Copyright ©2021, ISSN: 2302-4666 print/ 2540-9638 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka doi: 10.14710/lenpust.v7i2.35715

## Kode Etik Pustakawan dengan Pengguna di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan
Nur’aini 1 * ; Laila Hadri Nasution 1
1 Program Studi SI Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Sumatera Utara
*Korespondensi: nuraini@usu.ac.id

## Abstract
This research was conducted at the Department of Library and Archives Medan City. The purpose of this study was to determine the application of the code of ethics of the Medan City Library and Archives Service librarian to users. This research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The informants in this study were 5 people who were librarians who worked in the Medan City Archives and Library Service using purposive sampling.  Data  collection  techniques  using observation,  interviews  and  documentation.  The  data  analysis  was carried out by the researcher in several stages, namely data reduction, data presentation and data conclusion / verification.  The  results  of  this  study indicate  that  the librarian  code  of ethics  of  the  Medan  City  Archive and Library Service with users has been carried out well in their assignments. The librarian of the Medan City Library and Archives Service helps and guides users who experience problems in finding information. Librarians are not responsible  for  the  consequences  of  information  received  by  users.  Librarians  at  the  Medan  City  Library  and Archives Office are obliged to protect the good name of librarians and users by maintaining the confidentiality of information owned by users and providing restrictions to prevent imitation in taking other people's work to avoid plagiarism.
Keywords : code of ethics; librarian code of ethics; ethics; librarian ethics

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan kepada pengguna. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang adalah pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan menggunakan Purposive  Sampling .  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Analisis data dilakukan peneliti dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan pengguna telah dijalankan dengan baik dalam ketugasan. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan  Kearsipan  Kota  Medan membantu  dan memandu  pengguna  yang mengalami kendala  dalam pencarian  informasi.  Pustakawan tidak  bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  atas  informasi  yang diterima  oleh pengguna. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sudah berkewajiban menjaga nama baik pustakawan  dan  pengguna  dengan  cara  menjaga  kerahasiaan  informasi  yang  dimiliki  oleh  pengguna  dan memberikan  batasan  untuk  mencegah  peniruan  dalam  mengambil  hasil  karya  orang  lain  untuk  mengindari plagiarisme.
Kata Kunci : kode etik; kode etik pustakawan;  etika; etika pustakawan

## PENDAHULUAN
Perpustakaan  saat  ini  tidak  hanya  menjadi  tempat  untuk  mencari  buku,  tetapi  juga perpustakaan  sebagai  sumber  dan  tempat  mendapatkan  informasi.  Berbagai  informasi  dapat ditemukan di perpustakaan, pengguna dapat  mencari  informasi secara mandiri maupun bertanya langsung  kepada  pustakawan.  Pada  pertengahan  kedua  abad  ke-20  telah  merubah  stereotip pustakawan  menjadi information  specialist .  Pustakawan  disebut  sebagai  seseorang  yang  punya keahlian di bidang kepustakawanan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan  yang  ada  di  perpustakaan.  Dalam  Bahasa  Inggris  Pustakawan  disebut  sebagai librarian yang juga terkait dengan library . Dalam perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan  istilah-istilah  lain, meskipun  hakikat pekerjaannya sama  yaitu sama-sama mengelola informasi,  diantaranya  pakar  informasi,  pakar  dokumentasi,  pialang  informasi,  manajer
pengetahuan dan sebagainya, (Purwono, 2014). Sedangkan menurut Lasa (2009: 295) menyatakan bahwa  pustakawan  adalah  seseorang  yang  melaksanakan  kegiatan  perpustakaan  dengan  jalan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  tugas  lembaga  induknya  berdasarkan ilmu  perpustakaan,  (Lasa  HS,  2009).  Pustakawan  merupakan  suatu  profesi,  dikarenakan pustakawan merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan serta keterampilan khusus  dalam  melaksanakan  kegiatan  kepustakawanan,  (Rulyah,  2018).  Pustakawan  adalah Seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal, (Azis, 2016). Adapun pengertian  pustakawan  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2007  tentang Perpustakaan bahwa “Pustakawan adalah orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan  dan/atau  pelatihan  pengelolaan  dan  pelayanan  perpustakaan.”  (Purwono,  2014). Pustakawan disebut sebagai profesi, juga mempunyai kode etik yang mengatur ruang gerak setiap tugas profesinya, (Nur’aini & Nasution, 2021).
Tugas  utama  pustakawan  adalah  menyediakan  informasi  (information  provider)  sebanyak mungkin baik berupa  karya cetak (printed ),  karya rekam ( recorded ), dan/atau terpasang ( online ) (Supriyanto,  2017).  Kemampuan  yang  dimiliki  pustakawan  dalam  melayani  pengguna  dapat dikatakan bahwa perpustakaan dapat dinilai baik. Pustakawan telah diakui sebagai profesi. Profesi pustakawan  telah  diatur  oleh  Kode  Etik  Pustakawan  (KEP)  Indonesia,  dalam  KEP  disebutkan bahwa  pustakawan  adalah  seorang  yang  melaksanakan  kegiatan  perpustakaan  dengan  jalan memberikan  pelayanan  kepada  pengguna/masyarakat  sesuai  dengan  tugas  lembaga  induknya melalui  pendidikan.  Sikap  sopan,  ramah,  suka  menolong  dan  saling  menghargai  disebut  sebagai pustakawan yang memiliki etika baik.
Secara kebahasaan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan dan adat. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk, (E.Y. Kanter, 2001).  Etika merupakan bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik dan menginginkan hal baik dalam hidup. Etika adalah pedoman berbuat sesuatu dengan alasan tertentu. Alasan tersebut sesuai dengan nilai tertentu dan pembenarannya, (Purwono, 2014). Etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat sebagian besar masyarakat pada umumnya menerima prinsip etika seperti kejujuran, integritas, memenuhi komitmen, menaati kesepakatan, adil dan berpikiran terbuka serta bersedia mengakui  kesalahan, peduli dan berbalas kasih,  menghormati  martabat  manusia,  bertanggung  jawab  untuk  meraih  keunggulan  dan mempertanggungjawabkan  satu  keputusan  dan  konsekuensi.  Terdapat  beberapa  etika  yang  harus diaplikasikan  dalam  kehidupan  oleh  para  pustakawan  ataupun  arsiparis  dan  dokumentalis,  yaitu jujur, berbicara dengan baik, sopan, sabar, menolong secara baik, dan pelayanan yang baik, (Mufli, 2021). Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral yang mengacu  pada kode etik.
Kode  etik  pustakawan  merupakan  pedoman  yang  dilaksanakan  anggota  profesi  dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kode etik pustakawan menuntun seorang anggota profesi dalam berperilaku dan bertindak dalam setiap kegiatan aktivitas sehari-hari. Kode etik adalah aturan dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, (Ismanto, 2020). Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat karena tiap klien  mempunyai  kepastian  bahwa  kepentingannya  akan  terjamin,(Fasah,  2018).  Hal  ini  penting sekali bagi pustakawan harus berpedoman pada kode etik pustakawan, untuk menunjukkan jati diri dari seorang pustakawan merupakan bidang pekerjaan yang profesional yang sama dengan bidang pekerjaan  yang  lain,  seperti  dokter,  pengacara,  apoteker,  guru  dan  lain-lain.  Setiap  pustakawan harus menjiwai dan menghayati intisari atau makna rumusan kode etik sedemikian rupa sehingga setiap keputusan dan atau tindakan yang diambil merupakan cerminan dari isi dan makna kode etik dan dilakukan atas dasar dorongan untuk memberikan yang terbaik bagi pengunjung perpustakaan tanpa adanya unsur terpaksa (Saefullah, 2017). Kode etik bukan hal baru bagi kehidupan manusia,
melainkan hal yang sudah ada sejak lama yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia (Pranata & Krismayani,  2018).    Di  Inggris,  perhatian  terhadap  kode  etik  pustakawan  dimulai  oleh Library Association (LA). Salah satu topik LA adalah masalah sensor tahun 1963. Masalah ini berhubungan erat  dengan  kode  etik  sebagai  landasan  awal  menuju  kebebasan  informasi.  LA  kemudian membentuk  badan  yang  mendiskusikan  tiga  masalah,  yaitu  sensor,  kode  etik  dan  kebebasan informasi. Hasil dari badan tersebut adalah Code of Professional Conduct yang dipublikasikan pada September  1983  (Suwarno,  2016).  Kode  etik  pustakawan  di  Indonesia  lahir  pada  1993  setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota.  Ikatan Pustakawan  Indonesia (IPI)  menyadari  perlu adanya  kode etik  yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya di dalam masyarakat. Kode etik  pustakawan  Indonesia  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Pustakawan  Indonesia  (IPI),  sehingga  setiap pustakawan harus tunduk dan taat pada kode etik pustakawan Indonesia, dengan demikian kode etik pustakawan menjadi milik seluruh anggota profesi pustakawan. Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa bagian, (Hermawan S, Rachman., 2006) yaitu : (a) Mukadimah; (b) Bab I berisi tentang  ketentuan  umum;  (c)  Bab  II  berisi  tentang  tujuan;  (d)  Bab  III  berisi  tentang  sikap  dasar pustakawan,  hubungan  dengan  pengguna,  hubungan  antar  pustakawan,  hubungan  dengan pustakawan,  hubungan  pustakawan  dengan  organisasi  profesi,  hubungan  pustakawan  dalam masyarakat, pelanggaran, pengawasan, ketentuan lain, dan penutup.
Kepentingan utama pustakawan adalah pengguna, kewajiban pustakawan kepada pengguna dimuat dalam kode etik pustakawan  yang dikeluarkan  IPI  yang menjabarkan  hubungan  dengan pengguna,  meliputi: Pertama ,  Pustakawan  menjunjung  tinggi  hak  perorangan  atas  informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik,  gender  kecuali  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Hak  perorangan  atas informasi  bermakna  sebagai  hak  pengguna  mendapatkan    informasi    yang    seluas-luasnya,    dan kemudian    menjadi  tugas  pustakawan  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  pemustaka dengan  sebaik-baiknya. Kedua, Pustakawan      tidak      bertanggung      jawab      atas      konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan, pengguna juga dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya  untuk  kepentingannya  tanpa  harus  diketahui  oleh  pustakawan  sebagai  pengelola informasi di perpustakaan, dengan demikian, pustakawan dalam  hal  ini  tidak bertanggung  jawab terhadap  informasi  yang  telah  diakses  oleh  pemustaka,  baik  untuk  kepentingan  ilmiah  maupun kepentingan  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  pemustaka. Ketiga, Pustakawan      berkewajiban melindungi      hak      privasi      pengguna      dan  kerahasiaan  menyangkut  informasi  yang  dicari. Melindungi hak privasi dan kerahasiaan yang disebut di sini bermakna bahwa  pemustaka  memiliki hak  untuk  dilindungi  segala  privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dengan demikian, pustakawan  dituntut  untuk  menjaga  dan  melindungi  kerahasiaan  tersebut.  Dengan  kata  lain pustakawan  harus  menyembunyikan  atau  tidak  mengumumkan  sesuatu  yang  bersifat  rahasia, terutama  yang  menyangkut  informasi  yang  dicari  oleh  pemustakanya. Keempat, Pustakawan mengakui  dan  menghormati  hak  milik  intelektual.  Sejalan  dengan  pustakawan  yang  memiliki kewajiban melindungi hak privasi pengguna, pustakawan harus pula mengakui dan menghormati hak  milik  intelektual.  Artinya,  informasi  yang  dikelola  oleh  pustakawan,  terutama  yang menyangkut karya seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama yang lain, berupa buku, majalah, kaset, disket, CD dan program  komputer,  dan  lain  sebagainya  adalah  karya  yang  memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi, untuk itu pustakawan harus konsekuen dengan profesinya untuk melindungi hak cipta penulisnya dengan mencegah oknum-oknum yang ingin menggunakan karya tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan undang-undang (Suwarno, 2016).
Berdasarkan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan,  banyak  pustakawan  kurang  ramah memberikan  pelayanan  kepada  pengguna.  Pustakawan  banyak  yang  bersikap  tidak  ramah  dan
kurang mau membantu pengguna yang sedang mencari informasi yang dibutuhkan. Adanya kode etik pustakawan yang hubungannya kepada pengguna tidak dijadikan pedoman dalam ketugasan sehari-hari.  Kode  etik  pustakawan  tersebut  hanya  sekedar  tahu  saja  bagi  banyak  pustakawan, karena hanya sebatas pemahaman sehingga orientasi dalam tugas sehari-hari belum dilaksanakan secara efektif. Pustakawan sebagai pemilik profesi masih banyak yang belum mengenal kode etik pustakawan, kalaupun mengenal tetapi belum mengamalkannya dengan baik karena keterbatasan pemahaman  (Nuraini,  2018).  Dinas  Perpustakaan  Dan  Kearsipan  Kota  Medan  merupakan perpustakaan  umum  yang  memiliki  pustakawan  dalam  melayani  pengguna  dari  semua  anggota lapisan masyarakat yang memerlukan jasa perpustakaan dan informasi. Berdasarkan uraian di atas, menarik  perhatian  peneliti  untuk  meneliti  lebih  jauh  tentang  “Kode  Etik  Pustakawan  Dengan Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan”.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  kode  etik  pustakawan  kepada pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan dan sains informasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  tidak  dimaksud  untuk  menguji  hipotesis  tertentu,  tetapi  hanya untuk  menggambarkan  apa  adanya  tentang  suatu  gejala  atau  keadaan  (Arikunto,  2009).    Untuk menggali  secara  mendalam  etika  pustakawan  hubungannya  dengan  pengguna  dan  masyarakat  di Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota  Medan  dengan  pendekatan  teks-konteks,  penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada pustakawan dalam melayani pengguna dan masyarakat di Perpustakaan.
Data dikumpulkan berasal dari dua sumber  yaitu satu, data primer  yang diperoleh peneliti dari wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur langsung kepada informan  atas  pertanyaan-pertanyan  yang  telah  dipersiapkan  secara  tertulis  yang  terkait  dengan kode etik pustakawan dengan pengguna di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Wawancara tidak terstruktur dimaksudkan memperkuat dari jawaban informan sebelumnya dan mendapatkan informasi lebih dalam dari informan yang tetap pada fokus penelitian. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 pustakawan  Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan. Informan adalah orang yang membantu dalam mendapatkan informasi bagi peneliti terkait penelitian.
Teknik  pemilihan  informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling .  Kriteria  dalam  pemilihan  informan  adalah  informan  yang  telah  bekerja  sebagai pustakawan minimal 2 tahun  dan masuk sebagai anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Dua , data  sekunder  digunakan  peneliti  sebagai  penunjang  kegiatan  penelitian  yang  bersumber  dari dokumen yang terkait tentang kode etik pustakawan dengan pengguna. Teknik pengumpulan data yang  peneliti  gunakan    yaitu satu, observasi  dengan  pengamatan  dilakukan  peneliti  terhadap pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan yang merupakan objek penelitian. Dua, wawancara  dengan  cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  dengan  wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Tiga , dokumen buku dan  jurnal  dari  berbagai  sumber  yang  relevan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  sebagai  data penunjang.
Analisis  data  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan kesimpulan/verifikasi  data,  (Miles  and  Huberman,  2007). Satu, setelah  data  terkumpul,  peneliti melakukan  reduksi  data  yang  telah  diperoleh.  Pada  proses  memilih,  memfokuskan, menyederhanakan,    dan    penyusutan    data    yang    muncul    dalam    catatan    lapangan,  jadi  data dianggap  relevan  yang  digunakan  untuk  hasil  penelitian  seperti  yang  terlihat  dari  hasil  dan
pembahasan  empat  aspek  pada  pustakawan  menjunjung  tinggi  hak  perorangan  atas  informasi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan,  pustakawan  berkewajiban  melindungi  hak  kerahasiaan  privasi  pengguna,  dan pustakawan menghormati hak milik intelektual.
Dua, penyajian data merupakan pengolahan data sesuai dengan inti dari permasalahan yang berkaitan  dengan  kode  etik  pustakawan  dengan  pengguna  di  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota Medan  yang meliputi pustakawan menjunjung tinggi  hak perorangan atas informasi, pustakawan tidak  bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  pengguna  atas  informasi  yang  diperoleh  dari perpustakaan,  pustakawan  berkewajiban  melindungi  hak  kerahasiaan  privasi  pengguna,  dan pustakawan  menghormati  hak  milik  intelektual.  Penyajian  data  pada  penelitian  ini  menyajikan kumpulan    informasi    yang    teratur    dan  terkompresi    yang    dapat    dijadikan    acuan    untuk pengambilan  kesimpulan/verifikasi data. Tiga , penarikan kesimpulan/ verifikasi data merupakan proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan  fakta  di  lapangan,    peneliti  melakukan  proses  menginterpretasikan  data-data  yang  telah dikumpulkan dari wawancara di lapangan dan direpresentasikan dalam bentuk naratif untuk dapat menciptakan makna dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hasil penelitian  ini, hasil dan pembahasan  kode etik pustakawan dengan pengguna di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan ada 4 (empat) aspek yaitu pustakawan menjunjung tinggi  hak  perorangan  atas  informasi,  pustakawan  tidak  bertanggung  jawab  atas  konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan, pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna, dan pustakawan menghormati hak milik intelektual.

## Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi.
Perpustakaan  sebagai  tempat  sumber  informasi  pengguna  dalam  mencari  informasi  yang dibutuhkan. Pustakawan menyediakan  akses  tak terbatas di perpustakaan sebagai tempat sumber informasi yang dicari oleh pengguna. Menjunjung tinggi hak pengguna atas informasi merupakan kewajiban dari pustakawan dalam kode etik pustakawan.  Berikut ini hasil wawancara informan, para informan mengemukakan bahwa:
“Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi ini kita memberikan informasi yang akurat dan mendapatkan informasi pemustaka tanpa batas.” (I.1)
“Menjunjung  tinggi  hak  perorangan  atas  informasi  dengan  kita  memberikan  informasi langsung dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tanpa batas.” (I.2)
“Kalau  pengunjungnya  baru  pertama  kali  berkunjung  kita  arahkan  ke  informasi  yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan kita berikan seluas-luasnya. Apalagi sekarang Covid, pengguna juga kita layani namun dibatasi. Pengguna bisa melalui online menanyakan kita” (I.3)
“Menjunjung tinggi hak atas informasi dengan kita tidak ada menutupi informasi-informasi yang up  to  date yang  ada  di  perpustakaan,  jadi  semua  pemustaka/masyarakat  berhak mendapatkan informasi yang sama dan up to date .” (I.4)
“Memberikan  kebebasan  kepada  pemustaka  untuk  mencari  informasi  yang  dibutuhkan. Setiap pemustaka berhak mendapatkan informasi sebaik-baiknya tanpa adanya batasan” (I.5)
Dari uraian kelima informan di atas, terkait menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi bahwa pustakawan memberikan informasi yang akurat tanpa batas dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya  kepada  pengguna  perpustakaan  umum.  Semua  pengguna  berhak  mendapatkan informasi  yang  dibutuhkan,  sehingga  pustakawan  di  perpustakaan  umum  ini  tidak  ada  menutupi informasi-informasi yang terbaru/ up to date .  Di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, pengguna yang  berkunjung  dibatasi    sehingga  pengguna  untuk  mencari  informasi  yang  diinginkan  dapat melalui online catalog , website , sosial media dan lainnya.
Dengan keterbukaan informasi yang tak terbatas kepada pengguna sekarang ini, pustakawan harus dapat menyaring informasi yang dibagikan kepada pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pengguna  karena  informasi  dapat  diakses  dimana  saja  dan  kapan  saja  tanpa  melihat  ruang  dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pencarian informasi sangat mudah dengan adanya  internet  (Nur’aini,  2017).  Pustakawan  menjunjung  tinggi  hak  perorangan  atas  informasi dengan tidak memandang status sosial dan bersikap adil pada pengguna yang datang berkunjung keperpustakaan. Pustakawan tidak memandang dari segi agama, ras, status sosial, ekonomi, politik maupun gender dalam  menyediakan  akses  informasi  kepada  pengguna.  Selain  itu,  tugas  utama pustakawan  adalah  menyediakan  informasi  kepada  pengguna,  pustakawan  berkewajiban memberikan informasi yang ada di perpustakaan dengan seluas-luasnya. Informasi tak terelakkan kedinamisannya  dan  masyarakat  yang  selalu  tumbuh  dan  mempunyai  keberagaman  kebutuhan informasi  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pustakawan  dalam  mencapai  profesionalismenya (Rizkyantha, 2018).
Dengan demikian, Pustakawan di perpustakaan umum berkewajiban memberikan informasi tanpa  ada  rasa  memihak  terhadap  para  pengguna  yang  datang  berkunjung.  Pustakawan berkewajiban  menyediakan  informasi  dan  membantu  pengguna  yang  sedang  mencari  informasi yang  diinginkannya.  Secara  langsung,  saat  peneliti  datang  berkunjung  ke  perpustakaan  umum tersebut,  peneliti  melihat  langsung  pustakawan  membantu  pengguna  yang  mengalami  kendala dalam pencarian informasi yang dibutuhkan melalui online catalog (OPAC). Pustakawan memandu pengguna dalam pencarian informasi yang diinginkan melalui OPAC.

## Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan
Perpustakaan merupakan tempat sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dengan menyediakan  informasi  dan  menyebarluaskan  kepada  pengguna.  Namun,  pustakawan  tidak bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  pengguna  atas  informasi.  Hasil  wawancara  para  informan terkait pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi dapat dilihat sebagai berikut:
“Informasi  yang  didapat  oleh  pengguna  itu  sudah  diluar  tanggung  jawab  kita  sebagai pustakawan,  kita  sebagai  pustakawan  memberikan  informasi  seluas-luasnya,  tinggal pengguna memilih informasi apa yang diperlukannya.” (I.1)
“Kita tidak ada membatasi pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Saat informasi itu didapatkan uda tidak menjadi tanggung jawab kita sebagai pustakawan.”(I.2)
“Perpustakaan memberikan informasi seluas-luasnya kepada pemustaka sebelum informasi disebarluaskan,  pustakawan  menyeleksi  bahan  pustaka  yang  akan  diberikan  kepada pengguna.  Saat  pengguna  mendapatkan  informasi  tersebut  itu  uda  menjadi  hak  dan tanggungjawab pengguna bukan menjadi tanggung jawab pustakawan lagi.”(I.3)
“Ada  melakukan  penyeleksian  bahan  pustaka  sebelum  diberikan  kepada  pemustaka.  Saat pemustaka mendapatkan informasi, itu uda menjadi tanggungjawab dirinya sendiri.” (I.4)
“Kita sebagai pustakawan tidak mungkin menanyakan kepada pemustaka uda mendapatkan informasi  apa  hari  ini?  Informasi  tersebut  uda  di  luar  tanggung  jawab  kita  sebagai pustakawan.”(I.5)
Dari uraian kelima informan terkait pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi, perpustakaan memberikan informasi tanpa batas kepada pengguna akan tetapi sebagai pustakawan tidak bisa membatasi informasi yang diberikan kepada pengguna karena dari kode etik pustakawan telah tertulis adanya rambu-rambu pustakawan tidak bertanggung jawab atas  informasi  yang  diterima  oleh  pengguna.  Sebelum  informasi  itu  diterima  oleh  pengguna, pustakawan melakukan penyeleksian bahan pustaka sebelum informasi itu disebarkan secara luas.
Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan, pengguna juga dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya untuk kepentingannya tanpa harus diketahui  oleh  pustakawan  sebagai  pengelola  informasi  di  perpustakaan,  dengan  demikian, pustakawan  dalam  hal  ini  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  informasi  yang  telah  diakses  oleh pemustaka,  baik  untuk  kepentingan  ilmiah  maupun  kepentingan  lain  sesuai  dengan  kebutuhan pemustaka.(Suwarno, 2016).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memberikan hak akses informasi seluas-luasnya kepada pengguna yang membutuhkan informasi. Akan tetapi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atas informasi yang diterima oleh pengguna. Dengan  demikian,  informasi  yang  diterima  oleh  pengguna  di  luar  tanggung  jawab  pustakawan karena akses informasi yang tak terbatas membuat pustakawan tidak dapat mengetahui informasi apa  yang  sedang  dicari  pengguna.  Sehingga  untuk  menghindari  penyalahgunaan  informasi dilakukan penyeleksian bahan pustaka sebelum disebarkan secara luas kepada seluruh pengunjung yang datang ke perpustakaan maupun secara online.

## Pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna.
Tugas pustakawan adalah untuk melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna dalam mencari informasi.  Hasil  wawancara  para  informan  terkait  pustakawan  berkewajiban  melindungi  hak kerahasiaan privasi pengguna dapat dilihat sebagai berikut:
“Ya kita tidak sebarluaskan informasi yang dibutuhkan si pemustaka dengan menjaga nama baik pemustaka, kerahasiaan pemustaka tidak kita sebarluaskan.” (I.1)
“Kita tidak sebarluaskan informasi si pemustaka karena itu berkaitan dengan privasi pribadi si pemustaka tentang informasi apa yang sedang dicari.” (I.2)
“Secara langsung kerahasiaan pemustaka tidak boleh diberitahukan kepada pemustaka  yang lain, cukup hanya si pemustaka dan pustakawan atau petugas perpustakaan saja.” (I.3)
“Kita melindungi tanpa menyebarluaskan identitas si pemustaka dan mencari informasi apa yang dibutuhkan tanpa harus menyebarluaskan dengan orang lain.” (I.4)
“Otomatis kerahasiaan pemustaka tidak kita sebarluaskan, ini harus kita rahasiakan, kalau ada si  pemustaka  lain  ingin  mendapatkan  buku  yang  sama,  kita  sebagai  pustakawan  tidak memberikan identitas si peminjam pertama.” (I.5)
Dari uraian  kelima  informan terkait pustakawan berkewajiban melindungi  hak kerahasiaan privasi pengguna, pustakawan melindungi kerahasiaan informasi pengguna tanpa menyebarluaskan identitas  pengguna  dengan  pengguna  lainnya.  Sebagai  pustakawan  kita  berkewajiban  menjaga nama baik anggota pengguna yang berkunjung ke perpustakaan.
Melindungi  hak  kerahasiaan  privasi  artinya  menyembunyikan  atau  tidak  mengumumkan sesuatu  yang  bersifat  rahasia.  Maka  untuk  pustakawan  yang  mengetahui  informasi  tertentu  oleh
pengguna berkewajiban melindungi kerahasiaan privasi pengguna (Hermawan S, Rachman., 2006). Setiap  pengguna  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diperoleh.  Untuk pustakawan  yang  telah  mengetahui  informasi  yang  telah  diperoleh  pengguna,  pustakawan  harus merahasiakannya kecuali mendapatkan izin untuk dapat diberitahukan kepada pihak lain, (Nur’aini, 2017). Melindungi hak privasi dan kerahasiaan  bermakna bahwa  pengguna  memiliki  hak  untuk dilindungi  segala  privasinya dalam hal informasi yang dicarinya.  Sebagai seorang pustakawan, kita juga memberikan privasi kepada pemustaka, seperti ketika seorang pemustaka memanfaatkan suatu koleksi, pustakawan tidak berhak memberikan informasi kepada pemustaka lain (Antika & Nelisa, 2019). Dengan demikian, pustakawan berkewajiban menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi pengguna terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pengguna.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Pustakawan  di  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sudah berkewajiban menjaga nama baik pustakawan dan pengguna dengan  cara menjaga  kerahasiaan  informasi  yang dimiliki  oleh pengguna.  Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  kota Medan  memberikan  informasi  kepada pengguna dengan tak terbatas dan melindungi kerahasiaan atas informasi yang diterima.

## Pustakawan menghormati hak milik intelektual.
Pustakawan  berkewajiban  menjaga  hak  milik  intelektual  atas  informasi.  Berikut  ini  hasil wawancara  informan  terkait  pustakawan  menghormati  hak  milik  intelektual,  para  informan mengemukakan bahwa sebagai berikut:
“Untuk  koleksi  karya  ilmiah  tidak  boleh  dipinjamkan,  apabila  pemustaka  sangat  butuh informasi tersebut hanya bisa baca ditempat atau di fotokopi.” (I.1)
“Koleksi  karya  ilmiah  hanya  bisa  dipinjamkan  sebentar  untuk  difotokopi  dan  tidak  boleh semua yang di fotokopi hanya bagian yang sangat penting saja menurut pemustaka.” (I.2)
“Untuk Koleksi karya ilmiah kalau dibutuhkan hanya boleh difotokopi bagian tertentu saja yang menurut si pemustaka penting, koleksi karya ilmiah tidak boleh dibawa pulang hanya bisa baca di tempat saja.” (I.3)
“Karya ilmiah tidak izinkan untuk dibawa pulang dan difotokopi 100 %, jadi si pemustaka hanya dapat memfotokopikan bagian yang dianggap penting saja.” (I.4)
“Koleksi  karya  ilmiah  hanya  boleh  baca  ditempat  saja  tidak  boleh  dibawa  pulang  atau  di pinjamkan.” (I.5)
Dari uraian kelima informan di atas terkait pustakawan menghormati hak milik intelektual, pustakawan  ikut  turut  berperan  untuk  menghormati  dan  menjaga  hak  milik  intelektual  yang berkaitan dengan bahan perpustakaan guna menghindari plagiarisme dalam sebuah karya. Dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna, sebagai pustakawan tetap memelihara sikap ilmiah agar pengguna  tidak  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  seperti  plagiarisme.  Pustakawan  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memberikan batasan untuk memperbanyak suatu karya, misalnya untuk koleksi karya ilmiah yang tidak dapat dipinjamkan, pustakawan mengizinkan untuk difotokopi bagian yang penting yang diinginkan oleh pengguna. Koleksi karya ilmiah tidak dapat dipinjamkan untuk dibawa pulang ataupun digandakan 100%.
Plagiarisme merupakan tindakan yang tidak benar, mengambil hasil karya orang lain dengan menjadikan hasil karya milik sendiri tanpa sepengetahuan izin dari pemilik karya,(Nur’aini, 2017). Pustakawan berperan ikut serta berkewajiban menjaga hak milik intelektual yang berkaitan dengan karya seseorang baik tercetak maupun elektronik. Selain itu, pustakawan harus mengetahui tentang aturan kaidah dari hak milik intelektual pada suatu karya untuk menghindari plagiarisme.
Dengan demikian, terkait pustakawan menghormati hak milik intelektual pustakawan mempunyai tanggung jawab pada profesi yang disandangnya, diantaranya menyediakan hak akses tak terbatas kepada  pengguna  dengan  menghormati  dan  menjaga  hak  milik  intelektual  yang  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  hak  cipta,  pustakawan  memberikan  batasan  untuk  mencegah  peniruan  dan penyebarluasan  hak oleh pihak lain.  Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan berkewajiban untuk menjaga hak milik intelektual seseorang seperti yang telah tertulis di dalam isi kode etik pustakawan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pustakawan  menyediakan  informasi  dan  membantu  pengguna  yang  sedang  mencari informasi  yang  diinginkannya.  Pustakawan  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota Medan membantu dan memandu pengguna  yang  mengalami  kendala dalam pencarian informasi yang dibutuhkan melalui online catalog (OPAC).
2. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atas informasi yang diterima oleh pengguna. Dengan demikian, informasi yang diterima oleh pengguna di luar tanggung jawab pustakawan karena akses informasi yang tak terbatas membuat pustakawan tidak dapat mengetahui informasi apa yang diakses oleh pengguna.
3. Pustakawan  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota  Medan  sudah  berkewajiban menjaga  nama  baik  pustakawan  dan  pengguna  dengan  cara  menjaga  kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh pengguna.
4. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memberikan batasan untuk mencegah  peniruan  dalam  mengambil  hasil  karya  orang  lain  untuk  menghindari plagiarisme.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  Universitas  Sumatera  Utara  dan Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan Hibah TALENTA 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Antika, D., & Nelisa, M. (2019). Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten  Tanah  Datar. Ilmu  Informasi  Perpustakaan  Dan  Kearsipan , 8 (1),  125. https://doi.org/10.24036/107332-0934.
Arikunto, P. D. S. (2009). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik . Bumi Aksara.
Azis, Afrizal. (2006). Pustakawan sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi. JKDMM:  Jurnal  Kepustakawanan  Dan  Masyarakat  Membaca , 22 (Nomor  1 Januari-Juni). https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&id=53691&src=a.
E.Y. Kanter. (2001). Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius . Jakarta : Storia Grafika. Fasah, A.P.R. (2018). Representasi Profesionalisme Pustakawan Dalam Mengelola Perpustakaan Pada Film Pendek Project :Library, 4 (1), 1–16. https://doi.org/10.14710/lenpust.v4i1.16023.
Hermawan  S, Rachman.,   dan  Z.  Z.  (2006). Etika Kepustakawan:  Suatu  Pendekatan  Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia . Jakarta : Sagung Seto.
Ismanto.  (2020).  Pengembangan  Kode  Etik  Profesi  Pustakawan. Buletin  Perpustakaan  Universitas Islam Indonesia , 3 (1), 121–129. https://journal.uii.ac.id.
Lasa HS. (2009). Kamus Kepustakawanan Indonesia . Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
Miles and Huberman. (2007). Qualitative Data Analysis . London : SAGE Publication.
Mufli, Jaya, A., & Joko, J. (2021). Etika Profesi Pustakawan dalam Praktik Pelayanan di Perpustakaan Daerah  Kolaka  Utara. Jurnal  Literasi  Perpustakaan  Dan  Informasi:  Jurnal  Penelitian  Kajian Perpustakaan Dan Informasi , 1 (1), 32–38. https://doi.org/10.52423/jlpi.v1i1.16246.
Nur’aini. (2017). Etika Pustakawan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi) , 2 (2), 212–221. http://dx.doi.org/10.30829/jipi.v2i2.1257. Nur’aini  &  Nasution,  L.  H.  (2021). Kode  Etik  Pustakawan  sebagai  Aturan  Profesional  bagi  Profesi Pustakawan . 9 (2), 17–23. https://doi.org/10.24036/113164-0934.
Nuraini.  (2018).  Etika  Pustakawan  Dengan  Organisasi  Profesi  Pada  Kantor  Perpustakaan  Daerah Kabupaten  Sleman. JIPI  (Jurnal  Ilmu  Perpustakaan  Dan  Informasi) , 3 (2),  249–256. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/3042.
Pranata,  A.,  &  Krismayani,  I.  (2018).  Penerapan  Kode  Etik  Pustakawan  Di  Upt  Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal Ilmu Perpustakaan , 7 (3), 111–120. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22924.
Purwono. (2014). Profesi Pustakawan . Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
Rizkyantha, O. (2018). Subject Guide : Profesionalisme Pustakawan Dalam Bimbingan Informasi Dan Penerapannya . Lentera Pustaka , 4 (1), 39–47. https://doi.org/10.14710/lenpust.v4i1.20022.
Rulyah,  Siti.  (2018).  Profesi  Pustakawan:  Tantangan  dan  Peluang. Jurnal  Kepustakawanan  Dan Masyarakat Membaca , 34 (1), 29–38.
https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkdmm/article/view/JKDMMV34N1%2C029-038.
Saefullah,  R. S.  (2017).  Pengembangan  profesionalisme  pustakawan  melalui  pendekatan  etika  moral.
Lentera Pustaka , 3 (2), 153–163. https://doi.org/10.14710/lenpust.v3i2.16739.
Supriyanto,  W.  (2017).  Peran  Etika  Profesi  Bagi  Dukungan  Strategis  Profesionalisme  Pustakawan.
Warta Perpustakaan Undip , 10(2) 4–10.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/wp/article/view/1775.
Suwarno, W. (2016). Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan . Yogyakarta : ARRUZ Media.