Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 4 Mei 2022

## KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA
Felicia Universitas Tarumanegara felliicciaa@gmail.com

## Abstract
In the Indonesian constitutional law system, it is known as the Constitutional Court, which is a high state institution which is the holder of judicial power together with the Supreme Court. It can be said there are two actors of judicial power, namely the Constitutional Court and the Supreme Court. The problem in this article is what is the position and authority of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional law system. The Constitutional Court here has an equal and high position with the Supreme Court, which means that no one has a position below it. The authority of the Constituional Court is regulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, among others, to decide on the dissolution of political parties, to give  a  decision  on  the  opinion  of  the  House  of  Representatives  that  the  President  and  Vice  President because they have violated the law in the form of bribery, betrayal of the state, commit corruption, other serious crimes or disgraceful acts, examine laws against the 1945 Constitution, decide disputes regarding election results, and decide on disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution.
Keywords : Constitutional Court, Judicial Power, State Institution

## Abstrak
Dalam sistem hukum tata negara Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dapat dikatakan ada dua pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.  Permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana  kedudukan  dan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi di sini mempunyai kedudukan yang sama dan tinggi dengan Mahkamah Agung, artinya tidak ada seorangpun yang mempunyai kedudukan di bawahnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain memutus pembubaran partai politik, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil  Presiden  karena  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  penyuapan,  pengkhianatan  negara, korupsi, kejahatan berat atau perbuatan tercela lainnya, memeriksa undang-undang terhadap UUD 1945, memutus  perselisihan  hasil  pemilu,  dan  memutus  perselisihan  kewenangan  lembaga  negara.  yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Negara

## Pendahuluan
Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  kekuasaan  kehakiman  selain  Mahkamah Agung  yang  khusus  menangani  peradilan  ketatanegaraan  atau  peradilan  politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ( Subiyanto , 2016). Secara teoretis  untuk  menguji  apakah  suatu  produk  hukum  bertentangan  atau  tidak  dengan konstitusi diperlukan sebuah peradilan khusus yang terpisah dari lembaga legislatif yang mempunyai  wewenang  untuk  membuat  undang-undang  yang  diberi  wewenang  untuk
tidak  memberlakukan  produk  hukum  yang  dinyatakan  tidak  konstitusional.  Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi ( Qamar , 2012).
Selain itu, sejalan dengan adanya ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian  atau  diterapkannya trias  politica di  berbagai  negara,  kekuasaan  negara  dibagi menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, dan masing- masing  kekuasaan  tersebut  dijalankan  oleh  lembaga  negara  yang  berbeda.  Dengan berkembangnya  kelembagaan  negara  yang  semakin  kompleks  maka  berpotensi munculnya  konflik  atau  sengketa  antarlembaga  negara.  Untuk  mengatasi  hal  ini diperlukan  sebuah  lembaga  untuk  menyelesaikannya.  Dalam  hal  tersebut  diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi ( Suherman , 2019).
Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  untuk  menjamin  agar  konstitusi  sebagai  hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai the guardian of the constitution, keberadaan MK dimaksud sebagai penjaga  kemurnian  konstitusi  ( Sirait,  Naibaho,  Simamora,  &  Simatupang ,  2020).
Maksudnya adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya (Imelda & Wijaya , 2021).
Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasal  III  aturan  peralihan  UndangUndang  Dasar  1945  memerintahkan  dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  13  Agustus  2003.  Seluruh kewenangan  yang  ada  pada  Mahkamah  Konstitusi  pada  prinsipnya  untuk  menegakan keadilan dan hukum konstitusional, yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar  1945.  Mahkamah  Konstitusi  berada  di  garda  terdepan  atas  potensi  pelanggaran hak-hak yang paling mendasar dari setiap warga masyarakat. Organ ini juga bertindak sebagai  peradilan  hasil  pemilihan  umum  (election  court)  dan  forum  alternative  bagi minoritas pencari keadilan ( ACHMAD , 2018).
Pada  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang  dilakukan  pada  2001  bunyi  ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat”  diubah  menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan  demikian  sejak  saat  itu  Indonesia  tidak  lagi  menganut  prinsip  supremasi parlemen melainkan menganut prinsip supremasi konstitusi ( Siringoringo , 2019).
Selain  itu  dengan  dianutnya  prinsip  supremasi  konstitusi  maka  semua  tindakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan semua warga negara harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk menjaga kesesuaian suatu produk hukum  dengan  produk  hukum  di  atasnya  dan  UUD  NRI  Tahun  1945,  serta  untuk menyelesaikan konflik di antara lembaga negara pada tahun 2013 dibentuk Mahkamah
Konstitusi  yang  keberadaannya  sangat  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  sistem pemisahan kekuasaan ( Darmadi, 2020).

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif, karena masalah yang akan dikaji berkaitan dengan histori terbentuknya serta dasar filosofis, hukum, sosiologis status dan kewenangan MK di dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Norma penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena diharapkan dapat memberikan  deskripsi  secara  detail,  sistematis,  dan  komprehensif  tentang  objek  yang diteliti,  yaitu  korelasinya  dengan  kedudukan  dan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi ( Rahmat , 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini selanjutnya  akan  dilakukan  analisis  kualitatif,  yaitu  pengumpulan  sistematis  dari  data yang didapatkan, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif terhadap 9 Leonard W. Levy, 2005, Judicial Review, Birth History, Authority, and Its Function in a Negara Demokratik, Nuansa, Bandung, hlm. 98. 674 Jurnal Hukum Vol.XXVI, No.2 Agustus 2011  memperjelas  kedudukan  dan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem hukum tata negara Indonesia ( Nadhita , 2020).

## Hasil dan Pembahasan
A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Gagasan tentang perlunya sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan judicial review telah muncul dalam sidang-sidang BPUPKI yang bertugas menyiapkan konstitusi  bagi  Indonesia  yang  akan  diproklamasikan  kemerdekaannya.  Pada  saat  itu Moh.  Yamin  yang  merupakan  salah  satu  anggota  BPUPKI  dua  kali  mengusulkan perlunya  Balai  Agung  diberi  kewenangan  untuk  membanding  undang-undang  (yaitu dalam pidato dalam Rapat Besar atau Sidang Pleno BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, dan dalam Rapat Besar atau Sidang Pleno BPUPKI tanggal 15 Juli 1945). Namun gagasan tersebut ditolak oleh anggota BPUPKI yang lain, yaitu Soepomo yang berpendapat bahwa konstitusi  yang  sedang  disusun  itu  tidak  dapat  menganut  paham  trias  politika,  kondisi pada  saat  itu  belum  banyak  sarjana  hukum,  dan  belum  memiliki  pengalaman judicial review ( Aziz, 2016).
Pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949, undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah  federal  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Hal  itu  dapat  diketahui  dari  ketentuan Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 yang menyatakan, “Undang-undang federal tidak dapat diganggu gugat” ( ROWIYAN , 2018).
Mahkamah Agung disini diberi kewenangan untuk melakukan judicial review atau menguji  materi  undang-undang  terhadap  konstitusi  hanya  untuk  undang-undang  yang diterbitkan  oleh  negara  bagian.  Hal  tersebut  ditentukan  dalam  Pasal  156  –  Pasal  158 Konstitusi RIS 1949 ( Wicaksono , 2019).
Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 menyatakan “ Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain yang mengadili dalam perkara perdata atau dalam
perkara  hukuman  perdata,  beranggapan  bahwa  suatu  ketentuan  dalam  peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu juga, ketentuan itu dinyatakan dengan tegas tak menurut Konstitusi.”
Ketika  Indonesia  kembali  menjadi  negara  kesatuan, judicial  review tidak  diatur dalam  UUDS  1950  karena  undang-undang  dipandang  sebagai  pelaksaan  kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950 yang menyatakan, “Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.”
Pada masa pemerintah orde Lama, gagasan untuk menghidupkan kembali judicial review menguat  ( Ilyasa,  Raashad,  &  Simatupang ,  2020).  Ketika  Orde  Baru  mulai berkuasa,  pada  tahun  1966-1967  Panitia Ad  Hoc II  MPRS  merekomendasikan diberikannya  hak  menguji  materiil  undang-undang  kepada  MA.  Rekomendasi  tersebut ditolak  oleh  pemerintah  yang  berpendapat  bahwa  hanya  MPR  yang  dapat  bertindak sebagai pengawal konstitusi ( Saddang, 2018).
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  Ketetapan  MPRS  No.  XIX/MPRS/1966  tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945 jo. Ketetapan  MPRS  No. XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, yang memberi MPRS kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atas produk legislatif terutama yang berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian  terbit  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1968  tentang  Pernyataan  Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, dan Undang-Undang No.  5  Tahun  1969  tentang  Penetapan  Berbagai  Penetapan  Presiden  dan  Peraturan Presiden Menjadi Undang-Undang.
Pada  saat  pembahasan  RUU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  kemudian  menjadi Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Ikatan  Hakim Indonesia  mengusulkan  agar  kepada  MA  diberi  kewenangan  untuk  menguji  undang- undang  terhadap  undang-undang  dasar.  Usul  tersebut  tidak  disetujui  oleh  DPR  karena tidak diatur dalam undang-undang dasar. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “MA berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” dapat diketahui  bahwa  kepada  MA  diberi  kewenangan judicial  review secara  terbatas,  yaitu kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang  terhadap  undang-undang.  Namun  dari  ketentuan  ayat  (2)  dapat  kita ketahui  bahwa  kewenangan  MA  untuk  melakukan judicial  review hanya  dapat dilaksanakan dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi.
Selanjutnya  kewenangan  MA  untuk  melakukan judicial  review atas  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang  tersebut  juga diatur dalam:
1. Pasal  11  ayat  (4)  Ketetapan  MPR  No.  VI/MPR/1973  tentang  kedudukan  dan Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau  Antar  Lembaga- Lembaga Tinggi Negara;
2. Pasal  11  ayat  (4)  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/1978  tentang  Kedudukan  dan Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau  Antar  Lembaga- Lembaga Tinggi Negara;
3. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;
5. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
6. Pasal  11  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman;
7. Pasal  20  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman dan;
8. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pada pertengahan tahun 1992, Ali Said yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA berpendapat bahwa “Pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Dengan demikian apabila dua pilar demokrasi yang  lain  yaitu  Presiden  dan  DPR  bertugas  membuat  dan  menetapkan  undang-undang maka MA bertugas mengujinya.
Sebelum  terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  lembaga  yang  mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-undangan  Republik  Indonesa  yang menyatakan,  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berwenang  menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Selain  itu,  sesuai  dengan  ketentuan  ayat  (2)  yang  menyatakan,  “Mahkamah  Agung berwenang  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang,”  MA diberi kewenangan untuk melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Setelah  melalui  perdebatan  yang  panjang  akhirnya  peradilan  konstitusi  diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pembentukan MK saat disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasla 24C ayat (1)-(6) UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi bagian dari Perubahan  Ketiga  UUD  1945  pada  Sidang  Tahunan  MPR  2001  tanggal  9  November 2001. Selain kedua pasal tersebut, ketentuan mengenai MK yang merupakan bagian dari Perubahan  Ketiga  UUD  1945  tersebut  juga  terdapat  dalam  Pasal7B  ayat  (1)-(5).  Pada Perubahan  Keempat  UUD  1945  ditambahkan  Pasal  III  Aturan  Peralihan  yang memerintahkan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus
2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung” ( Jabir , 2016).
Pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98 dan TLN RI Nomor 4316). Kesembilan hakim konstitusi ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keppres Nomor 147/M Tahun 2003, dan pada hari Sabtu, 16 Agustus 2003 mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara di hadapan Presiden Megawati. Pada Senin, 18 Agustus 2003 kesembilan  hakim  konstitusi  mulai  bekerja.  Selanjutnya  saat  pengesahan  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai hari lahir MK. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau disebut UU MK.
Hakim konstitusi berjumlah sembilan orang dan ditetapkan oleh presiden dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan oleh DPR, presiden, dan MA masing-masing  tiga  orang,  Ketua  dan  Wakil  Ketua  MK  dipilih  dari  dan  oleh  hakim konstitusi,  untuk  masa  jabatan  dua  setengah  tahun.  Hakim  Konstitusi  adalah  pejabat negara, dengan masa jabatan lima tahun.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan prinsip negara hukum dan  jaminan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  ditagaskan  dalam  UUD  1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan perwujudan dari konsep checks and balances  dalam  sistem  ketetenegaraan  Indonesia.  Selain  itu,  pembentukan  Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai sarana penyelenggaraan beberapa masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian.
B. Kedudukan  dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Hukum Ketatanegaraan Indonesia
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  :  “Kekuasaan  kehakiman dilaksanakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi”  ( Busthami ,  2017).  Dengan  demikian  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi adalah  sebagai  pelaku  kekusaan  kehakiman  bersama-sama  dengan  Mahkamah  Agung. Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kedudukan  yang  sangat  strategis  karena  Mahkamah Konstitusi  memiliki  kewenangan  yang  berkaitan  langsung  dengan  para  pihak  baik pemegang kekuasaan maupun pihak yang berusaha mendapatkan kekusaan tersebut.
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaaan  kehakiman  yang merdeka  dan  mandiri  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakan  hukum  dan keadilan,  maka  Mahkamah  Konstitusi  terikat  pula  pada  prinsip-prinsip  umum penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan wewenangnya,  Mahkamah  Konstitusi  menganut  prinsip  “checks  and  balances”  yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat
keseimbangan  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  memberi  kesempatan  untuk  dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara ( Wahyudiono & Husna , 2020).
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  fenomena  baru  dalam  dunia ketatanegaraan.  Sebagian  besar  negara  demokrasi  yang  sudah  mapan  tidak  mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ( Faqih, 2016). Sampai sekarang baru ada  78  negara,  termasuk  Indonesia  yang  membentuk  Mahkamah  Konstitusi  secara tersendiri.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  digarisbawahi  bahwa  setelah  perubahan ketiga  UUD  1945  disahkan,  kekuasaan  kehakiman  yang  sebelumnya  dijalankan  oleh Mahkamah  Agung  ditambah  dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan Indonesia.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  peradilan  tata  negara  yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 10 UU MK. Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Mahkamah Konstitusi juga mempunyai satu kewajiban konstitusional yaitu memberikan putusan atas pendapat  DPR  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  presiden  dan/  atau  wakil  presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
Selain  itu,  sebelum  badan  peradilan  khusus  yang  berwenang  memeriksa  dann memutus  perkara  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah  dibentuk,  MK mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  perselisihan  hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang.  Dalam perjalanannya  terjadi  perkembangan  lagi  mengenai  kewenangan  MK,  yaitu  MK  diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas peraturan pemerintah pengganti undang- undang  (perppu)  terhadap  undang-undang  dasar.  Kewenangan  ini  dinyatakan  dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
Dalam  menguji  undang-undang,  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji material (judicial riview) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah  Konstitusi  atas  permintaan  pihak  tertentu.  Yang  terdapat  dalam  pasal  24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga ( Sitompul , 2018). Kewenangan menguji undang- undang dikenal ada dua macam, yaitu Pengujian Formal (Formele Toetsingsrecht) dan Pengujian Materil (Materiele Toetsingsrecht). Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai  apakah  suatu  produk  legislatif  dibuat  sesuai  dengan  prosedur  atau  tidak,  serta apakah  suatu  kekuasaan  berhak  mengeluarkan  suatu  peraturan  tertentu.  Sedangkan
pengujian  materil  adalah  wewenang  untuk  menyelidiki  dan  menilai  apakah  suatu peraturan  perundang-  undangan  bertentangan  atau  tidak  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi.
Pengujian  undang-undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sesuai  amanat  UUD  1945 memberikan  prospek  yang  baik  pada  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia.  Artinya,  pengujian  UU  sebagai  upaya  mengidentifikasi,  menyelidiki  lebih komprehensif dan kemudian menilai secara objektif, akan menghindarkan atau mencegah UU menyalahi atau menyimpang dari UUD.
Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang- undang  diatas,  maka  yang  perlu  digaris  bawahi  disini  adalah  suatu  kenyataan  bahwa pengesahan  rancangan  undang-undang  menjadi  undang-undang  bukan  merupakan sesuatu  yang  telah  final.  Undang-undang  tersebut  masih  dapat  dipersoalkan  oleh masyarakat  yang  merasa  hak  konstitusionalnya  dirugikan  jika  undang-undang  itu  jadi dilaksanakan,  atau  oleh  segolongan  masyarakat  dinilai  bahwa  UU  itu  bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Permohonan uji materil UU terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh beberapa pihak kepada  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menguatkan  asumsi  bahwa  masyarakat  makin keritis  dan  menyadari  materi  muatan  berbagai  UU  dalam  kehidupan  bernegara  yang bertolak belakang dengan UUD 1945.
Dengan adanya pembatasan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka lembaga negara yang dapat untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi mengenai  kewenangannya  adalah  lemabag  negara  yang  secara  jelas  disebutkan  dalam UUD  1945.  Lembaga  negara  yang  dimaksud  antara  lain  MPR,  Presiden,  DPR,  DPD, BPK, Komisi Yudisial, serta Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten ( Upik, 2021). Dalam  perkara  sengketa  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara  merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD  1945  yang  mempunyai  kepentingan  langsung  terhadap  kewenangan  yang dipersengketakan.  Pemohon  wajib  menguraikan  dengan  jelas  dalam  permohonannya tentang  kepentingan  langsung  pemohon  dan  menguraikan  kewenangannya  yang dipersengketakan  serta  menyebutkan  dengan  jelas  lembaga  negara  yang  menjadi termohon.
Terhadap  permohonannya  itu,  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dapat  mengeluarkan penetapan  sela  sebelum  permohonan  diperiksa  berupa  penetapan  yang  memerintahkan pemohon dan/atau termohon untuk mengentikan sementara pelaksanaan wewenang yang dipersengketakan  sampai  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Jika  putusan  hakim konstitusi  menyatakan  bahwa  lembaga  negara  tersebut  tidak  mempunyai  wewenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, lembaga negara tersebut wajib melaksanakan  putusan  tersebut  dalam  jangka  waktu  tujuh  hari  kerja  sejak  putusan diterima.  Jika  putusan  itu  tidak  dilaksanakan,  maka  pelaksanaan  wewenang  yang dilakukan oleh lembaga negara itu dinyatakan batal demi hukum karena sudah dibatalkan oleh hakim konstitusi.
Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, dinyatakan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Pengajuan untuk pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut dalam menjalankan kegiatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945 dan kebijakan- kebijakan  yang  diambil  oleh  partai  politik  berlawanan  dengan  apa  yang  diatur  oleh konstitusi  ataupun  partai  politik  tersebut  melakukan  kegiatan-kegiatan  terlarang. Pengajuan  untuk  pembubaran  partai  politik  apabila  partai  politik  tersebut  dalam menjalankan  kegiatannya  sudah  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  kebijakan- kebijakan  yang  diambil  oleh  partai  politik  berlawanan  dengan  apa  yang  diatur  oleh konstitusi ataupun partai politik tersebut melakukan kegiatan-kegiatan terlarang.
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  bidang  pemilu  ini  diatur  lebih  lanjut dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada tiga subjek hukum  yang  dapat  mengajukan  permohonan  terhadap  hasil  pemilu,  yaitu  perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu, dan partai politik peserta pemilu.
Objek permohonan adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU atas terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, dan terpilihnya calon presiden dan  wakil  presiden,  serta  perolehan  kursi  partai  politik  di  suatu  daerah  pemilihan. Permohonan itu diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu secara  nasional.  Permohonan  yang  diterima  oleh  hakim  mahkamah  konstitusi  wajib diputus  paling  lambat  14  hari  kerja  sejak  permohonan  dicatat  dalam  buku  registrasi perkara. Jika tidak beralasan, hakim konstitusi menyatakan menolak permohonan itu. Jika permohonan  dikabulkan,  putusan  hakim  konstitusi  harus  menetapkan  sendiri  hasil perhitungan  suara  yang  benar.  Artinya,  hakim  konstitusi  menentukan  komposisi penghitungan  suara  hasil  pemilu  dengan  memperhatikan  fakta  dan  alat  bukti  serta keyakinan hakim yang di dasarkan pada alat bukti.
Selain memiliki tugas-tugas pokok yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah konstitusi juga memiliki satu kewajiban, yaitu disebutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR  mengenai  dugaan  pelanggaran  hukum  oleh  presiden  dan/atau  wakil  presiden menurut UUD. Ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 tersebut terkait dengan ketentuan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Adanya ketentuan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam  bidang  hukum  tata  negara,  yaitu  Impeachment  dan  pemakzulan.  Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang penjabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah removal from office. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme Impeachment, yaitu pendakwaan
atas  suatu  perbuatan  tertentu  yang  dapat  menjadi  alasan  pemberhentian.  Impeachment adalah  prosedur  dimana  seorang  penjabat  publik  yang  dipilih,  didakwa  melakukan pelanggaran hukum.
Maka  untuk  memberhentikan  presiden  dan/atau  wakil  presiden,  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  tidak  bisa  lagi  bertindak  sendiri  seperti  yang  pernah  terjadi dalam  kasus  pemberhentian  Presiden  Soekarno  tahun  1967  dan  Presiden  Adurrahman Wahid  tahun  2001,  tetapi  harus  melibatkan  lembaga  baru  yang  bernama  Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil  presiden  benar-benar  telah  melanggar  hukum  atau  tidak.  Mahkamah  konstitusi mempunyai  Sembilan  orang  anggota  hakim  konstitusi  yang  ditetapkan  oleh  presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.
Berdasarkan  Pasal  7A  dan  7B  UUD  1945  dapat  diketahui  bahwa  proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang  dilakukan  oleh  DPR  sebagai  salah  satu  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa presiden  dan/atau  wakil  presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  dan  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian.pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.
Tahap  kedua  adalah  tahap  di  MK.  Apabila  pendapat  DPR  tentang  pelanggaran hukum  atau  kondisi  tidak  memenuhi  syarat  presiden  dan/atau  wakil  presiden  telah disetujui  sesuai  dengan  persyaratan  diatas,  DPR  selanjutnya  mengajukan  pendapat tersebut  kepada  MK  yang  akan  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  dengan  seadil- adilnya  dalam  waktu  90  (Sembilan  puluh)  hari.  MK  dalam  hal  ini  dapat  memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  kedudukan  Mahkamah Konstitusi  kini  sejajar  dengan  Mahkamah  Agung.  Ada  empat  kewenangan  dan  satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Yang telah diatur dalam UUD 1945 amandemen  ketiga,  yaitu  terdapat  pada  pasal  24C  ayat  (1)  mengatur  mengenai kewenangan MK yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  undang- undang  dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang
hasil pemilihan umum dan pada pasal 24C ayat (2) mengatur mengenai kewajiban MK yaitu  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh presiden dan/ atau wakil presiden. Pengadilan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final. Artinya,  tidak  ada  upaya  hukum  lain  atas  putusan  MK,  seperti  yang  terjadi  pada pengadilan  lain.  Wewenang  MK  juga  dipertegas  didalam  pasal  1  ayat  (3)  UU  No.  24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai  penjaga  konstitusi  dan  demokrasi sebagaimana  diamanatkan  konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  harus  mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, harus objek, dan tidak memihak atau bersikap adil.

## Bibliografi
ACHMAD, RAFLI FADILAH. (2018). Urgensi Batas Waktu Penyelesaian Pengujian Undang- Undang  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  Di  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia .
Aziz,  Machmud.  (2016).  Pengujian  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  peraturan perundang-undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi , 7 (5), 113–150.
Busthami,  Dachran.  (2017).  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Perspektif  Negara  Hukum  di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 46 (4), 336–342.
Darmadi, Nanang Sri. (2020). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum , 28 (2), 1088–1108.
Faqih,  Mariyadi.  (2016).  Nilai-nilai  Filosofi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  Final  dan Mengikat. Jurnal Konstitusi , 7 (3), 97–118.
Ilyasa,  Raden  Muhammad  Arvy,  Raashad,  Farrel  Rivishah,  &  Simatupang,  Jonasmer.  (2020). Urgensi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Khatulistiwa Law Review , 1 (2), 148–162.
Imelda, Yesi, & Wijaya, Sandy. (2021). Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah. Medina- Te: Jurnal Studi Islam , 17 (1), 52–72.
Jabir, Sudirman. (2016). Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang- Undang  Yang  Diundangkan  Sesesudah  Amandemen  Uud  1945. AKMEN  Jurnal  Ilmiah , 13 (3).
Nadhita, Siti Muthia. (2020). Peranan Association Of Southeast Asian Nation (Asean) Dalam Penyelesaian  Sengketa  Internasional  Antara  Cambodia  Dengan  Thailand  Dalam  Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Candi Preah Vihear . FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
Qamar, Nurul. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi ,
1 (1), 1–15.
Rahmat,  Riardo.  (2018). Koversi  Hak  Atas  Tanah  Ulayat  Kaum  menjadi  Hak  Milik  Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Di Kota Solok . Universitas Andalas. ROWIYAN, IBNU HAZAIRIN. (2018). Parlemen Indonesia Dalam Perspektif Historis (Kajian Terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945,  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) . Saddang,  Husain.  (2018). Tugas  dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Menegakkan Konstitusi . Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Sirait, Theresa Yolanda, Naibaho, Bintang M. E., Simamora, Janpatar, & Simatupang, Leonardo
David. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Negara  Independen. Nommensen  Journal  of Legal Opinion , 1 (1), 1–26.
Siringoringo, Poltak. (2019). Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang- Undang Nomor 2 tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, Dan DPD. To-Ra , 5 (1), 11–18. Sitompul, Sofyan. (2018). Hak Uji Materiil (Menurut Amandeman UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat). Jurnal Legislasi Indonesia , 1 (3), 7–14.
Subiyanto,  Achmad  Edi.  (2016).  Mendesain  Kewenangan  kekuasaan  kehakiman  setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi , 9 (4), 661–680.
Suherman,  Andi.  (2019).  Implementasi  Independensi  Hakim  dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman. SIGn Jurnal Hukum , 1 (1), 42–51.
Upik, Taufikkurrahman. (2021). Status Pekerjaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Penyebab Perceraian dalam Perkawinan. Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam , 22 (1), 25– 54.
Wahyudiono, Tri, & Husna, Asmaul. (2020). Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Politik Di Indonesia. Islamic Law: Jurnal Siyasah , 5 (2), 43–55.
Wicaksono,  Heri.  (2019).  Pra  Peradilan  Tersangka  Yang  Ditetapkan  Dalam  Daftar  Pencarian Orang  Berkaitan  Dengan  Sema  Nomor  1  Tahun  2018. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune , 2 (1), 87–96.