P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 14, Nomor 2, Desember 2022
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA HASIL DENDA SANKSI KREDIT MACET (STUDI KASUS DI PT PEGADAIAN SYARIAH UNIT
MADIUN)
Muhammad Irkham Firdaus
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id
Thoriq Izza Elsyafa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia elsyafathoriq@mhs.unida.gontor.ac.id
May Shinta Retnowati
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia mayshinta@unida.gontor.ac.id
Devid Frastiawan Amir Sup
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia Coresponding Author’s: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

## Abstract
The  majority  of  financial  institutions  do  not  select  well  in  determining  prospective  customers  who want to do financing, resulting in bad loans. At PT Pegadaian Syariah unit Madiun, there are several customers whose credit is bad, so they are given a policy in the form of fines. This research aims to describe the analysis of Islamic law on the use of funds resulting from fines for bad credit sanctions at PT  Pegadaian  Syariah  unit  Madiun.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  field.  The results  of  this  research  indicate  that  customers  whose  credit  payments  are  bad,  as  in  the  original contract,  are  subject  to  a  fine  of  4%  per  month  divided  by  30  per  day  and  does  not  increase  every month. PT Pegadaian Syariah  Unit Madiun allocates funds originating from the sanctions fines into compensation for bad loans on the financing, while in the Fatwa DSN-MUI the funds resulting from the  fines  from  bad  loans  must  be  allocated  to  social  funds,  so  the  law  is  prohibited  from  using  the proceeds from the fines bad credit penalties. This is also reinforced by the sanctions for bad loans at PT Pegadaian Syariah unit Madiun which are still generally applied to all customers, not only those who can afford and delay payments, but customers who have not been able to pay are also subject to sanctions so they feel burdened.
Keywords : Utilization, Fine Funds, Sanctions, Bad Credit, Islamic Law

## Abstrak
Mayoritas  lembaga  keuangan  tidak  menyeleksi  dengan  baik  dalam  menentukan calon  nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sehingga terjadi kredit macet. Pada PT Pegadaian Syariah Unit Madiun terdapat  beberapa  nasabah  yang  kreditnya  macet  sehingga  diberi  kebijakan  berupa  sanksi  denda. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  analisis  hukum  Islam  terhadap  pemanfaatan  dana hasil  denda  sanksi  kredit  macet  pada  PT  Pegadaian  Syariah  Unit  Madiun.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  lapangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  nasabah yang  pembayaran  kreditnya  macet,  sebagaimana  akad  di  awal,  dikenakan  denda  sejumlah  4%  per bulan  dibagi  30  per  hari  dan  tidak  bertambah  setiap  bulan.  PT  Pegadaian  Syariah  Unit  Madiun mengalokasikan dana yang berasal dari denda sanksi tersebut ke dalam ganti rugi kredit macet pada pembiayaan  tersebut,  sedangkan  dalam  Fatwa  DSN-MUI  dana  hasil  denda  dari  kredit  macet  harus dialokasikan  ke  dalam  dana  sosial,  sehingga  hukumnya  adalah  dilarang  memanfaatkan  dana  hasil
denda  sanksi  kredit  macet.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  sanksi  kredit  macet  di  PT  Pegadaian Syariah  Unit  Madiun  yang  masih  bersifat  umum  diberlakukan  untuk  semua  nasabah,  bukan  hanya bagi  yang  mampu  dan  menunda-nunda  pembayaran,  namun  nasabah  yang  belum  mampu  untuk membayar juga terkena sanksi sehingga merasa terbebani.
Kata Kunci : Pemanfaatan, Dana Denda, Sanksi, Kredit Macet, Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Kredit macet menjadi kendala besar bagai para  lembaga  keuangan,  karena  dengan terjadinya  kredit  macet  akan  mempengaruhi pendapatan  dan  berakibat  besar  pada kerugian  lembaga  keuangan.  Kredit  macet adalah  suatu  keadaan  dimana  nasabah  tidak dapat  lagi  membayar  sebagian  atau  seluruh kewajibannya  kepada  lembaga  keuangan yang  telah  diperjanjikan,  atau  dalam  istilah lain  adalah  kredit  bermasalah.  Secara jelasnya  kredit  macet  merupakan  kegagalan dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  angsuran atau  cicilan  pokok  kredit  yang  telah ditetapkan atau disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan deangan mekanisme kredit (Kaunang, 2013, p. 922).
Kredit  macet  terjadi  karena  berbagai faktor yang mendasar, seperti ketidak rincian dan  teliti  dalam  menyeleksi  nasabah  yang akan mengajukan pembiayaan, karena berakibat  vatal.  Terdapat  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  kredit  macet. Pertama, karekter  nasabah,  hal  tersebut  dipengaruhi oleh  sifat  dan  watak  dari  calon  debitur  ada yang  bersifat  bak  dan  rajin  ada  juga  yang sulit  untuk  segera  menuhi  kewajibannya. Kedua, jangka waktu pinjaman, adalah waktu yang  diberikan  oleh  pidak  bank  kepada debitur  untuk  mengembalikan  pokok  dna bunga  pinjaman  menurut  Thomas  Suyanto, terdapat  tiga  macam  jangka  waktu  kredit; kredit jangka pendek, kredit jangka menengah,  dan  kredit  jangka  panjang. Ketiga, kemampuan mengelola kredir, adalah kemampuan  dalam  mengelola  usahanya setelah mendapatkan dana pinjaman (Yuliana, 2016, p. 166).
PT  Pegadaian  Syariah  Unit  Madiun dengan  profil  sebagai  berikut;  PT  Pegadaian (Persero)  merupakan  salah  satu  lembaga
keuangan  non  bank  (LKNB)  di  Indonesia yang  bergerak  pada  tiga  lini  bisnis  yaitu gadai,  pembiayaan  dan  jasa  lainnya.  Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian  juga  memiliki  unit  bisnis  Syariah yang produknya sesuai dengan syariat  Islam, yaitu  Pegadaian  Syariah.  Pegadaian  Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai  produk  andalan  berbasis    gadai (rahn)  dan  pembiayaan.  Adapun  akad  utama yang  digunakan  pada  produk  Pegadaian Syariah  adalah  akad  rahn  (S.  Pegadaian, 2020).
Meneliti  dalam  produk  pegadaian  syariah yakni  Arrum  Emas  penjelasan  produk sebagai  berikut;  Gadai  Emas  Angsuran Syariah  adalah  produk  Pegadaian  untuk memberikan  pinjaman  dana  tunai  dengan jaminan  perhiasan  (emas  dan  berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah  dan  sesuai  syariah.  Keunggulan  dari Gadai  Emas  Angsuran  Syariah  sebagai berikut; Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta - Rp. 500 juta,  Biaya  admin Rp.  70.000  dan  biaya mu’nah  0,95%  perbulan  dari  nilai  taksiran, Plafon  95%  dari  taksiran,  Jangka  waktu  12, 18, 24, dan 36 bulan (HBL, 2021).
Dalam  hal  pelunasan,  nasabah  dapat melunasi  pinjaman  atau  menebus  barang gadai  selama  masa  pelunasan  pinjaman. Artinya, pelunasan atau disebut dengan tebus barang gadai tak harus menunggu masa jatuh tempo  gadai.  Apabila  pelunasan  sebelum jatuh  tempo  dapat  memperkecil  biaya  sewa modal  ataupu  bunga  yang  harus  dibayarkan, karena  bunga  dihitung  per  15  hari.  Apabila pinjaman  jatuh  tempo  akan  tetapi  nasabah belum  dapat  melunasi  maka  nasabah  harus memperpanjang masa jangka waktu pinjaman  selama  120  hari  kedepan  dengan membayar  bunga  atau  sewa  modal  saja. Supaya nasabah lebih ringan dalam melunasi barang  gadainya,  pegadaian  menerapkan
system  angsuran  yang  artinya  nasabah  dapat mencicil  pinjaman  selama  berlangsungnya masa pinjaman (Kredit, 2021).
Sesuai  dengan  akad  bahwa  tarif  sewa modal  dihitung  15  hari  untuk  pegadaian konvensional  dan  per  10  hari  untuk pegadaian  syariah.  Jadi  walaupun  tanggal jatuh  tempo  pada  hari  libur  tetap  dihitung sebagai  denda  atau  kelebihan  masa  jatuh tempo.  Dihimbau  bagi  nasabah  untuk memperhatikan  tanggal  jatuh  tempo  atau perhitungan hari sewa modal dan melunasinya  tepat  waktu  (P.  Pegadaian, 2022).
Jika  masa  gadai  sudah  sampai  jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan sanksi berupa denda. Sedangkan dalam fatwa DSN- MUI  terkait  pengenaan  denda/sanksi  yang diperbolehkan  dalam  Islam,  yakni  sebagai berikut: Sanksi yang dikenakan oleh Lembaga  Keuangan  Syariah  kepada  nasabah yang  mampu  membayar,  tetapi  menunda- nunda  penbayaran  dengan  sengaja  tidak membayarnya,  dan  nasabah  yang  tidak  atau belum  mampu  membayar  disebabkan  force majeur  tidak  wajib  dikenakan  sanksi  denda tersebut,  dan  nasabah  yang  menunda-nunda pembayaran yang tidak beri’tikad baik boleh dikenakan sanksi, kemudian sanksi berdasarkan  prinsip  ta’zir,  yaitu  bertujuan supaya  nasabah  lebih  berdisplin  dalam melunasi  utangnya,  dan  saksi  yng  besarnya ditentukan  berdasarkan kesepakatan,  terakhir dana  yang  bersumber  dari  denda  ditujukan sebagai dana social (DSN-MUI, 2000).
Namun dana hasil denda harus dialokasikan  ke  dalam  dana  sosial  yang kemudian dipergunakan untuk kegitan sosial, akan tetapi dana hasil denda di PT. Pegadaian Syariah Madiun digunakan sebagai ganti rugi dari  kridit  macet  yang  dilakukan  oleh nasabah.  Selain  itu  sanksi  denda  di  PT. Pegadaian  Syariah  Madiun  berlaku  pada seluruh  nasabah  yang  melakukan  kredit macet.    Jadi  nasabah  yang  kredit  macet karena  kendala  ekonomi  yang  tidak  mampu tetap akan dikenai sanksi denda.
Berangkat  dari  permasalahan  ini,  maka dalam  penelitian  ini  akan  berfokus  terhadap hukum  pemanfaatan  dana  hasil denda  sanksi kredit macet sebagai ganti rugi, yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam  fatwa  DSN-MUI  menjelaskan  bahwa dana  hasil  denda  sanksi  kridit  macet  harus dialokasikan pada dana sosial.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Islam  mewajibkan  untuk  bersikap  adil dengan  melunasi  utang  apabila  sudah mampu untuk membayarnya, supaya terlepas dari  tanggungjawabnya.  Apabila  seseorang mampu  membayar  utang  akan  tetapi  tidak melaksanakannya maka dia bertindak dzalim dan  berhak  menerima  sanksi,  didunia maupun di akhirat nanti. Sabda Nabi SAW : “Penundaan  pembayaran  utang  oleh  orang kaya  adalah  sebuah  kedzaliman.”  Adapun sanksi  dunia  yang  diterima  orang  tersebut, Nabi  SAW  bersabda:  “orang  kaya  yang menangguhkan  pembayaran  utangnya  patut diumumkan  dan  dihukum.”  Adapun  sanksi akhirat  sungguh  sangat  pedih  karena  utang- piutang  adalah  urusan  yang  bersangkutan dengan manusia dan berdiri di atas hal yang tidak  dapat  ditolerir.  Terlebih  seseorang yang  mati  dalam  keadaan  berutang  dan semua  peninggalan  tidak  dapat  melunasi utangnya.  “Sesungguhnya  dari  dosa-dosa besar di sisi Allah SWT bertemunya seorang hamba dengan-Nya sesudah dosa-dosa besar yang  dilarang  Allah  SWT  adalah  apabila  ia mati  dalam  menanggung  utang  yang  tidak dapat dibayar (Qardhawi, 1997, p. 188).
Ancaman terbesar terhadap perkara tersebut  adalah  mati  syahid  fii  sabilillah meskipun  tinggi  derajatnya  tidak  sanggup untuk  menggugurkan  beban  dosa  terhadap orang yang memiliki utang semasa hidupnya. Dalam  hadist  shahih  muslim  disebutkan sabda  Nabi  SAW:  “Semua  dosa  orang  yang mati  dalam  keadaan  syahid  akan  terhapus kecuali  utang.”  Bertambah  berat  dosa seorang  peminjam  apabila  meminjam  dari orang  yang  miskin,  yang  tidak  mempunyai pembelaan,  kedudukan  dan  kekuatan  dalam menghapi  orang  yang  kuat  dan  dzalim.
“Tidak  disucikan  suatu  umat  yang  tidak memberikan  hak  orang  yang  lemah  dalam haknya  tanpa  harus  bolak-balik”  (Qardhawi, 1997).
Landasan perbuatan dan kepribadian yang mendefinisikan  dirinya  sebagai  seorang muslim  yang  taat  berdasarkan  syariah  dan aqidah  yang  menjadi  pedoman  dalam hidupnya  sehingga  memiliki  sifat akhlaq  al- karimah sebagaimana  nabi  bersabda  : “Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaq  al-karimah .”  Cukup banyak  tuntutan dalam ssyariat yang mengatur  tentang  kehidupan  ekonomi  umat yang  diantaranya  yakni  pelaksanaan  akad pembiayaan  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah (OJK, 2022).
Dalam pelaksanaan akad pembiayaan dari lembaga keuangan syariah,  baik berdasarkan akad  jual-beli  ataupu  akad  lainnya  ketika nasabah  tidak  memenuhi  kewajiban  akad pembayaran.  Indikasi  nasabah  yang  tidak membayar  tersebut  terdiri  nasabah  yang sanggup  membayar  akan  tetapi  menunda pembayaran ataupun nasabah yang tidak/belum mampu membayar karena kendala/force  majeur.  Apabila  debitur  itu mampu  kemudian  menunda  pembayaran, maka  debitur  tersebut  telah  berbuat  dzalim kepada  kreditur.  Dengan  demikian  denda dapat  dilaksanakan  untuk  nasabah  yang menunda pembayaran suapaya nasabah lebih berdisiplin  dalam  membayar  utang  (Aryatie, 2021).
Perlu  diperhatikan  bahwa  didalam  fatwa DSN-MUI  No.  17  tahun  2000  ditegaskan bahwa  saksi  ini  hanya  diperuntukkan  bagi nasabah  yang  menunda-nunda  pembayaran dengan  sengaja.  Adapun  sanksi  tidak diperuntukkan bagi nasabah yang tidak/belum disebabkan force majeur. Bertujuan  supaya  nasabah  lebih  berdisiplin dalam kewajibannya membayar utang (DSN- MUI, 2000).
ﯾ ﱡﯾَﺎ
ِۗد ْﻮُﻘُﻌْﻟﺎِﺑ ا ْﻮُﻓ ْوَا ا ْٓﻮُﻨَﻣٰا َﻦْﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭ
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji ”.
Menurut  pendapat  para  fuqaha’,  lembaga keuangan  syariah  boleh  mengenakan  sanksi keterlambatan  berupa  nominal  uang  tertentu kepada  nasabah  yang  sanggup  tetapi  justru menunda  pembayaran.  Berdasarkan  hadist Rasulullah  SAW  bersabda  :  “,Menunda- nunda  pembayaran  utang  yang  dilakukan oleh  orang  yang  sanggup  menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR.  Nasa’I,  Abu  Dawud,  Ibnu  Majah,  dan Ahmad).  Selain  hadist  tersebut  Rasulullah SAW bersabda : “Menunda-nunda pelunasan utang  yang  dilakukan  oleh  orang  yang sanggup  adalah  sebuah  kedzaliman.  Maka apabila seseorang diantara kamu dipindahkan hak  penagihan  utangnya  kepada  pihak  yang mampu,  terimalah.”  (HR.  Bukhari,  Muslim, Tirmidzi,  Masa’I,  Abu  Dawud,  Ibnu  Majah, Ahmad, Malik, dan Darami) (Sahroni, 2018).
Denda/sanksi  tidak  termasuk  riba  karena penambaham  pendapatan  secara  tidak  sah (batil)  dalam  transaksi  pinjaa-meminjam dengan  mempersyaratkan  nasabah  untuk mengembalikan  sejumlah  dana  melebihi pokok  pinjaman  seiring  berjalannya  waktu (nasi’ah).  Sementara  apabila  berdasarkan prinsip  ta’zir,  adalah  untuk  memberikan hukuman  suapaya  nasabah  disiplin  dalam melaksanakan kewajibannya. Lembaga keuangan  syariah  menarik  denda  dengan catatan denda tersebut tidak boleh dimasukkan  sebagai  pendapatan  dan  hanya boleh  dimasukkan  dalam  dana  social,  yang diperuntukkan  bagi  kaum  dhuafa’  dan  yang membutuhkan (DSN-MUI, 2000).
Berdasarkan  hadist  tersebut,  apabila seorang  debitur  mampu  tetapi  menunda- nunda  pembayaran  maka  tindakan  tersebut termasuk  dalam  perbuatan  dzalim  kepada kreditur. Terkait pemberlakuan denda keterlambatan untuk
menghindarkan kerugian  dan  mudharat  pada  pihak  lembaga keuangan syariah dan termasuk pemilik dana (DSN-MUI, 2000).
Lembaga  Hukum  Islam  Internasional (Majma’  Fiqh-OKI)  dalam  pertemuan  ke-12 yang  bertempat  di  Riyadh  pada  tanggal  23- 28  September  2000  memutuskan  fatwa tentang  syarat  jaza’I  sebagai  berikut:  (1)
Syarat  jaza’I  adalah  kesepakatan  antara  dua pihak  yang  berakad  atas  penetapan  sanksi denda  yang  dikenakan  pada  salahsatu  pihak atas keterlambatan menunaikan kewajibannya  pada  waktu  yang  telah ditentukan sebagai pengganti kerugian pihak yang lain; (2) Syarat jaza’I atas keterlambatan  penyerahan  barang  dalam transaksi  akad  salam  tidak  dibolehkan, karena  hakekat  akad  dalam  adalah  utang. Syarat  jaza’I  pada  akad  istisna’  dibolehkan, selama  tidak  terjadi  kondisi  yang  tidak terduga (force majeur). Adapun akad ba’I al- taqsit  (jual  beli  dengan  angsuran)  ketika nasabah  temlambat  membayar  angsuran, pihak lembaga tidak diperbolehkan mengenakan  denda  kepada  pihak  nasabah, baik kesepakatan perjanjian akad
ditandatangani atau tanpa perjanijian, kareba hal  tersebut  adalah  riba  yang  haram;  (3)
Klausul sanksi (syarat jaza’I) dapat dinyatakan pada waktu akad ditaandatangani dan dapat dinyatakan setelah berlangsungnya akad,  dan  juga  sebelum  adanya  kerugian (Aziz, 2016, p. 100).
Menurut Majma’ Fiqh-OKI dalam menetapkan  fatwa  tidak  diperbolehkannya sanksi denda menggunakan dalalah ‘am:
ا َﺘَﯾ  ْيِﺬﱠﻟا  ُم ْﻮُﻘَﯾ  ﺎَﻤَﻛ   ﱠﻻِا   َن ْﻮُﻣ ْﻮُﻘَﯾ   َﻻ  اﻮٰﺑ ِّﺮﻟا   َن ْﻮُﻠُﻛْﺄَﯾ   َﻦْﯾِﺬﱠﻟ ُﮫُﻄﱠﺒَﺨ ُﻊْﯿَﺒْﻟا  ﺎَﻤﱠﻧِا  ا ْٓﻮُﻟﺎَﻗ  ْﻢُﮭﱠﻧَﺎِﺑ   َﻚِﻟٰذ   ۗ ِّﺲَﻤْﻟا   َﻦ ِﻣ  ُﻦ ٰﻄْﯿﱠﺸﻟا
ۘاﻮ ٰﺑ ِّﺮﻟا  ُﻞْﺜِﻣ
َﻣ   ٗهَءۤﺎَﺟ   ْﻦَﻤَﻓ  ۗاﻮٰﺑ ِّﺮﻟا  َم ﱠﺮَﺣ َو  َﻊْﯿَﺒْﻟا  ُ ﱣ ا  ﱠﻞَﺣَا َو ٖﮫِّﺑ ﱠر   ْﻦ ِّﻣ  ٌﺔَﻈِﻋ ْﻮ
َﻣ َو ۗ ِ ﱣ ا ﻰَﻟِا ٓٗه ُﺮْﻣَا َو  َۗﻒَﻠَﺳ ﺎَﻣ  ٗﮫَﻠَﻓ ﻰ ٰﮭَﺘْﻧﺎَﻓ
ُﺐ ٰﺤْﺻَا  َﻚﯨ ٰۤﻟوُﺎَﻓ َدﺎَﻋ ْﻦ َن ْوُﺪِﻠ ٰﺧ ﺎَﮭْﯿِﻓ ْﻢُھ ۚ  ِرﺎﱠﻨﻟا
Artinya:  “Orang-orang  yang  memakan (bertransaksi  dengan)  riba  tidak  dapat berdiri,  kecuali  seperti  orang  yang  berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.
Demikian  itu  terjadi  karena  mereka  berkata bahwa  jual  beli  itu  sama  dengan  riba. Padahal,  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli dan  mengharamkan  riba.  Siapa  pun  yang telah  sampai  kepadanya  peringatan  dari Tuhannya  (menyangkut  riba),  lalu  dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya  dahulu  menjadi  miliknya  dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Siapa yang  mengulangi  (transaksi  riba),  mereka itulah  penghuni  neraka.  Mereka  kekal  di dalamnya”.
Bahwa  penetapan  denda  materi  denda penetapan  materi  terhadap  nasabah  yang menunda  nunda  pembayaran  hutangnya merupakan  bentuk  riba  yang  diharamkan syari’ah. Selanjutnya dijelaskan pihak debitur yang terlambat membayar hutangnya harus  diberi  perpanjangan  waktu  agar  dapat bekerja dan mendaptkan hasil untuk membayar hutangnya dalam Al-Qur’an:
ا ْﻮُﻟﺎَﻗ َو ْﻦَﻟ ﺎَﻨﱠﺴَﻤَﺗ ُرﺎﱠﻨﻟا ٓﱠﻻِا ﺎًﻣﺎﱠﯾَا ًةَد ْوُﺪْﻌﱠﻣ ۗ ْﻞُﻗ ْﻢُﺗْﺬَﺨﱠﺗَا َﺪْﻨِﻋ ِﱣ ا اًﺪْﮭَﻋ ْﻦَﻠَﻓ َﻒِﻠْﺨﱡﯾ ُﱣ ا ٓٗهَﺪْﮭَﻋ ْمَا َن ْﻮُﻟ ْﻮُﻘَﺗ ﻰَﻠَﻋ ِﱣ ا ﺎَﻣ َﻻ َن ْﻮُﻤَﻠْﻌَﺗ Artinya:  “Mereka  berkata,  “Neraka  tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja.” Katakanlah, “Sudahkah kamu menerima  janji  dari  Allah  sehingga  Allah tidak  akan  mengingkari  janji-Nya  ataukah kamu  berkata  tentang  Allah  sesuatu  yang tidak kamu ketahui?”
Diterangkan dalam fatwa yang disepakati oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  tertulis bahwa  masyarakat  membutuhkan  banyak pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli  maupun  akad  lain  yang  pembayarannya kepada
LKS dilaksanakan secara mengangsur.  Untuk  nasabah  yang  mampu terkadang  menunda-nunda  pembayaaran, baik  dalam  jual-beli  maupun  transaksi lainnya,  pada  batas  waktu  yang  telah disepakati  berdasarkan  perjanjian  diantara kedua belah pihak. Dengan demikian Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  menetapkan  fatwa tentang  sanksi  bagi  nasabah  yang  menunda- nunda  pembayaran  menurut  syariah  Islam sebagai pedoman LKS (AAAF, 2022).
ﺎَﮭﱡﯾَﺎٰٓﯾ َﻦْﯾِﺬﱠﻟا ا ْٓﻮُﻨَﻣٰا ا ْﻮُﻓ ْوَا ِۗد ْﻮُﻘُﻌْﻟﺎِﺑ
Artinya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah janji-janji!”
Diperbolehkan  sanksi  atas  nasabah  yang mampu  tetapi  menunda  pembayaran  dengan ketentuan  sebagai  berikut:  (1)  Bagi  nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur dilarang pengenaan sanksi; (2) Nasabah mampu tetapi menunda- nunda  pembayaran  dan/atau  tidak  memiliki kemauan  dan  iktikad  baik  untuk  membayar hutangnya  boleh  dikenakan  sanksi;  (3) Sanksi  harus  berdasarkan  prinsip ta’zir ,
yakni  bertujuan  supaya  nasabah  berdisiplin dalam  melaksanakan  kewajiban;  (4)  Sanksi diperbolehkan dalam bentuk denda sejumlah uang yang  disepakati berdasarkan perjanjian yang  dibuat  saat  akad  ditandatangani;  (5) Dana  yang  berasal  dari    denda  digunakan untuk dana sosial (DSN-MUI, 2000).
Sanksi  yang  dikenakan  oleh  Lembaga Keuangan  Syariah  kepada  nasabah  yang mampu  membayar  tetapi  menunda-nunda pembayaraan  dengan  sengaja,  akan  tetapi tidak  diperbolehkan  bagi  nasabah  yang tidak/belum  mampu  membayar  disebabkan force  majeur untuk  dikenakan  sanksi tersebut.  Adapun  untuk  nasabah  yang mampu  dan  menun-nunda  pembayaran  atau mempunyai  iktikad  buruk  untuk  membayar utangnya  boleh  dikenakan  sanksi  dengan tujuan  supaya  nasabah  lebih  berdisiplin dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Sanksi dapat  berupa  denda  sejumlah  uang  yang sudah disepakati dalam akad,  kemudian dari dana  tersebut  diperuntukkan  sebagai  dana sosial (Sahroni, 2018).

## C. DATA DAN METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  yang  bersifat  holistik secara  menyeliruh,  dan  tidak  dipidahkan, sehingga  penelitian  kualitatif  tidak  akan menetapkan
penelitiannya hanya berdasarkan  pada  variabel  penelitian,  tetapi keseluruhan kondisi social yang diteliti yang meliputi  aspek  tempat  (place),  pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi  secara  sinergi  (Sugiyono,  2017, p.  207).  Memahami  secara  lebih  luas  dan mendalam  tentang  situasi  social,  tetapi  juga menghasilkan  sebuah  ilmu  baru  dari  situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2017).
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dikantor Pegadaian  Syariah  Unit  Madiun  yang bertempat  dijalan  Slamet  Riyadi,  Kanigoro, kec.  Kartoharjo,  kota  Madiun,  Jawa  Timur, 63118. S edangka n teknik pengumpulan data pada  penelitian  ini  untuk  memperoleh  data yang  valid,  adapun  peneliti  ingin  meneliti dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, dengan teknik triangulasi
yakni dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi.(Firdaus,
Aziz, and Hoh, 2022, p. 174)
Metode teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis  kualitatif.  Metode  kualitatif  yakni proses  yang  dilaksanakan  peneliti  dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilahnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan ke orang lain secara menyeluruh (Moleong, 2021, p. 248).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut salah satu staff Kantor Pegadaian  Syariah  Madiun,  banyak  faktor sehingga  nasabah  mengalami  kredit  macet diantaranya  nasabah  mengalami  penurunan dalam usaha miliknya, mungkin sebelumnya lancar hingga kondisi usahanya menurun.  Faktor  lainnya  juga  dipengaruhi oleh  karakter  nasabah,  iktikad  buruk nasabah  yang  mampu  untuk  membayar yang  tidak  memprioritaskan  utangnya dengan  menunda-nunda  pembayarannya. Seperti  nasabah  yang  telah    jatuh  tempo tanggal  15  ditunda  sampai  akhir  bulan ataupun  untuk  digunakan  kebutuhan  lain terlebih  untuk  kebutuhan  usahanya.  Pihak pegadaian syariah harus melakukan pendekatan secara individu terhadap iktikad buruk nasabah yang menunda-nunda pembayaran agar segera melunasi utangnya.  Sehingga  nasabah  otomatis mengalami kredit macet hingga jatuh tempo dan  tidak  dapat  membayar  kemudian dikenakan  denda  sesuai  denga  kebijakan pimpinan dengan ta’widh atau denda.
Selain  itu  dari  hasil  wawancara  dengan salah satu staff Pegadaian Syariah Madiun, pihak  pegadaian  akan  mencarikan  solusi bagi  nasabah  yang  mempunyai  kredit macet. Pertama , nasabah dapat mengangsur dan  melunasi  tunggakannya  kemudian melakukan  perpanjangan  tenggang  waktu satu  minggu  maksimal  tiga  minggu
sehingga dapat membayar utangnya. Apabila  masih  dilanjut  sehingga  tidak  bisa melunasinya maka pihak pegadaian syariah terpaksa  melakukan  penarikan  barang jaminan  sampai  nasabah. Kedua ,  nasabah mencari  jalan  keluar  sendiri  dengan menjual  barangnya  sendiri,  kemudian  uang dari  hasil  penjualan  dapat  dipakai  untuk melunasi  pinjaman.  Solusi  tersebut  adalah cara  yang  paling  efisien,  dengan  nasabah menjual barang sendiri mampu menentukan nilai  kendaraan  dan  mendapat  harga  yang diinginkan. Apabila jaminan ditarik nasabah  tidak  dapat  menentukan  harga karena  barang  jaminan  tersebut  diserahkan penuh ke pihak pegadaian syariah.
Apabila  terjadi  kredit  macet  pada  gadai BPKB,  pihak  pegadaian  syariah  harus menyelesaikannya  ke  daerah  tersebut,  dan untuk  mengantisipasi  risiko  kredit  macet dengan menarik kendaraan jaminan gadainya,  kemudian  meminimalisir  resiko terjadinya  kendaraan  yang  bermasalah. Mengantisipasi terjadinya
pinjaman berpindah tangan, seperti nasabah menggadaikan  jaminan  BPKB  mobil  yang disewakan pemiliknya,
kemudian disewakan  ke  tempat  kerjanya  untuk kendaraan operasional.
Pada saat itu nasabah mempunyai kredit macet  dan  mempunyai  masalah  di  tempat kerjanya sehingga kendaraan tersebut disita oleh  perusahaan  supaya  nasabah  melunasi tanggungan di perusahaan tersebut, sedangkan  surat-surat  sudah  di  pegadaian diangkat awal melimpahkan hak kepemilikannya, kemudian pegadaian melacak posisi kendaraan tersebut oleh tim micro  collector dan  bernegosiasi  dengan pimpinan  perusahaan  sekitar  dua  minggu awal  tahun,  lalu  menarik  kendaraan tersebut.  Tingkat  kredit  macet  di  gadai  Ar- Ruum  BPKB  lebih  tinggi  daripada  Ar- Ruum  Emas  dengan  persentase  kredit macet  di  BPKB  sekitar  3%  dengan persentase paling banyak 4%.
Pembiayaan  pemeliharaan  1%  perbulan dari  nilai  pinjaman,  berbeda  dengan  gadai emas,  gadai  BPKB  tidak  ada  perpanjangan
masa  pinjaman  dalam  gadai  BPKB  seperti leasing di  perbankan.  Apabila  tidak sanggup  melunasi  maka  kredit  macet  dan penarikan  barang  jaminan  kita  masih  tetap melakukan  negosiasi  sebelum  pelelangan diselesaikan  sendiri  atau  perlu  bantuan pegadaian  sebelum  terjadinya  pelelangan biaya  administrasi  sebesar  kredit  macet untuk  gadai  BPKB  di  bawah  3%  ketika  di awal dengan tarif normal yakni 0,64%.
Apabila  dilihat  dari  segi  perekonomian tetap  harus  sesuai  prosedur,  bukan  sekedar tidak  membayar  angsuran,  bahkan  seorang pegawai  yang  gaji  bulanannya  rutin  justru kreditnya  macet.  Seperti  seorang  pejabat pemerintah  yang  memiliki  kredit  macet tetapi  bisa  melunasi  cicilannya,  dibiarkan macet  sering  pihak  pegadaian  menjumpai kasus  ini.  Fungsi  pegadaian  yang  masih dalam  lingkup  pemerintah  yang  harus berhadapan  dengan  nasabah  seperti  itu. Mengenai  denda  bagi  nasabah  yang  kredit macet  semuanya  sama  sesuai  masa  jatuh tempo gadai dengan per 1 bulan 4% dibagi 30  per  hari  dan  tidak  bertambah  setiap bulannya  apabila  macet  akan  dikenakan denda 4%. Demikian menjadi kerugian bagi pegadaian  syariah  yang  diberikan  kepada nasabah yang seharusnya menjadi pendapatan  pegadaian  syariah.  Menjadi sebuah kerugian karena dalam kurun waktu tersebut  pihak  pegadaian  syariah  memakai modal  untuk  meminjamkan  kepada  pihak nasabah sedangkan pegadaian syariah tetap membayar  kepada  pemilik  modal,  dan nasabah  yang  dipinjamkan  tidak  ada pemasukan sehingga pegadaian tetap membayar  biaya  modal  nasabah  kemudian mengalami kerugian.
Pembiayaan gadai emas dari PT Pegadaian  Syariah  merupakan  salah  satu solusi  bagi    masyarakat  agar  dapat memenuhi kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan  syariat.  Dengan  proses  yang  cepat, penyimpanan  yang  aman.  Barang  jaminan berupa  perhiasan  seperti  kalung,  gelang, anting, emas batangan, dll. Ataupun smartphone , laptop, barang elektronik lainnya, bisa juga sepeda motor, mobil, atau
barang bergerak lainnya. Dari sekian banyak produk  ada  dua  pokok  bahasan  yang  akan diteliti yakni, gadai emas dan gadai BPKB.
Keberadaan  pegadaian  syariah  pada awalnya  didorong  oleh  perkembangan  dan keberhasilan  lembaga-lembaga  keuangan syariah.  Selain  itu,  juga  dilandasi  oleh kebutuhan  masyarakat  Indonesia  terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya  pegadaian  syariah  sebagai  sebuah lembaga keuangan formal dari PT Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan.
Pegadaian syariah bertugas  menyalurkan  pembiayaan  dalam bentuk  pemberian  uang  pinjaman  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  berdasarkan hukum gadai syariah.
PT Pegadaian Syariah melakukan transaksi yang berkaitan dengan gadai yakni menggunakan  akad rahn untuk  masyarakat. PT Pegadaian Syariah unit Madiun melaksanaan  akad rahn dengan  menahan salah  satu  harta  milik  peminjam  sebagai sebuah  jaminan  yang  diterima.  Barang  yang ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis, dengan  demikian  pihak  yang  menahan memperoleh  jaminan  untuk  mengambil kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya. Nasabah PT Pegadaian  Syariah unit Madiun memiliki  persyaratan  yang  wajib  dilengkapi sebelum  menggadaikan  barang  miliknya, dengan persayaratan, pertama adalah fotokopi  KTP  atau  kartu  identitas  resmi lainnya,  kemudian  nasabah  harus  memiliki marhun nyata,  terakhir  menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR). Barang jaminan di PT  Pegadaian  Syariah  unit  Madiun  harus memenuhi syarat-syarat yakni emas nasabah ditaksir  sesuai  berat  dan  kadar  karatnya termasuk  melihat  kondisi  barang  dan kendaraan  milik  nasabah,  foto  kendaraan dengan deskripsi kendaraan tersebut.
Hutang nasabah dimana diberikan tenggat waktu untuk melunasi sampai 3 bulan untuk melunasinya,  dan  bagi  nasabah  yang mengalami  kredit  macet  keleluasaan  atau kelonggaran.  PT  Pegadaian  Syariah  unit Madiun  memberi  jangka  waktu  sekian  hari
dengan  batas  maksimal  2  minggu  atau  14 hari. Selepas 2 minggu belum ada pembayaran  dari  nasabah  dengan  status kredit  macet,  langsung  dari  kantor  pusat membuat  surat  peringatan  pertama  atau somasi. Untuk jangka waktu surat peringatan yakni  1  minggu,  ketika  masih  belum  ada pembayaran lagi akan dibuat surat peringatan yang kedua dari SP1 ke SP3 jarak 1  minggu.  Apabila  masih  dapat  melakukan pembayaran maka surat peringatannya gugur hingga nasabah melunasi semua hutangnya.
PT  Pegadaian  Syariah  unit  Madiun sebagai murtahin dalam  Fatwa  DSN-MUI tidak  boleh  mengurangi  nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti  biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada  dasarnya  menjadi  kewajiban rahin , namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin . Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam fatwanya menjelaskan bahwa seorang murtahin yakni  PT  Pegadaian  Syariah  unit Madiun  harus  memelihara  dan  merawat barang  jaminan  milik  nasabah  dan  berhak untuk mendapatkan upah dari jasa pemeliharaan dan perawatannya.
Di- qiyas- kan  dari  pendapat  Imam  Syafi’i bahwa  nasabah  pada  PT  Pegadaian  Syariah unit  Madiun  sebagai rahin wajib  memenuhi syarat  akad rahn, yakni baligh dan  merdeka atau  yang  sudah  dewasa  dan  mempunyai wewenang  mengatur  barang  milik  sendiri dengan  syarat  KTP  diperbolehkannya  gadai tersebut  atau  sah  dalam  hukum  Islam. Kemudian  harus  adanya  barang  jaminan yang  diserahkan  sebagai  jaminan  utangnya agar dilunasi tepat waktu, dengan diserahkannya  barang  nasabah  ke  PT Pegadaian  Syariah  unit  Madiun  sebagai jaminan  gadai.  Kemudian  akad ijab dan qobul antara rahin dan murtahin dengan menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
Dari sudut pandang Islam, masing-masing pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang harus  dipenuhi  tidak  ada  yang  saling merugikan  ataupun  dirugikan  karena  dalam
syariat  Islam  memiliki  perlindungan  antar kedua belah pihak. Apabila nasabah membutuhkan dana kemudian menggadaikan barangnya  sebagai  jaminan  maka  pegadaian akan  memberikan  dana  sejumlah  barang nasabah yang digadaikan.
Kemudian nasabah  mendapatkan  haknya  berupa  dana yang  dibutuhkan  dan  berkewajiban  untuk melunasinya, dari pihak pegadaian berkewajiban untuk menjaga barang jaminan milik  nasabah  dan  berhak  menagih  dana apabila  gadai  tersebut  belum  dilunasi  oleh nasabah  pada  waktu  yang  sudah  ditentukan untuk melunasinya.
PT  Pegadaian  Syariah  unit  Madiun memiliki berbagai kendala yang signifinkan, salah  satunya  kredit  macet  yang  dilakukan oleh  nasabah  yang  disebabkan  oleh  banyak faktor  diantaranya  nasabah  mengalami penurunan  dalam  usaha  miliknya,  di  mana yang  awalnya  lancar  dan  kini  kondisi usahanya menurun. Faktor penyebab lainnya dipengaruhi  oleh  karakter  nasabah,  iktikad buruk nasabah yang mampu untuk membayar  tetapi  lebih  memprioritaskan yang  lain  sehingga  pembayaran  utangnya tertunda.  Seperti  nasabah  yang  telah    jatuh tempo tanggal 15 ditunda sampai akhir bulan ataupun  untuk  digunakan  kebutuhan  lain terlebih  untuk  kebutuhan  usahanya.  Pihak pegadaian syariah harus melakukan pendekatan  secara  individu  terhadap  iktikad buruk nasabah yang menunda-nunda pembayaran agar segera melunasi utangnya.
Penundaan  pembayaran  nasabah  yang dilakukan  dengan  sengaja  dijelaskan  dalam buku  Imam  Bukhari  bahwa  barang  siapa yang  memiliki  hutang  dan  menunda-nunda pembayaran  maka  berhak  untuk  dihukum dengan hukuman penjara. Karena sesungguhnya  orang  tersebut  mampu  untuk membayar utang dan menjadi suatu pelajaran dan  peringatan  supaya  berdisiplin  dalam membayar  hutang,  dan  tidak  diperkenankan hukuman tersebut untuk orang yang bangkrut  maupun  terkena  musibah.  Dari banyak  faktor  nasabah  mengalami  kredit macet  maka  diperbolehkan  hukuman  sesuai akad  yang  disepakati,  khusus  untuk  orang
yang mampu dan menunda-nunda pembayaran saja tidak diperuntukan nasabah yang  mengalami  musibah  atau  bencana.  Di sini  pihak  pegadaian  tidak  sesuai  dengan hukum  Islam,  karena  PT  Pegadaian  Syariah unit  Madiun  memberlakukan  hukuman denda untuk semua nasabah yang mengalami kredit macet sehingga nasabah yang mengalami  musibah  atau  bencana  merasa keberatan untuk membayarnya yang seharusnya  hanya  untuk  nasabah  yang sanggup dan menunda-nunda pembayaran.
Nasabah  PT  Pegadaian  Syariah  unit Madiun  yang  mengalami  kredit  macet padahal  nasabah  mampu  membayar  tetapi menunda pembayaran. Seperti kasus seorang pegawai  yang  gaji  bulanannya  rutin  justru kreditnya  macet.  Seperti  seorang  pejabat pemerintah  yang  memiliki  kredit  macet tetapi  bisa  melunasi  cicilannya,  dibiarkan macet  sering  pihak  pegadaian  menjumpai kasus  ini.  Fungsi  pegadaian  yang  masih dalam  lingkup  pemerintah  yang  harus berhadapan  dengan  nasabah  seperti  itu. Denda  dikenakan  sesuai  dengan  kebijakan pimpinan dengan adanya ta’widh atau denda. Denda  bagi  nasabah  yang  yang  melanggar perjanjian  sesuai  masa  jatuh  tempo  gadai, dengan  denda  per  1  bulan  4%  dibagi  30  per hari  dan  tidak  bertambah  setiap  bulannya apabila macet akan dikenakan denda 4%.
Dalam fiqh Islam  mengizinkan  bagi seorang  yang  menunda-nunda  pembayaran utangnya  untuk  ditagih  utangnya  dan  dapat dijatuhkan
hukuman, dengan menghukumnya  berupa  denda  ataupun penjara.  Di  sini  hukum  Islam  sangat  tegas bagi  seorang  yang  mampu  dan  menunda membayar  utangnya.    Kemudian  dari  Fatwa DSN-MUI  yang  menjelaskan  tentang  sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sanksi harus berdasarkan  prinsip ta’zir ,  yakni  bertujuan supaya nasabah berdisiplin dalam melaksanakan kewajiban. Sanksi diperbolehkan dalam bentuk denda sejumlah uang yang disepakati berdasarkan perjanjian yang dibuat saat akad ditandatangani.
Kredit  macet  yang  dilakukan  oleh nasabah  menjadi  suatu  kerugian  bagi pegadaian  syariah  yang  diberikan  kepada nasabah yang seharusnya menjadi pendapatan  pegadaian  syariah  menjadi sebuah  kerugian  karena  dalam  kurun  waktu tersebut  pihak  pegadaian  syariah  memakai modal  untuk  meminjamkan  kepada  pihak nasabah  sedangkan  pegadaian  syariah  tetap membayar  kepada  pemilik  modal,  dan nasabah  yang  dipinjamkan  tidak  ada pemasukan sehingga pegadaian tetap membayar  biaya  modal  nasabah  kemudian mengalami kerugian.
Menurut fiqh , Lembaga Keuangan Syariah  memberikan  sanksi  berupa  denda sejumlah  uang  yang  sudah  disepakati  dalam akad, kemudian dari dana tersebut diperuntukkan  sebagai  dana  sosial  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  menetapkan  fatwa tentang  sanksi  bagi  nasabah  yang  menunda- nunda  pembayaran  menurut  syariah  Islam, sebagai  pedoman  LKS.  Sanksi  tersebut dalam  fatwa  berikut  adalah  nasabah  mampu tetapi  menunda-nunda  pembayaran  dan/atau tidak  memiliki  kemauan  dan  iktikad  baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.  Dana  yang  berasal  dari  denda digunakan  untuk  dana  sosial.  PT  Pegadaian Syariah  unit  Madiun  memberikan  hukuman berupa  denda  yang  harus  dibayar  oleh nasabah karena telah menunda-nunda pembayaran  karena  pegadaian  syariah  tetap membayar  biaya  modal  nasabah  kemudian mengalami  kerugian  tetapi  di  sini  pihak pegadaian  syariah  tidak  mengalokasikan dana sanksi tersebut untuk dana sosial.
Dari pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa sanksi kredit macet di PT  Pegadaian  Syariah  unit  Madiun  tidak sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  masih bersifat  umum  diberlakukan  untuk  semua nasabah bukan hanya bagi yang mampu dan menunda-nunda pembayaran sehingga nasabah yang belum mampu untuk membayar  terkena  sanksi  merasa  terbebani oleh  sanksi  tersebut.  Karena  sesungguhnya dilarang  pengenaan  sanksi  bagi  nasabah yang tidak/belum mampu membayar
disebabkan force majeur . Pada PT Pegadaian Syariah  unit  Madiun  belum  mengalokasikan dana  yang  berasal  dari  sanksi  tersebut  ke dana sosial dan masih masuk kedalam biaya ganti  rugi  oleh  PT  Pegadaian  Syariah  unit Madiun.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Sanksi  kredit  macet  pada  PT  Pegadaian Syariah  unit  Madiun  menggunakan  prinsip ta’zir .  PT  Pegadaian  Syariah  unit  Madiun dalam  mengenakan  sanksi  kredit  macet memberlakukan  sanksi  berupa  denda  yang harus dibayar oleh nasabah. Denda dikenakan sesuai  dengan  kebijakan  pimpinan.  Denda bagi nasabah yang yang melanggar perjanjian sesuai  masa jatuh  tempo  gadai,  sebagaimana akad  diawal  diberlakukan  denda  untuk nasabah 4% per bulan dibagi 30 per hari dan tidak  bertambah  setiap  bulannya  apabila macet  akan  dikenakan  denda  4%.  Dana denda  yang  diberikan  oleh  PT  Pegadaian Syariah  unit  Madiun  untuk  nasabah  untuk menutupi  kerugian  yang  dialami  karena pegadaian  syariah  tetap  membayar  kepada pemilik modal, dan nasabah yang dipinjamkan  tidak  ada  pemasukan  sehingga pegadaian  tetap  membayar  biaya  modal nasabah  kemudian  mengalami  kerugian. Sanksi kredit macet di PT Pegadaian Syariah unit  Madiun  tidak  sesuai  dengan  hukum islam karena masih bersifat umum diberlakukan  untuk  semua  nasabah  bukan hanya bagi yang mampu dan menunda-nunda pembayaran  sehingga  nasabah  yang  belum mampu  untuk  membayar  terkena  sanksi merasa terbebani oleh sanksi tersebut. Karena sesungguhnya  dilarang  pengenaan  sanksi bagi  nasabah  yang  tidak/belum  mampu membayar disebabkan force majeur . Pada PT Pegadaian  Syariah  unit  Madiun  belum mengalokasikan  dana  yang  berasal  dari sanksi  tersebut  ke  dana  sosial  dan  masih masuk  kedalam  biaya  ganti  rugi  oleh  PT Pegadaian Syariah unit Madiun.

## DAFTAR PUSTAKA
AAAF. (2022). ﻞﻄﻣ ﻲﻨﻐﻟا ﻢﻠظ .
Aryatie,  I.  R.  (2021).  Bolehkah  Bank  Syariah Mengenakan  Denda  Karena  Nasabah  Telat Bayar? Aziz,  M.  S.  (2016). Konsep  Syartul  Jaza’i (Klausul  Denda)  dalam  Perspektif  Fiqih Islam  (Studi  Analisis  Keputusan  Majma’
Fiqih Islami Nomor 109) . IAIN Tulungagung.
DSN-MUI.  (2000).  Fatwa  DSN-MUI  No:
17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah  Mampu  yang  Menunda-Nunda Pembayaran.
Firdaus, M. I., Aziz, M. A., and Hoh, S. (2022). Mekanisme  Reksadana  Syariah  Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujrah. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 07 (02), 171–181.
HBL. (2021). Arrum Emas.
Kaunang,  G.  (2013). Tingkat  Suku  Bungan Pinjaman  dan  Kredit  Macet  Pengaruhnya
Terhadap  Permintaan  Kredit  UMKM  di Indonesia . 1 (3), 920–930. https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.229
7
Kredit,  S.  (2021).  Step  by  Step  Cara Menggadaikan Barang di Pegadaian.
Moleong,  L.  J.  (2021). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
OJK.  (2022).  Prinsip  dan  Konsep  Dasar Perbankan Syariah.
Pegadaian, P. (2022). Gadai Konvensional KCA. Pegadaian,  S.  (2020).  Mengenal  Pegadaian Syariah: Solusi Keuangan Sesuai Syariat.
Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Sahroni,  O.  (2018).  Konsultasi  Syariah:  Denda Keterlambatan pada Bank Syariah.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Yuliana,  D.  (2016).  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di  PNPM  Mandiri  Perdesaan  Kecamatan Guntur  Kabupaten  Demak. Jurnal  STIE Semarang , 8 (3), 163–180.