Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 3 Nomor I – April 2020 ISSN (print): 2598-0696, ISSN (online): 2684-9283 DOI: https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1

## ANALISIS KETERCAPAIAN DAN KONTRIBUSI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA
Nur Hidayah *1 , Karlina Ghazalah R. 2
1,2 Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
e-mail: yhayahidayah37@gmail.com

## ABSTRAK
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk menjalankan  roda  pemerintahan.  Seiring  dengan  munculnya  aturan  daerah  mandiri  yang  dibawa dalam  Undang-undang  Otonomi  Daerah,  maka  setiap  daerah  harus  mampu  menggali  potensi daerahnya  masing-masing  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  rumah  tangga  pemerintahan. Kabupaten  Gowa  merupakan  daerah  yang  berbatasan  langsung  dengan  Kota  Makassar,  ibu  Kota Provinsi  Sulawesi  Selatan,  sehingga  dianggap  sebagai  daerah  dengan  jenis  PAD  yang  beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) realisasi PAD Kabupaten Gowa, (2) index pertumbuhan komponen  PAD  Kabupaten  Gowa  dan  (3)  kontribusi  komponen  PAD  Kabupaten  Gowa.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data time  series dari  laporan  target  dan  realisasi  PAD Kabupaten  Gowa  tahun  2014-2018.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat  pencapaian  dan  realisasi PAD  Kabupaten  Gowa  mengalami  trend  yang  fluktuatif  dengan  nilai  rata-rata  109,03%  sehingga dapat  dinyatakan  sangat  efektif.  Tingkat  pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Gowa  menunjukkan  angka pertumbuhan  yang  fluktuatif  dengan  nilai  rata-rata  pertumbuhan  10,36%  sehingga  dapat  dinyatakan belum  berhasil.  Realisasi  setiap  komponen  PAD  berada  di  atas  angka  100%  sehingga  dapat dinyatakan  sangat  efektif.  Kontribusi  setiap  komponen  PAD  Kabupaten  Gowa  cenderung  stagnan dimana secara rata-rata kontributor terbesar secara berurut yaitu pajak sebesar 44,86% (baik), retribusi sebesar  16,91%  (kurang),  pengelolaan  kekayan  daerah  sebesar  35,00%  (sedang),  dan  pendapatan lainnya sebesar 3,24% (sangat kurang).

## Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Ketercapaian PAD, Kontribusi

## ABSTRACT
Local  government own  revenue  called  as  PAD  has  an  important  role  to  run the  government.  Along with the emergence of independent regional brought under the regional autonomy of law, each region must be able to explore the potential of the regions for developing the infrastructure and government households.  Gowa  regency  is  an  area  directly  adjacent  to  Makassar  City,  the  Capital  of  South Sulawesi province. So, it is considered as an area with deverse type of local revenue. This study aims to disclose (1) the realization of the PAD of Gowa Regency, (2) the growth index of the PAD of Gowa Regency, and (3) the contribution of the PAD of Gowa Regency. The data used in this study are time series  data  from  the  2014-2018  form  report  of  target  and  realization  of  Local  own  revenue  Gowa
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 3 Nomor I – April 2020 ISSN (print): 2598-0696, ISSN (online): 2684-9283 DOI: https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1
Regency. The results showed the realization of PAD of the Gowa Regency experienced a fluctuating trend with an average value of 109.03% so that it could be declared very effective. The growth rate of PAD of Gowa Regency shows a fluctuating growth rate with an average growth value of 10.36% so that it can be declared unsuccessful. The realization of each component of PAD in 2014 - 2018 was above 100% so that it can be declared very effective. The contribution of each component of the PAD of Gowa Regency tends to be stagnant, on average, the largest contributor sequentially was the tax of 44.86% (good), the retribution of 16.91% (less), regional wealth management of 35.00% (moderate), and other income of 3.24% (very less).

## Keywords: Local own Revenue, Achievement of Revenue, Contribution

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  merupakan  salah  satu  agenda  pembangunan  nasional  yang dilaksanakan  dengan  tujuan  memberikan  kesempatan  untuk  pengembangan  demokratisasi dan  kinerja  pemerintah  daerah  demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan menyelenggarakan pengembangan potensi di wilayahnya. Pemerintah daerah menyelenggarakan  pengembangan  demokratisasi  dalam  bentuk  otonomi  daerah  yang  telah dituangkan  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  (Pasal  1  angka  6  dan  7)  yang  berisi  bahwa kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  daerah  tertentu  serta  berwenang mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan [1].
Fungsi dari otonomi daerah adalah menjadikan wilayah daerah mampu secara mandiri mengembangkan  potensi  yang  ada  di  daerahnya  sehingga  tidak  perlu  bergantung  kepada pemerintahan  pusat.  Pemerintah  daerah  selaku  otoritas  daerah  tertinggi  di  wilayah  harus mampu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  agar  aktif  di  dalam  pengembangan  potensi  di daerah  secara  mandiri.  Kemandirian  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  membantu pengambilan keputusan  dan perencanaan pembangunan infrastruktur untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran serta mengukur kemampuan dan potensi daerah  yang dimana tergambar di dalam APBD.
Untuk  meningkatkan  APBD  daerah  dan  keluasan  dalam  penyusunan  anggaran  maka oleh  daerah  juga  harus  meningkatkan  penerimaannya  agar  program  daerah  dapat  terealisasi dengan  baik.  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program pembangunan. Selain itu  pendapatan  asli  daerah  harus  dikelola  dan  direalisasikan  sesuai  dengan  APBD  yang berlaku sehingga tidak ada fraud yang mengiringi. Akan tetapi, pendapatan asli daerah rata-
rata Kota/Kabupaten ternyata masih relatif rendah. Realisasi pendapatan daerah ternyata tidak mampu menyanggupi pengembangan pembangunan daerah secara baik.
Rendahnya  kemampuan  daerah  membiayai  program-program  pembangunan disebabkan rendahnya penerimaan pendapatan daerah yang dapat digali di daerahnya sendiri. Pajak-pajak  yang  didesentralisasikan  kepada  daerah  kategori  pajak  kecil,  seperti  pajak reklame, pajak rumah makan, pajak perhotelan,  pajak  galian, dan pajak-pajak kecil lainnya. Gejala  rendahnya  kemampuan  pemerintah  daerah  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah membuat pemerintah pusat menerapkan sistem sentralisasi pendanaan. Sistem ini digunakan karena  prosedur  pelaksanaanya  sederhana  dan  adil.  Sistem  ini  memiliki  kelebihan  dan kekurangan.  Salah  satu  keuntungan  dari  sistem  sentralisasi  pendanaan  adalah  mengurangi kericuhan  politik  antar  daerah  yang  disebabkan  oleh  ketidakadilan  di  dalam  penentuan alokasi dana. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah tidak terkontrolnya penyimpangan –  penyimpangan  program  pembangunan  pada  saat  pelaksanaan  program.  Oleh  karena  itu ketergantungan  daerah  kepada  pemerintahan  pusat  dapat  diukur  dari  dana  perimbangan keuangan pusat-daerah.
Kemandirian  suatu  daerah  dalam  mengelola  pendapatan  asli  daerahnya  merupakan salah  satu  upaya  untuk  menuntaskan  problema  pemerintahan  daerah  yang  terus-menerus mengalami  ketergantungan  dalam  hal  pendanaan  untuk  pembangunan  daerah.  Berdasarkan rasio kemandirian daerah, semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  eksternal  (termasuk  pemerintahan  pusat  dan provinsi)  semakin  rendah,  begitupula  sebaliknya.  Faktor  kemandirian  dapat  dijadikan  dasar untuk melihat sejauh mana target dan realisasi pendapatan asli daerah di wilayah [2].
Efektifitas  penggunaan  pendapatan  juga  sangat  berpengaruh  di  dalam  melihat  dan menilai  target  dan  realisasi  penggunaan  pendapatan  asli  daerah.  Semakin  tinggi  rasio efektivitas,  menggambarkan  kemampuan  daerah  yang  semakin  baik  di  dalam  perencanaan dan penggunaan pendapatan asli daerah tanpa adanya bantuan dana dari pemerintahan pusat atau provinsi [2].
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah  yang  dikelompokkan  menjadi  empat  jenis  yaitu  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan  demikian,  pendapatan  asli  daerah  merupakan  sumber  keuangan  yang  berperan penting di dalam kemakmuran rakyat di daerah [3].
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 3 Nomor I – April 2020 ISSN (print): 2598-0696, ISSN (online): 2684-9283 DOI: https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1
Target  pelaksanaan  PAD  tertuang di  dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  Berdasarkan  Pasal  64  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah,  APBD  adalah  rencana  operasional  keuangan pemerintahan daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi- tingginya  guna  membiayai  kegiatan-kegiatan  dan  proyek-proyek  daerah  dalam  1  tahun anggaran  tertentu,  dan  di  pihak  lain  menggambarkan  perkiraan  penerimaan  dan  sumber- sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah [4].
Seiring  dengan  bertambahnya  tugas  dan  tanggung  jawab  daerah  dalam  mengatur pembangunan  sendiri  sebagaimana  fungsi  otonomi  daerah,  maka  sumber-sumber  keuangan atau pembiayaan harus lebih ditingkatkan.Untuk urusan pembiayaan pemerintah daerah maka pendapatan asli daerah harus mencukupi untuk dipakai dalam pembangunan daerah. Daerah dapat  menempuh  cara-cara  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  misalnya  dengan intensifikasi  pajak,  ekstensifikasi  pajak,  dan  peningkatan  pendapatan  badan-badan  usaha milik daerah.
Pajak  diharapkan  mampu  menutupi  biaya  pembangunan.  Selain  pajak  daerah, retribusi  daerah  dapat  menjadi  sumber  pembiayaan  keuangan  yang  mampu  meningkatkan pendapatan  daerah.  Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi 3 seperti yang tertuang dalam  UU  No.  28  tahun  1999  yaitu,  retribusi  jasa  usaha,  retribusi  jasa  umum,  dan  retribusi perizinan tertentu [5].
Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah daerah selalu gencar memberikan rasa optimism  kepada  masyarakat  agar  selalu  mendukung  kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini dilakukan  agar  pendapatan  daerah  terus  meningkat  dan  mencapai  target  serta  pembangunan daerah yang telah ditargetkan melalui APBD dapat direalisasikan dengan baik. Realisasi yang baik  adalah  yang  sesuai  dengan  target  dan  tidak  menyimpang  dari  APBD  yang  telah disepakati.
Pendapatan  asli  daerah  yang  rendah  dapat  memicu  banyak  masalah  salah  satunya adalah  tingginya  pajak  daerah  sebagai  solusi  lain  dari  rendahnya  pendapatan  asli  daerah. Pemerintah daerah akan meningkatkan pajak daerah di beberapa lini seperti pajak bumi dan bangunan  agar  bisa  memacu  pendapatan  asli  daerah.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Kota Makassar  saat  ini,  PAD  yang  rendah  membuat  pemerintah  harus  meningkatkan  pajak  tanah
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 3 Nomor I – April 2020 ISSN (print): 2598-0696, ISSN (online): 2684-9283 DOI: https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1
agar  target  PAD  yang  kurang  dapat  terpenuhi  [6].  Sebaliknya,  di  Kota  Jakarta  bagi masyarakat  yang  mengurus  sertifikat  tanah  tidak  perlu  membayar  pajak  karena  PAD  kota tersebut  tercapai  lebih  dari  target  yang  ditetapkan  [7].  Target  dan  realisasi  yang  baik  dari pendapatan  asli  daerah  sangat  penting  mengingat  PAD  hadir  untuk  memberikan  fasilitas pembangunan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat [8].
Penelitian  mengenai  peran  pendapatan  asli  daerah  dalam  pembangunan  daerah  telah banyak  dilakukan  sebelumnya,  namun,  perbedaan  mendasar  pada  penelitian  ini  adalah  pada index nilai  pertumbuhan  komponen  PAD.  Seperti  penelitian  Antari  dan  Ida  (2018)  yang melihat  PAD  dan  belanja  modal  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di Kabupaten/Kota  se-provinsi  Bali.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  dan  belanja  modal  berpengaruh  negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [9].
Kontribusi sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007-2013 didominasi  oleh  penerimaan  yang  bersumber  dari  pajak  yang  dikategorikan  berkontribusi baik selanjutnya lain-lain PAD yang sah, retribusi dan BUMD [10]. Nilawati (2019) melihat strategi  yang  dilakukan  dalam  peningkatan  PAD  di  Kabupaten  Gunungsari  perlu  untuk ditingkatkan dalam hal program dan komitmen pengelola pajak-retribusi daerah pada masing- masing  OPD  pengelola  pendapatan,  program  peningkatan  PAD  dan  implementasi  rencana aksi peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan masing-masing lini PAD [11].
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  realisasi,  level  pertumbuhan  dan kontribusi  PAD  pada  kabupaten  Gowa.    Oleh  karena  itu,  kontirbusi  penelitian  ini  menjadi bahan umpan balik ke pemerintah daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitiatif.  Pendekatan  kuantitatif  yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan data berupa angka yang kemudian dianalisis secara matematis. Data  yang digunakan pada penelitian ini berupa data time series (urutan waktu). Sumber  data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yaitu  Laporan  Target  dan  Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa tahun 2014 – 2018.
Teknik  analisis  data  secara  kuantitatif  menggunakan  analisis  rasio.  Adapun  analisis rasio yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

## a. Rasio Efektivitas PAD
Tingkat  pencapaian  PAD  diukur  berdasarkan  realisasi  dari  target  PAD  yang  telah ditetapkan. Rasio pencapaian PAD menunjukkan kemampuan pemerintah merealisasikan targetnya selama satu tahun. Rumusnya ialah sebagai berikut.
Penilaian efektivitas mengacu pada tabel berikut.
Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektivitas
Efektivitas Kriteria Lebih dari 100% Sangat efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup efektif 60% - 80% Kurang efektif Kurang dari 60% Tidak efektif Sumber : Mujiyati, 2014 [12]

## b. Pertumbuhan Realisasi PAD
Pertumbuhan  realisasi  PAD  dapat  menunjukkan  ketepatan  pemerintah  dalam menetapkan  target  pendapatan  dan  kemampuan  pemerintah  merealisasikan  target apabila dibandingkan secara year to year . Rumus untuk menghitung pertumbuhan PAD ialah sebagai berikut.
Penilaian kriteria laju pertumbuhan mengacu pada tabel berikut.
Tabel 2. Kriteria Penilaian Laju Pertumbuhan
Persentase Kriteria 85% - 100% Sangat berhasil 70% - 85% Berhasil 55% - 70% Cukup berhasil 30% - 55% Kurang berhasil Kurang dari 30% Tidak berhasil Sumber : Halim, 2004 [13]

## c. Rasio Efektivitas Setiap Komponen PAD
Komponen PAD secara umum yaitu berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah,  dan  pendapatan  lainnya.  Pada  penelitian  ini,  komponen  PAD  yang  dianalisis yaitu  pajak,  retribusi,  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah.  Rasio  ketercapaian  dapat menunjukkan  kinerja  pemerintah  dalam  merealisasikan  target  dari  setiap  komponen PAD, atau secara matematis dirumuskan sebagai berikut.
Penilaian efektivitas setiap komponen PAD mengacu pada Tabel 1.

## d. Kontribusi Setiap Komponen PAD
Untuk  memperoleh  informasi  secara  detail  maka  perlu  menganalisis  kontribusi  setiap komponen  PAD  terhadap  PAD  secara  keseluruhan.  Rumus  yang  digunakan  yaitu sebagai berikut:
Untuk menilai kontribsi setiap komponen PAD maka dapat mengacu pada tabel berikut.

## Tabel 3. Kriteria Penilaian Kontribusi Komponen PAD
Persentase Kriteria ≥50% Sangat baik 40% - 50% Baik 30% - 40% Sedang 20% - 30% Cukup 10% - 20% Kurang ≤10% Sangat Kurang Sumber : Halim, 2004 [13]

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Tabel 4. Pencapaian Realisasi PAD Kabupaten Gowa Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian 2014 131,625,273,431.00 149,354,075,782.00 113.47% 2015 147,011,276,458.00 154,812,903,101.00 105.31% 2016 168,865,893,977.00 191,201,751,118.00 113.23% 2017 168,310,461,014.00 183,255,395,345.00 108.88% 2018 208,160,896,819.00 217,052,216,221.00 104.27%
Sumber : Laporan Target dan Realisasi PAD Kab. Gowa 2014 - 2018
Pada  Tabel  4  dapat  diperhatikan  bahwa  PAD  tertinggi  ditunjukkan  pada  tahun  2018 yaitu sebesar Rp. 217,052,216,221.00. Nilai tersebut mengalami peningkatan hingga 58.15% atau  senilai  Rp.  67,698,140,439.00  dari  tahun  2014.  Mengacu  pada  nominal  realisasi  PAD maka  dapat  diketahui  bahwa  realisasi  PAD  Kabupaten  Gowa  menunjukkan  angka  yang fluktuatif dari tahun ke tahun.
Pencapaian  tertinggi  terkait  rasio  target  dan  realisasi  PAD  Kabupaten  Gowa ditunjukkan pada data tahun 2014 yaitu 113.47% sedangkan yang terendah pada tahun 2018 yaitu 104.27%. Berdasarkan persentase rasio tingkat pencapaian PAD maka capaian realisasi PAD  Kabupaten  Gowa  cenderung  menunjukkan trend yang  menurun  dari  tahun  ke  tahun. Peningkatan hanya terjadi pada interval tahun 2015 (105.31%) ke tahun 2016 (113.23%).
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Realisasi PAD Kab. Gowa 2014 – 2018
Trend pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Gowa  pada  interval  2014  –  2018  cenderung menunjukkan  grafik  yang  fluktuatif.  Hal  tersebut  disebabkan  adanya  penurunan  persentase pertumbuhan pada interval 2016 - 2017 yaitu dari 23,51% menjadi - 4,16%.

## Gambar 2. Grafik Realisasi PAD Kab. Gowa 2014 – 2018 Berdasarkan Komponennya
Realisasi komponen pajak pada PAD Kabupaten Gowa menunjukkan trend menurun pada interval 2015 – 2018 yaitu dari 149.54% menjadi 116.44%. Realisasi komponen lainnya (retribusi, pengelolaan aset, pendapatan lainnya) bergerak secara fluktuatif dengan nilai rata- rata  realisasi  retribusi  yaitu  110.07%,  pengelolaan  aset  100.48%,  dan  pendapatan  lainnya yang sah sebesar 144.49%. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut maka dapat dinyatakan bahwa realisasi setiap komponen PAD Kabupaten Gowa termasuk pada kategori sangat efektif.
Tabel 5. Kontribusi Setiap Komponen Terhadap Realisasi PAD Kabupaten Gowa
Tahun Kontribusi Pajak (%) Kriteria  Kontribusi Retribusi (%) Kriteria Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah (%) Kriteria Kontribusi Pendapatan lainnya (%) Kriteria 2014 41,54 Baik 14,9 Kurang 38,56 Sedang 5 Sangat kurang 2015 46,25 Baik 16,19 Kurang 32,86 Sedang 4,7 Sangat kurang 2016 40,88 Baik 23,03 Cukup 33,45 Sedang 2,65 Sangat kurang 2017 48,97 Baik 14,32 Kurang 34,33 Sedang 2,38 Sangat kurang 2018 46,65 Baik 16,1 Kurang 35,79 Sedang 1,46 Sangat kurang Rata- rata 44,86 Baik 16,91 Kurang 35,00 Sedang 3,24 Sangat Kurang
Sumber : Laporan Target dan Realisasi PAD Kab. Gowa 2014 - 2018
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 3 Nomor I – April 2020 ISSN (print): 2598-0696, ISSN (online): 2684-9283 DOI: https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1
Realisasi  kontribusi  setiap  komponen  PAD  Kabupaten  Gowa  cenderung  stagnan setiap tahunnya. Selama  kurun  waktu  2014  –  2018 diperoleh nilai  rata-rata kontribusi pajak sebesar  44,86%  dan  termasuk  kategori  Baik,  kontribusi  retribusi  16,91%  termasuk  kategori kurang  baik,  kontribusi  pengelolaan  kekayaan  daerah  sebesar  35,00%  termasuk  kategori sedang, dan kontribusi pendapatan lainnya 3,24% termasuk kategori sangat kurang.

## 3.2. Pembahasan
Tingkat pencapaian PAD diukur berdasarkan realisasi dari target PAD yang telah ditetapkan. Rasio  pencapaian  PAD  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  merealisasikan  targetnya selama  satu  tahun.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dijabarkan  melalui  Tabel  4 menunjukkan  bahwa  tingkat  pencapaian  PAD  Kabupaten  Gowa  pada  tahun  2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari proporsi nilai pencapaian pada  tahun  2014  hingga  2018  mengalami  peningkatan  pencapaian  hingga  58,15%  selama tahun.
Mengacu  pada  angka  pencapaian  yang  melebihi  100%  dengan  rata-rata  pencapaian 109,03% maka dapat dikatakan bahwa realisasi PAD Kabupaten Gowa dinilai  sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Gowa telah merealisasikan target selama 1 tahun dengan baik dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengelola PAD dengan baik.
Nilai pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Gowa pada tahun 2014-2018 mengalami trend fluktuatif  dimana  pada  tahun  2017  terjadi  penurunan  nilai  pertumbuhan  yang  cukup berpengaruh  pada  Kabupaten  Gowa.  Menurut  Bupati  Kabupaten  Gowa,  ada  beberapa  pos pendapatan di dalam PAD yang tidak mencapai target yaitu retribusi daerah dan pendapatan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah.  Oleh  karena  itu  pada  tahun  2018  Kabupaten  Gowa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya belajar dari ketidaktercapaian beberapa pos di tahun 2017. Berdasarkan pertumbuhan PAD 5 tahun terakhir maka diketahui bahwa nilai pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Gowa  tidak  pernah  melebihi  30%  dengan  nilai  rata-rata 10,36%  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Gowa  belum  berhasil meningkatkan pertumbuhan PAD dalam interval waktu 2014 – 2018.
Senada  dengan  penelitian  Ramadani,  dkk  (2017)  di  Kota  Samarinda,  yang menunjukkan  kinerja  keuangan  Pendapatan  daerah  Kota  Samarinda  secara  umum  dapat dikatakan cukup baik dengan pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata atau pada garis positif 16,75% dan rasio efektifitas rata-rata besar dari 100% dengan nilai 100,37% [14]. Demikian juga  Kristianti  dan  Berlian  (2015)  yang  melihat  pencapaian  target  dan  efisiensi  PAD  Kota
Salatiga.  Hasilnya,  tingkat  pencapaian  target  realisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori sangat efektif namun kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih dianggap kurang memberikan kontribusi [15].
Realisasi komponen pajak pada PAD Kabupaten Gowa menunjukkan trend menurun pada  interval  2015  –  2018.  Komponen  lain  seperti  retribusi  daerah,  pengelolaan  aset,  dan pendapatan  lainnya  mengalami  laju  fluktuasi  dari  2014  selama  5  tahun.  Nilai  realisasi  rata- rata  yang  ditunjukkan  oleh  setiap  komponen  menunjukkan  angka  di  atas  100%  yaitu  pajak (125,69%),  retribusi  (110,07%),  pengelolaan  kekayaan  daerah  (100,48%),  dan  pendapatan lainnya (144,84%). Oleh karena itu, realisasi setiap komponen PAD dapat dinyatakan sangat efektif.
Pengelolaan  aset  menjadi  salah  satu  komponen  yang  mengalami trend peningkatan realisasi yang cukup tinggi. Kabupaten Gowa menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang cukup berhasil melaksanakan pengelolaan asset hingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Banyak daerah seperti Sidrap, Bone, dsb menjadikan Kabupaten Gowa  sebagai  daerah  percontohan  untuk  keberhasilan  pengelolaan  aset  terutama  di  daerah kabupaten.  Aturan  mengenai  pengelolaan  aset  telah  dibuatkan  aturannya  melalui  Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Realisasi  kontribusi  setiap  komponen  PAD  Kabupaten  Gowa  menunjukkan trend fluktuatif pada interval  tahun 2014-2018. Salah satu  komponen PAD  yang memiliki tingkat realisasi kontribusi tinggi adalah pajak (44,85%). Capaian tersebut tidak lepas dari upaya dan dukungan  Bupati  Kabupaten  Gowa  beserta  jajarannya  untuk  selalu  mendorong  masyarakat agar  patuh  terhadap  pajak  dan  wajib  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  di kantor pajak.
Selain  komponen  pajak,  pengelolaan  aset  juga  berkontribusi  optimal  (35,00%) terhadap  PAD  yang  realisasi  kontribusinya  cukup  meningkat  selama  kurun  waktu  empat tahun  dari  2014.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  kerja  keras  pemerintah  Kabupaten  Gowa  dalam mendorong  masyarakat  untuk  selalu  bangga  dengan  aset  daerah  salah  satunya  pengelolaan aset  cagar  budaya  seperi  Balla’  Lompoa.  Pengeloaan  aset  yang  baik  mampu  memberikan kontribusi positif terhadap capaian target PAD di Kabupaten Gowa.

## 4. KESIMPULAN
Pencapaian  PAD  Kabupaten  Gowa  pada  tahun  2014-2018  menunjukkan  grafik  yang fluktuatif baik dari segi realisasi maupun laju pertumbuhan PAD. Persentase pencapaian PAD pada  interval  tahun  2014  hingga  2018  selalu  berada  di  angka  >100%  sehingga  dapat dinyatakan sangat efektif. Persentase laju pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Gowa pada tahun  2014-2018  mengalami  hasil  yang  fluktuatif  dan  tidak  pernah  menunjukkan  angka  di atas 30% sehingga dapat dinyatakan tidak berhasil.
Realisasi  komponen  PAD  seperti  pajak,  retribusi,  pengelolaan  aset,  dan  pendapatan lainnya pada tahun 2014 – 2018 menghasilkan angka  yang fluktuatif. Adapun penyebab hal ini  adalah  beberapa  realisasi  komponen  PAD  (pajak,  retribusi,  dan  pengelolaan  aset)  yang belum  optimal.  Realisasi  kontribusi  setiap  komponen  PAD  Kabupaten  Gowa  menunjukkan trend yang  fluktuatif  pada  tahun  2014-2018.  Salah  satu  komponen  PAD  yang  memiliki tingkat realisasi kontribusi tinggi adalah pajak dan pengelolaan aset.
Analisis  ketercapaian  dan  kontribusi  komponen  PAD  di  Kabupaten  Gowa  telah menunjukkan trend yang baik walau dalam beberapa sektor masih perlu dioptimalkan.  Oleh karena  itu,  hal  ini  menjadi  saran  yang  penting  bagi  Pemerintah  Daerah  agar  mampu menciptakan  lingkungan  yang  baik  dalam  merealisasikan  target  PAD  demi  kesejahteraan daerah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## [1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[2] Halim,  Abdul.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah., Edisi   Keempat . Jakarta : Salemba Empat.
[3] Halim,  Abdul.  2001. Akuntansi  dan  Pengendalian  Keuangan  Daerah . Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
[4] Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah
[5] Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
[6] Rahayuanti,  S,  Malisan,  L,  Kusumawardani,  A.  2018.  Analisis  Target  dan Realisasi Pajak Daerah. Journal FEB Universitas Mulawarman Akuntabel 15 (1), hal 55-66.
[7] Anonim.  2018.  Berapa  Pendapatan  Asli  Daerah  DKI  Jakarta?.  Diakses  pada  15 Maret  2020  dari:  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa- pendapatan-asli-daerah-dki-jakarta
[8] Indrawani, Sri. 2019. Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman dari Tahun 2011-2017. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Vol. 4.
[9] Antari,  Ni  Putu  dan  Ida  Bagus.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E-jurnal Manajemen Unud .7:1080-1110.
[10]  Nasir,  Muhammad  S.  2019.  Analisis  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah setelah Satu  Dekade Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan . Vol 2: 30-45.
[11]   Nilawati,  Evi.  2019.  Analisis  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Maksipreneur Vol 9: 41-60.
[12]   Mujiyati,  Della  Ayu  dan  Lina  Kusuma.  2014.  Evaluasi  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca UU  No 28 tahun 2009 Tentang PDRD (Studi  Kasus Kabupaten Sukoharjo). Seminar Nasional dan Call For Syariah Paper
[13]   Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
[14]   Ramadani,  Rani,  Elfreda  dan  Suyatin.  2017.  Analisis  Kinerja  Anggaran  dan Realisasi  Pendapatan  dan  belanja  Daerah  Pemerintah  Kota  Samarinda. Jurnal Ekonomia: Vol.5 (3).
[15]   Kristianti,  Ika  dan  Berliana.  2015.  Tingkat  Pencapaian  Target  dan  Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga. Dinamika Akuntansi, keuangan dan Perbankan Vol 4: 152-160.