## KELEMAHAN FATWA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI EKONOMI DI INDONESIA
Atmo Prawiro 1

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  disegerakannya  menaikan setatus    Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) menjadi  Undang-Undang,  sangatlah  urgent  untuk  segera diterbitkan draft rancangannya dan kemudian disahkan. Hal ini  karena  keberadaan  UU  sangatlah  diperlukan  dalam legislasi hukum nasional, keberadaan Fatwa DSN MUI dan KHES  yang  memilik  klelemahan  hendaknya  di  naikan menjadi UU Khusus Ekonomi Syariah yang komprehenship bisa membantu  kinerja  para penggiat ekonomi syariah  di bidang  legislasi  hakim  Pengadilan  Agama  dalam menangani  kompleksitas  sengketa  ekonomi  syariah. Pembentukan  KHES  menuju  UU  khusus  juga  memilki kendala yang tidak sedikit seperti; masalah anggaran dana yang  sedikit,  kedua,  belum  percayanya  peleku  ekonomi syariah  terhadap  Pengadilan  Agama,  ketiga  adanya paradigma  yang  buruk  terhadap  Pengadilan  Agama. Kesimpulannya,  menaikan  PERMA  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  menjadi  Undang-Undang    harus  segera dilakukan  karena  berguna  sebagai  landasan  hukum  di bidang  ekonomi  syariah,  kendala  pembentukan  UU  KES salah satunya adalah kurangnya kesadaran Pemerintah dan masyarakat  akan  pentingnya  suatu  peraturan  yang bersumber dari nilai luhur syariat Islam. Saran, Pemerintah dan  segenap  elemen  masyarakat  maupun  MUI  harus  bahu membahu membuat draft rancangan  UU Ekonomi Syariah dan  segera  mengesahkan,  sehingga  produk  hukum  yang mulia ini dapat segera menjadi acuan yang lengkap dalam masalah ekonomi syariah.
Key Word: KHES, Fatwa DSN MUI, UU KES dan Peradilan Agama
1 Atmo Prawiro, TTL Indramayu, 07 Mei 1984. S1 UIN Syarif Hidayatulah, S2  IAIN  Syekh  Nur  Jati  Cirebon.  Hombase  STAI  Duta  Bangsa  Bekasi.  Sekarang sedang studi lanjut S3 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …

## PENDAHULUAN
Animo  dan  peran  serta  Negara  dan  masyarakat  dalam  menumbuh kembangkan  ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  cukup  menggembirakan. Namun  demikian, brand 2 ‚syari’ah‛  dalam  koridor  ekonomi- kerakyatan  yang  berasaskan  Pancasila  tidaklah  menggembirakan dalam pengambilan kebijakannya yang sesuai dengan asas Islam. Oleh karenanya,  penelitian  ini  akan  mendedahkan  kelemahan  atau absurditas  fatwa  dan  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  dalam kebijakan  legislasi  ekonomi  di  Indonesia.  Hukum  Ekonomi  Islam 3 dijadikan  pilot  project  dalam  penelitian  hukum  Islam.  Kajian  ini menjadi  signifikan  karena  lahirnya  beberapa  institusi  syari’ah 4 yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dan mu’amalat Islam, serta semakin berkembangnya bisnis halal bagi umat Islam yang diiringi  munculnya  keinginan  untuk  menyelaraskan  bisnis  sebagai fenomena  modern,  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang orisinil. Kenyataannya, perangkat hukum ekonomi syari'ah kalah cepat
2 Brand  dapat  disebut  juga  ‚pelabelan‛.  Brand  berkaitan  dengan kepercayaan konsumen terhadap uatu produk atau layanan, yang diyakini tidak saja dapat memenuhi kebutuhan mereka, tetapi dengan memberikan kepuasan yang lebih baik dan terjamin. Istilah brand muncul ketika persaingan produk semakin tajam dan menyebabkan  perlunya  penguatan  peran  label  untuk  mengelompokkan  produk  dan layanan  yang  dimiliki  dalam  satu  kesatuan  guna  membedakan  produk  itu  dengan produk pesaing. Pada hakikatnya, brand merupakan jaminan kualitas, asal usul, dan performa,  yang  demikian  meningkatkan  nilai  yang  dirasakan  pelanggan  dan mengurangi  resiko  dan  kompleksitas  dalam  keputusan  memilih.  David  A.  Aaker, Managing Brand Equity : Capitalizing on The Value of Brand Name (New York: The Free  Press,  1991):  7;  Pekka  Tuominen.  "Managing  brand  equity." Lta 1.99  (1999):
65-100;  Baca  Afifatuzzulfa,  Ovie. Pengaruh  Brand  Image  dan  Persepsi  Syariah terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Hasil Konversi dari Bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Semarang) . Diss. IAIN Walisongo, 2013.
3 Atjep Djazuli, dan Yadi Janwari. Lembaga-lembaga perekonomian umat: sebuah  pengenalan .  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi,  Raja  Grafindo  Persada,  2002. Baca  Nancy  J  Davis.,  dan  Robert  V.  Robinson.  "The  egalitarian  face  of  Islamic orthodoxy: Support for Islamic law and economic justice in seven Muslim-majority nations." American Sociological Review 71.2 (2006): 167-190.
4 Abdullah Amrin. "Corporate Culture Institusi Syariah (Asuransi Syariah) ." AAMAI  Journal (2008):  22-28;  Baca  Otto  Jan  Michiel. Sharia  Incorporated.  A Comparative  Overview  of  the  Legal  Systems  of  Twelve  Muslim  Countries  in  Past and Present . Leiden University Press, 2010.
dibandingkan  dengan  perkembangan  dinamika  ekonomi  syari'ah  itu sendiri 5 .
Perkembangan  paradigma  ekonomi  yang  berlabelkan  syari’ah, ditandai  dengan  menyebarnya  perbankan  berbasis  syari’ah  sampai tahun  2015  dengan  jumlah  BUS  34  dengan  jumlah  kantor  2.467 6 , asuransi yang berbasis syariah pada tahun 2014 terdapat 5 perusahaan asuransi full syariah dengan jumlah UUS 44 . Perusahaan pembiayaan syariah  pada  tahun  2014  terdapat  3  perusahaan  full  syariah  dengan jumlah UUS 44 7 (OJK, 2014). Reksadana berbasis syariah pada januari 2015  berjumlah  73  (OJK,  2015).  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah/ BMT  yang  terdaftar  di  tahun  2015  berjumlah  432 8 ,  dan  lembaga keuangan  lainnya  yang  berbasis  syariah,  serta  berdirinya  lembaga pendukung  seperti  Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES),  Ikatan  Ahli Ekonomi Islam (IAEI), ABSINDO dan lain sebagainya yang merupkan bagian  penting  dalam  mengenalkan  ekonomi  syariah  ke  masyarakat. Sehubungan  dengan  pesatnya  pertumbuhan  lembaga  ekonomi  dan keuangan  syariah  tersebut,  maka  para  praktisi  ekonomi  syari’ah, masyarakat,  dan  pemerintah  (regulator)  membutuhkan  fatwa-fatwa ekonomi syariah 9 yang sesesui dengan pertumbuhannya. Seyogyanya, fatwa  ekonomi  syariah  memiliki  peran  penting  dalam menjawab kebutuhan    pertumbuhan  lembaga  keuangan  syariah 10 .    Posisinya
5 RAFIDAH.  "Jurusan  Ekonomi  Islam,  Fakultas  Syariah,  IAIN  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi." Nalar Fiqh 9.1 (2016). 6 OJK,  2015. Ikhtisar  Data  Keuangan  INKB  Syariah ,  dari http://www.ojk.go.id/ikhtisar-data-keuangan-iknb-syariah-periode-desember-2014 , diunduh 20 maret 2015. Baca Abdul Muhith. "Sejarah Perbankan Syariah." Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan 1.2 (2015).
7 OJK, 2015. Ikhtisar Data Keuangan INKB Syariah .
8 INKOPSYAH BMT, 2015. Jumlah Anggota , dari
http://inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Ite mid=573 , diunduh 20 maret 2015.
9 Mukhtar  Alshodiq,  et  al.  "Fatwa-fatwa  Ekonomi  Syariah  Kontemporer."
Jakarta:  Renaisan (2005);  Haniah  Ilhami.  "Pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah." Mimbar
Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21.3 (2009): 476-493.
10 Ahyar  A  Gayo.,  Badan  Pembinaaan  Hukum  Naional,  and KEMENTERIAN  HUKUM  DAN  HAM  RI.  "Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum Tentang  Kedudukan  Fatwa  MUI  dalam  Upaya  Mendorong  Pelaksanaan  Ekonomi Syariah."  (2011). Baca  Muhammad Syafi'I Antonio. ‚ Bank Syariah: Dari Teori ke
Praktik .‛  Gema Insani, 2001; Nur Ahmad  Fadhil  Lubis.  "Financial activism among

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
sebagai    pijakan  hukum  ekonomi  yang  disinyalir  lebih  sesuai  dengan asas Pancasila ketimbang paradigm ekonomi umum sangat diperlukan. Karena fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  dalam  kegiatan  keuangan  syariah.  Fatwa dijadikan    standar    untuk    memastikan    kehalalan    produk    dan operasional  LKS.    Bahkan,  menurut  Mahmoud  A.  ElGamal,  fatwa menjadi  satu-satunya  sarana  menentukan  keabsahan  transaksi keuangan  Islam 11 .  Alih-alih  fatwa  dan  kompilasi  hukum  ekonomi syariah  menjadi  kebijakan  utama  legislasi  ekonomi  di  Indonesia,  ia hanya  sekedar  nomenklatur  yang  kasat  mata  operasionalisasinya  tak jauh beda dengan paradigm umuma, bahkan lebih negative lagi.
Dalam sejarahnya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) yang didirikan  sejak  tahun  1999  sebagai  bagian  dari  Majelis  Ulama Indonesia merupakan pelopor kebijakan landasan hukum dengan fatwa yang  dikeluarkannya  untuk  mengembangkan  LKS  yang  diajukan kepada  Pemerintah  sebagai  alternative  sistem  ekonomi  Negara menghadapi  krisis.  DSN  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas- tugas  MUI  dalam  menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah 12 . Salah satu  tugas pokok DSN  adalah  mengkaji,  menggali  dan  merumuskan  nilai  dan  prinsip- prinsip  hukum  Islam  (syari’ah)  dalam  bentuk  fatwa  untuk  dijadikan pedoman  dalam  kegiatan  transaksi  di  LKS.  Lembaga  ini  pula, beranggotakan  para  ahli  hukum  Islam  (fuqaha’)  serta    ahli    dan praktisi    ekonomi,    terutama    sektor    keuangan,    bank  maupun  non- bank,  dimana  berfungsi  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  MUI  dalam mendorong  dan  memajukan  ekonomi  umat.  DSN  melalui  Dewan Pengawas  Syari`ah  (DPS)  bertugas  dan  berfungsi  melakukan pengawasan  terhadap  penerapan  prinsip  syari`ah  dalam  sistem  dan manajemen  Lembaga  Keuangan  Syari`ah  (LKS)  agar  sesuai  dengan
Indonesian  Muslims." Islamic  Perspectives  on  the  New  Millennium,  Singapore: ISEAS (2004): 91-112.
11 Mahmod    A.    El-Gamal,.  ‚Islamic    Finance,    Law,    Economics,    and Practice.  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  (2006):    33;  Mahmoud  A  El- Gamal.  "Interest  and  the  paradox  of  contemporary  Islamic  law  and  finance." Fordham Int'l LJ 27 (2003): 108.
12 Ahyar  A  Gayo.,  BADAN  PEMBINAAN  HUKUM  NASIONAL,  and KEMENTERIAN  HUKUM  DAN  HAM  RI;    Baca  Choirul  Anwar. Mekanisme pengawasan  dewan  pengawas  syariah  dan  Bank  Indonesia  terhadap  Bank  Jateng Syariah di Surakarta . Diss. uns, 2010.
garis-garis  syariah 13 .  Sejak    berdiri    tahun    1999,  dan  mulai mengelurkan  fatwa  dari  tahun  2000    hingga  Desember  2014,  DSN- MUI  telah  mengeluarkan  95 fatwa tentang  ekonomi syariah. Berikut rincian fatwa tersebut (DSN-MUI).
Tabel
Daftar Fatwa DSN
13 Adiwarman Karim .  Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press, 2001. 30; Baca Jamin Ginting,. "Roles of the Mutual Legal Assistances and Extradition Agreements in the Assets Recovery in Indonesia." Indonesian J. Int'l L. 9  (2011):  565;  Hasbi  Hasan.  " Efektivitas  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Lembaga  Perbankan  Syariah (EFFECTIVE  CONTROL  OF  FINANCIAL SERVICES  AUTHORITY ON  SHARIA  BANKING  INSTITUTIONS)." DAFTAR
ISI (2012): 373; Sainul,  dan  Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-
MUI  dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah." JURNAL  ADZKIYA 3.2
(2015).
No Kategori Fatwa Jumlah 1  Berkaitan dengan Perbankan Syariah 61 2  Berkaitan dengan Asuransi Syariah 6 3  Berkaitan dengan Pasar Modal Syariah 10 4  Berkaitan dengan Pegadaian Syariah 3 5 Berkaitan  dengan  Surat  Berharga  Negara Syariah 5 6  Berkaitan dengan Akuntansi Syariah 1 7  Berkaitan dengan Pembiayaan Syariah 3 8  Berkaitan dengan Qardull hasan 1 9  Berkaitan dengan Jasa Umrah 1 10  Berkaitan dengan BMT (at-tamwil ) 2 11  Berkaitan dengan Dana Pensiun Syariah 1 12  Berkaitan dengan Bisnis Properti 1 Jumlah 95

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Sumber: diolah dari fatwa-fatwa DSN tahun 2000 – 2014
Secara  umum  fatwa-fatwa  tersebut  dikelompokkan  menjadi tiga bagian. Yang pertama, kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya,  baik  dalam  penghimpunan  dana,  penyaluran  dana (pembiayaan)  maupun  jasa-jasanya.  Kedua,  kelompok  fatwa  untuk kegiatan  akuntansi  pada  perbankan  syariah.  Dan  ketiga,  kelompok fatwa  untuk  investasi  syariah.  Sebagai  konsekuensi  dari  tumbuh  dan berkembangannya  institusi  keuangan  berbasis  syariah  tersebut,  tentu saja  akan  dihadapkan  pada  permasalahan-permasalahan  yang  muncul akibat  tarik-menarik  antar  kepentingan  para  pihak  dalam persoalan ekonomi.  Sementara  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  secara  khusus  terhadap  permasalahan  itu selain  UU  Perbankan  Syariah  No.  21  Tahun  2008  dan  UU  Tentang Surat  Berharga  Syariah  No.  19    Tahun    2008,  sehingga  penyelesaian persoalan  tersebut  dimediatori  oleh  Badan    Arbitrase    Syari’ah (Basyarnas) yang keberadaannya berdiri sejak 1994 menjadi mediator tempat    menyelesaikan  persengketaan    antara    para  pihak  dalam  hal ekonomi  syari’ah 14 .  Namun,  peran  dan  fungsi  Badan  Arbitrase belumlah  optimal  dan  kurang  memadai  untuk    menyelesaikan  setiap kasus  perselisihan, karena lembaga arbitrase tidak  memiliki kekuatan legislasi-konstitusional daya-paksa untuk   memberikan sanksi kepada orang yang  digugat  di  Pengadilan 15 .
Adanya  upaya  positivisasi  hukum  ekonomi  syari’ah 16 untuk menyelesaikan  masalah  tersebut,  mulai    terarah    setelah  direvisinya
14 Abdul  Mughits. Kompilasi  hukum  Ekonomi  Syari’ah (KHES)  Dalam
Tinjauan  Hukum  Islam ,  Jurnal  Al-Mawarid,  Edisi  XVII,  (2008)I:  143.  Baca Sulistyowati.  "Penyelesaian  Sengketa  antara  Bank  Sharî  ‘ah  dengan  Nasabah Bermasalah  melalui  Badan  Arbitrase  Sharî  ‘ah  Nasional  (BASYARNAS)  menurut UU No. 30 tahun 1999." ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9.1 (2015): 193-222.
15 Sulistyowati.  "Penyelesaian  Sengketa  antara  Bank  Shari>  ‘ah  dengan Nasabah  Bermasalah  melalui  Badan  Arbitrase  Sharî  ‘ah  Nasional  (BASYARNAS) menurut  UU  No.  30  tahun 1999." ISLAMICA:  Jurnal  Studi  Keislaman 9.1  (2015):
193-222.  Baca  Erie  Hariyanto,. "THE  POLITICAL  SCRIMMAGE  OF  THE RELIGIOUS  COURT’S  LAW  AS  THE  JUDICIAL  INSTITUTION  IN  THE REFORMATION  ERA  IN  INDONESIA ."  Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  &  Pranata
Sosial 11.1 (2016): 178-200.
16 Dalam  pertimbangan  amandemen Undang-Undang  tersebut disebutkan bahwa  Peradilan  Agama  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Dalam  undang-
UU  Nomor  7  Tahun    1989    menjadi    UU    Nomor  3  tahun    2006 tentang  Peradilan    Agama.  Pengadilan    Agama    kian    mantap    dan berkibar    karena  pada  tanggal    29    Agustus    2013  melalui    putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  93/PUU-X/2012,  MK  memberikan wewenang  penuh  untuk  sengketa  ekonomi  syariah  kepada  Peradilan Agama  dan  bukan  pada  peradilan  umum 17 .  Konsekuensi    dari perluasan  kewenangan  tersebut,  bagi para penegak hukum yang ada di  Peradilan  Agama  dituntut  untuk  mempersiapkan  diri  dan meningkatkan  kemampuannya  sebagai  pemberi  keadilan  bagi masyarakat,  khususnya  dalam  materi-materi  baru  yang  diamanatkan Undang-Undang tersebut, utamanya perihal ekonomi syari’ah. Dalam merealisasikan  kewenangan  baru  Peradilan  Agama  tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya; pertama, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi  aparat    Peradilan    Agama    dalam    memeriksa,  mengadili  dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Kedua, membenahi sistem dan prosedur  agar  perkara  yang  menyangkut  ekonomi  syariah  dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan 18 .
undang yang baru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  umat  Islam  Indonesia  saat    ini.    Dengan perluasan    kewenangan  tersebut,  Pengadilan  Agama    tidak    lagi  hanya    berwenang menyelesaikan  sengketa  dibidang perkawinan,  waris,  wasiat, hibah,  wakaf,  dan shadaqah  saja,    melainkan    juga    menangani    permohonan  pengangkatan  anak (adopsi),  menyelesaikan  sengketa  dalam  zakat,    sengketa    hak    milik    dan keperdataan  lainnya antara  sesama  muslim,  serta ekonomi syari’ah. Hermansyah. Analisis  Terhadap  Batalnya  Akad  Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES) . Riau: Univ. Islam Riau (2011): 43; Baca Sularno, M. "Syari’at Islam Dan Upaya  pembentukan  Hukum  Positif  di  Indonesia." Al-Mawarid  Journal  of  Islamic Law 16.1 (2015);
17 Rifyal  Ka’bah,.  "Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama." Al-Mawarid Journal of Islamic  Law 17.1  (2015).    Baca  Al  Fitr. Makalah  Sengketa  Ekonomi  Syariah  dan  Kesiapan Peradilan Agama , Jakarta: Badilag MARI, (2014): 2
18 Guna    merealisasikan    rancangan    tersebut,    Ketua  Mahkamah    Agung (pada  waktu    itu    dijabat    oleh    Bagir    Manan,  membentuk    Tim    Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan  surat  keputusan  Nomor: KMA/097/S  K/X/2006    tanggal    20    Oktober.  Dan  agar  KHES  tersebut  dapat dijadikan  pedoman  oleh  para  hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam memeriksa,    mengadili,    memutus    dan    menyelesaikan    perkara    ekonomi  syariah, Ketua    Mahkamah    Agung    RI    kemudian    mengeluarkan    Peraturan  Mahkamah Agung  RI  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  untuk  panduan  para  Hakim  di  peradilan  Agama.  Mahkamah  Agung  RI.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Dari  uraian  di  atas  dapat  dirumuskan  pertanyaannya  sebagai berikut;  apakah  para  pelaku  ekonomi syariah dapat  secara langsung menjadikan  Fatwa  MUI sebagai dasar  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip  ekonomi    syariah?  Ataukah    fatwa  tersebut  harus  dijadikan atau  dituangkan    terlebih  dahulu  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan, sehingga diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum  mengikat?  KHES  sejatinya  lahir  guna  merespons perkembangan    kewenangan    Peradilan   Agama   yang    diatur    dalam Undang-undang  Nomor    3    Tahun    2006    (yang    sekarang    telah diperbaharui  lagi  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009), khususnya    kewenangan    yang    berkaitan    dengan  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah.  Respons  tersebut  kemudian  direalisasikan dalam  bentuk  Peraturan Mahkamah  Agung  RI (PERMA) Nomor 2
Tahun  2008  yang  isinya  memerintahkan    kepada    para    Hakim    di lingkungan    Peradilan    Agama    untuk  menjadikan    KHES  sebagai pedoman dalam  memeriksa,  mengadili,  memutus dan menyelesaikan perkara  ekonomi  syariah.  Walaupun,  kekuatan  hukum  dari  KHES sampai hari ini barulah sebatas Peraturan Mahkamah  Agung.  Lantas, seberapa    besarkah    kekuatannya  untuk  mengikat    produk  hukum PERMA tersebut dalam memutuskan sebuah perkara?
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  berkesimpulan bahwa  permasalahan  tentang  kekuatan  hukum  fatwa  DSN-MUI  dan KHES    ini  merupakan    hal  yang  menarik  untuk    diteliti    dan    dikaji lebih    mendalam,  terutama    jika    dikaitkan    dengan  hierarki  undang- undang  di  Indonesia 19 .  Jika  menilik  hierarki  Per-undang-undangan  di Indonesia,  maka  fatwa  DSN-MUI  dan  KHES,  bukan  merupakan bagian  dan  tidak  termasuk  didalamnya.  Sehingga  seberapa  kuatkah keduanya  dalam  menyelasaikan  persoalan-persoalan  hukum  ekonomi syariah  di  Indonesia.  Karena  itu,  penulis  berminat  melakukan  kajian tersebut  melalui  sebuah  penelitian  yang  berjudul:  ‚Kelemahan  atau absurditas  fatwa  dan  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  dalam kebijakan legislasi ekonomi di Indonesia‛.
Kompelasi    Hukum  Ekonomi  Syariah  PERMA  No.  2  Tahun  2008  Arab-Indonesia . Jakarta: mb.dseain, 2013. 290 19 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004,  Pasal  7  ayat  (1)    tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, yang  menyatakan  bahwa  jenis  dan hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  adalah:  a.  Undang-Undang    Dasar    Negara Republik    Indonesia    Tahun1945;    b.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah Pengganti    UndangUndang;  c.  Peraturan  Pemerintah;  d.  Peraturan  Presiden;  e.
Peraturan Daerah.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Fatwa
Menurut  Ma’ruf  Amin  yang  mengutip  pendapat  para  ulama klasik bahwa fatwa secara bahasa, kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa.  Menurut  Ibnu  Manzhur  kata  ‚fatwa‛  ini  merupakan  bentuk mashdar  dari  kata fata>,  yaftu,  fatwa,  yang  bermakna  muda,  baru, penjelasan,  penerangan.  Pendapat  ini  hampir  sama  dengan  pendapat Al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan  sebagai  mufti,  karena  orang  tersebut  diyakini  mempunyai kekuatan  dalam  memberikan  penjelasan  (al-bayan)  dan  jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut Al-Jurjani ‚fatwa‛ berasal  dari al-fatwa  atau  al-futya,  artinya  jawaban  terhadap  suatu permasalahan  (musykil)  dalam  bidang  hukum.  Sehingga  fatwa  dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan 20 .
Adapun  secara  istilah,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Zamakhsari: (w. 538 H) fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut As-
Syatibi,  fatwa  dalam  arti  al-iftaa  berarti  keterangan-keterangan tentang  hukum  syara’  yang  tidak  mengikat  untuk  diikuti.    Ifta’ (pekerjaan  memberi    fatwa)  menurut  Wahbah  AZ-Zuhailiy  yang  di kutip  oleh  Zafrullah  Salim  adalah    sinonim    dengan  ijtihad. Perbedaannya  yang  pertama  lebih  khusus  dari  yang  kedua.  Ijtihad adalah  istinbath  (formulasi)  ketentuan-ketentuan  hukum  secara umum, baik  kasusnya sudah  ada  atau  belum  ada. Sedangkan ifta’ (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada di mana mufti  memutuskan ketentuan  hukumnya  berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya .
Dari uraian  di atas  dapat  dipahami  bahwa  fatwa merupakan pendapat hukum yang disampaikan seorang mujtahid atau ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang hukum Islam untuk menjawab pertanyaan  tertentu  dengan  atau  berdasarkan  Kitabullah  dan  Sunnah Rasulullah Saw yang mana sifatnya tidak memaksa.

## B. Dasar Hukum Fatwa
Dalam  ayat-ayat  al-Quran  banyak  ditemui  kata-kata  ‚ yas aluu naka‛ artinya mereka menanyakan sesuatu kepadamu Muhammad
20 Ma’ruf Amin. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam . Jakarta: Elsas, 2008: 19

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Saw.  Beberapa  contoh  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  al-Quran menggunakan  kata  yas  aluunaka  yang  memerlukan  jawaban  konkret, antara lain :
                                                                                                
                                                                                           
                              

Artinya: Mereka    bertanya    kepadamu    tentang    khamar  dan    judi. Katakanlah:    "Pada  keduanya    terdapat    dosa    yang    besar dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S: Al-Baqarah: 219)
                  
       
   
                                                                    
                      
Artinya: Mereka    meminta    fatwa    kepadamu    (tentang    kalalah). Katakanlah:    "Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan  ia  tidak mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,…‛ (Q.S al-Nisa: 176)
Fatwa  juga  merupakan  sebuah  upaya  ulama  untuk  merespon masalah  yang    dihadapi  masyarakat  yang  memerlukan  keputusan hukum.  Kecenderungan    penalaran    yang    dilakukan  oleh  para  ulama dalam  menjawab  suatu  permasalahan  terkait  erat  dengan  ijtihad  atau legal  opinion.  Sebagaimana    firman    Allah,    SWT.    dalam    al-Quran surat Al-Nahl  ayat  43,  terjermaahannya  adalah  sebagai berikut:
                  
                                                                           
         
Artinya: ‚Dan  Kami  tidak  mengutus  sebelum  kamu,  kecuali orang- orang    lelaki    yang    Kami    beri    wahyu    kepada  mereka; maka    bertanyalah    kepada    orang    yang  mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.‛ (Q.S al-Nahl: 43)
Al-Quran surat Al-Nahl  ayat  43  tersebut  di  atas  merupakan aturan  tentang  bagaimana  seseorang  diperintahkan  untuk bertanya sesuatu  jika  tidak  atau  memerlukan kepastian hukum  kepada  orang yang  mengetahui.  Kata  ‚bertanya‛ menjadi  bahasa  al-Quran  dalam menjelaskan  berbagai  persoalan 21 .  Dalam  hadis  shahih  yang diriwatyatkan  al-Bukha>ri  memberikan  penjelasan  konkrit  tentang hukum-hukum  yang  bersifat  asasi  dan  kadang  menjawab  persoalan yang  ditimbulkan  oleh  para  sahabat,  dari  Sai'id  bin  Abi  Burdah  dari ayahnya  dari  Abu  Musa  Al-Asy'ari  bahwasanya  Nabi  Saw mengutusnya  ke  negeri  Yaman  maka  ia  pun  (Abu  Musa)  bertanya kepada beliau tentang hukum minum-minuman yang dibuat di Yaman. Nabi  Saw.  pun  bertanya  kepadanya,  "Apakah  minum-minuman tersebut?",  ia  menjawab,  "Al-Bit'  dan  Al-Mizr.  Aku  (Sa'id  bin  Abi Burdah)  bertanya  kepada  Abi  Burdah,  "Apakah  itu  Al-Bit'?",  ia berkata,  "Al-Bit'  adalah  nabidz  madu  dan  Al-Mizr  adalah  nabidz gandum".  Maka  Nabi  SAW  menjawab,  "Setiap  yang  memabukkan adalah haram" 22 .
Dari  dalil-dalil  diatas  sangatlah  jelas,  bahwa  ketidak  tahuan masyarakat  dalam  masalah  hukum,  mengharuskan  mereka  bertanya (meminta  fatwa)  kepada  orang  yang  ahli  hukum  dalam  konteks sekarang  fatwa  yang  sifatnya  koektif  lebih  baik  daripada  individu. Lemabaga  kolektif  tersebut  misalnya  dalam  bidang  ekonomi  syariah adalah DSN-MUI.
C. Proses Penyusunan dan Problematika Fatwa DSN-MUI
Secara  umum  proses  penyusunan  Fatwa  DSN-MUI  tidak berbeda dengan proses penyusunan Fatwa MUI, yaitu diawali dengan permohonan  pembuatan  fatwa,  proses  pendalaman  materi  dan penetapan  fatwa  dalam  suatu  rapat  pleno  atau  siding  komisi.  Proses
21 Ridwan Nurdin . Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah  di  Indonesia ,  makalah  disampaikan  dalam  diskusi  dengan  Tim  Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.
22 Muhammad  bin  Isma’il  al-Bukhari .  Shahih  al-Bukhari  Maktabah syamilah . Dar al-Fikr: Dar at-Thuqah an-Najah, 1422 H. 161

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
penyusunan  Fatwa  DSN-MUI  dimulai  dengan  tahap  permohonan pembuatan  fatwa  terkait  masalah  di  bidang  ekonomi  dan  keuangan dari  masyarakat  atau  otoritas  keuangan  kepada  DSN-MUI 23 . Selanjutnya  Badan  Pelaksana  Harian  (BPH)  DSN-MUI  melakukan pembahasan  masalah  dimaksud  secara  mendalam  dan  menyeluruh.
Tujuan  pembahasan  tersebut  adalah  untuk  menyiapkan  draft  fatwa terkait permasalahan yang telah disampaikan. Proses pembuatan draft fatwa  dimaksud  melibatkan  para  praktisi/pakar  di  bidang  terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer. Draft fatwa yang telah diselesaikan oleh  BPHDSN-MUI  akan  diajukan  dan  dibahas  dalam  Rapat  Pleno DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah draft fatwa  tersebut  dibahas  dan  disetujui  dalam  Rapat  Pleno  DSN-MUI, maka draft fatwa dimaksud akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI 24 .
Dewan  Syariah    Nasional,    sebagai    lembaga    yang    memiliki otoritas mengeluarkan  fatwa  ekonomi  syariah, berada dalam keadaan dilematis.  Satu  sisi  DSN  harus    mampu    menemukan  hukum    baru terkait  dengan  kegiatan  ekonomi  modern  yang sangat  kompleks. Pada  sisi lain sikap  konservatisme ulama  yang tetap  terjaga  dengan tetap    berpegang  teguh    pada    pendapat-pendapat    ulama    klasik 25 . Meskipun  telah terjadi  pergeseran bermazhab  yang  tercermin  dalam fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia, namun  ulama  tetap  terkooptasi dengan  pendapat  ulama  klasik  dan  ini  salah  satu  kelemahan  fatwa DSN  jika  dipositivisasikan  kedalam  aturan  yang  legal.  Bahwa  ulama tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  merujuk  pada  pendapat  ulama  klasik. Bahkah  menurut  Abdullah  Saeed,  dewan  syariah  bersikap  taklid  dan legalis dalam merumuskan kesyariahan ekonomi  syariah. Fatwa-fatwa yang    dikeluarkan    sangat  bergantung    pada    fikih    klasik    dengan
23 Siti  Hani  Masfiah. Analisis  pelaksanaan  fatwa  DSN-MUI  no.  25/DSN- MUI/III/2002  tentang  rahn  (studi  pelaksanaan  gadai  syari’ah  di  BTN  Syari’ah
Semarang) . Diss. IAIN Walisongo, 2011.
24 Asjmuni  Abdurrachman.  "Prosedur  Penetapan  Keputusan  Fatwa  Dewan
Syariah Nasional." Al-Mawarid Journal of Islamic Law 18.1 (2015).
25 Imam  Ghazali  Said  dan  A.  Ma'ruf  Asrori. Ahkamul  Fuqaha,  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes Nahdlatul  Ulama  1926  –  1999. Surabaya:  LTNU  Jawa  Timur  dan Diantama, cet.ke-1,  2004.  xxxiv-xxxvi;  Baca  Taufiqur  Rohman. NIKAH  BEDA  AGAMA (Studi  Terhadap  Penggunaan  Maslahah  dalam  Penetapan  Fatwa  MUI,  Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah) . Diss. STAIN Pekalongan, 2012.
mencocokkan  transaksi  modern  dengan  kaidah-kaidah  akad  yang dicetuskan ulama klasik dengan  tidak  memperhatikan  konteks  sosio- historisnya    dan  keotentikan    hadis    yang    digunakan  sebagai    dasar penetapan  hukum 26 ,  sehingga  metode  (manhaj)  fatwa  yang dirumuskan  oleh  MUI  pun  masih  menempatkan  pendapat  ulama sebagai rujukan penetapan hukum.
Ketergantungan    terhadap    fikih    klasik    itu    terlihat    dalam banyak  fatwa.  Beberapa  fatwa  DSN  hanya  melandaskan  pada  satu pendapat  ulama  sebagai  pertimbangan  hukumnya.  Sebagai contoh Fatwa    DSN    Nomor    50    Tahun    2006    tentang    Akad  Mudharabah Musytarakah yang mendasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah  dalam kitabnya  Al-Mughniy. Begitu  juga  Fatwa Nomor 52 Tentang Akad Waka>lah  bil  Ujrah  Pada  Asuransi  dan  Reasuransi  Syariah  yang mendasarkan    penetapan  hukumnya    pada    pendapat  Ibnu  Qudamah dalam  kibat  Al-Mughni  .  Selain  mendasarkan  pada  pendapat    ulama klasik,  fatwa  DSN  juga  mendasarkan  pada pendapat ulama modern. Pada  contoh  kedua  fatwa  tersebut,  fatwa    melandaskan    pada pendapat    Wahbah    al-Zuhaili>  dalam  kitabnya  Al-Mu'amalat  al- Maliyah al-Mu'ashirah 27 .
Kelemahan  berikutnya  dalam  industri  keuangan  terletak  pada mekanisme  fatwa  DSN  dalam  menjustifikasi  transaksi-transaksi keuangan.  Obaidullah  berargumentasi  bahwa  ruang  lingkup interpretasi  yang  sangat  luas  dan  beragam,  dimana  hal  tersebut menyediakan ruang pula pada interpretasi yang kontradiktif, membuat fatwa  dimungkinkan  menjadi  sekedar  alat  dalam  membenarkan praktek  konvensional  masuk  ke  sendi-sendi  sistem  keuangan  Islam. Fatwa  saat  ini  cenderung  hanya  menggunakan  sudut  pandang  hukum saja. Hal ini membuat mekanisme fatwa menjadi overlook pada esensi- esensi  transaksi  keuangan  Islam. 28 Penentuan  hukum  pada  lembaga
26 Abdullah  Saeed. Islamic  Banking  and  Interest:  A  Studi  of  Riba, terj .
Jakarta: Paramadina,  cet.ke-1, 2004. 185 – 186; Baca Muhammad Arief Eka Putra. "KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2  UNDANG-UNDANG  NOMOR  2  TAHUN  1992  TENTANG  USAHA PERASURANSIAN." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).
27 Wahbah    al-Zuhaili. Al-Mu'amalat    al-Maliyah    al-Mu'ashirah. Dimasyq: Dar  al-Fikr.  2006.  40;  Baca  Amir  Mu'allim,  dan  M.  Roem  Syibly.  "Urgensi  Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi." Jurnal Unisia 75 (2016): 227-238.
28 zonaekis.com/ekonomi-islam-madzhab-indonesia-1 / diakses  20  Agustus 2014.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
fatwa DSN MUI, mengunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat  Al  Qur’an,  Al  Hadis,  dan Qaidah  Fiqhiyah.  Dari  prinsip- prinsip  umum  tersebut,  sebagaimana  yang  dilakukan  DSN  dalam menetapkan  fatwa-fatwa  tentang  produk  pembiayaan,  dalam menetapkan  fatwa  produk  jasa,  dilakukan  pendeduksian  dan pertimbangan  tingkatan  keutamaan  seperti daruriyat  (kebutuhan esensial),  hajiyat  (kebutuhan  sekunder),  dan  tahsiniyat  (kebutuhan kemewahan).  Berdasarkan  hal  tersebut,  DSN  MUI  menyimpulkan kebolehan  peluncuran  dan  pengembangan  produk  jasa  perbankan Syari’ah melalui fatwa-fatwanya.Dari deskripsi dalil-dalil dan prinsip- prinsip  umum  yang  digunakan  oleh  DSN  dalam  menetapkan  fatwa tentang produk perbankan Syari’ah tersebut dapat Qiya>si> (Ta’lili) dan pola ijtihad Istis}la>h}i>. 29

## D. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah
Lahirnya    Undang-Undang    Nomor:  3  Tahun  2006    tentang
Perubahan    Atas  Undang-Undang  Nomor:  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping  kewenangan yang telah  diberikan  dalam  bidang  hukum keluarga  Islam, Peradilan Agama    juga  diberi    wewenang  untuk    menyelesaikan  perkara  dalam bidang  ekonomi  syariah  yang  meliputi  perbankan    syariah,  lembaga keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi  syariah, reksadana  syariah,  obligasi  syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah  syariah,  sekuritas    syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan  syariah  dan bisnis syariah. Konsekuensi    dari    perluasan    kewenangan    tersebut,    para penegak    hukum  yang  ada  di  Peradilan  Agama  dituntut  untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kapabilitasnya sebagai pemberi keadilan  bagi  masyarakat,  khususnya  dalam  materi-materi  baru  yang diamanatkan  Undang-Undang  tersebut,  utamanya  perihal  ekonomi syari’ah.  Dalam  rangka  merealisasikan  kewenangan  baru  Peradilan Agama  tersebut,  Mahkamah  Agung  telah  menetapkan  beberapa
29 Rahmani  Timorita  Yulianti, Pola  Ijtihad  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional MUI  Tentang  Produk  Perbankan  Syari’ah, (Jurnal  Ekonomi  Islam  La_Riba
Vol.1,No.1, Juli 2007, UII Yogyakarta), 72.
kebijakan, antara lain 30 ; Pertama, memperbaiki  sarana dan  prasarana lembaga  Peradilan  Agama,  baik    hal-hal    yang    menyangkut    fisik gedung  maupun  hal-hal  yang  menyangkut  peralatan.  Kedua, meningkatkan  kemampuan  teknis  sumber  daya  manusia  (SDM) Peradilan  Agama  dengan  mengadakan  kerja  sama  dengan  beberapa perguruan  tinggi  untuk  mendidik  para  aparat  Peradilan  Agama, terutama  para  Hakim,  dalam  bidang  ekonomi  syariah.  Ketiga, membentuk  hukum  formil  dan  materil  agar  menjadi  pedoman  bagi aparat    Peradilan    Agama    dalam    memeriksa,    mengadili    dan memutuskan    perkara  ekonomi  syariah.  Keempat,  membenahi  sistem dan  prosedur  agar  perkara  yang  menyangkut  ekonomi  syariah  dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.
Sebagai  tindakannya,  Mahkamah    Agung    (MA)    meresponsnya dengan  merancang  suatu  kompilasi hukum  yang  disebut  Kompilasi Hukum Ekonomi  Syari’ah.  MA  menilai  bahwa  keberadaan  KHES ini  memang  sangat  diperlukan  sebagai  pegangan  dan  rujukan  hakim Peradilan  Agama  dalam  memutus  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Dan untuk  merealisasikannya,  maka  Ketua  MA  membentuk  Tim
Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006    tanggal  20    Oktober  2006.  Tugas  dari  Tim tersebut  secara  umum  adalah  menghimpun  dan  mengolah  bahan
(materi) yang  diperlukan, menyusun  draf  naskah,  menyelenggarakan diskusi  dan  seminar yang  mengkaji  draf  naskah  tersebut  dengan lembaga,    ulama    dan    para    pakar,  menyempurnakan  naskah,  dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI 31 . Begitu dibentuk,    langkah    awal    yang    dilaksanakan  oleh    tim    penyusunan Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut 32 :
1. Menyesuaikan  pola  pikir  (united  legal  opinion)  dalam  bentuk seminar  ekonomi  syari’ah  di  Hotel  Sahid  Kusuma  Solo  pada tanggal  21  s/d  23  April 2006,  dan  di  Hotel  Sahid  Yogyakarta
30 Wahbah    al-Zuhaili. Al-Mu'amalat    al-Maliyah    al-Mu'ashirah. Dimasyq: Dar  al-Fikr.  2006.  40;  Baca  Amir  Mu'allim,  dan  M.  Roem  Syibly.  "Urgensi  Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi." Jurnal Unisia 75 (2016): 227-238.
31 Abdul Mughits. Kompilasi hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam , Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, Abdul Mughits, 2008. Kompilasi hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam , Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008. 143.
32 Mahkamah Agung RI. Kompelasi  Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008. 258 – 260

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
pada  tanggal  4  s/d  6  Juni  2006.    Pembicara    dalam    dua seminar    tersebut    adalah    para    pakar  ekonomi  syariah,  baik dari  perguruan  tinggi,  Dewan  Syariah  Nasional  /MUI, Basyarnas, para praktisi  perbankan  syariah  (Bank  Muamalat) serta    para    hakim    dari    lingkungan    Peradilan    Umum    dan
Peradilan Agama.
2. Mencari    format    yang    ideal    (united    legal    frame    work) dalam    bentuk  pertemuan    dengan  pihak  Bank  Indonesia  (BI) dalam  rangka  mencari  masukan    tentang  segala  hal    yang berlaku pada BI terhadap  ekonomi syariah  dan  sejauh  mana pembinaan    yang    telah    dilakukan    oleh    BI  terhadap perbankan    syariah.    Acara    tersebut    dilaksanakan    di    Hotel
Bidakara  Jakarta  pada  tanggal  7  Juni  2006.  Selain  itu  juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand  Alia  Cikini    Jakarta    tanggal    20    November    2006. Pembicara    dalam    acara  tersebut  adalah  para  pakar  ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi  Syari’ah  (PKES), MUI,    Ikatan  Para  Ahli  Ekonomi  Syariah  dan  para  praktisi hukum.
3. Melaksanakan    kajian    pustaka    (library    research)    yang disesuaikan  dengan    pembagian    empat    kelompok    di    atas. Untuk  melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding  ke  Pusat  Kajian  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam Internasional  Kuala  Lumpur,  Pusat  Takaful    Malaysia    di Kuala    Lumpur,    Lembaga    Keuangan    Islam    dan  Lembaga Penyelesaian  Sengketa   Perbankan  di  Kuala  Lumpur  pada tanggal  16  s/d  20  November  2006.  Studi  banding  juga dilaksanakan  ke  Pusat    Pengkajian    Hukum    Ekonomi    Islam Universitas    Islam  Internasional    Islamabad,    Shariah    Court Pakistan,    Mizan    Bank  Islamabad    Pakistan,    Bank    Islam
Pakistan    dan    beberapa    lembaga  keuangan    syari’ah    di Pakistan.  Kunjungan  ini  dilaksanakan  pada tanggal 25 s/d 27
Juni 2007.
4. Tahap  pengolahan  dan  analisis  bahan  dan  data-data  yang sudah  terkumpul.    Draf  KHES    yang  disusun    dalam    tahap pertama    sebanyak  1015    pasal    dilaksanakan    selama    empat bulan.    Kemudian    diadakan  pembahasan  dan  diskusi  tentang isi materi draf KHES tersebut.
Selanjutnya,    untuk    pembahasan    materi    dan    isi    draf    KHES tersebut,    Tim  Penyusun  telah  dilaksanakan  beberapa  kegiatan,  di antaranya yaitu;
1. Diskusi  pertama  pada  tanggal  14 s/d 16  Juni  2007  di  Hotel
Yasmin  Cianjur  Bogor.  Hasil  dalam  diskusi  tersebut  adalah kesepakatan  untuk  penyempurnaan  draf    terutama    dalam sistematika,    metodologi,    dan  beberapa  materi  yang  belum masuk.
2. Pertemuan  dengan  para  konsultan  pada  tanggal  27  s/d  28  Juli 2007 di Hotel  Pangihegar  Bandung. Hasil  dalam  pertemuan ini  adalah  kesepakatan  bahwa  dari  segi  sistematika  dan metodologi KHES sudah memadai,  tetapi  dari  segi  substansi perlu  disempurnakan  lagi.
3. Finalisasi dalam satu bulan berikutnya sejak pertemuan di atas. Hasil  final  dari  semua  pembahasan  tersebut,  akhirnya  KHES hanya memuat 845 pasal (dari sebelumnya yang memuat 1015 pasal) dengan format lebih ramping tetapi lebih `berisi. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang  sudah  final selanjutnya  dilaporkan  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.  Dan  agar  KHES  tersebut  dapat  dijadikan  pedoman  oleh para  hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam    memeriksa, mengadili,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  ekonomi syariah, Ketua  Mahkamah  Agung  RI  kemudian  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah.  Kemudian, peluncuran pertama
PERMA tersebut  dilaksanakan pada saat acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)  Mahkamah  Agung  RI  dengan  para  Ketua  Pengadilan dan Panitera/Sekretaris  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan Pengadilan Tingkat  Pertama  seluruh  lingkungan  peradilan  seluruh  Indonesia di  Jakarta  pada  bulan  Agustus  2008 33 .  Dengan    peluncuran    PERMA tersebut,  maka resmilah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  menjadi pedoman  bagi para  Hakim  Peradilan  Agama  dalam menyelesaikan perkara  sengketa  Ekonomi  Syariah.  Meski  disambut  antusias,  namun atas isi KHES yang diluncurkan tersebut, banyak  masukan  perbaikan dari  para  Hakim  Peradilan Agama,  baik  yang menyangkut  redaksi ataupun  substansi.  Masukan-masukan  tersebut  lalu diinventarisasi, lalu dibahas oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perdata Agama MARI di
33 Mahkamah Agung RI. Kompelasi  Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008. 279 - 289

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Bandung    dari    tanggal    1s/d    3    Juli    2009.    Hasil    kajian    tersebut kemudian  dirumuskan  kembali  oleh  sebuah  tim  kecil,  lalu  hasilnya disampaikan  kepada  Ketua  POKJA  Perdata  Agama  MARI  yang sekaligus  mengetuai  Tim  Penyusunan  KHES,  yaitu    Prof.    Dr.    H. Abdul  Manan,  SH.,  S.IP.,  M.Hum.  Setelah  dikoreksi  dan disetujui, maka lahirlah Buku KHES Edisi Revisi 54 yang terdiri dari 790 pasal yang kemudian diedarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010.
E. Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Tatanan Hukum Positif di Indonesia.
Dalam  tata  perundang-undangan  di  Indonesia,  MA  memang diberikan    delegasi    kewenangan    oleh    undang-undang    untuk menerbitkan    suatu  peraturan    yang    berfungsi    sebagai    pengisi kekosongan  ataupun  pelengkap kekurangan  aturan terhadap  hukum acara    demi    memperlancar    penyelenggaraan  peradilan.    Sejak pertama  kali  diterbitkan  pada  tahun  1954  (berdasarkan  delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang  MA RI),  peraturan  yang  diperoleh berdasarkan delegasi  kewenangan  itu  dinamakan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) 34 .  Secara    historis,    delegasi  kewenangan  yang  diberikan oleh  lembaga legislatif kepada MA tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan ataupun  melengkapi  kekurangan  hukum  acara  peradilan yang    terdapat    di  dalam  undang-undang 35 ,    karena    pada    awal kemerdekaan    Indonesia    belum    memiliki  ketentuan    hukum    acara yang  dapat  mengadaptasi  perkembangan  masyarakat,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  sesungguhnya  kewenangan  regeling  yang  dimiliki oleh MA adalah bersifat sementara 36 . Namun dalam perkembangannya,  kewenangan  mengatur  oleh  MA  masih  tetap
34 Abdul  Gani  Abdullah. Pengantar  Kompilasi  hukum  Islam  dalam  tata hukum  Indonesia .  Gema  Insani,  1994.  50;  baca  Busthanul  Arifin. Pelembagaan hukum  Islam  di  Indonesia:  akar  sejarah,  hambatan,  dan  prospeknya .  Gema  Insani,
1996.
35 Konstitusi,  Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah.  "Hukum  Acara Mahkamah  Konstitusi." Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta (2010).
36 SAMSUL ARIFIN. ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEBERADAAN TAP  MPR  DALAM  HIERARKI  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN  KEDUDUKAN  DAN  KEWENANGAN  KONSTITUSIONAL MPR RI . Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2013.
dipertahankan,  bahkan  dilegitimasi  melalui  beberapa  undang-undang dan peraturan pemerintah.
Berdasarkan  pasal 7 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  jenis  dan hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.
Namun kemudian, pada ayat (4) pasal di atas dinyatakan pula bahwa  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam    penjelasan  Pasal  7 ayat (4) ini,  disebutkan  bahwa  jenis  Peraturan Perundang-undangan selain  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  adalah:  peraturan  yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPRD,  MA,  MK, BPK, BI, Menteri,
Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang  setingkat  yang  dibentuk oleh  undang-undang  atau  pemerintah  atas  perintah undang-undang,
DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota,
Kepala  Desa  atau yang setingkat.
Ketentuan  di  atas  telah  mengakui  dengan  jelas  keberadaan PERMA  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan 37 , sepanjang  diperintahkan oleh  peraturan  perundang-undangan  yang lebih    tinggi,    tanpa    menempatkannya    didalam  hierarki  perundang- undangan  sebagaimana  terdapat  di  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  undang- undang  a  quo 38 .  Namun  perlu  diingat,  bahwa  pemberian  kewenangan pembentukan  peraturan  perundangan  semacam  PERMA  di  atas  tidak
37 Zainal AM Husein. Judicial review di Mahkamah Agung RI: tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan . Rajawali Pers, 2009. 67
38 Yang  dimaksud  dengan  perkara  a  quo  sebagai  contoh  adalah  :  Putusan Mahkamah  Agung  dalam  perkara  perdata  Soehato  Vs  TIME.  atau  ketika  media melakukan  liputan  tentang  kristisnya  Soeharto.  Baca  Pan  Mohammad  Faiz. "Penafsiran  Konsep  Penguasaan  Negara  Berdasarkan  Pasal  33  UUD  1945  Dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi." Jurnal  Konstitusi 2  (2006);  Amir  Syamsuddin.
Integritas  penegak  hukum:  hakim,  jaksa,  polisi,  dan  pengacara .  Penerbit  Buku Kompas, 2008.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
lantas mengubah eksistensi MA menjadi lembaga Legistalif MA tidak mempunyai  kewenangan  dalam  bidang  pembentukan  peraturan perundang-undangan 39 atau    peraturan  yang  mengikat  umum.    Akan tetapi,  MA tetap  berwenang  membentuk  peraturan  yang  mengikat ke  dalam  (interne regeling) 40 .
Berdasarkan  hal  ini  pula,  dapat  dinyatakan  bahwa PERMA bukanlah  termasuk  jenis    peraturan    perundang-undangan    (yang hierarkis),  tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu (pseudo-wetgeving/beleidsregels)  .  Lebih  dari  itu,  kewenangan  yang diberikan  tersebut  erat  kaitannya  dengan  ‚fungsi    pengaturan‛    yang dijalankan  oleh  Mahkamah  Agung.  Seperti  diketahui, bahwa  MA sebagai  lembaga    Yudikatif  menjalankan    fungsi  sebagai  berikut 41 : Fungsi  Peradilan,  Fungsi  Pengawasan,  Fungsi  Mengatur,  Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif, dan Fungsi lain-lain.
Terkait ‚Fungsi Pengaturan‛ di atas, pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 79  tentang   Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1985  tentang   Mahkamah  Agung (yang  sudah  diamandemen  kali kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2009)  menegaskan bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Undang-undang  tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
Berkaitan  dengan  fungsi  ‚mengatur‛  dari  sebuah  lembaga pemerintahan, C. van Vollenhoven berpendapat bahwa fungsi tersebut adalah  fungsi  untuk  membuat  peraturan    yang    tidak    hanya    secara formil,    tetapi    juga    dalam    arti    materiil,    yaitu:  setiap    peraturan yang    memiliki    daya    ikat    terhadap    setiap    orang,    sehingga kewenangan    membuat    perundang-undangan    tidaklah    murni
39 Zainal AM Husein. Judicial review di Mahkamah Agung RI: tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan . Rajawali Pers, 2009. 67
40 T. J. van der Ploeg "Past een heilig lichaam wel in een gewoon bed? De vereniging  en  stichting  als  rechtsvorm  voor  geloofsgemeenschappen." Nederlands Tijdschrift  voor  Kerk  en  Recht 4  (2010):  114-130;    A.  D.  M.  van  de  Ven.  "Het ontwerpen  van  produktiesystemen  in  ontwikkelingslanden."  (1984).  baca  Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan . Jakarta: Kanisius, 2008. 104-105
41 Mahkamah Agung RI. Kompelasi  Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008.
merupakan    monopoli  dari    lembaga    legislatif.    Demikian    pula menurut  Ronal  Lumbun  yang  mengutip  pendapatnya  Hans    Kelsen yang  berpendapat bahwa lembaga legislatif tidak pernah memonopoli pembuatan  norma-norma  umum,  tetapi    hanya    menempati    posisi tertentu    yang    lebih    disukai,    sehingga    pengadilan  juga berkompetensi untuk menjalankan fungsi legislative 42 .
Dalam  disiplin  legislasi,  produk  regeling  bisa  berbentuk legislative act dan executif act 43 .  Dalam hal ini, PERMA itu tergolong kedalam  executive  act,  artinya  Mahkamah    Agung    mengeluarkan PERMA    dalam    kedudukan    sebagai    lembaga  negara,  dan  bukan sebagai produk hakim pengadilan. Oleh karena itu, PERMA tidak bisa disamakan  dengan  putusan  hakim,  sebab  keduanya  berbeda  secara mendasar.  PERMA    itu    bersifat    abstrak    lagi    umum,    sedangkan putusan  hakim (vonnis/judgementdll) bersifat konkret lagi individual. Persoalan    lain    yang  mungkin    muncul   Sebagai    konsekuensi  logis dari diakuinya  PERMA  sebagai  peraturan  yang  bersifat  perundang- undangan,  serta  tidak  adanya    perundang-undangan    lain  yang mereservasi    kewenangan  Mahkamah  Agung    untuk    melakukan   itu, maka    terhadap    PERMA    harus    pula    dapat    dilakukan  judicial review.    Namun,    ke    manakah    judicial    review  tersebut    akan diajukan?  Apakah    ke    Mahkamah    Agung    ataukah    Mahkamah Konstitusi  (MK)?  Andai  kata diajukan  ke  MK,  maka  MK  sendiri tidak  memiliki  kewenangan  atas  pengujian tersebut. Dan andaikan diajukan ke Mahkamah  Agung, maka judicial review seperti ini akan
42 Ronal  Lumbun,  2010. PERMA  Menanti  Revisi  UU  Nomor  10  Tahun 2004 ,  dari http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menanti-revisi-uu-nomor- 10-tahun.html , diunduh 22 maret 2015.
43 Judicial merupakan kewengan hakim untuk menilai apakah legislatif acts, executive  act  dan  administrasi  action  bertentangan  atau  tidak  dengan  UUD  (tidak hanya  menilai  peraturan  perundang-undangan).  Di  negara  yang  menganut  sistem common  law  system  tidak  dikenal  adanya  suatu  peradilan  khusus  yang  mengadili pegawai  adminitrasi  negara  sebagaimana  dalam  civil  law  system.  Oleh  karena  itu, terhadap  tindakan  administrasi  negara  diadili  di  peradilan  umum.  Hal  itu menyebabkan  pada  negara  yang  menganut  common  law  system  hakim  berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga tindakan administrasi negara pada UUD. Pelaksanaan judicial review pada beberapa negara yang menganut common  law  system  dilakukan  oleh  hakim  melalui  kasus  kongkret  yang  dihadapi dalam pengadilan. Baca  John T McDERMOTT., and Steven Flanders. The Impact of the Circuit Executive Act . Vol.  79. No. 1. Federal Judicial Center, 1979; Abdul Muis,. "HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA)." Jurnal FISIP: MADANI 10.02 (2012).

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
bertentangan dengan the  principles of natural justice, khususnya asas nemo  judex    in    sua    causa  yang    melarang    setiap    orang    untuk menjadi  hakim  atas perkaranya sendiri. Artinya, bagaimana bisa MA mengadili  apa  yang  sudah  menjadi  keputusannya    sendiri.    Namun sebagai  Hukum  Dasar,  Pasal  24  A  ayat  (1)  UUD 1945 telah secara tegas mengamanatkan bahwa MA yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang 44 .
Terlepas  dari  semua  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  melalui PERMA  Nomor  2    Tahun    2008,    Kompilasi    Hukum    Ekonomi Syariah    (KHES)    telah    mendapatkan  legitimasi  sebagai  sebuah peraturan perundangan di Indonesia dan dapat dijadikan rujukan  atau payung    hukum    dalam    mengadili    serta    menyelesaikan    sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
F. Cakupan dan Isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  terdiri  dari 4 (empat) buku  yang    terdiri    dari    790    pasal    setelah  direvisi    tahun    2010, dengan  perincian  sebagai berikut:
- Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal.
- Buku II tentang Akad.
- Buku III tentang Zakat dan Hibah.
- Buku IV tentang Akuntansi Syariah.
Dalam  Buku  I  yang  terdiri  dari  3  bab  ini  menerangkan  tentang subjek hukum. Pada  Bab  I,  diatur  tentang  ketentuan  umum.  Bab II  menjelaskan  subyek hokum.  Pada  bab  III,  diatur  tentang amwal atau  kebendaan.  .
Buku  II  terdiri  atas  29  bab.  Buku  ini  mengatur  tentang  akad  yang berkaitan dengan kesepakatan dalam mengadakan suatu perjanjian. Pada bab I, diatur tentang ketentuan umum, bab II mengatur tentang asas-asas dari akad tersebut.
Pada    bab    III,    mengatur    tentang    rukun    dan    syarat,      kategori hukum  akad,.  aib  kesepakatan atau sahnya  akad  kesepakatan, pihak
44 Ronal  Lumbun,  2010. PERMA  Menanti  Revisi  UU  Nomor  10  Tahun 2004 ,  dari http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menanti-revisi-uu-nomor-
10-tahun.html , diunduh 22 maret 2015.
yang  dianggap  melakukan  ingkar  janji  tentang  keadaan  memaksa dalam    suatu    akad,  risiko,  akibat  akad  terhadap  para  pihak.  Dan penafsiran dari redaksi akad tersebut.
Bab IV, menerangkan unsur ba’,  kesepakatan  penjual  dan  pembeli. tempat  dan  syarat  pelaksanaan  ba’I,  ba’i  dengan  syarat  khusus, berakhirnya  akad  ba’I, objek akad, hak harga dan barang setelah akad ba’I, dan tentang serah terima pada ba’i.
Bab  V  membahas  tentang  akibat  ba’i,  ba’i  salam,  ba’i  istishnâ’,  ba’I yang  dilakukan  oleh  orang  yang  menderita  sakit  keras,  ba’i  al-wafa’ ba’i al-murabahah, dan konversi akad murâbahah.
Bab  VI, membahas  tentang  akad syirkah. Bab  VII  membahas tentang syirkah  milk, Bab  VIII mengupas  tentang Mudhârabah, Bab  IX  membahas  tentang muzâra’ah dan musâqâh. Bab X membahas tentang khiyâr. Bab  XI  membahas  tentang ijârah. Bab XII membahas tentang kafâlah.
Bab  XIII  membahas tentang hawâlah atau  pengalihan  utang. Bab  XIV  membahas  tentang rahn atau  gadai. Bab  XIV  membahas  tentang wadî’ah. Bab  XVI  membahas  tentang gashb dan itlâf. Bab  XVII  membahas tentang wakâlah. Bab XVIII membahas tentang shulh atau perdamaian, Bab XIX membahas tentang pelepasan hak. Bab XX membahas tentang ta’mîn atau asuransi. Bab XXI membahas tentang obligasi syariah mudhârabah. Bab  XXII  membahas  tentang  pasar  modal.
Bab  XXIII  membahas  tentang  reksadana  syariah.
Bab  XXIV  membahas  tentang  Sertifikasi  Bank  Indonesia  (SBI)
Syariah.
Bab XXV menjelaskan tentang macam-macam obligasi syariah. Bab  XXVI  menjelaskan  tentang  pembiayaan  multijasa.
Bab  XXVII  membahas  tentang qardh. Bab XXVIII membahas tentang pembiayaan rekening koran syariah. Bab  XXIX  membahas  tentang  dana  pensiun  syariah.
Buku  III  membahas  tentang  Zakat  dan  Hibah.  Sedangkan  Bab  IV membahas  tentang  hibah,  mulai  dari  rukun    dan    penerimaannya, persyaratan  akad  hibah,  menarik  kembali  hibah,  dan hibah orang yang sedang sakit keras.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Buku  IV  membahas  tentang  Akuntasi  Syariah,  yang  membahas tentang  cakupan  akuntasi  syariah,  akuntansi    piutang,  akuntansi pembiayaan, akuntansi  kewajiban, akuntansi investasi  tidak  terkait, akuntansi    equitas,    dan    bab    VII  membahas  tentang  akuntansi  ZIS dan qardh 45 .
G. Fatwa  DSN-MUI  sebagai  sumber  hukum  pelaksanaan  kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia
1. Kelemahan Legalitas Syari’ah ketika Terjadi Silang-Sengketa
Menurut ketentuan legalitas yang berlaku berdasarkan Pasal 55 UU  21/2008,  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan  di Pengadilan Agama. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (lihat Pasal 55 ayat  [3]  UU  21/2008) 46 .  Namun,  di  sisi  lain,  Pasal  55  ayat  (2)  UU 21/2008  memungkinkan  dilakukannya  penyelesaian  sengketa  tanpa berpedoman  pada  prinsip-prinsip  syariah 47 .  Karena  penyelesaian sengketa  melalui  peradilan  umum  dilakukan  berdasarkan  Hukum Acara Perdata, bukan prinsip-prinsip syariah. Begitu juga penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan yang berpedoman pada Peraturan Bank  Indonesia  No.  8/5/PBI/2006  Tahun  2006  tentang  Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008.  Jadi,  hukum  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan sengketa  perbankan  syariah  akan  tergantung  pada  lembaga  yang digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Hal  ini menimbulkan  perdebatan,  karena  di  satu  sisi  disebutkan  bahwa penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  tidak  boleh  bertentangan dengan  prinsip  syariah,  namun  di  sisi  lainya  dimungkinkan dilaksanakan  penyelesaian  sengketa  tanpa  berpedoman  pada  prinsip- prinsip  syariah  melalui  peradilan  umum,  lembaga  arbitrase,  dan mediasi  perbankan.  Norma  tersebut  menimbulkan  contradictio  in
45 Mahkamah Agung RI. Kompelasi  Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008. 279-289
46 Muhammad Syafi'I Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik . Gema Insani,  2001.  76;  baca,  Yusuf  Wibisono.  "Politik  Ekonomi  UU  Perbankan  Syariah Peluang  dan  Tantangan  Regulasi  Industri  Perbankan  Syariah." Bisnis  &  Birokrasi Journal 16.2 (2011). 47 Zainul  Arifin,  M.  B.  A. Dasar-dasar  manajemen  bank  syariah .  Pustaka Alvabet, 2012. 54; baca SAFWAN. PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN  SYARIAH  MELALUI  PERAN  OMBUDSMAN  YOGYAKARTA . Diss. UIN SUNAN KALIJAGA, 2015.
terminis  dalam UU itu. Penyelesaian suatu kaidah hukum seharusnya tak boleh contradictio in terminis 48 .
Bukan  hanya  penyelesaian  sengketa  saja  yang  dikhawatirkan Bank  Indonesia  terhadap  produk  KHES.  Belum  adanya  infrastruktur, yakni  hukum  acara  dan  materiil  seperti  KUH  Perdata  atau  kitab undang-undang  hukum  Islam  juga  membuat  OJK  belum  menemukan solusi hukum formil dalam menyelesaikan persoalan keuangan syariah. Karena selama ini Peradilan Agama hanya menangani masalah nikah, rujuk,  dan  waris.  Maka  dari  itu,  seharusnya  OJK  terus  bekerja  sama dengan pengadilan agama untuk meningkatkan kompetensinya melalui percepatan  pemahaman  aparat  pengadilan  mengenai  transaksi keuangan syariah.
2. Kelemahan KHES  dalam Legaliatas Hukum Nasional KHES  ditinjau  dari  sisi  muatan  hukmnya  terdapat  adanya kelemahan-kelemahan;  misalnya  ketentuan  akad  yang  belum menyebutkan  asas-asas  pokok  dalam  hukum  akad  (perjanjian),  yakni asas-asas  ibahah,  kebebasan  berakad,  konsensualisme,  janji  itu mengikat,  keseimbangan,  kemaslahatan,  amanah,  dan  keadilan. Seharusnya asas-asas pokok dalam akad ini dicantumkan sebagai dasar atau landasan hukum perjanjian islam. Sebagai bagian dari perundang- undangan Indonesia, konten KHES wajib memuat landasan pijak, agar argumentasi ilmiah jelas dan meyakinkan serta mengandung kepastian hukum.  Seperti  halnya  di  dalam  kitab  hukum  perdata  yang  memuat konten-konten asas dengan penjelasan yang normatif, misalnya dalam kitab  undang-undang  hukum  perdata  menjelaskan  bahwa  perjanjian sah jika sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Redaksi ini adalah penjelasan  dari  asas  konsualisme/kesepakatan  di  dalam  perjanjian.
Pemuatan  asas  ini  juga  merupakan  landasan  pijak  dan  penegasan bahwa  di  dalam  penyelenggaraan  perjanjian  hukum  islam  harus menganut konten yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam.
Penjelasan  dalam  pasal  25  ayat  (2)  KHES  tentang  Shighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.   Kata  ‚dapat‛  dalam  teks  ini  tidak  bersifat  mengharuskan (wajib;  imperatif),  padahal,  bentuk  akad  pada  dasarnya  justru  harus
48 Sterk,  B.,  et  al.  "Finding  niches  for  whole-farm  design  models– contradictio  in  terminis?." Agricultural  Systems 87.2  (2006):  211-228;  Thomas Block. Van  ID  naar  3D:  besluitvormingsprocessen  en  beslissingsmacht  bij stadsontwikkelingsprojecten . Diss. Ghent University, 2009.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
jelas,  tegas  dan  bahkan  lugas.   Itulah  sebabnya  mengapa  para  ahli hukum  Islam  (fukaha)  sampai  bersusah-payah  merumuskan  redaksi akad dengan lafal-lafal yang tidak boleh ambigu. Dalam akad jual-beli misalnya,   paling  tidak  masih  tetap  ada  ulama  yang  mengharuskan para  pihak  supaya  menggunakan  bentuk  fi’il  madhi  dan/atau  fi’il mudhari’  yang  mengacu  kepada  masa  hal  (kontan).  Di  sini  pula terletak  arti  penting  dari  pelarangan  akad  yang  dihubungkan  dengan persyaratan  apapun  yang  diduga  kuat  akan  mengganggu  kelancaran peralihan  hak  sebagai  tindak  lanjut  dan  akibat  hukum  dari  suatu transaksi.  Sekedar  bahan  perbandingan,  diktum  ini  mungkin  bisa dirumuskan  dengan:  ‚Akad  harus  dilakukan  dengan  jelas,  dalam bentuk  lisan,  tulisan  dan/atau  perbuatan.‛  Penegasan  kata  ‚harus‛ adalah  upaya  memperkecil  peluangan  terjadinya  penyalahgunaan interpretasi hukum dalam melakukan perjanjian.
Perhatikan  dan  renungkan  teks  berikut  ini:  ‚Amwal  adalah benda  yang  dapat  dimiliki,  dikuasai,  diusahakan,  dan  dialihkan,  baik benda  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  benda  yang  terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak  bergerak,  dan  hak  yang  mempunyai  nilai  ekonomis.‛   Rumusan teks  ini  selain  kurang  mencerminkan  bahasa  hukum  yang  singkat, padat  dan  akurat,  juga  terasa  kurang  fokus  dalam  memberikan pemaknaan   maksud  dari  kata   amwal  yang  bersifat  komprehensif (menyeluruh)  dan  utuh  itu.  Belum  lagi  pengulangan  kata  ‚baik‛  dan ‚maupun‛  di  samping  kata  ‚benda‛  itu  sendiri  yang  dalam  paragrap sependek itu terulang sampai 3 kali. Dari sudut pandang bahasa hukum termasuk  bahasa  hukum  Indonesia,  juga  tidak  tergolong  efisien. Diktum  ini  mungkin  bisa  dirumuskan  dengan  misalnya:  ‚Amwal adalah  benda  dan/atau  hak  yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang  dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan; meliputi benda berwujud maupun  tidak  berwujud,  terdaftar  maupun  tidak  terdaftar,  dan bergerak maupun tidak bergerak.
Tinjaun terhadap KHES ini merupakan upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan  di  dalam  KHES  dan  kemudian  menjadikan temuain  ini  sebagai  rekomendasi  perbaikan  KHES  sendiri.  Tinjauan dan  perbaikan  KHES  adalah  upaya  menjamin  kepastian  hukum, memberi kemanfaatan  dan menjamin keadilan bagi  setiap pihak yang bertransaksi  berbasis  syariah.   Kedepan  masih  diperlukan  upaya perbaikan  KHES  baik  secara  legal  formal  maupun  dari  muatan  isi. Kesempurnaan  KHES  sebagai  produk  hukum  berupa  undang-undang
akan  memberikan  ikatan  secara  universal.  Penyempurnaan  secara muatan  materi  hukum  akan  lebih  banyak  mengakomodir permasalahan-permalahan hukum yang terjadi dalam transaksi syariah.
3. Kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
Kewenangan  baru  Peradilan  Agama  sebagaimana  ditentukan pasal    49  huruf    i    Undang-Undang    Nomor    7    tahun    1989    yang diubah    dengan    Undang-Undang    Nomor    3    tahun    2006    dan Undang-Undang    Nomor    50    tahun    2009,    dan  terkait  pula  dengan Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang    Perbankan  Syariah dan  Putusan    Mahkamah    Konstitusi    Nomor    93/PUU-X/2012, tanggal  29 Agustus  2013,  menjadi  semakin  jelas,  dan  hal  tersebut merupakan    beban    berat  bagi    Peradilan    Agama,    yang    tidak    ada pillihan  lain  kecuali  harus  melaksanakan dengan sebaik-baiknya 49 . Maka untuk menjawab tantangan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah  tersebut,  di  satu  sisi  mutlak  bagi  aparat  Peradilan  Agama in casu 50 Hakim  untuk bekerja lebih keras lagi menambah pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dibidang ilmu hukum ekonomi syariah dan mengenali  operasionalisasi  kegiatan  ekonomi  syariah.  Walaupun  hal ini  merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung untuk mengadakan pelatihan  peningkatan  teknis  yustisial  bidang  ekonomi  syariah  bagi hakim  dan  panitera  Pengadilan  Agama  secepatnya 51 .  Dan  bagi  pihak
49 Eman  Suparman.  "PERLUASAN  KOMPETENSI  ABSOLUT PERADILAN  AGAMA  DALAM  MEMERIKSA  DAN  MEMUTUS  SENGKETA BISNIS  MENURUT  PRINSIP  SYARIAH."  (2010);  Nur  Ahmad  Fadhil  Lubis. "Financial  activism  among  Indonesian  Muslims." Islamic  Perspectives  on  the  New Millennium, Singapore: ISEAS (2004): 91-112; Bruinessen van, M. M. "Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia." (2007).
50 Yohanes  Suhardin.  "Peranan  Hukum  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal  Hukum  Pro  Justitia 25.3  (2007);  ABRIANTO,  Bagus  Dimas. "KAJIAN  YURIDIS  HAKIM  AD-HOC  SEBAGAI  PEJABAT  NEGARA  DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014)." (2016). 51 Mufliha  Wijayati.  "PERADILAN  AGAMA  DAN  SENGKETA EKONOMI  SYARI’AH  (Studi  Atas  Efektifitas  UU  No  3  Tahun  2006  di  Kota Metro)." ISTINBATH 12.1  (2013):  124-143.  Baca  Diana  Rahmi.  "Ruang  Lingkup Kewenangan  Peradilan  Agama  Dalam  Mengadili  Sengketa  Ekonomi  Syariah." Syariah  Jurnal  Ilmu  Hukum 13.2  (2014);  Erna  Widjajati.  "Penyelesaian  sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 15.1 (2015).

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
yang  memegang  otoritas  penyusunan  perundang-undangan,  perlu melakukan  sinkronisasi  produk  perundang-undangan  yang  terkait dengan  kewenangan  baru  Peradilan  Agama  tersebut,  sehingga  bisa dihindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya .

## H. Kedudukan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia
Seperti  diketahui  bersama,  sejak  didirikan  pada  tanggal  17 Agustus  1945  M/10  Ramadhan  1367  H,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai  negara  hukum.  Sebelum  Undang-Undang  Dasar  1945 dimandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam  bagian  penjelasan  yang  menyatakan:  ‚Indonesia,  ialah  negara yang  berdasar  atas  hukum  (rechtsstaat).‛  ‚Negara  Indonesia  berdasar atas  hukum  (rechtsstaat)  tidak  berdasar  atas  kekuasaan  belaka (machtsstaat) 52 .  Setelah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  diamandemen,  pernyataan  Indonesia  sebagai negara  hukum  termaktub  dalam  BAB  I  Pasal  1  ayat  (3)  yang menyatakan: ‚Negara Indonesia adalah negara hukum.‛ Permasalahannya  sekarang,  adakah  yang  dimaksud  dengan  kata
‚hukum‛ dalam kalimat ‚Negara Indonesia adalah negara hukum,‛ itu termasuk  di  dalamnya  hukum  tidak  terulis  ?  Ilmu  hukum  memang mengajarkan  kepada  kita  tentang  keberadaan  hukum  tidak  tertulis  di samping  hukum  tertulis.  Tetapi  dalam  kenyataannya,  hukum  modern dewasa ini tampak lebih mengacu atau bahkan lebih berpihak kepada hukum  terutulis  (codified  law) 53 dibandingkan  dengan  sekedar pengakuan  apalagi  keberpihakannya  kepada  praktek  hukum  tidak tertulis (uncodified law).
52 Satjipto Rahardjo, Karolus Kopong Medan, and Frans J. Rengka. Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia . Penerbit Buku Kompas, 2003. 34; Jimly Asshiddiqie.
"Gagasan Negara Hukum Indonesia." Makalah ( http://www . jimly.
com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.  pdf).  Diakses  pada hari  Rabu 13  (2014).  Baca,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  MPR  RI. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat tsb., 2006.
53 Marzuki Wahid. Fiqh madzhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia .  PT  LKiS  Pelangi  Aksara,  2001;  Baca  Tim  Penyusun  Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Sekretariat Jenderal dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Jakarta (2010);  Alice Rio.  "Legal  practice  and  the  written  word  in  the  Early  Middle  Ages." Frankish Formulae, c. 500 1000 (2009).
Mengingat  keberadaan  hukum  tertulis  jauh  lebih  dominan dibandingkan dengan keberadaan hukum tidak tertulis, maka pendapat yang memandang cukup pengamalan hukum Islam dengan pendekatan kultural  (tanpa  harus  dengan  legal-formal),  agaknya  sudah  kurang relevan  untuk  dipertahankan 54 .  Sekurang-kurangnya  dalam  bidang- bidang  hukum  tertentu  semisal  hukum  ekonomi  Islam  yang  tengah dibincangkan.  Pengamalan  atau  penerapan  hukum  Islam  secara  legal formal  melalui  legislasi  nasional  dewasa  ini  tampak  telah  menjadi kebutuhan  mendesak  yang  harus  segera  ditangani.  Selain momentumnya  yang  benar-benar  tepat  karena  kehadiran  sistem ekonomi  Islam/Syariah  dipandang  sebagai  salah  satu  solusi  terbaik dalam  menata  kembali  ekonomi  Indonesia  yang  carut-marut;  juga mengingat  arah  perkembangan  hukum  nasional  Indonesia  ke  depan tampak lebih mengacu  kepada hukum tertulis atau lebih tepatnya lagi merujuk  kepada  peraturan  perundang-undangan 55 .  Senafas  dengan beberapa pemikiran di atas, dapatlah dikemukakan bahwa kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin terasa penting manakala  dihubungkan  dengan  pembangunan  ekonomi  nasional Indonesia  yang  disebut-sebut  berorientasi  atau  berbasis  kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari  berbagai  sudut  pandang  misalnya  sudut  pandang  sejarah, komunitas  bangsa  Indonesia,  kebutuhan  masyarakat,  dan  bahkan  dari sisi falsafah dan konstitusi Negara sekalipun.
54 Ibnu  Hadjar.  "Syari’at  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia." Al- Mawarid  Journal  of  Islamic  Law 16.1  (2015);  baca  YUSTISIA  N.  U.  Z.  U.  L.  A. Studi  Tentang  Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota Yogyakarta .  Diss.  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  2008;  Jan  Rath,  et  al.  "The politics  of  recognizing  religious  diversity  in  Europe.  Social  reactions  to  the institutionalization  of  Islam  in  the  Netherlands,  Belgium  and  Great  Britain." Netherlands Journal of Social Sciences 35 (1999): 53-68; Tamir Moustafa. "Islamic law,  women's  rights,  and  popular  legal  consciousness  in  Malaysia." Law  &  Social Inquiry 38.1 (2013): 168-188. 55 Abdulkadir Muhammad, dan PT Citra Aditya Bakti. Hukum Perusahaan .
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. 56; Baca Busthanul Arifin. Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya . Gema Insani, 1996; Euis Nurlaelawati. Modernization, tradition and identity: the Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts . Vol. 4. Amsterdam University Press, 2010; Arskal Salim,. "Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zakat (ALMS) Law in Modern Indonesia, The." Pac. Rim L. & Pol'y J. 15 (2006):
683; Nur A. Fadhil Lubis,. "Institutionalization and the unification of Islamic courts under the New Order." Studia Islamika 2.1 (1995).

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Dari  sudut  pandang  kesejarahan,  jauh  sebelum  NKRI  (Negara Kesatuan  Republik  Indonesia)  dibentuk,  bahkan  jauh  sebelum  para penjajah  mengangkangi  wilayah  nusantara  –  apapun  sebutan  atau namanya ketika itu –, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang jelas- jelas  beragama,  khususnya  Islam  yang  kemudian  keluar  sebagai mayoritas  tunggal  sampai  kini.  Sekurang-kurangnya  di  daerah-daerah tertentu,  hukum  ekonomi  Islam  dalam  konteksnya  yang  sangat  luas pernah  berlaku  dan  paling  tidak  sebagian  daripadanya  masih  tetap diberlakukan sampai sekarang ini 56 .
Sistem  bagi  hasil  dalam  bentuk  paroan/memaro  dan  lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang dikenal luas di  sejumlah  daerah  terutama  di  pulau  Jawa 57 ,  merupakan  salah  satu bukti  konkret  bagi  keberlakuakn  atau  diberlakukannya  hukum ekonomi  Islam  di  nusantara  tempo  dulu.  Demikian  pula  dengan simbol-simbol  transaksi  perdagangan  di  sejumlah  pasar  tradisional yang  terkesan  kental  dengan  mazhab-mazhab  fikih  yang  dikenal masyarakat  .  Dari  sisi  komunitas  yang  mendiami  NKRI,  bagian terbesarnya adalah pemeluk agama Islam. Atas dasar ini maka sungguh merupakan  kewajaran  bila  hukum  sebuah  negara  dipengaruhi  oleh hukum  agama  yang  dianut  oleh  bagian  terbesar  penduduknya. Pemberlakuan  hukum  ekonomi  Islam  di  Indonesia  sama  sekali  tidak terkait  dengan  apa  yang  lazim  dikenal  dengan  sebutan  ‚diktator mayoritas‛ dan atau ‚tirani minoritas. 58 ‛ Alasannya, karena penerapan hukum  ekonomi  Islam  tidak  dilakukan  secara  paksa  apalagi dipaksakan.  Sistem  ekonomi  Islam  termasuk  sistem  hukumnya berjalan  sebanding  dan  sederajat  dengan  sistem  ekonomi  dan  sistem hukum  ekonomi  Konvensional.  Dari  sudut  pandang  kebutuhan
56 M  Sularno.  "Syari’at  Islam  Dan  Upaya  pembentukan  Hukum  Positif  di Indonesia." Al-Mawarid  Journal  of  Islamic  Law 16.1  (2015);  Baca  Ratno  Lukito.
Hukum  Sakral  dan  Kukum  Sekuler:  Studi  Tentang  Konflik  dan  Resolusi  dalam Sistem  Hukum  Indonesia .  Pustaka  Alvabet,  2008;  Tamarasari,  Desi.  "Pendekatan Hukum  Adat  Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Masyarakat  Pada  Daerah  Otonom."
Jurnal Kriminologi Indonesia 2.1 (2012).
57 Bambang Hermanto, dan Mas Rasmini. "Praktik Bisnis di Indonesia." 1- 54.  Baca,  Ery  Wibowo  Agung  Santoso.  "EKONOMI  ISLAM  DALAM  KONTEKS KE-INDONESIA-AN  (PERSPEKTIF  JALAN  KETIGA)." VALUE  ADDED| MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS 8.1 (2011).
58 Sri  Rahayu  Wilujeng.  "MENINGKATKAN  KUALITAS  KEHIDUPAN
BERBANGSA  MELALUI  BUDAYA  DEMOKRASI." HUMANIKA 19.1  (2014):
145-157;  Eddy  ;  Kristiyanto. SELILIT  SANG  NABI,  Bisik-Bisik  Tentang  Aliran Sesat . Kanisius, 2007.
masyarakat,  kehadiran  sistem  ekonomi  Islam  di  Indonesia  juga disebabkan  kebutuhan  masyarakat  pada  umumnya.  Terbukti  dengan keterlibatan  aktif  lembaga-lembaga  keuangan  dan  lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Syariah.
Atau, paling sedikit berkenaan dengan hal-hal ekonomi dan keuangan tertentu, ada kemungkinan bersinergi antara lembaga ekonomi/keuangan  Konvensional  dengan  lembaga  ekonomi/keuangan Islam. Dengan istilah lain adanya titik temu dan sinergi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan 59 . Demikian juga dengan para pengguna jasa lembaga  ekonmi  dan  atau  keuangan  Islam.  Teramat  banyak  untuk disebutkan  satu  persatu  nama-nama  lembaga  keuangan  khususnya bank  di  samping  lembaga-lembaga  keuangan  non  bank  lainnya  yang secara aktif dan terencana justru membuka atau mendirikan lembaga- lembaga keuangan Syariah.
Di negara hukum Indonesia, kedudukan/posisi hukum ekonomi Islam  sesungguhnya  sangatlah  kuat  sebagaimana  kedudukan/posisi hukum  Islam  secara  umum  dan  keseluruhan.  Demikian  pula  dengan signifikansi  fungsi/peran  hukum  ekonomi  Islam yang  bisa  digunakan, terutama dalam upaya menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum  ekonomi  sebagaimana  urgensi  peran  dan  fungsi  hukum  Islam secara umum dan keseluruhan dalam menopang, melengkapi dan atau mengisi kekosongan hukum nasional. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesngguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama  Islam)  seperti  anggapan  sebagian  orang/pihak;  akan  tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui  dan  dirasakan  benar  betapa  adil  dan  meratanya  sistem ekonomi  Syariah  dalam  mengawal  kesejahteraan  rakyat  yang  dicita- citakan  oleh  bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Kedudukan hukum ekonomi Islam/Syariah seperti dipaparkan sebelum ini,  akan  semakin  kuat  manakala  dihubungkan  dengan  falsafah  dan konstitusi  negara  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama ‚Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,‛ juga sama sekali tidak bertentangan apalagi  melawan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
59 Sofyan Rizal. "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan." Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 3.1 (2011).

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
baik  bagian  Pembukaan  (preambule)  yang  di  dalamnya  antara  lain termaktub  kalimat:  ‚…  Dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,‛ maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB  XIV  Pasal  33  dan  34  yang  mengatur  perihal  perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.

## KESIMPULAN
Keberadaan  Fatwa  DSN  MUI  tidaklah  dipungkiri  karena wujudnya sebagai bagian norma hukum yang mempengaruhi hukum di Inonesia. Namun kelemahan fatwa DSN, dalam tatanan hukum nasioal kita  tidaklah  dipungkiri  pula.  Hal  ini  karena  keberadaan  fatwa bukanlah  sebagai  sumber  hukum  yang  mempunyai  legalitas  hukum nasional.  Sebagaimana  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  tidak  menyebutkan fatwa  sebagai  bagian  dari  dasar  hukum  di  negara  ini,  sehingga  fatwa tidak  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum.  Begitu  pula  produk fatwa DSN yang banyak mengambil pendapat para ulama, merupakan kelemahan  fatwa  tersendiri,  sehingga  fatwa  tersebut  kurang  begitu memepertimbangakan  aspek  sosiologis,  antropologis  dan  budaya nasional.  Fatwa  hanya  sebagai  suatu  pendapat  atau  nasehat  yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi.
Disatu sisis Fatwa DSN MUI banyak mempengaruhi lahirnya atau landasan    Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Hal  ini  tentu  sebuah terobosan  dalam  legalitas  hukum  ekonomi  syariah  terlebih  lagi  pasca putusa  MK  yang  memenangkan  Peradilan  Agama  dalam  menangani sengketa ekonomi syariah. Namun keberadaannya KHES yang menjadi rujukan  para  Hakim  Agama  sebagai  penyelesainnya,  KHES  tersebut bukanlah  berbentuk  UU,  faktanya  hanya  sekedar  PERMA,  dan  ini tentunya  dalam  kekuatan  hukum  legislasi  nasional  kuranglah  kuat efeknya.  Oleh  karena  itu  menaikan  setatus  KHES  menjadi  Undang- undag suatu keharusan.
Peran Fatwa DSN MUI dan KHES dalam memepengaruhi dan juga menentukan  kebijakan  di  legislasi  Nasional  kuranglah  Optimal, walaupun secara sadar Fatwa DSN tersebut sudah memberikan banyak masukan dan ikut andil didalamnya, beda halnya dengan KHES yang bersetatus PERMA, Adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama mencakup  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari'ah,  berbanding  lurus
dengan  tantangan  yang  harus  dihadapinya.  Artinya  semakin  besar kewenangan tersebut, semakin banyak hal yang harus dipersiapkan dan dibenahi  terkait  perluasan  mandat  tersebut.  KHES  dalam  konfigurasi politik  hukum  di  Indonesia,  diperlakukan  sebagai  test  case  bagi seluruh stakeholder yang terkait dengannya, apakah mampu atau tidak mengawal  dan  menjalankan  Undang-undang  tersebut  secara komprehensif  konstruktif.  KHES  ini  sebuah  rujukan  para  hakim Peraddilan  Agama  yang  sangat  kuat  dalam  sistem  hukum  acara  di peradilannya, namun sama-sama kedunya belum begitu banyak dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
A. El-Gamal,  Mahmod.  ‚Islamic    Finance,    Law,    Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, (2006).
----------------------------.  "Interest  and  the  paradox  of  contemporary Islamic law and finance." Fordham Int'l LJ 27 (2003).
A.  Fadhil  Lubis,  Nur.  "Institutionalization  and  the  unification  of Islamic  courts  under  the  New  Order."  Studia  Islamika  2.1 (1995).
Abdurrachman,  Asjmuni.  "Prosedur  Penetapan  Keputusan  Fatwa Dewan Syariah Nasional." Al-Mawarid Journal of Islamic Law 18.1 (2015).
Achmad  dan    Zainal  Abidin.  "SIKAP  MASYARAKAT  MUSLIM
PELAKU  YOGA  DI  SURABAYA  TENTANG  BERITA FATWA  MUI  HARAMKAN  YOGA."  Jurnal  Ilmu Komunikasi 1.2 (2012).
Ahmad  Fadhil  Lubis,  Nur.  "Financial  activism  among  Indonesian Muslims."  Islamic  Perspectives  on  the  New  Millennium, Singapore: ISEAS (2004).
Arief  Eka  Putra,  Muhammad.  "KONSISTENSI  FATWA  DSN  NO:
21/DSN-MUI/X/2001  TENTANG  PEDOMAN  UMUM ASURANSI  SYARI’AH  TERHADAP  PASAL  1  ANGKA  1 DAN  ANGKA  2  UNDANG-UNDANG  NOMOR  2  TAHUN

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …

## 1992  TENTANG  USAHA  PERASURANSIAN."  Jurnal
Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).
Amrin,  Abdullah.  "Corporate  Culture  Institusi  Syariah  (Asuransi Syariah)." AAMAI Journal (2008).
Ginting,  Jamin.  "Roles  of  the  Mutual  Legal  Assistances  and
Extradition Agreements in the Assets Recovery in Indonesia." Indonesian J. Int'l L. 9 (2011).
Sainul,  dan  Muhamad  Ibnu  Afrelian.  "ASPEK  HUKUM  FATWA DSN-MUI DALAM OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." JURNAL ADZKIYA 3.2 (2015).
Hadjar,  Ibnu.  "Syari’at  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia."  Al- Mawarid Journal of Islamic Law 16.1 (2015).
Hariyanto,  Erie.  "THE  POLITICAL  SCRIMMAGE  OF  THE
RELIGIOUS  COURT’S  LAW  AS  THE  JUDICIAL INSTITUTION  IN  THE  REFORMATION  ERA  IN INDONESIA."  Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial 11.1 (2016).
Ilhami,  Haniah.  "Pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus  Syariah sebagai  Otoritas  Pengawas  Kepatuhan  Syariah  bagi  Bank Syariah."  Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada 21.3 (2009).
J  Davis,  Nancy  dan  Robert  V.  Robinson.  "The  egalitarian  face  of Islamic  orthodoxy:  Support  for  Islamic  law  and  economic justice  in  seven  Muslim-majority  nations."  American Sociological Review 71.2 (2006).
Ka’bah,  Rifyal.  "Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai Sebuah  Kewenangan  Baru  Peradilan  Agama."  Al-Mawarid Journal of Islamic  Law 17.1 (2015).
Makalah  dipresentasikan  pada  Diskusi  Ilmiah  Terbatas  di  Program Pascasarjana  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  Doktor  Hukum Islam (S3) UII yogyakarta, Rabu 27 Mei 2009.
Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal La-Riba 4.1 (2010).
Mughits, Abdul. Kompilasi hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan  Hukum  Islam,  Jurnal  Al-Mawarid,  Edisi  XVII,
(2008)
----------------------.  "Sejarah  Perbankan  Syariah."  Attanwir:  Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan 1.2 (2015).
Mohammad  Faiz,  Pan.  "Penafsiran  Konsep  Penguasaan  Negara Berdasarkan  Pasal  33  UUD  1945  Dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 2 (2006).
Mu'allim, Amir dan M. Syibly, Roem. "Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi." Jurnal Unisia 75 (2016).
Nur  Ahmad  Fadhil  Lubis.  "Financial  activism  among  Indonesian Muslims."  Islamic  Perspectives  on  the  New  Millennium, Singapore: ISEAS (2004).
Nurdin,  Ridwan.  Kedudukan  Fatwa  MUI  Dalam  Pengembangan Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,  makalah  disampaikan  dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.
Nurlaelawati,  Euis.  Modernization,  tradition  and  identity:  the Kompilasi Hukum Islam  and legal practice in  the Indonesian religious courts. Vol. 4. Amsterdam University Press, 2010.
Ploeg, T. J. van der."Past een heilig lichaam wel in een gewoon bed?
De  vereniging  en  stichting  als  rechtsvorm  voor geloofsgemeenschappen." Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 4 (2010). RAFIDAH. "Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi " Nalar Fiqh  9.1 (2016). Rahayu Wilujeng, Sri. "MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERBANGSA MELALUI BUDAYA DEMOKRASI." HUMANIKA 19.1 (2014). Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili  Sengketa  Ekonomi  Syariah."  Syariah  Jurnal  Ilmu
Hukum 13.2 (2014).
Rath,  Jan  et  al.  "The  politics  of  recognizing  religious  diversity  in Europe. Social reactions to the institutionalization of Islam in the  Netherlands,  Belgium  and  Great  Britain."  Netherlands Journal of Social Sciences 35 (1999).
Rio, Alice. "Legal practice and the written word in the Early Middle
Ages." Frankish Formulae, c. 500 1000 (2009).
Rizal, Sofyan. "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan."  Al-Iqtishad:  Journal  of  Islamic  Economics  3.1
(2011).
Salim,  Arskal.  "Influential  Legacy  of  Dutch  Islamic  Policy  on  the Formation of Zakat (ALMS) Law in Modern Indonesia, The." Pac. Rim L. & Pol'y J. 15 (2006).

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Sterk,  B.,  et  al.  "Finding  niches  for  whole-farm  design  models– contradictio in terminis?." Agricultural Systems 87.2 (2006).
Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan  Masyarakat."  Jurnal  Hukum  Pro  Justitia  25.3 (2007). Sularno,  M.  "Syari’at  Islam  Dan  Upaya  pembentukan  Hukum  Positif di  Indonesia."  Al-Mawarid  Journal  of  Islamic  Law  16.1
(2015).
Sulistyowati.  "Penyelesaian  Sengketa  antara  Bank  Shari>  ‘ah  dengan Nasabah  Bermasalah  melalui  Badan  Arbitrase  Sharî  ‘ah Nasional  (BASYARNAS)  menurut  UU  No.  30  tahun  1999." ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9.1 (2015).
T  McDERMOTT,  Joh    dan    Steven  Flanders.  The  Impact  of  the Circuit Executive Act. Vol. 79. No. 1. Federal Judicial Center, 1979.
Tamarasari,  Desi.  "Pendekatan  Hukum  Adat  Dalam  Menyelesaikan Konflik  Masyarakat  Pada  Daerah  Otonom."  Jurnal Kriminologi Indonesia 2.1 (2012).
Tuominen, Pekka. "Managing brand equity." Lta 1.99 (1999) Wibowo  Agung  Santoso,  Ery.  "EKONOMI  ISLAM  DALAM KONTEKS  KE-INDONESIA-AN  (PERSPEKTIF  JALAN KETIGA)."  VALUE  ADDED|  MAJALAH  EKONOMI  DAN BISNIS 8.1 (2011).
Widjajati,  Erna.  "Penyelesaian  sengketa  Kepailitan  Menurut  Hukum Perbankan  Syariah."  AHKAM:  Jurnal  Ilmu  Syariah  15.1
(2015).
Wijayati,  Mufliha.  "PERADILAN  AGAMA  DAN  SENGKETA
EKONOMI  SYARI’AH  (Studi  Atas  Efektifitas  UU  No  3
Tahun 2006 di Kota Metro)." ISTINBATH 12.1 (2013).
Yusuf  Wibisono.  "Politik  Ekonomi  UU  Perbankan  Syariah  Peluang dan  Tantangan  Regulasi  Industri  Perbankan  Syariah."  Bisnis & Birokrasi Journal 16.2 (2011).

## BUKU
Aaker, David A. Managing Brand Equity : Capitalizing on The Value of Brand Name (New York: The Free Press, 1991.
Abu  Bakar.  "Metode  Fatwa  Organisasi  Sosial  Keagamaan  Islam  di Indonesia." (2010).
ABRIANTO,  Bagus  Dimas.  "KAJIAN  YURIDIS  HAKIM  AD-HOC
SEBAGAI  PEJABAT  NEGARA  DALAM  SISTEM KETATANEGARAAN  INDONESIA  (STUDI  PUTUSAN MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  32/PUU-XII/2014)."
(2016).
A  Gayo,  Ahyar.  BADAN  PEMBINAAN  HUKUM  NASIONAL,  and
KEMENTERIAN  HUKUM  DAN  HAM  RI.  "Laporan  Akhir Penelitian  Hukum  Tentang  Kedudukan  Fatwa  MUI  dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah." (2011).
Agung RI, Mahkamah. Kompelasi  Hukum Ekonomi Syariah PERMA
No. 2 Tahun 2008 Arab-Indonesia. Jakarta: mb.dseain, 2013. Al  Fitr.  Makalah  Sengketa  Ekonomi  Syariah  dan  Kesiapan  Peradilan Agama, Jakarta: Badilag MARI, (2014).
Alshodiq,  et  al,  Mukhtar.  "Fatwa-fatwa  Ekonomi  Syariah Kontemporer." Jakarta: Renaisan (2005).
al-Zuhaili,  Wahbah.  Al-Mu'amalat    al-Maliyah    al-Mu'ashirah. Dimasyq: Dar al-Fikr. 2006.
AM  Husein,  Zainal.  Judicial  review  di  Mahkamah  Agung  RI:  tiga dekade  pengujian  peraturan  perundang-undangan.  Rajawali Pers, 2009.
Amin,  Ma’ruf.  Fatwa  dalam  Sistem  Hukum  Islam.  Jakarta:  Elsas. 2008.
Amir Syamsuddin. Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Penerbit Buku Kompas, 2008. Arifin,  Busthanul.  Pelembagaan  hukum  Islam  di  Indonesia:  akar sejarah, hambatan, dan prospeknya. Gema Insani, 1996.
Arifin,  Busthanul.  Pelembagaan  hukum  Islam  di  Indonesia:  akar sejarah, hambatan, dan prospeknya. Gema Insani, 1996. ARIFIN, SAMSUL. ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEBERADAAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN  KEDUDUKAN  DAN  KEWENANGAN KONSTITUSIONAL  MPR  RI.  Diss.  University  of
Muhammadiyah Malang, 2013.
Arifin, Zainul M. B. A. Dasar-dasar manajemen bank syariah. Pustaka Alvabet, 2012.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Taufiqur  Rohman.  NIKAH  BEDA  AGAMA  (Studi  Terhadap Penggunaan Maslahah dalam Penetapan Fatwa MUI, (Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). Diss. STAIN Pekalongan, 2012.
Block,  Thomas.  Van  ID  naar  3D:  besluitvormingsprocessen  en beslissingsmacht bij stadsontwikkelingsprojecten. Diss. Ghent University, 2009
Choirul Anwar. Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah dan Bank  Indonesia  terhadap  Bank  Jateng  Syariah  di  Surakarta. Diss. uns, 2010.
Djazuli,  Atjep  dan  Janwari,  Yadi.  Lembaga-lembaga  perekonomian umat: sebuah pengenalan. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2002.
DSN  dan  BI.    Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.    Jakarta:
DSN dan BI, 2006. EKA, TJAHJANTO. IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  EKSPLOITASI  PEKERJA  ANAK.  Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
Farida  Indrati,  Maria.  Ilmu  Perundang-undangan.  Jakarta:  Kanisius,
2008.
Festival Istiqlal, Yayasan. Menjadi Indonesia: 13 abad eksistensi Islam di  bumi  Nusantara.  Ed.  Komaruddin  Hidayat.  PT  Mizan Publika, 2006.
Gani Abdullah, Abdul. Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani, 1994.
--------------.  Pelembagaan  hukum  Islam  di  Indonesia:  akar  sejarah, hambatan, dan prospeknya. Gema Insani, 1996
Ghazali  Said,  Imam  dan  A.  Ma'ruf  Asrori.  Ahkamul  Fuqaha,  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan  Muktamar, Munas,  dan  Konbes    Nahdlatul    Ulama    1926    –    1999. Surabaya:    LTNU    Jawa    Timur    dan  Diantama,  cet.ke-1,
2004.
Hani  Masfiah,  Siti.  Analisis  pelaksanaan  fatwa  DSN-MUI  no. 25/DSN-MUI/III/2002  tentang  rahn  (studi  pelaksanaan  gadai syari’ah  di  BTN  Syari’ah  Semarang).  Diss.  IAIN  Walisongo,
2011.
Hermansyah.  Analisis  Terhadap  Batalnya  Akad  Menurut  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES).  Riau:  Univ.  Islam  Riau, 2011.
Hermanto, Bambang dan Mas Rasmini. "Praktik Bisnis di Indonesia.". Hasan,  Hasbi.  "EFEKTIVITAS  PENGAWASAN  OTORITAS  JASA KEUANGAN  TERHADAP  LEMBAGA  PERBANKAN SYARIAH  (EFFECTIVE  CONTROL  OF  FINANCIAL SERVICES  AUTHORITY  ON  SHARIA  BANKING INSTITUTIONS)." DAFTAR ISI (2012).
I  Made,  Wirartha.  Metode  Penelitian  Sosial  Ekonomi.  Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
Isma’il  al-Bukhari,  Muhammad.  Shahih  al-Bukhari  Maktabah syamilah. Dar al-Fikr: Dar at-Thuqah an-Najah, 1422 H.
Jan  Michiel,  Otto.  Sharia  Incorporated.  A  Comparative  Overview  of the  Legal  Systems  of  Twelve  Muslim  Countries  in  Past  and Present. Leiden University Press, 2010.
Karim,  Adiwarman.    Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktik.  Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Kholis,  Nur.  "JEJAK  PRAKTIK  BEREKONOMI  ISLAM  DALAM
MASYARAKAT  MUSLIM  INDONESIA  DAN  MASA DEPANNYA."
Kristiyanto, Eddy. SELILIT SANG NABI, Bisik-Bisik Tentang Aliran Sesat. Kanisius, 2007.
Lukito,  Ratno.  Hukum  Sakral  dan  Kukum  Sekuler:  Studi  Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia. Pustaka Alvabet, 2008.
Mahkamah Agung RI. Kompelasi  Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008.
Mudzhar,  Atho,  Yusuf,  dkk.  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan RI, (2012).
Muhammad,  Abdulkadir  dan  PT  Citra  Aditya  Bakti.  Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Muis,  Abdul.  "HUBUNGAN  EKSEKUTIF  DAN  LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
N. U. Z. U. L. A, YUSTISIA. Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai
Pada  Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota  Yogyakarta.  Diss.  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

## Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah …
Ovie,  Afifatuzzulfa.  Pengaruh  Brand  Image  dan  Persepsi  Syariah terhadap  Loyalitas  Nasabah  di  Bank  Syariah  Hasil  Konversi dari  Bank  Konvensional  (Studi  Kasus  di  Bank  Syariah Mandiri Semarang). Diss. IAIN Walisongo, 2013.
Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  Tim.  "Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta (2010).
Permusyawaratan  Rakyat,  Majelis  MPR  RI.  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sekretariat  tsb.,
2006.
Saeed, Abdullah. Islamic  Banking  and  Interest:  A  Studi  of  Riba,
terj. Jakarta: Paramadina,  cet.ke-1, 2004.
SAFWAN. PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PERAN OMBUDSMAN  YOGYAKARTA.  Diss.  UIN  SUNAN KALIJAGA, 2015. Suparman,  Eman.  "PERLUASAN  KOMPETENSI  ABSOLUT
PERADILAN  AGAMA  DALAM  MEMERIKSA  DAN MEMUTUS  SENGKETA  BISNIS  MENURUT  PRINSIP SYARIAH." (2010).
Van,  Bruinessen  M.  M.  "Islamic  state  or  state  Islam?  Fifty  years  of state-Islam relations in Indonesia." (2007).
Van  de  Ven,  A.  D.  M..  "Het  ontwerpen  van  produktiesystemen  in ontwikkelingslanden." (1984).
Wahid,  Marzuki.  Fiqh  madzhab  negara:  kritik  atas  politik  hukum
Islam di Indonesia. PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.
Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah,  Konstitusi.  "Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta (2010).
Triyanta,  Agus.  ‚Implementasi  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan Islam  (Syariah)  (Studi  Perbandingan  antara  Malaysia  dan Indonesia)  ‛  IIUM  (International  Islamic  University  of Malaisya).

## INTERNET
OJK,  2015.  Ikhtisar  Data  Keuangan  INKB  Syariah,  dari http://www.ojk.go.id/ikhtisar-data-keuangan-iknb-syariah- periode-desember-2014, diunduh 20 maret 2015.
OJK, 2015. Ikhtisar Data Keuangan INKB Syariah. INKOPSYAH BMT, 2015. Jumlah Anggota, dari http://inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=97&Itemid=573, diunduh 20 maret 2015.
H  Silaban,  Rudini.  Fungsi  Peraturan  Perundang-unangan,  dari http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi- peraturan-perundang-undangan, 2009.
Ronal Lumbun. PERMA Menanti Revisi UU Nomor 10 Tahun 2004, dari http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menanti- revisi-uu-nomor-10-tahun.html,  2010.    diunduh  22  maret 2015.
Rahardjo, Satjipto. Karolus Kopong Medan, and Frans J. Rengka. Sisi- sisi  lain  dari  Hukum  di  Indonesia.  Penerbit  Buku  Kompas,
2003.  34;  Jimly  Asshiddiqie.  "Gagasan  Negara  Hukum Indonesia."Makalah (http://www. jimly. com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.
pdf). Diakses pada hari Rabu 13 (2015).