Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 3 Maret 2017

## PENGARUH  TAX  AMNESTY  DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Rusmadi
Akademi Maritim Cirebon Email : Rusmadi@gmail.com

## Abstrak
Pajak  adalah  sumber  pendapatan  negara  yang  didapat  dari  iuran  rakyat  dan dipergunakan  untuk  kepentingan  pembangunan  fasilitas  dan  sumber  daya. Dengan  kata  lain,  pajak  adalah  kebutuhan  negara  yang  harus  dipenuhi  agar tidak  mengganggu  peran  dari  negara  itu  sendiri.  Walau  menjadi  sebuah kebutuhan  yang  harus  dipenuhi,  jumlah  pajak  di  beberapa  negara  tidak semerta-merta sesuai dengan yang diharapkan. Pun dengan Indonesia. Sebagai negara berkembang, penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia juga  kerap  tidak  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan  pemerintah.  Walhasil, untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak,  Indonesia semestinya  menerapkan  solusi  yang  ideal  untuk  meningkatkan  kedua  hal tersebut.  Tax  Amnesty  dan  Sanksi  Pajak  adalah  dua  dari  banyak  solusi  yuang diterapkan  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  kepatuhan wajib  pajak.  Dari  Tax  Amnesty  Indonesia  berhasil  mendapatkan  penerimaan pajak  sebesar    1.539.166,20  miliyar.  Sedang  dari  sanksi  pajak  Indonesia berhasil  mendapat  penerimaan  pajak  hingga  622.358,70  miliyar.  Merujuk  dari kedua  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Tax  Amnesty  dan  Sanksi  Pajak sama-sama memiliki peran dalam peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
Kata Kunci: Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## Pendahuluan
Menurut  Mardiasmo  (2001)  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Sedang menurut  P.  J.  A.  Andriani  dalam  bukunya  Waluyo  (2009)  pajak  adalah  iuran masyarakat  kepada  negara  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut peraturan  umum  (undang-undang)  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang langsung  ditunjukan  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiaya  pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menliki  kedua  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  adalah  sumber pendapatan  negara  yang  didapat  dari  iuran  rakyat  dan  dipergunakan  untuk kepentingan  pembangunan  fasilitas  dan  sumber  daya.  Pembangunan  fasilitas  dan sumber daya di  sini tidak hanya tertumpu pada infrastruktur dan sumber  daya alam serta  manusia  saja,  tapi  juga  kepentingan  lain  seperti  penjagaan  aset,  penegakan hukum, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lain.
Pajak,  sebagaimana  pengertian  dan  fungsi  di  atas,  memang  memiliki  andil dalam  pembangunan  negara.  Dengan  adanya  pajak,  negara  mampu  menjalankan fungsi  pemerintahan  sebagaimana  peraturan  umum  (undang-undang),  dan  dengan adanya pajak pula, negara mampu memberi andil dalam pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan.
Sebagaimana  diketahui,  menurut  info  yang  penulis  sudur  dari  liputan6.com, di  tahun  2016,  sektor  pendidikan  mendapat  jatah  20%  dari  total  APBN  dan  jumlah tersebut  telah  di- cover oleh  keberadaan  pajak  (Liputan6:  2015).  Tidak  hanya pendidikan.  Sebagai  sumber  pendapatan,  pajak  juga  mampu  meng- cover kebutuhan sektor kesehatan di APBN yang mencapai 5%. Melihat dari kedua hal di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa peran pajak sebagai sumber pendapatan negara sangatlah vital, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan yang tadi disebutkan.
Namun  demikian,  sebagaimana  negara  berkembang  pada  umumnya,  jumlah pajak yang didapat Indonesia masih kurang dari total kebutuhan yang harus dicukupi. Kurangnya  jumlah  pajak  yang  didapat  tak  lepas  dari  minimnya  tingkat  kesadaran masyarakat dan badan usaha tentang pentingnya membayar pajak.
Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak 2015
Kategori Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak Wajib Pajak berbentuk Badan 2.472.632 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan 22.332.086 Total 30.044.103 Data: Dirjen pajak 2015
Melihat  dari  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  total  angka  wajib  pajak  di Indonesia  adalah  30.044.103. Jumlah  tersebut   terdiri  dari  2.472.632  WP berbentuk badan,  5.239.385  WP  Orang  Pribadi  (OP)  Non  Karyawan  dan  22.332.086  WP  OP Karyawan.  Jumlah  tersebut  tentu  sangat  memprihatinkan.  Sebab,  jika  dibandingkan dengan 93,72 juta masyarakat  Indonesia  yang telah berpenghasilan, jumlah tersebut hanya berkisar di angka 29,4% (Dirjenpajak: 2016). Selanjutnya, sebagaimana yang ditambahkan  BPS,  jumlah  30.044.103  WP  tidak  termasuk  bendahara, joint- operation, perusahaan  cabang/lokal,  WP  OP  yang  berpenghasilan  kurang  dari Penghasilan  Tidak  Kena  Kena  Pajak  (PTKP),  WP  Non  Efektif,  dan  jenis-jenis lainnya.  Sehingga,  jika  lebih  dikerucutkan,  WP  yang  menyampaikan  SPT  PPh tahunan hanya mencapai 18.159.840 WP wajib SPT.
Adapun untuk rincian jumlah WP wajib SPT, bisa dilihat di tabel yang ada di bawah ini:
Tabel 2 Jumlah WP Wajib SPT Kategori WP Wajib SPT Jumlah WP Wajib SPT WP Wajib SPT Berbentuk Badan 1.184.816 WP Wajib SPT Berbentuk Orang Pribadi Non Karyawan 2.054.732 WP Wajib SPT Berbentuk Orang Pribadi Berstatus Karyawan 14.920.292 Total 18.159.840 Data: Dirjenpajak 2015
Melihat  data  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  total  WP  wajib  SPT  berbentuk badan mencapai  1.184.816, WP wajib SPT werbentuk  wrang pribadi  non karyawan mencapai 2.054.732 dan WP wajib SPT berbentuk orang pribadi berstatus karyawan mencapai 14.920.292. Walau demikian, WP yang menyampaikan SPT tahunan hanya mencapai 10.945.564 WP saja atau sekitar 60,7% dari total WP wajib SPT sepanjang 2015, sedang sisanya tidak menyampaikan SPT sebagaimana prosedur yang ada.
Minimnya angka kesadaran masyarakat dan badan usaha akan pajak memang sangat  mengkhawatirkan.  Oleh  karenanya,  untuk  menggunggah  kesadaran masyarakat  untuk  membayar  pajak,  pemerintah  –yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak yang menerima pajak– wajib melakukan aneka tindakan dan cara untuk mengangkat angka kesadaran masyarakat akan pajak.
Menanggapi hal tersebut, Ir. Joko Widodo selaku presiden RI yang menjabat, kemudian mencanangkan program pengampunan pajak pada  Juli 2016. Sebelumnya, dikutip  dari  detik.com  edisi  26  April  2016,  di  samping  meningkatkan  kesadaran masyarakat  akan  pajak,  pengampunan  pajak  ( tax  amnesty) juga  berguna  untuk menarik  dana  WNI  yang  ada  di  luar  negeri,  meningkatkan  pertumbuhan  nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, serta meningkatkan penerimaan pajak pada tahun tersebut. Dengan penerapan, aplikasi, serta  sosialisasi  yang baik,  harapannya program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya membayar pajak  dan  melaporkan  SPT  sebagaimana  prosedur  yang  ada.    Di  samping menerapkan tax  amnesty, untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pajak, pemerintah  juga  makin  giat  mensosialisasikan  tentang  sanksi  pajak.  Sanksi  pajak sendiri  adalah  tindakan  berupa  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang melanggar  UU  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.  Dalam  undang-undang  tersebut  tercantum  aturan  bahwasanya  sanksi yang  diberikan  pada  pelanggar  pajak  ada  2,  yakni  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana. Kedua sanksi tadi bertujuan untuk memberi efek jera pada masyarakat wajib pajak  yang  senantiasa  melanggar  aturan,  serta  untuk  menumbuhkan  kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan nasional

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  subjek penelitian yang digunakan adalah Tax Amnesty dan sanksi pajak. Sedang untuk objek penelitiannya  penulis  menggunakan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  dan melaporkan  pajak  sebagaimana  prosedur  yang  ada.  Adapun  untuk  pendekatan penelitian penelitian, penulis menerapkan  pendekatan deskriptif dengan dampak Tax Amnesty dan sanksi pajak pada kepatuhan Wajib Pajak sebagai  fokus utama. Untuk teknik  pengumpulan  data  penulis  menggunakan  kajian  kepustakaan  dan  studi dokumentasi.  Untuk  studi  dokumentasi  peneliti  menggunakan  data  primer  yang bersumber daya Badan Pusat Statistik dan Dirjen Pajak.

## Pembahasan
Pajak  adalah  iuran  masyarakat  yang  umumnya  digunakan  negara  untuk menjalankan  pemerintahan.  Sebagai  fungsi  tersebut,  peran  pajak  memang  terbilang vital.  Sebab,  saat  kondisi  perpajakan  negara  melemah,  beberapa  kebutuhan  seperti; alokasi  pendidikan,  kesehatan,  penegakan  hukum,  dan  lainnya  akan  terganggu. Namun  demikian,  kendati  menjadi  kebutuhan  yang  terbilang  vital,  kesadaran masyarakat  akan  pajak  masih  cukup  lemah.  Hal  tersebut  terlihat  dari  seringnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target. Padahal, jika merujuk pada awal penetapan  target,  negara  melakukannya  berdasarkan  pertimbangan  atas  kebutuhan APBN  dan  belanja  negara.  Sedang  saat  target  tersebut  tidak  tercapai,  negara  tentu mencari jalan lain untuk menutupi defisit yang ada, dan salah satu jalan tersebut ialah dengan berhutang pada pihak asing.
Penerimaan pajak di Indonesia sendiri memang belum maksimal. Hal tersebut terlihat  dari  seringnya  penargetan  yang  meleset  dan  menimbulkan  defisit.  Namun, jika ditinjau lebih jauh, sejak 2012 hingga 2016, penerimaan pajak di Indonesia kian meningkat.  Namun  demikian,  kendati  telah  mengalami  kenaikan,  penerimaan  pajak masih  belum  mencapai  target  yang  telah  ditentukan.  Sedang  untuk  mencapai  target yang telah ditentukan, Indonesia seyogyanya melakukan tindakan lebih  agar sampai pada target penerimaan pajak yang telah ditentukan.
Tax  Amnesty adalah  salah  satu  cara  yang  bisa  digunakan  Indonesia  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pajak.  Menurut  pola  kerjanya, Tax Amnesty adalah  pengampunan  pajak  yang  diterapkan  pada  kurun  waktu  tertentu, yang  tujuannya  adalah  untuk  mengajarkan  keterbukaan  masyarakat  akan  pelaporan SPT, peningkatan pertumbuhan nasional, basis perpajakan, serta penerimaan pajak di tahun tersebut. Sejarah Tax Amnesty di Indonesia sendiri terbilang panjang. Sebelum diterapkan pada 2016 lalu, Tax Amnesty sempat diterapkan pada tahun 1984. Namun demikian, setiap penerapan Tax Amnesty selalu  diwarnai  oleh pro dan kontra. Tapi, kendati  memiliki  pro  dan  kontra, Tax  Amnesty mampu  memberi  sumbangan  lebih pada  peningkatan  penerimaan  pajak.  Hal  itu  terlihat  dari  meningkatnya  penerimaan pajak  2016  dan  menjadi  penerimaan  dengan  jumlah  terbanyak  sepanjang  5  tahun terakhir.
Tabel  3 Penerimaan Pajak tahun 2014-2016 Tahun Jumlah Penerimaan Pajak 2012 980.518,10 Miliyar 2013 1.077.306,70 Miliyar 2014 1.146.865,80   Miliyar 2015 1.240.418,86 Miliyar 2016 1.539.166,20 Miliyar Data: Badan Statistik Pusat
Melihat  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  peningkatan  selalu  terjadi  pada total penerimaan pajak tiap tahunnya. Namun, jika merujuk pada tabel di atas, 2016 merupakan  tahun  dengan  pendapatan  pajak  tertinggi  dengan  nilai    1.539.166,20 Miliyar  (Badan  Pusat  Statistik:  2016).  Jumlah  tersebut  tak  lebih  dari  peran Tax Amnesty yang diberlakukan pada tahun tersebut.
Bukan  hanya  mempengaruhi  penerimaan  pajak  secara  keseluruhan.  Pada penerapannya, Tax  Amnesty juga  memiliki  imbas  positif  pada  penerimaan  pajak penghasilan. Hal tersebut tergambar dari tabel yang ada di bahwa ini:
Tabel 4
Penerimaan Pajak Penghasilan 2012-2016 Tahun Jumlah Penerimaan Pajak 2012 465.069,60 Miliyar 2013 506.442,80 Miliyar 2014 546.180,90   Miliyar 2015 602.308,13 Miliyar 2016 855.842,70   Miliyar
Data: Badan Pusat Statistik
Melihat  dari  data  yang  ada  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  peningkatan penerimaan  pajak  penghasilan  mengalami  peningkatan  tertinggi  di  tahun  2016. Adapun  peningkatan  penerimaan  PPh  yang  terjadi  pada  tahun  2016  adalah  253,5 triliun  (Badan  Pusat  Statistik:  2016).  Peningkatan  penerimaan  PPh  yang  terjadi  di tahun  2016  memang  jadi  yang  tertinggi.  Namun,  yang  lebih  membuat  takjub, peningkatan  tersebut  sampai  menembus  4-5  kali  peningkatan  di  tahun-tahun sebelumnya.
Jika dikaji dari tabel dan kesimpulan di atas, secara sederhana, Tax Amnesty sejatinya memiliki andil dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Walau  demikian,  andil  yang  dimaksud  di  sini  bukanlah  andil  secara  langsung, melainkan tidak langsung. Sebab, pada penerapannya, Tax Amnesty sama sekali tidak melibatkan wajib pajak untuk melaporkan SPT, membayar pajak, ataupun melakukan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  pajak. Tax  Amnesty sendiri  adalah kegiatan yang dimana wajib pajak melaporkan harta benda yang dimiliki, yang pada pelaporan  atau  pengungkapan  SPT,  harta  benda  tersebut  tidak  masuk  dalam jangkautan  dan/atau  tidak  dilaporkan.  Dengan  kata  lain, Tax  Amnesty di  sini  hanya berperan sebagai tumpangan, yang pada pelaksanaannya, sosialisasi akan pajak lebih digencarkan bersamaan dengan sosialisasi Tax Amnesty.
Merujuk  pada  kesimpulan  dan  anggapan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa tingkat  kepatuhan  pajak  pada  2016  mencapai  titik  yang  paling  tinggi.  Hal  tersebut terlihat  dari  tingginya  tingkat  penerimaan  pajak  yang  mencapai  1.539.166,20 Miliyar. Jika ditinjau dari penerimaan pajak 2015, yang pada saat itu hanya mencapai 1.240.418,86 Miliyar, dan dengan jumlah
Di samping Tax Amnesty, pemerintah juga mencangkan sanksi pajak sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pajak.  Berbeda  dengan Tax Amnesty, sanksi pajak justru memberi andil langsung dalam meningkatkan kesadaran pajak  nasional.  Pada  awal  penerepannya,  yakni  2007,  sanksi  pajak  memiliki  andil dalam  peningkatan  total  penerimaan  pajak.  Dalam  hal  pelaksanaan,  sanksi  pajak berlandaskan  UU  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut, tertuang sanksi pajak yang terletak pada pasal 7 ayat 1, pasal 14 ayat 4, 25 ayat 9. 27 ayat 5d, pasal 41 ayat 1, pasal 41C ayat 1-4, dan beberapa pasal lainnya. Keberadaan undang-undang tersebut tentu memberi andil –dalam hal ini peringatan– pada masyarakat untuk lebih sadar akan kewajiban membayar pajak.
Sebagai pengingat, UU No. 28 Tahun 2007 terbukti sangat efektif, khusunya dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan penerimaan pajak yang terjadi direntang tahun  2005  –  2008.  Adapun  rincian  seputar  peningkatan  penerimaan  pajak  tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4 Penerimaan Pajak 2005-2008 URAIAN 2005 2006 2007 2008 PPh MIGAS 35.143,20 43.187,90 44.000,50 77.018,90 PPh NON MIGAS 140.398,00  165.645,20 194.430,50 250.478,80 PPN DAN PPnBM 101.295,80  123.035,90 154.526,80 209.647,40 PBB 16.216,70 20.858,50 23.723,50 25.354,30 BPHTB 3.431,90 3.184,50 5.953,40 5.573,10 CUKAI 33.256,20 37.772,10 44.679,50 51.251,80 PAJAK LAINNYA 2.050,20 2.287,40 2.737,70 3.034,40 Total 331.792,00  395.971,50 470.051,90 622.358,70
Data: Pajak.go.id
Melihat  dari data di  atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa sebelum sanksi pajak  diterapkan,  total  peningkatan  yang  terjadi  tidak  begitu  signifikan,  bahkan tergolong  kecil  jika  dibandingkan  dengan  ekspektasi  pemerintah.  Namun,  setelah sanksi tersebut diterapkan, peningkatan signifikan terjadi di tahun 2008. Pada tahun tersebut  terjadi  beberapa  kenaikan  penerimaan  pajak  yang  cukup  signifikan  seperti; PPh Migas yang mencapai 77,01 triliun, PPh non Migas yang mencapai 250,4 triliun, dan  PPN  serta  PPnBM  yang  mencapai  209,6  triliun.  Jika  dirata-ratakan,  dari  tahun 2007  ke  2008,  peningkatan  ketiga  jenis  pajak  tersebut  mencapai  48,06  triliun (Dirjenpajak:  2012).    Berdasarkan  hal  tersebut,  bisa  dikatakan  bahwa  UU  No.  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  amat  memberi andil positif dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.  Hal ini pun dibuktikan dengan peningkatan penerimaan pajak  2008 yang mencapai 152,2 triliun, atau lebih tinggi 78,2 triliun dari total kenaikan 2007 yang hanya 72,08 triliun saja.
Jika  kembali  merujuk  pada  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  2008, total  pajak  yang  dikantongi  pemerintah  mencapai  622.358,70  miliyar.  Sedang  pada tahun  sebelumnya,  yakni  2007,  total  pajak  yang  dikantongi  pemerintah  hanya mencapai 470.051,90 miliyar. Jika dirunut lebih jauh maka akan timbul pertanyaan; kenapa  pada  tahun  2007  jumlah  penerimaan  pajak  hanya  berkisar  di  angka 470.051,90  miliyar,  sedang  pada  kenyataannya,  tahun  tersebut  merupakan  tahun disahkannya UU yang membahas tentang tata aturan perpajakan RI?
Menurut  analisa  penulis,  sebagaimana  penerapan  UU  pada  umumnya,  tahun 2007  adalah  tahun  sosialisasi.  Pada  tahun  tersebut  pihak  terkait  gencar  melakukan sosialisasi  seputar  aturan  perpajakan  yang  tertuang  dalam  UU  No.  28  Tahun  2007
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Aturan Perpajakan. Setelah proses sosialisasi itu dilakukan,  pemerintah  kemudian  memanen  hasil  sosialisasi  berupa  peningkatan penerimaan pajak yang mencapai 622.358,70 miliyar paa tahun 2008.

## Kesimpulan
Merujuk  pada  pembahasan  di  atas,  penulis  kemudian  menarik  beberapa kesimpulan seperti:
1. Tax Amnesty tidak memiliki peran langsung dalam peningkatan jumlah SPT dan penerimaan pajak.
2. Pengaruh Tax  Amnesty terjadi  akibat  kegiatan  sosialisasi  pajak  yang  dibarengi dengan sosialisasi Tax Amnesty.
3. Keberadaan Tax Amnesty membuat penerimaan pajak 2016 meningkat sebanyak 298,7 triliun dari tahun 2015.
4. Keberadaan Tax  Amnesty membuat  total  penerimaan  pajak  2016  menembus angka 1.539,1 triliun.
5. Sanksi  pajak  berlandaskan  UU  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Aturan Perpajakan.
6. Pada awal penerapannya, sanksi pajak mampu membuat penerimaan pajak 2008 tembus di angka 622.358,70 miliyar.
7. Sanksi pajak membuat PPh Migas, Non Migas, PPN serta PPnBM di tahun 2008 meningkat dengan rata-rata peningkatan sebanyak 48,06 triliun.
8. Sanksi  pajak  mengakibatkan  peningkatan  penerimaan  pajak  menembus  angka 152,2 triliun.
9. Tax  Amnesty ataupun  sanksi  pajak  sama-sama  memberi  dampak  pada peningkatan penerimaan pajak.
10. Baik Tax Amnesty ataupun sanksi pajak, keduanya sama-sama memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah). 5 Maret 2017. https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286
Barata, Aditya, Atep. 2011. Pandungan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta Selatan: Visi Media Pustaka
Dirjen  Pajak.  2015. Refleksi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  5  Maret  2017. http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib- pajak
Mardiasmo. 2001. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi
Markus,  Muda.  2005. Perpajakan  Indonesia:  Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama
Narmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan; Edisi 3 . Jakarta: Granit Rosdiana,  Haula  &  Edi  Selamet  Irianto.  2011. Panduan  Lengkap  Tata  Cara Perpajakan Di Indonesia. Jakarta Selatan: Visi Media Pustaka
Sakti,  Wira,  Nufransa  &  Asrul  Hidayat.  2016. Tax  Amnesty  Itu  Mudah .  Jakarta Selatan: Visi Media Pustaka
Teguh,  Bambang dan Muhammad Awal  Satrio  Nugroho. 2008. Hal dan Kewajiban Dalam  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  di  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
Wicaksono,  Eko,  Pebrianto.  2015. Anggaran  Pendidikan  di  APBN  2016  Cetak Sejarah. 5  Maret  2017.  http://bisnis.liputan6.com/read/2356557/anggaran- pendidikan-di-apbn-2016-cetak-sejarah
Undang-Undang  NO.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Aturan Perpajakan