Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Kewenangan Dilematis Kepala Sekolah dalam Mengangkat Guru Honorer
INFO PENULIS
ABD Rahman Mahasiswa Magister hukum Universitas Sulawesi
Tenggara Abdrahman.ppkn@gmail.com +6285240002663 La Ode Bariun Universitas Sulawesi tenggara Lm.bariun@yahoo.com La Ode Munawir
Universitas Sulawesi Tenggara munawirppat@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 3, Desember 2023
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Rahman,  A.,  Bariun,  L.  O.,  &  Munawir,  L.  O.  (2023).  Su Kewenangan  Dilematis  Kepala  Sekolah  dalam Mengangkat Guru Honorer. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (3), 247-256.

## Abstrak
Penelitian ini Keputusan Kepala Sekolah dalam mengangkat guru honorer menjadi dilematis, dikarenakan  berkaitan  dengan  kebutuhan  guru  di  sekolah  negeri  karena  siswanya  terus mengalami  peningkatan  sementara  guru  yang  berstatus  PNS  banyak  yang  telah  memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik (guru) sangat kurang. Metode penelitian yang    digunakan    adalah    metode    penelitian    yuridis    normatif,    yaitu    penelitian    hukum kepustakaan,  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  Tujuan  penelitian mengkaji  dan  menganalisis  kewenangan  kepala  sekolah  dalam  mengangkat  guru  honorer pada  sekolah  negeri  berdasarkan  surat  keputusan  di  kabupaten  konawe.    Hasil  penelitian Kewenangan  kepala  sekolah  dalam  pengangkatan  guru  honorer  pada  sekolah  negeri,  tidak ditemukan  adanya  beban  kerja  kepala  sekolah  untuk  pengangkatan  guru  honorer. Sepenuhnya kewenangan terkait penataan, pemenuhan dan pemerataan guru ada pada dinas pendidikan  dan  kebudayaan  kabupaten  konawe,  kepala  sekolah  hanya  dapat  memberikan laporan analisis berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten.
Kata kunci : Kewenangan, Guru, Honorer

## A. Pendahuluan
Upaya  yang  harus  dilakukan  negara  dalam  mencapai  tujuan  nasional,  yaitu  dengan peningkatan kualitas manusia secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial. (Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, 2014). Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah,  beban kerja Kepala Satuan Pendidikan ada tiga yaitu managerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi  kepada  guru  dan  tenaga  kependidikan.  (Pasal  54  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru).  Kepala Sekolah diberi beban kerja untuk melakukan supervisi guru dan tenaga kependidikan.  Supervisi  diawali  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  tindak  lanjut  hasil evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  supervisi  kepada  guru  dan  tenaga  kependidikan.  ( Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018)
Setiap  tahunnya  terdapat  guru-guru  yang  pensiun  sementara  jumlah  peserta  didik  juga terus bertambah  Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud  Praptono  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi (Kemendikbudristek) memprediksi sekolah  di Indonesia kekurangan 1 juta guru setiap tahun sepanjang kurun 2020-2024 ( https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005180513-20- 554645/kemendikbud-sekolah-kekurangan-1-juta-guru-hingga-2024 )    Persolan  ini  menjadi dasar  pertimbangan  para  kepala  sekolah  untuk  mengagkat  guru  honorer  di  sekolah  negeri dikarenakan  kurangnya  tenaga  pendidik  yang  tidak  di  imbangi  dengan  penambahan  jumlah peserta  didik.  Pengangkatan  guru  honorer  juga  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan pelayanan  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman  (  Rizki Indah Safitri, Sonhaji, 2022).
Keputusan  Kepala  Sekolah  dalam  mengangkat  guru  honorer  sekolah  rupanya  menjadi masalah  bagi pemerintah,  terutama setelah  hadirnya Undang- Undang Nomor  20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 sebagai penjabaran atas  PP  tersebut  tidak  ditemukan  Kepala  Sekolah  memiliki  tugas  untuk  mengangkat  Guru honorer  namun  lebih  kepada  tindakan  menyelamatkan  siswa  dalam  proses  belajar  mengajar karena  kekurangan  guru  PNS  (  Taofik  Hidayat,  2020).  Keputusan  Kepala  Sekolah  dalam mengangkat guru honorer menjadi dilematis, dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan guru di sekolah negeri karena siswanya terus mengalami peningkatan sementara  guru yang berstatus PNS  banyak  yang  telah  memasuki  masa  pensiun  sehingga  kebutuhan  tenaga  pendidik  (guru) sangat  kurang.  Kabupaten  Konawe  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Berdasarkan  data  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Konawe jumlah  tenaga  guru  honorer  selama  2  (dua)  tahun  terakhir  terus  mengalami  penambahan, dimana  jumlah  tenaga  honorer  pada  tahun  2021  tercatat  ada  1.951  orang,  dan  tahun  2022 tercatat 2.239 orang.
Salah  satu  yang  menjadi  penyebab  bertambahnya  data  tenaga  honorer  diatas  selain kekurangan  guru  yaitu  adanya  regulasi  pemerintah  pada  tahun  2021  terkait  penerimaan Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  dimana  salah  satu  syarat  untuk  bisa

## Abstract
The Principal's decision to appoint honorary teachers is a dilemma, because it is related to the need for teachers in state schools because students continue to increase while many teachers with civil servant status have entered retirement so the need for teaching staff (teachers)  is very low. The research method used is a normative juridical research method, namely library law research, with a statutory regulation approach. The research objective is to examine and analyze  the  authority  of  school  principals  in  appointing  honorary  teachers  in  state  schools based  on  decrees  in  Konawe  district.  The  results  of  research  on  the  authority  of  school principals  in  appointing  honorary  teachers  in  state  schools,  found  no  workload  for  school principals  in  appointing  honorary  teachers.  Full  authority  regarding  the  arrangement, fulfillment  and  distribution  of  teachers  lies  with  the  Konawe  district  education  and  culture office,  school  principals  can  only  provide  analysis  reports  relating  to  the  needs  of  teaching staff to the district education and culture office.
Keywords : Authority, Teacher, Honorary
mendaftar adalah terdata di sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), untuk dapat terdata di DAPODIK  maka  harus  melampirkan  surat  keputusan  pengangkatan  (SK),  sehingga  sekolah banyak  yang  menerbitkan  surat  keputusan  pengangkatan  guru  honorer  untuk  keperluan pendaftaran. tujuan menganalisis kewenangan kepala sekolah dalam mengangkat guru honorer pada sekolah negeri berdasarkan surat keputusan di Kabupaten Konawe.

## B. Meodologi
Jenis penelitian yang digunakan  adalah  penelitian hukum empiris, (Socio  Legal  Research) Penelitian yang dilakukan dengan mempersentasekan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks. Kajian socio-legal  research ini berfungsi sebagai payung terhadap kajian dalam ilmu  sosial  terhadap  fenomena  hukum  di  masyarakat  sebagai  objek  penelitian  (Irwansyah, 2020).  Dalam  perspektif  penelitian  hukum,  memecahkan  suatu  isu  hukum  melalui  penelitian hukum  memerlukan  pendekatan-pendekatan  tertentu  sebagai  dasar  pijakan  dalam  menyusun argumentasi  hukum  yang  tepat,  logis,  dan  akurat.  Pendekatan  hukum  adalah  rencana  konsep dan  prosedur  untuk  penelitian  yang  mencakup  langkah-langkah,  mulai  dari  asumsi  yang  luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian hukum didalamnya  terdapat  beberapa  pendekatan  dan  dengan  pendekatan  tersebut,  peneliti  akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau di  pecahkan  masalahnnya.  (Irwansyah  dan  Ahsan  Yunus,  2021),    Berdasarkan  tujuannya, penelitian  ini  diarahkan  sebagai  penelitian  “problem    solution”,  yaitiu    penelitian    yang bertujuan    untuk    menemukan    solusi    dari    masalah    yang    dihadapi.    Dan    dari  sudut penerapannya  penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  peneltian  murni  yaitu  penelitian  yang bertujuan    untuk    pengembangan    ilmu    pengetahuan    atau    bersifat    teori    maupun    untuk perkembangan  metode  penelitian (Khairul Umam dkk. 2023)

## C. Hasil dan Pembahasan
Kewenangan  Kepala  Sekolah  Dalam  Menganggakat  Guru  Honorer  Berdasarkan  Surat Keputusan.

## 1. Pendekatan Histori Guru Honorer
Pengangkatan  Guru  baik  PNS  maupun  Non  PNS    sebagai      guru  yang  bertugas  di  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2017  terdapat  istilah  Guru  Tetap  yaitu  Guru  yang diangkat  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  atau  diangkat  oleh  pimpinan  penyelengara pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  berdasarkan  perjanjian  kerja  dan  telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun  secara terus-menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Sedangkan Guru Dalam Jabatan adalah Guru PNS dan Guru bukan PNS yang sudah mengajar pada  satuan  pendidikan,  baik  yang  diselenggarakan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  maupun penyelenggara  pendidikan  yang  sudah  mempunyai  Perjanjian  Kerja  atau  Kesepakatan  Kerja Bersama.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Guru,  pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengatasi masalah ketersediaan Guru dan tenaga kependidikan yang belum merata, dengan cara: meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi, dan pemerataan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam mengelola  perekrutan,  penempatan,  dan  peningkatan  mutu  Guru  secara  efektif  dan  efisien; mengawasi  proses  pengangkatan  Guru  di  daerah  berdasarkan  kriteria  mutu  dan  kebutuhan wilayah;  serta  meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan  pendidikan  oleh  LPTK  dengan rencana penyediaan Guru di daerah.
Lahirnya pegawai tidak tetap / Guru Honorer di Indonesia secara filosofis berkaitan dengan adanya  kebutuhan  aparatur  negara  dalam  hal  ini  sebagai  wujud  pelaksanaan  manajemen kepegawaian untuk menjalankan tata pemerintahan Indonesia. Guru Honorer khususnya profesi guru  di  Kota/Kabupaten  jumlahnya  semakin  lama  semakin  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan keberadaan guru yang berstatus sebagai guru PNS jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan guru  di  sekolah-sekolah  baik  negeri  maupun  swasta.  Selain  itu  pertambahan  tenaga  guru
honorer  juga  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  semakin  meningkatnya  minat masyarakat untuk menjadi guru PPPK yang statusnya diakui sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pada  tahun  2005,  guru  honorer  mendapatkan  harapan  seiring  terbitnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  48  tahun  2005.  Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan  bahwasannya  Guru Honorer  adalah  seorang  yang  diangkat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  atau  Pejabat  lain dalam  pemerintahan  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  pada  instansi  pemerintah  yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam  UU  Nomor  5  Tahun  2014  disebutkan,  bahwa  ada  dua  kategori  pegawai  dalam pemerintahan,  yakni  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja (PPPK) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu telah menegaskan istilah honorer, baik untuk kategori tenaga non PNS di instansi pemerintah maupun kategori guru non PNS di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah.

## 2. Rekrutmen Guru Honorer
perekrutan  guru  honorer  hanya  memperkerjakan  orang  yang  mencari  pekerjaan  tanpa proses  atau  adanya  kejelasan  statusnya,  hal  tersebut  mengakibatkan  perekrutan  guru  dengan kualitas  yang  masih  dipertanyakan  serta  belum  ada  tahapan  yang  memadahi  untuk mengembangkan potensi guru. ( Tita Tri Antika Pangestuti, dkk, 2021)
Kekurangan  guru  yang  terus  bertambah  tak  terkejar  oleh  pengangkatan  guru  baru. Perekrutan  guru  honorer  pun  tak  dapat  dihindari  agar  pendidikan  tidak  terganggu,  sehingga sekolah  banyak  yang  melakukan  perekrutan  guru honorer  untuk  memenuhi  kekurangan  guru disekolah,  tanpa  melihat  lagi  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  kewenangan perekrutan  guru honorer.  Pengabdian  guru  honorer  dalam  mengemban  tugas mengajar  boleh saja  Ikhlas  mereka  lakukan,  tetapi  mereka  juga  manusia  biasa  yang  perlu memikirkanpenghidupan,  ekonomi,  kesejahteraan  keluarganya  dan  dirinya  sendiri  dalam kehidupan sehari-hari.  (Rino Dedi Aringga, 2020)
Berkaitan dengan itu menurut Hairul selaku kepala sekolah di salah satu Sekolah Menegah Pertama  (SMP)  di  Kabupaten  Konawe  mengatakan  bahwa  selaku  kepala  sekolah  dalam menerbitkan surat keputusan untuk mengangkat guru honor dikarenakan kebutuhan guru yang sangat  mendesak  apalagi  disekolah  kami  ada  beberapa  guru  yang  pensiun  sehingga  sekolah kami sangat membutuhkan tenaga guru untuk menunjang proses pembelajaran, sehingga saya berinisiatif untuk memanfaatkan tenaga honor untuk mengisi kekosongan guru walaupun saya mengetahui dalam beban kerja kepala sekolah tidak ada perintah untuk dapat mengangkat guru honorer disekolah akan tetapi dalam Permendikbudristek tentang petunjuk teknis pengelolaan dan  Bantuan  Operasional  Satuan  pendidikan masih  ada  aturan  berkaitan dengan  pembayaran honor untuk tenaga guru yang statusnya honor sekolah serta surat keputusan yang dikeluarkan oleh sekolah dalam hal ini surat keputusan pengangkatan honorer masih dapat diakomodir dan tidak  dipersoalkan  oleh  sistem  data  pokok  pendidikan  (DAPODIK) hal ini  yang  menjadi  dasar saya dalam menangkat guru honor di sekolah saya.
Berkaitan  hasil  wawancara  diatas  bahwasanya  seorang  kepala  sekolah  menjadikan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional  Satuan  Pendidikan  sebagai  dasar  dalam  melegalkan  tindakannya  padahal  dalam permendikbudristek tersebut tidak diatur secara spesifik berkaitan dengan kewenangan kepala sekolah  dalam  mengangkat  guru  honor,  yang  ada  dalam  Permendikbudristek  tersebut  adalah pembayaran  gaji  honor,  hal  ini  merupakan  sebuah  kekeliruan  kepala  sekolah  dalam menafsirkan sebuah  aturan. Untuk lebih jelasnya  dapat dilihat Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, mengatur  tentang  pembayaran  honor  guru  non  PNS.  Lebih  lanjut  menurut  helisman  selaku kepala sekolah di satuan pendiidkan sekolah dasar mengatakan bahwa salah satu yang menjadi persyaratan  untuk  dapat  terdata  di  sistem  DAPODIK  oleh  operator  dinas  maka  harus melampirkan  surat  keputusan  pengangkatan  guru  honorer,  hal  ini  yang  menjadi  dasar  kami dalam melakukan  pengangkatan  guru  honorer  disekolah  serta  belum  ada larangan  dari  pihak dinas pendidikan, terkait dengan surat keputusan dan selama ini tidak pernah menjadi masalah terkait hal ini.
Selain  karena  kekurangan  guru,  adanya  kebijakan  pemerintah  untuk  mengangkat  guru honorer  menjadi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Pegawai  Pemerintah  dangan  Perjanjian  Kerja (PPPK) menjadi angin segar untuk guru honorer maupun lulusan sarjana pendidikan sehingga banyak  yang  memanfaatkan  peluang  ini  untuk  mendaftarkan  diri  tenaga  honorer  dan
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (KEPMENPAN)  Nomor  649  Tahun  2023  tentang  mekanisme  Seleksi  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah, salah satu syarat untuk  dapat  mengikuti  seleksi  yaitu  dalam  Diktum  Kelima  dijelaskan  bahwa  Guru  Non  ASN sebagaimana dimaksud  dalam Diktum KEDUA  huruf  c adalah  guru Non  ASN  disekolah Negeri yang  terdaftar  di  Data  Pokok  Pendidikan  (DAPODIK)  Kementrian  Pendidikan,  Riset  dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.
Berkaitan hal  tersebut diatas salah satu  syarat untuk  dapat  terdata  di sistem  Data  Pokok Pendidikan (DAPODIK) seorang guru harus melampirkan surat keterangan (SK) pengangkatan pertama,  akan  tetapi  surat  keterangan  (SK)  yang  dimaksud  tidak  menyebutkan  secara  jelas apakah  SK  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Sekolah  atau  SK  yang  di  terbitkan  Oleh  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran lain bahwasannya sistem (DAPODIK) mengakui surat keterangan pengangkatan oleh kepala satuan pendidikan.

## Prosedur dalam Penerbitan Surat Keputusan
Adapun prosedur yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan guru honorer di sekolah yaitu pihak pemohon dalam hal ini calon guru honor  menghadap  langsung  ke  kepala  sekolah  dengan  membawa  berkas  sesuai  yang dipersayartkan yaitu, foto  copy ijazah  terakhir minimal strata satu dan transkrip nilai dengan bidang studi yang relevan, foto copy KTP, dan foto copy kartu keluarga, setelah berkas pemohon dinyatakan  lengakap  maka  pihak  sekolah  melalui  kepala  sekolah  akan  menerbitkan  surat keputusan  pengangkatan  guru  honor,  surat  keputusan  tersebutlah  yang  akan  digunakan  oleh guru  honor  untuk  bisa  mendaftarkan  diri  ke  operator  data  pokok  pendidikan  (DAPODIK)  di dinas  pendidikan  dan  kebudayaan  kabupaten  konawe,  sehingga  berdasarkan  data  pokok pendidikan  (DAPODIK)  pihak  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dapat  menerbitkan  surat keputusan pengangkatan guru honorer secara kolektif
Surat  keputusan  (SK)  pengangkatan  guru  honorer  yang  manjadi  salah  satu  persyaratan untuk  bisa  mendaftarkan  diri  ke  operator  Sistem  Data  Pokok  Pendidikan  (DAPODIK)  hal  ini menjadi  celah  yang  selama  ini  di  gunakan  oleh  kepala  sekolah  dalam  menerbitkan  surat keputusan  pengangkatan  guru  honorer  disekolah,  bagi  kepala  sekolah  berangapan  bahwa dengan  tidak  dipersoalkannya  oleh  sistem  DAPODIK  surat  pengangkatan  guru  honorer  oleh kepala  sekolah  berarti  tindakan  yang  dilakukannya  masih  dibenarkan,  selain  itu  sistem DAPODIK  juga  yang  tidak  secara  jelas  mempersyaratkan  surat  keputusan  (SK)  pengangkatan harus  di  upload  ke  sistem  apakah  SK  yang  diterbitkan  oleh  sekolah  atau  pejabat  dinas pendidikan,  sehingga  apapun  jenis  SK  pengangkatan  baik  dari  sekolah  maupun  dari  dinas pendidikan akan tetap di akomodir oleh sistem DAPODIK.
Pemohon/
Calon Guru Kepala
Sekolah Berkas dinyatakan lengkap
Berkas tidak lengkap SK diterbitkan oleh Kepala Sekolah guru Menyampaikan SK Ke Operator DAPODIK Dinas Pendidikan untuk dimasukan dalam sistem DAPODIK Dinas Membuat SK kolektif berdasarkan data DAPODIK
3. Kewenangan  Kepala  Sekolah  Berdasarkan    Peraturan  Pemerintah  Nomor.  19 Tahun 2017
Kewenangan  kepala  sekolah  dalam  Peraturan  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2017 Tentang  Guru.  Ada  beberapa  hal  yang  menarik  bagi  penulis  diantaranya  perubahan  Pasal  54 ayat  1,  bahwa  beban  kerja  kepala  satuan  pendidikan  sepenuhnya  untuk  melaksanakan  tugas manajerial,  pengembangan  kewirausahaan,  dan  supervisi  kepada  Guru  dan  tenaga kependidikan. Pasal tersebut dapat diartikan, bahwa Kepala Sekolah tidak lagi dibebankan pada kegiatan  belajar  mengajar  atau  dengan  kata  lain  Kepala  sekolah  tidak  mengajar  di  kelas  lagi. Kepala  sekolah  dikhususkan  untuk  memanajemen  sekolah,  mensupervisi  pegawai,  dan mengembangkan kewirausahaan.
Pasal  54  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2017  tugas  pokok  kepala  sekolah  atau kepala  satuan  pendidikan.  Beban  kerja  kepala  satuan  pendidikan  sepenuhnya  untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga  kependidikan.  Menyebutkan  bahwa  tugas  utama  seorang  kepala  sekolah  bukan melaksanakan  pembelajaran/pembimbingan,  namun  tugas  sepenuhnya  adalah  melaksanakan tugas  manajerial,  pengembangan  kewirausahaan,  dan  supervisi  kepada  Guru  dan  tenaga kependidikan.  Hal  ini  berbeda  dengan  sebelum  PP  nomer  19  tahun  2017  ini  turun,  kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah masih wajib melaksanakan tugas pembelajaran/pembimbingan  minimal  6  jam  pembelajaran  dalam  satu  minggu.  Kepala satuan pendidikan  dapat  melaksanakan  tugas  pembelajaran  atau  pembimbingan  untuk  memenuhi kebutuhan  Guru  pada satuan  pendidikan.  Artinya selain  tugas manajerial  kepala  sekolah  atau kepala satuan pendidikan masih diperkenankan untuk melaksanakan tugas pembelajaran/pembimbingan pada keadaan tertentu.
bahwa  Beban  kerja  Guru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  paling  sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam I (satu) minggu. Jadi kesimpulannya beban kerja guru tetap minimal 24 jam tatap muka  dalam  seminggu.  Namun  angka  24  jam  ini  tidak  hanya  dipenuhi  melalui  pembelajaran atau  pembimbingan  di  kelas  saja,  tapi  juga  bisa  diperhitungkan  melalui  tugas  tambahan  yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok seperti wali kelas, Wakil kepala sekolah dan kepala laboratorium.

## 4. Kewenangan Kepala Sekolah Berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2018
Implementasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2017  tersebut,  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nomor  15  Tahun 2018  tentang  Pemenuhan  Beban  Kerja  Guru,  Kepala  Sekolah  dan  Pengawas  Sekolah  diatur dalam  yaitu
1. Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:
a) Manajerial;
b) Pengembangan kewirausahaan; dan
c) Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
2. Beban  kerja  Kepala  Sekolah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ekuivalen  dengan pelaksanaan  pembelajaran  atau  pembimbingan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
3. Rincian  ekuvalensi  beban  kerja  kepala  sekolah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Kepala  Sekolah  dapat  melaksanakan  tugas  pembelajaran  atau  pembimbingan  apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan  tertentu  yang  bersifat  sementara  atau  tetap  atau  belum  tersedia  Guru  yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.
Adapun  lampiran  II  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah,  memiliki  tugas  sebagai  berikut  :  1)  Manajerial  2)  Pengembangan  kewirausahaan  3) Supervisi  kepada  Guru  dan  tenaga  kependidikan;  Lebih  lanjut  berkaitan  dengan  beban  kerja kepala  sekolah  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Kepala  Sekolah  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  mengatur  dan  mengelola  segala sesuatu  yang  ada  di  sekolah  agar  bisa  berjalan  dengan  lancar  dan  menjalankan  fungsinya
sebagai  lembaga  pendidikan  Untuk  menjalankan  tugasnya  sebagai  pemimpin  sekolah,  dalam sekolah  terdapat  organisasi sekolah,  di  mana  Kepala  Sekolah memiliki  anggota  yang  bertugas dalam  membantu  pelaksanaan  program  yang  telah  dicanangkan  dalam  sekolahan  yang dipimpinnya. Terdapat beberapa bagian dalam struktur kepengurusan sekolah yang posisinya berada di bawah Kepala Sekolah, di antaranya adalah: 1) Kasubag Tata Usaha (TU);  2) Wakil Manajemen Mutu; 3) Wakil Kepala Sekolah; 4) Semua Kepala Program Keahlian; 5) Semua Guru; 6)  Komite  Sekolah;  Selain  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab,  Kepala  Sekolah  juga  memiliki beberapa  wewenang  dalam  memimpin  sekolah  atau  lembaga  pendidikan.  Dengan  demikian, tugas,  tangung  jawab,  dan  wewenang  bisa  digunakan  oleh  Kepala  Sekolah  dalam  memimpin sekolahnya untuk bisa terus berjalan dengan lancar dan sesuai dengan program, visi dan misi yang telah dirancang pada awal kepemimpinan. Adapun secara umum, wewenang dari Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:
1. Mengesahkan berbagai perubahan dokumen yang dibutuhkan.
2. Mengendalikan dan mengontrol sistem manajemen mutu.
3. Mengangkat dan memberhentikan jabatan dalam kepengurusan sekolah atau unit kerja yang dipimpinnya.
4. Memberikan teguran kepada  guru dan pegawai yang terbukti telah melanggar disiplin dan tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
5. Mendelegasikan  tugas  kepada  para  wakil  kepala  sekolah  apabila  berhalangan  untuk hadir dalam suatu acara atau kegiatan.
6. Mengesahkan adanya perubahan tentang kebijakan mutu organisasi.
7. Menerima, memindahkan, serta mengeluarkan siswa.
8. Menandatangani  berbagai  surat  yang  dibutuhkan  dalam  urusan  eksternal  maupun internal sekolahan.
Adapun kewenangan Kepala Sekolah adalah melaporkan perihal hasil kondisi kepegawaian, hasil evaluasi, hasil penilaian, dan hasil pengawasan pegawai di sekolahnya kepada Dinas sesuai dengan  kewenangannya.  selanjutnya,  Dinas  seharusnya  menindaklanjuti  laporan  dari  Kepala Sekolah, perihal kekurangan atau kelebihan pegawai pada sekolah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut, adalah :
1. Ayat  (3),  Apabila  setelah  dilakukan  perhitungan  kebutuhan  Guru  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  masih  terdapat  Guru  yang  tidak  dapat  memenuhi pelaksanaan  pembelajaran  atau  pembimbingan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) atau terdapat kekurangan guru, maka Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
2. Ayat  (4),  Dinas  yang  telah  menerima  laporan  dari  Kepala  Sekolah  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Senada dengan hasil wawancara Suriyadi Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan  bahwa  pengangkatan  tenaga  honorer  merupakan  kewenangan  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Konawe,  kepala  sekolah  tidak  dibenarkan  untuk  mengambil tindakan  sendiri  tanpa  koordinasi  dengan  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan  kabupaten konawe,  seharusnya  kepala  sekolah  melaporkan  ke  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan kabupaten  konawe  berkaitan  dengan  kebutuhan  guru  selanjutnya  dinas  pendidikan  dan kebudayaan  kabupaten  konawe  melakukan  verifikasi  dan  jika  sesuai  dengan  data  kebutuhan guru  maka  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Konawe  akan  mengeluarkan  surat keputusan  pengangkatan  guru  honor  yang  ditanda  tangani  oleh  kepala  dinas  pendidikan  dan kebudayaan  kabupaten  konawe  walaupun  dalam  aturan  dilarang  lagi  untuk  menagangkat tenaga  honorer  akan  tetapi  selaku  kepala  dinas  kami  mempunyai  diskresi  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undnagan  untuk  dapat  melakukan  tindakan  tersebut  dikarenakan  jika terjadi kebutuhan akan guru yang sangat mendesak demi kepentingan umum.
Berkaitan dengan ketentuan Permendikbud No 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan  dan  kebudayaan  kabupaten  konawe  maka  menurut  hemat  penulis  prosedur penerbitan SK seharusnya dilakukan seperti berikut:
Berkaitan  dengan  prosedur  pengangkatan  guru  honorer  menurut  hemat  penulis seharusnya  dilakukan  secara  terstruktur  berdasarkan  ketentuan  dalam  permendikbud  nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Langkah  pertama  yang  perlu  dilakukan  calon  guru  honorer  yaitu  menghadap  kepada  kepala sekolah untuk mengetahui apakah ada kebutuhan guru honorer yang tersedia, jika kebutuhan guru disekolah tersebut dibutuhkan maka kepala sekolah melaporkan ke dinas pendidikan dan kebudayaan terkait kebutuhan guru  disekolah, oleh  dinas pendidikan akan melakukan anilisis dan  pemetaan  kebutuhan  guru,  jika  kebutuhan  mendesak  dan  diperlukan  maka  pihak  dinas akan  menerbitkan  surat  keputusan  pengangkatan  guru  honorer  tersebut,  sehingga  surat keputusan  yang  diterbitkan  oleh  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan  dapat  dijadikan  rujukan untuk di daftarkan ke sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

## 1. Pendekatan Menurut Teori Kewenangan
Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa menurut teori kewenangan yang dikemukakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  bahwa  setiap  tindakan  pemerintahan disyaratkan  harus  bertumpu  atas  kewenangan  yang  sah,  dimana  Kewenangan  itu  diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi delegasi dan mandat  dari ketiga sumber, kewenangan yang sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  kepala  satuan  pendidikan  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yaitu  kewenangan  delegasi,  yang  mana  kewenangan  delegasi adalah  Pemberian  kewenangan  untuk  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  teknis  atau  pelaksana dari  undang-undang  disebut  dengan  pemberian  kewenangan  delegasi.  Proses  pendelegasian kewenangan  regulasi  atau  legislasi  inilah  yang  disebut  sebagai  pendelegasian  kewenangan legislative  atau  “legislative  delegation  of  rule  making  power”.  Pengaturan  pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:
1) Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
2) Adanya  perintah  yang  tegas  mengenai  bentuk  peraturan  pelaksana  untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
3) Adanya  perintah  yang  tegas  mengenai  pendelegasian  kewenangan  dari  undang- undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.
Ketiga  syarat  tersebut  bersifat  pilihan  dan  salah  satunya  harus  ada  dalam  pemberian delegasi kewenangan pengaturan ( rule-making power). ( Jimly Asshiddiqie, 2006) Point penting sebagai  penekanan  pada  teori  ini  adalah  suatu  perbuatan  pejabat/pimpinan  dalam  suatu organisasi  yang  harus  selalu  bertumpu  pada  kewenangan  yang  sah  atas  tugas  pokok  dan fungsinya  yang  telah  diatur  atau  didelegasikan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Kepala sekolah  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  guru  yang  diberi  tugas  tambahan  yang  dimana jabatan fungsional tetap melekat dalam jabatannya sebagai kepala satuan pendidikan walaupun mempunyai  kewenangan  delegasi  atas  Peraturan  perundang-undangan  maupun Permendikbudristek  tidak  berarti  kepala  sekolah  bebas  membuat  kebijakan  diluar  dari kewenagannya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2017  ditindaklanjuti  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Pemenuhan  Beban  Kerja  Guru, Kepala  Sekolah,  dan  Pengawas  Sekolah,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  Riset dan  Teknologi  Nomor  40  Tahun  2021  Tentang  Penugasan  guru  sebagai  kepala  sekolah,  tidak ditemukan adanya kewenangan Kepala Sekolah dalam pengangkatan guru honorer. Pada tugas
Pemohon/ Calon Guru
Kepala Sekolah
kebutuhan
Dinas Melakukan Pemetaan atau
Analisis Kebutuhan
guru Oleh dinas jika di perlukan maka di terbitkan SK SK Dinas di daftrakan di
DAPODIK
managerial, Kepala Sekolah diminta untuk melakukan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  kemudian  melaporkan  kepada  dinas  pendidikan  selaku  organisasi  perangkat daerah  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pemindahan  guru  atau  tenaga kependidikan.  Pemindahan  tersebut  dapat  dilakukan  apabila  sekolah  tertentu  kelebihan  atau kekurangan  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Sedangkan  pada  bidang  supervisi, Kepala  Sekolah  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  melakukan  evaluasi,  penilaian,  dan pengawasan  kepada  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  dalam  wilayah wewenangnya.
Jika merujuk pada Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas maka dapat dikatakan  sebagai  tindakan  penyalahgunaan  wewenang,  akan  tetapi  kepala  sekolah  bukanlah pejabat pemerintahan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 30 tahun 2014.
Kepala  sekolah  merupakan  jabatan  fungsional  guru  yang  hanya  di  beri  tugas  tambahan tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menerbitkan/membuat  surat  keputusan  tentang pengangkatan  guru  honorer  disekolah  dikarenakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  baik dilihat  dari  sisi  undang-undang,  peraturan  pemerintah  maupun  permendikbud  tidak  ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah dalam  mengangkat  guru  honorer  disekolah  negeri.  Sepenuhnya  kewenangan  terkait penataan,pemenuhan  dan  pemerataan  guru  ada  pada  Dinas  Pendidikan  dan  kebudayaan kabupaten,  kepala  sekolah  hanya  dapat  memberikan  laporan  analisis  berkaitan  dengan kebutuhan  tenaga  pendidik  kepada  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan  kabupaten  untuk  di lakukan verifikasi berkaitan dengan kebutuhan guru di sekolah tersebut.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  Kewenangan  kepala sekolah  dalam  pengangkatan  Guru  honorer  pada  sekolah  negeri  mengacu  kepada  Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan dijabarkan dalam Dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018  tentang  pemenuhan  beban  kerja  guru,  kepala  sekolah  dan  pengawas  sekolah. Tugas/beban  kerja  kepala  sekolah  yaitu:  Managerial,  pengembangan  kewirausahaan,  dan supervisi  tenaga  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan,  dari  ketiga  beban  kerja  tersebut,  tidak ditemukan adanya beban kerja Kepala Sekolah untuk pengangkatan guru honorer. Sepenuhnya kewenangan  terkait  penataan,  pemenuhan  dan  pemerataan  guru  ada  pada  Dinas  Pendidikan dan kebudayaan kabupaten konawe, kepala sekolah hanya dapat memberikan laporan analisis berkaitan  dengan  kebutuhan  tenaga  pendidik  kepada  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan kabupaten.

## D. Referensi
Aringga,  R.  D.  (2020).  Kedudukan  Tenaga  Guru  Honorer  Dalam  Sistem  Kepegawaian Dihubungkan  Dengan  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara Dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 7 (1).
Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang . Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
CNN Indonesia "Kemendikbud: Sekolah Kekurangan 1 Juta Guru Hingga 2024" selengkapnya di sini
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005180513-20-
554645/kemendikbud-sekolah-kekurangan-1-juta-guru-hingga-2024 . www.hukumonline.com, “Status dan Gaji Pegawai Honorer”
Hartini, S., Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2014) Hukum  Kepegawaian di Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
Irwansyah. (2020) Penelitian Hukum, pilihan metode dan Praktek Penulisan Artikel , Makassar : Mirra Buana Media.
KEPMENPANRB  Nomor  649  Tahun  2023  tentang  “Mekanisme  Seleksi  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
Pangestuti,  T.  T.  A.,  dkk.  (2021).  Permasalahan  Guru  Honorer  Terkait  Kebijakan  Penghentian Rekrutmen Guru Pns Menjadi PPPK. Jurnal Inovasi Penelitian, 2 (4). Peraturan Pemerintah No. 19  Tahun 2017 tentang Guru Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managmen PPPK Permendikbud No 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Permendiknas    Nomor    28  Tahun  2010  tentang    Penugasan    Guru    sebagai    Kepala Sekolah/Madrasah.
Safitri,  R.  I.,  &  Sonhaji.  (2022).Jaminan  Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Guru  Dengan  Status Pegawaian  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  (Honorer). Administrative  Law  & Governance Journal, 5 (3).
Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Umam,  K.,  dkk.  (2023).  Rekonstruksi  Prinsip  Checks  And  Balances  Antar  Lembaga  Negara Berdasarkan Pancasila, Jurnal Jatiswara, 38 (2) Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.