## Determinan Kepatuhan Pajak pada Industri Jasa Konstruksi
J. Purwono 1

## ¹ Universitas Mpu Tantular, Jl. Puri Kembangan 2 Kedoya, Jakarta Barat

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification: H20 K34
Keywords : lack of money, tax fairness perception, tax complexity, ignorance of tax due, dan probability of detected.

## A  B  S  T  R  A  C  T
This  study  aims  to  determine  the  factors  that  affect  tax  compliance taxpayers  and  differences  in  tax  revenue  Income  from  the  business  sector construction services in Indonesia before and after the enactment of Government Regulation  No.  51  Year  2008  on  Income  Tax  on  Income  From  Construction Services  (PP51  /  2008)  Nomo  and  Government  Regulation  40  Year  2009  on Amendment  of  Government  Regulation  No.  51  Year  2008  on  Income  Tax  on Income From Construction Services. Population of this research is the taxpayer company’s construction services business in Indonesia. Samples were analyzed 104  questionnaires.  Determinants  of  tax  compliance  are  lack  of  money,  tax fairness perception, tax complexity, ignorance of tax due, and the probability of detected. The data quality test validity and reliability. Hypothesis testing is done to test structural models. The results showed that fairness in taxation, regulatory complexity, ignorance, and the possibility of disclosure of deviations is the deciding factor of tax compliance, while lack of money is not proven as a determinant of tax compliance.

## A  B  S  T  R  A  K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui    faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak    dan  perbedaan  penerimaan Pajak  Penghasilan  dari  sektor  usaha  jasa  konstruksi  di  Indonesia  sebelum  dan sesudah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak  Penghasilan Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Jasa  Konstruksi  (PP51/2008) dan Peraturan Pemerintah Nomo 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Populasi penelitian adalah wajib pajak perusahaan usaha jasa konstruksi Indonesia yang tergabung pada GAPENSI, GAPENRI, AKLI dan  AKI,  Wilayah DKI Jakarta Raya.. Sampel dianalisis sebanyak 104 kuesioner. Faktor-faktor penentu kepatuhan terdiri lack of money, tax fairness perception, tax  complexity,  ignorance  of  tax  due,  dan  probability  of  detected .  Uji  kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan  uji  model  structural.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keadilan  di bidang  perpajakan,  kompleksitas  peraturan,  ketidakpedulian,  dan  kemungkinan terungkapnya penyimpangan merupakan  faktor penentu kepatuhan perpajakan, sementara kekurangan uang tidak terbukti sebagai determinan kepatuhan pajak.
* Email Korespondensi: 1 purwamultikarya@yahoo.com

## Pendahuluan
1.
Pajak  merupakan  sumber  utama  bagi pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan serta  untuk  mengatur  kegiatan  ekonomi  dan sarana  pemerataan  pendapatan  masyarakat melalui sebuah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh  pemerintah.  Oleh  karenanya  kepatuhan terhadap  pembayaran  pajak  merupakan  hal krusial yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Pada tanggal 20 Juli 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 51  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  atas penghasilan  dari  usaha  jasa  konstruksi  (PP 51/2008) dan berikutnya 4 Juni 2009  pemerintah melengkapinya  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  40 Tahun  2009  tentang  Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2008 tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi  (PP 40/2009)  yang berlaku sejak 1 Agustus 2008. Kedua Peraturan Pemerintah  ini  dikeluarkan  sebagai  pengganti Peraturan  Pemerintah  Nomor  140  Tahun  2000 (PP  140/2000).    Peraturan  Pemerintah  yang baru ini bertujuan  menyederhanakan pengenaan Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha jasa  konstruksi  dan  memberikan  kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak  agar  lebih  mudah,  lebih  adil  dan  dapat meningkatkan  penerimaan  negara  berupa  pajak sehingga  iklim usaha di bidang jasa konstruksi tetap kondusif.
Harapan pemerintah dan implementasinya di  lapangan  akan  tergantung  kepada  kepatuhan perpajakan  para  Wajib  Pajak  perusahaan Jasa  Konstruksi  itu  sendiri.  Ketidakpatuhan perpajakan  yang  dilakukan  para  pengusaha pasti  menimbulkan  permasalahan  perpajakan karena  berdasarkan literature penelitian  yang dilakukan para peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa  ketidakpatuhan  perpajakan  berdampak kepada berkurangnya penerimaan negara dan ini berarti mengurangi kemampuan negara di dalam membiayai  pengeluaran-pengeluarannya  baik pengeluaran  biaya  rutin  maupun  pengeluaran pembangunannya.
Realisasi penerimaan PPh jasa konstruksi
tahun  2008  sebesar  Rp  5,0  trilyun,  pada APBN-P    tahun  2009  realisasi  penerimaan PPh jasa  konstruksi  dianggarkan  naik  menjadi  Rp 6,7  trilyun  atau  naik  33,6%.  Kenaikan  tersebut diharapkan  merupakan  hasil  dari  reformasi administrasi  perpajakan  dan  meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Sumber APBN.P 2009). Reformasi yang dimaksud adalah diundangkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2008 Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari  Usaha  Jasa  Konstruksi  (PP51/2008)  dan Peraturan  Pemerintah  Nomo  40  Tahun  2009 Tentang Perubahan  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
Secara  umum  penelitian  tentang perpajakan  di  Indonesia  jika  dibandingkan penelitian yang dilakukan di negara-negara maju bisa  dikatakan  masih  sangat  sedikit,  apalagi penelitian tentang kepatuhan perpajakan. Melalui penelitian empiris tentang kepatuhan perpajakan para  wajib  pajak  di  Indonesia    yang  dilakukan peneneliti  diharapkan  hasilnya  dapat  dipakai sebagai referensi oleh pembuat kebijakan dalam upaya  mengurangi  masalah  ketidakpatuhan perpajakan.
Pada  akhir-akhir  ini  masalah  kepatuhan perpajakan (tax  compliance) mulai  banyak diperbincangkan  dan  disoroti  berbagai  pihak  di Indonesia,  terutama  oleh  karena  mencuatnya beberapa kasus penyelewengan perpajakan yang nilainya  sangat  besar  walaupun  sebenarnya issue kepatuhan perpajakan ini dari dulu sudah menjadi  masalah  di  seluruh  dunia  bahkan Andreoni  dkk  (1996)  menemukan  cara  untuk mengurangi  masalah  kepatuhan  perpajakan merupakan  keinginan  setiap  negara.    Menurut Andreoni, Erard dan Feinstein (1996), dipandang dari sudut ilmu ekonomi, kepatuhan perpajakan bisa  dilihat  dari  sudut  pandang  keuangan publik (public finance) , penegakan hukum (law enforcement ),  desain  organisasi (organizational design) , penawaran tenaga kerja (labor supply) , atau bisa juga sebagai masalah etika (ethic) , atau kombinasi dari semua hal tersebut.
Ada dua masalah penelitian yang diteliti. Penelitian yang pertama adalah penelitian  tentang
kepatuhan  perpajakan,  menggunakan    referensi penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Ritsema dkk  (2003)  terhadap  para  pembayar  pajak  di Arkansas Amerika  Serikat  yang  menyimpulkan bahwa  t ax  compliance dipengaruhi  oleh  faktor lack  of  money,  perception  of  tax  fairness, complexity  of  tax  law,  ignorance  of  tax  due terhadap tax  compliance. Dalam  penelitian  ini, penelitian  Ritsema  dkk  (2003)  dikembangan oleh Peneliti dengan menambahkan satu variabel baru  yaitu variabel  kemungkinan  terdeteksinya ketidakpatuhan  perpajakan (probability  of being  detected) yang  menurut  laporan    Badan Penerimaan  Pajak  Amerika  Serikat (Internal Revenue Services) berdasarkan  penelitian Mason & Calvin (1978), Song & Yarbourg (1978), Tittle (1980),  Richard  dan  Tittle  (1981),  Scott  dan Grasmick  (1981  &  1982),    Furnham  (1983), Riggs  (1984)    kecuali  temuan  Ritsema  dkk  ( 2003) yaitu faktor lack of money dan ignorance of tax due , tiga faktor lainnya yaitu perception of tax fairness, complexity of tax law dan probability of  being  detected dinyatakan  mempengaruhi kepatuhan  perpajakan  (sudah  termasuk  dalam 14  key  variables  IRS).  Penelitian    yang  ke  dua adalah  penelitian  tentang  perbedaan  jumlah pembayaran  Pajak  Penghasilan  Perusahaan yang  bergerak  di  bidang  usaha  Jasa  Konstruksi sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (PP51/2008).

## Telaah  Teori  dan  Pengembangan 2. Hipotesis
Berbeda  dengan  para  ekonom,  para psikolog  tidak  berfikir  mengenai  teori  tentang pembayar  pajak,  dalam  kaitan  ini  sebagai makhluk  yang  sepenuhnya  tidak  bermoral, menolak  setiap  risiko  yang  mengancam  dirinya secara maksimal (risk-averse utility-maximizers). Sebaliknya para psikolog tertarik kepada variabel kunci yaitu variabel  bebas dalam pengambilan keputusan  menggelapkan  pajak,  pada  faktor- faktor  seperti  pandangan  individu  terhadap moral  yang  bisa  diterima  dalam  penghindaran
pajak. Pada penelitian compliance para psikolog ingin mengekplorasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi  perubahan  para  pembayar  pajak dari  pengambilan  keputusan  yang  semula  pasif ke aktif dan kembali lagi ke pasif. Bagaimana isu- isu pajak menjadi memuncak (salient) ? Apa yang menyebabkan masyarakat  mulai berfikir tentang mengubah  perilakunya?  Bagaimana  bekerjanya pola  kebiasaan  masyarakat?  Para  psikolog menginginkan  mempertimbangkan  kerangka subyektivitas atas pengambilan keputusan pajak.
Andreoni,  Erard  dan  Feinstin  (1998) menggunakan  teori  psikologi  dalam  kepatuhan pajak, yaitu rasa bersalah (guilty) dan rasa malu (shame), persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan atas beban pajak yang mereka tanggung (tax fairness perception ), dan pengaruh kepuasan terhadap  pelayanan  pengelola  perpajakan. Menurut Erard dan Feinstein (1994), Harold G. Grasmick dan Robert J. Bursick, Jr, 1990) guilt and  shame juga  mempengaruhi compliance. Menurut  pendapatnya  pembayar  pajak  yang tidak menyampaikan laporan pajak, kelihatannya melakukan  antisipasi  rasa  bersalahnya  karena membuat laporan penghasilan kena pajak (PKP) lebih kecil dari yang sebenarnya dan menghindar dari  kemungkinan  terungkapnya  penyimpangan pajak  yang  mereka  lakukan  sekaligus mengantipasi  rasa  malu  bila  di  kemudian  hari perbuatan  melakukan  penyimpangan  pajak tersebut diketemukan oleh petugas pajak. Lebih lanjut Andreoni  dkk  (1998)  mengatakan  bahwa ada  tiga  hal  yang  membuat  penelitian  terhadap faktor guilt  and  shame ini  tidak  mudah  oleh karena  adanya  hal  berikut  ini:  (a)  bagaimana guilt dan shame dapat dipertimbangkan menjadi bagian  dari  teori  ekonomi  dan  psikologi?  (b) faktor guilt  and  shame tidak  bisa  diobservasi secara  langsung  sehingga  pengidentifikasian dilakukan  sepenuhnya  berdasarkan  format fungsional  asumsi-asumsi,  dan    (c)  perasaan moral secara jelas berperan dalam pengambilan keputusan  kepatuhan perpajakan  namun bukti penelitian  secara  empiris  tidak  begitu  jelas. Frey  (1992)  mengklaim    bahwa  teori  psikologi mengenai intrinsic  versus  entrinsic  motivation juga  mempunyai  relevansi  untuk  menjelaskan
perilaku  kepatuhan.  Menurut  penelitian  Frey (1992) bila monitoring dan sanksi denda terhadap ketidakpatuhan  perpajakan    naik,  pembayar pajak  memberikan  tanggapan  bahwa intrinsic motivation juga  naik.  Hal  ini  membuktikan intrinsic motivation mempunyai hubungan yang erat dengan perpajakan.
Andreoni  dkk  (1996)  berteori  bahwa di  dalam public  finance, permasalahan tax compliance meliputi equity,  efficiency dan incidence. Sebagai  contoh,  kekayaan  negara berupa  pajak  dapat  secara  sistemik  digerogoti oleh tindak penggelapan pajak (tax evasion) yang mengakibatkan    efektifitas  sistem  perpajakan untuk  mengumpulkan  kekayaan  berupa  pajak (equity )  menjadi berkurang dari apa yang telah ditetapkan    atau  di  undang-undangkan.  Setiap upaya  yang  dilakukan  untuk    mengurangi penggelapan pajak  merupakan biaya (cost) dan membuat  perpajakan  tidak efficient .  Bentuk- bentuk penggelapan pajak ( cheating) antara lain tidak melaporkan atau melaporkan lebih rendah penghasilan  dari  penghasilan  yang  sebenarnya diperoleh    pembayar  pajak  yang  melakukan kegiatan usaha pribadi (self employed individuals) sehingga pajak penghasilan terhutang atau pajak penghasilan yang harus dibayar lebih kecil dari yang  seharusnya,  adalah  salah  satu  dari  akibat adanya incidence. Penelitian  kepatuhan  perpajakan oleh para ahli terdahulu, kebanyakan masih ditujukan kepada  pembayar  pajak  orang  pribadi  atau individual  tax  payers bukan  pembayar  pajak perusahaan. Kalaupun ada penelitian kepatuhan perpajakan pembayar pajak perusahaan jumlahnya masih  sedikit  seperti  yang  dikemukakan  oleh Crocker  dan  Slemord  (2004).    Yang  paling banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti  adalah penelitian  mengenai  faktor-faktor determinants yang  mempengaruhi tax  compliance, seperti Rice (1992) yang melakukan pengujian sejumlah besar  sampel  perusahaan  berskala  menengah  di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa  antara variable  evasion dengan variable marginal tax rate terdapat hubungan yang positif tetapi tidak significant . Dia juga menemukan bukti yang  sangat  kontras  dalam  hal  penyimpangan
perpajakan  atas  laba  perusahaan. Yang  pertama bahwa perusahaan-perusahaan yang keuntungan usahanya lebih rendah dari rata-rata keuntungan yang  diperoleh  perusahaan  yang  diteliti, melakukan  penyimpangan  perpajakan  dengan tujuan    memperbaiki  kinerja  keuangan.  Yang ke  dua,  perusahaan  perusahaan  dengan  laba  di atas  rata-rata  perusahaan  yang  diteliti,  dengan mudah  membuat  laporan  labanya  lebih  rendah dari laba yang sebenarnya  tanpa bisa dideteksi oleh petugas pajak. Dia juga menemukan bahwa penyimpangan perpajakan lebih rendah terjadi di industri di mana peraturan perpajakannya dibuat lebih berat ( heavily regulated ) atau peraturannya telah  dikenal  oleh  masyarakat  luas  ( publicly traded). Salah  satu  faktor  penyebab  belum optimalnya  penerimaan  pajak  di  suatu  negara menurut  berbagai  penelitian  adalah  adanya faktor noncompliance atau  ketidakpatuhan para  wajib  pajak/pembayar  pajak    terhadap perpajakan. Ketidakpatuhan tersebut bisa dalam berbagai  bentuk  tindakan  pelanggaran  seperti penyelundupan  pajak (tax  evasion) ,  korupsi uang  pajak (tax  corruption), memperkecil jumlah pajak dari yang seharusnya dibayar (tax cheating), pemalsuan dokumen pajak dan tindak pelanggaran lainnya.
Banyak  riset  melakukan  investigasi penyebab  dari  mengapa  sebagian  masyarakat mau  membayar  pajak  dan  sebagian  lainnya tidak.  Misalnya  penelitian experiment yang dilakukan  oleh  Boylan  dan  Sprinkle  (2001), penelitian random  surveys oleh  Fisher  et  al., (1989)  dan  penelitian available  tax  databases oleh Erard dan Ho (2001) para peneliti tersebut berhasil mengidentifikasi karakteristik pembayar pajak  yang  tidak  patuh  dan  faktor-faktor  yang memotivasi  mereka  untuk  tidak  patuh  kepada peraturan perpajakan.
Sejalan dengan para peneliti sebelumnya tentang  motivasi  kepatuhan  pembayar  pajak, Ritsema, dkk (2003) melakukan penelitian tentang motivasi para pembayar pajak yang tidak patuh dengan  mengidentifikasi  sekelompok  pembayar pajak tidak patuh yang mengikuti Arkansas Tax Penalty Program Tahun 1997 dengan mengajukan dua pertanyaan penelitian (1) Mengapa anda tidak
membayar  pajak  yang  seharusnya  anda  bayar? (2) Apa yang menjadi motivasi anda mengikuti program  pengampunan  pajak?    Penelitiannya menghasilkan  kesimpulan  bahwa  kepatuhan perpajakan  ( tax  compliance) dipengaruhi  oleh adanya  empat  faktor  yaitu  faktor  kekurangan uang   ( lack of money), persepsi    Wajib  Pajak tentang  keadilan  perpajakan (perception  of  tax fairness), kompleksitas  peraturan  perpajakan, (complexity  of  tax  law), dan  ketidakpedulian terhadap kewajiban perpajakan (ignorance of tax due) .  Lebih  lanjut  Ritsema  dkk  berkesimpulan bahwa  moralitas  bukan  merupakan  alasan utama mengapa pembayar pajak mau mengikuti program pengampunan pajak dan bahwa petugas pajak hendaknya memperluas publikasi program- program  pembayaran  pajak    dan  beberapa kelompok  pembayar  pajak  yang  tidak  ikut program pengampunan pajak menyatakan bahwa ketiadaan dana merupakan salah satu faktor yang significant mengapa pembayar pajak melakukan ketidakpatuhan  perpajakan.  Penelitiannya  juga menyimpulkan bahwa persepsi  pembayar pajak tentang fairness of the tax system mempengaruhi kemauannya (influence their willingness) untuk melakukan ketidakpatuhan perpajakan.
Penelitian McEwen dan Maiman (1986) menemukan  bukti  bahwa  persepsi  pembayar pajak  tentang fairness mempengaruhi  langsung (directly associated with) compliance , sementara Porcano  (1988)  dan  Yankeloich  et  al  (1984) menemukan  bahwa  antara compliance dan perceptions of fairness tidak ada hubungannya (no association). Lebih jauh, beberapa peneliti juga telah melakukan penelitian tentang tax fairness , antara  lain  Gerbing  (1988)  yang  melakukan survei  untuk  mengidentifikasi  variabel  keadilan perpajakan  ( tax  fairness) dan  menemukan bahwa ada lima faktor  yang terkandung dalam tax  fairness yaitu  (1)  dimensi  pembebanan pajak  yang  adil  ( general  fairness/distribution) , (2)  dimensi  kompensasi  yang  diberikan pemerintah  kepada  pembayar  pajak (exchange with government) , (3) dimensi perilaku terhadap kekayaan pembayar pajak ( attitude towards taxes of  the  wealthy) (4)  dimensi  sistem  tarif  pajak berjenjang  atau  tarif  pajak  tunggal (progressive
versus flat tax rate) dan (5) dimensi kepentingan pribadi (self  interest). Selain  Gerbing  (1988), peneliti  lain  yaitu  Christensen,  dkk  (1994)  dan Christensen & Weirich (1996) juga menemukan lima  faktor tax  fairness sama  dengan  Gerbing (1988).  Dengan  menggunakan  metode  survei yang  dibangun  Gerbing  (1988),  Christensen, dkk  (1994)  melakukan  survei  terhadap  296 mahasiswa  yang  sedang  belajar  perpajakan. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  pada  kelompok tersebut variabel tax fairness tersebut juga ada. Christensen,  dkk  (1996)  melakukan  pengujian yang  sama  kepada  para  auditor,  pengajar  pajak dan praktisi pajak; di kelompok ini variabel tax fairness juga ditemukan. Penelitian lainnya yang menggunakan metode survei Gerbing dilakukan oleh Richardson (2006) dan Gilligan & Richardson (2005).  Penelitian  dilakukan  di  Hongkong. Richardson  (2006)  dan  Gilligan  &  Richardson (2005)  menemukan  bahwa  terdapat  perbedaan budaya di Hongkong dengan budaya di Negara Barat tetapi variabel yang sama yaitu tax fairnes s juga  ditemukan  di  Hongkong.  Mereka  berdua menemukan  faktor  ke  enam  dari tax  fairness yaitu faktor pembayar pajak penghasilan kategori menengah (the middle income earners). Penelitian Azmi dkk (2008) terhadap para pembayar pajak di  Malaysia  juga  menemukan  kesamaan  antara pembayar  pajak  di  Amerika  Serikat,  Australia, dan Malaysia, mengenai persepsi bahwa variabel tax fairness merupakan hal yang penting seperti dikemukakan sebelumnya oleh Gerbing (1988). Christensen,  dkk  (1994)  dan  Christensen  & Weirich  (1996),  Gilligan  &  Richardson  (2005), Richardson  (2006).  Namun  yang  membedakan penelitian Azmi dkk (2008) dengan para peneliti sebelumnya  adalah  di  Malaysia  faktor-faktor tax  fairness dikelompokkan  hanya  menjadi  3 dimensi  yaitu    (1)  Pembayar  pajak  Malaysia tidak  mempersepsikan  dimensi exchange  with government sebagai suatu dimensi yang terpisah dari general fairness dan tax system; (2) Mereka juga  tidak  mempersepsikan  bahwa  dimensi tax  rate da n  special  priviledges  for  wealthy sebagai  hal  yang  terpisah;  dan    (3)  Adalah dimensi kepentingan pribadi (self interest). Satu- satunya  perbedaan yang bisa dijelaskan adalah
adanya  perbedaan  budaya  antara  pembayar pajak  Malaysia  dan  pembayar  pajak  di  negara lain.  Kemungkinan  lain  yang  bisa  dijelaskan adalah  bahwa  beberapa  konsep  tentang tax fairness mungkin saja dirasakan sebagai hal yang complex untuk  dimengerti  bagi  sebagian  besar para pembayar pajak (Sheffrin, 1993).
Gilligan  &  Richardson  (2005)  juga melakukan  penelitian  empiris  guna  menguji apakah temuan Gerbing (1988) bahwa kepatuhan perpajakan    mempunyai  lima  dimensi  yaitu (1)  dimensi  pembebanan  pajak  yang  adil  (2) dimensi  imbalan  yang  diberikan  pemerintah kepada  pembayar  pajak,  (3)  dimensi  ketentuan perpajakan  atas  kekayaan  wajib  pajak  ,  (4) dimensi sistem tarif pajak berjenjang atau tunggal dan (5) dimensi kepentingan pribadi ditemukan di yurisdiksi Asia.
Menurut  James  (1986)  yang  mengutip laporan  Badan  Penerimaan  Pajak  Amerika Serikat (Internal  Revenue  Services), dari  22 penelitian  yang  dilakukan  para  peneliti  baik yang dilakukan di dalam negeri Amerika Serikat maupun yang dilakukan di luar Amerika Serikat disimpulkan  setidaknya  ada  14  (empat  belas  ) variabel kunci (key variables) yang mempunyai hubungan (relationship) terhadap tax compliance pembayar  pajak individual atau  Wajib  Pajak perorangan yaitu :  ( 1) Age (2) Sex (3) Education (4) Income Level (5) Withholding Income Source (6)  Occupation  Status  (7)  Compliant  Peers  (8) Ethic  (9)  Fairness  (10)  Complexity  (11)  IRS Contact (12) Sanction (13) Probability of being Detected; and  (14) Tax Rate.IU
Berdasarkan  beberapa  kajian  dari penelitian  sebelumnya  kepatuhan  pajak  pada penelitian ini dipengaruhi oleh 5 faktor penting yang duji secara empiris yaitu lack of money, tax fairness perception, tax complexity, ignorance of tax due, dan probability of detected . Kekurangan uang, keadilan di bidang perpajakan, kompleksitas peraturan,  ketidakpedulian,  dan  kemungkinan terungkapnya penyimpangan diduga merupakan faktor  penting  terkait  kepatuhan  pajak  pada industry jasa konstruksi.

## Metode 3.
Penelitian  ini  merupakan  Causal  Study, yaitu penelitian causal asymmetrical relationship (Donald  &  William,  1995)  (1)  tipe  stimulus- response  relationship  dan  (2)  tipe  disposition- behavior  relationship.  Penelitian  ini  juga termasuk  penelitian asymmetrical  relationships tipe  disposition-behavior  relationship .  Populasi penelitian  adalah  pengusaha  jasa  konstruksi. Sampel  adalah  pengusaha  jasa  konstruksi  yang tergabung  dalam  GAPENSI,  GAPENRI,  AKLI dan  AKI,  Wilayah DKI Jakarta Raya. Jumlah total  kuesioner  didistribusikan  adalah  sejumlah 215 kuesioner. Jumlah kuesioner kembali adalah sejumlah  115  kuesioner  dan  dapat  sejumlah 104.  Kuesioner  yang  dikeluarkan  dari  analisis (tidak dapat diolah) karena pengisian kuesioner tidak  lengkap.  Variabel  yang  diteliti  mencakup kepatuhan,  keadilan  di  bidang  perpajakan, kompleksitas  peraturan,  ketidakpedulian,  dan kemungkinan  terungkapnya  penyimpangan. Definisi  operasional  dan  pengukuran  variable mengacu  pada  penelitian  sebelumnya  yaitu Pengujian  yang  digunakan  terdiri  dari  uji validitas, uji reliabilitas dan Uji model structural. Uji  validitas  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  faktor.    Item  indikator  dikatakan valid  jika  memiliki  nilai Extraction  method : principal component analysis dan setiap variable diharapkan  memiliki  nilai Kaiser-Mayer-Olkun Measure  of  Sampling  Adequacy (KMO  MSA) dan Anti  Image  Correlation lebih  dari  0.5.  Uji reliabilitas  menggunakan  uji  Cronbach  Alpha. Item  indikator  dikatakan  reliable  jika  nilai cronbach  alpha  >0.6.  Uji  asumsi  klasik  yang dilakukan  mencakup  uji  multikolinearitas.  Uji multikolineritas  menggunaka  criteria variance inflation factor, dimana jika nilai VIF <10 maka dikatakan  bahwa  tidak  terjadi  korelasi  antar variable independen. Uji hipotesis  bagian pertama didasarkan  pada  hasil  uji  model  structural. Variabel dikatan berpengaruh jika nilai  t-hitung > t-tabel. Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji  beda  sampel  berpasangan,  dimana  data yang  diuji  adalah  data  sebelum  dan  sesudah diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor
40  Tahun  2009  Tentang  Perubahan    Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Jasa Konstruksi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.
Berdasarkan  data  profil  perusahaan responden  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas responden,  mengerjakan  proyek  pelaksanaan konstruksi,  dan  bergerak  di  sektor  bangunan gedung,  jalan  dan  jembatan,  berkualifikasi sebagai perusahaan yang memiliki sertifikat dari LPJKN menjadi anggota asosiasi jasa konstruksi. Menurut laporan GAPENRI, anggotanya memiliki kekayaan  bersih  antara  Rp  0,3  trilyun  sampai dengan Rp 1,4 trilyun dan menurut laporan AKI, anggotanya memiliki kamampuan keuangan atau modal kerja antara Rp 0,5 sampai dengan Rp 8,6 trilyun.  GAPENSI  tidak  memberikan  informasi mengenai  keadaan  atau  kemampuan  keuangan para anggotanya.
Data  profil  individu  yang  mewakili manajemen perusahaan, mengisi dan menjawab kuesioner    penelitian,  adalah:    laki-laki, berpendidikan  sarjana  (S1  atau  S2),  berusia 26-40  tahun,  memiliki  jabatan  sebagai  anggota direksi (direktur utama atau direktur keuangan), memiliki masa kerja di perusahaan antara   5
sampai dengan 10  tahun, dan  bekerja di kantor pusat.  Data  profil  individu  yang  mewakili perusahaan  yang  mengisi  dan  menjawab kuesioner  penelitian  dianggap  penting  oleh peneliti  karena  mereka  adalah  representasi  dari perusahaan. Peneliti berkepentingan mengetahui latar belakang dan kompetensi mereka di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian agar hasil penelitin ini sesuai dengan yang peneliti harapkan.
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa  jauh  alat  ukur  dapat  mengungkap dengan  benar  gejala  atau  sebagian  gejala  yang hendak diukur, artinya tes tersebut mengukur apa yang  seharusnya  diukur.  Suatu  alat  ukur  dapat dikatakan  mempunyai  validitas  tinggi  apabila alat  ukur  tersebut  menjalankan  fungsi  ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud  dilakukannya  pengukuran  tersebut (Hermawan, 2003).
Uji analisis faktor ini dilakukan terhadap nilai pada setiap variabel dengan menggunakan Extraction method : principal component analysis dan  setiap variable diharapkan  memiliki  nilai Kaiser-Mayer-Olkun  Measure  of  Sampling Adequacy (KMO  MSA)  dan Anti  Image Correlation 0.5 (Hair et al, 2006) dan penelitian ini juga menggunakan Bartlett’s test . Rangkuman hasil uji validitas sebagaimana Tabel 1.
No. Variabel Nilai KMO Keterangan 1 Tax Compliance 0.725 Valid 2 Lack of Money 0.500 Valid 3 Tax Fairness Perception - General Fairness 0.645 Valid - Self Interest Dimension 0.752 Valid - Special Dimension 0.569 Valid - Tax Rate Dimension 0.546 Valid - Exchange w Government Dimension 0.614 Valid 4 Tax Complexity 0.662 Valid 5 Ignorance of Tax Due 0.500 Valid 6 Probability of Detected 0.500 Valid

## Tabel 1.   Hasil Tes Validitas
Uji Reliabilitas Data yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau  dapat  diandalkan.  Pengukuran  dianggap andal, jika menunjukkan tidak adanya bias atau bebas  dari  kesalahan  dan  menjamin  konsistensi ukuran  sepanjang  waktu  (Sekaran  2003,  203). Menurut  Malhotra  (2004,  167)  reliabilitas merupakan keadaan di mana skala menghasilkan hasil yang konsisten jika dilakukan pengulangan pengukuran. Dalam penelitian ini uji keandalan diukur dengan menggunakan koefisien alfa atau Cronbach’s  alpha .  Keandalan  atas  variabel- variabel yang ada, didasarkan pada nilai koefisien alpha yang dihasilkannya. Menurut Sekaran (2003, 311) semakin mendekati 1,0 koefisien reliabilitas, semakin  baik  suatu  instrumen.  Jika  koefisien reliabilitas  kurang  dari  0,60  dipertimbangkan buruk, di kisaran 0,70 dipertimbangkan cukup, dan jika lebih besar dari 0,80 maka dipertimbangkan baik. Tabel  2  menunjukkan  hasil  uji  reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 15.
Menurut  Hair  et  al.,  (2006)  untuk mengukur multikoliniaritas dapat menggunakan nilai VIF ( Variance Inflation Factors ). Bila nilai VIF  <=  5  maka  tidak  terdapat  multikoliniaritas antar variabel  independen. Pada Tabel 3 diperoleh nilai VIF masing-masing 2.183 (Lack of Money), 1.250  ( Tax  Fairness  Perception) ,  1.905 (Tax Complexity )  dan  1.481 (Ignorance  of  Tax  Due) dan nilai Tolerance masing-masing 0,458 (Lack
of  Money ),  0,800 (Tax  Fairness  Perception) , 0,525 (Tax Complexity) dan 0,034 (Ignorance of Tax  Due).Nilai  batas  toleransi  ( tolerance) yang biasa dipakai dalam penelitian adalah 0,10 atau setara dengan nilai VIF 10 ( Suliyanto, 2005:75) Bila menggunakan nilai VIF diisimpulkan bahwa tidak ada kolinearitas antar variabel oleh karena nilai  VIF  masing-masing  variabel  dibawah  5. Tetapi  bila  nilai  yang  digunakan  adalah  nilai toleransi,  nilai  toleransinya    diatas    0,10.  Hasil Uji multikolinearitas adalah sebagai berikut pada Tabel 3.
Pengujian  hipoptesis  bagian  pertam dilakukan  dengan  uji  regresi  berganda  dengan bantu uji model structural. Sebelum menganalisis hipotesis  penelitian  yang  diajukan,  terlebih dahulu  dilakukan  pengujian  kesesuaian  model ( goodness  of  fit  model ).  Pengujian  kesesuaian model  dilakukan  dengan  melihat  beberapa kriteria  pengukuran.  Salah  satu  alat  uji  yang dapat  digunakan  untuk  mengukur overall  fit adalah dengan menggunakan Root Mean Square Error  of  Approximation (RMSEA)  RMSEA adalah  sebuah  indeks  yang  dapat  digunakan untuk  mengkompensasikan chi  square statistik. Nilai RMSEA yang dapat diterima adalah kurang dari  0,08  (Hair  et  al.,  2006).  Dalam  penelitian ini diperoleh nilai RMSEA 0.0000 yang berarti model ini dinyatakan fit untuk digunakan dalam penelitian  ini.  Dari  analisis  SEM  dihasilkan gambar T-Value Diagram, dimana diperole nilai Chi-Square=0,00;  df=0;  P-Value  1,000;  dan RMSEA=0,000. Berdasarkan analisis chi-square, dalam  penelitian  ini    model  dikatakan  layak (  goodness  of  FIT)  karena  memperoleh  nilai chi-squares 0,00 yang berarti  lebih kecil   dari nilai chi-suare kritisnya (alpha=0,5). Kelayakan model juga bisa dilihat dari nilai P-value. Dalam
No. Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 1 Kepatuhan 0.716 Reliabel 2 Lack of Money 0.950 Reliabel 3 General Fairness 0.662 Reliabel 4 Self Interest 0.776 Reliabel 5 Special Tax Preveledge 0.770 Reliabel 6 Tax Rate 0.644 Reliabel 7 Imbalan Kompleksitas 0.744 Reliabel 8 Kepedulian 0.788 Reliabel 9 Prob of Detected 0.799 Reliabel Tabel 2. Reliabilitas Masing-Masing Variabel Variabel Nilai VIF LOM = Lack of Money 2.183 TFP  = Tax Fairness Perception 1.250 TC    = Tax Complexity 1.905 ITD   = Ignorance of Tax Due 1.481 Tabel 3.  Hasil Uji Multikolinearitas
penelitian ini diperoleh nilai  p-value =1,00000 yang  berarti  p-value  lebih  besar  dari  0,5  (nilai alpha), maka hipotesis nol bahwa model adalah layak  diterima.  Berdasarkan  analisis  RMSEA diperoleh nilai RMSEA 0,000 ysng berarti model adalah layak karena nilai RMSEA lebih kecil dari ≤0,08.
Pengujian  pengaruh  masing-masing variable independen (kekurangan uang, keadilan di  bidang  perpajakan,  kompleksitas  peraturan, ketidakpedulian, dan kemungkinan terungkapnya penyimpangan)  terhadap  kepatuhan  pajak terangkum pada Tabel 4 dan Gambar 1.
Gambar 1. Hasil Uji Structural Equation Modelling
Hipotesis Variabel t observasi t tabel Keputusan H1 LoM  Tax Com 1.42 1.6573 Ho diterima H2 TaxF  Tax Com 2.12 1.6573 Ho ditolak H3 TaxC  Tax Com 3.04 1.6573 Ho ditolak H4 Igno  Tax Com 3.06 1.6573 Ho ditolak H5 Prob  Tax Com 1.97 1.6573 Ho ditolak
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Pertama
Berdasarkan  hasil  pengujian,  ditemukan bahwa  kepatuhan  pajak  pada  industry  jasa konstruksi  dipengaruhi/ditentukan    oleh  4 dari  5  faktor  yang  diuji  yaitu  keadilan  di bidang  perpajakan,  kompleksitas  peraturan, ketidakpedulian, dan kemungkinan terungkapnya penyimpangan.  Berdasarkan  hasil  pengujian, kekurangan  uang  tidak  terbukti  sebagai  faktor penentu kepatuhan pajak.
Pengujian  hipotesis  kedua  dilakukan dengan  menggunakan  uji  beda.  Uji  perbedaan sebelum  dan  sesudah  tahun  2008  dengan  data kuartalan  5  (lima)  perusahaan  responden  Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang ada data  pajaknya  pada  Laporan  Keuangan  yang telah dipublikasikan. Dengan menggunakan data pajak  yang  dibayar  2006-2008  dibandingkan data  pajak  yang  dibayar  2009  dan  kwartal  2 tahun  2010  mendapatkan  nilai  signifikansi sebesar  0.064.  Penelitian  ini  menggunakan tingkat signifikansi 0,100  sehingga  Ho ditolak, yang  berarti  ada  perbedaan  antara  sebelum  dan sesudah  diberlakukannya  peraturan  pajak  tahun 2008  (sebelum  periode  2006  sampai  dengan 2008; sesudah tahun 2009 sampai dengan kwartal 2 tahun 2010).  Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan jumlah  pajak  sebelum  disbanding  sesudah pemberlakukan regulasi bartu terkait  jasa pajak konstruksi.
Penelitian Risma dkk (2003)
mengemukakan  bahwa  faktor lack  of  money merupakan faktor yang significant mempengaruhi kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak  Arkansas USA, sedangkan dalam penelitian ini faktor lack of  money merupakan  faktor  yang  pengaruhnya terhadap  kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak  di Indonesia sangat kecil. Menurut Andreoni (1998) pada program tax amnesty pembayar pajak yang tidak patuh diijinkan membayar hutang pajaknya dan biasanya beserta bunganya guna menghindari hukuman tindak pidana pelanggaran perpajakan dan membayar sebagian atau semua denda yang dibebankan. Leon Yudkin ( Zain,2007) berasumsi bahwa  Wajib  Pajak  selalu  berusaha  untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang  hal  itu  dimungkinkan  oleh  ketentuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan dan  bahwa  para  Wajib  Pajak  cenderung  untuk menyelundupkan pajak (tax evasion) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara illegal, sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut  kemungkinan  besar  mereka  tidak  akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.
Dugaan  peneliti,  perbedaan  sikap  orang Amerika terhadap membayar kewajiban pajaknya dalam  kasus Tax Amnesty  di Arkansas dengan Wajib  Pajak  Indonesia  terletak  pada  perbedaan kasus  ketidak  patuhannya  yang  bisa  dijelaskan sebagai beikut :
1) Pembayar pajak di Arkansas mengetahui bahwa dengan  mengikuti  Program  Tax  Amnesty mereka akan diberikan keringanan hukuman dibidang  perpajakan,  sehingga  pembayar pajak  di  Arkansas  mau  berterus  terang didalaam  mengisi  pertanyaan  kuesioner penelitian  yang  disodorkan  petugas  pajak saat mengajukan Tax Amnesty bahwa mereka tidak  membayar  pajak  karena  kekurangan uang;
2) Dalam Penelitian ini, Wajib Pajak di Indonesia tidak  dalam  situasi  yang  sama  dengan  para pembayar  pajak  di  Arkansas.  Pertanyaan kuesiomer  apakah kekurangan uang menjadi dorongan  untuk  melakukan  penyimpangan perpajakan,  oleh  Wajib  Pajak  Indonesia dijawab  tidak significant mempengaruhi kepatuhan  perpajakannya.  Dugaan  peneliti, sangat  boleh  jadi  karena  Wajib  Pajak Indonesia  yang  mengembalikan  kuesioner penelitian sebagian besar adalah perusahaan yang  memiliki  kemampuan  merencanakan keuangan yang baik ( Horne, 1998) sehingga faktor  kekurangan  uang  dalam  konteks kepatuhan  perpajakan  bagi  mereka  tidak relevan.  Untuk  memperoleh  jawaban  yang lebih  meyakinkan  peneliti  menyarankan agar  pengaruh  kekurangan  uang  terhadap kepatuhan perpajakan ini diteliti lagi dengan lebih mendalam.
Penelitian
Ritsema dkk (2003)
menyatakan  bahwa  faktor  ketidak-  sengajaan
dan  kurangnya  pengetahuan  Wajik  Pajak menyebabkan  ketidakpedulian    Wajib  Pajak di  Arkansas  USA.  Dalam  penelitian  ini  selain kurangnya  pengetahuan  Wajib  Pajak  tentang perpajakan,  ditemukan  fakta  baru  bahwa ketidakpedulian  perpajakan  Wajib  Pajak perusahaan  Jasa  Konstruksi  di  Indonesia  juga disebabkan oleh faktor dimilikinya kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang oleh pemeriksa pajak secara jabatan yang oleh Wajib Pajak dipersepsikan  tidak adil.
Berdasarkan  pengalaman  praktis  di lapangan    hal-hal  yang  disetujui  maupun  yang tidak  disetujui  dinyatakan  dalam  Berita  Hasil Pemeriksaan. Wajib Pajak akan menerima Surat Ketetapan  Pajak    yang  menyatakan  besarnya pajak terhutang, besarnya tunggakan pajak atau besarnya pajak lebih bayar berdasarkan laporan Berita Hasil Pemeriksaan dan denda yang harus dibayar. Masalah timbul jika ketetapan perpajakan yang tercantum di Surat Ketetapan Pajak berbeda dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  Wajib  Pajak apalagi  jika  selisih  nilainya  besar.  Disinilah perselisihan  pajak  biasa  terjadi.  Bila  tidak  ada titik temu, maka Wajib Pajak akan mengajukan keberatan,  banding  dan/atau  gugatan  pajak atau  menawarkan  kompromi  dengan  pemeriksa pajak  yang  merugikan  penerimaan  negara  dan menguntungkan  pihak  pemeriksa  dan  Wajib Pajak. Penawaran kompromi tidak selalu datang dari Wajib Pajak Peristiwa kompromi ini menurut pendapat  Frey  (1992)    adalah  suatu  fenomena sosial yang umum terjadi di masyarakat  diseluruh dunia  walaupun  tindakan  tersebut  sebenarnya merupakan  pelanggaran  atas  norma-norma  dan etika perpajakan yang berlaku bahwa wajib pajak harus  melaksanakan  kepatuhan  perpajakan  dan pemeriksa pajak harus berlaku adil dan bertindak professional.
Hasil analisis tax fairness faktor loading terhadap  dimensi variabel  tax  fairness masing- masing nilai KMO Bartlett’s Test adalah berikut ini: general fairness 0.645, self interest 0.752, special  dimension 0.569, tax  rate 0.546  dan exchange  with  government 0.614      Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lima dimensi persepsi  pajak  yang  adil  juga  ditemukan  pada
Wajib Pajak Jasa Konstruksi  di Indonesia. Hal ini  dibuktikan  dengan  fakta  bahwa  berdasarkan hasil  pengumpulan  kuesioner  setelah  dilakukan analisis  masing-masing  dimensi  memperoleh nilai validitas data  di atas nilai KMO 0,5 yang disarankan oleh Hair et al., 2006.
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  lima dimensi dari persepsi perpajakan yang adil juga terdapat  pada  Wajib  Pajak  Jasa  Konstruksi  di Indonesia.  Seperti  kesimpulan  penelitian  Azmi dkk  (2003)  dan  Perumal  (2008),  penelitian  ini menemukan  kesamaan  antara  Amerika  Serikat, Australia,  dan  Malaysia,  mengenai  persepsi bahwa  variabel tax  fairness merupakan  hal yang  penting  seperti  dikemukakan  sebelumnya oleh  Gerbing  (1988).  di  USA  dan  peneliti  lain. Perbedaannya  dengan  penelitian  di  negara  lain, dimensi  perpajakan  yang  adil  yang  terdapat pada  Wajib  Pajak  Jasa  Konstruksi  di  Indonesia berbeda dengan para pembayar pajak di Malaysia (Azmi  dkk  2008)  karena  di  Malaysia  dimensi perpajakan  yang  adil  dikelompokkan  hanya menjadi tiga dimensi. Pembayar pajak Malaysia tidak  mempersepsikan  faktor exchange  with government sebagai  suatu  faktor  yang  terpisah dari general fairness dan tax system. Mereka juga tidak mempersepsikan bahwa tax rate da n special privileges for wealthy sebagai hal yang terpisah. Perbedaan  jumlah  rata-rata    Pajak Penghasilan  yang  dibayar  oleh  Wajib  Pajak perusahaan Jasa Konstruksi sebelum dan sesudah Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2008  / Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Final  atas    Penghasilan  dari  Perusahaan  Jasa Konstruksi.    Penelitian  Uji  Beda  menemukan bukti bahwa berdasarkan data pajak yang dibayar oleh  perusahaan  sampel,  antara  jumlah  pajak yang  dibayar  pada  tahun  2006-2008  (sebelum PP  51/2008/PP  40/2009    diberlakukan)  dengan jumlah  pajak  penghasilan  yang  dibayar  pada periode  2009  sampai  kuartal  II  tahun  2010  ( sesudah  PP  51/2008/PP  40/2009  diberlakukan) ternyata  terdapat  perbedaan  yang  signifikan. Dengan kata lain bahwa penyempurnaan regulasi perpajakan terkait pajak jasa konstruksi terbukti efektif dan berhasil.

## Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi 5. Hasil Penelitian
Ritsema,  dkk  (2003)  dan  IRS  of  USA (1986)  menyatakan  bahwa  bahwa  kekurangan uang,  keadilan,  kompleksitas,  ketidakpedulian dan  kemungkinan  terungkapnya  penyimpangan terhadap kepatuhan perpajakan, juga ditemukan dalam penelitian kepatuhan perpajakan Perusahaan  Jasa  Konstruksi  di  Indonesia; Penelitian  menyimpulkan  pengaruh  kekurangan uang  terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan Jasa  Konstruksi,  ada  ;  tetapi  sangat  kecil. Terdapat  peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak Jasa  Konstruksi  terhadap    pembayaran  Pajak Penghasilan sesudah di implementasikannya PP 51/2008.
Keterbatasan  penelitian  adalah  jumlah perusahaan sampel pembayar Pajak Penghasilan untuk  analisis  Uji  Beda  belum  optimal  oleh karena data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia hanya  beberapa  perusahaan.  Dalam  penelitian ini    peneliti  hanya    mengambil    dan  meneliti 3  dari  14  variabel exogeneous yang  menurut penelitian IRS – USA (James & Simon R, 1986) mempengaruhi variabel endogeneous kepatuhan perpajakan yaitu  variabel (1)  variabel  tax fairness (2) variabel  tax complexity (3) variabel probability  of  being  detected ,  sedangkan    2 variabel exogeneous lainnya yaitu variabel lack of money dan ignorance of tax due merupakan variabel  exogeneous hasil  temuan Ritsema  dkk
(2003) sehingga jumlah variabel exogeneous yang mempengaruhi variabel endogeneous kepatuhan perpajakan  dalam  penelitian  ini  menjadi  5 variabel yaitu :  lack  of  money,  tax  fairness,  tax complexity, ignorance of tax due dan probability of being detected .
Temuan  penelitian  meyatakan  bahwa faktor ketidakpedulian perpajakan di Indonesia juga  ditemukan  patut  diduga  disebabkan  oleh persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  kewenangan petugas pemeriksa pajak untuk memutuskan dan menetapkan    besarnya  jumlah  pajak  terhutang secara  jabatan  yang  seringkali  penetapannya sangat jauh  berbeda dengan perhitungan yang dibuat Wajib Pajak sehingga dipersepsikan oleh
Wajib Pajak hal tersebut tidak adil , diharapkan dapat menjadi perhatian dan pemikiran Pemerintah selaku  pembuat  kebijakan  perpajakan  (perlu diperketat pengawasannya agar kewenangannya tidak  disalahgunakan  oleh  oknum  aparat  pajak yang  kurang  bertanggung-jawab  yang  dapat mengakibatkan sikap pesimistis, apatis dan skeptis para Wajib Pajak untuk mematuhi perpajakan di Indonesia).
Temuan  kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  kepada  Wajib  Pajak perusahaan  Jasa  Konstruksi  Indonesia  agar kepatuhan perpajakan Wajib Pajak di sektor usaha Jasa Konstruksi di Indonesia bisa lebih baik lagi dan  meninggalkan  sikap  pesimistis,  apatis  dan skeptis yang selama ini menghinggapi para Wajib Pajak untuk mematuhi perpajakan di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Andreoni.,  James.,  Erard,  B.,  &  Feinstein,  J.
(1998). Tax compliance . Journal of Economic Literature, Vol.36, No.2 ,pp. 818-860.
Babbie.,  E.  (1990) .    Survey  Research  Methods . Wadsworth  Publishing  Conpany  Belmont, California of USA.
Boguslavskiy.,  V.  (2009 ).  Achieving  integrity in  tax  administration .  Polish  Academy  of Science, 2009.
Brooks Neil (2001 ). Key Issues In Income Tax: Challenges  of  Tax  Administration  and Compliance . Asian Development Bank 2001
Tax Conferences.
Che Azmi Anna. A and Perumal. Kamala A. ( Oct-Nov,2008). Tax Fairness Dimensions   In An Asian Context: the Malaysian Perspective. The  International  Review  of  Business Research  papers  Vol.4  No.5.  October- November 2008 pp.11-19
Devano, Sony  (2006). Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. Prenada Media Group, Jl Lele I No 7 Rawamangun Jakarta 13220 Indonesia.
Emory, C, William., Cooper, R, Donald., (1995).
Business  Research  Methods .  USA:  The McGraw-Hill Companies,Inc ,.
Fjeldstad Odd Hedge (2005). Corruption in tax administration : Lessons from  institutional
reforms  in  Uganda. CHR  Michelsen Institute,Berge,Norway. WP 2005:10. Gilarso,  T.  (2004). Benefit  Principle
”Adam  Smith  (1776)  &  General  Theory of  Employment,Interest  and  Money, Keyness(1925-1936); New Keynesian (1970).
Harold,  M.S      (1951 ). Competition  From  Tax- Exempt Business: Discussion . The Journal of Finance , Vol. 6, No. 2., pp. 178-186 Horne,  J.  V.  (1998). Financial  Management Policy .  New  Jersey  of  USA:  Prentice-Hall, Inc.
Jackie., Jeffrey, K.,  Mason., & Gordon., Robert H.    (Jun.,  1997).  How  Much  Do  Taxes Discourage  Incorporation? The  Journal  of Finance , Vol. 52, No. 2., pp. 477-505 Jit B.S. Gill (2003). The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform .  Lead Public Sector Management  Specialist  Europe  and  Central Asia region”,2003.
Katz, Jeffrey P, et al (2006):” If we could chose the  way  we  pay  : The  Impact  of  Decision Complexity  On  Tax  Scheme  Preference Journal of Applied Business Research-Third Quarter 2006.
Leroy Marc (2009). Tax Sociology Sociopolitical Issues for a Dialogue with Economists. Tax Sociology, http://socio-logos.revues.org/ document2073.html ,7/2/2009
MacKie-Mason, Jeffrey,  (Dec., 1990). Do Taxes Affect Corporate Financing Decisions? The Journal of Finance , Vol. 45, No. 5, pp. 1471- 1493
Nur-tegin D Kqanybek((2008). Determinants of Business  Tax  Compliance .  The  B.E.Journal of Economic Analysis & Policy”, Vol 8,Issue 1,Article 18.pp 1-26.
OECD  (2006). Sharing  Knowledge  of Developments and Reforms in revenue Bodies and Meeting the Challenges of International Non-Compliance  with  Domestix  Tax  Laws.
The  3 rd Meeting  of  the  OECD  Forum  On Tax  Administration,Seoul,14-15  September 2006.
Pauline  Niemirowskiand  Alexander  J  Wearing (2004). Do Australian  Taxation  Office  Staff
and  Compliant  Taxpayers  Identify  with  Tax From  The  Same  Perspective,  or  Are  There significant degrees of Separation? The http:// austlii.edu.au/journal/JATax/2006/4,html.
Peratuan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2009
Tentang Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  nomor  51  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari Usaha Jasa Konstruksi .
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
70/PJ./2007  Tentang Jenis  Jasa  Lain  Dan Perkiraan  Penghasilan  Neto  Sebagaimana Dimaksud  Dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf C  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983 Tentang  Pajak  Penghasilan Sebagaimana Telah beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  187/PMK.03/2008  Tentang Tata Cara  Pemotongan,Penyetoran,Pelaporan,D an  Penatausahaan  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Jasa  Konstruksi Biro Umum Departemen Keuangan Republik Indonesia,2008.
Peraturan  Pemerintah  Indonesia  Nomor  51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Jasa  Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Jasa Konstruksi Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 Nomor 255.
Perundang-undangan  dan  Peraturan  Perpajakan &  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari Usaha Jasa Konstruksi  di Indonesia.
Phillips  Max  Everest  (2008). Business  tax  as state-building  in  developing  countries  : applying  governance  principles  in  private sector development. International Conference on  Tax  and  State  Building,hosted  by  the Government  of  South  Africa,28-29  Augudt 2008.
Ritsema, Christina, et al (June 2003). Economic And  Behavioral  Determinants  of  Tax Compliance:  Evidence  from  1997 Arkansas
Tax penakty Amnesty Program . IRS Research Conference,June  2003,The  html  version of  the  file  http://apps3.irs.gov/pub/irs-soi/ ritsema.pdf Simon,  Herbert  A  (1998). Why  Public Administration? Simon  Journal  of  Public Administration Research and Theory -1998.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 85. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan Lembaran  negara  Repuyblik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Widarjono,  Agus  (  2010). Analisis  Statistika MULTIVARIAT TERAPAN . Yogyakarta: Unit
Penerbit  Dan  Percetakan  Sekolah  Tinggi Ilmu Managemen YKPN. Zain,  Mohhammad  (2008). Manajemen Perpajakan .    Edisi  3,  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
Zodrow,  George.R.  (1999). Incidence  of  Taxes, The Encyclopedia of Taxation and Tax Policy, Urban Institute Press.