## Wajah Hukum
Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
M. Muslih 1 , Herma Yanti 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi, Telp: (0741) 65351 *Correspondence email : muslih.ubr@gmail.com; hermayanti67@gmail.com
Abstrak. Pendataan dan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kepala Desa merupakan pelaksanaan program  Pemerintah  Pusat  dalam  rangka  membantu  meringankan  beban  ekonomi  masyarakat  miskin  yang  terdampak  akibat wabah Covid-19. Kegiatan pendataan dan penyaluran Dana Desa tersebut dilaksanakan melalui Kepala Desa masing-masing agar bantuan  tersebut  dapat  disalurkan  dengan  lancar  dan  tepat  sasaran  sesuai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  di  Wilayah Kecamatan Depati VII  Kabupaten  Kerinci. Namun dalam implementasinya, kegiatan pendataan dan penyaluran menjadi sorotan karena ditemui adanya ketidaksesuaian dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan pendataan dan penyaluran Dana BLT  Dana Desa di Kecamatan Depati VII  Kabupaen Kerinci  serta  masalah- masalah yang ditemui di dalamnya.
Kata kunci : Pendataan dan penyaluran, Dana BLT Covid-19, Desa Kecamatan Depati VII Kerinci
Abstract.  The  data  collection  and  distribution  of  the  Village  Fund  Direct  Cash  Assistance  (BLT)  by  the  Village  Head  is  the implementation of the Central Government program in order to help ease the economic burden of  the poor who are affected by the Covid-19 outbreak. The data collection and distribution of Village Funds is carried out through the respective Village Heads so that the assistance can be distributed smoothly and on target according to the goals that have been set, including in the District of  Depati  VII,  Kerinci  Regency.  However,  in  its  implementation,  data  collection  and  distribution  activities  are  in  the  spotlight because there are discrepancies with the expected goals. Therefore, this study aims to further discuss the implementation of data collection  and  distribution  of  the  Village  Fund  BLT  Fund  in  the  District  of  Depati  VII,  Kerinci  Regency  and  the  problems encountered in it.
Keywords: Data collection and distribution, Covid-19 BLT Fund, Village District Depati VII Kerinci.

## PENDAHULUAN
Terjadinya  pandemi  akibat  merebaknya coronavirus  disease  2019  ( Covid  19),  telah  memporakporandakan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama di bidang perekonomian, karena hilangnya mata pencarian sebagian besar masyarakat  yang  sebelumnya  menjadi  andalan  dalam  menopang  berbagai  kebutuhan  hidup  dan  keluarga.  Hal  ini memaksa pemerintah sebagai penanggung jawab atas berbagai kepentingan masyarakat untuk mencari mencari solusi dan jalan keluarnya. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya membuat dan mengembangkan berbagai program untuk membantu  meringankan  beban  serta  keberlangsungan  hidup  masyarakat.  Salah  satunya  melalui  program  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa.
Program  BLT  ini  merupakan  pengembangan  dari  program  bantuan  yang  sudah  ada  sebelum  mewabahnya Pandemic  Covid-19  ini,  seperti  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  serta  Kartu  Prakerja.  PKH  diciptakan  untuk mengurangi  tingkat  kemiskinan  dengan  memberikan  bantuan  untuk  mengakses  fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan yang  diprioritaskan  bagi  keluarga  yang  kepala  keluarganya  adalah  perempuan/lansia.  Sedangkan  Program  Kartu Prakerja  diciptakan  untuk  memberikan  bantuan  kepada  warga  masyarakat  yang  termasuk  dalam  golongan  usia produktif  dan  belum  memiliki  pekerjaan  atau  kemampuan  penyokong  untuk  mendapatkan  pendapatan  tetap  untuk menyokong kehidupannya dan keluarga. Berbagai program-program bantuan yang sudah  ada tersebut tentunya tidak relevan dengan timbulnya dampak yang lebih luas akibat terjadinya Pandemi Covid-19.
Sehubungan  dengan  itu  pemerintah  berupaya  memperluas  jangkauan  bantuan-bantuan  sosial  yang  harus disalurkan  kepada  masyarakat,  khususnya  untuk  membantu  masyarakat  miskin  serta  membantu  menstimulus kemampuan  belanja  dan  perekonomian  warga  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan  atau  perekonomiannya terdampak oleh mewabahnya virus Covid-19. Sebuah program yang terstruktur dengan kriteria penerima yang benar- benar  ditujukan  untuk  membantu  warga  masyarakat  yang  terdampak  oleh  wabah  virus  Covid-19  dan  tidak  tumpang tindih dengan Bantuan Sosial Lainnya.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta pengadaan  barang  dan  Jasa  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019,  Menteri  Keuangan mengeluarkan  PMK  No 40  tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  PMK  205/PMK.07/2019 Tentang  Pengelolaan  Dana Desa. Dalam ketentuan tersebut, BLT ini merupakan Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) berupa
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
bantuan  uang  kepada  keluarga  miskin  di  Desa  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  untuk  mengurangi  dampak  Pandemi Covid-19 1 . Program ini diperuntukkan untuk warga masyarakat kategori miskin yang terdampak langsung pendapatan perekonomiannya  akibat  wabah  Virus  Covid-19,  termasuk  masyarakat  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Depati  VII Kabupaten Kerinci.
Sesuai ketentuan tersebut pemberian dana BLT Dana Desa tersebut dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa  yang  diberikan  tanggung  jawab  untuk  melakukan  kegiatan  pendataan  dan  penyaluran  Dana  BLT  Dana  Desa Penanggulangan Covid kepada  warga masyarakat Desa, begitu juga di Kecamatan Depati  VII. Pemberian dana BLT Penanganan  Covid-19  ini  tidak  hanya  tentang  jenis  bantuan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  agar  tidak  tumpang tindih  dengan  penerima  bantuan  lainnya,  namun  juga  harus  melihat  prosedur  penyaluran  dan  pendataan  yang berpedoman pada Peraturan Mentri Keungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Intruksi Mentri Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan  Covid-19  di  Desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas  Pengguna Dana Desa  yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Covid-19 Dana Desa).
Pendataan dan penyaluran dana BLT Dana Desa ini diharapkan dapat dilakukan dengan cermat dan teliti. agar penyalurannya  bantuan  tersebut  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  dibuatnya  program  BLT  Dana Desa  tersebut,  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  membantu  menunjang  kebutuhan  pokok  dan  membantu menstimulus  kemampuan  belanja  masyarakat  desa-desa  yang  tidak  mampu  secara  finansial.  Di  samping  itu, mengingat  banyaknya  macam  program  bantuan  sosial  yang  ada,  maka  perlu  memperhitungkan  bagaimana  cara menghindari  terjadinya  tumpang  tindih  pemberian  program  bantuan  sosial  tersebut  dengan  bantuan  yang  lainnya. Namun  dalam  kenyataannya,  pendataan  dan  penyaluran  dalam  pemberian  bantuan  BLT  Dana  Desa  di  Kecamatan Depati  VII  tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  menimbulkan  berbagai  persoalan  yang  perlu dicarikan jalan keluarnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang  pendataan  dan  penyaluran  dana  BLT  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19  oleh  Pemerintah  Desa  di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerici, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyaluran Dana BLT Penanganan  Covid  19  oleh  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Depati  VII  Kabupaten  Kerici  dan  dan  upaya penanggulangan yang dilakukan.

## Landasan Teori
Penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan  dalam  menyelenggarakan  berbagai  kepentingan  masyarakat  harus mengacu  pada  rambu-rambu  yang  telah  ditentukan  guna  mencegah  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan  dari tujuan yang hendak dicapai. Selain harus mengacu peraturan perundang-undangan, maka tindakan pemerintaahn juga harus  mengacu  pada  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  Baik  (AAUPB).  AAUPB  ini  menjadi  semakin  penting, terutama  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  yang  dalam  pelaksanaannya  terdapat  adanya  keleluasaan  yang dimiliki pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Ridwan HR, menjelaskan bahwa AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan  tata  cara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  layak,  yang  dengan  cara  demikian  penyelenggaraan pemerintahan  itu  menjadi  baik,  adil  dan  terhormat,  bebas  dari  kezaliman,  pelanggaran  peratuan,  tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenangnya. 2
Lebih  rinci  Jazim  Hamidi  menjabarkan  bahwa  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut sebagai berikut :
1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara;
2. AAUPL  berungsi  sebagai  pegangan  bagi  pejabat  administrasi  negara  dalam  menjalankan  fungsinya,  merupakan alat  uji  bagi  hakim  administrasi  dalam  menilai  tindakan  administrasi  negara  (yang  berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak pennggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam kehidupan dimasyarakat.
4. Sebagian  asas  yang  lain  sudah  menjadi  kaidah  hukum  tertulis  dan  terpencar  dalam  berbagai  peraturan  hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. 3
AAUPB dikatakan sebagai panduan jalannya hubungan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, AAUPB disebut  sebagai  rambu  lalu  lintas  pemerintahan  dan  juga  dasar  untuk  menilai  bagi  tiap  tindak  gerak  pemerintah.
1 KOMPAK (2020). Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa [PDF], bappenas.go.id diakses 3 Agustus 2020
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal 247
3 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 24
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
Mengungat  pentingnya  AAUPB  ini  sebagai  acuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  keberadaannyapun  di Indonesia  kemudian  telah  dikukuhkan  secara  normative  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  mulai  dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan  Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,  yang  berlaku  bagi  semua  penyelenggara  negara.  Kemudian  khusus  bagi  penyelenggara  pemerintahan, melalui  Undang-UndangNomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  pemerintahan,  Dalam  Pasal  6  menegaskan bahwa  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB),  sebagai  salah  satu  asas  dalam  penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Ditegaskan juga bahwa AUPB sebagai salah satu dasar wajib bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang, disamping berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
AUPB yang diatur dalam UU ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari :
1. asas  kepastian  hukum  adalah  asas  yang  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara berbagai kepentingan yang ada di dalamnya.
3. asas  ketidakberpihakan,  adalah  asas  yang  mewajibkan  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menetapkan  dan/atau melakukan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak  secara  keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. asas kecermatan, adalah bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  Keputusandan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  adalah  asas  yang  mewajibkan  setiap  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai  dengan  tujuan  pemberian  kewenangan  tersebut,  tidak  melampaui,  tidak  menyalahgunakan,  dan/atau  tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. asas  keterbukaan,  adalah  asas  yang  melayani  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  dan  memperoleh  informasi yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas  pelayanan  yang  baik,  adalah  asas  yang  memberikan  pelayanan  yang  tepat  waktu,  prosedur  dan  biaya  yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## METODE Pendekatan Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dikemukakan,  type  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu penelitian  hukum yang mengkaji serta menganalisis bekerjanya  hukum di dalam masyarakat. 4 Pendekatan penelitian menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  dalam  arti  pendekatan  terhadap  hukum  sebagai  suatu  norma  dan pendekatan  terhadap  masyarakat  dengan  melihat  realita  di  dalam  masyarakat. 5 Dalam  hal  ini  menggambarkan  dan menganalisis  tentang  pelaksanaan  pendataan  dan  penyaluran  Dana  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa Penanggulangan  Covid-19  oleh  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Depati  VII  Kabupaten  Kerinci  serta  permasalahan- permasalahannya.

## Ruang Lingkup atau Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  yaitu  pelaksanaan  pendataan  dan  penyaluran  dana  BLT  Dana  Desa  dan  permasalahan- permasalahan di Desa dalam Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.

## Bahan dan Alat Utama
Karena  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  maka  bahan  penelitian  yang  diperlukan  adalah  data  primer  dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. 6 Dalam hal ini, data primer berupa data yang terkait dengan pelaksanaan pendataan dan penyaluran Dana BLT Dana Desa yang dilaksanakan pada empat desa yang menjadi objek penelitian di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci. Data diperoleh dari responden secara  langsung  pada  keempat  yang  diteliti.  Sedangkan  data  sekunder  lainnya  didapat  melalui  peraturan  perundang-
4 Lihat dalam Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 71
5 Lihat Suratman dan Phillip Dillah, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 229
6 Ishaq, Op.,Cit, hal.7
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
undangan terkait, buku-buku, jurnal serta referensi terkait lainnya. Untuk mendapatkan data penelitian, alat utamanya yaitu alat tulis guna mencatat informasi atau data yang didapat melalui hasil penelitian.

## Tempat/Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) Desa yang berada di Kecamatan Depati VII kabupaten Kerinci. Keempat Desa tersebut yaitu Desa Tebat Ijuk, Desa Tebat Ijuk Dili, Desa Sekungkung dan Desa Tambak Tinggi.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 1. Untuk  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  observasi.  Wawancara  dilakukan  secara langsung dengan responden Kepala Desa/Perangkat Desa pada empat Desa yang diteliti di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerici, kemudian Responden penerima Dana BLT Dana Desa Penanggulangan Covid 19 pada keempat desa  tersebut.  Sedangkan  observasi  dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan  secara  langsung  terhadap  keadaan responden penerima BLT Dana Desa tersebut.
2. Untuk  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  peraturan  perundang-undangan,  hasil penelitian, maupun referensi lain yang terkait dengan masalah penelitian.

## Teknik Analisis Data
Data-data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan  disusun  dan  disajikan  secara  sistimatis,  selanjutnya  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  memberikan  pemaparan  dan  menjelaskan  secara  rinci  dan  mendalam  untuk mengungkap  apa  yang  terdapat  dibalik  dari  peristiwa  nyata  dengan  maksud  mencari  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya. 7 Pada  penelitian  ini  memaparkan  dan  menguraikan  secara  rinci  tentang  pendataan  dan  penyaluran  dana BLT  Dana  Desa  pada  beberapa  Desa  di  Kecamatan  Depati  VII  Kabupaten  Kerinci.  Setelah  itu  diambil  kesimpulan sesuai dengan permasalaha yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ketentuan tentang Kriteria Bagi Penerima Dana BLT Dana Desa Penanganan Covid 19
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pemberian  BLT-Desa  merupakan  pemberian  uang  tunai  kepada keluarga  miskin  atau  tidak  mampu  di  Desa  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  untuk  mengurangi  dampak  ekonomi akibat  adanya  pandemic  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19).  Berdasarkan  PMK  Nomor  40  Tahun  2020, Kepala Desa diberi tanggung jawab untuk melakukan pendataan dan penyaluran agar bantuan tersebut tepat sasaran. Untuk itu telah ditetapkan kriteria penerima BLT ini paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
2. tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja
Ditegaskan  juga  dalam  Permen  Desa  PDTT  Nomor  6  tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun  2020,  bahwa  keluarga  miskin  yang  menerima  BLT-Dana  Desa  merupakan  keluarga  yang  kehilangan  mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Di samping itu, persyaratan/kriteria keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa ini juga ditentukan sebagai berikut: 1. luas lantai <8m2/orang
2. lantai tanah/bambu/kayu murah
3. dinding bambu/kayu murah/tembok tanpa plester
4. buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5. penerangan tanpa listrik
6. air minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8. konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9. satu stel pakaian setahun
10. makan 1-2 kali/hari
11. tidak sanggup berobat ke puskesmas/polikilinik 12. sumber penghasilan KK petani berlahan/<500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerja lain berupah < Rp600 ribu/bulan
7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum  Normatif dan Empiris, (Yogyakarta :  Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 283
11 Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.317-318
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
13. pendidikan KK tidak tamat sekolah/tidak tamat SD/tamat SD 14. tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500 ribu
Dari  14  kriteria  tersebut,  calon  penerima  harus  memenuhi  minimal  sembilan  (9)  kriteria/KK.  Berdasarkan kriteria  tersebut  terlihat  bahwa  persyaratan  untuk  penerima  BLT  Dana  Desa  sangat  ketat.  Adapun  jumlah  bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, diberikan selama 6 bulan yang mulai disalurkan paling cepat pada bulan April 2020 dengan ketentuan yaitu sebesar Rp600.000,00 untuk bulan  pertama  sampai  bulan  ketiga,  dan  selanjutnya  sebesar  Rp300.000,00  untuk  bulan  keempat  sampai  bulan keenam.

## Pelaksanaan  Pendataan  dan  Penyaluran  Dana  BLT  Penanganan  Covid  19  oleh  Pemerintah  Desa  di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerici
Berdasarkan hasil penelitian pada ke empat Desa di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci, diketahui bahwa jumlah penerima BLT Dana Desa pada masing-masing Desa tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Penerima Dana BLT dana Desa di beberapa Desa pada Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.
No Nama Desa Jumlah Kepala Keluarga (KK) Jumlah Penerima Dana BLT Dana Desa % 1. Desa Tebat Ijuk Dili 200 KK 60 30 2. Desa Tebat Ijuk 360 KK 78 21,66 3. Desa Tambak tinggi 822 KK 153 18,6 4. Desa Sekungkung 423 KK 105 24,82
Sumber data : hasil penelitian lapangan
Berdasarkan data di atas dilihat bahwa jumlah penerima BLT pada Desa Tebat Ijuk Dili adalah 60 KK dari dari 200 KK yang ada di Desa tersebut. Pada Desa Tebat Ijuk, terdapat 78 KK dari 360 KK yang ada. Kemudian di Desa Tambak Tinggi dengan jumlah KK paling banyak sebesar 822 KK, hanya terdapat sebanyak 153 KK penerima BLT dana Desa. Selanjutnya di Desa Sekungkung, terdapat 105 KK dari 423 KK yang ada. Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penerima BLT Dana Desa di masing-masing Desa tersebut rata-rata hanya sebagian kecil dibandingkan dengan  jumlah  keseluruhan  KK  yang  ada  di  masing-masing  Desa.  Paling  menonjol  terlihat  di  Desa  Tambak  Tinggi yang memiliki jumlah KK paling banyak yaitu 822 KK, jumlah penerima BLTnya hanya 153 KK.
Terkait dengan kecilnya jumlah penerima dana BLT Dana Desa pada Kecamatan Depati  VII Kerinci  tersebut, disebabkan  karena  kesulitan  memenuhi  kriteria  penerima  bantuan  yang  ditentukan  Pemerintah.  Hal  ini  terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan Chandra Tosa, Sekretaris Desa tambak Tinggi mengungkapkan bahwa :
“Di  Desa  Tambak  Tinggi  terdapat  822  KK  yang  terdata,  setelah  dilakukan  pendataan  menyesuaikan  dengan kriteria  yang  ditentukan  untuk  calon  penerima  Dana  BLT  Dana  Desa  Penanganan  Covid-19,  saya  merasa kesulitan dikarenakan ketentuan mengenai pendapatan calon penerima yang harus kurang dari Rp600.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kalau dilihat dari kenyataannya mulai dari pendapatan terkecil yang hanya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari saja seorang buruh cuci pakaian memiliki penghasil Rp1.050.000,- (satu juga lima puluh ribu rupiah) perbulannya. Namun setelah hasil Musyawarah yang dilakukan bersama sama dengan Babinsa dan Tokoh Pemuka Masyarakat, disimpulkan tentang jumlah pendapatan terkecil yang dapat dimasukan ke dalam kategori  miskin  pada  Desa  Tambak  Tinggi.  Pada  akhirnya  kami  dapat  mendata  153  (seratus  lima  puluh  tiga) Kepala Keluarga yang dapat masuk kriteria calon penerima Dana BLT Dana Desa Penanganan Covid-19. 8
Informasi tersebut sekaligus menggambarkan bahwa kriteria yang ditetapkan Pemerintah untuk calon penerima dana BLT Dana Desa tidak relevan dengan kondisi di lapangan, sehingga Pemerintah Desa kesulitan untuk memenuhi standar tersebut.
Terkait  dengan  pelaksanaan  pendataan  terhadap  penerima  dana  bantuan  tersebut,  berdasarkan  informasi  yang dihimpun  dari  responden  Kepala  Desa/Sekretaris  Desa  pada  empat  Desa  yang  diteliti,  diketahui  bahwa  proses pendataan  dan  penyaluran  dana  BLT  Dana  Desa  di  Kecamatan  Depati  VII  Kerinci  ini  tahapannya  dimulai  dengan mengadakan  rapat/musyawarah  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Desa,  anggota  DPD,  para  perangkat  Desa,  Tokoh masyarakat/tokoh  adat  dan  para  kepala  dusun  untuk  membicarakan  tentang  siapa-siapa  yang  berhak  menerima bantuan. Pendataan terhadap calon penerima pada keempat Desa tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dusun di masing- masing  desa  karena  lebih  dekat  dan  lebih  mengetahui  kondisi  masyarakat.  Selanjutnya  Kepala  Dusun menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk proses lebih lanjut.
8 Wawancara dengan Chandra Tosa, S.Sos, Sekretaris Desa Tambak Tinggi, tanggal 9 Oktber 2020
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
Adapun kriteria untuk menentukan penerima Dana BLT Dana Desa di masing-masing desa tersebut, dalam hal ini Yulianis Kepala Desa Tebat Ijuk Dili mengungkapkan sebagai berikut :
“Melihat masyarakat yang berhak menerima, mereka yang hanya di rumah dan tidak mempunyai kegiatan yang dapat  mendatangkan  penghasilan  selama  pandemi,  tidak  mendapatkan  bantuan  lainnya  seperti  PKH.  Yang diprioritaskan adalah Lansia yang tidak menerima pensiunan, menderita penyakit menahun, keluarga yang kepala keluarganyaperempuan/lansia”.
Kemudian Zolhadi, Pjs Kepala Desa Sekungkung juga menjelaskan bahwa :
“Proses pendataan dan penyaluran dana BLT Dana Desa ini tahapannya dimulai dengan mengadakan rapat desa, memilah  calon  penerima  agar  tidak  tumpang  tindih  dengan  penerima  PKH  dan  bantuan  lainnya.  Orang  yang layak  adalah  orang  yang  miskin,  menderita  penyakit  menahun,  pengangguran,  orang  yang  kena  PHK  akibat dampak covid”.
Sementara  di  Desa  Tambak  Tinggi  yang  jumlah  KKnya  paling  banyak,  namun  kesulitan  memenuhi  kriteria yang ditetapkan pemerintah, setelah dilakukan rapat desa, maka kriteria calon penerimanya sebagaimana disampaikan oleh Chandra Tosa, Sekretaris Desa Tambak Tinggi ditentukan sebagai berikut :
1. Keluarga Miskin (Prioritas Kepala Keluarga Perempuan/Lansia)
2. Memiliki Penyakit Menahun/Kronis
3. Tidak menerima bantuan lain
4. Bukan Pensiunan PNS/BUMN
5. Memiliki pendapatan kurang dari Rp.800.000,- perbulan (delapan ratus ribu rupiah).
6. Tidak memiliki kegiatan yang dapat menafkahi keluarga selama masa pandemi.
Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  responden  pada  keempat  Desa  di  atas,  menunjukkan  bahwa  pada prinsipnya  responden  memiliki  pandangan  yang  sama  tentang  kriteria  bagi  penerima  dana  BLT  Dana  Desa  tersebut, artinya  para  pejabat  desa  tersebut  telah  memahami  kriteria  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  bahwa  penerima  BLT Dana  Desa  ini  diutamakan  adalah  masyarakat  miskin  dan  tidak  menerima  bantuan  lainnya  dari  pemerintah,  serta masyarakat  yang  menderita  penyakit  menahun,  tidak  mempunyai  pekerjaan/penghasilan,  keluarga  dengan  kepala keluarga perempuan serta tidak menerima pension.
Adapun  penyaluran  Dana  BLT  Dana  Desa  pada  keempat  Desa  tersebut,  berdasarkan  informasi  yang disampaikan oleh Responden para Pejabat Desa dari keempat desa tersebut, mengungkapkan bahwa Dana BLT-Dana Desa  Penanganan  Covid-19  diterima  masyarakat  secara  bertahap.  Tahap  pertama  diberikan  tiga  kali  selama  terdata sebagai  penerima  dengan  jumlah  sebesar  Rp.  600.000,-  (enam  ratus  ribu  rupiah).  Pada  tahap  selanjutnya  ada penambahan  jumlah  penerima  tapi  jumlah  nominal  rupiahnya  berkurang  menjadi  sebesar  Rp.  300.000  (Tiga  Ratus Ribu Rupiah) per KK.
Penyaluran  BLT  Dana  Desa  dilakukan  di  kantor  Desa.  Dalam  hal  ini  kepada  masyarakat  disampaikan pemberitahuan  sehari  sebelumnya,  kemudian  masyarakat  datang  ke  kantor  desa  pada  hari  yang  ditentukan  dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu mencuci tangan dan pake masker.

## Permasalahan-Permasalahan  Dalam  Pendataan  dan Penyaluran  Dana  BLT  Penanganan  Covid  19  oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerici
Meskipun  semua  Kepala  Desa  serta  semua  perangkat  desa  telah  memahami  kriteria-kriteria  masyarakat penerima  BLT  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19  yang  telah  ditentukan,  namun  dalam  pelaksanaannya  ditemui berbagai  permasalahan  terkait  dengan  penyaluran  dana  tersebut.  Adapun  permasalahan  tersebut  adalah  sebagai berikut:

## Pemberian BLT Dana Desa yang Menyalahi Ketentuan
Adanya  penyaluran  dana  yang  menyalahi  ketentuan  ini  terjadi  di  Desa  Tebat  Ijuk  Dili,  karena  Kepala  Desa memasukkan  perangkat  desa  sebagai  penerima  bantuan  tersebut.  Informasi  ini  telah  berkembang  menjadi  sorotan publik  karena  sudah  dimuat  di  media  local  dan  media  online.  Berdasarkan  informasi  yang  dimuat  dalam  media Gegeronline tanggal 21 Maret 2021, memuat sebanyak 13 nama penerima disertai dengan profesi masing-masing yang dianggap  tidak  layak  menerima  dana  BLT  Dana  Desa  tersebut,  yang  terdiri  dari  2  orang  pedagang,  1  orang  laya (mampu), 1 orang istri BPD, 6 orang yang masing-masingnya berstatus sebagai istri dari 6 orang staf desa, Sekretaris
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
Desa,  Suami  bendahara  desa  dan  satu  orang  pensiunan  PTPN. 9 Sebelumnya  informasi  ini  juga  sudah  dipublikasikan melalui media Jendela Publik tanggal 20 Desember 2020. Media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi Kepala Desa (Yulianus) di kediamannya. Namun terkesan  mengelak dan  selalu tidak  ada di  rumah,  saat diminta keterangan lebih lanjut terkait akan benar tidaknya informasi tersebut. Sampai berita ini dipublis Kepala Desa Tebat Ijuk Dili tidak bisa dihubungi. 10
Sehubungan  dengan  penyaluran  dana  yang  tidak  tepat  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  Kepala  Desa tersebut  telah  menyalahi  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan.  Dalam  hal  ini  Kepala  Desa  dianggap  telah menggunakan  kewenangannya  untuk  kepentingan  kepentingan  yang  lain  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian kewenangan tersebut. Apalagi tindakan Kepala Desa yang memutuskan memberikan bantuan kepada Perangkat Desa yang  tidak  masuk  dalam  kriteria  penerima  bantuan.  Demikian  juga  sikap  Kepala  Desa  yang  tidak  memberikan penjelasan  atas  korfirmasi  informasi  yang  disampaikan  kepadanya,  merupakan  sikap  yang  menyalahi  asas keterbukaan,  dimana  seharusnya  yang  bersangkutan  melayani  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun,  pada  kenyataannya  Kepala  Desa  Tebat  Ijuk  Dili  tidak  memberikan akses untuk memperoleh informasi mengenai data terkait dengan penyaluran dana BLT Dana Desa tersebut.
Adanya  penerima  yang  tidak  sesuai  ketentuan  ini  juga  terungkap  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari salah  seorang  responden  penerima  dana  BLT,  yaitu  Ilhami  yang  merupakan  penerima  pensiunan  dari  BUMN  yang mengungkapkan  bahwa  dirinya  sebelumnya  termasuk  didalam  daftar  penerima  dana  BLT-Dana  Desa  Penanganan Covid-19, dan sempat menerima Dana Bantuan tersebut selama 3 (tiga) bulan. Yang bersangkutan diberitahukan oleh Pihak  Pemerintah  Desa  Tebat  Ijuk  Dili  bahwa  dirinya  telah  terdaftar  sebagai  penerima  Dana  BLT-Dana  Desa Penanganan Covid-19 dan mengaku sama sekali tidak mengetahui jika dirinya tidak sepatutnya menerima Dana BLT, karena suaminya adalah Pensiunan dari perusahaan BUMN dan menerima Dana Pensiun.
Selain  di  Desa  Tebat  Ijuk  Dili,  adanya  penerima  bantuan  yang  tidak  sesuai  ketentuan  ini  juga  diketahui berdasarkan  wawancara  dengan  responden  penerima  dana  BLT  dari  Desa  Sekungkung,  yaitu  Yusnaini.  Responden juga  mengaku  sama  sekali  tidak  mengetahui  tentang  kriteria  penerima  Dana  BLT  Dana  Desa  Penanganan  Covid-19 ini,  karena  dirinya  tiba-tiba  diberitahu  oleh  pihak  Pemerintah  Desa  Sekungkung  bahwa  telah  terdaftar  sebagai penerima  Dana  BLT-Dana  Desa.  Responden  mengaku  baru  mengatahui  informasi  tersebut  dari  peneliti  dan menyatakan akan mengajukan pengunduran diri dari daftar penerima Dana BLT Dana Desa tersebut karena responden merupakan pensiunan PNS yang menerima Dana Pensiun setiap bulannya.
Hal  di  atas  memperlihatkan  bahwa  Pemerintah  Desa  tidak  memenuhi  asas  kecermatan,  dimana  seharusnya sebelum  mengambil  keputusan  atau  tindakan,  penyelenggara  pemerintahan  seharusnya  mempersiapkannya  secermat mungkin,  sehingga  dapat  mencegah  kerugian  bagi  pihak  lainnya.  Dalam  hal  ini  bisa  jadi  masyarakat  yang  berhak menerima bantuan, tetapi terlewatkan. Sementara yang tidak berhak menerima bantuan, malah mendapatkan bantuan. Dalam  hal  ini  Marbun  yang  dikutip  Oleh  Gunawan,  mengungkapkan  bahwa  aparatur  negara  yang  meliputi  presiden hingga perangkat desa memegang peranan penting dan bertanggung jawab dengan kehidupan masyarakat mulai dari aturan  yang diterapkan aparatur negara harus memantau efektif atau tidaknya penerapan aturan yang dijalankan atau diterapkan di kehidupan masyarakat. Maka dari  itu keberadaan AAUPB sangat membantu kehidupan bermasyarakat guna  mencari  keadilan  jika  dimana  pejabat  membuat  undang-undang  yang  dianggap  merugikan  masyarakat  dengan alasan kepentingan penyelenggaraan negara. 11
Oleh  karena  itu,  seyogyanya  pemerintah  desa  dalam  hal  pendataan  dan  penyaluran  BLT-Dana  Desa  ini  untuk menjalankan  prinsip-prinsip  AAUPB  tersebut  di  atas.  Keberadaan  AAUPB  dapat  melindungi  masyarakat  dari keputusan  pemerintah  desa  yang  menyimpang,  dan  dapat  pula  menjadi  dasar  gugatan  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan keadilan.
Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan pada  pendataan  dan  penyaluran  BLT-Dana  Desa  yang  seharusnya  bisa  di  atasi  jika  pemerintah  desa  menerapkan prinsip AAUPB dengan lebih teliti dan seksama dan berorientasi pada kepentingan bersama.

## Tumpang Tindih Penerima bantuan
Adanya tumpang tindih dalam pemberian bantuan ini diungkapkan oleh Chandra Tosa, Sekretaris Desa Tambak Tinggi  bahwa  Di  Desa  tambak  Tinggi  terdapat  3  (tiga)  orang  yang  seharusnya  tidak  mendapat  bantuan  BLT  Dana Desa, karena sudah mendapatkan bantuan lain. Dari  ketiga orang  tersebut ada  yang mendapatkan bantuan PKH, ada yang  mendapatkan  kartu  prakerja  dan  ada  juga  yang  mendapatkan  pensiun,  tetapi  tetap  mendapatkannya.  hal  ini disebabkan kelalaian dalam proses pendataan calon penerima.
9 Gegeronline,  Penyaluran Dana BLT Desa Tebat Ijuk Dili Tak Tepat Sasaran,
10 Jendela Publik, hhtp//Jendela Publik.com  diakses 20 Desember 2020
11 A.  Arthanaya  Gunawan,  “ Fungsi  Asas  Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik  dalam  Menyelesaikan  sengketa  hukum Acara tata Negara ”, Jurnal Analogi Hukum, Volum 1 No 1, 2019, hal. 31.
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
Adanya tumpang tindih penerima bantuan ini tidak relevan dengan asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan.  Begitu  juga Dengan adanya bantuan ganda ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dengan yang lainnya. Adanya penerima ganda ini sekaligus juga tidak relevan dengan asas kecermatan dalam melakukan tindakan pendataan.

## Masalah Ketidaksesuaian Data
Masalah  lain  yang  menjadi  perhatian  adalah  pernyataan  Sekretaris  Tambak  Tinggi  yang  menyebutkan  bahwa Desa  tambak  Tinggi  masih  menggunalan  Data  2017.  Yang  menjadi  permasalan  adalah  mengenai  data  pemerintahan desa  yang  disebutkan  telah  menggunakan  data  2017,  sedangkan  Bantuan  Langsung  Tuna  Dana  Desa  (BLT-Dana Desa)  dimulai  dari  tahun  2020.  Dalam  jangka  waktu  2017-2020  tentu  saja  terjadi  banyak  perubahan  data  yang mengakibatkan kemungkinan bantuan tidak tepat sasaran karena ketidak sesuaian data menjadi sangat besar.
Hal  ini  tentunya  tidak  relevan  dengan  asas  kemanfaatan  dimana  salah  satu  poin  dari  asas  kemanfaatan  adalah keseimbangan antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan tidak melakukan perbaharuan data, pemerintahan desa telah melakukan ketidak adilan dimana bisa saja ada individu yang tidak lagi membutuhkan bantuan tapi mendapatkannya, sementara itu individu yang tidak/belum termasuk dalam kriteria penerima bantuan tapi memerlukannya saat ini malah tidak mendapatkannya dikarenakan keterbatasan kuota.
Kasus  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  asas  kecermatan,  dimana  sebuah  tindakan  yang  bersangkutan  seharusnya dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  Keputusan  dan/atau  Tindakan  tersebut  ditetapkan  dan/atau  dilakukan. Pemerintahan  Desa  tidak  bisa  begitu  saja  menggunakan  data  lama,  tanpa  mempertimbangkan  perubahan  data  yang mungkin terjadi dalam rentang waktu 2017-2020.
Selanjutnya pernyataan di atas juga tidak sesuai dengan asas keterbukaan, jika disandingkan dengan pernyataan Sekretaris Desa Tambak Tinggi yang menyatakan bahwa untuk prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kriterianya.
Disebutkan  bahwa  asas  keterbukaan  adalah  asas  yang  melayani  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  dan memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
Kedua  pernyataan  dari  Sekretaris  Desa  tambak  tinggi  menyebutkan  hal  yang  sangat  kontras.  Informan menyebutkan  2  hal  yang  berbeda,  tentang  data  yang  telah  sesuai  kriteria.  Namun,  pada  kenyataannya  masih menggunakan  data  lama.  Lebih  lanjut,  hal  ini  juga  merupakan  bentuk  ketidak  terbukaan  pemerintahan  desa  kepada masyarakat dimana masyarakat tidak mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur.
Fenomana ketidak sesuaian antara pelaksanaan program dan aturan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas dapat  juga  difahami  dari  sudut  pandang  yang  lain,  Sebagai  Negara  hukum  maka  apa  yang  dilakukan  oleh  beberapa pemerintahan desa di kecamatan Depati VII  Kabupaten Kerinci dalam rangka mendata dan mendistribusi BLT Dana Desa tersebut dapat dimaknai sebagai kegiatan pelaksaan hukum atau dengan kata lain sebagai bekerjanya hukum di dalam masyrakat. Menurut Satjipto Rahardjo 12 dalam ajaran “hukum sebagai suatu proses” bahwa pelaksanaan hukum dalam  masyarakat  memerlukan  berbagai  persiapan  dan  daya  dukung  yang  memadahi,  agar  tujuan  hukum  tersebut dapat direalisasikan dengan baik di lapangan. Dalam konteks penyaluran BLT Dana Desa di atas Nampak bahwa daya dukung berupa keterbatasan data tentang kondisi keluarga tidak memadahi, apalagi Permen Desa PDTT menetapkan bahwa  persyaratan  keluarga  penerima  BLT  DD  minimal  memenuhi  9  kriteria  dari  14  kriteria  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat.  Penyusunana  kriteria  seperti  dimaksud  di  atas  tentu  memerlukan  waktu,  tenaga  dan  kecermatan yang tinggi untuk identifikasi dan verifikasi baik administrasi maupun faktual.
Tantangan dan kesulitan lain dalam mencegah terjadinya duplikasi bantuan pemerintah, mengingat pemerintah mengaluarkan  macam-macam  paket  bantuan  kepada  warga  masyarakat/  warga  desa.  Oleh  karena  itu  wajar  jika terdapat  masyarakat/  keluarga  yang  memperoleh  lebih  dari  satu  macan  bantuan.  Hal  ini  juga  diakibatkan keterbatasan  data  keadaan  dan  kondisi  sosial  ekonomi  kelurga  yang  ada  di  desa.  Apalagi  yang  namanya  keadaan siosial ekonomi keluarga tidak statis, namun berfifat dinamis, maka abditing data secara periodic sangat dipelukan.
Faktor  daya  dukung  yang  tidak  kalah  penting  adanya  sikap  batin/  attitude  dan  perilaku  warga  masyarakat sadar jika dirinya merasa mampu dan tidak perlu dibantu, sebaiknya tidak menerimanya atau bahkan menegmbalikan kepada  desa  agar  dapat  disalurkan  kepada  warga  yang  memang  berhak  dan  perlu  dibantu  dengan  BLT  Dana  Desa tersebut.
Terkait  dengan  masalah  ketidak-tepatan  sasaran  pemberian  BLT  Dana  Desa  di  suatu  desa,  atau  bahkan diberikan kepada sebagian keluarga aparatur  pemerintahan desa di desa  yang lainnya, maka kinerja yang demikian ini jika dilihat  sebagai  suatu  kinerja manajemen lembaga  hukum (pemerintah desa) merupakan  hal yang wajar dan
12 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa Bandung, Cetakan ke 3 Tahun 1980 hal 62.
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci
biasa  terjadi.  Sebab  menurut  Chambliss  dan  Seidman  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Rahardjo 13 ,  bahwa  secara alamiah suatu institusi hukum (dalam hal ini desa yang jadi sampel penelitian) akan cenderung membuat kebijakan- kebijakan guna mencapai tujuan hukum jika tujuan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan menurut peraturan yang berlaku. Dalam perilaku manajemen (hukum) telah terbentuk budaya “maximizing reward and minimizing strains on the  organization”, bahwa  setiap  organisasi  akan  cenderung  mengganti  tujuan  dan  kaedah  organisasi  dengan kebijakan kebijakan yang menguntungkan dan menekan hambatan terhadap organisasi tersebut.
Dalam konteks pemberian BLT Dana Desa ini kemungkinan memang ada motif keuntungan pribadi/ keluarga, akan tetapi ada juga kemungkinan tidak mencari keuntungan finansial, tetapi tindakan memberikan BLT Dana Desa kepada  sebagian  kelurga  yang  telah  menerima  bantuan/  paket  lain  dari  pemerintah,  ataupun  BLT  Dana  Desa  yang diberikan  kepada  sebagian  keluarga  aparatur  desa  lebih  disebabkan  untuk  memudahkan  kinerja  aparatur  agar  dana yang  dibebankan  kepada  desanya  cepat  tersalurkan  sesuai  dengan  jumlah  dan  batasan  waktu.  Masalah  ini  dapat dikaitkan  dengan  adanya  aturan  tentang  konsekwensi  jika  anggaran  desa  tidak  tersalurkan  sesuai  dengan  yang dianggarkan,  maka  anggaran  tahun  berikutnya  akan  dikurangi.  Hal  ini  bisa  juga  menjadi  pemicu  dibawah  sadar sehingga  tindakan  penyaluran  BLT  Dana  Desa  tersebut  majadi  kurang  kehati-hatian  (prudensialitas),  yang menyebabkan terlanggarnya azas umum pemerintahan yang baik.
Analisis ini tidak bermaksud membela dan membenarkan kesalahan-kesalahan dalam distribusi BLT Dana Desa di Kecamatan Batin VII Kabupten Kerinci,  melainkan berusaha mendiskripsikan  akar permasalahan yang berpotensi menyebabkan berbagai kesalahan penyaluran BLT Dana Desa diatas terjadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendataan  dan  penyaluran  dana  BLT  Dana  Desa  oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  dalam  pemberian  bantuan  tersebut.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa permasalahan berupa adanya penyaluran dana bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak layak menerima bantuan karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, adanya masyarakat yang meneriman bantuan ganda (tumpang  tindih)  dengan  bantuan  pemerintah  lainnya,  serta  adanya  ketidaksesuaian  data  yang  dijadikan  dalam pemberian  bantuan.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  sekaligus  menunjukkan  adanya  ketidak  sesuaian  antara keputusan/tindakan  pemberian  bantuan  dengan  prinsip-prinsip  atau  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  yang seharusnya  menjadi  pegangan  bagi  pemerintahan  desa  dalam  pemberian  dana  BLT  Dana  Desa  yang  sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara finansial akibat terdampak Pandemi Covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Fajar  ND  Mukti  dan  Ahmad  Yulianto, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris ,  Jakarta:  Pustaka  Pelajar, 2019 Hamidi Jazim, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2017 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung 1980 ---------------------, Masalah Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN-Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun Suratman dan Philips Dillah , Metode Penelitian Hukum , Alfabeta.Malang, 2014

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pemerintah Desa Peraturan Mentri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui APBDes Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

## Jurnal
A.  Arthanaya  Gunawan,  “ Fungsi  Asas  Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik  dalam  Menyelesaikan  sengketa  hukum Acara tata Negara ”, Jurnal Analogi Hukum, Volum 1 No 1, 2019.
13 Satjipto Rahardjo,  Masalah Penegakan Hukum,  Suatu Tinjauan Sosiologis,    BPHN, dan Sinar Baru  Bandung,  tanpa Tahun, hal  22.
M. Muslih  dan  Herma  Yanti,  Pendataan  dan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Penanggulangan  Covid  19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci

## Website
Jendela Publik, hhtp//Jendela Publik.com Bappenas.go.id. https:gegeronline.co.id