## ETIKA PERIKLANAN BERBASIS KONTEN SYARIAH (Studi Aturan Pemasangan Reklame Di Meulaboh Aceh Barat)
Rindi Purnama Putra; Irsan Adrianda STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh E-mail: rindipurnamaputra@gmail.com; irsanadrianda@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang tentang Etika dalam Periklanan, terutama yang ingin dilihat adalah  aspek  yang  berkaitan  tentang  etika  periklanan  berbasis  konten  syariah.  Hal tersebut  penting  untuk  dikaji  karena,  tidak  jarang  muncul  persoalan-persoalan  seputar etika  iklan.  Dimana  iklan  yang  di  tampilkan  seringkali  dianggap  memberikan  kesan  dan pesan  yang  mengabaikan  norma-norma  dan  nilai-nilai  etika.  Sehingga  Studi  ini  mencoba melihat  bagaimana  aturan  normatif  yang  mengatur  konten  iklan  di  Aceh  Barat,  dengan memperhatikan  segala  aspek  kearifan  lokal  yang  berbasis  syariah  Islam,  sehingga tampilan  iklan  yang  ditampilkan,  bukan  hanya  sekedar  berbeda  dengan  tampilan  iklan  di daerah lainya di Indonesia, tetapi juga mengkomodir nilai-nilai lokalitas.
Kata kunci : Periklanan, Etika Periklanan, Syariah Islam.

## Abstract
This  study  examines  ethics  in  advertising,  especially  what  we  want  to  see  are  aspects related to Islamic content-based advertising ethics. This is important to study because, it is not  uncommon  for  problems  to  arise  regarding  advertising  ethics.  Where  ads  that  are displayed  are  often  considered  to  give  the  impression  and  messages  that  ignore  ethical norms  and  values.  So  this  study  tries  to  see  how  the  normative  rules  that  regulate advertising content in West Aceh, taking into account all aspects of local wisdom based on Islamic sharia, so that the display of advertisements displayed is not only different from the appearance  of  advertisements  in  other  regions  in  Indonesia,  but  also  accommodates  the value of-locality value.
Keyword : Advertising, Advertising Ethics, Islamic Sharia.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, bauran didalam aktifitas  dunia  pemasaran  seperti  halnya periklanan,  senantiasa  mengambil  posisi terpenting  dan  utama  dalam  kegiatan sistem  ekonomi  serta  menjadi  bagian  dari pola  hidup  masyarakat  modern.  Hal  ini terlihat bagaimana dalam era terkini, tanpa disadari,  fenomena  yang  berlangsung
adalah  bagaimana  masyarakat  senantiasa disibukkan  atau  terpapar  dengan  aktifitas periklanan  dalam  keseharian  kehidupan. Seperti banyak disimpulkan oleh para ahli yang  menjelaskan  karena  tujuan  iklan  itu ialah  sebagai  sebuah  metode  yang dijadikan  sumber  kekuatan  dari  kegiatan ekonomi yang diarahkan untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai produk serta jasa yang dijadikan
selaku  pemuas  kebutuhan. Sehingga menempatkan  periklanan  dan  pemasaran sebagai  2  perihal  yang  susah  buat dipisahkan,  karena  keduanya  silih  berkait antara  satu  dengan  yang  lain.  Iklan  tidak dapat  lepas  dari  aktivitas  pemasaran (marketing).
Pada akhirnya, kegiatan periklanan disadari  oleh  banyak  kalangan,  terutama industri,  sebagai  sesuatu  yang  penting untuk  mencapai  target  pemasaran  dan penjualan. Dalam kajian ilmu  komunikasi pemasaran,  iklan  merupakan  investasi untuk menjaga hubungan yang berkesinambungan antara perusahan dengan  konsumennya.  Iklan  menjadi salah  satu  bentuk  promosi  yang  paling dikenal  serta  paling  banyak  dibahas oleh banyak kalangan, hal ini dimungkinkan karena  aspek  daya jangkauan  yang  luas  dengan  tingkat daya pengaruh yang juga besar. 1
Dalam  ruang  lingkup  aktivitas pemasaran  modern,  periklanan  menjadi bagian  dari  kegiatan promotion  mix (bauran  promosi)  bersama-sama  dengan kegiatan personal  selling ,  publisitas,  dan promosi  dagang.  Sementara  itu,  dalam perspektif  komunikasi  pemasaran  dan ekonomi, promotion mix tersebut merupakan  bagian dari  kegiatan marketing
1 Morisan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran  Terpadu ,  (Jakarta:  Kencana,  2010),  h.
mix (bauran  pemasaran,  dengan  kata  lain, dalam perspektif ini periklanan  sebenarnya adalah bagian kecil dari kegiatan pemasaran yang lebih luas.
Suatu  pesan  iklan  diucap  efisien apabila pesan tersebut sanggup menggambarkan  apa  yang  dikehendaki oleh  komunikator  secara  tepatdan  apa yang  dituangkan  dalam  pesan  iklan tersebut  sanggup  dipersepsi  secara sama  oleh  khalayak  dengan  yang hendak dikehendaki oleh komunikator.
Seperti yang kita perhatikan, hampir  disemua  benda  yang  ada  disekitar kita  adalah  sekerumunan  iklan.  Efektifitas iklan  ini  semakin  terlihat  pada  kehidupan sehari-hari,  sejak  dari  bangun  tidur  hingga tidur  lagi.  Akan  tetapi,  konsumen  masih tabu  dalam  menanggapi  serta  belum proaktif  untuk  mengkaji  sebuah  iklan tersebut  melanggar  aturan  beriklan  atau tidak. 2
Ditengah  masyarakat  saat  ini, pemahaman  orang  terhadap  periklanan sering  rancu  dengan  beberapa  istilah  lain seperti: pemasaran, publisitas, dan promosi.  Masyarakat  sering  mencampur adukkan  berbagai  istilah  tersebut,  kita menafsirkan  dalam  arti  yang  sama  pula. Memang  jika  dilihat  sebagai  upaya menjalankan  prinsip  komunikasi,  semua
2 Widyatama, Rendra, Pengantar Periklanan ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Book  Publisher, 2009), h. 25-27
istilah  tersebut    mempunyai  maksud  yang sama. Sebagai upaya dalam menyampaikan pesan  kepada  orang  lain.  Namun,  dari semua istilah tersebut sebenarnya memiliki sejumlah  perbedaan  yang  spesifik  dalam praktek dan sifatnya.
Ketika  ditinjau  sebagai  bentuk aktivitas  dalam  komunikasi,  pemasaran merupakan  bentuk  upaya  meyampaikan pesan kepada orang lain, yang menitikberatkan  pada  dua  makna  utama, yaitu: pertama, berfungsi atau memberitahu  atau  menginformasikan  ( to inform ) kepada orang lain atas produk yang dibuat. Kedua ,  menjadi  upaya    dalam mempengaruhi atau membujuk ( to persuade )  orang  lain  (calon  konsumen) supaya  membeli,  menggunakan  produk kita  atau  agar  mereka  tetap  setia  dengan produk yang kita hasilkan.
Publikasi  merupakan  kata  kerja, sementara  publisitas  penafsiran  dari  kata publikasi. Selaku suatu prinsip komunikasi,  publisitas  pula  ialah  upaya mengantarkan  pesan  kepada  pihak  lain. Tetapi,  perbandingan  antara  publisitas dengan  kegiatan  komunikasi  yang  lain terletak  dalam  metode  penyampaianya. Kegiatan mempublikasikan pesan, komunikator tidak dengan metode membayar.
Maksudnya,  sekalipun  pesan  yang diartikan  oleh  seorang  berhasil  untuk
disebarluaskan  lewat  media  massa,  tetapi penyebarluasan  pesan  tersebut  dicoba dengan free . Gratis (free) maksudnya tidak menguluarkan  uang  untuk  membeli  ruang dan waktu dimedia  sebagai tempat disebarluaskannya  pesan  kita,  termasuk pula tidak memberikan kompensasi berupa barter dalam bentuk apapun.
Biaya  mungkin  tetap  dibutuhkan bagi  aktivitas  publisitas.  Namun,  biaya tersebut  lebih  digunakan  untuk  membiayai penyelengg araan even tersebut.  Misalnya, membayar  biaya  izin  penyelenggaraan, biaya konsumsi, biaya sewa atau pembuatan kostum/pakaian, dan sebagainya.
Istilah  lain  yang  sering  rancu dengan  pemasaran  dan  publisitas,  yaitu kata “promosi”. Dalam perspektif komunikasi,  promosi  pula  mempunyai arti yang sama, ialah mengantarkan pesan dari komunikator  kepada  khalayak.  Sebutan promosi berarti upaya mengantarkan suatu (pesan) dari keadaan yang kurang diketahui jadi lebih diketahui oleh khalayak luas.
Periklanan  sasarannya  “mengubah jalan  pikiran”  ( state  of mind).  Sedangkan promosi,  yang  menjadi  sasaran  adalah “merangsang  kegiatan  pembelian  di tempat” ( immediately stimulating purchase ). Periklanan juga berbeda dengan publisitas. Bila dalam periklanan
merupakan  kegiatan  komunikasi  yang dilakukan  dengan  cara  membayar,  maka dalam publisitas dilakukan dengan cara non komersial  (membayar  ruang  media  yang digunakan).  Dalam  hal,  periklanan  di Indonesia  sudah  banyak  iklan-iklan  dari agen  yang  ditayangkan  berbagai  bentuk iklan yang tidak jujur dan tidak mengandung  unsur  syariat  Islam  pada konten iklan tersebut.
Khususnya di Aceh, setiap aktivitas dunia  periklanan  harus  memuat  konten syariah,  sebagai  bentuk  implementasi Syariat  Islam.  Dengan  begitu,  para  agen periklanan    dapat  menyesuaikan  konten periklanan  dengan    kekhususan  yang    di miliki  Aceh.  Guna  menjaga  ketertiban periklanan  di  daerah  istimewa  Aceh, pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi berkenaan  dengan  kekhususan  Aceh. Perkembangannya era  periklanan  memiliki ketentuan-ketentuan  hukum  yang  menjaga peraturan dalam konteks periklanan.
Dalam  hal  ini  telah  diterapkan Undang-Undang  (UU)  Nomor  44  tahun 1999  tentang  Penyelenggarakan  Keistime waan  Provinsi  Aceh,  diamanah kan  bahwa Aceh  sebagai  salah  daerah  otonom  yang bersifat  istimewa.  Dimana  daerah  Aceh memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat,  ber dasarkan  aspirasi  masyarakat  dan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.
Kewenangan  yang  diberikan  khusus  untuk menyelenggarakan  kehidupan  beragama, adat  istiadat,  pendidikan,  sosial  dan kesehatan. Kebijakan Aceh untuk mengatur dirinya  sendiri  dapat  berupa  qanun, maupun  peraturan  gubernur.  Pada  tingkat kabupaten/kota,  terdapat  peraturan  wali kota/bupati.
Sebagaimana daerah lainnnya,
Aceh  Barat  juga  memiliki  kebijakan- kebijakan tersendiri dalam mengatur daerah.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya qanun  daerah  dan  peraturan  bupati  dalam menentukan  kebijakan  pembangu  nan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, sampai saat ini, Aceh Barat belum memiliki  aturan  khusus  yang  mengatur tentang  konten  (isi)  periklanan  reklame. Pemerintah  daerah  hanya  fokus  pada penentuan  jumlah  retribusi  yang  harus dibayar  oleh agen perikalanan.  Seharusnya dengan segala keistimewaan yang dimiliki Aceh saat ini, pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan  kebijakan  tersendiri  tentang proses  periklanan  (reklame)  di  Aceh Barat,  terutama  berkaitan  dengan  konten periklanan yang berbasis syariah.
Dalam  hal  pemberian  izin  dan penentuan  jumlah  retribusi  periklanan reklame  di  Aceh  Barat  ditangani  oleh Kantor Pelayanan  Perizinan Terpadu (KPPT).  KPPT  Aceh  Barat  merupakan unsur  pendukung  Pemerintah  Kabupaten
yang dipimpin  oleh  Kepala Kantor,  berada dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati melalui Sekda. Tujuan  dan  sasaran KPPT  Aceh  Barat  sejalan  dengan  visi, misi,  motto,  dan  janji  pelayanan  yang dirumuskan  dalam  kerangka  kebijakan pelayanan  publik  adalah  terwujudnya pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  yang berbasis kerakyatan melalui pengembangan industri  perdagangan, investasi,  serta kemitraan  antar  pelaku  ekonomi  dalam situasi  yang  kondusif.
Keberadaan  KPPT  di  Kabupaten Aceh Barat tampaknya membantu masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  rangka percepatan  proses  perizinan  usaha  kearah yang  lebih  baik,  sehingga  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat semakin hari  semakin  meningkat.  Hal  ini  dapat dilihat semakin banyaknya minat masyarakat  dan  dunia  usaha  datang  ke KPPT  untuk  mendapatkan  izin  usaha.  Di samping  itu,  peneliti  ingin  mengetahui bagaimana  peran  KPPT  dalam  mengatur perizinan  periklanan  di  Meulaboh,  Aceh Barat, terutama berkaitan dengan penerapan konten syariah Islam.
Dikarenakan  banyaknya  jenis  iklan  yang ada,  penelitian  ini  hanya  fokus  pada periklanan reklame. Berdasarkan permasala han  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  tema  “ Etika Periklanan  Berbasis  Konten  Syariah ” dan
aspek  yang  ingin  di  tinjau  adalah bagaimana  aturan  yang  berlaku  di  Aceh barat  terkait  persoalan  etika  periklanan. Dan ingin mengetahui bagaimana penerapan etika periklanan berbasis konten syariat di aceh Barat.

## LANDASAN TEORI

## A. Periklanan
1. Periklanan Sebagai Proses

## Komunikasi
Sesuatu  uraian  popular  tentang komunikasi merupakan penyampaian pesan searah dari seorang ataupun sesuatu institusi pada seorang ataupun sekelompok orang  yang  lain,  baik  dengan  cara langsung  atau  lewat  alat.  Dalam  kondisi ini, komunikasi denggan sesuatu aksi yang disengaja  (intentional act) buat mengantar kan  catatan  untuk  penuhi  keinginan komunikator,  semacam menjelaskan suatu pada  orang  lain  ataupun  membujuknya melaksanakan suatu. 3
Salah  satu  bentuk  komunikasi adalah  kegiatan  periklanan.  Periklanan merupakan  sarana  penyampaiain  pesan suatu produk atau jasa dari pengirim pesan (lembaga/produsen)  ke  penerima  pesan (masyarakat)  yang  bersifat  “statis  maupun dinamis”  agar  masyarakat  terpancing, tertarik,  tergugah  untuk  menyetujui,  dan
3 Dedy  Mulyana, Ilmu  Komunikasi:  Suatu Pengantar ,  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2001), h. 61
mengikuti. Penyampaian pesan secara tidak langsung  dipublikasikan  melalui  media massa  atau  media  lain  yang  terbaca  oleh masyarakat,  sehingga  mendapatkan  reaksi dan aksi yang positif. 4
Periklanan pula bisa dibilang selaku  sesuatu  cara  komunikasi  yang memiliki  daya  yang  amat  berarti  selaku perlengkapan  penjualan  yang  menolong menjual barang, berikan layanan dan buah pikiran  ataupun  gagasan  lewat  saluran khusus  dalam  wujud  data  yang  persuasif. Bisa  dibilang  promosi  merupakan  salah satu  wujud  komunikasi,  sebab  promosi mengantarkan data mengenai suatu produk pada pelanggan lewat media. 5
Periklanan  adalah  suatu  proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor  tertentu,  yaitu  si  pemasang  iklan (pengiklan),  yang  membayar  jasa  sebuah media massa  atas  penyiaran  atau  terbitnya iklan.  Adapun  iklan  itu  sendiri  biasanya dibuat atas permintaan pemasang iklan itu, yang  dibuat  atas  permintaan  pemasang iklan itu, yang dibuat oleh sebuah agen atau biro  iklan  atau  bagian  humas  ( public relation )  lembaga  pemasang  iklan  itu sendiri. 6
4 Pujianto, Iklan  Layanan  Masyarakat , Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 3-4
5 Alo  Liliweri, Dasar-dasar  Komunikasi Periklanan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.
17 6 Suhandang Kustadi, Periklanan, Manajemen,  Kiat  dan  Strategi,  ( Bandung:  Nuansa, 2005), h. 26
Ada juga menurut beberapa pandangan  tentang  pengertian  iklan  telah dituliskan,  misalnya  menurut  Klepper (1986), iklan berasal dari bahasa  latin, ad- vere yang berarti mengoperkan pikiran dan gagasan  kepada  pihak  lain.  Di  Indonesia sendiri  istilah  iklan  sering  disebut  dengan istilah  lain,  yaitu advertensi dan reklame . Kedua  istilah  tersebut  diambil  begitu  saja dari  bahasa  aslinya,  yaitu  bahasa  belanda ( advertensi ) dan perancis ( reklame ).
Namun   secara   resminya,   sebutan   kata iklan   lebih   sering   digunakan disbanding dengan istilah advertensi dan reklame. 7
Wright  sebagaimana  dikutip  oleh Alo Liliweri, menuliskan bahwa iklan juga merupakan  sebentuk  penyampaian  pesan sebagaimana  kegiatan  komunikasi  lainya. Secara lengkap, ia menuliskan bahwa iklan merupakan  suatu  proses  komunikasi  yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai  alat  pemasaran  yang  membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan  atau  ide-ide  melalui  saluran tertentu  dalam  bentuk  informasi  yang persuasive.
Pengertian  yang  disampaikan  oleh Klepper  dan  Wright,  mengandung  makna bahwa iklan merupakan bentuk penyampaian  pesan  sebagaimana  dalam
7 Widyatama, Rendra, Pengantar Periklanan ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Book  Publisher, 2009), h. 14
komunikasi  seperti  pada  umumnya.  Hanya saja  wright  menekankan  iklan  sebagai  alat pemasaran  sehingga  pesan  iklan  harus persuasif.  Pengertian  tersebut  juga  sejalan dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Koniq sebagaimana dituliskan oleh Keller (1990:244).  Menurut  Koniq,  iklan  adalah informasi  yang up  to  date kepada konsumen  mengenai  komoditi-komoditi dan dorongan-dorongan kebutuhan tertentu yang  bertujuan  untuk  menjaga  tingkat produksi.
Seseorang pakar pemasaran, Kotler (1991:  237)  Memaknakan  promosi  selaku seluruh  wujud  penyajian  non  perorangan, advertensi  gagasan,  advertensi  benda produk  ataupun  pelayanan  yang  dicoba oleh patron khusus yang dibayar. Maksudnya  dalam  mengantarkan  catatan itu,  komunika tor  memanglah  dengan cara spesial melaksanakannya memanglah dengan cara spesial melaksanakannya serta metode  melunasi  pada  owner  alat  ataupun membayari orang yang mengupayakannya.
Tidak  hanya  perorangan,  arti  pula di  informasikan  oleh  badan  professional sejenis  AMA  (The  American  Marketing Association).  Dituturkan  oleh  AMA  kalau promosi  ialah  tiap  wujud  pembuyaran kepada  sesuatu  cara  penyampaian  serta perkenalan  gagasan,  buah  pikiran,  serta layanan yang bertabiat non perorangan atas amanah patron khusus. Apabila penafsiran
promosi  dituliskan  begitu  juga  itu  di  atas, hingga  tutur  periklanan  bisa  dimaksud selaku  seluruh  suatu  aktivitas  yang berhubungan dengan promosi. Dari pengertian  di  atas  penulis  memahami  dan menyimpulkan  bahwa  periklanan  adalah segala bentuk kegiatan dalam menyebarluas kan  pesan  komunikasi  yang  bersifat persuasif  yang  ditujukan  kepada  khalayak atau calon pembeli yang berpontesial untuk memberitahu  atau  memperkenalkan  suatu barang  atau  jasa  dengan  melalui  suatu media  dan  dimanfaatkan  guna  tercapainya program tertentu.
Masyarakat  Periklanan  Indonesia mengartikan  iklan  sebagai  segala  bentuk pesan tentang suatu  produk atau jasa  yang disampaikan  lewat  suatu  media  dan ditujukan  kepada  Sebagian  atau  seluruh masyarakat.  Sementara  istilah  periklanan diartikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi  persiapan,  perencanaan,  pelak sanaan,  dan  pengawasan  penyampain iklan.
Periklanan merupakan sarana penyampaian  pesan  suatu  produk/jasa maupun  sosial.  Iklan  juga  memliki karakteristi  guna  membandingkan  suatu bentuk  iklan  dengan  bentuk  iklan  lainnya. Perlu diketahui, dalam hal ini iklan terbagi atas  dua  bagian  berdasarkan  sifatnya, yaitu:

## a.  Iklan yang bersifat komersial
Iklan  yang  mengomunikasikan  hal yang  bersifat  perdagangan  yang  sering disebut  “iklan  komersial”.  Iklan  komersial bertujuan  mendukung  kampanye  pemasa ran  suatu  produk  atas  jasa  yang dimuat  di media massa dan media lain.
b.  Iklan bersifat non-komersial Iklan yang mengomunikasikan tentang  hal-hal  yang  bersifat  sosial  yang sering disebut  “Iklan  Layanan  Masyarakat (ILM)”.  ILM  merupakan  bagian  dari kampanye social marketing yang bertujuan “menjual”  gagasan  atau  ide  untuk kepentingan  layanan  masyarakat  ( public service ). 8
2. Jenis-jenis Iklan
Pengelola pemasran suatu perusahan beriklan dalam berbagai tingkatan  atau  level.  Misalnya,  iklan  level Nasional  atau  local/retail  dengan  target yaitu masyarakat konsumen secara umum,  atau  iklan  level  industri  atau disebut  juga  dengan business-to  business advertising atau professional  advertising dan trade advertising yang ditujukan untuk konsumen industri, perusahaan, atau professional.  Untuk  lebih  jelasnya,  tipe atau  jenis  iklan  dapat  diuraikan  sebagai berikut.
8 Pujianto, Iklan  Layanan  Masyarakat , (Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 3
a. Iklan Nasional
Pemasang  iklan  adalah  perusahaan besar  dengan  produk  yang  tersebar  secara Nasional  atau  disebagian  besar  wilayah suatu  Negara.  Sebagian  besar  iklan Nasional pada umumnya muncul pada jam tayang  utama  ( prime  time )  di  televisi yang  memiliki  jaringan  siaran  secara Nasional  dan  juga  pada  berbagai  media besar Nasional serta media- media lainya
b. Iklan Lokal
Pemasang  iklan  adalah  perusahaan pengecer  atau  perusahaan  dagang  tingkat lokal. Iklan lokal bertujuan untuk mendorong  konsumen  untuk  berbelanja pada  toko-toko  tertentu.  Promosi  (iklan) lokal  mengarah  untuk  menekankan  pada insetif  khusus,  misalnya  harga  yang  lebih ekonomis,  durasi  operasi  yang  lebih  lama, jasa  spesial,  atmosfer  berlainan,  gengsi, ataupun  berbagai  macam  tipe  benda  yang ditawarkan
c. Iklan Primer dan Selektif
Iklan  primer  atau  disebut  juga dengan primary demand advertising dirancang  untuk  mendorong  permintaan terhadap  suatu  jenis  produk  tertentu  atau untuk  keseluruhan  industri.  Pemasang iklan  akan lebih fokus menggunakan iklan primer  apabila,  misalnya  merek  produk atau jasa yang dihasilkannya telah mendominasi pasar dan akan mendapatkan keuntungan  paling  besar  jika  permintaan
terhadap jenis produk bersangkutan  secaar umum meningkat.
Iklan selektif memusatkan perhatian  untuk  menciptakan  permintaan terhadap suatu merek tertentu. Kebanyakan iklan  berbagai  barang  dan  jasa  yang muncul  di  media  adalah  bertujuan  untuk mendorong  permintaan  secara  selektif terhadap  suatu  merek  barang  atau  jasa tertentu.  Iklan  selekstif  lebih  menekankan pada  alasan  untuk  membeli  sutu  merek produk tertentu.
d. Iklan Antar Bisnis Promosi  dampingi  bidang  usaha ataupun  business-  to-  business  advertising merupakan  promosi  dengan  sasaran  pada satu ataupun sebagian orang yang berfungsi mempengaruhi  pembelian  benda  ataupun pelayanan  pabrik  buat  kebutuhan  industri dimana  para  orang  itu  bertugas.  Beberapa barang pabrik (industrial goods) merupakan produk  yang  hendak  jadi  bagian  dari produk  lain  (misalnya,  materi  anom ataupun  bagian),  ataupun  produk  yang dipakai  buat  menolong  sesuatu  industri melaksanakan  aktivitas  bisnisnya  (perleng kapan  kantor,  pc,  serta  lain-  lain). Pelayanan  jasa  bidang  usaha,  semacam asuransi,  pelayanan  dinas  ekspedisi  serta jasa Kesehatan masuk dalam jenis ini.
e. Iklan Profesional Iklan  professional  adalah  iklan dengan target kepada para pekerja
professional  seperti  dokter,  pengacara, dokter  gigi.  Ahli  teknik,  dan  sebagainya dengan  tujuan  untuk  mendorong  mereka menggunakan  produk  perusahaan  dalam bidang  pekerjaan  mereka.  Iklan  semacam ini juga digunakan untuk mendorong para professional untuk merekomendasikan penggunaan merek  produk  tertentu kepada para konsumen
f. Iklan Perdagangan
Iklan  dengan  target  pada  anggota yang mengelola saluran pemasaran ( marketing  chanel ),  seperti  pedagang besar,  distributor  serta  para  pengecer. Tujuan  iklan  semacam  ini  adalah  untuk mendorong  para  anggota  saluran  untuk memiliki,  mempromosikan,  serta  menjual kembali  merek  produk  tertentu  kepada para pelanggannya.

## 3. Fungsi-fungsi Periklanan
Periklanan  adalah  suatu  cara  untuk menciptakan  kesadaran  dan  pilihan. 9 Iklan ada  karena  ia  mempunyai  fungsi.  Dilihat sebagai  alat,  iklan  dapat  digunakan  untuk berbagai  tujuan.  Ia  tergantung  pada  ke mana  komunikator  hendak  mengarahkan pesannya.  Bisa  jadi,  iklan  akan  diarahkan hanya    pada    upaya    memberitahukan kepada    masyarakat    atas  sesuatu  hal. Artinya,  iklan  memang  diharapkan  hanya sekedar  untuk  megetahui  apa  yang
9 Morissan, Periklanan:  Komunikasi Pemasaran Terpadu,…, h. 21
disampaikan. Komunikator tidak ber maksud untuk lebih dari sekedar memberitahu sesuatu, misalnya mengharap agar  khalayak  terbujuk  atau  mengikuti saran sebagaimana  yang disarankan dalam pesan iklan.
Berkait    dengan    tujuan    iklan, menurut    Rotzoill    (1986)    secara mendasar berpendapat bahwa iklan mempunyai  empat  fungsi  utama  yaitu; Fungsi pertama dari iklan adalah precipitation .  Yaitu  fungsi  mempercepat berubahnya  suatu  kondisi  dari  keadaan yang  semula  tidak  bisa  mengambil keputusan. Fungsi ini misalnya meningkatkan permintaan atas suatu produk  dan  menciptakan  kesadaran  dan pengetahuan tentang merek suatu produk.
Fungsi  kedua dari  iklan  adalah persuasion .  Yaitu  membangkitkan  keingi nan  dari  khalayak  sesuai  pesan  yang diiklankan.  Hal  ini  meliputi  persuasif  atas daya  tarik  emosi,  menyebarkan  informasi tentang ciri-ciri suatu produk dan membujuk konsumen untuk tetap membeli. Fungsi  ketiga dari  iklam  adalah  fungsi reinforment (meneguhkan  sikap).  Fungsi ini  berarti  iklan  mampu  meneguhkan keputusan yang  telah diambil oleh khalayak. Peneguhan ini meliputi mengabsahkan  daya  beli  para  konsemuen yang sudah ada terhadap suatu produk dan
mengabsahkan keputusan sebelumnya dalam mengkonsumsi produk.
Fungsi  keempat dari  iklan  adalah fungsi sebagai reminder ,  merupakan fungsi  iklan  yang  meninjau  aspek  sejauh mana  iklan  mampu  meneguhkan  terhadap produk yang iiklankan, misalnya memperkuat  loyalitas  konsumen  akan produk yang sudah disenanginya. sekalipun  muncul  produk  baru  yang sejenis,  namun  bila  seseorang  tetap  setia dengan produk yang lama karena terpengaruh  iklan,  maka  iklan  tersebut dapat  dikatakan  mampu  melakukan  fungsi reminder.

## 4. Teori A-T-R
Menurut Alo Liliweri, “Setiap iklan harus  ditata  sedemikian  rupa  sehingga isinya dapat membangkitkan dan menggugah  kesadaran  khalayak  bahwa suatu  produk  yang  diperlukan  selama  ini ternyata  disediakan oleh orang lain. Untuk mendapatkan kelompok orang yang menggunakan  produk  secara  tetap  harus dilakukan teknik penyampaian pesan  yang disebut A-T-R ( Awareness, Trial, Reinforcement ).” 10
Teori  A-T-R  mengajarkan  bahwa khalayak  itu  dapat  dipengaruhi  oleh  iklan, hasilnya kita akan mendapatkan
10 Alo  Liliweri, Periklanan  Teori  dan Praktek, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 63
sekelompok  orang  yang  relatif  tetap terpengaruh  terhadap  iklan  tersebut. 11
Intinya,  bahwa  setiap  iklan  haruslah  ditata sedemikian  rupa  sehingga  dalam  konteks kajian skripsi ini, isi pesannya harus sesuai dengan  aturan  Syariah  yang  berlaku.  Agar dapat  membangkitkan,  menggugah  serta menggoda  tingkat  kesadaran  (awareness) khalayak,  diperlukan penerapan dari Dinas  Syariat  Islam  bahwa  suatu  iklan reklame  yang  ditayangkan  di  Aceh  Barat harus  sesuai  dengan  konten  berbasis Syariah.
Adanya  kesadaran    apakah  itu perorangan ataupun umum bahwa kebutuhan mereka diperhatikan oleh media massa,  lebih  jauh  lagi  bahwa  kebutuhan mereka  sangat  diperhatikan  oleh  media massa,  lebih  jauh  lagi  bahwa  kebutuhan mereka sangat diperhatikan oleh perusahaan produk yang diiklankan melalui media massa. Usaha pertama ialah mengguggah  kesadaran  khalayak  bahwa produk  yang  diinginkan  itu  ternyata  ada disekelilingnya.
Harapan    kedua    adalah    setelah mengguggah    kesadaran    setiap  isi  iklan harus  kuat  mempengaruhi  khalayaknya terutama  dari  segi  kognitifnya,  sehingga khalayaknya  langsung  mencoba  (Trial),
11 Alo  Liliweri, Dasar-dasar  Komunikasi Periklanan ,  (Bandung:  CiptaAditya  Bhakti,  1992), h. 46
terhadap  proses yang ditunjukkan menurut iklan yang di tayangkan oleh komunikator tersebut.  Harapan  ketiga  adalah  proses peneguhan/pengukuhan  (Reinforcement). Iklan  yang  ditampilkan  harus  mempunyai kekuatan  peneguh  sikap  tertentu  (sikap positif terhadap produk).
Teori ini jika dihubungkan dengan  masalah  yang  diteliti  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  etika periklanan  dalam  penayangan konten  (isi) dari iklan reklame berbasis konten syariah  tersebut  mampu mengguggah dan membangkitkan  kesadaran  (Awareness) khalayak di Aceh Barat.
Setelah kesadaran khalayak terhadap  isi  pesan,  diharapkan  akan membuat komunikator memutuskan  untuk mencoba  (Trial)  membangkitkan  kesada ran    disetiap    konten    iklan    agar    pesan sesuai  dengan  konten  syariah  di  Aceh Barat.  Dan  dengan  melihat  iklan  tersebut lebih  dari  satu  kali  diharapkan  khayalak dapat  menimbulkan  proses  pengukuhan ( reinforcement )  terhadap  pesan  iklan  yang ditampilkan di reklame.

## B. Konten Periklanan
1.  Periklanan adalah Bisnis Ide dan Kreativitas
Periklanan  bukan  sekedar  bisnis komputer  grafis  dan  menyampaikan  pesan tanpa makna, periklanan merupakan bisnis ide  dan  kretibitas  serta  imajinasi  terukur.
Memang  dukungan  grafis  computer  dan menggambar  merupakan  daya  dukung yang luar biasa di dalam dunia periklanan, namun  untuk  mengepresikan  citra  yang tersampaikan kepada pasar sasaran memerlukan  ide  dan  kretivitas  yang berangkat dari upaya mengenali kelompok sasaran untuk mencapai tujuan periklanan.

## 2.  Iklan dan Pemasaran
Periklanan serta pemasaran merupa kan  2  (dua)  perihal  yang  amat  susah  buat dipisahkan,  keduanya  silih  berkait  satu sama  lain.  Iklan  tidak  bebas  dari  aktivitas penjualan.  Tetapi  kita  wajib  mengenal kalau  suatu  kampanye  penjualan  tidak hanya  mempercayakan  periklanan  saja. Periklanan menjadi bagian buat memenuhi aktivitas  penjualan  di  mana  periklanan tidak  semata-mata  membagikan  informasi pada  khalayak  namun  pula  tertuju  buat mempengaruhi  perasaan,  wawasan,  arti, keyakinan,  tindakan  serta  pandangan pelanggan  yang  berhubungan  dengan sesuatu  produk  ataupun  merk.  Citra produk  yang  terbaik  biasanya  tercipta melalui kegitan-kegiatan perikalan.
Pemilihan  segmen  pasar  yang  akan diluncurkan  atau  media  menjadikan  iklan sebagai sarana penting dalam pemasaran. 12
12
Agus Hermawan,
Komunikasi
Pemasaran ,  (Malang:  PT  Gelora  Aksara  Pratama, 2012), h. 78

## 3.  Agen Periklanan
American Association of
Advertising  Agencies  (Asosiasi  Agen Periklanan Amerika) mendefinisikan agen periklanan  sebagai  sebuah  organisasi independen terdiri dari orang-orang kreatif  dan  pembisnis  yang  memiliki spesialisasi  dalam  mengembangkan  dan menyiapkan  rencana-rencana  periklanan dan  piranti  promosi  lain.  Agen  memesan ruang  dan  waktu  periklanan  berbagai media  atas  nama  klien-klienya  berbagai pengiklan atau penjual-guna mendapatkan konsumen  pembeli  barang  atau  jasa  para klien. 13
Agen-agen  periklanan  bisa  di organisasikan  menjadi  beberapa  depar temen  berdasarkan  kekhususan  fungis (jasa kontrak, jasa kreatif, jasa pemasaran, dan  admintrasi)  atau  kedaam  kelompok- kelompok  yang  bekerja  sebagai  tim-tim pada berbagai kontrak. Agen-agen periklanan dapat diklasifikasi berdasarkan rentang  jasa  yang  mereka  tawarkan  dan tipe  bisnis  yang  mereka  tanggani.  Dua tipe  dasarnya  adalah  agen  layanan  penuh ( full  service )  dan  agen  layanan  khusus ( specialized  service ),  seperti  butik  kreatif dan jasa pembelian media.
Dalam  industri  periklanan  hamper semua  pekerjaannya  bekerja  atas  dasar
13 Monle  Lee  &  Carla  Johnson, Prinsip- prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif Global , (Jakarta: Kencana, 2007), h. 71
kontrak  bagi  suatu  organisasi  atau perusahaan lain. Perusahaan besar biasanya  memiliki  inti  periklanan  sendiri (yang  juga  dikenal  dengan  sebutan in- house agency ), namun fungsinya biasanya terbatas. Untuk kegiatan periklanan  besar prusahaan-perushaan biasanya akan menggunakan  jasa  agensi  periklanan eksternal. 14

## C. Etika Periklanan

## 1.  Pengertian Etika Periklanan
Etika  berawal  dari  tutur  Yunani Ethos,  yang  dalam  wujud  jamaknya(  ta etha) berarti adat istiadat ataupun kerutinan.  Dalam  penafsiran  ini  etika berhubungan dengan kerutinan hidup yang bagus,  bagus  pada  diri  seorang  ataupun pada  sesuatu  warga  ataupun  golongan warga.  Etika  pula  dimengerti  dalam penafsiran yang sekalian berlainan dengan etiket.  Dalam  perihal  ini  etika  memiliki penafsiran yang jauh lebih besar dari etiket serta  etika  dalam  penafsiran  tadinya.  Ialah etika  dipahami  selaku  metafisika  akhlak, ataupun ilmu yang mangulas serta menelaah angka serta norma yang diserahkan  oleh  etiket  serta  etika  dalam penafsiran tadinya.
Dalam  hubungan  dengan  itu,  kala Magnis-Suseno berkata kalau etika
14 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran ,  (Malang:  PT  Gelora  Aksara  Pratama, 2012), h. 79
merupakan  suatu ilmu  serta  bukan anutan, yang  beliau  maksudkan  merupakan  suatu ilmu  yang  paling  utama  menitik  beratkan refleksi  kritis  serta  logis,  etika  dalam penafsiran  ini  apalagi  memasalahkan apakah  angka  serta  norma  akhlak  khusus memanglah  wajib  dilaksanakan  dalam suasana  kongkret  khusus  yang  dialami seorang.  Ataupun  pula  etika  memasalah kan  apakah  sesuatu  aksi  yang  nampak berlawanan  dengan  angka  serta  norma akhlak  khusus  wajib  dikira  selaku  aksi yang  tidak  benar  serta  sebab  itu  dikutuk ataupun malah sebaliknya. 15
Lain    halnya,    dalam    bahasa Kant,   etika   berusaha menggugah kesada ran  manusia  untuk  bertindak  secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud  membantu  manusia  untuk bertindak  secara  bebas  tetapi  dapat dipertanggungjawabkan.  Kebebasan  dan tanggung jawab  adalah  unsur-unsur  pokok dari  otonom  moral  yang  merupakan  satu prinsip  utama  moralitas,  termasuk  etika periklanan.
Dengan cara biasa etika dibagi jadi 2  bagian  ialah  etika  biasa  serta  etika spesial.  Etika  biasa  berdialog  hal  norma serta angka akhlak, kondisi- kondisi dasar untuk  orang  buat  berperan  dengan  cara benar  gimana  orang  mengutip  ketetapan
15 Sonny  Keraf, Etika  Bisnis:  Tuntutan dan Relevansinya , (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 14.
benar, teori- teori etika, lembaga- lembaga normatif. Lagi kan etika spesial merupakan aplikasi prinsip- prinsi ataupun norma-  norma  akhlak  dasar  dalam  aspek kehidupan yang spesial.
Etika  spesial  dipecah  lagi  jadi  3, ialah etika perseorangan, etika social, serta etika area hidup. Etika perseorangan lebih menyangkut  peranan  serta  tindakan  orang kepada  dirinya  sendiri.  Etika  sosial berdialog  hal  peranan  serta  hak,  tindakan serta  pola  sikap  orang  selaku  insan  sosial dalam  interaksinya  dengan  sesamanya. Sebab  peranan  seorang  kepada  dirinya berhubungan langsung serta dalam banyak perihal  pengaruhi  pula  peranan  kepada orang  lain.  Sebaliknya  etika  Area  hidup ialah agen etika spesial yang berdialog hal ikatan  antara  orang  bagus  orang  ataupun selaku  golongan  dengan  area  alam  yang lebih  besar  dalam  totalitasnya,  serta  pula ikatan  antara  orang  yang  satu  dengan orang  yang  lain  yang  berakibat  langsung ataupun  tidak  langsung  pada  area  hidup dengan cara totalitas.
Dari  kesimpulan  diatas  kalau  etika periklanan merupakan aspek etika  spesial, yang  menyangkut  etika  sosial,  spesialnya etika pekerjaan. Walaupun etika pula ialah perjanjian dari sesuatu warga, tetapi beliau langsung berhubungan dengan batin orang per  orang,  sebaliknya  hukum  lebih  pada pendapatan  kentenraman  bermasyarakat.
Etika tertinggi adalah naluri untuk melanjukan  kehidupan,  sehingga  segala daya  dan  upaya  dari  dilakukan  untuk mendukung  kebutuhan  ini.  Etika  sering terlanggar manakala ia melalui menyentuh kebutuhan  fisik  dasar  manusia,  harga  diri, ataupun  menjadi  gaya  hidup.  Etika  hanya bisa  dibentuk  dan  dikembangkan  oleh pihak-pihak  yang  langsung  terlibat  di dalamnya.
Begitu pula etika periklanan merupakan suatu cabang profesi dari bisnis yang  lebih  diketahui  oleh  masyarakat periklanan  sendiri.  Etika  bukanlah  produk hukum, sehingga penerapannya tidak dapat dilakikan  oleh  pihak-pihak  luar  tidak terkecuali  pemerintah.  Swakrama  bukan hanya  menyangkut  moralitas  dan  tatanan. Namun juga standar-standar profesi. Swakrama hanya efektif jika sisi pengendaliannya  diikuti  secara  seimbang dengan sisi penegakannya.

## 2.  Media Periklanan
Media periklanan merupakan suatu  bentuk  komunikasi  yang  bertujuan untuk  mempengaruhi  orang  (individu) agar  mau  membeli  produk/barang  atau jasa  yang  ditawarkan.  Media  iklan  luar ruang  seperti billboard , banner ,  spanduk, baliho,  reklame,  dan  lain  sebagainya sebagai media informasi kepada masyarakat  bertebaran  di  seluruh  sudut kota di provinsi Aceh.
Media  massa  umumnya  memiliki kebijakan masing- masing dalam menentukan  isi  atau  program,  untuk memperoleh  kekhasan  profil  khalayak sasaran  yang mereka  inginkan.  Kebijakan tersebut  sekaligus  menentukan mutu media massa yang bersangkutan, termasuk  iklan-iklan  yang  dimuat  atau ditayang oleh media massa tersebut.

## 3.  Pengontrol Terhadap Iklan
Pada  umumnya  dikatakan  bahwa pengontrolan  terutama  harus  dijalankan dengan tiga cara yaitu:
a.  Kontrol Oleh Pemerintah Disini  terletak  suatu  tugas  penting bagi  pemerintah,  yang  harus  melindungi masyarakat konsumen terhadap keganasan periklanan.  Mungkin  dalam  hal  ini  bisa kita  belajar  dari  AS.  Tidak  ada  Negara lain  dimana  praktek  periklanan  begitu maju dan begitu intensif.
b.  Kontrol Oleh Para Pengiklan Cara paling ampuh untuk menaggulangi msalah etis tentang periklanan  adalah  pengaturan  diri  oleh dunia  periklanan.  Biasanya  hal  itu dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik,  sejumlah  norma  dan  pedoman  yang disetujui  oleh  profesi  periklanan  itu sendiri,  khususnya  oleh  asosiasi  biro-biro periklanan.
c.  Kontrol Oleh Masyarakat Masyarakat luas tentu harus diikutsertakan dalam mengawasi mutu  etis periklanan.  Dalam  hal  ini  suatu  cara  yang terbukti  membawa  banyak  hasil  dalam menetralisi efek-efek negatif dari periklanan adalah mendukung dan menggalakkan  lembaga-lembaga  konsu men, yang sudah  lama  dikenal  di  Negara- Negara  maju  dan  sejak  tahun  1970-an berada juga di Indonesia

## 4.  Penilaian Etis Terhadap Iklan
Refleksi  tentang  masalah-masalah etis disekitar praktek periklanan merupakan contoh bagus mengenai kompleksitas  pemikiran  moral.  Di  sini prinsip-prinsip  etis  memang  penting,  tapi tersedianya  prinsip-prinsip  etis  ternya tidak  cukup  untuk  menilai  moralitas sebuah iklan. Dalam penerapannya terdapat  4  (empat)  faktor  yang  harus diperhatikan  dalam  penilaian  etis  tidak nya suatu iklan, yaitu:
a.  Maksud si Pengiklan
Jika  maksud  si  pengiklan  tidak baik,  dengan  sendirinya  nilai  moralitas iklan  itu  menjadi  tidak  baik  juga.  Jika  si pengiklan mengetahui bahwa produk  yang diiklankan  merugikan  konsumen  dengan sengaja ia menjelekan produk dari pesaing, iklan menjadi tidak etis
b.  Isi Iklan Iklan harus baik dan tidak mengandung  unsur  yang  menyesatkan. Iklan  tidak  menjadi  etis  pula,  bila mendiamkan  sesuatu  yang  sebenarnya penting.  Namun,  kita  juga  tidak  boleh melupakan  bahwa  iklan  diadakan  dalam rangka  promosi.  Karena  itu  isinya  tidak perlu  selangkap  dan  seobyektif  seperti laporan dan instansi netral.
c.  Keadaan Publik yang Tertuju Keganasan  periklanan  juga  harus diimbangi  dengan  sikap  kritis  publik. Dalam masyarkat  dimana taraf  pendidikan rendah dan terdapat banyak orang bersahaja  yang  mudah  tertipu,  tentu  harus dipakai  standar  lebih ketat daripada dalam masyarakat  dimana  mutu  pendidikan  rata- rata  lebih  tinggi  atau  standart  ekonomi lebih maju.
d.  Kebiasaan di Bidang Periklanan Periklanan selalu dipraktekkan dalam  rangka  suatu  tradisi.  Dalam  tradisi itu  orang sudah  biasa dengan  cara  tertentu disajikannya  iklan.  Dimana  ada  tradisi periklanan  yang sudah  lama dan  terbentuk kuat,  tentu  masuk  akal  saja,  bila  beberapa iklan  lebih  mudah  diterima  daripada dimana  praktek  periklanan  baru  dimulai pada  skala  besar.  Dalam  refleksi  etika tentang  periklanan  rupanya  tidak  mungkin dihindarkan suatu nada relativistis.

## D. Periklanan Berbasis Konten Syariah
Aceh  merupakan  daerah  otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat. Aceh    diberikan  keistimewaan    khusus dalam penyelenggaraan kehidupan beragama,  adat,  pendidikan,  dan  adanya keterlibatan ulama dalam penetapan kebijakan-kebijakan Daerah.
Aceh    juga    merupakan    daerah yang   mendapatkan   keistimewaan   untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh  dan  diatur  dalam  peraturan daerah.  Penerapan  syariat  Islam  menjadi wajib  dalam  segala  aspek  kehidupan  di Aceh,  tidak  terkecuali  terhadap  media- media periklanan  yang ada di Provinsi ini, yang  paling  tampak  adalah  iklan  pada media  luar  ruang,  sedangkan  iklan  televisi Nasional  belum  tersentuh  oleh  kebijakan lokal  ini,  kententuan  syariah  secara  resmi memang  baru  di  sahkan  secara  hukum pada  tahun  1999,  namun  hukum  Islam sesungguhnya  bukanlah  ha  lasing  bagi masyarakat  setempat.  Dalam  undang- undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  disebutkan  bahwa syariat  Islam  yang  dilaksanakan  di  Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak.
Dalam  pemberlakuan  hukum  yang disebut  syariat,  hendaknya  segala  elemen
merujuk  pada  aturan  tersebut.  Sehinga,
Undang-undang  maupun  aturan  lainya berlaku  secara  menyeluruh  tidak  hanya pada  permukaan  saja  dan  tidak  membuat bingung  masyarakat.  Undang-undang  ini juga  berarti  bahwa  segala  pihak  harus memperhatikan  unsur  akidah  dan  akhlak yang  merupakan  efek  dari  pesan-pesan yang disampaikan oleh media.
Memandang iklan yang amat beragam  bentuk,  media,  dan  penampilan nya, maka Islam memiliki batasan-batasan berkaitan  dengan  masalah  tersebut.  Yang pada  dasarnya  berpijak  pada  kaidah “menciptakan  manfaat  dan  mencegah mudarat”.  Ini  tidak  lain  agar  iklan  tetap berada  dalam  koridor  syari’at,  sejalan dengan kaidah yang berlaku, dan terjaganya  maqashidusy  syari’ah,  yaitu melindungi  agama,  jiwa,  akal,  keturunan, dan harta.
Secara umum, iklan yang mendatangkan  manfaat,  diperbolehkan. Bahkan  secara  khusus,  iklan  terdapat dalam  materi  syari’at  sendiri.  Misalnya mengiklankan  pernikahan.  Dan  adzan sendiri,  yang  setiap  hari  berkumandang merupakan    “iklan”    berkaitan    dengan shalat    yang  akan  didirikan.  Sedangkan hukum  iklan  dari  segi  penampilannya, secara umum adalah sebagai berikut:
1. Iklan  Yang  Mengandung  Peni puan (Mengelabui Konsumen)
Atau  Gharar.  Hukumnya  adalah haram. Banyak dalil yang menegaskan keharaman tipu muslihat  ini.  Satu  di  antaranya adalah  hadits  berikut  artinya; “Barangsiapa  yang  mengelabui (menipu)  kami,  maka  ia  bukan golongan kami”.
Apabila  produsen  mengiklankan suatu  produk  secara  berlebihan dan  tidak  sesuai  dengan  hakikat produknya,  maka  konsumen  yang sudah  terjebak  membeli  produk nya tersebut, berhak untuk mengembalikannya.  Dan  produk nya  sendiri  terhitung  sebagai barang  yang  cacat.  Juga,  bagi  si pembeli  ada  dua  alternatif.  Yaitu mengembalikan barang yang dibelinya,  atau  tidak  mengembali kannya,  tetapi  meminta  ganti  rugi sesuai  dengan  nilai  kekurangan barang tersebut.
2. Iklan    Yang    Disertai    Musik hukumnya  adalah  haram.  Sebab, musik  hukumnya  haram.  Kehara mannya  ditegaskan  oleh  sejumlah dalil.  Di  antaranya  adalah  hadits berikut  artinya:  “Akan  ada  dari umatku  segolongan  yang  meng halalkan  perzinaan,  sutra,  yang memabukkan, dan musik…”
3. Iklan  Mempergunakan  Gambar hukumnya tergantung  kepada gambarnya. Berkaitan dengan pemakaian  gambar  ini,  terdapat penjelasan sebagai berikut:
1) Gambar benda mati,  hukumnya diperbolehkan karena tidak memiliki nyawa.
2) Gambar  makhluk  hidup.  Ber kaitan  dengan  gambar  ini  ada beberapa bentuk.
▪ Berupa  potongan  dari  makh luk  hidup  yang  tidak  me mungkinkannya  untuk  hi dup,  misal  gambar  tangan,
kaki,  mata,  dan  lain-lain, maka hukumnya tidak haram.
▪ Gambar  sebagian  atau  utuh dari  makhluk  hidup  yang memungkinkannya untuk
hidup.  Gambar  seperti  ini diharamkan.  Keharamannya
ditegaskan  oleh  sejumlah dalil.  Di  antaranya  adalah sabda Nabi berikut ini artinya: “Setiap pelukis (tukang  menggambar)  tem patnya  adalah  neraka.  Akan dijadikan pada setiap gambar yang  dilukisnya  memiliki nyawa dan mengadzabnya di dalam neraka Jahannam”.
▪ Sedangkan  iklan  yang  be rupa “gambar  bergerak”
(video),  apabila  hanya    beru pa    gambar    benda-benda tidak  bernyawa,  hukumnya boleh.
Namun  pada  hakikatnya,  di  Aceh Barat  belum  ada  regulasi  yang  mengatur tentang    aturan    periklanan    berbasis konten  syariah.    Hal    ini    tentu    saja menjadi  masalah  terhadap  penayangan iklan  di  Aceh  Barat.  Pemerintah  Daerah setempat  seharusnya  menerapkan  aturan tersebut,  sehingga  terhindar  dari  konten (isi)  iklan-  iklan  yang  tidak  diinginkan. Bila aturan tersebut disajikan, maka segala penayangan  iklan  di  Aceh  Barat  dapat terarah.  Ini  juga  bermanfaat  bagi  semua
perusahaan pengiklanan maupun masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu  cara  atau  teknis  yang  dilakukan dalam proses penelitian untuk memperoleh  fakta  dan  prinsip  secara sistematis. 16 Penelitian ini bertujuan untuk  menghimpun  dan  mendeskripsikan data,  serta  mengembangkan  konsep  data yang diperoleh  di lapangan. Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  dilakukan  untuk mencari data, fakta, penggambaran/ keadaan  dengan  menjelaskan  secara deskriptif,  tujuan  menggali  fakta  tentang “Etika  Periklanan  Berbasis  Konten Syariah ( studi aturan pemasangan reklame di meulaboh Aceh Barat )” secara jelas  dan  mendetail.  Setelah  mendapatkat kan data, kemudian dideskriptifkan dengan  kenyataan  dan  apa  adanya  sesuai dengan  data  yang  didapatkan  (tanpa  ada berat  sebelah),  dan  berpedoman  pada butir-butir  pertanyaan  dalam  wawancara di  lapangan.  Setelah  data  terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk kalimat  dan  kemudian  menyimpulkan berdasarkan  fakta  yang  ada.  Subjek penelitian  ini  adalah Pertama, Kantor
16 Mardalis, Metode  Penelitian:  Suatu Pendekatan  Proposal, (Jakarta:  Bumi  Aksara, 1995), hal. 2.
Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (KPPT). Kedua, Dinas Syariat Islam Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling, dimana  salah  atu teknik  yang  menggunakan  pengambilan sampel  dengan  sengaja  karena ada pertimbangan tertentu. Purposive sampling adalah  teknik  pengambilan  data  untuk menentukan  sampel  penelitian  dengan beberapa  pertimbangan  tertentu  yang bertujuan  agar  data  yang  diperoleh nantinya bisa lebi representatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aturan Yang Mengatur
Persoalan  Etika  Periklanan  di Aceh Barat
Peraturan  adalah  patokan  yang dibuat  untuk  membatasi  tingkah  laku seseorang  dalam  suatu  lingkup/organisasi tertentu  yang  jika  melanggar  akan dikarenakan hukuman/sanksi. Pada bagian ini  peraturan  mengarah  pada  pemasangan reklame  di  Aceh  Barat.  Dari  temuan dilapangan,  berdasarkan  hasil  wawancara bahwasannya  peraturan  pada  pemasangan reklame di Aceh Barat, belum sepeunuhnya  menjadi  perhatian  utama. Selain  itu  pernyataan  dari  dinas  syariat islam, belum adanya aturan khusus tentang periklanan  tersebut,  dikarenakan  belum ada  teguran  terkait  periklanan  di  Aceh Barat.
Pernyataan  dari  bapak  Mursalin
selaku  kepala  dinas  syariat  islam  benar mengatakan  bahwa  belum  ada  aturan terkait yang mengatur pemasangan reklame di Aceh Barat, mengatakan:
Belum  ada  tindakan  dari  pemerintah daerah  yang  menurunkan  aturan  tersebut ke  Dinas  Syariat  Islam  di  Aceh  Barat, tidak  adanya  Etika  Periklanan  yang mengatur regulasi periklanan di Meulaboh.  Apalagi  terkait  qanun  tentang etika  periklanan,  kami  belum  menerima regulasi  dan  belum  ada  penggagas  dari pemerintah daerah. 17
Aturan tentang etika periklanan tidak ada, dinas  syariat  islam  saat  ini  yang  ada mengatur tentang syariat berbusana syariat islam dan aturan tentang pemberdayaan dayah, kami belum menerima  aturan  khusus  tentang  regulasi yang  mengatur  periklanan  di  meulaboh. Aturan  tersebut  mungkin  belum  kami ketahui  di  dinas  syariat,  mungkin  sudah ada  di  pemerintah  daerah  namun  belum tersampaikan ke dinas syariat islam. 18
Bapak  Fariani  sebagai  staf  Dinas  Syariat Islam mengatakan:
“Dinas syariat Islam tidak ada aturan yang mengatur  tentang  etika  periklanan,  aturan tersebut  memang  belum  diterapkan  di dinas syariat islam. Bisa dikatakan saat ini aturan  tersebut  belum  dibutuhkan  untuk diterapkan”. 19
Bapak  Syamsul  Bahri  kabid  pengemba ngan sumber daya syariat islam:
“Untuk  saat  ini  belum  ada  aturan  yang terkait  tentang  periklanan  di  Aceh
17 Hasil  wawancara  dengan  Mursalin, Kepala  Dinas  Syariat  Islam  Aceh  Barat,  11 Oktober 2016
18 Hasil  wawancara  dengan  Husnizal Amri,  Kabib  Pembinaan  dan  Pendidikan  Dayah,  1 November 2016
19 Hasil  wawancara  dengan  Fariani,  Staf Dinas Syariat Islam, 18 oktober 2016

## Barat”. 20
Kabid  Bina  Syariat  juga  mengatakan  hal yang sama:
“Belum ada aturan yang mengatur tentang etika periklanan, kita belum menerima aturan tersebut”. 21
Di  Aceh  Barat  sampai  saat  ini belum ada suatu lembaga yang menggagaskan  tentang  aturan  periklanan, Seharusnya  di  Aceh  Barat  sudah  ada aturan yang mengatur tentang aturan yang beretika  periklanan.  Kurangnya  suatu proses  lembaga  yang  menerapkan  aturan tersebut, sehingga  sampai  saat ini pemerintah  daerah  belum  menggagaskan suatu aturan yang berbaur etika periklanan di Aceh Barat.
“Belum  ada  lembaga  yang  menggagas aturan  periklanan  di  Aceh  Barat,  kita tidak  menerima  laporan  apapun  dari pemerintah  daerah,  entah  aturan  itu  ada atau  tidak,  tapi  sampai  saat  ini,  aturan tentang etika periklanan di Aceh Barat itu tidak ada”.
Pernyataan  Bapak  Fariani  Staf  Dinas Syariat Islam mengatakan:
“Belum  ada  lembaga  yang  menggagas aturan  tersebut,  terutama  dinas  syariat islam tidak ada aturan yang membicarakan aturan tentang periklanan”.
Pernyataan  kabid  bina  syariat  islam  oleh bapak Adlin mengatakan:
“Tidak  ada  lembaga  yang  menggagas
20 wawancara  dengan  Syamsul  Bahri, Kabid  Pengembangan  Sumber  Daya  Syariat Islam, 1 november 2016
21 Hasil  wawancara  dengan  Adlin,  Kabid Bina Syariat Islam, 8 november 2016
aturan  tersebut,  perintah  daerah  belum memberikan qanun yang mengatur tentang etika periklanan di Aceh Barat”.
“Belum  ada  yang  menggagas  dari pemerintah daerah mengenai aturan periklanan.  Jika  sudah  ada,  pasti  suatu lembaga  tersebut  sudah  menggagaskan tentang  aturan  periklanan  ke  tiap  dinas- dinas yang bersangkutan”.
Untuk  terlaksananya  suatu  aturan, pemerintah  daerah  menetapkan  belbagai aturan  di  setiap  daerahnya  terutama  di dinas syariat islam, baik itu aturan syariat islam secara umum maupun aturan syariat islam  secara  khusus.  Mengenai  aturan tentang  etika  periklanan,  saat  ini  dinas syariat  islam  belum  menerapkan  aturan tersebut.
Pernyataan bapak Adlin selaku kabid bina syariat islam mengatakan sebagai berikut; “Belum terlaksananya aturan tentang etika periklanan,  karena  belum  ada  informasi yang kita dapatkan langsung dari pemerintah  daerah,  mungkin  dari  pihak perda  sudah  menetapkan  qanun  tentang etika  periklanan,  namun  untuk  saat  ini belum  ada  aturan  yang  terkait  yang sampai ke kita”.
Bapak Syamsul Bahri mengatakan;
“Belum  terlaksanakan  aturan  tersebut dikarenakan  tidak  adanya  aturan  yang mengatur  tentang  etika  periklanan.  Jika belum  adanya  aturan  tentu  saja  aturan tersebut belum bisa terlaksana”.
“Aturan  tersebut  jelas  belum  terlaksanan, dikarenakan  kita  belum  memiliki  aturan tentang etika periklanan”.
“Dinas  syariat  islam  belum  ada  aturan yang mengatur regulasi periklanan”.
Sampai  saat  ini  pemerintah  belum menerapkan  aturan  tersebut.  Berdasarkan
Aturan-aturan tentang periklanan Di Aceh Barat  belum  terlaksanakan  hingga  saat ini, aturan yang mengatur etika periklanan pemasangan iklan reklame hanya melewati tahap perizinan retribusi pajaknya  saja  tanpa  ada  aturan  khusus yang mengatur periklanan tersebut.
Dinas  Syariat  Islam  adalah  suatu lembaga  yang  mengatur  dan  menerapkan aturan  syariah  di  Aceh  Barat.  Namun untuk  aturan  penayangan  iklan  di  Aceh Barat  belum  ada.  Dengan  belum  adanya aturan  tersebut  tentunya  aturan  iklan justru tidak terkontrol.
2. Penerapan Etika Periklanan Berbasis Konten Syariah di Aceh

## Barat
Penerapan  syariat  islam  menjadi wajib  dalam  segala  aspek  kehidupan  di Aceh,  tidak  terkecuali  terhadap  media- media  periklanan  yang  ada  di  Provinsi Aceh,  kententuan  syariah  secara  resmi memang  baru  di  sahkan  secara  hukum pada  tahun  1999,  namun  hukum  islam sesungguhnya  bukanlah  hal  asing  bagi masyarakat setempat.
Dalam  pemberlakuan  hukum  yang disebut  syariat,  hendaknya  segala  elemen merujuk  pada  aturan  tersebut.  Sehinga, Undang-undang  maupun  aturan  lainya berlaku  secara  menyeluruh  tidak  hanya pada  permukaan  saja  dan  tidak  membuat bingung masyarakat.
Dari  pernyataan  bapak  mursalin  kepala dinas syariat islam mengatakan:
“Untuk  aturan  tentang  etika periklanan  belum  ada,  terutama  hal  yang berbaur  reklame  berbasis  konten  syariah, saat ini dinas syariat islam belum memiliki aturan  tersebut,  berdasarkan  qanun  dari pemerintah  kabupaten  aturan  tersebut belum diturunkan kepada kami, bila aturan tersebut telah ada, pastinya aturan  tersebut akan  diterapkan  ke  dinas-dinas  yang bersangkutan”.
Pernyataan  dari  bapak  Syamsul  Bahri kabid pengembangan sumber daya syariat  islam  juga  mengatakan  hal  yang sama:
“Jika  telah  ada  aturan  yang bersangkutan,  tentu  dinas  syariat  islam menerapkan dan mengawasi etika periklanan berbasis konten syariah di Aceh barat,  saat ini  belum  ada tindakan  apa-apa dari  dinas  syariat  islam  terkait  etika periklanan berbasis syariah”.
“Mengenai tindakan tentang aturan etika  periklanan  berbasis  konten  syariah, saat  ini  dinas  syariat  islam  belum memerlukan  aturan  tersebut,  di  sebabkan aturan  tersebut  belum  sangat  dibutuhkan, aturan  tersebut  dibuat  yang  ada  hanya mubazir  saja,  karena  di  Meulaboh  para agen-agen pengiklan tidak mungkin mengiklan  suatu  diluar  norma-norma budaya  ke  syariatan  islam  di  Aceh,  jadi para  agen  iklan  tentunya  sudah  tau  aturan di  Aceh  Barat  yang  kental  dengan  syariat islamnya”.
Kabid bina syariat Adlin menyatakan:
“Khususnya  di  Aceh  Barat  kita  belum memperoleh dari Pemerintah Bupati (perbub) mengenai undang-undang tentang etika periklanan berbasis konten syariah”.
Bila  aturan  tersebut  sudah  ada,  tentu  saja dinas syariat melakukan sosilalisasi kepada
dinas-dinas yang berhungan dengan periklanan di Aceh Barat”
Suatu  lembaga  terproses  seperti Dinas  Syariat  Islam,  agar  melakukan suatu  bentuk  sosialisasi  baik  itu  melalui media maupun sosialisasi kepada lembaga- lembaga lainya.
“Untuk  saat  ini  berhubung aturan  tersebut tidak  ada,  kita  pihak  dinas  syariat  islam belum melakukan sosialisasi kepada
siapapun,  begitupun  lembaga-  lembaga lainya  sampai  saat  ini  mereka  tidak menanyakan tentang adanya aturan tersebut ada atau tidak”.
Bapak syamsul bahri, mengatakan: “Bila  aturan  tersebut  sudah  ada,  tentu kami  akan  melakukan  sosialisasi  lewat media elektronik dan media cetak”. 25 “Sampai  saat  ini  belum  ada  keluhan  dari masyarakat yang mengeluh mengenai iklan yang ada di Aceh Barat”. 26
Aceh    Barat    belum    mempunyai regulasi    yang    mengatur    tentang  aturan periklanan  berbasis  konten  syariah.  Hal ini  tentu  saja  menjadi  masalah  terhadap penayangan iklan di Aceh Barat.
Pemerintah  Daerah  setempat  seharusnya menerapkan  aturan  tersebut,  sehingga terhindar dari konten (isi) iklan-iklan yang tidak  diinginkan.  Bila  aturan  tersebut disajikan,  maka  segala  penayangan  iklan di  Aceh  Barat  dapat  terarah.  Ini  juga bermanfaat bagi semua perusahaan pengiklanan maupun masyarakat.
Namun  pelaksanaan  pemasangan periklanan  reklame  di  Aceh  Barat  hanya melewati  tahap  perizinan  saja.  Pemerintah
daerah hanya fokus pada penentuan jumlah retribusi  yang  harus  dibayar  oleh  agen perikalanan.  Seharusnya  dengan  segala keistimewaan    yang  dimiliki  Aceh  saat ini, pemerintah    kebupaten    dapat mengeluarkan  kebijkan  tersendiri  tentang proses  periklanan  (reklame)  di    Aceh Barat,  terutama  berkaitan  dengan  konten periklanan yang berbasis syariah.

## 3. Analisis Hasil Penelitian
Khususnya  di  Aceh  terutama  di Aceh  Barat,  setiap  segala  aktivitas  dunia periklanan  harus  meliputi  tentang  konten syariah,  sebagai  bentuk  implementasi Syariat  Islam.  Dengan  begitu,  para  agen periklanan  dapat  menyesuaikan  konten periklanan  dengan  kekhususan   yang  di miliki    Aceh.    Guna  menjaga    ketertiban periklanan  di  daerah  istimewa  Aceh, pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi berkenaan  kekhususan  Aceh.  Perkemban gannya era periklanan memiliki ketentuan- ketentuan hukum  yang menjaga  peraturan dalam konteks periklanan.
a) Aturan  Yang  Mengatur  Persoalan Etika Periklanan di Aceh Barat
Mengenai    aturan    pada  etika periklanan    di    Aceh    Barat.    Menurut pernyataan dari dinas syariat islam. Untuk regulasi  tersebut  belum  ada  aturan  yang terkait,  pemerintah  kabupaten  belum membuat aturan tersebut. Berdasarkan apa yang peneliti lakukan untuk aturan tentang
etika  periklanan  bisa  dikatakan  belum sangat  dibutuhkan  dalam  menerapkan aturan  tentang  periklanan  di  Aceh  Barat. Untuk  penayangan  iklan  di  Aceh  barat pemerintah  kabupaten  hanya  mengeluar kan  kebijakan-kebijakan  tentang  retribusi pajaknya  saja,  mereka  hanya  melewati tahap  proses  perizinan  di  Kantor  Pelayan Perizinan Terpadu (KPPT) Aceh Barat. 22
b) Penerapan Etika Periklanan
Berbasis  Konten  Syariah  di  Aceh Barat
Sebagai daerah  yang kental  dengan syariat  islam,  tentu  saja  mengenai  aturan etika  periklanan  itu  bagian  dari  penerapan tentang  kebijakan  daerah.  Pemerintah kabupaten harusnya memperhatikan tentang  regulasi  etika  periklanan  berbasis konten  syariah.  Mengeluarkan  undang- undang  yang  mengatur  tentang  regulasi etika  periklanan  secara  syariah.  Dari  hasil peneliti lakukan agar dinas syariat memperhatikan tentang aturan  penayangan iklan di Aceh Barat.
Belum adanya regulasi-regulasi yang  mengelola  tentang  etika  periklanan. Ini  tentunya  akan  menjadi  masalah dikemudian  hari,  seperti  halnya  yang terjadi  mengenai  video  tron  di  Jakarta adanya  penayangan  yang  menurut  peneliti sebuah  kelalaian.  Begitu  pun  pihak  dinas
22 Berupa  Dokumentasi  dari  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, 18 Oktober 2016
syariat  menyatakan  bahwasannya  aturan tersebut  belum  di  butuhkan.  Karena  belum ada  keluhan  dari  masyarakat  mengenai periklanan di Aceh Barat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  Etika  Periklanan  Berbasis
Konten
Syariah ( Studi Aturan
Pemasangan  Reklame  Dimeulaboh  Aceh Barat ) sebagai salah satu upaya menertipkan  Periklanan  Reklame  yang ada di Meulaboh adalah sebagai berikut.
Dinas  Syariat  Islam  adalah  suatu lembaga yang mengatur tentang kebijakan- kebijakan aturan hukum menurut  peraturan  daerah  yang  ada  di Aceh.  Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten Aceh  barat  yang  merupakan  unsur pelaksana  Pemerintah  Daerah  khususnya dibidang  Pelaksanaan  Syariat  Islam. Dengan  adanya  aturan  tersebut  tentunya segala  pelaksanaan    pengiklanan    dapat terjaga  dengan    adanya    sebuah  lembaga dari Dinas Syariat Islam.
Namun Dinas Syariat Islam sampai saat ini belum adanya aturan yang memberlakukan  tentang  etika  periklanan apalagi  yang  berkonten  syariah,  ini  tentu saja  akan  menjadi  sebuah  masalah disewaktu-waktu  untuk  sebuah  daerah yang  dikenal  dengan  syariat  islamnya, entah  apa  yang  dilakukan  oleh  Dinas
Syariat  Islam  sampai  saat  ini  hal  yang begitu  amat  sangat  diperlukan  untuk mengontrol iklan- iklan yang ada di Aceh Barat.
Bisa  saja  aturan  tentang  etika periklanan sampai saat ini belum terlaksanakan  dari  pemerintah  daerah Aceh,  sehingga  belum  ada  penerapan ke  sebuah  lembaga-lembaga  yang  akan di  sosialisasikan.  Sangat  disayangkan kalau  aturan  tersebut  belum  diterapkan, dikarenakan  belum  adanya  keluhan  dari masyarakat  tentang  periklanan  yang  ada di  Meulaboh.  Dapat  peneliti  simpulkan bahwasannya aturan tersebut baru diterapkan  apabila  ada  permasalahan tentang melencengkan penayangan- penayangan iklan-iklan yang ada di  Aceh Barat.  Sehingga  nantinya  dengan  ada pelencengan  permasalahan  iklan  di  Aceh Barat  aturan  tersebut  akan  terlaksana dengan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Agus Hermawan, Komunikasi
Pemasaran ,  (Malang:  PT  Gelora Aksara  Pratama, 2012.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan Praktek, Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2002.
Carla  Johnson,  Monle  Lee, Prinsip-
prinsip  Pokok  Periklanan  dalam Perspektif Global , Jakarta:
Kencana, 2007.
Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi  Teori  dan  Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000.
Handoko,  Bambang, Pemasaran dan Promosi  Abad  Millenium, Jakarta: Prenada Media, 2010.
Hermawan, Agus, Komunikasi Pemasaran ,  Malang:  PT  Gelora
Aksara  Pratama, 2012.
Idrus, Muhammad , Metode Penelitian Ilmu Sosial , Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009. Kant,  Immanuel, Foundationsof Metaphysics of Morals , (Indianapolis: Bobbs- Merrill Educations Pub, 1980.
Keraf,  Sonny, Etika  Bisnis:  Tuntutan dan Relevansinya , Yogyakarta:
Kanisius, 1998. Kustadi, Suhandang, Periklanan,
Manajemen,  Kiat  dan  Strategi , Bandung: Nuansa, 2005.
Liliweri,  Alo, Dasar-dasar  Komunikasi Periklanan ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1992.
Morisan, Periklanan: Komunikasi
Pemasaran Terpadu , Jakarta: Kencana, 2010. Mulyana, Dedy, Ilmu Komunikasi:Suatu Pengantar , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
Pujianto, Iklan  Layanan  Masyarakat , Yogyakarta: ANDI, 2013.
Roman, Kenneth, et al, How to
Advertise ,  Jakarta:  PT  Elex  media Komputindo, 2005.
Siahaan,  Marihot  P, Pajak  Daerah  & Retribusi  Pajak ,  Jakarta:  Rajawali Press, 2013.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif,  dan  R&D. Bandung:
Alfabeta, 2010.
Widyatama,
Rendra,
Pengantar
Periklanan ,  Yogyakarta:  Pustaka
Book Publisher, 2009.
Wirianto,  Lukman, Peran  Reklame/Iklan Dalam  mempromosikan    Produk Dan  Jasa ,  Jakarta:  Graha  Ilmu, 2010.

## Akses Daring
Affan  Rahmana, Etika  Periklanan  Dalam Iklan  Otomotif ,  (online),  diakses melalui situs: http://digilib.mercubuana.ac.id/man ager/n!@file_skripsi/04301111%20 Aff an%20Rahmana.pdf pada tanggal 25 September 2016
Ainol  Mardhiah, Local  Wisdom  Media Iklan  Luar  Ruangan  di  Aceh , (online), diakses melaluisitus: http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites
/default/files/03.Ainol_Malikussale h_  Edit.pdf  pada  tanggal  26
September 2016
Claudia Edeline, Etika Periklanan ,
(online),  diakses  melalui  situs
https://www.scribd.com pada
tanggal 7 September 2016
Yoga  Aditya  Pratama, Etika  Periklanan,
(online),  diakses  melalui  situs https://www.scribd.com/mobile/doc /76048294/Etika-Periklanan pada tanggal 7 September 2016