INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6410-6420 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Adopsi Helath Belief Model (HBM) (Studi Kasus Layanan BPJS Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19)
Anggrita Murti 1 ✉ , Handini Kusuma N 2 , Tyas Wida Handoko 3
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email : anggrita.murti@ui.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kesehatan saat ini merupakan investasi bagi seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Kesehatan dapat  dikatakan  sebagai  modal  utama  bagi  setiap  individu  untuk  bekerja  sehingga  menghasilkan suatu  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  dirinya  sendiri  dan  keluarga.  Penelitian  yang  menggunakan metode meta-analisis dari berbagai literatur global dan domestik ini menemukan bahwa Health Belief Model  (HBM)  dapat  membantu  mengidentifikasi  faktor  perilaku  pengguna  dalam  menggunakan layanan kesehatan digital berbasis aspek privasi dan kerahasiaan. Meskipun begitu, adopsi layanan kesehatan  digital  masih  menjadi  tantangan  tersendiri  di  Indonesia  karena  rendahnya  tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga, hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari para pembuat kebijakan.
Kata Kunci: Layanan Kesehatan Digital, HBM, BPJS

## Abstract
Health is currently an investment for the entire population in various parts of the world. Health can be said to be the main capital for every individual to work and produce greater benefits for themselves and their families. Research using meta-analysis methods from various global and domestic literature found that the Health Belief Model (HBM) can help identify user behavior factors in using digital health services based on privacy and confidentiality aspects. However, the adoption of digital health services still poses its own challenges in Indonesia due to the low level of public trust in the government. Therefore, this issue needs more attention from policymakers.
Keywords: Digital Health Services, HBM, BPJS

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  investasi  bagi  masyarakat  karena  sebagai  modal  dasar  yang diperlukan  oleh  seluruh  masyarakat  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarganya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dasar, menyatakan bahwa kesehatan masyarakat sebagai salah  satu  modal  utama  dalam  rangka  pembangunan  bangsa  dan  mempunyai  peran penting dalam memecahkan masalah kesehatan nasional serta kesiapan bangsa Indonesia. Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  mengupayakan  bidang  kesehatan  dengan  sebaik- baiknya, seperti menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum (Cahyati, 2021).
Menurut  data  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  tahun  2019, jumlah peserta mencapai 221.580.743 jiwa, dengan penambahan peserta JKN-KIS rata-rata 12-14 juta jiwa per tahun. Di tingkat pelayanan, kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mencapai rata-rata 400.000 kunjungan per hari, sementara kunjungan ke rumah sakit mencapai sekitar 26.000-27.000 kunjungan per hari. BPJS Kesehatan, sebagai lembaga pelaksana sistem JKN, mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi, yang dikenal dengan nama Primary  Care  (Peare), sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan  kepada  peserta  dan  fasilitas  kesehatan  (Prasetyowati  &  Rahadiyanto,  2017). Aplikasi Peare ini, yang dapat diunduh oleh peserta BPJS di smartphone, memberikan lima kemudahan dalam hal pendaftaran, informasi data peserta, tagihan, pelayanan di fasilitas kesehatan, dan penyampaian keluhan serta permintaan informasi tentang JKN-KIS (Putri, 2019).
Aplikasi ini mampu memantau kegiatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan BPJS  Kesehatan,  memungkinkan  pemantauan  dan  evaluasi  langsung  terhadap  jumlah kunjungan dan rujukan. Jadi, dapat mengurangi pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan, seperti masyarakat tidak perlu langsung pergi ke rumah sakit jika kondisi penyakitnya tidak membutuhkan  perawatan  intensif.  Selain  itu,  P-care  berfungsi  untuk  memverifikasi keabsahan  kepesertaan  BPJS  bagi  pasien  yang  mencari  pengobatan  di  puskesmas, menyimpan data pelayanan yang telah diberikan kepada pasien BPJS, mengeluarkan surat rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dan merangkum data pelayanan yang telah diberikan oleh puskesmas untuk disampaikan kepada BPJS sebagai laporan (Santoso & Pramono, 2018).
Meskipun memiliki kemudahan, aplikasi tersebut belum optimal dalam mendukung kepesertaan BPJS, baik pada tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Pada kenyataannya,
sejumlah pasien yang akan menerima pelayanan kesehatan di puskesmas ternyata memiliki kartu kepesertaan yang tidak aktif karena  tidak mengikuti kebijakan BPJS. Hal ini,  sesuai dengan teori Health Belief Model (HBM) yang pertama kali diusulkan oleh Rosenstock pada tahun 1966, kemudian dikembangkan oleh Backer, dkk pada tahun 1970 dan 1980.
HBM memproyeksikan perilaku sebagai hasil dari keyakinan, yaitu persepsi individu terhadap kerentanan, keseriusan, manfaat, dan hambatan yang dirasakan dalam melawan penyakit. Tindakan ini akan tergantung pada manfaat dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan  tindakan  tersebut.  Secara  umum,  manfaat  dari  tindakan  tersebut  lebih memengaruhi  dibandingkan  dengan  hambatan  yang  mungkin  dihadapi,  dan  dorongan untuk melaksanakan tindakan tersebut ( cues to action) berasal dari informasi atau nasihat eksternal mengenai masalah kesehatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  pertanyaan  penelitian  dirumuskan  dengan menggunakan format PICO ( Problem, Intervention, Comparison, Outcome )sebagai berikut: P.  Bagaimana  penerapan  health  trust  model  (HBM)  berpengaruh  terhadap  pasien penerima manfaat BPJS yang membutuhkan pelayanan kesehatan?
1:  Bagaimana  peran Health  Belief  Model  dapat  meningkatkan  Pelayanan  BPJS Kesehatan?
C: Bagaimana penerapan Health Belief Model dalam negara maju ?
O:Meningkatkan penggunaan layanan BPJS.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif, dengan metode  khusus yang diterapkan yaitu meta analisis. Meta analisis merupakan suatu teknik penelitian yang digunakan  untuk  menggabungkan  temuan  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama. Melalui pelaksanaan meta analisis, peneliti dapat mengevaluasi semua bukti yang telah ada, mengidentifikasi pola yang muncul dari hasil  penelitian  tersebut,  dan  menghasilkan  kesimpulan  yang  lebih  kuat  dibandingkan dengan temuan dari penelitian tunggal (Mohan et al., 2022).
Dalam melaksanakan meta analisis, terdapat beberapa tahapan analisis yang perlu dilakukan, di antaranya:
1. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi studi. Pada tahap ini, peneliti menetapkan kriteria untuk memilih studi yang akan dimasukkan dalam analisis. Kriteria tersebut mencakup jenis studi, tahun publikasi, bahasa publikasi, dan lain sebagainya.
Kriteria inklusi untuk penelitian ini, diantaranya:
a. Menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
b. Ketiadaan kesulitan penelitian selama bertahun-tahun.
c. Topik-topik penelitian yang berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan.
2. Pencarian literatur. Peneliti melakukan pencarian literatur sesuai dengan kriteria inklusi dan  eksklusi  yang  telah  ditetapkan.  Pencarian  dapat  dilakukan  melalui  basis  data elektronik seperti Pubmed, Google Scholar, dan ProQuest. Pada tahap awal, artikel jurnal dicari menggunakan kata kunci seperti "pelayanan kesehatan", "BPJS", dan "peningkatan pelayanan"
3. Seleksi  Studi.  Setelah  melakukan  pencarian  literatur,  peneliti  menyaring  studi-studi berdasarkan kriteria inklusi  dan eksklusi yang telah ditetapkan. Studi yang  memenuhi kriteria inklusi akan dimasukkan dalam analisis.
4. Ekstraksi data dan analisis data. Peneliti mengekstrak data relevan dari setiap studi yang terpilih. Data yang diambil dapat mencakup ukuran sampel, variabel yang diteliti, hasil penelitian, dan sebagainya.
5. Setelah  menganalisis  data,  peneliti  menyajikan  hasil  studi  gabungan.  Temuan  ini kemudian  digunakan untuk menyimpulkan hubungan yang lebih kuat antara variabel yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebuah  tim  psikolog  sosial  dari  Layanan  Kesehatan  Masyarakat  AS  awalnya mempresentasikan Health  Belief  Model (HBM)  pada  tahun  1950-an.  Dua  dimensi  utama HBM pada awalnya adalah harapan dan persepsi ancaman. Harapan yang dirasakan terdiri dari persepsi hambatan dan persepsi manfaat, sedangkan ancaman yang dirasakan adalah persepsi keparahan dan persepsi kerentanan. Dalam perjalanannya, model ini berkembang dengan munculnya beberapa konstruk lain seperti cues to action (CUE), self-efficacy (SE), dan keyakinan umum tentang masalah kesehatan (Moghadam et al., 2020)
Dimensi ini ditambahkan ke dalam HBM, yang dianggap memiliki kekuatan penjelasan yang  lebih  signifikan,  terutama  dalam  hal  keinginan  warga  negara  untuk  menggunakan layanan elektronik pemerintah. Persepsi keparahan  dan persepsi  kerentanan adalah dua dimensi HBM yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui bagaimana orang memandang penyakit. Penilaian seseorang terhadap keseriusan masalah COVID-19 dikenal sebagai persepsi keparahan. Rutinitas mereka akan berubah jika mereka terjangkit COVID-19. Masyarakat lebih cenderung menggunakan layanan elektronik pemerintah untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  daripada  bertemu  langsung  ketika  mereka  mengetahui adanya  isu COVID-19. Sementara itu,  penilaian  seseorang tentang kemungkinan mereka terkena penyakit dikenal sebagai persepsi kerentanan ( perceived susceptibility). Warga yang
mengunjungi kantor pemerintah secara langsung memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan  lebih  banyak  orang,  yang  meningkatkan  risiko  tertular  virus.  Untuk  mencegah penularan,  tentu  saja  akan  mendorong  individu  untuk  mengadopsi  layanan  elektronik daripada layanan tradisional (Hong et al., 2021).
Berdasarkan  artikel  yang  dikumpulkan,  diketahui  bahwa  Taherdoost  (2018) mengembangkan model untuk menilai penerimaan masyarakat terhadap teknologi layanan elektronik. Studi mereka mengungkapkan bahwa keamanan dan kepuasan secara signifikan mempengaruhi  niat  untuk  menggunakan  layanan  elektronik  dan  penerimaan  teknologi layanan  elektronik  di  Malaysia.  Lopes  dkk.  (2019)  menemukan  empat  kunci  utama  yang dapat meningkatkan adopsi layanan publik elektronik oleh warga negara di Brazil: proses kolaboratif,  kesiapan  pemerintah,  desain  layanan  elektronik,  dan  kepercayaan  warga negara.  Dalam  konteks  negara  maju,  beberapa  faktor  seperti  kepercayaan  internet, kepercayaan  pemerintah,  persepsi  kemudahan  penggunaan,  persepsi  kegunaan,  dan persepsi  risiko  digunakan  sebagai  model  untuk  melihat  pengaruh  niat  menggunakan layanan elektronik pemerintah (Carter et al, 2016; Distel et al., 2021). Di Yunani, terdapat studi relevan yang dilakukan oleh Balaskas dek.(2022). Mereka menyelidiki pengaruh faktor kepercayaan  dan  penerimaan  teknologi  terhadap  penggunaan  layanan e-government selama  pandemi,  dan  menyarankan  model  yang  mengintegrasikan  faktor-faktor  yang diadaptasi  dari  model  TAM  (pengaruh  sosial,  ekspektasi  kinerja,  dan  ekspektasi  usaha) dengan kepercayaan terhadap e-government. Penelitian ini juga mengambil latar belakang pandemi  Covid-19  seperti  penelitian  kami,  namun  mereka  menggunakan  variabel kepercayaan  sebagai  mediator  sedangkan  penelitian  kami  menggunakan  kepercayaan sebagai moderator.
Berdasarkan Cahyati (2021), hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat tingkat kontribusi variabel pemberian pelayanan terhadap kepercayaan pasien melalui kepuasan pasien. Semakin baik pemberian pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Purbaratu Kota Tasikmalaya, maka semakin baik pula kepuasan pasien yang diterima, yang pada akhirya akan  berdampak  pada  peningkatan  kepercayaan  pasien  terhadap  Puskesmas  Purbaratu Kota Tasikmalaya.
Peneliti Sampel Faktor Teori Balaskas et al. (2022) Yunani Pengaruh sosial, ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, kepercayaan terhadap e- government, kepercayaan
terhadap internet, keamanan dan privasi.
Technology Acceptance Model (TAM) + Kepercayaan Distel dkk. (2021) Jerman Kepercayaan Kepercayaan Lopes dkk. (2019) Brazil Kolaboratif proses, pemerintah kesiapan, desain layanan elektronik, kepercayaan warga negara. Teori kelembagaan + Kepercayaan Taherdoost (2018) Malaysia Kualitas, Keamanan, dan Kepuasan. Penerimaan teknologi Carter dkk. (2016) Inggris dan Amerika Serikat Kepercayaan internet, kepercayaan pemerintah, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi
kegunaan, dan persepsi
risiko. Theory of Reasoned Action (TRA),TAM,  dan Kepercayaan Cahyati (2021) Indonesia Kepercayaan pasien. Layanan pengiriman dan kepercayaan masyarakat. Effendi dkk (2022) Indonesia Efisiensi, Keandalan, Kepatuhan, dan Privasi. Kepuasaan
Penggunaan  layanan  administrasi  terutama  di  masa  pandemi  Covid19  in  dapat menghindari kerumunan di ruang tunggu. Peserta BPJS Kesehatan sebaiknya mengunduh dan menginstal aplikasi mobile JKN di perangkat mobile untuk mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan melakukan pelayanan secara online dan offline sehingga akses pelayanan kesehatan dapat dilakukan semaksimal mungkin.
Health  Belief  Model  (HBM)  telah  mengidentifikasi  faktor-faktor  penentu  perilaku kesehatan yang sangat signifikan. Secara umum, warga negara yang menggunakan layanan elektronik  pemerintah  selama  pandemi  cenderung  merasakan  ketidaknyamanan  dalam memberikan informasi pribadi secara daring. Sebab itu, diperlukan pembatasan permintaan informasi  pribadi  sekecil  mungkin,  hak  privasi  pengguna  layanan  elektronik  dapat terlindungi, dan kemungkinan untuk menggunakan aplikasi (layanan elektronik pemerintah) akan meningkat.
Health  Belief  Model  (HBM)  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang  dapat mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang, termasuk persepsi risiko penyakit, persepsi manfaat  dari  perilaku  kesehatan,  dan  hambatan-hambatan  yang  mungkin  menghalangi perilaku  kesehatan.  Dalam  situasi  pemanfaatan  layanan  BPJS,  implementasi  HBM  dapat membantu  pasien  penerima  manfaat  BPJS  untuk  memahami  keuntungan  dari menggunakan  layanan  kesehatan  melalui  BPJS,  mengurangi  risiko  penyakit  dengan mengambil  langkah-langkah  pencegahan  yang  sesuai,  serta  mengatasi  hambatan  yang mungkin menghalangi akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan melalui BPJS.
Penelitian-penelitian yang termasuk dalam meta analisis ini menunjukkan bagaimana penggunaan  HBM  dapat  meningkatkan  sikap,  pengetahuan,  dan  niat  pasien  untuk menggunakan  BPJS  dalam  mengakses  layanan  kesehatan.  Temuan  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  pasien  yang  memiliki  kesadaran  akan  penyakit  yang  tinggi  dan persepsi risiko yang positif terhadap manfaat pelayanan kesehatan melalui BPJS cenderung lebih banyak menggunakan layanan ini.
Meskipun  demikian,  terdapat  faktor  lain  yang  perlu  diperhatikan,  seperti  tingkat kepercayaan  masyarakat  yang  rendah  terhadap  pemerintah  dan  pelayanan  kesehatan melalui BPJS. Tingkat kepercayaan yang rendah dapat menjadi hambatan dalam penerapan HBM  untuk meningkatkan  pemanfaatan layanan BPJS. Oleh  sebab itu, diperlukan upaya untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan  melalui  BPJS, misalnya dengan meningkatkan kualitas layanan dan menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, adopsi health belief model (HBM) dapat dijadikan instrumen dalam meningkatkan penggunaan layanan BPJS kesehatan. Namun, upaya tersebut masih perlu disertai  oleh  strategi  lainnya  guna  membangun  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap layanan  kesehatan,  dalam  hal  ini  yakni  BPJS  Kesehatan.  HBM  terbukti  berperan  dalam mendorong  masyarakat  untuk  memanfaatkan  layanan  digital  pemerintah  dalam menurunkan  angka  kasus  penyebaran  Covid-19.  Sayangnya,  karena  faktor  rendahnya
kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah,  proses  adopsi  layanan  elektronik  tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang.
Tingkat  adopsi Health  Belief  Model  (HBM)  di  negara  maju  cenderung  lebih  tinggi daripada di negara berkembang dalam layanan digital kesehatan pemerintah. Negara maju memiliki  akses  yang  lebih  baik  terhadap  teknologi  dan  infrastruktur  digital,  sehingga masyarakatnya lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan secara online. Selain itu, tingkat literasi digital dan kesehatan yang lebih tinggi di negara maju juga mempengaruhi adopsi HBM dalam layanan digital kesehatan pemerintah.
Perbedaan public trust di antara kedua negara tersebut juga memengaruhi tingkat adopsi HBM dalam layanan digital kesehatan pemerintah. Negara maju cenderung memiliki tingkat public trust yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan institusi kesehatan, sehingga masyarakatnya lebih percaya dan siap untuk menggunakan layanan kesehatan digital yang disediakan  oleh  pemerintah.  Di  sisi  lain,  negara  berkembang  seringkali  menghadapi tantangan dalam membangun public trust terhadap pemerintah dan lembaga kesehatan, sehingga adopsi HBM dalam layanan digital kesehatan pemerintah cenderung lebih rendah.
Dalam  konteks  ini,  perbedaan  public  trust  antara  negara  maju  dan  negara berkembang  juga  mencerminkan  kesenjangan  dalam  akses  dan  pemanfaatan  layanan kesehatan  digital.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  memperkuat  public  trust  di  negara berkembang agar masyarakatnya dapat lebih siap dan percaya untuk mengadopsi HBM dalam layanan digital kesehatan pemerintah.
Mendatangi  fasilitas  kesehatan  secara  langsung  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan  dan  pengobatan  bukan  hal  yang  buruk,  namun  kondisi  tersebut  dapat  lebih efisien  apabila  setiap  peserta  BPJS  kesehatan,  utamanya  pasien  Jaminan  Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dapat melakukan registrasi online melalui aplikasi mobile  JKN.  Kondisi  ini  juga  lebih  ideal  mengingat  pandemi  Covid-19  mengharuskan pergeseran pola hidup, seperti pembatasan interaksi tatap muka yang mulai beralih secara daring.  Seiring  perkembangannya, mobile  JKN  mengintegrasikan  berbagai  fitur  canggih lainnya, salah satunya yaitu menu Konsultasi Dokter. Keberadaan menu ini memungkinkan peserta dapat berkomunikasi dengan dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tertentu tanpa harus berinteraksi secara langsung. Dengan kata lain, peningkatan performa aplikasi mobile  JKN  tersebut  di  satu  sisi  juga  mendukung  upaya  pemerintah  dalam meminimalisir penularan Covid-19 (Sisiperdani dkk., 2020).
Efisiensi  sejatinya  merupakan  bagian  dari  kualitas  pelayanan  aplikasi mobile, termasuk aplikasi mobile JKN. Mobile JKN sudah seharusnya dapat memberikan gambaran terbaik  antara  apa  yang  diberikan  oleh  peserta  BPJS  kesehatan  dengan  layanan  yang
dihasilkan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  aplikasi mobile  JKN  mampu  memenuhi kebutuhan informasi layanan kesehatan masyarakat. Era globalisasi tentu berdampak pada kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sehingga  menghasilkan  keterjangkauan, kecepatan penyampaian informasi, dan transparansi, termasuk dalam konteks pelayanan kesehatan.
Kehadiran  aplikasi mobile  JKN  memberikan  kemudahan  dan  kepraktisan  bagi peserta BPJS kesehatan, misalnya dalam pengurusan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung di kantor BPJS Kesehatan. Efisiensi atau kemudahan mobile JKN menjadi alasan utama masyarakat dalam mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS (Wulanadary dkk.,  2019).  Inovasi  bagi  peserta  BPJS  kesehatan  tersebut  sejatinya  merupakan  upaya pemerintah  dalam  mengoptimalisasi  derajat  kesehatan  dalam  sistem  kesehatan  di Indonesia.

## SIMPULAN
Artikel ini menyoroti pentingnya Health Belief Model (HBM) dalam mendorong adopsi layanan  kesehatan  digital,  terutama  di  masa  pandemi  Covid-19.  HBM  membantu mengidentifikasi faktor perilaku  pengguna terkait dengan aspek  privasi dan  kerahasiaan dalam menggunakan layanan kesehatan digital. Namun,  rendahnya tingkat  kepercayaan publik  terhadap  pemerintah  menjadi  tantangan  utama  dalam  adopsi  layanan  kesehatan digital di Indonesia. Tim penulis memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan dalam upaya peningkatan transparansi, akurasi informasi, dan kualitas layanan kesehatan melalui BPJS untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi  yang  akurat  dan  transparan  kepada  masyarakat,  serta  peningkatan  kualitas layanan  yang  disediakan.  Selain  itu,  pemerintah  perlu  memperhatikan  upaya  untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui BPJS, terutama dalam konteks adopsi layanan kesehatan digital. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan adopsi layanan kesehatan digital di Indonesia.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menyajikan startegi adopsi HBM di negara berkembang  secara  komprehensif.  Sehingga,  diharapkan  agar  penelitian  lanjutan  dapat memfokuskan  pada  upaya  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan kesehatan digital, serta memperluas akses dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan melalui  pendekatan  inovatif  seperti  HBM.  Penelitian  lanjutan  dapat  memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital, serta mengidentifikasi strategi yang efektif dalam membangun
kepercayaan publik. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan untuk membandingkan  adopsi  HBM  dalam  layanan  kesehatan  digital  antara  negara  maju  dan negara berkembang, serta mengidentifikasi perbedaan konteks yang memengaruhi adopsi layanan kesehatan digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Balaskas,  S.,  Panagiotarou,  A.,  Rigou,  M.  (2022).  The  infuence  of  trustworthiness  and technology acceptance factors on the usage of e-government servicesduring COVID- 19:  a  case  study  of  post  COVID-19  Greece.  Adm  Sci.  12(129):1 – 25. https://doi.org/10.3390/admsci12040129
Cahyati,  Peni.  (2021).  The  Model  Of  Patient  Satisfaction  And  Trust:  A  Study  At  BPJS Patient.  Dinasti    International    Journal    of    Education    Management    And    Social Science.  2.  513-526. 10.31933/dijemss.v2i3.762.
Carter, L., Weerakkody, V., Phillips, B., Dwivedi, Y.K. (2016) Citizen adoption of e-government services:  exploring  citizen  perceptions  of  online  services  in  the  United  States and United Kingdom. Inf Syst Manag 33(2):124 – 140. https://doi.org/10.1080/10580530.2016.1155948
Cascio,  Wayne  &  Montealegre,  Ramiro.  (2016).  How  Technology  Is  Changing  Work and Organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. 3. 349-375. 10.1146/annurev-orgpsych-041015-062352.
Distel, B., Koelmann, H., Schmolke, F., Becker, J. (2021). The role of trus t for citizens’ adoption of public e-services, vol 13(2).
Efendy,  I.,  Nyorong,  M.,  Amirah,  A.,  Sari,  F.  (2022).  National  Health  Insurance  (JKN) Mobile Application   Use   Towards   Satisfaction   of   Participants   of   the   Health Social   Security Implementing  Agency  (BPJS)  in  Madani  Hospital  in  Medan  City. Journal  of  Medical and Health Studies.
Hong,  C.,  Choi,  H.,  Choi,  E.K.,  Joung,  H.W.  (2021)  Factors  afecting  customer  intention to  use  online food delivery services before and during the COVID-19 pandemic. J Hosp Tour Manag 48:509 – 518. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.08.012
Lopes,  K.M.G.,  Macadar,  M.A.,  Luciano,  E.M.  (2019).  Key  drivers  for  public  value creation enhancing  the  adoption  of  electronic  public  services  by  citizens.  Int  J Public  Sect  Manag 32(5):553 – 568. https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2018-0081
Moghadam, M.T.,Raheli, H., Zarifan, S., Yazdanpanah, M. (2020). The power of the health belief model  (HBM)  to  predict  water  demand  management:  a  case  study  of
Mohan,  B.P.,  Chandan,  S.,  Siau,  K.  (2022).  Young  GI  angle:  how  to  learn  &  conduct meta-analysis:  Tips  &  tricks  for  the  emerging  researcher.  United  European Gastroenterol J, 10(9): 1031 – 5. https://doi.org/10.1002/ueg2.12322
Prasetyowati,    A.,    &;    Rahadiyanto,    C.    (2017).    Bridging    Design    of    Primary    Care Information System  (P-Care)  for  Practicing  Doctors  in  Semarang  City.  Indonesian Journal  of  Health Information Management (JMIKI), 5(2), 127 – 137.
Putri, P. H. (2019). Analysis of user acceptance of the mobile application jkn health social security organizing  agency  using  the  unified  theory  of  acceptance  and  use  of technology  model (Bachelor's  thesis,  Faculty  of  Science  and  Technology,  Syarif Hidayatullah  State  Islamic University Jakarta)
Santoso, D. B., &; Pramono, A. E. (2018). Health Information Technology II. Ministry of Health of the Republic of Indonesia.
Sistiaperdani,  Resly  &  Zubaedah,  Cucu  &  Wardani,  Riana  &  Hayati,  Ayu  &  Carolina, Dyah.  (2020).  The  relationship  between  Social  Security  Administrator  (BPJS) regulations and the value  of  benefits  obtained  by  Social  Security  Administrator for    Employment    (BPJS  Ketenagakerjaan)  participants.  Padjadjaran  Journal  of Dentistry. 32. 10.24198/pjd.vol32no2.24045.
Taherdoost, H. (2018). Development of an adoption model to assess user acceptance of e- service technology:  e-service  technology  acceptance  model.  Behav  Inf  Technol 37(2):173 – 197. https://doi.org/10.1080/0144929X.2018.1427793
Wahana,  K.  (2014).  Build  Cross  Platform  Mobile  Applications  with  Phonegap.  PT  Elex Media Komputindo.
Wulanadary,  Ayu  &;  Sudarman,  Sudarman  &;  Ikhsan,  Ikhsan.  (2019).  BPJS  Kesehatan Innovation in Service Delivery to the Community: JKN Mobile Application. Journal of Public Policy. 5. 98. 10.35308/jpp.v5i2.1119