkelo, and Moh Anas Kholish. Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia . Universitas Brawijaya Press, 2014.
Tikkanen, Amy. “Authoritarianism: Definition & Facts.” In Encyclopaedia Britania , 2017. Walter, Elizabeth. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary . Cambridge university press, 2008.
Zulham, Zulham. “Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products.” Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal 1, no. 1 (2020).