## KEKUATAN MENGIKAT AKTA VAN VERGELIJK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Oleh:
Pintami Nanda Intoyo Putri Email: Nanda.pintami@gmail.com Universitas Jember
Dominikus Rato Email: dominikusrato@gmail.com Universitas Jember
Ainul Azizah Email: ainulazizah@unej.ac.id

## Universitas Jember

## Abstrak
Akta perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, apalagi yang dibuat dalam  bentuk  akta  notaril  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  keduanya. Akta  tersebut  diharapkan  menjadi  pedoman  terhadap  kedua  belah  pihak  jika  suatu  saat terdapat sengketa. Tetapi, apabila akta perdamaian yang telah dibuat khususnya yang telah dibuat dihadapan notaris dikemudian hari di persengketakan, tentunya akta perdamaian yang telah  dibuat  tersebut  tidak  memberikan  kepastian  hukum.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu menganalisis  kekuatan  mengikat  akta  van  vergelijk  pembagian  harta  bersama  berdasarkan hukum.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  dan  pembahasan dalam penelitian ini yaitu Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang mengatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya, akta van vergelijk mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian perdamaian dan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.
Kata Kunci: Akta Notariil, Akta Perdamaian, Harta Bersama

## Abstarct
The peace deed that has been mutually agreed upon by both parties, especially the one made in  the  form  of  a  notarial  deed,  is  expected  to  provide  legal  certainty  for  both.  The  deed  is expected to  be a  guideline for  both  parties  if  at  any time there  is a  dispute. However,  if  the peace deed that has been made, especially the one that has been made before a notary in the future,  is  disputed,  of  course  the  peace  deed  that  has  been  made  does  not  provide  legal certainty.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  binding  strength  of  the  deed  of  van vergelijk distribution of joint property based on law. The type of research used is normative juridical.  The  results  and  discussion  in  this  study  are  the  strength  of  proof  of  an  authentic deed regulated in Article 1870 of the Civil Code which says that an authentic deed  provides between the parties  and their heirs or people who have rights from them, a perfect proof of what is contained in the document. in  it. That is, the deed of van vergelijk is binding on the parties who made the peace agreement and provides perfect evidentiary power for the parties.
Keywords: Notarial Deed, Peace Deed, Joint Assets.

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Perkawinan  mempunyai  tujuan  untuk mencipta  rumah  tangga  yang  tentram  dan abadi.  Tujuan  luhur  tersebut  pada  dasarnya akan  selalu  diniatkan  oleh  setiap  Kedua belah  pihak  yang  melakukan  pernikahan, dan  dengan  iringan  doa  restukeluarga  dari kedua belah pihak. Pada dunia ini tidak ada yang  abadi  termasuk  juga  perkawinan. Perkawinan  dapat  juga  putus  karna  per- ceraian  atau  karna  kematian.  Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat berakhir  karena  putusan  pengadilan,  karna perceraian atau kematian. Setiap suami istri tidak  pernah  terbesit  apabila  dikemudian hari harus bercerai dan menikah lagi dengan orang lain. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit  pasangan  suami  istri  yang  pada akhirnya  harus  bercerai.  Akibat  dari perkawinan yaitu adanya percampuran harta kekayaan  suami  dan  istri.  Pada  kehidupan masyarakat,  sering  dijumpai  perkawinan yang  tidak  berjalan  harmonis  hingga akhirnya  bercerai.  Akibat  dari  perceraian, harta gono gini harus di bagikan secara adil pada kedua belah pihak. 1
Putusnya  perkawinan  salah  satunya adalah  perceraian  yang  sengaja  di  lakukan untuk  membubarkan  perkawinan.  Akibat- nya,  tujuan  utama  melangsungkan  per-
1 Maisa, Penyelesaian  Pembagian  Harta  Bersama Melalui  Mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Palu, Journal  of  lex  philosophy,  Vol  1,  No.  2, 2020, h. 261
kawinan  yaitu  membentuk  keluarga  yang bahagia  menjadi  pupus.  Akibat  perceraian juga  akan  berdampak  sangat  panjang  bagi kedua  belah  pihak  dan  keluarganya  hingga menghabiskan waktu yang panjang. Terkait pembagian  harta  bersama,  diatur  meng- gunakan  hukum  agamanya  masing-masing. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya  perceraian  telah  diatur  ber- dasarkan  ketentuan  di  atas,  namun  sering terjadi  kesulitan  dalam  pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua  belah  pihak  karena  biasanya  mantan suami mendapatkan bagian harta yang lebih besar  karena  dianggap  bahwa  suamilah yang  telah  bekerja  keras  untuk  mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. 2
Agar  tidak  terjadi  sengketa  sampai  ke ranah pengadilan  maka di perluakan proses penyelesaian  sengketa  non  litigasi  yaitu dengan  perjanjian  perdamaian  berbentuk surat  atau  akta.  Akta  perdamaian  wajib  di buat  secara  otentik  yang  di  sahkan  oleh notaris.  Terkait  dengan  akibat  hukum terhadap  perdamaian,  Pasal  1858  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  pada  intinya perdamaian  diantara  kedua  belah  pihak berkekuatan  hukum  seperti  putusan  hakim di  pengadilan.  Suatu  perdamaian  tidak dapat  dihindari  oleh  salah  satu  pihak dengan  alasan  apapun.  Terkait  itu,  notaris
2 Dodi  Hartanto, Akibat  Hukum  Perceraian Terhadap  Harta  Bersama  di  Pengadilan  Agama Balikpapan, Skripsi  (Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 5
diharapkan  dapat  melayani  masyarakat dengan membuat akta otentik yang bertujuan  sebagai  alat  bukti  yang  mem- punyai kekuatan hukum tetap. Notaris harus memberikan  pelayanan  yang  maksimal  dan baik  kepada  masyarakat  dan  masyarakat yang telah dilayani dengan baik oleh notaris memberikan  honorarium  yang  telah  di sepakati. Terkait itu, kehadiran notaris tidak akan  berarti  apabila  masyarakat  tidak memerlukannya.  Habib  Adjie  berpendapat, khusus  terkait  dengan Openbere  Ambtena- ren yang  artinya  pejabat  umum  diartikan sebagai  pejabat  yang  diberi  wewenang dalam membuat akta otentik yang melayani kebutuhan  masyarakat,  dan  kualifikasi  itu diberikan kepada Notaris. 3
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disebut  UUJN),  notaris  merupakan  pejabat umum yang di beri oleh UUJN kewenangan dalam  membuat  akta  otentik  dan  me- ngesahkan  akta  di  bawah  tangan  serta mengesahkan  tanda  tangan.  kewenangan notaris  secara  umum  diatur  dalam  Bab  III pasal  15  UUJN  pada  ayat  (1)  menyatakan pada  intinya  notaris  mempunyai  ke- wenangan  dalam  membuat  akta  otentik mengenai semua perbuatan, suau perjanjian
3 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Adminitratif Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik,  cet2 (Bandung : Refika Aditama, 2009), h.27
yang  diharuskan  oleh  undang-undang  dan dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dirumuskan  dalam  akta  otentik.  akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan  oleh  Undang-undang.  Akta Otentik sebagai alat bukti kuat, mempunyai peran  penting  dalam  setiap  hubungan hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Akta otentik  makin  meningkat  sejalan  dengan perkembangan  tuntunan  akan  kepastian hukum  dalam  berbagai  hubungan.  Melalui akta  otentik  dapat  ditentukan  secara  jelas hak  dan  kewajiban,  menjamin  kepastian hukum  dan  sekaligus  diharapkan  dapat menghindari sengketa. 4
Perdamaian merupakan perjanjian yang berasal dari kesepakatan diantara para pihak yang mempunyai kepentingan. Kesepakatan  merupakan  perbuatan  hukum dimana  seseorang  mengikatkan  dirinya pada  orang  lain.  Suatu  perdamaian  akan memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna apabila  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik. Akta  otentik  merupakan  akta  yang  dibuat berdasarkan  ketentuan  yang  ada  pada undang-undang  dan  dibuat  dihadapan pejabat  umum.  Akta  yang  di  buat  oleh notaris  merupakan  suatu  akta  otentik  yang dibuatnya di depan notaris dan berdasarkan ketentuan  UUJN.  Akta  tersebut  terkait dengan  harkat  martabat  para  pihak  yang
4 Ibid
menghadap.  Kesepakatan  yang  dinyatakan oleh para  pihak  merupakan  keinginan  yang tulus dari para pihak. 5
R.  Tresna  menyatakan  bahwa  akta merupakan surat yang ditandatangani, berisi keterangan  mengenai  peristiwa-peristiwa yang  merupakan  dasar  dari  suatu  hak, dengan  kata  lain,  akta  tersebut  merupakan tulisan  yang  berisi  mengenai  suatu  per- buatan  hukum. 6 berdasarkan  akta  tersebut, notaris harus memberikan kepastian hukum kepada  masyarakat  yang  menghadapnya. 7
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  tidak cukup  apabila  suatu  akta  otentik  hanya dibuat  oleh  pejabat  umum  saja,  tetapi  akta tersebut  harus  di  buat  berdasarkan  aturan yang  berlaku.  Apabila  akta  otentik  dibuat oleh  pejabat  yang  tidak  mempunyai kewenangan, maka akta tersebut tidak dapat dikatakan  sebagai  akta  otentik  melainkan akta di bawah tangan. 8
Terdapat  2  istilah  pada  akta  per- damaian yaitu acte van dading dan acte van vergelijk. Retnowulan  Sutantio  mengguna- kan  istilah acte  van  dading terhadap  akta perdamaian  yang  di  buat  oleh  para  pihak sebelum  adanya  putusan  dari  hakim  dan
5 Laurensius  Arlima, Pemanggilan  Notaris  dalam proses  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim  Terkait Akta  yang  Dibuatnya  Paska  Perubahan  Undang- Undang  Jabatan  Notaris (Padang:  Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2014), h. 16
6 R.  Tresna, Komentar  HIR (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1993), h. 142
7 Salim  dan  Abdullah, Perancangan  Kontrak  dan MOU (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 102
8 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 199), h. 142
acte van vergelijk merupakan akta perdamaian yang dibuat setelah ada putusan dari  hakim. 9 Setiap  orang  dalam  proses perdamaian  akan  sulit  di  pahami  mengenai bagaimana  cara  mencapai  kesepakatan bersama,  bahkan  sering  berujung  pada pertikaian.  Keberadaan  akta  notariil  di pertimbangkan  oleh  beberapa  hakim.  Akta perdamaian  yang  telah  disepakati  bersama oleh kedua belah pihak, apalagi yang dibuat dalam bentuk akta notaril diharapkan dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  kedua- nya.  Akta  tersebut  diharapkan  menjadi pedoman  terhadap  kedua  belah  pihak  jika suatu saat terdapat sengketa. Tetapi, apabila akta perdamaian yang telah dibuat khususnya  yang  telah  dibuat  dihadapan notaris  dikemudian  hari  di  persengketakan, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat tersebut tidak memberikan kepastian hukum. 10

## 1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana  kekuatan  mengikat  akta van  vergelijk pada  perjanjian  perdamaian harta bersama?

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini di gunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian  yang  terfokuskan  dalam  me-
9 Retnowulan  Sutanto, Mediasi  dan  Dading, Proceding  Arbitrase  dan  Mediasi (Jakarta:  Pusat Pengkajian  Hukum  Departemen  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia, 2003), h. 161
10 Anak  Agung  Istri  Agung, Akta  Perdamaian Notariil  dalam  Pembuktian  di  Pengadilan, Jurnal Notariil, 2016, h. 52-53
nganalisis  aturan-aturan  yang  ada  pada hukum positif. 11 Tipe penelitian ini dilaksanakan  dengan  cara  menganalisis macam-macam peraturan perundang- undangan,  peraturan  dan  pedoman  yang berisi  konsep  teoretis  yang  berhubungan dengan  kasus  yang  akan  di  bahas  dalam tesis ini yaitu mengenai Kekuatan Mengikat Akta Van  vergelijk Pada  Perjanjian  Per- damaian Harta Bersama.

## PEMBAHASAN
Hukum  perjanjian  merupakan  bagian hukum  perdata.  Hukum  ini  merumuskan perhatian pada kewajiban untuk melaksana- kan  kewajiban  sendiri.  Disebut  sebagai bagian  dari  hukum  perdata  disebabkan karena  pelanggaran  terhadap  kewajiban- kewajiban  yang  ditentukan  dalam  kontrak, murni  menjadi  urusan  pihak-pihak  yang berkontrak.  Sejak  abad  ke-19  prinsip- prinsip  itu  mengalami  perkembangan  dan berbagai  pergeseran  penting.  Pergeseran demikian  disebabkan  oleh  tumbuhnya bentuk-bentuk  kontrak  standar,  berkurang- nya  makna  kebebasan  memilih  dan  ke- hendak  para  pihak,  sebagai  akibat  meluas- nya  campur  tangan  pemerintah  dalam kehidupan  rakyat,  masuknya  konsumen sebagai  pihak  dalam  berkontrak.  sistem hukum  di  Indonesia  banyak  dipengaruhi oleh  Belanda  yang  telah  menancapkan
11 Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah  Metode Penulisan dan Penelitian Hukum (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.
pilar-pilar  ketentuan  yang  mengikat  antara masyarakat  dengan  penguasa  maupun masyarakat  dengan  masyarakat  sendiri. Sistem  hukum  yang  dimaksud  adalah sistem  hukum  Eropa  atau  disebut  juga sistem  hukum  Romawi  Jerman.  Adapun sumber  dari  sistem  hukum  Eropa  atau Romawi Jerman ini adalah hukum Romawi kuno  yang  dikembangkan  di  benua  Eropa oleh negara-negara seperti Prancis, Spanyol,  Portugis  dan  lain-lain.  Ber- kembangnya sistem hukum Romawi Jerman  adalah  berkat  usaha  dari  Napoleon Bonaparte  yang  berusaha  menyusun code civil atau code  napoleon dengan  sumber berasal dari hukum Romawi. Sistem hukum ini  pertama  kali  berkembang  dalam  hukum perdatanya  atau private  law atau civil  law yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan sesame  anggota  masyarakat.  Terkai  itu, sistem  hukum  Romawi  Jerman  ini  lebih terkenal  dengan  nama  sistem  hukum civil law. 12
Selain  sIstem civil  law, juga  dikenal dengan  adanya  sistem common  law. Rene Devid dan John E.C. Brierley menyebutkan terdapat  tiga  sistem  hukum  yang  dominan yakni  sistem  hukum  civil  law,  common law,  dan  socialist  law.  Namun,  dalam perkembangannya  sistem  socialist  law  ini ternyata  banyak  dipengaruhi  oleh  sistem
12 Hardijan  Rusli, Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan Common  Law (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1996), h. 16
civil  law  dimana  negara-negara  sosialis banyak menganut sistem civil law. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang  dominan  hanya  dua  yaitu  sistem hukum  civil  law  dan  common  law.  Sistem common law bersumber dari hukum Inggris yang  berkembang  dari  ketentuan  atau hukum  yang  ditetapkan  oleh  Hakim  dalam keputusan-keputusan  yang  telah  diambil- nya.  Umumnya  di  negara  dengan  sistem hukum  common  law  terdapat  ketidak- pastian  hukum  dan  untuk  menghindari  hal tersebut  maka  sejak  abad  ke-19  dipegang asas  hukum  yang  Bernama the  rule  of precedent  he  rule  of  precedent yaitu keputusan-keputusan hakim yang sudah ada harus  dijadikan  pegangan  atau  keputusan hakim itu harus mengikuti keputusan hakim sebelumnya. The  rule  of  precedent sering disebut  juga  sebagai  doktrin stare  decisis yang berarti sebagai to stand by decisions. 13
Hukum  di  negara  dengan  sistem  civil law  pada  umumnya  ditujukan  untuk menetapkan  suatu  kaidah  atau  norma  yang berada  di  suatu  lingkungan  masyarakat untuk  diikuti  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat itu  sendiri.  Terkait  itu,  hukum  merupakan bagian  integral  dari  kehidupan  Bersama yang  mengatur  dan  menguasai  sesama manusia.  Jadi  dapat  dikatakan  hukum terdapat  dalam  masyarakat  manusia  se-
13 Ibid
hingga  dalam  setiap  masyarakat  selalu  ada sistem  hukum.  Berbeda  dengan  sistem hukum  common  law  yang  tidak  mengenal pembagian  secara  prinsipil  atas  hukum public  dan  hukum  perdata,  maka  pada sistem  hukum  civil  law,  pembagian  hukum public  dan  hukum  perdata  merupakan  hal yang  sangat  esensial.  Hukum  publik lazimnya  dirumuskan  sebagai  hukum  yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan  penguasa  dengan  warga  Negara- nya.  Sedangkan  hukum  perdata  adalah hukum  antar  perora-ngan  yang  mengatur hak  dan  kewajiban  perorangan  yang  satu terhadap  yang  lain  di  dalam  hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.  Pelaksanaannya  diserahkan kepada  masing-masing  pihak.  Perkataan hukum  perdata  dalam  arti  yang  luas meliputi  semua  hukum  private  materiil, yaitu  segala  hukum  pokok  yang  mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Keberadaan  hukum  perdata  yang  mengatur hubungan sesama manusia atau masyarakat merupakan  warisan  peninggalan  politik pemerintah  Hindia  Belanda.  Pedoman politik  bagi  pemerintah  Hindia  Belanda terhadap  hukum  di  Indonesia  dituliskan dalam  Pasal  131 Indische  Staatsregeling, yang dalam pokoknya sebagai berikut: 14
14 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 11
a. Hukum  perdata  dan  dagang  harus diletakkan  dalam  kitab-kitab  atau undang-undang yaitu dikodifisir
b. Untuk  golongan  bangsa  Eropa  dianut perundang-undangan  yang  berlaku  di negeri Belanda
c. Untuk  golongan  bangsa  Indonesia  asli dan  Timur  Asing,  jika  ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya,  dapatlah  peraturan- peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan  berlaku  bagi  mereka,  baik seutuhnya  maupun  dengan  perubahan- perubahan  dan  juga  diperbolehkan membuat suatu peraturan baru Bersama, untuk selainnya harus diindahkan  aturan-aturan  yang  berlaku di  kalangan  mereka,  dan  boleh diadakan  penyimpangan  jika  diminta oleh  kepentingan  umum  atau  ke- butuhan masyarakat mereka
d. Orang Indonesia asli dan Timur Asing, sepanjang  mereka  belum  ditundukkan dibawah  suatu  peraturan  Bersama dengan  bangsa  Eropa,  diperbolehkan menundukkan  diri  pada  hukum  yang berlaku untuk bangsa Eropa.
Penundukan  ini  boleh  dilakukan  baik secara  umum  maupun  secara  hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja
e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia  ditulis  didalam  undang- undang,  bagi  mereka  itu  akan  tetap
berlaku  hukum  yang  sekarang  berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat.
Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal. Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  dapat terlihat  bahwa  timbul  hubungan  antara  dua orang  tersebut  yang  dinamakan  perikatan. Berdasarkan  peristiwa  tersebut,  timbullah suatu  hubungan  antara  dua  orang  atau  dua pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu  menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua orang atau dua pihak yang membuatnya. 15
Akta  notaris  merupakan  perjanjian para  pihak  yang  mengikat  mereka  yang membuatnya,  terkait  itu,  syarat-syarat  sah- nya  suatu  perjanjian  haruslah  dipenuhi. Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  mengatur tentang  syarat  yang  berkaitan  dengan subyek  yang  mengadakan  atau  membuat perjanjian,  yang  terdiri  dari  kata  sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan  hukum.  Syarat  sahnya  perjanjian tersebut  diwujudkan  dalam  akta  notaris. Syarat  subjektif  dicantumkan  dalam  awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan  akta  sebagai  isi  akta.  Isi  akta merupakan  perwujudan  dari  Pasal  1338 KUH  Perdata  mengenai  kebebasan  ber- kontrak  dan  memberikan  kepastian  dan
15 Dhaniswara  K.  Harjono, Aspek  Hukum  Dalam Bisnis (Jakarta:  Pusat  Pengembangan  Hukum  dan Bisnis Indonesia, 2009), h. 7
perlindungan  hukum  kepada  para  pihak mengenai  perjanjian  yang  dibuatnya.  Jika dalam  awal  akta,  terutama  syarat-syarat para  pihak  yang  menghadap  notaris  tidak memenuhi  syarat  subjektif,  maka  atas permintaan  orang  tertentu  akta  tersebut dapat dibatalkan. 16
Unsur  subjektif  yang  pertama  untuk sahnya  perjanjian  adalah  kesepakatan  antar pihak  yang  membuatnya.  KUH  Perdata tidak  menjelaskan  tentang  apa  yang diartikan  dengan  sepakat,  tetapi  sebaliknya mengatur  tentang  kondisi  yang  menyebab- kan  tidak  adanya  kata  sepakat  dari  para pihak  yang  membuatnya.  Artinya,  KUH Perdata  menyebutkan  beberapa  keadaan atau  kondisi  tertentu  yang  menjadikan perjanjian menjadi cacat sehingga terancam kebatalan. 17 Adanya kesepakatan bebas dari para pihak yang berjanji, atau tanpa tekanan dan  intervensi  dari  pihak  manapun,  tapi semata-mata  keinginan  para  pihak  yang berjanji. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan,  apabila  dapat  dibuktikan bahwa kontrak ternyata disepakati di bawah paksaan atau ancaman sehingga orang tidak mempunyai  pilihan  lain,  selain  men- datangani  kontrak  tersebut,  maka  akta tersebut  dapat  dibatalkan.  Menurut  Subekti digambarkan  sebagai  paksaan  terhadap
16 Christin  Sasauw, Tinjauan  Yuridis  Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, 2015, h. 104
17 Elly  Erawati  dan  Herlien  Budiono, Penjelasan Hukum  Tentang  Kebatalan  Perjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, h. 15
rohani  ataupun  paksaan  terhadao  jiwa berwujud  ancaman  yang  berbentuk  per- buatan  melawan  hukum,  misalnya  dalam bentuk  kekerasan  yang  menimbulkan  suatu kekuatan. 18
Berkaitan  dengan  kesepakatan  ini dalam  praktek  dikenal  doktrin  penyalah- gunaan  keadaan,  doktrin  ini  dapat  di- pergunakan  melalui  kedudukan  seseorang dari  posisinya  yang  memungkinkan  untuk melakukan penekanan kepada pihak lainnya,  misalnya  dalam  jabatannya,  secara ekonomis, dalam keadaan seperti ini, pihak yang lainnya tidak mempunyai kemampuan untuk  menghindarinya  selain  menerima  isi akta  yang  diberikan  kepadanya  untuk disepakati.  Artinya,  dalam  doktrin  seperti ini tidak ada  kekerasan fisik  atau ancaman, tapi  lebih  menitikberatkan  kepada  keadaan salah  satu  objek  dalam  akta  yang  bersang- kutan.  Doktrin  penyalahgunaan  kedaan disebut  juga unconscionability atau mis- bruik van omstandigheden. Dalam common law ada 3 tolak ukur untuk di-klasifikasikan telah terjadinya uncons-cionability, yaitu: 19 a. Para  pihak  yang  berkontrak  berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang  dalam  upaya  untuk  menego- siasikan penawaran dan penerimaan
b. Pihak  yang  lebih  kuat  tersebut  secara tidak  rasional  menggunakan  posisi
18 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Surabaya: Refika Aditama, 2011), h. 69
19 Ibid, h. 70
kekuatan  yang  sangat  mendominasi tersebut untuk menciptakan suatu kontrak  yang  didasarkan  pada  tekanan dan  ketidakseimbangan  dari  hak  dan kewajiban
c. Pihak  yang  kedudukannya  lebih  lemah tersebut  tidak  mempunyai  pilihan  lain selain menyetujui kontrak tersebut Adanya  penipuan  merupakan  alasan lain  untuk  membatalkan  perjanjian,  hal  ini sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1328 KUH  Perdata,  bahwa  penipuan  merupakan suatu  alasan  untuk  pembatalan  perjanjian, apabila ada tipu muslihat yang dipakai oleh salah  satu  pihak  yang  lain  tidak  telah membuat  perikatan  itu  jika  dilakukan  tipu muslihat  tersebut.  Penipuan  ini  dilakukan baik  dengan  serangkaian  kata-kata  atau kalimat  yang  menyesatkan  ataupun  pem- berian  yang  tidak  benar  oleh  salah  satu pihak yang berkaitan dengan substansi akta, dan  salah  satu  pihak  kemudian  tergerak untuk  menyetujui  akta  tersebut.  Penipuan semacam  ini  harus  dapat  dibuktikan  oleh salah  satu  pihak,  sebagai  sebuah  kerugian yang nyata. 20
Unsur  subjektif  yang  kedua  berupa adanya kecakapan bertindak maupun kewenangan  bertindak,  keduanya  berkaitan dengan  peristiwa  melakukan  Tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam
20 Christin Sasauw, Op. Cit, h. 105
kehidupan  bermasyarakat  perlu  mengada- kan  hubungan  dengan  anggota  masyarakat yang  lain,  dengan  melakukan  Tindakan- tindakan hukum. 21 Pasal 1329 KUH Perdata merumuskan  pada  intinya,  setiap  orang adalah  cakap  untuk  membuat  perikatan- perikatan  jika  ia  oleh  undang-undang  tidak dinyatakan  tidak  cakap.  Kata  perikatan dalam Pasal 1329 KUH Perdata seharusnya dibaca  perjanjian  karena  perikatan  tidak dibuat,  tetapi  muncul  dengan  sendirinya dari  perjanjian  atau  undang-undang.  Kata perjanjian dalam Pasal berikutnya. Selanjut- nya  dalam  Pasal  1330  KUH  Perdata dikatakan bahwa, tak cakap untuk membuat perjanjian  adalah  orang-orang  berlum dewasa,  mereka  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang- undang,  pada  umumnya  semua  orang kepada  siapa  undang-undang  telah  me- larang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 22 Bagi  mereka  yang  tidak  cakap bertindak, undang-undang memberikan Lembaga perwakilan, dengan mana kebutuhan para pihak cakap untuk melakukan  Tindakan  hukum  dipenuhi. Kepada  para  tidak  cakap,  undang-undang menunjuk siapa yang wajib untuk mewakili si  tidak  cakap  dalam  melakukan  Tindakan
21 J.  Satrio, Penjelasan  Hukum  Tentang  Batasan Umur, (Jakarta:  Nasional  Legal  Reform  Program, 2010), h. 6
22 Ibid, h. 14
hukum. Mereka adalah orang tua, wali, atau curator. 23
Kecakapan untuk melakukan Tindakan dari  pihak  yang  berjanji.  Kecakapan melakukan  suatu  Tindakan  hukum  oleh para pihak dalam akta yang akan menimbulkan  akibat  hukum  tertentu  jika tidak  memenuhi  syarat  yang  sudah  di- tentukan. Dalam kaitan ini berkaitan dengan subjek  hukum  yang  akan  bertindak  dalam akta  tersebut.  Dapat  dibatalkan,  akibatnya perbuatan  hukum  yang  dilakukan  tidak mempunyai  akibat  hukum  sejak  terjadinya pembatalan  dan  dimana  pembatalan  atau pengesahan  perbuatan  hukum  tersebut  ter- gantung pada pihak tertentu yang menyebabkan  perbuatan  hukum  tersebut dapat dibatalkan. Akta  yang saksinya dapat dibatalkan,  tetap  berlaku  dan  mengikat selama belum ada putusan pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap yang membatalkan akta tersebut. 24
Apabila  suatu  perjanjian  batal  demi hukum,  artinya  dari  semula  tidak  pernah dilahirkan  suatu  perjanjian,  dan  dengan demikian  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan. Tujuan para pihak yang membuat perjanjian semacam  itu,  yakni  melahirkan  suatu perikatan hukum telah gagal. Jadi, tidak ada dasar  saling  menuntut  di  muka  hakim. 25
Menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata,  untuk
23 Ibid
24 Sjaifurrachman, Op. Cit, h. 125
25 Elly Erawati, Op. Cit. h. 6
sahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kedua- nya  sering  disebut  syarat  objektif  untuk sahnya perjanjian. Perjanjian yang objeknya tidak  jelas  karena  tidak  dapat  ditentukan jenisnya,  atau  tidak  dapat  diperdagangkan, atau  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang  atau yang  tidak  mungkin  dapat  dilakukan, menjadi  batal  demi  hukum.  Tanpa  objek yang jelas, perjanjian akan sulit atau bahkan mustahil dilakukan olah para pihak. 26
Unsur  objektif  yang  pertama  berupa objek  yang  tertentu  yang  diperjanjikan. Prestasi  merupakan  pokok  atau  objek perjanjian.  Sebagaimana  yang  disebutkan dalam  Pasal  1234  KUH  Perdata.  Menurut Pasal  1332  dan  1334  KUH  Perdata,  hanya barang-barang  yang  dapat  diperdagangkan saja  dapat  menjadi  pokok  perjanjian,  tak peduli  apakah  barang-barang  itu  sudah  ada atau  yang  baru  akan  ada  kelak.  Prestasi tersebut  hanya  mengikat  pihak-pihak  yang tersebut  dalam  akta,  ketentuan  ini  sebagai- mana  tersebut  dalam  Pasal  1340  KUH Perdata,  yaitu  suatu  perjanjian  hanya  ber- laku  antara  para  pihak  yang  membuatnya. Suatu  perjanjian  tidak  membawa  rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak- pihak  ketiga  mendapat  manfaat  karenanya, selain  dalam  hal-hal  yang  diatur  dalam Pasal 1317 KUH Perdata. 27
26 Ibid, h. 9
27 Habib Adjie, Op. Cit, h. 75
Unsur  objektif  yang  kedua  yaitu substansi  perjanjian  adalah  sesuatu  yang diperbolehkan,  baik  menurut  undang- undang,  kebiasaan,  kepatutan,  kesusilaan dan  ketertiban  umum  yang  berlaku  pada saat  perjanjian  dibuat  dan  Ketika  akan dilaksanakan.  Pasal  38  ayat  3  huruf  a UUJN,  telah  menentukan  bahwa  syarat subjektif  dan  syarat  objektif  bagian  dari badan  akta,  maka  timbul  kerancuan,  antara akta  yang  dapat  dibatalkan  dengan  akta yang  batal  demi  hukum,  sehingga  jika diajukan  untuk  membatalkan  akta  notaris karena  tidak  memenuhi  syarat  subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat  ditempatkan  sebagai  bagian  dari awal  akta,  dengan  alasan  meskipun  syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari  orang-orang  tertentu,  maka  isi  akta yang  berisi  syarat  objektif  tetap  mengikat para  pihak,  hal  ini  berbeda  jika  syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada. 28
Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang  sudah  ditentukan  oleh  UUJN.  Hal  ini merupakan  salah  satu  karakter akta notaris. Meskipun  ada  ketidaktepatan  dalam  Pasal 38  ayat  3  huruf  a  UUJN  yang  telah menempatkan  syarat  subjektif  dan  syarat objektif  sebagai  bagian  dari  badan  akta,
28 Christin Sasauw, Op. Cit, h. 107
maka kerangka akta notaris harus menempatkan Kembali syarat subjektif dan syarat  objektif  akta  notaris  yang  sesuai dengan  makna  dari  suatu  perjanjian  dapat dibatalkan  dan  batal  demi  hukum. 29 Pasal 84  UUJN  telah  menentukan  sendiri  akta notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pem- buktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan disebutkan  dengan  tegas  dalam  pasal-pasal tertentu  dalam  UUJN  yang  bersangkutan sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak  disebutkan  dengan  tegas  akta  notaris mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai akta  di  bawah  tangan,  maka  selain  itu termasuk  ke  dalam  akta  notaris  yang  batal demi hukum. 30
Akta  notaris  atas  permintaan  para pihak  sendiri  atau  penghadap  untuk  akta- akta  yang  tertentu,  seperti  perjanjian Kerjasama atau pengikatan jual beli dengan cara  angsuran,  selalu  dicantumkan  syarat batal  demi  hukum,  artinya  jika  da  syarat tertentu yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak,  maka  akta  ini  menjadi  batal  demi hukum  dengan  segala  akibat  hukum  yang timbul  dari  akta  batal  demi  hukum.  Akta batal  demi  hukum  seperti  ini  tidak melanggar syarat objektif, tapi atas kesepakatan  Bersama  para  pihak  me- nentukan sendiri syarat batal demi hukumnya.  Batal  demi  hukum,  akibatnya
29 Habib Adjie, Op. Cit, h. 77
30 Christin Sasauw, Op. Cit, h. 107
perbuatan  hukum  yang  dilakukan  tidak mempunyai  akibat  hukum  sejak  terjadinya perbuatan  hukum  tersebut  atau  berdaya surut,  dalam  praktek  batal  demi  hukum didasarkan  pada  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 31
Adapun  akta  otentik  yang  dibuat  di hadapan notaris terdiri dari, yaitu: a. Akta pihak ( partij akte)
Akta  yang  memuat  keterangan  (berisi) apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang  bersangkutan.  Misalnya,  pihak-pihak yang  bersangkutan  mengatakan  menjual/ membeli  selanjutnya  pihak  notaris  me- rumuskan  kehendak  para  pihak  tersebut dalam  suatu  akta. Partij  akte ini  mem- punyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak  yang  bersangkutan  termasuk para  ahli  warisnya  dan  orang-orang  yang menerima  hak  dari  mereka  itu.  Pasal  1870 KUH  Perdata  dianggap  berlaku  bagi partij akte ini.  Mengenai  kekuatan  pembuktian terhadap ketiga tidak diatur b. Relaas Akte
Akta  yang  memuat  keterangan  resmi dari  pejabat  yang  berwenang.  Jadi  akta  ini hanya  memuat  keterangan  dari  satu  pihak saja,  yakni  pihak  pejabat  yang  membuat- nya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan  pembuktian  terhadap  semua orang.
31 Sjaifurrachman, Op. Cit, h. 125
Akta Van  vergelijk atau  akta  per- damaian  merupakan  suatu  perjanjian  yang dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  di- hadapan  pejabat  yang  berwenang.  Menurut Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  (selanjutnya  disebut  Perma  No. 1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan) menyatakan bahwa akta perdamaian  merupakan  akta  yang  memuat isi  kesepakatan  perdamaian  dan  putusan hakim  yang  menganut  kesepakatan  per- damaian  tersebut  yang  tidak  tunduk  pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. 32
Pentingnya  akta  perdamaian  serta hakikat  akta  perdamaian  dari  hasil  mediasi adalah  kesepakatan  untuk  mengakhiri sengketa  antara  kedua  belah  pihak.  Terkait adanya kesepakatan antara para pihak dapat menciptkan  solusi  serta  perdamaian  tidak menentukan  siapa  yang  menang  dan  siapa yang  kalah.  Perdamaian  merupakan  bentuk alternatif penyelesaian sengkata  yang dapat di capai dengan memenangkan kedua belah pihak.  Kesepakatan  tersebut  dituangkan dalam bentuk tulisan dan bagi para pihak di dalamnya  wajib  mentaati  isi  dari  akta perdamaian  yang  dibuat.  Selain  itu,  itikad baik dalam menyelesaikan sengketa merupakan  hal  utama  yang  menjadi  dasar dalam  melakukan  kesepakatan  perdamaian.
32 Muhammad Rasyad, Pembuatan Akta Perdamaian dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat Melalui  Notaris  di  Kabupaten  Agam, Soumatera Law Review, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 139
Terkait  itu,  akta  perdamaian  harus  ber- landaskan  kesepakatan  para  pihak  untuk mengakhiri sengketa, agar terlaksananya isi dalam  akta  perdamaian  membutuhkan itikad  baik  dari  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  untuk  melaksanakan  isi  dari akta perdamaian. 33
Kedudukan  hukum  akta  perdamaian yang  dibuat  di  hadapan  notaris  dapat dilakukan  terhadap  suatu  perkara  yang sedang  berjalan  di  persidangan  pengadilan. Kedudukan hukum akta perdamaian tersebut  sama  dengan  putusan  hakim  yang sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Hal tersebut  ber-dasarkan  pada  kedudukan hukum  akta  perdamaian  jika  dilihat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  seperti  diantaranya  Pasal  1858 KUH  Perdata  dan  Pasal  130  ayat  2  dan  3 HIR.  Upaya  perdamaian  dapat  dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan  dilakukan,  maupun  setelah siding peradilan dilaksanakan baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan.  Akta  per- damaian  notaris  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan  oleh  ketua  pengadilan  negeri berisi  perintak  eksekusi  agar  akta  per- damaian dapat dilaksanakan. 34
33 Ibid
34 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika
Pada  akta  notaris  mengandung  hal-hal yang  penting  yaitu  salah  satunya  mengenai perbedaan  akta  notaris  dengan  akta-akta lainnya.  Pembuktian  sempurna  pada  akta notaris  atau  akta  otentik  tersebut  diakui oleh  Undang-Undang,  dimana  terhadapnya terkandung  3  bentuk  kekuatan  pembuktian yang  terdiri  dari  lahiriah,  formiil  dan materiil. 35 Adapun  definisi  dari  ketiganya yaitu: 36

## 1. Pembuktian lahiriah
Lahiriah  adalah  bentuk  dari  luar  pada sebuah  akta  yang  diakui  otentik  karena sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Undang- Undang.  Hal  tersebut  terdapat  dalam  Pasal 38 dan 42 UUJN
2. Pembuktian Formiil
Seorang notaris harus menjamin mengenai  kebenaran  hari,  tanggal,  bulan, tahun,  pukul  menghadapnya  para  pihak yang menghadap kepadanya. Selain itu juga notaris menjamin kepastian paraf dan tanda tangan  para  pihak  dan  saksi.  Serta membuktikan  mengenai  apa  yang  ia  lihat, dengar,  dan  disaksikan  sendiri  oleh  notaris dan  mencatat  segala  pernyataan  dari  para penghadap.  Adapun  kewenangan  notaris terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  1  UUJN. Apabila secara formiil dipertanyakan
(Yogyakarta:  Universitas  Islam  Indonesia  Pers, 2009), h. 14
35 Franz  Mangis-Suseno, Berbeut  Jiwa  Bangsa: Dialog,  Perdamaian  dan  Persaudaraan (Jakarta: Kompas, 2006), h. 171
36 Freddy Haris dan Leny Helena, Notaris Indonesia (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), h. 68
otensitasnya,  maka  harus  dibuktikan  secara formalitas  akta  yaitu  harus  dapat  mem- buktikan  ketidak-benaran  hari,  tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap. 3. Pembuktian materiil Pernyataan  yang  terdapat  dalam  akta pejabat  atau  keterangan  para  penghadap disampaikan  di  hadapan  notaris  dan  para penghadap  harus  dinilai  benar  tentang kejadian  yang  sebenarnya  dan  dituangkan dalam  akta.  Apabila  para  penghadap  ada yang  menyangkalnya  maka  secara  materil, itu  bukan  menjadi  tanggung  jawab  notaris tetapi adalah tanggung jawab para penghadap.
Apabila  3  syarat  tersebut  di  atas dipenuhi,  maka  akta  otentik  mempunyai kepastian sebagai akta yang sebenarnya dan dapat menjadi  alat bukti  yang sah  sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna  bagi  para  pihak.  Syarat-syarat tersebut  adalah  syarat  sempurnanya  suatu akta  otentik  dan  jika  di  muka  pengadilan dapat  dibuktikan  salah  satu  syarat  tersebut pada  akta  otentik  tidaklah  benar,  maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta  di  bawah  tangan  yang  artinya  tidak kuat dalam pembuktian. 37
Perjanjian merupakan peristiwa mengenai  seseorang  yang  berjanji  pada orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  yang telah  mereka  sepakati.  Pada  perjanjian
37 Ibid, h. 69
tersebut mengakibatkan timbulnya perikatan  pada  kedua  belah  pihak  yang saling  mengikatkan  diri  tersebut.  Pada bentuknya,  suatu  perjanjian  yaitu  merupa- kan  serangkaian  kata-kata  yang  terdiri  dari janji-janji yang diucapkan oleh kedua belah pihak  dan  kemudian  di  tuliskan. 38 Pada perjanjian  yang  dibuat  memiliki  suatu persyaratan khusus yang dapat berpengaruh terhadap  keabsahan  perjanjian.  Syarat  ter- sebut  yaitu,  kesepakatan  diantara  para pihak,  para  pihak  yang  membuatnya  harus cakap, perjanjian harus memenuhi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat- syarat khusus tersebut terdapat dalam Pasal 1320  KUH  Perdata.  Syarat  pertama  dan kedua  dinamakan  syarat  subyektif  karena melekat  pada  diri  para  pihak  dan  syarat ketiga  dan  keempat  dinamakan  syarat obyektif  karena  mengenai  obyek  dari perjanjian. 39
Syarat  tersebut  dibagi  karena  terkait dengan  pembatalan  perjanjian.  Mengenai syarat  subyektif,  apabila  syarat  tersebut tidak  dilaksanakan  maka  salah  satu  pihak dapat  meminta  perjanjian  tersebut  untuk dibatalkan.  Pembatalan  tersebut  dilakukan apabila  salah  satu  pihak  ternyata  tidak cakap  untuk  melakukan  perjanjian  dan salah  satu  pihak  memberikan  kesepakatan terdapat  unsur  keterpaksaan  misalnya.  Per-
38 Subekti, Hukum  Perjanjian (Jakarta:  Intermasa, 2005), h. 1
39 Ibid, h. 17
janjian tersebut  mengikat selama perjanjian tidak  dibatalkan  oleh  hakim  berdasarkan permintaan  salah  satu  pihak.  Terkait  itu, suatu  perjanjian  seperti  itu  tidaklah  pasti dan  tergantung  pada  kesediaan  para  pihak untuk  mentaatinya.  Terkait  dengan  syarat obyektif,  apabila  syarat  tersebut  tidak dilaksanakan  maka  perjanjian  tersebut menjadi batal demi hukum, yaitu perjanjian dianggap  tidak  pernah  dibuat.  Tujuan  para pihak  dalam  perjanjian  tersebut  menjadi gagal.  Maka  tidak  ada  dasar  untuk  saling menuntut  di  muka  pengadilan. 40 Perjanjian memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam hubungan  hukum  ke-perdataan.  Sebab dengan  timbulnya  kesepakatan  antara  dua pihak  atau  lebih  dengan  terpenuhinya syarat-syarat  sahnya  perjanjian  menjadikan perjanjian  tersebut  memiliki  kekuatan hukum  mengikat.  Terkait  tidak  adanya perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  maka hubungan  hukum  yang  terjadi  tidak memiliki  sebuah  jaminan  yang  nantinya menjadi  bukti  bahwa  benar  telah  terjadi kesepakatan.  Adapun  yang  menjadi  syarat- syarat  sahnya  sebuah  perjanjian  menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah: 41
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya.  Kata  sepakat  atau  consensus merupakan  dasar  lahirnya  suatu  per- janjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau  terjadi  pada  saat  tercapainya  kata
40 Ibid
41 Ibid
sepakat  di  antara  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian.  Kata  sepakat merupakan  suatu  syarat  yang  logis karena dalam perjanjian setidak- tidaknya  harus  ada  dua  pihak  yang saling berhadapan dan mempunyai dan kehendak  yang  saling  mengisi.  Per- nyataan  kehendak  para  pihak  yang mengadakan perjanjian dibedakan antara  pernyataan  kehendak  yang merupakan  penawaran  dan  pernyataan kehendak yang merupakan penerimaan. Suatu  penawaran  yang  diikuti  dengan penerimaan  itulah  yang  menyebabkan lahirnya  suatu  perjanjian,  karena  per- sesuaian  kehendak  atau  kata  sepakat dianggap  terjadi saat  bertemunya kehendak  untuk  menawarkan  dengan kehendak  untuk  menerima  penawaran tersebut.  Kata  sepakat  atau  consensus mengandung  pengertian  bahwa  para pihak  saling  menyatakan  kehendak masing-masing  untuk  membuat  suatu perjanjian.  Dimana  kehendak  pihak yang  satu  sesuai  dengan  kehendak pihak  yang  lain  secara  timbal  balik. Pernyataan  kehendak  dapat  dinyatakan secara  tegas  dengan  kata-kata  maupun dilakukan  dengan  perbuatan  yang mencerminkan  adanya  kehendak  untuk mengadakan  perjanjian.  Menurut  J Satrio,  kehendak  itu  harus  dinyatakan, harus nyata dan harus dapat dimengerti oleh  pihak  lain.  Pada  hubungan  yang
bersifat  langsung,  dimana  para  pihak saling berhadapan langsung atau hubungan  melalui  telepon,  saat  ter- jadinya  perjanjian  sangat  jelas,  karena saat  diterimanya  penawaran  dapat  di- ketahui dengan segera oleh pihak  yang menawarkan.  Namun  pada  hubungan yang  bersifat  tak  langsung,  misalnya surat  menyurat  atau  telegram,  pihak yang  menawarkan  tidak  dapat  dengan segera mengetahui adanya penerimaan. Dalam  keadaan  seperti  ini,  sulit menentukan  saat  tercapainya  per- sesuaian  kehendak  atau  kata  sepakat. Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian  dikemukakan  empat  teori yaitu  teori  pernyataan,  teori  pengiri- man,  teori  penerimaan  dan  teori pengetahuan.  Menurut  teori  pernyata- an,  kata  sepakat  terjadi  pada  saat dikeluarkannya  pernyataan  mengenai penerimaan  suatu  penawaran.  Menurut teori  pengiriman,  kata  sepakat  lahir pada  saat  dikirimkannya  jawaban  atas penerimaan  penawaran.  Menurut  teori penerimaan,  kata  sepakat  terjadi  pada saat diterimanya kehendak untuk menerima  penawaran.  Menurut  teori pengetahuan,  kata  sepakat  tercapai pada  saat  diketahui  adanya  kehendak untuk  menerima  penawaran,  meskipun pengetahuan  tersebut  diperoleh  dari pihak  ketiga.  KUH  Perdata  tidak menerangkan  lebih  lanjut  apa  yang
dimaksud  dengan  kata  sepakat  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata.  Pasal  1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu diberikan  karena  kekhilafan,  atau  di- perolehnya dengan paksaan atau penipuan.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  yang  di- maksud  dengan  kata  sepakat  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata  adalah  kata sepakat  yang  bebas,  yaitu  kata  sepakat yang  diperoleh  bukan  karena  ke- khilafan, paksaan dan penipuan. Kekhilafan  atau  kesesatan,  paksaan atau  penipuan  merupakan  faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  cacat kehendak.  Ada  dua  macam  kesesatan, pertama, kesesatan  dalam  arti  yang sesungguhnya,  dalam  kesesuaian  ini terjadi  consensus  atau  kata  sepakat. Ada  kehendak  dan  pernyataan  ke- hendak  yang  sama  namun  salah  satu pihak  memiliki  gambaran  yang  keliru. Kedua, kesesatan  dalam  arti  tidak sesungguhnya, di sini terjadi consensus atau  kata  sepakat,  maka  dengan  sen- dirinya  tidak  ada  perjanjian.  Paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kekuatan pada seseorang bahwa diri maupun kekayaannya terancam  oleh  suatu  kerugian  yang terang  dan  nyata.  Pasal  1323  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  paksaan yang  dilakukan  terhadap  orang  yang
membuat  suatu  persetujuan  merupakan alasan  untuk  batalnya  persetujuan. Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan bahwa  penipuan  merupa-kan  alasan untuk  pembatalan  persetujuan.  Apa- bila  itu  muslihat  yang  dipakai  oleh salah  satu  pihak  adalah  sedemikian rupa  hingga  terang  dan  nyata  bahwa pihak  yang  lain  tidak  akan  membuat perikatan  itu  jika  tidak  dilakukan  tipu muslihat  tersebut.  Adanya  penipuan tidak  boleh  hanya  dipersangkaan  tapi benar-benar  harus  dibuktikan.  Pada perkembangannya, terdapat faktor penyebab  cacat  kehendak  yang  lain, yaitu penyalah-gunaan keadaan.
Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila  salah  satu  pihak  dalam  per- janjian,  berdasarkan  keunggulannya  di bidang  ekonomi  atau  status  social, melakaukan  tekanan  kepada  pihak  lain sedemikian  rupa  sehingga  pihak  yang tertekan  terpaksa  menyetujui  untuk menutup  suatu  perjanjian  dengan ketentuan  yang  sangat  memberatkan pihaknya.
b. Kecakapan  untuk  membuat  suatu  per- janjian.  Pasal  1329  KUH  Perdata  me- nyebutkan  bahwa  setiap  orang  adalah cakap untuk membuat perikatan- perikatan,  jika  ia  oleh  undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Berdasar- kan ketentuan tersebut diketahui bahwa pada  umumnya  setiap  orang  dianggap
cakap  untuk  membuat  perjanjian, kecuali  mereka  yang  secara  tegas dianggap  tidak  cakap  oleh  undang- undang. Pasal 330 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan  bahwa  belum  dewasa adalah  mereka  yang  belum  mencapai umur  genap  21  tahun  dan  tidak  boleh dulu  kawin.  Secara a  contrario dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  seseorang dianggap  dewasa  apabila  berusia  21 tahun  atau  telah  menikah.  Jika  sese- orang  diletakkan  di  bawah  pengampu- an,  maka  secara  yuridis  orang  tersebut juga  dianggap  tidak  cakap  untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Ber- dasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  yang  cakap untuk  melakukan  perbuatan  hukum menurut  KUH  Perdata  adalah  telah genap  berusia  21  tahun  atau  lebih menikah  dan  sepanjang  yang  ber- sangkutan  tidak  ditempatkan  di  bawah pengampuan.
c. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu sebagai syarat ketiga mempunyai  2  pengertian. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah barang atau benda yang sudah  ditentukan,  sebagaimana  di- sebutkan  dalam  Pasal  1333  dan  Pasal 1334  KUH  Perdata. Kedua, bahwa yang  dimaksud  dengan  suatu  hal tertentu  adalah  prestasi  dalam  per- janjian.  Dari  kedua  pengertian  tersebut
dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  hal tertentu juga merupakan pokok perjanjian atau obyek perjanjian
d. Suatu sebab yang halal
Sebab  yang  dimaksud  dalam  suatu perjanjian  adalah  isi  dari  perjanjian  itu sendiri. KUH Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian mengenai sebab  yang  halal.  Pasal  1337  KUH Perdata  menyebutkan  bahwa  suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh  undang-undang  atau  apabila berlawanan  dengan  kesusilaan  atau ketertiban  umum.  Dari  pasal  ini  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  di- maksud  dengan  halal  adalah  bahwa perjanjian  tidak  boleh  bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban  umum.  Terkait  itu,  maka yang  dimaksud  dengan  sebab  yang halal  adalah  isi  perjanjian  yang  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang- undang  kesusilaan  dan  ketertiban umum.
Terkait  dengan  perdamaian  diatur dalam  Pasal  1851  KUH  Perdata  sampai Pasal  1864  KUH  Perdata.  Unsur-unsur perdamaian yaitu:
1. Kesepakatan diantara para pihak
2. Isi  dari  perjanjian  adalah  kesepakatan untuk  melaksanakan  sesuatu  dengan pembatasan  Tindakan  hukum  yang diperbolehkan yaitu untuk menyerahkan
suatu  barang,  menyampaikan  sesuatu barang dan menahan suatu barang
3. Kedua  pihak  sepakat  untuk  mengakhiri sengketa
4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara
Pada  Pasal  1858  ayat  1  KUH  Perdata, perdamaian  yang  dilakukan  oleh  kedua pihak  harus  dibuat  secara  tertulis.  Terkait itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk tertulis  suatu  perdamaian  yang  dimaksud oleh  Undang-Undang  merupakan  bentuk tertulis  secara  otentik  yang  dibuat  di hadapan  pejabat  umum  yang  mempunyai kewenangan  untuk  itu  yaitu  notaris. Apabila  perjanjian  perdamaian  tersebut dibuat  dihadapan  notaris  maka  dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak dalam  persidangan  karena  akta  perdamaian tersebut  disamakan  dengan  putusan  hakin yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Kekuatan akta perdamaian yang dibuat oleh para  pihak  memiliki  kekuatan  pembuktian yang  sama  dengan  putusan  hakim  pada tingkat  akhir.  Terkait  akta  perdamaian tersebut merupakan perjanjian, maka segala isi  yang  terkandung  di  dalamnya  harus dipatuhi  bagi  kedua  belah  pihak  yang membuatnya seperti Undang-Undang. Perjanjian  perdamaian  tersebut  tidak  dapat diganggu  gugat  karena  disamakan  dengan
putusan  hakim  yang  memiliki  kekuatan hukum tetap. 42
Kekuatan  hukum  yang  melekat  pada akta  perdamaian  diatur  dalam  Pasal  1858 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan  bahwa  di  antara  para  pihak yang  bersangkutan,  suatu  perdamaian mempunyai  kekuatan  seperti  suatu  putusan hakim  pada  tingkat  akhir.  Perdamaian  itu tidak  dapat  dibantah  dengan  alasan  bahwa terjadi  kekeliruan  mengenai  hukum  atau dengan  alasan  bahwa  salah  satu  pihak dirugikan. Dapat ditemukan pula pada Pasal 130 ayat 2 HIR yang pada intinya menyata- kan  bahwa  jika  perdamaian  yang  demikian itu  dapat  dicapai,  maka  pada  waktu bersidang,  diperbuat  sebuah  akta  untuk  itu, dalam  mana  kedua  belah  pihak  dihukum akan  menepati  perjanjian  yang  dibuat  itu, akta  mana  akan  berkukatan  dan  akan dijalankan  sebagai  putusan  yang  biasa. Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi  dimana  hakim  diwajibkan  untuk melakukan  upaya  perdamaian  terhadap kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  yang datang  pada  persidangan.  Pada  prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah dan mengikat  mempunyai  kekuatan  hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Akta  perdamaian  yang  diputusakan  oleh
42 Ibid
hakim  tidak  dapat  diajukan  banding ataupun kasasi. 43
Menurut penulis, apabila dikaji dengan teori  kepastian  hukum  menurut  Sudikno Mertokusumo  yang  menyatakan  bahwa kepastian  hukum  adalah  kepastian  bahwa hukum  di  terapkan  dengan  baik  dan  benar. Apabila  dikaitkan  dengan  penelitian  ini mengenai  kekuatan  mengikat  akta van vergelijk pada  perjanjian  perdamaian  harta Bersama, akta van vergelijk merupakan akta otentik  karena  dibuat  di  hadapan  notaris. Kekuatan  pembuktian  akta  otentik  diatur dalam  Pasal  1870  KUH  Perdata  yang mengatakan  bahwa  suatu  akta  otentik memberikan  di  antara  para  pihak  beserta ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di dalamnya.  Artinya,  akta van  vergelijk mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuat perjanjian perdamaian.

## KESIMPULAN
Kekuatan pembuktian akta van vergelijk (akta  perdamaian)  diatur  dalam Pasal 1870 KUH Perdata  yang menyatakan bahwa  suatu  akta  otentik  memberikan  di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang  yang  mendapat  hak  dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya, akta
43 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 280
van  vergelijk mengikat  bagi  para  pihak yang  membuat  perjanjian  perdamaian  dan memberikan  kekuatan  pembuktian  yang sempurna bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak  Agung  Istri  Agung.  2016. Akta
Perdamaian
Notariil
dalam
Pembuktian  di  Pengadilan, Jurnal
Notariil.
Christin  Sasauw, Tinjauan  Yuridis  Tentang
Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal  Lex  Privatum,  Vol. III, No. 1, 2015.
Dodi  Hartanto.  2019. Akibat  Hukum Perceraian Terhadap  Harta  Bersama di  Pengadilan  Agama  Balikpapan, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Elly  Erawati  dan  Herlien  Budiono.  2010.
Penjelasan
Hukum Tentang
Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
Habib  Adjie.  2009. Sanksi  Perdata  dan Adminitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet2 . Bandung : Refika Aditama.
Habib Adjie. 2011. Hukum Notaris Indonesia. Surabaya: Refika Aditama. Herowati  Poesoko.  2012. Diktat  Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian  Hukum. Fakultas  Hukum Universitas Jember.
J. Satrio. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Batasan  Umur. Jakarta:  Nasional Legal Reform Program.
Laurensius  Arlima.  2014. Pemanggilan
Notaris  dalam  proses  Penegakan Hukum  Oleh  Hakim  Terkait  Akta yang  Dibuatnya  Paska  Perubahan Undang-Undang  Jabatan  Notaris.
Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas.
Maisa.  2020. Penyelesaian  Pembagian Harta  Bersama  Melalui  Mediasi  di Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Palu,
Journal of lex philosophy, Vol 1, No. 2.
Moch.  Isnaeni.  2016. Hukum  Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Muhammad  Rasyad, Pembuatan  Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa  Tanah  Ulayat  Melalui
Notaris di Kabupaten Agam, Soumatera  Law  Review,  Vol.  2,  No. 1, 2019.
R.  Tresna.  1993. Komentar  HIR. Jakarta: Pradnya Paramita.
Retnowulan  Sutanto.  2003. Mediasi  dan Dading,  Proceding  Arbitrase  dan Mediasi. Jakarta:  Pusat  Pengkajian Hukum  Departemen  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia.
Salim  dan  Abdullah.  2007. Perancangan Kontrak  dan  MOU. Jakarta:  Sinar Grafika.
Sudikno  Mertokusumo.  1999. Hukum Acara Perdata Indonesia.
Yogyakarta: Liberty.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Intruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Pintami  Nanda  Intoyo  Putri adalah Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Jember
Dominikus Rato adalah Dosen Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.
Ainul Azizah
adalah Dosen
Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.