Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT
Rupita 1 , Yulianti 2 , Zakiah Hasan Gaffar 3 , Syarifah Ema Rahmaniah 4 , Herlan 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak *Email Koresponden: rupita@fisip.untan.ac.id

## ABSTRACT
Education policy during the COVID-19 pandemic prioritizes safety and health, both learners, educators and the community. This policy is based on the Joint Decree (SKB) of four ministers that is still valid to this day. The priority in implementing this  policy  is  collaborative  governance,  where  every  layer  of society  actively  participates  from  formulation  to  policy  implementation.  This  research  specifically discusses the implementation of education policies in the Indonesia-Malaysia border region, Entikong West Kalimantan. This research method is the exploration of primary data and secondary data. Field primary data is obtained through observation and secondary data through literature review with topic clustering; collaborative governance, education policy, and learning in times of pandemics. Based on the  discussion,  the  concept  of  collaborative  governance  has  not  been  fully  implemented  in  the application of education policy in the pandemic period. This is because there is an urgent situation in the implementation of online learning. While in collaborative governance, more activities are carried out face-to-face; Such as socialization and community participation.
Keywords : Collaborative Governance, Education Policy, COVID-19 Pandemic, Borders

## ABSTRAK
Kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 mengedepankan keselamatan dan kesehatan, baik peserta didik, pendidik hingga masyarakat. Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang masih berlaku hingga hari ini. Keutamaan dalam penerapan kebijakan ini adalah collaborative governance, dimana setiap lapisan masyarakat berpartisipasi aktif mulai dari perumusan hingga  implementasi  kebijakan.  Penelitian  ini  spesifik  membahas  tentang  penerapan  kebijakan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong Kalimantan Barat. Metode penelitian ini  adalah  eksplorasi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  lapangan  didapatkan  melalui observasi  dan  data  sekunder  melalui  literatur  review  dengan  klasterisasi  topik;  collaborative governance, kebijakan  pendidikan, dan  pembelajaran  di  masa  pandemi.  Berdasarkan  pembahasan, konsep  collaborative  governance  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dalam  penerapan  kebijakan pendidikan  di  masa  pandemi.  Hal  ini  karena  adanya  situasi  yang  mendesak  dalam  pemberlakukan pembelajaran  daring.  Sementara  dalam  collaborative  governance,  kegiatan  yang  lebih  banyak dilakukan secara tatap muka; seperti sosialisasi dan partisipasi masyarakat.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Kebijakan Pendidikan, Pandemi COVID-19, Perbatasan

## PENDAHULUAN
Prinsip  dasar  dalam  kebijakan  pendidikan  di  masa  pandemi  COVID-19  adalah kesehatan  dan  keselamatan  peserta  didik,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  keluarga  dan masyarakat, serta pemenuhan layanan pendidikan dengan memperhatikan tumbuh kembang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
dan  kondisi  psikososial  peserta  didik  (Kemendikbud,  2021).  Kemudian,  hingga  saat  ini penyesuaian kebijakan pembelajaran tatap muka pada daerah zona kuning masih dilakukan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  agar  masyarakat  tetap berada  di  rumah  serta  mematuhi  segala  protokol  Kesehatan,  juga  diberlakukan  dibidang Pendidikan, harus melakukan system pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  RI.  No.20/2003,  Pasal  1,  ayat  15,  disebutkan “Pendidikan  yang  peserta  didiknya  ter pisah  dari  Pendidikan  dan  pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain”.  Kebijakan  tersebut,  diberlakukan  seluruh  wilayah  Indonesia  termasuk  di  Kalimantan Barat, termasuk di wilayah perbatasan negara.
Situasi  pendidikan  di  wilayah  perbatasan  menghadapi  hambatan  berlapis,  karena pada satu sisi situasi wilayah yang terpencil dan tidak terjangkau akses jaringan internet. Lalu pada sisi lain, situasi pandemi memaksa seluruh wilayah di Kalimantan Barat memberlakukan sistem belajar dari rumah pada semua satuan pendidikan. Sejauh ini, sudah lebih dari setahun pembelajaran  online  dilaksanakan.  Namun  pada  satuan  perguruan  tinggi,  kegiatan  belajar mengajar  dengan  sistem hybrid  learning (yang  menggabungkan  pembelajaran  online  dan offline) sudah dilakukan sejak awal tahun 2021 di beberapa universitas.
Berdasarkan  SKB  Keputusan  Bersama  Empat  Menteri  Tentang  Panduan Penyelenggaraan  Pembelajaran  Pada  TA  2020/2021  dan  TA  2020/2021  Di  Masa  Pandemi Covid-19  satuan  pendidikan  menengah  hingga  pendidikan  tinggi  sudah  mulai  melakukan sistem  hybrid  learning,  dengan  memperhatikan  protokol  kesehatan  ketat.  Hybrid  learning yaitu metode pembelajaran yang terdiri atas: 1) kombinasi antara model pembelajaran; 2) kombinasi  antara  metode  pembelajaran;  3)  kombinasi  antara  online  learning  dengan pembelajaran tatap muka (Bonk & Graham, 2006).
Pada penerapan  aturan atau  kebijakan pendidikan  di  masa  pandemi,  Kemendikbud mengupayakan  bantuan  subsidi  kuota  internet  untuk  siswa,  guru,  mahasiswa  dan  dosen (Kemendikbud,  2020).  Akan  tetapi,  penerapan  pembelajaran  daring  di  daerah-daerah terpencil yang terdampak memerlukan upaya bersama antara peserta didik, orang tua serta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
masyarakat.  Termasuk  di  wilayah  perbatasan  Indonesia — Malaysia, di  Entikong  Kalimantan Barat.

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  situasi  eksisting  pendidikan  di  perbatasan  sebelum  dan  setelah  adanya pandemi COVID-19?
2. Bagaimana memahami collaborative governance dalam kebijakan pendidikan di wilayah perbatasan negara?

## Tinjauan Konseptual
Ansell  and  Gash  (2008)  mendefinisikan  tata  kelola  kolaboratif  ( collaborative governance) sebagai berikut:
“ Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif  yang  formal,  berorientasi  konsensus,  dan  deliberatif  yang  bertujuan  untuk membuat  atau  melaksanakan  kebijakan  publik  atau  mengelola  program  publik  atau aset. ”
Pada  definisi  ini  menekankan  enam  kriteria  penting:  (1)  forum  yang  diprakarsai  oleh badan-badan publik atau lembaga, (2) peserta forum termasuk aktor non-negara, (3) peserta terlibat  langsung  dalam  pengambilan  keputusan  dan  tidak  hanya  “dikonsultasikan”  oleh badan publik, (4) forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif, (5) forum bertujuan  untuk  mengambil  keputusan  melalui  konsensus  (bahkan  jika  konsensus  tidak tercapai  dalam  praktik),  dan  (6)  fokus  kolaborasi  adalah  pada  kebijakan  publik  atau manajemen publik.
Sebagai definisi dasar dapat disimpulakan bahwa tata kelola mengacu pada aturan dan bentuk yang memandu pengambilan keputusan kolektif. Artinya bahwa fokusnya adalah pada pengambilan keputusan secara kolektif menyiratkan bahwa tata kelola bukan tentang satu individu yang membuat keputusan melainkan tentang kelompok individu atau organisasi atau
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
sistem  organisasi  pengambilan  keputusan.  Lebih  lanjut,  Ansell  dan  Gash  juga  menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai kolaboratif atau collaborative governance . Bentuk dari governance yang melibatkan stakeholeders atau pemangku kepentingan secara bersamaan dalam satu forum dengan aparat pemerintahan untuk guna membuat keputusan bersama (Ansell and Gash, 2008).
Tatakelola  kolaboratif  sendiri  merupakan  bentuk  susunan  kepemerintahan,  dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder non-negara dalam  sebuah  proses  pengambilan  keputusan  yang  formal,  berorintasi  pada  konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik.
Konsep  dan  definisi  tersebut  banyak  dijadikan  acuan  oleh  akademisi  lainnya  dalam membahas  collaborative  governance,  misalnya  Emerson,  Nabatchi  dan  Balogh  (2012) memberikan  definisi  yang  lebih  luas  yaitu  sebagai  proses  dan  struktur  dari  pengambilan keputusan  kebijakan publik  dan  manjemen  yang  melibatkan  masyarakat  secara  konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama”.  Dengan  kata  lain  kolaborasi  membahas  mengenai  kerjasama  dua  tau  lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.  Artinya  disini  bahwa  sistem  untuk  pengambilan  keputusan  publik  dimana kolaborasi lintas batas merepresentasikan pola perilaku dan aktivitas yang berlaku (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2012).
Terdapat 3 dimensi dalam collaborative governance menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012), yaitu sebagai berikut:
1. Dimensi  pertama  digambarkan  dengan  kotak  terluar  yang  merupakan  ruang  lingkup/ system contexs yang menanungi.Dimensi pertama ini memiliki 7 elemen yaitu:
a. Resouce Condition (Sumber daya yang dimiliki),
b. Policy and Legal Framework (Kebijakan dan kerangka hukum),
c. Level of Conflict/Trust (Konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan),
d. Socioeconomi ; kesehatan; budaya; dan ragam (Potret Kondisi),
e. Prior failure to Address Issues (Kegagalan yang ditemui di awal),
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
f. Political dynamics/power relations (Dinamika politik), dan
g. Network connectedness (Jaringan yang terkait).
2. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep Collaborative Governance yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. Kondisi sekarang pada awal kolaborasi dapat baik memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara para pemangku kepentingan danantara instansi dan pemangku kepentingan, banyak kerangka kerja cenderung mencampuradukkan  konteks  dan  kondisi  sistem  dengan  driver  khusus  kolaborasi. Sebaliknya,  kerangka  kerja  yang  memisahkan  kontekstual  variabel  dari driver penting, tanpa  dorongan  untuk  berkolaborasi  tidak  akan  berhasil  terungkap  Dimensi  kedua  ini memiliki 4 komponen yaitu:
a. Leadership , mengacu pada sosok pemimpin yang dapat berinisiatif untuk memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya.
b. Consequential  incentives ,  mengarah  pada  bagian  baik  (masalah  sumberdaya, kepentingan,  atau  kesempatan),  maupun  eksternal  (krisis,  ancaman,  kesempatan situasional/institusional).
c. Interdependence , kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak.
d. Uncertainty, ketidak  pastian  menjadi  tantangan  utama  dalam  mengelola permasalahan publik.
3. Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu :
a. Principled Engagement,
b. Shared Motivation,
c. Capacity for Join action

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dalam  penulisannya  menggunakan  jenis  metode  penelitian  kualitatif deskriptif  dengan  eksplorasi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  didapatkan dengan melakukan observasi sedangkan data sekunder mengutamakan  literatur review. Penelitian ini mengutamakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai  penguat  kajian.  Pengumpulan  data  sekunder  dengan  metode  non  sistematik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
review yaitu melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku  yang  terkait  dengan  topik  penelitian  dengan  klaster:  collaborative  governance, kebijakan  pendidikan,  dan  pembelajaran  di  masa  pandemi.  Adapun  pengumpulan  data primer  mengutamakan  data  observasi  dan  dokumentasi  karena  keterbatasan  untuk berinteraksi di masa pandemi COVID-19. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pembangunan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Sebelum dan Sesudah Pandemi
Kenyataan pada daerah perbatasan, kesadaran akan pentingnya arti pendidikan masih sangat  kurang.  Masyarakat  lokal  lebih  memilih  bekerja  daripada  melanjutkan  pendidikan. Faktor  sosial  budaya  berkaitan  dengan  kultur  masyarakat  yang  berupa  pandangan,  adat istiadat,  dan  kebiasaan  yang  melekat  di  dalam  suatu  kelompok  seringkali  menjadi  faktor penghambat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Banyak dari orang tua memilih  untuk  memperkerjakan  anak  usia  sekolah  guna  membantu  kehidupan  ekonomi keluarga.
Berdasarkan data lapangan eksisting menunjukkan bahwa masih tingginya angka putus sekolah  dan  rendahnya  angka  partisipasi  pendidikan  di  daerah  perbatasan  membutuhkan sebuah  upaya  yang dapat  memperluas akses  masyarakat  agar  mampu  memahami  tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini memerlukan upaya kolaborasi yang tepat antara kesesuaian kebijakan, pemerintah daerah, dan masyarakat perbatasan itu sendiri dalam menangani permasalahan pendidikan khusus di wilayah perbatasan negara.
Persoalan  utama  penyelenggaraan  pendidikan  pada  satuan  tingkat  dasar  di  wilayah perbatasan  adalah  kesenjangan  kebijakan  pada  peningkatan  pembangunan  pendidikan. Kemudian, disertai dengan kebijakan peningkatan mutu dan kualitas guru sekolah dasar dan menengah  di  daerah  perbatasan,  yaitu  berkenaan  dengan:  a)  kesenjangan  karena  akses geografis; b) kesenjangan karena akses komunikasi; c) kesenjangan karena kualifikasi guru; d) kesenjangan  karena  kompetensi  guru;  e)  kesenjangan  karena  kurikulum;  f)  kesenjangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
karena ketepatan waktu penerimaan gaji guru; g) kesenjangan karena fungsi supervisi; dan h) kesenjangan dalam dukungan orangtua pada pendidikan anak.
Pembangunan  pendidikan  di  wilayah  perbatasan  harus  mempunyai  suatu  dokumen perencanaan jangka panjang yang akan dijadikan acuan bagi pelaksanaan program-program pendidikan ke depan, perencanaan tersebut menjadi landasan acuan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terstruktur serta dibutuhkan suatu tolok ukur sebagai bahan evaluasi kinerja tahunan dari instansi terkait yang mengelola pendidikan di tingkat daerah.
Guna  merencanakan hal  tersebut,  pemerintah daerah harus  memiliki  Rencana  Induk Pengembangan  Pendidikan  (RIPP)  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  Renstra  (Rencana Strategis)  Pendidikan  di  daerah  perbatasan.  Penyusunan  RIPP  harus  mengacu  pada  isu-isu strategis bidang pendidikan di daerah perbatasan, serta tidak lepas dari kerangka kebijakan umum pendidikan di tingkat nasional, serta standar pelayanan minimal pendidikan daerah.
Inisiasi  dan  strategi  pengambilan  kebijakan  yang  berkenaan  dengan  kemampuan daerah untuk mendistribusikan dan memenuhi kebutuhan pendidikan dari sektor guru, tidak terlepas  dari  kemampuan  anggaran  pendidikan  di  daerah  yang  pada  hakekatnya  harus memenuhi  ketentuan  amanat  undang-undang  yang  relevan  serta  pengelolaannya  harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
Mencermati  hal-  tersebut  maka  untuk  menciptakan  mutu  layanan,  maka  sarana  dan prasarana  pendukung  layanan  harus  tersedia  dan  memenuhi  standar  ketentuan  yang memadai. Proses pendidikan bermutu dilakukan melalui sebuah kebijakan yang relavan, yaitu kebijakan  yang  didalamnya  mengandung  semua  petunjuk  yang  berkenaan  dengan pembangunan pendidikan di daerah perbatasan negara.
Masalah pendidikan di daerah perbatasan secara umum termasuk di daerah perbatasan telah  lama  kita  sadari.  Namun,  adanya  dalih  bahwa  keterbatasan  dana  dan  berbagai peraturan  berlaku  selalu  dijadikan  alasan  untuk  menunda  pemecahan  masalah  tersebut. Sebagai  ilustrasi  betapa  sulitnya  menempatkan  tenaga  guru/pendidik  di  daerah-dareh perbatasan.  Walaupun  terdapat  guru-guru  yang  mengabdikan  diri  di  perbatasan persoalan kemudian adalah permasalahan profesionalisme yang turut menentukan kualitas pendidikan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Demikian pula dengan sulitnya membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi  atau  langkanya  alat-alat  bantu  proses  belajar  mengajar.  Ditambah  lagi  dengan tuntutan  sistem  pendidikan  yang  standar  mengenai  jenjang  pendidikan  serta  kurikulum nasional  yang  turur  serta  menghambat  daerah  perbatasan  untuk  mengejar  ketertinggalan dalam bidang pendidikan.
Selain  pemenuhan  kebutuhan  guru  dan  juga  memperhatikan  kesejahteraan  guru  di daerah perbatasan, pembangunan sarana fisik sekolah yang memadai juga menjadi salah satu fokus  yang  perlu  diperhatikan  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  di  daerah  perbatasan. Proses pembangunan sarana fisik sekolah tersebut dapat dilakukan dengan dana pemerintah pusat atau daerah, atau bisa saja dari dana CSR perusahaan.
Kemudian, situasi rentan warga sekolah di wilayah perbatasan karena mereka terancam tidak menerima mata pelajaran dengan baik. Hal ini karena pemberlakuan kebijakan nasional “belajar dari rumah”, sementara sarana prasarana dan akses mereka sangat terbatas. Tidak adanya aktivitas di sekolah menjadikan peserta didik tidak fokus terhadap pelajaran. Mereka lebih  banyak  memilih  membantu  orang  tua  mereka  ke  ladang/sawah  dan  kebun  untuk bekerja, daripada “belajar” dengan ketiadaan akses internet, gadget, dan sarana lainnya.
2. Collaborative Governance Kebijakan Pendidikan di Perbatasan Pada Masa Pandemi
Sejak diberlakukan penutupan wilayah perbatasan di gate border Entikong, kegiatan belajar  mengajar  di  sekolah  dasar  dan  menengah  se-Kecamatan  Entikong  dihentikan. Kerentanan masyarakat perbatasan menjadi berlapis karena situasi mereka masih ada yang tinggal di wilayah terisolir, terutama mereka yang merupakan masyarakat adat (Niko, 2020). Secara umum warga di Kalimantan Barat saling bahu membahu dalam mengupayakan tidak menyebar  varian-varian  baru  COVID-19  melalui  pintu  perbatasan  negara.  Modal  sosial masyarakat menekankan pada asas gotong royong satu komunitas dengan komunitas lainnya (Rupita, 2021).
Menurut Tati dan Fatmawati (2021) fokus berkolaborasi pemerintah dalam kebijakan pendidikan  di  masa  pandemi  adalah  dalam  hal  kebijakan  publik  atau  manajemen  publik Konsensus  yang  dicapai  memuat  kebijakan  pendidikan  pada  proses  perumusan  kebijakan hingga  implementasi.  Lebih  lanjut  diketahui bahwa  proses  terbentuknya  kebijakan  melalui
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
empat proses, yakni rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan. Adapun rumusan model kolaborasi pada gambar berikut:
Model kolaborasi penyelenggaraan pendidikan di perbatasan di masa pandemi
Sumber: Penulis, 2021.

## Keterangan:
1. Kebijakan pendidikan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, stakeholders  (NGO,  lembaga  riset,  dan  lain-lain),  masyarakat perbatasan dan warga sekolah (guru, murid, dan tenaga kependidikan).
2. Kebijakan  pendidikan  di  perbatasan  adalah  situasi  khusus,  dimana  masyarakatnya memiliki  kerentanan  berlapis.  Mereka  tidak  dapat  mengakses  pendidikan  daring, karena  akses  terhadap  jaringan  internet  sangat  terbatas.  Kebijakan  pendidikan semestinya memprioritaskan kebutuhan dasar warga sekolah.
3. Kebijakan pendidikan di perbatasan diidentifikasikan sebagai kolaborasi antar elemen yang berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan. Artinya bahwa kebijakan “belajar dari rumah” tidak dapat diimplementasikan di wilayah perbatasan karena situasi khusus wilayah.
Kebijakan pendidikan di perbatasan Pemerintah Masyarakat perbatasan Warga sekolah (Guru, Murid, tenaga kependidikan) Stakeholders
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Upaya  pengintegrasian  kebijakan  pusat  dan  daerah  menjadi  penting,  karena bagimanapun  yang  menjadi  eksekutor  kebijakan  adalah  satuan  tugas  (satgas)  yang  ada  di daerah,  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Pendidikan.  Artinya  bahwa  Dinas  Pendidikan  perlu mengupayakan  kolaborasi  bersama  dengan  guru,  peserta  didik,  orang  tua  siswa,  dan masyarakat.  Dalam  hal  ini,  perlu  adanya collaborative  governance dalam  pengintegrasian kebijakan pendidikan ini. Terkhusus penerapan kebijakan pendidikan dasar di masa pandemi, perlu adanya perlengkapan fasilitas agar dampak terhadap pembelajaran daring dapat efektif dan efisien (Subahan, Dista & Witarsa, 2021).
Konsep collaborative governance sendiri pada dasarnya memaparkan kolaborasi antar aktor  yang  memiliki  preferensi  tujuan  yang  sama  (Ansell  &  Gash,  2008).  Artinya  Dinas Pendidikan, satgas penanggulangan COVID-19 di perbatasan, guru, peserta didik, orang tua siswa  serta  masyarakat  berkolaborasi  dalam  menciptakan  iklim  pembelajaran  yang  dapat berjalan baik di masa pandemi. Persoalan lapangan yang muncul adalah siswa beranggapan bahwa  rumah  adalah  tempat  mereka  bermain  dan  bersantai  sehingga  pembelajaran  tidak efektif, kemudian ditambah dengan wali murid yang tidak melek teknologi menjadi persoalan dalam membantu siswa belajar di rumah (Wismawarin, 2020).
Collaborative governance adalah sebuah pengaturan dimana satu atau lebih dari suatu badan  atau lembaga publik  bersama para stakeholder non negara  terlibat  secara  langsung dalam  proses  pengambilan  keputusan  secara  formal,  berorientasi  pada  konsensus  dan deliberasi, serta bertujuan untuk membuat dan menerapkan suatu kebijakan publik (Ansell & Gash,  2008).  Artinya  bahwa  diperlukan  upaya  bahu  membahu  antara  pemerintah, stakeholder dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan pada masa pandemi.
Kemudian,  bentuk  pendidikan  penguatan  kebangsaan  bagi  anak-anak  di  wilayah perbatasan  adalah  dengan  mensosialisasikan  nilai-nilai  kebangsaan  (Zurayah  &  Rosilawati, 2019).  Artinya  disini  bahwa  terdapat  suatu  keunikan  ketika  membicarakan  pendidikan  di wilayah  perbatasan.  Berbagai  bentuk  carut  marut  yang  ada  di  wilayah  perbatasan, membutuhkan  aksi  kolaborasi  tidak  hanya  pemerintah  dengan  sekolah.  Tetapi  juga melibatkan peserta didik dan masyarakat asli perbatasan dalam memajukan lingkungan yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
aktif terhadap pendidikan. Rupita (2019) menyebutkan bahwa sistem pendidikan di wilayah perbatasan  sejauh  ini  mengalami  peningkatan  yang  baik  seiring  dengan  pembangunan wilayah perbatasan yang terus berjalan.
Proses kolaborasi yang dimaksud adalah collaborative governance yang pada dasarnya menekankan  pada  proses  dan  struktur  dalam  pembuatan  keputusan  kebijakan  publik  dan manajemen  yang  melibatkan  masyarakat  secara  konstruktif  (Kurniasih,  Setyoko  &  Imron, 2017).  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pendidikan  di  masa  pandemi  juga  sudah  semestinya melibatkan  antar  aktor  non-negara  dalam  keterlibatan  penyusunan  kebijakan  sehingga kebijakan  yang  dihasilkan  dapat  dipahami,  disebarluaskan  dan  diimplementasikan  oleh semua pihak (Tati & Fatmawati, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan kebijakan  nasional  tentang  “belajar  dari  rumah”  belum  sepenuhnya  maksimal diimplementasikan di wilayah perbatasan negara. Hal ini karena sarana prasarana serta akses yang  tidak  memadai. Collaborative  governance sesungguhnya  menjadi  jalur  pintas  dalam memenuhi  kebutuhan  pendidikan  di  masa  pandemi  di  wilayah  perbatasan  negara.  Artinya bahwa  pemerintah,  masyarakat  sekolah  (guru,  peserta  didik,  orang  tua  siswa)  serta masyarakat  berkolaborasi  dalam  menciptakan  situasi  belajar  yang  nyaman  selama  masa pandemi.
Adapun  situasi  eksisting  pendidikan  di  masa  sebelum  pandemi  sudah  mengalami kerentanan  yang  dapat  dilihat  dari  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  sekolah.  Kejadian pandemi  COVID-19  ini  membuat  situasi  pendidikan  di  wilayah  perbatasan  mengalami kerentanan berlapis.  Hal  ini dikarenakan  paket  kebijakan  pemerintah  tentang  “belajar dari rumah” tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan.
Adapun saran-saran yang dapat diungkapkan yaitu: 1) perlu adanya upaya penyediaan fasilitas  pembelajaran  bagi  murid  (seperti  gadget,  ketersediaan  paket/pulsa  internet).  2) collaborative governance bukan satu-satunya jalan, artinya bahwa perlu adanya evaluasi yang menyeluruh dengan penerapan metode ini dalam merespon kebijakan pendidikan di wilayah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
perbatasan. 3) aksi tatakelola pemerintah perlu mengadopsi kearifan lokal atau kekhususan suatu wilayah agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice. Journal  of Public Administration Research and Theory . 18 (4):543 – 571.
Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2006). The Handbook of Blended/hybrid learning. USA: Pfeiffer.
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh, S.  (2012).  An Integrative  Framework  for  Collaborative Governance. Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory .  22(1):1-29. Doi: https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Kemendikbud.  (2020).  Kebijakan  Kemendikbud  di  Masa  Pandemi. Retrieved  from: https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi
Kemendikbud.  (2021).  Prinsip  Kebijakan  Pendidikan  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Retrieved from: https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/prinsip-kebijakan-pendidikan- di-masa-pandemi-covid-19
Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). Collaborative Governance dalam penguatan kelembagaan  program  sanitasi  lingkungan  berbasis  masyarakat  (SLBM)  di  Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora . 19(1):1-1.
Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Niko,  N.  (2020).  Poor  and  Hunger:  How  Do  Indigenous  Peoples’  Respond  to  COVID -19  in Indonesia?. Journal  of  Community  Development  Research  (Humanities  and  Social Sciences) , 14 (1), 81-92.
Rupita.  (2019).  Analysis  of  the  situation  of  education  in  Indonesia-Malaysia  border  region (Studies  in  Puring  Kencana,  Kapuas  Hulu  Regency,  West  Kalimantan ).  Journal Community Development and Society. 1(1):11-19.
Rupita.  (2021).  PEMANFAATAN  MODAL  SOSIAL  LOKAL  DALAM  MENGHADAPI  PANDEMI COVID-19. Jurnal Neo Societal . 6 (1): 46-55.
Subahan, A., Dista, D. X., & Witarsa, R. (2021). Kajian Literatur Tentang Kebijakan Pendidikan Dasar  di  Masa  Pandemi  dan  Dampaknya  Terhadap  Pembelajaran. Jurnal  Review Pendidikan dan Pengajaran. 4(1):1-8. Doi: https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1662
Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Menteri  Agama,  Menteri Kesehatan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Tentang  Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Padah Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021  Di  Masa  Pandemi Corona  Virus  Disease (COVID-19). Retrieved  from: https://disdik.kalteng.go.id/skb-4-menteri-tentang-panduan-penyelenggaraan- pembelajaran-ta-2020-2021/
Tati., & Fatmawati . (2021). Collaborative Governance dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi. Jurnal RASI: Sosial dan Humaniora. 3(1):59-66.
Wismawarin,  B.  (2020).  Pembelajaran  Daring  di  Masa  Pandemi,  Solusi  atau  Masalah? Retrieved  from: https://iap2.or.id/pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-solusi-atau- masalah/
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Zurayah,  H.,  &  Rosilawati,  A.  (2019).  PENGEMBANGAN  MODEL  PENDIDIKAN  PENGUATAN KEBANGSAAN BAGI ANAK-ANAK WILAYAH PERBATASAN (Studi Di Desa Aruk Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas). Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak. 6(1): 21 – 32.