## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon

## Lucia Charlota Octovina Tahamata
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
: luciatahamata69@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxx Dikirim: 4/01/2021 Direvisi: 22/02/2021 Dipublikasi: 1/03/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Law Enforcement; In The Sea Area; Lantamal IX. Introduction : Law enforcement in the sea area by Lantamal IX Ambon, is faced with, supporting factors and inhibiting factors.
Purposes  of the Research: This study aims to determine and analyze how Lantamal IX Ambon  conducts law enforcement in the Maluku sea area.
Methods  of  the  Research: The  research  method  used  is  a  normative research method using a statute approach approach conceptual approach and analytical approach. Document study techniques and study analysis use qualitative analysis.
Results of  the Research: The results showed that in order to achieve efficiency and effectiveness in deploying the force of the Navy, it is faced with budget constraints, technical conditions of defense equipment and the expected level of capability and escalation of threats, it is necessary to reform  policies  regarding  law  enforcement  facilities  and  infrastructure towards  improvements  in  accordance  with  science.  and  modernization today due to the reality of the geographical configuration of the country's territory in the form of an archipelago with 2/3 of its territory being water, of course logically Indonesia needs a strong and reliable Navy. There is an overlap in legal and institutional arrangements at sea, so it is necessary to  synergize  with  the  institutional  aspects  of  law  enforcement  officials who have the authority.
Abstrak Kata Kunci: Penegakan Hukum; Laut
Maluku; Lantamal IX Ambon
Latar Belakang: Penegakan hukum diwilayah laut oleh Lantamal IX Ambon, diperhadapkan dengan , faktor pendukung dan faktor penghambat.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa  bagaimana  Lantamal  IX  Ambon  melakukan penegakan hukum diwilayah laut Maluku.
Metode  Penelitian: Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  normatif  dengan  mengunakan  pendekatan  statute aproach  conceptual  approach  serta  analytical  approach.  Teknik studi dokumen serta analisis kajian mengunakan analisis kualitatif. Hasil  Penelitian: Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Agar tercapai  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  menggelar  kekuatan Angkatan  Laut  dihadapkan  kepada  keterbatasan  anggaran, kondisi teknis alutista dan tingkat kemampuan yang diharapkan serta eskalasi ancaman,  perlu dilakukan pembaharuan kebijakan yang  menyangkut  sarana  dan  prasarana  penegakan  hukum menuju kepada perbaikan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan meodernisasi dewasa ini karena realitas konfigurasi geografi wilayah  negara  yang  berbentuk  kepulauan  dengan  2/3  bagian wilayahnya  adalah  perairan  tentunya  secara  logika  Indonesia membutuhkan  Angkatan  Laut  yang  kuat  dan  handal.  Adanya
E-ISSN: 2775 - 6149
tumpang  tindih  pengaturan  hukum  dan  kelembagaan  dilaut, sehingga  perlu  sinergi  dilakukan  terhadap  aspek  kelembagaan aparat penegak hukum yang mendapat kewenangan.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah negara  kepulauan  terbesar  didunia  dengan jumlah  pulau  sebanyak 17.499 pulau, dan luas wilayah 70 % berupa laut. Status Indonesia sebagai negara kepulauan sudah  dikumandangkan  pada  saat  Deklarasi  Djuanda  pada  13  desember  1957.  Pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan telah disetujui pada konvensi Hukum Laut ketiga (United nations Convention on the law of the sea) tahun 1982 yang selanjutnya diratifikasi malalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. 1
Wilayah  laut  Indonesia  menyimpan  banyak  potensi  kekayaan  laut  yang  sangat berlimpah.  Hal  tersebut  dikarenakan  Indonesia  memiliki  perairan  laut  yang  sangat  luas. Kawasan  tersebut  diperkirakan  menyimpan  kekayaan  sumberdaya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun namun upaya ekploitasi berlebihan dan aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing yang semakin marak mengancam potensi kekayaan tersebut. Sejak tahun 2005,  operasi  kapal  pengawasan  SDKP  (sumber  daya  kelautan  perikanan)  telah  behasil menangkap lebih kurang 1.343 kapal perikanan pelaku illegal fishing, teridiri atas 58 Kapal Perikanan Asing    (KIA)    dan    585    Kapal    Perikanan    Indonesia    (KII). Selama 2016 2 , KKP  telah  melakukan  pemeriksaan  sebanyak  4.326  kapal  perikanan.  Dari  jumlah  tersebut, kapal yang ditangkap sejumlah 112 kapal perikanan diduga melakukan tindak pelanggaran, 70 merupakan kapal asing, dan 42 kapal ikan Indonesia. Versi lain menyebutkan, menurut pusat Data dan Informasi KIARA, selama kurang waktu 10 tahun dari 2006 hingga 2016 grafik illegal fishing mengalami naik turun tidak stabil. Namun data trakhir pada 2016, terdapat 75 kasus. Jumlah illegal fishing paling tinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu sebanyak 522 kasus. Sementara dari rekap data Hasil Operasi Kamla TNI AL tahun 2016 terdapat 17 kapal asing yang  melakukan  illegal  fishing.  Dari  seluruh  data  yang  dapat  disimpulkan  bahwa pelanggaran  illegal  fishing  paling  banyak  dilakukan oleh kapal nelayan asing. 3
Berkembangnya  serta  adanya  kepentingan  dari  negara-negara  maju  terhadap kebutuhan  akan  sumber  daya  kelautan,  dapat  mengakibatkan  suatu  negara  tidak mengindahkan  dan  mentaati  seluruh  ketentuan-ketentuan  yang  ada  baik  yang  telah disepakati antara negara. Sering terjadi diwilayah perairan Maluku yang dapat menganggu stabilitas keamanan dalam negeri, yang antara lain terjadi penangkapan ikan secara ilegal.
Pada 29 Maret 2017 , dua kapal ikan berbendera asing yakni kapal ikan Sino 26 dan kapal ikan Sino 35    melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Maluku. Kapal tersebut ditangkap  karena  surat  izin  penangkapan  ikan  (SPI)  telah  dicabut/dibekukan  dan  tidak berlaku  lagi  ,  serta  dua  kapal  ikan  tersebut  mengunakan  kantong  jaring  berlapis.yang ditangkap oleh KRI Ahmad Yani 351 berlayar dilaut Arufura .Penangkapan oleh Lantamal IX, proses selanjutnya diserahkan kepada instansi yang lain.
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksudnya adalah bahwa Indonesia adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran
1 Dikdik Mohammad Sodik, Hukum Laut Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 41.
2 Aditya  Taufan  Nugraha  and  Irman,  “Perlindungan  Hukum  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim,”
Jurnal Selat 2, no. 1 (2014): 156–67, https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/120.
3 Nugraha and Irman.Ibid.
dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan 4 . Hukum sendiri dapatlah  didefinisikan  sebagai  seperangkat  kaidah  atau  ukuran  yang  tersusun  dalam  satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan  bagi  otoritas  tertinggi  untuk  menjatuhkan  sanksi  yang  sifatnya  eksternal 5 . Melalui hukum positif nasionalnya, Indonesia senantiasa berupaya demi mewujudkan tujuan nasionalnya  yakni  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka syarat utamanya adalah Indonesia, sebagai  negara  kepulauan  (archipelagic  state)  terbesar  di  dunia,  perlu  secara  konsisten menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  negara  kesatuan Republik  Indonesia,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman militer  serta  ancaman bersenjata  terhadap  keutuhan  bangsa  dan  negara.  Oleh  sebab  itu  maka  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  sebagai  alat  pertahanan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  bertugas melaksanakan  kebijakan  pertahanan  negara  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara, mempertahankan  keutuhan  wilayah,  dan  melindungi  keselamatan  bangsa,  menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tugas pokok TNI sendiri ialah menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  negara  kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
UU  No.  32  Tahun  2014  tentaang  Kelautan,  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk memberikan  kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  dilaut  yang  sekaligus  mampu menyelesaikan  masalah  tumpang  tindihnya  sistem  penegakan  hukum  di  wilayah  laut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ketika diundangkan diharapkan  tidak  akan  menimbulkan  suatu  masalah  yang  baru,  namun  diharapkan  justru akan  membantu  penyederhanaan  atas  permaslaahan-permaslaahan  yang  dihadapi  dalam rangka  penegakan  hukum  di  wilayah  laut.  Dengan  demikian  diharapkan  akan  lebih  baik dalam  memberikan  kejelasan  hukum  bagi  institusi  yang  mempunyai  wewenang  dalam wilayah laut serta dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, pengguna jasa, dan pelaku jasa transportasi laut.
TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di wilayah perairan berkewajiban  untuk  menjaga  kedaulatan  negara  dan  integritas  wilayah  NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah perairan, melindungi sumber daya alam di wilayah  perairan  dari  berbagai  bentuk  gangguan  keamanan  dan  pelanggaran  hukum  di wilayah  perairan  yurisdiksi  nasional  Indonesia.  Konsepsi  dasar  terhadap  perwujudan keamanan  di  wilayah  perairan  pada  hakikatnya  memiliki  dua  dimensi  yaitu  penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Panduan  Permasyarakatan  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, 2010), h. 46.
5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis) (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 35.
Tugas Pokok Lantamal IX selaku Satuan kerja dibawah Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) sebagai berikut:
a) Tugas  pokok:  menyelenggarakan  dukungan  logistik  administrasi  bagi  unsur-unsur Koarmatim  dan  operasional  TNI  AL  yang  lainnya  (KRI,  Pesud,  dan  Marinir)  yang sedang melaksanakan kegiatan operasi di wilayah kerja Lantamal IX. Melaksanakan pembinaan  potensi  maritim  menjadi  kekuatan  pertahanan  negara  di  laut  serta melaksanakan operasi dan patroli dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut  yuridiksi  nasional  dengan  memanfaatkan  rangka  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki pangkalan sendiri maupun satuan samping.
b) Tugas  tambahan:  menyelenggarakan  dukungan  bagi  kesatuan  Non  TNI  AL  sesuai fungsi  dan  kebutuhan,  meliputi  tugas-tugas  kepada  Pemerintah  daerah  dan  tugas- tugas Militer selain perang (OMSP) dilingkup kedaerahan.
Maka dibutuhkan kejelasan mengenai penegakan hukum di wilayah laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  penelitian  hukum  normatif,  mengunakan  pendekatan statute approach, conceptual approach, serta analitical approach. Teknik penyelusuran bahan hukum,  mengunakan  teknik  studi  dokumen  serta  analisis,  kajian  mengunakan  analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara-negara  yang  sedang berkembang akan berusaha  melakukan penguasaan atas laut  guna  perluasan  yurisdiksi  untuk  melindungi  kepentingan-kepentingannya,  apalagi kemajuan teknologi yang semakin maju mendorong adanya keinginan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Oleh karena itu,  untuk  mengimplementasikan  keinginan-keinginan  dan  mengatur  kepentingan- kepentingan  semua  negara-negara  internasional  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  antar kepentingan  tersebut,  maka  diadakanlah  konvensi-konvensi  hukum  laut  internasional, dimana  terakhir  telah  berhasil  dilaksanakannya  Konvensi  Hukum  Laut  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  1982  yang  telah  menghasilkan  United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Salah satu ketentuan UNCLOS 1982 adalah mengatur terkait batas-batas maritim.  UNCLOS  1982  mengatur  pembagian  laut  yang  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu wilayah  laut  di  bawah  kedaulatan  negara,  wilayah  laut  di  bawah  yurisdiksi  negara,  dan wilayah laut di luar yurisdiksi negara.
Wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara adalah bagian laut dimana suatu negara mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan negara terdiri dari laut teritorial (territorial sea), perairan pedalaman (Internal waters),perairan kepulauan (Archipelagic sea), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Wilayah tersebut disebut juga sebagai wilayah perairan Indonesia. Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  1  Angka  (4)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai  dari  garis  pangkal  dan  dibatasi  oleh  garis  batas  luar  (oute  limit)  laut  territorial. Pengertian  tersebut  merupakan  pengertian  secara  umum  karena  pada  saat  itu  belum  ada
penentuan lebar dari laut teritorial. Setelah Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan barulah dapat  dirumuskan  secara  pasti  lebar  laut  teritorial,  dimana  setiap  negara  mempunyai  hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis yang jarak setiap titiknya dari yang terdekat dari garis pangkal, sama dengan lebar laut territorial. Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut,  dimana  jalur  tersebut  tidak  melebihi  12  mil  laut  yang  diukur  dari  garis  pangkal  dan dibatasi  oleh  garis  batas  luar  (outer  limit)  laut  teritorial.  Sedangkan  Indonesia  merupakan negara  kepulauan  oleh  karena  itu  laut  teritorial  Indonesia  diukur  dari  garis  pangkal kepulauan Indonesia.
Perairan  pedalaman  adalah  perairan  pada  sisi  darat  garis  pangkal  laut  teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara  tersebut. Sedangkan dalam Pasal  3  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia  disebutkan  bahwa, Perairan Pedalaman    Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia,  termasuk  kedalamnya  semua  bagian  dari  perairan yang  terletak  pada sisi darat dari suatu garis penutup.
Perairan Kepulauan adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik  dari  titik-titik  terluar  pulau-pulau  utama  dan  suatu  daerah  dimana  perbandingan daerah perairan dan daerah daratan adalah satu berbanding satu  dan  sembilan  berbanding satu  (1:1  dan  9:1).  Panjang  garis  pangkal  tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3%  dari  jumlah  seluruh  garis  pangkal  yang  mengelilingi  setiap  kepulauan  dapat  melebihi panjang  tersebut  sampai  maksimum  125  mil  laut.  Penarikan  garis  pangkal  ini  tidak  boleh menyimpang terlalu  jauh  dari  konfigurasi  umum,  dan  juga  tidak  boleh  ditarik  ke  dan dari elevasi surut (low-tide elevations) kecuali terdapat mercusuar atau instalasi permanen dan jaraknya tidak melebihi lebar laut teritorial, yaitu 12 mil.
Pasal 47 UNCLOS 1982 Negara kepulauan tidak boleh menarik garis pangkal itu yang memotong laut  teritorial,  atau  zona  ekonomi  eksklusif  negara  lain. Setelah  menggunakan atau menarik garis pangkal kepulauan berdasarkan ketentuan tersebut baru dapat ditentukan mana  yang  menjadi  perairan  kepulauan  negara  yang  bersangkutan.  Dimana  perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman  atau  jaraknya  dari  pantai  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  49  ayat  (1) UNCLOS 1982.
Untuk  memberikan  gambaran  faktor  pendukung  dalam  penegakan  hukum  di  laut yuridiksi  Indonesia,  maka  diperlukan  adanya  landasan  hukum  yang  dikemukan  dalam bagian  ini,  tidak  hanya  terbatas  pada  landasan  hukum  yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  di  perairan  yuridikasi  Indonesia  saja,  melainkan  seluruh  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  landasan  yuridis  penegakan  hukum  di  laut,  baik  dalam  bentuk undang-undang  atau  peraturan  pelaksanaannya.  Faktor  pendukung  dan  penghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:
1) Faktor-faktor pendukung penegakan hukum dilaut.
Adanya seperangkat aturan (norma hukum) yang mengatur tentang tindak pidana Di laut yaitu:
a) TZMKO. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) 1939 Stbl.1939 Nomor 442.
b) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  jo  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
c) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia (ZEEI).
d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
e) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Hayati dan Ekosistemnya.
f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
g) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
h) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
j) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
2) Faktor-faktor penghambat.
a) Bahwa  dalam  upayanya  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  diwilayah laut,  meskipun  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya,  seperti  melalui kebijakan legislasi maupun dengan membentuk forum atau badan koordinasi, namun pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut tidak terlepas dari berbagai  permasalahan  yang  dihadapi,  termasuk  dalam  hal  ini  permasalahan yang dihadapi TNI Angkatan Laut sebagai salah satu unsur penegak hukum di wilayah perairan laut. Guna melakukan analisis hambatan yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut dalam melakukan pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan  laut  Indonesia,  patut  menjadi  acuan  adalah  teori  yang  dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hukum itu sendiri (subtansi hukum, aparat hukum, sarana atau fasilitas),  masyarakat  dan  kebudayaan  dan  teori  Friedman  Lawrence  M. Friedman 6 mengenai efektifitas hukum yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.
b) Saat ini pembangunan dibidang kelautan di Indonesia masih diwarnai konflik kepentingan  dan  kewenangan,  baik  konflik  secara  vertikal,  pusat  dan  daerah maupun  konflik  horizontal  antar  pelaku  usaha  atau  antar  sektor.  Penegakan hukum  di  laut  masih  bersifat  sektoral,  ada  beberapa  instansi  yang  di  beri wewenang untuk penegakan hukum di laut yaitu TNI AL, Polri, Ditjen imigrasi, Ditjen bea cukai, Ditjen perhubungan laut, Ditjen Perikanan, Ditjen kehutanan, ada instansi  yang mempunyai aset operasional, dan  ada yang tanpa aset, ada juga yang mempunyai divisi intelijen dan ada pula yang seadanya. Namun satu hal yang perlu disadari adalah, masing-masing instansi tersebut bekerja dengan strategi  sendiri-sendiri  dengan  demikian  ada  beberapa  strategi  (Ends,  Means, Ways) bekerja di area operasi yang sama. Apabila situasi ditinjau dari kacamata manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut System multi agency, Single task.
Kenyataan di laut menunjukkan banyak badan penegak hukum yang tidak sepenuhnya mampu  memberikan  jaminan  agar  hukum  di  patuhi,  dan  jelas  juga  tidak  akan  mampu bertindak  apabila  terjadi  insiden  yang  disertai  kekerasan.  Contoh  Insiden  Patroli  DKP menghadapi  Polisi  laut  diraja  Malaysia,  benar-benar  peristiwa  yang  memprihatinkan  bila tidak dikatakan sebagai memalukan, maka dari    itu kedepan patrol-patroli perbatasan harus dilakukan  oleh  unsur  operasional  TNI  Angkatan  laut,  karena  telah  memang  disiapkan menghadapi situasi kedaruratan dan aksi provoaktif negara lain.
Menurut  Laksda  Agung  Pramono  Panglima  Armada  RI  Kawasan  Timur  dalam Makalahnya  ”kebijakan  strategis  penegakan  hukum  dilaut  dan  pengamanan  perairan yuridiksi  nasional  RI  wilayah  timur  dihadapkan  tantangan  perkembangan  lingkungan strategis yang semakin dinamis” adalah dengan cara-cara sebagai berikut:
6 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik (Bandung: Alumni, 2008), h. 410.
1) Meningkatkan  pelanggaran  dilaut  dengan  penerapan  skala  prioritas  di  perairan perbatasan  dan  jalur-jalur  laut  strategis  serta  perairan  rawan  selektif.  Untuk menunjang  upaya  pengawasan  dan  pengamanan  dengan  mengembangkan  pola operasional laut dengan meningkatkan kemampuan pangkalan  dan pos-pos TNI AL terdekat serta menghadirkan unsur-unsur laut dan udara TNI AL dalam rangka mewujudkan pengendalian laut di wilayah laut tersebut. Unsur-unsur yang berada di lantamal dengan sarana dan patroli keamanan laut di wilayah sekitarnya yang menjadi kewenangannya.
2) Pengawasan atas daerah-daerah perbatasan memang memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan negara-negara tetangga agar pengawasan yang dilakukan oleh indonesia dapat memperoleh hasil yang optimal. Dalam beberapa hal pengawasan tersebut  dapat  dilakukan  melaui  kerjasama  Coordinate  patrol,  joint  patrol,  joint exercise,  exchange  of  intelligence.  Dan  dalam  hal-hal  tertentu  juga  bisa  melaui kesepakatan tentang hot persuit.
3) Melaksanakan operasi keamanan laut oleh unsur-unsur Koarmatim, yang digelar dalam rangka menaggulangi kerawanan laut diwilayah laut tertentu, selanjutnya para  Komandan  pangkalan  untuk  melakukan  sosialisasi  tentang  operasi  yang dilakukan oleh TNI AL di wilayah kerjanya masing-masing, dengan harapan agar Pemda  setempat  mengerti  tentang  kondisi  wilayah  kerjanya  sehingga  ketika membuat peraturan daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
4) Lanal dan Pos TNI AL di bawah jajaran Lantamal melaksanakan patroli keamanan laut  dengan  sarana  yang  ada  diwilayah  kerja  masing-masing  sebagai  upaya mengeleminasi  terjadinya  tindak  illegal  dilaut,  disamping  itu  dengan  kehadiran pelaksanaan patroli Patkamla dibeberapa wilayah kerja Lanal    maupun Pos TNI AL  dapat  memberikan  pencegahan  terhadap  niat  dan  upaya  terjadinya  tindak pelanggaran hukum dilaut.
5) Perwira TNI AL yang berada di KRI/KAL dan Pangkalan agar bekerja sama dengan satuan  udara  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  secara  professional  dan terukur  selalu  mengikuti  perkembangan  lingkungan  strategi  karena  di  lapangan menuntut  kemampuan  pemahaman  atas  diterbitkannya  berbagai  aturan perundang-undangan yang bersifat dinamis

## D. P E N U T U P
Dengan dilakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut, akan tetapi permasalahan penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut Maluku sampai  saat  ini  masih  dirasakan  kurang  efektif  dan  kurang  optimal,  yang  salah  satunya disebabkan  oleh  adanya  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Lantamal  IX  Ambon, hambatan  tersebut  meliputi,  hambatan  prosedur  penegakan  hukum,  substansi  hukum, fasilitas dan prasarana penegakan hukum serta keterbatasan anggaran.

## REFERENSI
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. “Panduan Permasyarakatan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta, 2010.
Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. Bandung: Alumni, 2008.
Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim.” Jurnal Selat 2, no. 1 (2014): 156–67. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/120.
Sodik, Dikdik Mohammad. Hukum Laut Internasional. Bandung: Refika Aditama, 2011.