History: Received  : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Febuari 2024 Accepted : 29 Februari 2024 Published : 28 April 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 611 - 628 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4222

## PERLINDUNGAN HUKUM PERTUNJUKAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MUSIK BATAK DALAM MEWUJUDKAN BENEFIT SHARING
Joseph Fajar Simatupang 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: joseph.simatupang23@gmail.com 1)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  perlindungan  lagu  batak  sebagai  Objek  Pemajuan  Kebudayaan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  serta  urgensi dilakukannya  benefit  sharing  terhadap  lagu  batak  sebagai  EBT.  Dalam  memperoleh  tujuan  tersebut, penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dengan  intrepetasi sistematis  dalam  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  diperoleh bahwa Ekspresi Budaya Batak dilindungi sebagai objek UU Pemajuan Kebudayaan dan harus dilakukan inventarisasi  secara  maksimal  mengingat  hanya  2  (dua)  EBT  lagu  batak  yang  masih  terdaftar  pada Kekayaan  Intelektual  Komunal  DJKI  diantara  banyaknya  EBT  lagu  batak  dan  masyarakat  lokal  harus mampu  memanfaatkan  EBT lagu  batak  tersebut  dalam benefit sharing baik  dalam  bentuk  materi  berupa insentif dan/atau royalti maupun  perlindungan, promosi dan pengakuan (acknowledgment) .
Kata  Kunci:  Perlindungan  Hukum,  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT),  Lagu  Batak,  Pembagian Manfaat

## Abstract
This aim is to analyze the protection of Batak songs as objects for the advancement of culture based on Law Number 5 of 2017 concerning the advancement of culture and the urgency of conducting benefit sharing for Batak songs as Traditional  Cultural  Expressions  (TCEs).  To  obtain  these  objectives,  this  legal  research  uses  statutory  approach with  a  systematic  interpretation  to  protect  TCEs.  Based  on  the  results  of  the  discussion,  it  is  found  that  Batak Cultural  Expressions  are  protected  as  objects  under  the Law  Number  5  of  2017,  and  there  must  be  a  maximal inventory  of  them,  considering  that  only  2  (two)  Batak  traditional songs  registered  as  a  Communal  Intellectual Property of DJKI among the many Batak traditional songs, and the local community must be able to benefit from these Batak traditional songs through benefit sharing, whether in the form of material incentives and/or royalties, as well as protection, promotion, and acknowledgment.
Keywords: Legal Protection, Traditional Cultural Expressions (TCEs), Batak’s Song, Benefit Sharing

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  budaya  dengan  melihat  ribuan  suku yang
tersebar  diseluruh  bumi  nusantara,  tentunya  kekayaan  akan  budaya  tersebut  sebagai aset berharga dikenal sebagai ekspresi budaya tradisional (traditional cultural expression) (Suryahartati,  Oktaviarni,  and  WINDARTO  2020).  Ekspresi  budaya  tersebut  dapat mencakup  seni  rupa,  seni  tari,  seni  musik, ritual  adat,  bahasa  yang  telah  diwariskan turun-temurun dan harus dilindungi sebagai kepribadian nasional yang kuat dan tegas serta  dijamin  perkembangannya  sebagai  kebudayaan  nasional  yang  bersumber  dari berbagai ribuan suku.
Suku batak merupakan salah satu suku dari 1.300 suku yang diakui di indonesia yang berasal  dari  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  jumlah  populasi  terbesar  ke-3  (ketiga) setelah  suku  Jawa  dan  Suku  Sunda  dan  terdiri  dari  beberapa  Sub-Suku,  diantaranya: Batak  Toba,  Batak  Mandailing,  Batak  Pak-Pak,  Dairi,  Batak  Karo,  dan  Batak Simalungun. Musik adalah salah satu komponen penting bagi budaya batak, bagi suku batak  musik  sebagai  bentuk  ekspresi  perasaan  yang  sedang  dialami  seseorang,  baik dalam keadaan marah, senang, putus asa, bahkan sebagai pesan kasih sayang orangtua terhadap  anak-anaknya  (Al  Hamid  2022).  Suku  batak  menggambarkan  bahwa  musik tidak  akan  pernah  terlepas  sebagai  instrumen ekspresi  budaya,  mengingat  musik  bagi suku batak kerap dilantunkan pada acara-acara adat, misalnya mangulosi dalam acara pernikahan sampai pada acara kematian.
Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  memang  sudah  seharusnya  memperoleh perlindungan  sebagai  suatu  kekayaan  yang  juga  memiliki  nilai  ekonomis  meskipun terdapat  problematika  bahwa  EBT  berorientasi  pada  kepemilikian  komunal  yang dipegang  oleh  negara  yang  berbeda  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang dapat dimiliki secara individual, World Intellectual Property Organization (WIPO) sendiri mendefinisikan  EBT  sebagai: “Traditional cultural  expressions  (EBTs),  also  called "expressions  of  folklore",  may  include  music,  dance,  art,  designs,  names,  signs  and  symbols, performances, ceremonies, architectural forms, handicrafts and narratives, or many other artistic or cultural expressions”.
Berdasarkan  definisi  dari  WIPO  tersebut  dijelaskan  bahwa  EBT  juga  disebut "ekspresi  cerita  rakyat",  dapat  mencakup  musik,  tarian,  seni,  desain,  nama,  tanda  dan simbol,  pertunjukan,  upacara,  bentuk  arsitektur,  kerajinan  tangan,  dan  cerita,  atau banyak  ekspresi  seni  atau  budaya  lainnya.  Suatu  budaya  dapat  dianggap  sebagai  EBT apabila  diungkapkan  sebagai  bagian  dari  identitas  dan  warisan  budaya  masyarakat lokal  yang  diteruskan  dari  generasi  ke  generasi  yang  merupakan  bagian  integral  dari identitas budaya dan sosial komunitas masyarakat asli.
Dalam  perkembangan  sejarahnya  pada  tahun  1976  telah  dilakukan  upaya-  upaya guna melindungi Pengetahuan Tradisional (Traditional Kwonledge) dan Ekspresi Budaya Tradisional / (PTEBT) melalui Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries yang disusun  WIPO  melalui Commite  of  Govermental  Experts dengan  kerjasama  bersama UNESCO. Adapun dalam Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries tersebut mengatur  perihal  pembayaran  royalti  atas  pemanfaatan PTEBT yang dianggap sebagai
“domain publik”. Dimana istilah “domain publik” ini kerap dianggap oleh pihak asing sebagai kekayaan intelektual yang tidak memiiki perlindungan apapun sehingga bebas untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan nilai ekonominya maka perlu dilakukan mitigasi penyalahgunannya, selanjutnya WIPO menganjurkan bagi negara-negara yang menjadi anggotanya  untuk  mengatur  perihal  perlindungan  PTEBT  secara  terpisah  yang mencakup pengaturan mengenai:
1. Jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu;
2. Mengecualikan  karya-karya  tradisional  dari  keharusan  adanya  bentuk  yang berwujud (fiksasi);
3. Adanya  hak-hak  moral  yang  dilindungi  guna  menghindari  adanya  upaya-upaya pengrusakan serta perbuatan yang tidak bermoral atas PTEBT.
Banyak  musik-musik  batak  yang  tidak  diketahui  penciptanya  dan  sudah  diajarkan dalam  lintas  generasi,  misalnya  musik  Rambadia,  Anak  hu  na  burju,  Anakhon  hi  do Hamoraon di au, Podanauli, Poda, Jujung Goarhi Amang, Boru Panggoaran, Anakhon Hu,  Marimpola  do  Inang  yang  memberikan  pengajaran  tentang betapa  pentingnya sebuah  pendidikan,  dan  orang  tua  sebagai  pendukung  utama,  dan  pemberi  nasehat kepada  sang  anak  untuk  menjalankan  pendidikannya.  Dan  banyak  musik  musik  lain seperti  Sinnaggar  Tulo,  Butet,  Madekdek  Ma  Gambiri,  dimana  musik-musik  tersebut sudah  diajarkan  secara  turun-temurun  sebagai  bagian  dari  seni  budaya  batak,  namun tidak  diketahui  siapa  penciptanya (orphan  works) dan  musik-  musik  ini  berpotensi untuk  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk kepentingan pribadi.
Apabila  ditinjau  dari  sisi  teori  hukum  alam  bahwa  perlindungan  terhadap  EBT umumnya dikaitkan dengan konsep teori dalam hak cipta, dimana pencipta berhak atas ciptaannya  selama  si  pencipta  masih  hidup  sehingga  teori  hukum  alam  sebagai landasan  moral  mengajarkan  bahwa  tiap-tiap  orang  harus  menghargai  suatu  ciptaan dan  apabila  ingin  menggunakan  sebagai  sarana  penghasil  keuntungan  harus menghargai  hak  esklusif  yang  dimiliki  oleh  si  pencipta  dengan  memperoleh persetujuan. Meskipun teori hukum alam lebih merujuk atas kepemilikan berdasarkan individu, namun hak akan suatu kekayaan intelektual dapat dipahami lebih luas dalam melindungi  hak-hak  masyarakat  lokal,  termasuk  dalam  melindungi    EBT  yang merupakan pandangan hidup masyarakat lokal termasuk suku batak.
Musik yang dilantukan oleh suku batak yang tidak diketahui penciptanya dan sudah diwariskan  secara  turun  temurun  tersebut  tentunya  tidak  terlepas  sebagai  Ekspresi Budaya  Tradisional  (EBT)  yang  dilindungi  melalui  Undang-Undang  Nomor 5  tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan) yang mana mengatur perihal  objek  pemajuan  kebudayaan  sebagaimana  Pasal  5  UU  Pemajuan  Kebudayaan yang mencakup:
a. Tradisi lisan;
b. Manuskrip;
c. Adat istiadat;
d. Ritus;
e. Pengetahuan tradisional;
f. Teknologi tradisional;
g. Seni;
h. Bahasa;
i. Permainan rakyat; dan
j. Olahraga tradisional.
Sementara dalam prakteknya terdapat kondisi dimana terdapat beberapa EBT musik batak  yang  dimanfaatkan  melalui  pertunjukkan  oleh  pihak  asing  guna  kepentingan komersil  sehingga  berpotensi  besar  terjadinya missappropripation bahkan cultural appropriation .  Tidak  banyak  masyarakat  batak  yang  sadar  bahwa  EBT  musik  batak berpotensi akan mengalami penyalahgunaan dan memandang bahwa musik batak yang dimanfaatkan  orang  asing  hanya  semata-mata sebagai  kebanggan  bahwa  musik batak telah  dilantunkan  oleh  orang  asing  dan  tidak  melihat  bahwa  ada  penyalahgunaan keuntungan  yang  dapat  diraup  oleh  pihak  asing.  Hal  tersebut  juga  dipengaruhi  atas disambut  baiknya  modernisasi  melalui  konsep  westernisasi  dimana  hal  yang  modern yang  berasal  dari  dunia  barat  lebih  memperoleh  pujian  yang  lebih  dibanding  dengan budaya  tradisional  yang  dianggap  terbelakang,  dimana  bagi  beberapa  kawula  muda batak berifikir bahwa EBT musik batak hanya dianggap sebagai musik yang biasa saja tanpa  mengerti  pentingnya  EBT  musik  batak  untuk  dilestarikan,  dijaga,  serta dilindungi.
Meskipun EBT pada dasarnya adalah tanggungjawab dari negara untuk melindungi, namun  tentunya  perlu  partisipasi  suku  batak  sebagai  masyarakat  lokal  asli sebagai pemilik  EBT  musik-musik  batak  untuk  menunjukan  sikap  rasa  memiliki (sense belonging) dan  menjaga (protecting) .  Sebab  suku  batak  tentunya  juga  berhak  atas keuntungan-keuntungan  yang  diperoleh  atas  pemanfaatan  EBT  musik-musik batak tersebut  dimana  telah  dimanfaatkan  oleh  pihak  asing,  maka  seharusnya  perlu dilakukan  pembagian  royalti  dan/atau benefit  sharing sebagaimana  telah  diamanatkan pada Pasal 37 UU Pemajuan Kebudayaan.

## B. Rumusan Masalah
Bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  penulis  mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional musik batak?
2. Apa  urgensi  dilaksanakannya  benefit  sharing  sebagai  bentuk  perlindungan ekspresi budaya tradisional musik batak?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai Ekspresi Budaya Tradisional Musik Batak  dengan  menggunakan  metode  penelitian  doktrinal.  Penelitian  doktrinal  adalah penelitian  dengan  melakukan  kolektif  data  hukum  positif  yang  kemudian dihubungkan  dengan  usaha  penemuan  asas-asas  dan/atau  dogma  hukum  positif  serta penemuan hukum konkrit yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat. Peneliti menelusuri hukum positif berkenaan dengan kebudayaan seperti UU Nomor  5  Tahun 2017 tentang  Pemajuan  Kebudayaan  dan Undang-Undang  Nomor   28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang  didukung  dengan  jurnal  nasional  maupun internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Musik Batak
Melihat  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  kaya  akan  budaya,  tentunya Indonesia telah siap untuk melindungi budaya-budaya dari berbagai suku di Indonesia. Memang  pada  dasarnya  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  telah  dilindungi  melalui BAB  V  pada  Pasal  38  hingga  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dimana Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) maupun ciptaan yang  penciptanya  tidak  diketahui  dilindungi  dan  dijaga  oleh  negara.  Yang  kemudian disempurnakan  sebagai sui  generis yang  artinya  keunikan  dan  kompleksitas  dalam hukum, serta pentingnya memperlakukan setiap kasus EBT atau  sistem  hukum  yang berkaitan  dengan  EBT  secara  individual  sesuai  dengan  karakteristiknya  yang  unik dan  berbeda  dengan  ilmu  lainnya  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan).
Hal  penting  yang  menjadi  dasar  diperlukannya  pertimbangan  terhadap  EBT  pada pokoknya  berdasarkan  pertimbangan  perkembangan  karakter  bangsa  yang menganggap  eksistensi  pentingnya  EBT,  karakter  bangsa  dapat  tergambarkan  sebagai ciri  khas  berdasarkan  tradisi  kebudayaan  dan  menjadi  bagian  yang  terintegrasi  dari kehidupan masyarakat Indonesia. Disatu sisi EBT sendiri memiliki nilai ekonomis yang tentunya menjadi incaran pihak-pihak asing dalam berusaha untuk memanfaatkan EBT guna  kepentingan  komersil  meskipun  pada  dasarnya  kebudayaan eksis  bukanlah  atas dasar tujuan ekonomis.
Istilah EBT pada dasarnya tidak dikenal pada UU Pemajuan Kebudayaan, istilah EBT lebih dikenal pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana pada  penjelasan  Pasal  38  ayat  (1) menyebutkan:  “Yang  dimaksud  dengan  "ekspresi budaya  tradisional"  mencakup  salah  satu  atau  kombinasi  bentuk  ekspresi  sebagai berikut:
a. verbal  tekstual,  baik  lisan  maupun  tulisan,  yang  berbentuk  prosa  maupun  puisi, dalam  berbagai  tema  dan  kandungan  isi  pesan,  yang  dapat  berupa  karya  sastra ataupun narasi informatif;
b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai  macam  bahan  seperti  kulit,  kayu,  bambu,  logam,  batu,  keramik,  kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f. upacara adat.”
Meskipun  dalam  UU  Pemajuan  Kebudayaan  tidak  mengenal  istilah  EBT  secara eksplist  namun  secara  normatif  UU  Pemajuan  Kebudayaan  mengatur  secara  rigid mengenai perihal EBT serta langkah-langkah perlindungannya. Istilah EBT Jika ditinjau lebih  dalam  terdapat  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  13 Tahun  2017  yang  pada  pasal  1  angka  (4)  menyebutkan: “Ekspresi  Budaya  Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya  yang  menunjukkan  keberadaan  suatu  budaya  tradisional  yang  dipegang  secara komunal dan lintas generasi”.
Disisi  yang  sama,  meskipun  pada  dasarnya  EBT  telah  dilindungi  melalui  UU  Hak Cipta,  namun  pengaturan  tersebut  dirasa  belum  cukup  dalam  melindungi  EBT. Pemerintah  melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia  merasa  perlu  melakukan eskalasi  Kebudayaan  Nasional  dalam  kancah  internasional,  disatu  sisi  kebudayaan dianggap  sebagai  investasi  guna  membangun  masa  depan  dan  peradaban  bangsa sebagaimana  amanat  pasal  28  I  ayat  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Trisakti Bung Karno yakni berkeperibadian dalam kebudayaan.
Selain  itu  tujuan  dari  pemberlakuan  UU  Kebudayaan  dapat  menjadi  kiblat  bagi pemerintah  dan  warga  negara  secara  menyeluruh  dalam  upaya  mengembangkan, memanfaatkan,  mempromosikan,  dan  melestarikan  kebudayaan  indonesia.  Disatu  sisi UU  Pemajuan  Kebudayaan  dapat  menumbuhkan  rasa  percaya  diri  ditengah  arus globalisasi  serta  sebagai  benteng  pertahanan  hukum  negara  indonesia  dalam melindungi  EBT  dari  upaya  pihak  asing  yang  berusaha  untuk  memanfaatkan  EBT secara melanggar hukum.
UU  Pemajuan  Kebudayaan  dalam  proses  pembentukannya  memiliki  nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bersumber dari berbagai aspek diantaranya:
1) Adanya hak kebudayaan berdasarkan aspek filosofis Universal Declaration Human Rights pada Pasal 22 dan 27 dan Pancasila pada sila Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima; dan aspek yuridis berdasarkan Pasal 28 UUDNRI 1945;
2) Adanya Kebhineka Tunggal Ekaan berdasarkan aspek yuridis sebagaimana Pasal 18B dan Pasal 32 ayat (4) UUDNRI 1945;
3) Adanya Sejarah dan Warisan Budaya yang sadar atas deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kedaulatan melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan unsur sosiologis melalui keanekaragaman kearifan lokal, keanekaragaman  bahasa,  keanekaragaman  seni,  keanekaragaman  warisan
budaya, keanekaragaman  agama,  keanekaragaman  falsafah  hidup,  dan  budaya indonesia & globalisasi.
4) Adanya  Lansekap  Karakter  Bangsa  berdasarkan  pluralitas  dalam  masyarakat, pluralitas institusi sosial, dan pluralitas pola adaptasi (sistem ekonomi).
Dalam  bagian  ketentuan  umum  pada  Pasal  1  angka  (1)  UU  Pemajuan  Kebudayaan menyebutkan  “Kebudayaan  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  cipta,  rasa, karsa,  dan  hasil  karya  masyarakat.”  dan  pada  angka  (2)  menyebutkan  “Kebudayaan Nasional  Indonesia  adalah  keseluruhan  proses  dan  hasil  interaksi  antar-Kebudayaan yang  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia.”  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  4  UU Pemajuan  Kebudayaan  telah  disebutkan  bahwa  “Pemajuan  Kebudayaan  bertujuan untuk:
1. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. memperkaya keberagaman budaya;
3. memperteguh jati diri bangsa;
4. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. meningkatkan citra bangsa;
7. mewujudkan masyarakat madani;
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
10. mempengaruhi  arah  perkembangan  peradaban  dunia,  sehingga  Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.”
Berdasarkan  nilai  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  serta  tujuan  hadirnya  UU Pemajuan  kebudayaan  sebagaimana  Pasal  4  UU  Pemajuan  Kebudayaan,  peneliti menganggap bahwa UU Pemajuan Kebudayaan hadir dalam memastikan perlindungan terhadap  keberagaman  budaya  Indonesia,  serta  memberikan  dukungan  bagi pengembangan  serta  pelestarian  budaya-budaya  tersebut  sebagai  identitas  nasional guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya yang nyata di Indonesia.  Melalui  UU  Pemajuan  Kebudayaan,  peneliti  mengharapkan  tercipta  upaya perlindungan terhadap budaya-budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi dan perkembangan zaman. Dengan lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan sebagai sui generis , diharapkan  dapat  berikan  kekuatan  perlindungan  terhadap  EBT  sendiri,  seluruhnya atas dasar kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional sesuai amanat Pasal 32 UUDNRI 1945.
Pada tanggal 13 September 2007 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  (UNDRIP)  2007 dimana mayoritas  144  negara  mendukung  deklarasi  tersebut,  sementara  4  negara  menentang (Australia,  Kanada,  Selandia  Baru  dan  Amerika  Serikat)  dan  11  negara  abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia,  Samoa  dan  Ukraina).  UNDRIP  dianggap  sebagai  landasan  penting  dalam
pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat  di  seluruh  dunia. UNDRIP  2007  mengakui  hak masyarakat adat untuk memelihara, mengembangkan, dan menggunakan budaya dan tradisi  mereka  sendiri  sebagaimana Article 31.1  UNDRIP  2007  yang  menyebutkan: “Indigenous peoples  have  the  right  to  maintain,  control,  protect  and  develop their  cultural heritage,  traditional  knowledge  and  traditional  cultural  expressions,  as  well  as  the manifestations  of  their  sciences,  technologies  and  cultures,  including  human  and  genetic resources,  seeds,  medicines,  knowledge  of  the  properties  of  fauna  and  flora,  oral  traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property  over  such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions.”
Melalui  UNDRIP  2007  tersebut  dunia  internasional  berperan  dalam  memastikan bahwa hak-hak asasi manusia masyarakat adat diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara-negara  di  seluruh  dunia.  UNDRIP  2007  ini  diharapkan  dapat  membantu masyarakat  adat  mempertahankan  budaya, tradisi,  dan  cara  hidup  unik  mereka,  serta memperkuat  partisipasi  mereka  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Sama  seperti halnya musik batak sebagai EBT nasional yang harus mendapatkan perlindungan serta dikembangkan  dari  ancaman  pihak-pihak  asing  yang  berupaya  memanfaatkan  tanpa mempertimbangkan hak hukum masyarakat lokal.
Selanjutnya peneliti menelusuri terdapat beberapa pertunjukan yang menggunakan EBT  musik batak yang mana peneliti menganggap penampulan tersebut tidak  terlepas dari  unsur  kormesialiasasi,  seperti  halnya  pertunjukan  musik  Sinanggar Tulo  yang ditampilkan  oleh  Trinity  Youth  Symphony  Orchestra  ft.  Orquesta  de Cámara  de  Siero (Siero Chamber  Orchestra)  yang  merupakan Grup  Orkestra  dari  negara  Spanyol  yang ditampilkan  pada  9  Agustus  2017  silam  di  Kemendikbud  Hall  Jakarta  dan  kemudian diupload  melalui  akun  Youtube  TRUST  Orchestra  kemudian  dengan  musik  dan  grup yang  sama  telah  ditampilkan  pada  acara  Indonesia  Morning  Show  melalui  stasiun siaran  Net.tv  pada  tahun  2017.  Musik  Sinanggar  Tulo  adalah  EBT  yang  berasal  dari Sumatera Utara khususnya masyarakat batak, musik ini menggambarkan keluh kesah seorang  perjaka  yang  harus  menuruti  perintah  ibunya,  sang  wanita  yang melahirkannya  menginginkan  putranya  mendapatkan  kekasih  dari  keturunan  Marga Tobing  dan  juga  merupakan  pariban,  artinya marga  dari  sang  ibu  harus sama dengan marga  sang  calon  kekasih  dari  sang  perjaka,  musik  ini  sudah  terdata dalam  Kekayaan Intelektual  Komunal  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kemudian  pada  September  2013  silam,  musik  Butet  sebagai  bagian  dari  EBT  yang juga  telah  terdata  pada  DJKI  telah  dinyanyikan  pada “The 12th  World  Chinese Entrepreneurs  Convention "  Chengdu,  China.  Musik  ini  merepresentasikan  jiwa patriotisme sang Ayah yang rela berada di tenda pengungsian, berperang gerillya dan siap  menyerahkan  nyawa  hingga  akhir  demi mengalahkan  musuh,  dimana  sang  ayah berjanji  untuk  senantiasa  memberi  kabar  kepada  putrinya  menjadi  sebuah  motivasi
sang  ayah  untuk  tetap  bertahan  hidup  dari  pertempuran  yang  satu  ke  pertempuran lainnya.
Ditambah  dengan  musik  Sik  Sik  Sibatu  Manikam  yang  memiliki  makna  nasib seorang  laki-laki  yang  dapat  mempersunting  dan  memiliki  seorang  perempuan walaupun awalnya dirinya dianggap tidak memiliki apa-apa oleh si perempuan namun dibalik itu lelaki tersebut menuai keberuntungan dengan mendapatkan pujaan hatinya telah dinyanyikan di Korea Selatan oleh Incheon City Choral.
Penulis menilai bahwa pertunjukan atas EBT musik batak diatas merupakan bagian dari pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak asing, sehingga berhak atas perlindungan hukum,  sebagaimana  EBT  musik  batak  yang  merupakan  objek  dari  UU Pemajuan Kebudayaan  yakni  seni  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  5  huruf  (g)  UU  Pemajuan Kebudayaan yang dalam penjelasan pada pasal tersebut “seni” disebut sebagai: “Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan  budaya  maupun  berbasis  kreativitas  penciptaan  baru,  yang  terwujud  dalam  berbagai bentuk  kegiatan  dan/atau  medium.  Seni  antara  lain  seni  pertunjukan,  seni  rupa,  seni  sastra, film, seni musik, dan seni media.”
Sementara  suatu  budaya  dapat  disebut  sebagai  ekspresi  budaya  tradisional  apabila memenuhi syarat bahwa budaya tersebut merupakan bagian dari identitas dan warisan komunitas  tradisional  atau  adat  serta  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi,  sehingga musik  Sinanggar  Tulo, Butet  dan  Sik  Sik  Sibatu  Manikam  adalah  EBT  dimana  musik- musik  tersebut  adalah  warisan  bagi  masyarakat  batak  yang  telah  diajarkan tiap lintas generasi masyarakat batak dan telah menjadi identitas masyarakat batak sendiri.
Apabila ditinjau dari sisi UU Hak Cipta, pertunjukan EBT musik batak tersebut perlu memperoleh  persetujuan  dari  pemegang  hak  sebagaimana  Pasal  13  UU  Hak  Cipta untuk  dapat  dikatakan  sebagai  subjek  pelaku pertunjukan  yang  sah  sebagai  penyanyi dan/atau  musisi.  Dalam  hal  ini  harus  memperoleh  persetujuan  oleh  Pemerintah berdasarkan  pasal  18  UU  Hak  Cipta.  Dari  sisi  UU  Pemajuan  Kebudayaan  atas pertunjukan  EBT  musik  batak  disebut  sebagai  pemanfaatan  objek  pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersil yang harus memperoleh izin dari menteri.
Dilanjutkan  dari  Pasal  37  ayat  (1)  UU  Pemajuan  Kebudayaan,  pada  ayat  (2) disebutkan bahwa Izin yang harus diperoleh oleh Industri besar dan/ atau pihak asing yang  akan  melakukan  Pemanfaatan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  untuk  kepentingan komersil memenuhi syarat:
a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
b. pembagian manfaat (benefit sharing) ; dan
c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pada  ayat (3) UU Pemajuan kebudayaan tersebut juga mewajibkan Pemerintah Pusat harus  mempergunakan  hasil  dari  pembagian  manfaat  untuk  menghidupkan  dan menjaga  ekosistem  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  terkait.  Oleh  peneliti  menganggap berdasarkan ayat (3) tersebut bahwa manfaat atas EBT musik Sinanggar Tulo dan Butet
yang diperoleh hanya diperuntukkan bagi masyarakat Batak melalui Pemerintah Daerah Sumatera  Utara  sebagai  pemilik  Kekayaan  Intelektual  Komunal  tersebut meskipun pertunjukkan  sebagaimana  telah  diuraikan  terjadi  sebelum  diberlakukannya  UU Pemajuan  Kebudayaan,  namun  peneliti  menganggap  dengan  hadirnya  UU  Pemajuan Kebudayaan  sebagai  bagian  dari  hukum  positif  dapat  berperan  penting  terhadap perlindungan EBT musik batak dimasa yang akan datang.
Kemudian  atas  pelanggaran  terhadap  EBT  terhadap  Pasal  37  terdapat  sanksi administrasi  yang  dapat  diberlakukan  sebagaimana  Pasal  38  ayat  2  berupa  tindakan pemberian sanksi terhadap industri besar dan/atau pihak asing yang menyalahgunakan izin  pemanfaatan  objek  pemajuan  kebudayaan  berupa:  teguran  lisan,  teguran  tertuis, denda  administratif,  penghentian  sementara  kegiatan,  dan/atau  pencabutan  izin.  UU Pemajuan  Kebudayaan  juga  telah  melindungi  lebih  dalam  terhadap  EBT  musik  batak dari sisi hukum pidana berdasarkan pasal 55 dan 56 UU Pemajuan Kebudayaan.
Diluar  EBT  musik  batak  Sinanggar  Tulo  dan  Butet  yang  mana  telah  terdata  pada Kekayaan  Intelektual  Komunal  DJKI  sebenarnya  masih  banyak  musik-musik  batak yang  telah  diwariskan  secara  turun  temurun  dan  menjadi  kebijakan  hidup sekaligus sebagai  budaya  seni  batak  namun  belum  dilakukan  pendataan  sebagai  Kekayaan Intelektual Komunal pada DJKI, diantaranya Rambadia, Madekdek Magambiri, Sik Sik Sibatumanikam, Dago Inang Sarge, Leleng Ma Hupaima dll.
Musik batak sebagai budaya lokal memiliki makna kebijakan dan pandangan hidup (way of life) yang diajarkan secara turun temurun dan digariskan secara lintas generasi dan  berlangsung  sudah  sejak  lama,  sehingga  negara  harus  hadir  untuk  memberikan perlindungan,  namun  yang  menjadi  permasalahan  saat  ini  bahwa  negara  belum maksimal  dalam  mengupayakan  perlindungan  dimana  belum  dilakukan  pendataan secara  radikal  terhadap  Eskpresi  Budaya  Tradisional,  khususnya  musik-  musik  batak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Dari banyaknya  musik-musik batak sebagai EBT, namun hanya 2 (dua)  musik yang sudah  terdata  pada  Kekayaan  Intelektual  Komunal,  sementara  negara  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pencatatan  dan  pendokumentasian  Objek  Pemajuan Kebudayaan sebagaimana Pasal 17 UU Pemajuan Kebudayaan dalam hal ini termasuk EBT  musik-musik  batak,  sebelumnya  Pada  pasal  16  UU  Pemajuan  Kebudayaan disebutkan bahwa:
1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:
a) pencatatan dan pendokumentasian;
b) penetapan; dan
c) pemuktahiran data.
2) Inventarisasi  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  dilakukan  melalui  Sistem  Pendataan Kebudayaan Terpadu.
Jelas  bahwa  berdasarkan  UU  Pemajuan  Kebudayan  telah  mengatur  mengenai tahapan-tahapan  dalam  melakukan  inventarisasi  objek  pemajuan  kebudayaan.
Inventarisasi  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  87  Tahun  2021  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  yang  pada  Pasal  18  mengatur  bahwa Pencatatan  dan  pendokumentasian  merupakan  upaya  mengindentifikasi  keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
a) ciri fisik;
b) fungsi sosial;
c) nilai intrinsik; dan/atau nilai ekstrinsik.
Selanjutnya  dalam  rangka  inventarisasi  objek  pemajuan  kebudayaan,  negara  juga memberikan  kewenangan  kepada  setiap  orang  yang  melakukan  pendokumentasian terhadap  objek  pemajuan  kebudayaan  sebagaimana  Pasal  18  UU  Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan:
1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan;
2) Pemerintah  Pusat  dan/atau  Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  Setiap  Orang  yang melakukan  pencatatan  dan  pendokumentasian  Objek  Pemajuan  Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan  pasal  tersebut  tentunya  seluruh  masyarakat  berhak  untuk  melakukan pencatatan  dan  pendokumentasian  objek  pemajuan  kebudayaan.  Dalam  hal  ini tentunya  peran  pemerintah  masyarakat  dianggap  penting  dalam  mengupayakan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Pemerintah sebagai pelaksana aktif institusi negara dalam  melindungi  EBT  tentunya  harus  mengambil  langkah-langkah  konkrit  dan strategis  dalam  memfasilitasi  dan  mendorong  peran  serta  masyarakat  secara  langung maupun  tidak  langsung,  pemerintah  dapat  melibatkan  masyarakat  melalui  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  mendukung  UU  Pemajuan  Kebudayaan  karena suatu  EBT dapat  dimanfaatkan  dan sharing  benefit dapat dilaksanakan apabila suatu EBT  tersebut  sudah  terdaftar  dalam  sistem  Pendataan  Kebudayaan  Terpadu  pada Pangkalan  Data  Kekayaan  Komunal  DJKI,  sehingga  perlu  dilakukan  inventarisasi secara masif atas seluruh EBT terkhusus musik batak yang belum terdata.
Indonesia  dapat  belajar  dari  India  dalam  melakukan  inventarisasi  secara menyeluruh  dalam  rangka  mendukung  Pemajuan  Kebudayaan  dimana  Pemerintah India  membuat  inisiatif  melalui  program National  Mission  for  Manuscripts (NMM) Februari 2003. Adapun tujuan program ini adalah untuk dokumentasi, preservasi, dan melestarikan  naskah  kuno  India  yang  tersebar  di  seluruh  negeri.  NMM  merupakan bagian  penting  dari  upaya  untuk  memahami,  memelihara,  dan  mempromosikan kekayaan warisan budaya yang terkandung dalam naskah kuno.
Dalam  program  NMM  yang  mengupayakan  pelestarian  dan  konservasi  budaya  di India melakukan kegiatan yang terdiri atas:
1. dokumentasi naskah melalui survey
2. konservasi preventif dan kuratif
3. menyelenggarakan  kursus  pelatihan  dan  lokakarya  tentang  konservasi, manuscriptologi, dan paleografi
4. dokumentasi melalui digitalisasi, penelitian dan publikasi
5. penjangkauan publik untuk menciptakan kesadaran publik untuk pelestarian dan penyebaran naskah.
Dalam  misi  pertama  NMM  ini  India  memulai  pencatatan  dengan  digital  atas 3.900.000  halaman  manuskrip  untuk  dipilih  yang  kemudian  dari  manuskrip  tersebut sekitar  2.500.000  halaman  tersebut  telah  tercatat.  Pada  tahap  2  India  telah  berhasil mencatat  secara  digital  terhadap  60.000  manuskrip,  sehingga  dapat  dikatakan  misi  ini India  cukup  radikal  dalam  melakukan  pendataan  terhadap  pelestarian  budaya  india meskipun hingga kini India belum mengatur hukum perlindungan kebudayaan secara sui generis .
Indonesia  adalah  negara  yang cukup  progresif  dalam mengupayakan perlindungan terhadap EBT dimana secara normatif telah mengatur perlindungan budaya secara sui generis dalam hukum positifnya bersamaan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti  Tunisia,  Iran,  Chile,  Algeria,  Senegal,  Burundi,  Central  African  Republic, Madagascar,  Malawi,  Niger,  Panama,  Angola,  Lesotho,  Dominican  Republic,  Rwanda, Nigeria.  Namun  peneliti  merasa  Indonesia  perlu  lebih  ekstra  dalam  melaksanakan kebijakan  yang  maksimal  dalam  rangka  melakukan  inventarisasi  terhadap  budaya masyarakat  lokal  secara  praktik  atas  norma  yang  berlaku,  hal  tersebut peneliti  nilai berdasarkan  dari  banyaknya  EBT  musik  batak  hanya  2  (dua)  EBT  musik batak  yang terinventarisasi  dan  masih  banyak  EBT  musik  batak  yang  belum  terinventarisasi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal pada DJKI.
Pemerintah  harus  secara  maksimal  mengambil  peran  utama  dalam  melakukan perlindungan  yang  dimulai  dengan  inventarisasi,  mengingat  masyarakat  lokal  sendiri belum  memiliki  kesadaran  dengan  alasan  yang  kuat  untuk  meindungi  dan memanfaatkan  EBT  Dengan  inventarisasi  yang  maksimal  tentu  memberikan  peluang bagi  individu-individu  untuk  lebih  berkreasi  dengan  ide-ide  dalam  pengembangan karya  karya  tradisional.  Yang  selanjutnya  setelah  inventarisasi  telah  dilakukan  secara maksimal  maka  tanggung  jawab  selanjutnya  dapat  dilakukan  pengembangan (development) dengan  melakukan  kegiatatan  penyebarluasan (publication), penelitian (research), dan pengayaan keberagaman (enrichment of diversity) dan dilanjutkan dengan pemanfaatan EBT, promosi EBT hingga pelestarian EBT.
B. Urgensi  Dilaksanakannya Benefit  Sharing Sebagai  Bentuk  Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Musik Batak
UU  Pemajuan  Kebudayaan  mewajibkan  industri  besar  dan/atau  pihak  asing  yang melakukan  Pemanfaatan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  untuk  kepentingan  komersial melakukan  pembagian  manfaat (benefit  sharing) yang  mana benefit  sharing tersebut dipergunakan  dalam  menghidupkan  serta  menjaga  ekosistem  objek  pemajuan
kebudayaan terkait, begitu halnya Pemanfaatan ekonomis EBT musik batak Sinanggar Tulo, Butet,  Sik  Sik  Sibatu  Manikam  oleh  pihak  asing  tentunya  harus  memperhatikan serta mepertimbangkan aspek hukum yang berlaku.
Benefit  sharing sangat  penting  dilakukan  sebagai  bentuk  penghargaan  dan mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  atas  pemanfaatan  EBT. benefit  sharing tersebut  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  kompensasi  moneter  berupa pemberian  royalti  kepada  masyarakat  lokal  yang  diakomodir  oleh  pemerintah  daerah dalam mengupayakan EBT masyarakat lokal, disisi lain benefit sharing dapat dilakukan dalam  bentuk  non  moneter  melalui  pengembalian  atas  hasil  pengembangan  EBT sebelumnya kepada masyarakat lokal selaku pemilik EBT.
Pada  tahun  2000  WIPO  membentuk  IGC-GRTKF (Intergovermental  Committee  on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore dengan fungsi guna  membahas  perihal  a)  akses  terhadap  sumber  daya  genetik  dan  pembagian keuntungan (benefit  sharing) b)  perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional (traditional  knowledge) dan  c)  perlindungan  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional (cultural  traditional  expression) .  IGC-GRTKF  berperan  secara  aktif  berusaha  untuk melindungi  kepentingan  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional dan sebagai jembatan atas kesenjangan hukum antar negara.
Melihat salah satu hal yang difokuskan oleh IGC-GRTKF adalah pelaksanaan benefit sharing terhadap  EBT  yang  dianggap  serius  dalam  rangka  melindungi  hak-hak masyarakat  lokal.  Pada  5-9  September  2023  IGC-GRTKF  telah  melakukan  pertemuan komite  di  Jenewa  Swiss  berdasarkan  WIPO/GRTKF/IC/47  yang  pada  sesi  ke-9 WIPO/GRTKF/IC/47/INF/9  membahas  perihal “ Report  of  Indigenous  Expert Workshop  on Intellectual  Property  and  Genetic  Resources,  Traditional  Knowledge  and  Traditional  Cultural Expressions” dimana  menyangkut  perihal  perlindungan  hak-  hak  masyarakat  lokal terhadap EBT dan benefit sharing yang isi poinnya sebagai berikut:
1. Pasal  78  :  Tindakan  legislatif  (seperti  pemberlakuan  standar  hukum  baru  atau perbaikan standar yang ada, baik di tingkat internasional, regional atau nasional), pengembangan  alat-alat  praktis  (seperti  penyediaan  model  kompensasi/  kontrak pembagian  manfaat (benefit  sharing) atau  protokol  penelitian  atau  penyusunan skema  perizinan)  dan/atau  melalui  peningkatan  kapasitas  (seperti  memperkuat kemampuan  masyarakat  untuk  bernegosiasi  dengan  pihak  ketiga  dengan landasan yang lebih setara);
2. Pasal  85:  Mengidentifikasi  respons  kebijakan  terhadap  isu-isu  ini  mengingatkan akan  perlunya  kejelasan  dalam  konteks  yang  lebih  luas  tujuan  ekonomi,  budaya dan  sosial  yang  ingin  dicapai  melalui  perlindungan  EBT.  Dokumen-dokumen sebelumnya telah mengidentifikasi serangkaian tujuan yang ingin dicapai melalui perlindungan EBT, seperti:
a. mengakui nilai EBT;
b. meningkatkan rasa hormat terhadap EBT;
c. memenuhi kebutuhan aktual masyarakat;
d. mencegah penyalahgunaan EBT, serta tindakan yang menyinggung, menghina dan penggunaan EBT yang tidak sah;
e. pemberdayaan masyarakat;
f. mendukung praktik adat dan kerja sama masyarakat;
g. berkontribusi terhadap pelestarian budaya tradisional;
h. mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat;
i. memajukan  kebebasan  intelektual  dan  seni, penelitian  dan  pertukaran budaya persyaratan yang adil;
j. berkontribusi terhadap keanekaragaman budaya;
k. mendorong pengembangan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang sah;
l. mengecualikan hak kekayaan intelektual yang tidak sah;
m. meningkatkan kepastian, transparansi, dan rasa saling percaya;
n. mengendalikan cara penggunaan ebtdi luar konteks tradisional dan adat;
o. mendorong pembagian keuntungan (benefit sharing) yang adil yang timbul dari penggunaan  EBT  dengan  hak  sebelumnya  yang  tidak  dipungut  biaya penjelasan dan persetujuan;
p. mengakui  hak-hak  yang  telah  diperoleh  pihak  ketiga  dan  memberikan kepastian hukum EBT yang dapat diakses;
q. membantu  dalam  pencegahan  kesalahan  pemberian  atau  hak  kekayaan intelektual atas EBT.
3. Pasal 100 : Hak jual kembali juga dapat digunakan sebagai mekanisme pembagian manfaat  untuk  disalurkan  hasil  penjualan  oleh  balai  lelang  karya  seni  pribumi kepada seniman pribumi  sebatas bahwa mereka dianggap sebagai “penulis” dan EBT mereka adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta;
4. Pasal 104 : Perlu dicatat bahwa menolak hak cipta kepada penulis karya turunan tersebut  yang  bukan  anggota  komunitas  mungkin  menghambat  kreativitas  dan menciptakan  ketidakadilan  di  antara  para  penulis  dalam  komunitas  dan  mereka yang  tidak.  Salah  satu  pilihannya  adalah  mewajibkan  penulis  eksternal  untuk melakukan hal tersebut mengapresiasi komunitas yang tradisinya dijadikan sumber inspirasi,  untuk  berbagi  manfaat  dari  eksploitasi  hak  cipta,  dan/atau  untuk menghormati  beberapa  bentuk  hak  moral  dalam  tradisi  mendasar  yang digunakan.
5. Pasal  108  :  Pendaftaran,  inventarisasi,  database  EBT  dapat  berfungsi  antara  lain untuk:
a. melestarikan dan melindungi EBT;
b. tindakan sebagai sumber daya bagi pencipta dan pengusaha;
c. mengidentifikasi  masyarakat  lokal  yang  mungkin  berhak  atas  pembagian manfaat dan hak dalam EBT;
d. menyediakan sarana yang dapat digunakan hak positif atas EBT; dan
e. sebagai  mekanisme  untuk  memperoleh  perlindungan  EBT melalui perlindungan basis data sui generis .
Perlindungan  terhadap  EBT  tidaklah  hanya  sebatas  bentuk  pengakuan  dan penghormatan,  mengingat  bahwa  EBT  juga  memiliki  urgensi  lain  seperti:  (1) mempercepat  penyebaran  dan  perkembangan  EBT  sebagai  pengetahuan  tentang kreativitas  yang  relevan;  (2)  mendorong  pengembangan  dan  pengkajian  lebih  lanjut terhadap gagasan (hasil) yang relevan; (3) mencegah terjadinya  kreativitas (hasil) yang serupa;  (4)  memperkuat  daya  cipta  (hasil)  yang  relevan. Benefit  sharing sebagai  salah satu bentuk perlindungan terhadap EBT yang berusaha dimanfaatkan secara komersial, yang  tentunya  dalam  pemanfaatan  EBT  tersebut  menimbulkan  hak  bagi  masyarakat selaku pemilik EBT.
Perlindungan  EBT  sebagai  kekayaan  atas  kebudayaan  ini  sangat  penting  untuk dilakukan, dimana terdapat alasan-alasan yang mendasarinya, yaitu:
1) Adanya  potensi  keuntungan  ekonomis  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan pengetahuan tradisional;
2) Keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan
3) Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.
Sehingga  dapat  disimpulkan benefit  sharing perlu  untuk  dilakukan  terhadap  EBT diluar  sebagai  bentuk  penghormatan  hak-hak  masyarakat  lokal,  EBT  yang  memiliki nilai  ekonomis  yang  menimbulkan  keuntungan,  sehingga  eksploitasi  terhadap  EBT menimbulkan hak ekonomi bagi masyarakat komunal pemilik EBT.
Dengan adanya Benefit sharing sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat lokal dengan  mengakui  dan  mendukung  masyarakat  lokal  sebagai  pemilik  EBT  itu  sendiri sebagaima  diamanatkan  berdasarkan  Pasal  2  Angka  (1)  the  Convention  for  the Safeguarding  of  the  Intangible  Culture  Heritage  yang  menyebutkan: “This intangible cultural  heritage,  transmitted  from  generation  to  generation,  is  constantly  recreated  by communities  and  groups  in  response  to  their  environment,  their  interaction  with  nature  and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.”
Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan benefit sharing dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
1) Faktor  masyarakat  lokal  yang  masih  belum  memiliki  kesadaran  tentang  nilai komersial  yang  dimiliki  kebudayaan  disisi  lain benefit  sharing menjadi permasalahan  bagi  masyarakat  lokal  dalam  hal “kepercayaan”. Masyarakat menganggap sharing  benefit berisiko  pada  akhirnya  memperkuat status  quo dan kendali  atas  manfaat  akan  tetap  berada  di  tangan  pengembang  atau  pemerintah pusat;
2) Faktor  keadilan  dalam benefit  sharing yang  dianggap  belum  dapat  memenuhi berbagai kebutuhan secara proporsional, yang mana keadilan dalam sharing benefit seharusnya tidak hanya memperhatikan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan
dalam pemanfaatan budaya, namun perlu memperhatikan kebutuhan- kebutuhan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan budayanya.
Benefit sharing pada dasarnya dapat dilakukan melalui kebijakan yang menghasilkan kompensasi  ( benefit  sharing yang  dirancang  guna  menutupi  kerugian  yang  dihasilkan atas  pemanfaatan)  dan  kebijakan yang  menghasilkan  nilai-nilai  insentif (benefit  sharing yang dirancang guna mendorong perilaku yang bersifat positif).
Benefit sharing dapat dilakukan melalui kesepakatan menggunakan perjanjian lisensi antara  masyarakat  lokal  pemilik  EBT  musik  batak  dengan  pihak  yang  memanfaatkan EBT  musik  batak  tersebut  dapat  dikoordinasikan  dan  difasilitasi  oleh  pemerintah daerah,  yang  klausulanya  tentu  memperhatikan  hak-hak  masyarakat  batak. Terhadap hasil  pemanfaatan  EBT  musik  batak  tersebut  harus  diberikan  berupa  royalti dengan jumlah sebagaimana kesepakatan.
Apabila pemanfaatan terhadap EBT musik batak tersebut menghasilkan suatu karya baru,  maka  masyarakat  lokal  batak  sebagai  pemilik  dari  EBT  musik  batak  berhak memperoleh  pembagian  keuntungan  atas  komersialisasi  karya  baru  tersebut, benefit sharing yang  dimaksud  tidaklah  hanya  sebatas  berbentuk  materi  namun  promosi  dan pengakuan (acknowledgment) terhadap  EBT  musik  batak  adalah  keuntungan  yang berharga bagi masyarakat batak.

## SIMPULAN
1. EBT  musik  batak  adalah  objek  yang  dilindungi  dalam  UU  Pemajuan  Kebudayaan. Kasus-kasus  yang  terjadi  berkenaan  dengan  pemanfaatan  EBT  musik  batak  ooleh pihak  asing  memang  pada  saat  kejadian  belum  berlaku  UU  Pemajuan  Kebudayaan sebagai  dasar  perlindungan,  namun  untuk  kedepannya  diharapkan  UU  Pemajuan Kebudayaan  dapat  berfungsi  lebih  efektif  dalam  melindungi  EBT  terkhusus  EBT musik  batak.  Disisi  lain  banyak  musik-musik  batak  yang  sudah  diajarkan  secara turun-temurun  lintas  generasi  dan  menjadi  pedoman  hidup (way  of  life) bagi masyarakat  batak  belum  terdata  dalam  sistem  data  Kekayaan  Intelektual  Komunal DJKI,  meskipun  sudah  terdapat  amanat  dalam  UU  Pemajuan  Kebudayaan  dan Peraturan  Pelaksananya  dalam  melakukan  inventarisasi  sehingga  peneliti  merasa harus dilakukan inventarisasi secara lebih masif  dengan dapat mencontoh program inventarisasi  masif  yang  dilakukan  di  Negara  India  seperti  program  NMM  dalam melindungi  EBT  di  Indonesia  terkhusus  pada  EBT  musik  batak.  Peneliti mengharapkan  seluruh stakeholder baik  dari  pemerintah  hingga  masyarakat  sendiri mendukung apa  yang  telah  diamanatkan  dalam  UU Pemajuan  Kebudayaan dengan dapat  mendukung  program,  ikut  melestarikan,  dan  ikut  mengawal  bersama EBT  di Indonesia.
2. Benefit  Sharing adalah  kewajiban  dari  industri  besar/pihak  asing  yang  ingin memanfaatkan  EBT  yang  diatur  dalam  UU Pemajuan  Kebudayaan  dan  merupakan satu  hal  yang  difokuskan  oleh  IGC-GRTKF  berdasarkan  WIPO/GRTKF/IC/47/INF/9
perihal “Report  of  Indigenous  Expert  Workshop  on Intellectual  Property  and  Genetic Resources,  Traditional  Knowledge  and Traditional Cultural Expressions . Dengan adanya benefit  sharing ,  masyarakat  lokal  dapat  merasa  dihargai  dan  didukung  dalam melestarikan warisan budaya mereka, sehingga hal ini dapat mendorong pelestarian dan  pengembangan  ekspresi budaya  tradisional  yang  kaya  dan  beragam, benefit sharing dapat  dilakukan  dalam berbentuk  material  berupa  insentif  atau  royalti  atau dapat  membatu  EBT  musik  batak  dengan  melakukan  promosi  dan  pengakuan (acknowledgment) dengan  membuat  program  program  terbaik  dalam  mendukung EBT musik batak tersebut.

## DAFTAR PUSATAKA
Al Hamid, Rizal. 2022. “Pancasila Dan Kewarganegaraan.”
Ambarita, Selva Maeilani. Et al . “Analisis Relasi Makna Lirik Musik Bahasa Batak Toba dalam Album Duo Naimarata.” Jurnal Kalistra . Vol. 1. No. 1 (2022). Hlm 49-58. Chutia,  Upankar.  “Traditional  Cultural  Expressions  And  Its  Protection  In  India:  A Critical Legal Analysis.” Europan Chemical Bulletin . Vol.12 No.5 (2023). Hlm. 3442- 3449.
Cruz, Angela Gracia B. Et al , “Between Cultural Appreciation and CulturalAppropriation: Self-Authorizing the Consumption of Cultural Difference.” Journal of Consumer Research (2023). Hlm.1-23
Griffiths,  T. 'REDD'?  Forests,  Climate  Change  Mitigation  and  the  Rights  of  Indigenous Peoples and Local Communities . Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2008.
Hadiwijono, Harun. Religi Suku Murba di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006. Lindsey, Tim. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar . Bandung: PT. Alumni, 2003. Marbun,  Figo  Harja. “Analisis  Struktur  Musik  Dan  Makna  Musik  Siksik  Sibatu Manikkam  Yang  Dibawakan  Oleh  Grup  Musik  Jamrud, Repository  Universitas HKBP Nomensen (2020).
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2008.
Muller, B. Varieties of Distributive Justice in Climate Change: An editoria comments . Climatic Change, 2001.
Nugroho, Sigit. “Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBTs) Di Daerah Pasca Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (Perspektif  Hukum Administrasi Negara) ”. Jurnal Society. Vol. V Nomor 1 . Juni 2017.
Nugroho,  Sigit.  “Pengelolaan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBTs)  Di  Daerah  Pasca Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (Perspektif  Hukum Administrasi Negara)”. Jurnal Society . Vol. V No. 1 (2017).HLM.97-98
Nunez,  Rosa  Gianna  Alvarez.  “Intellectual  Property  and  the  Protection  of  Traditional Knowledge,  Genetic  Resources  and  Folklore:  The  Peruvian  Experience.” Max Planck Yearbook of United Nations Law . Vol.12 (2008). HLM.488-549.
Peskett,  L. Et  al . Making  REDD  Work  for  the  Poor.  Prepared  on  Behalf  of  the  Poverty Environment Partnership . London: Overseas Development Institute, 2008.
Pohan,  Syarfuddin. Et  al .  “Representasi  Patriotisme  Dalam  Lirik  Musik  Daerah Sumatera  Utara  "Butet"  (Studi  Analisis  Semiotika  Roland Barthes).” Jurnal Multidisiplin Indonesia . Vol.2 No. 6 (2023). Hlm.944-952.
Saidin, H. OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Sardjono,  Agus. Hak  Keyaan  Intelektual  &  Pengetahuan  Tradisional:  Suatu  Telaah  Teoritis . Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Edisi  Ketiga, Cetakan Pertama, 2021.
Sardjono, Agus. Membumikan HKI di Indonesia . Bandung: Nuansa Aulia, 2009. Sardjono, Agus. Hak  Kekayaan  Intelektual  &  Pengetahuan  Tradisional. Bandung:  PT.  Alumni, 2010.
Sari,  Nuzulia  Kumala  &  Dinda  Agnis  Mawardah.  “Sistem Pendataan  Kebudayaan Terpadu  Alternatif  Perlindungan  Hukum  Ekspresi  Budaya Tradisonal.” Jurnal Legislasi Indonesia . Vol.18 No.3 (2021). Hlm. 405-418.
Simonds, Wm. “Natural Right Of Property In Intellectual Production”. Yale Law Journal (1891). Hlm. 16-25.
Singh,  A. “Digital preservation  of  cultural  heritage  resources  and  manuscripts:  An Indian government initiative”. IFLA Journal Vol.38 No.4 (2012). Hlm. 291- 292. Sitinjak, Jessica Naomi Indah. Et al . “Analisis Nilai -Nilai Pendidikan Dalam Kumpulan Musik Batak.” Student  Online  Jurnal  Universitas  Maritim  Raja  Ali Haji .  Vol.3,  No.1 (2022). Hlm.143-148.
Soekarno. “ Dibawah Bendera Revolusi”. Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. Jilid Kedua, Cetakan Kedua, 1965. Universal Declaration of Human Rights
Suryahartati,  Dwi,  Firya  Oktaviarni,  and  WINDARTO  WINDARTO.  2020.
“Pengetahuan Tradisional Dlam Hukum Kekayaan Intelektual (Belajar Ber -Hukum Dari Sebuah Tradisi Lubuk Larangan Pada Masyarakat Adat Melayu Jambi).”
Widyanti,  Yenny  Eta.  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Indonesia  Dalam
Sistem Yang Sui Generis.”. Jurnal Arena Hukum Vol. 13 No.3 (2020) Hlm.388- 145.