## ANALISA PENERAPAN ETIKA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MARO

## KABUPATEN MERAUKE
Ali Syahbana, SE.,M.Si
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke Email : syahbana75@yahoo.co.id Lulu Indriaty, A.md.Kom.,SE.,M.Si
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke Email: indriatylulu02@gmail.com

## Abstrak
Praktek  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia  dewasa  ini  masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan. Mengurus pelayanan publik  ibaratnya  memasuki  hutan  belantara  yang  penuh  dengan  ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi  karena  prosedur  pelayanan  tidak  pernah  mengatur  kewajiban  dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna.
Prosedur  cenderung  hanya  mengatur  kewajiban  warga  ketika  berhadapan dengan unit pelayanan. Ketidak pastian yang sangat tinggi ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian  bisa  juga  mendorong  warga  memilih  menggunakan  biro  jasa  untuk menyelesaikan pelayanannya daripada menyelesaikannya sendiri.
Kata Kunci: Etika, Pelayanan Publik, Pemerintah

## PENDAHULUAN
. Nilai-nilai  etika  yang  hidup  dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar  menjadi  keyakinan  pribadi  bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat  norma  yang  terlembagakan. Dengan  kata  lain,  suatu  nilai  etika  harus menjadi  acuan  dan  pedoman  bertindak yang  membawa  akibat  dan  pengaruh secara  moral.  Dalam  etika  pemerintahan, terdapat  asumsi  yang  berlaku  bahwa melalui  penghayatan  yang  etis  yang  baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai  teladan  tentang  kebaikan  dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan  yang  baik  dan  bermoral tinggi,  akan  senantiasa  menjaga  dirinya agar  dapat  terhindar  dari  perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku  hidup  sehari-hari.  Dalam  lingkup profesi  pemerintahan  misalnya,  ada  nilai- nilai  tertentu  yang  harus  tetap  ditegakkan demi  menjaga  citra  pemerintah  dan  yang dapat  menjadikan  pemerintah,  mampu menjalankan tugas dan fungsinya.
Praktek penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Indonesia  dewasa  ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu  dan  cara  pelayanan.  Mengurus pelayanan  publik  ibaratnya  memasuki hutan  belantara  yang  penuh  dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan  tidak  pernah  jelas  bagi  para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena
prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban  dari  penyelenggara  pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna.
Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. Ketidakpastian  yang  sangat  tinggi  ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan  pelayanannya  daripada menyelesaikannya  sendiri.  Disamping  itu juga  sering  dilihat  dan  didengar  adanya tindakan  dan  perilaku  oknum  pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, dan  diskriminatif.  Sebagai  konsekuensi logisnya,  dewasa  ini  kinerja  pemerintah sebagai  pelayan  publik  banyak  menjadi sorotan,  terutama  sejak  timbulnya  iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan.
Rakyat mulai
mempertanyakan  akan  nilai  yang  mereka peroleh  atas  pelayanan  yang  dilakukan oleh instansi pemerintah. Semua permasalahan  tersebut,  pada  hakekatya tidak  perlu  terjadi  secara  drastis  dan dramatis.
Berbicara mengenai etika pemerintahan  tidak  terlepas  dari  etika birokrasi,  birokrasi  merupakan  instrumen penting  dalam  masyarakat  modern  yang kehadirannya  tak  mungkin  terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara
(pemerintahan)  untuk  menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Negara dituntut terlibat dalam memproduksi  barang  dan  jasa  yang diperlukan  oleh  rakyatnya  (public  goods and  services)  baik  secara  langsung maupun  tidak.  Bahkan  dalam  keadaan tertentu  negara  yang  memutuskan  apa yang  terbaik  bagi  rakyatnya.  Untuk  itu negara  membangun  sistem  administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Berbicara tentang Etika dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik  dibahas  khususnya  di  kelurahan Maro, terutama dalam mewujudkan aparatur  yang  bersih  dan  berwibawa. Kecenderungan  atau  gejala  yang  timbul dewasa ini banyak aparat dalam pelaksanaan  tugasnya  sering  melanggar aturan  main  yang  telah  ditetapkan.  Etika dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik pemerintahan sangat terkait dengan moralitas  dan  mentalitas  aparat  dalam melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan itu  sendiri  yang  tercermin  lewat  fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat. Jadi  berbicara  tentang  Etika  berarti  kita berbicara  tentang  bagaimana  aparat tersebut  dalam  melaksanakan  fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang  seharusnya  dan  semestinya,  yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya  dimana  telah  ditentukan  atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan    pada kantor  Kelurahan  Maro  Distrik  Merauke, dimana  penelitian  ini  berlangsung  selama 1  bulan,  yakni  dari  bulan  Februari  hingga bulan Maret tahun 2020.
Metode analisis data yang digunakan  adalah  :  Analisis  deskriptif Analisis ini dipergunakan untuk mendeskripsikan  karakteristik  penelitian dengan  menggambarkan  obyek  yang terdiri  dari  lokasi  atau  daerah  penelitian, keadaan  responden  yang  diteliti,  serta item-item yang didistribusikan dari masing- masing  variabel.  Setelah  seluruh  data terkumpul selanjutnya mengolah data dan mentabulasikan ke dalam tabel, kemudian membahas data yang telah diolah tersebut secara  deskriptif.  Ukuran  deskriptifnya adalah  dengan  memberikan  angka,  baik dalam  jumlah  responden  maupun  dalam angka persentase.

## PEMBAHASAN
kondisi  geografis  kelurahan  maro merupakan  dataran  rendah  dengan  jarak dari pusat pemerintahan distrik sekitar 4,5 km.  Sedangkan  untuk  jumlah  penduduk hingga  data  2010,  penduduk  laki-laki berjumlah  9.558  orang  sedangkan  jumlah perempuan  8.470  orang.  Dari  jumlah tersebut  maka  di  kelurahan  maro  jumlah kepala  keluarganya  berjumlah  4.101 kk.(data bulan maret 2014).
Kelurahan  Maro  merupakan  salah  satu kelurahan  yang  berada  di  distrik  merauke dengan  batas  wilayah  adalah  sebagai berikut:
Sebelah utara : kali maro
Sebelah selatan: kelurahan mandala
Sebelah barat : kelurahan karang indah
Sebelah timur  : kelurahan kelapa lima
Kantor  kelurahan  maro  sendiri  dikelolah oleh 1 kepala lurah yaitu bapak Ronald. R. Woru,  S.  STP  yang  membawahi  29  staf pegawainya,  yang  terdiri  dari  bagian sekretaris lurah , bagian seksi pemerintahan, bagian seksi ekbang,
bagian  seksi  kessos  dan  bagian  seksi trantib.
Pelaksanaan
Etika dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  di kantor  kelurahan  Maro,  pada  umumnya tidak  ada  sangsi  fisik  atau  hukuman  jika para  aparat  melanggar  tetapi  berupa sangsi  yang  sangat  ringan,  menegur aparat pun sangat sulit, karena masyarakat enggan dan malu.
Begitu rumit dan kompleksnya permasalahan  pemerintahan  dewasa  ini membuat para aparat mulai tergelincir atau terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang  belum  lagi  karenan  tuntutan atau kebutuhan hidupnya sendiri, untuk itu perlu  adanya  penegasan  payung  hukum atau  norma  aturan  yang  perlu  disepakati bersama  untuk  dilakukan  dan  diayomi
dengan  aturan  hukum  yang  jelas  dan sangsi  yang  tegas  bagi  siapa  saja pelanggarnya tanpa pandang bulu di dalam jajaran  aparat  di  kelurahan  maro,  seiring dengan  itu  oleh  Paul  H.  Douglas  dalam bukunya  “Ethics  in  Government”  yang dikutip  oleh  Drs.  Haryanto,  MA  (2000;9) tentang tindakan-tindakan yang hendaknya dihindari oleh seorang pejabat pemerintah  yang  juga  merupakan  aparat, yaitu :
1.  Ikut  serta  dalam  transaksi  bisnis pribadi  atau  perusahaan  swasta untuk  keuntungan  pribadi  dengan mengatasnamakan jabata kedinasan.
2.  Menerima  segala  sesuatu  hadiah dari  pihak  swasta  pada  saat  ia melaksanakan transaksi untuk
kepentinagn dinas.
3.  Membicarakan masa depan peluang  kerja  diluar  instansi  pada saat  it  berada  dalam  tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah.
4.  Membocorkan  informasi  komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia  kepada  pihak-pihak  yang tidak berhak.
5.  Terlalu  erat  berurusan  dengan orang-orang diluar instansi pemerintah yang dalam
menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin pemerintah.
Dengan demikian jelas bahwa Etika sangat terkait  dengan  perilaku  dan  tindakan  oleh aparat  tersebut  dalam  melaksanakan
fungsi dan kerjanya, apakah ia menyimpang  dari  aturan  dan  ketentuan atau  tidak,  untuk  itu  perlu  aturan  yang tegas dan nyata, sebab berbicara tentang Etika biasanya tidak tertulis dan sangsinya berupa sangsi social yang situasional dan kondisional tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut.
Faktor  lain  adalah  pendapatan pegawai.  Pendapatan  adalah  seluruh penerimaan  seseorang  sebagai  imbalan atas  tenaga  dan  atau  pikiran  yang  telah dicurahkan untuk orang lain atau organisasi  yang  diperoleh  dari  organisasi tempat  kerja  sesuai  dengan  kedudukan dan peranannya dalam organisasi.
Pendapatan haruslah dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  baik  untuk sendiri  maupun  keluarga.  Pendapatan merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan  imbalan  yang    sepadan untuk memenuhi kehidupannya.
Faktor kemampuan dan keterampilan merupakan hal penting dalam mendukung  proses  pelayanan  di  Kantor Kelurahan  Maro  Kabupaten  Merauke. Karena dengan ke mampuan dan ketrampilan  yang  memadai,  pelaksanaan pekerjaan  dapat  dilakukan  dengan  efektif dan efisien.
Upaya  memperbaiki  birokrasi  di Kantor Kelurahan Maro Kabupaten
Merauke  sebagai  pelayan  publik  (public
service)  termasuk  didalamnya  upaya menanamkan  etika  sebagai  nilai  utama dalam  pelayanan  publik,  memerlukan waktu  yang  panjang  dan  diikuti  dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orentasi  perilakunya  ke  arah  yang  lebih mementingkan  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat,  untuk  itu  menurut Mertins Jr (A.Muh Alwiah Akbar, Penelitian 2020;UMY)
ada empat hal yang harus dijadikan pedoman yaitu:
1.  Persamaan Hak (equality), artinya semua masarakat wajib di  layani  dengan.  Hal  di tunjukkan  Kantor  Kelurahan Maro kabupaten Merauke sudah di terapkan dengan baik tanpa  melihat  status  politik, etnis agama.
2.  Keadilan (Justice), yaitu perlakuan  yang  sama  kepada masyarakat  tidak cukup,  selain itu  juga  perlakuan  yang  adil.
Untuk masyarakat yang
pluralistic kadang-kadang
diperlukan  perlakuan  yang  adil dan  perlakuan  yang  sama  dan kadang-kadang pula di butuhkan  perlakuan  yang  adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu.
3.  Kesetiaan (loyalty), artinya kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan,  bawahan  dan  rekan
kerja, yang di harapkan mempu berikan pelayanan yang maksimal  kepada  masakata Kelurahan  Tamaona.  Berbagai jenis  kesetiaan  tersebut  terkait satu  sama  lain,  dan  tidak  ada kesetiaan yang mutlak di
berikan  kepada  suatu  jenis kesetiaan tertentu yang mengabaikan hal lainnya. Pertanggung Jawaban (responsibility),  artinya  setiap aparat pemerintah harus bertanggung jawab atas pelayanan  yang  di  berikan kepada masarakat setia menerima tanggung jawab atas apa pun yang ia kerjakan yang di  mana  harus  datang  tepat waktu  ke  kantor  serta  harus datang setiap hari untuk memberikan pelayanan kepada masarakat

## PENUTUP
Aparat  pelaksana  pemerintahan  di kelurahan  maro  mempunyai  tugas  dan fungsi  pokok  untuk  melayani  masyarakat, mengatur masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Fungsi- fungsi ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila  Aparat  tersebut  memiliki  Etika dalam bekerja.
Etika bukan hanya sekedar retorika yang  didengungkan  baik  lewat  Sapta  Pra Setya  Korpri  maupun  Sapta  Marga  dan
sederetan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah  Tentang  kepegawaian,  tetapi lebih  dari  itu  bagaiaman  ketentuan- ketentuan  tersebut  dapat  dapat  dihayati dan  diamalkan  dalam  berepilaku  sebagai Aparat dan yang tidak kalah penting yaitu bagaiman penegakkan hukum atau sangsi yang  tegas  bagi  para  pelanggar  aturan yang  telah  disepakati  dan  ditentukan tersebut.  Hukuman  atau  sangsi  perlu ditegakkan  secara  merata  tanpa  pandang bulu  apakah  dia  atasan  atau  bawahan semuanya harus sama di mata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Syafiie. Inu Kencana. Etika Pemerintahan. Bandung,Rineka Cipta 1994, halaman 1 2.  Muhammad Said. Etika Masyarakat Indonesia. Jakarta, Pradnya Pramita 1960, halaman 23.
3.  Widjaja. A. W. Etika Pemerintahan, Jakarta  :  Bumi  Aksara,  1997, halaman 67
4.  Widjaja,  AW.  Masyarakat  dan
Permasayarakatan Ideologi
Pancasila,  bandung,  Cv  Armico, 1985.
5.  Malcolm  Brown  Lee.  Pengambilan Keputusan  Etis.  Jakarta,  BPK Gunung Mulia, 1991 halaman 1.
6.  Agus  Dwiyanto,  Pemerintah  Yang Baik, Tanggap, Efisien, dan
Akuntabel,  Kontrol  atau  Etika, Seminar  Forum  Kebijakan  Publik, Pasca  Sarjana,  UGM,  Yogyakarta, 2000.
7.  Drs.  Haryanto,  MA,  Makalah  Etika Pemerintahan, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL, UGM, Yogyakarta.hal.8,9.
8.  Prof.  Drs.  H.a.  Widjaja,  Etika Pemerintahan, Bumi Aksara,
Jakarta, 1997. hal.23.
9.  Pasal  1  ayat  (1),  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  43
Tahun 1999 Tentang  Pokok-pokok Kepegawaian, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  3890.    Undang-
undang  ini  telah  di  revisi  dari
Undang-undang terdahulunya yakni  Undang-undang  Nomor    8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian  dan  di  sesuaikan dengan semangat reformasi dalam rangka  mewujudkan  menejmen kepegawaian  yang  bersih  dan berwibawa.
10. Pasal  3,  Peraturan  Pemerintah
Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135. 11. Rahardjo Adisasmita, 2009. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Penerbit
PPKED : Makassar.