## ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB ANTARA NASABAH DAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
(STUDI PT PNM SULBAR)
Abd. Basir 1 dan Asba Hamid 2 1,2 Universitas Indonesia Timur abdbasir788@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  Ini  bertujuan  untuk  Mengetahui  Mekanisme  perjanjian  kredit  Antara  nasabah  dan Pt.Permodalan  Nasional  Madani    danuUntuk  mengetahui  kendala  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit antara  nasabah  dan  Pt.  Permodalan  Nasional  Madani . Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  meliputi  pendekatan  perundang–undangan (statute  approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach) . Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari  hasil  analisis  tersebut  akan  dituangkan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Pelaksanaan  perjanjian  kredit  antara  nasabah  dan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  dengan  jaminan  Buku Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  dilakukan    dengan  beberapa  cara  atau  beberapa  tahap  yaitu,  dengan mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu  kemudian  akan  di  proses  oleh  PT.  Permodalan  Nasional  Madani, apabila calon nasabah yang ingin meminjam tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu maka keinginannya untuk  meminjam  tersebut  tidak  dapat  diproses  lebih  lanjut,  setelah  mengajukan  permohonan  kepada  PT. Permodalan Nasional Madani dan diproses oleh PT. Permodalan Nasional Madani melalui proses yang panjang maka akan diteruskan pada tahap penanda tanganan kontrak, apabila perjajian telah  mendapatkan kata sepakat dari  pada  para  pihak  maka  barulah  bisa  di  lakukan  pencairan  pada  pinjaman  tersebut.  Dalam  pelaksanaan perjanjian  antara  nasabah  dan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  dengan  jaminan  BPKB  motor,  banyak  sekali kendala. Dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satu diantaranya adalah menggunakan modal yang dipinjamkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk keperlun  sehari-hari  dan  lain  sebagainya,  sehingga  hal  tersebut  membuat  usahanya  kurang  lancar  dan  bahkan menjadi macet, nasabah yang seperti ini dapat di kategorikan peminjam yang bermasalah.
Kata kunci: PT. PNM, Kredit, BPKB.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  mechanism  of  the  credit  agreement  between  the  customer  and Pt.Permodalan  Nasional  Madani  and  to  find  out  the  obstacles  in  the  implementation  of  the  credit  agreement between the customer and Pt. Civil National Capital. The research method used is normative legal research with a  research  approach  that  includes  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  Technique  Analysis  of  the data was analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The results of this  study  indicate  that  the  implementation  of  the  credit  agreement  between  the  customer  and  PT.  Madani National Capital with a motorized Vehicle Owner's Book (BPKB) guarantee is carried out in several ways or in several  stages,  namely,  by  submitting  an  application  first  and  then  it  will  be  processed  by  PT.  Permodalan Nasional Madani, if the prospective customer who wants to borrow does not apply first then his desire to borrow cannot  be  processed  further,  after  submitting  an  application  to  PT.  Madani  National  Capital  and  processed  by PT.  Madani  National  Capital  goes  through  a  long  process,  it  will  be  continued  at  the  stage  of  signing  the contract,  if  the  agreement  has  received  an  agreement  from  the  parties,  then  the  loan  can  be  disbursed.  In  the implementation  of  the  agreement  between  the  customer  and  PT.  Madani  National  Capital  with  BPKB  motor guarantees, there are many obstacles. Where there is a default by the customer, one of which is using the capital lent by PT. Madani's National Capital is not used for business but for daily needs and so on, so that it makes the business  less  smooth  and  even  becomes  jammed,  customers  like  this  can  be  categorized  as  problematic borrowers.
Keywords: PT. PNM, Credit, BPKB.

## PENDAHULUAN
Manusia  memiliki  beragam  kebutuhan  untuk  melangsungkan  kehidupan  sehari-hari, sehingga  seringkali  lupa  diri  saat  menjalankan  aktifitas  dalam  rangka  memenuhi kebutuhannya.  Besarnya  pendapatan  sering  dirasa  kurang  karena  terjadi  tumpang  tindih antara kebutuhan dan keinginan dan hal ini lah yang menjadi masalah pada saat sekarang ini.
Kebutuhan  akan  hal-hal  yang  bersifat  materil  membuat  manusia  itu  lupa,  akan  tetapi karena  kebutuhan  dari  manusia  itu  tidak  lah  sedikit  dan  terkadang  sampai  melampai  batas sehingga melebihi dari yang dia miliki. Akibatnya jalan keluar yang dilakukan adalah dengan cara  meminjam  uang  atau  barang  kepada  orang  lain.  Baik  itu  dilakukan  untuk  keperluan pribadi maupun untuk keperluan usaha serta keperluan sekelompok orang.
Pemberian  Kredit  kepada  masyarakat  dilakukan  melalui  suatu  perjanjian  kredit  antara pemberi  dengan  penerima  kredit  sehingga  terjadi  hubungan  hukum  antara  keduanya. Seringkali  yang ditemui  di  lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal  ini  adalah  bank,  sedangkan  debitur  hanya  mempelajari  dan  memahaminya  dengan  baik. Namun  demikian  perjanjian  kredit  ini  perlu  mendapat  perhatian  khusus  dari  kedua  belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan  dan  penatalaksanaan  kredit  tersebut  dalam  kesepakatan  yang  dilakukan  antara debitur  dengan  kreditur,  apabila  debitur  menandatangani  perjanjian  kredit  yang  dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  perekonomian  dunia  serta kemajuan  ilmu  teknologi  maka  suatu  bangsa  harus  terus  bisa  bersaing  dengan  global,  perlu dilakukannya suatu perubahan ke arah  yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa  dapat  kita  lihat  dari  pembangunan  di  berbagai  sektor.  Oleh  karena  itu  keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang  terlibat  dalam  suatu  pembiayaan  pembangunan  ekonomi  dibagi  menjadi  dua,  yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga  intermediasi  keuangan.  Lembaga  keuangan  non  bank  adalah: “Lembaga keuangan non  bank  adalah  badan  usaha  yang  kekayaannya  terutama  dalam  bentuk  asset  keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan asset non finansial atau asset riil”. 1
Pembahasan  mengenai  kredit  dan  pembiayaan  tidak  terlepas  dari  lembaga  keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan
1 Irwantoro, I., & Noviandari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Bojonegoro. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan , 13 (1).
dana.  Lembaga  keuangan  non  perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  bertugas menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat  guna memenuhi  kebutuhan dana bagi  pihak  yang membutuhkan, baik  kegiatan  produktif maupun konsumtif.  Namun  sepandai  apapun  analisis  pembiayaan  dalam  menganalisis  setiap permohonan  pembiayaan,  kemungkinan  pembiayaan  tersebut  macet  pasti  ada.  Hal  ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak perbankan dalam menganalisis pihak yang menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelunmya dari pihak  nasabah  adanya  unsur  kesengajaan,  dalam  hal  ini  nasabah  sengaja  tidak  bermaksut membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan  tidak  ada  unsur  kemauan  membayar.  Adanya  unsur  tidak  sengaja,  artinya  debitur mau  membayar  tetapi  tidak  mampu.  Sebagai  contoh  pembiayaan  yang  dibiayai  terkena musibah dan lain-lain.
Perlu adanya strategi untuk mengatasi hal tersebut, karena penetapan strategi yang tepat mempunyai  peran  yang  sangat  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi.  Strategi-strateginya  yang perlu dibentuk adalah strategi inventif (berdaya cipta) strategi ini bertujuan menciptakan dan memanfaatkan  peluang  yang  tidak  dikenali  oleh  pesaing  dalam  persaingan  pasar  saat  ini. Strategi  ini  lebih  banyak  berbicara  mengenai  karakteristik  produk  baru;  strategi  renovatif (berdaya  renovasi)  strategi  ini  memungkin  perusahaan  umtuk  menciptakan  peluang  yang benar-benar  baru  dalam  hal  produk,  konsumen,  teknologi  dan  kompetensi.  Strategi  ini berhasil  menciptakan  keuntungan  finansial  dalam  persaiangan  pasar,  dan  resiko pribadi/organisasi  yang  berhubungan  dengan  merenovasi  strategi  yang  telah  ada  strategi tambahan  (inkremental)  strategi  ini  meliputi  perubahan  sederhana  dari  lingkup,  posisi,  dan tujuan.  Bagi  perusahaan,  strategi  ini  Berarti  melakukan  sedikit  kegiatan  yang  sama  dengan sedikit  perbedaan dalam  hal  pelaksanaan. Strategi  inimuncul ketika organisasi  tidak mampu merenovasi atau merumuskan kembali strategi.
PT. Permodalan Nasional  Madani  merupakan satu wujud kepedulian pemerintah  yang dibentuk  dengan  tujuan  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi (UMKM) 2 . Tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT.  Permodalan  Nasional  Madani  juga  menyelenggaraan  jasa  pembinaan  dan  jasa manajemen,  sebagai  bagian  dari  penerapan  strategi  pemerintah  untuk  memajukan  usaha- usaha mikro kecil.
2 AYU,  F.  (2020). Strategi  Unit  Layanan  Modal  Mikro  (Ulamm)  Purwokerto  Syariah  Pt  Permodalan  Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan, 3 karena  menjadikan  bahan  kepustakaan  sebagai  tumpuan  utama.  Pendekatan permasalahan  penelitian  adalah  pendekatan  Undang-undang  ( Statute  Approach )  yaitu pendekatan untuk melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. 4
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis. Menggunakan  metode  deskriptif  analitis  yaitu  dengan  cara  memaparkan  data  yang  ada  dari materi  yang  relevan  dan  menganalisanya  dengan  mengacu  pada  dasar  pengetahuan  yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan atau dapat juga dikatakan mencari informasi aktual yang  mendetail  deskripsi  gejala  yang  ada  untuk  mengidentifikasi  masalah  -  masalah  atau untuk  mendapatkan  justifikasi  keadaan  dan  praktik-praktik  yang  sedang  berlangsung  serta membuat komparasi dan evaluasi. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  perjanjian  kredit  Antara  Nasabah  dan  PT.  Permodalan  Nasional Madani.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  peneliti  melakukan  penelitian  dengan berdasarkan  atau  memperhatikan  isi  dari  perjanjian  yang  dibuat,  kemudian  melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Wilayah Sulawesi Barat.  Melakukan  wawancara  ini  bertujuan  agar  apa  yang  peneliti  teliti  dapat  langsung peneliti  pahami,  kemudian  akan  peneliti  jabarkan  dalam  bentuk  tulisan  yang  berbentuk penelitian.  Untuk  lebih  sistematisnya  penelitian  dan  pembahasan  peneliti,  maka  peneliti melakukan pembagian-pembagiannya.
a. Pengajuan Permohonan
Setiap  calon  nasabah  yang  akan  melakukan  pinjaman  pada  PT.  Permodalan  Nasional Madani  terlebih  dahulu  akan  mengajukan  permohonan.  Mengajukan  permohonan  harus dilakukan  oleh  setiap  nasabah  karena  langkah  awal  dari  peminjaman  tersebut  yaitu  dengan mengajukan  permohonan.  Setelah  mengajukan  permohonan  maka  calon  nasabah  akan memenuhi  syarat  yang  telah  ditetapkan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  yaitu  sebagai berikut:
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2019. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat). Depok: Rajagrafindo Persada . Hal. 13-14.
4 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, Makassar: Pedoman Penelitian Tesis , hlm. 21
5 Machmud ,  M.  (2016).  Tuntunan  Penulisan  Tugas  Akhir  Berdasarkan  Prnsip  Dasar  Penelitian  Ilmiah. Research Report .
1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 3 rangkap
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akte Nikah sebanyak 3 rangkap
4. Foto copy surat izin usaha
5. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan 3 rangkap
6. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir.
7. Pas foto 3x4
8. Bahan dimasukan kedalam map tulang.Penandatanganan Kontrak atau  Perjanjian
Menurut  pimpinan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  yang  peneliti  wawancarai  pada tanggal  16  Maret  2020,  setiap  calon  nasabah  yang  ingin  meminjam  pada  PT.  Permodalan Nasional  Madani  mereka  sebelumnya  harus  membuat  sebuah  permohonan,  setelah permohonan  diperoses  dan  diterima  maka  dapat  dilanjutkan  (sudah  memenuhi  persayaratan yang  ditetapkan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani)  yaitu  yang  tertera  pada  pembahasan sebelumnya.  Apabila  calon  nasabah  tidak  mengajukan  permohonan  sebelumnya  maka keinginannya untuk melakukan pinjaman tidak akan diproses oleh PT. Permodalan Nasional Madani.
Setiap  permohonan  pinjaman  harus  dianalisa  kelayakan  usahanya  dengan  senantiasa memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
1 Pengenalan  yang  benar-benar  mendalam  atas  pinjaman  yang  mencakup  aspek karakter,  pengalaman  dan  kemampuan  mengelola  usaha  serta  modal  sendiri  yang dimiliki (Aspek Karakter).
2 Keyakinan yang mendalam bahwa usaha yang dibiayai benar-benar usaha yang layak dan mempunyai potensi untuk berkembang.
3 Penelaahan  yang  mendalam  atas  tujuan  penggunaan  pinjaman,  guna  menghindarkan diri dari resiko akibat kesalahan dalam penetapan ketentuan, persyaratan pinjaman.
4 Mengkaji yang seksama atas kemapuan pembayaran kembali.
5 Analisis dan perhitungan yang tepat mengenai agunan pinjaman.
6 Memperhitungkan  dan  memperhatikan  kebijaksanaan  pricing  aginan  guna menghindarkan resiko yang timbul akibat kesalahan penetapan tingkat bunga.
7 Mencantumkan  secara  transparansi  analisis  atas  manfaat  dan  resiko  yang  timbul akibat  pemberian  pinjaman,  baik  yang  berupa  financial  maupun  legal  yang  terjadi sebelumnya, selama maupun sesudah pemberian pinjaman atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi PT. Permodalan Nasional Madani.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  nasabah  pada  tanggal  18  Maret  2020  yang telah melakukan peminjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani  dengan jaminan  Buku Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  membenarkan  bahwa  setiap  peminjam  yang mengajukan  permohonan  dianalisa  dengan  baik  kelayakan  usaha  yang  dijalankannya  yaitu dengan  melihat  kelengkapan  data,  menanyakan  serta  memperhatikan  hal-hal  yang berhubungan dengan usaha yang dijalankannya.
Kelengkapan  pendataan  dalam  menganalisa  usaha  debitur  dilakukan  dengan  hati-hati, itu dilakukan selain untuk prosedur juga untuk menghidari diri dari resiko-resiko  yang akan timbul dikemudian hari.
Setelah diperiksa kelengkapan dokumen atau file oleh account officer, maka karyawan PT. Permodalan Nasional Madani akan memeriksa laporan keuangan calon nasabah baik itu laba yang didapatnya maupun rugi yang ditanggungnya setiap bulan.Hal ini harus dilakukan oleh  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  sesuai  dengan  asas  kehati-hatian,  untuk menghindarkan diri dari pemberian pinjaman yang spekulatif dan beresiko tinggi.
Setelah pengecekan selesai dilakukan, maka berkas akan diteruskan pada kredit suport untuk  dicek  lagi  kelengkapanya  dan  akan  diteruskan  kerencana  pembuatan  jadwal  surve  di lapangan  untuk  memastikan  dan  melihat  usaha  yang  dilakukannya  dan  barang  yang  akan dijaminkan  olehnya  apakah  sudah  sesuai  atau  belum.  Apabila  semua  telah  layak,  maka Komite  akan  meminta  persetujuan  dari  Bank  Bukopin  untuk  memberikan  dana  pinjaman kepada calon nasabah tersebut.
b. Penandatanganan Kontrak atau  Perjanjian
Setelah  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  permohonan,  pemeriksaan  dan  yang lainnya dirasa lengkap, maka akan di  buat  akad kredit. Akad atau perjanjian tersebut dibuat setelah mendapat  persetujuan dari calon  nasbahnya. Penandatanganan perjanjian merupakan hal  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  calon  nasabah  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terwujud dan disetujui bersamasama.
Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan tentang perjanjian yaitu:

## “Perjanjian  adalah  satu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya”
Jika  diperhatikan  dari  rumusan  yang  dipaparkan  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata tersebut  ternyata  menegaskan  bahwa  perjanjian  mengakibatkan  seseorang  mengikatkan dirinya  kepada  orang  lain.  Ini  berarti  bahwa  dalam  suatu  perjanjian  lahirlah  kewajiban  atau perestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang harus dipenuhi oleh orang atau sabjek hukum tersebut.
Dengan  demikian,  rumusan  tersebut  memberikan  konsekuensi  hukum  bahwa  dalam suatu perjanjian akan selalu  ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak  yang wajib berprestasi  atau  memberikanprestasi  (debitur)  dan  pihak  yang  lain  merupakan  pihak  yang berhak  atas  prestasi  tersebut  (kreditur).  Perjanjian  yang  ditandatangani  antara  PT.  PNM dengan  nasabah  adalah  perjanian  baku,  dimana  perjanjian  tersebut  sebelumnya  telah  dibuat oleh pihak PT. Permodalan Nasional Madani.
Akad  kredit  atau  perjanjianmerupakan  hal  yang  mutlak  harus  ada  dalam  suatu  pinjam meminjam baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Nasabah atau debitur dan PT. Permodalan Nasional Madani atau kreditur akan  melakukan  penandatanganan  perjanjian.  Perjanjian  tersebut  sebelumnya  telah  dibuat oleh  pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  maka  dari  pihak  nasabah  hanya  dapat membacanya  saja  dan  memahami  isi  dari  perjanjian  yang  dilakukan.  PT.  Permodalan Nasional  Madani  menyatakan  bahwa  hal  itu  benar  adanya,  hal  itu  juga  dilakukan  karena sebagian  calon  nasabah  tidak  mau  terlalu  ambil  pusing  dalam  masalah  perjanjian,  yang penting pinjamannya dapat sesegera mungkin dicairkan.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  dapat  dikatakan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam  bentuk  formulir.  Artinya  adalah  isi  dari  perjanjian  tersebut  hanya  dibuat  oleh  satu pihak  saja  tanpa  adanya  keikutsertaan  pihak  yang  satunya,  sehingga  pihak  yang  satunya hanya diminta menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut.
Dalam perjanjian tersebut ada yang berbentuk interen, yaitu perjanjian dibawah tangan dan ada juga yang berbentuk Notarial atau perjanjian melalui Notaris.
Bentuk perjanjian kredit dibagi dua yaitu Akta dibawah tangan yang diatur pada Pasal 1874  BW,  merupakan  akta  perjanjian  yang  baru  memiliki  kekuatan  hukum  pembuktian apabila  diakui  oleh  pihak-pihak  yang  menandatangani  dalam  akta  perjanjian  tersebut.  Agar akta  ini  tidak  mudah  dibantah  maka  diperlukan  pelegalisiran  oleh  notaris,  agar  memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik.
Kemudian  dalam  bentuk  akta  autentik,  merupakan  akta  perjanjian  yang  memiliki kekuatan  hukum  pembuktian  yang  sempurna,  karena  ditanda  tangani  langsung  oleh  pejabat pembuat  akta,  yaitu  Notaris,  dan  akta  ini  dianggap  sah  dan  benar  tanpa  perlu  membuktikan keabsahannya dari tandatangan pihak lain.
Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional  Madani,  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  pengaturan  hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak nasabah dan pihak PT. Permodalan Nasional Madani.
Sebagaimana diatur dalam kontrak atau di dalam perjanjian bahwa para pihak memiliki hak dan  kewajiban  masing-masing  yaitu  hak  dan  kewajiban  PT.  Permodalan  Nasional  Madani dan hak serta kewajiban nasabah.
Setelah  debitur  memenuhi  hak  dan  kewajibannya,  debitur  tersebut  dapat  menentukan nilai pinjaman yang akan di berikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  pimpinan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani tanggal 16 Maret 2020 mengenai nilai pinjaman yang terdapat pada PT. Permodalan Nasional Madani,  minimal  nilai  pinjaman  yang  diberikan  pada  nasabah  tersebut  Rp.  5.000.000,-  dan maksimal  dari  nilai  pinjaman  yang  diberikan  pada  nasabah  yaitu  Rp.  150.000.000,-  para nasabah  dapat  menentukan  berapa  pinjaman  yang  diinginkannya.  Akan  tetapi  pinjaman tersebut  harus  disesuaikan  dengan  pendapatan  dari  nasabah  tersebut,  agar  nantinya pemenuhan kewajibannya dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan.
c. Pencairan Pinjaman
Adalah  realisasi  pemberian  pinjaman  kepada  peminjam  sesuai  persyaratan  yang  telah disepakati  bersama  antara  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  dan  peminjam.  Kewajiban  ini haruslah  didasarkan  pada  putusan  komite  peminjam  yang  tertuang  dalam  permohonan pinjaman, pencairan pinjaman ini dilakukan apabila:
1. Fasilitas pinjaman yang diajukan oleh pembina pinjaman telah mendapat persetujuan dari komite pinjaman sesuai dengan limitnya.
2. Peminjam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan PT. Permodalan Nasional Madani.
3. Seluruh  aspek  yuridis  yang  berkaitan  dengan  fasilitas  pinjaman  yangtelah  disetujui oleh  komite  pinjaman  yang  telah  dipenuhi  dan  diselesaikan,  dan  PT.  Permodalan Nasional Madani mendapatkan perlindungan yang memadai atas hal tersebut.
4. Telah melunasi seluruh biaya dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang disetujui.
5. Fasilitas pinjaman tersebut telah memenuhi persyaratan PT. PNM secara teknis.
Pencairan  dilaksanakan  setelah  semua  persyaratan,  pemeriksaan,  dan  penyerahan jaminan diselesaikan yang dilakukan oleh karyawan PT. Permodalan Nasional Madani.

## B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan PT. Permodalan Nasional Madani
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut  masing-masing  pihak  harus  lah  melaksanakan kewajibannya,  dimana  pihak  nasabah  berkewajiban  mengembalikan  pinjaman  tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan PT. Permodalan Nasional Maadani, begitu pun pihak
PT.  Permodalan  Nasional  Madani  haruslah  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan oleh nasabahnya tersebut.
Apabila  kreditur  tidak  hati-hati  dalam  memilih  atau  menyeleksi  calon  debitur  untuk meminjamkan  uang,hal  itu  akan  beresiko  bagi  lembaga  keuangan  tersebut  dan  akan menimbulkan  masalah  yangdapat  berakibat  pada  kredit  macet.  Banyak  faktor  yang menyebabkan  pelaksanaan  perjanjian  tidak  berjalan  dengan  baik,  pada  umumnya  adalah usaha tidak lancar sehingga gulung tikar dan dan persaingan pasar,
Menurut  penjelasan  pimpinan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  terdapat  beberapa faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi yaitu faktor keluarga dan faktor usaha.
1. Faktor  keluarga  yaitu,debitur  tidak  hanya  menggunakan  dananya  untuk    usaha  saja tetapi juga diperlukan untuk keperluan lain seperti keperluan  sehari-hari dan keperluan rumah  tangganya  inilah  yang  membuat  nasabah  mengalami  kerugian  dalam  usahnya dan  berdampak  terhadap  PT.  Permodalan  Nasional  Maadani  dalam  hal  pengembalian angsuran pokok dan pembayaran bunga.
2. Faktor usaha yaitu, usaha tidak lancar dan persaingan pasar merupakan penyebab tidak lancarnya usaha yang dijalankan.
a. Usaha yang tidak lancar juga diakibatkan oleh beberapa factor diantaranya:
1) Naiknya harga barang sehingga kurang lancarnya penjualan.
2) Pasokan  dagangan  yang  sulit  untuk  didapat.  Terlebih  lagi  nasabah  tidak  dapat menjalankan  usahnya  karena  tidak  dapat  membeli  bahan  baku  yang  harganya terus naik,  sehingga tidak mampu membayar tenaga kerjanya.
b. Selain  faktor  diatas  persaingan  pasar  juga  merupakan  kendala  untuk  melakukan prestasi  yang  telah  disepakati  dalam  surat  perjanjian  kredit.  Dengan  berkembangnya usaha-usaha yang sama dipasar membuat persaingan sangat kuat yang mengakibatkan kemacetan terhadap uasahanya, sehingga usaha tidak mendapatkan keuntungan, yang mana dengan keuntungan tersebut debitur dapat menbayar angsuran pokok dan bunga pinjamannya .
Dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 Huruf b menjelaskan bahwa:
“DEBITUR dilarang menyewa / memindahkan/mengalihkan barang jaminan berikut haknya dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari KREDITUR”
Berdasarkan  Surat  Perjanjian  Kredit  Pasal  8  Huruf  b  tersebut,  menjelaskan  bahwa menyewa  memindahkan  serta  mengalihkan  barang  jaminan  tanpa  sepengetahuan  kreditur
atau  pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  adalah  dilarang.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk menghindarkan diri dari kerugian yang diakibatkan perbuatan debitur.
Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur biasanya diakibatkan karena debitur menyalah gunakan  kredit  atau  pinjaman  tersebut.  Maka  debitur  tidak  lagi  lancar  membayar pinjamannya  dan  pada  akhirnya  membuat  kreditnya  macet.Serta  yang  menjadi  faktor peminjam  melakukan  wanprestasi  adalah  adanya  iktikad  buruk  dari  peminjam  itu  sendiri. Ketidak jujuran nasabah dan tidak adanya iktikad baik dalam pelaksanaan tersebut membuat nasabah melakukan wanprestasi,  dimana mereka  harusnya melaksanakan  perjanjian tersebut dengan  baik  dan  benar  sehingga  tercapailah  prestasi  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil wawancara peneliti dengan nasabah pada tanggal 18 Maret 2020, kesalahan datangnya tidak hanya  dari  nasabah  saja  tapi  juga  datang  dari  pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  itu sendiri, dimana kurangnya pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani.
Hal tersebut diakui oleh pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani, bahwa kurangnya pengawasan  serta  pembinaan  diakibatkan  keterbatasan  dari  PT.  Permodalan  Nasional Madani,  dimana  mengingat  dari  sekian  banyak  nasabah  hanya  ditangani  oleh  beberapa karyawan,  hal  tersebut  diakibatkan  kurangnya  tenaga  kerja  yang  turun  kelapangan  untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah.
Selain  hal  diatas,  peneliti  juga  ingin  menambahkan  Faktor  lain  yang  menyebabkan nasabah  tidak  melaksanakan  kewajibannya  adalah  karena  kondisi  ekonomi  nasabah  yang rendah,kemauan  debitur  untuk  membayar  utangnya  sangat  rendah,  nilai  jaminannya  lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kurang terbukanya debitur kepada  kreditur  terhadap  masalah  usaha  yang  dihadapinya,  dan  manajemen  usaha  nasabah sangat lemah. Sehingga nasabah tidak dapat menemukan jalan lain.
Kemudian kesalahan memang tidak sepenuhnya dari nasabah saja, tetapi itu juga tidak terlepas  dari  tanggungjawab  pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  sendiri.  Kurangnya perhatian  dan  pengawasan  terhadap  nasabah  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT.  Permodalan Nasional Madani, membuat celah kepada nasabah untuk dapat melakukan wanprestasi.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  perjanjian  kredit  antara  nasabah  dan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani dengan  jaminan  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  dilakukan    dengan  beberapa cara  atau  beberapa  tahap  yaitu,  dengan  mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu  kemudian akan  di  proses  oleh  PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  apabila  calon  nasabah  yang  ingin meminjam  tidak  mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu  maka  keinginannya  untuk meminjam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, setelah mengajukan permohonan kepada PT.  Permodalan  Nasional  Madani  dan  diproses  oleh  PT.  Permodalan  Nasional  Madani melalui  proses  yang  panjang  maka  akan  diteruskan  pada  tahap  penanda  tanganan  kontrak, apabila perjajian telah mendapatkan kata sepakat  dari pada para pihak maka barulah bisa di lakukan  pencairan  pada  pinjaman  tersebut.  Pelaksanaanya  tersebut  telah  terlaksana,  hal  ini dapat  dilihat  dengan  adanya  kegiatan  pelaksanaan  antara  PT.  Permodalan  Nasional  Madani sebagai  pemberi  modal  terhadap  nasabah  dan  nasabah  sebagai  penerima  dana.  Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam menembangkan dan memperlancar  usahnya  maka  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  akan  memberikan  batuan berupa modal untuk usaha tentunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  antara  nasabah  dan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani dengan  jaminan  BPKB  motor,  banyak  sekali  kendala.  Dimana  adanya  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  nasabah,  salah  satu  diantaranya  adalah  menggunakan  modal  yang dipinjamkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk  keperlun  sehari-hari  dan  lain  sebagainya,  sehingga  hal  tersebut  membuat  usahanya kurang  lancar  dan  bahkan  menjadi  macet,  nasabah  yang  seperti  ini  dapat  di  kategorikan peminjam yang bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA
AYU,  F.  (2020). Strategi  Unit  Layanan  Modal  Mikro  (Ulamm)  Purwokerto  Syariah  Pt Permodalan  Nasional  Madani  (Persero)  Dalam  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (2015), Pedoman Penelitian T esis, Makassar.
Irwantoro,  I.,  &  Noviandari,  I.  (2019). Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pengembangan Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Perempuan Di Bojonegoro. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan , 13 (1).
Machmud,  M.  (2016). Tuntunan  Penulisan  Tugas  Akhir  Berdasarkan  Prnsip  Dasar Penelitian Ilmiah . Research Report.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  (2019), Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Rajagrafindo Persada : Depok.