## PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Ana Bidayatul Maulida 1* , Arik Susbiyani 1 , Astrid Maharani 1
1 Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata No. 49 Jember, Indonesia * Korespondensi: maulidana2407@gmail.com

## ABSTRACT
Good government governance is good governance. This concept has been applied in the government sector to strengthen village autonomy. This study aims to analyze and describe the application of good government governance principles in managing village fund allocations in Ambulu village and to find out whether the management of village fund allocations in Ambulu village has met the principles of good government governance. This type of research was conducted with a qualitative method using a descriptive approach. The object of this research is the Ambulu Village Government located in Ambulu District,  Jember  Regency.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Ambulu  Village  Government system has been running well and has met all indicators of good government governance (democracy, transparency,  accountability,  legal  culture,  as  well  as  fairness  and  equality).  The  Ambulu  Village Government has implemented the five principles of good government governance in real terms so that it  can  realize  a  government  system  with  good  governance.  Good  government  governance  that  runs well can prosper the entire community equally.
Keywords :  Good  Government  Governance , Village  Fund  Allocation,  Democracy,  Accountability, Transparency

## ABSTRAK
Good  government  governance merupakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Konsep  ini  telah diterapkan  dalam  sektor  pemerintahan  untuk  memperkuat  otonomi  desa.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  penerapan  prinsip good  government  governance dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  desa  Ambulu  dan  untuk  mengetahui  apakah  pengelolaan  alokasi dana desa di desa Ambulu sudah memenuhi prinsip good government governance. Jenis  Penelitian ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Objek  penelitian  ini adalah  Pemerintah  Desa  Ambulu  yang  terletak  Kecamatan  Ambulu,  Kabupaten  Jember.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Pemerintah Desa Ambulu sudah berjalan dengan baik dan sudah  memenuhi  semua  indikator good  government  governance (demokrasi,  transparansi, akuntabilitas,  budaya  hukum,  serta  kewajaran  dan  kesetaraan).  Pemerintah  Desa  Ambulu  sudah menerapkan kelima prinsip good government governance secara nyata sehingga dapat mewujudkan sistem  pemerintahan  dengan  tata  kelola  yang  baik. Good  government  governance yang  berjalan dengan baik dapat mensejahterakan seluruh masyarakat secara merata. Kata kunci : Good Government Governance , Alokasi Dana Desa, Demokrasi, Akuntabilitas, Transparansi

## PENDAHULUAN
Indonesia  yang  telah  memasuki  Era  Globalisasi  menyebabkan  banyak persoalan  yang  dihadapi  oleh  pemerintahan  pusat  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak dapat mengelola pemerintah daerah secara  optimal.    Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  menjelaskan  tentang kewenangan  daerah  otonomi  untuk  mengelolah  dan  memelihara  kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dipahami istilah desentralisasi.  Pemerintah  pusat  telah  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar kepada  kepala  daerah  untuk  melaksanakan  serangkaian  proses,  mekanisme,  dan tahap  perencanaan  untuk  memastikan  keselarasan  pembangunan  yang  harmonis (Thomas,  2013).  Pemerintah  daerah  dalam  proses  pemberdayaan,  peningkatan potensi dan sumber daya masyarakat, pemerintah daerah adalah Pemerintah Desa. Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  tingkat  desa  memiliki  kekuasaan  dan kekuasaan  tingkat  desa  meliputi  penyelengaraan,  perencanaan,  pelaksanaan pembangunan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dalam  pembangunan desa,  pemerintah  pusat  telah  menyerahkan  seluruh  kekuasaan  kepada  kepala Pemerintahan  Desa.  Untuk  mendukung  pembangunan  desa,  pemerintah  pusat memberikan  dukungan  keuangan  kepada  setiap  desa  melalui  pemerintah  desa melalui alokasi dana desa (ADD).
Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan  tentang  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa.  Pasal  4  meliputi  penyaluran dana  tingkat  desa.  Penyaluran  alokasi  dana  desa  dikelola  berdasarkan  prinsip transparansi;  akuntabilitas;  partisipasi  serta  keseimbangan  dan  kesetaraan  serta dilaksanakan sesuai dengan urutan anggaran dan disiplin. Penyaluran alokasi dana desa  mulai  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember  tahun  berkenaan.  Sedangkan pasal 5 mengenai penyaluran alokasi dana desa, yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah  kabupaten  ke  desa,  dana  tersebut  merupakan  bagian  dari  dana  yang diperoleh  pemerintah  bupati  dari  perimbangan  fiskal  antara  pemerintahan  pusat dan  pemerintah  daerah  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus  yaitu minimal  10%. Dalam hal ini Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dan mengembangkan desa dengan baik agar terhindar dari penyelewengan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan alokasi dana desa diharapkan sesuai dengan prinsip good government governance atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  diantaranya  akuntabilitas  dan transparansi.
Good  government  governance  merupakan  tata  pemerintahan  yang  baik  yang diperkenalkan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Pemerintahan  Indonesia  bertanggung jawab  untuk  menerapkan  standar  good  government  governance  (tata  kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011). Pada penelitian ini melibatkan lima prinsip dari good government governance yaitu, demokrasi,  transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum,  kewajaran  dan  kesetaraan dalam  memberikan  solusi  atau  interprestasi  pada  pengelolaan  alokasi  dana  desa. Penerapan prinsip good government governance memegang peranan penting dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan pencegahan korupsi. Pengelolaan  dana  desa  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa dan pemerintahan desa. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  awal  dengan  perangkat  desa ditemukan beberapa permasalahan, antara lain mengenai penggunaan alokasi dana desa  di  desa  Ambulu  lebih  diperuntukan  kepada  belanja  rutin  pada  bidang penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  dibandingkan  untuk  pembangunan  sarana  dan fasilitas  pelayanan  umum  di  desa  setempat.  Selain  itu,  rendahnya  pengetahuan mengenai teknologi informasi sehingga tidak ada situs resmi dari pihak Pemerintah
Desa  Ambulu.  Hal  tersebut  berdasarkan  pendapat  dari  kepala  desa  Ambulu Kabupaten  Jember  yang  mengatakan  dalam  penyusunan  kegiatan  perencanaan alokasi  dana  desa  telah  dilakukan  musrenbangdes  yang  di  hadiri  oleh  pengurus lembaga  desa  serta  perwakilan  masyarakat  seperti  kasun,  RW  dan  sebagainya. (Mulyono, Kepala Desa Ambulu Kabupaten Jember, 2020).

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  mengamati fenomena  alamiah,  mengumpulkan  informasi,  dan  menyajikan  dalam  hasil penelitian.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  dalam bentuk  studi  kasus  (Bungin,  2011).  Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  penerapan prinsip  good  government  governance  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa  beserta kendala-kendala  pada  pemerintah  desa,  dengan  prinsip  good  government governance sebagai berikut: prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

## Lokasi dan objek penelitian
Lokasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  Desa  Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penerapan prinsip good government governance Desa Ambulu.

## Teknik Pengumpulan Data

## Observasi
Peneliti  melakukan  observasi  atau  pengamatan  untuk  mengamati  dan mencatat  gejala-gejala  yang  muncul  pada  objek  penelitian  dalam  kondisi  atau situasi  alami  atau  aktual.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih mendekati keadaan sebenarnya.

## Wawancara
Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak perangkat desa Ambulu dengan cara  tanya  jawab  seputar  penerapan  prinsip  good  govermnent  governance, pengelolaan alokasi dana desa dan kendala-kendala yang telah dihadapi Pemerintah Desa.  Perangkat  Desa  diantaranya  adalah  kepala  desa,  sekertaris  desa,  bendahara desa.

## Dokumentasi
Dokumentasi  dalam  penelitian  ini  untuk  memperoleh  data  dan  informasi dalam  bentuk  buku,  jurnal,  dokumen  arsip,  peraturan  bupati,  peraturan  undang- undang dan lain-lain.

## Teknik Analisis
Analisi  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  sebelum  memasuki lapangan,  selama  di  lapangan,  dan  setelah  dilapangan.  Sebelum  menjelaskan berbagai  teknik  analisis  data,  terlebih  dahulu  dapat  dijelaskan  pengertian  analisis data. Teknik analisis data mempunyai prinsip mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan bermakna. Prinsip-prinsip  good  government  governance  perlu  dipahami  agar  diperoleh  tolak ukur  kinerja  pemerintah.  Baik  buruknya  pemerintahan  terkait  dengan  prinsip- prinsip  good  governance  dapat  dievaluasi.  Prinsip-  prinsip  good  governance
meliputi  prinsip  demokrasi,  prinsip  transparansi,  prinsip  akuntabilitas,  prinsip budaya hukum, serta prinsip kewajaran dan kesetaraan.
Studi  ini  menggunakan  naratif  kualitatif.  Dimana  dalam  studi  ini  data  yang dikumpulkan  pada  bentuk  suatu  berita  yg  tertulis,  gambar-gambar,  berfikir  dan melihat  obyek  atau  kegiatan  orang  yg  terdapat  pada  sekelilingnya  menggunakan melakukan wawancara sebagai akibatnya keadaan yg sesungguhnya bisa tergambar menggunakan baik.
Penelitian  Kualitatif  menurut  Saryono  (2010),  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yg  dipakai  buat  menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan,  & mengungkapkan  kualitas  atau  keistimewaan  menurut  efek  sosial  yg  nir  bisa dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Legenda  mengenai  nama  Desa  Ambulu  sendiri  memiliki  kisah  unik  yang berasal  dari  banyaknya  orang  Madura  sedang  berkunjung  dan  menetap  di  daerah tersebut.  Kebiasaan  orang  madura  saat  diperjalanan  dan  kelelahan  mereka beristirahat di salah satu pohon besar di daerah tersebut dan orang-orang Madura tersebut  sering  mengatakan  kata-kata  “ambu  gelu”  dalam  bahasa  Madura  yang artinya  “berhenti  dulu”.  Berdasarakan  kata-kata  yang  sering  terucap  oleh  orang madura dan masyarakat sekitar maka terbentuklah kata “Ambulu”, dengan adanya kebiasaan pengucapan kata tersebut daerah tersebut di beri nama “Desa Ambulu”.
Desa  Ambulu  Kecamatan  Ambulu  terletak  di  wilayah  bagian  selatan Kabupaten  Jember  dengan  jarak  12km  dari  garis  pantai  Watu  Ulo  dan  Pantai Papuma yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Desa Ambulu memliki luas  wilayah  565  ha  dan  memiliki  3  Dusun  diantaranya  Dusun  Sumberan,  Dusun Krajan,  dan  Dusun  Langon.  Secara  Geografis  Desa  Ambulu  terletak  di  dataran rendah  dan  hamparan  persawahan  yang  luas  dan  subur.,  adapun  batas-batas wilayah  Desa  Ambulu  Kecamatan  Ambulu  Kabupaten  Jember  sebagai  berikut:

## Prinsip Demokrasi
Partisipasi  masyarakat  desa  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintah  desa,  semua  masyarakat  desa  memiliki  hak  suara  dalam  pengambilan keputusan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Untuk  itu,  masyarakat desa dituntut ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan alokasi dana desa mulai dari proses perencanaan sampai proses pengawasan.
Hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa  dapat  dilihat  melalui  tahapan  perencanaan  alokasi  dana  desa  dengan melibatkan  masyarakat.  Sebelum  dilakukannya  tahapan  perencanaan  Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes melibatkan masyarakat setempat yang dihadiri kepala dusun, tokoh masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW, seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD,  Karang  Taruna  Desa,  LPMD,  ibu  PKK,  dan  BPD.  Musrenbangdes  diadakan  di Balai  desa  Ambulu  sebagai  forum  diskusi  dan  menyampaikan  pendapat  dari masyarakat  dalam  rencana  kegiatan  pembangunan  desa.  Hasil  observasi  dan wawancara  di  Desa  Ambulu  bahwa  perencanaan  alokasi  dana  desa  menunjukkan adanya prinsip demokrasi sebagai indikator Good Government Governance. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai kondisi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat
terlibat  aktif  dalam  proses  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  prinsip  demokrasi  sudah  diwujudkan  atau  sudah  diterapkan  secara  nyata oleh  Pemerintah  Desa  Ambulu  yang  sesuai  dengan  Teri  Demokrasi,  sehingga Pemerintah Desa bisa mewujudkan good governance.

## Prinsip Transparansi
Transparansi merupakan keterbukaan ataupun pengungkapan (disclosure) dan unsur  penyediaan  informasi  yang  memadai  dan  mudah  diakses  oleh  pemangku kepentingan  (Mardiasmo,  2009).  Laporan  alokasi  dana  desa  terintegrasi  dengan laporan  APBDes.  Publikasi  Pengelolaan  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  Bagi  Hasil Pajak  dan  Retribusi,  minimal  menggunakan  banner  dengan  ukuran  3×4  meter (Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018). Pemerintah desa dituntut untuk menyampaikan  transparansi  atau  keterbukaan  mengenai  pengelolaan  dana  desa kepada  masyarakat.  Dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  menunjukkan  bahwa Pemerintah Desa Ambulu telah menerapakan prinsip transparansi dengan baik.
Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana  desa  ini  diwajibkan  pihak  Pemerintah  Desa  untuk  melakukan  transparansi atau  keterbukaan  kepada  masyarakat    dan  keterbukaan  ini  disampaikan  dari  Tim Pelaksana Kegiatan Desa. Wujud nyata dari dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam mendukung  keterbukaan  informasi  program  alokasi  dana  desa  di  Desa  Ambulu adalah  memasang  banner  informasi  alokasi  dana  desa.  Keterbukaan  informasi  ini merupakan  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Ambulu  untuk  melaksanakan prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Berdasarkan  tiga pernyataan  yang  sudah  disampaikan  serta hasil  observasi  secara  langsung  dengan objek  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Desa  Ambulu  sudah  menerapkan  prinsip transparansi yang merupakan indikator dari good government governance.

## Prinsip Akuntabilitas
Teori  Akuntabilitas  ini  merupakan  konsep  yang  komplek,  kewajiban mempertanggungjawabkan  kepada  pihak  yang  mempunyai  wewenang  untuk meminta  pertanggungjawban  (Wicaksono,  2015).  Pertanggungjawaban  penggunaan alokasi  dana  desa  terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban  APBDes.  Bukti pendukung pertanggungjawaban alokasi dana desa yang terealisasikan per tanggal 31 Desember dan paling lambat bulan Januarai Tahun berikutnya. Pemerintah Desa harus melaporkan semua kegiatan yang telah terealisasikan dalam penyelenggaraan pengelolaan alokasi dana desa dengan tepat waktu (Andini & Ahmad, 2021). Bukti publikasi  laporan  pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  yang  telah  dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes  minimal menggunakan banner dengan ukuran 3×4 meter (Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018). Hasil analisis yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  ini  menyatakan  Pemerintah  desa  Ambulu sudah  menerapkan  sistem  akses  mengenai  laporan  realisasi  secara  langsung  ke Balai  Desa  dan  belum  menerapkan  sistem  online.  Pemerintah  Desa  Ambulu  ini sudah  cukup  baik  dalam  menerapkan  prinsip  Akuntabilitas  secara  nyata  sebagai indikator  good  government  governance  salah  satunya  berupa  laporan  realisasi anggaran APBDes tahun 2020.

## Prinsip Budaya Hukum
Teori  kepatuhan  harus  terealisasikan  pada  prinsip  budaya  hukum,  dimana Pemerintah  Desa  dalam  proses  perencanaan  hingga  pengelolaan  keuangan berdasarkan Undang-undang yang telah ditentukan. Dengan tertibnya Pemerintahan Desa  dalam  melaksanakan  proses  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai  peraturan perundang-undangan maka kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan good governance  (Rahman  et  al.,  2018).    Hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti menunjukkan  dengan  mentaati  peraturan  yang  ada  Desa  Ambulu  dapat mewujudkan  good  governance  dan  menjalankan  sistem  pemerintahan  mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ambulu sudah menerapkan prinsip budaya hukum dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan
Teori Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran, sehingga proses pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan yang sama dari para pemangku  kepentingan  secara  bertanggungjawab  (Mardiasmo,  2009).  Dengan mendorong partisipasi masyarakat didalam proses pelaksanaan pembangunan desa untuk  mewujudkan masyarakat desa  yang  sejahtera  dan mandiri.  Sejahtera  dalam pelaksanaan  pembangun  bagi masyarakat ini harus  dilakukan  secara  adil,  merata atau menyeluruh (Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018). Salah satu dari kewajaran dan kesetaraan di Pemerintah Desa Ambulu telah yaitu dengan kegiatan Musdus  dan  Musrenbangdes.  Hal  ini  seperti  yang  sudah  disampaikan  oleh Sekertaris  Desa  semua  pihak  yang  hadir  dalam  acara  Musrenbangdes  ini  tidak pandang  bulu  yang  artinya  semua  kalangan  masyarakat  ikut  andil  dalam  proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.
Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti  dapat menunjukkan bahwasanya pihak  Pemerintah  Desa  melibatkan  semua  kalangan  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  proses  Musdus  dan  Musrenbangdes.  Semua  kegiatan  yang dilakukan  Pemerintah  Desa  Ambulu  ini  dalam  menjalankan  kegiatan  pengelolaan alokasi  dana  desa  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  setempat  yang  telah  disetujui bersama, dan diharapkan dapat membangun desa secara merata. Hal ini bertujuan terwujudnya  harapan  masyarakat  mengenai  pembangunan  desa  yang  baik  dan dapat  menyeluruh  di  Desa  Ambulu.  Berdasarkan  pernyataan  yang  telah disampaikan bahwa Pemerintah Desa Ambulu telah menerapkan prinsip kewajaran dan  kesetaraan  dengan  baik,  sehinggah  dalam  proses  pelaksanaan  alokasi  dana desa ini dapat dilakukan secara merata di Desa Ambulu.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  secara  umum  mengenai  pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ambulu ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan  sudah  memenuhi  semua  indikator  good  government  governance  (demokrasi, transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum,  serta  kewajaran  dan  kesetaraan). Pemerintah  Desa  Ambulu  sudah  menerapkan  kelima  prinsip  good  government governance secara nyata sehingga dapat mewujudkan sistem pemerintahan dengan tata  kelola  yang  baik.  Good  government  governance  yang  berjalan  dengan  baik dapat mensejahterakan seluruh masyarakat secara merata.
Penelitian ini dilakukan di desa Ambulu dengan subjek yang akan diteliti yaitu pemerintah  desa  seperti  kepala  desa,  bendahara  desa,  sekertaris  desa.  Penerapan prinsip  good  government  governance  yang  akan  diteliti  berfokus  penelitian  pada penerapan  prinsip  demokrasi,  transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum, kewajaran kesetaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal ini dilakukan agar pokok pembahasan tidak semakin luas.
Untuk  memenuhi  prinsip  Demokrasi,  pemerintah  Desa  Ambulu  ini  harus mensosialisasikan  kepada  masyarakat  sekitar  supaya  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan alokasi  dana  desa  dalam  proses  pembangunan  desa  terutama  dalam  proses pengawasan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan  mengenai  rendahnya penggunaan  teknologi  informasi,  pemerintah  desa  harus  mengadakan  pelatihan kepada  perangkat  desa  agar  mempelajari  dan  dapat  membuat  situs  resmi  Desa sehingga masyarakat desa bisa mengakses informasi desa baik mengenai informasi kegiatan  yang  akan  dilakukan  maupun  mengenai  laporan  realisasai  APBDes. Pemasangan  banner  di  setiap  dusun  supaya  masyarakat  sekitar  mengetahui program kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ambulu. Dan perlu dibangun sistem aplikasi kompoter untuk mempercepat dan mengurangi kesalahan  proses  pembuatan  dokumen  SPJ  dan  laporan  pelaksanaan  alokasi  dana desa

## DAFTAR RUJUKAN
Andini, D. P., & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation Management  at  Jenggawah  Village,  Jember  Regency. The  First  International Conference on Social Science, Humanity, and Public Health (ICOSHIP 2020) , 74– 78.
BAPPENAS,  B.  P.  P.  N.  (2004).  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah. Dpr , 249.
Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In Kencana .
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (IV). ANDI OFFSET.
Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 . (2018). Kabupaten Jember.
Peraturan  Bupati  Jember  Nomor  39  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Alokasi Dana Desa . (2017).
Rahman,  M.  A.,  Suwandi,  M.,  &  Hamid,  A.  (2018).  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  Pencapaian  Good Governance  (Studi  Empiris  di  Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten  Gowa). Journal Accounting , 53 (9), 1689–1699.
Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance (Pertama). Sinar Grafika.
Thomas.  (2013).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Ejurnal Pemerintahan Integratif , 51–64.
Wicaksono,  K.  W.  (2015).  Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik. JKAP  (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) . https://doi.org/10.22146/jkap.7523