## STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT SELAMA PANDEMI COVID-19
1 Edison, 2 Rr. Ani Wijayati, 3 Diana Ria Winanti Napitupulu
1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia Email: siregaredison72g@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Penyelesaian Kredit, Pandemi, Debitor Artikel  ini  disusun  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  kasus  PT. Pasundan Jaya. Adapun poin-poin yang dipergunakan sebagai dasar pemikiran atau  topik  utama  penelitian  ini  adalah  menganalisis  mekanisme  perlindungan hukum bagi debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya di masa depan, kendala-kendala yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terkait ketidakmampuannya,  serta  upaya  hukum  yang  dilakukan  debitor  dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, terutama selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dimana jenis pendekatan yang dipergunakan adalah teori pendekatan yuridis normatif, yang berpedoman pada pandangan  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  dimana  penelitian  ini  juga bersifat deskriptif analitis, dan studi empiris, yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan  dan  kegiatan  wawancara  dengan  beberapa  narasumber.  Hasil penelitian ini mencakup mengenai restrukturisasi atau relaksasi kredit melibatkan perubahan dalam perjanjian kredit seperti suku bunga, waktu, atau pembayaran, kebijakan restrukturisasi kredit berlaku untuk perbankan dan pembiayaan hingga Maret 2023 akibat pandemi Covid-19, Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 mengakui  kejadian  tak  terduga  yang  diatur  dalam  hukum,  gagal  bayar  akibat Covid-19  bukan  wanprestasi,  Pandemi  Covid-19  termasuk  force  majeur,  dan sebagainya. ABSTRACT Keywords: Credit Resolution, Pandemic, Debitors This  article  is  structured  based  on  research  conducted  on  the  case  of  PT. Pasundan Jaya. The fundamental points used as the foundation or the main topic of  this  study  involve  examining  the  legal  protection  mechanisms  for  debtors unable to fulfil their obligations in the future, the obstacles faced in acquiring legal protection due to their incapacity, and the legal efforts made by debtors to address  these  obstacles,  particularly  during  the  Covid-19  pandemic.  This research employs a qualitative methodology with a normative juridical approach guided  by  the  perspectives  of  Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji.  It  is descriptive-analytical and empirical, involving observations and interviews with several sources. The research findings encompass restructuring or relaxation of credit involving changes in credit agreements such as interest rates, timeframes, or payments; The credit restructuring policy applies to banking and financing until March 2023 due to the Covid-19 pandemic; Presidential Decree No. 12 of 2020 acknowledges unforeseen events regulated by law, stating that defaulting due  to  Covid-19  is  not  a  breach  of  contract;  and  The  Covid-19  pandemic  is deemed as force majeure, among other aspects.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.”  Artinya,  negara  hukum menegakkan  keadilan  dan  kebenaran  dengan  menjunjung  tinggi  hukum.  Dalam  negara  hukum, setiap  tindakan  pemerintah  harus  bertanggung  jawab  secara  hukum.  Indonesia  sebagai  negara hukum memiliki ciri-ciri, seperti pengakuan dan perlindungan hak asasi yang sama dalam bidang politik,  hukum,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Selain  itu,  ada  juga  peradilan  yang  bebas  dari pengaruh  kekuatan  lain  dan  tidak  memihak  serta  jaminan  kepastian  hukum  untuk  memahami, melaksanakan, dan menjalankan hukum dengan aman.
Negara  Hukum  Indonesia  didasari  oleh  prinsip  rechtsstaat  dan  rule  of  law.  Ini  artinya, kewibawaan  negara  berada  di  bawah  pengaruh  hukum  dalam  semua  aspeknya.  Konsep  ini mencakup kesetaraan di depan hukum, kesempatan yang sama bagi warga negara dalam mencapai jabatan kenegaraan, dan kebebasan pribadi bagi warga negara. Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil,  serta  perlakuan  yang  sama  di  mata hukum (equality before the law). Namun, dalam realitas bisnis, banyak sekali rintangan bagi pihak yang berutang untuk memenuhi kewajibannya. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
PPKM diberlakukan sebagai respons terhadap penyebaran Virus Corona atau COVID-19, yang merupakan jenis baru dari virus corona yang dapat menular kepada siapa saja, termasuk bayi, anak-anak,  orang  dewasa,  lansia,  ibu  hamil,  dan  ibu  menyusui.  COVID-19  adalah  penyakit menular yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran nafas, mulai dari gejala ringan seperti batuk dan  pilek  hingga  gejala  serius  seperti  MERS  (Middle  East  Respiratory  Syndrome)  dan  SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Pandemi dalam kesehatan merujuk pada wabah penyakit yang menyerang banyak orang secara serentak di berbagai negara. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi karena potensi penyebarannya di seluruh dunia. Virus Corona atau COVID-19 menyerang sistem pernapasan dan dalam beberapa kasus hanya menimbulkan gejala ringan seperti flu. Namun, bisa juga menyebabkan infeksi pernapasan yang serius, seperti pneumonia, MERS, SARS, bahkan dapat berakibat fatal.
Dengan cepatnya penyebaran virus Covid-19, semua kegiatan usaha, termasuk transaksi pembiayaan,  terhambat,  yang  mengakibatkan  penurunan  volume  penjualan  dan  produksi. Transaksi usaha adalah tempat di mana suatu kesepakatan, yang disebut perjanjian, dibuat. Salah satu  perjanjian  yang  umum  adalah  perjanjian  kredit,  yang  sering  digunakan  perusahaan  untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan agar dapat menjalankan usahanya. Perjanjian kredit adalah perjanjian  utama  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  kreditor  dan  debitor.  Kreditor bertanggung  jawab  untuk  memberikan  pinjaman  sesuai  kesepakatan,  dan  debitor  harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai jadwal yang disepakati. Pinjaman ini bisa dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun, bagi kreditor, memberikan pinjaman selalu memiliki risiko, seperti debitor tidak mampu membayar atau mengalami penurunan pendapatan.
Untuk  mengurangi  risiko  tersebut,  kreditor  meminta  jaminan,  yang  merupakan  sarana perlindungan bagi kreditor. Jaminan ini memberikan kepastian hukum bahwa utang debitor akan dilunasi atau kewajiban debitor akan dipenuhi. Ada dua jenis jaminan: personal guarantee (jaminan perorangan) dan corporate guarantee (jaminan badan hukum). Keduanya memiliki prinsip yang sama, hanya berbeda pada pemberi jaminannya.
Jaminan yang diberikan baik oleh individu (personal guarantee) maupun oleh perusahaan (corporate guarantee) adalah pernyataan dari pihak ketiga, yang disebut penjamin, bahwa debitor dapat dipercaya untuk memenuhi kewajibannya. Namun, jika debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut,  pihak  ketiga  tersebut  akan  melakukannya.  Dengan  adanya  jaminan  ini,  kreditor  dapat menuntut penjamin untuk membayar utang debitor jika debitor tidak mampu membayar.
Aturan tentang jaminan utang diatur dalam Bab Ketujuh belas dari Pasal 1820 hingga Pasal 1850  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Pasal  1820  menyatakan  bahwa “Penjamin/Guarantee adalah perjanjian di mana pihak ketiga bersedia membayar utang si berutang jika si berutang tidak bisa melakukannya.” Perjanjian jaminan ini bersifat sukarela dan aksesori. Sukarela  karena  pihak  ketiga  secara  sukarela  setuju  untuk  memberikan  jaminan,  bahkan  tanpa pengetahuan debitor. Sementara itu, aksesori berarti perjanjian jaminan tidak ada tanpa adanya perjanjian  pokok.  Penjaminan  tidak  boleh  melebihi  kewajiban  debitor  yang  tercantum  dalam perjanjian pokok, seperti yang diatur dalam Pasal 1822. Eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh keberadaan atau tidaknya perjanjian pokoknya.
Jika debitor tidak bisa membayar utang kepada kreditornya, salah satu cara hukum untuk menyelesaikan utang piutang adalah dengan menggunakan peraturan kepailitan. Dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap  kreditur  yang  belum  dibayar  utangnya  bisa  mengajukan  permohonan  pailit  kepada pengadilan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur.
Dalam menangani Covid-19, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Meskipun berfokus pada Covid- 19, peraturan ini juga mengatur Stabilitas Sistem Keuangan. Jika setelah Covid-19 berlalu, tapi masih ada dampak ekonominya, Perpu ini tetap dapat berlaku hingga Tahun Anggaran 2023.
Ini sejalan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1820 sampai Pasal  1850)  yang  mengatur  mengenai  pemberian  jaminan.  Pasal  1820  menyatakan  bahwa penjamin  adalah  pihak  ketiga  yang  setuju  membayar  utang  debitor  jika  debitor  tidak  bisa melakukannya  sendiri.  Berdasarkan  aturan  ini,  penjamin  dapat  dinyatakan  pailit  sesuai  dengan Undang-Undang  Kepailitan  karena  juga  memiliki  kewajiban  melunasi  utang  debitor  kepada kreditornya.
Jika  PT.  Pasundan  Jaya  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  selama  Pandemi  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ini bisa dianggap sebagai tindakan wanprestasi atau kredit
macet  di  dunia  perbankan.  Namun,  untuk  menyatakan  bahwa  PT.  Pasundan  Jaya  melakukan wanprestasi, perlu dibuktikan bahwa mereka lalai atau tidak memenuhi kewajiban mereka.
Dalam  hukum,  ada  yang  disebut  Somasi,  yaitu  pernyataan  dari  bank  atau  lembaga keuangan kepada peminjam, yang meminta PT. Pasundan Jaya untuk segera atau dalam waktu tertentu membayar hutangnya. Munculnya pertanyaan tentang bagaimana debitor atau perusahaan seperti  PT.  Pasundan  Jaya  dilindungi  secara  hukum  terkait  ketidakmampuannya  atau keterlambatannya membayar kewajiban kepada kreditornya.
Dari latar belakang masalah ini, khususnya tentang ketidakmampuan PT. Pasundan Jaya dalam  membayar  kewajiban  kepada  kreditornya,  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  PT. Pasundan Jaya atas pinjaman atau pembiayaan kapal laut.

## METODE
Permasalahan  perlindungan  hukum  yang  dihadapi  PT.  Pasundan  Jaya  akibat ketidakmampuannya  membayar  kewajiban  selama  masa  pandemi  mendorong  peneliti  untuk mendalami  mekanisme  perlindungan  hukum  bagi  debitor.  Untuk  membahas  permasalahan- permasalahan  yang  tercakup  dalam  masalah,  peneliti  akan  mengadopsi  beberapa  teori  yang relevan. Teori Perlindungan Hukum (menurut Philipus M. Hadjon) digunakan sebagai dasar untuk memunculkan  teori-teori  lainnya,  sebagai  teori  yang  bersifat  makro  atau  konseptual  yang kemudian diformulasikan pada level berikutnya (Grand Theory); Teori Kepastian Hukum Utrecht (sebagai  Middle  Theory);  dan  Teori  Manajemen  Risiko  (menurut  S.  Ramli)  sebagai  Applied Theory.  Selain  itu,  akan  digunakan  juga  teori  Pengawasan  Bank  yang  independen  dan  efektif sebagai bagian penting dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  11/POJK.03/2020  yang  bertujuan  memberikan  bantuan  kredit kepada mereka yang terdampak Covid-19. Namun, aturan tersebut tidak memberikan penjelasan detail  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  bantuan  kredit  perbankan.  Pemerintah  justru menyerahkan kebijakan ini kepada setiap bank. Relaksasi kredit perbankan, menurut Masayah and Grimble (2015), adalah pengurangan persyaratan kredit, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun  non-keuangan,  untuk  membantu  pelanggan  perbankan.  Kendala  terbesar  adalah ketidakjelasan arah yang diberikan pemerintah mengenai relaksasi ini. Akibatnya, setiap lembaga keuangan  bank  tidak  memiliki  pedoman  yang  seragam  tentang  relaksasi  persyaratan  kredit perbankan.  Meskipun  aturan  OJK  telah  diberlakukan,  belum  ada  jaminan  bagi  orang  yang terdampak untuk mendapatkan bantuan. Relaksasi kredit perbankan bertujuan untuk membantu
debitur yang mengalami kesulitan keuangan akibat Covid-19, sehingga dengan bantuan ini, debitur bisa menyelesaikan kewajiban kreditnya.
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kemandekan ekonomi yang memberatkan bagi debitur, oleh  karena  itu,  pemerintah  memberikan  relaksasi  agar  mereka  bisa  memenuhi  kewajiban kreditnya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kredit macet secara besar-besaran yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada sistem perbankan itu sendiri.
Keputusan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua sisi, ada yang menganggapnya tepat dan ada yang tidak. Menunda pembayaran kredit secara  hukum  sebenarnya  hanya  berarti  menunda  waktu  pembayaran  angsuran  dan memperpanjang masa perjanjian kredit. Namun, belum tampak ada insentif atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada debitur maupun industri perbankan. Sebenarnya, relaksasi ini dibutuhkan oleh debitur dan bank agar dapat mencegah kredit bermasalah.
Relaksasi perjanjian kredit yang diterapkan oleh PT. Pasundan Jaya selama pandemi COVID-19 terdiri dari beberapa bentuk, seperti:
• Pengurangan Suku Bunga
• Perpanjangan Jangka Waktu
• Restrukturisasi Kredit
• Pemberian Kredit Baru
• Perlindungan Hukum Debitur
• Persyaratan Transparansi
Cara PT. Pasundan Jaya Melaksanakan Relaksasi Perjanjian Kredit Selama Pandemi COVID-19 adalah dengan merancang dan menerapkan relaksasi kredit, yaitu:
• Mengevaluasi Dampak Pandemi
• Perancangan Kebijakan Relaksasi
• Komunikasi dengan Nasabah
• Proses Persetujuan dan Penilaian Risiko
• Pengaturan Dokumen Perjanjian
• Monitoring dan Pelaporan
• Kepatuhan terhadap Regulasi
• Evaluasi Hasil dan Pembelajaran
Dampak Relaksasi Perjanjian Kredit pada Pemangku Kepentingan:
• Nasabah: Menerima manfaat dari penundaan pembayaran dan perubahan lainnya, tetapi perlu memahami perubahan kewajiban setelah relaksasi.
• Pemegang Saham: Memperhatikan dampak relaksasi pada kinerja keuangan perusahaan, yang dapat memengaruhi nilai saham dan kepercayaan investor.
• Manajemen  Perusahaan:  Bertanggung  jawab  atas  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pemantauan relaksasi perjanjian kredit.
• Otoritas  Pengawas  dan  Regulator:  Memantau  pelaksanaan  relaksasi  sesuai  dengan pedoman yang ditetapkan.
• Karyawan:  Dapat  terpengaruh  oleh  perubahan  kebijakan,  mungkin  perlu  penyesuaian terhadap kondisi perusahaan.
• Nasabah  Lainnya:  Perubahan  kebijakan  dapat  memengaruhi  persaingan  atau  penawaran bunga kepada mereka.
• Pemerintah:  Memberikan  dukungan  kebijakan  atau  insentif  yang  mendukung  relaksasi perjanjian kredit.
• Komunitas Lokal: Dampaknya terhadap komunitas lokal juga perlu dipertimbangkan.
• Lembaga  Keuangan  Lainnya:  Terpengaruh  oleh  atau  memengaruhi  relaksasi  perjanjian kredit.
• Masyarakat  Umum:  Persepsi  terhadap  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dapat dipengaruhi oleh cara PT. Pasundan Jaya menangani relaksasi perjanjian kredit.
Tantangan yang dihadapi oleh PT. Pasundan Jaya dalam implementasi relaksasi perjanjian kredit saat Pandemi COVID-19:
• Risiko kredit yang meningkat berpotensi menyebabkan kerugian kredit yang lebih besar.
• Pemantauan dan pelaporan yang kompleks karena tugas menjadi rumit dan memerlukan struktur yang kuat untuk dapat dilakukan secara akurat.
• Pedoman regulasi yang terus berubah sehingga tidak optimal selama pandemi.
• Pengelolaan risiko operasional yang baik untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kegagalan operasional sangat diperlukan.
• Komunikasi dengan nasabah kurang efektif.
• Penilaian  risiko  yang  akurat  sangat  dibutuhkan  untuk  menghindari  pemberian  relaksasi kepada nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.
• Keselamatan dan keamanan data sulit diwujudkan.
• Kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan modal jika likuiditas menurun.
• Reputasi perusahaan menurun karena implementasi yang buruk dan nasabah merasa tidak puas.
Kepastian  Hukum  bagi  PT.  Pasundan  Jaya  dalam  Menyelesaikan  Kredit  saat  Pandemi COVID-19
a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi:
Kejelasan  hukum  bagi  orang  yang  meminjam  uang  dalam  melunasi  kewajiban  selama pandemi  COVID-19  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  di  PT.  Pasundan Jaya. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejelasan hukum bagi orang yang meminjam uang:
1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
• Kebijakan lockdown, pembatasan sosial, dan bantuan ekonomi pemerintah mempengaruhi kemampuan orang yang meminjam uang untuk membayar utang.
• Peraturan baru, seperti moratorium pinjaman atau restrukturisasi utang, juga berdampak pada kewajiban orang yang meminjam uang.
• Putusan pengadilan tentang masalah keuangan selama pandemi.
• Kemampuan  orang  yang  meminjam  uang  untuk  membayar  dipengaruhi oleh sumber dana mereka selama pandemi.
• Penurunan bisnis pada PT. Pasundan Jaya atau perusahaan peminjam uang lainnya selama pandemi.

## 2. Kontrak dan Perjanjian
• Isi dari kontrak antara orang yang meminjam uang dan PT. Pasundan Jaya menentukan kewajiban peminjam uang.
• Klausul force majeure atau perubahan situasi eksternal dalam kontrak juga memengaruhi situasi pandemi.
3. Kinerja Keuangan Orang yang Meminjam Uang
Penurunan pendapatan atau bisnis dapat menyulitkan pembayaran utang. Kinerja keuangan  adalah  faktor  penting  yang  mempengaruhi  kejelasan  hukum  saat membayar utang selama pandemi, termasuk di PT. Pasundan Jaya atau perusahaan lainnya.
4. Kepatuhan Terhadap Peraturan:
Debitur  dan  PT.  Pasundan  Jaya  harus  taat  pada  peraturan  pemerintah  tentang pembayaran utang, restrukturisasi utang, atau langkah hukum lainnya. Kepatuhan ini  memengaruhi  seberapa  pastinya  hukum  bagi  debitur  dalam  membayar  utang selama  pandemi  COVID-19,  termasuk  di  PT.  Pasundan  Jaya  atau  perusahaan lainnya.
5. Upaya Negosiasi:
Debitur dan PT. Pasundan Jaya bisa berunding untuk mencapai kesepakatan tentang restrukturisasi  utang,  perpanjangan  waktu  pembayaran,  atau  pengurangan  utang. Upaya negosiasi ini sangat mempengaruhi seberapa pastinya hukum bagi debitur dalam melunasi kewajiban mereka selama pandemi COVID-19.
6. Perkembangan Ekonomi dan Kesehatan:
Bagaimana  pandemi  COVID-19  mempengaruhi  ekonomi  dapat  berdampak  pada kejelasan  hukum  bagi  debitur.  Perkembangan  ini  dinamis  dan  berubah  seiring waktu. Oleh karena itu, debitur harus terus memantau situasi ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi perubahan ini. Perkembangan ekonomi dan kesehatan ini memengaruhi seberapa pastinya hukum bagi debitur dalam membayar utang selama pandemi COVID-19, termasuk di PT. Pasundan Jaya.
b. Penyelesaian Sengketa
Setiap kali ada masalah dengan kredit, PT. Pasundan Jaya berusaha untuk menyelamatkan kredit dengan relaksasi kredit. Tujuan dari relaksasi kredit ini adalah: mencegah kerugian berlebihan bagi PT. Pasundan Jaya dengan menjaga kualitas kredit yang telah diberikan; membantu mengurangi beban  kewajiban  debitur  sehingga  mereka  bisa  melanjutkan  usaha  mereka,  dimana  dengan menghidupkan kembali usaha, mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk membayar hutang dan memulai  kembali  kegiatan  usaha  mereka;  dan  menghindari  penyelesaian  kredit  bermasalah melalui lembaga hukum yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar.
Relaksasi kredit dilakukan melalui tiga cara:
- Rescheduling :  Mengubah  beberapa  syarat  perjanjian  kredit  yang  terkait  dengan  jadwal pembayaran  kembali  atau  jangka  waktu  kredit,  termasuk  tenggang  waktu,  jumlah angsuran, dan bisa juga dengan menambah kredit jika diperlukan.
- Reconditioning :  Mengubah  sebagian  atau  seluruh  persyaratan  perjanjian,  tidak  hanya terbatas pada jadwal angsuran atau jangka waktu kredit. Perubahan kredit dilakukan tanpa memberikan tambahan kredit atau mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan.
- Restructuring :  Mengubah  syarat-syarat  perjanjian  kredit  dengan  memberikan  tambahan kredit  atau  mengubah  sebagian  atau  seluruh  kredit  menjadi  ekuitas  perusahaan,  dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning . Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor  11/POJK.03/2020  tentang  stimulus perekonomian  nasional  sebagai  kebijakan Countercyclical dampak  penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Penyelesaian  sengketa  bagi  orang  yang  meminjam  uang  dalam  melunasi  kewajiban  di  masa pandemi COVID-19 di luar pengadilan bisa melibatkan beberapa cara alternatif. Penting untuk mencari solusi yang membantu kedua belah pihak, yaitu orang yang meminjam uang dan pemberi pinjaman, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Beberapa cara yang bisa dipertimbangkan adalah:
- Negosiasi  Langsung :  Metode  penyelesaian  sengketa  alternatif  sangat  membantu  saat orang yang meminjam uang mengalami kesulitan membayar selama pandemi COVID-19.
- Mediasi :Mediator mendorong percakapan yang produktif, mencari masalah, dan mencari solusi  yang  tepat.  Proses  mediasi  lebih  cepat  dan  ekonomis  dibandingkan  dengan pengadilan.
- Arbitrase : Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana arbiter independen menentukan hasilnya.
- Program Bantuan Pemerintah : Pemerintah memiliki program bantuan ekonomi sebagai respons terhadap pandemi.
- Forbearance Agreement : Debitur dan kreditur bisa sepakat untuk penundaan pembayaran atau pengurangan sementara atas hutang. Perjanjian ini membantu debitur sementara dan memberikan kepastian pembayaran di masa depan.
- Penyusunan  Ulang  Kontrak :  Debitur  dan  kreditur  bisa  merundingkan  ulang  kontrak pinjaman dengan syarat-syarat baru yang mempertimbangkan situasi ekonomi sulit akibat pandemi.
- Konseling Keuangan : Debitur bisa mencari bantuan dari konselor keuangan atau lembaga nirlaba  untuk  mengelola  keuangan  mereka  dan  mendapatkan  saran  tentang  mengatasi masalah utang.
Proses pengadilan sebenarnya adalah cara resmi yang seringkali lebih mahal dan memakan waktu  lama  dibandingkan  metode  lainnya.  Hasilnya  juga  bisa  sulit  diprediksi  dan  sering menimbulkan  sengketa  yang  berkepanjangan.  Karena  itu,  saat  menghadapi  masalah  keuangan akibat pandemi COVID-19, lebih baik untuk mencoba cara lain seperti negosiasi, mediasi, atau perjanjian  pemutusan  terlebih  dahulu.  Tujuannya  adalah  mencapai  kesepakatan  yang  saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk masuk ke pengadilan.

## KESIMPULAN
Pada  umumnya,  aturan  tentang  relaksasi  atau  restrukturisasi  kredit  tidak  secara  spesifik diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  di  Indonesia.  Dalam  praktiknya, restrukturisasi ini biasanya diatur dalam perjanjian kredit baru atau modifikasi perjanjian kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang bersifat menyeluruh untuk pandemi Covid-19 masih berlaku hingga Maret 2023 berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Ketika seorang debitur mengalami gagal bayar karena Covid-19, ini bukanlah kategori wanprestasi. Ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dengan memperhatikan itikad baik, kepatutan, dan prinsip
keadilan. Situasi ini relevan dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyinggung force majeure.
Peristiwa pandemi Covid-19 adalah pengalaman yang mengajarkan bahwa perjanjian antara pihak, terutama perjanjian baku yang dibuat oleh kreditur, seharusnya mempertimbangkan semua kemungkinan di masa depan. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan itikad baik dan kepatutan serta mempertimbangkan keseimbangan kepentingan dan keadilan. Aturan-aturan ini memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam tindakan mereka. Oleh karena itu, syarat dan ketentuan restrukturisasi biasanya diatur dalam perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika ada  konflik  terkait  restrukturisasi  kredit,  hukum  perdata  akan  menjadi  panduan  umum  dalam menetapkan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.291
– 292.
Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),  (Jakarta:  Toko Gunung Agung, 2016), hlm.82-83..Ibid., hlm.95.
Ade  Arianto  Asril,  Anis  Rifai,  Arina  Novizas  Shebubakar,  PENYELENGGARAAN TABUNGAN  PERUMAHAN  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  4  TAHUN 2016  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  PERLINDUNGAN  HUKUM,  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. VII No. 1 Januari Tahun 2022.
Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 151.
Afnil Guza, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap, (Jakarta: ASA Mandiri, 2006), hlm.216.
Agus  Brotosusilo,  makalah  “Aspek-Aspek  Perlindungan  Terhadap  Konsumen  dalam  Sistem Hukum di Indonesia”, (Jakarta: YLKI-USAID, 2018), hlm.46.
Ahmad,  dkk.,  Layanan  Angkutan  Penumpang  Transportasi  Laut  di  Masa  Pandemi,  Jurnal JALASENA Teknik Perkapalan, Vol.2. No.2, Februari 2021, hlm.110.
Biofarma,  “Kenali  Virus  Covid-19”,  https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali- virus-covid19.
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 23.
Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 5.
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm.92.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Jaminan  Fidusia,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2016),
hlm.14.
H.  Tan  Kamelo,  Hukum  Jaminan  Fidusia:  Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan,  (Bandung: Alumni, 2016), hlm.234.
H.R.  Daeng  Naja,  Hukum  Kredit  dan  Bank  Garansi,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2005), hlm.207.
Habib Adjie, Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1.
Handriani,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pamulang,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI DEBITOR  DALAM  PERJANJIAN  KREDIT  DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”, Jurnal LAW REVIEW PAMULANG, Volume 2 Issue 2, November 2019.
Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 25-117.
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2015), hlm.303.
J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.17.
John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (terjemahan oleh Achmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.274.
Kartini  Mulyadi  dan  Gunawan  Widjaja,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,
Pasal 1.
Marhainis  Abdul  Hay,  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  2019), hlm.147.

## Strategi Penyelesaian Kredit Selama Pandemi Covid-19
Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 82.
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.
24.
Megarita, Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah, Jurnal Hukum USU, Vol 12. No. 1. Februari 2017, hlm. 65.
Mgs.Edy  Putra  The  ‘Aman,  Kredit  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Yuridis,  (Yogyakarta:  Liberty, 2009), hlm. 1.
Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.7-13.
Muchdarsyah  Sinungan,  Kredit  Seluk  Beluk  dan  Pengelolaannya.  (Yogyakarta:  Tograf,  2000), hlm.12.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 218.
Munir  Fuady,  Hukum  Perkreditan  Kontemporer,  Cetakan  ke-2  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2014), hlm.37.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PERJANJIAN KREDIT BANK”, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017. Hirsanuddin,
“PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PARA  PIHAK  (KREDITOR  DAN  DEBITOR) MELALUI PARATE EXECUTIE OBYEK HAK TANGGUNGAN”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, volume 9, Issue 1, April 2021.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm.89.
Purwahid  Patrik,  Dasar-Dasar  Hukum  Perikatan  (Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  dan  dari Undang-Undang), (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm.46.
R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Internusa, 2006), hlm.1, 17.
R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 2017), hlm.49.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  (Jakarta:  Pradnya Paramita, 2008), hlm.338.
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 86.  Ibid., hlm. 86-87.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.23. Salim. HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 157.
Siswanto  Sutojo,  Analisis  Kredit  Bank  Umum,  (Jakarta:  Pustaka  Binaman  Pressindo,  2005), hlm.44.
Siswanto  Sutojo,  Menangani  Kredit  Bermasalah,  (Jakarta:  Pustaka  Binaman  Pressindo,  2006), hlm.74.
Siswanto  Sutojo,  Menangani  Kredit  Bermasalah:  Konsep,  teknik,  dan  kasus,  (Jakarta:  Pustaka Binaman Pressindo, 2007), hlm. 12.
Soehatman  Ramli,  Manajemen  Risiko  Dalam  Perspektif  K3  OHS  Risk  Management,  (Jakarta:
Dian Rakyat, 2018), hlm.64, Ibid., hlm.66.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.13.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2016), hlm.6
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013), hlm.62,Ibid., hlm.62.
Suharno, Analisa Kredit, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm.2.
Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Jakarta:PT. Sofmedia, 2018), hlm. 195.
Sunarmi, Kedudukan Guarantor Dalam Kepailitan, Majalah Hukum USU Vol. 8. No.2, Agustus 2003, hlm. 125.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm. 26-28.
Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia,  (Jakarta:  Institut  Bankir  Indonesia,  2013), hlm.66.
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 6-143. Sutojo Siswanto, Analisa Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2005), hlm. 44.
Try Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
Wiryono Prodjodikoro, Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,
(Bandung: Sumur Bandung, 2015), hlm.137.
Yasonna H. Laoly, (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), dalam Artikelnya “Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License