## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 : 8 – 16 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i1.3595 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

## Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi

## Implementation Of Non Cash Food Assistance Program In
Warudoyong District Sukabumi City
1 Ratu Yuniarti; 2 Andi Mulyadi; 3 Rizki Hegia Sampurna 1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora/Universitas Muhammadiyah Sukabumi/Jawa Barat Email: ratuara49@gmail.com
(Diterima: 05-Juli-2023; Ditelaah: 07-Juli-2023; Disetujui: 15-Juli-2023)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  informasi  lebih  lanjut  tentang pelaksanaan  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di  Kecamatan  Warudoyong  Kota Sukabumi.  Dalam  penelitian  ini,  metodologi  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif  digunakan,  dan  strategi  sampel  purposive  sampling  digunakan  untuk mengidentifikasi  5  informan.  Untuk  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik wawancara, metode observasi, dan dokumentasi. Mereka juga menggunakan triangulasi metode  dan  sumber  untuk  melakukan  proses  validasi  data.  Hasil  dari  studi  yang dilakukan  ini  menunjukkan  bahwasanya  implementasi  program  BPNT  di  Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dinilai  dari  empat indikator ketepatan berdasarkan teori Richard Matland sudah berjalan cukup baik, karena program kebijakan tersebut sudah bisa  membantu  masyarakat  sesuai  dengan  tujuan  program,  selain  itu  dalam pelaksanaannya  para  aktor  pelaksana  sudah  melakukan  tugas  dan  perannya  sesuai dengan Pedoman Umum BPNT, target kebijakan yaitu KPM telah memenuhi syarat dan kriteria  penerima  bantuan  non  tunai,  kemudian  hubungan  antara  para  pelaksana kebijakan dengan masyarakat berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan edukasi terkait program kebijakan.

## Kata kunci : BPNT, Kecamatan, Implementasi

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Naskah Di Indonesia, masalah kemiskinan masih merupakan masalah yang belum bisa  diatasi  sepenuhnya.  Kenaikan  harga  pangan  menjadi  salah  satu  penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Sejak pandemi melanda seluruh dunia tahun lalu, kini jumlah orang miskin di Indonesia lebih banyak daripada sebelumnya, begitu pula dengan  Kota  Sukabumi  yang  mana  jumlah  masyarakat  miskinnya  terus  bertambah  dari tahun ke tahun. Karena upah dan tunjangan yang lebih rendah bagi pekerja akibat pandemi, bisnis  di  Sukabumi  telah  memangkas  karyawannya  dan  melakukan  PHK.  Berdasarkan
sumber data yang diterima dari  Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi menunjukan sejak  awal  pandemi  hingga  2022,  penduduk  miskin  di  kota  Sukabumi  bertambah  8,25 persen.

## Tabel 1. 1
Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi Indikator Kemiskinan Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah Penduduk Miskin  21,87 ribu 25,42 ribu 27 ribu 27,19 ribu Persentase Penduduk Miskin 6,67% 7,70% 8,00% 8,25%

## (Sumber: BPS Kota Sukabumi, Tahun 2021)
Terlihat  dari  tabel  di  atas  bahwa  di  2019  jumlah  dari  masyarakat  miskin  di  Kota Sukabumi sebanyak 21,87 ribu jiwa, pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin bertambah menjadi 25,42 ribu jiwa, tahun 2021 jumlah masyarakat miskin di Kota Sukabumi yaitu 27 ribu jiwa dan pada tahun 2022 angka kemiskinan di kota Sukabumi mencapai 27,19 ribu jiwa. Alhasil, dari gambaran data terlihat bahwa angka kemiskinan Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan selama empat tahun terakhir.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia menyadari  bahwasanya kemiskinan adalah masalah  yang  rumit,  sehingga  sebagai  hasilnya  dibuatlah  sebuah  program  untuk mengurangi  kemiskinan  dan  program  tersebut  dirancang  untuk  membantu  langsung masyarakat  yang  membutuhkan.  Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT).  Presiden  Republik  Indonesia  menetapkan  payung  hukum  program  BPNT dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Sosial Non  Tunai  Bantuan Pangan  didefinisikan  sebagai  bantuan  yang  diberikan  dalam  bentuk uang,  barang,  atau  jasa  kepada  keluarga  ataupun  individu  ,  kelompok,  atau  masyarakat yang keadaannya miskin, cacat, dan/atau rentan sosial.
Program Bantuan Pangan Non Tunai berupaya meringankan beban keuangan KPM dengan  membantu  individu  memenuhi  kebutuhan  pangan  sehari-hari,  menyediakan sumber  gizi  seimbang,  dan  meningkatkan  ketepatan  sasaran,  waktu,  kuantitas,  harga, kualitas, dan administrasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai kini dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia atau dengan transfer langsung ke penerima yang memiliki rekening bank Himbara.  Semula  diberikan  sebagai  sembako  (non  tunai),  kini  program  diberikan  secara tunai (tunai) sebesar Rp. 200.000/bulan/KPM. Adanya arahan Presiden tersebut membuat masyarakat  tidak  harus  lagi  menukar  uang  bansos  dengan  paket  sembako  di  e-warung tertentu  sehingga  masyarakat  bisa  bebas  dan  dipersilahkan  untuk  belanja  dimana  saja dengan  syarat  wajib  dibelanjakan  pada  komoditas  bahan  pangan  yang  bisa  memenuhi
sumber karbohidrat, protein dari nabati dan hewani, serta juga sumber vitamin dan mineral lainnya. (Detikjabar, 2022).
Tabel 1. 2 Jumlah Penerima BPNT di Kota Sukabumi Tahun 2022 No Kecamatan Jumlah KPM 1. Citamiang 3095 2. Lembursitu 3253 3. Warudoyong 4355 4. Cikole 3447 5. Cibeureum 2834 6. Baros 2269 7. Gunung Puyuh 2762

## (Sumber: Dinas Sosial 2022)
Berdasarkan informasi  pada  tabel  di  atas, Kecamatan  Warudoyong  memiliki  4355 KPM yang sebagian besar berada di Kota Sukabumi. Terdapat 5 kecamatan di Kecamatan Warudoyong  yaitu  Kecamatan  Nyomplong,  Kecamatan  Sukakarya,  Kecamatan Warudoyong,  Kecamatan  Dayeuhluhur,  dan  Kecamatan  Benteng.  Diketahui  Kecamatan Dayeuhluhur  di  Kecamatan  Warudoyong  memiliki  KPM  terbanyak  diantara  kelima kecamatan yaitu 1172 KPM.
Mengingat  temuan  awal  peneliti,  mengungkap  sejumlah  permasalahan  pada program  bantuan  pangan  nontunai  Kecamatan  Warudoyong,  yaitu  pertama,  masyarakat yaitu keluarga penerima manfaat, belum mengetahui alur baru dari pengalokasian program bantuan sesuai dengan arahan Presiden, juga belum mendapatkan sosialisasi atau edukasi dari  pihak  pelaksana  yaitu  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi.  Selain  itu,  penyaluran  program BPNT  masih  belum  tepat  sasaran,  padahal  banyak  warga  sekitar  yang  dianggap  layak menerima bantuan ini. Hal ini terjadi karena penanggung jawab pelaksana program bantuan tidak melakukan verifikasi data tambahan. Tantangan lainnya adalah kurangnya ketepatan waktu, meskipun di Pedoman BPNT umum disebutkan bahwa bantuan program disalurkan pada  tanggal  25  setiap  bulannya,  namun  di  lapangan  tidak  ada  tanggal  tertentu  untuk distribusi program bantuan.
Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan Richard  Matland.  Dia  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  program  akan  berhasil  jika berkonsentrasi pada empat indikator berikut: ketepatan kebijakan, ketepatan implementasi, ketepatan sasaran, dan ketepatan lingkungan.
Pelaksanaan program bantuan pangan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang didasarkan pada ciri-ciri dan gambaran fenomena yang muncul selama pelaksanaan program bantuan pangan didorong untuk menjadi topik pembahasan. Tujuan utama studi ini  adalah  untuk  mempelajari  lebih  jauh  bagaimana  program  BPNT  digunakan  di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

## B. METODE ( METHOD )
Peneliti  menggunakan  teknik  penelitian  kualitatif  deskriptif  untuk  melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan dari bahasa ilmiah daripada statistik, strategi penelitian ini akan mampu memberikan gambaran umum tentang fokus kajian (Moleong, 2018: 6). Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sukabumi, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Warudoyong, TKSK Kecamatan Warudoyong,  dan  2  orang  penerima  bantuan  dari  Kecamatan  Warudoyong  menjadi informan  penelitian  ini.  Selain  itu,  peneliti  memilih  informan  dengan  menggunakan proses yang dikenal dengan purposive sampling.
Data diperoleh untuk penelitian ini dengan cara observasi, wawancara serta juga dokumentasi.  Triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik  digunakan  peneliti  untuk validasi data. Selain itu, strategi analisis data yang digunakan didasarkan kepada studi model aliran data Milles & Huberman, yang meliputi reduksi data, tampilan data, dan inferensi/verifikasi (Milles & Huberman, 2014: 16 – 19).

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )
Bagian “Tata  Cara  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Non  Tunai”  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  dan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  11  sama-sama mengatur Program Bantuan Pangan Non Tunai. Bidang pemberdayaan sosial, jaminan sosial, pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan inisiatif jaminan sosial sedang digarap dengan  tujuan  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Program  ini  diantisipasi  untuk mempercepat inisiatif inklusi keuangan dengan membuat layanan keuangan formal yang disediakan oleh bank lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Bantuan pangan non tunai dipandang lebih efektif, akurat, tepat waktu, berkualitas, dan dikelola secara efektif dibandingkan bantuan sosial tunai.
Program BPNT dibuat sebagai alat pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan  dan  memberikan  nilai  gizi  seimbang  bagi  rumah  tangga  penerima. Pendistribusian dilakukan secara non tunai dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan guna memudahkan pengawasan dan meminimalkan konflik. Inisiatif kebijakan yang didukung oleh Dinas Sosial dan diawasi oleh Kementerian Sosial adalah  Program  Bantuan , Pangan  Non  Tunai  (BPNT).  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial (TKSK)  binaan  Dinas  Sosial  yang  bekerja  di  tingkat  kecamatan  memberikan  bantuan kepada  BPNT.  Data  dan  informasi  yang  peneliti  kumpulkan  berdasarkan  hasil wawancara dengan lima informan, antara lain dua KPM, kepala seksi kesejahteraan sosial di  kecamatan  Warudoyong,  TKSK  kecamatan,  dan  kepala  dinas  pemberdayaan  sosial dan , fakir miskin. di Dinas Sosial Kota Sukabumi.
Model  implementasi  kebijakan  Richard  Matland  (1995)  merupakan  model
implementasi  yang  peneliti  gunakan  sebagai  bahan  analisis  data  dalam  penelitian  ini. Teori  tersebut  menjelaskan  bahwa  implementasi  dapat  berhasil  jika  memperhatikan  4 dimensi,  yaitu  ketepatan  kebijakan,  ketepatan  implementasi,  ketepatan  sasaran,  dan ketepatan  lingkungan.  Berikut  adalah  penjelasan  lebih  detail  mengenai  keempat indikator dari teori kebijakan implementasi yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## 1. Ketepatan Kebijakan
Menurut  temuan  wawancara  peneliti,  jelas  bahwa  program  BPNT  yang disalurkan  dalam  bentuk  sembako  sudah  bisa  membantu  masyarakat  dalam  hal perekonomian  terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan.  Dengan  membantu individu  atau  keluarga  yang  berjuang  untuk  menyediakan  kebutuhan  dasar  mereka melalui  program  bantuan  ini,  maka  beban  keuangan  masyarakat  dapat  dikurangi.  Di dalam  e-warung  juga  terdapat  berbagai  macam  kebutuhan  gizi,  antara  lain  untuk karbohidrat (beras), protein (tempe, tahu, telur, ayam/sapi), dan sumber vitamin lainnya (sayuran dan buah).
Program kebijakan BPNT kini disalurkan secara tunai kepada masyarakat sebesar Rp. 200.000,-/bulan melalui PT Pos Indonesia di masing-masing daerah, sesuai dengan Arahan Percepatan Bantuan yang dikeluarkan oleh Presiden RI Tahun 2022. Arahan ini menyatakan  bahwa  kebijakan  program  tidak  lagi  disalurkan  dalam  bentuk  paket sembako melalui e-warung.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  perubahan  mekanisme penyaluran BPNT dari sembako ke tunai ini merupakan hasil dari diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Sosial yang berada di tiap-tiap wilayah untuk solusi permasalahan program BPNT yang disalurkan  melalui  sembako/barang  yang  dalam  pelaksanaannya  memiliki  hambatan karena  dalam  penyalurannya  perlu  memenuhi  kriteria  tepat  jumlah  maupun  tepat kualitas. Untuk itu kini penyaluran BPNT dari sembako ke tunai dinilai lebih simple dan efektif karena masyarakat lebih bebas untuk membelanjakan uang bantuan pada bahan pangan  yang  masyarakat  inginkan  yang  pada  dasarnya  masyarakat  sendiri  lebih mengetahui apa yang sedang mereka butuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari pada saat itu.
Namun disisi  lain, penyaluran BPNT secara tunai  ini  tidak lagi  sejalan dengan tujuan  BPNT  dimana  tujuan  program  ini  untuk  membantu  masyarakat  dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Karena pada praktiknya di lapangan setelah menerima uang  bantuan  tidak  semua  masyarakat  membelanjakan uang  bantuan  tersebut   untuk sembako. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan masyarakat penerima bantuan dalam  wawancara  bersama  peneliti  dimana  sebagian  besar  uang  bantuan  tersebut memang digunakan untuk membayar keperluan yang lebih penting seperti biaya sekolah anak,  membayar  sewa  rumah  ataupun  keperluan  lain  yang  tidak  berkaitan  dengan kebutuhan pangan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  kebijakan  pemerintah untuk mengubah mekanisme penyaluran bantuan dari sembako ke tunai dinilai sudah cukup tepat, karena dengan penyaluran berupa uang tunai hambatan-hambatan seperti sembako yang rusak ataupun jumlah sembako yang tidak cukup dapat diminimalisir.
Namun untuk itu perlu adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh para pelaksana untuk  memastikan  bahwa  uang  tersebut  benar-benar  digunakan  masyarakat  untuk membelanjakan pada kebutuhan pangan yang lengkap dan bergizi, sehingga tujuan dari program BPNT ini bisa tetap tercapai walau dengan mekanisme penyaluran yang baru.

## 2. Ketepatan Pelaksanaan
Ketepatan pelaksanaan suatu kebijakan dinilai dari kesesuaian peran para aktor pelaksana  kebijakan  dalam  melakukan  tugasnya  masing-masing.  Ketepatan implementasi  juga  dinilai  berdasarkan  seberapa  dekat  kebijakan  tersebut  dijalankan sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab untuk  mewujudkan  program  ini  dijelaskan  dalam  Pedoman  Umum  BPNT  sebagai berikut yaitu Dinas Sosial, bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pendamping BPNT (TKSK Kecamatan) dan pihak penyalur (PT Pos dan Bank Himbara).
Pengamatan  peneliti  dan  hasil wawancaranya mengantarkan  pada  kesimpulan bahwa masing-masing aktor pelaksana kebijakan sudah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan Pedoman Umum BPNT.  Dinas Sosial yang berperan sebagai pengelola dan pelaksana bertugas untuk melapor dan bertanggung jawab kepada Walikota. Salah satunya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial  dengan Kabupaten di Kota Sukabumi, dan hasil dari setiap koordinasi tersebut akan dibagikan ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat  dan  Provinsi.  Kemudian,  Kecamatan  Warudoyong  yang  merupakan  aktor pelaksana kebijakan tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan  mengelola  program  tersebut.  Program  BPNT  akan  disosialisasikan,  pengaduan masyarakat akan ditampung dan ditanggapi, program akan dimonitor dan dievaluasi di tingkat  kecamatan  yang  kemudian  hasil  evaluasi  akan  dilaporkan  ke  Tim  Koordinasi Bansos Pangan Kota. TKSK kecamatan yang berperan sebagai pendamping lapangan juga bertugas  membantu  KPM  dalam  proses  pendaftaran,  aktivasi  rekening,  penyaluran bantuan,  dan  penggunaan  dana  Program  BPNT.  Selain  itu,  TKSK  bertanggung  jawab melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  program  BPNT  serta membantu penyelesaian masalah apabila kartu KPM hilang atau PIN kartu terblokir. Selanjutnya  mengenai  waktu  pelaksanaan  program  BPNT  masih  belum  sesuai dengan apa yang ada di dalam Pedoman Umum BPNT. Dalam pedoman menyebutkan bahwa  bantuan  disalurkan  setiap  tanggal  25  perbulan,  namun  pelaksanaannya  di lapangan  BPNT  baru  disalurkan  kepada  masyarakat  setiap  dua  bulan  atau  tiga  bulan sekali.  Kasi  Kesos  Kecamatan  Warudoyong  dalam  wawancara  bersama  peneliti menyebutkan  bahwa  ketidaksesuaian  waktu  penyaluran  itu  merupakan  masalah  dari pusat  dan  bukan  wewenang  pemerintah  kecamatan  untuk  menentukan  jadwal penyaluran bantuan. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai dengan arahan  Presiden  tahun  2022  tentang  Percepatan  Penyaluran  Bantuan,  dimana  kini penyaluran  bantuan  diberikan  dalam  bentuk  uang  tunai  dan  dalam  pelaksanaannya pemerintah  kecamatan  dan  TKSK  Kecamatan  Warudoyong  melakukan  koordinasi dengan PT Pos Indonesia di wilayah Kota Sukabumi.
Berdasarkan hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketepatan pelaksanaan program BPNT sudah cukup baik karena para aktor pelaksana sudah melakukan peran dan  tugasnya  sesuai  dengan  yang  ada  dalam  Pedoman  Umum  BPNT,  selain  itu
pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan arahan dari pusat. Adapun untuk waktu  pelaksanaan  yang  belum  sesuai  merupakan  hal  yang  perlu  di  evaluasi  oleh pelaksana  BPNT  tingkat  kecamatan  dan  kota  yang  kemudian  hasil  evaluasi  tersebut diserahkan kepada tim koordinasi bantuan pangan yang ada di pusat.

## 3. Ketepatan Target
Sebuah  implementasi  kebijakan  memiliki  target  tersendiri  dimana  dalam indikator ini dilihat kesesuaian target kebijakan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya  dan  proses pemilihan  target  yang  sesuai  dengan  yang  ada dalam  aturan. Keluarga Penerima , Manfaat (KPM) yang mungkin dianggap kurang mampu menjadi sasaran  program  ini,  menurut  buku  Pedoman  Umum  BPNT.  Mereka  diseleksi  sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam buku Pedoman Umum BPNT.
Terbukti dari hasil observasi dan penelusuran peneliti bahwa KPM di Kecamatan Warudoyong  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  telah  memenuhi  syarat  dan  standar penerima bantuan sosial. Dalam hal ini gaji kepala keluarga kurang dari rata-rata UMR tiap  daerah,  Keluarga  tidak  memiliki  apa-apa,  baik  itu  uang,  perhiasan  emas,  televisi berwarna, ternak, sepeda motor (dengan atau tanpa kredit), real estate, atau apa pun yang bernilai  Rp  500.000  ataupun  barang  investasi,  dan  tidak  ada  anggota  keluarga  yang menjadi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Polri, dan keluarganya memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan dalam Pedoman Umum BPNT Dalam  pendataan  calon  KPM  juga  dilakukan  secara  transparan  terhadap masyarakat. Kecamatan Warudoyong dibantu dengan tiap-tiap kelurahannya melakukan pendataan  secara  langsung  melalui  RT  RW,  selain  itu  Kecamatan  Warudoyong memberikan akses secara langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar melalui RT RW untuk datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan Kartu Tanda  Pengenal  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK).  Masyarakat  juga  bisa  mendaftarkan dirinya sendiri, keluarga ataupun tetangganya secara online melalui aplikasi Cek Bansos, melalui aplikasi ini masyarakat bisa mendaftar langsung tanpa perlu datang ke kantor kecamatan.
Untuk  proses  verifikasi , dan  juga , validasi  data  dilakukan  oleh  bidang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Warudoyong dibantu dengan TKSK ataupun pihak kelurahan.  Dalam  prosesnya  verifikasi  dan  validasi  data  dilakukan  dengan  cara mendatangi  rumah  tiap-tiap  warga  yang  sudah terdaftar  untuk  membuktikan  apakah masyarakat tersebut benar-benar memenuhi kriteria atau tidak. Jika masyarakat terdaftar dinilai  belum  memenuhi  kriteria  maka  pihak  kecamatan  akan  mengelola  dan memperbaiki data masyarakat yang sudah mendaftar melalui SIKS-NG. Kemudian data yang sudah dikelola tersebut akan diteruskan pada Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk diajukan ke Tim Koordinasi Bantuan Pangan yang ada di pusat.
4. Ketepatan Lingkungan
Untuk  mengetahui  ketepatan  lingkungan  dalam  implementasi  kebijakan  bisa dinilai  dari  lingkungan  internal  kebijakan  dan  lingkungan  eskternal  kebijakan. Lingkungan  internal  kebijakan  merupakan  hubungan  atau  koordinasi  antara  lembaga pelaksana  kebijakan  yang  dalam  penelitian  ini  yaitu  hubungan  antara  Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Warudoyong, TKSK Kecamatan Warudoyong dan Dinas
Sosial Kota Sukabumi, sementara untuk lingkungan eksternal kebijakan yaitu persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program kebijakan tersebut yang dalam penelitian ini merupakan program kebijakan BPNT.
Pengamatan dan wawancara yang dilakukan sangat membuktikan hal itu bahwa hubungan dan koordinasi antara Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Warudoyong dengan  TKSK  Kecamatan  berjalan  dengan  baik.  Bidang  Kesos  Kecamatan  rutin melakukan  rapat  koordinasi  bersama  TKSK  yang  ada  di  seluruh  kecamatan  untuk membahas masalah-masalah sosial di kecamatan salah satunya permasalahan yang ada di  dalam  pelaksanaan  BPNT.  Sementara  itu  untuk  hubungan  dan  koordinasi  antara Kecamatan di Warudoyong dan Dinas Sosial Kota Sukabumi sejauh ini masih dilakukan secara  bersurat  sehingga  koordinasi  antara  Kecamatan  Warudoyong  dan  Dinas  Sosial Kota Sukabumi masih perlu ditingkatnya.
Selanjutnya  untuk  tanggapan  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  program  ini sangat positif dan juga mendukung. Masyarakat sangat merasa terbantu dengan program ini  dan  menilai  para  pelaksanaan  sudah  melakukan  tugasnya  dengan  baik  serta  bisa membantu dan mengayomi masyarakat. Selain itu pihak Kecamatan Warudoyong dan TKSK  Kecamatan  Warudoyong  juga  telah  melakukan  edukasi  serta  sosialisasi  kepada masyarakat terkait program ini, sehingga terbantu untuk mengetahui segala informasi mengenai program BPNT.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Penulisan Temuan  studi  menunjukkan  bahwa  Kecamatan  Warudoyong  Kota Sukabumi  telah  berhasil  melaksanakan  program  bansos  pangan  nontunai.  Sebab, program  tersebut  telah  mampu  meringankan  beban  penyediaan  kebutuhan  pangan masyarakat. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini juga telah memenuhi  tugas  dan  kewajibannya  masing-masing  sesuai  dengan  keputusan  awal. Tujuan dalam program ini kemudian sesuai dengan standar dalam Pedoman BPNT, dan proses  pengumpulan,  verifikasi,  dan  validasi  data  dilakukan  dengan  benar  untuk memastikan akurasi target. Terakhir, koordinasi antara masing-masing aktor pelaksana telah berhasil, terbukti dengan pertemuan lintas sektor antara Kecamatan Warudoyong dan TKSK yang diadakan untuk membahas masalah-masalah terkait program BPNT. Penelitian yang melihat implementasi program Bantuan , Pangan Non , Tunai  di Kecamatan  Warudoyong  Kota  Sukabumi  dengan  menggunakan  teori  Implementasi Kebijakan Richard Matland (1995) dapat diringkas sebagai berikut:
1. Ketepatan Kebijakan
Pelaksanaan program kebijakan BPNT di Kecamatan Warudoyong sudah cukup tepat karena dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan  pangannya,  tetapi  saat  ini  perlu  diadakan  pengawasan  agar  masyarakat benar-benar membelanjakan uang bantuan tersebut pada bahan pangan.
2. Ketepatan Pelaksanaan
Pelaksanaan program kebijakan BPNT sudah cukup baik karena sesuai Pedoman Umum  BPNT,  setiap  pelaku  pelaksana  telah  melaksanakan  tugasnya  masing-masing. Sementara itu untuk waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dan sering telat merupakan
hal yang akan di evaluasi oleh para pelaksana kebijakan.
3. Ketepatan Target
Masyarakat penerima manfaat Kecamatan Warudoyong memenuhi standar dan persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya,  prosedur  validasi  dan  verifikasi  data dilakukan dengan benar sehingga individu yang dinyatakan tidak layak untuk dibantu tidak masuk dalam DTKS.
4. Ketepatan Lingkungan
Melalui rapat koordinasi antara Kecamatan dan TKSK Kecamatan, interaksi dan kerjasama  antar  pelaksana  kebijakan  telah  berjalan  cukup  baik.  Respon  masyarakat terhadap program ini sangat baik dan mendukung, dan mereka senang dengan kebijakan program yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)
Abdul Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakan . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Milles, Matthew &. A. Michael Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis . America: SAGE Publications.
Moloeng, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.
BPS. 2022. Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen . Diakses pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, 20:23. Dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk- miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html
BPS Kota Sukabumi. 2022. Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi 2020-2022 . Diakses pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, 20:54. Dari https://sukabumikota.bps.go.id/indicator/23/45/1/ indikator-kemiskinan.html
Detikjabar.  2022.  Penerima  BPNT  di  Sukabumi  'Ditodong'  Belanja  Paksa  Rp  400  Ribu.
Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, 21.07. Dari https://www.detik.com/jabar/berita/d-5961008/duh-penerima-bpnt-di-sukabumi- ditodong-belanja-paksa-rp-400-ribu
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang  Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai