Open  Government  Data Sebagai  Inisiatif  Anti-korupsi  di  Indonesia: A  Cross- Country Comparison
Darusalam 1 , Dhata Praditya 2 d.darusalam@tudelft.nl 1 , d.praditya@tudelft.nl 2
1 Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang
2 Kandidat Ph.D, Technology University of Delft, Netherlands
Diterima: 20 Februari 2017 | Direvisi: 13 Maret 2017 | Disetujui: 20 April 2017 © 2017 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Abstrak: Korupsi  masih  menjadi salah satu  permasalahan  utama di Indonesia. Sudah banyak upaya yang  dilakukan  dalam  rangka  mengurangi  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  korupsi. Diantaranya  adalah  penggunakan  teknologi,  dalam  hal  ini  teknologi  informasi  dan  komunikasi, sebagai  alat  untuk  memfasilitasi  keterbukaan  informasi  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  akan menganalisa implementasi open data sebagai salah satu alternatif untuk mendeteksi dan mengurangi korupsi  di  Indonesia,  mulai  dari  level  pemerintahan  daerah  hingga  pemerintah  pusat.  Dengan mengambil studi perbandingan dengan implementasi di beberapa negara sebagai rujukan, hasil dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adopsi  open  data  dapat  meningkatkan  transparansi  publik,  dan mengurangi korupsi.
Kata Kunci: Open Data Government (OGD), Korupsi, Transparansi
Abstract: A corruption remains one of the major problems in Indonesia. There have been many efforts made  in  order  to  reduce  caused  by  corruption.  Among  them  is  the  use  of  technology,  in  this  case information communication and technology (ICT), as a tool to facilitate the disclosure of information by the government. This study will analyze the implementation of open data as an alternative to detect and reduce corruption in Indonesia, ranging from local government  level to the central government. Using a comparative study from open data implementation in two countries as references, the results from this study indicate that adoption of open data increase public transparency and reduce corruption. Keywords: Open Data Government (OGD), Corruption, Transparansy

## 1 PENDAHULUAN
Tindak  kejahatan  korupsi  menurut  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  jo  Undang- Undang  20  Tahun  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  meliputi  kerugian  negara berupa materi dan non-materi seperti menyalahgunakan kewenangan, penyuapan, pengelapan dalam  jabatan,  pemerasan  dalam  jabatan,  pemborosan  dan  gratifikasi.  Korupsi  merupakan salah satu permasalahan yang menjadi topik hangat untuk diperbincangkan di Indonesia. Sejak tahun  1998  Indonesia  telah  membuat  berbagai  reformasi  untuk  anti-korupsi,  akan  tetapi reformasi  ini  masih  dinilai  tidak  sukses  untuk  mengurangi  dan  mendeteksi  korupsi  di Indonesia. Banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia, mulai  dari  penegakan  hukum  seperti  pencegahan  (preventif),  misalnya  dengan  memberikan edukasi  ke  masyarakat  dan  edukasi  pada  lembaga  swadaya  masyarakat.  Serta  penindakan (kuratif), misalnya melalui pembentukan lembaga ad-hoc bernama KPK. Namun usaha yang dilakukan  masih  dinilai  kurang  memuaskan  dan  tidak  memiliki  desain  strategi  yang  jelas, sehingga dalam beberapa hal tidak dapat mengurangi tindakan korupsi secara signifikan, dan korupsi  terus  berkembang  (Kurniawan,  2009).  Menurut  (Bramastyo,  2014)  “Korupsi  di
p-ISSN: 2460-092X, e-ISSN: 2623-1662 Volume 3, Nomor 1, Juni 2017 Hal. 1 - 14

## JUSIFO
JURNAL SISTEM INFORMASI
Indonesia dianggap sudah berada pada kondisi yang sangat genting. Data dan fakta tentang korupsi  menunjukkan  bahwa  korupsi  sudah  begitu  menggurita  diseluruh  sendi  kehidupan bangsa Indonesia.”
Menurut  (Hardjaloka,  2014),  pada  tahun  2013  survey  yang  dilakukan  oleh  Corruption Perception Index berkenan dengan keterlibatan korupsi pada suatu Negara yang di teliti oleh Transparancy International (IT), secara interntional  terdapat 6 negara yang memiliki tingkat Korupsi paling rendah dari 175 Negara yang dilakukan survey, diantaranya adalah, Denmark, Finlandia,  Selandia  Baru,  Swedia,  Norwegia,  dan  Singapura.  Sedangkan  pada  tahun  2013 Indonesia  menduduki  peringkat  144,  tetapi  pada  tahun  2016  Indonesia  telah  menduduki peringkat  90  dari  176  Negara  (ICW,  Trend  Pemberantasan  Korupsi  2014.  Retrieved  from Jakarta: Index, C. P. (2010). Transparency International, 2014).
Dalam  UU  No.3  Tahun  1999  jo.  UU  No.20  Tahun  2001,  telah  dirumuskan  tiga  puluh bentuk  tindak  pidana  korupsi  (Handbook,  2006).  Ketiga  puluh  bentuk  dari  tindak  pidana korupsi  ini  dikategorikan  menjadi  tujuh  kelompok  yaitu:  1)  Kerugian  keuangan  negara,  2) Suap-menyuap, 3) Pengelapan dalam jabatan, 4) Pemerasan, 5) Perbuatan curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan dan 7) Gratifikasi. Jenis lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi menurut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), yaitu, a) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, b) Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, d) Saksi atau ahli yang  tidak  memberi  keterangan  atau  memberi  keterangan  palsu  e)  Orang  yang  memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu dan f) Saksi yang membuka identitas pelapor.
Tabel 1: Trend Pemberantasan Korupsi di Indonesia
2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kasus 448 436 401 560 629 Kerugian  Negara (dalam triliun rupiah) 3.3 2.1 10.4 7.3 5.3 Jumlah Tersangka 1157 1053 877 1271 1328
Sumber: (ICW, Trend Pemberantasan Korupsi, 2013) & (ICW, Trend Pemberantasan Korupsi 2014. Retrieved from Jakarta: Index, C. P. (2010). Transparency International,
2014)
Dari Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa pemberantasan korupsi sejak 2010 menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas. Namun disisi lain, data diatas juga dapat diartikan bahwa  dari  tahun  ke  tahun  korupsi  tidak  juga  berkurang,  malah  menunjukkan  peningkatan. Sementara  untuk  tahun  2015,  “KPK  melakukan  penyelidikan  84  perkara,  penyidikan  50 perkara,  penuntutan  58  perkara,  inkracht  32  perkara,  dan  eksekusi  33  perkara.”  (Portal pengetahuan anti korupsi, 2015).
Lebih  lanjut,  dari  Gambar  1  berikut,  diperlihatkan  sektor  mana  saja  yang  rentan  untuk dijadikan “bancakan” para koruptor. Dari data Indonesia Corruption Watch tahun 2013 dan 2014,  sektor  infrastruktur,  keuangan  daerah  dan  pendidikan  merupakan  tiga  besar  sektor paling rawan korupsi, dengan masing-masing 380, 282, dan 131 kasus.
Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia…

## Gambar 1 Korupsi Berdasarkan Sector
Sumber: (ICW, Trend Pemberantasan Korupsi, 2013) & (ICW, Trend Pemberantasan Korupsi 2014. Retrieved from Jakarta: Index, C. P. (2010). Transparency International,
2014)

## Gambar 2 Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi di Indonesia
(Anonim, 2015)
Disisi lain, dari Gambar 2 diatas, kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri lebih mendominasi jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung melakukan penyelidikan hampir  12%  kasus  korupsi,  11%  penyelidikan  di  Pengadilan  Negeri  dan  8%  di  Pengadilan Tinggi.
Jika  dibandingkan  dengan  negara  lain,  maka  Indonesia  memiliki  ranking  yang  cukup buruk untuk penanganan korupsi. Data kuantitatif yang dihasilkan dari survey oleh beberapa lembaga independen menunjukkan kenyataan yang memprihatinkan. Negara yang mempunyai Indeks  Prestatasi  Komulatif  tertinggi  dimiliki  oleh  Denmark,  Selandia  Baru  dan  Singapura. Masing-masing negara meraih IPK 9,3. Sedangkan negara yang tingkat korupsi tertinggi atau terkorup adalah Somalia dengan nilai (IPK 1,1), kemudian Myanmar (IPK 1,4),  Afghanistan (IPK 1,4). SementaraIndonesia berada pada tingkat ke-5 untuk ukuran Asia Tenggara dengan (IPK 3,5), berada dibawah Thailand (IPK 3,5), Malaysia (IPK 4,4) Brunei Darussalam (IPK 5,5) dan Singapura (IPK 9,3) (Kurniawan, 2011).

## Open Data - Good Governance
Pada  tahun  2012,  beberapa  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  berfokus  pada pembangunan  good  governance,  seperti  ICW,  Kontras,  IPC,  IBC  dan  lain-lain  sempat membuat  sebuah  laporan  independen  implementasi  Open  Government  Partnership  di Indonesia. Latar belakang dari dibuatnya laporan independen tersebut adalah sebagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi public dalam rangka menjalankan UU  No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan adanya jaminan hukum bagi masyarakat dalam meminta informasi dari lembaga publik.
E-government  merujuk  kepada  penggunaan  teknologi  seperti  internet  dan  teknologi komuniskasi  serta  website  dalam  menyelengarakan  pelayanan  pemerintah  secara  elektronik kepada masyarkat, dunia usaha, organisasi, dan lain sebagainya (Hardjaloka, 2014).
Salah  satu  cara  media  membuka  informasi  ke  public  adalah  dengan  mengunakan  TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Menurut Chaftield yang dikutip oleh Veenstra (2012), TIK adalah salah satu media kunci untuk membuka informasi ke publik. Dengan keterbukaan informasi, publik atau masyarakat dapat mengakses beragam informasi tentang urusan-urusan publik yang berkaitan dengan lembaga pemerintah (Janssen, 2012). Keterbukaan informasi ke publik ini disebut “open data”. Menurut (Jetzek, T., Avital, M., & Bjorn-Andersen, N., 2014) definisi  open  data  adalah    “data  which  can  be  freely  accessed  on  the  Internet,  without restriction to re-use, available with authorization access that allow the data to be re-use without limitation, including across different fields of endeavor”. Definisi lain tentang open data oleh Kucera  and  Chlapek  (2014)  adalah  penyebaran  informasi  dari  organisasi  swasta  dan pemerintah  sehingga  setiap  orang  bisa  melihat  secara  bebas,  mengunakan  dan menginformasikan  ke orang lain. Ada beberapa keuntungan dari open data bagi pemerintah diantaranya adalah meningkatkan akuntabilitas (Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A.,  2012),  mendorong  transparansi  dan  mengurangi  korupsi  (Matheus,  R.,  Ribeiro,  M.  M., Vaz, J. S., & Souza, C., 2010), meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat (Kassen, 2013),  dan  mendorong  efisiensi  khususnya  disisi  pelayanan  masyarakat  (Badri,  M.  A.,  & Alshareb,  K.,  2008).  Pemerintah  Indonesia  sendiri  sudah  memulai  untuk  menerapkan  open data  sejak  tahun  2010,  sesuai  dengan  dasar  hukum  yang  telah  diterbitkan  dengan  undang- undang No. 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Kemudian undang-undang ini dilanjutkan dalam peraturan pemerintah melalui PP No. 61/2010.
Tujuan utama dari inisiatif open government data pada dasarnya adalah terciptanya good governance pada  lembaga  publik  di  Indonesia.  Soelendro  2000  di  dalam  (Sadjiarto,  2000) salah  satu  unsur  utama  untuk  mewujudkan good  governance adalah transparency,  fairness, responsibility dan accountability .  Sementara  itu,  Hadari  Yunus  2000  di  dalam  (Sadjiarto, 2000)  juga  membahas  unsur  dari good  governance yaitu:  tuntunan  keterbukaan (transparency) ,  peningkatan  efisiensi  di  segala  bidang (efficiency) ,  bertanggung  jawab (responsibility) dan kewajaran (fairness).
Menurut (Matheus, R., Ribeiro, M. M., Vaz, J. S., & Souza, C., 2012), transparansi adalah keterbukaan dari informasi yang masuk, bebas di akses dan bisa diakses secara menyeluruh, diperbaharui  secara  berkala,  di upload di  sebuah  portal  khusus  yang  bisa  melibatkan masyarakat  untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia, sehingga bisa  membantu  masyarakat  untuk  mencari  informasi  apa  saja  yang  mereka  inginkan. Sedangkan  akuntabilitas  menurut  (Janssen,  2015)  adalah  jawaban  atau  bukti  dari  suatu kegiatan untuk pertangungjawaban dari suatu konsekuensi. Definisi tentang akuntabilitas juga diberikan  oleh  Mardiasmo  (2009)  yaitu  pertanggung  jawaban  kepada  publik  atas  setiap aktivitas  yang  dilakukan.  Fairness  menurut  Woods  (1999)  terdiri  dari  dua  aspek  yaitu prosedural  dan  substantif.  Prosedural  membutuhkan  proses  representasi,  pengambilan keputusan dan penegakan hukum harus jelas ditentukan sebelumnya, tidak memihak, terdiri dari beberapa pilihan dan konsisten. Disisi lain substantif terkait bagaimana menjaga hasil dari sebuah  institusi  dapat  adil  dan  bagaimana  mengatur  distribusi  kekuasaan,  pengaruh  dan sumber daya dalam institusi tersebut.
Lebih  lanjut,  karakteristik good  governance menurut  Mardiasmo  (2009),  yaitu: a) Participation , atau keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat  menyalurkan  aspirasinya,  b) Roles  of  law , yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, c) Transparency , yaitu transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi, d) Responsiveness , yaitu  lembaga-lembaga  publik  harus  cepat  dan  tanggap  dalam  melayani stakeholder ,  e) Concensus  orientation ,  yaitu  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas,  f) Equity ,  setiap  masyarakat  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh kesejahteraan dan keadilan, g) Efficiency dan Effectiveness , yaitu: pengelolaan sumber daya
Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia…
publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), h) Accountability , yaitu: pertanggung jawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan dan i) Strategic Vision ,  yaitu:  penyelengaraan  pemerintahan  dan  masyarakat  harus  memiliki  visi  jauh  ke depan.  Untuk  mewujudkan  karakteristik-karakteristik  dari  good  governance  diatas  perlu dilakukan  reformasi  kelembagaan  (Institutional  reform)  dan  reformasi  manajemen  publik (public management reform) (Mardiasmo, 2009)
Dari  latar  belakang  diatas,  maka  tulisan  ini  akan  membahas  bagaimana  open  data  bisa memberikan solusi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara  Indonesia sehingga bisa menciptakan good governance. Artikel ini akan membahas bagaimana implementasi open government  data  dapat  menjadi  salah  satu  alternative  solusi  dalam  upaya  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Untuk  menjelaskan  hal  tersebut,  pembelajaran  dari keberhasilan  implementasi system  OPEN di  Korsel  dan  monitoring  sistem  Brazil  menjadi bahan rujukan.
Struktur  artikel ini adalah sebagai berikut: bagian kedua dari artikel  akan memaparkan landasan  teori  terkait  penyebab  korupsi.  Dilanjutkan  dengan  penjelasan  tentang  metodologi yang  digunakan  dalam  riset  ini.  Terakhir  hasil  studi  banding  akan  didiskusikan,  berikut penjelasan  faktor-faktor  penting  yang  harus  dilakukan  sehingga  implementasi  berhasil. Sehingga harapannya Indonesia juga bisa menerapakan open data sebagai salah satu alat untuk memerangi tindak pidana korupsi yang sekarang ini marak berkembang.

## 2 METODOLOGI PENELITIAN
Tinjauan pustaka atau literature review adalah salah satu elemen penting untuk penelitian dan umumnya fokus sebagai dasar dalam proyek penelitian (Dwivedi, Y. K., Ravishankar, M. N.,  &  Simintiras,  A.  C.,  2015).  (Levy,  Y.  &  Ellis,  T.,  2006)  menyatakan  bahwa  penelliti pemula menggunakan metode tinjauan pustaka sebagai pengelompokan beberapa jurnal dan ringkasan  atau  mengkolaborasikan  dengan  beberapa  naskah  penelitian  yang  kemudian dijelaskan  kepustakaannya.  Definisi  kajian  literatur  review  untuk  berbagai  peneliti  yang menyebutkan  "penggunaan  ide-ide  dalam  literatur  untuk  membenarkan  pendekatan  khusus pada  topik  tertentu,  pemilihan  metode,  dan  demonstrasi  bahwa  penelitian  ini  memberikan kontribusi  sesuatu  yang  baru"  (Hart  dikutip  dalam  Levy  dan  Ellis,  2006).  Hart  (1998)  juga mencatat  bahwa  untuk  tinjauan  pustaka,  "kualitas  disesuaikan  dengan  luas  dan  kedalaman, ketelitian  dan  konsistensi,  kejelasan  dan  keringkasan  dan  analisis  yang  efektif  dan  sintesis" (dikutip dalam Levy dan Ellis, 2006). (Levy, Y. & Ellis, T., 2006) melaporkan studi J.Shaw, menekankan  aspek  tinjauan  pustaka  harus  "menjelaskan  bagaimana  salah  satu  bagian  dari penelitian dibangun di atas yang lain". Serta Webster dan Watson 2002 dikutip dari Levy dan Ellis (2006) memberikan definisi tinjauan pustaka sebagai salah satu yang "menciptakan dasar yang  kuat  untuk  memajukan  pengetahuan.  Dengan  memfasilitasi  pengembangan  teori, menutup daerah di mana sejumlah besar penelitian ada, dan mengungkapkan daerah dimana penelitian diperlukan". Kemudian (Levy, Y. & Ellis, T., 2006), menyatakan tinjauan pustaka yang  efektif  harus  mencakup  beberapa  yaitu:  a) methodologically  analyze  and  synthesize quality literature , b) provide a firm foundation to a research topic , c) provide a firm foundation to  the  selection  of  research  methodology,  and d) demonstrate  that  the  proposed  research contributes something new to the overall body of knowledge or advances the research field’s knowledge-base .
Gambar 3 Tiga tahapan literature review proses Sumber: (Levy, Y. & Ellis, T., 2006)
Gambar  3  menjelaskan  tiga  proses  untuk  mendapatkan literature  review yang  efektif. Jurnal  ini  akan  mengggunakan  literature  review  sebagai  metodologi  untuk  mengumpulkan data  dan  informasi  tentang  open  data  yang  memberikan  kontribusi  yang  positive  dalam memerangi  korupsi  diberbagai  negara.  Jurnal  ini  akan  memaparkan  contoh  penerapan  open data  untuk  memberantas  korupsi  di  beberapa  negara  seperti  Brazil,  Korea,  India  dan  Chile. Data-data  dikumpulkan  dari  berbagai  jurnal  seperti,  public  admnistrasi  jurnal, information system jurnal , economic journal , government journal dan lain-lain.

## 2.1 Penyebab Korupsi
Selain jenis-jenis korupsi yang di paparkan di latar belakang diatas, ada beberapa pakar membuat  kategori  dari  korupsi.  Menurut  Jayawickrama  1998  &  Feng  2004  dikutip  oleh (Kurniawan,  2009)  korupsi  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  jenis  yaitu petty  corruption (korupsi kecil) dan grand corruption (korupsi besar). Kemudian ditambahkan oleh Warren 2004 yang dikutip oleh (Kurniawan, 2009) membagi katagori pelaku korupsi menjadi enam katagori yaitu korupsi  yang  dilakukan  oleh  negara  terdiri  dari  (korupsi  eksekutif,  korupsi  peradilan  dan korupsi legislatif), karupsi yang dilakukan oleh ranah pablik (media dan lembaga pembentuk opini publik lainya), korupsi yang dilakukan masyarakat sipil dan korupsi yang dilakukan oleh pasar. Penyebab korupsi sendiri menurut Tanzi 1998 dikutip oleh Kurniawan (2011) ada dua yaitu penyebab langsung dan tidak  langsung. Penyebab langsung misalnya  (pengaturan dan otorisasi;  perpajakan;  kebijakan  pengeluaran/anggaran;  penyedia  barang  dan  jasa  dibawah harga  pasar;  kebijakan  diskresi  lainnya  dan  pembiayaan  partai  politik.  Penyebab  tidak langsung  yaitu:  kualitas  birokrasi;  besaran  gaji  dan  sektor  publik;  sistem  hukuman; pengawasan  institusi;  transparansi,  aturan,  hukum  dan  proses  dan  teladan  dari  pemerintah. Selain itu ditambahkan oleh Nas, Price dan Weber 1986 yang dikutip oleh Kurniawan (2011), korupsi  dilihat  dari  karakteristik  individual  terjadi  ketika  seorang  individu  itu  serakah  atau tidak  bisa  menahan  godaan,  lemah  dan  tidak  memiliki  etika  seorang  pejabat  publik,  dan korupsi  dari  sisi  struktural  yaitu  birokrasi  atau  organisasi  yang  gagal,  kualitas  keterlibatan masyarakat dan keserasian sitem hukum dengan permintaan masyarakat. Bull & Newell 2003 dikutip pada jurnal yang sama juga menyampaikan penyebab lain dari korupsi adalah budaya politik,  struktur  dan  institusi  politik,  sistem  kepartaian,  partai  pemerintah,  partai  politik, politisi dan ekonomi politik antara sektor publik dan sektor privat. Jadi, menurut Snape 1999 dikutip oleh Kurniawan (2011) ada tiga faktor yang menjadi penyebab utama berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya jawa.
Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat korupsi di Indonsia adalah:
1. Rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan GCG di Indonesia (Kaihatu, 2006).
2. Pemerintah  sebagai  pelayan  masyarakat  memiliki  kekuatan  monopoli  yang  besar  atas warga,  tingkat  diskresi  yang  besar,  dan  lemanya  akuntabilitas  pada  pemerintahan (Hardjaloka, 2014).
3. Adanya  diskresi  (wewenang)  yang  dimiliki  oleh  pejabat  publik  yang  bisa  membuka peluang  untuk  disalahgunakan  melakukan  korupsi  seperti  adanya  pungutan  liar  dalam pengurusan perizinan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya prosedur yang kompleks dan proses  yang  panjang  sehingga  membuat  masyarakat  cenderung  mengambil  jalan  pntas (Hardjaloka, 2014).
4. Minimnya akuntabilitas dapat terlihat dari cara pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dan hal tersebut dapat diatas melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ada tiga jenis akuntabilits 1). Partisipasi warga dalam proses politik dan pemerintahan,  2).  Birokrasi  yang  efektif  dan  3).  Implementasi  peraturan  perundang- undangan (Hardjaloka, 2014).
Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia…
Pendapat  lain  mengenai  penyebab  korupsi  dapat  dilihat  dari  tulisan  Bull  dan  Newell (2003) dalam   kaitannya dengan korupsi politik. Mereka membagi penyebab korupsi ke dalam empat  faktor  yang  dianggapdapat  mewakili  faktor-faktor  penyebab  langsungmaupun  faktor yang  memfasilitasi  tumbuhnya  korupsiyakni  faktor  sejarah,  struktur  dan  budaya.  Keempat faktor penyebab korupsi menurut Bull dan Newell adalah (1) budaya politik; (2) struktur dan institusi politik; (3) sistem kepartaian, partai pemerintah, partai politik, dan politisi; serta (4) ekonomi politik antara sektor publik dan sektor privat.
Sementara itu, dalam pandangan (Shah, 2007) terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor yakni (1) kualitas manajemen sektor publik; (2) sifat alamiah  (kondisi)  hubungan  akuntabilitas  antara  pemerintah  dan  masyarakat;  (3)  kerangka hukum; serta (4) tingkatan proses sector publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi.  Upaya  mengatasi  korupsi  tanpa  mempertimbangkan  keempat  faktor  ini  menurut Shah akan menyebabkan ha sil yang kurang mendalam dan tidak berkelanjutan.
Pada  kasus  Indonesia  sendiri,  terdapat  sejumlah  analisis  yang  mencoba  untuk menjelaskan  mengapa  korupsi  begitu  berkembang  di  Indonesia.  Salah  satuanalisis  tersebut adalah  sebagaimana  diungkapkan  Snape  (1999).  Menurut  Snape,  setidaknya  ada  tiga  faktor yang  disinyalir  menjadi  sebab  berkembangnya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  di Indonesia,yakni  faktor  politik,  faktor  ekonomi,  dan  faktor  udaya  Jawa  (Kurniawan,  2011). Kemudian menurut (Kurniawan, 2011) Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa dari 103 orang pelaku korupsi, 43 diantaranya adalah adalah pejabat daerah.  Dan  menutup  tahun  2010  pada  triwulan  IV  (Oktober-Desember),  pejabat  daerah kembali berada di urutan teratas aktor korupsi sebanyak 124 orang. Di bawahnya diikuti oleh para  legislator  sebanyak  118  orang  dan  kalangan  swasta  sebanyak  33  orang  ( www.pukat.hukum.ugm.ac.id).  Pada  tahun  2010  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menyebutkan  bahwa  sebanyak  73  persen  perkara  yang  ditangani  adalah  korupsi  di  daerah (KPK,  2010).  Data  itu  menunjukkan  bahwa  seiring  pelaksanaan  otonomi  daerah,  terjadi peningkatan angka korupsi di daerah. Dengan demikian semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah, perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) baru atau memindahkan KKN dari tingkat pusat ke daerah.
Sedangkan menurut Andvig and Moene (1990) mengapa korupsi terjadi karena adanya kerja  tim  antara  penyuap  dan  yang  disuap.  penulis  memberikan  alasan  mengapa  harus  ada koneksi antara efektivitas korupsi serta mengapa frekuensi koruptor terus berkembang. Penulis juga  menyebutkan  ketika  seorang  pejabat  korup  dan  meminta  suap  dan  kedua  pemohon memiliki  kesempatan  untuk  menerima  atau  menolak  tindakan  ini  dengan  melaporkan  actor yang  mau  disuap  ke  atasanya  yang  lebih  tinggi.  Selanjutnya,  Andvig  dan  Moene  (1990) menggambarkan  korupsi  di  organisasi  publik  adalah  ketika  seorang  melakukan  tindakan langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan sumber daya organisasi, informasi khusus dan memanfaatkan pembuat keputusan untuk mendapatkan keuntungan dan tindakan terhadap aturan  organisasi  atau  hukum  pemerintah.  Sebab  lain  menurut  Andvig  and  Moene  (1990) adalah di negara-negara berkembang yang dipaksa untuk memotong pengeluaran publik untuk mendapatkan  neraca  pembayaran  yang  seimbang  oleh  pemerintah.  Masalah  ini  dapat mempengaruhi pemotongan pembayaran gaji dari pegawai negeri sipil melebihi orang-orang yang bekerja di sektor swasta dan dari masalah ini dapat meningkatkan kasus korupsi.
Selain  itu  Bac  (2001)  mengatakan  korupsi  terjadi  karena  adanya  “media”  yang menjembatani antara penyuap dan yang disuap atau seseorang yang mengambil keuntungan dari  kekuasaanya  sebagai  pembuat  keputsan.  Selaian  itu,  tidak  adanya  transparansi  di pemerintahan merupakan salah satu faktor lain yan sangat mempengaruhi adanya korupsi di organisasi tersebut. Walaupun faktanya menurut Bac (2001), dengan adanya transparansi tidak menjamin korupsi itu bisa secara otomatis bisa dikurangi. Walaupun korupsi lebih mungkin untuk  dideteksi  dalam  organisasi  yang  lebih  transparan,  efek  samping  yang  tak  terelakkan adalah  adanya  potensi  koruptor  untuk  menerima  informasi  yang  lebih  baik  tentang  dengan
siapa  mereka  harus  terhubung.  Di  sisis  lain  proses  pendeteksian  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  yaitu  dengan  cara  melakukan  penyelidikan  terhadap  institusi,  organisasi  atau individu yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi.  Menurut Bramastyo (2014) “ ketika terdapat potensi terjadinya korupsi maka penyidik yang ingin memperoleh bukti melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menindaklanjuti pelaporan tersebut. Instansi tersebut dapat  berasal  dari  pegawai  interen  maupun  lembaga  pengawas  keuangan  yang  memiliki kewenangan  melakukan  pengawasan  khususnya  melakukan  audit  terhadap  keuangan pemerintah”.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  pembahasa  penulis  akan  memaparkan  dua  negara  yang  telah  berhasil menerapkan OGD (open governement data) seperti di Soul South, Korea dan Brazil. 3.1 Open Government Data di Seoul, South Korea
Sebelum adanya sistem OPEN pemerintah daerah Seoul memiliki masalah korupsi yang serius.  Masyarakat  yang  meminta  layanan  ke  pemerintah  melalui  surat  permohonan  harus menunggu  berminggu-minggu  atau  mungkin  berbulan-bulan  untuk  mendapatkan  hasil  dari permohonan mereka. Untuk membuat proses aplikasi ini lebih singkat, beberapa dari warga Seoul memberikan “Express Fee” untuk pejabat yang menangani atau yang bertangung jawab atas permohonan mereka. Pejabat public di izinkan untuk memberikan “layanan cepat” untuk warga  yang  memberikan  “Express  Fee”  (Shim  &  Eom,  2008).  Pada  tahun  1998,  walikota Seoul berinisiatif membuat program anti-korupsi dengan nama OPEN (the online procedures enhancement  for  civil  application),  dimana  organisasi  pemerintah  membuka  aturan-aturan kepada masyarakat Korea Selatan. Sistem OPEN ini dapat mengurangi korupsi dengan cara mengurangi human intervention dengan sistem informasi yang terdepan (Shim & Eom, 2008), seperti  yang  diperlihatkan  pada  gambar  4  di  bawah  ini.  Seluruh  proses  pengajuan  lisensi maupun aplikasi dilakukan melalui online system, mulai dari registrasi user, registrasi layanan, sampai  monitor  progress  layanan.  Dari  sisi  organisasi  pemerintah,  dengan  cara  seperti  ini, pengukuran kinerja pun menjadi lebih baik, dan dapat segera terindikasi di bagian mana proses yang  memakan  waktu  lebih  lama  dari  seharusnya,  sehingga  dapat  segera  dilakukan pembenahan

## .

## Gambar 4 Bagan proses OPEN dari sudut pandang pengguna
Menurut (APDIP e-note8, 2006) ada 4000 pegawai di 485 departemen di berbagai distrik di Seoul yang dilatih oleh pemerintah untuk mengoperasikan sistem OPEN ini. Dimana para pegawai tersebut bias menambahkan data atau merubah data-datanya. Dalam training tersebut para pegawai disediakan username dan password untuk masuk ke sistem tersebut dan setiap pegawai harus memasukan data-data disetiap department mereka. Menurut (Bhatnagar, 2003) sistem OPEN ini memberikan informasi kepada pengguna tentang panduan untuk anti-korupsi, sistem ini menampilkan indeks anti korupsi pada lima layanan yang dianggap paling rentan untuk  terjadinya  korupsi.  System  ini  memberikan  layanan  informasi  kepada  masyarakat tentang aturan-aturan dan prosedur-prosedur dan memungkinkan “real-time monitoring” dari kemajuan  aplikasi  ini  untuk  izin  dan  lisensi.  Pada  akhir  tahun  2000,  jumlah  pengunjung  ke
Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia…
situs OPEN ini mencapai 2,6 juta. Untuk mendorong penggunaan yang lebih banyak sistem ini dibuat untuk bisa diakses melalui telepon seluler pada tahun 2001.
Sistem OPEN telah dievaluasi dengan cara yang berbeda. Hasil survey dari 1.245 warga membuktikan  bahwa  85%  percaya  bahwa  OPEN  bisa  membuat  pemerintah  Korea  Selatan lebih  transparan.  Survey  lain  yang  dilakukan  oleh  “South  Korean  chapter  of  transparency International”  pada  tahun  2000  dan  2001  menunjukan  minat  yang  lebih  baik  pada  sistem OPEN ini, akan tetapi terjadi penurunan kepuasan sekitar 7 kali pada system ini. Dikarenakan sistem  ini  pandang  kurang  perbaikan  dalam  hal  tranparansi  dan  anti-korupsi  dari  tahun sebelumnya.
Tabel 2 Efek dari sistem OPEN pada Korupsi di Korea (Kim, Kim, & Lee, 2009)
Berdasarkan  Tabel  2  diatas,  ketika  OPEN  diperkenalkan  pada  tahun  1999  anti  korupsi indeks dari Seoul Metropolitan Government (SMG) adalah 64,0. Meningkat menjadi 84,9 pada tahun  2006.  Penilaian  dilakukan  oleh  “Korea Independent  Commision  against  Corruption (KICAC) ”.  Akan  tetapi,  ada  dua  alasan  yang  mungkin  membuat  OPEN  sistem  menjadi bermasalah  dalam  hal  penurunan  efek  langsung  pada  tingkat  korupsi  urusan  sipil.  Pertama, Indeks  anti  korupsi  di  umumkan  oleh  SMG  sendiri,  dengan  demikian  kemungkinan  ada masalah  dalam  hal  reliabilitas  data.  Kedua,  indeks  persepsi  korupsi  diumumkan  oleh Transparency  International,  dan  menunjukan  bahwa  tingkat  korupsi  di  pemerintah  Korea masih jauh di bawah tingkat memuaskan 7.0. Justifikasi untuk poin kedua ini adalah OPEN hanya  diimplementasi  khusus  kota  Seoul,  dan  belum  terimplementasi  untuk  keseluruhan Korea  Selatan.  Selain  itu,  karena  SMG  telah  mengeksekusi  berbagai  strategi  anti-korupsi, peningkatan  indeks  anti  korupsi  tidak  dapat  sepenuhnya  dikaitkan  dengan  sistem  OPEN. Menurut (Kim et al., 2009) masyarakat, spesialis administrasi publik dan pegawai pemerintah memilih sistem OPEN kebijakan yang sangat berharga untuk pemerintah Seoul di tahun 1999 dan 2000. Sistem OPEN juga diakui oleh pemerintah international, pada tahun 2000 sekretaris jendral  PBB  Kofi  Annan  dan  Koh,  Walikota  Seoul  menyetujui  untuk  menawarkan  sistem OPEN  di  180  negara  PBB.  Pemerintah  menyiapkan  buku  panduan  untuk  mengoperasikan OPEN  dalam  enam  Bahasa,  dan  bersama-sama  dengan  PBB  mengadakan  anti-korupsi symposium  di  Seoul  pada  tahun  2001.  Dengan  undangan  OECD  sekretaris  jendral, mengenalkan  OPEN  sebagai  contoh  sukses  dari  sebuah  pendekatan  inovatif  untuk meningkatkan transparansi, menghalangi korupsi dan memberikan layanan lebih dekat ke pada masyarakat dalam admnistrasi public. Selain itu media termasuk “Business Week” (25 Juni 2001)  dan  (20  Agustus  2001)  menampilkan  sistem  OPEN  sebagai  cara  untuk  mensterilkan pemerintah. Organisasi international dan World Bank mendorong negara-negara terkait untuk menggunakan  sistem  OPEN  di  beberapa  negara,  termasuk  Vietnam,  Indonesia,  Bulgaria, Jepang, Cina, Mesir dan Nepal.
3.2 Open Government Data di Brazil
“Republik Federasi Brasil adalah negara terbesar di Selatan Amerika, dengan sekitar 190 juta dari penduduk tersebar di 8.514.876 km 2. Brasil juga ekonomi pertama Selatan Amerika dan 7 dari dunia. Ibukotanya adalah Brasilia, terletak di pusat negara, tapi kota terbesar dan paling dinamis ekonomis adalah São Paulo, di Tenggara. Negara ini dibagi dalam 26 Serikat dan 5,565 kota, yang unit federatif - yang berarti mereka otonom dan memiliki Legislatif dan
Eksekutif kekuatan mereka sendiri. Kota-kota menjadi otonom setelah Konstitusi 1988, yang menandai berakhirnya kediktatoran militer di negara itu, setelah 21 tahun. Ini menarik untuk dilihat  selama  desain  konstitusi  yang  sama,  Brazil  mencoba  untuk  membangun  sistem parlementer,  tetapi  penduduk,  melalui  plebisit  diselenggarakan  pada  tahun  1993,  memilih sistem  pemerintahan  Presidential”  (Matheus  et  al.,  2012). Pemanfaatan  open  data  di  Brazil termasuk dalam inisiatif E-Government pemerintah Brazil. Perkembangan e-government yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  pemerintah  yaitu  dengan  cara mengontrol  keuangan  dan  pembayaran  pajak.  Namun,  dengan  skenario  ini  perlu  adanya perubahan dari system lama yang telah dipergunakan  selama ini. Salah satu fitur baru yang ditambahkan adalah sistem pemantauan anti-korupsi secara online. Ini adalah saluran baru di mana semua informasi  tentang pemerintah dipublikasikan di portal transparansi dan  adanya fitur untuk menerima pertanyaan dan keluhan oleh masyarakat dengan otoritas melalui Internet (Matheus et al., 2012).
Di  Brazil  e-Governance  menurut  (Matheus  et  al.,  2012)  adalah  terkait  dengan peningkatan  kualitas,  efisiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  pengawasan  dari  badan pemerintah.  Dengan  ini  menunjukkan  bahwa  e-governance  dapat  memenuhi  ketersediaan informasi  pemerintah.  yaitu  dengan  cara  universalisasi,  penyediaan  pelayanan  publik, memberikan  saluran  informasi,  tidak  mengangu  komunikasi  antara  daerah  tertingal  dengan administrasi pemerintah dan dengan keuntungan dari mempromosikan transparansi, terutama di  area  akuntansi  pemerintah  seperti  yang  terjadi  pada  portal  dari  “Federal  Transparansi Pemerintah”.  E-governance  dicirikan  sebagai  interaksi  yang  lebih  luas  dengan  masyarakat, dan  selalu  berfokus  pada  layanan  masyarakat  dan  membuat  kita  percaya  dengan pengembangan e-domokrasi. Pemberantasan korupsi di Brasil telah menjadi terkenal melalui peningkatan  pengawasan  dari  lembaga  domestik  pemerintah  sebagai  pengawas  keuangan kantor  administrasi  umum  dan  audit  pengadilan  di  seluruh  Brasil.  Meskipun  evolusi pemberantasan korupsi dalam hal ini, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah  hal yang sangat penting untuk mengekang korupsi, konsep yang di percaya adalah dengan tidak ada  kontrol  sosial  dan  akuntabilitas,  tidak  ada  yang  dapat  mengurangi  korupsi  secara maksimum, semua penyimpangan dan tindak korupsi di dalam negara Brazil (Matheus et al., 2012).
Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia…
Tabel 3 Pro dan kontra system monitoring anti-korupsi di “State Court Account” di

## Brazil
Namun,  beberapa  konsep  pengembangan  dari  penggunaan  system  informasi  oleh pemerintah  Brazil,  transparansi,  partisipasi  sipil  dan  untuk  memerangi  korupsi  lingkupnya masih terbatas. Misalnya, dicatat dalam semua situs web bahwa gagasan transparansi hanya terbatas hanya untuk penilaian oleh masyarakat pada administrasi publik. Terlepas dari definisi Federal  Konstitusi  tentang  beberapa  undang-undang  transparansi  dalam  pemerintah  Brazil, gagasan,  ide,  data  hanya  sebatas  iklan  oleh  pemerintah.  Tidak  ada  tindakan  menuju pengembangan  infra-struktur  atau  bahkan  pengunaan  web  2.0  berikut  langkah  masyarakat sipil, seperti penggunaan jaringan sosial, blog dan lain-lain. Mayoritas dari sistem anti korupsi online  menunjukkan  bahwa  ada  tantangan  lebih  dari  perspektif  dalam  kaitan  yang direkomendasikan oleh studi pendahuluan atau literature review.
Meskipun beberapa perbaikan dalam penggunaan tertentu dari sistem Teknologi Internet menurut  (Matheus  et  al.,  2012)  belum  terlihat  praktek  intensif  yang  sudah  diadopsi  oleh masyarakat  seperti media  sosial  (Twitter), blog dan forum diskusi pada situasi tertentu  atau kasus  yang  muncul  ke  permukaan  oleh  perusahaan,  penggunaan  teknologi  mobile,  seperti mengirim teks pesan dan video dan gambar pesan (SMS dan MMS), dan penggunaan teknologi Web  2.0,  meningkatkan  interaksi  antara  warga  dan  pemerintah,  yang  disebut  e-governance. Inisiatif untuk membuat porta transparansi muncul untuk menutupi konsep  dari  transparansi. Untuk  menentukan  tingkat  transparansi  dalam  entitas  publik  yang  berbeda  dengan menggunakan  e-government  akan  menarik  untuk  di  kaji  lebih  dalam  di  masa  depan  untuk membangun  alat  penilaian  untuk  memeriksa  kemungkinan  peningkatan  transparansi,  yaitu pembangunan  indeks  yang  mengukur  tingkat  yang  berbeda  dari  transparansi  yang  ada  di instansi  pemerintah.Harus  dikatalog  fitur  yang  ada  dan  ditambahkan  fitur-fitur  yang mendukung untuk meningkatan  transparansi  dalam situs pemerintah.TIK, terutama  internet, dapat  meningkatkan  kemungkinan  peningkatan  transparansi  pelayanan  pemerintah  dalam proses dasar seperti pengadaan (e-procurement)  dan penyaluran sumber daya fasilitas yang dapat  diakses  oleh  siapa  saja  dan  dimana  saja.  Manfaat  peningkatan  transparansi  di ditampilkan,  misalnya,  promosi  hak-hak  kewarganegaraan,  seperti  hak  untuk  mengontrol sosial dari administrasi pemerintah.
Namun  ada  beberapa  keterbatasan  dari  pengunaan  “digital  divide”.  Bahkan  jika pemerintah  membuat  ketersediaan  semua  informasi  situs  pemerintah  dengan  jelas  dan  bisa diakses oleh perusahaan yang tidak memiliki akses ke teknologi atau area yang dibutuhkan, yang  mempunyai  kemampuan  untuk  memerangi  koruspsi  akan  menjadi  tidak  berguna  dan jalan untuk menuju ke masyarakat digital tidak akan tercapai atau hilang. Menurut VAV 2005
dalam jurnal (Matheus et al., 2012) yaitu  Informasi harus tersedia  untuk masyarakat.  Tidak hanya  oleh  ketentuan  dalam  undang-undang,  yang  memerlukan  publisitas  dari  riwayat pemerintah,  namun  dengan  memungkinkan  partisipasi  dan  kontrol  warga:  "Partisipasi  dan kontrol masyarakat sosial terhadap pemerintah tergantung pada arus informasi yang tersedia" VAV 2005. Masalah lain yang harus diatasi adalah isi dari informasi dan data yang harus selalu diperluas dan juga memiliki update secara konstan. Situs yang usang tidak bisa menawarkan kedalaman informasi dan masyarakat tidak dapat mengendalikan atau mengontrol administrasi pemerintah.

## 4 KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  tentang Open  Government  Data sebagai  inisiatif  sistem  anti- korupsi  di  Indonesia: a  cross-country  comparison ,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan pelajaran  oleh  Indonesia.  Pertama,  dengan  penerapan  system  OPEN,  pemerintah  Korea Selatan  berhasil  membuat  layanan  mereka  85%  lebih  transparan  dan  di  tahun  2015 berdasarkan  www.transparency.org  Korea  Selatan  menduduki  peringkat  37  dari  168  negara dan  ini  kesuksesan  yang  sangat  signifikan.  Kedua,  karena  sifatnya  masih  local,  diperlukan adanya  integrasi  system  dengan  pemerintah  pusat  di  Korea  Selatan  agar  keuntungan  yang didapat  dengan  penerapan  OPEN  lebih  optimal.  Ketiga,  infrastruktur,  khususnya telekomunikasi,  berperan  penting  dalam  penerapan  monitoring  system  di  Brazil.  Terakhir, penerapan  sistem  anti-korupsi  online  akan  berhasil  jika  pemerintah  dan  masyarakat  saling bekerja sama dan informasi, data, layanan yang di berikan di portal harus update secara terus menerus.
Penelitian ini terbatas hanya mengambil sample dari penerapan system open data di dua negara,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  dapat  membandingkannya  dengan  insiatif open data di Indonesia, seperti dengan portal open data milik Pemerintah Pusat, Kementrian, Pemprov,  dan  Pemda.  Dengan  mempelajari  hal-hal  yang  sudah  dicapai  oleh  negara  lain, diharapkan Indonesia dapat melakukan “leapfrog” dalam penerapan Open Government Data ini, sehingga keuntungan yang didapatkan dari penerapan teknologi ini menjadi lebih optimal ditambah dengan minimalnya resiko selama proses pembangunan system.

## DAFTAR RUJUKAN
Anonim.  (2015). Rekapitulasi  Penindakan  Pidana  Korupsi  di  Indonesia .  Retrieved  from http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi
Badri, M. A., & Alshareb, K. (2008). A path analytic model and measurement of the business value  of  e-government:  An  international  perspective. International  Journal  of Information Management , 524-535.
Bramastyo,  N.  A.  (2014).  Laporan  Audit  Investigasi  sebagai  Bukti  Permulaan  Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum .
Dwivedi, Y. K., Ravishankar, M. N., & Simintiras, A. C. (2015). Completing a PhD in business and  management:  A  brief  guide  to  doctoral  students  and  universities. Journal  of Enterprise Information Management .
Hardjaloka,  L.  (2014).  Studi  Penerapan  e-Government  di  Indonesia  dan  NegaraLainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. Jurnal Rechts Vinding: Media
Pembinaan Hukum Nasional , 435-452.
Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia…
ICW. (2013). Trend Pemberantasan Korupsi .
ICW.  (2014). Trend  Pemberantasan  Korupsi  2014.  Retrieved  from  Jakarta:  Index,  C.  P.
(2010). Transparency International .
Janssen, K. (2012). Open Government Data and the Right to Information: Opportunities and Obstacles. The Journal of Community Informatics, 8(2) .
Janssen,  M.,  Charalabidis,  Y.,  &  Zuiderwijk,  A.  (2012).  Benefits,  Adoption  Barriers  and
Myths of Open Data and Open Government. Information Systems Management .
Jetzek, T., Avital, M., & Bjorn-Andersen, N. (2014). Data-Driven Innovation through Open
Government Data. Journal of theoretical and applied electronic commerce research .
Kassen, M. (2013). A promising phenomenon of open data: A case study of the Chicago open data project. Government Information Quarterly , 508-513.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk
Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi. Jakarta:  Perpustakaan  Nasional:  Katalog  Dalam Terbitan (KDT).
Kurniawan,  T.  (2009).  Peranan  Akuntabilitas  Publik  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam
Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16(2) , 116-121.
Levy, Y. & Ellis, T. (2006). A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research. Informing Science .
Matheus, R., Ribeiro, M. M., Vaz, J. S., & Souza, C. (2010). Using internet to promote the transparency and fight corruption: Latin American transparency portals. Proceedings of the 4th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance .
Matheus, R., Ribeiro, M. M., Vaz, J. S., & Souza, C. (2012). Anti-corruption online monitoring systems  in  Brazil. Proceedings  of  the  6th  International  Conference  on  Theory  and
Practice of Electronic Governance .
Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 138 - 150.

## 14 JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi), p-ISSN: 2460-092X, e-ISSN: 2623-1662