Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............
KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013)
THE COMPETENCE OF HONORARY BOARD OF THE GENERAL ELECTIONS TO AMEND THE DECISION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE PROVINCE OF EAST JAVA (A CASE STUDY ON THE DECISION NO. 74/DKPP-PKE-II/2013)

## Lalu Kukuh Sekartadi
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram email : kukuhsekartadi@ymail.com
Naskah diterima : 12/06/2015; direvisi : 21/06/2015/; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
The research aims to study the standing of the Honorary Board of The General Elections within the execution of the general election and the legal force of the decision of the Honorary Board of The General Elections to revise and annul the decision of the Honorary Board of The General Elections of the Province of East Java. This is a normative research. It applies statutory, conceptual and case approach. It also uses primary, secondary and tertiary legal materials. To collect legal materials, it employs literature study and furthermore is organized descriptively and analyzed qualitatively. The research shows that the standing of the Honorary Board of The General Elections parallel with the general elections commission and supervision board of general election, where the general elections commission and supervision board of general election are the executor of general elections, and the Honorary Board of The General Elections is assigned to enforce the code of conduct of the executors of general elections themselves. The legal force of decision of the Honorary Board of The General Elections is binding and executable and therefore there is no legal remedy can be taken by the party found guilty of disobeying code of conduct. Yet, in the other hand, control and clear rules in other that the Honorary Board of The General Elections can perform its duties in accordance with its function and authority consistently.
Keywords: the Honorary Board of The General Elections, the General Elections Com- mission, the Supervision Board of General Elections.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk mengkaji permasalahan normatif digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan DKPP sejajar dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dimana penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas untuk menegakkan kode etik dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Kekuatan dari putusan DKPP sangatlah kuat dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lagi oleh pihak yang dinyatakan bersalah melanggar kode etik, namun di sisi
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
lain perlu adanya kontrol dan aturan yang tegas agar DKPP menjalankan tugasnya sesui dengan fungsi dan wewenangnya secara konsisten.
Kata Kunci : DKPP, KPU, Bawaslu

## PENDAHULUAN
Krisis moneter yang menyebabkan ke- hancuran ekonomi dan ketidakpuasan ma- syarakat dan mahasiswa terhadap pemerin- tahan Orde Baru memicu demonstrasi dan kerusuhan dimana-mana yang berujung lengsernya Presiden Soeharto pada tang- gal 21 Mei 1998. Potret buram pelaksanaan politik yang mendistorsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (se- lanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dan Pancasila oleh Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun, telah mendorong bangkit- nya kekuatan rakyat untuk mereformasi sistem politik yang otoriter menuju sistem politik yang demokratis dan adil. Cita-cita tersebut, kemudian diwujudkan dalam ber- bagai macam program kebijakan politik de- mokratis, mulai dari perubahan  UUD NRI 1945, perubahan struktur kelembagaan negara sampai dengan perubahan tata cara pemilihan para pejabat publik yang betul- betul mencerminkan kedaulatan rakyat.
Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselanggaranya pemilihan umum (selan- jutnya disingkat Pemilu) secara regular den- gan prinsip yang langsung, umum,  bebas, jujur dan adil. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak poli- tiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek untuk berlangsungnya kekua- saan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokra- tis adalah adanya jaminan yang berkeadi-
lan bagi rakyat dalam mengekspresikan ke- daulatannya.
Salah satu aspek penentu demokratis ti- daknya suatu Pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Stan- dar internasional menyatakan, bahwa lem- baga penyelenggara Pemilu harus melaku- kan semua kegiatan Pemilu secara inde- penden, transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efesien, dan mengam- bil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mer- eka kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir (pelantikan calon terpilih). 1
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia meru- pakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengokohkan dirinya sebagai negara de- mokratis. Pemilu pertama diadakan pada ta- hun 1955 dilaksanakan dalam situasi bang- sa Indonesia ketika itu sedang mempertah- ankan kemerdekaannya. Dalam penilaian umum, Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu yang ideal karena berlangsung de- mokratis. Namun, sebaliknya Pemilu yang digelar sepanjang era Orde Baru hanya sekadar seremonial untuk mempertah- ankan kekuasaan, dengan merekayasa per- aturan hukum, sistem, tata cara, dan hasil Pemilunya sekaligus. Arus reformasi berha- sil mengoreksi praktek-praktek Pemilu yang tidak demokrasi tersebut. Pemilu pertama di era Reformasi digelar pada tahun 1999, tidak saja bertujuan untuk membangun
1 Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Peny- elenggara Pemilu, Perludem, 2007, hlm. IV.
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............
Indonesia yang demokratis, namun juga diharapkan mampu meletakkan dasar kepe- mimpinan yang berpihak pada usaha-usaha pencapaian kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.
Setiap penyelenggaraan Pemilu sering- kali memunculkan persoalan atau pelang- garan Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap pe- nyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pe- nyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kekurangcermatan dalam perhitungan su- ara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimi- dasi dan money politik kepada pemilih. Per- soalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesai- annya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, akan mengganggu kelancaran/kesuk- sesan Pemilu dan mengakibatkan rendahn- ya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan meng- abaikan hak-hak konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya.
Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, terdapat 3.153 kasus pelanggaran dalam Pemilu legeslatif dan 274 kasus dalam Pemilu Presiden. 2 Meskipun banyak kasus-kasus pelanggaran peraturan Pemilu maupun pelanggaran kode etik penyeleng- gara Pemilu, KPU tidak rensponsif menin- daklanjuti dan hanya mengandalkan hasil keputusan pengadilan. Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pe- milihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
2 Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Pelang- garan Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya, Ja- karta, 2008, hlm. 4
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimung- kinkan untuk membentuk Dewan Kehor- matan KPU/KPUD tetapi sampai berakh- irnya Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden, pembentukan Dewan Kehormatan tidak pernah ada. Pengawas Pemilu Tahun 2004 sudah bekerja secara baik hanya saja KPU tidak maksimal dalam menuntaskan kasus- kasus yang telah direkomendasikan untuk ditangani. 3
Pemilu ketiga di era Reformasi Tahun 2009 dimaksudkan untuk semakin me- mantapkan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Selain membenahi kekurangan Pemilu sebelumnya, Pemilu Tahun 2009 telah merevisi produk Pemilu sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawas Pe- milu (selanjutnya disingkat Bawaslu) pada minggu pertama bulan April 2009 ditemu- kan 2.126 pelanggaran dalam kampanye terbuka. Pelanggaran ini terdiri dari pelang- garan administrasi sebanyak 223 kasus, pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 635 kasus dan pelanggaran lain-lain seban- yak 1.370 kasus. 4
Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 ban- yak menyisakan permasalahan, antara lain yang menjadi sorotan adalah kinerja KPU. Menjelang Pemilu Presiden tahun 2009 dibentuk Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) yang sejalan dengan hasil investigasi Komisi Na- sional Hak Asasi Manusia selanjutnya dis- ingkat Komnas HAM tentang penyelidikan pelanggaran hak konstitusional warga un- tuk memilih pada Pemilu tahun 2009. DPR juga sempat membentuk panitia kerja mafia Pemilu 2009. Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi dengan adanya disharmonisasi antara pelaksana Pemilu dengan pengawas
3 Didik Supriyanto, op.cit, hlm. 163-164
4 h t t p : / / w w w . t e m p o . c o / r e a d / news/2009/04/17/146170997/, Diakses tanggal 19 No- vember 2014
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
Pemilu, akibat arogansi KPU yang tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu khu- susnya pembentukan Dewan Kehormatan atas pelanggaran kode etik oleh Komisioner Pemilu. 5
Begitu penting pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga masyara- kat menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen, DPR mengam- bil inisiatif untuk mengubah Undang-Un- dang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pe- nyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu, Kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemer- intah dan Dewan Kehormatan Penyeleng- gara Pemilu. 6
Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat UU No. 15 Tahun 2011), mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga negara baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (se- lanjutnya disingkat DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelang- garan kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyeleng- garaan Pemilu. DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menja- ga kemandirian, integritas, dan kredibelitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, men- gadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilaku-
5 Pendapat Akhir F-PDIP DPR RI Atas RUU Peruba- han UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi  II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 15 September 2011.
6 Penjelasan Pimpinan Komisi II terhadap RUU ten- tang Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Peny- elenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 23 Mei 2011.
kan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan ja- jaran di bawahnya. 7
Pada hari Selasa 12 Juni 2012 Presiden melantik tujuh anggota DKPP periode Ta- hun 2012-2017 di Istana Negara. Anggota DKPP ditetapkan dalam Kepres Nomor 57 Tahun 2012. Ketujuh anggota DKPP terse- but adalah Ida Budhiarti mewakili unsur KPU, Nelson Simanjuntak mewakili unsur Bawaslu dan lima dari unsur masyarakat yaitu Abdul Bari Azed, Valina Singka Sub- ekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait serta Nur Hidayat Sardini. 8
Namun dalam beberapa kasus di Jawa Timur misalnya, sudah dua kali periode (periode 2008-2013 dan periode 2013- 2018) pelaksanaan Pemilukada menimbul- kan sengketa. Sengketa Pemilukada di Jawa Timur tergolong unik, karena dua kali ber- turut-turut sengketa terjadi di antara dua kandidat yang sama yaitu pasangan Soek- arwo-Syaifullah Yusuf dengan Khofifah In- dar Parawansa (pasangan Khofifah Indar Parawansa pada 2008 berpasangan dengan Mudjiono sedangkan tahun 2013 berpasan- gan dengan Herman Suryadi Sumawiredja).
Jika sengketa Pemilukada pada tahun 2008 terjadi hanya karena adanya keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Jawa Timur, maka pada tahun 2013 sengketa terjadi baik pada taha- pan verifikasi pendaftaran maupun terha- dap hasil penghitungan suara calon Guber- nur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Pada tahapan verifikasi bakal calon Gu- bernur/Wakil Gubernur Jawa Timur ter- hadap dukungan ganda yang diberikan terhadap pasangan Khofiffah-Herman dan Soekarwo-Syaifullah Yusuf, yaitu dari Par-
7 http://dkpp.go.id/files/Lay-out OK Newsletter DKPP.pdf, diunduh tanggal 02 Maret 2015
8 http://www.tribunnews.com/2012/06/12/dkpp- pecat-anggota-kpu-dan-bawaslau-kalau-melanggar. Diakses tanggal 17 November 2014
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............
tai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nah- dlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Terha- dap dukungan ganda tersebut melahirkan pendapat berbeda dari komisioner KPU Provinsi Jawa Timur. Ketua KPU Andry Dewanto Ahmad dan anggota KPU Sayekti Suindyah menilai dukungan dari PK dan PPNUI kepada Khofiffah-Herman sah, karena ditandatangani oleh pengurus partai terbaru. Sementara dukungan terhadap pa- sangan Karsa ditandatangani oleh pengurus partai lama dan ada indikasi pemalsuan do- kumen. Namun, tiga komisioner KPU lain- nya menganggap dukungan tersebut tidak sah. 9
Pasangan Khofiffah-Herman digugurkan oleh KPU Jatim melalui Penetapan Nomor 18/Kpts/KPU.JTM-014/2013 tanggal 14 Juli 2013 sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur karena persentase dukungan dari partai politik kurang dari 15 persen. Akh- irnya, pasangan Khofiffah-Herman menga- jukan gugatan kepada Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP). Khofiffah- Herman menduga pencoretan dirinya se- bagai calon Gubernur/Wakil Gubernur disebabkan adanya pemalsuan dukungan PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK) ke pa- sangan lain. 10
Sidang DKPP yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie mengabulkan sebagian gugatan Khofiffah-Herman dan memulihkan hak konstitusional atau memasukkan nama Khofiffah-Herman sebagai calon Gubernur/ Wakil Gubernur Jatim. DKPP juga memer- intahkan kepada KPU Pusat untuk men- gambil alih tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur untuk sementara, dan melak- sanakan putusan ini sebagaimana mestinya, serta kepada Badan Pengawas Pemilihan
9 http://www.republika.co.id.berita nasional jawa timur.soal khofifah dkpp kritik kpu jatim. Diakses tang- gal 17 November 2014
10 http://news.liputan6.com, Khofifah menang. Diakses tanggal 10 November 2014
Umum Republik Indonesia (BAWASLU) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 11
Khofiffah-Herman akhirnya dapat mengikuti pertarungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur tahun 2013. Dengan demikian, Pemilukada Jatim diikuti oleh empat pasangan, yakni pasan- gan Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (Jempol), Khofiffah-Herman (Berkah), Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (Beres), dan pa- sangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa).
Dalam pertarungan tersebut pasangan incumbent Soekarwo Syaifullah Yusuf dipu- tus KPU Jatim pemenang dalam Pemilukada dengan memperoleh suara 8.195.816 atau 47,25 persen. Sementara pasangan pesaing terberatnya yakni Khofiffah-Herman mem- peroleh 6.525.015 suara atau 37,62 persen.
Tulisan ini akan fokus membahas ke- wenangan dewan kehormatan penyeleng- gara pemilu (dkpp) mengubah keputusan komisi pemilihan umum (kpu) provinsi jawa timur (study kasus putusan no.74/ dkpp-pke-ii/2013).
Jenis penelitian yang digunakan pada tu- lisan ini adalah penelitian normatif (Study kepustakaan) dengan mengkaji Bahan hu- kum Primer termasuk di dalamnya asas-asas hukum, norma-norma hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan den- gan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan DKPP
Amandemen UUD 1945 merupakan re- formasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (cheeks and balances) antar lembaga negara. Dalam menata setiap lembaga negara, menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu: (1) menentukan lembaga lem- baga apa saja yang ada dalam sebuah nega- ra; (2) menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan, dan interaksi antar lembaga negara; dan (3) menjelaskan hubungan an- tara negara dengan warganya. 12
Selain bertujuan menata keseimbangan (cheeks and balances) antar lembaga nega- ra, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik atau hukum tata negara disebut the auxiliary state organ. Teori ini mengemukakan bah- wa dalam perkembangan negara modern, sistem trias politica atau pembagian kekua- saan legislatif, eksekutif dan yudikatif versi Montesquieu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena lembaga negara utama (main state organ) yang terdiri dari ekseku- tif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga- lembaga negara yang berifat penunjang.
Menurut Jimly Assiddiqie, pembentu- kan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari ekperimentasi kelembagaan (institutional exsperimentation) yang bisa berupa dewan (council), komisi (commis- sion), komite (committe), badan (board), atau otorita (authority). 13
Khusus tentang keberadaan lembaga pe- nyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa,
12 Lihat Keterangan Saksi Ahli Saldi Isra, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2007 tentang Peny- elenggara Pemilu terhadap UUD 1945.
13 Jimly Assiddiqie, Menegakkan Etika Penyeleng- gara Pemilu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm.VII
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Original in- tens Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie, ketentuan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu. Keten- tuan tersebut hanya menyebutkan kewenan- gan pokok komisi pemilihan umum, seb- agai lembaga penyelenggara pemilu. Nama kelembagaan dalam klausula tersebut tidak secara tegas disebutkan. Klausula komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan huruf besar, sebagaimana MPR, DPR, DPD, Presiden. Penamaan kelembagaan penye- lenggara pemilu justru dimandatkan untuk diatur dengan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Artinya, undang-undang dapat saja mem- beri nama lain kepada penyelenggara pemi- lu, bukan komisi pemilihan umum. Apapun nama lembaga tersebut, tapi memiliki tugas pokok penyelenggaraan pemilu maka dapat disebut sebagai komisi pemilihan umum.
Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Ta- hun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menem- patkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan MK Nomor 11/ PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010, yang menyatakan: 14
Bahwa untuk menjamin terselenggaran- ya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarank- an oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kali- mat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah
14 Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).............. nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyeleng- garaan pemilihan umum tidak hanya di- laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawas- lu) sebagai satu kesatuan fungsi penyeleng- garaan pemilihan umum yang bersifat nasi- onal, tetap, dan mandiri.
Pengertian ini lebih memenuhi keten- tuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlak- sananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyeleng- garaan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengan- cam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pe- milihan Umum (Bawaslu) sebagaimana dia- tur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus di- artikan sebagai lembaga penyelenggara Pe- milu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pen- gawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bah- kan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pe- milihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu men- jadi nyata dan jelas.
Berdasarkan putusan Mahkamah Kon- stitusi tersebut, secara kelembagaan DKPP kedudukannya sejajar dengan KPU mapun
Bawaslu, sama-sama sebagai lembaga peny- elenggaraan pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara
Selain itu, DKPP adalah lembaga yang tergolong sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions yaitu lembaga negara yang bersifat penunjang. Karena diantara sekian banyak lembaga-lembaga tersebut adapula yang disebut sebagai self regulatory agencies, independent super- visory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix-fun- cion) antara fungsi-fungsi regulatif, admi- nistratif, dan fungsi penghukuman yang bi- asanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. 15
Secara struktur keanggotaan DKPP, se- belum adanya putusan Mahkamah Konsti- tusi Nomor 81/PUUIX/2011 anggota DKPP berjumlah 15 (lima belas) orang. Namun akibat dari putusan MK tersebut, akhirnya keanggotaan DKPP yang semula 15 (lima belas) orang akhirnya menjadi 7 (tujuh) orang, yaitu terdiri dari: 1 (satu) orang un- sur KPU, 1 (satu) orang unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat, seb- agaimana dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Struktur keanggotaan DKPP periode 2012-2017 ada tujuh anggota, yang terdiri dari tiga perwakilan unsur DPR, dua dari un- sur pemerintah, dan dua masing-masing dari unsur penyelenggara pemilu (KPU dan Ba- waslu).
Tugas dan kewenangan DKPP (De- wan Kehormatan Penyelenggara Pemili-
15 op cit, hlm. 29-30.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
han Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Na- mun, dalam arti luas, penyelenggara pemili- han umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc. 16
B. Kewenangan DKPP Mengubah Keputu- san KPUD Jawa Timur
Pada era reformasi saat ini UUD RI 1945 telah banyak memberikan dampak positif dalam arah demokrasi di Indonesia sehing- ga demokrasi dirasa masih paling cocok un- tuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Pada zaman orde baru pemilihan presiden, wakil  presiden, gubernur, bupati/walikota dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Dae- rah (DPRD) kota melalui representatif par- tai politik yang tergabung di parlemen se- hingga suara rakyat ketika itu hanya dapat diwakili oleh para elite politik yang duduk di  parlemen sehingga rakyat dirasa kurang dapat  berpartisipasi. Pada saat ini, pemili- han gubernur,bupati/walikota telah me- masuki tahap demokrasi sehingga rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disebut PE- MILUKADA secara jujur, adil, dan rahasia. Demokrasi seperti ini dirasa paling fair di- lakukan untuk memilih kepala daerah di tingkat  provinsi ataupun bupati/waliko-
ta Sehingga  pemilukada secara langsung dapat dirasakan dari,oleh,untuk rakyat.
Apabila dikaitkan dengan pemilukada di Jatim tahun 2013 pada pemilihan pasangan gubernur serta wakil gubernur, demokrasi ini telah memasuki fase panjang dalam prosesnya. Fase  panjang yang dimaksud dalam hal ini adalah sengketa antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan  pasangan bakal calon gubernur dan wakil guber- nur Khofifah-Herman dimana pasangan bakal calon ini mempunyai masalah dalam pendaftaran bakal calon yang dimana ter- dapat 2 dukungan ganda dari  partai poli- tik pengusung calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah-Herman(BERKAH) dan Soekarwo-Saifullah yusuf (KARSA) sehingga pada fase verifikasi di KPU Jatim terdapat temuan  pengusungan ganda terse- but. Partai tersebut adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) yang sama-sama diklaim telah mendukung salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Peristiwa inilah yang membuat pasan- gan bakal calon gubernur dan wakil guber- nur Khofifah-Herman telah gagal dan tidak dapat melanjutkan tahap  berikutnya pada pemilukada Jatim. Hal inilah yang mem- buat fase pemilukada Jatim menjadi sengke- ta antara KPU Jatim dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Khofi- fah-Herman. KPU Jatim telah melakukan tahap verifikasi yang dilanjutkan dengan rapat pleno untuk membahas dukungan ganda terhadap 2 partai yang mengusung 2 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang hasilnya memutuskan bahwa mengugurkan 2 partai pengusung bakal calon tersebut.
Sementara pasangan Khofifah-Herman diputuskan tidak bisa mengikuti pilgub 2013 karena kurangnya syarat dukungan parpol
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............
sebanyak 15 persen. Karena terdapat du- kungan ganda Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI. Didalam pekara ini tandatangan yang ada dalam surat yang dipakai mendu- kung KARSA tersebut adalah palsu, tetapi Pihak KPU tetap mengabaikan fakta terse- but. Semestinya kalau surat yang dipakai mendukung KARSA ditandatangani oleh Ketua Umumnya dan kemudian oleh Ketua Umumnya sendiri telah menyatakan tidak pernah membuat surat dukungan tersebut dan tandatangannya adalah palsu atau di- palsukan, maka tentunya secara profesion- al dan netral Pihak KPU tidak boleh lagi menerima surat dukungan KARSA terse- but dan karenanya tidak dapat menggunak- annya sebagai alasan ada dukungan ganda.
Sikap dari KPU Jatim tersebut mem- buat  pasangan Khofifah-Herman mengaju- kan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Neg- ara (PTUN). serta ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu(DKPP) pada tang- gal 19 Juli 2013 dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 136/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 74/DKPP-PKE-II/2013. Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pihaknya telah menerima sebagian aduan dari pa- sangan  bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim Khofifah-Herman. Setelah aduan diterima oleh DKPP proses hukum yang telah diadukan telah memasuki fase persidangan yang akhirnya memutuskan bahwa bakal calon gubernur dan wakil gu- bernur Khofifah-Herman dinyatakan lolos dan dapat berpartisipasi dalam pemilukada Jatim. Dalam putusannya DKPP meminta KPU pusat memulihkan pasangan Kho- fifah-Herman untuk ikut dalam pencalo- nan pemilukada Jatim. Keputusan hukum DKPP yang meloloskan pasangan Khofifah- Herman untuk mengikuti pemilihan guber- nur Jawa Timur tahun 2013 dipertanyakan. Pasalnya, DKPP tak memiliki kewenangan
hukum untuk membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh KPU Jawa Timur ter- masuk mengenai keikutsertaan Khofifah- Herman di  pemilukada Jatim.
Dalam keputusan DKPP Nomor 74/ DKPP-PKE-II/2013 terkait perkara pen- gaduan Khofifah-Herman No. 136/1-P/L- DKPP/2013 dan telah disiarkan oleh pers, DKPP menyatakan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh lima komisioner KPU Jatim atas dukungan PK dan PPNUI ke tingkat DPP terkait persoalan dukungan ke Kho- fifah-Herman, hanya sekedar meminta keterangan kepada pihak-pihak yang telah berbeda sikap dan kepentingan. DKPP me- nilai KPU Jatim yang melakukan verifikasi ternyata tanpa mencari keterangan yang substansial. Maksud DKPP, meski faktanya ada dualisme dukungan dan ada dualisme kepengurusan ditingkat DPW PK maupun PPNUI, dukungan PK dan PPNUI kepada Khofifah-Herman adalah sah. Sebaliknya, DKPP menganggap, keterangan yang diper- oleh KPUD Jatim yang menyatakan PK dan PPNUI yang tidak memberikan dukungan bertentangan dengan perundang-undangan.
Pada waktu itu beredar isu bahwa pe- nyebab sebenarnya terjadinya dualisme dukungan itu adalah karena oknum dari partai Kedaulatan dan PPNUI diberi uang oleh pasangan tertentu (KARSA) agar men- galihkan dukungannya ke pasangan KAR- SA. Sementara ketua umum partai sebena- rnya menyatakan mendukung pasangan BERKAH. Temuan ini dikemukakan oleh saksi dalam sidang DKPP yang menyebut- kan bahwa mereka menyaksikan beberapa para petinggi parpol  dikumpulkan oleh tim sukses KARSA dan diarahkan untuk memberikan dukungan kepada KARSA. Pasangan KARSA disebut-sebut dalam pertemuan itu membagi-bagikan sejumlah uang pada petinggi parpol tersebut, namun ketua umum PK yang hadir disitu meno-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
lak tawaran itu. Ketua umum PPNUI yang mendukung BERKAH juga merasa tanda tangannya dipalsukan sehingga ada surat dukungan palsu untuk pasangan KARSA. Diduga peristiwa dualisme dukungan PK dan PPNUI ada kaitannya dengan peristiwa bagi-bagi duit itu. Dugaan politik uang ini tentu perlu didalami lagi dan divalidasi lagi kebenarannya oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslu dan kepolisian, agar pasangan yang terpilih nantinya betul-betul pasangan yang berkompetisi secara bersih, bukan pasangan yang melakukan serang- kaian pelanggaran pemilu termasuk politik uang. 17
Atas kesalahan itu, Ketua KPU Jatim An- dry Dewanto dijatuhi sanksi teguran tertu- lis. Sedangkan tiga anggota Komisioner lain- nya dinonaktifkan. Ketiganya adalah Najib Hamid, Agung Nugroho dan Agus Mahfud Fauzi. Sementara satu anggota komision- er lainnya, Sayekti Suindiyah, mendapat pemulihan nama baiknya. Selain itu, DKPP memerintahkan KPU RI untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tetap terhadap keputusan KPUD Jatim dalam rangka pemulihan Khofifah-Herman dan memerintahkan KPU-RI mengambil alih tanggung jawab KPUD Jatim untuk semen- tara serta perintah kepada Bawaslu untuk mengawasi keputusan DKPP.
Putusan DKPP seperti itu, sudah masuk dalam gabungan dari Putusan Konstitutif dan putusan kondemnatoir. Mengingat, DKPP mengambil keputusan yang mencip- takan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelum- nya sekaligus berkenaan dengan status hu- kum seseorang atau hubungan keperdataan Khofifah-Herman. Putusan kondemna- toir DKPP menyangkut hukuman kepada
17 http://ekhopratama.wordpress.com. Catatan tentang pilgub jatim 2013. Diakses tanggal 20 April 2015.
komisioner KPUD Jatim dengan saksi yang berbeda-beda dari teguran hingga skorsing sementara. Termasuk menghentikan suatu perbuatan yaitu tidak membolehkan tiga komisioner yang disanksi skorsing semen- tara turut mengambil keputusan di KPUD Jatim.
Seperti diberitakan oleh pers bahwa keli- ma komisionaris KPU Jatim ini dalam kepu- tusan penetapan tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman mengikuti pilgub, men- gambil sikap voting. Pilihan voting di an- tara mereka, disebabkan adanya perbedaan dalam menafsirkan masalah sah tidaknya dukungan dari PK dan PPNUI. Dua parpol ini sama-sama mengusung Khofifah-Her- man dan KARSA. Dalam voting itu, Andry, menyetujui Khofifah-Herman, lolos. Se- mentara tiga komisioner lain menyatakan Khofifah-Herman tidak lolos. Sedangkan Sayekti, abstain. Dengan voting tersebut, Khofifah-Herman dicoret dari peserta Pil- gub Jatim 2014-2019. Akhirnya Khofifah- Herman menggugat ke DKPP dan PTUN Surabaya.
Dengan menggunakan pisau analisis UU No. 15 Tahun 2011, jujur saya katakan putusan DKPP, menarik untuk disikapi. Mengingat, Majelis Hakim DKPP mengam- bil keputusan yang bercampur antara pu- tusan Konstitutif yaitu telah menciptakan keadaan hukum baru dan putusan kondem- natoir yaitu menghukum. Dalam hal ini, DKPP terkesan seolah lembaga yudikatif yang memiliki ekstra kewenangan seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Se- dangkan dalam UU No.15 Tahun 2011 ten- tang Peyelenggaraan pemilihan umum telah dinyatakan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelangga- ran kode etik yang dilakukan oleh, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota Kabu-
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............
paten/kota, anggota PPK, anggota PPS, ang- gota PPLN, serta anggota KPPS.
Putusan DKPP yang meloloskan pasan- gan bakal calon Gubernur dan Wakil Guber- nur Khofifah-Herman untuk mengikuti pe- milihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 perlu dipertanyakan dan dianalisis secara yuridis. Dikarenakan lembaga DKPP tidak memiliki kewenangan hukum untuk mem- batalkan atau mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU Jawa Timur ter- masuk mengenai keikutsertaan Khofifah- Herman dalam pemilukada Jatim.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Mah- kamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga penyelesai sengketa pemilu putusan DKPP ini seakan mengulangi kejadian yang sama, yaitu melakukan semacam ‘penerobosan kewenangan’. Jika pada 2008 MK dianggap menerobos kewenangannya karena memer- intahkan pemungutan
suara ulang, maka pada 2013 ini DKPP yang kewenangan aslinya hanya menilai pelanggaran kode etik penyelenggara pemi- lu dapat menerbitkan putusan yang isinya memerintahkan pelolosan pasangan terten- tu. Pelolosan Khofifah – Herman oleh putu- san DKPP ini kemudian membuat Khofifah - Herman mencabut gugatannya di PTUN karena merasa perkara mereka sudah se- lesai dan tidak perlu dilanjutkan karena DKPP sudah memerintahkan KPUD untuk mengikutkan pasangan Khofifah - Herman pada Pilgub Jatim 2013.
Maka yang berhak untuk menyele- saikan sengketa tersebut seharusnya adalah PTUN. Hal ini sesuai dengan Hukum Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yaitu antara seseorang war- ga negara/masyarakat, atau badan hukum perdata dengan Badan Tata Usaha Negara/ pejabat birokrasi Negara. Hal tersebut juga
sesuai dengan pasal 111 ayat 3 dan ayat 4 UU No.15 tahun 2011 tentang peyeleng- garaan pemilihan umum serta peraturan DKPP No.2 tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemili- han umum.
Setelah diadukan ke DKPP, DKPP dalam putusanya menyatakan memu- lihkan hak konstitusional Khofifah- Herman untuk dapat mengikuti proses pemilihan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Putusan yang dikeluarkan DKPP selaku penyelenggara negara harusnya tidak bisa membatalkan Keputusan KPU Jatim yang telah menggugurkan pasangan Khofifah- Herman, karena KPU dan DKPP adalah sama-sama lembaga penyelenggara pemilu yang harusnya ketika ada sengketa maka yang berhak menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hal tersebut sesuai dengan 1 ayat 4 UU No.5 ta- hun 1986 yang menyatakan :18
Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hu- kum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan per- aturan perundang-undangan yang ber- laku.
Dari hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa PTUN lebih mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa adanya atau adanya gugatan yang dilayangkan ke pihak Tata Usaha Negara. Karena didalam per- aturan perundang-undangan, khususnya UU No.5 tahun 1986 telah memberi kepas- tian hukum bahwa gugatan yang dilayang- kan kepada penyelenggara pemilu akan di
18 Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ten- tang Peradilan Tata Usaha Negara
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
peroses dan diputuskan dalam PTUN kare- na sengkata TUN selalu akibat dari dikelu- arkanya keputusan Tata Usaha Negara.
Netralitas  penyelenggara  pemilu,  yaitu di tingkat KPU daerah telah menjadi ma- salah tersendiri dalam pilkada. Netralitas yang masih mudah  goyah  dalam  pilkada, memunculkan dugaan berpengaruhnya biaya pencalonan para kandidat  pilkada yang  tergolong  mahal.  Biaya politik  sema- cam  ini  dianggap  mendorong munculnya peluang  negatif  bagi  kasus  kepala daerah yang  dapat  terjerat  pada  masalah korupsi.
Dari uraian di atas maka putusan DKPP No.74/DKPP-PKE-II/2013 tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik merupakan putusan yang tidak sesuai fungsi dan we- wenangnya yang merupakan lembaga yang hanya memutuskan tentang fungsi kode etik terhadap stake holder pemilihan umum yang melanggar kode etik di lembaga peny- elenggara pemilihan umum.
Putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena sesuai dengan pasal 111 ayat 3 dan 4 UU No.15 tahun 2011 tentang pnyelenggaraan pemilihan umum. DKPP selaku lembaga penyelenggara pemilu hanya bisa memutus- kan suatu perkara yang berkaitan dengan kode etik lembaga penyelenggara pemilihan umum saja. DKPP tidak bisa membatalkan putusan KPU Jatim yang tidak meloloskan pasangan bakal calon Khofifah-Herman.
Dalam kasus Pemilukada Provinsi Jawa Timur yang di mana pada amar putusanya DKPP telah memutuskan  : 19
1.  Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan  sanksi  peringatan  kepada Teradu  I  atas  nama  Andry Dewanto Ahmad;
3.  Merehabilitasi Teradu V atas nama Sayekti Suindyah;
4. Menjatuhkan  sanksi  berupa  “Pemberhen- tian Sementara”  kepada Teradu  II  atas nama  Nadjib  Hamid,  Teradu  III  Agung Nugroho  dan Teradu  IV  Agus  Machfud Fauzi  sampai  hak  konstitusional  Dra.  Hj.
Khofifah  Indar  Parawansa  dan  H.  Her- man  Suryadi  Sumawiredja terpulihkan;
5. Memerintahkan  kepada  Komisi  Pemili- han  Umum  Republik  Indonesia untuk melakukan  peninjauan  kembali  secara cepat  dan  tepat  terhadap Keputusan  KPU Provinsi  Jawa  Timur  sesuai  maksud, prinsip  dan  etika penyelenggara  pemilu dalam  rangka  pemulihan  hak  konstitu- sional  Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja;
6.  Memerintahkan  kepada  Komisi  Pemiihan Umum  untuk  mengambil  alih tanggung jawab  KPU  Provinsi  Jawa  Timur  untuk sementara,  dan melaksanakan  putusan ini  sebagaimana  mestinya,  serta  ke- pada  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  untuk  mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Dari putusan tersebut dapat terlihat bah- wa DKPP telah memutuskan suatu perkara didasari oleh dua, hal yaitu pertama sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan yang kedua tidak sesuai dengan tugas dan we- wenangnya.
Dalam proses penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan, ada hal menarik di- mana pemegang kekuasaan seperti KPU dan Bawaslu mengeluhkan sistem kerja DKPP dalam menegakkan kode etik peny- elenggara pemilu. 20 Singkatnya, keluhan tersebut karena DKPP kadangkala offside dan mengambil porsi kekuasaan yang di- miliki oleh lembaga lain. Bukti faktualnya
20 Alisarjunip.blogspot.com/2014/05/kedudukan- dkpp-dalam-penyelenggaraan.html?
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............
yakni adanya putusan-putusan DKPP yang secara yuridis dan konseptual merupakan wilayah sengketa pemilu. Implikasi lanju- tan dari putusan seperti ini adalah adanya akibat hukum berupa pengembalian hak konstitusional. Putusan dikeluhkan oleh Bawaslu, bahkan lebih jauh, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberikan teguran ke DKPP bahwa putusan diluar terkait pelanggaran kode etik merupakan produk yang cacat hukum.
Pemegang kekuasaan penyelenggara pe- milu telah mendapatkan porsi masing-ma- sing dalam menyelenggarakan kekuasaan. Dalam takaran konstitusional, proses dis- tribusi kekuasaan telah diberikan secara proporsional untuk mewujudkan check and balances. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan porsi sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapatkan porsi mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu, sedan- gkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendapatkan porsi untuk menegakkan kode etik penyelenggara pe- milu.
Tidak terlalu sulit untuk mengatakan demikian, karena menafsirkan norma di dalam Undang-Undang 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu tidak perlu ilmu penafsiran hukum seperti yang dimiliki oleh para Negarawan di Mahkamah Kon- stitusi, karena memang Undang-Undang 15/2011 telah mengaturnya secara jelas dan tegas mengenai pembagian porsi kekuasaan a quo.
Penegasan pembagian porsi kewenangan ini penting untuk diketahui oleh publik. Mengingat hubungan yang muncul dian- tara pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu. Salah satu penyebabnya adalah perebutan dan penambahan  porsi kekua- saan oleh salah satu lembaga, yang sebena-
rnya telah mendapatkan porsi yang sudah cukup sebagai lembaga supporting system dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bertanggung jawab.
Penyebab di atas merupakan salah satu. Terdapat juga benih konflik lainnya, dian- taranya arogansi dan gengsi kelembagaan, profesionalisme dalam menjalankan ke- wenangan, khususnya terkait dalam peny- elesaian permasalahan hukum pemilu yang mengharuskan adanya interaksi di antara pemegang kekuasaan penyelenggara pe- milu. Bahkan bisa jadi, benih yang jangan sampai tumbuh subur adalah karena ad- anya kepentingan politik pemegang kekua- saan untuk merugikan dan/atau mengun- tungkan salah satu peserta pemilu, yang di ujung lorongnya terdapat keuntungan eko- nomi dan upaya pelanggengan jabatan seb- agai pejabat publik.
Putusan DKPP bersifat final dan mengi- kat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka un- tuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan- badan peradilan terikat dan wajib melak- sanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. 21 Pelaksanaan atau eksekusi pu- tusan DKPP itu wajib ditindak-lanjuti se- bagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, atau pun oleh Pemerintah dan lembaga- lembaga yang terkait.
Misalnya, putusan DKPP yang mem- berhentikan anggota KPU Provinsi wajib ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhen- tian yang bersangkutan dari kedudukannya
21 Op. Cit hlm. 7
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
sebagai anggota KPU Provinsi yang ber- sangkutan. Keputusan KPU Pusat itu hanya bersifat administratif, karena pemberhen- tian tersebut berlaku sejak putusan DKPP dibacakan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum.
Demikian pula apabila yang diberhen- tikan oleh putusan DKPP itu adalah ang- gota KPU Pusat atau pun anggota Bawaslu Pusat, maka surat pemberhentiannya se- cara administratif harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang pember- hentiannya itu berlaku sejak tanggal putu- san DKPP dibacakan atau diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
Dengan demikian, putusan-putusan DKPP dan keputusan-keputusan admi- nistratif atau yang biasa dikenal sebagai keputusan-keputusan tata usaha negara yang melaksanakan putusan DKPP terse- but, tidak dapat dijadikan objek perkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. 22 Karena menurut UU ten- tang Penyelenggara Pemilu, putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat.
Dalam kasus pemilukada Jawa Timur dapat dikatakan bahwa putusan DKPP tersebut adalah putusan yang tidak sesuai dengan fungsi dan wewenangnya (out of authority) sebagai pengadilan yang hanya melihat dari segi pelanggaran kode etiknya. Dan inilah yang merupakan salah satu pu- tusan yang sangat kontroversi, di satu sisi kekuatan dari putusan DKPP sangatlah kuat karena bersifat final dan mengikat, tapi di sisi lain apakah putusan tersebut harus di patuhi apabila putusan tersebut ruang ling- kupny tidak sesui dengan wewenangnya.
Menyikapi keputusan DKPP tersebut Pa- kar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahen- dra, menegaskan bahwa Keputusan DKPP
22 Op. Cit
N0.74/DKPP-PKE-II/2013 itu jelas-jelas melanggar hukum tata negara. Pembatalan keputusan KPU hanya menjadi hak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab keputusan KPU merupakan fakta hu- kum yang hanya bisa dibatalkan oleh PTUN sebagai lembaga hukum. Sedangkan DKPP merupakan salah satu lembaga penyeleng- gara Pemilu, yang hanya bertugas untuk mengawasi dan mensidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sekalipun DKPP menyatakan sesuai fakta, bahwa ang- gota KPU Jatim terbukti melakukan pelang- garan etika. DKPP tetap tidak bisa langsung membatalkan keputusan yang sudah dibuat. Keputusan DKPP itu hanya bisa dibawa dan dijadikan bukti dalam persidangan di PTUN. 23
Berbeda dengan mantan Ketua Mahka- mah Konstitusi, Mahfud MD yang men- gatakan apa yang dilakukan DKPP sudah tepat. Termasuk dengan menonaktifkan tiga komisioner KPU Jawa Timur. Menurut Mahfud MD, demokrasi yang harus diban- gun di negara ini adalah demokrasi yang terhormat, demokrasi yang melindungi hak konstitusional warga negara, demokrasi yang memungkinkan terjadinya persaingan secara sehat, adil, jujur, dan bermartabat. Demokrasi harus bersih, jangan dibunuh dari hulunya, ibarat membunuh bayi yang belum lahir. Kalau pembunuhan demokra- si dari hulu dengan permainan formalitas, semua harus melawan hal seperti itu, kare- na demokrasi yang kita bangun adalah de- mokrasi yang
terhormat. Karena itu, DKPP harus tegas terhadap praktik pembunuhan demokrasi. DKPP mengadili persoalan etika, sedangkan hukum merupakan kristalisasi etika. Jika etika dilanggar sedemikian rupa sehingga
23 http://www.sapujagatnews.com/yusril-dkpp-lang- gar-hukum-tata-negara-serie-2.Diakses tanggal 25 Maret 2015
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............
substansinya hilang, yakni melindungi hak konstitusional, maka etika harus diutamak- an, karena aturan merupakan produk etika. Yang diutamakan bukan aturannya, tapi eti- kanya. 24
Kritikan atas Dewan Kehormatan Peny- elenggara Pemilu (DKPP) dalam memutus tidak sekedar pelanggaran kode etik peny- elenggara pemilu menjadi sorotan publik. DKPP menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang lahir dari fungsi penyelenggaraan pemilu untuk menegakan kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga penegak kode etik, DKPP harus mengenali terlebih dahulu ruang lingkup etik dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Pelanggaran etik merupakan pelangga- ran yang dilakukan Jajaran Penyelenggara Pemilu dari pusat sampai tingkat lapangan terhadap Asas-Asas Penyelenggaraan Pe- milu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Asas-Asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No.15 Thn 2011, Sumpah/Janji Penyeleng- gara Pemilu sebagaimana dimaksud UU No.15 Thn 2011, dan Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu. Adressat Pelang- garan etik hanya bisa dikenakan kepada personal ketua dan anggota Penyelenggara Pemilu, jadi harus jelas pribadi-pribadi Ket- ua dan Anggota Penyelenggara Pemilu yang melanggar. Menurut UU 15/2011, Peny- elenggara Pemilu adalah KPU dan Jajaran- nya sampai tingkat lapangan serta Bawaslu dan Jajarannya sampai tingkat Lapangan.
Obyek pemeriksaan etik adalah tin- dakan pribadi-pribadi ketua dan anggota Penyelenggara Pemilu dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan. Misal: Tin- dakan pengambilan Keputusan/kebijakan
24 http://khofifahcenter.com.mahfud-md-dkpp- bisa-batalkan-putusan-kpu-jatim. Diakses tanggal 20 april 2015.
tidak melalui rapat pleno.  Jadi obyeknya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukan ter- hadap Keputusan/Kebijakan yang diambil. Obyek Keputusan/Kebijakan merupakan kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (dengan pengecualian Kepu- tusan terhadap Hasil Pemilu merupakan obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi). Di dalam Hukum Tata Usaha Negara sudah jelas dikatakan bahwa sebuah Keputusan sepanjang belum dibatalkan pengadilan tata usaha negara tetap berlaku (Presumption Justice Causa/Praduga Rechmatig).
Banyaknya Putusan DKPP yang memer- intahkan mengakomodir bakal pasangan calon diakomodir oleh Penyelenggara Pe- milu, dilatarbelakangi oleh adanya Putusan DKPP yang bersifat Final dan Mengikat. Ti- dak adanya ruang bagi penyelenggara pemi- lu untuk mengkoreksi Putusan DKPP atau tidak adanya Check and Balances terhadap Putusan DKPP menyebabkan Penyeleng- gara Pemilu mau tidak mau harus melak- sanakan Putusan DKPP demi menghindari sanksi dari DKPP.
Putusan DKPP yang bersifat Final dan Mengikat dalam konteks negara hukum merupakan suatu kemunduran dimana tidak adanya ruang kontrol eksternal ju- ridis untuk menguji Putusan DKPP terse- but. Dalam hal DKPP memutuskan suatu pelanggaran kode etik secara administrasi harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Penyelenggara Pemilu. Lebih dilematis lagi yang digugat di Peradilan Tata Usaha Nega- ra adalah Keputusan Penyelenggara Pemilu bukan Putusan DKPP, padahal Penyeleng- gara Pemilu semata-mata menjalankan Pu- tusan DKPP. Sehingga benar-benar tidak ruang Check and Balances atas Putusan DKPP
Putusan DKPP yang bersifat Final dan Mengikat telah menempatkan DKPP seb-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
agai lembaga terakhir dengan Putusan yang mengikat para pihak seperti Putusan Mah- kamah Konstitusi. Sehingga DKPP secara tidak langsung sudah berperan layaknya MK dalam penegakan kode etik Penyeleng- gara Pemilu.
DKPP merupakan satu-satunya lembaga kode etik di Indonesia yang memiliki Pu- tusan bersifat Final dan Mengikat. Sebagai perbandingan misalkan Keputusan Komisi Yudisial atas Pelanggaran Kode Etik Hakim hanya bersifat Rekomendasi. Atau Majelis Kehormatan Hakim di MK dan MA yang juga Keputusannya bersifat Rekomendasi. Begitu juga dengan Komisi Etik KPK, BPK, dan lembaga lainnya yang juga bersifat Rekomendasi.
Desain DKPP apabila ditilik ke belakang sebenarnya untuk mengatasi kelemahan pembentukan Dewan Kehormatan seb- agaimana dimaksud UU No. 22 Thn 2007 ttg Penyelenggara Pemilu. Di dalam UU No.22 Thn 2007, Dewan Kehormatan dibentuk berdasarkan Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Banyak reko- mendasi yang dikeluarkan Pengawas Pe- milu maupun laporan masyarakat berakhir di meja rapat pleno (tidak dibentuk Dewan Kehormatannya). Oleh karena hal tersebut kelemahan pembentukan ini sajalah yang seharusnya diselesaikan oleh UU No.15 Thn 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dengan memberikan status DKPP sebagai lembaga Permanen. 25
DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik apabila di dalamnya muncul adanya pelanggaran administrasi dapat menyerah- kan kepada instansi yang berwenang untuk memproses yakni Pengawas Pemilu. Pen- gawas Pemilu sebagaimana dimaksud UU No.15 Thn 2011 tentang Penyelenggara Pe-
25 http://hukum.kompasiana.com/2013/09/27/ dkpp-rasa-mk-596421.html DKPP Rasa MK
milu diberikan kewenangan untuk menga- wasi Pelaksanaan Putusan DKPP. Apabila di dalam substansi suatu Putusan DKPP ditemukan adanya pelanggaran administra- si, maka Pengawas Pemilu dapat menindak- lanjuti dengan menjadikan Temuan Penga- was Pemilu dan merekomendasikan kepada KPU dan Jajaran sebagai eksekutor. (Penga- was Pemilu berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam UU No.15 Thn 2011 diatur ketentuan bahwa Pengawas Pemilu menin- daklanjuti setiap laporan dari masyarakat, Pasangan Calon/Tim Kampanye, dan Pe- mantau Pemilu serta menindaklanjuti se- tiap temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan).
Selain menempuh jalur yang sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Pemilu, Bakal Pasangan Calon yang merasa dirugikan dapat menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, biasanya menggunakan hukum acara cepat yang dilakukan selama 14 hari. Walaupun begitu, gugatan ke pera- dilan tata usaha negara juga mengandung kelemahan dimana untuk mendapat tingkat kepastian hukum terakhir membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dimana ada ke- mungkinan tahapan peenyelenggaraan pe- milu sudah terlewati.
Dari uraian di atas maka kekuatan hu- kum putusan DKPP dalam pemilukada Jawa Timur sangatlah kuat karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat, namun di sisi lainnya putusan tersebut tidaklah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

## SIMPULAN
Secara kelembagaan DKPP kedudukan- nya sejajar dengan KPU maupun Bawaslu, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara- an pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E
Lalu Kukuh Sekartadi| Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..............

## Daftar Pustaka
Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Perludem, 2007
Jimly Assiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya, Jakarta, 2008
Pendapat Akhir F-PDIP DPR RI Atas RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi  II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 15 September 2011.
Penjelasan Pimpinan Komisi II terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 23 Mei 2011.
Lihat Keterangan Saksi Ahli Saldi Isra, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010 Putusan DKPP No.74/ DKPP-PKE-II/2013 http://www.tempo.co/read/news/2009/04/17/146170997/ http://dkpp.go.id/files/Lay-out OK Newsletter DKPP.pdf http://www.tribunnews.com/2012/06/12/dkpp-pecat-anggota-kpu-dan- bawaslau-kalau-melanggar.
http://www.republika.co.id.berita nasional jawa timur.soal khofifah dkpp kritik kpu jatim.
http://news.liputan6.com, Khofifah menang.
http://news.detik.com.anggota kpu jatim sudah menduga khofifah menang di dkpp.
http://ekhopratama.wordpress.com. Catatan tentang pilgub jatim 2013.
Ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya, berdasar- kan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota nega- ra. Namun posisi penyelenggaraan pemilu seperti apa sendiri tidaklah jelas, dimana di satu sisi ia mengawasi kode etik penyeleng- gara pemilu (KPU dan Bawaslu).
Dalam kasus pemilukada Jawa Timur dapat dikatakan bahwa putusan DKPP adalah putusan yang tidak sesuai dengan fungsi dan wewenangnya ( out of authority ), inilah yang merupakan salah satu putusan yang sangat kontroversial, disatu sisi kekua- tan dari putusan DKPP sangatlah kuat kare- na bersifat final dan mengikat.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 399~416
Alisarjunip.blogspot.com/2014/05/kedudukan-dkpp-dalam- penyelenggaraan.html?
http://khofifahcenter.com.mahfud-md-dkpp-bisa-batalkan-putusan-kpu- jatim.
DKhttp://hukum.kompasiana.com/2013/09/27/dkpp-rasa-mk-596421. html DKPP Rasa MK