The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam

## Mohammad Hendra, Nurul Hakim
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
E-mail: hendra_elhaza@yahoo.com, nurulhakim283@gmail.com

## Pendahuluan
Kajian  ini  diilhami  oleh  pemahaman  konservatif  terhadap  Hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara
Abstrak: Sebagai  gagasan  intelektual  dan  emosional,  kajian ini  diilhami  oleh  pemahaman  konservatif  terhadap  hukum Islam  yang  memberi  kesan  supremasi  laki-laki  atas perempuan,  sementara  pemahaman  reformis  memberi  kesan kemitrasejajaran  laki-laki  dan  perempuan.  Pemahaman konservatif  perlu  menjawab  tantangan  zaman  dengan mengedepankan maslahah  mursalah .  Ia  banyak  ditemukan dalam kitab-kitab klasik, yang pandangan dan penafsirannya lebih  cocok  untuk  lingkungan  dan  zamannya.  Pemahaman reformis,  banyak  dilakukan  oleh  ulama-ulama  khalaf    guna menghadapi  perubahan  dan  tuntutan  anak  zaman.  Dari  itu persoalan  gender  atau  kemitrasejajaran  laki-laki  dan perempuan  dalam  Islam  semakin  menarik  minat  banyak pihak, salah satunya adalah pemahaman kesetaraan gender di lingkungan  para  pemuka  agama,  baik  pimpinan  organisasi keagaman ataupun organisasi lainnya—cenderung memberikan  penafsiran  yang  berbeda-beda.  Tulisan  ini merupakan  hukum  normatif,  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan.  Pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah studi atau bahan pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan  tersier.  Teknik  kajian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  gabungan  antara  deduktif  dan  induktif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  mengakui eksistensi  kesetaraan  gender  di  ruang  publik.  Hal  ini  dapat dilihat:  1)  hukum  Islam  memberi  perlakuan  yang  sama  di depan  hukum  kepada  setiap  individu  manusia;  2)  laki-laki dan  perempuan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk mendapat  sebutan  “ khair  ummah ”,  yang  sama  sekali  tidak bergender;  3)  nilai  kebajikan  manusia,  tidak  ditentukan  oleh gender tertentu.
Kata kunci: Kesetaraan, gender, hukum Islam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
pemahaman  reformis  memberi  kesan  kemitrasejajaran  laki-laki  dan perempuan.  Pemahaman  konservatif  perlu  menjawab  tantangan  zaman dengan  mengedepankan maslahah  mursalah . 1 Pemahaman  konservatif banyak  ditemukan  dalam  kitab-kitab  klasik,  yang  pandangan  dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan jamannya. Pemahaman reformis,  banyak  dilakukan  oleh  ulama-ulama  khalaf  guna  menghadapi perubahan dan tuntutan anak jaman.
Kedatangan  Islam  telah  mengubah  dan  menghilangkan  perlakuan diskriminatif  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Manusia  dimuliakan  atas dasar kebaikannya kepada Allah, sesama maupun lingkungannya. 2 Dalam Islam,  setiap  individu,  berhak  mamperoleh  derajat  keutamaan  sesuai dengan aktivitas masing-masing. 3
Said  Aqil  Husin  Al-Munawar  menyatakan  bahwa  Al-Qur’an  adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak bisa terhindar dari sesuatu yang  relatif.  Pada  suatu  kurun,  kadar  intelektualitas  menjadi  menonjol, sementara pada kurun lainnya kadar emosional menjadi menonjol. Itulah sebabnya  persepsi  tentang  perempuan  di  kalangan  umat  Islam  sendiri juga berubah-ubah. 4 Karena itu, memaksa satu generasi untuk mengikuti keseluruhan  hasil  pemikiran  generasi  masa  lampau,  menurut  Quraish Shihab,  mengakibatkan  kesulitan  bagi  mereka.    Hal  ini  tidak  sejalan dengan  ciri  agama  serta  tidak  sejalan  dengan  hakikat  masyarakat  yang selalu berubah. 5
Dalam  perjalanan  awal  sejarah  Islam,  perempuan  banyak  berperan, seperti  Khadijah,  Hafshah,  Aisyah,  dan  sebagainya.  Tetapi  pada  masa selanjutnya  keadaan  itu  berubah,  perempuan-perempuan  Islam  semakin tersudut ke dalam rumah, bahkan muka mereka tidak boleh dilihat orang lain.  Mereka  tidak  boleh  mendapat  pendidikan,  apalagi  kerja  di  luar rumah.  Begitu  keadaannya  pada  zaman  pertengahan.  Bahkan  sampai
1 Said  Aqil  Husein  Al-Munawar, Dimensi-Dimensi  Kehidupan  Dalam  Perspektif  Islam ,
(Malang: PPS UNISMA, 2001), hlm. 44
2 Shalahuddin  Hamid, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Islam ,  (Jakarta:  AMISSCO, 2000), hlm. 100
3 Zaitunah  Subhan, Tafsir  Kebencian:  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Qur’an ,  (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 181
4 Zaitunah  Subhan, Tafsir  Kebencian ,  hlm.  183;  Isniyatin  Faizah,  Febiyanti  Utami  Parera, Silvana  Kamelya,  Bagian  Ahli  Waris  Laki-Laki  dan  Perempuan  dalam  Kajian  Hukum Islam, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , Volume 2, No. 2, 2021, hlm. 153
5 Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an:  Fungsi    dan  Peran  Wahyu  dalam  Kehidupan Masyarakat , (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 93
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
zaman modern. 6
Di  Indonesia,  tidak  ada  undang-undang  secara  formal,  yang membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sebagaimana  tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum. Dalam kehidupan internasional, dari sekitar 22 konvenan yang  berkaitan  dengan  HAM,  Indonesia  baru  meratifikasi  empat  buah konvenan, 7 dua  di  antaranya  adalah  HAM  perempuan,  yaitu  perjanjian hak politik perempuan 1961 dan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againt Women (CEDAW ) pada tanggal 1 maret 1980. 8

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  hukum  normatif,  disebut  juga  penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan  tersier.  Teknik  kajian  yang  digunakan  adalah  gabungan  antara deduktif  dan  induktif.  Metode  deduktif  digunakan  untuk  mendapatkan gambaran  secara  detail  dari  kerangka  umum  menuju  paparan-paparan khusus  yang  kemudian  ditarik  pada  suatu  kesimpulan.  Pada  penelitian hukum  normatif,  pengolahan  bahan  hukum  adalah  untuk  mengadakan sistematisasi  pengolahan  bahan-bahan  hukum  pustaka.  Sistematisasi dimaksud  untuk  membuat  klasifikasi  terhadap  bahan  hukum  pustaka tersebut guna mempermudah analisis dan konstruksi.

## Hasil dan Pembahasan
Pengertian Gender
Gender berasal dari bahasa Inggris berarti sexsual classification; sex: the male and the female gender . 9 Makna ini sama dengan “jenis kelamin”  yang tertuang  dalam  Grand  Kamus  Inggris-Indonesia. 10 Arti  seperti  ini  kata Nasaruddin  Umar  kurang  tepat.  Karena  dengan  demikian  menurutnya gender disamakan dengan seks yang berarti “jenis kelamin”. 11
6 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an , hlm. 161-162
7 Baharuddin  Lopa, Al-Qur’an  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  (Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Prima Yasa, 1996), hlm. 15
8 Chusnul Mar’iyah, Perempuan dan Politik , (Jakarta: Makalah Disampaikan dalam Dialog Wanita Nasional, 29 April 1999).
9 Rofiq  El-Harkah, Fiqih  Kontekstual:  dari  Normatif  Kepemaknaan  Sosial ,    (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 68.
10 Muhammad  Rusydi,  Esoterisme  Pemikiran  Gender  Nasaruddin  Umar,  An-Nisa’, Volume 12, No. 2, 2019, hlm. 715.
11 Muhammad Rusydi, Esoterisme Pemikiran Gender , hlm. 715

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Dalam Women’s  Studies  Encyclopedia dijelaskan,  gender  adalah  suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan yang berkembang dalam masyarakat. 12 Maggie Humm dalam Ensiclopedia Feminisme mengartikan  gender  sebagai  kelompok  atribut  dan  perilaku yang  dibentuk  secara  kultural  pada  laki-laki  atau  perempuan.
Berdasarkan  pada Margaret  Mead , Sex  and  Temperament  in  Three  Primitive Societies (1935)  kata  Humm,  teori  ini  menempatkan  pandangan  bahwa jenis  kelamin  adalah  biologis  dan  perilaku  gender  adalah  kontruksi sosial. 13
Perbedaan  seksual  tidak  dapat  dihindari.  Ia  merupakan  fenomena natural.  Masalahnya  kemudian  bahwa  perbedaan  seksual  ternyata mempunyai  implikasi-implikasi  terhadap  kehidupan  manusia, 14 yang dihubungkan  dengan  jenis  kelamin. 15 Pembedaan  karakteristik  tersebut akhirnya  mengantarkan  pembedaan  sosial  laki-laki  dan  perempuan. Contoh  yang  mudah  diidentifikasi  adalah  pembakuan  tugas  suami-istri, suami  adalah  kepala  keluarga,  pencari  nafkah  dan  harus  mengambil peranan  di  wilayah  publik.  Sedangkan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga, berkewajiban  mengatur,  membersihkan  rumah,  menyiapkan  makanan, mendidik anak dan jika mencari nafkah, maka diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan. 16
Sebagai  suatu  fenomena  sosial,  gender  bersifat  relatif.  Gender  pada masyarakat  Jawa  berbeda  dengan  gender  pada  masyarakat  Bali.  Tidak lazim  di  Jawa  perempuan  bekerja  mengangkut  batu  untuk  membuat jalanan. Namun di Bali, hal semacam itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa. 17
Perbedaan  gender  mempunyai  sejarah  perjalanan  yang  panjang. Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  terbentuknya  perbedaan  gender tersebut,  dibentuk,  disosialisasikan,  diperkuat,  dikontruksikan  melalui
12 Mufidah  Ch., Sikap  Kritis  Muslimah  Indonesia  di  Era  Globalisasi ,  (Malang:  Makalah Disampaikan dalam Forum PSG, 12 Agustus 2001).
13 Maggie  Humm, Ensiklopedia  Feminisme ,  (Yogyakarta:  Fajar-Pustaka  Baru,  2002),  hlm. 177-178
14 Heddy  Shri  Ahimsa  Putra, Gender  dan  Pemaknaannya ,  (Pusat  Penelitian  Yogyakarta: Kebudayaan dan Perubahan Sosial, UGM, Juli 2000).
15 Rofiq El-Harkah, Fiqih Kontekstual , hlm. 59 16 Tutik  Hamidah, Fiqh  Perempuan  Berwawasan  Keadilan  Gender, (Malang:  UIN  Maliki press, 2001), hlm. 60 17 Heddy Shri Ahimsa Putra, Gender dan Pemaknaannya .

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
sosial dan kultural. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati. 18

## Identitas Gender
Ketika  Al-Qur’an  berbicara  tentang  gender,  menurut  Mufidah,  ia menggunakan  beberapa  kata  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menelaah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi  keduanya. 19 Kata dzakara berkonotasi  pada  persoalan  biologis sebagai  lawan kata al-unsa, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dzakara digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari  faktor  biologis.  Kata unsa berarti  lemas,  lembek,  halus.  Lafal unsa terulang  sebanyak  30  kali  dalam  berbagai  pecahannya  yang  pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dari aspek biologis.
Kata rajul mempunyai  kriteria  tertentu,  bukan  hanya  mengacu  pada jenis  kelamin,  tetapi  juga  kualifikasi  budaya,  terutama  sifat  kejantanan. Karena  itu,  tradisi  Arab  menyebut  perempuan  yang  memiliki  sifat-sifat kejantanan dengan rijlah 20 atau mutarajjilat (menyerupai laki-laki). Dalam hadis  dari  Ibn  Abbas  berkata,  “Rasulullah  SAW  melaknat  laki-laki  yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”. 21
Mohammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar mengatakan, keunggulan laki-laki  atas  perempuan  dilatari  oleh  dua  faktor, fitri dan kasbi atau Zaitunah  Subhan  menyebutnya  sebagai  perbedaan  mutlak  dan  relatif.
Perbedaan  pertama  dikenal  dengan  perbedaan  kodrati.  Perbedaan  ini bersifat  mutlak  dan  mengarah  terhadap  perbedaan  biologis.  Secara kodrati  laki-laki  dan  perempuan  berbeda  jenis  kelaminnya  beserta segenap  kemampuannya. 22 Menurut  Abduh,  secara  fisik  laki-laki  lebih kuat  dan  struktur  tubuhnya  lebih  indah  dari  pada  struktur  tubuh perempuan. 23 Perbedaan  biologis  laki-laki  dan  perempuan,  bahwa perempuan  memiliki  rahim,  payudara,  ovarium,  haid,  melahirkan,  dan menyusui.  Sementara  itu,  laki-laki  memiliki  penis  dilengkapi  dengan
18 Mufidah Ch., Sikap Kritis Muslimah . 19 Mufidah Ch., Sikap Kritis Muslimah .
20 Mufidah Ch., Sikap Kritis Muslimah .
21 Muhammad  bin  Isma ʻ il  bin  Ibrahim  bin  Al-Mughirah  Al-Ja ʻ fi  Al-Bukhari, Sahih  Al- Bukhari, (Riyadl: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi ʻ , 2015), hlm. 957
22 Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian , hlm. 22
23 Muhammad  Rasyid  Ridha, Tafsir  Al-Qur’an  Al-Hakim  Al-Syahir  bi  Al-Tafsir  Al  Manar , Juz V, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t), hlm. 70

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dzakar dan sperma untuk pembuahan. 24
Perbedaan kodrati tersebut merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat alami tidak bisa berubah dari masa ke masa, berlaku bagi semua tingkatan manusia  di  segala  zaman. 25 Karena  perbedaan  ini  merupakan  kodrat Tuhan,  maka  tidak  boleh  diubah  atau  ditiru  oleh  masing-masing  jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

## Kesetaraan Gender
Kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil.  Keadilan, berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil, dari kata kerja ‘ adala, ya’dilu , berarti berlaku adil, tidak berat dan patut, atau sama, menyamakan, berimbangan dan seterusnya. 26
Kesetaraan adalah inti ajaran Islam,  bahwa semua manusia  setara di hadapan  Allah.  Siapa  berbuat  baik,  laki-laki  atau  perempuan  akan mendapat  balasan  yang  sama 27 (Al-Nisa’:  124).  Al-Qur’an  sudah menginformasikan  bahwa  tinggi  rendahnya  martabat  seseorang  di hadapan Allah bukan karena jenis  kelamin atau tinggi rendahnya stasus sosial, atau dari bangsa mana berasal (Al-Hujurat: 13).
Menurut  Amina  Wadud,  ayat  Al-Qur’an  di  atas  merekonstruksi semua  dimensi  eksistensi  manusia.  Memulai  dengan  penciptaan, kemudian  menyatakan  keberpasangan,  laki-laki  dan  perempuan. Keduanya  kemudian  disatukan  dalam  kelompok-kelompok,  besar  dan kecil,  yang  masing-masing  diterjemahkan  sebagai  bangsa  dan  suku. Supaya  kalian  saling  kenal-mengenal.  Dan  puncak  dari  ayat  tersebut adalah  takwa.  Dalam  riset  Amina,  istilah  takwa  diartikan  sebagai kesalehan, yakni sikap saleh yang menghindari apa yang dilarang sesuai dengan kesadaran karena Allah. 28

## Prinsip Persamaan dalam Hukum
Dalam pandangan hukum Islam bahwa laki-laki dan perempuan dari jenis bangsa dan warna kulit apapun  adalah sama di depan hukum (Al- Hujurat: 13). Muhammad Amin As-Sankithy mengungkapkan bahwa ayat itu  menunjukkan  persamaan  manusia  dalam  hukum,  maka  jelaslah, bahwa  kemulian  itu  hanya  dapat  diperoleh  oleh  seberapa  banyak
24 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’an , hlm. 22 25 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’an , hlm. 22
26 Rifyal  Ka’bah, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Perspektif  Muhammadiyah  dan  NU ,  (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 28
27 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam , hlm. 91-92
28 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam , hlm. 81- 82
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## ketaatannya kepada Allah. 29
Puncak dari Al-Hujurat ayat 13 dan aspek sentralnya dalam bahasan ini,  perspektif  Wadud,  adalah  yang  paling  mulia  di  antara  kalian  dalam pandangan  Allah  adalah  yang  paling  bertakwa.  Jika  takwa  dipahami dalam  dimensi  tindakan,  maka  ayat  ini  dengan  sendirinya  sudah  jelas. Dari perspektif ini, semua perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, harus  dianalisis. 30 Kenyataan  ini  didukung  oleh  pernyataan  Nabi , “Sesungguhnya  Allah  tidak  memandang  bentuk  fisik  dan  warna  kulit kalian, tetapi memandang hati dan amal perbuatan kalian”. 31
Ketidakberpihakan  Nabi  terhadap  salah  satu  gender,  praktis  telah diaplikasikan  saat  di  Madinah.  Ia  telah  meletakkan  perempuan  dalam posisi  yang  setara  dengan  laki-laki.  Nabi  telah  mengizinkan  perempuan turut  serta dalam  peperangan.  Kesetaraan  gender  bukanlah  barang  baru dalam  konsep  hukum  Islam.  Konsep musawat perlu  dikembangkan interpretasinya  dalam  mengantisipasi  persepsi  pihak  Barat  yang cenderung memojokkan Islam. 32 Hukum  Islam tidak membelenggu kaum perempuan untuk memanfaatkan potensinya, sepanjang tidak menyalahi kodrat keperempuanannya dan norma-norma hukum Islam.
Sejak  awal,  Islam  mencanangkan  persamaan  hukum  dan  tidak membedakan asal penciptaan ataupun golongan, yang berlaku universal. Yunani,  yang  demikian  demokratis,  juga  Romawi,  dengan  lembaga senatnya,  memang  mengembangkan  prinsip  kesetaraan  dan  kebebasan bicara,  tetapi  hanya  untuk  mereka.  Terhadap  bangsa-bangsa  lain  yang mereka pikirkan adalah perang dan perbudakan. 33

## Keunggulan bagi Penegak Hukum
Al  Qur’an  selain  mensosialisasikan  prinsip  persamaan  manusia  di depan hukum, juga mensosialisasikan predikat khair ummah , “umat yang
29 Muhammad  Amin  bin  Muhammad  Mukhtar  Al-Jikni  Al-Syankiti, Adlwa’  Al  Bayan  fi Idlah Al-Qur’an bi Al-Qur’an , Juz VII, (Beirut: Alam Al- Kutub, t.t.),  hlm. 634–635
30 Aminah  Wadud, Qur’an  Menurut  Perempuan : Meluruskan  Bias  Gender  dalam  Tradisi Tafsir ,  (Jakarta:  PT.  Serambi  Ilmu  Semesta,  2001),  hlm.  83;  Mu’amaroh,  Hak  Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Perpektif Islam, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Volume 1, No. 1, 2020, hlm. 153
31 Abu  Al-Hasan  Muslim  bin  Al-Hajjaj  bin  Muslim  Al-Qushairi  Al-Nisaburi, Sahih Muslim ,  (Riyad:  Dar  Al-Hadarah  li  Al-Nashr  wa  Al-Tauzi ʻ, 2015),  hlm.  826;  Abu ʻ Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibn Majah , (Riyad: Dar Al-Hadarah li Al- Nashr wa Al-Tauzi ʻ, 2015), hlm. 644
32 Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia ,  hlm. 118
33 Syu’bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur’an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 4

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
unggul”  (Ali  Imran:  110).  Ayat  ini,  menurut  Rasyid  Ridha  menjelaskan, keunggulan  umat  Nabi  atas  umat  lainnya  adalah  disebabkan memerintahkan yang makruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. 34 Dengan kata lain, ayat tersebut sebenarnya dalam rincian bahasa  yang  yang  lebih  mudah  ingin  mengatakan,  umat  yang  unggul adalah siapa saja yang dapat menegakkan hukum yang ditentukan Allah dan  menjauhkan  dari  apa-apa  yang  dilarang-Nya.  Tentu  berlaku  untuk seluruh umat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, yang memerintah yang makruf dan mencegah yang munkar.
Tetapi, lanjut Ridha, predikat khair ummah tidak disandangkan kepada orang-orang non muslim tidak juga  orang yang hanya mendirikan salat, membayar  zakat,  menjalankan  puasa,  berhaji  walaupun  semua  itu merupakan  ruh  Islam,  melainkan  setelah  melaksanakan  penegakan hukum  Islam,  yakni  tugas amar makruf  dan nahi  munkar dan  beriman kepada Allah. 35
Syu’bah  Asa  berpandangan,  pemahaman  “ amar makruf”  sebagai humanis, sementara “ nahi munkar ”  menemukan bentuknya yang relevan dengan  konteks  manusia  sebagai  liberasi.  Sedangkan  “beriman  kepada Allah”  merupakan  tugas  transendensi,  yang  menghubungkan  hidup dengan Zat. 36
Seruan  ayat  di  atas  ditujukan  untuk  semua  umat  Nabi,  laki-laki maupun perempuan. Semua mendapat tugas sebagai “penerima perintah” dan  “pemberi  perintah”.  Mereka  sama-sama  berhak  mengidentifikasi dirinya dengan cita-cita organisasi formal. Perempuan dalam Islam tidak diposisikan  sebagai  “penerima  perintah”  yang  terasing  dari  cita-cita organisasi dan teridentifikasi dengan hubungan informal. 37
Tugas  perempuan  dan  laki-laki  dalam  ayat  ini  dinyatakan  sama, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang  mungkar. Amar makruf dan nahi  munkar ,  adalah  seluruh  tugas  dan  aktivitas  seorang  muslim mengurusi  bidang  sosial,  politik,  ekonomi,  pidana,  perdata,  etika  dan estetika,  di  ruang  publik  dan  di  ruang  domestik. 38 Hukum    Islam  tidak hanya  menunjuk  kaum  laki-laki  atau  perempuan  saja  yang  punya
34 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’an , hlm. 57 35 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’an , hlm. 85
36 Syu’bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur’an , hlm. 283
37 Su’udah, Melintas  Perbedaan:  Suara  Perempuan,  Agensi  dan  Politik  Solidaritas ,  (Jakarta: KPG, 1998).
38 Su’udah, Melintas Perbedaan .
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
tanggung  jawab,  tetapi  masing-masing  individu  akan  dimintai pertanggung jawaban (Al-Zalzalah: 6-8).
Ayat di atas membicarakan tanggung jawab masing-masing individu dalam menegakkan hukum. Tetapi pemberian predikat khair ummah bagi umat  yang  melaksanakan  tugas amar makruf dan nahi  munkar .  Dalam hadis  disebutkan,  “Barang  siapa  di  antara  kalian  melihat  kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu, maka dengan lisan  dan  jika  tidak  mampu,  maka  dengan  hatinya.  Dan  itu  adalah selemah-lemah iman”. 39
Dua golongan yang dikandung dalam ayat dan hadis di atas. Pertama, umat  yang  unggul,  yang  diterjemahkan  dari khair  ummah .  Kedua,  umat yang lemah imannya, sebagai terjemahan dari adh’af al-iman . Laki-laki atau perempuan dapat memilih satu di antara dua predikat tersebut. Laki-laki atau  perempuan  yang  melaksanakan amar makruf dan nahi  munkar, mendapat  predikat khair  ummah ,  dan  laki-laki  atau  perempuan  yang membiarkan amar makruf dan nahi  munkar mendapat  predikat ‘adh’af  al- iman . 40 Ini  merupakan  tujuan amar makruf dan nahi  munkar ,  yang humanisasi  dan  liberasi.  Tujuan  humanisasi  memanusiakan  manusia tanpa  memandang  jenis  kelamin,  untuk  menjadi  manusia  seutuhnya. Tujuan  liberasi  adalah  pembebasan  bangsa  dari  kekejaman,  kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan. 41

## Keadilan dalam Hukum Islam
1. Balasan Amal
Al-Baqarah  ayat  286  merupakan  bentuk  hukum  Islam,  yang berusaha  menghilangkan  bentuk-bentuk  ketidakadilan  melalui marginalisasi,  penempatan  perempuan  pada  subordinasi,  stereotipe, tindak  kekerasan  maupun  beban  kerja  yang  tidak  proporsional dilakukan  laki-laki  dalam  segala  aktivitas  yang  ada. 42 Untuk merombak  itu,  perempuan  tidak  perlu  ngotot  untuk  menunjukkan dirinya sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan . Sebab, itu mustahil dilakukan. 43 Tetapi pembagian kerja antara laki-laki dan
39 Muslim, Sahih Muslim , hlm. 35
40 Said Aqil Husein Al-Munawar, Dimensi-Dimensi Kehidupan , hlm. 122
41 Syu’bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur’an , hlm. 285
42 Mufidah Ch., Sikap Kritis Muslimah .
43 Muhammad  Amin  bin  Muhammad  Mukhtar  Al-Jikni  Al-Syankiti, Adlwa’  Al  Bayan , hlm. 632

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
perempuan dalam berbagai bidang kehidupan harus memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya. 44
Para mufasir menggunakan Ali-Imran: 195 untuk membahas tidak adanya  pembedaan  gender  di  akhirat.  Al-Zamakhsyari  mengatakan, kalimat “orang yang beramal” dalam ayat tersebut diperjelas dengan ungkapan  “laki-laki  atau  perempuan”  sebab  mereka  mempunyai “hubungan  dengan  apa  yang  Allah  janjikan”.  Sedangkan  Thanthawi Jauhari,  kata ba’dhukum  min  ba’dh adalah  jumlah mu’taridhah yang menjelaskan  hubungan  perempuan  dan  laki-laki  adalah  hubungan kerja sama yang terus-menerus dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. 45 Al-Dhahhak menyatakan, laki-laki bekerja sama dengan perempuan  dalam  hal  taat,  begitu  pula  sebaliknya. 46 Menurut Syu’bah, ayat di atas—berbicara “realistis”, perempuan bukan objek, bahwa  para  mukmin  laki-laki  dan  perempuan  “sebagiannya pelindung yang sebagian”. Tidak harus berarti ketaklukan perempuan kepada laki-laki.
2. Balasan Kejahatan
Dalam  hukum  Islam,  setiap  tahapan  akhirat  dialami  oleh individu.  Bagian  penting  dari  penciptaan  manusia  adalah  hubungan antara  akhir  kehidupan  individu  dan  tanggung  jawab  yang  dipikul oleh  setiap  individu  dalam  kehidupan  di  akhirat  (Al-An’am:  93). Dalam  kehidupan  yang  kekal  nanti  setiap  diri  manusia  akan mempertanggungjawabkan  amal  perbuatannya.  Sekecil  apapun perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dunia akan diperlihatkan dan diberi balasan yang setimpal (Al-Dzariyat: 6-8).
Tanggung jawab dari suatu perbuatan dosa yang dilakukan laki- laki  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada  perempuan  sebagai  istri  dan begitu  pula  tanggung  jawab  dari  suatu  perbuatan  dosa  yang dilakukan perempuan tidak dapat dilimpahkan kepada seorang laki- laki  sebagai  suami.  Sebab  masing-masing  manusia  akan  memikul beban  tanggung  jawab  atas  diri  sendiri  dan  tidak  akan  menerima beban  tanggung  jawab  dari  dosa  orang  lain  (Al-An’am:  164).  Selain itu,  peristiwa  surga  yang  melibatkan  Adam  dan  Hawa,  yang
44 Mufidah Ch., Sikap Kritis Muslimah .
45 Thanthawi Jauhari, Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim , (Mesir: Musthafa Al-Bab wa Auladih, t.t), hlm. 197
46 Abi Abdillah Muhammad Al-Qurthubi, Al-Jami’ Al-Ahkam Al–Qur’an , Jilid III, (t.tp: t.p, t.t), hlm. 318

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
melakukan  pelanggaran  karena  memakan  buah  yang  dilarang-Nya, telah  menjadikan  mereka  turun  kepermukaan  bumi  ini.  Semuanya mendapat sanksi hukum dari Allah. Sanksi tidak hanya dilimpahkan kepada  Hawa  sebagai  “perempuan”  atau  kepada  Adam  saja  sebagai laki-laki  melainkan  semuanya  mendapat  sanksi  hukum,  yaitu dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga yang serba kemewahan dan  kesenangan.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  Al  Baqarah ayat 38.
Perpindahan manusia pertama itu (Adam dan Hawa) ke dunia ini bukan  semata-mata  karena  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Hawa, melainkan  juga  Adam  telah  melanggar  batas  yang  ditentukan  Allah. Banyak ayat-ayat Al Qur’an yang menyatakan, balasan yang diterima setiap individu sesuai dengan apa yang mereka perbuat.
3. Sanksi Pidana
Sebelum lebih jauh membahas topik ini, perlu dikemukakan lebih dahulu  dua  Firman  Allah  yang  sesuai  dengan  topik  ini,  yaitu  ayat yang berkenaan dengan sanksi hukum bagi pencuri dan pelaku zina. Demikian disebut dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan Al-Nur ayat 24.
Hakikat  hukum  Islam  yang  tersimpul  dari  ayat  di  atas menetapkan  sanksi  hukum  bagi  masing-masing  pelaku  pencuri  dan pezina,  baik  pencuri  laki-laki  atau  pencuri  perempuan,  pezina perempuan  atau  pezina  laki-laki  semua  mendapat  hukuman  yang sama dan tidak bias gender. Ibn Arabi dalam memahami kedua ayat tersebut mengatakan, bahwa alif dan lam dalam kalimat al-sariq wa al- sariqah , sama dengan alif dan lam dalam kalimat wa al-zani wa al-zaniah , berhimpun  dalam  satu  karakter,  yaitu  untuk  spesifikasi  ( takhsis )  dan penentuan, ta’yin terhadap  kedua  jenis  kelamin.  Dalam  suatu peristiwa pencurian ada lima unsur, yaitu 1) pencurian; 2) orang yang mencuri  (dari  laki-laki  atau  perempuan;  3)  barang  yang  dicuri;  4) orang yang kecurian; dan 5) tempat terjadinya pencurian. Lima unsur ini mesti ada dalam kasus pencurian secara umum. Dan seorang dapat disebut  pencuri  apabila  memenuhi  syarat:  1)  berakal;  2)  balig;  3) sampainya  dakwah.  Ibn  Arabi  tidak menyebut  jenis  kelamin  sebagai syarat seseorang dapat disebut sebagai pencuri. Sedangkan Al-Nasafi mengatakan  bahwa  dalam  hal  pencurian,  laki-laki  didahulukan karena  banyak  dilakukan  oleh  kaum  laki-laki.  Sedangkan  dalam  hal

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
ayat tentang zina, penyebutan perempuan didahulukan, karena yang membangkitkan syahwat banyak dilakukan perempuan. 47
Penafsiran  yang  dihubungkan  dengan  faktor  biologis  dan  jenis kelamin  tersebut  sebagaimana  Al-Nasafi  banyak  berimplikasi  pada pelabilan dan streotipe kedua gender tersebut. Laki-laki kemudian di tempatkan  dalam  posisi  dominan,  selalu  didukung  oleh  kemasan ideologi,  dituangkan  dalam  hukum,  dibenarkan  oleh  adat  serta diundangkan  oleh  kebijakan,  dan  dipertahankan  oleh  proses sosialisasi  dan  dijalankan  melalui  berbagai    institusi  yang  berbeda. 48
Seperti  pelabilan  peran  dan  profesinya,  “wanita  karir”  diartikan dengan,  seorang  perempuan  yang  bekecimpung  dalam  kegiatan profesional,  wanita  tuna  susila  adalah  perempuan  yang  kurang  atau tidak memiliki susila.
Masyarakat  yang  masih  dekat  dengan  perasaan  fitrah  manusia masih  memandang  zina  sebagai  perbuatan  mesum  yang  harus mendapat  hukuman  berat.  Sungguh  pun  demikian  sikap  mereka dalam mengahadapi perzinaan  sedikit demi sedikit luluh dan sesuai dengan  alur  kebudayaan  yang  mempengaruhi  masyarakat  ketika mulai  membedakan  antara  perzinaan  laki-laki  dengan  perempuan yang  bersuami  dikenakan  sanksi  hukum  sedangkan  laki-laki  yang berzina  dengan  perempuan  yang  tidak  bersuami  dianggap  sebagai kesalahan biasa yang tidak perlu mendapatkan  atau dikenakan sanksi hukum. 49
Pengertian  berzina  dengan  perempuan  yang  tidak  bersuami adalah  seorang  laki-laki  (entah  suami,  duda  atau  bujangan)  yang menyetubuhi  seorang  perempuan  yang  tidak  bersuami.  Dalam undang-undang  Mesir  kuno,  Kristen  dan  Hindu,  semua  menilai  hal ini sebagai kesalahan biasa yang mendapat hukuman ringan. Kaidah mereka  pun  diikuti  oleh  bangsa  Yunani  dan  Romawi.  Yahudi  pada akhirnya mengikutinya. Dalam kitab sucinya tidak termaktub seperti itu.  Kitab  suci  Yahudi  hanya  menetapkan  laki-laki  si  pelaku  zina membayar  denda.  Hal  ini  disebutkan  dalam  kitabnya,  yakni  Kitab Keluaran Surat ke-22 ayat 16 dan 17:
47 Ahmad  Jainuri, Perempuan  dan  Kebebasan  Menurut  Hukum  Islam ,  (Genggong:  Seminar Gender Penyelenggara STIH Zainul Hasan, 1999).
48 Ahmad Jainuri, Perempuan dan Kebebasan .
49 Al-Maududi, Dasar-Dasar Aqidah Islam , (Jakarta: Media Dakwah, 1991), hlm. 38

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
“Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambil menjadi istri dengan membayar mahar: jika ayah perempuan itu sungguh menolak memberikannya kepadanya  maka  ia  harus  pula  membayar  perak  itu sepenuhnya sebanyak mahar (mas kawin) anak perawan.” 50
Namun  hukum  Islam  tidak  mengenal  perbedaan  itu  dan  tidak mengenal  pelabilan  maupun  streotipe;  baik  pelabilan  atau  streotipe laki-laki  maupun  perempuan.  Karena  hal  ini  dalam  pandangan hukum  Islam  dianggap  memperolok-olok  atau  menggunjing  orang lain  atau  komunitas  dari  kelompok  lain  misalnya,  baik  dilakukan secara  personal  maupun  kolektif  dalam  term  humanisme  (selain Islam)  bisa  jadi  dianggap  bukan  suatu  kekerasan.  Untuk  itu,  hingga kini belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu.
Akan tetapi, hukum Islam melihat bahwa dampak dari pergunjingan, apalagi  dilakukan  dengan  jalan  terbuka,  akan  mempunyai  dampak negatif  ( negative  effect ),  atau  bahkan  konflik  sosial.  Sebab  itulah,  Al- Qur’an  melarang  dan  mendosakan  pergunjingan  baik  dilakukan secara  personal  maupun  kolektif.  Hal  itu  terungkap  dalam  surat  Al- Hujurat ayat 11.
Seorang pencuri setelah jelas mencuri, sesuai bukti atau kesaksian maka tidak diperkenankan mengundurkan hukumannya, yaitu harus dipotong  tangannya  pada  waktu  telah  terbukti  kesalahannya.  Ini semua karena menegakkan hukum Islam. Hukum Islam  memberikan sanksi hukuman tidak karena banyaknya pelaku dari salah satu kedua jenis  kelamin,  tetapi  apapun  jenis  kelaminnya  yang  melakukan parbuatan mencuri dalam pandangan hukum  Islam harus mendapat sanksi hukum yang sama. Sebab menurut Al-Jurjawi, hukuman dalam hukum Islam yang dikenakan kepada seorang pencuri adalah sebagai peringatan  dan  hukuman  agar  tidak  mengulangi  perbuatan  yang sama. 51
Begitu  pula  dengan  pelaku  zina,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  hukum    Islam  telah  menetapkan  sanksi  bagi  keduanya dengan hukuman yang sama, yaitu dengan hukuman cambuk 100 kali tanpa terputus (Al-Nur: 2), sedangkan bagi seorang janda atau duda
50 Al-Maududi, Dasar-Dasar Aqidah Islam , hlm. 38
51 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ wa Faksafatuh , (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
adalah  setengahnya  (Al-Nisa’:  25).  Selain  itu,  hukum  Islam    yang bersumberkan  Al-Qur’an  dan  hadis,  juga  memberikan  sanksi  moral bagi pelaku zina, yaitu seorang pezina, laki-laki atau perempuan tidak diperkenankan  mengawini  seorang  kecuali  sesama  pezinanya  (Al- Nur: 3). Demikian juga disebutkan dalam  hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda: “Tidak boleh nikah seorang pezina kecuali dengan sesama pezinanya. 52
Demikian  keadilan  hukuman  Allah.  Sedangkan  para  mufasir, seperti  Al-Maraghi  dan  Moh.  Abdul  Mun’im  Al-Jamal,  dalam menjelaskan  ayat  di  atas  (tentang  pezina)  mengatakan,  dalam menegakkan hukum Allah tidak boleh ada rasa belas kasihan, bahwa barang  siapa  berbuat  zina,  laki-laki  ataupun  perempuan,  sedangkan mereka merdeka, dewasa, memiliki akal yang cerdas, maka keduanya diberi  hukuman  jilid  sebanyak  seratus  kali  sebagai  balasan  atas berlaku maksiat kepada Allah. 53

## Hak dan Kewajiban Gender di Ruang Publik .
Persoalan yang amat penting berkaitan dengan topik ini bahwa Islam telah memberikan kesetaran gender dalam hak dan kewajiban keduanya publik.  Kesetaraan  dalam  hukum  Islam  tidak  berarti  bahwa  perempuan harus  menjadi  sama  seperti  laki-laki.  Tetapi  menurut  Zaitunah  Subhan, sama  berbeda  dengan  identik.  Persamaan  mempunyai  arti  kesederajatan dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti keduanya harus persis sama. Dengan demikian kesetaraan harus berarti; (a) memberikan hak dan kewajiban di ruang publik tidak tergantung secara biologis, laki-laki atau perempuan,  (b)  laki-laki  dan  perempuan  harus  sama-sama  menikmati status  yang  sama  sebagai  manusia  dengan  segala  kelebihan  dan kekurangan, (c) laki-laki dan perempuan harus berada dalam kondisi dan mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk  merealisasikan  potensinya sebagai hak asasinya.
Menurut hukum Islam hak manusia  terbatas dengan hak orang lain, hurriyah  al-mar’i mahdud  bi  hurriyah  ghairih ,  kebebasan  seseorang  dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ada hak maka ada kewajiban, supaya hak bisa terlaksana harus ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak itu. Dalam hak  manusia  terdapat  kewajiban  manusia  lain  untuk  memenuhi  hak
52 Sulaiman  bin  Al-Asy’as  bin  Ishaq  bin  Basyir  Al-Azwi  Al-Sijistani, Sunan  Abi  Dawud , (Riyadl: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi’, 2015), hlm. 263
53 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi , Juz 1, (ttp: tp, t.t), hlm. 69

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
tersebut. Dan sebaliknya dalam pelaksanaan kewajiban sekaligus terdapat hak  manusia. 54 Dalam  penelitiannya,  A.K.  Brohi  mengatakan,  dalam totalitas    Islam,  kewajiban  manusia  kepada  Allah  mencakup  juga kewajibannya  kepada  setiap  individu  yang  lain.  Maka  secara  paradoks hak-hak  setiap  individu  itu  dilindungi  oleh  segala  kewajiban  di  bawah hukum  Ilahi.  Sebagaimana  suatu  negara  secara  bersama-sama  dengan rakyat harus tunduk dengan hukum, yang berarti juga harus melindungi hak-hak  individual. 55 Menurut  Masyhur  Efendi,  dalam  tanggung  jawab, terdapat  unsur  kesadaran committed  person dalam  bermasyarakat. Kurangnya,  lebih-lebih  tiadanya  tanggung  jawab,  dapat  dibayangkan hasilnya.  Di  dalamnya  ada  dua  hal,  amanah  (melaksanakan  tanggung jawab) dan accountibility (diperhitungkan). 56

## Bidang Politik
Harus diketahui bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi menurut perspektif hukum Islam. Bahkan iqamah al- din tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya  kepemimpinan.
Sedangkan  seluruh  anak  Adam,  mustahil  akan  mencapai  kemaslahatan optimal  kalau  tidak  ada  perkumpulan  yang  mengikat  dan  memecahkan kebutuhan  mereka.  Perkumpulan  ini  pasti  butuh  seorang  pemimpin untuk  mengendalikan. 57 Demikian  urgennya  masalah  yang  satu  ini, sehingga  Rasulullah  SAW  bersabda,    “Apabila  ada  tiga  orang  keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin”. 58
Syarat-syarat  kepemimpinan  pun  telah  pula  dibicarakan  oleh  ulama, pakar tafsir dan fikih. Misalnya Al-Qurtubi, mensyaratkan kepemimpinan dari  orang  laki-laki  dan  sehat  fisiknya. 59 Dari  pernyataan  Al-Qurtubi  ini memberi  isyarat  bahwa  perbedaan  jenis  kelamin  berimplikasi  terhadap perbedaan  peran,  hak  dan  kewajiban.  Pada  umumnya  ulama  yang mensyaratkan laki-laki dan menghalangi perempuan menjadi pemimpin, mereka biasanya berpijak kepada surat Al-Nisa’ ayat 34.
54 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi , hlm. 11-12 55 Syekh Syaukat Hussain, Human Rights in Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.
54
56 PKSK, HAM dan Pluralisme Agama , (Jombang: CV. Fatma, 1999), hlm. 18
57 Ibn Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra , (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hlm. 156
58 Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud , hlm. 330
59 Abi Abdillah Muhammad Al-Qurthubi, Al-Jami’ Al-Ahkam , hlm. 270

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Menurut  Said  Aqil  Husin  Al-Munawar,  setidaknya  ada  tiga  alasan larangan  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  kepemimpinan:  1)  Al- Nisa’ ayat 34, ” arrijal qawwamun ’ala al-nisa’ ,” (laki-laki adalah pemimpin bagi kalangan perempuan); 2) hadis yang mengatakan bahwa perempuan kurang  cerdas  dibandingkan  dari  laki-laki,  begitu  juga  dalam    sikap keberagamannya;  3)  hadis  yang  menyatakan,  ” lan  yuflih  qaum  walau amrahum  imroah ”,  (tidak  akan  bahagia  suatu  kaum  yang  menyerahkan urusan  mereka  kepada  perempuan).  Ketiga  dalil  ini  saling  kait  mengait dalam  memperkuat  argumentasi  ketidak  bolehan  perempuan  dalam memegang kepemimpinan. 60

## Bidang Pendidikan
Sejalan  dengan  modal  pertama  yang  diberikan  oleh  Allah  kepada Adam  untuk  mengemban  tugas  kekhalifahan,  yakni  ilmu  pengetahuan, maka  wahyu  Allah  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  pertama  kali  turun adalah  Al-Alaq,  terutama  pada  kata Iqra’ dan qalam . Iqra’ yang diterjemahkan  dengan  perintah  membaca,  semata-mata  bukan  hanya ditujukan  kepada  pribadi  Nabi  Muhammad,  tetapi  juga  untuk  umat manusia  (laki-laki  dan  perempuan)  sampai  akhir  zaman.  Arahan  yang sangat  penting  ini  dapat  dipahami  jika  seseorang  mengetahui  latar belakang,  terutama  di  semenanjung  Arabia.  Hal  yang  mendominasi masyarakatnya adalah kebodohan dan kemelaratan serta penindasan atas sebagian besar rakyat jelata; atau dengan kata lain bahwa zaman pra Islam (zaman  jahiliyah)  itu  ditandai  dengan  rendahnya  kualitas  hidup kebanyakan manusia. 61
Perhatian  hukum  Islam  terhadap  soal  ini  sangat  intens  dan  besar. Persoalan  menuntut  ilmu  bagi  setiap  umat  Islam  demi  menghapuskan kebodohan  dimuka  bumi  ini  dihukumi  fardlu  ain,  sesuai  dengan  sabda Rssulullah  SAW:  “Menuntut  ilmu  adalah  kewajiban  setiap  muslim”. 62 Rasulullah  adalah  seorang  revolusioner  yang  telah  mengangkat  derajat kaum  perempuan  setara  dengan  kaum  laki-laki  dalam  “hak  dan kewajiban”.  Perempuan  tidak  lagi  dipandang  sebagai  makhluk  nomor dua ( the second class ). Tetapi sama derajat dan eksistensinya sebagaimana laki-laki. 63 Begitu  pentingnya  masalah  pendidikan  dan  pengajaran  ini.
60 Said Aqil Husein Al-Munawar, Dimensi-Dimensi Kehidupan , hlm. 152-153
61 Said Aqil Husein Al-Munawar, Dimensi-Dimensi Kehidupan , hlm. 127
62 Majah, Sunan Ibn Majah , hlm. 39
63 Umi Sumbulah, Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist , (Malang: Makalah dalam Seminar FKP/FKG, Mei 2001).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Sehingga  Rasulullah  SAW  bersabda:  Dari  Abu  Hurairah  berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa ditanyai tentang ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia diancam dengan ancaman api neraka”. 64 Hukum Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang  ( education  for  all ),  laki-laki  atau  perempuan,  dan  berlangsung sepanjang  hayat, long  life  education . 65 Oleh  karena  itu,  pendidikan  harus dimulai  sejak  dini  dalam  keluarga,  ditanamkan  pola  pikir  saling menghargai  antara  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  dengan  diberi persamaan tanpa pembedaan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan kesempatan yang seimbang. 66

## Bidang Pekerjaan
Manusia, laki-laki maupun perempuan yang berbeda secara biologis, punya  hak  sama  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  kehidupan  yang layak  serta  punya  hak  untuk  memperoleh  kebahagian  dalam  kehidupan duniawi  dan  ukhrawi,  oleh  karena  itu,  ia  juga  dituntut  untuk melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  digariskan  agamanya,  seperti salat, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya. Untuk hidup secara layak di dunia  ini,  manusia  harus  berjuang  memenuhi  kebutuhannya. Keseimbangan  antara  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  sangat  penting, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77.
Karena  itu,  perlu  adanya  keseimbangan  antara  menuntut  hak  dan melaksanakan  kewajiban,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  terutama bagi  mereka  yang  hidup  terikat  sebagai  suami  istri.  Dengan  kata  lain, keluarga  dan  karir  bagi  seorang  perempuan  (juga  laki-laki)  merupakan hal yang sama beratnya. Sering terlontar oleh seorang suami  bahwa istri boleh menjadi wanita karir tetapi kegiatan istri sebagai ibu rumah tangga tidak  boleh  terbengkalai.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  yang  disebut dalam  Al-Qur’an,  menetapkan  bahwa  hubungan  laki-laki  dengan perempuan  (suami-istri)  adalah  hubungan  kesetaraan  dalam  hak  dan kewajiban, yang sama sekali tidak bergender. 67
Mahmud  Syaltut  mengatakan,  ini  adalah  syariat  Allah  yang qadim, perempuan  bertanggung  jawab  atas  dirinya  sendiri  dan  tidak  akan dibebankan  kepada  laki-laki  dari  kesalahannya  (nasibnya).  Dari  sini,
64 Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud , hlm. 460 65 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 87
66 Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian , hlm. 156
67 Mahmud Saltut, Al-Islam: Aqidah  Wa Syariah , (ttp: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 163

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
timbul  pertanyaan,  ketika  seorang  perempuan  ingin  melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari fungsi “khalifah” di muka bumi ini, berbuat baik  kepada  sesama,  mengentaskan  kemiskinan,  menafkahkan  sebagian harta  sebagai  amanat  Allah,  dan  dijanjikan  pahala  yang  besar,  apakah laki-laki  sebagai  suami  dapat  memenuhi  keinginan  perempuan  sebagai istrinya. Padahal pahala yang besar telah menunggunya.
Maka tidak dapat dibenarkan ketimpangan gender yang membentuk pola  hidup  yang  berbeda  atau  pekerjaan  yang  masih  berorientasi  pada perbedaan  gender  tertentu.  Sebab  tidak  semua  suami  memenuhi keinginan perempuan, ketika ia ingin berderma, berinfak dan sebagainya. Semisal  menyuguhkan  tamu,  perempuan  (istri)  harus  seizin  laki-laki (suami),  sebab  tanpa  izinya  pemberian  yang  dilakukan  seorang  istri  itu tidak halal. 68
Islam  menghendaki  agar  penganutnya  menjadi  umat  yang  kuat bukan  umat  yang  lemah  yang  akhirnya  hanya  menjadi  peminta-minta. Dalam sebuah hadis 69 dari Ibn Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda,  “Tangan  di  atas  lebih  baik  dari  pada  tangan  di  bawah.  Nabi bersabda,  dan  tangan  di  atas  adalah  tangan  pemberi  sedang  tangan  di bawah,  tangan  peminta”. 70 Pernyataan  Nabi  tersebut  dimaksudkan  agar umat  Islam,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  tidak  menjadi  peminta- minta yang dalam kesehariannya hanya menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain.

## Penutup
Hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik. Ini  dapat  lihat  dari:  a)  hukum  Islam  memberi  perlakuan  yang  sama  di depan hukum kepada setiap individu manusia. Sebab kemuliaan menusia tidak  ditentukan  oleh  faktor  jenis  kelamin,  tetapi    oleh  faktor  amal kebaikannya terhadap Allah dan lingkungannya, yang dalam bahasa Al- Qur’an  disebut  takwa;  b)  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan khair ummah , yaitu setiap umat  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  menegakkan  hukum,  yakni melakukan amar makruf , nahi munkar dan beriman kepada Allah; c) nilai kebajikan  manusia,  tidak  ditentukan  oleh  gender  tertentu,  laki-laki  dan
68 Muhammad  Umar  Nawawi  Al-Jawi  Al-Bantani, Uqud  Al  Lujain  Fi  Bayan  Huquq  Al- Zaujain , (ttp: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t), hlm. 8
69 Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Uqud Al Lujain, hlm. 8
70 Al-Nisaburi, Sahih Muslim , hlm. 308-309

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
perempuan tidak berbeda di hadapan Allah. Dan siapa yang berbuat jahat dari mereka akan mendapat sanksi sesuai dengan hukuman Allah.
Referensi
Abi Abdillah Muhammad Al-Qurthubi. Al-Jami’ Al-Ahkam Al–Qur’an . Jilid III. t.tp: t.p, t.t.
Abudin  Nata. Metodologi  Studi  Islam .  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2001.
Abu ʻ Abd  Allah  Muhammad  bin  Yazid  bin  Majah. Sunan  Ibn  Majah .
Riyad: Dar Al-Hadarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi ʻ, 2015. Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi.
Sahih Muslim . Riyad: Dar Al-Hadarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi ʻ, 2015. Ahmad  Jainuri. Perempuan  dan  Kebebasan  Menurut  Hukum  Islam . Genggong: Seminar Gender Penyelenggara STIH Zainul Hasan, 1999. Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Tafsir al-Maraghi . Juz 1. ttp: tp, t.t.
Al-Maududi. Dasar-Dasar Aqidah Islam . Jakarta: Media Dakwah, 1991. Ali  Ahmad  Al-Jurjawi. Hikmah  Al-Tasyri’  wa  Faksafatuh .  Beirut:  Dar  Al- Fikr, 1994.
Aminah Wadud. Qur’an Menurut Perempuan : Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir . Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
Baharuddin  Lopa. Al-Qur’an  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Yogyakarta:  Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
Chusnul  Mar’iyah. Perempuan  dan  Politik ,  Jakarta:  Makalah  disampaikan dalam Dialog Wanita Nasional, 29 April 1999.
Heddy  Shri  Ahimsa  Putra. Gender  dan  Pemaknaannya .  Yogyakarta:  Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial UGM, 2000.
Ibn Taimiyah. Al-Fatawa Al-Kubra . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999. Isniyatin  Faizah,  Febiyanti  Utami  Parera,  Silvana  Kamelya.  Bagian  Ahli Waris  Laki-Laki  dan  Perempuan  dalam  Kajian  Hukum  Islam. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , Vol. 2, No. 2, 2021. Maggie  Humm. Ensiklopedia  Feminisme .  Yogyakarta:  Fajar-Pustaka  Baru, 2002.
Mahmud Saltut. Al-Islam: Aqidah  Wa Syariah . ttp: Dar Al-Qalam, 1966.
Mu’amaroh. Hak  Ekonomi  Perempuan  dalam  Keluarga  Perpsktif  Islam . The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law . Vol. 1, No. 1, 2020.
Mufidah  Ch. Sikap  Kritis  Muslimah  Indonesia  di  Era  Globalisasi. Malang: Malakah Disampaikan dalam Forum PSG, 12 Agustus, 2001.
Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Al-Jikni Al-Syankiti. Adlwa’ Al  Bayan  fi  Idlah  Al-Qur’an  bi  Al-Qur’an .  Juz  VII.  Beirut:  Alam  Al- Kutub, t.t.
Muhammad bin Isma ʻ il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja ʻ fi Al-Bukhari. Sahih  Al-Bukhari. Riyadl:  Dar  Al-Hadlarah  li  Al-Nashr  wa  Al-Tauzi ʻ , 2015.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Muhammad Rasyid Ridha. Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim Al-Syahir bi Al-Tafsir Al Manar . Juz V. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t.
Muhammad  Rusydi.  Esoterisme  Pemikiran  Gender  Nasaruddin  Umar. An-Nisa’, Volume 12, No. 2, 2019.
Muhammad  Umar  Nawawi  Al-Jawi  Al-Bantani. Uqud  Al-Lujain  fi  Bayan Huquq Al-Zaujain . Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.
PKSK. HAM dan Pluralisme Agama . Jombang: CV. Fatma, 1999.
Quraish  Shihab. Membumikan  Al-Qur’an:  Fungsi    dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1994.
Rifyal Ka’bah. Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU . Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
Rofiq  El-Harkah. Fiqih  Kontekstual:  dari  Normatif  Kepemaknaan  Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Said Aqil Husein Al-Munawar. Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam . Malang: PPS UNISMA, 2001.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Sulaiman  bin  Al-Asy’as  bin  Ishaq  bin  Basyir  Al-Azwi  Al-Sijistani. Sunan Abi Dawud . Riyadl: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi’, 2015. Su’udah. Melintas Perbedaan: Suara Perempuan, Agensi dan Politik Solidaritas . Jakarta: KPG, 1998.
Syekh Syaukat Hussain. Human Rights in Islam . Jakarta: Gema Insani Press,
1996.
Syu’bah  Asa. Dalam  Cahaya  Al-Qur’an:  Tafsir  Ayat-Ayat  Sosial  Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Tutik Hamidah. Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender. Malang: UIN Maliki press, 2001.
Thanthawi  Jauhari. Al-Jawahir  fi  Tafsir  Al-Qur’an  Al-Karim .  Mesir: Musthafa Al-Bab wa Auladih, t.t.
Umi  Sumbulah. Gender  dalam  Perspektif  Al-Qur’an  dan  Hadist .  Malang: Makalah dalam Seminar FKP/FKG, Mei 2001.
Zaitunah  Subhan. Tafsir  Kebencian : Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Qur’an .
Yogyakarta: LKiS, 1999.