Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index

## KEDUDUKAN PERPPU ORMAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

## Auliya Khasanofa
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Email: auliyakhasanofa@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  yang dibentuk  oleh  Presiden  Jokowi  adalah  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (Perppu  Ormas)  pada  tanggal  10 Juli 2017. Perppu Ormas ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagai tindak lanjut dari Perppu Ormas Pada tanggal 19 Juli 2017, Kementerian Hukum dan HAM mencabut status  badan  hukum sekaligus membubarkan  organisasi  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI).  Pemerintah  menilai  bahwa  HTI  telah  menimbulkan  keresahan  dalam masyarakat serta diduga merongrong keberadaan Pancasila dan UUD. Pokok-pokok dalam Perppu Ormas yang kontradiktif terhadap negara hukum yakni tindakan yang represif  terhadap  Ormas,  akan  membelenggu  dan  menjadi  ‘senjata  pemusnah massal ’.  Kelompok  atau  perkumpulan  organisasi  masyarakat  akan  semakin ketakutan,  menimbulkan  kewaspadaan,  melahirkan  perlawanan,  muncul  kebencian atau permusuhan kepada pemerintah, dan semakin menjauhkan diri dari peran serta civil  society  dalam  memajukan  bangsa dan  negara.  Pada  akhirnya,  negara  menjadi superior  terhadap  Ormas  ketika  dipandang  secara  sepihak  maupun  subyektif melakukan  perbuatan  yang  menyimpang.  Hal  yang  demikian  jika  dibiarkan,  akan menjadi  suasana  tidak  kondusif  bagi  negara  hukum  yang  menjunjung nilai-nilai HAM.  Selain  gesekan  yang  bersifat  horizontal,  secara  perlahan  akan  mengarahkan kepada  gesekan  atau  konflik  vertikal,  yakni  pengurus  atau  anggota  ormas  melawan negara. Hal demikian justru akan merusak tatanan bernegara, dalam konteks esensi negara hukum (rechtstaat) yang berubah menjadi negara kekuasaan (machtstaats).

## Kata Kunci : Perppu, Organisasi Masyarakat, Negara Hukum Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Pembentukan  peraturan  perundangan-undangan  dalam  situasi  krisis.  Setiap penyelenggaraan  negara  atau  pemerintahan  selalu  dihadapkan  pada  kemungkinan terjadinya  krisis.  Untuk  memulihkan  krisis  tersebut  diperlukan  cara-cara  luar  biasa, baik  berupa  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ataupun  tindakan-tindakan hukum  tertentu  di  Indonesia  dikenal  dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  (Perppu)  yang  pelaksanaannya  sering  menimbulkan  kontroversi. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  Peraturan  Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
Mekanisme  mengenai  Perppu  dapat  dijumpai  pada Pasal 1  angka  4  Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Selanjutnya  disebut  UU  Nomor  12  Tahun  2011),  dimana  di  dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal  kegentingan yang  memaksa.  UU  Nomor  12  Tahun  2011  menempatkan  Perpu  sebagai  peraturan perundang-undangan  yang sejajar dengan undang-undang. 1 Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Pertama. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kedua. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketiga. Undang- Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang; Keempat.  Peraturan Pemerintah; Kelima.  Peraturan  Presiden; Keenam.  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan Ketujuh.  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota. Pasal 11  UU  Nomor  12  Tahun  2011 menyatakan bahwa materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. (Suhayati, 2014:2)
Penafsiran  terkait  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa  dapat  dilihat  dalam dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Selanjutnya  disebut  MK)  Nomor  138/PUU- VII/2009  tanggal  8  Februari  2010.  Dalam  putusan  tersebut  MK  memberikan  tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut, yaitu:
1. Adanya  keadaan,  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang terkait yang ada tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara  membuat  undang- undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Bahwa  dalam  Putusan  tersebut  Mahkamah  berpendapat:  “Perppu  melahirkan norma  hukum  dan  sebagai  norma  hukum  baru  akan  dapat  menimbulkan:  (a)  status hukum  baru,  (b)  hubungan  hukum  baru,  dan  (c)  akibat  hukum  baru.  Norma  hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian  sebelum  adanya  pendapat  DPR  untuk  menolak  atau  menyetujui  Perppu, norma  hukum  tersebut  adalah  sah  dan  berlaku  seperti  Undang-Undang.  Oleh  karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang- Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji  apakah  bertentangan  secara materiil  dengan  UUD  1945.  Dengan  demikian Mahkamah  berwenang  untuk  menguji  Perpu  terhadap  UUD  1945  sebelum  adanya penolakan  atau  persetujuan  oleh  DPR,  dan  setelah  adanya  persetujuan  DPR  karena Perpu tersebut telah menjadi Undang- Undang”.
Berdasarkan  putusan  tersebut,  ternyata  MK  menyatakan  berwenang  untuk menguji  Perppu  dengan  pertimbangan  hukum  bahwa  kedudukan  (hierarki)  maupun materi  muatan  Perppu  sama  dengan  undang-undang.  Menjadi  sejarah  dan perkembangan baru telah lahir dengan adanya permohonan pengujian Perppu, karena MK  menyatakan  berwenang  dalam  menguji  Perppu  melalui  pengujian  perkara 138/PUU-VII/2009. Pada akhirnya menjadi Yurisprudensi dan diikuti oleh pengujian Perppu  berikutnya,  salah  satunya  yang  pernah  adalah  Pengujian  Perppu  No.  1  tahun 2013 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi, walaupun pada saat itu kehilangan objek karena telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.
Pada  praktiknya,  semua  Presiden  yang  pernah  menjabat  di  Indonesia menggunakan kewenangannya untuk membentuk Perppu. Sejak era Soekarno. Selama memimpin Indonesia Soekarno menerbitkan Perppu sebanyak 143, Penjabat Presiden Juanda  24,  Penjabat  Presiden  Mr  Assat  6,  Soeharto  8,  BJ  Habibie  3,  Abdurrahman Wahid 3, Megawati 4, Susilo Bambang Yudhoyono 16 dan Joko Widodo 4, bisa juga bertambah  lagi  karena  masih  menjabat  sampai  dengan  tahun  2019,  .  Total  Perppu yang pernah dikeluarkan hingga era Joko Widodo adalah 211. (Foekh, 2011:64-65)
Salah  satu  Perppu  yang  dibentuk  oleh  Presiden  Jokowi  adalah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas)  pada  tanggal  10  Juli  2017.  Perppu  Ormas  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra. Sebagai  tindak  lanjut  dari  Perppu  Ormas  Pada  tanggal  19  Juli  2017,  Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan organisasi Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  Pemerintah  menilai  bahwa  HTI  telah  menimbulkan keresahan  dalam  masyarakat  serta  diduga  merongrong  keberadaan  Pancasila  dan UUD.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penerbitan  Perppu  Ormas  merupakan  reaksi nyata  Pemerintah  dalam  menanggapi  Ormas  HTI  yang  diduga  menimbulkan keresahan sosial, memiliki persebaran yang berlangsung cepat, sementara UU Ormas tidak efektif untuk menerapkan sanksi bagi Ormas yang melanggar. (Suteki,2017:3)
Terlepas dari perdebatan pro dan kontra menjadi penting yaitu respon terhadap kedudukan  Perppu,  baik  nyata  maupun  dugaan  haruslah  didasarkan  kepada  prinsip negara  hukum.  Pertanyaanya  Bagaimana  kedudukan  Perppu  Ormas  dalam  negara hukum Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Perppu Ormas
UUD  NRI  Tahun  1945  mengatur  dua  hal  “kedaruratan”: Pertama, Pasal 12 yang menyatakan “Presiden menetapkan keadaan bahaya. Syarat -syarat dan akibatnya keadaan  bahaya  ditetapkan  dengan  undang- undang”.  Kedaruratan  dalam Pasal ini berkaitan  dengan  keadaan  perang  atau  ancaman  perang.  Oleh  karenanya,  keadaan bahaya  disini  diartikan  sebagai  keadaan  perang  dan  bahaya.  Dalam  beberapa  bahasa asing dikenal dengan istilah “Staat van Oorlog en Beleg” (SOB), “State of War” atau “ State  of  Siege ”.  Menurut  ketentuan Pasal 12,  ditetapkan  terlebih  dahulu  keadaan bahaya,  baru  setelah  itu  diikuti  dengan  menetapkan  peraturan  dan  tindakan  tertentu. Saat  ini,  UU  yang  mengatur  keadaan  bahaya  adalah  UU  No.  23/PrP/1959  yang mengatur Presiden menetapkan negara dalam keadaan bahaya apabila: (1) Keamanan atau  ketertiban  umum  terancam  oleh  pemberontakan,  kerusuhan-kerusuhan,  atau akibat  bencana  alam  yang  dikhawatirkan  tidak dapat  diatasi  oleh  aparatur  negara dengan  cara-cara  biasa.  (2)  Timbul  perang  atau  bahaya  perang  atau  dikhawatirkan pelanggaran terhadap wilayah negara RI dengan cara apapun juga. (3) Negara dalam
keadaan  bahaya  atau  dari  keadaan-keadaan  khusus  ternyata  ada  atau  dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan kehidupan negara.
Kedua, Pasal 22  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  masing-masing dinyatakan:  “Dalam  hal  ikhwal  kepentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah pengganti  undang- undang”.  Ayat  (2):  “Peraturan pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  dewan  perwakilan  rakyat  dalam persidangan berikutnya”. Ayat (3): “Jika tidak mendapat  persetujuan, maka Peraturan Pemerintah  itu  harus  dicabut”.  Ketentuan  tersebut  m engisyaratkan  apabila keadaannya  lebih  genting,  dan  amat  terpaksa  dan  memaksa,  tanpa  menunggu  adaya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana  akibat-akibat  yang  tidak  sempat  ditunggu  dan  ditetapkan  dalam suatu undang-undang,  Presiden  berhak  menetapkan  Perppu  sekaligus  menyatakan  suatu keadaan  berbahaya  dan  darurat.  (Huda,  2003:140) Pasal 22  UUD  NRI  Tahun  1945 yang memberikan dasar konstitusional kepada Presiden untuk mengatasi kedaruratan.
Unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1)  ada  krisis  (crisis),  dan  (2)  kemendesakan  (emergency).  Suatu  keadaan  krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbunse). Kemendesakan (emergency) apabila terjadi berbagai keadaan  yang  tidak  diperhitungkan  sebelumnya  dan  menuntut  suatu  tindakan  segera tanpa  menunggu  permusyawaratan  terlebih  dahulu,  atau  telah  ada  tanda-tanda permulaan  yang  nyata  dan  menurut  nalar  yang  wajar  (reasonableness)  apabila  tidak diatur  segera  akan  menimbulkan  gangguan,  baik  bagi  masyarakat  maupun  terhadap jalannya pemerintahan.(Manan, 1999:158-159)
Mahkamah  sendiri  melalui  Putusan  Nomor  138/PUU-VII/2009,  dalam pertimbangannya  menyatakan:  “Bahwa  dengan  demik ian  pengertian  kegentingan yang  memaksa  tidak  dimaknai  sebatas  hanya  adanya  keadaan  bahaya  sebagaimana dimaksud  oleh Pasal 12  UUD  1945.  Memang  benar  bahwa  keadaan  bahaya sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal 12  UUD  1945  dapat  menyebabkan  proses pembentukan  Undang-Undang  secara  biasa  atau  normal  tidak  dapat  dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan  memaksa  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal 22  ayat  (1)  UUD  1945”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of constitution), Mahkamah telah menafsirkan Pasal 12 dan Pasal 22
ayat  (1)  UUD  1945,  yang  dibedakan  antara  “keadaan  bahaya”  dengan  “kegentingan memaksa”
Dalam rangka meminimalkan sifat “kediktatoran” perppu, dan dikaitkan dengan prinsip  negara  hukum  serta  konstitusionalisme,  maka  dipandang  perlu  mengadakan beberapa  pembatasan  terhadap  perppu. Pertama;  berkenaan  dengan  makna “kegentingan  yang  memaksa”.  Bagir  Manan  menyatakan  suatu  keadaan  disebut seb agai  “kegentingan  yang  memaksa”  jika  secara  “nyata  telah  ada  suatu  gangguan yang  menimbulkan  kegentingan  tiba-tiba  yang  harus  diatasi  segera  tanpa  menunggu permusyawaratan  terlebih  dahulu.  Dalam  pengertian  ini  dapat  pula  dimasukkan kriteria  telah  ada  tanda-tanda  permulaan  yang  nyata  dan  menurut  nalar  yang  wajar (reasonableness)  apabila  tidak  diatur  segera  menimbulkan  gangguan,  baik  bagi masyarakat  maupun  terhadap  jalannya  pemerintahan”.  Dengan  demikian,  unsur “kegentingan  yang  memaksa”  menunjukkan  dua  ciri umum,  yaitu  krisis  dan kemendesakan.  Suatu  keadaan  disebut  krisis  jika  terdapat  gangguan  yang menimbulkan  kegentingan  umum  dan  bersifat  mendadak  (a  grave  and  sudden disturbance),  sedangkan  kemendesakan  yaitu  apabila  terjadi  keadaan  yang  tidak diperhitungkan sebelumnya dan harus segera diatasi. Meminjam frasa dalam Pasal 16 Konstitusi  Perancis  1958,  disebut  pula  sebagai “serious  and  immediate  threat” (ancaman  yang  langsung  dan  bersifat  serius).  Lebih  lanjut,  “kegentingan  yang memaksa” harus didasarkan pada k eadaan nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Kedua; berkenaan dengan materi muatan. Sebagai sebuah peraturan yang dikeluarkan dalam  keadaan  “kegentingan  yang  memaksa”,  perppu  tidak  dapat  mengatur  hal -hal yang bersifat ketatanegaraan, yaitu sebagai aturan yang mengatur susunan organisasi negara,  pembagian  kekuasaan  dan  hak-hak  warga  negara.  UUDS  1950  menentukan bahwa  UU  Darurat  hanya  boleh  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  administrasi  negara. Jika  kita  meminjam  ketentuan  tersebut,  maka  materi  muatan  Perppu  hendaknya terbatas  pada  hal-hal  yang  mengatur  jalannya  pemerintahan  (eksekutif  atau administrasi  negara).  Menyamakan  materi  muatan  Perppu  dengan  undang-undang berarti  membuka  peluang  Perppu  melakukan  campur  tangan  pada  cabang  kekuasaan lain  serta  membuka peluang  pemerintah  (Presiden)  untuk  memperbesar  kekuasaan. Hal  ini  secara  nyata  bertentangan  dengan  prinsip  konstitusionalisme  yang menghendaki  pembatasan  kekuasaan. Ketiga;  berkenaan  dengan  waktu.  Perppu dikeluarkan  jika  DPR  sedang  dalam  masa  reses  atau tidak  bersidang.  Selain  itu,
perppu  bersifat  sementara  (temporary).  Ketentuan  UUD  1945  mengharuskan  perppu segera diajukan ke DPR pada masa sidang berikut. (Harijanti, 2017:2)
Penerbitan  Perppu  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor 17  tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  tidak  memenuhi urgensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan mengacu  kepada  Putusan  MK  Nomor  138/PUU-VII/2009  terkait  tiga  syarat kegentingan  memaksa  diterbitkannya  suatu  Perppu,  dalam  konteks  ini  tidak  ada kegentingan  yang  memaksa,  akan  tetapi  berkenaan  dengan  Ormas  yang  dianggap bertentangan  dengan  ideologi  dan  dasar  negara  dapat  dikategorikan  sebagai  keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945.
Dalam  dinamika ketatanegaraan,  setiap  ada  peristiwa  yang  menyangkut  satu kelompok  atau  satu  orang,  selalu  direspon  pemerintah  dengan  menerbitkan  Perppu. Contohnya  Perppu  KPK,  Perppu  MK,  dan  terakhir  Perppu  Ormas.  Peristiwa pembubaran  satu  kelompok  Ormas  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  merupakan dorongan dan menjadi alasan utama pemerintah untuk menerbitkan Perppu. Sejatinya, suatu  gerakan  Ormas  yang  dianggap  terlarang  sebenarnya  sudah  cukup  memadai diatur  didalam  UU  No.  17  tahun  2013  tentang  Ormas.  Pada  akhirnya  negara  akan antipati  dan  resisten  terhadap  ormas-ormas  yang  lain.  Padahal,  tidak  ada  urgensinya dan  tidak  akan  memberikan  pengaruh  yang  besar  dalam  menjalankan  roda pemerintahan.  Tercatat,  di  pemerintahan  SBY  hanya  Perppu  Pilkada  yang  disetujui oleh  DPR,  dan  Perppu MK  yang  kemudian  disetujui  menjadi  undang-undang, meskipun  pada  akhirnya  dibatalkan  sendiri  oleh  MK  Perppu  yang  telah  disetujui menjadi undang-undang tersebut.
Pemerintah  beralasan  untuk  mengantisipasi  ancaman  terhadap  negara  terkait dengan  ormas  yang  dianggap  bertentangan  dengan  dasar  ideologi  negara  ataupun kegiatan-kegiatan  yang  dilarang,  maka  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kegentingan yang memaksa, kemudian diterjemahkan bahaya itu sudah ada. Praktik-praktik Ormas yang  seperti  itu  hanyalah  diartikan  s ebagai  “keadaan  bahaya”,  dan  cukuplah  negara mengatasinya  cukup  dengan  menggunakan  UU  No.  17  tahun  2013  tentang  Ormas, sehingga  pemerintah  semestinya  menggunakan  atau  bahkan  belum  mencoba  UU Ormas  tersebut  dalam  mengatasi  Ormas  yang  menyimpang.  Selain  hal tersebut, Mahkamah secara tidak langsung telah merekonstruksi Ormas sendiri melalui Putusan No. 82/PUU/XI-2013 yang diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pada  tanggal  13  September  2013  sejumlah  ketentuan  dalam  Undang-Undang No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  pernah  diajukan  oleh Pemohon  Organisasi  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  dan  dicatat  pada  buku Registrasi  Perkara  Konstitusi  dengan  Nomor  82/PUU-XI/2013  pada  tanggal  23 September 2013. Adapun Pasal-Pasal yang diajukan oleh Pemohon antara lain: Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat (3),  ayat  (4),  ayat  (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3). Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan  antara lain Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat  (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40  ayat  (1),  dan Pasal 59  ayat  (1) huruf a. Mencermati Pasal-Pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah merupakan upaya rekonstruksi terhadap Ormas sendiri.
Dalam  ilmu  perundang-undangan,  konsiderans  memiliki  nilai  strategis  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan,  karena  didalamnya  memuat  pokok-pokok pikiran  yang  menjadi  latar  belakang  dan  alasan  pembuatan  peraturan  perundang- undangan,  yakni  unsur  filosofis,  yuridis,  politis,  dan  sosiologis,  serta  unsur administratif.  Posisi  strategis  dari  konsiderans  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  itulah,  maka  kesalahan  meletakkan  argumentasi  filosofis,  yuridis,  politis, dan  sosiologis  didalamnya  bisa  berakibat  ‘fatal’  bagi  ‘nasib’  peraturan  ters ebut. (Suprapto, 2007:108)
Dalam konsiderans huruf c, d, dan e Perppu Ormas. 8 terjadi permasalahan yang mendasar  dari  Presiden  atas  terbitnya  Perppu  No.  2  tahun  2017  tentang  Perubahan atas  UU  No.  17  tahun  2013  15  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  dalam “konsideran  menimbang”,  khususnya  pada  huruf  c,  d,  dan  e.  Huruf  c  berkenaan dengan  persyaratan  formil  dan  alasan  diterbitkannya  suatu  Perppu  yang  tidak terpenuhi,  huruf  d  berkenaan  dengan  kecurigaan  negara  melalui  indikasi  dan  secara faktual  ditemukannya  asas  maupun  kegiatan  Ormas  yang  bertentangan  dengan Pancasila  dan  konstitusi,  dan  huruf  e,  berkenaan  dengan  diterapkannya  asas contrarius  actus.  Dalam  hukum  administrasi  negara,  asas contrarius  actus adalah ketika suatu badan atau  pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan
yang  berwenang  membatalkannya.  Jadi,  asas  tersebut  meniadakan  prosedur  hukum pencabutan  status  badan  hukum  suatu  ormas  melalui  pengadilan, digunakan  oleh negara  untuk  memberangus  hak  berserikat  dan  berkumpul  elemen  masyarakat  sipil yang menegasikan proses ajudikasi.
Permasalahan yang ada dalam Perppu Ormas seharusnya berpengaruh terhadap kedudukannya karena terjadi kesalahan fatal didalam jantungnya Perppu tersebut dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

## B. Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Indonesia
Konsep  negara  hukum  telah  banyak  didefinisikan  oleh  para  filsuf  dan  ahli hukum,  baik  periode  klasik  maupun  kontemporer.  Pengakuan  kepada  suatu  negara sebagai negara hukum (government by law) sangat penting, karena kekuasaan negara dan  politik  bukanlah  tidak  terbatas.  Oleh  karena  itu  perlu  pembatasan-pembatasan terhadap  kewenangan  dan  kekuasaan  negara  untuk  menghindari  timbulnya kesewenang-wenangan  dari  pihak  penguasa.  Bangunan  negara  hukum  tersebut berkembang  di  negara-negara Common  Law yang  disebut  sistem  pemerintahan berdasarkan  hukum,  bukan  berdasarkan  kehendak  manusia  (government  by  law,  not by  men),  sedangkan  di  negara-negara  Eropa  Kontinental  dikenal  konsep  negara hukum  (Rechtstaat),  sebagai  lawan  dari  negara  kekuasaan  (machstaats).  Ditegaskan dalam Pasal 1  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan:  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Setidak -tidaknya  tiga  ciri  penting  negara  hukum  (the  rule  of  law)  yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yakni supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. (Dicey, 1959:33)
Dengan demikian, sejak kelahirannya konsep negara hukum atau rule by law ini memang  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk  membatasi  kekuasaan  penguasa  negara agar  tidak  menyalahgunakan  kekuasaan  untuk  menindas  rakyatnya  (abuse  of  power, abus  de  droit).  Konstruksi  berpikir  tersebut  merupakan  antitesa  dari  sistem /pemerintahan totaliter, diktator atau fasis, dan karena sistem negara totaliter/doktator sering  memperlakukan  rakyat  dengan  semena-mena  tanpa  memperhatikan  harkat, martabat,  dan  hak-haknya,  maka  perlindungan  hak-hak  fundamental  dari  rakyat menjadi  salah  satu  esensi  dari  suatu  negara  hukum.  Menurut  Satjipto  Rahardjo, kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  diantaranya  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain,
oleh  hukum  diintegrasikan  sedemikian  rupa  sehingga  tubrukan-tubrukan  tersebut dapat  ditekan  sekecil-kecilnya.  Pengorganisasian  kepentingan-kepentingan  itu dilakukan  dengan  membatasi  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan  tersebut. Memang,  dalam  suatu  lalu-lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan- kepentingan  tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi  kepentingan  di lain pihak. (Raharjo, 2006:12)
Lahirnya  Perppu  No.  2  tahun  2017  tentang  Ormas,  menyebabkan  antara  lain: tersumbatnya  kran  demokrasi,  kebebasan  berekspresi  dalam  menjalankan  berbagai kegiatan  yang  ruang  lingkupnya  pendidikan  dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat, dalam  bentuk  kegiatan  sosialisasi,  seminar,  diskusi,  maupun  kerjasama  dengan instansi  terkait.  Hal  tersebut  akan  berimplikasi  pada  sikap  apatisme  sesama masyarakat,  kelompok  Ormas,  terhambatnya  kebebasan  berserikat,  berkreativitas, maupun  menyatakan  pendapat  dalam  konteks  merespon  isu-isu  kekinian  dalam praktik  penyelenggaraan  negara.  Pada  akhirnya  Ormas  akan  terpasung  dan terbungkam  dalam  merespon  isu-isu  kekinian  yang  menyangkut  problematika kebangsaan, hingga matinya sikap kritis-konstruktivisme para anggota dan kreativitas diantara Ormas yang ada.
Implikasi  Perppu  tersebut  berpotensi  timbulnya  gesekan-gesekan  antar  elemen kelompok  Ormas  karena  perbedaan  pandangan/sikap,  negara  akan  antipati  dan resistensi kepada Ormas, bahkan dalam Pasal 82A berkaitan dengan ketentuan pidana Perppu  Ormas  telah  menambahkan  subjek  “anggota”,  selain  pengurus,  dan  terlebih lagi  menambahkan  “secara  tidak  langsung”.  Anggota  Ormas  akan  terbungkam,  dan terjangkit  sindrom  “paranoid”,  apalagi  diikuti  dengan  kalimat  “secara  tidak langsung”.  Selain  pengurus,  anggota  yang  “secara  tidak  langsung”  melanggar ketentuan Pasal 59  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Perppu  Ormas  terancam  dipidana,  padahal begitu  banyaknya  jumlah  anggota  tiap  Ormas  yang  dikemudian  hari  akan  terancam dipidana. Ketentuan tersebut juga sebagai indikasi terjadi ketidakkonsistenan maupun kontradiktif dengan penghormatan dan pemajuan HAM, terbukanya kran demokrasi, dan political will pemerintah atas prinsip-prinsip negara hukum.
Pokok-pokok  dalam  Perppu  yang  kontradiktif  terhadap  negara  hukum  yakni tindakan  yang  represif  terhadap  Ormas,  akan  membelenggu  dan  menjadi  ‘senjata pemusnah massal’. Kelompok atau perkumpulan organisasi masyarakat akan semakin ketakutan,  menimbulkan  kewaspadaan, melahirkan  perlawanan,  muncul  kebencian
atau  permusuhan  kepada  pemerintah,  dan  semakin  menjauhkan  diri  dari  peran  serta civil  society dalam  memajukan  bangsa  dan  negara.  Pada  akhirnya,  negara  menjadi superior  terhadap  Ormas  ketika  dipandang  secara  sepihak maupun  subyektif melakukan  perbuatan  yang  menyimpang.  Hal  yang  demikian  jika  dibiarkan,  akan menjadi  suasana  tidak  kondusif  bagi  negara  hukum  yang  menjunjung  nilai-nilai HAM.  Selain  gesekan  yang  bersifat  horizontal,  secara  perlahan  akan  mengarahkan kepada gesekan  atau  konflik  vertikal,  yakni  pengurus  atau  anggota  ormas  melawan negara.  Hal  demikian  justru  akan  merusak  tatanan  bernegara,  dalam  konteks  esensi negara hukum (rechtstaat) yang berubah menjadi negara kekuasaan (machtstaats).
Perppu  ini  berpotensi ‘menyasar’  ke  ormas -ormas  lain,  sekalipun  ormas  besar yang memiliki mayoritas anggota di Indonesia, atau ormas yang sampai saat ini masih eksis  menggunakan  nama  dasar  negara  Indonesia.  Berapa  ribu  anggota  yang  pada akhirnya dipidana, hanya karena perbedaan pandangan terhadap kegiatan atau apapun itu  yang  dilarang  berdasarkan  ketentuan  Perppu.  Jelas,  bahwa  akan  menilai subyektifitas kegiatan yang dilarang menurut penilaian pemerintah, lalu dipidana baik anggota maupun pengurus ormas, serta dicabut badan hukumnya dengan menegasikan due  process  of  law,  yang  merupakan  salah  satu  ciri  negara  hukum.  Jelas  Perppu Ormas bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai representasi kepentingan rakyat yang sah melalui pemilihan umum dalam sistem demokrasi ternyata jauh dari yang diharapkan. Perppu  Ormas  yang  dibentuk  Presiden  Jokowi  pada  akhirnya  disahkan  menjadi  UU Ormas  yang  jelas  kedudukannya  bermasalah  dan  mencederai  negara  hukum  itu sendiri. Potensi negara mengarah kepada rezim represif kembali menguat dengan UU Ormas yang disahkan DPR RI.

## III. PENUTUP
Kedudukan Perppu salah satunya tentang Ormas menimbulkan banyak masalah karena  bisa  ditafsirkan  secara  subyektif  oleh  Presiden  sesuai  kehendaknya.  Perppu sebagai peraturan perundang-undangan khusus seharusnya tidak mudah dibentuk dan diterbitkan.  Pembentukan  Perppu  dapat  mengakibatkan  munculnya  keseweng- wenangan  maka  perlu  ditinjau  ulang  keberedaanya  dalam  hirarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Perppu  Ormas  jelas  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  negara  hukum  yakni tindakan  yang  dilakukan  terhadap  Ormas  tergantung  selera  pemerintah  yang mengakibatkan  dapat  terjadi abuse  of  power.  Perlindungan  hak  asasi  manusia  yang seharusnya dilakukan oleh negara menjadi terabaikan.
Saran  dalam  menyikapi  keadaan  darurat  harus  ada  yang  berwenang menafsirkannya  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945,  tidak  lagi menjadi domain subyektif Presiden. Negara hukum Indonesia harus menjadi rujukan sehingga dalam situasi krisis tetap mengedepankan prinsip negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dicey, A.V., 1959, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London.
Foek,  Daniel  Yusmic  F,  2011, Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang (Perpu)  Suatu  Kajian  Dari  Prespektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat,  Disertasi,
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
Harijanti,  Susi  Dwi,  2017, Menakar  Kegentingan  Memaksa  Perppu, Makalah disampaikan  dalam  acara  Diskusi  Publik  “Membedah  Makna  ‘Kegentingan Memaksa’  dalam  Perppu”,  Kerjasama  Fakultas Hukum  Universitas  Atmajaya dengan APHTN-HAN DKI Jakarta
Huda, Ni’matul, 2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cet. I, Yogyakarta: FH UII Press
Manan,  Bagir,  1999, Lembaga  Kepresidenan,  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum  FH UII kerjasama dengan Gama Media
Manan,  Bagir, Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang, Makalah,  tanpa tahun.
Raharjo,  Satjipto,  2006, Ilmu  Hukum,  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Suhayati,
Suhayati, Kontroversi  Perppu  Pilkada  Dan  Perppu  Pemda,  Jurnal  Singkat Hukum Vol. VI No.20/II/P3DI/Oktober/2014
Suteki,  2017, PERPPU  ORMAS:  Menjadikan  Pemerintah  Sebagai  Extractive Institution  dan  Mendistorsi  Prinsip  Negara  Hukum, Keterangan  Ahli  dalam Sidang MK RI
Suprapto,  Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan  2,  Proses  dan  Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius

## Website
Http://sangpencerah.id/2017/10/muhammadiyah-akan-gugat-perpu-ormas-jika- disahkan-jadi-undang-undang, di unduh pada tanggal 2 November 2017