JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141

## KONFLIK KEPENTINGAN LAHAN WARGA RW 11 TAMANSARI DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM KASUS REALISASI PROGRAM RUMAH DERET

## Ali Ar-Ridho
Mahasiswa Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD E-mail: ridhoolife@gmail.com

## Ishartono
Dosen Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD E-mail: ishartono,kesos@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik merupakan sebuah fenomena yang lazim terjadi di masyarakat, baik dalam tatanan ruang lingkup mikro, mezzo  maupun  makro, konflik akan selalu ada sebagai penanada adanya kehidupan  masyarakat  yang dinamis. Konflik  itu  sendiripun  dapat  berwujud  kedalam  beberapa  bentuk  masalah  dan  salah  satunya  adalah  konflik sengketa lahan atau lebih dikenal dengan konflik agraria. Konflik agraria merupakan satu sub-bahasan dari studi konflik  yang  cukup  banyak  terjadi dan  salah  satunya  yang  terjadi di jawa  barat  adalah  konflik  sengketa  lahan warga tamansari RW 11 dengan pemerintah kota bandung. Konflik ini merupakan sebuah masalah yang terjadi dikarenakan adanya ketidaksepahaman dan ketidaksepakatan diantara warga RW 11 tamansari dengan pemerintah kota  bandung  dalam  pembangunan  rumah  deret  yang  termasuk  kedalam  program  pemerintah  daerah  untuk merealisasikan  kota  bandung  bebas  pemukiman  kumuh  tahun  2019.  Konflik  ini  telah  banyak  melalui  proses mediasi hingga hukum yang pada akhirnya dimenangkan oleh pemerintah kota bandung. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji masalah ini berdasarkan teori struktural dan kekuasaan dalam kajian sosiologi.
Kata kunci: Konflik, konflik lahan, warga, pemerintah, rumah deret.

## PENDAHULUAN
Kota  bandung  merupakan  sebuah  kota yang banyak dijadikan destinasi kota wisata baik  turis  domestik  maupun  internasional yang  terkenal  dengan  keindahan  dan kerapihannya dalam aspek tata ruang kota. Namun,  di  kota  bandung  masih  terdapat sekitar  lima  ribu  hektare  pemukiman kumuh  yang diantaranya termasuk RW 11 Tamansari.  Tamansari  merupakan  sebuah kawasan  yang  berada  di  pusat  kota,  lebih tepatnya  di  kawasan  dago  yang  juga berdekatan  dengan  cihampelas.  Tamansari juga tergolong lokasi yang strategis karena diapit  dengan  beberapa  perguruan  tinggi seperti ITB dan Unisba serta dengan lokasi pusat  perbelanjaan.  Namun  demikian, tamansari  termasuk  kedalam  golongan pemukiman  kumuh  yang  menjadi  target penertiban  lahan  oleh  pemerintah  kota bandung  yang  nantinya  akan  dibuatkan rumah deret untuk menggantikan perumahan  warga  yang  sangat  padat  dan
tidak  teratur.  Program  rumah  deret  inilah yang menjadi objek permasalahan sengketa lahan  diantara  warga  dengan  pemerintah kota bandung.
Dalam keterangannya, pemerintah kota badnung  menginginkan  terciptanya  kota bandung  yang  terbebas  dari  lahan  kumuh dengan mekanisme yang telah direncanakan,
namun pada implementasinya terjadi banyak
pertentangan dengan warga karena pemerintah dianggap melakukan intervensi sepihak  dan  tidak  memberikan  sosialisasi yang memadai kepada masyarakat terdampak.  Hal  inilah  yang  kemudian menjadikan  konflik  ini  masalah  yang berkepanjangan.  Pada  awalnya,  warga terdampak  menerima  dengan  terbuka program  ini,  namun,  seiring  denga berjalannya  waktu  program  ini  menuai protes dikarenakan warga banyak menemukan  kejanggalan  dalam  proses sosialiasi  terutama  pada  proses  kejelasan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
mekanisme  ganti  rugi  lahan,  relokasi sementara dan pasca pembangunan selesai.
Warga menilai pemerintah kota bandung  merampas  hak-hak  atas  tanah mereka  yang  sudah  ditempati  puluhan tahun.  Perlu  diketahui  bahwa  tanah  yang ditempati  oleh  warga  tamansari  merupkan tanah yang sebagian besar belum bersertifikat  dan  baru  dimulai  diusahakan pengadaan sertifikat tanah oleh pemerintah kota bandung diawal tahun 2016. Hal yang menjadi  protes  warga  adalah  bahwa pemerintah  menyamaratakan  perlakuan tanah  yang  sudah  bersertifikat  dan  yang belum selesai proses sertifikasinya. Pemerintah kota bandung hanya menawarkan  solusi  jangka  pendek  dan panjang  yang  terkesan  sangat  dipaksakan karena  tidak  melibatkan  warga  dalam perumusannya.  Hal  inilah  yang  kemudian akan dibahas pada tulisan ini yang berfokus pada masalah komunikasi pemerintah kota bandung  dan  warga  taman  sari  RW  11 dengan  pendekatan  teori  struktural  dan kekuasaan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pada  kajian  konflik  ini  menggunakan teori konflik struktural dan kekuasaan yang dicetuskan oleh Karl Max yang menyatakan  bahwa  terjadinya  sebuah perubahan/konflik di masyarakat merupakan akibat dari superiaritas pemegang kekuasaan yang mampu menggerakan  masyarakat  yang  termasuk kedalam kekuasaannya untuk menciptakan kondisi  yang  diinginkan.  Dalam  teori  ini mengganggap  bahwa  munculnya  konfli  di masyarakat merupakan akibat dari penyalahgunaan  kekuasaan  pemerintah. Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  memiliki kekuasaan  penuh  atas  kebijakan  yang seharusnya  dapat  lebih  memperhatikan aspek  kepentingan  masyarakat  banyak. Teori  selanjutnya  adalah  teori  kekuasaan yang  juga  dicetuskan  oleh  marx.  Teori  ini mengatakab  bahwa  pemegang  kekuasaan adalah  pihak  yang  paling  bertanggung jawab  atas  konflik  yang  terjadi  di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa
pemegang  kekuasaan  memiliki  kekuatan besar  untuk  menggerakan  masyarakat untuk mengikuti perubahan yang diinginkan  beserta  tingkah  laku  dan kebiasaannya. Kedua teori inilah yang akan menjadi  pendekatan  dalam  telaah  masalah dalam penulisan ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang melihat konflik dari perspektif pemerintah dan masyarakat. Pada tulisan ini menggunakan  metode  penelitian  studi Literatur  yang  mana  penulis  menghimpun informasi  mengenai  masalah  yang  akan dibahas  di  dalam  penelitian  ini  dari berbagai  referensi  seperti  buku,  jurnal, buku  serta  sumber  lain  yang  relevan  yang dengan  isu  yang  dikaji  serta  tujuan  dari penelitian. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang komprehensif dan relewan dengan masalah yang  akan  di  teliti  sebagai  bahan  rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemicu, Penyebab, dan Dampak Konflik
Seperti  yang  sudah  diterangkan  di bagian  pendahuluan,  konflik  ini  bermula ketika  pemerintah  kota  bandung  yang mulai  merealisasikan  program  bandung bebas  kumuh  2019  di  kawasan  padat penduduk  RW  11  tamansari,  bandung. Konflik  disebabkan  oleh  pemerintah  kota bandung  yang  dianggap  secara  sepihak menjalankan  program  serta  mekanisme ganti  rugi  yang  sangat  tidak  sepadan dengan  resiko  yang  akan  diterima  warga akibat penggusuran. Dalam keterangannya,  pemerintah  kota  bandung tidak  menganggap  program  ini  sebagai program yang menggusur karena pemerintah memberikan ganti rugi berupa berupa  uang  tunai  dari  20%  NJOP, pembiayaan  sewa  sebesar  250.000  rupiah selama masa pembangunan dan pembebasan biaya sewa selama lima tahun setelah pembangunan rampung. Kebijakan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
inilah  yang  kemudian  menjadi  polemik karena  dianggap  sangat  rendah  dan  tidak sepadan  dengan  resiko  kehilangan  yang diterima  oleh  warga  dilihat  dari  kondisi biaya hidup kota bandung.
Sebagian  besar  masyarakat  menolak kebijakan ini dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah kota untuk menaikkan penggantian NJOP hingga 70%. Proses ini berlangsung cukup lama, dan pada proses ini  banyak  warga  yang  pada  akhirnya memilih  untuk  mengalah  menghindari konflik dan menerima apa yang diberikan oleh pemrintah kota bandung. Namun bagi warga yang tidak setuju tetap memperjuangkan  kelayakan  ganti  rugi atau  bahkan  tidak  mau  meninggalkan tempat  tinggalnya  sama  sekali.  Berbagai langkah telah ditempuh oleh warga mulai dari bantuan advokasi LBH dan Mahasiswa  namun  tak  kunjung  terdapat kesepakatan.  Bahkan  pemerintah  kota bandung beberapa kali mengerahkan polisi untuk  meredam  unjuk  rasa  warga  yang disinyalir  juga  melakukan  kekerasan kepada warga. Menurut penuturan warga, konflik  ini  sebenarnya  tidak  akan  begitu meuncung  jika  pemerintah  memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada warga dan  melibatkan  warga  dalam  perumusan skema  ganti  rugi.  Dalam  hal  ini  warga menilai  pemerintah  terkesan  tergesa-gesa sehingga  melupakan  partisipasi  warga. Kemudian  karena  alasan  inilah  yang memicu  kekhawatiran/ketakutan  warga yang  akhirnya  menimbulkan  konflik. Warga  merasa  diteror  oleh  pemerintah yang  terus  memberikan  tenggat  waktu kepada warga untuk meninggalkan lokasi. Adapun akibat dari konflik ini adalah 198 kepala keluarga harus menghadapi konflik berkepanjangan  serta  beberapa  orang menerima  tindak  kekerasan  dari  aparat keamanan.  Adapun  tipe  konflik  yang terjadi  pada  masalah  ini  adalah  konflik permukaan  karena  konflik  ini  terjadi  atas kesalahpahaman  dan  kurangefektifnya komunikasi  diantara  pemerintah  dan warga serta konflik vertikal karena dalam masalah  ini  terjadi  konflik  diantara
pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan dan warga sebagai masyarakat.

## Analisa Pendekatan Resolusi Konflik
Dalam  permasalahan  ini,  pendekatan yang  banyak  dilakukan  baik  oleh  pihak pemerintah  kota  bandung  dan  warga adalah  mediasi  meski  pada  akhirnya pemerintah  menggunakan  cara  represif dan  jalur  hukum  untuk  memenangkan lahan  RW  11  Tamansari.  Pada  awalnya pemerintah memang tidak begitu memperhatikan  partisipasi  warga  dalam perumusan skema ganti rugi, warga hanya disodorkan  solusi  yang  tidak  mereka ketahui alasan rasional apa yang kemudian mendasari  skema  ganti  rugi  tersebut. Meski  demikian  warga  RW  11  tamansari sangat mengusahakan untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih baik. Namun seiring waktu  berjalan  banyak  warga  yang  lebih memilih  mundur  dari  usaha  ini  yang kemudian menjadikan pemerintah memliki kekuatan lebih untuk merealisasikan  program.  Program  harus tetap  dijalankan  namun  masih  banyak warga yang memilih untuk tetap memperjuangkan  ganti  rugi  yang  lebih layak  atau  bahkan  tidak  mau  direlokasi sama  sekali.  Pada  kondisi  ini  akhirnya pemerintah banyak mengintervensi masalah  ini  lewat  jalur  hukum  yang kemudian  dimenangkan  oleh  pemerintah sekalipun warga telah mengajukan banding.

## Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Konflik
Adapun  peran  pekerja  sosial  yang dapat  dilakukan  dalam  konflik  ini  adalah peran  advokat  dan  mediator  diantara pemerintah  dan  warga,  khususnya  dalam hal  mempengaruhi  pemerintah  dalam perumusan  kebijakan  ganti  rugi.  Pekerja sosial  juga  dapat  menjalankan  perannya sebagai  pendamping  masyarakat  dalam mengajukan  banding  kepada  pemerintah dengan  ilmu  dan  pengetahuan  yang  lebih mumpuni  untuk  menghindarkan  warga dari  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  pro
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
rakyat.  Pekerja  diharapkan  mampu  untuk menjadi penyambung celah konflik diantara  warga  dan  pemerintah.  Hal  ini dikarenakan  pemerintah  yang  sudah mempunyai itikad baik dalam pengelolaan lahan  kumuh yang  akan  dijadikan pemukiman  yang  lebih  layaj  untuk ditinggali,  namun  di  satu  sisi  pemerintah gagal dalam memberikan ruang partisipasi untuk  warga  dalam  perumusah  skema ganti rugi. Di sisi warga juga menginginkan ganti rugi yang lebih layak dan  rasional  namun  gugatan  mereka banyak  terhenti  karena  minimnya  ilmu terkait  konflik.  Disinilah  pekerja  sosial dapat  berperan  dalam  meperbaiki  relasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menekan  dampak  konfliknya  serendah mungkin.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pada  dasarnya,  konflik  merupakan fenomena  yang  akan  terus  selalu  ada seiring  dengan  berkembangnya  zaman serta kebijakannya. Konflik semakin tidak terhindari ketika dua atau lebih
kepentingan bertemu dan
memperjuangkan tujuannya masing- masing  tanpa  memperhatikan  keadaan pihak  lain.  Adapun  kesimpulan  dalam kasus  ini  adalah  konflik  terjadi  karena program pemerintah yang sudah terencana baik namun tidak tersosialisasikan dengan sempurna,  hal  inilah  yang  kemudian memicu  konflik  berkepanjangan  diantara pemerintah.  Adapun  hal  yang  lebih mendasar adalah faktor superioritas pemerintah  yang  menganggap  mereka lebih mengetahui apa yang harus
dilakukan hingga melupakan konsekuensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak. Pada kasus ini dapat disimpulkan  bahwa  program  yang  baik belum tentu akan berjalan dengan baik bila sosialsasi tidak dilakukan dengan baik
Saran Terdapat banyak konflik yang sebetulnya  tidak  perlu  terjadi  apabila terjalin  komunikasi  yang  baik  dan  sehat diantara  kedua  pihak  yang  terlibat. Berkaca pada konflik pembangunan rumah deret yang melibatkan warga dan pemerintah kota bandung ini dapat diambil benang  merah  bahwa  sebuah  kesalahan informasi  dapat  menyebabkan  konflik yang  cukup  besar.  Adapun  saran  yang ingin  penulis  sampaikan  khususnya  bagi pekerja sosial adalah untuk meningkatkan sensitivitas  mereka  terhadap  isu-si  atau masalah  yang  sebenarnya  hanya  terjadi karena  hal  yang  sepele  namun  berakibat fatal.  Diharapkan  pekerja  sosial  mampu menganalisa sebuah permasalahan dengan baik  dan  mengetahui  sebab  terjadinya masalah  hingga  pada  analisa  yang  paling tidak terduga.

## DAFTAR PUSTAKA
Ispranoto,  Tri.  2017.  Penjelasan  Pemkot Bandung
Soal Penggusuran di Tamansari. Diunduh dari
https://news.detik.com/berita-jawa- barat/d-3691035/penjelasan-pemkot- bandung-soal-penggusuran-di- tamansari
Nugraha,  Arie.  2017.  PTUN  Bandung Tolak  Gugatan  Warga  Tamansari Tentang  Rumah  Deret.  Diunduh  dari https://kumparan.com/bandungkiwari/ ptun-tidak-kabulkan-gugatan-warga- tamansari-terhadap-rumah-deret
Rosadi,  Dian.  2018.  198  kepala  keluarg RW  11  setuju  pembangunan  rumah deret  Tamansari  Bandung.  Diunduh dari https://bandung.merdeka.com/halo- bandung/198-kepala-keluarg-rw-11- setuju-pembangunan-rumah-deret- tamansari-bandung--1803209.html Fachmi,
Rafi. 2018. Menggugat Pembangunan Rumah Deret yang Cacat Prosedur. Diunduh dari http://suakaonline.com/12095/2018/02 /07/menggugat-pembangunan-rumah- deret-yang-cacat-prosedur/
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
Satrio,  Ilham.  2017.  Yang  Diabaikan  dan Dilanggar  di  Tamansari  Bandung.
Diunduh dari
http://metaruang.com/yang-diabaikan- dan-dilanggar-di-tamansari-bandung/