## KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN
K.G.P.A.A. PAKU ALAM IV – K.G.P.A.A. PAKU ALAM VIII
TAHUN 1864-1950

## H.Y. Agus Murdiyastomo dan Ririn Darini
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta ririn_darini@uny.ac.id dan agus_murdiyastomo@uny.ac.id

## Abstrak
Kadipaten Pakulaman merupakan negara dependen yang berbentuk kerajaan di Jawa. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan sesuai dengan  perjanjian  atau  kontrak  politik  yang  dibuat  oleh  negara  induk  bersama-sama dengan  negara  dependen.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan- kebijakan sosial ekonomi yang diambil oleh K.G.P.A.A. Paku Alam IV – Paku Alam VIII  khususnya  pada  aspek  agraria  dan  perkebunan  dan  pengaruhnya  terhadap kehidupan sosial ekonomi di Kadipaten Pakualaman.
Kata Kunci : Kebijakan, Sosial Ekonomi, Pakualaman

## Abstract
Pakulaman Duchy was a dependent country in the form of a kingdom. Sovereignty and governmental power of the country are regulated and implemented in accordance with agreements or political contracts made by the colonialists (Dutch and Japan) together with the dependent country. This study aims to determine the socio-economic policies taken by K.G.P.A.A. Paku Alam IV - Paku Alam VIII, especially in the agrarian and plantation  aspects  and  their  effects  on  socio-economic  life  in  the  Duchy  of Pakualaman.

## Keywords: Policy, Socio-Economic, Pakualaman

## PENDAHULUAN
Pendudukan Belanda dan Jepang di wilayah nusantara telah membawa dampak terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  khususnya  dalam  kehidupan  sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini tidak hanya berlaku dalam birokrasi pemerintahan saja melainkan juga dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan rakyat, termasuk  di  wilayah zelf  besturende  landschappen ,  yang  salah  satunya  adalah Kadipaten Pakualaman. Kebijakan dalam pembangunan infrastruktur dilakukan guna mendukung  berlangsungnya  kehidupan  sosial-ekonomi  serta  menjaga  eksistensi pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang di wilayah-wilayah tersebut.
Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda lebih cenderung dengan kepentingan ekonominya.  Eksploitasi  terhadap  sumber  daya  yang  dilakukan  di  lahan-lahan perkebunan  lebih  mengarah  pada  imperialisme  industri  perkebunan.  Selama  masa transisi  tanam  paksa  (1850-1870)  sebagian  besar  tanah lungguh dikuasai  oleh pemerintah  kolonial  Belanda  dengan  sistem  kerja  wajib  dan  pungutan  pajak  natura. Dikeluarkannya UU Persewaan Tanah pada tahun 1857 membuka kesempatan seluas- luasnya dan kebebasan bagi pelaku usaha dalam budidaya tanaman perdagangan. Sejak 1864-1879  jumlah  perkebunan  di Vorstenlanden meningkat  dari  79  menjadi  102 perkebunan.  Masuknya  sistem  perkebunan  menyebabkan  lahan-lahan  yang  semula digunakan  untuk  tanaman  pokok  menjelma  menjadi  lahan-lahan  yang  ditanami tanaman perdagangan.
Mengingat  bahwa  Kadipaten  Pakualaman  merupakan  sebuah  negara  yang berdiri  sendiri  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  mengenai  kebijakan sosial ekonomi, khususnya pada bidang agraria dan perkebunan yang diterapkan oleh penguasa kadipaten Pakualaman khususnya masa kekuasaan PA IV sampai dengan PA VIII  terkait  dengan  kebijakan  eksploitasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda maupun eksploitasi pada masa pendudukan Jepang. Tulisan ini juga bertujuan untuk  mengungkap  dampak  kebijakan  penguasa  Pakualaman  bagi  kehidupan  sosial ekonomi masyarakat Pakualaman.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama, adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber-sumber yang digunakan antara  lain  koleksi  arsip  Pakualaman  mengenai  pengelolaan  saluran  irigasi  dan peraturan  agraria  di  Kulon  Progo  dan  Adikarto.  Selain  itu  juga  digunakan  sumber- sumber sekunder lainnya. Tahap berikutnya adalah kritik sumber untuk memperoleh pemahamnan tentang fakta yang ada. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran fakta  dan  tahapan  yang  terakhir  adalah  historiografi,  yaitu  proses  menyusun  data sehingga menghasilkan tulisan yang sistematis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kadipaten Pakualaman
Kadipaten  Pakualaman  merupakan  hadiah  dari  pemerintah  Inggris  di  Hindia Belanda di bawah pimpinan Letnan Gubernur Raffles (1811-1815) kepada Pangeran Notokusumo, putra Sultan Hamengku Buwono I yang telah membantu pemerintahan Inggris.  Pangeran  Notokusumo  selanjutnya  bergelar  Pangeran  Adipati  Pakualam  I (Soedarisman  Poerwokoesoemo,  1984:  142).  Pada  tanggal  18  September  1811 terjadilah rekapitulasi Belanda, sehingga sejak saat itu kekuasaan di Jawa beralih ke tangan  pemerintah  Inggris.  Setelah  mendengar  berita  kapitulasi  Belanda  ke  tangan Inggris,  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  II  (Pangeran  Sepuh)  segera  mengambil  alih tampuk pemerintahan dari Pangeran Adipati Anom pada tahun 1811 yang saat itu telah diangkat menjadi raja atas perintah Gubernur Jenderal Daendels.
Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  II  selama  masa  pemerintahannya  banyak mengajukan  tuntutan  kepada  Inggris.  Pemerintah  Inggris  cemas  dengan  keadaan  itu sehingga untuk mencegah konflik politik antara pemerintah Inggris dengan Sri Sultan HB  II,  Raffles  memanfaatkan  Pangeran  Notokususmo  dan  Raden  Tumenggung Notodiningrat untuk melunakkan sikap Sri Sultan HB II. Pada tanggal 18 Juni 1812 Inggris  berhasil  menaklukkan  Sri  Sultan  HB  II.  Pada  tanggal  28  Juni  1812  Adipati
Anom dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono III, sementara atas jasanya Pangeran Notokusumo dinobatkan sebagai “Pangeran Merdiko” oleh Raffles dengan gelar  Kanjeng  Gusti  Pangeran  Adipati  Arya  Pakualam  I  pada tanggal  29  Juni  1812. Secara resmi Kadipaten Pakualaman berdiri pada tanggal 17 Maret 1813 yakni sejak dilakukannya  kontrak  politik  antara  pemerintah  Inggris  dengan  penguasa  Kadipaten Pakualaman (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984: 142; Abdurrachman Suryomiharjo, 2008: 27). 1
Berdirinya Pura Pakualaman secara politis memang berada di bawah naungan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Namun dalam pengambilan kebijakan maupun dalam mengelola  daerah  administratif  Pakualaman  mempunyai  kewenangan  sendiri.  Status Kadipaten  Pakualaman  selalu  berubah-ubah.  Pada  tahun  1813-1816  masa pemerintahan  Gubernur  Raffles  status  Kadipaten  Pakualaman  merupakan  wilayah yang  langsung  di  bawah  pemerintahan  Inggris  India  Timur.  Pada  tahun  1816-1942 masa pemerintahan Kolonial Belanda Kadipaten Pakualaman berstatus zelfbestuurende landschappen yang  merupakan  wilayah  bagian  Kerajaan  Belanda.  Selama  masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, Kadipaten Pakualaman berstatus kooti di bawah pengawasan Angkatan Darat XVI
( http://id.wikipedia.org/wiki/Kadiapten_Paku_Alaman ).
Daerah  kekuasaan  Kadipaten  Pakualaman  berada  di  Kabupaten  Karang Kemuning dengan ibu kota kerajaan berada di Brosot. Ibu kota kerajaan Brosot terbagi atas empat distrik yaitu Galur, Tawangharjo, Tawangsoko, Tawangkerto serta sebagian Negoro  yang  merupakan  kediaman  Sri  Paku  Alam  Soedarisman  Poerwokoesoemo, 1984: 308). Struktur perekonomian Pakulaman tetap mengikuti tradisi Mataram. Ciri sebagai  sebuah  kerajaan  yang  bercorak  agraris  tradisional  belum  banyak  berubah. Sumber keuangan Pakualaman berasal dari sektor perpajakan dan upeti.
1 Pihak  Inggris  berjanji  akan  memberikan  tunjangan  bulanan  kepada  Sri  Paku  Alam  sebesar 750 real seumur hidup dan mengusahakan agar Sri Sultan HB III memberikan tanah kepada Sri Paku Alam sebesar 4000 cacah.
Dalam  birokrasi,  kekuasaan  tertinggi  Praja  Pakualaman  berada  di  tangan  Sri Paku  Alam.  Sri  Paku  Alam  diangkat  berdasarkan  garis  keturunan  Pangeran Notokusumo  (K.G.P.A.A  Paku  Alam  I).  Pengangkatan  Paku  Alam  harus  mendapat persetujuan pemerintah gubernemen dan Paku Alam harus menyetujui kontrak politik yang ditawarkan pemerintah Gubernemen. 2 Dengan masuknya hegemoni dan penetrasi kolonial  Belanda  ke Vorstenlanden , termasuk  Kadipaten  Pakualaman,  menyebabkan perubahan yang signifikan bagi perkembangan sosial ekonomi dan sosial politik bagi masyarakat pedesaan.

## B. Kebijakan Agraria
1. Sewa Tanah
Di wilayah Vorstenlanden tanah atau lahan pertanian pada umumnya dengan penduduk di atasnya merupakan harta kekayaan penguasa yang paling nyata. Pegawai istana yang pada umumnya adalah kerabat raja mendapatkan gaji berupa tanah lungguh yang  luasnya  didasarkan  pada  tinggi  rendahnya  jabatan.  Tunjangan  bagi  pegawai adalah  sebesar  luasan karya tanah  lungguh  yang  dikuasakan  kepadanya.  Para patuh atau pemegang tanah lungguh tinggal di wilayah Kuthanegara, sedangkan letak tanah lungguhnya  terdapat  di  Negaragung.  Tanah-tanah  lungguh  tersebut  dipercayakan kepada  seorang  bekel. Bekel bertindak  sebagai  orang  yang  mengorganisir  tanah apanage yang ada di wilayahnya agar mampu menghasilkan pajak. Bekel mengangkat sikep untuk menggarap tanah. Tugas bekel secara umum adalah mengumpulkan pajak dari  petani  di  desa-desa,  mengawasi  keamanan  desa, menyediakan  tanah  dan tenaga kerja,  serta  merangkap  sebagai  kepala  desa.  Pada  tingkat  penguasaan  tanah  di pedesaan,  dibedakan  antara  petani  penguasa  tanah  dan  petani  yang  tidak  memiliki tanah.  Petani  yang  memiliki  tanah  dinamakan sikep .  Para sikep inilah  yang menanggung beban atas tanah. Mereka memiliki numpang (tanggungan) yang disebut
2 Tujuan kontrak politik adalah untuk memperkuat kedudukan pemerintah kolonial yang lebih tinggi  daripada raja-raja. Kontrak politik bersifat mengikat  raja-raja sehingga dengan sah raja-raja itu menjadi vassal pemerintah kolonial Belanda.
juga bujang sebagai merupakan lapisan terendah di lingkungan desa. Petani numpang tergantung sepenuhnya dalam hal makan dan tempat tinggal kepada sikep , oleh karena itu ia bekerja untuk sikapnya (Wasino, 2006: 3).
Sejak  abad  ke-18  bangsa  China  telah  menyewa  tanah  milik raja  atau  pejabat kerajaan untuk jangka waktu yang pendek dan panjang. Kemudian bangsa Eropa juga mulai  melakukan  penyewaan  tanah  dari  para  pangeran.  Menurut Angger  Sepuluh persewaan tanah milik para pangeran itu dapat dilakukan untuk jangka waktu 3 sampai 6  tahun.  Praktek  penyewaan  tanah  di  wilayah  Kasultanan  berlangsung  ketika pemerintahan Belanda di Kasultanan Yogyakarta dipegang oleh Residen Nahuys Van Burger (1816-1822), sehingga sejak abad ke-19 baik di wilayah gubernemen maupun di wilayah Vorstenlanden berlaku sistem sewa tanah. Ketentuan sewa menyewa tanah di Karesidenan Yogyakarta dan Surakarta termuat dalam Lembaran Negara No. 116 Tahun 1867, bahwa pemegang lungguh di kedua karesidenan tersebut diperkenankan menyewakan  tanah  kepada  orang  asing  dengan  tidak  melanggar  hak-hak  pemegang lungguh tersebut (Selo Soemardjan, terj. H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotinggi, 1981: 214). Walau ada ketentuan sewa menyewa tanah, secara tidak langsung daerah Vorstenlanden terkena  dampak  dari  kebijakan  yang  diterapkan  dalam  sistem  tanam paksa  (M.C.  Ricklefs,  2005:  272). 3 Dampak  itu  terlihat  dengan  adanya  kesamaan peraturan  tanam  paksa  dengan  peraturan  sewa  tanah,  hanya  saja  di  wilayah Vorstenlanden ada di tangan orang swasta. Kesamaan yang menonjol adalah pada pola hubungan kerja, penggunaan tanah dan sistem upah.
Pihak perkebunan tidak semata-mata menyewa tanah tetapi lebih menyewa hak apanage . Oleh karena itu pihak perkebunan merasa berhak atas tanah, air irigasi, dan tenaga kerjanya, sehingga mereka merasa berhak untuk menentukan segala kebijakan yang  dirasa  menguntungkan  perusahaan  tanpa  memikirkan  kepentingan  penduduk.
3 Secara teori, cultuurstelsel tidak berlaku untuk daerah kerajaan, namun dalam hal penanaman komoditi ekspor terdapat aturan-aturan yang sama.
Termasuk  di  dalamnya  kebijakan  mengenai  pengaturan  wajib  kerja  dan  penggunaan air  irigasi.  Dengan  demikian  penduduk  tidak  dapat  mengelak  dari  pekerjaan  yang dibebankan kepadanya termasuk bekerja di rumah para pengelola perkebunan, seperti membersihkan rumah dan halaman di siang hari dan menjaga rumah pada malam hari. Penyewaan tanah di Praja Kejawen lebih jauh diatur dalam Landhuur Reglement , Stbl 1906  No.  93,  dengan  asumsi  bahwa  dahulu  rakyat  wajib  bekerja  untuk  raja,  maka sekarang rakyat wajib bekerja untuk perusahaan perkebunan (Soegijanto Padmo, dalam A.B. Lapian, dkk. (ed.), 2005: 1099).

## 2. Reorganisasi Agraria
Memasuki abad ke-20 terjadi perkembangan perusahaan gula yang sangat luar biasa, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengadakan kebijakan-kebijakan yang mendukung  dan  mempermudah  usaha  tebu  di  daerah  kerajaan,  termasuk  di  wilayah Pakualaman.  Kepemilikan  tanah  dengan  sistem  tradisional  atau  sistem apanage dianggap  mempersulit  perkebunan,  misalnya  ketika  sebuah  perusahaan  perkebunan akan menyewa tanah, mereka harus berhubungan dengan banyak patuh. Di samping itu, pihak perkebunan juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang dijalankan oleh  para  patuh,  misalnya  mengirimkan  tenaga  manusia  ( bahu  suku )  pada  hari-hari besar  tertentu,  memberikan pilungguh (uang  hadiah),  serta  membayar  uang krigaji sebagai  uang  pengganti  pembebasan  dari  beberapa  kewajiban  yang  dahulu  harus dijalankan rakyat seperti memelihara jalan besar, kebersihan, dan sebagainya.
Kewajiban-kewajiban  tersebut  dianggap  sangat  memberatkan  perkebunan, sementara sebenarnya perkebunan telah memberikan keuntungan yang besar terhadap perekonomian  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Hindia Belanda kemudian menyikapinya dengan mengadakan perubahan-perubahan mendasar mengenai  masalah  kepemilikan  tanah  melalui  kegiatan  yang  disebut  sebagai Reorganisasi Agraria (Soegijanto Padmo, dalam A.B. Lapian, dkk. (ed.), 2005: 1081). Reorganisasi agraria di atas kertas memang memberikan posisi yang lebih kuat bagi pemegang hak atas tanah. Akan tetapi sesungguhnya reorganisasi itu merupakan upaya sistematis  dari  pemerintah  kolonial  yang  mewakili  kepentingan  pengusaha  swasta
dalam  mengikat  kuli  agar  secara  kuat  terikat  dengan  perusahaan  swasta  berupa diterapkannya sistem kontrak.
Reorganisasi  agraria  mulai  diperkenalkan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda pada tahun 1912. Tujuan utama dari reorganisasi adalah penghapusan sistem apanage , pengaturan  pajak  tanah  untuk  pribumi,  dan  perubahan  peraturan  sewa  tanah. 4 Penghapusan tanah-tanah apanage yang tidak disewakan mulai dilakukan pada tahun 1912 dan berakhir pada tahun 1915, sedangkan untuk sawah-sawah yang  disewakan pada pihak perkebunan mulai dihapus pada tahun 1917 dan berakhir pada tahun 1925. Di Kadipaten Pakualaman kebijakan reorganisasi agraria dimulai pada bulan Oktober 1912 dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Residen Lieferinck dan Paku Alam VII. Untuk wilayah distrik Galur, ditandatangani pada bulan April 1925.
Penghapusan  tanah apanage telah  menghilangkan  dasar-dasar  hubungan tradisional  antara  patuh  dengan  cacah.  Ada  beberapa  perubahan  penting  mengiringi penghapusan tanah apanage. Pertama, digantinya sistem lungguh dengan sistem gaji berupa  uang  untuk  para  pegawai  kerajaan  kecuali  di  tingkat  kelurahan.  Kedua, pembentukan  kelurahan-kelurahan  untuk  menggantikan  kabekelan-kabekelan  yang telah dihapuskan. Ketiga, diberikannya hak individual ( andarbeni ) kepada petani atas tanahnya. Keempat, dihapuskannya kerja wajib cultuurdiensten dan digantikan dengan kerja  wajib  dengan  pembayaran  upah.  Kelima,  diberlakukannya  sistem  pajak  uang. Keenam,  perombakan  aturan  sewa-menyewa  lahan  untuk  perkebunan  (Dina Dwikurniarini, dkk., 2006: 24).
Menindaklanjuti  perubahan-perubahan  tersebut  pemerintah  Paku  Alam mengeluarkan  kebijakan  terkait  pajak  bumi  yang  diatur  dalam Rijksblad  van  Paku Alam tahun  1919.  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  bentuk tanah  yang terkena  beban pajak  adalah  sawah,  tegalan,  halaman,  dan  kebun.  Lurah  desa  diangkat  sebagai penanggungjawab pajak dengan imbalan sebesar 8 rupiah dari setiap 100 rupiah uang
4 Sebagai dasar hukum baru dalam hubungan antara kerajaan-kerajaan Jawa dengan perusahaan perkebunan asing.
yang diterima. Besarnya pajak sawah yang dibebankan minimal 8% dan maksimal 20% dari hasil, tetapi penghitungan jumlah pajak juga disesuaikan dengan kondisi penduduk serta luas pekarangan/sawah. Untuk jumlah pajak tegalan dan pekarangan minimal 25 sen  dan  maksimal  20  rupiah.  Dalam  kondisi  tertentu  penduduk  akan  menerima keringanan  pajak,  seperti  pada  sawah  yang  tidak  dapat  ditanami  padi  dan  baru memproduksi  padi  pada  tahun  berikutnya  maka  hanya  dibebankan  pajak  satu  kali. Sawah yang hanya ditanami palawija dibebankan pajak minimal ½ dan maksimal ¾ dari jumlah yang dihasilkan. Pada tanah yang tidak dapat memberikan hasil pertanian dibebaskan dari pajak.

## C. Perkebunan Tebu
Sejak era liberal, perusahaan perkebunan berkembang dengan pesat di wilayah Vorstenlanden, termasuk  di  wilayah  Pakualaman.  Banyak  pengusaha  perkebunan menyewa tanah lungguh yang digunakan untuk areal perkebunan seperti tebu, indigo, kopi, tembakau, dan tanaman perdagangan lainnya yang laku di pasaran dunia.  Sejak 1828 Kabupaten Adikarto telah dibuka menjadi wilayah perkebunan tebu terutama di onderdistrik  Galur.  Luas  areal  persawahan  di  onderdistrik  tersebut  mencapai  999,83 ha, dan yang dipergunakan sebagai lahan perkebunan sekitar 330 ha atau sepertiga dari luas tanah yang ada. Penanaman tebu dikembangkan di Adikarto dibawah perkebunan Sewu Galur. Untuk pengelolaan perkebunan tebu sampai akhir abad ke-19 memerlukan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-6 orang per bau setiap harinya. Petani di perkebunan tebu harus menyerahkan lahannya kepada pabrik selama 15 bulan. Sementara itu petani harus  bekerja  selama  10  jam  mulai  dari  jam  07.00  sampai  17.00.  Petani  tebu  atau glidhig sebagian besar terdiri dari laki-laki dengan upah f 8 per bulan. Para petani selain harus kerja wajib di perkebunan tebu, juga harus menjaga perkebunan tebu selama 20 hari dan setiap 6 bulan sekali menjaga gudang dan pesanggrahan (Soegijanto Padmo,
dalam A.B. Lapian, dkk. (ed.), 2005: 221). 5 Saat panen selesai dan menunggu masa tebang  selama  8  bulan,  pada  saat  itulah  kesempatan  petani  untuk  mencari  pekerjaan lain  sebagai  sumber  pendapatan  lain.  Pada  perkebunan  tebu  berlangsung  sistem glebagan (Clifford Geertz, 1983: 95; Soegijanto Padmo, dalam A.B. Lapian, dkk. (ed.), 2005: 221). 6
Mengingat  industri  gula  merupakan  industri  yang  terpenting  bagi perekonomian Belanda maupun perekonomian Jawa, pemerintah kolonial memberikan dukungan  kepada  para  pengusaha  swasta  mengembangkan  bidang  perkebunan. Dukungan  tersebut  antara  lain  berupa  pembangunan  sarana  transportasi  dari  daerah industri  ke  kota  pelabuhan.  Dukungan  lain  berupa  kebijakan  dan  peraturan  yang memihak pada perusahaan.
Pada masa pemerintahan Sri Pakualam V pada tahun 1883 berdiri pabrik gula Sewugalur.  Untuk  sewa  tanah  seluas  5290  bau,  pemilik  pabrik  gula  harus  memberi sumbangan kepada Sri Paku Alam V sebanyak f 200.000,- (Republik Indonesia, 1953: 504). Wilayah Sewugalur berada di Regentschap Adikarto yang merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman ( Pakualam Ground )  sehingga harus menyerahkan sebagian hasilnya kepada Kadipaten Pakulamanan. Sebaliknya, dalam sumpah jabatan Sri Paku Alam V disebutkan bahwa pihak Pakualaman akan tunduk pada semua aturan yang dikeluarkan oleh Gubernemen Belanda bagi Kadipaten Pakulaman. Salah satunya adalah tentang penggiatan kerja wajib dari penduduk untuk kepentingan tanah-tanah yang disewakan kepada orang-orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan bila seandainya  timbul  sengketa  mengenai  hal  tersebut  Pakualaman  akan  tunduk  pada keputusan Gubernemen Belanda (Djoko Dwiyanto, 2009: 42).
5 Seorang peneliti Belanda, W. Huender menyimpulkan bahwa upah yang dibayar oleh industri gula  kepada  petani  terlalu  rendah  untuk  dapat  hidup  atau  tidak  lebih  dari  “upah  minimum”,  hanya sekedar untuk penyambung hidup.
6 Sistem glebagan adalah  sistem  penanaman  tebu  dan  padi  secara  bergiliran  di  tanah-tanah sawah milik penduduk. Sawah disewa untuk tanaman tebu selama 15 bulan. Sesudah 18 bulan sawah itu dikembalikan  kepada  pemiliknya,  kemudian  penanaman  tebu  dialihkan  pada  sawah  atau  desa  lain, demikian seterusnya sepanjang siklus.
Hal  tersebut  direalisasikan  oleh  Paku  Alam  V  antara  lain  dengan  melakukan perbaikan  di  bidang  pengairan,  yaitu  perbaikan  dam  besar  di  Sungai  Serang.  Dam tersebut  adalah  dam  Pekik  dan  Jamal  yang  diperbaiki  penduduk  secara  paksa  untuk menyalurkan  air  ke  daerah  Onderneming  Sumbernila  (A.  Jonkers,  tanpa  tahun:  44; Koleksi arsip Pakualaman no. 2580). Koleksi arsip Pakualaman no. 2580). Pada tahun 1888 dilakukan perbaikan Kanal Satarwi. Kanal tersebut bermuara di Sungai Serang. Sebelum  adanya  perbaikan  kanal  tanah  perkebunan  kering,  sehingga  kemudian dilakukan perbaikan besar-besaran dengan melakukan pengelolaan tanah oleh pegawai bawahan, yaitu bekel gundul. 7 Pada tahun 1887 dilakukan perbaikan jaringan irigasi di Onderneming  Sewu  Galur,  dengan  cara  membedah  sungai  yang  ada  di  Galur. Pembedahan dilakukan untuk meluruskan sungai yang menikung supaya arahnya ke selatan. Dengan pembedahan itu air sungai yang ada di Galur dapat dialirkan ke selatan ke persawahan yang ada di daerah Bebengan (Koleksi arsip Pakualaman, no. 20 tahun 1887).
Pada  tahun  1888  dilakukan  kembali  perbaikan  jaringan  irigasi  melalui kerjasama dengan Fa Juch dengan membuat saluran air di Bulu. Pembuatan saluran air dilakukan  dengan  membuat  pintu  air  untuk  menghubungkan  sungai  yang  berada  di daerah Bulu dengan Sungai Progo. Dengan pembuatan pintu air tersebut air dari sungai Progo  dapat  dialirkan  ke  Bulu  (Koleksi  Arsip  Pakualaman,  no.  149.  Tahun  1888). Perbaikan berikutnya adalah perbaikan yang dilakukan di muara Sungai Bogowonto pada tahun 1899. Muara Sungai Bogowonto sering digenangi air. Untuk mengatasinya muara  Sungai  Bogowonto  dibelokkan  arahnya  sehingga  penggenangan  air  di  sekitar daerah muara Sungai Bogowonto berkurang. Selanjutnya pada tahun 1900, dilakukan perbaikan  Kanal  Bugel.  Perbaikan  dilakukan  dengan  cara  mengangkat  lapisan  yang terkandung di dasar kanal supaya menjadi dalam. Pengangkatan lapisan itu dilakukan karena Kanal Bugel terlalu dangkal, sehingga air sulit dialirkan melalui kanal tersebut
7 Bekel gundul adalah bekel yang tidak mempunyai cacah. Bekel adalah orang yang mengurusi tanah apanage , penebus pajak, atau kepala desa.
(Effendi  Pasandaran  dan  Donald  C.  Taylor,  1988:  189).  Perbaikan  Kanal  Bugel dilakukan untuk melancarkan pengairan tanaman tebu Onderneming Sewu Galur yang ada di daerah Panjatan.
Perkebunan  Sewu  Galur  melakukan  reorganisasi  di  bidang  pengairan  pada tanggal  1  April  1924  dengan  cara  menata  kembali  sistem  pengelolaan  irigasi  yang disesuaikan dengan peraturan baru yang dibuat oleh badan pengairan Opak-Progo. Ijin pembuatan  saluran  di  Desa  Beran  berdasarkan  residen  besluit  tanggal  29  November 1923 no.22817/6. Pembuatan saluran air menggunakan tanah lungguh seluas 20 bau, sehingga  dalam  satu  tahun  onderneming  Sewu  Galur  membayar  kerugian  pada Pakualaman sebesar f 62,40 (Koleksi Arsip Pakualaman tahun 1924 no. 364).
Pada  masa  pendudukan  Jepang,  dilakukan  program  pembangunan  dalam bidang pertanian, terutama pengairan serta pengenalan bibit unggul, peternakan, dan penghutanan  kembali  tanah-tanah  kritis  di  Gunung  Kidul  dan  Kulon  Progo  sebagai usaha  untuk  menghasilkan  lebih  banyak  bahan  pangan.  Perencanaan  itu  meliputi program  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Jangka  pendek  berupa  pembangunan pengairan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah, antara lain perbaikan tanggul Sungai  Code,  perbaikan  pengairan  di  Pakem,  Bulus,  dan  Bedoyo.  Proyek  jangka panjang  berupa  penghutanan  kembali  daerah-daerah  kritis.  Untuk  mengusahakan kesuburan tanah di Kabupaten Kulon Progo, bukit-bukit yang gundul ditanami dengan pohon (P.J. Suwarno, 1994: 110-111).

## D. Dampak Kebijakan bagi Sosial Ekonomi Masyarakat
Segala  kebijakan  baik  dari  pemerintah  kolonial  maupun  kebijakan  dari Pakualaman  yang  diterapkan  tentu  memberikan  dampak  bagi  kehidupan  masyarakat secara  umum,  baik  dampak-dampak  yang  bersifat  positif  maupun  dampak-dampak yang bersifat negatif.
1. Dampak Positif
Adanya  reorganisasi  agraria  dan  kebijakan  lain  menyangkut  sosial  ekonomi yang  diambil  tidak  saja  menguntungkan  pihak  perkebunan.  Di  sisi  lain  penduduk pribumi  juga  merasakan  keuntungan  dari  hasil-hasil  pembangunan  jaringan  irigasi. Petani  dapat  meningkatkan  hasil  tanaman  pangan  mereka.  Sistem  irigasi  secara ekstensif untuk industri gula sangat bermanfaat bagi penduduk. Daerah-daerah yang sebelumnya  tidak  sanggup  menghasilkan  padi  karena  kekurangan  air  dapat berkembang  dengan  cepat  ketika  industri  gula  memasuki  wilayah  tersebut  dan membangun bendungan-bendungan serta saluran-saluran untuk irigasi (P.J. Suwarno, 1994: 218).
Sebagai  contohnya  adalah  daerah  Kebonongan.  Kebonongan  sebenarnya merupakan  daerah  yang  kurang  subur.  Akan  tetapi  keadaan  itu  berubah  dengan dibangunnya jaringan irigasi yang memanfaatkan sungai Progo. Dari lahan seluas tiga juta bau, sepertiga lahan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan. Perluasan tanaman  tebu  di  Kebonongan  ternyata  berpengaruh  positif  terhadap  produksi  gula. Industri gula mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya.
Tenaga  buruh  yang  dikelola  oleh  pabrik  gula  pada  umumnya  direkrut  dari kalangan pemilik lahan sawah atau pekarangan. Perekrutan diutamakan kepada pemilik sawah ( sikep ) yang menyewakan sawahnya kepada pabrik gula. Adanya pabrik gula di wilayah yang padat penduduk sangat membantu dalam melengkapi kebutuhan hidup masyarakat desa. Bagi masyarakat Adikarto, selain bekerja di perkebunan mereka juga memanfaatkan kesempatan kerja yang diberikan oleh pabrik gula. Kesempatan kerja dan upah yang ditawarkan oleh pabrik gula lebih bisa menjamin ekonomi rakyat meski tetap saja dalam hal ini rakyat menderita karena aturan-aturan kerja pabrik yang sangat mengeksploitasi  tenaga  kerja.  Pekerjaan para  buruh  pada  musim  giling  dimulai  dari menebang tebu, mengangkutnya hingga menanami lahan baru. Mereka mendapat upah standar 24 sen yang dapat dikatakan sebanding dengan upah yang mereka dapat jika bekerja menjadi buruh pertanian di desa.
Dengan  berkembangnya  industri  perkebunan  maka  muncul  pula  jenis-jenis usaha baru yang berkembang. Salah satu penyebab perubahan pada kehidupan sosial
ekonomi masyarakat dimungkinkan dengan masuknya alat transportasi baru. Jaringan tram  telah  menghubungkan  satu  kota  dengan  kota  lainnya  di  wilayah  perkebunan sehingga kota-kota itu bertambah ramai dan komunikasi antar wilayah dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya di stasiun Sewu Galur dan Stasiun Brosot muncul semi kota kecil di  sekitar  stasiun  tersebut.  Di  sepanjang  stasiun  muncul  aktivitas  ekonomi  baru terutama perdagangan. Dibukanya jalur transportasi kereta api dari Yogyakarta menuju Sewu  Galur  mengakibatkan  aksesibilitas  komoditi  perdagangan  dari  desa  (wilayah sekitar pabrik gula Sewu Galur) ke kota maupun sebaliknya menjadi lancar.
Terkait  dengan  kepemilikan  tanah,  dilaksanakannya  reorganisasi  agraria mempunyai akibat luas yang dirasakan oleh daerah yang berstatus tanah lungguh baik dalam bidang, ekonomi, politik, maupun sosial. Akibatnya adalah terbentuknya petani pemilik  tanah  yang  memiliki  hak  atas  tanah  seperti  hak  pakai  turun-temurun,  hak mewariskan,  hak  menggadaikan,  dan  hak  menyewakan.  Oleh  karena  itu  dilihat  dari tujuan  sosial  dan  perubahan  hukum  tanah,  pelaksanaan  reorganisasi  tanah  telah berhasil,  karena  di  tingkat  desa  telah  tercipta  satu  masyarakat  pemilik  tanah  yang memiliki  jaminan  hukum  atas  tanah  yang  luas  (P.J.  Suwarno,  1994:  182).  Hak pemilikan tanah dan kepastian hukum diatur dalam peraturan-peraturan negara. Para petani  yang  menerima  hak  pemilikan  tanah  merasakan  perubahan  karena  mendapat kepastian  untuk  menggunakan  dan  menggarap  tanah  secara  perorangan.  Mereka memperoleh pengakuan dalam hal memanfaatkan dan mengerjakan tanah garapannya. Secara psikologis petani menjadi lebih aman karena tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu dan memisahkan dirinya dengan tanah miliknya.

## 2. Dampak Negatif
Meskipun  memiliki  hak  kepemilikan  atas  tanah  dengan  dikeluarkannya kebijakan  reorganisasi  agraria  tidak  membuat  petani  terlepas  dari  kewajiban- kewajibannya,  misalnya  dalam  hal  membayar  pajak.  Kewajiban  tersebut  antara  lain kewajiban  membayar  pajak  penghasilan tanah  yang  dibayar  setiap  tahun  untuk lima anggota keluarga sekitar f15. Pajak penghasilan tanah itu sebenarnya merupakan beban bagi petani karena pungutan yang dilakukan oleh petugas yang disebut mantri tanda
pamicis  yang  dibantu  kepala  desa  dengan  imbalan  sebesar  2%  dari  total collectloon yang dibayarkan petani. Semakin besar pajak yang dikumpulkan semakin besar pula imbalan yang diterima oleh kepala desa (P.J. Suwarno, 1994: 34).
Di samping beban pajak di atas para petani masih harus melakukan kerja wajib untuk desa dan kerajaan. Kerja wajib untuk kerajaan seperti pembangunan perbaikan irigasi  maksimum  30  hari  dalam  setahun,  kerja  wajib  untuk  desa  seperti  perawatan pemakaman 22 hari setahun, tugas ronda malam setiap 7 hari atau 14 hari sekali. Oleh karena beban petani terus bertambah, maka tidak mengherankan kalau banyak petani yang  rela  melepaskan  tanahnya  karena  beban  yang  ditanggungnya  lebih  besar  dari keuntungan yang diperoleh (Soepomo, 1930: 38-40).
Kondisi petani yang demikian menyebabkan petani tidak mempunyai pilihan kecuali  mengandalkan  dari  hasil  tanah  miliknya.  Apalagi  ditambah  dengan  adanya konflik-konflik  kepentingan  dengan  pihak  perkebunan  dalam  sistem  glebagan  yang banyak  merusak  siklus  tanaman  pertanian.  Akibatnya  banyak  petani  yang  terjun  ke sektor  non-sawah  khususnya  kerja  upahan.  Dengan  demikian  semakin  kuatlah komersialisasi yang dilakukan petani terhadap tanahnya seperti jual beli maupun gadai. Penjualan tanah cukup disukai karena hanya dengan jalan itulah petani bebas dari kerja wajib dan pajak. Menurut Soepomo, salah satu alasan petani melepas tanahnya karena ia  selalu  mengalami  kerugian  dan  juga  tidak  mampu  menanggung  pajak  (Soepomo, 1930:61).
Pihak-pihak  yang  membeli  tanah  tersebut  adalah  petani  yang  mampu membayar pajak. Jika melihat bahwa konsentrasi tanah terfokus  pada elit desa, maka kemungkinan  besar  pembelinya  adalah  elit  desa  tersebut  khususnya  para  perangkat desa.  Akibatnya  kemudian  adalah  adanya  polarisasi  di  kalangan  petani,  yaitu terpolakannya petani pemilik tanah di satu pihak, dan petani yang tidak memiliki tanah di pihak lain. Di samping transaksi tanah, petani ada juga yang menyewakan tanahnya pada  perkebunan,  tetapi  jumlahnya  tidak  banyak.  Dengan  demikian  reorganisasi agraria telah membuat petani semakin tergantung pada ekonomi uang.
Dampak  buruk  lain  bagi  rakyat  berkaitan  dengan,  pertama,  diberlakukannya sistem glebagan. Dengan sistem ini rakyat tidak bebas lagi menanami tanahnya karena selalu dikejar-kejar waktu oleh perusahaan perkebunan. Oleh karena itu petani hanya menanam tanaman berumur pendek yang kurang bernilai seperti ubi jalar dan jagung di tanah yang sesungguhnya amat subur untuk menanam padi.  Kedua, terkait dengan peraturan kasepan. Karena pemakaian tanah yang berganti-ganti antara rakyat dengan perusahaan  perkebunan,  tidak  jarang  penyerahan tanah  kepada  rakyat terlambat  dari waktu yang ditentukan. Dengan keterlambatan itu resiko gagal panen tanaman petani sangat  besar.  Untuk  itu  petani  diberi  uang  kasepan  sebagai  ganti  rugi  kemungkinan terjadinya gagal panen. Namun demikian, besarnya uang kasepan tidak sepadan dengan kerugian  yang  di  derita  petani.  Di  sisi  lain,  petani  dilarang  keras  terlambat  untuk menyerahkan  tanah  kepada  perusahaan  perkebunan.  Ketiga,  bila  petani  melanggar aturan pelarangan tanaman tertentu dipastikan akan mendapat denda sebesar f 10 atau penjara 6 hari, dan tanamannya dibongkar atas putusan pengadilan. Keempat, air untuk irigasi tanah rakyat tergantung pada belas kasihan perusahaan. Meskipun rakyat telah membayar pajak air, tetapi masih dianaktirikan dalam memperoleh air.  Penjadwalan dag  en  nacht ,  yaitu  siang  hari  untuk  perusahaan  perkebunan  dan  malam  hari  untuk petani lazim diterapkan. Keadaan tersebut tidak saja memicu timbulnya perang berebut air  di  kalangan  petani,  tetapi  juga  mendorong  petani  menyogok  mandor  air  dengan uang tembakau atau uang rokok guna memperoleh air (Soegijanto Padmo, dalam A.B. Lapian, dkk. (ed.), 2005: 1103).

## KESIMPULAN
Kadipaten  Pakualaman  sebagai  salah  satu  daerah Vorstenlanden memiliki sistem  tradisional  dengan  ikatan  feodal  yang  kuat  sebagai  pendukung  ekonomi pedesaan. Dengan masuknya hegemoni dan penetrasi kolonial Belanda ke wilayah ini, menyebabkan terjadinya perubahan signifikan bagi perkembangan sosial ekonomi dan sosial  politik  masyarakat  pedesaan,  bersamaan  pula  dengan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Paku  Alam.  Melalui  kebijakan  yang  ada  maka  berkembanglah
agroindustri di wilayah kekuasaan Paku Alam, khususnya di wilayah Adikarto. Tanah lungguh  yang  semula  dikuasai  oleh  patuh,  telah  dikuasai  pemerintah  Belanda  dan penyewa asing.
Berkembangnya sistem perkebunan di wilayah Vorstenlanden pada umumnya dan Kadipaten Pakualaman khususnya tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sementara itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Vorstenlanden , termasuk juga Kadipaten Pakualamaan pada umumnya  hanya  sebagai  pendukung  yang  memperkuat  kebijakan  pemerintah Gubernemen.  Hal  ini  terjadi  karena  otoritas  kekuasaan  telah  bergeser.  Kekuasaan pemerintah Gubernemen melampaui otoritas pemerintah kerajaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip
Koleksi arsip Pakualaman no. 2580.
Koleksi arsip Pakualaman, no. 20 tahun 1887.
Koleksi Arsip Pakualaman, no. 149. Tahun 1888.

## Buku dan Artikel
Abdurrachman Suryomiharjo. 2008. Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930 . Jakarta: Komunitas Bambu.
Dina Dwikurniarini, dkk. 2006. “Reorganisasi Agraria dan Pengaruhnya bagi Petani dan Perkebunan di Yogyakarta pada Awal Abad XX”. Laporan Penelitian, FISE UNY: tidak diterbitkan.
Djoko  Dwiyanto.  2009. Puro  Pakualaman:  Sejarah,  Kontribusi,  dan  Nilai Kejuangannya . Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
Djoko  Suryo.  1992.  “Sekitar  Masalah  Kemiskinan  di  Pedesaan  Jawa  pada  Masa Pemerintahan Kolonial”. makalah seminar .
Efffendi  Pasandaran  dan  Donald  Taylor.  1988. Irigasi  Kelembagaan  dan  Ekonomi , Jilid II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Geertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologis di Indonesia , terj. S. Supomo. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
A.  Jonkers.  tt. Nota  de  Agrarische  Hervorging  en  Economische  Werkzaamheid  in Koelon Progo en Adikarto .
Lapian,  A.B.,  dkk.  (ed.).  2005. Sejarah  dan  Dialog  Peradaban:  Persembahan  70 Tahun Prof. Dr. Taufik Abdullah . Jakarta: LIPI Press.
Mubyarto, dkk. 1992. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi . Yogyakarta: Aditya Media.
Republik  Indonesia.  1953. Daerah  Istimewa  Yogyakarta .  Yogyakarta:  Kementrian Penerangan.
M.C.  Ricklefs.  2005. Sejarah  Indonesia Modern  1200-2004 ,  (Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta.
Selo Soemardjan. 1989. Perubahan Sosial di Yogyakarta , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Soedarisman  Poerwokoesoemo.  1984. Kadipaten  Pakualaman, Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
P.J.  Suwarno.  1994. Hamengku  Buwono  IX  dan  Sistem  Birokrasi  Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis . Yogyakarta: Kanisius.
Wasino.  2006. Tanah,  Desa,  dan  Penguasa:  Dinamika  Pemilikan  dan  Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa . Semarang: Unnes Press.
Internet http://id.wikipedia.org/wiki/Kadiapten_Paku_Alaman