## ANALISIS  NOSIBAGI  PENGOLAHAN KAPUK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE

## Enik Tresnifah Bte Amir
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu Email: enikamir@gmail.com
Abstract. This thesis is entitled Nosibagi Analysis of Kapuk Processing in Islamic Law Review in Dalaka Village, Sindue Subdistrict, by stating the main  problem,  How  is  the  analysis  of  the  Nosibagi  kapok  processing  in Dalaka Village, Sindue District and how Islamic law reviews the Nosibagi system for kapok processing in Dalaka Village, Sindue District The method uses  qualitative  methods  with  data  and  data  observation  approaches starting from the beginning, where the author sees and analyzes things that are  pleasing  to  the  required  data,  especially  Nosibagi  (profit  sharing) processing  of  kapok  in  Dalaka  Village,  Sindue  District.  Based  on  the results  of  the  study,  it  shows  that,  First,  the  Nosibagi  analysis  of  kapok processing  in  Dalaka  Village,  Sindue  Subdistrict,  is  carried  out  orally among the parties concerned, with the provision of mutual trust with each other  with  a  50/50%  share,  including  the  owner  of  the  capital  and  the manager. Second, in the review of Islamic law, this division prioritizes the value of justice for the parties concerned, where the owner of the capital does not take all of his shares if the sales of cotton mattresses and pillows are  lacking,  and  the  owner  of  the  capital  gives  bonuses  to  managers  in order  to  get  more  results.  Managers,  it  is  better  to  maintain  the  level  of fairness in the distribution of the results of kapok processing which can be developed downward. Even though the agreement was made orally. It is hoped that the Government will pay more attention to the business of kapok processing  so  that  the  agreement  is  carried  out  well,  as  well  as  provide training on how to share good results according to Islamic law .
Keywords: Islamic law, nosibagi analysis, Dalaka village, Sindue district
Abstrak. Skripsi ini berjudul Analisis Nosibagi Pengolahan Kapuk Dalam Tinjauan  Hukum  Islam  di  Desa  Dalaka  Kecamatan  Sindue,  dengan mengemukakan  pokok  permasalahan,  Bagaimana  analisis  Nosibagi pengolahan  kapuk  di  Desa  Dalaka  Kecamatan  Sindue  serta  bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka  Kecamatan  Sindue.Metode  yang  Penulis  gunakan  yaitu  metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa
hal-hal yang berkenan dengan data yang dibutuhkan khususnya Nosibagi (bagi  hasil)  pengolahan  kapuk  di  Desa  Dalaka  Kecamatan  Sindue. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  Pertama  analisis Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dilakukan dengan secara lisan di antara pihak terkait, dengan ketentuan saling percaya satu  dengan  lainnya  dengan  pembagian  50/50%,  diantaranya  pemilik modal dan pengelolah. Kedua dalam tinjauan hukum Islam, pembagian ini lebih  mengutamakan  nilai  keadilan  terhadap  pihak  yang  terkait,  dimana pemilik modal tidak mengambil semua bagiannya jika penjualan kasur dan bantal  kapuk  kurang,  dan  pemilik  modal  memberikan  bonus  kepada pengelolah  apabila  mendapatkan  hasil  yang  lebih.Diharapkan  kepada pemilik modal dan pengelolah, sebaiknya lebih menjaga tingkat keadilan dalam hal pembagian hasil usaha pengolahan kapuk yang dilakukan secara turun  menurun  bisa  dikembangkan.  Meskipun  dalam  perjanjian  yang dilakukan secara lisan. Bagi Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan usaha  pengolahan kapuk  agar  perjanjian  yang  dilakukan  berjalan  dengan baik, maupun memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cara pembagian hasil yang baik menurut syariat Islam.
Kata  Kunci :  Hukum  Islam,  Analisis  Nosibagi,  Desa  Dalaka  Kecamatan Sindue

## Pendahuluan
Manusia adalah mahluk hidup sosial, yaitu mahluk hidup yang berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Sebagai mahluk sosial,  manusia  dalam  hidupnya  memerlukan  adanya  manusia- manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  disadari  atau  senantiasa membutuhkan orang lain. 1
Islam  menyeru  kepada  seluruh  kaum  muslimin  untuk membantu  kepada  orang  yang  lemah,  memberikan  kepada  yang membutuhkan.  Manusia  dilarang  menindas  orang  lain,  karena menindas yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma.
Dalam  Islam  tidak  diperkenankan  apabila  seseorang  yang melakukan  usaha  dan  melibatkan  orang  lain  hanya  menginginkan
1 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata Islam), (Yogyakarta:UII Pres, 2000), h. 11
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
keuntungan sendiri. Apabila dia memperkerjakan seseorang, maka dia  harus  memberikan  upah  yang  sesuai  dengan  hasil  kerja  dan perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  dalam melakukan  sebuah  proses  kerjasama  dengan  pihak  lain  untuk mengembangkan usahanya. Bahkan dalam ajaran Islam telah diatur tentang  bagaimana  selayaknya  sebuah  perjanjian  kerjasama  harus diterapkan dan dilaksanakan.
Salah  satu  bentuk  kerjasama  antar  pemilik  modal  dan seseorang  adalah  bagi  hasil,  yang  dilandasi  oleh  rasa  tolong- menolong.  Sebab  ada  orang  yang  mempunyai  modal,  tetapi  tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang  mempunyai  modal  dan  keahlian,  tetapi  tidak  mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) yang dipadukan menjadi satu, kerja sama dalam bentuk ini disebut mudharabah Wahba Zuhaili mendefinisikan mudharabah ialah:
Akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan  dan  keuntungan  dimiliki  bersama  antara  kedua sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. 2
Dalam  sistem mudharabah pemilik  modal  mendapat keuntungan  dari  modalnya,  sedangkan  tenaga  kerja  yang  terampil mendapat  upah  dari  perkerjaan  itu.  Bisa  juga  bahwa  tenaga  kerja tidak mendapat upah, tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil  usaha  itu  (bagi  hasil).  Presentasenya  juga  ditetapkan  atas kesepakatan  bersama  secara  lisan  maupun  tulisan  seperti, menandatangani surat perjanjian bersama.
Masyarakat  Desa  Dalaka  umumnya  berpotensi  sebagai petani  dan  pedagang  yang  kesehariannya  berpendapatan  dari  hasil pertanian  dan  perdagangan.  Namun  sebagian  masyarakat  yang berprofesi sebagai petani  dan perdagangan juga bergelut di bidang pengolahan  kapuk,  untuk  menambah  pendapatan  kesehariannya
2 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Mudharabah, (Cet  II:  Jakarta:  Amzah, 2013), h. 366
mereka  menggunakan  kapuk  sebagai  alternatif  mata  pencarian mereka.  Dalam  mengelolah  kapuk  mereka  menggunakan  cara tradisional. 3 Dalam  hal  ini,  terdapat  beberapa  masyarakat  yang berusaha dibidang pengelolahan kapuk, seperti Ibu Jahila yang baru membeli kapuk untuk memulai usahanya, kemudian Ibu Farni yang sudah lama menekuni usaha kapuk tetapi dengan tanggungan modal dari  pemilik  modal,  dan  Bapak  Dahlan  ( pemilik  modal )  yang sehingga  sekarang  masih  terlihat  eksistensinya  menekuni  usaha kapuk  dengan  menerapkan nosibagi (bagi  hasil)  terhadap  usaha tersebut. Nosibagi (bagi  hasil)  yang  diterapkan  dalam  pengolahan kapuk di Desa Dalaka yang mana pada pembagian hasil ditetapkan dengan  perjanjian  dan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak, pemilik kapuk sekaligus pemilik modal dan pengelolah tanpa adanya bukti  secara  tulisan  yang  menerangkan  tentang  perjanjian  itu, sebagai ikatan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian  meliputi  bagi  hasil  dari  pengolahan  kapuk  tersebut. Artinya  pemilik  modal  dan  sipengelolah  dalam  melakukan perjanjian bagi hasil ini, hanya berdasarkan saling percaya (amanat), tanpa  adanya  pembuktian  secara  tertulis  yang  terjadi  diantara mereka.  Pembagian  hasil  dari  kedua  belah  pihak  menggunakan pembagian 50/50 dengan ketentuan 50% bagian pengelolah dan 50% bagian  pemilik  modal.  Artinya  pemilik  modal  mendapatkan setengah  bagian  dari  hasil  penjualan  kasur  dan  bantal  kapuk berdasarkan jumlahnya.
Dalam  proses  usaha  pengolalah  kapuk  tersebut,  pembuatan kasur  dan  bantal  kapuk,  meliputi  menjahit  kain,  memasukan  serat kapuk  ke  dalam  kain  sambil  menjahit  kembali  kain  tersebut. Biasanya sebelum membuat kasur dan bantal kapuk, membutuhkan perlengkapan meliputi serat kapuk sebagai bahan dasar, kain, benang dan  jarum.  Biaya  tersebut  ditanggung  oleh  pemilik  modal,  setelah mempunyai hasil penjualan kasur dan bantal kapuk barulah dihitung biaya  yang  dikeluarkan  pemilik  modal  untuk  masa  keperluan  saat pengolahan kapuk hingga menjadi kasur dan bantal kapuk. Setelah
3 Observasi pengelolah serat kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue 31 July 2018
itu,  barulah  diketahui  berapa  laba  atau  bagi  hasil  yang  didapatkan antara pemilik modal dan pengelolah kapuk.
Bagi hasil pengolahan kapuk ini, melibatkan pemilik kapuk atau pemilik modal dan pengelolah kapuk. Pemilik kapuk sekaligus bertindak  sebagai  pemilik  modal  adalah  orang  yang  menyediakan perlengkapan  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  kasur  dan  bantal kapuk.  Pengelolah  sebagai  orang  yang  berkerja  untuk  membuat kasur dan bantal kapuk tersebut.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  kategori  penelitian  lapangan  ( field research ),  maksud  dan  tujuan  penulis  mengambil  penelitian lapangan  ( field  research )  ini  adalah  untuk  mempelajari  secara intensif  tentang  latar  belakang  keadaan  sekarang,  dan  interaksi lingkungan  suatu  unit  sosial,  baik  secara  individu,  kelompok, lembaga,  atau  masyarakat.  Penelitian  ini  di  desain  dengan menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif,  dan  menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam rangka mempermudah peneliti dalam mengumpulkan  data-data,  ada  beberapa  teknik  pengumpulan  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  untuk menjawab  rumusan  masalah  penelitian.  Adapun  beberapa  teknik penelitian  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data,  yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik
pengumpulan  yang  disebutkan,  sehingga  dapat  mempermudah dalam  mengakses  bahan-bahan  atau  sumber-sumber  yang dibutuhkan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Syirkah atau Musyarakah
Pengertian Syirkah atau Musyarakah secara  bahasa  berarti campuran. Maksudnya bercampurannya kedua harta denga lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan keduanya. 4
Menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dati kata syirkah :
4 Ibid, h. 183
a. Menurut  Ulama  Malik, syirkah adalah  suatu  keizinan  untuk bertindak  secara  hukum  bagi  dua  orang  yang  bekerjasama terhadap harta mereka.
b. Menurut  Ulama  Syafi’I  dan  Hanbali, syirkah adalah  hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
c. Menurut Ulama  Hanafi, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh  orang-orang  yang  bekerjasama  dalam  modal  dan keuntungan.
Menurut  istilah,  yang  dimaksud  dengan Syirkah para  fuqaha berpendapat sebagai berikut:
a. Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
b. Menurut  Taqiyuddin  Abi  Bakr  Muhammad  Al  Husaini, syirkah adalah  ungkapan  tentang  penetapan  suatu  hak  pada sesuatu  yang  satu  untuk  dua  orang  atau  lebih  menurut  cara yang telah diketahui.
c. Menurut  Wahbah  Az  Zuhaili, syirkah adalah  kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha. 5
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  yang dinamakan syirkah yaitu  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu  dengan  pembagian  keuntungan  berdasarkan  nisbah  yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. 6
Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan  Musyarakah  antara lain:
a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  usaha  terkadang  memerlukan  dana  dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah , yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau
5 Qomarul Huda, Fiqh Muamala, (Yogjakarta : Teras, 2011), h. 100
6 Kitab Kompilasi Ekonomi Syariah buku II. h. 165
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai dengan kesepakatan.
b. Bahwa  pembiayaan musyarakah yang  memiliki  keunggulan dalam  kebersamaan  dan  keadilan,  baik  dalam  berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS).
c. Bahwa  agar  cara  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syari’ah  Islam,  DSN  memandang  perlu  menetapkan fatwa  tentang musyarakah untuk  dijadikan  pedoman  oleh LKS.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa syirkah itu merupakan gabungan modal antara dua orang atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut modal masing-masing  dan  jika  usaha  tersebut  mengalami  kerugian  maka bebannya di tanggung menurut modal masing-masing.
A. Dasar Hukum Syirkah
Syirkah memiliki  kedudukan  yang  kuat  dalam  Islam.  Sebab keberadaanya  diperkuat  oleh  al-Qur’an,  hadis,  dan ijma ulama.
Dalam  al-Qur’an  terdapat  ayat-ayat  yang  mengisyaratkan pentingnya syirkah di antaranya:
Dalam Q.S. an-Nisa [4] : 12.
Terjemahannya:
“....Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. 7
Ayat  ini  menjelaskan  tentang  rincian  dari  ketentuan  tentang bagian masing-masing ahli waris. Namun ayat ini juga menunjukan
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
perkenan dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta meskipun dalam pemasalahan tentang warisan. 8
Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:
،َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲﺍ َﻞَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ َﻚْﻳِﺮَﺷ َﻥﺎَﻛ ُﻪﱠﻧَﺍ ﱢﻲِﻣْﻭُﺰْﺨَﻤْﻟﺍٍﺪْﻳِﺰَﻳ ِﻦْﺑ ِﺐِﺋﺎﱠﺴﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻪَﺜْﻌَﺒﻟﺍ َﻞْﺒَﻗ

## ِﻲﻜْﻳِﺮَﺷَﻭ ْﻲِﺧَﺄِﺑ ﺎًﺒَﺣْﺮَﻣ : َﻝﺎَﻘَﻓ ِﺢْﺘَﻔﻟﺍ َﻡْﻮَﻳ َءﺎَﺠَﻓ
Artinya:
“Dari  As  Saib  al-Makhzumy  r.a  bahwa  dia  dahulu  adalah sekutu  Nabi  saw.  Sebelum  Beliau  diangkat  menjadi  Rasul. Ketika dia datang pada hari penaklukan Kota Makkah, beliau berkata, “selamat datang, wahai saudaraku dan saudariku”. 9
Dalam  hadis  ini,  kata  Ibnu  Barri:  Sa’ib  bin  Abi  Sa’ib  itu termasuk  Mua’llaf  (yang  dihibur)  hatinya,  termasuk  orang  baik Islamnya,  dan  beliau  pernah  menjadi  orang  yang  memakmurkan masjid  Madinah.  Beliau  juga  pernah  menjadi  sekutu  Nabi Muhammad saw. Pada permulaan Islam, dalam usaha perdagangan. Taktala  terjadi  hari  penaklukan  Kota  Makkah,  beliau  bersabda kepada  Sa’ib  itu  “selamat  datang  wahai  saudaraku  dan  saudariku. Tidak  pernah  membantah  Nabi  dan  tidak  dibujuk  untuk  masuk Islam. Hadis tersebut menjadi dalil bahwa persekutuan usaha dagang itu sudah ada sebelum Islam, kemudian ditetapkan lagi syari’at Islam sesuai dengan ketetapannya. 10
Ibnu  Qudamah  dalam  kitabnya, al-Mughi telah  berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi
8 Mk. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume II, (Cet: I, Ciputa : Lentara Hati, 2000), h. 349
9 Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, Subul al- Salam, Juz 3 h. 76.
10 Abubakar Muhammad, Terjemah Sulubus Salam, h. 227
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
musyarakah secara  global  walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat dalam beberapa elemen darinya”. 11

## B. Rukun dan Syarat Syirkah
Rukun syirkah adalah  sesuatu  yang  harus  ada  ketika  syirkah itu  berlangsung.  Ada  perbedaan  terkait  dengan  rukun  syirkah. Menurut  ulama  Hanafiyah  rukun syirkah hanya  ada  dua yaitu ijab (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan kabul (ungkapan  penerimaan  perserikatan),  istilah  ijab  dan  kabul  sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan  kabul  dalam  rukun syirkah seperti  adanya  kedua  orang  yang berakad  dan  objek  akad  menurut  Hanafiyah  itu  bukan  termasuk rukun, tetapi termasuk syarat . 12
Syarat-syarat  yang  berhubungan  dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.
1. Sesuatu  yang  bertalian  dengan  semua  bentuk syirkah ,  baik dengan  harta  maupun  dengan  yang  lainnya.  Dalam  hal  ini terdapat dua syarat, yaitu:
a. Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
b. berkenaan  dengan  keuntungan,  yaitu  pembagian  keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
2. Semua  yang  bertalian  dengan syirkah  mâl .  Dalam  hal  ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Bahwa  modal  yang  dijadikan  objek  akad syirkah adalah  dari alat pembayaran ( nuqud ), seperti junaih, riyal dan rupiah.
b. Benda  yang  dijadikan  modal  ada  ketika  akad  syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu  yang  bertalian  dengan  syirkah  mufawadhah,  bahwa disyaratkan:
11 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  syariah  dari  teori  praktik, (Cet.  I; Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 91
12 Abdul  Rahman  Ghazali,  Ghufron  Ihsan,  Sapiudin  Shidiq, Fiqh Muamalah, Edisi. I, (Cet I: Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128
a. Modal (harta pokok) harus sama.
b. Orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah.
c. orang  yang  dijadikan  objek  akad,  disyaratkan  melakukan syirkah  umum,  yakni  pada  semua  macam  jual  beli  atau perdagangan.
4. Adapun  syarat  yang  bertalian  dengan  syirkah  ‘inan  sama dengan syarat syirkah mufâwadhah .
Imam Syafi’i berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah  ‘inan ,  sedangkan syirkah yang  lainnya  batal. Akad syirkah adakalanya  hukumnya shahih ataupun fasid . Syirkah
Fasid adalah  akad syirkah di  mana  salah  satu  syarat  yang  telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semau syarat sudah terpenuhi maka syirkah dinyatakan shahih . 13

## C. Mengakhiri Syirkah
Syirkah akan berakhir apabila terjadi hai-hai sebagai berikut :
1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar  rela  sama  rela  dari  kedua  belah  pihak  yang  tidak  ada kemestian  untuk  dilaksanakan  apabila  salah  satu  pihak  tidak menginginkannya  lagi.  Hal  ini  menunjukkan  pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah  satu  pihak  kehilangan  kecakap  untuk  bertasharruf (keahlian  mengelola  harta),  baik  karena  gila  maupun  karena alasan lainnya.
3. Salah  satu  pihak  meninggal  dunia,  tetapi  apabila  anggota syirkah  lebih  dari  dua  orang,  yang  batal  hanyalah  yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki  turut  serta  dalam  syirkah  tersebut,  maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah  satu  pihak  ditaruh  di  bawah  pengampuan,  baik  karena boros  yang  terjadi  pada  waktu  perjanjian  syirkah  tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
13 Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah, h. 179
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi  ats  harta  yang  menjadi  saham  syirkah.  Pendapat  ini dikemukan oleh mazhab Malik, Syafi’i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat  bahwa  keadaan  bangkrut  itu  itu  tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 14

## 2. Sejarah Singkat Desa Dalaka
Wilayah Desa Dalaka pada awalnya adalah hutan belukar yang belum dihuni oleh manusia. Cerita awalnya dimulai dengan adanya lamaran  seorang  pemuda  dari  Toposo  Labuan  Panimba  dengan seorang dara jelita, bernama Pasisi di Loli Besar. Pada hari lamaran tersebut,  pemuda  mengutus  keluarganya  untuk  melamar  gadis dengan  bermaharkan  sebuah  tanah  yang  diberi  nama “Tanah Mpoada” yang kemudian berubah namanya menjadi “Dalaka”. Nama Desa Dalaka berasal dari suatu singkatan kalimat yaitu Daerah  Lahan  Kapuk.  Luas  wilayah  Desa  Dalaka,  Kecamatan Sindue seluas 126 Ha.
10 Gambaran umum Nosibagi di Desa Dalaka .
a. Awal permulaan Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka. Sebelum  adanya  sistem nosibagi pengolahan  kapuk  di  Desa Dalaka  masyarakat  setempat  mengelolah  kapuk  dengan  cara membeli kapuk sendiri di luar Kota Palu dan ada juga yang secara manual dengan cara menanam sendiri pohon kapuk tersebut. Namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga pada tahun 1960 adanya sistem nosibagi pada pengolahan kapuk yang dimiliki oleh Bapak  Dahlan  yang  mengawali  dari  pengalamannya  mengikuti sistem nosibagi (bagi  hasil)  diberbagai  daerah,  sebagaimana  hasil wawancara bersama Bapak Dahlan sebagai berikut :
“Usaha  saya  ini  berdiri  sekitar  tahun  1960,  tapi  kapuk  yang saya pakai masih dalam sekala kecil atau memesan dengan 1 atau 2 kubik yang dapat mencapai 1 atau 2 kasur dan bantal saja, namun saya sebelumnya mengikuti beberapa orang yang mengoperasikan sistem nosibagi selama 20 tahunan sehingga
14 Ahmad Azhar Basyir. Riba Utang-piutang dan Gadai, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h. 65-66
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
pengalaman dari situlah yang saya terapkan dalam usaha saya ini, yaitu sistem nosibagi pada pengolahan kapuk, karena saya berfikir tidak selamanya kita berada di bawah telunjuk orang lain. 15
Dalam  membuat  suatu  usaha,  pemilik  modal  membutuhkan modal yang banyak. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Dahlan mengatakan bahwa:
“Untuk  membuat  sebuah  kasur  dan  bantal,  sangat membutuhkan  modal  yang  banyak.  Sebuah  kasur  dan  bantal membutuhkan kurang lebih 80 kilo kapuk yang dapat menjadi 3 buah kasur yang berukuran berbeda-beda sedangkan 1 buah bantal membutuhkan kurang lebih 1.5 kilo kapuk di dalamnya. Harga kapuk mencapai Rp. 7.000/kilo itupun baru bahan dasar yaitu kapuk, belum termasuk bahan lainnya seperti, kain (kain tebal  seharga  Rp.  450.000/pis  dan  kain  biasa  seharga  Rp. 350.000/pis) dan benang (benang jagung) sebanyak 1 gulung seharga  Rp.  15.000./buah.  Itupun  saya  membeli  semua peralatan itu, tidak sekaligus langsung ada, tetapi sedikit demi sedikit  sehingga  tercapailah  satu  kasur  dan  bantal  yang  di gunakan  oleh  konsumen  hingga  saat  ini.  Sebuah  kasur bermodalkan Rp. 500.000/kasur dan bantal bermodalkan Rp. 50.000/bantal setiap harinya. 16
Wawancara bersama Ibu Jahila mengatakan:
“Serat  kapuk  yang  dibutuhkan  dalam  sebuah  kasur  yang berukuran  180 x 200 cm  itu membutuhkan 35 kilo kapuk, 5 meter kain dan setengah gulung benang, jika ukuran kasur 160 x 200 cm membutuhkan 25 kilo kapuk, 3.5 meter kain dan 1/4 gulung  benang  dan  jika  ukuran  kasur  120  x  200  cm  hanya membutuhkan 20 kilo kapuk, 1/6 gulung benang. Dan bantal
15 Dahlan, pemilik modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.
16 Dahlan, pemilik modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.
kepala  maupun  batal  guling  membutuhkan  1.5  kapuk  dan  ½ meter kain.” 17
Dari  jumlah  tersebut  maka  jelas  bahwa  dalam  menjalankan atau membuat kasur dan bantal kapuk harus mempunyai modal dan kemauan  dalam  membangun  usaha,  sehingga  akan  mendapatkan hasil yang maxsimal.
Menurut  Ibu  Halia  harga  per  satuan  kasur  adalah  sabagai berikut:
Tabel 5 Ukuran dan Harga Kasur dan  Bantal No. Nama Barang Ukuran Harga (Rp) 1 KASUR No. 1 ( 180 x 200 cm ) Rp. 750.000 No. 2 ( 160 x 200 cm ) Rp. 650.000 No. 3 ( 120 x 200 cm ) Rp. 600.00 2 BANTAL 1 Bantal Kepala Rp. 35.000 1 Bantal Guling Rp. 40.000
Sumber data: Wawancara di Desa Dalaka, 10 Febuari 2019
1) Terjadinya Sistem Nosibagi (bagi hasil) pengolahan kapuk. Untuk  masyarakat  yang  menekuni  usaha  pengolahan  kapuk untuk  mencari  kebutuhan  hidupnya,  dengan  salah  satu  kendala dimasyarakat  yaitu  kerena  keterbatasan  ekonomi  khususnya  yang berhubungan dengan materi, karena tuntutan kebutuhan itulah maka sebahagian  masyarakat  yang  belum  mempunyai  perkerjaan  ini, meski  pun  dalam  kesehariannya  mereka  sebagai  petani  namun sebagai  manusia  dalam  menyambung  kebutuhan  ekonominya mereka  menjalani  profesi  sebagai  pengelolah  kapuk  untuk menambah  pendapatan  sehari-harinya.  Seperti  hasil  wawancara denga Ibu Halia berikut ini:
Perkerjaan  saya  sehari-hari  tidak  hanya  berkebun  sahaja, melainkan  mengelolah  kapuk  karena  jika  cuma  mengharapkan dari  hasil  kebun,  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari, meskipun saya juga memilki tanaman seperti pisang dan kelapa. 18 Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Halia bahwa selain dari  perkerjaan  sebagai  pengelolah  juga  menekuni  profesi  sebagai petani  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Dalam  menjadi  suatu anggota  dalam  usaha  tertentu,  terlebih  dahulu  berusaha menghubungi pihak yang adakan menjadi rekan ataupun bos dalam usaha tersebut.
2) Kendala pengelolah dan anggota dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk.
a) Minimnya serat kapuk.
Salah satu persoalan yang sering terjadi didalam pengolahan kapuk  di  Desa  Dalaka  yaitu  minimnya  serat  kapuk  sehingga masyarakat    atau  pemilik  modal  harus  memesan  lagi  ke  luar  kota, seperti di Pulau Jawa yang banyak memiliki perkebunan kapuk.
Sama  halnya  seperti  yang  dikatakan  salah  seorang  pemilik modal yang berada di Desa Dalaka yang mengatakan bahwa: “salah satu  hambatannya  adalah  minimnya  serat  kapuk  di  Desa  Dalaka, adapun pohon kapuk yang di tanam olehnya harus mengikuti musim panennya  kapuk  tersebut.  Oleh  karena  itu  saya  dengan  terpaksa harus memesan serak kapuk di luar kota seperti di kota jawa yang banyak memiliki pohon kapuk.” 19
Demikian pula menurut Bapak Amirudin bahwa kendala yang dihadapi adalah minimnya serat kapuk, sehingga proses pembuatan kasur  dan  bantal  kapuk  mengalami  hambatan,  tetapi  hambatannya dapat di atasi dengan memesan serat kapuk dari luar kota.” 20
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengolahan kapuk adalah
18 Halia, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, pada tanggal  08 Februari 2019
19 Dahlan, Pemilik Modal, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 09 Februari 2019.
20 Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 10 Februari 2019.
minimnya  serat  kapuk  yang  dapat  menjadi  hambatan  dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk, tetapi hambatan itu bisa di atasi dengan cara memesan serat kapuk di luar kota Palu.
b) Minimnya kain kasur dan bantal.
Kendala  yang  kedua  setelah  masalah  minimnya  serat  kapuk, kain juga sukar didapatkan di dalam  Kota Palu,  apalagi kain yang digunakan  adalah  kain  khusus  (kain  keras  berkarakter),  sehingga pengelolah harus menunggu kesediaan kain tersebut di kota Palu.
Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Dalaka dalam menghadapi masalah tersebut di atas ialah melakukan musyawah  kembali  antara  pemilik  modal  dan  pengelolah  untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi agar bisa ditemukan jalan keluarnya, seperti kata Ibu Erni bahwa: “salah satu solusi yang ditempuh  apabila  terjadi  kendala-kendala  seperti  minimnya  serat kapuk dan kain yaitu membuat kesepakatan kembali antara pemilik modal dan pengelolah kapuk sehingga tidak ada yang dirugikan dan pengoperasiannya bisa berjalan dengan baik.” 21
a. Analisis  Nosibagi  Pengolahan  kapuk  di  Desa  Dalaka
Kecamatan Sindue.
Setelah  melihat  kondisi  geografis  Desa  Dalaka  Kecamatan Sindue  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas  masyarakatnya adalah pengelolah serat Kapuk. Dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak  berinteraksi  dengan  masalah  permodalan.  Adapun masyarakat yang memiliki modal ada juga yang menjadi pengelolah serat kapuk tetapi tidak memiliki modal. Sehingga memungkinkan adanya sistem mudharabah dan musyarakah.
Penerapan  sistem mudharabah dan musyarakah di  Desa Dalaka Kecamatan Sindue saat ini  terlaksana dengan baik. Dimana pemilik  modal  memberikan  modalnya  kepada  masyarakat  yang membutuhkan modal untuk dijaga, diolah sesuai kesepakatan yang sepakati.
Dalam  praktek  bagi  hasil  dari  pengolahan  kapuk  yang diterapkan  oleh  pemilik  modal  dan  pengelolah  di  Desa  Dalaka tersebut mencapai setengah bagian masyarakat menjadi pengolahan
21 Erni, Pengelolah Serat Kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.
serat  kapuk  yaitu  2.000  orang,  yang  mana  pada  prakteknya menggunakan presentasi dari hasil kotor yang dikeluarkan (jika ada) untuk biaya waktu pengoperasian pengolahan kapuk barulah didapat laba bersih.
Setelah  mendapatkan  laba  bersihnya  maka  dibagi  dua  antara pemilik  modal  dan  pengelolah.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Bapak Amirudin bahwa : Sistem Nosibagi yang mereka terapkan di Desa  Dalaka  adalah  dua  bagian  di  mana  dari  hasil  tersebut  dibagi sama rata sesuai kesepakatan awal.” 22
Ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Halinda bahwa: Sistem  yang  diterapkan  masyarakat  Desa  Dalaka  Kecamatan Sindue  adalah  sistem  bagi  hasil  rata  bagian.  Maksudnya pembagian  hasil  pengolahan  kapuk  tersebut  dibagi  rata  seperti 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelolah. 23
Untuk  lebih  jelasnya  berikut  perhitungan  bagi  hasil pendapatan pengolahan kapuk menurut Bapak Amirudin :
Jika  penjualan  sebuah  kasur  seharga  Rp.  750.00  maka  di keluarkan dahulu laba kotornya kepada pemilik modal misalnya pemilik  modal  mengeluarkan  modalnya  sebesar  Rp.500.000, maka didapatlah laba bersihnya. Kemudian laba  bersih tersebut dibagi  2  antara  si  pemilik  modal  dan  si  pengelolah,  maka  tiap seorangnya mendapatkan Rp. 125.000/orang. 24
Dari  pembagian  di  atas,  jelas  bahwa  pembagian  bagi  hasil penjualan  kasur  dan  bantal  tersebut  mengunakan  presentasi  50%  : 50%. Demi terjalinnya kerja sama yang baik antara pemilik modal dan pengelolah dalam suatu usaha, yang harus diperhatikan tentang kejujuran dan keadilan dalam pembagian hasil dari penjualan kasur dan bantal kapuk. Seperti yang diungkapkan Ibu Melo berikut ini:
22 Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019.
23 Halinda, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.
24 Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Untuk pembagian hasil penjualan kasur dan bantal dalam sehari, saya dan pemilik modal melakukan perundingan  agar tidak ada kecurangan maupun kecurigaan. Dari hasil penjualan kasur dan bantal yang dikumpulkan semua, baru kami bagi hasilnya dengan mengeluarkan  yang  laba  kotor  dahulu,  kemudian  laba  bersih dibagi  sesuai  kesepakatan.  Untuk  pembagian  ini,  kedua  belah pihak sudah mengetahuinya dari awal”. 25
Sama  halnya  dengan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu Halinda  mengungkapkan:
Untuk  pembagian  hasil  saya  merasa  sudah  cukup  adil,  karena jika, misalnya saya tidak mendapatkan hasil yang banyak pemilik modal tidak mengambil semua bagiannya, begitu juga kalau saya mendapatkan  hasil  yang  banyak  saya  diberikan  tambahan  dari hasil  penjualan  oleh  pemilik  modal  sebagai  tanda  terima  kasih darinya”. 26
Begitu  juga  yang  dikemukakan  Bapak  Amirudin  selaku pemilik modal, beliau mengatakan:
Bagi saya sendiri untuk pembagiannya sudah cukup adil karena mengingat  saya  pemilik  modal  meskipun  kadang  saya  tidak mengambil  semua  bagian  saya  sudah  berhutang  budi  kepada pengelolah.” 27
Seperti  itulah  model  penerapan  perhitungan  bagi  hasil  dan tingkat  keadilan  antara  pemiliki  modal  dan  pengelolahkapuk sebagaimana yang telah di teliti oleh penulis. Dan untuk biaya modal yang  menjadi  kerugian  oleh  pemilik  modal  itu  tidak  menjadi tanggungan pada pengelolah.
25 Melo, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.
26 Halinda, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.
27 Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.
c) Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Sistem  Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue.
Dalam hukum Islam Istilah bagi hasil yang digunakan dikenal dengan mudharabah, dan musyarakah . Ekonomi Islam memberikan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat,  memberi  rasa  adil, kebbersamaan  dan  kekeluargaan  serta  mampu  memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. 28
Ekonomi  Islam  dikembangkan  berdasarkan  nilai-nilai normatif  ajaran  Islam  meliputi  keseluruhan  dari  ekonomi  Islam berbicara  amat  jelas  tentang  riba,  hak  atas  harta  dan  kepemilikan barang-barang  publik,  perserikatan  perkerjaan,  hak  dan  kewajiban majikan  dan  perkerja.  Sesuai  dengan  dengan  firman  Allah  swt. Dalam (Q.S al-Baqarah [2]: 278-279)
Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan  sisa  Riba  (yang  belum  dipungut)  jika  kamu  orang- orang  yang  beriman.  Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan (meninggalkan  sisa  riba),  Maka  ketahuilah,  bahwa  Allah  dan Rasul-Nya  akan  memerangimu.  dan  jika  kamu  bertaubat  (dari pengambilan  riba),  Maka  bagimu  pokok  hartamu;  kamu  tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 29
Ekonomi  Islam  yang  berjalan  dengan  asas  kebersamaan  dan keadilan  itu  tidak  membolehkan  salah  satu  pihak  yang  berkongsi mengalami kerugian atau rugi sendiri, oleh karena itu menanggung resiko kerugian pasa usaha bersama secara adil dan bijak dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terzolimi dan tidak puas, prinsip  ini  mengajak  umat  Islam  yang  berbisnis  selalu  bersenasib dan sependeritaan, jika untung mesti harus sama-sama untung dan jika rugi mesti harus sama-sama menanggungnya. Inilah suatu ajaran bisnis  yang  mengajarkan  kita  dalam  kebersamaan,  adil,  dan
28 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Cet II: Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 16-17
29 Depertemen RI Al-Qur’an nulkarim, (Jakarta ,2013). h 234
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
transfaran. 30 Jika  dilihat  dari  pembagian  hasil  yang  dilakukan  di Desa Dalaka, hal inilah yang terdapat dan di terapkan dalam sistem bagi  hasil  antara  pemilik  modal  dan  pengelolah  pada  pengolahan kapuk  di  Desa  Dalaka  Kecamatan  Sindue,  yang  mana  dalam pembagian  hasil  dilakukan  secara  transparan  denagn  semua  pihak yang terkait dalam pembagian hasilnya terlebih dahulu melakukan perundingan,  sehingga  tercapailah  tingkat  keadilan  dan  kepuasan antara  pemilik  modal  dan  pengelolah,  yang  akhirnya  ketika mendapat  kendala  dalam  hasil  penjualan  mereka  segera  mencari solusi  agar  tidak  terjadi  kesalah  pahaman  di  antara  pemilik  modal dan pengelolah seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Jahila pada hasil wawancara  sebelumnya.  Bagi  hasil  tersebut  jika  di  tinjau  dalam Hukum  Ekonomi  Islam,  telah  sesuai  dengan  asas  ekonomi  yang mana  pada  pembagian  antara  pemilik  modal  dan  pengelolah mengutamakan  tingkat  keadilan,  dan  tolong  menolong  terhadapa semua pihak yang terkait.
Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  sebagai  berikut  :  Dalam (Q.S a n-Nahl [16] : 90)
Terjemahnya:
....Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  Berlaku  adil  dan berbuat  kebajikan,  memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran.” 31
Dari  penjelasan  ayat  di  atas  jelas  bahwa  pentingnya  dalam suatu  usaha  harus  berlaku  adil  dalam  pembagiannya,  seperti  yang dilakukan pada usaha pengolalahan kapuk yang ada di Desa Dalaka.
Menurut  hemat  penulis  akad  yang  tetap  untuk  melihat permasalahan  bagi  hasil  kali  ini  lebih  dominan  ke  bagi  hasil mudharabah. Sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya bahwa  syarat  sahnya mudharabah, yang  meliput  syarat  dan  rukun
30 M. Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 119
31 Depertemen RI Al-Qur’an nulkarim, h. 277
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
mudharabah. Untuk  lebih  jelasnya  mengenai    bagi  hasil  yang  di terapkan  di  Desa  Dalaka  dalam  usaha  pengolahan  kapuk,  apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Maka untuk hal tersebut Penulis  melihat  dari  kesesuaian  rukun  dan  syarat  yang  menjadi syarat sahnya bentuk bagi hasil pengolahan kapuk ini. Sebagaimana rukun mudharabah yang  dilihat  dari  usaha  pengolahan  kapuk  di Desa Dalaka yaitu:
1. Adanya  dua  orang  atau  lebih,  dalam  hal  ini  yaitu  pemilik modal dan pengelolah.
2. Adanya modal yaitu kapuk, kain dan benang.
3. Adanya perkerjaan yaitu pengolahan kapuk.
4. Adanya  ijab  kabul  yaitu  pernyataan  pertama  dalam  hal  ini pemilik modal dan pengelolah kapuk yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.
Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  rukun mudharabah yang  mana  menurut  Malikiyah  berpendapat  bahwa  dalam  rukun mudharabah harus  adanya  pelaku  modal,  amal  atau  bentuk  usaha atau  perkerjaan,  laba,  pihak  yang  mengadakan  perikatan  meliputi pemilik  modal  dan  pengelolah,  sighat.  Selanjutnya  penulis  juga melihat  kesesuaian  syarat mudharabah dalam  bagi  hasil  usaha pengolahan kapuk ini, berikut kesesuaiannya yaitu :
a. Dalam  unsur mudharabah pemilik  modal  dan  pengelolah modal mampu mentasyarufkan harta. Dilihat dari unsur serat kapuk mampu mentasyarufkan harta.
b. Dalam  unsur  syarat mudharabah pemilik  modal  dan pengelolah  bukan  anak  kecil  dan  balik.  Unsur  dalam  serat kapuk pemilik modal maupun pengelolah kapuk sudah berusia lebih dari 20 tahun.
c. Unsur mudharabah pemilik  modal  dan  pengelolah  kapuk, orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Dalam unsur serat kapuk  baik  pemilik  modal  maupun  pengelolah  kapuk  tidak mengalami gangguan jiwa atau disebut dengan gila.
d. Unsur  dalam mudharabah pemilik  modal  maupun pengelolah  kapuk  tidak  dalam  masa  pengampunan.  Dalam unsur  serat  kapuk  tidak  satu  orang  pun  yang  dalam  masa pengampunan.
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Dilihat  dari  penjelasan  diatas  jelas  bahwa  selurut  syarat pemilik  modal  dan  pengelolah  kapuk  dilihat  dari  segi  akad mudharabah sudah  terpenuhi  dalam  usaha  pengolahan  kapuk  di Desa  Dalaka  Kecamatan  Sindue  dengan  kata  lain  syarat  antara pemilik  modal  dan  pengelolah  kapuk  sudah  terpenuhi  dari  segi syarat mudharabah :
a) Ijab dan Kabul dari pemilik modal dan pengelolah dalam akad
mudharabah itu  harus  terang-terangan.  Dalam  usaha pengolahan  kapuk  ini  juga  mencerminkan  terlihat  pemilik modal dan pengelolah kapuk dengan mengucapkan ijab kabul kepada pemilik modal kemudian pemilik modal
menyetujuinya dan memberikan modalnya berupa serat kapuk, kain dan benang untuk dikelola.
Modal termasuk dalam syarat mudharabah yaitu modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Dalam unsur serat kapuk modal yang  pertama  yang  diberikan  pemilik  modal  dengan  pengelolah meliputi serat kapuk, kain, dan benang.

## Kesimpulan
Dilihat  dari  bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  pemilik modal  dan  pengelolah  yang  berlandaskan  kepercayaan  pemilik modal  kepada  pengelolah  dan  begitupun  sebaliknya.  Melihat  dari adat kebiasaan masyarakat setempat melakukan bagi hasil tersebut.
Dijelaskan juga dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

## ُﺔَﻤَّﻜَﺤُﻣ ُﺓ َﺪَﻌْﻟَﺍ
Artinya:
Adat kebiasaan di tetapkan sebagai dasar hukum.” 32
Sebagaimana kaidah di atas bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan perjanjian bagi hasil oleh masyarakat di Desa  Dalaka  itu  sendiri  mendapat  pengakuan  syara’.  Artinya
32 Abdul Mudjid, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa’id Fiqhiyyah), (Cet III, Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 43
kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  dalam melakukan bagi hasil usaha pengolahan kapuk tersebut, yang mana proses  pembagiannya  berdasarkan  kebiasaan  masyarakat  setempat dalam membagi hasil penjualan kasur dan bantal kapuk. Kemudian dalam  hadis  yang  diriwayatkan  Ahmad  bahwa  Rasulullah  saw bersabda:
ْﻟﺍ ُ ﻩَﺍَﺭ َﺎﻣ

## ﻦَﺴَﺣ ِﷲﺍَﺪْﻨِﻋَﻮُﻬَﻓ ؛ﴼﻨَﺴَﺣ َﻥْﻮُﻤِﻠْﺴُﻤ
Artinya:
Apa  yang  dipandang  baik  oleh  orang  Islam,  maka  baik  pula disisi Allah swt. 33
Secara  jelas,  hadis  ini  menegaskan  bahwa  persepsi  positif komunitas muslim pada suatu permasalahan yang dihadapi, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sini Allah swt. Melihat dari bentuk pemikiran ini, maka  praktek  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Desa  Dalaka Kecamatan  sindue,  dinyatakan  sah,  karena  sistem  bagi  hasil  yang diterapkan  merupakan  suatu  bentuk  kebiasaan  yang  sudah berlangsung sejak lama  dan sudah membudidaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Al Qur’an al Karim.
Azhar Basyir, Ahma. Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta:UII Pres, 2000.
Ascarya. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah, Jakarta:  SinarGrafika, 2007.
Ali Hasan, M. Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
33 Agus Setiawan, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat ‘Urf Dalam Islam), (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2012), h. 217
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Apriliana  Dewi,  Ratih. judul,  Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang Praktek  Bagi  Hasil  Antara  Pemilik  Dan  Penggarap  Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara). Skripsi Pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2015.
Ahmad, Idris . Fiqh Syafi’I, jakarta: Karya Indah, 1986.
Arikunto, Suharsimi . Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek, Ed. 2, Cet. IX; Jakarta: Rinekacipta, 1993.
Arfin  Hamid,  M. Hukum  Ekonomi  Islam (Ekonomi  Syariah) Di Indonesia  Aplikasi  dan  Prospektifnya, Bogor:  Ghalia Indonesia, 2017.
Bahreisy dkk, Salim. Terjemah Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
Badroen, Faisal . Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Kencana, 2006.
Bakhrul    Muchtasib,  Ach. Konsep  bagi  Hasil  Dalam  Perbankan Syariah , Jakarta: Tazkia Institude dan BI, 1999.
Departemen  Pendidikan  Nasonal. Kamus  besar  bahasa  Indonesia ,
Jakarta: KBBI, 2017.
Direktorat  Jendral  Perkebunan  Departemen  Pertanian. Pedoman Budidaya Kapuk : Buku Budidaya Kapuk Ceiba Petandra ,Jakarta: DJP, 2006.
Hasanah, Barokah . judul, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap  Bagi  Hasil  Sistem  Bawon  Di  Desa  Krembangan Kecamatan  Taman  Kabupaten  Sidoarjo ,  Skripsi  Jurusan Mua’malah  Pada  Fakultas  Sya’riah  dan  Hukum  Ekonomi Sya’riah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2012
Huda, Qomarul . Fiqh Muamala, Yogjakarta : Teras, 2011
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam, Cet II: Jakarta: Sinar Grafika, 2014
Kementrian Pendidikan Nasional. ” Balai Pustaka”, Jakarta 2008
Kementrian  Agama  RI. Al-Quran  Tajwid  dan  Terjemahannya dilengkapi  dengan  Asbabul  Nuzul  dan  Hadist    Sahih , Bandung: PT. Sygma Exaamedia arkanleema, 2007
Khosyi’ah,  Siah. Fiqh  Muamalah  Perbandingan, Cet  I,  Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014

## Kitab Kompilasi Ekonomi  Syariah buku II
Nasution. Metodologi    Penelitian    Naturalistik    Kualitatif  , Bandung: Grasindo, 1996
Nazir, M. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
Maleong, Lexy J. metode Penelitian Kualitatif, Cet, X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
Mudjid, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa’id Fiqhiyyah), Cet III, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
Muhammad. Kontruksi  Mudharabah  Dalam  Bisnis  Syari’ah, (Mudharabah  dalam  Wacana  Fiqh  dan  Praktik  Ekonomi Modern), Cet I: Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003
Muhammad. Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasi  di  Bank  Syariah , Yogyakarta, UUI Press, 2001
Muhammad,  Abubakar. Terjemah  Sulubus  Salam, Surabaya:  Al- Ikhlas, 1995
Pass, Cristoper dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi , Edisi ke-, Jakarta: Erlangga, 1994
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Mishbah, Cet I: Ciputan: Lentera Haji,
2000
Rahman  I.  Doi,  A. Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah (Syariah), Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
Rahman  Ghazali,  Abdul,  dkk. Fiqh  Muamalah, Cet  2:  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
Rahman  Ghazali,  Abdul,  Ghufron  Ihsan.  Sapiudin  Shidiq, Fiqh Muamalah, Edisi.  I,  Cet  I:  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010.
Rasjid,  Sulaiman. Fiqh  Islam, Cet  48:  Bandung:  PT.  Sinar  Baru Algensindo, 2010.
Sahrani  et,  Sohari,  all. Fiqh  Muamalah, Cet  I,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2011.
Setiawan, Agus . Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum  Adat  ‘Urf  Dalam  Islam), Universitas  Muhamadiyah Yogyakarta, 2012.
Surakhmad,  Winarno .  Dasar  dan  Teknik  Research,  Pengantar Metodologi Ilmiah , ed . VI : Bandung: Tarsib; 1978.
Suhendi,  Hendi. Fiqh  Muamalah, Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2002 .
Syafi’I Antonio, Muhammad. Bank syariah dari teori praktik, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001.
Wardi Muslich, Ahmad . Fiqh Mudharabah, Cet II: Jakarta: Amzah, 2013.