Volume 7 No. 1, Juni 2021
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

## Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
Ariana 1 , Sukri 2 , Dian Ekawaty 3
1 Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2 Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Email: sukripol@gmail.com
3 Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Political Preference, First-time Voters, Social Media, Senior High School
Kata kunci : Preferensi Politik, Pemilih Pemula, Media Sosial, Sekolah Menengah Atas
How to cite: Ariana, Sukri, & Ekawaty, D. (2021). Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar . JAKPP
(Jurnal Analisis
Kebijakan dan
Pelayanan Publik), 7(1), 65-80. This  paper  aims  to  show  how  the  formation  of  political  preferences  of  first- time  voters  occurs.  As  a  factor  that  influences  political  behavior,  the understanding of political preferences becomes important thinking of a person or  community,  including  the  first-time  voters.  As  one  of  the  important segments  in  political  dynamics,  first-time  voter  existence  is  always  an interesting aspect to be examined, including their existence as people who are about  to  exercise  their  voting  rights  for the  first  time.  So  far,  the  first-time voters have tended to be seen as a segment that seems simply to understand their  political  behavior  tendencies  due  to  assumed  it  is  often  reflecting  the political attitudes of their parents or family. However, since the emergence of social  media,  there  has  been  a  tendency  of  shifted  related  to  their  forming political  preferences.  Based  on  research  conducted  in  the  City  of  Makassar towards students in several high schools as first-time voters, this paper aims to  show  how  the  actual  role  of  schools,  parents,  and  social  media  roles  in shaping their political preferences that shaping the tendency of their political behavior.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  bagaimana  pembentukan preferensi  politik  bagi  pemilih  pemula  terjadi.  Sebagai  factor  yang mempengaruhi perilaku dan pilihan sikap politik seseorang maka pemahaman terhadap preferensi politik menempati posisi penting dalam upaya memahami perilaku  politik  seseorang  atau  suatu  komunitas  termasuk  para  pemilih pemula.  Sebagai  salah  satu  segmen  penting  dalam  dinamika  politik, keberadaan  mereka  senantiasa  menjadi  aspek  penting  yang  perlu  dicermati, termasuk pada eksistensi mereka sebagai orang yang baru akan pertama kali menggunakan  hak  pilihnya  proses  pemilu.  Selama  ini  pemilih  pemula cenderung  dipandang  sebagi  segmen  yang  nampaknya  cukup  mudah  untuk dipahami  kecenderungan  perilaku  politiknya  karena  diasumsikan  preferensi politiknya sering merefleksikan sikap politik orang tua atau keluarga. Namun sejak  kemunculan  media  sosial,  terdapat  kecederungan  pergeseran  dinamika pembentukan  prefrensi  politik  di  kalangan  pemilih  pemula.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Makassar terhadap segmen pemilih pemula yang  terhadap  pelajar  pada  beberapa  sekolah  menengah  atas,  tulisan  ini mencoba  menunjukkan  bagaimana  sebenarnya  peran  sekolah,  orang  tua, media  sosial  dalam  membentuk  preferensi  politik  pemilih  pemula  yang
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
merupakan  aspek  mendasar  dalam  membentuk  kecenderunga  perilaku politiknya.

## Pendahuluan
Demokrasi adalah suatu yang hal penting karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai-nilai yang sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  baik.  Dengan  kata  lain  demokrasi dipandang  sangat  penting  karena  merupakan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk mewujudkan perwujudan bersama masyarakat atau pemerintah yang baik.
Kata  demokrasi  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  demos  yang  berarti  rakyat  dan kratos  yang  berarti  pemerintahan,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  pemerintahan rakyat,  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  pemeritahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk rakyat". Demokrasi dipahami sebagai system yang menjadikan rakyat sebagai aspek terpentingnya. Hal ini kemudian dipahami sebagai aspek kebaikan demokrasi yang  berupaya  untuk  menjaga  agar  rakyat  tidak  berada  dalam  posisi  tertindas dalam suatu sistem kehidupan bersama.
Ide  tentang  tentang  kebaikan  demokrasi  tersebut  menjadikan  banyak  negara berlomba-lomba  untuk  menyatakan  diri  sebagai  negara  yang  menganut  paham demokrasi. Indikasinya adalah adanya kecenderungan bahwa sebagian besar negara di  dunia  seolah  berupaya  untuk  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan mereka sehingga dapat dikategorikan  sebagai  negara  dengan  sistem  demokrasi  (Sen  1999:10).  Ide  tentang demokrasi  nampak  menjadi  tawaran  terbaik  yang  bersifat  universal  bagi  suatu negara untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Hal ini menjadikan demokrasi  seolah  menjadi  sebuah  indikator  perkembangan  politik  suatu  Negara dimana  semua  orang  (rakyat)  memiliki  hak  yang  sama  untuk  memerintah  dan diperintah.  Dengan  demikian  keterlibatan  rakyat  menjadi  aspek  terpenting  yang akan menentukan derajat sistem demokrasi yang ada pada suatu negara. Demokrasi dipahami sebagai cita-cita atau prinsip yang memandang masyarakat dalam posisi yang  setara  (Dahl,    1989).  Dengan  demikian  semua  anggota  masyarakat  memiliki hak  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  ruang politik.  Pada  dasarnya  masyarakat  tidak  berkewajiban  untuk  berpartisipasi  tetapi, masyarakat  berkewajiban  untuk  mematuhi  setiap  keputusan  yang  telah  diambil (Somerville  2011).  Hal  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  setiap  elemen  yang  ada dalam  masyarakat  berpotensi  untuk  berpartisipasi  secara  berbeda  tetapi  tetap dilakukan secara bersama sebagai penopang demokrasi tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah kalangan remaja atau para pemilih pemula.
Pemilih pemula pada dasarnya merupakan salah satu segmen penting dalam konteks  demokrasi  dan  mendapat  perhatian  cukup  penting  terkait  dengan kecenderungan  perilaku  politiknya  (Somerville  2011).  Hal  ini  nampaknya  sangat terkait  dengan  adanya  anggapan  bahwa  kalangan  ini  kurang  mendapat  informasi tentang  bagaimana  sistem  politik  bekerja  dalam  konteks  demokrasi.  Selain  itu, kalangan pemilih pemula cenderung dianggap sebagai segmen yang secara politik belum  benar-benar  bertindak  secara  independent  terkait  dengan  partisipasinya
dalam  sistem  demokrasi.  Hal  ini  nampaknya  terkait  dengan  tingkat  pemahaman dan preferensi politik yang dimiliki sebagai faktor yang mestinya menjadi dasar bagi perilaku politik dan partisipasinya dalam politik.
Kondisi  tersebut  cenderung  terkait  dengan  konseptualisasi  pemula  yang terkait dengan segmen pemuda atau masyarakat usia muda. Segmen ini cenderung diliat dalam "ruang" yang sama terkait dengan adanya ketergantungan dan derajat kemandirian  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan,  kelompok  atau  orang.  Artinya, ketika  segmen  ini  pada  konteks  demokrasi  dipandang  memegang  peran  penting sebagai  bagian  dari  konsepsi  rakyat,  namun  pada  saat  bersamaan,  hal  tersebut nampaknya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fakta  bahwa  mereka  masih  memiliki ketergantungan  pada  konteks  sosial  dimana  mereka  berada.  Artinya  peran-peran mereka  nampaknya  masih  sangat  bergantung  pada  ruang  tempat  mereka berekspresi.  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi segmen ini pada ruang  politik  dalam  sistem  demokrasi  akan  dipengaruhi  oleh  lingkungan  dan tingkat  independensinya  terkait  pemahamannya  atas  politik  (Galstyan,    2019). Artinya segmen pemilih pemula masih  cukup bergantung pada aspek lain di luar dirinya  dalam  membentuk  preferensinya  atas  politik  sebagai  suatu  alasan  dalam berpartisipasi  dalam  event-event  demokrasi. Kondisi  ini  yang  menjadikan  segmen ini sering terabaikan dan cenderung dianggap masih sangat bergantung pada faktor lain  di  luar  dirinya  terutama  pada  para  orang  tua  sebagai  faktor  pembentuk preferensi  politiknya.  Akibatnya,  perilaku  maupun  pandangan  politik  generasi muda termasuk para pemilih pemula seringkali dianggap sebagai perwujudan dari sikap  orang  tua.  Namun  ternyata  kondisi  tersebut  nampaknya  mengalami pergeseran terutama terkait dengan bagaimana preferensi politik mereka terbentuk sebagai landasan awal pada perilaku politiknya.
Pemilih  pemula  penting  untuk  mendapatkan  perhatian  dalam  sistem  politik tidak  hanya  karena  factor  pembentuk  preferensi  politiknya  tetapi  juga  terkait dengan jumlah mereka yang cukup besar di setiap wilayah, salah satunya adalah di Kota  Makassar.  Data  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2019  terdapat  5.035.887 (Andayani,  2019)  orang  pemilih  pemula  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah  di Indonesia,  dari  jumlah  itu  terdapat  50.497  jiwa  pemilih  pemula  yang  berusia  17 tahun di Sulawesi Selatan. Sedangkan data pada tahun 2020 terdapat 14.030 orang pemilih pemula yang memiliki hak suara untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Makassar. Selain itu, pemilih pemula merupakan bagian penting yang akan melanjutkan sistem demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.
Berdasarkan  hal  ini  kemudian  pemilih  pemula  penting  untuk  mendapatkan perhatian  dalam  konteks  demokrasi.  Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  utamanya  pemilih  pemula  sebagai  segmen  dalam  sistem demokrasi  dilakukan  dengan  berbagai  media  salah  satunya  dengan  kebijakan Pendidikan. Kebijakan Pendidikan pemerintah yang terkait dengan pemilih pemula adalah  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  sekolah.  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan,  pemilih  pemula  diharapkan  akan  memiliki  kesadaran  tentang kohesi  social  dan  menyadari  arti  pentingnya  dalam  dinamika  politik  yang
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
demokratis  yang  tertuang  dalam  materi  pembelajaran  dalam  mata  pelajaran tersebut.
Kecenderungan  pemilih  pemula  yang  diyakini  saat  ini  tidak  nampak  secara dominan dalam kecenderungan pemilih pemula di Kota Makassar. Pemilih pemula di  Kota  Makassar  tidak  lagi  menempatkan  orang  tua  sebagai  factor  pembentuk preferensi  politiknya  yang  utama.    Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada segmen pemuda yang merupakan pemilih pemula di Kota Makassar, menunjukkan bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan  berimplikasi  pada  pembentukan  preferensi politik  pemilih  pemula.  Sehingga  preferensi  politik  pemilih  pemula  tidak  lagi menempatkan orang tua sebagai factor pembentuk utamanya.

## Kajian Literatur

## Teori Budaya dan Preferensi Politik
Pada  dasarnya  beberapa  kebutuhan  manusia  secara  umum  sama  meski berbeda  tempat  dan  waktu.  Kebutuhan  tersebut  terkait  dengan  upaya  untuk menjalani kehidupan, kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial, kebutuhan akan pengetahuan dan pembelajaran, kebutuhan normatif dan ekspresi metafisik serta kebutuhan  akan  manifestasi  estetika  (Serrat,  2010).  Oleh  karena  itu,  dalam  ilmu sosial,  derajat  penggabungan  dalam  kehidupan  kelompok  dan  sampai  pada konteks  kode  intersubjektif  menjadi  penting  untuk  diamati.  Hal  tersebut  akan menjelaskan kategori budaya yang lebih baik dalam memperhitungkan preferensi politik (Wildavsky,1987).
Dalam  konteks  budaya,  aspek  individualitas  dan  aspek  kelompok  dalam konteks  egaliter  memiliki  peran  pentingnya  masing-masing.  Budaya  yang individualistis  lebih  menyukai  otoritas  minimal,  keberadaan  perangkat  aturan diterima  dalam  konteks  yang  ingin  diterima.  Artinya  tidak  semua  otoritas  akan diterima karena sebagian lagi mungkin akan cenderung ditolak karena dianggap tidak  sesuai  dengan  konteks  individu.  Adapun  dalam  kontek  budaya  yang egaliter,  terdapat  perasaaan  sebagai  bagian  dari  kelompok  tertentu  dimana individu  cenderung  terikat  pada  keputusan  kelompok.  Dalam  konteks  pemuda, terdapat  perbedaan  kritis  dalam  keterikatan  kelompoknya,  dimana  kebebasan untuk  mengekspreksikan  diri  seringkali  akan  terkait  dengan  persetujuan  orang dewasa.  Hal  ini  kemudian  membentuk  perbedaan  yang  cukup  signifikan  pada pembentukan  preferensi  politik  (Wildavsky  1987).  Hal  ini  sangat  terkait  dengan adanya pengaruh orang dewasa pada bentuk preferensi yang dianggap tepat atau normal bagi kalangan pemuda. Dengan demikian, dalam konteks preferensi yang bersifat pribadi pemuda cenderung memiliki preferensi yang kabur dalam kaitan dengan  kecenderungan  preferensi  umum  yang  sangat  dekat  dengan  dominasi preferensi  orang  dewasa.  Dalam  hal  preferensi  terkait  dengan  sikap-sikap  yang lebih  besar  atas  eksistensi  negara  maka  preferensi  pemuda  cenderung  berada  di bawah pengaruh preferensi orang dewasa.
Pada  awalnya,  terdapat  suatu  kepentingan  dimana  fakta  psikologis  yang terbentuk  sepenuhnya  terbukti  dengan  sendirinya  dan  menjelaskan  diri  sendiri. Artinya  jika  seorang  individu  ingin  mengetahui  apa  yang  dibutuhkannya  maka hal  tersebut  bisa  datang  dari  persepsi  inderanya  secara  langsung.  Dalam  hal  ini individu,  nampaknya  menilai  situasi  dengan  membedakan  kepentingan  yang berlawanan.  Individu  cenderung  memisahkan  kepentingan  orang  lain  dari kepentingan  diri  sendiri,  atau  jika  harus  memilih  maka  mereka  cenderung  akan memilih  berdasarkan  aspek  diri  sendiri.  (Wildavsky  1987).  Berdasarkan pemahaman  tersebut  penelitian  ini  menganalisa  pembentukan  preferensi  politik pemilih pemula.
Preferensi  politik  pada  dasarnya  merupakan  pilihan  tindakan  yang berdasarkan  pada  rangkaian  nilai  tertentu  yang  diyakini  sebagai  dasar  dalam menunjukkan  perilaku  maupun  respon  politik  (Greenstein,  1975).  Hal  ini  yang kemudian  nantinya  akan  membentuk  tindakan  politik  seseorang.  Preferensi  ini dibentuk  melalui  rangkaian  pengetahuan  dan  informasi  yang  diterima  oleh seseorang  yang  kemudian  diyakini  sebagai  alasan  mendasar  bagi  perilaku politiknya.  Dalam  hal  pembentukan  preferensi,  lingkungan  menjadi  sebuah variable  stimulus  yang  dapat  melahirkan  respons  individu.  Dimana  lingkungan dapat membentuk struktur kognisi dan afeksi politik mereka yang pada akhirnya di  respons  dalam  bentuk  tindakan.  Oleh  karenanya,  dengan  memahami  kondisi disekitar  individu  maka  kecenderungan  pembentukan  preferensi  politik seseorang  dapat  dipahami.    Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menggunakan  teori budaya (cultural theory).
Secara  umum  teori  ini  menjelaskan  proses  pembentukan  melalui  sumber- sumber informasi yang memungkinkan dan berada di sekitar kehidupan pemilih pemula.  Melalui  berbagai  informasi  ini  kemudian  pemilih  pemula  kemudian menetapkan  atau  memilih  yang  dirasakan  paling  tepat  dan  cocok  berdasarkan kepentingannya dengan memisahkan kepentingan orang lain dari kepentingannya meski pengaruh aspek luar dirinya menjadi penting.

## Kebijakan  pendidikan  sebagai  upaya  meningkatkan  kesadaran  politik  pemilih pemula
Berdasarkan  Kurikukulum  Pendidikan  yang  ada  saat  ini,  perkenalan pemilih  pemula  terhadap  politik  utamanya  diperoleh  melalui  mata  pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Pendidikan tersebut mengacu pada visi dan misi  pendidikan  nasional  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab. Berdasarkan  hal  ini  maka  proses  pendidikan  salah  satunya  diharapkan  akan mengembangkan kesadaran warga negara yang demokratis, yang menyadari hak dan  kewajiban.  Hal  ini  karena  Pendidikan  Kewarganegaraan  membawa  misi
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
terkait  dengan  aspek  pendidikan  moral  bangsa,  membentuk  warga  negara  yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan  cita-cita  demokrasi  dan  membangun  karakter  bangsa.  Melalui visi  Pendidikan  Kewarganegaraan,  proses  ini  berupaya  mewujudkan  proses pendidikan  yang  terarah  pada  pengembangan  kemampuan  individu,  sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian  akan  membentuk  Negara  Indonesia  yang  didasarkan  pada  Pancasila dan  karakter  positif  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial  secara seimbang  (Azmi,  2016).  Artinya  sejak  awal,  sebagai  sebuah  proses  pendidikan politik,  hal  terpenting  yang  didapatkan  para  pemilih  pemula  adalah  adanya konsepsi  tentang  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negera.  Hal  ini  mengarah pada keharusan untuk dapat menyikapi hak dan kewajiban sebagai dimensi yang membutuhkan  tanggungajwab  dan  sikap  yang  tepat  dalam  mewujudkannya. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  pemahaman  yang  tepat  terkait  eksistensi masyarakat  dalam  hal  ini  pemilih  pemula  untuk  dapat  bersikap  secara  tepat sebagai  bagian  dari  warga  negara  dalam  mewujudkan  tatanan  masyarakat demokratis.
Dengan  demikian  pemilih  pemula  sebagai  bagian  di  dalamnya  dituntut untuk  meletakkan  dimensi  manusia  sebagai  makhluk  pribadi,  makhluk  sosial, makhluk susila, dan makhluk religi dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia.  Dimensi  manusia  tersebut  secara  konsisten  diperjelas  dan  dipertajam di  dalam  memandang  dirinya  sendiri  dengan  potensi  diri  pribadi,  dan pengembangan kerjasama dengan orang lain untuk membawa keunggulan bangsa dan  negara,  serta  kepatuhannya  terhadap  norma-norma  dalam  masyarakat,  dan aktualiasi  dirinya  untuk  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hal  itulah merupakan beberapa materi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, disamping materi lainnya (Azmi 2016).
Hary  Priyatno  (2018)  menyatakan  bahwa  kebijakan  public  memainkan peranan  yang  penting  dalam  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Kebijakan  public  kemudian  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan Pendidikan  merupakan  salah  satu  bagian  dalam  kebijakan  public.  Kebijakan Pendidikan terkait dengan peranan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah  lebih  dulu  diteliti  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  diantaranya  adalah Asmika Rahman (2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan  penting  untuk  memberikan  pemahaman  awal  terkait  politik kepada  pemilih  pemula  dan  bagaimana  seharusnya  masyarakat  dalam  hal  ini pemilih  pemula  berpartisipasi  dalam  sistem  politik.  Penelitian  lainnya  terkait Kebijakan  Pendidikan  adalah  penelitian  oleh  Hemafitria  dan  Hadi  Rianto  (2015) yang  menyatakan  bahwa  sekolah  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  telah memberikan  pemahaman  dan  arahan  terkait  dengan  partisipasi  pemilih  pemula sebagai  warga  negara.  Proses  pembelajaran  yang  dilakukan  memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Penelitian  terkait  peranan  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan sebagai bagian dari kebijakan Pendidikan pemerintah dilakukan oleh Siti Nurlaela Hidayati  dan  Triwahyuningsih  pada  tahun  2014  di  Yogyakarta.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan  berperan dalam  upaya  menumbuhkan  budaya  politik  para  siswa  SMA  (pemilih  pemula). Beberapa  hal  yang  menjadi  temuannya  terkait  budaya  politik  dan  Pendidikan Kewarganegaraan  terkait  dengan  civic  knowledge,  civic  disposition,  dan  civic skill.
Penelitian ini kemudian melihat Kebijakan Pendidikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan  dalam  sisi  yang  berbeda.  Penelitian  ini  melihat  bahwa Pendidikan Kewarganegaraan telah berkontribusi pada upaya untuk menciptakan independensi dari pemilih pemula yang pada akhirnya akan  berimplikasi  pada preferensi  politik  pemilih  pemula  terkait  keikutsertaannya  dalam  sistem demokrasi.  Jika  selama  ini  penelitian  yang  ada  terkait  Kebijakan  Pendidikan melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  sekolah  dikaitkan  dengan  partisipasi, budaya politik ataupun perilaku politik pemilih pemula. Maka penelitian ini yang akan melihat lebih ke belakang awal dari partisipasi, perilaku dan budaya politik yang  diperlihatkan  pemilih  pemula  dengan  mengetahui  faktor  pembentuk preferensi politiknya terlebih dahulu.

## Metode Penelitian
Metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis pada segmen pemilih  pemula  di  Kota  Makassar.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  periode bulan Juli sampai September 2020 yang ditujukan kepada siswa-siswa di sembilan sekolah menengah atas yang termasuk dalam kategori pemilih pemula. Informan dalam  penelitian  ini  ditentukan  sejak  awal  berdasarkan  pada  kategorisasi  pada status  sekolah.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  45  informan  yang  diwawancari secara  mendalam  yang  berasal  dari  para  pengurus  organisasi  intra  sekolah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  ketentuan  perundang-  undangan,  pemilih  adalah  penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar  dalam  Pemilihan.  Dalam  konteks  ini,  pertama  kali  seseorang  akan memilih  adalah  ketika  telah  mencapai  usia  17  tahun  atau  pernah  menikah. Pemilih  pemula  adalah  mereka  yang  akan  memasuki  usia  memilih  dan  akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini fokus terhadap pemilih pemula berdasarkan usia.
Siklus  pemilu  di  Indonesia  diselenggarakan  setiap  lima  tahun  sekali, sehingga  kisaran  usia  pemilih  pemula  adalah  17-21  tahun.  Pemilih  pemula umumnya  masih  duduk  di  sekolah  menengah  atas  (SMA)  atau  sederajat  dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pemilih pemula merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon  atau  cakrawala  yang  luas  di  antara  masyarakat.  Selain,  jumlah  mereka dalam  struktur  pemilih  yang  cukup  signifikan.  Dengan  demikian,  kehadiran mereka  dalam  ruang  partisipasi  politik  menjadi  sangat  penting  dalam mendukung  nilai-nilai  demokrasi.  Hal  ini  kemudian  meminta  adanya pemahaman  yang  baik  dari  para  pemilih  pemula  terhadap  ruang  politik  dan bagaimana mereka menempatkan diri di dalamnya.
Selama  ini  terdapat  kecenderungan  bahwa  pemahaman  politik  awal  dari para pemilih pemula dapatkan dari lingkungan keluarga terutama dari para orang tua.  Hal  ini  kemudian  mendorong  anggapan  bahwa  preferensi  politik  pemula akan sejalan  dengan preferensi politik orang tuanya (Lihat misalnya Hooghe and Bădescu  2007;  McIntosh  et.al.  2007). Dengan  demikian,  akan  mudah  untuk memahami  preferensi  politik  pemilih  pemula  dalam  menunjukkan  perilaku politiknya. Lebih jauh, kecenderungan perilaku politik segmen ini juga akan dapat diprediksikan  sejak  awal.  Namun  kecenderungan  tersebut  nampakya menunjukkan  adanya  perubahan  dewasa  ini.  Segmen  ini    menunjukkan kecenderungan adanya upaya untuk menolak cara-cara tradisional pada konteks pengetahuan  dan  partisipasi  mereka  dalam  politik.  Hal  ini  cenderung menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran cara pandang mereka terhadap model  pembentukan  preferensi  yang selama ini  cenderung  didominasi  oleh informasi dan pembenaran dari orang tua.
Para  pemilih  pemula  nampaknya  menunjukkan  gejala  pergeseran  dalam model  pembentukan  preferensi  terhadap  politik.  Hal  ini  terlihat  dari  kutipan wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa:
“Lingkungan  sekolah  cukup  memberikan  pengaruh  pada  awal  mengenal  politik. Karena  di  sekolah  juga  terkadang  membahas  politik,  khususnya  pada  mata pelajaran PKN. Seperti materi yang terakhir dijelaskan oleh guru, yaitu mengenai politik luar negeri. Selain itu, terkadang mendengar orang tua membahas mengenai politik ketika menjelang pemiliha an” (Fau 2020).
“… di  sekolah  terdapat  pelajaran  PKN  yang  beberapa  materinya  membahas mengenai  politik  sehingga  dengan  mempelajari  nya  atau  mendengar  penjelasan dari  guru  mata  pelajaran  tersebut  saya    menjadi  lebih  tahu  tentang  politik  di Indonesia ” (And 2020)
“ Kenal politik dari lingkungan sekolah karena di sekolah terdapat pelajaran PKN yang dimana guru dari mata pelajaran tersebut terkadang menjelaskan mengenai politik  yang  berhubungan  dengan  materi  pembelajaran  seperti  mengenai  pemilu, dll.” (Nur 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  para  informan nampak  bahwa  proses  pendidikan  di  sekolah  melalui  Pendidikan Kewarganegaraan  telah  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  para  siswa (pemilih  pemula)  baik  pada  fase  awal  mengenal  politik  ataupun  pada  tahap pengembangan  pengetahuan  mereka  terkait  politik.  Hal  ini  tentunya  sejalan dengan tujuan kebijakan Pendidikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memberikan pemahaman awal terkait politik kepada para pemilih pemula. Bagi kalangan pemilih pemula, selain keluarga, dua ruang yang memungkinkan mereka  untuk  mendapatkan  Pendidikan  politik  yang  pada  akhirnya  akan memberikan pengaruh pada preferensi politiknya  adalah ruang pembelajaran di sekolah seperti yang telah dipaparakan sebelumnya dan media sosial.
Kenyataan  bahwa  politik  ada  diberbagai  aspek  kehidupan  masyarakat maka  dinamika  politik  yang  terjadi  dan  dapat  memberikan  informasi  kepada masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Meski demikian, pendidikan  politik  tentunya  tidak  akan  terlaksana  tanpa  adanya  kegiatan  yang terjadi  secara  secara  konkret  pada  berbagai  ruang  yang  memungkinkan  di masyarakat. Menurut Kuntowijoyo (1994) bentuk pendidikan politik dapat terdiri atas (1) pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui  indoktrinasi  pada  lembaga-lembaga  atau  proses  formal,  (2)  pendidikan politik  yang  dilakukan  secara  non-formal  yang  merupakan  proses  yang berlangsung dalam kehidupan keseharian masyarakat di luar mekanisme formal.
Melalui  PKN  sebagai  dasar  pengetahuan  dan  berbagai  kegiatan ekstrakurikuler  tambahan  seperti  organisasi  intra  sekolah,  para  pemilih  pemula memiliki  ruang  pengembangan  awal  dalam  bersentuhan  dengan  pemahaman politik dasar. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka di organisasi intra sekolah
“…lingkungan  organisasi  di  sekolah  memberi  pengaruh  pada  awal  mengenal politik sebagai salah satu pengurus inti dari Osis SMA Negeri 1 Makassar, dalam organisasi tersebut dilatih untuk menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan atau membuat suatu keputusan, dan juga diajar untuk memilah mana sisi baik dan yang mana sisi buruk, agar tidak mudah ikut arus. ” (Dev 2020).
Meski  demikian,  apa  yang  didapatkan  pada  materi  pembelajaran  PKN nampaknya  masih  memberikan  gambaran  umum  yang  masih  membutuhkan tambahan informasi agar dapat menjadi faktor pembentuk utama bagi preferensi pemilih pemula.
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
“…PKN  juga  berkaitan  dengan  politik.  Selain  itu, saya  juga  terkadang  bertanya kepada  orang  tua  apabila  penasaran  dengan  isu-isu  politik  yang  berkembang ataupun dengan mencari sendiri di internet mengenai isu tersebut, utamanya jika penjelasan  orang  tua  yan g  belum  mampu  menjawab  keingintahuan  saya.” (Far 2020)
Berdasarkan interview yang dilakukan terlihat bahwa para pemilih pemula telah  memiliki  rasa  keingintahuan  terkait  kehidupan  politik  yang  hal  ini kemudian  mendorong  mereka  untuk  mendapatkan    informasi  yang  lebih  jauh dari sumber-sumber lain. Hal ini terutama untuk dijadikan sebagai standar atau alasan  pembenar  dari  keyakinan  atau  pemahaman  dasar  mereka  tentang bagaimana  mereka  memposisikan  diri  dalam  konteks  politik  yang  lebih  praktis. Kondisi  tersebut  sangat  terkait  dengan  kenyataan  bahwa unsur  fundamental politik tidak hanya pada kesadaran akan eksistensi sebagai warga negara, namun mencakup berbagai kegiatan praksis sebagai bagian dari perwujudannya.
Politik  mencakup  proses  pemerintahan  yang  interaktif  secara  kolektif masyarakat  dan  membuat  keputusan  untuk  kesejahteraan  bersama.  Artinya politik mempengaruhi kehidupan setiap individu dalam masyarakat, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Oleh  karena  itu  penting  bagi  para  pemilih pemula untuk memiliki informasi yang  lebih jauh lagi  baik untuk mendapatkan gambaran  mengenai  praktik-praktik  politik  yang  lebih  praksis  maupun  untuk mengkonfirmasi  pemahaman-pemahaman  dasar  yang  mereka  miliki  dan dapatkan    dari  sekolah.    Salah  satu  yang  kemudian  menjadi  sumber  referensi utama  pemilih  pemula  adalah  media.  Dalam  hal  ini  media  terutama  terkait dengan media sosial.
“…media  sosial  cukup  mempengaruhi  pada  awal  mengenal  politik,  karena banyaknya  orang-orang  di  media  sosial  yang  terkadang  membicarakan  isu-isu politik.” (Flo 2020)
“… bertanya  kepada  keluarga  apabila  melihat  atau  mendengar  isu-isu  politik. Namun,  apabila  jawaban  yang  diberikan  dari  keluarga  belum  cukup  jelas,  maka akan mencari tahu hal tersebut melalui internet atau sosial media ” (Naw 2020).
Dewasa ini media sosial berdampak signifikan pada hampir semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Politisi menggunakan sosial media  sebagai  alat  yang  efektif  untuk  menjangkau  calon  pemilih  dengan  pesan kampanye politik, pada saat bersamaan warga menggunakan media sosial untuk mengakses informasi politik, serta mengikuti perkembangan politik terbaru serta terlibat dalam brbagai proses di dalamnya (Mhlomi and Oluyinka 2017).  Hal ini menunjukkan pentingnya keberdaaan media sosial dalam memberikan informasi serta  ruang  partisipasi  bagi  masyarakat  termasuk  para  pemilih  pemula.  Dewasa ini  semakin  banyak  anak  muda  yang    menggunakan  media  sosial  untuk  politik dan  menjadi  populer  di  banyak  negara.  Para  pemilih  pemula  mungkin  tidak berpartisipasi  aktif  dalam  arus  utama  politik    ada  kecenderungan  mereka berpatisipasi pada politik cara yang berbeda (Mhlomi and Oluyinka 2017).
Pentingnya  keberadaan  media  sosial  dianggap  memberikan  ruang alternatif yang melengkapi model partisipasi politik tradisional dari para pemilih termasuk  pemilih  pemula.  Dengan  demikian,  media  sosial  tidak  menggantikan apa  yang  selama  ini  ada,  namun  hanya  memberikan  ruang  tawaran  baru. Meskipun ada beberapa pengecualian penting terkait dengan pemanfaatan media sosial,  namun  dalam  hal  pemilih  pemula,  media  sosial  telah  menjadi  alternatif penting  bagi  upaya  partisipasi  politik  mereka  (Mhlomi  and  Oluyinka  2017). Dalam  pemahaman  tersebut,  media  sosial  telah  menjadi  sebuah  aspek  penting dalam upaya pembentukan preferensi politik pemilih pemula.
Dalam  hal  ini,  media  sosial  telah  memungkinkan  pemilih  pemula  untuk terlibat  dengan  ruang  politik  praktis  dengan  terlebih  dahulu  mendapatkan berbagai  informasi  yang  melengkapi  pemahaman  dasar  yang  didapatkan  dari sekolah.  Dengan  demikian,  perkembangan  pemahaman  mereka  mendapatkan penguatan  dari  informasi  yang  mereka  dapatkan  dari  media  sosial.  Hal  ini  juga menjadi  penting  karena  media  sosial  juga  memungkinkan  mereka  untuk mengkomunikasikan  pandangan  mereka  dan  opini  mereka  untuk  mendapatkan tanggapan  atau  untuk  mencermati  ketepatannya  pada  konteks  dengan  melihat sikap pro dan kontra terhadap pandangan mereka tersebut.
“…. mengenai  isu-isu  politik  yang  sedang  ramai  dibicarakan,  akan  mencari  hal tersebut  di  internet  seperti  dengan  menonton  Youtube,  atau  membaca  komentar- komentar netizen di berita-berita online ” (Hal 2020).
Berdasarkan  hal  tersebut  para  pemilih  pemula  kemudian  memiliki  dasar untuk  menetapkan  informasi  yang  diterima  sebagai  suatu  yang  tepat  bagi konstruksi  preferensi  politik  mereka.  Melalui  proses  ini,  para  pemilih  pemula mendapatkan  ruang  baru  yang  bersifat  dua  arah  dalam  upaya  pengembangan sikap  politik  mereka.  Jika  sebelumnya  peran  orang  tua  menjadi  aspek  utama dalam  memberikan  warna  pada  preferensi  dan  sikap  politik  mereka,  namun perkembangan  yang  ada  di  sekitarnya  melalui  perkembangan  budaya  terkait kehadiran media sosial ternyata telah memberikan input dan pengaruh terhadap konstruksi  penyikapan  mereka  (Sukri  et.al  2021).  Dalam  hal  ini,  sebagian  besar informan  memandang  bahwa  media  sosial  berkontribusi  dalam  memfasilitasi upaya  mereka  untuk  lebih  mempertajam  pemahaman  atas  politik  serta  berbagi konsekuensi  mereka  sebagai  warga  negara.  Hal  Ini  sebagian  disebabkan  oleh banyaknya informasi yang berkembang di sekitar lingkungan kehidupan mereka yang dipotret oleh media sosial yang menjadi sesuatu yang sangat dicari pemilih pemula untuk mengkonfirmasi pemahaman dasarnya.
Jika selama ini orang tua berperan menjadi ruang konfirmasi bagi pemilih pemula,  maka kehadiran  media  sosial  nampaknya  telah  membawa  adanya pergeseran  faktor  yang  memberi  pengaruh  dari  orang  tua  kepada  media  sosial. Memang hasil ini menunjukkan bahwa ada pergeseran namun, media sosial tidak menggantikan  posisi  orang  tua  sepenuhnya.  Namun  pergeseran  tersebut kemudian  menyebabkan  kecenderungan  perilaku  dan  sikap  politik  pemilih pemula  menjadi  lebih  variative  dan  bahkan  tidak  jarang  berbeda  dengan  orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang bukan hanya
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
sebagai ruang ekspresi pada konteks kehidupan sosial para remaja, namun pada konteks politik sebagai pemilih pemula, media sosial telah menjadi factor penting pembentukan  preferensi  politik  pemilih  pemula.  Hal  ini  nampaknya  memang sangat  terkait  dengan  semakin  krusialnya  peran  media  termasuk  dalam  politik jika  dibandingkan  beberapa  tahun  terakhir  (Mahmood  and  Awan  2019).  Jika sebelumnya  media  cetak  dan  elektronik  mendominasi  ruang  sosialisasi  dan kampanye politik, namun sejak era media sosial yang didorong oleh kemunculan Facebook,  Twitter,  Instragram,  Whatsapp  dan  platform  lainnya,  dinamika  lintas informasi  dalam  ranah  politik  menjadi  lebih  massif.  Media  sosial  mengubah konsep  kampanye  politik  termasuk  di  dalamnya  bagaimana  informasi  politik tersedia  dan  dapat  diakses  dengan  lebih  mudah.  Hal  ini  kemudian  memberikan ruang  bagi  para  pemuda  termasuk  para  pemilih  pemula  untuk  mendapatkan berbagai  informasi  politik  secara  lebih  cepat  dan  mudah  baik  pada  level  local, nasional bahkan internasional.
Media Sosial telah memungkinkan para pemilih pemula untuk berbagi ide, mengunggah video dan mengomentari berbagai pandangan dengan bebas tentang berbagai  ide,  pemikiran  maupun  pertanyaan-pertanyaan  yang  belum  mereka temukan  jawabannya  terkait  aspek  politik.  hal  ini  kemudian  berimplikasi  pada informasi  yang  diperoleh  yang  dapat  membentuk  variasi  preferensi  pemilih pemula. Variasi-variasi prefrensi tersebut yang kemudian memunculkan beragam kecenderungan dalam perilaku politik pemilih pemula. Paling tidak  kemudahan dan  dinamika  informasi  yang  sangat  cepat  melalui  media  sosial  telah memungkinkan  para  pemilih  pemula  untuk  dapat  melakukan  pendalaman pemahaman yang mereka dapatkan dari sekolah dan keluarga dengan cepat. Hal ini dimungkinkan karena berbagai informasi yang dibutuhkan mereka senantiasa tersedia  sehingga  mereka  tidak  harus  menunggu  lama  untuk  mendapatkan jawaban  maupun  tanggapan  atas  pertnyaan-pertanyaan  mereka  akan  fenomena politik. Hal ini kemudian memberi pengaruh pada sikap politik mereka.
Dengan informasi yang didapatkan dengan cepat dan beragam, maka pada satu  sisi  media  sosial  memberikan  pengaruh  yang  positif  pada  upaya pembentukan  preferensi  berdasarkan  input-input  tersebut.  Beragam  informasi memungkinkan  mereka  untuk  dapat  menimbang  dan  mencermati  lebih  jauh berbagai  pilihan  yang  mungkin  akan  mereka  pilih  sebagai  landasan  perilaku politiknya.  Hal  ini  memungkinkan  memunculkan  pemilih  pemula  yang memasuki ruang haknya untuk terlibat dalam politik dengan lebih siap. Namun pada sisi lain juga terdapat kecenderungan bahwa cepatnya arus informasi serta beragamnya  bentuk  yang  disediakan  oleh  media  sosial  nampaknya  juga membawa  kesulitan  tersendiri  bagi  para  pemilih  pemula  terutama  dalam menentukan landasan yang paling tepat diantara berbagai pilihan tersebut. Hal ini menjadikan peran orang tua tetap penting dalam proses pembentukan preferensi mereka  meski  bukan  lagi  menjadi  satu-satunya  sumber  justifikasi  dan pembenaran alasan atas pilihan preferensi tersebut.
Pada kondisi yang terakhir tersebut, pemilih pemula yang memiliki orang tua  dengan  latar  belakang  politik  yang  baik  melalui  pemahaman  maupun
keterlibataa  mereka  pada  ruang-ruang  politik  praktis  akan  menjadi  aspek  yang sangat membantu para pemilih pemula. Pemahaman yang cukup atas politik akan menjadi  salah  satu  factor  yang  mendorong  pemilih  pemula  untuk  dapat menentukan  sikap  diantara  berbagai  pertanyaan  dan  kegamanagan  sikap  dan pilihan.  Dalam  hal  ini,  latar  belakang  orang  tua  atau  keluarga  seperti  itu memberikan bantuan untuk membantu pemilih pemula dalam menetapkan sikap diantara  berbagai  pilihan  yang  mungkin  diambil.  Hasil  sebaliknya  terjadi  pada pemilih pemula dengan latar belakang orang tua atau keluarga tanpa pemahaman politik  yang  kurang  memadai.  Pemilih  pemula  pada  posisi  ini  akan  cenderung berupaya  untuk  menemukan  pembenaran  atau  untuk  mendukung  pilihan sikapnya  dari  luar  keluarganya.  Hal  ini  mendorong  mereka  untuk  mencari sumber  tersebut  diantara  pilihan-piliha  yang  tersedia  di  lingkungan  sekitarnya. Hal ini kemudian mendorong media sosial sebagai aspek penting sebagai alasan ataupun  factor  pembenaran  dari  sikap  yang  dipilihnya.  Dengan  demikian preferensi  politik  mereka  akan  cenderung  berbeda  dengan  orang  tua  dan cenderung  membentuk  suatu  sikap  sendiri  dengan  menimbang  berbagai informasi  berdasarkan  pembenaran-pembenaran  yang  dirasakan  sesuai  oleh logika awal politiknya.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pembentukan  preferensi  politik kalangan  pemilih  pemula  nampaknya  mendapat  pengaruh  besar  dari  kehadiran media  sosial  yang  massif  dewasa  ini.  Memang  sebagai  pemilih  pemula  dengan status  sebagai  pelajar  pada  sekolah  menengah  atas,  pemahaman  awal  terkait dengan  politik  dalam  hal  hak  dan  kewajiban  warga  negara  banyak  dipengaruhi oleh  proses  Pendidikan  dan  kegiatan  ekstra  kurikuler  di  sekolah.  Namun  hal tersebut nampaknya hanya menjadi titik awal perkenalan pada ruang politik saja. Hal  ini  karena  pelajaran  yang  diterima  belum  secara  mendalam  memberikan informasi  dan  gambaran  tentang  ruang  politik  terutama  dalam  konteks  praktis. Hal ini menjadikan upaya untuk membentuk preferensi politiknya membutuhkan upya dan informasi-informasi lainnya.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  peran  orang  tua  dan  keluarga  pada  awalnya memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menatangkan  pembentukan referensi politik pemilih pemula. Namun dewasa ini, kehadiran media sosial yang menyediakan  informasi  yang  beragam  dan  tak  terbatsa  terkait  ruang  politik menjadikan  para  pemilih  pemula  memanfaatkannya  sebagai  salah  satu  aspek penting  sumber  pasoikan  informasi  bagi  mereka.  Kecepatan  respon  infromasi, serta  ketersedian  beraga  informasi  yang  terkadang  tidak  tersedia  dari  informasi orang  tua  maupun  keluarga  menjadikan  pemilih  pemula  sanhgat  mengadalkan media sosial. Meski tidak menghilangkan pengaruh orang tua dan keluarga secara penuh,  namun  kehadiran  media  sosial  cenderung  menjadi  sumber  pembenaran preferensi  politik  pemilih  pemula.  Ruang  yang  dinamis  dengan  kesempatan untuk  mengeksplorasi  berbagai  pilihan  sikap  maupun  pertanyaan  secara  luas dengan  potensi  respon  yang  juga  beragam  menjadikan  media  sosial  cenderung
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
dijadikan  aspek  penting  bagi  pemilih  pemula.  Hal  ini  bahkan  tetap  eksis  meski para  pemilih  pemula  memiliki  orang  tua  atau  keluarga  dengan  latar  belakang pemahaman  yang  baik  pada  politik.  Pada  kondisi  ini  orang  tua  tetao  menjadi salah  satu  sumber  pembenaran,  namun  hal  tersebut  pada  dasarnya  tidak menghilangkan posisi media sosial. Pemilih pemula biasanya  meminta  masukan orang tua untuk membantu mereka dalam menentukan pilihan diantara beberapa prospek preferensi politik yang mereka pikirkan dimana Sebagian besar informasi mereka dapatkan sebelumnya dari media sosial.
Berbagai  kondisi  tersebut  pada  akhirnya  memunculkan  kondisi  bahwa pemilih  pemula  yang  mengakses  media  sosial  kemudian  membahas  politik dengan  orang  tua  dan  keluarga  serta  mencoba  melakukan  hal-hal  terkait  di sekolah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibanding mereka yang tidak. Hal ini karena mereka mendapatkan sumber pembenanran preferensi yang lebih  lengkap  terkait  dengan  kontejks  sosial  budayanya.  Sumber  informasi  dari media sosial memang memegang peranan penting dewasa ini, namun kehadiran informasi  dari  orang  tua  dan  kegiatan  sekolah  yang  relevan  telah  cukup melengkapi  sumber  preferensinya.  Dengan  demikian  mereka  akan  cednderung lebih siap untuk memasuki ruang partisipasi politik pertaman kali dalam pemilu.

## Persantunan
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  Universitas  Hasanuddin melalui  LP2M  yang  memberikan  dana  bagi  penelitian  yang  menjadi  bahan  bagi tulisan  ini.  Hal  ini  telah  memungkinkan  adanya  upaya  diseminasi  atas  temuan penelitian  kami  sebagai  bagian  dari  upaya  penyebaran  nilai-nilai  positif  ilmu pengetahuan,  terutama  terkait  dengan  fenomena  pemilih  pemula.  Terima  kasih juga  kami  sampaikan  kepada  Departemen  Ilmu  Politik  Unhas  yang  telah membantu  untuk  memfasilitasi  diseminasi  awal  dari  temuan  penelitian  yang akhirnya menjadi masukan bagi penyempurnaan tulisan ini. Pada akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terutama sekolah-sekolah yang telah mengijinkan  kami  untuk  melakukan  wawancara  dengan  para  siswanya  yakni SMAN  1  Makassar,  SMAN  2  Makassar,  SMAN  6  Makasar,  SMAN  9  Makassar, SMAN  10  Makassar,  SMAN  21  Makassar,  SMA  Islam  Athirah,  SMA  YP  PGRI  3 Makassar,  Pesantren  Darul  Ulum.  Kami  berharap  tulisan  ini  dapat  memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.

## Referensi
Pemula  di  Pemilu  (2019).  Diakses  tanggal  21  Januari  2021  dari https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di- pemilu-2019.
Azmi,  Shofiyatul.  (2016).  Pendidikan  Kewarganegaraan  Merupakan  Salah  Satu Pengejawantahan  Dimensi  Manusia  Sebagai  Makhluk  Individu,  Sosial,
Susila,  dan  Makhluk  Religi.  LIKHITAPRAJNA.  Jurnal  Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Volume. 18, Nomor 1, 77-86
Biswas,  A.,  Ingle,  N.  &  Roy,  M.  (2014).  Influence  of  sosial  media  on  voting  and behaviour. Journal of Power, Politics & Governance 2(2), 127-155.
Briggs, J. (2016). Young people and political participation: Teen players. London: Springer.
Dahl,  Robert  A.  (1989).  Democracy  and  its  critics.  New  Haven:  Yale  University Press.
Galstyan,  Marina.  (2019).  Youth  Participation.  Literature  review.  Youth Partnership. The European Commission and the European Union-Council of Europe youth partnership.
Greenstein, Fred. I. (1975). Personality and Politics. dalam Fred. I. Greenstein and Nelson  W.  Polsby.  Handbook  of  Political  Science:  Micropolitical  theory. Addison-Wesley Publishing Company.
Hemafitria dan Hadi Rianto. (2015). Pembelajaran PKN sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. Jurnal Edukasi. Vol 13, No. 2, 175-189
Hidayati,  Siti  Nurlaela  dan  Triwahyuningsing.  (2014).  Peran  PKN  dalam Menumbuhkan Budaya Politik Siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Jurnal Citizenship. Vol. 3 No. 2, 155-164
Hooghe, M., and Bădescu, G. (2007) . Parental Influence on Adolescents ’ Political Participation.
Kuntowijoyo. (1994). Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia. Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Mahmood,  S.,  and  Abdul  Ghafoor  Awan.  (2019).  Role  of  Media  in  Activation  of Youth  in  Politics:  A  Case  Study  of  District  Khanewal.  Global  Journal  of Management, Sosial Sciences and Humanities, 718 Vol 5. (4), 718-742.
McIntosh,  H.,  Hart,  D.,  &  Youniss,  J.  (2007).  The  Influence  of  Family  Political Discussion on Youth Civic Development: Which Parent Qualities Matter? PS: Political Science & Politics, 40(03), 495 – 499.
Mhlomi, Yolisa and Oluyinka Osunkunle. (2017). Sosial Media and Youth Political Participation in South Africa's 2014 General Election. Communitas 2017/22, 149-158
Priyatno,  Hary  dan  Nana  Noviana.  (2018).  Analisis  Implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015.  Jurnal  Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Volume 4 No. 1, 1-9
Rahman,  Asmika.  (2018).  Konsep  Dasar  Pendidikan  Politik  bagi  Pemilih  Pemula melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial Vol.10. No. 1, 44-51
Sen, Amartya. (1999). Democracy as a Universal Value. Journal of Democracy 10.3, 3-17.
7(1), 65-80: Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar
Serrat, O. (2010). Culture theory. Washington, DC: Asian Development Bank.
Somerville, Peter. (2011).  Democracy and participation. Policy & Politics. Vol 39, no 3, 417-37.
Sukri., Yunus, A., Ekawaty, D. (2021) . “The Forming of First - time Voters’ Political Preference in Indonesia”, Youth Voice Journal, 1 -18.
Wildavsky,  Aaron.  (1987).  Choosing  Preferences  by  Constructing  Institutions:  A Cultural  Theory  of  Preference  Formation.  The  American  Political  Science Review, Vol. 81, No. 1, 3-22.