## Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional

## Govi Tri Saputra
govitsganteng@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari hari tanpa campur tangan orang lain dimana seperti itulah pada dasarnya mengapa manusia diciptakan di dunia ini dengan bermacam macam ras, agama, dan kepentingan yang berbeda beda, namun dibalik itu semua di atas perbedaan itu manusia diikat oleh yang namanya peraturan yang mengatur mengenai pola sosial mereka untuk berinteraksi di kegiatanya sehari hari untuk memenuhi kebutuhan masing masing pihak. Sama halnya dengan negara yang seperti mahluk hidup yang hidup berdampingan dengan negara negara lainya di dunia yang saling membutuhkan dan saling berkerja sama dalam memenuhi kebutuhan masing masing negara yang juga terdapat suatu peraturan yang mengatur hubungan terebut yang wajib untuk di patuhi masing masing negara. Namun dalam praktiknya terkadang dalam menjalin kerjasama dengan negara lain ada kalanya tidak akan sesuai ekspektasi dan bukan dikarenakan tidak adanya itikad baik oleh masing masing pihak melainkan dikarenakan suatu keadaan yang tidak di duga-duga dan memaksa yang mengakibatkan ditunda atau tidak dapat dipenuhi nya suatu prestasi yang biasa disebut dengan force majeure. Klausula force majeure itu sendiri merupakan hal yang tidak umum oleh kebanyakan conract drafter karena memang force majeure adalah klausula yang selalu ada pada kebanyakan kontrak perdagangan pada umumnya. Namun tidak memungkiri terkadang force majeure dalam pembahasanya dalam berkontrak ditemukan dengan dilema dilema mengenai klausula force majeure yang seperti apakah yang akan dicantumkan dalam klausul force majeure tersebut dan bagaimanakah parameter nya dalam kontrak komersil mengenai klausula klausula dalam force majeure itu sendiri.
Kata Kunci : Force Majeure ; Prestasi; Kontrak Perdagangan; Parameter.

## Pendahuluan
Hukum Perdagangan Internasional memuat segala prinsip yang berkaitan dengan perdagangan global. Dalam hal ini, import maupun ekspor diatur di dalamnya dengan melibatkan subjek negara-negara yang melakukan transaksi. Hal yang membuat pentingnya perdagangan internasional adalah karena tidak ada suatu
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
991

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Govi Tri Saputra, ‘Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i3.18634

## 992 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
negara yang bisa hidup mandiri tanpa lepas dari interaksi dan transaksi dengan negara lain. Ada kalanya suatu negara membutuhkan produk barang maupun jasa dari negara lain guna memenuhi kebutuhan negaranya. Pada dasarnya tiap pelaku usaha dalam melakukan kerjasama perdagangan dengan pihak lain diawali dengan pembuatan suatu kontrak yang menandakan akan mengikatnya masing masing pihak yang berkerja sama, secara prinsip hukum pembuatan kontrak bergantung pada masing masing pihak yang membuatnya dimana ini dimaksudkan adalah mengenai kebebasan apa yang tercantum didalamnya dan bagaimana format dari suatu perjanjian itu, dimana secara international mengakui tentang adanya kebebasan berkontrak dari masing masing pihak dalam UNIDROIT ( International institute for the Unification of private law ) Article 1.1.
Article 1.1
“ the parties are free to enter into a contract and to determine its content ”
Article tersebut mengartikan bahwa diakuinya secara international mengenai kebebasan berkontrak, sehingga kebebasan berkontrak tersebut merupakan hak bagi setiap orang pelaku usaha untuk memutuskan secara bebas kepada siapa mereka akan menawarkan barang atau jasa mereka dan dengan siapa mereka berkerjasama, sehingga merupakan kebebasan pula bagi para pihak mengenai ketentuan ketentuan yang akan disepakati dalam hal ini sebagai bentuk dari penerapan sistem tatanan ekonomi international yang berorientasi pasar dan kompetitif. Namun disini juga bukan berarti konten atau isi dari suatu kontrak dengan begitu saja dibuat tanpa dengan memperhatikan mengenai batasan batasan atas kemaslahatan mengenai kebaikan pada umumnya, seperti semisal mengenai keadaan dari aspek perekonomian suatu negara yang kekuasaan nya berada pada negara untuk menentukan kemanakah arah dari program perekonomian suatu negara tersebut yang tentunya untuk kepentingan publik yang dimana dalam asas atas kebebasan berkontrak tersebut dikecualikan dalam praktik perdagangan. Lain pada itu pula dalam Article 1.4 UNIDROIT  membahas mengenai Mandatory Rules dimana prinsip prinsip yang terkandung dalam UNIDROIT ini tidak membatasi mengenai keadaan atau kondisi aturan wajib nasional maupun internasional yang berlaku asalkan sesuai dengan kaidah hukum perdagangan internasional yang relevan.
Indonesia menjadi bagian dari UNIDROIT pada 1 Januari 2009 dengan meratifikasikan  prinsip-prinsip  berkontrak  secara  internasional  dengan  Perpres No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law . Dengan diratifikasinya Perpres No. 59 Tahun 2008 ini menandakan akan adanya pengharmonisasian mengenai penyelarasan hukum kontrak nasional dengan hukum kontrak secara internasional guna modernisasi dari hukum nasional untuk mendukung praktik perdagangan nasional maupun internasional yang diharapkan tidak akan ditemukannya permasalahan dalam berkontrak dalam praktik perdagangan, sehingga dalam perbedaan perbedaan hukum kontrak nasional tidak akan menjadi hambatan untuk praktik perdagangan secara internasional. Harmonisasi sistem hukum kontrak nasional dengan hukum kontrak internasional inilah merupakan bentuk dari modernisasi dari sistem hukum kontrak dalam Indonesia sesuai dengan perkembangan praktiknya secara luas, dan tentunya hal ini menjadikan keuntungan dalam negeri mengenai bagaimanakah pola dan asas asas berkontrak pada khalayak praktik perdagangan internasional yang memungkinkan untuk diterapkanya secara domestik.
Keselarasan mengenai hukum kontrak nasional dengan international mengenai asas kebebasan dalam menentukan bagaimana isi dari kontrak yang berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak baik sesuai dengan UNIDROIT dan prinsip kebebasan berkontrak secara teoritis mengenai freedom of contract pada umumnya yang tertera dalam Pasal 1338 BW memberikan kebebasan bagi pihak bersama sama oleh para pihak agar tercipta suatu kesepahaman dalam pemenuhan kewajiban dari prestasi yang disepakati. Pada hukum nasional mengenai kontrak diatur dalam BW yang mana juga membebaskan bentuk perjanjian apa yang tercemin dalam Pasal 1338 BW dimana akan dinyatakan sah apabila sesuai dengan Pasal 1320 BW, sehingga kedudukan dalam kontrak tersebut sama kuatnya seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, dengan kata lain bagaimanapun isi dari suatu kontrak tersebut adalah bebas selama itu tidak menyalahi aturan pada Pasal 1320 BW.
Dewasa ini memulai suatu perikatan dengan pihak lain secara hukum adalah dengan suatu kontrak sebagai bukti terikatan dengan pihak berkerjasama, karena

## 994 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
pada asas kebebasan berkontrak itulah yang merupakan dasar guna menjamin kebebasan seseorang dalam melakukan kontrak, namun hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkanya), kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang sifatnya memaksa. 1 Sehingga disamping mengenai pembatalan dari suatu kontrak apabila tidak memenuhi unsur 1320 BW, suatu perjanjian dapat juga berakhir dengan cara pembatalan.
Pembatalan terjadi dikarenakan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi dikarenakan pemasalahan dalam proses pelaksanaan perjanjian, ketidak berhasilanya pemenuhan kewajiban oleh para pihak bisa dikatakan juga sebagai suatu perjanjian yang mengalami kegagalan, gagalnya suatu perjanjian bisa diakibatkan oleh 3 faktor penting yaitu wanprestasi, keadaan memaksa, serta keadaan sulit 2 dalam tulisan saya ini saya lebih membahas lebih spesifik kearah keadaan memaksa atau dalam bahasa hukum belanda disebut dengan overmacht. Aturan mengenai keadaan memaksa ini dalam Buku III BW terdapat dalam aturan aturan Pasal 1244-1245 BW dan Pasal 1444-1445 BW. Dalam putusan Hoge Raad pada tanggal 17 Juni 1949, Nj. 1949, 544; N.V. Algemen Kunstzidje Unie (AKU) v. N.V. Stalen Stiege 3 menunjukan akibat dari kegagalan dari pemenuhan prestasi timbal balik yang terjadi dikarenakan overmacht yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya membebaskan pihak lainya pula untuk pemenuhan suatu prestasi.
Rahmat, S.S Soemadipraja dengan buku yang sama  menyebutan bahwasanya untuk pemahaman mengenai force majeure diperlukan pemahaman secara ekstensif .
Penafsiran tersebut adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti dari kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan kedalamnya, Misalnya, aliran listrik termasuk juga atau disamakan dengan benda. Kemudian contoh klasik adalah Arrest Hooge Raad tanggal
1 Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Hukum Kontrak Perancangan Kontrak (PT RajaGrafindo 2007).[4].
2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komer - sial (Kencana Prenada Media Group 2010.[620].
3 J.H Niewenhuis , Pokok-pokok Hukum Perikatan (Terjemahan Djasadin Saragih 1985).[105].
31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen. 4 Berdasarkan ulasan yang dibuat oleh penulis diatas dan penjelasan singkat mengenai force majeure beserta contoh permasalahan force majeure yang di temukan di masyarakat, hal ini menarik keinginan penulis untuk mengkaji mengenai sistematis perancangan kontrak dalam hal ini khusus mengenai klausul force majeure yang benar itu seperti apa.
Selain mengenai sistemasi mengenai perancangan kontrak, penulis akan membahas lebih dalam pula mengenai unsur-unsur apa sajakah di dalam force majeure tersebut yang perlu dipahami bagi seorang perancang kontrak untuk menghindarkan kontrak tersebut dari permasalahan mengenai kekeliruan dalam memaknai force majeure itu sendiri dan bentuk bentuk pencantuman klausula force majeure dalam pengaturan hukum internasional.  Selain itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji mengenai kedudukan suatu negara sebagai negara yang berdaulat. mengenai eksistensi dari hukum internasional yang dapat mengintervensi kedaulatan suatu negara. Dan apakah kedudukan hukum bagi negara terhadap eksistensi dari hukum internasional tersebut dan eksistensi hukum internasional tersebut bagi negara.

## Prinsip Hukum yang Membatasi Kebebasan Berkontrak
Pacta sunt servanda merupakan suatu prinsip dasar yang dianut dalam sistem hukum bisnis internasional . Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara negara individu, yang menganut bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan yang melanggar janji atau wanprestasi. 5 Selain asas pacta sunt servanda di dunia perdagangan internasional juga tidak asing dengan asas rebus sic stantibus . Asas rebus sic stantibus menjadi landasan dasar mengenai hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Asas rebus sic stantibus tidak
4 CST Kanzil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Pradnya Paramita 1990).[23].
5 Harry Purwanto , Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional (Mimbar Hukum UGM 2009).[158].

## 996 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
nampak dalam pengaturan pengaturan di konvensi-konvensi internasional seperti CISG, UPICC maupun PECL. Asas pacta sunt servanda menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Dengan asas ini pihak perjanjian dapat meminta pihak lawan perjanjian untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Secara teorinya asas ini adalah asas yang sifatnya mutlak . Gentili menyatakan untuk mengatasi pertentangan itu asas rebus  sic stantibus dapat melegalisir perihal ini. Bahwa berlakunya asas pacta sunt servanda dapat disampingi oleh asas rebus sic stantibus . 6 Hal ini menurut para ahli hukum Eropa mencari justifikasi teori guna memberikan kelonggaran kepada pemberi janji dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi pelaksanaan janji-janji. Dalam hal ini penggunaanya perlu sangat hati-hati karena cenderung disalahgunakan untuk pembebasan dari pembebasan untuk berprestasi.
Suatu keadaan force majeure terjadi apabila pelaksanaan tidak dimungkinkan secara  fisik  dan  secara  hukum  dan  bukan  semata-mata  karena  adanya  kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Jadi disini tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian bukan karena adanya kesulitan ekonomis bahkan ketidak mungkinan secara ekonomi. Sehingga disini perlunya untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur prosedur penggunaan asas rebus sic stantibus sebagai alasan untuk mengakhiri atau menangguhkan perjanjian internasional secara seksama. 7
Secara implisit rebus sic stantibus dapat pula diartikan sebagai suatu hambatan bagi masing masing pihak yang telah sepakat untuk tunduk dan melaksanakan kontrak yang disepahaminya tersebut.
Dalam UNIDROIT asas kebebasan berkontrak diartikan sebagai freedom of contract principles :
UNIDROIT Art: 1.1
“ the parties are free to enter into a contract and to determine its content.”
Dalam hukum Indonesia Article ini memiliki kemiripan dengan asas kebebasan yang dianut dalam BW Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa
6 Sam Suhaedi Atmawira, Pengantar Hukum Internasional (Alumni Bandung 1968).[58].
7 Mochtar Kusumaatdja. Op.Cit .[108].
adalah kebebasan bagi dirinya untuk apapun terikat dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat dan membuatnya. Kebebasan disini antara 2 hukum yang mengaturnya tersebut memiliki makna dan arti yang sama dalam arti kebebasan namun begitu pula dari segi pembatasan atas kebebasan yang dijamin dalam pasal pasal tersebut. Dalam UNIDROIT Principles  Article  1.1 dalam kolom commentary , dapat ditemukan adanya 3 penjelasan mengenai kebebasan yang dimaksud, dalam kolom nomor 1 dikatakan bahwa:
1. Fre edom of Contract as a basic principles in the contect of international trade “the  principles  of  freedom  of  contract  is  of  paramount  importance  in  the contect of international trade...as well as the possibility for them freely to agree on the terms of individual transaction, are the concerstones of an open, market oriented and competitive international economic order”.
Article ini mengartikan penjabaran dari asas pentingnya dalam kebebasan berkontrak, namun bukan inilah yang menurut penulis perlu underlined dalam hal pembatasan kebebasan berkontrak.
2. Econo mic sectors where there is no competition “ there are of course number of exceptions to the principles laid down in this article...there  are  economic  sectors  which  states  may  decide  in  the  pubic interest to exclude from open competition”.
3. Limitation of party autonomy by mandatory rules
“ with  the  respect  to  the  freedom  to  determine  the  content  of  the  contract, in the first instance the principles themselves contain provisions from which the parties may not derograte (see Article 1.5). moreover...if applicable in accordance with relevant rules of international private law, prevail over the provisions  contained  in  the  Principles  and  from  which  the  parties  cannot derograte (see Article 1.4)”.
Kebebasan dalam UNIDROIT Principles terbatas selama hal tersebut tidak melanggar public interest dari negara yang terikat dalam kontrak tersebut. Semisal
, di Indonesia penggunaan Narkotika merupakan suatu perihal yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini dalam KUHPidana dan UU Narkotika, sehingga dalam hal ini bagi siapa saja yang melakukan konsumsi atau transaksi benda benda yang termasuk dalam Narkotika melanggar pasal pidana dan wajib hukumnya bagi mereka untuk dijatuhkan pasal-pasal yang berkaitan. Namun di Hukum Belanda, penggunaan narkotika seperti ganja dan morphin dapat diperjual belikan secara

## 998 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
bebas. Maka apabila ditemukanya suatu kegiatan transaksi jual beli internasional dalam hal ini Belanda ingin menjual zat-zat narkotika di Indonesia maka hal tersebut merupakan perihal yang dilarang. Dalam hal ini berkaitan dengan norma yang dianut di Belanda dan di Indonesia memiiki perbedaan, perbedaan dalam norma dan memaknai dari penggunaan bebas dari zat-zat narkotika tersebut, dalam arti penggunaan zat-zat narkotika untuk dikonsumsi tidak dapat diperjual belikan secara bebas dalam hal penggunaanya.
Hal inilah yang di artikan sebagai rebus  sic  stantibus , istilah rebus  sic stantibus ini merupakan kebalikan dari asas pacta sunt servanda , dimana kebebasan berkontrak akan terbatasi dengan suatu asas lain yaitu rebus sic stantibus . Selama proses pemenuhan prestasi sesuai dengan kontrak dan tiba-tiba dihadapkan pada suatu kendala yang benar-benar mengakibatkan hambatan yang serius dan mengakibatkan ketidakmungkinan untuk dipenuhi maka kontrak tersebut dapat akan batal. Perihal tersebut membebaskan masing-masing pihak dalam berprestasi dan tuntutan ganti rugi, sehingga secara singkat rebus sic stantibus dapat diartikan sebagai penghambat dalam proses pemenuhan prestasi pada kontrak. Penghambat yang dimaksud disini bukan berarti mengenai rebus sic stantibus sebagai dinding yang mengehentikan pemenuhan prestasi tetapi kejadian atau hambatan yang berarti seperti bencana alam atau keadaan yang membuat pemenuhan prestasi tersebut dirasa tidak bisa dipenuhi, dan kondisi inilah adalah penghambat tersebut dan kondisi ini dalam teorinya diartikan sebagai rebus sic stantibus .

## Intervensi Negara yang Mempengaruhi Pelaksaan Kontrak
Bahwa dari berbagai pandangan yang telah dikemukakan secara universal, asas kebebasan berkontrak merupakan domain terpenting dalam hukum kontrak. Dalam penerapanya bahkan pada Civil  Law  system  state dan Common  law  system  state juga mengakui bahwa kebabasan berkontrak merupakan kebebasan hakiki secara universal , banyak yang berasumsi bahwa kebebasan tanpa suatu batasan merupakan suatu penindasan yang berpotensi menimbulkan suatu polemik. Kebebasan dalam berkontrak merupakan “ruh” dan “jiwa” dari suatu kontrak, yang telah implisit
ditunjukan berdasarkan Pasal 1320, bahwa masing masing pihak memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, dengan demikian diharapkan munculnya kontrak yang adil bagi masing masing pihak. 8 Dalam perkembanganya kebebasan berkontrak berpotensi dapat mendatangkan ketidakadilan, karena prinsip ini hanya bermaksud untuk mendatangkan kesejahteraan secara optimal saja untuk memposisikan masing- masing pihak memiliki kedudukan bargaining position yang seimbang. 9 Maka dari itu makna mengenai asas kebebasan berkontrak menurut hukum Indonesia telah mengalami penurunan permaknaan secara drastis khususnya secara fungsional, kuatnya intervensi negara dalam hal ini menjadikan makna mengenai kebebasan berkontrak tidak bermakna sepenuhnya bebas secara fungsional yang cenderung mengatur subyek hukum dalam melakukan hubungan kontraktual. 10
Dalam hal ini Johhanes mengatakan bahwa suatu pembatasan mengenai kebebasan berkontrak dapat digolongkan menjadi dua jenis. 11 Bahwa pembatasan embatasan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan bekrontrak itu sendiri dan pembatasan oleh standard tertentu diluar peraturan perundang-undangan ( extra  legal  standard ). Sedangkan menurut Sjahdeni, pembatasan kebebasan bekrontrak ini dapat dilakukan campur tangan negara melalui dua jalur. 12 Melalui undang-undang dan melalui alat negara yaitu pengadilan. Dari kedua pendapat ini bilamana digabungkan memiliki arti bahwa kebebasan berkontrak pada dasarnya negara dapat melakukan intervensi melalui variable kontrol dalam bentuk undang-undang dan pendekatan normatif, maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan berkontrak oleh negara dapat terjadi karena kekuasaan negara yaitu melalui undang-undang dan pengadilan. Pengaruh intervensi negara dalam iklim perdagangan internasional merupakan hambatan terhadap asas kebebasan berkontrak seperti yang penulis paparkan
8 Agus Yudha Hernoko. Op.Cit .[2].
9 Sutan Remy Sjahdeini , ‘Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Deb - itor dan Kreditor’ Seminar Ikatan Notaris Indonesia (1993).[17-24].
10 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Ba - rang dan Jasa oleh Pemerintah (LaksBang Pressindo 2008).[37].
11 Pasal 7 Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2000.
12 Sutan Remy Sjahdeini .Op.Cit. [6].

## 1000 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
pada bab sebelumnya, dalam dunia bisnis internasional hal ini sering dikenal sebagai ordre public.
Ordre  public ini pengaturanya sudah diakui oleh anggota anggota Hague Convention perihal developtment  about  choice  of  law , dimana masing-masing pihak dapat secara bebas menentukan hukum apa yang mengatur dan di sepakati oleh masing masing pihak sebagai hukum acuan baik seluruhnya atau sebagian untuk kontrak tersebut. Ordre public ini sudah di sepakati dan di resmikan oleh serikat Hague  Convention pada 19 Maret 2015 sebagai principles yang diakui dalam UNCITRAL’s principles . Pembahasan mengenai ordre public ini merupakan pengembangan dari pemaknaan dari teori kualifikasi otonomi dalam hukum perdata internasional dan UNIDROIT  principles concerning  freedom  of  contract , yang menekankan bahwa kebebasan berkontrak memang dijamin oleh UNIDROIT tetapi tidak boleh mengesampingkan batasan-batasan yang diatur secara mandatory , sehingga bilamana dikaitkan dengan ordre  public dan mandatory  rules tersebut pilihan hukum yang disepakati oleh masing masing pihak dalam berkontrak tidak boleh mengabaikan perihal kebijakan publik. Dengan demikian kebebasan berkontrak sesungguhnya merupakan asas hukum perjanjian yang telah banyak mengalami pembatasan sesuai dengan perkembangan zaman ini dan kebebasan bekrontrak masih tetap dianut dalam undang-undang tetapi sekedar formal belaka saja apalagi bila dikaitkan dengan kebijakan publik. Untuk ini dapat dikemukakan pendapat P.S.Atiyah: 13
“dalam common law mengemukakan bahwa doktrin tentang public policy, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai salah satu batas dari kebebasan berkontrak, justru menetapkan, mengatur, serta menjamin pelaksanaan kebebasan berkontrak (dalam hal ini kehendak para pihak/parties intentions) merupakan fiksi belaka”.
Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan diatas , pembatasan atas kebebasan berkontrak muncul seiring dengan kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, namun hanya pada
13 Johannes Gunawan , Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan (Aditama 2008).[273].
keadaan tertentu saja kebebasan tersebut dibatasi. Pertama berdasarkan pemaparan penulis pada bagian pertama mengenai permbatasan secara normatif bahwa daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh berbagai batasan batasan yang salah satunya adalah itikad baik sebagaimana diatur pada Pasal 1338 (3) BW, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor- faktor keadaan lingkungan menjadi pertimbangan dalam menentukan klausula- klausula dalam kontrak, sehingga tidak dipungkiri bahwa eksistensi dari intervensi regulasi pemerintah mempengaruhi iklim perdagangan internasional.

## Langkah Antisipatif Terhadap Kontrak Akibat Perubahan Regulasi Pemerintah.
Regulasi Pemerintah sebagai wujud dari ordre  public seperti yang penulis jelaskan sebelumnya merupakan instrumen penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kontrak. Tidak jarang juga terkadang regulasi pemerintah selalu berganti secara tiba-tiba seiring berjalanya waktu dalam pemenuhan kontrak, dan tidak jarang juga yang semula boleh untuk diperdagangkan menjadi hal yang dilarang untuk diperdagangkan. Tentunya bentuk intervensi secara tidak langsung oleh pemerintah mengakibatkan pemenuhan kontrak menjadi sukar dan mengakibatkan impracticability bahkan ketidakmungkinan: 14

## 1. Ketidakmungkinan
Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknyakarena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak ekspor kayu mahoni, tetapi beberapa hari kemudian sebelum terkirim ke negara tujuan, negara tujuan mengembargo kayu mahoni dari negara pengirim.
2. Ketidak Praktisan ( Impracticability )
Bahwa terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya masih mungkin melakukan
14 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Citra Aditya Bakti 2007).[123-126].

## 1002 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga kalaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainya.
Tentunya hal tersebut merupakan angin buruk dalam pelaksanaan kontrak. Munir Fuady dalam pandanganya permasalahan karena kebijakan pemerintah yang mempengaruhi  pemenuhan  kontrak  tentu  mengakibatkan  fleksibiltas  terhadap kontrak dan masing masing pihak dalam hal ini lah yang menjadi korban atas tindakan tersebut. 15 Dalam teknik perancangan kontrak mengenai perubahan terhadap kontrak ada istilah-istilah yang disebut dengan addendum, amandemen, reschedule dan CCO  (Contract Change Order). 16
1. Addendum
Pada dasarnya addendum dan amandemen memiliki istilah yang sama, yang membedakan adalah dari segi waktu berlakunya saja, addendum adalah suatu unsur tambahan dalam kontrak sebelum kontrak tersebut berjalan, sedangkan amandemen adalah unsur tambahan dari suatu kontrak ketika sedang dalam proses pelaksanaan kontrak.
2. CCO (Contract Change Order)
Contract  Change  Order adalah suatu permulaan yang menjadi akibat dilaksanakanya addendum maupun amandemen, CCO adalah kondisi yang merubah kondisi dokumen kontrak awal, kondisi ini dilakukan dengan melakukan menambah atau mengurangi pekerjaan, adanya perubahan ini dapat mengubah biaya kontrak dan pelaksanaan jadwal dalam kontrak.

## Makna dari Klausula Force Majeure
Force majeure merupakan suatu peristiwa tau kejadian yang tidak dapat diduga atau dikendalikan oleh para pihak yang terlibat suatu perjanjian atau kontrak, dan yang bisa dikategorikan sebagai force majeure adalah peristiwa alam seperti
15 Munir Fuady. Op.cit .[34].
16 Thea, ‘Pengertian CCO dan Dasar Hukumnya’ (Pemkab Buleleng, 2017) <https://buleleng- kab.go.id/> dikunjungi 19 Oktober 2019.
bencana banjir dan badai, atau perbuatan yang disebabkan oleh perilaku manusia seperti demonstrasi, perang regulasi pemerintah. Pengaturan force majeure secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu force majeure yang ditentukan sebagai klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak mengenai substansi yang diatur dalam peraturan perundangan tapi tidak berkaitan dengan kontrak atau perjanjian mengenai substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 17 Istilah keadaan memaksa yang berasal dari istilah overmacht atau force majeure , dalam hubunganya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam BW. Bahwa force majeure adalah keadaan yang melepaskan debitur atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan yang tidak dapat memenuhi kewajibanya dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

## Unsur – Unsur dalam Force Majeure
Dalam BW ketentuan mengenai force majeure tertuang dalam Pasal 1244,
Pasal 1245, Pasal 1444, dan Pasal 1445 BW. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa force majeure adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya hal-hal yang telah diperjanjikan akibat hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat sesuatu terhadap peristiwa yang terjadi diluar dugaan kedua belah pihak. Rumusan overmacht berdasarkan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 1244 BW:
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”.
17 Rahmat S.S. Soemadipraja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure) (Gramedia 2010).[71].

## Govi Tri: Formulasi Klausula Force
Pasal 1245 BW:
“Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
Pasal 1444 BW:
“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya”.
Pasal 1445 BW:
“Jika  barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur”.
Sebagai sarana agar debitur dapat melepaskan diri dari gugatan kreditur, dalil adanya overmacht harus memenuhi syarat-syarat bahwa pemenuhan prestasi terhalang. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut terjadi di luar kesalahan debitur, dan peristiwa tersebut bukan merupakan resiko debitur. Selain itu, berdasarkan dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW, dapat dilihat dalam hukum Indonesia doktrin force majeure dilaksanakan demi hukum, bukan karena pelaksanaan kesepakatan dalam kontrak (Contractual Obligation) ,  meskipun  para  pihak  dalam  suatu  kontrak  tidak  secara  spesifik mengatur adanya keberlakuan doktrin force majeure dalam kontraknya, tetapi tetap saja demi hukum doktrin force majeure tersebut dapat diberlakukan sebagai alasan hukum bagi salah satu pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak. 18
18 Ricardo Simanjutak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis (Gramedia 2006).[203].
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020

## Akibat Hukum Force Majeure dalam Kontrak
Hambatan yang terjadi dan hal tersebut sifatya benar-benar diluar kendali masing-masing pihak. Dalam ketentuan mengenai hal yang “tak terkendali” dalam penerapanya dalam kontrak tidak terlepas tentang bagaimanakah “hal tak terkendali” tersebut dan apakah akibat hukum dari keadaan yang diluar kendali tersebut bagi kontrak itu sendiri.
Dalam hal mengenai pembahasan atas force majeure selalu tidak lepas dari pembahasan mengenai bagaimanakah resiko akibat dari force majeure tersebut terhadap kontrak dan bagaimanakah kedudukan dari kontrak tersebut. Dalam hal ini penulis akan menjelaskanya berdasarkan konvensi-konvensi internasional seperti CISG, UPICC dan PECL. Menurut penulis mengenai pengaturan dalam PECL ada kemiripan ketentuanya jika dibandingkan dengan CISG Article 79 ( atau dibandingkan dengan UNIDROIT Principles Article 7.1.7.). Bilamana dipahami secara seksama PECL Article 8:101(2) pihak yang dirugikan disini dapat mengklaim atas kerugian yang ditanggung nya dan dapat menggunakan salah satu solusi yang ditetapkan dalam Bab 9 mengenai hal tersebut kecuali mengenai claim a performance and claim of damages , sehingga disini perbedaan signifikan antara CISG dan PECL sangat jelas. Berbeda dengan CISG Article 79(5) yang mana bilamana dihadapkan dengan permasalahan force majeure secara langsung akan menghapus kontrak tersebut dan tak berlaku bagi masing masing pihak, dan dengan opsi lain yaitu pihak yang dirugikan dikarenakan force majeure ini dapat melakukan claim of performance meskipun pemenuhan prestasi yang dilakukan debitur sangat tidak mungkin pemenuhanya, maka dalam hal ini Article 8:108 dalam hal ini dikecualikan dan hal tersebut dapat dilihat dikarenakan pengaturan dalam PECL Article 8:101(2) itu sendiri bahwa non-performing party masing mamungkinkan untuk menanggung kerugian yang dutanggung kreditur dan pengaturanya yang sesuai dengan Chapter
9 kecuali right to claim performances and claim damages . Dalam hal ini implikasi dari UNIDROIT Article 7.1.7 memiliki kesamaan dengan pendekatan dalam PECL.
UNIDROIT Principles  Article  7.1.7(4) menjelaskan bahwa force majeure tidak membebaskan non-performing  party bebas dari “right  to  withold  performance

## 1006 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
or request interest in money due” , dengan tidak mencantumkan akan hak untuk mengklaim dalam bentuk “ right to claim a performance and damages ”. Hal ini diperjelas dalam UNIDROIT Principles  Artilce  7.1.1 tentang “not  performed defined as “A party is not entitiled to claim damages or specific performance for an excused non-performance of other party [...]”
Kemudian dalam pengaturanya dalam UNCITRAL Article. 7.1.7 mengenai pengaturanya dalam hal akibat dari force majeure tersebut dalam beberapa kasus,
hambatan akan mencegah kinerja, tetapi dalam banyak kasus lain itu hanya akan menunda kinerja dan efek dari Pasal ini adalah untuk memberikan waktu ekstra untuk kinerja. Perlu dicatat bahwa dalam peristiwa ini waktu tambahan mungkin lebih besar (atau kurang) dari panjang gangguan karena pertanyaan krusial adalah apa efek dari gangguan terhadap kemajuan kontrak.

## Perbandingan Force Majeure dan Hardship
Perbandingan yang paling jelas antara force majeure dan hardship, pertama mengenai keberlakuanya, dimana keduanya baru dapat diterapkan sebatas untuk peristiwa-peristiwa tidak berada dalam kendali pihak yang dirugikan. Oleh karenanya menjadi wajar, pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan prestasinya. Tidak ada hakim yang akan menghukum seseorang untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. 19 Kedua, baik force majeure maupun hardship hanya dapat diterapkan pada keadaan yang tidak terduga pada waktu kontrak itu dibuat. Dengan perkataan lain, sebelum kontrak disepakati, para pihak tidak memiliki dugaan bahwa akan terjadi sesuatu peristiwa. Misalnya, pada sebelum kontrak kredit disepakati, dibitur tidak menduga bahwa akan terjadi krisis moneter yang mengakibatkan berubahnya nilai pinjamnya secara drastis sebagai kelanjutan dari kenaikan kurs mata uang asing.
Selain adanya persamaan, terdapat juga perbedaan antara force majeure dan hardship. Pertama, seperti yang telah dijelaskan diatas, pengertian mengenai
19 Rahmat Soemadipraja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Gramedia 2010).[29].
keduanya jelas berbeda. Hardship lebih menekankan pada keadaan yang tidak bisa seimbang secara mendasar di antara para pihak, sedangkan force majeure memiliki pengertian nampak lebih umum yang menunjuk pada peristiwa-peristiwa tak terduga diluar kekuasaan para pihak. Kedua, perbedaan pengertian dan kondisi dapat diterapkanya hardship atau force majeure menyebabkan adanya perbedaan mengenai akibat hukum terhadap sebuah kontrak bisnis. Berdasarkan doktrin para ahli hukum, pada force majeure absolut menyebabkan pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan lagi dan seketika itu kontrak putus. Sebaliknya, pada force majeure relatif, pemenuhan prestasi menjadi tertunda dan kontrak tidak putus. Akibat hukum hardship terhadap kontrak terutama menyangkut pada kesempatan pihak yang dirugikan untuk mengajukan negosiasi ulang. Hal ini dimungkinkan, sebab hardship membuat kedudukan para pihak secara mendasar. Pada UPICC secara tegas di dalam komentarnya membedakan hardship dan force majeure . Dimana, pada hardship , belum terjadi wanprestasi, namun pada saat force majeure terjadi telah terjadi wanprestasi.
Model Bentuk Klausula Force Majeure yang Mengantisipasi Act Of Government Force Majeure.
Pada dasarnya klausula force majeure dapat dirancang untuk memenuhi keutuhan masing masing pihak, untuk memperhitungkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Selain untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam berkontrak serta memperhitungkan mengenai kemungkinan buruk atas hal yang tidak diinginkan ketika pemenuhan kontrak dengan tentunya guna mengakomodir kepentingan masing masing pihak, klausula force majeure juga diperlukan untuk mengimbangi perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang tidak memadai oleh doktrin-doktrin mengenai alasan yang berlaku.
Dengan tidak adanya klausula force majeure , pihak pihak dalam kontrak akan dihadapkan dengan doktrin-doktrin yang berlaku dalam kontrak seperti doktrin mengenai impracticability dan frustasion of purpose yang pada praktiknya jarang memberikan solusi mengenai excuse  of  performance . Klausula force majeure

## 1008 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
adalah klausula yang rentan disalahgunakan dalam hal perancangan kontrak dan tidak kecermatan dalam perancangan klausula force majeure dapat mengakibatkan kerugian berarti untuk klien. Untuk itulah alasan mengapa pencantuman klausula force majeure dalam kontrak memang sangat diperlukan, secara teorinya masing- masing pihak akan diuntungkan dengan adanya doktrin mengenai doktrin-doktrin yang dapat dijadikan alasan yang dapat memaafkan kewajiban masing-masing pihak bilamana dihadapkan dengan permasalahan yang tidak diantisipasi dan keadaan fundamental yang dapat mengubah sifat kontrak masing-masing pihak: (1) doktrin impossibility atau yang sekarang ini disebut dengan doktrin impracticability dan (2) doktrin frustasion of purpose.
Menurut S.S. Soemadipraja 20 ada tahapan tahapan yang pasti dan harus dipertimbangkan oleh perancang kontrak dalam penulisan klausula, dalam hal ini yaitu force majeure .
1. Pra penyusunan
Pada tahap ini penyusun diwajibkan untuk memahami tentang kondisi dari lawan pihak, seperti bahasa yang digunakan entah itu menggunakan bahasa inggris atau bentuk bahasa yang mereka dan pihak klien pahami lebih baik bila menggunakan bahasa inggris saja karena bahasa inggris sudah mulai dikenal banyak orang zaman ini. Kemudian itu perancang kontrak sebelum menulis tentang klausula dalam force majeure kontrak drafter harus mengangkat dalam arti memahami tujuan dari klien dalam kontrak tersebut guna mempersiapkan penulisan klausula klausula yang tepat guna menghindari keambiguan kalimat. Sebagai tambahan, ketika mempertimbangkan hal hal yang mungkin terjadi dikemudian hari seorang contract  drafter harus mempertimbangkan letak geografis  masing  masing  pihak,  kondisi  negara  masing  masing  client,  dan kondisi perekonomian masing masing negara seperti kondisi mata uang. Hal mendetail seperti ini diperlukan dikarenakan perjanjian internasional seperti ini sangat membutuhkan perlindungan yang ketat dalam arti pencantuman klausul
20 Rahmat, S.S Soemadipraja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa/force majeure (PT.Gramedia 2008).[23].

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
yang mendetail. Kemudian yang terpenting adalah seorang perancang kontrak harus sebisa mungkin menghindari bentuk klausul force majeure yang autopilot,
dalam arti klausula force majeure yang hanya menyebutkan singkat saja tanpa mendetail dan umumnya, seperti semisal force majeure hanya meliputi: Act of God, Act of Government dan lainya tanpa mendetail klasifikasi bagaimanakah Act of God, Act of Government ataupun yang lainya. Hal tersebut adalah guna penerapan prinsip “ fairness  and  good  faith ”  kemudian bernegosiasi dengan pihak ke 2 dalam kontrak tersebut perihal klausul klausul tersebut guna penerapan prinsip “ efficiency and fairness ”
2. Perihal Prosedural
Dalam klausula force majeure harus secara explisit menyatakan mengenai peran aktif dari pihak ke 2 agar klausula force majeure tersebut semakin benar. Seperti semisal perihal notifikasi bilamana dihadapkan dengan keadaan yang tak diduga datang dan menghambat pemenuhan kontrak, secara spesifik harus disebutkan dalam klausul tersebut termasuk mengenai batas waktu pemberian notifikasi, apakah  notifikasi  tersebut  harus  berbentuk  resmi  tertulis  atau  tidak  secara tertulis, konsekuensi bilamana tidak memberikan notifikasi dan secara spesifik tentang kapan waktu akan hal yang menghambat tersebut terjadi dan mengapa.
3. Substansi dalam klausul Force Majeure
a. Spesifikasi
Dalam pembuatan kategori force majeure spesifikasi  mengenai  hal dan kejadian apa yang diartikan sebagai force majeure sangatlah penting.
Bilamana dihadapkan dengan kasus karena force majeure hakim akan cenderung untuk menggunakan “diskresinya” dalam hal penafsiran suatu klausula, semisal klausula itu force majeure dikarenakan “cuaca yang buruk”,
pertanyaanya apakah musim hujan yang merupakan petaka bagi petani batu bata merupakan petaka pula bagi petani sayuran?, apakah musim salju di Amerika Serikat dapat dikategorikan sebagai cuaca yang buruk padahal memang Amerika Serikat memiliki musim yang bersalju? Tentu dalam hal ini spesifikasi mengenai hal tersebut sangat diperlukan.

## 1010 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
Begitupula contoh seperti force majeure yang dikarenakan oleh Act Of
Government , dalam hal ini memang disarankan dan lebih baik lebih menspesifikan  seperti  bagaimanakah  suatu  kebijakan  pemerintah  tersebut mempengaruhi transaksi, namun dilain itu dalam hal ini penggunaan teknik “ catchall” phrase bisa digunakan, seperti penulisanya dalam bentuk “kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kuantitas eksport” atau “kebijakan pemerintah yang dalam hal ini mempengaruhi kondisi finansial” kedua contoh tersebut adalah teknik penggunaan “ catchall”  phrase dalam kontrak hal ini biasa diterapkan karena guna menghindari penulisan klausul dalam kontrak yang terlalu rumit.
Kemudian selain daripada itu seorang perancang kontrak harus pintar untuk menelaah mengenai apakah force majeure yang diklasifikasikan tersebut sifatnya  hanya  sementara  atau  permanen,  dalam  arti  menspesifikasikan mengenai kondisi yang bagaimanakah akan hal tersebut, sehingga perlunya juga untuk membahas mengenai batasan waktu kapan untuk melanjutkan kembali atas hal yang force majeure tersebut, dalam hal ini doktrin civil law mengenai hardship digunakan.
b . Scope
Perancang kontrak harus lebih teliti dalam hal mengenai penggunaan bahasa cakupan pada klausul yang dimaksud, dalam arti apakah klausul yang dimaksudkan tersebut sifatnya “sepihak” yang mana hanya berlaku untuk satu pihak saja ataukah “bilateral” yang mana kedua pihak termasuk dalam klausul yang dimaksud tersebut.
Selain daripada itu juga terkadang pengadilan sering menafsirkan mengenai istilah istilah yang ambigu seperti “tidak dapat” menjadi arti ketidakmungkinan. Karena pada intiya semakin detail penulisan klausul force majeure tersebut adalah untuk memastikan apakah tingkatan gangguan yang dihadapi tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang mustahil dalah arti impossibility due to performance.

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
c. Interpretasi
Selain pendetailan dari beberapa aspek yang penulis jelaskan diatas, mengenai scope atau lingkup dari klausula force majeure tersebut, dalam arti apakah klausula force majeure tersebut juga berlaku bagi kontrak kontrak mengikuti yang lainya apakah klausula tersebut hanya berlaku bagi kontrak itu saja, karena pada praktiknya perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis dengan partner usaha diikuti dengan kontrak kontrak lainya yang sudah ada atau akan ada.
Terkadang hal yang menjadi permasalahan adalah mengenai garansi dari apa yang diperjanjikan tersebut, karena terkadang garansi hanya berlaku terhadap “hal” yang akan terjadi pada barang tersebut di masa yang akan datang, sementara force majeure hanyalah guna pembenar terhadap “alasan” di kemudian hari yang terjadi karena adanya hambatan atau gangguan ketika pemenuhan prestasi tersebut, maka akan lebih baik bila mengenai garansi dalam kontrak untuk di spesifikan lagi dengan menggunakan bahasa klausul “Garansi ini hanya berlaku terhadap klausula yang dimaksud dalam klausa force majeure ”.
Sehingga menurut penulis dengan semua penjelasan secara terperinci mengenai alasan pentingnya tentang penginterpretasian, scope ataupun dalam hal penggunaan kalimat yang terperinci sangatlah diperlukan. Dan, menurut penulis kecermatan yang mendetail sangat diperlukan dalam menentukan klausula force majeure . Untuk mengantisipasi force majeure itu sendiri seperti apa yang penulis contohkan pada contoh klausula kontrak diatas adalah dengan addendum sebagai itikad baik dan pengalokasian resiko mengenai force majeure.

## Kesimpulan
Memperhatikan kondisi dari negara sendiri maupun negara mitra bisnis tersebut sangatlah diperlukan mengingat konteks dalam penulisan ini adalah bisnis internasional. Eksistensi intervensi pemerintah dalam mengatur negara tidak jarang mempengaruhi ikilm dunia bisnis, hal ini adalah wujudan dari penerapan ordre public yang secara hukum perdata internasional mengenai teori kualifikasi otonom

## 1012 Govi Tri: Formulasi Klausula Force
diakui pada umumnya. Sehingga meskipun regulasi pemerintah berpengaruh terhadap iklim bisnis internasional hukumnya wajib untuk mematuhinya. Untuk menjaga baik iklim bisnis internasional agar suatu ketika munculnya regulasi baru mempengaruhi pelaksanaan dalam berbisnis. Kecermatan perancang kontrak dalam menentukan model klausula force majeure sangat diperlukan sebagai langkah antisipatif dalam menjaga keberlanjutan dan mengakomodir hak dan kewjiban masing masing pihak.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak (PT RajaGrafindo 2007).
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana Prenada Media Group 2010).
J.H Niewenhuis ,  Pokok-pokok  Hukum  Perikatan (Terjemahan Djasadin Saragih 1985).
CST Kanzil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Pradnya Paramita 1990).
Harry Purwanto ,  Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  dalam  Perjanjian Internasional (Mimbar Hukum UGM 2009).
Sam Suhaedi Atmawira, Pengantar Hukum Internasional (Alumni Bandung 1968).
Sutan Remy Sjahdeini ,  ‘Kebebasan  Berkontrak  dan  Kedudukan  yang  Seimbang dari Debitor dan Kreditor’ Seminar Ikatan Notaris Indonesia (1993).
Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (LaksBang Pressindo 2008).
Johannes Gunawan , Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan (Aditama 2008).
Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Citra Aditya Bakti 2007).
Rahmat S.S. Soemadipraja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat- syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure) (Gramedia 2010).
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
Ricardo Simanjutak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis (Gramedia 2006).

## Putusan
Pasal 7 Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2000 PT. Indomarco Prismatama

## Laman
Thea, ‘Pengertian CCO dan Dasar Hukumnya’ (Pemkab Buleleng, 2017) <https:// bulelengkab.go.id/>
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--