Halaman 237-253

## Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Investasi Bagi Pemilik Modal di Kota Jambi
Resi Indah Sari
Resiindah19@gmail.com
Nelli Herlina nelliherlin@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 11 Mei  2020; Accepted: 24 September 2020; Published: 24 September 2020

## Abstract
This  article  discusses  about  the  legal  protection  of  capital  owners  in  the  investment activities in Jambi City which is  based on  the regional regulation of  Jambi  city as  well as obstacles faced by investment actors in the implementation of capital investment in Jambi City.  This  discussion  is  necessary  because  the  development  of  investmentin  the  city  of Jambi is increasing in line with the development of the time in line with the law number 25 in 2007  on investment that  was  formed as the basis  of consideration is to accelerate the development  of  national  economy  and  realize  Indonesia's  political  and  economic sovereignty.  This  research  is  using  juridical  research  method  empirical  with  results  that shows the legal protection of capital owners in investment activities has been supported through  the  Department  of  Investment  and  Integrated  services    Jambi  to  facilitate  the owner of capital in obtaining business licenses. Constraints encountered by capital owners in  the  activities  of  capital  keeping  in  Jambi  city  caused  by  the  number  of  licensing requirements that must be fulfilled by the capital  owner to start the business and Online Single Submission (OSS) system that has not been carried out with maximum because the owner of the capital remains to carry out the licensing manually and independently to the government agencies authorized to issue operational licenses of the company.
Keywords: Legal; Protection; Investment;

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  modal  dalam kegiatan investasi di Kota Jambi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi serta kendala yang dihadapi pelaku investasi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota  Jambi.  Pembahasan  ini  diperlukan  karena  perkembangan  iklim  investasi  di  Kota Jambi  yang  semakin  meningkat  sejalan  dengan  perkembangan  zaman  sejalan  dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibentuk sebagai dasar  pertimbangan  yaitu  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan mewujudkan  kedaulatan  politik  dan  ekonomi  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan  hasil  yang  menunjukan  perlindungan  hukum terhadap  pemilik  modal  dalam  kegiatan  investasi  telah  di  tunjang  melalui  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi  untuk  memudahkan pemilik modal dalam memperoleh izin usaha. Kendala yang ditemui pemilik modal dalam kegiatan penaman modal di Kota Jambi disebabkan banyaknya persyaratan perizinan yang harus  dipenuhi  oleh  pemilik  modal  untuk  memulai  usaha  serta  sistem Online  Single Submission  (OSS) yang  belum  terlaksana  dengan  maksimal  karena  pemilik  modal  tetap harus  melakukan  perizinan  secara  manual  dan  tersendiri  ke  instansi  pemerintah  yang berwenang dalam mengeluarkan izin operasional perusahaan.
Kata kunci: Perlindungan; Hukum; Investasi

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan  investasi  bagi  pemilik modal  di  Kota  Jambi,  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  tersebut  yaitu  dalam  hal penanaman  modal  atau  yang  disebut  dengan  sistem  investasi,  investasi  berdasarkan bentuknya terbagi atas dua macam yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi  langsung  adalah  segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.  Sedangkan  investasi  tidak  langsung  mencakup  kegiatan  transaksi  di  pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan melakukan investasi pada instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Kegiatan penanaman modal  secara  tidak  langsung  disebut  penanaman  modal  jangka  pendek,  karena  pada umumnya  mereka  melakukan  jual  beli  saham  dan/  atau  mata  uang  dalam  jangka  waktu tertentu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/ atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. 1
Perlindungan      hukum      merupakan      gambaran      dari      bekerjanya      fungsi      hukum untuk  mewujutkan  tujuan-  tujuan  hukum  yakni  keadilan,  kemanfaatan,dan  kepastian hukum. Bentuk  perlindungan  hukum  ada  dua  yaitu  preventif  yang  berarti  pencegahan dan  represif  yang  berarti  penyelesaian. 2 Undang-  undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  dibentuk  dengan  dasar  pertimbangan  yaitu  untuk  mempercepat pembangunan  ekonomi  nasional  dan  mewujudkan  kedaulatan  politik  dan  ekonomi Indonesia  diperlukan  peningkatan  penanaman  modal  untuk  mengolah  potensi  ekonomi
1 Taufik  H.  Simatupang ,  “Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi”, Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum, Volume1, Nomor 1, April 2007, hal. 19.
2 Wisma Hayati, Futri, M. Hosen, and Lili Naili Hidayah. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan”. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 1 (1), 73-88. https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8281
menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Penanaman  modal  berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  diartikan  sebagai  “segala  bentuk  kegiatan  menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia”.Lebih  lanjut  Pasal  1  angka  (4) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  mengatur  kerangka konsepsional  dari  “penanaman  modal”  sebagai  perseorangan  atau  badan  usaha  yang melakukan  penanaman  modal  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  penanam modal  asing.  Yang  menarik  dari  definisi  penanaman  modal  di  atas  ternyata  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanam  Modal  mengartikan  penanam  modal tersebut  perseorangan  atau  badan  usaha (business  entity) ,  dan  tidak  mencakup  badan nonusaha seperti  yayasan (foundation). Padahal dalam kenyataan suatu badan nonusaha (non-profit  organisation atau non-commercial  entity) dapat  saja  melakukan  penyertaan modal,  contohnya  yayasan (foundation) dan  dana  pensiun (pension  fund) .  Terminologi penanam  modal  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanam  Modal juga  tidak  menyebutkan  secara  tegas  bahwa  negara  sebagai  suatu  badan  hukum  juga dapat  menjad  investor  atau  penanam  modal,  sebagaimana  dilakukan  pada  Badan  Usaha Milk  Negara  (BUMN)  atau  perusahaan  yang  tidak  berstatus  BUMN  tetapi  sebagian sahamnya dimilik oleh negara. 3
Di  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  penanaman  modal  di  Indonesia  dan  peraturan pelaksanaannya,  cakupan  materinya  juga  memberikan  berbagai  insentif  berupa pelayanan, fasilitas, kemudahan dan jaminan bagi investor yang diberikan dalam kegiatan penanaman  modal  di  Indonesia.  Insentif  yang  diberikan  meliputi  insentif  langsung  dan insentif  tidak  langsung.  Pemberian  insentif  ini  bertujuan  untuk  lebih  dapat  menarik investor.
Ketentuan  hukum  mengenai  penanaman  modal  tersebut  berlaku  bagi  setiap  kegiatan penanaman  modal  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  salah  satunya  yaitu  di  Kota  Jambi. Sebagai  salah  satu  kota  berkembang  di  Indonesia,  Kota  Jambi  memiliki  sektor  investasi yang  cukup  menggiurkan  bagi  para  pemilik  modal.  Selain  itu  “Pemerintah  Kota  Jambi masih membuka peluang investasi di berbagai bidang di antaranya pendidikan, kesehatan,
3 David  Kairupan, Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia ,  Cetakan  ke-2,  Kencana, Jakarta, 2014, hal. 22.
pusat perbelanjaan, perhotelan dan lainnya. Hal ini sesuai dengan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa”. 4
Peluang investasi yang dibuka oleh Pemerintah Kota Jambi tersebut menarik beberapa perusahaan besar di Indonesia untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi. Berdasarkan data  awal  yang  penulis  peroleh  diketahui  bahwa  pada  tahun  2018  terdapat  lima perusahaan  besar  yang  telah  menyepakati  untuk  berinvestasi  di  Kota  Jambi  yaitu  PT. Rajatro  Transmitra,  Radael  Dharma  Mefdika,  PT.  Semen  Batu  Raja,  CV.  Ceria  Sukses Mandiri  dan  PT.  Nusa  Citra  Sarana.  Kelima  perusahaan  tersebut  melakukan  investasi  di Kota Jambi dengan modal investasi mencapai Rp.880.000.000.000,- ( delapan ratus delapan puluh  miliar  rupiah ).  Adapun  keseluruhan  nilai  investasi  di  Kota  Jambi  pada  tahun  2018 adalah  sebesar  Rp.2.007.000.000.000,-  ( dua  triliun  tujuh  miliar  rupiah )  dengan  jumlah investor sebanyak 1.827 investor. 5
Adapun  nilai  investasi  dari  lima  perusahaan  besar  tersebut  yaitu  PT.  Rajatro Transmitra  dengan  nilai  investasi  sebesar  Rp.454.000.000.000,-  ( empat  ratus  lima  puluh empat  miliar  rupiah )  dengan  bentuk  investasi  di  bidang  perdagangan,  Radael  Dharma Mefdika  dengan  nilai  investasi  sebesar  Rp.141.000.000.000,-  ( seratus  empat  puluh  satu miliar  rupiah )  dengan  bentuk  investasi  di  bidang  pelayanan  kesehatan,  PT.  Semen  Batu Raja dengan nilai investasi sebesar Rp.271.000.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu miliar rupiah )  dengan  bentuk  investasi  di  bidang  industri  semen,  CV.  Ceria  Sukses  Mandiri dengan  nilai  investasi  sebesar  Rp.6.000.000.000,-  ( enam  miliar  rupiah )  dengan  bentuk investasi  di  bidang  percetakan  dan  PT.  Nusa  Citra  Sarana  dengan  nilai  investasi  sebesar Rp.8.000.000.000,-  ( delapan  miliar  rupiah )  dengan  bentuk  investasi  di  bidang  bisnis bandara. 6
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  di  pahami  bahwa  nilai  investasi  di  Kota  Jambi sangat  besar  yaitu  mencapai  Rp.2.007.000.000.000,-  ( dua  triliun  tujuh  miliar  rupiah ), dengan  jumlah  sebanyak  itu  maka  pembangunan  di  Kota  Jambi  diharapkan  dapat terlaksana  dengan  lebih  maksimal.  Akan  tetapi  besarnya  nilai  investasi  yang  diperoleh Kota  Jambi  tersebut  seakan  tidak  didukung  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  dalam pelaksanaannya,  hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya proses pengurusan izin  usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi.
4 Rohmayana, Targetkan  Rp  1  Triliun,  Pemkot  Jambi  Buka  Peluang  Investasi  di  Berbagai  Sektor, Tribun Jambi, 23 Februari 2019.
5 Fahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, wawancara tanggal 7 Mei 2019.
6 Fahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, wawancara tanggal 7 Mei 2019.
Salah  satu  contoh  terkait  lambatnya  proses  pengurusan  izin  usaha  yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  tersebut  dapat  dilihat  dari  penyegelan  pembangunan  salah satu  Mall  di  Kota  Jambi  yaitu  Mall  Lipo  Plaza  oleh  Lembaga Swadaya  Masyarakat  terkait Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL). 7 Fahmi,  (Kepala  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa:
“Penyegelan Mall Lipo Plaza oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu  kendala  sistem  investasi  di  Kota  Jambi,  penyegelan  tersebut  pada  dasarnya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat karena berdirinya Mall Lippo Plaza dianggap  dapat  menimbulkan  kemacatan,  mengingat  masih  sempitnya  jalan transportasi  yang  ada  di  Kota  Jambi.  Selain  itu  penolakan  sistem  investasi disebabkan pula karena adanya tuntutan agar Pemerintah Kota Jambi dapat lebih memperhatikan nasib pedagang kecil, ketimbang Mall. ” 8
Penyegelan tersebut tentu memberikan dampak negatif dalam sistem investasi di Kota Jambi  karena  sistem  investasi  tidak  akan  berjalan  dengan  maksimal  apabila  masyarakat tidak  siap  menerima  investasi  tersebut  selain  itu  permasalahan  perizinan  tidak sepenuhnya  merupakan  kesalahan  dari  pengusaha  atau  investor,  hal  tersebut  sesuai dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Fahmi,  (Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) yang mengatakan bahwa:
“Hingga  saat  ini  masih  banyak  kendala  investasi  yang  harus  diselesaikan  salah satunya  yaitu  terkait  dengan  permasalahan  perizinan  di  daerah  yang  terbilang masih  rumit.  Selain  masalah  regulasi  di  tingkat  daerah  kendala  lain  yang  terjadi dalam sektor investasi yaitu terkait dengan permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, isu sosial dan infrastruktur.: 9
Pada dasarnya upaya untuk melindungi investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Jambi telah diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor  29 Tahun 2014 Tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Izin  Prinsip  Penanaman  Modal,  Peraturan  Walikota Jambi  tersebut  sekaligus  mengatur  mengenai  mekanisme  penerbitan  izin  bagi  investor yang ingin memulai usaha di Kota Jambi.
Berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Izin  Prinsip  Penanaman  Modal  diatur  bahwa: “penyelenggaraan  perizinan  di  bidang  penanaman  modal  dilakukan  oleh  Badan Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu”.  Dengan  ditetapkannya
7 http://terbittop.com/2015/06/04/mall-lippo-plaza-disegel-lsm-karena-tak-punya-amdal/, diakses pada tanggal 29 September 2019.
8 Fahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, wawancara tanggal 7 Mei 2019.
9 https://www.antaranews.com/berita/659229/bkpm-mengakui-masih-banyak-kendala-inv  estasi, diakses tanggal 8 Mei 2019.
penyelenggaraan  perizinan  di  bidang  penanaman  modal  melalui  sistem  satu  pintu tersebut  diharapkan  pengurusan  perizinan  yang  dilakukan  oleh  investor  di  Kota  Jambi menjadi  lebih  cepat  dan  mudah  sehingga  dapat  menarik  minat  pelaku  usaha  untuk mengembangkan usahanya di Kota Jambi.
Walaupun Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Izin  Prinsip  Penanaman Modal,  sebagai  upaya  untuk  mempermudah  investor  untuk  mengurus  perizinan,  akan tetapi  masih  ditemui  pelaku  usaha  yang  tidak  memiliki  izin  dan  melaksanakan  kegiatan usahanya, diantaranya yaitu Rumah Sakit Rimbo yang berada di Jalan Pattimura, Simpang Rimbo  Kota  Jambi.  Pemerintah  Kota  Jambi  menindak  tegas  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika karena  tidak  memiliki  izin  prinsip,  Yan  Ismar  (Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Jambi) mengatakan bahwa:
“Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  akan  disegel  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  hingga pihak  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  selesai  mengurus  permasalahan  perizinan, penyegelan  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  bersifat  sementara  karena  Pemerintah Kota  Jambi  mempertimbangkan  jumlah  karyawan  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang”. 10
Selain Rumah Sakit Rimbo Medika, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2018 juga telah melakukan penyegelan terhadap 8 (delapan) usaha lainnya yang tidak memiliki izin usaha, diantaranya  yaitu  Port  of  destination  (PoD),  bengkel  Dinamo  Aheng,  warnet  Ez  Gaming, karaoke  tiara,  rumah  ibadah  aliran  Ahmadiyah  di  kenali  asam  Bawah,  NYX  Karaoke  dan Pub, peternakan babi, dan bangunan mes Grand Hotel. 11
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  walaupun  Pemerintah  Kota Jambi  telah  mempermudah  pengurusan  perizinan  usaha  terhadap  investor  dengan dibentuknya Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara  Penerbitan  Izin  Prinsip  Penanaman  Modal,  akan  tetapi  masih  ditemui  investor  di Kota  Jambi  yang  melaksanakan  usahanya  tanpa  memiliki  izin  usaha.  Dengan  demikian maka pembentukan Peraturan Walikota Jambi Nomor  29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan  Tata  Cara  Penerbitan  Izin  Prinsip  Penanaman  Modal  tidak  sepenuhnya  dapat menyelesaikan permasalahan perizinan investasi di Kota Jambi.
Salah satu bentuk permasalahan izin usaha yang dilanggar oleh investor sebagaimana diuraikan  di  atas  adalah  terkait  dengan  Izin  Gangguan  Bagi  Kegiatan  Usaha,  Perusahaan
10 https://daerah.sindonews.com/read/1189055/174/salahi-perda-rs-rimbo-medika-disegel- 1489674714, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
11 https://jambi.tribunnews.com/2018/04/28/hut-ke-68-satpol-pp-kota-jambi-sudah-segel-9- tempat-usaha?page=all, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
dan  Industri  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  11  Tahun 2014 tentang  Izin Gangguan Bagi Kegiatan  Usaha, Perusahaan dan Industri, berdasarkan Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Izin Gangguan  Bagi  Kegiatan  Usaha,  Perusahaan  dan  Industri,  diatur  bahwa:  “Setiap  orang pribadi  atau  badan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha,  Perusahaan  dan  Industri  yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota”.
Izin gangguan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, adalah: “pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi dan badan di lokasi tertentu yang  dapat  menimbulkan  bahaya,  kerugian  dan  gangguan,  tidak  termasuk  tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah”.
Bagi investor yang melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki izin gangguan, maka berdasarkan  Pasal  22  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Izin Gangguan  Bagi  Kegiatan  Usaha,  Perusahaan  dan  Industri,  akan  dikenakan  sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha. Hal tersebut telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan menyegel dan menutup usaha-usaha yang tidak memiliki izin gangguan.
Sebagai  salah  satu  upaya  memberikan  kemudahan  dalam  pelaksanaan  investasi, Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  pada  dasarnya  telah  membentuk  Peraturan  Daerah Provinsi  Jambi  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan Penanaman Modal, salah satu ketentuan yang diatur dalam perda tersebut yaitu mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yaitu:
1. Pemberian insentif terhadap penanam modal dapat berbentuk:
a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
b. Pemberian dana stimulan; dan/atau
c. Pemberian bantuan modal.
2. Pemberian kemudahan terhadap penanam modal berbentuk:
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Penyediaan lahan atau lokasi;
d. Percepatan pemberian perizinan.
Pasal  9  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pemberian Insentif  dan Kemudahan Penanaman  Modal, pada dasarnya telah diatur bahwa  penanam
modal  akan  diberikan  kemudahan  salah  satunya  dalam  percepatan  pemberian  perizinan melalui  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  akan  tetapi  aturan tersebut  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya  karena  berdasarkan  permasalahan  yang penulis  uraikan  di  atas  diketahui  bahwa  masih  terdapat  penanam  modal  yang  tidak memperoleh izin usaha salah satunya yaitu Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha.

## B. Perlindungan Hukum  dalam Kegiatan Penanaman  Modal bagi  Pemilik Modal di Kota Jambi
1. Peraturan Daerah Kota Jambi mengenai Kegiatan Penanaman Modal
Dalam kegiatan penanaman modal atau investasi di Kota Jambi terdapat beberapa peraturan  daerah  yang  memuat  pengaturan  mengenai  kegiatan  investasi  yaitu  sebagai berikut ini:
1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
2. Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Izin  Gangguan  Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri.
3. Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Izin  Mendirikan Bangunan.
4. Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal.
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  sebagaimana  diuraikan  di  atas  hanya  mengatur mengenai  mekanisme  perizinan  atau  pelaksanaan  sistem  berinvestasi  di  Kota  Jambi, sementara  untuk  melindungi  pemilik  modal,  Pemerintah  Kota  Jambi  tidak  memberikan payung  hukum  untuk  melindungi  pemilik  modal  dalam  kegiatan  berinvestasi  di  Kota Jambi.Satu-satunya  payung  hukum  pemilik  modal  untuk  mendapat  perlindungan  dalam kegiatan  investasi  di  Kota  Jambi  adalah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal. Dengan  demikian  maka  dalam  pelaksanaan  sistem  investasi  di  Kota  Jambi  seharusnya Pemerintah  Kota  Jambi  memperhatikan  ketentuan  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Provinsi Jambi  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman Modal, yang mengatur bahwa Penanam Modal berhak mendapat:
a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b. Informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
c. Hak pelayanan;
d. Berbagai bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa hingga tahun 2019 terdapat 165 (seratus enam puluh  lima) perusahaan yang ditutup oleh Pemerintah Kota  Jambi,  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal  terdapat  hak-hak  pemilik  modal yang  harus  dipenuhi  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi,  untuk  itu  maka  dalam  penelitian  ini penulis  melakukan  wawancara  dengan  Masmuha  (Kasi  Pengelola  Data  dan  Pelaporan Bidang Supervisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi).
Penutupan  perusahaan  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  disebabkan  oleh  beberapa faktor, yang paling besar disebabkan karena jumlah pendapatan  semakin berkurang  dan menyebabkan  pailit  sehingga  data  perusahaan  tersebut  dihapus  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi.  Hingga  tahun  2019  sebanyak  145 (seratus  empat  puluh  lima)  perusahaan  di  Kota  Jambi  dinyatakan  bangkrut  sehingga ditutup,  sementara  20  perusahaan  lainnya  menyalahi  perizinan  sehingga  ditutup  oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
Diketahui  bahwa  penutupan  perusahaan  di  Kota  Jambi  disebabkan  karena  dua faktor  yaitu  faktor  internal  perusahaan  yang  tidak  mampu  melanjutkan  usaha  karena pailit  dan  faktor  kedua  karena  perizinan  yang  tidak  dipenuhi  oleh  perusahaan.  Rita Kurniawati  (Kabid  Penanaman  Modal  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa:
Setiap  perusahaan  yang  terdaftar  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi  memperoleh  perlindungan  hukum.  Adapun  bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi  pada  pemilik  modal  di  Kota  Jambi  yaitu  kepastian hukum di  bidang perizinan sesuai  standar operasional prosedur, mulai dari  jangka waktu  pengurusan  perizinan,  jumlah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Walikota Jambi.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  modal  di  Kota  Jambi  dalam kegiatan  investasi  diberikan  dalam  bentuk  pelayanan  administrasi  pembentukan perusahaan,  untuk  mengetahui  mengenai  realisasi  pemberian  perlindungan  hukum terhadap pemilik modal di Kota Jambi dalam kegiatan investasi maka penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik modal yang perusahaannya di tutup di Kota Jambi yaitu Medrin Joni (Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika).
Penutupan  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  disebabkan  karena  permasalahanan perizinan yaitu tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan Instalasi Gawat Darurat dan Izin
Rumah  Sakit  Tipe  D.  Medrin  Joni  (Pemilik  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika)  mengatakan bahwa:
“Pemerintah  Kota  Jambi  telah  memberikan  perlindungan  bagi  Rumah  Sakit  Rimbo Medika  dengan  memberikan  jangka  waktu  selama  satu  tahun  untuk  segera melengkapi  persyaratan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Instalasi  Gawat  Darurat  dan Izin  Rumah  Sakit  Tipe  D.  Selain  itu  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  telah  memperoleh hak  pelayanan  dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota  Jambi  berupa  pelayanan  perizinan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.”
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  modal  di  Kota  Jambi  dalam  bentuk  pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah  Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Masmuha (Kasi Pengelola Data dan Pelaporan Bidang Supervisi Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi)  mangatakan  bahwa  Pemerintah Kota  Jambi  telah  berupaya  untuk memberikan  kemudahan  perizinan  bagi pemilik  modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi, akan tetapi seringkali ditemui pemilik modal yang sedang  melakukan  pengurusan  izin  usaha  tetapi  telah  menjalankan  usahanya  padahal seharusnya pemilik modal terlebih dahulu harus memenuhi perizinan sehingga pada saat usaha  tersebut  beroperasi  tidak  lagi  ditemui  permasalahan  seperti  yang  terjadi  dengan Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  yang  melakukan  kegiatan  Rumah  Sakit  Tipe  D  akan  tetapi tidak  dilengkapi  dengan  persyaratan  perizinan  sehingga  menimbulkan  permasalahan pada saat ini seperti fasilitas lahan parkir yang tidak memadai serta fasilitas Rumah Sakit Tipe D yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit Rimbo Medika.
Pemerintah  Kota  Jambi  memberikan  keringanan  terhadap  Rumah  Sakit  Rimbo Medika  karena  mengingat  karyawan  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  saat  ini  sebanyak  60 (enam  puluh)  orang,  selain  itu  keberadaan  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  tersebut  dirasa cukup  membantu  masyarakat  dalam  pelayanan  kesehatan.  Akan  tetapi  Pemerintah  Kota Jambi  tetap  akan  bertindak  tegas  terhadap  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  apabila  dalam waktu  satu  tahun  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  tidak  melengkapi  perizinan  dan  fasilitas Rumah  Sakit  Tipe  D  maka  pemerintah  Kota  Jambi  akan  menutup  Rumah  Sakit  Rimbo Medika atau Rumah Sakit Rimbo Medika tetap beroperasi sebagai klinik.
Investasi  merupakan  kegiatan  yang  akan  meberikan  dampak  positif  bagi  Kota Jambi  karena  akan  mempercepat  pembangunan  Kota  Jambi  dari  sektor  usaha,  selain  itu kegiatan  investasi  akan  memberikan  dampak  bagi  masyarakat  sekitar  dalam  bentuk terbukanya  lapangan  pekerjaan  yang  lebih  mudah,  oleh  karena  itu  sudah  seharusnya Pemerintah  Kota  Jambi  memberikan  perlindungan  bagi  pemilik  modal  dalam  kegiatan investasi di Kota Jambi.
Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi)  mengatakan  bahwa Pemerintah  Kota  Jambi  telah  berupaya  untuk  mempermudah  kegiatan  investasi  di  Kota Jambi,  penutupan  terhadap  tempat  usaha  seperti  Port  of  Destination  merupakan kesalahan  dari  pihak  pengusahan  itu  sendiri  yang  menyalahi  Peraturan  Daerah  Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi telah berupaya memberikan perlindungan bagi pemilik Port of  Destination  dengan  memberikan  izin  Port  of  Destination  untuk  beroperasi  dengan persyaratan  tidak  lagi  menjual  minuman  beralkohol  karena  Port  of  Destination  tidak memiliki  izin  minuman  beralkohol,  akan  tetapi  pihak  Port  of  Destination  sendiri  yang tidak bersedia untuk menyanggupi persyaratan tersebut sehingga Pemerintah Kota Jambi hingga saat ini masih menyegel tempat usaha Port of Destination.
Permasalahan yang sama juga  terjadi dengan beberapa  tempat usaha  lain seperti Bengkel  Dinamo  Aheng,  Warnet  Ez  Gaming,  Karaoke  Tiara,  Rumah  ibadah  aliran Ahmadiyah  di  Kenali  Asam  Bawah,  NYX  Karaoke  dan  Pub,  Rumah  Ternak  Babi  di Kecamatan Jambi Timur serta Mes Grand Hotel. Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi)  mengatakan bahwa  pemilik  modal  lebih  memilih  menutup  tempat  usahanya  daripada  harus melengkapi  perizinan,  padahal  Pemerintah  Kota  Jambi  telah  memberikan  kemudahan pengurusan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
Perizinan  menjadi  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemilik  modal  dalam kegiatan  investasi  di  Kota  Jambi,  Rita  Kurniawati  (Kabid  Penanaman  Modal  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi)  mengatakan  bahwa perizinan bagi pemilik modal merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  modal,  sehingga  dengan adanya perizinan maka pemilik modal dapat menjalankan usahanya di Kota Jambi dengan maksimal tanpa ada gangguan dari pihak lain.
Salah satu perusahaan yang bermasalah di Kota Jambi yaitu Mall Lipo Plaza pada saat  ini  telah  kembali  beroperasi  dan  telah  dibuka  penyegelannya  oleh  Pemerintah  Kota Jambi, Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi)  mengatakan  bahwa  dibukanya  segel  Mall  Lipo  Plaza merupakan  salah  satu  bentuk  komitmen  Pemerintah  Kota  Jambi  untuk  memberikan perlindungan  bagi  kegiatan  investasi  di  Kota  Jambi.    Kedepannya  diharapkan  pemilik modal  terlebih  dahulu  menyelesaikan  perizinan  sebelum  melakukan  kegiatan  usaha  di Kota  Jambi  sehingga  dapat  memperoleh  perlindungan  dari  Pemerintah  Kota  Jambi.Rita mengatakan  bahwa  pada  saat  ini  Pemerintah  Kota  Jambi  sedang  berupaya  agar  semua perizinan dapat menjadi satu secara online dalam online single submission (OSS) sehingga pemilik modal menjadi lebih mudah untuk memperoleh perizinan di Kota Jambi dan dapat menjadi penarik minat pemilik modal untuk berinvestasi di Kota Jambi.
Dapat  dipahami  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  modal  dalam kegiatan  investasi  di  Kota  Jambi  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal, dimana  Pemerintah  Kota  Jambi  telah  memberikan  kepastian  hukum  pada  Rumah  Sakit Rimbo  Medika  dan  Mall  Lipo  Plaza  untuk  dapat  tetap  beroperasi  dengan  ketentuan melengkapi izin usaha yang disyaratkan Pemerintah Kota Jambi.
Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi  di  Kota  Jambi,  Pemerintah  Kota  Jambi  menggunakan  Peraturan  Daerah  Kota Jambi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pemberian Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal,  sebagai  landasan  atau  payung  hukum. Seharusnya Pemerintah Kota Jambi membuat Peraturan  Daerah dalam bentuk  Peraturan Walikota  Jambi  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  modal  dalam  kegiatan investasi  di  Kota  Jambi,  karena  Peraturan  Daerah Kota  Jambi  Peraturan  Daerah  Provinsi Jambi  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman Modal,  tidak  secara  rinci  menjabarkan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  modal serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik modal di Kota Jambi.

## 2.  Kendala dalam Kegiatan Penanaman Modal di Kota Jambi
Terdapat  beberapa  kendala  yang  ditemui  pelaku  investasi  dalam  melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kota Jambi, kendala tersebut yaitu:
1. Banyaknya persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemilik modal
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa untuk memperoleh  perizinan  dalam  kegiatan  investasi  di  Kota  Jambi,  maka  pemilik modal  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  terlebih  dahulu.  Medrin  Joni (Pemilik  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika)  mengatakan  bahwa  pengurusan  perizinan hingga  saat  ini  masih  dilaksanakan  secara  terpisah  untuk  setiap  izin  usaha,
padahal  Pemerintah  Kota  Jambi  telah  menyatakan  bahwa  perizinan  dapat diselesaikan  dengan  program  satu  pintu  melalui  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Jambi,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya perizinan tersebut dikeluarkan secara terpisah oleh setiap instansi. 12
Rumah Sakit Rimbo Medika untuk memperoleh izin beroperasi maka harus melengkapi  beberapa  surat  izin,  diantaranya  yaitu  Surat  Izin  Tempat  Usaha  dan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kota  Jambi,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan usaha, pemilik  modal  harus  memiliki  izin  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  lain seperti Surat Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  dan  Pemantauan Lingkungan Hidup  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi,  Surat  Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kota  Jambi,  Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi. 13
Medrin  Joni  (Pemilik  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika)  mengatakan  bahwa setiap perizinan yang harus dimiliki akan diperoleh dengan beberapa persyaratan, dan  untuk  pengurusan  administrasi  perizinan  tersebut  dirasa  masih  lambat karena  masih  dilakukan  secara  manual.  Selain  itu  seringkali  dalam  pengurusan perizinan, pemilik modal tidak memperoleh persyaratan yang dibutuhkan karena pihak  yang  berwenang  mengeluarkan  izin  tidak  berada  ditempat,  atau  pada  saat melakukan  pelengkapan  persyaratan  perizinan  pihak  kelurahan  dan  kecamatan tidak berada ditempat. 14
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa syarat-syarat perizinan dalam  kegiatan  investasi  di  Kota  Jambi  masih  menjadi  penghambat  kegiatan investasi di Kota Jambi, hal tersebut semakin diperparah dengan kualitas Sumber Daya  Manusia  di  lingkup  Pemerintahan  Kota  Jambi  yang  tidak  professional melayani pemilik modal dalam kegiatan usaha di Kota Jambi. Untuk itu seharusnya Pemerintah  Kota  Jambi melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  dari  masing-masing instansi pemerintahan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga  ke setiap instansi dinas  yang  ada  di  Kota  Jambi  sehingga  pelayanan  perizinan  di  Kota  Jambi  dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Online Single Submission (OSS) belum terlaksana dengan maksimal
12 Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020. 13 Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020. 14 Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diketahui  bahwa Pemerintah  Kota  Jambi  telah  menerapkan Online  Single  Submission (OSS)  untuk mengeluarkan perizinan bagi pemilik modal yang ingin berinvestasi di Kota Jambi. Akan  tetapi Online  Single  Submission (OSS)  tersebut  belum  terlaksana  dengan efektif  karena  pemilik  modal  masih  harus  melakukan  pengurusan  izin  usaha secara terpisah ke setiap instansi pemerintah yang berwenang di Kota Jambi.
Medrin  Joni  (Pemilik  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika)  mengatakan  bahwa pihak  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  telah  berupaya  untuk  melengkapi  izin  Rumah Sakit Rimbo Medika, akan tetapi izin usaha tersebut sulit diperoleh karena masih dilakukan  secara  terpisah  dan  manual  sehingga  memakan  waktu  cukup  lama hanya  untuk  satu  persyaratan  perizinan,  karena  untuk  memperoleh  izin  usaha, pemilik  modal  terlebih  dahulu  harus  memperoleh  persyaratan  secara  berjenjang dari  kelurahan,  kecamatan  dan  dinas,  dan  tidak  semua  instansi  pemerintahan tersebut dapat menyelesaikan persyaratan secara cepat. 15
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa Online Single  Submission (OSS)  di  Kota  Jambi  tidak  terlaksana  dengan  efektif,  karena dalam  pengurusan  perizinan,  pemilik  modal  masih  harus  melengkapi  banyak persyaratan  secara  manual.  Seharusnya  dengan Online  Single  Submission (OSS) akses  perizinan  di  Kota  Jambi  sudah  mampu  terintegrasi  secara  satu  pintu sehingga  pemilik  modal  tidak  lagi  harus  dipersulit  dengan  persyaratan- persyaratan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk diperoleh.
Dampak  positif  investasi  seperti    meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, Menciptakan  lapangan  kerja,  Meningkatkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan, Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, Meningkatkan kapasitas dan kemampuan  teknologi  nasional,  Mendorong  pengembangan  ekonomi  kerakyatan, Mengolah  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan  ekonomi riil dengan  rnenggunakan  dana yang  berasal,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri,  Meningkatkan  ke sejahteraan  masyarakat  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi secara  maksimal  dengan  meningkatkan  pelayanan  dan  perlindungan  hukum  terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi.
Secara  yuridis  pelayanan  perizinan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai mekanisme
15 Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020.
memperoleh  perizinan  secara elektronik  yang  mempermudah investor  untuk melakukan kegiatan investasi. Bahkan di dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik,  diatur  bahwa:  “Lembaga  OSS  menerbitkan  Izin  Usaha  berdasarkan komitmen  kepada  Peiaku  Usaha  yang  memerlukan  prasarana  untuk  menjalankan  usaha dan/atau  kegiatan  tapi  belum  memiliki  atau  menguasai  prasarana,  setelah  Lembaga  OSS menerbitkan”:
a. lzinlokasi;
b. lzin Lokasi Perairan;
c. Izin Lingkungan; dan/atau
d. IMB
Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik, tersebut maka jelas bahwa permasalahan perizinan seharusnya dapat diselesaikan melalui Lembaga Online  Single  Submission (OSS)  sehingga  pelaku  investasi  tidak  lagi  harus mengurus  izin  secara  manual  yang  membutuhkan  waktu  lama  dan  rentan  akan  adanya penyimpangan kewenangan berupa pungutan liar terhadap pelaku investasi.
Suyanto (Pemilik Bengkel Dinamo Aheng) mengatakan bahwa untuk memperoleh izin usaha walaupun secara regulasi sudah terdapat Online Single Submission (OSS), akan tetapi  pelaku  usaha  untuk  melaksanakan  usaha  di  Kota  Jambi  tetap  harus  memenuhi syarat berusaha diantaranya yaitu akta pendirian perusahaan, Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi dari lurah dan camat, izin gangguan serta izin lingkungan hidup. 16
Banyaknya  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  mengakibatkan  Suyanto  tidak melakukan  pengurusan  perizinan  Bengkel  Dinamo  miliknya  sehingga  usahanya  di  segel oleh  Pemerintah  Kota  Jambi,  lebih  lanjut  Suyanto  (Pemilik  Bengkel  Dinamo  Aheng) mengatakan  bahwa  untuk  mengurus  izin  usaha,  hanya  namanya  saja Online  Single Submission (OSS) akan tetapi untuk memperoleh persyaratan izin usaha tetap saja sulit. 17
Tang  Ling  (Pemilik  Usaha  Rumah  Ternak  Babi)  mengatakan  bahwa  usaha  ternak babi  telah  dijalaninya  sejak  tahun  1970  dan  memang  tidak  memiliki  izin  usaha  karena tidak  memperoleh  rekomendasi  dari  Lurah  dan  Camat  Jambi  Timur,  selama  ini  dirinya menjalani  usaha  karena  merasa  ternak  babi  tersebut  berada  jauh  dari  kota  sehingga merasa  tidak  perlu  untuk  mengurus  izin  usaha  yang  sangat  sulit  untuk  diperoleh,  oleh
16 Suyanto, (Pemilik Bengkel Dinamo Aheng ), wawancara tanggal 26 Januari 2020.
17 Suyanto, (Pemilik Bengkel Dinamo Aheng ), wawancara tanggal 26 Januari 2020.
karena itu  pemilik  ternak  babi  tersebut merasa  tidak  perlu  memiliki  izin. 18 Saat  ditanyai mengenai adanya Online Single Submission (OSS) yang mempermudah untuk memperoleh izin usaha, Tang Ling (Pemilik Usaha Rumah Ternak Babi) mengatakan bahwa tetap saja untuk  memperoleh  izin  harus  melengkapi  persyaratan  seperti  rekomendasi  lurah  dan camat walaupun penerbitan izin dilakukan secara online, sehingga untuk memperoleh izin menjadi sangat sulit terutama untuk usaha ternak babi yang dinilai tidak wajar. 19
Mengenai  adanya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  yang mengatur  mengenai  permudahan  perizinan  bagi  pelaku  usaha,  baik  Medrin  Joni  Pemilik Rumah  Sakit  Rimbo  Medika,  Suyanto  Pemilik  Bengkel  Dinamo  Aheng,  serta  Tang  Ling Pemilik  Usaha  Rumah  Ternak  Babi  tidak  ada  yang  mengetahui  mengenai  adanya Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tersebut sehingga dalam hal ini penulis merasa  bahwa  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  terkait  perizinan  kurang maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi sehingga pelaku usaha tidak mengetahui mengenai mekanisme untuk memperoleh izin usaha secara Online Single Submission (OSS).

## C. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkanPerlindungan  hukum  terhadap  pemilik  modal  dalam  kegiatan  investasi  di Kota Jambi telah diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk mempermudah pemilik modal dalam memperoleh  izin  usaha  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Kendala yang ditemui pelaku investasi dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal  di  Kota  Jambi  disebabkan  karena  banyaknya  persyaratan  perizinan  yang  harus dipenuhi oleh pemilik modal untuk memulai usaha di Kota Jambi serta sistem Online Single Submission (OSS)  belum  terlaksana  dengan  maksimal  karena  pemilik  modal  tetap  harus melakukan  pengurusan  perizinan  secara  manual  dan  tersendiri  ke  setiap  instansi pemerintahan  yang  berwenang  mengeluarkan  izin  operasional  perusahaan  sementara seharusnya  dalam  sistem  investasi  ini  dilakukan  secara Online  Single  Submission (OSS) sesuai dengan arahan dari Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.
18 Tang Ling, Rumah Ternak Babi, wawancara tanggal 26 Januari 2020.
19 Tang Ling, Rumah Ternak Babi, wawancara tanggal 26 Januari 2020.

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Laporan
Kairupan,  David, Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia ,  Cetakan  ke-2, Kencana, Jakarta, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009.
Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet-1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Rahardjo, Sacipto, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Rohmayana, Targetkan Rp 1 Triliun, Pemkot Jambi Buka Peluang Investasi di Berbagai Sektor, Tribun Jambi, 23 Februari 2019. Simatupang,  Taufik  H. ,”Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi”, Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum, Volume 1, Nomor 1, April 2007.
Wisma  Hayati,  Futri,  M.  Hosen,  and  Lili  Naili  Hidayah.  2020.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Pada  Situs  Belanja  Online  Shopee  Ditinjau  Dari Perundang-Undangan”. Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Bussiness  Law 1  (1),  73-88. https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8281

## Peraturan Perundang-undangan
Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Izin  Gangguan  Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri.
Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal.

## Akses Internet
http://terbittop.com/2015/06/04/mall-lippo-plaza-disegel-lsm-karena-tak-punya- amdal/ , diakses pada tanggal 29 September 2019. https://www.antaranews.com/berita/659229/bkpm-mengakui-masih-banyak- kendala-inv estasi , diakses tanggal 8 Mei 2019. https://daerah.sindonews.com/read/1189055/174/salahi-perda-rs-rimbo-medika- disegel-1489674714 , diakses tanggal 10 Oktober 2019.
https://jambi.tribunnews.com/2018/04/28/hut-ke-68-satpol-pp-kota-jambi-sudah- segel-9-tempat-usaha?page=all , diakses tanggal 10 Oktober 2019.