## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Perlindungan  Hak  Cipta  Terkait  Penggunaan  Seni  Motif  Batik Tradisional Pada Suatu Produk
Dewi Kharisma 1 , Djulaeka Djulaeka 2
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura E-mail : djulaeka@trunojoyo.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: economic  rights,  batik motif art, legal remedies The  art  of  traditional  batik  motifs  is  a  cultural  heritage  that contains  interesting  wisdom  values  to  examine  in  terms  of motifs, ornaments, processes, colors, and functions of a piece of batik. In the case of copyright infringement against the use of traditional  batik  motifs  in  sponge  cake  sold  by  Singaporean businessmen.  If  seen  in  Law  Number  28  of  2014  concerning Copyright. This activity has violated the provisions protected in the  law.  This  study  uses  normative  research  by  applying  a statutory approach which is based on the main legal materials as a reference for examining theories, and principles and laws related to the problems in this research. The results of this study indicate  that  the  commercial  use  of  traditional  batik  motifs without  the  permission  of  the  original  creator  is  a  form  of copyright  infringement.  The  efforts  of  copyright  holders  to obtain their rights (economic rights) can be done through non- litigation  and  litigation  channels.  Legal  efforts  through  non- litigation are carried out by using alternative dispute resolution through mediation, namely those based on Article 95 paragraph (4)  of  the  UUHC  concerning  Dispute  Resolution.  Litigation efforts  can  be  carried  out  by  filing  a  claim  for  compensation, based on Article 96 of the UUHC. Abstrak Kata kunci: hak  ekonomi,  seni motif  batik,  upaya hukum Seni motif batik tradisional warisan budaya yang mengandung nilai  kearifan  yang  menarik  untuk  diteliti  dari  segi  motif, ornamen, proses, warna, dan fungsi dari sehelai batik tersebut. Pada kasus pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan seni motif  batik  tradisional  pada  kue  bolu  yang  dijual  oleh pengusaha  Singapura.  Jika  dilihat  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang Hak Cipta. Kegiatan ini telah melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  dilindungi  dalam
Corresponding Author: Djulaeka Djulaeka, E-mail:
djulaeka@trunojoyo.ac.id
undang-undang  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  normatif  dengan  melakukan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yang  dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  sebagai  acuan  untuk menelaah  teori,  dan  asas  serta  undang-undang  yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan seni motif batik tradisional secara komersial tanpa seizin pencipta asli  merupakan  bentuk  pelanggaran  Hak  Cipta.  Upaya pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan  haknya  (hak ekonomi)  dapat  dilakukan  melalui  jalur  non  litigasi  dan litigasi.  Upaya  hukum  melalui  jalur  non  litigasi  dilakukan dengan  menggunakan  alternatif  penyelesaian  sengketa dengan  melalui  mediasi,  yaitu  yang  berdasar  pada  Pasal  95 ayat (4) UUHC tentang Penyelesaian sengketa. Upaya litigasi dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  ganti  rugi, berdasarkan pada Pasal 96 UUHC.
@Copyright 2021.

## 1. PENDAHULUAN
Hak cipta merupakan salah satu hukum positif yang telah berlaku di Indonesia merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Hak  Kekayaan  Intelektual sebenarnya mengarah pada hak milik perorangan yang tak berwujud, yang salah satu  lingkup  jangkauannya  yaitu  hak  cipta (copyright) (Hutagalung,  Hak  Cipta, 2012).
Lingkup perlindungan hak cipta yang dilindungi dalam Pasal 40 huruf j Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut  dengan UUHC)  yaitu  suatu  karya  cipta  yang  ada  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra, yaitu karya seni batik/seni motif lain.
Saat ini banyak sekali produk yang menggunakan motif batik, mengingat seni motif  batik  dilindungi  di  Indonesia  dan  batik  juga  merupakan  warisan  budaya Indonesia. Produk yang menggunakan seni motif batik misalnya pencantuman seni motif  batik  pada  kue  bolu.  Dalam  hal  ini  terdapat  suatu  kasus  yang  terjadi  di Singapura, yaitu :
Seorang pengusaha kue bolu asal Singapura bernama Nura menggunakan seni motif batik khas Indonesia sebagai hiasan, total ada enam motif batik yang dipakai oleh  Nura.  Semuanya  adalah  batik  pesisiran  khas  Indonesia  yang  kaya  motif  dan semarak  dengan  warna,  contohnya  motif  megamendung  khas  Cirebon  dan  motif pekalongan.
( https://internasional.kompas.com/ )
Menurut  konsultan  pemberdayaan  masyarakat,  Goris  Mustaqim  bahwa  dalam usaha tersebut terdapat unsur kontraprestasi, jika dipakai buat bisnis seharusnya ada  unsur  kontraprestasi  untuk  yang  punya motif. ( https://internasional.kompas.com/ ),
karena  hal  itu  berkaitan  dengan  adanya intellectual property (kekayaan intelektual). Mengingat  batik  sudah  diakui  sebagai warisan  budaya  Indonesia  oleh  UNESCO,  jadi
kalau  mengambil  dari  motif  yang  sudah  ada  untuk  sesuatu  yang  bernilai  bisnis, maka  seharusnya  ada  kontraprestasi.  Terkait  penggunaan  batik  Indonesia  dalam usahanya, pemilik usaha (Nura) berprinsip “Meniru merupakan bentuk sanjungan yang tinggi” (Sodikin, 2017).
Jadi  dalam  kasus  di  Singapura  tersebut  pembuatan  seni  motif  batik  khas Indonesia  tersebut  bukan  pada  sebuah  lembaran  kain  dengan  menggunakan  alat lilin dan canting, melainkan pada lembaran loyang kue yang dengan menggunakan cream,  mengingat  pada  sebuah  batik  yang  dilindungi  adalah  pada  seni  motif batiknya.  Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  permasalahan  yaitu  apakah  pembuatan tersebut  merupakan  pelanggaran  pada  hak  cipta.  Seperti  halnya  tertuang  dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang mengatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”.
Dalam lingkup hak cipta terdapat 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak  moral  yaitu  hak  yang  akan  tetap  ada  atau  melekat  secara  abadi  pada  diri seorang pencipta, sedangkan hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang harus didapatkan oleh pencipta atas suatu ciptaan.
Terkait  dengan  adanya  hak  ekonomi,  maka  izin  kepada  pencipta  karya  seni khususnya  seni  batik  itu  wajib  dalam  melaksanakan  hak  ekonomi  tersebut.  Oleh karena itu, tanpa seizin pencipta seseorang tidak diizinkan menggunakan ciptaan secara komersial (Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2015). Seperti yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  UUHC  menyatakan  bahwa,  “ Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta” .  Selanjutnya,  pada  Pasal  9 ayat  (3)  UUHC  menyatakan  bahwa, “Setiap  orang  yang  tanpa  izin  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan  Penggandaan  dan  /atau  Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Oleh karena itu, dalam pemakaian seni motif batik yang merupakan ciptaan yang dilindungi dalam UUHC sangat dibutuhkan adanya izin dari pemegang hak cipta seni motif batik tersebut.
Adanya manfaat ekonomi yang besar dari penerapan UUHC menjadikan suatu Negara sadar akan adanya pelanggaran hukum HKI oleh Negara lain. Secara khusus apabila dicermati kue bolu motif batik tersebut yang digunakan adalah motif batik tradisional yang dimiliki secara komunal. Kemudian, tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai permasalahan (Pemayun, 2017).
Memperhatikan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka permasalahan  dalam artikel ini :
a. Apakah penggunaan seni motif batik pada produk kue bolu yang diproduksi oleh pengusaha Singapura merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta?
b. Bagaimana upaya hukum atas penggunaan seni motif batik pada kue bolu yang dijual oleh pengusaha Singapura?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif ini yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama sebagai acuan untuk  menelaah  teori  dan  asas  serta  undang-undang  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengkaji terkait
dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  serta  upaya  hukum  yang  digunakan  untuk melindungi hak-hak pencipta batik tradisional.
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang khususnya berkaitan dengan hak cipta serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini (Marzuki, 2005).
Pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  dilakukan  dengan  menelusuri  peraturan perundang-undangan  yang  mengenai  isu  hukum  tersebut,  dalam  hal  ini  yaitu berupa legislation dan regulation .  Selain  itu,  juga  ada delegated  legislation serta delegated regulation (Marzuki, 2005) .
Bahan  hukum  yang  telah  ada    kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu dianalisis  dengan  memahami  atau  merangkai  bahan  hukum  yang  telah  diperoleh baik pada bahan hukum primer maupun pada bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN
Pemenuhan  unsur  Pelanggaran  Hak  Cipta  Terkait  Penggunaan  Seni  Motif Batik Tradisional Pada Kue Bolu.
a. Pelanggaran Hak Cipta Seni Motif Batik Pada Kue Bolu . Pada  Pasal  40  UUHC  pada  ayat  (1)  huruf  j  menyatakan  bahwa  ciptaan  yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yaitu salah satunya karya seni batik atau seni motif lain. Sehingga, karya seni motif batik ini  merupakan  karya  seni  yang  dilindungi  dalam  UUHC.  Namun,  UUHC  yang sekarang ini belum memberikan perlindungan yang komprehensif, khususnya pada penggunaan seni motif batik yang digunakan oleh negara lain. Bahwa negara yang menjadi peserta Benre Convention berkewajiban untuk menerapkan 3 (tiga) prinsip dasar yang termuat dalam Benre Convention . Ketiga prinsip dasar pengaturan dan perlindungan hukum hak cipta tersebut yaitu: (Usman, 2003).
1. Prinsip national treatment atau assimilation . Perlakuan yang sama. Ciptaan yang  pertamakali  diumumkan  di  salah  satu  negara  peserta convensi  benre harus  mendapatkan  perlakuan  perlindungan  hukum  hak  cipta  yang  sama seperti  memberikan  perlindungan  atas  ciptaan  seorang  pencipta  yang merupakan warga negaranya sendiri;
2. Prinsip automatic protection , perlindungan langsung. Perlindungan hukum tersebut diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat tertentu;
3. Prinsip Independence of protection : kebebasan perlindungan. Perlindungan hukum  tersebut  diberikan  tanpa  bergantung  kepada  adanya  perlindungan hukum di negara asal ciptaan dari pencipta tersebut.
Penggunaan seni motif  batik yang ada di negara asing, yaitu negara Singapura. Suatu karya untuk dapat dilindungi oleh hak cipta di negara Singapura, maka karya tersebut harus asli dan tidak tertulis. Orisionalitas dalam suatu karya berarti bahwa ada upaya independen dalam penciptaan suatu karya. Di negara Singapura, seorang pencipta  secara  otomatis  dapat  menikmati  perlindungan  hak  cipta  setelah  ia menciptakan  dan  mengekspresikan  karyanya  dalam  bentuk  nyata,  tidak  perlu adanya  pendaftaran  untuk  mendapatkan  perlindungan  hak  cipta.  Secara  umum, pencipta asli memiliki kepemilikan hak cipta,kecuali jika ada perjanjian.( Haryono dan Agus Sutono, 2017, p. 56).
Selain itu, batik juga merupakan warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO dan dunia internasional. Sehingga dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO ini dapat menjadikan orang yang menggunakan seni motif batik tanpa izin tersebut mengetahui bahwa batik merupakan karya seni yang dilindungi, dan dalam ciptaan karya seni motif batik tersebut terkandung adanya hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk hak ekonomi. Sehingga, izin kepada pemegang hak cipta dalam mempergunakan suatu karya cipta itu sangat diperlukan, agar pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan.
b. Pemegang Hak Cipta Seni Motif Batik Tradisional
Pada  kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  Singapura  terkait penggunaan  seni  motif  batik  pada  kue  yang  digunakan  yaitu  seni  motif  batik tradisional.seni  motif  batik  tradisional  pemegang  hak  ciptanya  adalah  negara. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa,”Hak cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh  negara”.  Akan  tetapi, konsekuensi  yang  terjadi  yaitu  masyarakat  luasboleh  menggunakan  atau memperbanyak  seni  motif  batik  tradisional  tanpa  harus  meminta  izin  terhadap penciptanya.
Pengakuan  secara  internasional  melalui  UNESCO  telah  memberikan  sinyal bahwa  keberadaan  budaya  sebagai  asset  suatu  bangsa  harus  dilindungi  dan dilestarikan melalui berbagai cara hukum yang memadai sehingga tidak ada klaim dari negara lain (Djulaeka, Mahmud Zulkifli, 2018).
Selain itu sering kali dalam masyarakat ada ciptaan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman. Oleh karena itu, hak cipta atas  ciptaan  tersebut  dipegang  oleh  negara  sebagai  kepentingan  penciptanya. Demikian juga dalam hal ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa pencitanya dan siapa pihak yang melakukan pengumuman, dalam hal ini hak cipta atas  ciptaan  tersebut  dipegang  oleh  negara  untuk  kepentingan  penciptanya.  Atas pertimbangan untuk kepentingan pemciptanya, maka negara dapat sewaktu-waktu menjadi  pemegang  hak  cipta,  namun  tidak  dengan  jalan  mengambil  alih  secara paksa dan dinyatakan milik negara (Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2015).
Karakteristik  seni  motif  batik  ini  merupakan  hasil  dari  karya  budaya masyarakat. Sehingga seni motif batik tradisional ini masuk dalam karya cipta yang dilindungi oleh negara serta negaralah yang mempunyai peran yang sangat besar terhadap perlindungan seni motif batik tradisional tersebut.

## c. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Singapura.
Pada  kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  Singapura  terkait dengan  penggunaan  seni  motif  batik  tradisional  pada  kue  bolu  tersebut  telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UUHC yaitu:
Ayat 1 (b): Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki  hak  ekonomi  untuk  melakukan  penggandaan  ciptaan  dalam  segala bentuknya.
Ayat  (2):  setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Ayat (3): setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Selain itu, pada Pasal 44 UUHC menyatakan bahwa, “Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu  ciptaan  dan/atau  produk  hak  terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan.
c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
Dalam  kasus  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  Singapura  tersebut  yaitu  terkait dengan  pelanggaran  terhadap  Pasal  9  UUHC,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta dalam  hal  ini  yaitu  negara  Indonesia  yang  merasa  dirugikan  atas  haknya  dapat segera melakukan upaya hukum.

## Upaya  Hukum  Terkait  pelanggran  atas  penggunaan  seni  motif  batik tradisional pada kue bolu oleh pengusaha Singapura.
Pada  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  Singapura  yaitu  terkait dengan penggunan seni motif batik tradisional pada kue bolu tersebut, pemegang hak cipta atas seni motif batik tradisional tersebut dapat melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi.

## Upaya Hukum Jalur Non Lutigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Atas Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Kue Bolu.
Pada  Pasal  95  ayat  (1)  UUHC  yaitu:  “Penyelesaian  hak  cipta  dapat  dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan”. Menurut Pasal 95 ayat (1) UUHC tentang hak cipta, alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  negosiasi,  maupun  konsiliasi.  Bentuk sengketa  terkait  hak  cipta  yaitu  sengketa  berupa  perbuatan  melawan  hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dan penarikan imbalan atau royalty. Pada  Pasal  95  ayat  (4)    menjelaskan  bahwa:  “Selain  pelanggaran  hak  cipta dan/atau  hak  terkait  dalam  bentuk  pembajakan,  sepanjang  para  pihak  yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi  sebelum  melakukan  tuntutan  pidana.  Sehingga,  terhadap  pelanggaran terkait  dengan  penggunaan  seni  motif  batik  tradisional  pada  kue  bolu  yang dilakukan  oleh  pengusaha  Singapura  tersebut,  maka  terlebih  dahulu  dilakukan tindakan  secara  diplomatik  yaitu  dengan  menggunakan  alternatif  penyelesaiyan sengketa melalui upaya mediasi antara kedua belah pihak yaitu negara Indonesia dan negara Singapura yang diwakili oleh pemerintah dari masing-masing negara.
Oleh karena itu, dalam hal kasus pelanggaran terhadap penggunaan seni motif batik tradisional oleh pihak asing ini, maka para pihak dapat melakukan mediasi secara  langsung  yang  tujuannya  untuk  menciptakan  adanya  hubungan  langsung dengan  para  pihak.  Para  pihak  dapat  menempuh  cara  ini  yaitu  mediasi  apabila kedua belah pihak setuju. Pelaksanaan tersebut tidak mengurangi hak dari masing- masing pihak untuk melangkah ke prosedur atau tata cara penyeleseian lebih lanjut (Adolf, 2004).
Sehingga,  dengan  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha Singapura  ini,  maka  pemegang  hak  cipta  seni  motif  batik  tradisional  segera memperjuangkan  haknya  agar  tidak  merasa  dirugikan,  yaitu  dengan  melakukan upaya  hukum  secara  diplomatik  yaitu  dengan  melakukan  alternatif  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  antara  kedua  belah  pihak.  Namu,  apabila  melalui  jalur mediasi  tersebut  tidak  berhasil,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  yaitu  negara Indonesia  dapat  mengajukan  gugatan  terkait  dengan  pelanggaran  tersebut  pada pengadilan Singapura dengan menggunakan sistem hukum negara Singapura serta Undang-Undang negara Singapura.

## Upaya Hukum Jalur Litigasi  Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Atas Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Kue Bolu.
Apabila dalam proses mediasi tersebut tidak muncul adanya kata sepakat atau damai dari para pihak, maka pihak yang memiliki motif batikkhas Indonesia dalam hal  ini  diwakili  oleh  bebrapa  pencipta  Indonesia  dapat  melakukan  upaya  hukum melalui  jalur  litigasi  yaitu  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  negara Singapura, hal ini berdasarkan pada yurisdiksi in rem (forum rei sitae). Yurisdiksi in rem  (forum  rei  sitae) yaitu  yurisdiksi  atas  benda  yang  berada  di  wilayah  negara forum.  Gugatan  pada  benda  bergerak  ini  digunakan  untuk  mengembalikan  hak seseorang atas suatu benda, sehingga gugatan ini dapat diajukan kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi in rem (forum rei sitae) atas keberadaan tersebut (Helita Novianti Muchtar, dkk., 2018).
Namun, karena pelanggarannya tersebut dilakukan di negara Singapura, maka hukum yang digunakan yaitu hukum yang ada di negara Singapura. Sesuai dengan prinsip  penetapan  yurisdiksi  dalam  proses  litigasi  yaitu  berdasarkan  yurisdiksi territorial  atas  dasar  domosili  dalma  hal  ini  adalah  pihak  yang  melakukan pelanggaran,  yaitu  pengusaha  asal  negara  Singapura.  Berdasarkan  pada  prinsip actor  sequitur  Forum  rei, dimana  gugatan  umumnya  diajukan  ditempat  tergugat berdomisili,  dalam  hal  ini  yaitu  di  negara  Singapura  (Saidin,  Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual,  2015).  Pengajuan  gugatan  ganti  rugi  tersebut  dibawa  ke forum  penyelesaian  sengketa    pada  lembaga  internasional  yaitu  WIPO Mediation dan Arbitration  Cetrei berdasarkan  pada  hukum  negara  Singapura.  (Putu  Tuni Cakabawa Landra. dkk, 2019).
Berdasarkan pada prinsip actor sequitur forum rei , bahwa langkah hukum yang dilakukan  yaitu  dengan  menggunakan  hukum  negara  Singapura  serta  dapat mengajukan  gugatan  dimana  tergugat  atau  pelaku  pelanggaran  tersebut berdomisili. Pada Singapore Statutes, Copy Right Act pada Part 5, Division 5 terkait dengan pelanggaran Section 136 , yaitu:
(3A)Where, at any time when copyright subsists in a work.
a. a person does any act that constitutes an infringement of the copyright in a work other than an act referred to in subsection (1), (2), (3) or (6);
b. the infringement of the copyright in the work by the person is wilful; and c. either or both of the following apply:
i. the extent of the infringement is significant;
ii. the person does the act to obtain a commercial advantage,
the person shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $20,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both  and,in  the  case  of  a  second  or  subsequent  offence,  to  a  fine  not  exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both.
(4) A person who, at a time when copyright subsists in a work, makes or has in his possession an article specifically designed or adapted for making copies of the work that  the  person  knows,  or  ought  reasonably  to  know,  is  to  be  used  for  making infringing copies of the work, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $20,000 for each such article in respect of which the offence is committed or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both.
Sehingga,  msksud  dari  hal  di  atas  yaitu  seseorang  yang  melakukan  tindakan apapun yang merupakan pelanggaran hak cipta yang disengaja dan signifikan untuk mendapatkan  keuntungan  secara  komersial,  maka  dapat  dikenakan  denda  tidak lebih dari $ 20.000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan. Tingkat signifikan pelanggaran  itu  merupakan  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam memberikan hukuman.
Selain  itu,  dalam Singapore  Statutes,  Copy  Right  Act,  Divisi  5,  Section  136, Subsection 6A, yang menyatakan bahwa:96
(6A) For the purposes of subsection (3A)(c)(i), in determining whether the extent of the infringement is significant, the court shall have regard to a. the volume of any articles that are infringing copies; b. the value of any articles that are infringing copies; c. whether the infringement has a substantial prejudicial impact on the owner of the copyright; d. all other relevant matters.
(6B) For the purposes of subsection (3A)(c)(ii), a person does an act for the purpose of obtaining a commercial advantage if the act is done to obtain a direct advantage, benefit or financial gain for a business or trade carried on by him.
(7)   For the purposes of this section (other than subsection (3A)), any person who has in his possession 5 or more infringing copies of  any work or other subject-matter shall, unless the contrary is proved, be presumed. a. to be in possession of such copies otherwise than for private and domestic use; or b. to be in possession of such copies for the purpose of sale.
(8)      The  court  before  which  a  person  is  charged  with  an  offence  by  reason  of  a contravention of any of the provision soft his sectionmay, whether he is convicted of the offence or not, order that any article that appears to the court to be an infringing copy or any article which has been used for making infringing copies in  the  possession  of  the  alleged  offender  or  before  the  court,  be  destroyed  or delivered up to the owner of the copyright concerned or otherwise dealt with in such manner as the court thinks fit.
Maksud  dari  penjelasan  di  atas  yaitu  dalam  menentukan  apakah  tingkat pelanggaran itu signifikan, maka pengadilan harus memperhatikan:
1. Isi setiap pasal yang dilanggar.
2. Nilai dari setiap artikel yang melanggar salinan.
3. Apakah  pelanggaran  tersebut  memiliki  dampak  yang  merugikan  yang substansial pada pemilikhak cipta.
Selain  itu,  seseorang  yang  melakukan  sesuatu  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan  secara  komersial,  jika  tindakan  itu  dilakukan  untuk  memperoleh keuntungan lansung, manfaat atau keuangan untuk bisnis atau perdagangan yang dijalankaan orang yang melakukan pelanggaran tersebut.
Terkait  dengan  hal  pemulihan  kerugian  atau  menutup  kerugian  akibat penggunaan  hak  kebendaan  secara  tidak  sah  yang  dilakukan  oleh  tergugat, penutupan pada kerugian ini dilakuakn dengan pemberian ganti rugi baik secara materiil maupun immmateriil. Untuk mempercepat pemulihan kerugian tersebut, maka pemulihan kerugian dan penghentian kerugian dapat dilakukan melalui forum rei  sittae ,  agar  hakim  dapat  memutus  perkara  kebendaan  terlebih  dahulu  untuk menekan kerugian yang lebih besar lagi (Helita Novianti Muchtar, dkk., 2018). Ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta atas kerugian atas hak ekonomi pada seni motif batik, hal ini berdasarkan pada Singapore  Statutes,  Copy  Right  Act,  pada  Part  5,  Division  2  (Action  For Infrengement) Section 119 , yaitu:
1. Subject to the provisions of this Act, the owner of a copyright may bring an action for an infringement of the copyright.
2. Subject  to  the  provisions  of  this  Act,  in  an  action  for  an  infringement  of copyright, the types of relief that the court may grant include the following:
a. an injunction (subject to such terms, if any, as the court thinks fit);
b. damages;
c. an account of profits;
d. where the plaintiff has elected for an award of statutory damages in lieu of damages or an account of profits, statutory damages of
i) not  more  than  $10,000  for  each  work  or  subjectmatter  in  respect  of which the copyright has been infringed; but
ii) not more than $200,000 in the aggregate, unless the plaintiff proves that his actual loss from such infringement exceeds $200,000.
Terkait dengan ganti rugi pada penjelasan di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta atas pelanggaran yang terjadi yaitu:
1. Tunduk  pada  ketentuan  undang-undang  ini,  pemegang  hak  cipta  dapat melakukan tindakan atas terjadinya pelanggaran hak cipta.
2. Tunduk pada ketentuan undang-undang ini, dalam suatu tindakan pelanggran hak cipta, jenis bantuan yang diberikan oleh pengadila meliputi:
a. Perintah tertulis dari pengadilan.
b. Kerugian
c. Laporan keuntungan
d. Penggugat (pemegang hak cipta) memilih untuk pemberian ganti rugi hukum sebagai ganti rugi atau laporan keuntungan, jumlah ganti ruginya yaitu:
i. Tidak lebih dari $10.000 untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
ii. Tidak  lebih  dari  $200.000,  kecuali  pemegang  hak  cipta  membuktikan bahwa kerugian aktualnya dari pelanggran tersebut melebihi $200.000.
Berdasarkan  pada, Singapore  Statutes,  Copy  Right  Act,  pada  Part  5,  Division  2 (Action  For  Infrengement)  Subsection  5 ,  bahwa  dalam  memberikan  ganti  rugi, pengadilan harus memperhatikan sifat dan tujuan tindakan pelanggaran tersebut. apakah  tindakan  tersebut  termasuk  dalam  tindakan  komersial  atau  sebaliknya, apakah pelaku pelanggaran bertindak dengan itikad buruk, kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan terjadi dengan alasan adanya pelanggaran, perilaku para pihak sebelum dan selama proses persidangan.
Sehingga dalam pengajuan gugatan ganti rugi pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Singapura terkait dengan penggunaan seni motif batik tradisional ini dilakukan oleh negara Indonesia dengan Pemerintah sebagai pihak terkait.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Penggunaan terhadap seni motif batik pada kue bolu yang dijual oleh pengusaha Singapura merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1),(2) dan (3) UUHC yaitu terkait dengan penggunaan karya cipta tanpa seizing pencipta yaitu seni motif batik tradisional oleh pengusaha Singapura.
2. Upaya hukum yang dilakukan pencipta dalam melindungi hak ekonomi atas seni motif  batik  tradisional  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha Singapura yaitu terkait dengan penggunaan seni motif batik secara komersial dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Sebelum menempuh jalur litigasi terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan tindakan secara non litigasi yaitu dengaan melakukan upaya hukum secara diplomatik yaitu dengan menggunakan  alternatif  penyeleseian  sengketa  melalui  mediasi,  yaitu  yang berdasar  pada  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  tentang  Penyelesaian  sengketa. Selanjutnya, apabila upaya hukum yang ditempuh ini yaitu upaya hukum non litigasi tidak berhasil, maka dapat mengajukan gugatan ganti rugi, berdasarkan pada  Pasal  96  UUHC.  Pengajuan  gugatan  ganti  rugi  tersebut  diajukan  kepada pengadilan Negara Singapura yaitu forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional  yaitu  melalui WIPO  Mediation  and  Arbitration  Centre yang berdasarkan  pada  sistem  hukum  negara  Singapura  dengan  menggunakan Singapore Statutes, Copyrisht Act

## Rekomendasi
1. Pemerintah  Indonesia  harus  lebih  aktif  dan  tanggap  dalam  menghadapi pelanggaran terhadap penggunaan seni motif batik tradisional secara komersial, agar pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut.
2. Perlu dilakukan adanya penyuluhan mengenai pemahaman terhadap terhadap UUHC  pada  seniman  suatu  karya  cipta,  agar  para  pencipta  suatu  ciptaan menyadari akan adanya hak ekonomi yang harus diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf,  Huala, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2004), h. 145.
Hutagalung, Sophar Maru, Hak    Cipta , (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h. 123. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005),
h. 137- 237.
Saidin, Ok., Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
h. 177-237.
Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia) , (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 11.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
The Statutes Of The Republic of Songapore, Copyright Act (CHAPTER 63), 2006

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Djulaeka  dan  Makhmud  Zulkifli,  “Local  Government  and  Traditional  Cultural Expression Protection”, Atlantis Press , Volume 226, ICSS 2018, p. 1267.
Haryono dan Agus Sutono, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis”, Jurnal Ilmiah CIVIS , Volume VI, Nomor 2, Juli 2017 Landra,  Putu  Tuni  Cakabawa.  dkk,  ”Upaya  Penyeleseian  Sengketa  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  Antara  Indonesia  dengan  Malaysia  Terkait  dengan Penjiplakan  Karya  Sastra  Geguritan  Sang  Cangak  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional”,  dikutip  dari  ( https://ojs.unud.ac.id>article ),  di  akses  tanggal 27 Mei 2019
Muchtar,  Helita  Novianti,  dkk,  “Penerapan  Prinsip  Yurisdiksi in  rem  (Forum  Rei Sitae) dalam Gugatan Orang Terkenal terhadap Cybersquatter , Jurnal Rechts Vinding , Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018, h.236-239. Pemayun,  Tjokorda  Udiana  Nindhia,  “Plagiasi  hak  cipta  karya  seni  rupa  di  Bali”, Jurnal Lingkungan &Pembangunan , Volume. 1, Nomor. 1, Juni 2017, h. 42. Sodikin, Amir, “Pengusaha Singapura    Sukses Jualan Bolu Batik Khas Indonesia, Adakah Pelanggaran HakCipta?”, http://internasional.kompas.com , 8 Oktober 2017