Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: STUDI PADA KEBERHASILAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 2019

## PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE: STUDY ON THE SUCCESS OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF NORTH LUWU DISTRICT 2019
Tawakkal Baharuddin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia E-mail: tawakkal.b.pasca18@mail.umy.ac.id

## ABSTRACT
Public information disclosure is an important aspect of realizing a good governance system. The Indonesian government, through the Law on Public Information Disclosure, continues to strive  so  that  all  public  agencies  can  provide  easy  access  to  information.  This  study  uses  a qualitative approach with data sources derived from documentation studies, news sites, and websites. The results of this study indicate that there is a fairly positive trend in which the North Luwu Regency Government has managed to obtain the highest score for three (3) consecutive years, namely 2017, 2018, and 2019 for information  disclosure with the predicate Towards Informative.  This  achievement  is  influenced  by  the  performance  of  the  government  which continues  to  make  various  efforts,  namely,  socialization  and  training,  replication  of innovations,  utilization  of  website-based  networks,  and  the  availability  of  Command  Center facilities. This achievement is also considered to affect maximum results in the future to obtain the title of Informative in the aspect of public information disclosure
Keywords: Information disclosure; Good governance; Replication-innovation

## ABSTRAK
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  aspek  penting  dalam  mewujudkan  sistem pemerintahan  yang good  governance .  Pemerintah  Indonesia  melalui  Undang-Undang Keterbukaan informasi publik terus berupaya agar semua badan publik dapat memberikan kemudahan terhadap akses informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatakan kualitatif dengan  sumber  data  berasal  dari  studi  dokumentasi,  situs  berita,  dan  situs  web.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  tren  cukup  positif  di  mana  Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil memperoleh nilai tertinggi selama Tiga (3) tahun berturut- turut  yakni  2017,  2018  dan  2019  untuk  keterbukaan  informasi  dengan  predikat Menuju Informatif . Capaian ini dipengaruhi atas kinerja pemerintah yang terus melakukan berbagai upaya  yaitu,  sosialisasi  dan  pelatihan,  replikasi-inovasi,  pemanfaatan  jejaring  berbasis website,  dan  ketersediaan  fasilitas Command  Center. Capaian  ini  juga  dianggap  dapat berpengaruh  pada  hasil  yang  lebih  maksimal  pada  masa  mendatang  untuk  memperoleh predikat Informatif dalam aspek keterbukaan informasi publik. Kata kunci: Keterbukaan informasi; Good Governance ; Replikasi-Inovasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020

## PENDAHULUAN
Akses  informasi  menjadi  pilar  penting  dalam  sebuah  negara  demokrasi  dan  ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan yang baik (Kneuer, 2016). Tata kelola pemerintahan  dengan  memberikan  akses  terbuka  kepada  masyarakat  untuk  turut berpartisipasi  juga  mempengaruhi  sistem  kontrol  masyarakat  pada  pemerintah  secara langsung  (Ahmadi,  Rachmiatie  and  Nursyawal,  2019).  Kemudahan  Akses  Informasi  di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang Keterbukaan Informasi Publik yang juga sebagai upaya Negara untuk terus menjamin hak setiap warga negara agar memperoleh informasi (komisiinformasi.go.id, 2008). Hak untuk memperoleh  informasi  merupakan  salah  satu  hak  fundamental  bagi  setiap  warga  negara (Berliner, Bagozzi and Palmer-Rubin, 2018).
Undang-Undang Keterbukaan informasi publik (UU KIP) adalah upaya mendorong agar semua Badan Publik membuka beragam informasi publik, dan memberikan akses kepada masyarakat.  Informasi  yang  harus  dibuka  bisa  berupa  informasi  yang  wajib  diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, atau informasi yang wajib diumumkan. Adanya akses  serta  keterbukaan  informasi  tersebut  dapat  berpengaruh  pada  tingkat  partisipasi masyarakat  seperti  pengawasan,  pelaksanaan,  keterlibatan  dan  pengambilan  keputusan (Nurdiansyah,  2016).  Undang-Undang  tentang  Keterbukaan  informasi  publik  merupakan salah  satu  regulasi  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pemerintahan  yang  baik  untuk pelayanan  publik  dan  partisipasi  warga  dalam  pembangunan  nasional.  Keterbukaan informasi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran. Hal tersebut juga menjadi instrumen utama untuk mencegah korupsi, persaingan monopoli dan sengketa informasi (Lubis, Kusumasari and Hakim, 2018).
Namun demikian, penerapan  UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  masih terdapat berbagai  tantangan  dan  hambatan  antara  lain  terkait  waktu  yang  begitu  lama  untuk memperoleh  dan  mengakses  informasi  (icel.or.id,  2019).  Pelaksanaan  kebijakan keterbukaan  informasi  juga  dipengaruhi  pada  keterbatasan  infrastruktur  dan  minimnya sarana  sumber  daya  manusia  (Mujiburrahman,  Suryadi  and  Budhi,  2019).  Sumber  daya manusia, infrastruktur teknologi, partisipasi publik, supervisi dan sosialisasi menjadi faktor penting  dalam  upaya  menjalankan  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lubis,  Kusumasari
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
and  Hakim,  2018).  Hasil  penelitian  lain  juga  menjelaskan  bahwa  ketersediaan  situs  web dengan  sumber  daya  manusia  yang  Ahli  di  bidang  IT  memiliki  pengaruh  dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik (Tawai, 2020).
Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan pada implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adalah disposisi dan struktur birokrasi (Indah and Hariyanti, 2018). Edward III (dalam Awang, 2010: 43), disposisi sebagai kecenderungan dalam  menjalankan  sebuah  implementasi  kebijakan.  Disposisi  sebagai  karakteristik  yang dimiliki implementator seperti komitmen dan kejujuran.  Adapun struktur sebagai sistem yang dijalankan oleh badan publik sesuai dengan pola kerja, tata nilai, tugas pokok dan fungsi yang berlaku (Awang, 2010: 178). Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat daerah atau  kabupaten  yang  behasil  memperoleh  penghargaan  atas  keterbukaan  publik,  tetapi terdapat beberapa kasus di mana kabupaten dengan capaian tersebut tidak diikuti dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  (Zulaikha  and  Paribrata,  2017).  Selain  itu  dalam  implementasinya,  masih  banyak masyarakat yang kurang memahami keterbukaan informasi publik (Setiaman, Sugiana and Narotama, 2013).
Peran  pemerintah  sangat  diperlukan  agar  tetap  berupaya  untuk  terus  menjamin keterbukaan  informasi  publik  dengan  melaksanakan  setiap  kewajiban  sesuai  dengan  UU Keterbukaan  Informasi  Publik.  Pemerintah  dan  badan  publik  dalam  upaya  mendukung keterbukaan  informasi  publik  diharuskan  untuk  memastikan  sistem  yang  terbuka, pelaksanaan kebijakan yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, efektif, dengan biaya rendah dan dengan cara yang sederhana (Mujiburrahman, Suryadi and Budhi, 2019). Ketersediaan informasi publik dapat dimanfaatkan dalam bentuk kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya. Jika tidak adanya  akses  pada  keterbukaan  informasi  maka  akan  medorong  masyarakat  melakukan penolakan  pada  setiap  kebijakan  pemerintah  (Fudin  and  Rahayu,  2019).  Maka  dengan demikian, peran pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penerapan keterbukaan informasi publik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mendukung keterbukaan informasi publik pada tahun 2019. Penelitian
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
ini  dipilih  karena  Kabupaten  Luwu  Utara  merupakan pemerintahan  dengan  keterbukaan informasi terbaik di Sulawesi Selatan selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2017, 2018 dan  2019  dengan  predikat “Menuju  informatif” (portal.luwuutarakab.go.id,  2019).  Dalam penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  upaya  pemerintah  daerah  dalam  mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini relatif berbeda dari penelitian lainnya.  Penelitian ini tidak hanya melihat  capaian dari pemerintah kabupaten saja melainkan juga badan publik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Pemerintah Kecamatan atau keluarahan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Data  penelitian  ini  berasal  dari  hasil  observasi,  studi  dokumentasi,  situs  berita serta pengecekan pada situs website pemerintah. Penelitian ini berupaya mengetahui dan menganalisis faktor berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah kabupaten Luwu Utara dalam mendukung keterbukaan informasi publik tahun 2019.

## HASIL DAN DISKUSI

## Keterbukaan Informasi publik: Capaian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  ditetapkan  sebagai  kabupaten  dengan  sistem keterbukaan  informasi  publik  dengan  predikat  terbaik  di  Sulawesi  Selatan  tahun  2019 dengan predikat (Menuju informatif). Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga sebagai  upaya  mempertahankan  capaian  yang  sebelumnya  pernah  diperoleh  pada  tahun 2017  dan  2018  dengan  kategori  yang  sama  yaitu  (Menuju  Informatif).  Dalam  penilaian, evaluasi  dan  monitoring,  Komisi  Informasi  (KI)  sebagai  Tim  Evaluasi  membagi  beberapa kategori berdasarkan total poin yang diperoleh yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Range Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Rank Poin Keterangan/Predikat 1 90-100 Informatif 2 80-89,99 menuju informatif 3 60-79,99 Cukup informatif 4 40-50,99 Kurang Informatif 5 < 39,99 Tidak Informatif Sumber: koranseruya.com
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Sesuai  dengan  amanat  UU  No.  14  Tahun  2008  menegaskan  bahwa  lembaga  yang diberikan kewenangan merilis hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah  Komisi  Informasi  (KI).  Berikut  adalah  hasil  monitoring  dan  evaluasi  keterbukaan publik untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2017, 2018 dan 2019.
Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik
NO Tahun Skor Penilaian Keterangan 1 2017 83,23 (Peringkat 1) menuju informatif 2 2018 92,08 (Peringkat 1) menuju informatif 3 2019 86,39 (Peringkat 1) menuju informatif
Sumber: portal.luwuutarakab.go.id dan sulselprov.go.id
Adapun  hasil monitoring dan evaluasi  keterbukaan informasi publik 2019  menilai Kabupaten  Luwu  Utara  sebagai  pemerintah  daerah  yang  cukup  baik  dalam  menjalankan keterbukaan informasi publik dengan nilai tertinggi yaitu 86,39 (portal.luwuutarakab.go.id, 2019).  Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat dikategorikan sebagai wilayah  dengan  tren  yang  cukup  baik  dalam  menjalankan  sistem  keterbukaan  informasi publik di Sulawesi Selatan sejak tahun 2017, 2018 dan 2019.
Meskipun  memperoleh  predikat  (Menuju  Informatif)  dan  belum  meraih  predikat (Informatif), tetapi hal ini dinilai cukup positif karena di berbagai daerah lainnya khusunya di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum  terdapat  daerah  yang  berhasil  memperoleh  kategori tersebut.  Adapun  sejak  penilaian  keterbukaan  informasi  publik  dilakukan  tahun  2017, Kabupaten  Luwu  Utara  sudah  berupaya  memaksimalkan  pelayanan  informasi  dan pelayanan  lainnya  agar  terus  berjalan  dengan  baik.  Kesadaran  akan  hal  ini  juga  sebagai komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara yang tetap menginginkan pelayanan berjalan maksimal. Berikut adalah hasil dari pemeringkatan keterbukaan informasi publik (KIP) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

## Tabel 3. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2019
Peringkat Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Kategori/Keterangan 1 Kabupaten Luwu Utara 86,19 Menuju Informatif 2 Kota Parepare 82,40 Menuju Informatif 3 Kabupaten Bone 82,26 Menuju Informatif 4 Kabupaten Sinjai 68,45 Cukup Informatif 5 Kabupaten Bantaeng 66,49 Cukup Informatif
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
6 Kabupaten Luwu Timur 65,30 Cukup Informatif 7 Kota Makassar 64,60 Cukup Informatif 8 Enrekang 61,53 Cukup Informatif 9 Toraja Utara 61,40 Cukup Informatif 10 Pangkep 60,45 Cukup Informatif 11 Barru 44,15 Kurang Informatif 12 Palopo 43,76 Kurang Informatif 13 Pinrang 35,44 Tidak Informatif 14 Bulukumba 31,14 Tidak Informatif 15 Soppeng 28,34 Tidak Informatif 15 Maros 17,88 Tidak Informatif 16 Sidrap 16,60 Tidak Informatif 17 Luwu 13,70 Tidak Informatif 18 Gowa 9,87 Tidak Informatif 19 Wajo 7,65 Tidak Informatif 20 Selayar 7,17 Tidak Informatif 21 Takalar 5,20 Tidak Informatif 22 Jeneponto 5,20 Tidak Informatif

## Sumber: koranseruya.com
Keberhasilan  Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  mempertahankan  peringkatnya sekaligus memberikan argumen penting bahwa dalam pemerintahan tersebut terdapat tren cukup positif dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik (KIP).  Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga menjadi pengaruh positif bagi pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Selatan untuk ikut serta memaksimalkan keterbukaan informasi untuk pemenuhan hak setiap warga negara. Informasi publik merupakan hak semua orang karena memiliki kekuatan hukum di mana setiap masyarakat dapat memperoleh informasi tentang implementasi pemerintahan, partisipasi dan kontrol (Suhendar, 2020) .

## Strategi dan Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik

## 1. Sosialisasi dan Pelatihan
Sosialisasi dan pelatihan menjadi aspek penting yang cukup berpengaruh pada sistem keterbukaan informasi publik. Dalam studi kasus ini, Pemerintah daerah atau badan publik di Kabupaten Luwu Utara melakukan sosialisasi serta persiapan lainnya.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Sosialisasi  ini  juga  melibatkan  peran  penting  dari  Komisi  Informasi  (KI)  dengan memperhatikan serta memberikan umpan balik pada setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Luwu Utara.
Dalam  upaya  mendukung  keterbukaan  informasi  publik,  Pemerintah  Luwu Utara  melakukan  sosialisasi  serta  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  (bimtek)  melaui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara. Sosialisasi dan pelatihan tersebut  diikuti  oleh  setiap  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi  (PPID), Sekretaris di masing-masing Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan dan para Admin Website Perangkat Daerah (sulsel.pojoksatu.id).

## 2. Replikasi – Inovasi
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga menggunakan metode replikasi dan inovasi dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik. Metode ini juga berpengaruh pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KI). Dalam sistem inovasi daerah,  pemerintah  daerah  merupakan  aktor  penting  di  mana  pemerintah  juga bersaing secara aktif untuk menunjang faktor inovatif  yang produktif (Deng et al. , 2019). Replikasi program juga harus memperhatikan aturan, rutinitas, budaya, dan sumber  daya  dalam  sebuah  praktek  agar  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  konteks organisasi yang berbeda (Sandfort and Moulton, 2020).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Luwu  Utara  melalui  Dinas  Komunikasi  dan Informatika ikut mengadopsi sistem evaluasi dan penilaian dari lembaga pusat dan provinsi  dalam  upaya  meningkatkan  akses  keterbukaan  informasi  publik.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya evaluasi, monitoring serta penilaian secara mandiri dan juga memberikan penghargaan pada setiap perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan  kelurahan  yang  dianggap  menjalankan  sistem  keterbukaan  informasi  publik. Kegiatan tersebut juga menjadikan Kabupaten Luwu Utara sebagai pemerintah yang satu-satunya menerapkan replikasi dan inovasi tersebut di Sulawesi Selatan. Berikut adalah hasil penilaian dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap perangkat daerah dalam hal keterbukaan publik.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Tabel 4. Kategori Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Utara NO Perangkat Daerah Skor Penilaian 1  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70,38 2  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 67,42 3  Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 65,66 4  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 64,56 5  Badan Pendapatan Daerah 64,39 Sumber: sulselsatu.com
Selain  melakukan  evaluasi  dan  penilaian  terhadap  perangkat  daerah, Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Komunikasi  dan Informasi juga memberi penghargaan kepada pemerintah kecamatan dan Kelurahan.
Tabel 5. Kategori Pemerintah Kecamatan/Kelurahan
NO Perangkat Daerah Skor Penilaian 1  Kecamatan Masamba 51,03 2  Kecamatan Malangke Barat 40,32 3  Kecamatan Sukamaju 22,98 4  Kelurahan Baliase 37,42 5  Kelurahan Kappuna 33,08 Kecamatan Bonebone 28,77 Sumber: sulselsatu.com
Penetapan pemeringkatan atau penilaian atas keterbukaan informasi publik kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan merupakan upaya pemerintah Kabupaten  Luwu  Utara  dalam  mendorong  pemerintahan  yang  terbuka  dan informatif.  Replikasi  serta  inovasi  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  Kabupaten Luwu Utara merupakan perwujudan dari keseriusan pemerintah untuk  membantu permasalahan  daerah,  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 3. Pemanfaatan Jejaring Website
Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada tuntutan pelayanan  informasi  publik  yang  lebih  optimal.  Sehingga  lembaga  publik  juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang diamanahkan Undang-Undang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Kemajuan  dalam  aspek  implementasi  juga sangat bergantung pada pemanfaatan situs web oleh pemerintah (OBI, 2015; Elidjen, 2017). Berikut adalah data terkait situs web di Kabupaten Luwu Utara.
Tabel 6. Situs Web Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara NO Pemerintah/ DINAS/SKPD Situs Web 1 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara https://portal.luwuutarakab.go.id/ 2 Dinas Kesehatan https://dinkes.luwuutarakab.go.id/ 3 Dinas Pendidikan https://disdik.luwuutarakab.go.id/ 4 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan https://disnakkeswan.luwuutarakab.go. id/ 5 Dinas Perikanan https://perikanan.luwuutarakab.go.id/ 6 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja https://distranker.luwuutarakab.go.id/
7 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  https://disdukcapil.luwuutarakab.go.id
/ 8 Dinas Perhubungan https://dishub.luwuutarakab.go.id/ 9 Dinas Komunikasi Dan Informatika https://diskominfo.luwuutarakab.go.id/ 10 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat https://dpupr.luwuutarakab.go.id/ 11 Bappeda https://bappeda.luwuutarakab.go.id/ 12 Bps Luwu Utara https://luwuutarakab.bps.go.id/
Sumber: Diolah penulis melalui web search 2020
Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  juga  ikut  melakukan  pengembangan portal berbasis website pada setiap badan publik. Data di atas merupakan contoh dari beberapa badan publik di Kabupaten Luwu Utara yang memanfaatkan teknologi atau jejaring online berbasis situs web. Penggunaan teknologi ini ikut berdampak  pada informasi publik yang accessible atau memiliki kemudahan akses. Dalam pelayanan publik  sangat  dibutuhkan  tanggapan  atau  pelayanan  yang  cepat  sehingga  dalam pelayanan tidak menimbulkan adanya sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon ke Komisi Informasi Publik. Pada setiap situs web di atas juga telah dicoba dan terbukti menyediakan akses dan daftar informasi publik.

## 4. Fasilitas Command Center
Fasilitas Command Center digunakan untuk mengumpulkan dan memproses setiap  informasi.  Ketersediaan  fasilitas Command  center juga  sebagai  upaya Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  dalam  mempertahankan  predikat  sebagai pemerintah  yang  mendukung  keterbukaan  informasi  publik  di  Sulawesi  selatan. Adanya  fasilitas  ini  juga  menjadi  terobosan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Luwu
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Utara  dalam  menunjang  penerapan  Smart  City.  Berikut  adalah  gambar  ruang command center Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Gambar 1. Ruang Command Center Kabupaten Luwu Utara
Sumber: portal.luwuutarakab.go.id
Keberadaan  ruang  kendali  darurat  (Command  Center),  diharapkan  dapat mengatasi  setiap  persoalan  dengan  cepat  dan  terukur.  Adanya  fasilitas  ini  juga sebagai upaya  pemerintah agar terus memaksimalkan keterbukaan informasi yang lebih transparan. Adanya fasilitas tersebut, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan  memuji  keterbukaan  informasi  publik  di  Luwu  Utara  yang  terus mempertahankan  predikat  “menuju  informatif”  dan  berupaya  untuk  mendapatkan predikat  lainnya  yaitu “Informatif”.  Adapun  dalam  penilaian  tahun  2020,  Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah melakukan visitasi serta monitoring dan Evaluasi langsung terhadap fasilitas dari ruang Command Center .

## KESIMPULAN
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil menempati peringkat pertama sebagai daerah  dengan  sistem  keterbukaan  informasi  publik  pada  tahun  2019.  Pemerintah Kabupaten  Luwu  Utara terpilih  sebagai  daerah  dengan  predikat  “Menuju  Informati f ”. Keberhasilan  ini  merupakan  upaya  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, Pemerintah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Kabupaten  Luwu  Utara  terus  melakukan  berbagai  upaya  di  antaranya  adalah  melakukan sosialisasi  dan  pelatihan,  menerapkan  sistem  replikasi-inovasi,  pemanfaatan  teknologi berbasis  situs  web  dan  pemenuhan  fasilitas Command  Center. Keberhasilan  mendukung keterbukaan informasi juga diharapkan agar setiap badan publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Namun  demikian,  berdasar  pada  studi  ini  juga  ditemukan  bahwa  belum  adanya pemerintah  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  berhasil  masuk  pada  kategori dengan predikat “Informatif”. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi setiap pemerintah daerah  lainnya  dan  Komisi  Informasi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  agar  terus  berupaya mendorong  pemerintah  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan  untuk  meningkatkan  akses  serta layanan yang berpotensi menunjang keterbukaan informasi publik.

## REFERENSI
Ahmadi,  D.,  &  Rachmiatie,  A.  (2019).  Public  Participation  Model  for  Public  Information Disclosure. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication , 35 (4).
Awang, Azam. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Berliner, D., Bagozzi, B. E., & Palmer-Rubin, B. (2018). What information do citizens want? Evidence from one million information requests in Mexico. World Development , 109 , 222-235.
Deng,  J.,  Zhang,  N.,  Ahmad,  F.,  &  Draz,  M.  U.  (2019).  Local  government  competition, environmental  regulation  intensity  and  regional  innovation  performance:  An empirical investigation of Chinese provinces. International journal of environmental research and public health , 16 (12), 2130.
Elidjen, A. P. (2017). Evaluating the Implementation of Public Information Disclosure on the Official Website of Indonesian Ministries. Procedia computer science , 116 , 54-60.
Fudin,  M.  R.,  &  Rahayu,  A.  M.  (2019).  Public  participation  and  the  disclosure  of  public information to achieve good governance. In Conference paper. EAI .
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
ICEL. (2019). Masih Rendahnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sektor
Hutan Dan Lahan. Akses pada 10 Oktober 2020. Dari situs file:///C:/Users/ACER/Downloads/233.html
Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. Jurnal Komunikasi , 12 (2), 127-140.
Kneuer, M. (2016). E-democracy: A new challenge for measuring democracy. International Political Science Review , 37 (5), 666-678.
Komisi Informasi Pusat. (2008). UU Nomor 14 Tahun 2008: Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses pada 10 Oktober 2020. https://komisiinformasi.go.id/?p=1832
Koran Seruya. (2019). Monev 2019, KIP Sulsel: 12 Tahun UU KIP, Belum Ada Satupun Masuk Kategori  ‘Informatif’,  Lutra  Tertinggi.  (koranseruya.com).  Akses  pada  11  Oktober 2020. Dari situs https://koranseruya.com/monev-2019-kip-sulsel-12-tahun-uu-kip- belum-ada-satupun-masuk-kategori-informatif-lutra-tertinggi.html
Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). The Indonesia Public Information Disclosure Act  (UU-KIP):  Its  Challenges  and  Responses. International  Journal  of  Electrical  & Computer Engineering (2088-8708) , 8 (1).
Mujiburrahman,  M.,  Suryadi,  B.,  &  Budhi,  S.  (2019).  Public  Information  Disclosure  Policy Implementation in Department Of Information and Communication Coding In North Barito District, Central Kalimantan Province, Indonesia. European Journal of Political Science Studies .
Nurdiansyah,  E.  (2016).  Keterbukaan  Informasi  Publik  Sebagai  Upaya  Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika , 3 (2), 147-151.
OBI, Toshio. (2015). International E-Government Ranking Survey. Waseda University. Akses pada Oktober, 2020 dari https://idg-waseda.jp/pdf/2015_E-Gov_Press_Release.pdf Pojok Sulsel. (2018). Terbaik dalam Keterbukaan Informasi, Diskominfo Lutra Gelar Bimtek bagi  PPID.  (sulsel.pojoksatu.id).  Akses  pada  11  Oktober  2020.  Dari  situs https://sulsel.pojoksatu.id/baca/terbaik-keterbukaan-informasi-diskominfo-lutra- gelar-bimtek-bagi-ppid
Portal  Luwu  Utara.  (2019).  Cetak  Hattrick,  Luwu  Utara  Terbaik  Keterbukaan  Informasi Publik  di  Sulsel.  (portal.luwuutarakab.go.id).  Akses  pada  10  Oktober  2020.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Luwu%20Utara%20_%20Website%20Resmi% 20Kabupaten%20Luwu%20Utara.html
Provinsi  Sulawesi  Selatan.  (2017).  Lutra  Tertinggi Lutra  Peringkat  Pertama  Keterbukaan Informasi.  (koranseruya.com).  Akses  pada  11  Oktober  2020.  Dari  situs https://sulselprov.go.id/welcome/post/lutra-peringkat-pertama-keterbukaan- informasi
Sandfort,  J.  R.,  &  Moulton,  S.  (2020).  Replication  or  Innovation?  Structuration  in  Policy Implementation. Perspectives on Public Management and Governance , 3 (2), 141-154.
Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi , 1 (2), 196-205.
Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good  Governance  (Implementasi  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2008). Jurnal Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  dan  Administrasi  Pelayanan Publik , 13 (2), 243-251.
Tawai,  A.  (2020).  The  Role  of  E-Government  Analysis  in  Supporting  Public  Trust  and Information Disclosure in the City Of Kendari. Dia: Jurnal Administrasi Publik , 18 (1), 112-120.
Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi , 1 (2), 131-162.