## Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)
ISSN 2798-0243, Vol 2, No 1, 2022, 35-46 https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i1.1557
Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  terhadap Kawasan  Tanpa  Rokok:  Studi  Pengawasan  Peraturan Daerah  Nomor  2.A  Tahun  2016  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok di Kabupaten Pesawaran (Oversight of the Regional People's  Legislative  Assembly  for  Non-Smoking  Areas: Monitoring  Study  of  Regional  Regulation  Number  2.A  of 2016 concerning Smoke Free Areas in Pesawaran Regency) Ririn Anjarwati 1* , Bendi Juantara 2 , Budi Harjo 3
Universitas Lampung , Lampung 1,2
Abstract Purpose: This study is to find out how the DPRD supervises the regional regulations.
Method: This  study  used  is  qualitative,  data  collected through  interviews,  observation,  and  documentation. According to McCubbins and Schwartz (1984:65- 179), the theory  used  is  Police-patrol  oversight  and  Fire-alarm oversight.
Results: This  study  reveal  that  DPRD  in  carrying  out supervision  is  in  accordance  with  its  function,  but  the implementation of this supervision was only at the beginning of regional regulation number 2. In 2016 the no smoking area was ratified, no more intensive supervision was carried out, and  there  were  no  standard  rules  that  could  serve  as guidelines for supervision by the DPRD in carrying out its functions.  So  that  the  results  obtained,  the  supervision carried out by the Pesawaran Regency DPRD on the Non- Smoking Area does not work . Limitation: This  research is  how  is  the  supervision  of  the Regional  House  of  Representatives  (DPRD)  of  Pesawaran Regency  against  Regional Regulation  Number  2.a  of 2016 concerning Non-Smoking Areas?
Keywords: Supervision, DPRD, Regional Regulation How to cite: Anjarwati, R., Juantara, B., Harjo, B. (2022).
Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  terhadap Kawasan  Tanpa  Rokok. Jurnal    Studi  Ilmu  Sosial  dan Politik, 2(1), 35-46.

## Riwayat Artikel
Diterima pada 25 November 2022
Revisi 1 pada 1 Desember 2022
Revisi 2 Pada 5 Desember 2022
Disetujui pada 8 Desember 2022

## 1. Pendahuluan
Menjaga  lingkungan  agar  bersih  merupakan  kewajiban  bagi  setiap individu.  Hal  ini  perlu  dilakukan karena  lingkungan  yang  bersih  akan  berpengaruh  dengan  kesehatan  orang  yang  ada  di  dalamnya. Menurut  Sidik  (2013),  terdapat  banyak  sekali  dampak  buruk  yang  bisa  di  akibatkan  oleh  kondisi lingkungan  yang  tidak  sehat.  Dalam  aspek  udara  di  nyatakan  tidak  bersih  jika  udara  tersebut terkontaminasi  oleh  asap.  Menurut  Deddy  Kurniawan  selaku  Ketua  Badan  Pengawas  FK3I  (Forum Komunikasi Kader  Konservasi  Indonesia)  mengenai kerusakan  lingkungan,  yang  menjadi  salah satu penyumbang  polusi  udara  di  Indonesia  adalah  asap  rokok.  Juga  dijelaskan  Hammado  (2014)  meski pengaruhnya tidak terlalu signifikan tetapi rokok ini berpotensi untuk merusak lingkungan Pencemaran udara yang di sebabkan oleh asap rokok merupakan salah satu bentuk pencemaran yang di lakukan oleh faktor manusia. Semakin meningkatnya angka perokok di seluruh dunia juga akan membawa peluang meningkatnya juga potensi kerusakan lingkungan. Selain itu asap rokok juga mempunyai dampak yang signifikan  terhadap  kesehatan  manusia.  3  Ancaman  tembakau  dan  asap  rokok  termasuk  menjadi isu global yang memerlukan perhatian besar. Berdasarkan data yang didapat World Health Organization,
sebanyak lebih 7 juta kematian secara global setiap tahunnya ditimbulkan karena penggunaan tembakau. Angka ini diperkirakan akan terus semakin tinggi sampai 8 juta per tahun dalam tahun 2030. Indonesia merupakan salah satu negara yang merupakan negara dengan persentase tinggi terhadap penduduk yang merokok  (Ratnawaty  &  Hartini,  2017).  Survei  nasional  yang  diadakan  pada  tahun  2013  dan  2018 menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di Indonesia masih tergolong tinggi dikalangan dewasa dan remaja. Prevalensi pada orang dewasa masih belum menunjukkan penurunan selama periode 5 tahun ini, sementara prevalensi merokok pada remaja usia 10- 19 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% pada 2018 -- peningkatan sebesar kira-kira 20% (WHO, 2020).
Tabel 1.  Jumlah Remaja usia 13-15 Tahun Pengguna Produk Tembakau
Konsumsi Tembakau Tahun 2014 Tahun 2019 Pengguna Produk Tembakau 20,3% 19,2% Penghisap Rokok 18,3% 18,8%
Sumber: di olah dari Unicef Profil Remaja 2021
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah remaja usia 13-15 tahun dalam penggunaan produk tembakau dari rentang tahun 2014-2019 mengalami penurunan. Sementara pada bagian penghisap rokok untuk remaja  usia  13-15  tahun  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2014-2019.  Hal  ini  menunjukan bertambahnya jumlah remaja yang menghisap rokok tersebut. Data dari sumber website BPS, Provinsi Lampung  menempati  urutan  tertinggi  dengan  persentase  merokok  pada  penduduk  umur  ≥  15  tahun dalam  jangka  waktu  2018-2020  sebesar  33,43%di  bandingkan  dengan  provinsi  Jawa  Timur  yang tercatat  sebagai  penghasil  tembakau  terbesar  secara  nasional  daerah  ini  hanya  27,78%  .  Meskipun mengalami tren penurunan tetapi Provinsi Lampung masih menempati tingkatan tertinggi dibandingkan dengan provinsi–provinsi besar lainnya yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih besar dari Provinsi Lampung seperti DKI Jakarta, Papua, dan provinsi lainnya. Provinsi Lampung dalam data dari BPS tersebut dikatakan tertinggi karena melebihi batas rata- rata persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun secara nasional. Tingkatan persentase merokok di Provinsi Lampung tersebut tentunya disumbang oleh kabupaten / kota yang ada di bagian Provinsi Lampung. Sedikit banyaknya persentase merokok yang di hasilkan oleh kabupaten / kota akan mempengaruhi tingkatan dalam level provinsi. Berikut  merupakan  data  proyeksi  baselin  merokok  pada  umur  =  15  tahun  dalam  sebaran  daerah  di Provinsi Lampung.
Tabel 2 . Hasil Proyeksi Baseline Persentase Merokok pada Penduduk umur =15 tahun
No Kabupaten/ Kota 2015 2019 2020 2025 2030 1 Lampung Selatan 35,99 37,95 38,27 39,64 40,77 2 Lampung Tengah 36,45 36,69 36,84 37,48 38,01 3 Lampung Utara 29,28 30,20 30,22 30,32 30,40 4 Lampung Barat 32,22 33,57 33,82 34,90 35,79 5 Tulang Bawang 32,00 31,39 31,62 32,60 33,41 6 Tanggamus 29,79 30,59 30,76 31,50 32,11 7 Lampung Timur 32,28 33,38 33,48 33,91 34,26 8 Way Kanan 32,08 31,94 32,13 32,92 33,58 9 Pesawaran 32,62 32,54 32,52 32,45 32,39 10 Pringsewu 31,38 24,97 23,59 17,74 13,33 11 Mesuji 31,18 33,52 34,03 36,25 38,06 13 Tulang Bawang Barat 30,56 20,33 18,36 11,03 6,62 14 Bandar Lampung 26,31 27,58 27,67 28,09 28,43 15 Metro 25,92 28,15 28,47 29,89 31,05
16 Provinsi Lampung 31,15 31,72 31,87 32,54 33,09

## Sumber : Buku SDGs Lampung
Dalam data yang didapat dari buku SDGs Lampung kehidupan sehat dan sejahtera indikator presentase merokok pada penduduk umur = 15 tahun dalam rentang waktu tahun 2015 sampai pada tahun 2030 dalam sebaran nilai Scorecard di Kabupaten Pesawaran menunjukan angka sedikit sekali dan hampir tidak  ada  progres  berkaitan  dengan  tujuan  SDGs  yaitu  kehidupan  sehat  dan  sejahtera.  Kabupaten Pesawaran  menempati  urutan  kedelapan  dari  seluruh  Provinsi  di  Lampung  menurut  proyeksi  dari rentang tahun 2015 sampai tahun 2030. Nilai tersebut menjadikan Kabupaten Pesawaran mendapatkat kategori  D  yang  artinya  baru  setangah  jalan  menuju  target  SDGs.  Meskipun  begitu  Kabupaten Pesawaran masih masuk kategori perokok tinggi dan menjadi darurat asap rokok. Jika dibandingkan dengan  Kota  Bandar  Lampung  yang  sudah  memiliki  peraturan  daerah  tentang  kawasan  tanpa  rokok yaitu  peraturan  daerah  Kota  Bandar  Lampung  No  05  Tahun  2018.  Kota  Bandar  Lampung  sendiri presentase merokok pada penduduk umur = 15 tahun dalam rentang waktu tahun 2015 sampai pada tahun 2030 cendrung mengalami penurunan. Bahkan menunjukan angka yang lebih kecil di banding dengan Kabupaten Pesawaran. Padahal menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 137-2017, jika di lihat dari jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah  penduduk yang lebih sedikit dari Kota  Bandar  Lampung  yaitu  hanya  546.160,  sedangkan  Kota  Bandar  Lampung  memiliki  jumlah Penduduk 1.175.397.
Masih tingginya angka perokok mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah menunjukan bagaimana rokok dapat merusak lingkungan dan juga kesehatan manusia. Isu–isu mengenai bahayanya asap rokok ini menjadikan pemerintah dan DPRD selaku eksekutif dan legislatif di daerah membuat peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Andriani and Ardiyansyah (2021) Kawasan tanpa rokok menjadi isu yang semakin sering dibahas terlebih Indonesia sebagai negara berkembang yang berada di antara negara Asia–Pasifik menjadi salah satu negara yang terlambat dalam menaruh perhatian pada penegakan aturan tentang larangan merokok maupun mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok kerap mengalami pro dan kontra dimasyarakat. Pemerintah  dihadapkan  pada  kenyataan  yang  dilematis,  disatu  sisi  pemerintah  harus  menjamin kesehatan  setiap  warga  melalui  udara  yang  bersih  dan  sehat,  namun  disisi  lain  dari  sektor  ekonomi merasa  dirugikan  dengan  adanya  peraturan  ini.  Pemerintah  sebagai  aktor  utama  yang  mempunyai wewenang untuk menentukan arah suatu kebijakan. Sebagai bentuk output kebijakan dari pemerintah daerah, peraturan daerah secara substantif harus mengakomodasi kepentingan warga masyarakat dalam lingkup wilayah daerah tersebut. Terlebih lagi pada era otonomi daerah, yang mana daerah diberikan keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Maulana, 2017). Sebagai bentuk responsibilitas pemerintah  menanggapi  masalah  rokok,  perlu  dibuat  aturan  atau  kebijakan  yang  memberikan perlindungan  terhadap  polusi  yang  diakibatkan  oleh  asap  rokok.  Namun  pemerintah  juga  tetap memperhatikan hak dari pengguna rokok sendiri. Untuk itu pemerintah daerah mulai fokus memberi perhatian lebih untuk menangani bahaya ancaman asap rokok.
Salah  satunya  pemerintah  Kabupaten  Pesawaran  yang  telah  memberlakukan  peraturan  daerah Kabupaten Pesawaran nomor 2.a tahun 2016 tentang Kawasan 7 Tanpa Rokok. Tujuan diundangkannya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesawaran adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok  pemula.  Penetapan  peraturan  daerah  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  ini  berasaskan: kepentingan  kualitas  kesehatan  manusia,  keseimbangan  kesehatan  manusia  dan  lingkungan, kemanfaatan  umum,  keterpaduan,  keserasian,  kelestarian  dan  keberlanjutan,  partisipatif,  keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam pasal 11 peraturan daerah Kabupaten Pesawaran nomor 2.a tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok disebutkan tempat–tempat atau area–area tertentu yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan yang di maksud diantaranya adalah: tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan atau tempat berkumpul anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, dan sarana kesehatan. Sasaran dari peraturan ini ditunjukan bagi setiap orang harus wajib menaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Pada pasal 27 sampai pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan Bupati melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok  (KTR)  yang  ada  didaerah.  Perangkat  daerah  bersama–sama  masyarakat  dan/atau  badan/atau lembaga  dan/atau  organisasi  kemasyarakatan,  melakukan  pengawasan  pelaksanaan  Kawasan  Tanpa Rokok (KTR). Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai  dengan  tempat  yang  dinyatakan  sebagai  KTR.  Walau  Kabupaten  Pesawaran  sudah  memiliki peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  kawasan  tanpa  rokok,  menurut  hasil  observasi  di  lapangan meskipun  sudah  tercantum  jelas  area–area  yang  dinyatakan  sebagai  Kawasan  Tanpa  Rokok  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang 8 Kawasan Tanpa Rokok, nyatanya  di  lapangan  terdapat  beberapa  lokasi  yang  tercantum  didalam  peraturan  daerah  tersebut sebagai  kawasan  yang  mewajibkan  untuk  menerapkan  aturan  kawasan  tanpa  rokok  tetapi  belum terlaksana dengan maksimal. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut dan kurangnya pengawasan oleh pihak yang terkait kemungkinan menjadi penyebabnya. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok  agar  berjalan  dengan  baik  harus  didukung  dengan  kepatuhan  dan  kepedulian  masyarakat mengenai  aturan  tersebut.  Sehingga  aturan  yang  dibuat  bisa  mengakomodasi  semua  kepentingan masyarakat,  baik  bagi  pengguna  rokok  aktif  maupun  nasib  perokok  yang  pasif.  Selain  faktor  dari masyarakat sebagai penerima manfaat, kebijakan akan berjalan baik jika ada komitmen dan keahlian para  pelaksana  kebijakan,  yang  dalam  penelitian  ini  yang  di  maksudkan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan  unsur  Pemerintahan  Daerah  yang  tatanan  susunanya mencerminkan  sebagai  perwakilan  seluruh  rakyat  di  daerahdaerah  yang  ada  di  Negara  Indonesia. Bersama-sama dengan  kepala daerah melaksankan tugas, kewenangan pemerintah serta daerah yang disebut dengan bidang legislatif. Sebagai unsur pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  mempunyai  kedudukan  sesuai  atau  yang  setingkat  dengan  kepala  daerah.  Kedudukan  serta tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah. Tasyah, Septiya, Putri, Fernanda, and Azani (2021) Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggungjawab yang besar serta sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda-roda didalam  kehidupan  pemerintahan  daerah.  Dewan  Perwailan  Rakyat  Daerah  yaitu  istilahnya  menjadi mitra kerja serta memiliki atau mempunyai kedudukan yang sangat sejajar dengan pemerintah daerah (Praptomo, 2016). Dalam (Praptomo, 2016), juga disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilengkapi  dengan  beberapa  fungsi-fungsi,  yaitu  fungsi  legislasi  yang  bertugas  berbentuk  peraturan daerah  yang  dilakukan  ketika  bersama-sama  kepala  daerah  dalam  hal ini ialah bupati  atau  walikota. Kemudian  fungsi  anggaran  yang  ada  bersama  kepala  daerah  menyusun  serta  menetapkan  Anggaran Pendapatan  yang  adaatau  Belanja  Daerah  (APBD)  tiap  tahun  ke  tahun.  Serta  perlu  adanya  fungsi pengawasan sebagai berikut dengan dilakukannya pengawasan dalam melaksanakan undang-undang, peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Berdasarkan fungsi–fungsi DPRD di atas, maka dalam hal  ini  berkenaan  dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesawaran  Nomor  2.A  Tahun  2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai tugas dalam hal pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan  wewenang  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  APBD kabupaten/kota. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. Karena keberhasilan suatu rencana atau peraturan yang dibuat juga bergantung bagaimana keseriusan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. DPRD menjadi salah satu aktor yang merupakan bagian terpenting dari terbentuknya suatu peraturan daerah. Selain di bekali dengan fungsi  legislasi  sebagai  pembuat  kebijakan  DPRD  juga  mempunyai  wewenang  untuk  mengawasi jalannya peraturan daerah tersebut.

## 2. Metode penelitian
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang
Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kabupaten  Pesawaran.  Penelitian  kualitatif  sebagai  suatu  langkah  yang membentuk  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati  dari  fenomena  yang  terjadi.  Lokasi  pada  penelitian  ini  adalah  DPRD  Kabupaten  Pesawaran dengan  fokus  penelitian  Pelaksanaan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten Pesawaran. informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana fungsi pengawasan anggota DPRD di Kabupaten Pesawaran. Informan dalam penelitian ini adalah : 1. Umroni (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pesawaran 2014-2019 ) 2. Aria Guna (Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pesawaran) 3. FX Bambang (Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pesawaran) 4. Andika (Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten  Pesawaran)  5.  Effendi  (  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  6.  Reza  (Lembaga Pers/Pengamat) 7. Budi Cahya Ningrat (Masyarakat perokok aktif) 8. Rivai (Masyarakat perokok pasif). Teknik  pengumpulan  data  mengguanakan  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  literatur. Pengolahan data menggunakan triangulasi data serta dilakukan analisis data.

## 3. Hasil dan pembahasan
3.1 Pengawasan DPRD Kabupaten Pesawaran Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepatutnya DPRD dapat melaksanakan fungsifungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi  pengawasan.  Salah  satu  lingkup  pengawasan  DPRD  yaitu  pengawasan  DPRD  terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala  Daerah,  Keputusan  Kepala  Daerah,  dan  lain-lain).  Dasar  hukum  pengawasan  DPRD  diatur dalam  Undang-undang  Pemerintah  Daerah.  Berangkat  dari  ketentuan  Pasal  154  ayat  (1)  huruf  c Undang-undang Pemerintah Daerah dan Pasal 366 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  ruang  lingkup pengawasan DPRD meliputi 3 (tiga) hal yaitu: 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan  peraturan  perundangundangan  lainnya  (Peraturan  Daerah,  Peraturan  Kepala  Daerah,  Keputusan Kepala  Daerah,  dan  lain-lain).  2.  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD).  3.  Pengawasan  terhadap  perjanjian  kerjasama  dengan  pihak  ketiga.  Dalam  hal pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda).
Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan  awal  ketika  ditetapkannya  APBD.  Fungsi  pengawasan  tidak  kalah  substansial  dengan  fungsi legislasif  dan  anggaran,  karena  fungsi  pengawasan  mengandung  ruang  lingkup  yang  lebih  luas dibandingkan  dengan  evaluasi  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  implementasi  berbagai kebijakan Kepala Daerah yang bersifat publik. Fungsi pengawasan Anggota DPRD lebih luas sehingga lebih  tepat  disebut  controlling  dalam  pengertian  manajemen.  Fungsi  pengawasan  tidak  hanya menyangkut  bidang  keuangan  (APBD)  tetapi  menyeluruh  terhadap  aspek  kinerja  pemerintah  daerah dalam  mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  public  dan  penegakan  peraturan  daerah.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang salah satu fungsinya adalah pengawasan memiliki andil dalam mengawal  dan  mengawasi  agar  tujuan  dari  suatu  peraturan  daerah  yang  telah  ditetapkan  dapat terlaksana  dengan  baik.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  adalah  pengawasan  politik  dan kebijakan  yang  bertujuan  untuk  memelihara  kepercayaan  publik  sebagai  konstituen  yang  memilih langsung wakilnya.
Dalam  melaksanakan  pengawasan    tersebut,  penulis  merujuk  pada  pengawasan  legislatif  menurut McCubbins  dan  Schwartz  (1984:65-179)  yaitu  Police-patrol  oversight  dan  Fire-alarm  oversight. Komponen-komponen penting dalam melakukan pengawasan menurut McCubbins dan Schwartz yaitu Police-patrol  oversight  dan  Fire-alarm  oversight.  Kegiatan  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 2.A tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok dapat diketahui berjalan atau tidak berjalan berdasarkan dua
model pengawasan di atas. Masing-masing  model tersebut diuraikan berdasarkan indikator-indikator untuk mempermudah dan memahami aspek-aspek yang di teliti.

## 3.2 Model Police-patrol oversight
Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  tujuannya  adalah  untuk  menjamin  pelaksanaan kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan  dan  rencana  yang  telah  ditetapkan  serta  memastikan  tujuan  dapat tercapai  secara  efektif  dan  efisien.  Pengawasan  dengan  model  ini  memberikan  sebuah  gambaran pengawasan yang aktif, langsung, dan merupakan inisiasi lembaga DPRD.

## 3.2.1 Pengawasan Aktif
Menurut  Daly  Erni  (2008:23)  pengawasan  aktif  merupakan  jenis  pengawasan  yang  dilaksanakan ditempat  kegiatan  yang  bersangkutan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dibekali  hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota. Ketentuan hak DPRD Kabupaten/Kota ditentukan dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-undang MPR,DPR,DPD, dan DPRD (UUMD3) yang terdiri dari hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 371 ayat (2) Undang-undang MPR,DPR,DPD, dan DPRD (UUMD3) adalah hak interpelasi untuk meminta  keterangan  kepada  Bupati/Walikota  mengenai  kebijakan  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket anggota  DPRD  menurut  Pasal  371  ayat (3)  Undang-undang  MPR,DPR,DPD,  dan  DPRD  (UUMD3) adalah  hak  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  kebijakan  Pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak-hak  diatas  dapat  digunakan  DPRD  melalui  rapat  paripurna.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dapat  menggunakan  hak-hak  yang  dimilikinya  itu  untuk  pengawasan  terhadap  kebijakan pemerintah  yang  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Sedangkan  yang dimaksud  pengawasan  aktif  pada  penjelasan  sub  indikator  model  Police-patrol  oversight  ini  adalah pemaksimalan penggunaan hak-hak dan penggunaan penyerapan aspirasi melalui kegiatan hearing yang bisa dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. Dari hasil analisis data dan observasi yang penulis  lakukan  selama  proses  penelitian  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD)  Kabupaten  Pesawaran  pernah  menggunakan  hak-hak  anggota dewan yang memang melekat dimiliki oleh setiap anggota DPRD tersebut. Namun hal itu dilakukan hanya pada saat peraturan daerah tersebut baru disahkan atau pada awal-awal peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok itu di buat. Tidak ada pengawasan secara intensif lebih lanjut mengenai peraturan daerah tersebut yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam  melakukan pengawasan tidak sampai pada tahap  menginvestigasi,  menggunakan  hak  angket,  hak  interpelasi,  dan  menyatakan  pendapat  yang dimiliki oleh DPRD.
Dalam  melakukan  pengawasan  secara  aktif  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD)  bisa  melakukannya dengan  hearing  atau  dengar  pendapat  atau  dialog  pimpinan  dan  anggota  DPRD  dengan  pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dari hasil analisis data dan observasi  yang  penulis  lakukan  selama  proses  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  DPRD  pernah melakukan  hearing  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerh  (OPD)  terkait  dalam  hal  ini  satuan  polisi pamong praja dan dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran. Tetapi hearing yang dilakukan masih bersifat umum,  dan  hearing  yang  dilakukan  tidak  secara  khusus  membahas  mengenai  penerapan  peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran belum pernah melakukan hearing yang dikhususkan untuk membahas mengenai peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan dari pelaksanaan penerapan peraturan daerah Nomor 2A tahun
2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, DPRD Kabupaten Pesawaran berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  dinas terkait  yaitu Dinas  Kesehatan. Kemudian  DPRD  Kabupaten Pesawaran  dapat  melakukan  pembahasan  terhadap  laporan  hasil  pemeriksaan  laporan  pelaksanaan penerapan  peraturan  daerah  Nomor  2A  tahun  2016  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Jika  ditemukan masalah DPRD Kabupaten Pesawaran dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan penerapan peraturan daerah Nomor 2A tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## 3.2.2 Pengawasan Langsung
Selain melakukan pengawasan secara aktif, unsur lain dalam model pengawasan ini adalah pengawasan langsung.  Menurut  (2003:115)  pengawasan  langsung  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  pimpinan terhadap  bawahannya.  Pengawasan  langsung  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara sidak langsung kelapangan dan kunjungan kerja. Menurut hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan  selama  proses  penelitian  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  tentang kawasan  tanpa  rokok  DPRD  pernah  melakukan  sidak  langsung  ke  lapangan.  Tetapi  hal  tersebut dilakukan pada saat awal-awal peraturan tentang kawasan tanpa rokok itu disahkan. Untuk pengawasan pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut selanjutnya lebih sering dilakukan oleh  satuan  polisi  pamong  praja.  72  Sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  kegiatan  sidak  yang dilakukan oleh DPRD tersebut.
Bahkan dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok DPRD belum  pernah  melakukan  sosialisasi  secara  khusus  dengan  masyarakat  yang  membahas  Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sosialiasasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama ini hanya sebatas pada saat kegiatan reses. Dimana kegiatan reses adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  dengan  bertemu  langsung  dengan  konstituen  didaerah  pilihnya  untuk  menyerap  aspirasi. Menurut  pendapat  peneliti  DPRD  dan  Kepala  Daerah  diamanatkan  sebuah  hubungan  kerja  dengan prinsip keterbukaan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak saling mengintervensi dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Adanya ketentuan  peraturan  perundangan  undangan  tentang  pemerintahan  daerah  oleh  aparatur  pemerintah daerah  temasuk  anggota  DPRD  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  di  bidang  legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dasar hukum lainnya untuk pelaksanaan fungsi pengawasan bagi DPRD Kabupaten/Kota juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UUPD dan Pasal 154 ayat (1) huruf c UUPD serta Pasal 69 ayat (1) huruf c UUMD3 dan Pasal 366 ayat (1) huruf h UUMD3, DPRD meminta laporan keterangan  pertanggungjawaban  bupati/walikota  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kabupaten/kota. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih dengan menerapkan hugungan kemitraan dengan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota untuk mengawasi kinerja Kepala Daerah tentang pelaksanaan peraturan daerah untuk dievaluasi.

## 3.2.3 Inisiatif Lembaga DPRD
DPRD dilengkapi dengan hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan terhadap  rancangan  peraturan  daerah  bahkan  persetujuan  itu  sendiri  mengandung  kewenangan menentukan (decicive). Hak mengajukan rancangan peraturan daerah, sangat lazim disebut hak inisiatif DPRD. Hak ini dimiliki oleh DPR atau ditingkat daerah dimiliki oleh DPRD, Hak inisiatif DPR/DPRD ini  digunakan  untuk  mengajukan  rancangan  undang-undang,  atau  ditingkat  daerah  digunakan  untuk mengajukan  rancangan  perda.  Dalam  hal  ini  DPRD  atas  inisiatif  sendiri  dapat  menyusun  dan mengajukan rancangan perda (Sukendro, 2007).
Sedangkan pada sub indikator inisiatif lembaga DPRD yang dimaksud oleh peneliti adalah kemampuan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD)  dalam  melakukan  pengawasan  tanpa  harus  diberi  tahu terlebih  dahulu.  Juga  bisa  diartikan  melakukan  sesuatu  dalam  hal  ini  melakukan  pengawasan  tanpa harus mengikuti jadwal. Inisiatif lembaga DPRD dapat dilihat dengan cara inisiatif dalam pengawasan, inisiatif  dalam  tindakan  yang  dilakukan  jika  terjadi  penyimpangan,  dan  model  pengawasan  yang dilakukan.  Menurut  hasil  analisis  data  dan  observasi  yang  penulis  lakukan  selama  proses  penelitian bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran tidak ada jadwal khusus yang di buat untuk
melakukan  pengawasan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  melakukan  pengawasan  hanya pada saat-saat tertentu jika para anggota dewan tersebut turun ke masyarakat. Tidak ada inisiatif cara lain yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini.
Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  tentang  kawasan  tanpa  rokok  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Pesawaran  jika  ditemukan  pelanggaran  atau penyimpangan  DPRD  melakukan  koordinasi  dengan  dinas  terkait  dalam  hal  penegakan  peraturan daerah  yaitu  satuan  polisi  pamong  praja.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tidak  secara langsung  menindak  pelanggaran  tersebut.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menerima laporan dari masyarakat dan kemudian akan disampaikan ke Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait yaitu satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah. Tindakan yang dilakukan DPRD dilakukan secara sinergis dan bersifat prosedural. Dari hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan  selama  proses  penelitian  memang  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah tentang kawasan tanpa rokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, DPRD lebih menggunakan inisiatifnya untuk melakukan pengawasannya sendiri. Tidak hanya itu, dinas-dinas terkait  dalam  hal  ini  dinas  kesehatan  dan  satpol  PP  Kabupaten  Pesawaran  juga  ikut  melakukan pengawasan  dalam  pelaksanaan  peraturan  daerah  tentang  kawasan  tanpa  rokok  tersebut.  Meskipun begitu,  diperlukan  juga  partisipasi  dari  masyarakat  agar  membantu  DPRD  dan  dinas  terkait  dalam proses  pengawasan terhadap  peraturan daerah tentang  kawasan  tanpa  rokok.  Dari  hasil  pengamatan, wawancara, dan observasi di lapangan peneliti menilai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok menurut model Police-patrol oversight kurang berjalan. Karena meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten  Pesawaran  sudah  mempunyai  inisiatif  dalam  proses  pengawasan,  tetapi  tidak  ada pengawasan aktif, dan pengawasan langsung berkaitan tentang pengawasan peraturan daerah tentang kawasan  tanpa  rokok  yang  di  lakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  kabupaten Pesawaran .

## 3.3 Model Fire-alarm oversight
Model  ini  memungkinkan  DPRD  membuat  dan  menetapkan  aturan  yang  memungkinan  keterlibatan aktif  dari  masyarakat  secara  langsung  untuk  memantau  dan  mengingatkan  pemerintah.  Dengan melibatkan  upaya  selektif  dan  didorong  oleh  keluhan  dari  masyarakat  dan  kelompok-kelompok kepentingan. Hal ini yang akan membawa potensi permasalahan dan menjadi perhatian dari DPRD, jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian kebijakan. Pengawasan dengan model ini memberikan sebuah gambaran  pengawasan  yang  memuat  aturan  standar  dan  prosedur  baku  pengawasan  DPRD,  Aturan standar  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pengawasan,  dan  Tindak  Lanjut  Hasil Pengawasan.

## 3.3.1 Aturan Standar dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD
Dasar  hukum  yang  bisa  digunakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  melakukan pengawasan  adalah  Ketentuan  hak  DPRD  Kabupaten/Kota  ditentukan  dalam  Pasal  371  ayat  (1) UUMD3 yang terdiri dari hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 371 ayat (2) UUMD3 adalah hak interpelasi untuk meminta  keterangan  kepada  Bupati/Walikota  mengenai  kebijakan  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket anggota  DPRD  menurut  Pasal  371  ayat  (3)  UUMD3  adalah  hak  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk melakukan  penyelidikan  terhadap  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  penting  dan  strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD sendiri sudah  di  atur  dalam  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Pesawaran  Nomor  10 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran bagian ke satu sampai bagian ke lima.
Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  informan  menjawab  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  tidak  ada  aturan  khusus  yang  digunakan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi peraturan daerah. Tidak ada petunjuk teknis yang memuat
tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dalam melakukan  pengawasan.  Pelaksanaan  pengawasan  selama  ini  hanya  berpedoman  pada  tiga  fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga pola pengawasan juga tidak  teradministrasi  dengan  baik,  karena  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  tentang  tindak  lanjut pengawasan secara khusus.

## 3.3.2 Aturan Standar Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Proses Pengawasan
DPRD memiliki fungsi menerima aspirasi, meneruskan aspirasi, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, apa  yang  menjadi  permasalahan  atau  77  persoalan  didaerah  tertentu  misalnya,  baik  persoalan  yang menyangkut penanganan kewajiban urusan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Menurut Dea Rangga Kuncoro (2018), mengungkapkan beberapa bentuk atau cara untuk menyalurkan aspirasi yaitu: aspirasi secara tertulis, aspirasi secara lisan, aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi, aspirasi melalui  kunjungan  kerja,  dan  aspirasi  secara  daring  atau  online.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan aturan standar masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dalam penelitian ini adalah aturan yang memuat tata cara yang bisa digunakan untuk masyarakat ikut dalam proses pengawasan suatu peraturan daerah atau untuk menyalurkan aspirasi. Contohnya seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memuat tata cara untuk masyarakat dapat menyampaikan pendapat
Dari hasil analisis data dan observasi, peneliti menilai DPRD menerima aspirasi secara terbuka, saluran aspirasi  melalui  anggota  di  DPRD  di  Kabupaten  Pesawaran  sudah  tersalurkan,  khususnya  seluruh anggota DPRD sudah menerima aspirasi masyarakat dari daerah pilih masing-masing pada masa reses. Tetapi  peneliti  dari  hasil  wawancara  menemukan  proses  penyampaian  aspirasi  dan  laporan  oleh masyarakat,  tidak  teradministrasi  melalui  aturan  yang  jelas,  proses  tersebut  melebur  dengan  agenda reses DPRD, dan secara terbuka penyampaian aspirasi yang sifatnya penting dapat langsung menuju kantor DPRD, tidak ada aturan normatif yang mengatur proses dan tindak lanjut laporan yang harus dilalui masyarakat dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Pesawaran tidak secara khusus membuat sebuah aturan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, penulis tidak menemukan sebuah aturan khusus, serta pihak masyarakat atau LSM dan media tidak mengetahui cara menyampaikan aspirasi mereka selain langsung menghubungi anggota DPRD  terkait  ataupun  megajukan  forum  audiensi,  tidak  ada  prosedur  baku,  terkecuali  dalam penerimaan aspirasi dalam bentuk demonstrasi, sudah diatur dalam SOP tersendiri.
Dari  hasil  analisis  data  dan  observasi  yang  penulis  lakukan  selama  proses  penelitian  bahwa  bentuk partisipasi  masyarakat  masih  bersifat  teknis  dilapangan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) belum pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari pers tentang permasalahan kawasan tanpa  rokok.  Kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  disebabkan  karena  belum  adanya  pengetahuan masyarakat terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dinas terkait agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan bentuk pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut.

## 3.3.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Dalam pasal 21 ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 Tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran menyebutkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada pimpinan DPRD dan di umumkan pada rapat paripurna. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak lanjut hasil pengawasan pada penelitian ini  yaitu  bentuk  tindak  lanjut  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kabupaten  Pesawaran  dalam  pengawasan  kawasan  tanpa  rokok.  Menurut  hasil  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  informan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah  (DPRD) tindak lanjut jika ada laporan dari masyarakat terkait pengawasan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok belum signifikan dilaksankan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum pernah secara khusus meminta laporan dari dinas terkait sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya sebatas mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  terkait  penerapan  peraturan  daerah  tentang  kawasan  tanpa  rokok  tersebut.  Bahkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru akan melakukan evaluasi terkait penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut setelah adanya penelitian ini.
Belum  adanya  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten  Pesawaran disebabkan  oleh  selain  faktor  dari  DPRD  nya  sendiri  terkait  proses  pengawasan  terhadap  peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok juga disebabkan oleh faktor penerapan peraturan daerah tersebut dimana  belum  ada  program  khusus  yang  dibuat  oleh  dinas  kesehatan  Kabupaten  Pesawaran  terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut (Arifin & Widiastuti, 2016). Selama ini dinas kesehatan hanya  bisa  melakukan  sosialisasi  dan  pemantauan  dilapangan  terkait  pelaksanaan  peraturan  daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Tidak disediakan anggaran khusus yang di alokasikan menjadi alasan utamanya belum adanya program  yang diadakan dari dinas kesehatan tersebut. Selain itu faktor lain yang  ikut  mempengaruhi  belum  adanya  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD Kabupaten Pesawaran adalah selama peraturan daerah ini disahkan tidak adanya laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini.
Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  kabupaten  Pesawaran  terhadap  peraturan daerah  tentang  kawasan  tanpa  rokok  menurut  model  Fire-alarm  oversight  kurang  berjalan.  Karena meskipun masyarakat dalam menyampaikan aspirasi bisa langsung datang ke kantor DPRD Kabupaten Pesawaran  atau  menemui  langsung  anggota  DPRD  Kabupaten  Pesawaran,  tetapi  penulis  tidak  tidak menemukan aturan mengenai system pelaporan dan aturan yang secara khusus mengatur pengawasan oleh masyarakat di DPRD Kabupaten Pesawaran, tidak ditemukan pola tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah tersusun, terarsipkan, serta terdokumentasikan dengan baik seperti yang diamantkan dalam konsep yang dikemukakan oleh McCubins dan Schwartz. Dalam penelitian ini menurut hasil observasi peneliti  dilapangan,  Dewan  Perwakilan    Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Pesawaran  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  Kabupaten  Pesawaran  Nomor  2.A  Tahun  2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum maksimal. Meskipun di beberapa area yang sudah di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah menerapkan peraturan daerah tersebut dengan ciri adanya poster  dilarang  merokok,  dan  juga  adanya  kerja  sama  antara  dinas  kesehatan  kabupaten  Pesawaran dengan beberapa sekolah dan puskesmas. Tetapi hal ini menandakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini baru bisa di optimalkan di lingkungan kesehatan dan lingkungan sekolah. Sedangkan di area lain yag disebutkan dalam peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  pasal  12  ayat  (2)  yaitu  tempat  umum,  tempat  kerja,  tempat  ibadah,  tempat bermain dan tempat berkumpul anak, angkutan umum belum maksimal di terapkan.
Ini di tandai dengan masih terdapat pelanggaran dalam penerapan peraturan daerah tersebut di berbagai area-area yang seharusnya dilarang untuk merokok. Bahkan di lokasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  pun  masih  terdapat  pelanggaran  yang  terjadi.  Ini  dibuktikan  dengan  masih  terdapat asbak,  dan  putung  rokok  di  area  kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Pesawaran. Selain itu, dalam peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  pasal  9  ayat  (2)  dijelaskan  mengenai  ketentuan  pemasangan  iklan  rokok diantaranya yakni, tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tidak diletakkan dijalan utama atau protokol, harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang. Sedangkan  temuan  di  lapangan  masih  terdapat  iklan  rokok  yang  melintang  dijalan  utama  atau  jalan protokol di Kabupaten Pesawaran. Seharusnya menurut peraturan daerah tersebut dilarang iklan rokok terpasang di area tersebut.
Dibeberapa lokasi sekolah masih terdapat karyawan atau pegawai sebagai perokok tentunya untuk para perokok  berat  aturan  KTR  menjadi  sebuah  siksaan  tersendiri  dan  biasanya  karena  sudah  tidak  bisa menahan untuk tidak mengisap rokok sebagai sebuah alasan dan pembenaran saat melanggar peringatan KTR dan yang sudah tahu aturan KTR akan sembunyi-sembunyi dalam mengisap rokoknya. Tempat favorit yang tersembunyi biasanya seperti dekat pojok belakang dan tempat-tempat yang nyaman untuk kumpul bersama seperti kantin/ garasi /parkir/tempat olahraga di institusi tersebut. Banyaknya pihak yang merasa terancam dengan penerapan KTR memunculkan banyaknya pelanggaran penerapan KTR. Apalagi  penerapan  sanksi  bila  institusi  tidak  melaksanakan  perda  KTR  atau  melanggar  Perda  KTR belum  berjalan  sehingga  tanpa  sistem  monitoring  yang  baik  maka  efektivitas  KTR  seringkali
dipertanyakan. KTR dianggap masih sebatas papan nama yang dipasang di wilayah tertentu tanpa tahu apakah cukup efektivitas atau tidak. Sehingga disinilah diperlukan sebuah monitoring untuk melihat efektivitas KTR dari waktu ke waktu (Tayib & Sumarni, 2018).
Masih belum maksimalnya penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini disebabkan karena  belum  adanya  tim  khusus  yang  di  bentuk  oleh  pemerintah  daerah  dalam  kaitannya  untuk mensosialisasikan dan mengawasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah tidak tersedianya anggaran yang bisa digunakan untuk menunjang penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Agar peraturan daerah ini dapat di terapkan secara maksimal,  Pemerintah Kabupaten  Pesawaran  dan  DPRD  Kabupaten  Pesawaran harus saling  bekerja sama dan lebih meningkatkan lagi kinerja dari masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dalam hal ini  Pemerintah Kabupaten Pesawaran  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  suatu  peraturan  daerah dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat (Silvia & Sujianto, 2021). Sedangkan DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi jalan nya suatu peraturan daerah. Jika pemerintah dan DPRD menjalankan tugasnya  masing-masing  maka  pengimplementasian  peraturan  daerah  akan  berjalan  dengan  lebih mudah dan masyarakat akan menerima manfaat nya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari penjelasan di atas maka pemerintah daerah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  untuk  melakukan  pengawasan  peraturan  daerah  perlu menumbuhkan  kesadaran  DPRD  sendiri  akan  fungsi  yang  di  embannya.  Karena  masyarakat  sangat berharap agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan  manfaatnya  bagi  masyarakat.  Peningkatan pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  terhadap  peraturan  daerah  penting  dilakukan  agar  dapat  memberikan  dampak  langsung terhadap pengimplementasian produk daerah menempatkan produk kebijakan pemerintah daerah dan DPRD menjadi sangat strategis. Dan kemudian akan mempengaruhi pembuatan keputusan yang lebih strategis dan pendekatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat daerah menjadi lebih baik.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya,  maka dapat ditarik kesimpulan pada dua aspek:
1) Model Police-patrol oversight
Meskipun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  kabupaten  Pesawaran  sudah  mempunyai inisiatif dalam proses pengawasan, tetapi dari hasil wawancara menghasilkan tidak ada pengawasan aktif, dan pengawasan langsung berkaitan tentang pengawasan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran. Pengawasan berjalan hanya pada saat peraturan tentang kawasan tanpa rokok tersebut baru disahkan selebihnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  lebih  mengandalkan  dinas  terkait  dalam pengawasan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini.
2) Model Fire-alarm oversight Meskipun masyarakat dalam menyampaikan aspirasi bisa langsung datang ke kantor DPRD Kabupaten Pesawaran atau menemui langsung anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, tetapi peneliti tidak menemukan aturan 86 mengenai system pelaporan dan aturan yang secara  khusus  mengatur  pengawasan  oleh  masyarakat  di  DPRD  Kabupaten  Pesawaran,  tidak ditemukan  pola  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  yang  sudah  tersusun,  terarsipkan,  serta terdokumentasikan. Sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dan media pers dalam proses pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## Daftar pustaka
Andriani, M., & Ardiyansyah, A. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah Bekas Tali Kapal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1 (2), 75-85.
Arifin, M., & Widiastuti, A. (2016). Pengawasan DPRD dan Pelaksanaan Perda Anggaran di Kabupaten Jepara Tahun 2013.
Hammado,  N.  (2014).  Pengaruh  rokok  terhadap  kesehatan  dan  pembentukan  karakter  manusia.
Prosiding, 1 (1), 77-84.
Maulana, R. Y. (2017). TINJAUAN KRITIS PENGAWASAN POLITIK (POLITICAL OVERSIGHT) DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  TERHADAP  FLATFORM  KEUANGAN DAERAH (APBD) DI ERA REFORMASI. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 1 (2), 16-34. Praptomo,  P.  (2016). Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dprd  Terhadap  Pelaksanaan  Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Brawijaya University. Ratnawaty,  L.,  &  Hartini,  S.  (2017).  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2009  tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. Yustisi, 4 (2).
Sidik,  S.  (2013).  Program  Hidup  Sehat  Untuk  Masyarakat. Asian  Journal  of  Innovation  and Entrepreneurship, 2 (01), 9-13.
Silvia, S., & Sujianto, S. (2021). Efektivitas Kelompok Usaha Bersama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1 (1), 67- 74.
Sukendro, S. (2007). Filosofi rokok.
Tasyah, A., Septiya, S., Putri, S. J., Fernanda, R. A., & Azani, P. C. (2021). Best practice kebijakan e- government  dalam  mengimplementasikan  pelayanan  publik  di era  new  normal. Jurnal  Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1 (1), 21-33. doi:10.35912/jasispol.v1i1.163
Tayib,  A.,  &  Sumarni,  S.  (2018).  Implementasi  Recall  Oleh  Partai  Politik  Terhadap  Anggota  Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Unizar Law Review (ULR), 1 (2), 204-216.