## PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

## Selvi Harvia Santri

## ABSTRAK
Menurut  ketentuan  Hukum  Dagang  Pasal 284,  pada  Asuransi  kendaraan  Bermotor, jika  Kerugian  tertanggung  disebabkan  oleh pihak ketiga maka penggantian kerugiannya dialihkan  kepada  pihak  ketiga  dan  bukan kepada  pihak  asuransi.  Sesuai  dengan penerapan  prinsip  subrogasi.  Namun kenyataannya  pihak  tertanggung  tetap meminta ganti kerugian ke pihak asuransi dan kepada pihak ketiga, sehingga tertanggung mendapatkan  keuntungan  ganda  yang bertentangan dengan prinsip indemnity pada hukum asuransi. Dengan adanya penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu bacaan yang bisa memberikan pengetahuan tentang  asuransi  bagi  masyarakat  umum dan  bagi  pihak  asuransi  ataupun  nasabah asuransi  khususnya.  Menjadikan  titik terang  penyebab  kenapa  pihak  asuransi tidak  menerapkan  prinsip  subrogasi  sesuai dengan  ketentuan  Undang-undang  Hukum Dagang,  yang  mengakibatkan  tertanggung mendapatkan  keuntungan  ganda  yang bertentangan dengan prinsip asuransi.
Kata  Kunci:  Prinsip  Subrogasi,  Asuransi Kendaraan Bermotor.

## Abstrack
Under  the  provisions  of  Article  284  of  the  Commercial  Law,  in Motorized vehicle insurance, if the insured loss is caused by a third party, the compensation will be transferred to a third party and not to  the  insurance  party.  In  accordance  with  the  application  of  the principle of subrogation. But in reality the insured party still asks for compensation to the insurer and to the third party, so that the insured gets a double benefit that is contrary to the principle of indemnity in the insurance law. With this research is expected to be one of the readings that can provide knowledge about insurance for the general public and for insurance or insurance customers in particular. Make a bright spot for the reason why the insurer does not apply the principle of subrogation in accordance with the provisions of the Trade Law, which results in the insured obtaining a double benefit that is contrary to the principle of insurance.
Keywords: Principles of Subrogation, Motor Vehicle Insurance.

## 1.  Pendahuluan
P erkembangan  asuransi  di  Indonesia  menunjukkan angka  kemajuan  yang  cukup  baik.  Perusahaan  asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan  layanan  asuransi  di  dalam  kehidupan  mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini.
Risiko  dapat  terjadi  karena  faktor  kegiatan  manusia sendiri, dapat pula terjadi karena peristiwa alam, seperti banjir gempa bumi badai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh  manusia  untuk  mengatasi  kemungkinan  terjadi  risiko yang  merugikan,  antara  lain,  menghindari  risiko,  mencegah
terjadinya risiko, mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan  asuransi .  Mengalihkan  risiko  melalui asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko .
Pengalihan  risiko  kepada  perusahaan  asuransi tidak  terjadi  begitu  saja,  tanpa  adanya  kewajiban apa - apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut  harus  diperjanjikan  terlebih  dahulu.  Oleh karena  itu  diperlukan  adanya  sebuah  perjanjian, dalam  perjanjian  tersebut  diwajibkan  pihak  yang bersangkutan  memenuhi  kewajibannya  masing  - masing. Pihak yang tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak penanggung.
Risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa  saja  terjadi  tidak  hanya  ditimbulkan  dari  pihak tertanggung  saja  melainkan  pula  dapat  timbul diakibatkan  oleh  pihak  ketiga.  Undang-undang  No. 40  Tahun  04  Pasal    menyebutkan  bahwa  dasar dari  timbulnya  penyelenggaraan  asuransi  terhadap pihak  ketiga  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak pasti (evenement.) .  Peristiwa  tidak  pasti  tersebut haruslah  memenuhi  kriterianya  yaitu  peristiwa  itu menimbulkan  kerugian,  kejadiannya  tidak  dapat diprediksi lebih dahulu, berasal dari faktor ekonomi, alam, manusia dan menimbulkan kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang .
Tertanggung  yang  mengasuransikan  kendaraan- nya kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka tertanggung akan mendapatkan  ganti  rugi  dari  asuransi  dan  asuransi menggunakan  hak  subrogasi  yakni  hak  tertanggung yang  beralih  kepada  asuransi  untuk  menuntut  ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk  mencegah  penggantian  kerugian  ganda  yang akan  diperoleh  tertanggung.  Selain  itu  tertanggung bisa  juga  langsung  menuntut  kerugian  terhadap
M.  Suparman  Sastrawidjaja,  00,  Aspek  aspek  Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. Alumni, Bandung,
hlm. 9. Editorial.” Menanti  UU  Asuransi  yang  Inspiratif ”.  Jurnal Hukum Bisnis. Volume  Tahun 00 Abdulkadir  Muhammad,  006, Hukum  Asuransi  Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
pihak  ketiga  dan  namun  tidak  lagi  menuntut  klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang  bersalah  dan  kepada  pihak  asuransi  atau memperoleh  penggantian  kerugian  ganda  termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat  menjadi  sebuah  keuntungan  terhadap  pihak tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip indemnity yang dipegang teguh dalam perjanjian asuransi.
Namun  dalam  praktek  keseharian,  tertanggung tetap  saja  meminta  ganti  kerugian  dari  pihak  ketiga dan  sekaligus  menuntut  klaim  asuransi  hal  ini  akan menjadi  sarana  keuntungan  bagi  tertanggung  dan banyak  juga  perusahaan  asuransi  yang  mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi, hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu penelitian tentang  tertanggung  yang  mengajukan  gugatan terhadap  pihak  ketiga  yang  bersalah  dan  sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi.

## II.   Pembahasan

## A.  Pengertian Asuransi
Di  Indonesia  selain  istilah  asuransi  digunakan juga  istilah  pertanggungan.  Pemakaian  kedua istilah itu tampaknya mengikuti istiah dalam bahasa Belanda  yaitu assurantie yang  berarti asuransi  dan verzekering yang  berarti  pertanggungan,  karena asuransi  di  Indonesia  berasal  dari  negeri  Belanda 4 . Pada  perkembangan  selanjutnya  kata insurance, asutrantie , atau asuransi lebih tepat digunakan yang secara  harfiahnya  kata  ini  dalam  bahasa  Indonesia berarti Pertanggungan. Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :
“Asuransi pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri  kepada  seorang  tertanggung  dengan menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan suatu penggantian kepadanya atau karena suatu
4 Radiks  Purba, Memahami  Asuransi  di  Indonesia .  Cet  , (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 99)
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”
Apabila ditelaah secara redaksional, rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD lebih mengutamakan kepada asuransi kerugian . Disebut asuransi kerugian karena dalam batas pengertian kerugian, penanggung hanya membayar ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung 6 Seharusnya  defenisi  atau  pengertian  asuransi  yang diberikan KUHD berlaku umum untuk semua golongan dan jenis asuransi. Hal itu mengingat sifat dan fungsi defenisi itu sendiri. Demikian pula, rumusan tersebut terletak  dalam  Bab  atau  Title  IX  dari  buku  I  KUHD tentang  asuransi  atau  pertanggungan  seumumnya (van  assurantie  of  verzekering  in  het  algemene) . Defenisi asuransi dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian :
Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung  dengan  menerima  premi  asuransi, untuk  memberikan  penggantian  kepada tertanggung,  karena  kerugian,  kerusakan,  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas  meninggal  atau  hidupnya  seseorang  yang dipertanggungkan
Defenisi atau pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 diatas lebih luas dari pada  yang  terdapat  dalam  Pasal  246  KUHD  karena tidak  hanya  mencakup  asuransi  kerugian  tetapi mencakup pula asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Defenisi asuransi tanggung jawab hukum adalah suatu pertanggungan dimana perusahaan asuransi berjanji atas  nama  tertanggung  membayar  sejumlah  nilai dimana tertanggung secara hukum wajib membayar kerugian  keuangan  yang  diderita  oleh  seseorang karena meninggal, sakit, luka-luka ataupun menderita
Man Suparman Sastrawidjaja, O p. Cit , hal 4 6 Radiks Purba, O p.Cit , hal 4
sampingan serta kerugian atau kerusakan harta benda termasuk  kerugian  karena  tidak  dapat  dipakai  lagi akibat  tindakan  seseorang  atau  karena  kecelakaan setiap  waktu  selama  jangka  waktu  pertanggungan tertentu

## B.   Pengertian Risiko dan Evenement

## 1.   Pengertian Resiko
Dalam  kehidupan  sehari-hari  kita  sering mendengar  tentang  risiko  dan  sebagai  manusia  kita akan selalu dihadapkan pada risiko. Pengertian risiko luas  sekali,  biasa  diartikan  sebagai  ketidakpastian dari pada kerugian (uncertainty of loss) dan bencana /bahaya (perils) Dalam praktek asuransi, defenisi yang lebih  banyak  digunakan  adalah  Risk  is  uncertainty of  Loss,  risiko  didefenisikan  sebagai  ketidakpastian timbulnya  suatu  kerugian.  Menurut  Prof.  Subekti, kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau  di  luar  kesalahan  salah  satu  pihak  yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian . Sedangkan dalam asuransi kriteria atau ciri-ciri risiko sebagai berikut :
a.  Bahaya  yang  mengancam  benda  atau  objek asuransi;
b.  Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia;
c.  Diklarifikasi menjadi risiko pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab;
d.  Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

## 2.  Pengertian Evenement
Evenemen  Dalam  Asuransi  adalah  istilah  yang diapdopsi  dari  bahasa  belanda  evenement  yang berarti peristiwa tidak pasti. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. Adapun pengertian evenemen jika dirumuskan
Sonni  Dwi  Harsono, Prinsip-prinsip  Dasar  dan  Praktek Asuransi , (Jakarta:Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi,  994), hal P.N.H Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Cet., (Jakarta: Djambatan, 00) hal 4
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...

## adalah
9 :
Evenemen  menurut  pengalaman  manusia  nor- mal,  tidak  dapat  dipastikan  terjadi,  atau  walaupun sudah  pasti  terjadi,  saat  terjadinya  tidak  dapat ditentukan  dan  juga  tidak  dapat  diharapkan  akan terjadi, jika terjadi juga akan menyebabkan kerugian Dalam  hukum  asuransi  evenemen  yang  menjadi beban  penanggung  merupakan  peristiwa  penyebab timbulnya  kerugian  atas  obyek  asuransi.  selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu  pula  bahaya  yang  mengancam  obyek  asuransi disebut risiko 0 . Apabila risiko itu sungguh - sungguh menjadi  kenyataan,  maka  risiko  berubah  menjadi evenemen,yaitu  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian. Dalam hal ini risiko menjadi beban ancaman penanggung. Oleh karena itu dapat kita pahami ciri- ciri evenemen adalah sebagai berikut:
a.  Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian b.  Terjadinya  itu  tidak  diketahui,  tidak  dapat diprediksi terlebih dahulu
c.  Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia d.  Kerugian  terhadap  diri,  kekayaan  dan  tanggung jawab seseorang
Kerugian  Dalam  Asuransi  Evenemen  erat  sekali persoalannya  dengan  ganti  kerugian.  Akan  tetapi tidak  setiap  kerugian  (loss)  akibat  evenemen  harus mendapat  ganti  kerugian.  Antara  evenemenyang terjadi  dan  kerugian  yang  timbul  ada  hubungan kausal. Evenemen adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dipastikan evenemen yang terjadi itu  dijamin  oleh  polis  dan  karenanya  menimbulkan kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.

## C.   Pengaturan Asuransi.
Pengaturan  asuransi  dapat  ditemui  dalam  kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan Kitab Undang-undang  Hukum Dagang (KUHD) untuk
9 Abdulkadir,999,  Hukum  Asuransi  Indonesia,  Citra  Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 120
0 Joko Waskito Dewantoro, Klaim Asuransi Jiwa atas Evenemen yang  sengaja  dilakukan  oleh  tertanggung,  Sekripsi,  ilmu  Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
lebih  rincinya  pengaturan  tentang  asuransi  terdapat dalam :
1)  KUHPerdata
KUHPerdata  dalam  buku  III  Bab  XV  tentang persetujuan  untung-untungan  (konsonvereen- komst) Pasal 4 yang berbunyi :
Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan  yang  hasilnya  mengenai  untung ruginya,  baik  bagi  semua  pihak  maupun  bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang  belum  tentu  demikian  adalah  persetujuan pertanggungan  bunga  cegak  hidup,  perjudian dan pertarungan .

## 2)  KUHD
Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  mengan- dung  dua  bagian  pengaturan  tentang  asuransi, yaitu  pengaturan  yang  bersifat  umum  terdapat dalam buku I Bab IX dan pengaturan yang bersifat khusus terdapat pada buku I Bab X Buku II Bab IX dan Bab X
Adapun perincian dari Bab-bab itu adalah :
Buku I Bab IX : Tentang Asuransi pada umumnya (Pasal 246-286 KUHD)
Buku  I  Bab  X  :  Meliputi  Pasal  287-308  KUHD yang mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran,  terhadap  bahaya  yang  mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggungan jiwa. Buku II Bab IX : Mengatur pertanggungan terhadap bahaya laut dan perbudakan Buku II Bab X : Mengatur tentang pertanggungan terhadap  bahaya  dalam  pengangkutan  didarat, disungai dan perairan darat.
3).   Pengaturan di luar KUHPerdata dan KUHD Jenis-jenis  pertanggungan  khusus  yang  diatur diluar  KUHPerdata  dan  KUHD  diatur  secara tersendiri,  seperti  dalam  Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau dalam  bentuk  Peraturan  Perundang-undang lainnya.
Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, 2004, Hukum Asuransi Indonesia , PT. Rineka Cipta, Bandung.
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...

## D.  Prinsip-prinsip Asuransi
Suatu perjanjian asuransi harus dibuat berdasarkan pada  prinsip-prinsip  atau  asas-asas  Asuransi  agar pada  akhirnya  mencakup  segala  kepentingan  yang hendak dilindungi. Dalam setiap perjanjian asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang berlaku yaitu :

## 1)  Prinsip  kepentingan  yang  dapat  diasuransikan
(principle of Insurable Interest)
Insurable  Interest memberikan  kepada  sese- orang  hak  untuk  mengasuransikan  karena adanya  hubungan  keuangan  yang  diakui  oleh hukum  antara  orang  tersebut  dengan  objek pertanggungan  atau  objek  yang  diasuransikan. Defenisi  Insurable  Interest  :“The  legal  right  to insure out of a financial relationship recognized at law, between the insured and the subject matter of insurance ” artinya bahwa hak seseorang untuk mengasuransikan timbul karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggungan .
Adanya  prinsip Insurable  Interest adalah dimaksudkan  untuk  mencegah  agar  asuransi  tidak menjadikan  moral  hazard  tinggi  dan  mencegah perjudian .  Hal  itu  disebabkan,  apabila  tidak terdapat  ketentuan  demikian,  seseorang  yang  tidak mempunyai  kepentingan  terhadap  suatu  objek asuransi,  akan  dapat  menutup  asuransi  atas  objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian orang tersebut  akan  mendapat  ganti  kerugian  apabila terjadi peristiwa yang menimpa objek dimaksud, atau dengan kata lain dasar pemikiran diperlukan prinsip Insuranble  Interest adalah  untuk  menghindarkan lembaga  asuransi  dijadikan  alat  sebagai  permainan perjudian 4 .
Insurable  interest atau  kepentingan  yang  dapat diasuransikan dapat bersumber pada :
DJ.Ransom, Legal Aspect of Insurance , Cet  (Kuala Lumpur. The Malaysia Insurance Institute , 996) hal. / Insurance Law (new.ed.004) Hal 6/0 : why does the law require insurable interest, to reduce moral hazard and to discourge wagering
4 Man Suparman Sastrawijdajaja. Aspek aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga , hal 69
1.  Kepentingan sebagai pemilik
2.  Kepentingan  sebagai  wakil  pemilik,  penyewa, kreditor
3.  Kepentingan  timbul  karena  suatu  persetujuan/ kontrak.
4.  Kepentingan yang timbul karena tanggung jawab hukum
2)  Prinsip itikad yang terbaik dan jujur ( principle of utmost good faith )
Prinsip  itikad  terbaik  dan  jujur,  para  pihak baik  tertanggung  maupun  penanggung  harus memberitahukan  semua  hal  dan  keterangan  yang sebenar-benarnya,  sejujur-jujurnya  dan  selengkap- lengkapnya  mengenai  seluruh  informasi  pada  saat negosiasi pembuatan perjanjian asuransi. Kewajiban tertanggung  tersebut  harus  dilakukan  sejak  awal mengajukan permohonan penutupan maupun selama masa pertanggungan. Apabila pihak tertanggung baik sengaja  maupun  tidak  sengaja  menyembunyikan keterangan-keterangan  yang  relevan  dengan  objek yang  diasuransikan  maka  pihak  penanggung  dapat menyembunyikan hak untuk menghentikan perjanjian asuransi.
Itikad yang terbaik dan jujur tersebut juga harus ada  dipihak  penanggung  ( reciprocal  duty ),  yaitu ketika  asuransi  ditutup,  maka  penanggung  harus memberitahukan dan menjelaskan luas jaminan dan hak-hak pihak tertanggung karena yang mengetahui luas  jaminan  dan  hak-hak  tertanggung  adalah penanggung.  Defenisi  itikad  yang  terbaik  dan  jujur ( utmost  good  faith )  yang  terdapat  dalam  Pasal KUHD adalah sebagai berikut :
Setiap  keterangan  yang  keliru  atau  tidak  benar, ataupun  setiap  tidak  memberitahukan  hal-hal yang  diketahui  oleh  sitertanggung,  betapapun itikad  baik  padanya,  yang  demikian  sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah menge- tahui  keadaan  yang  sebenarnya,  perjanjian  itu tidak  akan  ditutup  dengan  syarat-syarat  yang sama, mengakibatkan batalnya pertangungan.
Sonni  Dwi  Harsono, Prinsip-prinsip  Dan  Praktek  Asuransi , (Jakarta:Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, 994)
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut diatas,  penanggung  dapat  membatalkan  polis sekalipun  premi  telah  dibayar  bahkan  sekalipun objek  yang  diasuransikan  telah  menderita  kerugian, jika pihak penanggung mengetahui kemudian bahwa data  dan  keterangan  yang  diberitahukan  oleh  pihak tertanggung  berbeda  dari  data  dan  keadaan  yang sebenarnya  dari  objek  yang  diasuransikan  itu 6 Dalam  perjanjian  asuransi  unsur  saling  percaya antara  penanggung  dan  tertanggung  itu  sangat penting.  Penanggung  percaya  bahwa  tertanggung akan  memberikan  segala  keterangan  dengan  benar. Dilain  pihak  tertanggung  juga  percaya  bahwa  kalau terjadi  peristiwa,  penaggung  akan  membayar  ganti rugi.  Saling  percaya  ini  dasarnya  adalah  itikad  baik. Prinsip  itikad  baik  harus  dilaksanakan  dalam  setiap perjanjian.
Dalam hukum perjanjian asuransi ada beberapa pasal  yang  dapat  disimpulkan  mengandung  unsur prinsip  itikad  baik  selain  Pasal  251  yaitu  Pasal  252 KUHD, Pasal 276 KUHD, Pasal 277 KUHD. Dalam asuransi tanggung jawab hukum kendaraan bermotor, prinsip kepentingan  yang  dapat  diasuransikan  ( insurable interest ) itikad yang terbaik dan jujur ( Utmost Good Faith ) sangat penting karena pihak penanggung tidak mengetahui  secara  rinci  jenis  atau  tipe  kendaraan, nomor  polisi  yang  dimiliki  oleh  tertanggung, walaupun penanggung dapat melakukan pengecekan langsung  maka  penanggung  akan  mempercai  data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung.
3)  Prinsip Ganti Kerugian ( Principle of Indemnity )
Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima  oleh  tertanggung  harus  seimbang  dengan kerugian yang dideritanya, hal ini yang merupakan inti dari prinsip ganti kerugian ( Indemnity ) 6 Radik Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara , Jakarta:Penerbit Djambatan, 99) hal -9. KUHP Perdata. Op.Cit Pasal 1338 dan KUHD Pasal 251. Sastrawidjaja, Aspek-aspek  Hukum  Asuransi  dan  Surat Berharga , Op.Cit , hal 0.
Dari defenisi Pasal 246 KUHD, perjanjian asuransi (kerugian) merupakan suatu perjanjian ganti rugi atau perjanjian indemnitas. Asuransi dalam hal ini adalah asuransi  kerugian  yang  hanya  mengganti  kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, prinsip ganti  kerugian  ( indemnity )  adalah  suatu  mekanisme tentang pembayaran ganti rugi dengan uang, dimana dalam pengertiannya tercakup beberapa hal :
1.  Penggantian keuangan
.  Menempatkan  posisi  keuangan  tertanggung sama seperti posisi keuangannya sesaat sebelum terjadinya kerugian.
Prinsip  ini  dimaksudkan  agar  asuransi  tidak disalahgunakan  untuk  mencari  keuntungan,  dan penggantian  yang  diberikan  oleh  penanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh penanggung maka harus  diketahui  berapa  nilai  atau  harga  dari  objek yang diasuransikan. Pasal 252 KUHD yang menyatakan bahwa :
Kecuali  yang  disebutkan  dalam  ketentuan- ketentuan  undang-undang,  maka  tak  bolehlah diadakan  suatu  pertanggungan  kedua,  untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut.

## 4)  Prinsip Subrogasi ( Principle of Subrogation)
Pasal  1365  KUHPerdata  menyatakan  sebagai berikut : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Didalam pelaksanaan  perjanjian  asuransi,  kemungkinan peristiwa  kerugian  terjadi  dapat  disebabkan  oleh pihak ketiga. Secara harfiah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, maka apabila tertanggung yang telah mendapat ganti kerugian dari penanggung, juga diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak  yang  menimbulkan  kerugian  tersebut,  berarti tertanggung  dapat  menerima  ganti  kerugian  yang melebihi kerugian yang dideritanya.
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
Namun  persoalannya  menjadi  lain  dalam perjanjian  asuransi  karena  harus  diingat  bahwa perjanjian  asuransi  bukan  seperti  perjanjian  biasa atau umum, dan untuk menghindarkan hal tersebut dalam perjanjian asuransi berlaku prinsip subrograsi dimana  prinsip  ini  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  prinsip  ganti  kerugian (indemnity) yang  pada  intinya  adalah  bahwa  tertanggung  tidak dapat memperoleh ganti kerugian melebihi kerugian yang dideritanya.Pasal 284 KUHD mengatur mengenai subrogasi sebagai berikut :
Seorang  penanggung  yang  telah  membayar kerugian  sesuatu  barang  yang  diasuransikan, menggantikan  tertanggung  dalam  segala  hak yang  diperolehnya  terhadap  orang-orang  ketiga berhubungan  dengan  penerbitan  kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab  untuk  setiap  perbuatan  yang  dapat memberikan  hak  penanggung  terhadap  orang- orang ketiga.”
Dari  pasal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam  melaksanakan  hak-hak  tertanggung  kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Disisi  lain,  dengan  adanya  prinsip  subrogasi,  maka pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya, sebab karna dituntut oleh penanggung. Seperti halnya dalam prinsip ganti kerugian,  prinsip  subrogasi  ini  hanya  berlaku  dalam asuransi kerugian ( scheverzekering) dan tidak berlaku dalam asuransi jumlah (sommenverzekering)
)  Prinsip Kontribusi (Principle of Contribution)
Prinsip  ini  sebenarnya  mendukung  prinsip subrogasi,  prinsip  kontribusi  ini  timbul  apabila  atas suatu  objek  diasuransikan  lebih  pada  dari  suatu perusahaan  asuransi,  maka  apabila  terjadi  kerugian yang  dijamin  dan  salah  satu  perusahaan  asuransi telah membayar penuh kerugian tersebut maka hak menuntut  ganti  rugi  pada  perusahaan  lain  beralih kepada  perusahaan  asuransi  yang  telah  membayar penuh  penggantian  kerugian  tersebut.  Prinsip
kontribusi  ini  juga  hanya  berlaku  dalam  asuransi kerugian (scadeverzekering) dan tidak berlaku dalam asuransi  jumlah (sommenverzekering) 9 Prinsip kontribusi  ini  berlaku  atau  timbul  apabila  dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
.  Ada  (dua) atau lebih polis indemnity
.  Polis-polis  tersebut  menjamin  perihal  yang sama.
3.  Polis-polis  tersebut  menutup  kepentingan ( interest ) yang sama.
4.  Polis-polis tersebut menutup objek yang sama
.  Polis-polis tersebut berlaku sah pada waktu yang sama, yakni pada saat kerugian terjadi. 0
Prinsip ini berlaku untuk mencegah tertanggung mengambil keuntungan dari asuransi atau dengan kata lain agar tertanggung tidak menerima ganti kerugian lebih dari kerugian yang diderita.
6)  Prinsip Sebab Akibat ( Principle of Proxima Cause )
Asuransi memberikan jaminan terhadap kerugian yang  disebabkan  oleh  risiko-risiko  tertentu  yang dipertanggungkan  atau  dengan  kata  lain  dengan adanya  perjanjian  asuransi  menimbulkan  kewajiban kepada penanggung untuk memberikan ganti kerugian apabila  tertanggung  mengalami  kerugian.  Namun demikian dalam kenyataan sering kita temui kesulitan dalam menentukan sebab-sebab yang menimbulkan kerugian tersebut, karena sering kita jumpai penyebab kerugiannya lebih dari satu, yang mungkin merupakan sederetan peristiwa yang terjadi bersamaan.
Prinsip  ini  berkaitan  dengan  hubungan  sebab akibat,  untuk  menentukan  penyebab  apa  yang menimbulkan  kerugian  tersebut  dan  apakah penyebab itu dijamin oleh polis asuransi. Maksud dari adanya prinsip sebab akibat dalam perjanjian asuransi adalah  bahwa  penanggung  akan  bertanggungjawab terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh  tertanggung apabila kerugian tersebut memang menjadi tanggung jawab penanggung. Apabila tidak, maka penanggung dapat dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti
9 Harsono, O p.Cit , hal 6 0 Ibid , hal /
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
kerugian  yang  sebenarnya  bukan  menjadi  tanggung jawab  penanggung.  Dengan  demikian  berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penangung,  akan  tetapi  tidak  semua  sebab  menjadi tanggunggan  penanggung.  Meskipun  polis  dengan klausul All Risk yaitu polis menanggung semua risiko, bukan berarti semua risiko dijamin karena tetap selalu ada pengecualian.

## E.  Syarat Syah Asuransi
Suatu  perjanjian  pertanggungan  haruslah memenuhi  semua  syarat-syarat  yang  disebut  dalam suatu  perjanjian  agar  menjadi  sah.  Pasal  0 KUHPerdata,  juga  berlaku  terhadap  perjanjian asuransi.  Ada  empat  syarat  untuk  sahnya  perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata :
)  Sepakat mereka yang mengikatkan diri Kesepakatan merupakan persetujuan kedua belah pihak harus diberikan secara bebas, maksudnya bahwa  kesepakatan  itu  timbul  dari  kemauan kedua  belah  pihak  secara  sukarela  tanpa  ada paksaan ( dwang ) dan kekeliruan ( dwaling ) serta adanya unsur penipuan ( bedron )
)  Kecakapan para pihak untuk mengikatkan diri Maksudnya  penanggung  dan  tertanggung  yang mengadakan  perjanjian  asuransi,  haruslah wenang atau cakap melakukan perbuatan hukum artinya  penanggung  dan  tertanggung  yang mengadakan  perjanjian  tersebut  telah  desawa, tidak  dibawah  pengampunan  ( curatele ),  tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 1330 KUHPerdata.
)  Adanya benda pertanggungan (hal tertentu) Dalam  perjanjian  asuransi  harus  ada  benda pertanggungan  yang  merupakan  objek  dari perjanjian  asuransi.  Pihak  tertanggung  yang mempertanggungkan  benda  itu  haruslah  betul- betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda  yang  dipertanggungkan  itu,  harus  dapat membuktikan itu, jika tidak dapat membuktikan, maka ia dianggap tidak mempunyai kepentingan
terhadap  benda  pertanggungan  tersebut  dan mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.
4)  Sesuatu sebab yang halal Sebab  yang  halal  adalah  isi  perjanjian  asuransi tidak  dilarang  oleh  Undang-undang,  tidak bertentangan  dengan  norma  kesusilaan  yang berlaku.

## )  Pembayaran premi
Asuransi  merupakan  suatu  perjanjian  timbal balik, maka penanggung dan tertanggung harus berprestasi,  penanggung  menerima  peralihan risiko atas benda objek pertanggungan sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi  sebagai  imbalan.  jika  premi  dibayar oleh  tertanggung  maka  risiko  beralih  kepada penanggung  dah  jika  premi  tidak  dibayar  maka resiko tidak beralih.
6)  Kewajiban pemberitahuan
Yang  dimaksud  dengan  pemberitahuan  dari tertanggung adalah :
“setiap keterangan yang keliru atau ketidakbenaran ataupun setiap tidak diberitahukan hal-hal yang diketahui  oleh  tertanggung,  betapapun  tekad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehinga seandainya sipenanggung telah mengetahui yang sebenarnya  perjanjian  tidak  akan  ditutup  atau tidak  ditutup  dengan  syarat-syarat  yang  sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.
Setelah  syarat  sah  dari  perjanjian  asuransi tersebut  terpenuhi  maka  sipenanggung  atau  pihak perusahaan  asuransi  akan  menganalisa  data  dan kemudian menerbitkan polis

## F.  Tujuan Asuransi
)  Peralihan risiko
Tujuan  pertama  dari  perjanjian  asuransi mengalihkan  risiko  yang  ditimbulkan  oleh peristiwa-peristiwa  yang  tidak  diharapkan
Emmy  Pangaribuan  Simajuntak,  Hukum  pertanggungan, seksi hukum dagang FH-UGM, 1980 Yogyakarta, hal 8
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
terjadinya  kepada  orang  lain  yang  mengambil risiko untuk mengganti kerugian.
2)  Ganti kerugian
Bahaya  yang  mengancam  dalam  prakteknya dapat  sungguh  terjadi,  maka  kesempatan  bagi penanggung  mengumpulkan  uang  premi  yang dibayarkan  oleh  tertanggung  yang  mengikatkan diri kepadanya.
3)  Motif  ekonomi  Sebagai  perjanjian  khusus pertanggungan  berdasarkan  motif  ekonomi. Artinya  tertanggung  menyadari  betul  bahwa adanya  ancaman  bahaya  terhadap  harta  benda milik  dan  jiwa  raganya.  Apabila  bahaya  itu menimpa harta benda atau jiwanya maka ia akan menderita kerugian, secara ekonomis menderita kerugian  materil  dan  menderita  kerugian  jiwa akan  mempengaruhi  jalan  hidupnya,  orang  lain atau ahli warisnya

## G.  Manfaat Asuransi
Asuransi  selaku  lembaga  keuangan  bukan bank  mempunyai  peranan  yang  cukup  besar  bagi masyarakat  maupun  bagi  pembangunan.  Adapun manfaat asuransi antara lain sebagai berikut :
)  Asuransi  dapat  memberikan  rasa  terjamin  atau rasa  aman  dalam  menjalankan  usaha.  Hal  ini karena  seorang  akan  lepas  dari  kekhawatiran akan  tertimpa  kerugian  akibat  suatu  peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian  akan  mendapatkan  ganti  rugi  dari perusahaan asuransi.
)  Asuransi dapat menaikkan efesiensi dari kegiatan perusahaan,  sebab  dengan  peralihan  risiko yang  lebih  besar  kepada  perusahaan  asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
)  Asuransi cendrung kearah perkiraan dan penilaian biaya  yang  layak.  Dengan  adanya  perkiraan
Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan  Tentang  Asuransi  Deposito  Usaha  Perasuransian , cet  ( Bandung : Alumni, 99) hal. 0
akan  suatu  risiko  yang  jumlahnya  dapat  dikira- kira  sebelumnya,  maka  suatu  perusahaan  akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4)  Asuransi  merupakan  dasar  pertimbangan  dari pemberian  suatu  kredit,  apabila  seseorang menjamin  kredit  bank,  maka  bank  biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
5)  Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian. Dengan  ditutupnya  perjanjian  asuransi,  maka risiko  yang  mungkin  dialami  seseorang  dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
6)  Asuransi  merupakan  alat  untuk  membentuk modal  pendapatan  atau  untuk  harapan  masa depan.  Dalam  hal  ini  fungsi  menabung  dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.

## H.  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak Ketiga
Terminologi  Perbuatan  Melawan  Hukum merupakan terjemahan dari kata onrechmatigedaad, yang  diatur  dalam  KUHPerdata  Buku  III  tentang perikatan,  Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  0, beberapa  sarjana  ada  yang  menggunakan  istilah ”melanggar”  dan  ada  yang  mempergunkana  istilah ”melawan”  Wirjono  Projodikoro  dan  Subekti  adalah ahli  hukum  yang  menggunakan  istilah  ”Perbuatan melanggar hukum”. Terminologi Perbuatan melawan hukum  juga  digunakan  oleh  Mariam  Badrulzaman dimana  perbuatan  melawan  hukum  ini  mencakup substansi  yang  lebih  luas  yaitu  baik  perbuatan  yang didasarkan  pada  kesengajaan  maupun  kelalaian sesuai  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata  dikatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  ini mengganti kerugian tersebut.
Rosa  Agustina ,  Perbuatan  Melawan  Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca sarjana, 2004), hal 6
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...

## Istilah Perbuatan melawan hukum dalam bahasa
Inggris  disebut  dengan  “ Tort ” 4 .  Kata Tort sendiri sebenarnya  hanya  berarti  “salah (wrong ).  Akan tetapi  khususnya  dalam  bidang  hukum,  kata tort itu  berkembang  sedemikian  rupa  sehingga  berarti kesalahan  perdata  dimana  seseorang  melakukan suatu  perbuatan  tertentu  yang  mengakibatkan kerugian  pada  orang  lain  dengan  melanggar  hak dan  kewajiban  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum yang akan timbul dari contrak atau trust , yang dapat dimintakan  ganti  rugi  kerugian  yang  diakibatkan olehnya. Menurut Rosa Agustina dalam mengajukan gugatan berdasarkan tort harus ada perbuatan aktif dan  pasif  yang  mengakibatkan  kerugian  terhadap kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Kerugian  tersebut  disebabkan  oleh  kesalahan  yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Aspek  kerugian  dari  suatu  perbuatan  melawan hukum juga mempunyai dasar-dasar teoritis sendiri. Dasar-dasar teori ini dapat dilihat dari berbagai macam pemikiran 6 . Teori  Corective  Justice mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaanya agar ada keseimbangan antara keadilan  dan  kepastian  hukum,  yang  merupakan tujuan hukum.
Dengan  alasan  moralitas,  orang  melakukan kesalahan  harus  dipaksa  melalui  hukum,  untuk memulihkan  keadaan  sikorban . Teori  Schutznorm atau  disebut  juga  dengan  ajaran  ” relativitas ”  ini berasal  dari  hukum  jerman,  yang  dibawa  kenegeri Belanda  oleh  Gelein  Vitinga.  Kata  ” schutz ”  secara harfiah  berarti  ”perlindungan”. Teori  Schutznorm ini mengajarkan  bahwa  seseorang  dapat  dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata, maka tidak  cukup  hanya  menunjukan  adanya  hubungan klausula  antara  perbuatan  bahwa  norma  atau peraturan  yang  dilanggar  tersebut  dibuat  memang untuk  melindungi (schutz )  terhadap  kepentingan
4 Munir  Fuady, Perbuatan Melawan  Hukum  Pendekatan Kontemporer , (Bandung: PT.CitraAditya Bakti,  2002), hal 2 Rosa Agustina, Loc.cit . hal 9 6 Ibid , hal Ibid , hal

## korban yang dilanggar
Teori  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra,  namun demikian, penerapan teori schutznorm ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut :
a)  Agar  tanggung  gugat  berdasarkan  Pasal  6
KUHPerdata tidak diperluas secara tidak wajar.
b)  Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus dimana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.
c)  Untuk  memperkuat  berlakunya  unsur  ”dapat dibayangkan” ( forseeability ) terhadap hubungan sebab  akibat  yang  bersifat  kira-kira  ( proxima causation ) 9 .
Teori aanprekelijkheid atau  disebut  teori ”Tanggung-gugat”  adalah  teori  untuk  menentukan siapa yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat)  karena  adanya  suatu  perbuatan  melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, tetapi bisa terjadi atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, dikenal dengan teori tanggungjawab  pengganti  ( vicarious  liability ).  Teori tanggung  gugat  ini  atas  perbuatan  yang  dilakukan oleh  orang  lain  ini,  dapat  dibagi  menjadi    kategori sebagai berikut :
.  Teori tanggung jawab atasan;
2.  Teori tanggung jawab pengganti yang bukan atasan atas orang-orang dalam tanggungangannya;
3.  Teori  tanggung  jawab  pengganti  dari  barang- barang yang berada dibawah tanggungannya 0
KUHPerdata mengatur beberapa pihak yang harus menerima  tanggung  gugat  dari  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  dalam  Pasal 1367, 1368, 1369 KUHPerdata. Teori Res Ispa Loquitur merupakan suatu doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa korban dari suatu perbuatan  melawan  hukum  dalam  bentuk  kelalaian
Munir Fuadi, Op.cit . hal 4
9 Munir Fuadi , Ibid, hal 0 Ibid , hal
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya  unsur  kelalaian  dari  pihak  ketiga,  tetapi cukup dengan pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan  melawan  hukum  tersebut,  bahkan  tanpa perlu  memberitahukan  bagaimana  pihak  pelakunya berbuat sehingga menimbulkan perbuatan tersebut
Dengan demikian doktrin res ipsa laquitur sebe- narnya  merupakan  semacam  bukti  sirkumstansial, yakni suatu bukti tentang suatu fakta atau sejumlah fakta  dari  fakta-fakta  mana  suatu  kesimpulan  yang masuk akal dapat ditarik, misalnya dari letak tabrakan dapat ditarik kesimpulan bahwa mobil berlari sangat kencang.  Akan  tetapi,  ilmu  hukum  memberikan beberapa persyaratan agar dapat diterapkan doktrin res  ipsa  loquitur ,  sehingga  kesimpulan  dapat  ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pihak pelakunya, sebagai berikut :
a)  Harus  ditunjukan  bahwa  kejadian  tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian dari pihak pelakunya.
b)  Harus ditunjukan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan  oleh  tindakan  korban  atau  pihak ketiga.
c)  Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrument  yang  menyebabkan  kerugian  dalam control  yang  ekslusif  dari  pihak  yang  dituduh pelakunya.
d)  Penyebab  kelalaian  tersebut  haruslah  dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban.
e)  Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif)
Dari kesemua teori diatas teori res ispa loquitur adalah teori yang paling membantu dalam hal sikorban yang  mengalami  perbuatan  melawan  hukum  karna korban  tidak  perlu  untuk  melakukan  pembuktian adanya  unsur  kesalahan  dari  pihak  ketiga  sendiri cukup  dengan  fakta-fakta  yang  masuk  akal  seperti letak  lokasi  kejadian,  kronologis  kejadian,  karna pembuktian  tidaklah  hal  gampang  dilakukan  seperti mendatangkan  saksi-saksi  atau  alat-alat  lain  untuk
Ibid , hal 00 Ibid, hal 0
membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.
Pengaturan lebih lanjut tentang dasar timbulnya Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak  Ketiga  yaitu  adanya perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam  ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1366 KUHPerdata :
“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  tetapi juga  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau kurang hati-hatinya”
Pasal 1367 KUHPerdata:
‘’Seorang  tidak  saja  bertanggung  jawab  untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau disebabkan  oleh  barang-barang  yang  berada dibawah pengawasan.
Orang  tua  dan  wali  bertanggung  jawab  tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa  merekka  melakukan  kekuasaan  orang  tua atau wali.
Majikan-majikan  dan  mereka  yang  mengangkat orang-orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan mereka,  adalah  bertanggung  jawab  tentang kerugian  yang  diterbitkan  oleh  pelayan-pelayan atau  bawahan-bawahan  mereka  didalam melakukan  pekerjaan  untuk  mana  orang-orang ini dipakai.
Guru-guru  sekolah  dan  kepala-kepala  tukang bertanggung  jawab  tentang  kerugian  yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka  selama  waktu  orang-orang  ini  berada dibawah pengawasan mereka.
Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika  orang  tua-tua,  wali-wali  guru-guru  sekolah dan  kepala-kepala  tukang  itu  membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk  mana  mereka  seharusnya  bertanggung jawab itu.
Selanjutnya  KUHPerdata  mengatur,  suatu kerugian  yang  disebabkan  oleh  benda  atau  barang sebagai berikut :
()    Tanggung  jawab  terhadap  barang  yang  berada dalam pengawasan secara umum
KUHPerdata. Op.Cit . Pasal 6
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
()  Tanggung  jawab  pemilik  gedung  atau  pemakai binatang  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan binatangnya 4
()  Tanggung  jawab  pemilik  gedung  terhadap ambruknya gedung yang dimiliknya
Sedangkan  model  tanggung  jawab  hukum  yang diatur dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut 6 :
()  Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan (kesengajaan  dan  kelalaian),  sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
()  Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khus- usnya  unsur  kelalaian,  sebagaimana  terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
()  Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
Selain  KUHPerdata  pengaturan  tanggung  jawab hukum  terhadap  pihak  ketiga  selanjutnya  dapat dimasukan  ke  dalam  lingkup  asuransi  kendaraan bermotor  yang  mana  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Dagang  (KUHD)  mengatur  tentang  asuransi tidak  terdapat  pengaturan  khusus,  seperti  halnya asuransi  kebakaran.  Sehingga  untuk  asuransi kendaraan  bermotor  mengacu  pada  ketentuan umum  asuransi  kerugian.  Berdasarkan  ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut :
Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung,  dengan  menerima  premi,  asuransi untuk  memberikan  penggantian  kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau tanggungjawab hukum kepada` pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas  meninggal  atau  hidupnya  sesorang  yang dipertanggungkan
4 Ibid Pasal 6
Ibid Pasal 69.
6 Munir  Fuadi :  Perbuatan  melawan  Hukum  pendekatan Kontemporer . Op.Cit hal
Menurut UU No 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) hanya  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  hukum terhadap  pihak  ketiga  dapat  menjadi  objek  yang dipertanggungkan, seperti halnya Asuransi Kendaran Bermotor.  Pengaturan  asuransi  tanggung  jawab hukum  terhadap  pihak  ketiga  tidak  secara  khusus diatur  dalam  KUHD  dan  UU  No.  40  Tahun  2014, tetapi berkembang dalam praktik perasuransian. Dari defenisis asuransi dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun  04,  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga  merupakan  salah  satu  dari  kepentingan  yang dapat  diasuransikan.  Dalam  ketentuan  dimaksud terdapat suatu syarat yaitu :
- Harus timbul dari peristiwa yang tidak pasti
- Menimbulkan kerugian pada tertanggung karena tuntutan dari pihak ketiga akibat dari kesalahan atau kelalaian tertanggung.
Dasar  dari  penyelenggaraan  asuransi  tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 selain harus timbul dari  peristiwa  yang  tidak  pasti  dan  menimbulkan kerugian  bagi  tertanggung  harus  dapat  memenuhi asas/prinsip dari asuransi. Mengenai asas dan prinsip asuransi sebagaimana dikemukakan dimuka mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHD

## I.  Pengaturannya Prinsip Subrosi di Indonesia
Subrogasi  diatur  dalam  1400-1403  KUHPer dan  284  KUHD.  Namun,  pengaturan  di  dalam KUHPer  berlaku  untuk  perjanjian  pada  umumnya, sedangkan  pengaturan  untuk  asuransi  mengacu kepada  pengaturan  di  KUHD.  Karena  pengaturan subrogasi  pada  pasal  284  KUHD  lah,  penanggung dapat  melakukan  subrogasi,  meskipun  hal  tersebut tidak  diperjanjikan  dalam  perjanjian  asuransi  dan dicantumkan dalam polis.

## J.  Pengertian Hak subrogasi
Hak Subrogasi adalah legitimasi bagi perusahaan asuransi  berdasarkan  Pasal  284  KUHD  seperti  yang telah  disebutkan  dalam  salah  satu  prinsip  asuransi
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
dan  juga  polis  asuransi  Agar  kajian  dan  penelitian ini  benar–benar  didasarkan  pada  keilmuan,  maka mendefinisikan “Hak Subrogasi“ diawali dari menge- tahui masing-masing makna yang membentuk istilah tersebut.  Terdapat    kata  berbeda  yang  menyatu dari  hak  subrogasi,  yaitu  hak  dan  subrogasi.  Berikut pengertian masing-masing kata tersebut.

## a)  Hak
Di dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian  tentang  sesuatu  hal  yang  benar,  milik, kepunyaan,  kewenangan,  kekuasaan  untuk  berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang aturan) Menurut  K.  Bertens  dalam  bukunya  yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai  keseluruhan  undang-undang,  aturan-aturan dan  lembaga-lembaga  yang  mengatur  kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law bukan right)
Pada  akhir  Abad  Pertengahan  ius  dalam  arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu  atau  melakukan  sesuatu  (right,  bukan  law). Akhirnya  hak  pada  saat  itu  merupakan  hak  yang subjektifmerupakan  pantulan  dari  hukum  dalam arti  objektif.  Hak  dan  kewajiban  mempunyai  yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait  dengan  hak  orang  lain.  Kewajiban  sempurna mempunyai  dasar  keadilan,  sedangkan  kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral .

## b)  Subrogasi
Pembicaraan  Mengenai  hak  subrogasi  tidak dapat dipisahkan dari pembayaran. Karena subrogasi memang timbul sebagai akibat pembayaran. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga  kepada  kreditor  (si  berpiutang)  baik  secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui
Wekipedia, Januari 0 K.  Bertens,  1994,  Etika,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, hlm. 6,
debitor  (si  berutang)  yang  meminjam  uang  dari pihak ketiga. Pembayaran adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan  antara  kreditor  dan  debitor.  Selanjutnya pihak  ketiga  ini  menggantikan  kedudukan  kreditor lama, sebagai kreditor yang baru terhadap debitor 9
Sedangkan  menurut  KUHD  Pasal  284,  bila penanggung  telah  membayar  ganti  rugi  kepada tertanggung,  maka  penanggung  akan  menggantikan kedudukan  tertanggung  akan  segala  hak  yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian  tersebut,  dan  tertanggung  bertanggung jawab  atas  perbuatan  yangdapat  menghilangkan setiap  hak  penanggung  atas  pihak  ketiga  tersebut. Penggantian semacam ini disebut subrogasi.
Subrogasi  tersebut  diatur  dalam  Pasal  400 KUH  perdata,  disebutkan  bahwa  subrogasi  adalah penggantian  hak  -hak  si  berpiutang  oleh  seorang pihak  ketiga,  yang  membayar  kepada  si  berpiutang itu,  terjadi  baik  dengan  persetujuan  maupun demi  undang-undang.  Menurut  Kitab  Undang– Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  Pasal  1365 dinyatakan, seseorang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya  yang  melawan  hukum  yang  dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu,  sejalan  dengan  maksud  dari  prinsip  indemnity (asas  keseimbangan)  yang  mengandung  pengertian bahwa  asuransi  bukan  untuk  mencari  untung,  dan tertanggung  tidak  diperkenankan  menerima  ganti rugi  melebihi  jumlah  kerugian  yang  dideritanya, maka  prinsip  subrogasi  diperlukan  untuk  mengatasi hal tersebut. Atas dasar ini, prinsip subrogasi disebut sebagai pendamping dari prinsip indemnity 40 .

## K.  Tanggung  Jawab  Perusahaan  suransi  Atas  Hak Subrogasi
Kerugian yang disebabkan oleh orang lain disebut sebagai  pihak  ketiga.  Apabila  terjadi  kerugian  yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut timbulah hak
9 Suharnoko, Endah Hartati, Op. Cit. Hlm. 1 40 Panduan  keagenan  PT.  Asuransi  Jasa  Indonesia,00, Jakarta, hlm.
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
subrogasi.  Hak  subrogasi  adalah  salah  satu  prinsip asuransi yang diatur dalam Pasal 284 kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang,  yang  berbunyi:  Apabila seorang  penanggung  telah  membayar  ganti  rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan  menggantikan  kedudukan  tertanggung  dalam segala  hal  untuk  menuntut  pihak  ketiga  yang  telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.
Dengan kata lain, apabila Tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka  Penanggung  setelah  memberikan  ganti  rugi kepada Tertanggung, akan menggantikan kedudukan Tertanggung  dalam  mengajukan  tuntutan  kepada pihak ketiga tersebut. Tertanggung berhak mendapat penggantian tidak lebih dari kerugian yang dialaminya; jika  setelah  penggantian  oleh  Penanggung  ada  hak keuangan lain maka menjadi hak Penanggung. Dalam hal  ini  Penanggung  bertindak  mewakili  Tertanggung dalam penarikan subrogasi. Tetapi bila kerugian juga melibatkan  hal  yang  tidak  tercantum  dalam  polis asuransi (uninsured perils) maka hak Subrogasi tidak berlaku untuk uninsured perilstersebut
Hak  Subrogasi  hanya  timbul  untuk  perjanjian asuransi  kebakaran,  kendaraan  bermotor,  dan lainnya; hak ini tidak berlaku untuk seperti perjanjian asuransi jiwa. Proses yang dilalui untuk proses klaim Kerugian  yang  disebabkan  dari  pihak  ketiga,  Yang pertama  adalah  pihak  Asuransi  meminta  klarifikasi dari  tertanggung,  kedua  pihak  tertanggung  harus membuat surat pernyataan bahwa tertanggung benar- benar ditabrak oleh pihak ketiga, ketiga tertanggung harus menyertakan surat keterangan dari kepolisian. Hak  subrogasi  akan  diberikan  kepada  Asuransi apabila Asuransi telah mengganti kerugian yang telah diderita oleh tertanggung. Asuransi berhak menuntut penggantian kepada pihak ketiga atas sejumlah uang atau biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung dengan menyertakan surat subrogasi.
Meskipun  sudah  ada  undang-undang  yang mengatur  tentang  hak  subrogasi,  ternyata  proses penyelesainnya  tak  begitu  mudah  bagi  pihak
asuransi  mengaplikasikan  hak  tersebut,  maka  upaya tanggung  jawab  sebagai  pihak  asuransi  akan  tetap mengcover  atau  mengganti  kerugian  yang  dialami oleh tertanggung. Hal ini bersangkutan dengan salah satu prinsip asuransi yaitu prinsip itikad baik ( utmost good faith ) selain pada prinsip subrogasi.

## L.  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Pihak  Asuransi Atas  Pihak  Tertanggung  yang  Melanggar  Hak Subrogasi
Apabila pihak tertanggung mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi tentu telah melanggar prinsip indemnity  atau  prinsip  keseimbangan  dikarenakan apabila  tertanggung  menuntut  kedua  belah  pihak yaitu  pihak  ketiga  dan  pihak  asuransi  dan  kedua belah pihak tersebut sama-sama mengganti kerugian tertanggung maka dalam hal ini pihak asuransi akan dirugikan,  yang  seharusnya  pihak  asuransi  tidak perlu  mengganti  kerugian  tertanggung  yang  sudah kewajiban dari pihak ketiga.
Ditinjau  dari  prinsip  dasar  subrogasi  itu  sendiri yaitu penanggung baru dapat menuntut pihak ketiga bila penanggung sudah melakukan pembayaran atau penggantian terhadap klaim kerugian yang diajukan. Penanggung  berhak  menuntut  tertanggung  untuk mengembalikan  biaya  yang  telah  dibayar  bila  pihak ketiga telah membayar biaya terhadap masalah yang sama. Penanggung hanya berhak atas uang ganti rugi dari  pihak  ketiga  sejumlah  yang  ia  bayarkan  kepada tertanggung.
Dalam  proses  pengajuan  klaim  hak  subrogasi, tertanggung  tidak  boleh  mengajukan  klaim  kepada penanggung  dan  sekaligus  menuntut  ganti  rugi untuk kerugian yang sama dari pihak ketig. Pada saat tertanggung mengajukan klaim, maka ia dianggaptelah mengalihkan  hak  menuntut  pihak  ketiga  kepada penanggung.  Meskipun  begitu,  pihak  asuransi sebelum  memberikan  persetujuan  pertanggungan terhadap  tertanggung,  asuransi  tersebut  dapat mengetahui  tertanggung  sudah  mendapatkan  ganti kerugian  dari  pihak  ketiga  atau  belum  dapat  dilihat
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
dari underwriting penilaian moral hazard (kejujuran) dari tertanggung mengenai apakah tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi atau belum dan Asuransi akan melakukan  konfirmasi  kepada  pihak  ketiga  perihal apakah tertanggung sudah menerima ganti rugi atau belum menerima ganti rugi dari pihak ketiga tersebut. Akibat  hukum  pihak  tertanggung  melanggar  hak subrogasi terhadap asuransi, yaitu pihak asuransi yang dirugikan  oleh  pihak  tertanggung,  karena  asuransi harus  melakukan  survey  kembali  dan  melakukan investigasi untuk melihat kronologis kejadian.
Sebagai konsekwensi logis perbuatan tertanggung yang  melanggar  hak  subrogasi,  pihak  asuransi dapat  melakukan  penuntutan  kembali  terhadap tertanggung untuk mengembalikan klaim yang telah diberikan kepada tertanggung, hal ini untuk mencegah penggantian  ganda  yang  diterima  tertanggung  dan tertanggung dianggap telah melanggar Pasal  polis ganti kerugian klaim perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata.
skema subrogasi dalam perusahaan asuransi sebagai berikut :

## III. Penutup
Prinsip  Subrogasi  dalam  Asuransi  diatur  dalam Pasal  1400-1403  KUHPerdata  dan  Pasal  284  KUHD. Namun, pengaturan di dalam KUHPerdafa berlaku un- tuk perjanjian pada umumnya, sedangkan pengaturan untuk  asuransi  mengacu  kepada  pengaturan  di KUHD. Karena pengaturan subrogasi pada pasal 284 KUHD  lah,  penanggung  dapat  melakukan  subrogasi, meskipun  hal  tersebut  tidak  diperjanjikan  dalam perjanjian asuransi dan dicantumkan dalam polis.
Prinsip  Subrogasi  adalah  Suatu  prinsip  yang mengatur  dalam  hal  seorang  Penanggung  telah menyelesaikan  pembayaran  ganti-rugi  yang  diderita oleh  Tertanggung,  maka  secara  otomatis  hak  yang dimiliki  Tertanggung  untuk  menuntut  pihak  ketiga yang  menimbulkan  kerugian  dan  atau  kerusakan tersebut  beralih  ke  Penanggung.  Pasal  4  Kitab Undang-undang  Hukum  Dagang,  menyebutkan “Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang diper-tanggungkan, menggantikan si  Tertanggung  dalam  segala  hak  yang  diperolehnya terhadap  orang-orang  ketiga  berhubung  dengan menerbitkan  kerugian  tersebut;  dan  si  tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang  dapat  merugikan  hak  si  Penanggung  terhadap orang-orang ketiga itu.”
Jadi dengan adanya prinsip Subrogasi, Tertanggung hanya  berhak  atas  ganti  rugi  (indemnitas),  tetapi tidak  lebih  dari  itu,  dan  pihak  Penanggung  berhak mengambil  alih  setiap  keuntungan  (profit)  yang diperoleh  Tertanggung  dari  suatu  kerugian  yang dijamin polis, dan prinsip ini memperbolehkan pihak penanggung melakukan tuntutan kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang dijamin polis  dalam  usaha  Penanggung  untuk  meminimize atau  memperkecil  kerugian  yang  terjadi,  dengan catatan  bahwa  tuntutan  itu  dilakukan  Penanggung atas nama Tertanggung.
Tertanggung  yang  mengasuransikan  kendaraan- nya kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka tertanggung akan mendapatkan  ganti  rugi  dari  asuransi  dan  asuransi menggunakan  hak  subrogasi  yakni  hak  tertanggung yang  beralih  kepada  asuransi  untuk  menuntut  ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk  mencegah  penggantian  kerugian  ganda  yang akan  diperoleh  tertanggung.  Selain  itu  tertanggung bisa  juga  langsung  menuntut  kerugian  terhadap pihak  ketiga  dan  namun  tidak  lagi  menuntut  klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang  bersalah  dan  kepada  pihak  asuransi  atau memperoleh  penggantian  kerugian  ganda  termasuk
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...
penggantian  ganda  yang  diterima  tertanggung  dan  tertanggung  dianggap  telah  melanggar Pasal 78 polis ganti kerugian klaim perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata.
skema subrogasi dalam perusahaan asuransi sebagai berikut :
Penanggung/ Asuransi Subrogasi Klaim Ganti Kerugian Polis Pihak Ke 3 Tertanggung Perbuatan Melawan Hukum

## III. Penutup
Prinsip Subrogasi dalam  Asuransi diatur  dalam Pasal 1400-1403  KUHPerdata dan Pasal 284 KUHD. Namun, pengaturan di dalam KUHPerdafa berlaku untuk perjanjian pada umumnya,  sedangkan  pengaturan untuk  asuransi  mengacu  kepada  pengaturan  di  KUHD. Karena  pengaturan  subrogasi  pada  pasal  284  KUHD  lah,  penanggung  dapat  melakukan subrogasi,  meskipun  hal  tersebut  tidak  diperjanjikan  dalam  perjanjian  asuransi  dan dicantumkan dalam polis.
Prinsip Subrogasi adalah Suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang Penanggung telah  menyelesaikan  pembayaran  ganti-rugi  yang  diderita  oleh  Tertanggung,  maka  secara otomatis  hak  yang  dimiliki  Tertanggung  untuk  menuntut  pihak  ketiga  yang  menimbulkan kerugian  dan  atau  kerusakan  tersebut  beralih  ke  Penanggung. Pasal 284  Kitab  Undang- undang Hukum Dagang, menyebutkan “Seorang Penanggung yang telah membayar kerugi an sesuai barang yang diper-tanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan  si  tertanggung  itu  adalah  bertanggung  jawab  untuk  setiap  perbuatan  yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang- orang ketiga itu.”
Jadi  dengan  adanya  prinsip  Subrogasi,  Tertanggung  hanya  berhak  atas  ganti  rugi (indemnitas), tetapi tidak lebih dari itu, dan pihak Penanggung berhak mengambil alih setiap keuntungan (profit) yang diperoleh Tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis, dan prinsip ini memperbolehkan pihak penanggung melakukan tuntutan kepada pihak ketiga yang bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dijamin  polis  dalam  usaha  Penanggung  untuk meminimize atau  memperkecil  kerugian  yang  terjadi,  dengan  catatan  bahwa  tuntutan  itu dilakukan Penanggung atas nama Tertanggung.
Tertanggung  yang  mengasuransikan  kendaraannya  kepada  asuransi  apabila  terjadi kerugian  namun  diakibatkan  oleh  pihak  ketiga  maka  tertanggung  akan  mendapatkan  ganti
perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat  menjadi  sebuah  keuntungan  terhadap  pihak tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip indemnity yang dipegang teguh dalam perjanjian asuransi.
Meskipun begitu pihak asuransi tetap bertanggung jawab  mengganti  kerugian  tertanggung  berdasarkan prinsip utmost good faith , sesuai perjanjian asuransi kendaraan  bermotor  selama  pihak  asuransi  tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan dari kesalahan pihak ketiga.
Bentuk  perlindungan  terhadap  pihak  asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu  dengan  menuntut  ganti  kerugian  terhadap pihak  asuransi  dan  pihak  ketiga  yakni  penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak  tertanggung  telah  menuntut  ganti  kerugian terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung berkewajiban mengembalikan  sejumlah  ganti  kerugian  yang  telah didapatkan  dari  klaim  asuransi  kendaraan  yang asuransi  berikan,  sesuai  dengan  keterkaitan  prinsip keseimbangan atau indemnity.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad,  006, Hukum  Asuransi Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Djoko  Prakoso  dan  I  ketut  Murtika,  2004, Hukum Asuransi Indonesia , PT. Rineka Cipta, Bandung. DJ.Ransom, Legal  Aspect  of  Insurance ,  Cet    (Kuala Lumpur. The  Malaysia  Insurance  Institute , 996) hal /
Deposito  Usaha  Perasuransian ,  cet    (Bandung  : Alumni, 99) hal. 0
Editorial.” Menanti UU Asuransi yang Inspiratif ”. Jurnal Hukum Bisnis. Volume  Tahun 00 Emmy  Pangaribuan  Simajuntak, Hukum  Pertang- gungan ,  seksi  hukum  dagang  FH-UGM,  1980 Yogyakarta, hal
Insurance Law (new.ed.004) Hal 6/0 : why does the law require insurable interest, to reduce moral

## hazard and to discourge wagering
K. Bertens, 1994, Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6,
Joko  Waskito  Dewantoro,  Klaim  Asuransi  Jiwa atas  Evenemen  yang  sengaja  dilakukan  oleh tertanggung,  Sekripsi,  ilmu  Hukum  Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, Man.  Suparman  sastrawidjaja,  00,  Aspek  aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. Alumni, Bandung, hlm. 9.
P.N.H  Simanjuntak, Pokok-pokok  Hukum  Perdata Indonesia. Cet., (Jakarta:Djambatan, 00) hal 4
Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia . Cet , (Jakarta:PT.Pustaka Binaman Pressindo, 99) Rosa Agustina , Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Universitas  Indonesia  Fakultas  Hukum  Pasca sarjana, 004), hal 6
Soejoedi. Diktat Hukum  dan  Dasar-dasar  Asuransi,
( Jakarta:  Lembaga  Pendidikan  Asuransi Indonesia), hal .
Sonni  Dwi  Harsono, Prinsip-prinsip  Dan  Praktek Asuransi ,  (Jakarta:  Yayasan  Pengembangan Ilmu Asuransi, 994)
Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga , Op.Cit , hal 0.
Suharnoko, Endah Hartati, 2002.
Undang-undang .
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
Undang-undang  No  40  Tahun  2014.  LN  No.  13 Tahun  1992,  TLN.  No  3467  Tentang  Usaha Perasuransian.
Undang-undang  No  22  Thn  2009  Tentang  Undang- undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Undang- undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang  No.  8  Tahun  1999,  Tentang Perlindungan Konsumen.
Selvi Harvia Santri . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor ...