## PENGATURAN KONTRAK DALAM VALIDITAS MUAMALAT

## Bayu Tri Cahya
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia bayu_plur@yahoo.com

## Abstrak
Kebebasan  berkontrak  dalam  kegiatan  muamalah  merupakan kebebasan  dalam  menentukan  bentuk-bentuk  perjanjian  yang  digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur’an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqih menunjukkan bahwa hukum Islam  menganut  asas  kebebasan  berkontrak.  Mayoritas  ulama  fiqih sepakat  bahwa  keridaan  (kerelaan)  merupakan  berdirinya  sebuah akad (kontrak). Di lain sisi larangan unsur riba, gharar, maisir/qimar juga  tidak  dianjurkan  dalam  suatu  perikatan  kontrak.  Larangan- laranga tersebut dimaksudkan agar menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Pada akhirnya kesesuaian Kontrak dengan Maqashid Syariah  diarahkan  menuju  perwujudan  beragam  tujuan  untuk kesejahteraan umat manusia.
Kata Kunci: Pengaturan Kontrak, Validitas, Hukum Islam.

## Abstract

## THE  CONTRACT  SETTING  IN  MUAMALAT
VALIDITY.  Freedom  of   contract  in  muamalah  activity  is  freedom in determining the forms of  agreements excavated based on the common arguments in Islam. Texts of  the Qur’an and the Sunnah of  the Prophet as well as the rules of  jurisprudence show that Islamic law adheres to
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
the principle of  freedom of  contract. The Majority of  fiqh scholars agree that  Countenance  (willingness)  is  the  establishment  of   an  agreement (contract). On the other hand, the prohibitions of  usury, gharar, maisir / qimar are also not recommended in an engagement contract. These bans are intended to keep the property from being lost and eliminate hostility that occur in people due to this type of  purchase. Finally,  the Contract conformity with Sharia maqashid  is directed towards the realization of a variety of  purposes for the welfare of  mankind.
Keyword: The Contract Setting, Validity, Islamic Law.

## Pendahuluan A.
Perkembangan  ekonomi  syariah  dewasa  ini  semakin  hari semakin  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat,  hal  ini  tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya bank syari’ah sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam, bahkan pada tataran praktis banyak kalangan non muslim yang bergabung di duniaperbankan syari’ah baik sebagai investor maupun sebagai nasabah 1 . Mereka beranggapan bahwa bank syari’ah lebih memberikan jaminan keamanan terhadapuang mereka serta lebih tahan terhadap resesi ekonomi, kendati motif mereka di dasarkan hanya pada keuntungan belaka.
Dalam  lembaga  keuangan  syariah,  akad  yang  dilakukan memiliki  konsekuensi  duniawi  danukhrawi  karena  akad  yang dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Produk  apapun  yang dihasilkan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidakakan terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqih muamalahnya disebut  dengan ’aqd ,  kata  jamaknya al-‘uqud .  Hukum  Islam sebagai  salah  satu  sistemhukum  yang  menjadi  sumber  bahan baku penyusunan hukum nasional mengandung cukup banyak asas  yang  bersifat  universal.  Asas-asas  ini  digunakan  untuk menyusunperundang-undangan nasional kita, khususnya dalam bidang hukum kontrak. Hal iniberkaitan dengan fungsi kontrak
1 Amalia Nuril Hidayati, “Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam AHKAM, Volume 1, Nomor 2, November 2013, hlm. 162.
sebagai  bentuk  nyata  dari  aktivitas  perbankansyariah.  Hal- hal  yang  dianggap  penting  dalam  penerapan  asas-asas  hukum perikatanIslam  ke  dalam  perundang-undangan  negara  yang mengatur perbankan syariahadalah penggunaan asas-asas tersebut dalam  klausul  kontrak,  penerapan  danpelaksanaannya  dalam kegiatan  perbankan  syariah  sehari-hari  yang  tidak  hanyasesuai dengan prinsip syariah tetapi juga tunduk pada hukum positif Indonesia. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat  dengan  berbagaijenis  kontrak  perdagangan  syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah 2 .
Dalam  melakukan  suatu  kegiatan  muamalah,  Islam  pun mengatur ketentuanketentuan Perikatan (akad). ketentuan akad ini  tentunya  berlaku  pula  dalam  kegiatan  lembaga  keuangan syariah  termasuk  didalamnya  bank  syariah.  Oleh  karena  itu, berdasarkan urain diatas maka kajian yang dibahas dalam artikel ini adalah konsep pengaturan kontrak dalam validititas muamalah. Dimana  dalam  aspek  tersebut  diuraikan  secara  mendalam mengenai keridhaan dalam kontrak, penghindaran transaksi yang cenderung berjudi dan penuh spekulasi, serta kaitannya dengan prinsip maqashid syariah.
Pembahasan B.

## Persetujuan Bersama yang Bebas (Rida)
1. Pada  dasarnya  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang  dimaksud  adalah  kebebasan  dalam  menentukan  bentuk- bentuk  perjanjian  yang  digali  berdasarkan  dalil-dalil  umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur’an dan Sunnah Nabi serta kaidah- kaidah fiqih menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam al-Qur’an Tuhan berfirman, dalam Q.S. al-Ma’idah [5]: 5.
2 Ibid ., hlm. 163.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
ﯨﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ   ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ   ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ ﰁ  ﰀ  ﯿ   ﯾ  ﯽ  ﯼﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ   ﯵ

## ﰈ  ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[*]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
[*]  Aqad  (perjanjian)  mencakup:  janji  prasetia  hamba  kepada  Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
Cara  menyimpulkan  kebebasan  berkontrak  dari  ayat  ini adalah bahwa menurut kaidah ushul fiqih (metodologi penggalian hukum  Islam),  perintah  dalam  ayat  ini  adalah  wajib.  Artinya memenuhi akad hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebut dalam  bentuk  kata  jamak  yang  diberi  kata  sandang  “al”  dan menurut kaidah ushul fiqih menunjukkan keumuman. 3 Mayoritas ulama  fiqh  sepakat  bahwa  keridaan  (kerelaan)  merupakan berdirinya  sebuah  akad  (kontrak). 4 Hal  ini  bersandarkan  pada firman Allah, (Q.S. an-Nisa’ [4]: 29):
ﭳ   ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ     ﭪ  ﭩ ﮂ  ﮁ  ﮀ         ﭿ  ﭾ  ﭽ   ﭼﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh  dirimu[*].  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.
[*] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
3 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (t.tp.: Dar al-Fikr al-’Arabi, t.t.), hlm. 157.
4 Dimyaudin Dimyaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 60.
Ayat  ini  merujuk  kepada  perniagaan  atau  transaksi- transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan  bahwa  Allah  swt.  melarang  kaum  muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memilii arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif  ( maysir ,  judi),  ataupun  transaksi  yang  mengandung unsur  gharar  (adanya uncertainly /risiko  dalam  transaksi)  serta hal-hal  lain  yang  bisa  dipersamakan  dengan  itu.Ayat  ini  juga memberikan  pemahaman  bahwa  upaya  untuk  mendapatkan harta  tersebut  harus  dilakukan  dengan  adanya  kerelaan  semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli. 5
Dapat disimpulkan bahwa bentuk akad apa saja wajib untuk dipenuhi. Dalam hadits Nabi dinyatakan: “Orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji)mereka”. 6 Hadis ini seperti ayat di atas menunjukkan bahwa orang Islam terikat kepada apa saja syarat yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain mereka dapat membuat  syarat  apa  saja  dan  kelak  syarat  yang  diperjanjikan itu  dihormati  dan  mengikat  mereka  untuk  memenuhinya.  Bila dalam hukum positif dijelaskan bahwa membuat segala bentuk perjanjian adalah bebas dalam batas-batas ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam Islam dengan berpedoman pada hadits tersebut  nampak  ada  kelonggaran  dalam  menentapkan  syarat- syarat perjanjian.
Selain  itu,  kesepakatan  ulama  tersebut  juga  berdasarkan hadis Nabi dari Sa’id al Khudlri bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya  jual  beli  itu  harus  dilakukan  suka  sama  suka.” Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah  ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun
5 Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran al ‘Azhim (t.tp.: Maktabah Aulad Assyeikh Litturats, t.t.), hlm. 723.
6 Imam  Bukhari, Shahih  Bukhari:  Kitab  Ijarah (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1981), III: 52.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus  dilakukan  dengan  adanya  kerelaan  masing-masing  pihak ketika  melakukan  transaksi.  Imam  syafii  menyatakan,  bahwa secara  asal  jual  beli  diperbolehkan  ketika  dilaksanakan  dengan adanya kerelaan/keridaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan  dan  sepanjnag  tidak  bertentangan  dengan  apa  yang dilarang oleh syariah. 7
Berdasarkan atas kedua dalil diatas, dapat dikatakan bahwa keridaaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan namun demikian, ulama  berbeda  pendapat  terkait  kebebasan  untuk  melakukan akad. 8
Pandangan Kebebasan Berkontrak Menurut Mazhab/ 2. Ulama
Mazhab a. adz-Dzahiriyah
Menurut  mazhab  ini,  hukum  asal  dalam  membentuk akad  adalah  dilarang  sampai  ditemukannya  dalil  yang memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak ditetapkan dalam syar’i dan ijma’ ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang. Pendapat ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut.
1) Syari’ah Islam bersifat komprehesif, dan telah memberikan penjelasan  semua  aspek  kehidapan  manusia  yang kemaslahatan  umat,  di  antaranya  adalah  akad  (kontrak). Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali hal itu akan meruntuhkan urusan syariah.
2) Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa melakukan amalan yang  tidak  ada  perintah  kami,  maka  kami  akan  ditolak”.
7 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al- Fikr, 1989), juz IV, hlm. 188.
8 Ibid. , juz IV, hlm. 197-201.
Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara’ dengan nash atau ijma’, maka akad tersebut batal. Karena, jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka dimungkinkan ia akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

## Mazhab

## b. Hanabilah dan Mayoritas Ulama
Menurut  ulama  ini,  hukum  asal  dalam  akad  adalah diperbolehkan  sepanjang  tidak  ditemukan  syara’  yang melarangnya,  atau  bertentangan  dengannya.  Pendapat  ini didukung oleh dalil berikut ini.
1) Ayat  dan  hadis  sebagaimana  disebutkan  hanyalah mensyaratkan  adanya  unsur  kerelaan  (keridaan)  dalam akad,  bukan  yang  lain.  Manusia  diberi  kebebasan  untuk berkontrak  demi  mewujudkan  kemaslahatan  dirinya. Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau akad yang digunakan sebagai manusia tanpa menggunakan dalil  syar’i  sama  halnya  dengan  mengharamkan  sesuatu yang  diharamkan  Allah.  Hukum  asal  dalam  akad  dan menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah mubah (diperbolehkan).
2) Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam konteks  ibadah,  harus  terdapat  nash  yang  memerintah- kannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya nash syar’i. Berbeda  dengan  muamalah,  sepanjang  ditemukan  nash yang melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan.

## Dasar Asas Kebebasan Berkontrak
3. Asas kebebasan berkontrak dalam bahasa Inggris: freedom of contract, liberty of  contract , dan party autonomy . Dalam bahasa Arab: mabda’ hurriyah al-ta’aqud. Maka Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum  diatur  dalam  undang-undang. 9 Sedangkan  menurut
9 A. Qirom Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembang- annya (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 18.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Sjahdeini asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menekankan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyetujui klausal-klausal dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain (arti dasar, yaitu tanpa batas). 10
Dalam bahasa Inggris, kontrak berarti an agreement between two  or  more  persons  which  creates  an  obligation  to  do  or  not  to  do  a particular thing. Its essentials are completent parties, subject matter, a legal consideration, mutuallity of  obligation... .The writing which contains the agreement of  parties, with the terms and conditions, and which serves as a  proof   of   the  obligation. Jadi,  kontrak  adalah  suatu  persetujuan diantara dua atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  hal  khusus.  Suatu kontrak  dengan  demikian  memiliki  unsur-unsur:  pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan suatu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan dan syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. 11
Dalam  Undang-undang  Dasar  1945  dan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  tidak  menjelaskan secara  tegas  tentang  berlakunya  asas  kebebasan  berkontrak bagi  perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  menurut  hukum  positif Indonesia.Namun  tidaklah  berarti  bahwa  asas  kebebasan berkontrak tidak mempunyai landasan. Paling tidak landasan ini bisa disimpulkan dari Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  yang  menentukan  bahwa  setiap  orang  cakap  untuk membuat  perjanjian,  kecuali  jika  ditentukan  tidak  cakap  oleh undang-undang.  Dari  Pasal  1332,  disimpulkan  bahwa  asalkan menyangkut  barang-barang  yang  bernilai  ekonomis,  setiap orang  bebas  memperjanjikannya.  Dari  Pasal  1320  ayat  (4)  jo 1337, dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kuasa
10 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian (Jakarta: Institut Indonesia, 1993), hlm. 11. 11 Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak (Jakarta: PT. Grasindo, 1998), hlm. 5-6.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
yang  dilarang  oleh  Undang-undang  atau  bertentangan  dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. 12 Dari  keterangan  di  atas,  dapat  dipahami bahwa KUH Perdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya memuat ketentuan tentang asas kebebasan berkontrak, hal ini seperti yang dijelaskan bahwa KUH Perdata tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun  melarang  untuk  tidak  mengikatkan  diri  dalam  suatu perjanjian.  Berlakunya  asas  konsensualisme  menurut  hukum perjanjian Indonesia menetapkan adanya kebebasan tersebut.
Menurut  Islam  perjanjian  kontrak  sebenarnya  tidak  ada batasan yang ketat tentang bagaimana suatu perjanjian dibentuk. Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa prinsip  muamalah  dalam  Islam,  di  antaranya: pertama ,  pada dasarnya segala bentuk mualamah adalah mubah, kecuali yang dilarang dalam al-Qur’an dan Sunnah; kedua , muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan; ketiga , muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat; keempat ,  muamalah  dilaksanakan  untuk  memelihara  keadilan, menghilangkan kezaliman (ketidakadilan), gharar (penuh  tipu daya). 13 Salah  satu  faktor  penting  dalam    terciptanya  perjanjian adalah adanyaunsur kerelaan di antara pihak yang melebur diri ke  dalam  ikatan  perjanjian.  Pihakkedua  berikrar  kepada  pihak pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut.Harusdipahami bahwa bertemunya kedua pihak adalah sebagai wujud kesesuaian keinginanuntuk memunculkan kelaziman syara’ yang dicari oleh kedua pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi juga terwujud
12 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1992).
13 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalah:  Hukum  Perdata  Islam (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya.
Bahkan, juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara  dua  perilaku  yang  dapat  menggantikan  posisi  ucapan tersebut, yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik berupa tindakan maupun isyarat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat  dipahami,  bahwa  sebenarnya  inti  terciptanya  perjanjian adalah terwujudnya kehendak pihak yang mengadakan perjanjian dan ada kesesuaian antara keduanya untuk menjalankan kewajiban bersama,  yang  diindikasikan  dari  adanya  ungkapan,  tulisan, isyarat, atau tindakan. Suatu perjanjian dapat mengikat para pihak yang terlibat didalamnya apabila memenuhi syarat dan hukunnya. Rukun akad yang paling  pokok adalah ijab dan kabul. 14 Dengan demikian,  esensi  perjanjian  adalah  pencapaian  kesepakatan kedua  belah  pihak,  di  mana  perbuatan  seseorang  dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan  berupa  tindakan  yang  menurut  kebiasaan  dianggap sebagai perjanjian.
Tindakan  tersebut  juga  dianggap  sebagai  pernyataan kerelaan  atas  suatu  persyaratan  dari  satu  pihak.  Contohnya, seseorang  yang  akan  menjadi  pelanggan  pada  perusahaan listrik,  telepon,  PDAM,  dan  lain-lain.  Perjanjian  di  dalamnya cukup  dengan  mengajukan  permintaan  secara  tertulis  kepada perusahaan tersebut. Dalam pemenuhan isi perjanjian seseorang cukup memenuhi persyaratan dari perusahaan dan perusahaan akan memenuhikeperluan konsumen.
Bentuk  perjanjian  seperti  di  atas  telah  menunjukkan kerelaan  kedua  belah  pihak,  yang  secara  otomatis  merupakan kesepakatan di antara mereka.Perjanjian tersebut didasarkan atas suatu kebiasaan, di mana seseorang dianggap telah menyetujui suatu perjanjian berdasarkan tindakan yang diambil (dikerjakan). Suatu  ke-biasaan  selama  tidak  melanggar  syara’  diperbolehkan dan  dapat  diambil  sebagai  dasar  hukum.  Karena  hukum  asal
14 Abdurrahman  al-Jaziri, al-Fiqh  ‘ala  al-Mazahib  al-Arba’ah (Beirut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, 1990), juz II, hlm. 40.
dalam bermuamalah adalah boleh (mubah) dan tidak diberikan penjelasan rinci tata cara pelaksanakaannya. Maka pelaksanaannya dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

## Pelarangan Riba dan Penghindaran 4. Gharar

## a. Pelarangan riba dalam al-Qur’an
Al-Qur’an telah mengharamkan riba dalam 4 ayat yang berbeda, di mana ayat yang pertama (Q.S. ar-Rum [30]: 39) diturunkan di Mekah dan 3 ayat lainnya diturunkan di Madinah (Q.S. an-Nisa’ [4]: 161, Q.S. Ali Imran [3]: 130-132, dan Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279).
Tahap
pertama , menolak anggapan bahwa pinjaman  riba  pada  zahirnya  menambah  harta  dan menolong  mereka  yang  memerlukan  sebagai  suatu perbuatan  mendekati  atau taqarrub kepada  Allah  swt. Firman Allah swt. dalam Q.S. ar-Rum [30]: 39:

## ﯞ   ﯝ  ﯜ  ﯛ     ﯚ  ﯙﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ   ﯔ  ﯓ  ﮱ  ﮰ   ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ
ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ
Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang- orang yang melipat gandakan (pahalanya).
Tahap  kedua, riba  digambarkan  sebagai  suatu  yang  buruk dan  balasan  yang  keras  kepada  orang  Yahudi  yang  memakan riba. Dalam tahap ini mencoba memberikan gambaran yang riil. Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 160-161:

## ﯞ   ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ  ﯖ  ﯕ   ﯔ  ﯓ  ﮱ  ﮰ ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩﯨ    ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ
ﯯ  ﯮ  ﯭ
Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan
Allah. Dan, disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda  orang  dengan  jalan  yang  batil.  Kami  telah  menyediakan  untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
Tahap  ketiga ,  riba  itu  diharamkan  dengan  dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Di mana tahap ini  menunjukkan  karakter  riba.  Allah  swt.  berfirman  dalam Q.S. Ali Imran [3]: 130:

## ﯵ  ﯴ  ﯳ   ﯲ  ﯱ  ﯰﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ     ﯩ  ﯨ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[*] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
[*] Yang dimaksud “riba” di sini ialah riba nasi’ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasi’ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi’ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
Tahap akhir , ayat riba diturunkan oleh Allah swt. yang dengan  jelas  sekali  mengharamkan  barang  jenis  tambahan yang diambil daripada pinjaman. Pada tahap ini menegaskan tentang pemberian hukum. Firman Allah swt.  dalam Q.S. al- Baqarah: 278-279:
ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ             ﮰ   ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ ﯣ   ﯢ  ﯡ   ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜﯛ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖ

## ﯦ  ﯥ  ﯤ
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka, bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa Allah  dan  Rasul-Nya  mengumandangkan  perang  bagi  para pelaku  riba.  Selain  itu  ayat  selanjutnya  juga  memberikan pemahaman  bahwa  al-Quran  telah  memberikan  perbedaan antara konsep (jual beli) dengan riba, dan melarang bagi kaum beriman  untuk  mengambil  sisa-sisa  riba,  serta  memberikan perintah  hanya  untuk  mengambil  pokok  hartanya  yang dipinjamkan  tanpa  adanya  tambahan.  Disamping  itu  jika memungkinkan, memberikan keringanan bagi para peminjam yang sedang dalam kondisi kesulitan.
Secara jelas, Rasulullah saw. telah melarang riba dengan kata-kata  yang  tidak  ambigu.  Rasulullah  saw.  tidak  hanya memberikan larangan bagi orang yang mengambil riba saja, akan  tetapi  juga  memberikan  laknat  kepada  orang  yang memberika tambahan (riba), orang yang melakukan transaksi ribawi,  serta  orang  yang  menjadi  saksi  dalam  transaksi tersebut. 15 Secara  literal,  riba  bermakna  naik,  bertambah, tumbuh atau berkembang. 16 Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atau modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam islam. Profit yang didapatkan dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambakan nilai modal yang diinvestasikan, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Lalu bentuk bagaimanakah yang sebenarnya dilarang dalam Islam?.
Orang  yang  paling  tepat  untuk  menjawab  pertanyaan ini  adalah  diri  Rasulullah  saw.  sendiri.  Rasulullah  saw.  telah menjelaskan  bahwa  semua  jenis  pinjaman  yang  didalamnya mengandung  unsur  manfaat,  hadiah  kecil,  jasa  atau  kondisi yang bisa memuaskan kepentingan yang memberi pinjaman, adalah dilarang adanya. Jawaban Rasulullah saw. ini, sekaligus
15 Hadis  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  dari  Jabir,  Tirmidzi,  dan Ahmad. Untuk mendapatkan nash hadits secara lengkap dengan referensinya, lihat Chapra (1985), hlm. 236-240.
16 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab (Qahirah: Dar al-Ma’arif, t.t.).
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
menjelaskan bahwa riba memiliki makna yang identik dengan bunga, sebagaimana yang lazim dipahami oleh masyarakat. 17
Penghindaran Gharar c.
Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan). 18 Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan)  dan al-jahalah (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. 19 Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual  beli  ghararadalah,  semua  jual  beli  yang  mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian.
Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi,  “Rasulullah  saw.  melarang  jual  beli al-hashah dan jual  beli gharar. ” 20 Dalam  sistem  jual  beli gharar ini  terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini  adalah  larangan  Allah  dalam  al-Qur’an,  yaitu  (larangan) memakan  harta  orang  dengan  batil.  Pelarangan  ini  juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr ,  berjudi,  (berkorban  untuk)  berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu  mendapat  keberuntungan.”  (Q.S.  al-Ma’idah  [5]:  90). Adapun jula-beli gharar , menurut keterangan Syekh as-Sa’di, termasuk  dalam  katagori  perjudian.  Ibnu  Taimiyyah  sendiri menyatakan,  semua  jual  beli gharar ,  seperti  menjual  burung
17 Dimyaudin Dimyaini, hlm. 190.
18 Al-Mu’jam  al-Wasith (t.tp.:  Maktabah  asy-Syuruq  ad-Dauliyah, 2004),hlm. 648.
19 Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyaar fi Syarhi Jawaami al-Akhbaar (t.tp.:Dar al-Jail, 1992 M), hlm. 164.
20 Shahih Muslim , Kitab al-Buyu’, Bab Buthlaan Bai al-Hashah wal Bai alladzi fihi Gharar, hlm. 1.513.
di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah , seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam al-Qur’an. 21
Larangan  akan  jual  beli  karena  dikhawatirkan  adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. 22 Larangan ini juga mengandung maksud untuk  menjaga  harta  agar  tidak  hilang  dan  menghilangkan sikap  permusuhan  yang  terjadi  pada  orang  akibat  jenis  jual beli ini. Pentingnya mengenal kaedah gharar sangatlah penting, karena  banyak  permasalahan  jual-beli  yang  bersumber  dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya.
Penghindaran Qimar/Maisir
5. Kebiasaannya  perjudian  ( maisir )  menerangkan  permainan yang  memberi  peluang  pada  nasib  daripada  permainan  yang menunjukkan skill kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasikan  dengan  kegembiraan,  pada  masa  yang  sama mendapat  ganjaran  yang  berganda,  namun  terdapat  risiko transaksi yang dimotivasikan oleh insentif yang besar. Kita sudah maklum bahwa maisir telah diamalkan sejak zaman Arab Jahiliyyah untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada orang  yang  memerlukan.  Al-Qur’an  secara  terang-terangnya mengutuk  perlakuan  tersebut.  Oleh  yang  demikian,  niat  tidak menghalalkan cara yang mana berjudi untuk membantu orang yang  memerlukan  adalah  tidak  membawa  kepada  alasan  yang kukuh  untuk  menerima  ganjaran  daripada  perjudian  ( maisir ). Perbezaan antara perjudian dan gharar di dalam transaksi ialah telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari akan struktur pada kedua-duanya.
21 Ibn  Taimiyyah, Mukhtashar  al-Fatawa  al-Mishriyyah ,  tahqiq  Abdul Majid Sulaim (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, t.t.), hlm. 342.
22 Bahjah Qulub, a l-Abrar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyaar fi Syarhi Jawaami al-Akhbaar, hlm. 165.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Maisir dan qimar adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, yaitu menjadi judi. Hal tersebut seperti yang ada dalam Q.S. al-Ma’idah [5]: 90:

## ﭝ  ﭜ  ﭛ  ﭚ   ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ       ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
ﭠ  ﭟ  ﭞ
Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (meminum)  khamar, berjudi,  (berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib  dengan  panah[*], adalah termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
[*]  Al-azlaam  artinya  anak  panah  yang  belum  pakai  bulu.  Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan  Apakah  mereka  akan  melakukan  suatu  perbuatan  atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai  bulu.  Setelah  ditulis  masing-masing  yaitu  dengan:  lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka’bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci Ka’bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak  panah  yang  diambil  itu.  Kalau  yang  terambil  anak  panah  yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.
Berikut  beberapa  definisi maisir/qimar .  Ibrahim  Anis 23 menyatakan  bahwa maisir/qimar adalah  setiap  permainan  yang mengandung  taruhan  dari  kedua  pihak  ( muraahanah ).  Menurut al-Jurjani, 24 telah  menyatakan  judi  adalah  setiap  permainan yang  di  dalamnya  disyaratkan  adanya  sesuatu  (berupa  materi) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Terkait dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi 25 dalam Halal dan Haram dalam Islam mengatakan, judi adalah setiap permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.
23 Ibrahim Anis, et al., al-Mu’jam al-Wasith (Kairo: Darul Ma’arif, 1972), hlm. 758. 24 Ali bin Muhammad al-Jurjani, at-Ta’rifat (Jeddah: al-Haramayn, t.t.).
25 Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam , terj. Mu`ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1990).
Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi maisir/qimar yang  menyeluruh.  Jadi, maisir/qimar adalah  segala  permainan yang yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) di mana pihak  pihak  yang  menang  mengambil  harta/materi  dari  pihak yang  kalah.  Dengan  demikian,  dalam  judi  terdapat  tiga  unsur: (a) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi); (b) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menetukan  pihak  yang  menang  dan  yang  kalah;  dan  (c)  pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan ( murahanah ), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Maysir atau qimar secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan  adanya  sesuatu  (berupa  lotere)  yang  diambil  dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.

## Kesesuaian Kontrak dengan
6. Maqashid asy-Syari’ah
Maqasid  asy-syari’ah dikalangan  ulama  ushul  fiqh  disebut juga  dengan asrar  asy-syari’ah ,  yaitu  tujuantujuan  dan  rahasia- rahasia yang terdapat dibalik suatu hukum yang ditetapkan oleh Srai’, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 26 Maqashid asy-syari’ah ini merupakan intisari utama dari hukum Islam, di mana tujuan Allah swt. menurunkan hukum-Nya bagi manusia adalah untuk merealisasikan beberapa tujuan utama, sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-Syatibi, 27 yaitu salah satunya adalah memelihara harta benda.
Terkait  dengan  perjanjian  atau  kontrak  kepercayaan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Itulah sebabnya mengapa mayoritas pelaku bisnis melakukan segala suatu untuk bisa membangun kepercayaan, agar bisa  menjadi  magnet  yang  bisa  menjaring  konsumen.  Embrio
26 Ar-Raysuni, Nadzariyyah  al-Maqashid (Herdon:  IIIT,  2000),  hlm. 10, dalam Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqih (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 2.
27 Hasballah  Thaib, Tajdid,  Reaktualisasi,  dan  Elastisitas  Hukum Islam(Medan: Sekolah Pascasarjana Hukum USU, 2002), hlm. 39.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
kepercayaan  dimulai  dari  pelaksanaan  transaksi  (akad/ ’aqd ) sesuai dengan al-Qur’an dan hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut  bertujuan  untuk  meniadakan  angka  penipuan  atapu segala bentuk bentuk dampak negative yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah awal mula terjadinya suatu trasaksi, yang ketika dijalani dengan fair, maka akan mendapatkan benefit yang halal dan berkah.
Transaksi  atau  aqad  dalam fiqh  al-mu’amalat adalah keterkaitan  atau  bertemunya  ijab  dan  qabul  yang  berakibat timbutlnya  akibat  hokum.Akad  merupakan  tindakan  hukum dua  pihak,  karena  aqad  pertemuan  ijab  yang  merepresantikan kehendak dari satu pihak dan qabul menyatakan kehendak pihak yang lainnya. Adapun tujuan aqad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan atau lebih jelas lagi adalah tujuan aqad adalah maksut bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak pembuatan aqad. 28
Perintah syari’ah diarahkan menuju perwujudan beragam tujuan  untuk  kesejahteraan  umat  manusia.  Tujuan  syari’ah ditekankan dalam banyak teks al-Qur’an dan Sunnah. Kontrak (akad)  atau  transaksi  apa  pun  menghalangi  salah  satu  sasaran tersebut tidaklah sah dalam syari’ah. Cukup jelas bahwa hak dari sesama umat manusia harus dihargai dari sudut pandang semua transaksi. Hak-hak Allah swt. dalam syari’ah juga mengacu pada semua  hal  yang  melibatkan  manfaat  masyarakat  secara  luas. Dalam hal ini, mereka sesuai dengan hak publik dalam peraturan modern.  Karenanya,  kontrak  (akad)  apa  pun  seharusnya  tidak berlawanan dengan manfaat publik secara luas. 29
Simpulan C. Kebebasan  berkontrak  adalah  kebebasan  dalam menentukan  bentuk-bentuk  perjanjian  yang  digali  berdasarkan
28 Samsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Aqad dalam Fiqih Muamalat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.
29 Mansoori, dalam Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2009.
dalil-dalil  umum  dalam  Islam.  Nas-nas  al-Qur’an  dan  Sunnah Nabi  serta  kaidah-kaidah  fikih  menunjukkan  bahwa  hukum Islam  menganut  asas  kebebasan  berkontrak.  Mayoritas  ulama fikih  sepakat  bahwa  keridaan  (kerelaan)  merupakan  berdirinya sebuah akad (kontrak).
Terkait  dengan  riba,  Rasulullah  saw.  telah  melarang  riba dan  juga  memberikan  laknat  kepada  orang  yang  memberika tambahan (riba), orang yang melakukan transaksi ribawi, serta orang yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Secara literal, riba  bermakna  naik,  bertambah,  tumbuh  atau  berkembang. Sedangkan  terkait  sistem  jual  beli  gharar  ini  terdapat  unsur memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  batil.  Padahal  Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Larangan dilakukan karena jual beli karena dikhawatirkan adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni, bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Pentingnya mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya.
Sedangkan maisir/qimar merupakan  segala  permainan yang yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) di mana pihak  pihak  yang  menang  mengambil  harta/materi  dari  pihak yang  kalah.  Dengan  demikian,  dalam  judi  terdapat  tiga  unsur: (1) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang  berjudi);  (2)  ada  suatu  permainan  yang  digunakan  untuk menetukan pihak yang menang dan yang kalah; dan (3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/ seluruhnya/ kelipatan) yang menjadi taruhan ( murahanah ), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Maysir atau qimar secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan  adanya  sesuatu  (berupa  lotere)  yang  diambil  dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Pada  akhirnya  kesesuaian  kontrak  dengan maqashid  asy- syari’ah perintah syari’ah diarahkan menuju perwujudan beragam tujuan  untuk  kesejahteraan  umat  manusia.  Tujuan  syari’ah ditekankan dalam banyak teks al-Qur’an dan Sunnah. Kontrak (akad)  atau  transaksi  apa  pun  menghalangi  salah  satu  sasaran tersebut tidaklah sah dalam syari’ah. Cukup jelas bahwa hak dari sesama umat manusia harus dihargai dari sudut pandang semua transaksi. Hak-hak Allah swt. dalam syari’ah juga mengacu pada semua hal yang melibatkan manfaat masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Samsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Aqad dalam Fiqih Muamalat , Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2007. Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009. Basyir, Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata  Islam, Yogyakarta:  Penerbit  Perpustakaan  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
Bukhari, Imam, Shahih Bukhari: Kitab Ijarah, Beirut: Dar al-Fikr,
1981. Dimyaini,  Dimyaudin, Pengantar  Fiqh  Muamalah, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.
Hidayati,  Amalia  Nuril,  “Implementasi  Akad  Murabahah  pada Bank  Syariah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”,  dalam AHKAM , Volume 1, Nomor 2, November 2013. al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
Katsir, Ibnu, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim , t.tp.: Maktabah Aulad asy- Syaikh li at-Turats, t.t.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,
1992.
Kusumohamidjojo,  Budiono, Dasar-dasar  Merancang  Kontrak ,
Jakarta: Grasindo, 1998.
Manzur, Ibnu, Lisan al-‘Arab, Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t.
Meliala  ,  A.  Qirom, Pokok-pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta
Perkembangannya, Yogyakarta: Liberty, 1985.
Ibn Taimiyyah, Mukhtashar al-Fatawa, tahqiq Abdul Majid Sulaim,
t.tp.: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, t.t.
Shahih Muslim , Kitab al-Buyu’, Bab Buthlan Bai’ al-Hashah wa al- Bai’ alladzi fihi Gharar, t.tp.: t.p., t.t.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang  bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian, Jakarta:  Institut Indonesia, 1993. Thaib, Hasballah, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam , Medan: Sekolah Pascasarjana Hukum USU, 2002. Uyuuni, “Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuni”, dalam al- Akhyar fi Syarhi Jawami al-Akhbar , t.tp.: Dar al-Jail, 1992 M. Al-Mu’jam  al-Wasith ,  t.tp.:  Maktabah  asy-Syuruq  ad-Dauliyah,
2004.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqih, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013. az-Zuhaili, Wahbah, a l Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.