## ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SUMATERA UTARA
1 Anggreini Dwi Agvita Berutu*, 2 Riska Oktaini, 3 Silvia Sugengni, 4 Maya Panorama 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Email: anggreiniberutu@gmail.com

## ABSTRAK
Kesenjangan infrastruktur antar daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan disparitas ekonomi antar daerah. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  Sumatera  Utara.  Kajian  ini  memanfaakan  pendekatan  penelitian  kualitatif deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  literature.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  di Sumatera  Utara,  banyak  infrastruktur  yang  telah  dibangun  oleh  pemerintah  yang  pada  gilirannya  telah membawa  banyak  manfaat  yaitu  meningkatnya  produktivitas  dan  daya  saing  dalam  bidang  ketahanan pangan nasional dan pariwisata. Tentunya infrastruktur yang memadai di wilayah pesisir juga berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang juga mengalami peningkatan.
Kata kunci: Pembangunan, Infrastruktur, Masyarakat Pesisir, Sumatera Utara

## ABSTRACT
The  disparity  in  infrastructure  among  regions  is  regarded  as  one  of  the  factors  causing  economic disparities between regions. This research aims to analyse the impact of infrastructure development on the economic  development  of  North  Sumatra's  coastal  communities.  This  study  employs  a  descriptive qualitative  research  design.  The  data  is  gathered  through  a  literature  review.  According  to  the  study's findings, the government has constructed a significant amount of infrastructure in North Sumatra, which has  resulted in  numerous benefits,  including  increased  productivity  and  competitiveness  in the fields  of national  food  security  and  tourism.  Of  course,  adequate  infrastructure  in  coastal  areas  affected  the surrounding community's economic productivity, which has also increased.
Keywords: Development, Infrastructure, Coastal Communities, North Sumatra

## PENDAHULUAN
Sesuai letak geografis, Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 bagian wilayah, diantaranya: wilayah Pantai Barat, wilayah Dataran Tinggi Bukit  Barisan,  dan  wilayah  Pantai  Timur. (Ramadhani  &  Setiawan,  2019)  Tahun  2019 Realisasi  Pendapatan  pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara  berada  pada  angka  13,08 triliun  Rupiah,  ini  menunjukkan  terjadi peningkatan  sekitar  2,99%  dibandingkan dengan tahun anggaran 2018. Sebagian besar anggaran ini ini berasal dari dana perimbangan  sebesar  7,30  triliun  dan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 5,76 triliun.  Sebagian  besar  dana  perimbangan 5,76%  berasal  dari  dana  alokasi  khusus
sedangkan  selebihnya  diperoleh  dari  dana alokasi umum, bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak. (BPS Provinsi Sumatera, 2020).
Menurut (Ekosafitri et al., 2017) Tingkat akses  terhadap  infrastruktur  mempunyai hubungan  yang  erat  ke  belakang  daripada hubungan  ke  depan,  berimplikasi  bahwa keberadaan  infrastruktur  yang  memadai terbukti  mampu  meningkatkan  pertumbuhan sektor  hulu  daripada  sektor  hilir.  Hal  ini menyiratkan  bahwa  infrastruktur  berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Didukung  dengan  penelitian  (Alamasiyah, 2021)  bahwa  mobilitas  masyarakat  dapat ditingkatkan dengan perbaikan infrastruktur.

## Volume 2 Nomor 1 (Desember 2021 – Februari 2022)
Namun demikian,
kesenjangan infrastruktur  antar  daerah  dianggap  sebagai salah satu faktor yang menyebabkan disparitas  ekonomi  antar  wilayah.  Artinya bahwa  topik  ini  sangat  menarik  untuk  dikaji lebih lanjut dalam konteks Indonesia, apalagi saat  ini  pemerintah  kian  bersemangat  dalam melancarkan  pengembangan  infrastruktur  di seluruh  pelosok  negeri.  (Sukwika,  2018) Melihat  urgensi  tersebut  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  Pembangunan Infrastruktur
Terhadap Pembangunan
Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumatera Utara.

## KAJIAN PUSTAKA Infrastruktur Pesisir
Infrastruktur  dapat  didefinisikan  sebagai fasilitas yang berasal dari berbagai pekerjaan utama  yang  secara  historis  didukung  oleh sektor  publik  untuk  meningkatkan  output sektor swasta dan memungkinkan pengeluaran  rumah  tangga.  Infrastruktur bukan  sekadar  terbatas  dalam  perspektif ekonomi tetapi berkaitan juga dengan bidang pertahanan  dan  keberlanjutan  pemerintah. (Bakri & Prihartanto, 2020).
Wilayah pesisir merupakan fokus penting pembangunan karena berpenduduk padat dan rentan terhadap berbagai bahaya. Aspek kritis pengurangan  risiko  bencana  (PRB)  adalah berfungsinya  sistem  peringatan  dini  multi- bahaya  (MHEWS) secara efisien yang aspek penting  risiko  bencana  dimiliki  oleh  Negara tetapi  memerlukan  kerjasama  internasional dan  multilateral  tingkat  tinggi.  Mereka dirancang  sesuai  dengan  standar  operasional yang  terdefinisi  dengan  baik  yang  harus diterapkan  secara  seragam  di  berbagai kegiatan dan proyek. (Haigh et al., 2018)

## Masyarakat Pesisir
Masyarakat pesisir adalah sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir  dan  mengandalkan  sumber  daya  laut dan  pesisir  untuk  menopang  kehidupan ekonominya.  Masyarakat  pesisir  tidak  hanya nelayan,  tetapi  juga  pengolah  dan  pedagang ikan, dan kemiskinan mereka diklasifikasikan sebagai  kemiskinan  struktural,  kemiskinan budaya, dan kemiskinan ekonomi. (AS, 2019)

## METODOLOGI PENELITIAN
Artikel  ini  dikaji  dengan  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi literature.

## PEMBAHASAN

## Pembangunan  Infrastruktur  di  Daerah Pesisir
Secara umum, infrastruktur didefinisikan sebagai  komoditas  fisik  yang  terkait  dengan fasilitas  sipil  dan  perkotaan,  seperti  jalanan, drainase,  jaringan  air  minum,  dan  instalasi listrik.  Konsep  infrastruktur,  bagaimanapun, tidak  berakhir  di  situ;  prosedur  operasi  dan program  pembangunan  juga  berfokus  pada jenis infrastruktur. Infrastruktur jalan merupakan jenis infrastruktur yang menghubungkan dua titik.(Balapadang et  al., 2019). Wilayah pesisir memiliki potensi pengembangan  yang  sangat  tinggi  karena faktor-faktor  berikut:  1)  sumber  daya terbarukan (hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, serta sumber daya  perikanan  laut);  2)  aset  tak  terbarukan (sumber  daya  mineral  dan  geologi);  jasa lingkungan  (kawasan  lindung  dan  sistem penyangga kehidupan), pariwisata, transportasi,  dan  sumber  energi.  Proses perencanaan  pesisir  dan  kawasan  pesisir

## Volume 2 Nomor 1 (Desember 2021 – Februari 2022)
merupakan faktor penting untuk keberhasilan perhatian  yang  serius  agar  kawasan  pesisir tidak  rusak,  seperti  yang  disebabkan  oleh pembukaan  lahan  intensif  untuk  budidaya udang di tambak dengan mengosongkan hutan bakau, seperti di pantai utara Jawa. (Ekosafitri et al., 2017).
Panjang  jalan  di  Sumatera  Utara  pada tahun 2019 mencapai 40.256,31 km. Berdasarkan kewenangan pemeliharaan jalan dibagi menjadi 4.444 jalan nasional sepanjang 2.632,22 km, jalan provinsi 3.005,65 km dan jalan  kabupaten/kota  34.618,44  km.  (BPS Provinsi  Sumatera,  2020)  Kondisi  jalan  di Sumatera  Utara  masih  perlu  mendapat perhatian dari pemerintah. Khusus untuk jalan Provinsi, kondisi rusak, rusak berat dan tidak terperinci ada sepanjang 530,25 km atau 17,64 persen  dari  total  panjang  jalan  Provinsi  di Sumatera Utara.
Dalam  rangka  membangun  infrastruktur di wilayah pesisir, pemerintah perlu menyusun strategi adaptasi untuk menghadapi kenaikan  muka  air  laut  (sea  level  rise/SLR). Menurut  (Woodruff  et  al.,  2018)  strategi adaptasi  dapat  dilakukan  melalui  langkah- langkah adaptasi (misalnya, beach nourishment).  Artinya  bahwa  perlu  proses menambahkan sedimen ke pantai atau daerah dekat pantai. Pantai yang lebih luas dan lebih tinggi  dapat  melindungi  struktur  pantai  dari badai, menciptakan habitat baru,  dan meningkatkan peluang rekreasi.
Pembangunan
Infrastruktur
dalam
Meningkatkan Ekonomi bagi para
Masyarakat Pesisir
Dalam riset yang dilakukan oleh (Latuni, 2019)  Infrastruktur  merupakan  fasilitas  riil yang mendapatkan perhatian untuk dikembangkan  atau  dibutuhkan  oleh  instansi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintahan  dalam  pemasokan  air,  listrik, pembuangan limbah, transportasi dan layanan serupa  untuk  memfasilitasi  tujuan  sosial  dan ekonomi.  Dengan  demikian  infrastruktur adalah  konsep  fisik  yang  diperlukan  guna mencukupi  kebutuhan  primer  masyarakat  di bidang  sosial  dan  ekonomi.    Secara  umum, infrastruktur dapat dikatakan meliputi fasilitas umum  yang  dibangun  oleh  pemerintah  pusat dan daerah sebagai pelayan masyarakat dalam mengatasi  pengaruh  mekanisme  pasar  yang tidak  berfungsi  serta  untuk  mendukung  dan mendorong  kegiatan  ekonomi  dan  sosial masyarakat. sebuah komunitas.
Sementara  itu,  (Ekosafitri  et  al.,  2017) dalam arikelnya yang bertemakan
“Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa  Tengah  Berdasarkan  Infrastruktur Daerah:  Studi  Kasus  Kabupaten  Jepara”, menunjukkan  hasil  Rencana  pengembangan wilayah pesisir dilaksanakan dengan menetapkan prioritas wilayah dan menumbuhkembangkan  wilayah  potensial sesuai  dengan  potensi  sumber  daya  yang dimiliki daerah, seperti tercukupinya kebutuhan  sarana  dan  prasarana  wilayah. Rencana pembangunan pesisir harus melibatkan  pemangku  kepentingan  dan mempertimbangkan masalah lingkungan pesisir dan penipisan sumber daya alam untuk memprioritaskan pembangunan pesisir sebagai dasar arah pembangunan.
Begitu  juga  di  Sumatera  Utara,  banyak infrastruktur  yang  telah  didirikan  oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum  (PUPR)  di  wilayah  Sumatera  Utara. Percepatan  perluasan  infrastruktur  terus digalakkan  sebagai  bagian  program  prioritas pemerintah  untuk  mendorong  produktivitas dan  persaingan  ekonomi  negara.  Misalnya, food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sedang

## Volume 2 Nomor 1 (Desember 2021 – Februari 2022)
dikembangkan  untuk  menambah  kekuatan ketahanan pangan nasional. Terdapat 3 tempat penyimpanan  pangan  dengan  luas  total  785 hektar.  Yakni,  desa  Hutajulu  dengan  luas 120,5 hektar, desa Ria ria dengan luas 411,5 hektar,  dan  desa  Parsingguran  dengan  luas 253 hektar. Dalam rangka pemberian bantuan, perluasan infrastruktur akan senantiasa dibiayai, berawal dari pembangunan jaringan pipa irigasi seluas 1.000 hektar sampai akses jalan menuju area lumbung pangan. (Bahfein, 2021)
Gambar 1. Food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: (Kemenkomarves, 2021)
Di bidang pariwisata, Kementerian PUPR terus  melengkapi  infrastruktur  pendukung Destinasi  Wisata  Super  Prioritas  (DPSP) Danau  Toba.  Untuk  mendukung  koneksi dengan  DPSP  Danau  Toba,  Kementerian PUPR  telah  menyelesaikan  pembangunan Jembatan  Aek  Ponggol  yang  dijadwalkan selesai pada 2022. Saat ini jembatan alternatif Tano pongol memiliki panjang 294 meter dan memiliki akses darat menuju Pulau Samosir di tengah Danau Toba. Kementerian PUPR juga telah  memperluas  Terusan  Tanopongol  di Danau Toba. Perluasan terusan ini dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan wisatawan menjelajahi Pulau Samosir dengan kapal  pesiar  besar.  Selain  itu,  Kementerian
PUPR juga telah menetapkan Desa Uros Futa Raja di Desa Lumbang Shishhi Truan Provinsi Samosir. Di Desa Huta Raja, terdapat sekitar 50 alat tenun ulos  yang masih menggunakan alat  tenun  tradisional  Gedogan  (alat  tenun lembaran). Selain menjadi sentra tenun Ulos, juga  terdapat  rumpun  tradisional  Batak samosir dan Gorga. (PUPR, 2021).
Terkait  dengan  peningkatan  ekonomi masyarakat  pesisir,  mengacu  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  (AS,  2019)  bahwa permasalahan  utama  pengembangan  coastal community  adalah  Kemiskinan,  kesenjangan sosial,  dan  tekanan  ekonomi  adalah  konstan. Selain  itu,  mereka  masih  memiliki  akses terbatas pada teknologi dan modal pasar, yang berdampak pada dinamika perusahaan mereka. Tidak berhenti sampai di situ, dengan melemahnya  informasi  untuk  meningkatkan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia yang buruk akibat terbatasnya akses pendidikan  kesehatan  dan  pelayanan  publik. Kemudian  terjadi  degradasi  sumber  daya lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,  serta  lemahnya  kebijakan  kelautan sebagai salah satu prinsip utama pembangunan nasional. (AS, 2019)
Selanjutnya,  pembangunan  infrastruktur menurut  kajian  (Bakri  &  Prihartanto,  2020) diumpamakan  sebagai  input  yang  mampu mempengaruhi  output  agregat  dan  dapat menjadi sumber peningkatan batas kemajuan teknologi.  Hal  ini  dkarenakan  munculnya eksternalitas dalam pembangunan infrastruktur. Eksternalitas infrastruktur berdampak  pada  kegiatan  produksi  karena memberikan  aksesibilitas,  kenyamanan,  dan kemungkinan  kegiatan  produksi  yang  lebih efektif.  Ini  disebut  sebagai  eksternalitas positif.  Akibatnya,  kesulitan  eksternalitas positif  yang  dimasukkan  ke  dalam  fungsi produksi  melalui  infrastruktur  menjadi  lebih

## Volume 2 Nomor 1 (Desember 2021 – Februari 2022)
sederhana.  Pasar  tanah  bereaksi  ketika infrastruktur baru dipasang, terutama infrastruktur transportasi baru yang mengubah pola  aksesibilitas  di  dalam  kota.  Namun,  di mana  pembangunan  kembali  dan  bukan pembangunan  baru  dilakukan,  peningkatan nilai  tanah  sering  kali  diperoleh  secara langsung  kepada  pemilik  properti  yang  ada yang  mendapat  manfaat  dari  investasi infrastruktur baru. Selain dampak pembangunan
infrastruktur terhadap
pertumbuhan  pendapatan  agregat,  bidang penelitian  lain  baru-baru  ini  berfokus  pada dampak pada ketimpangan pendapatan.
Didukung penelitian yang dilakukan oleh (Alamasiyah,  2021)  dengan  lokasi  penelitian di  pesisir  pantai  Kenjeran  Surabaya,  bahwa melihat  kondisi  infrastruktur  di  Kenjeran akhir-akhir  ini  mengalami  kemajuan  yang pesat. Tentunya berdampak pada produktivitas  ekonomi  masyarakat  sekitar, khususnya UMKM. Sentra Ikan Bulak (SIB) adalah nama UMKM yang dibangun pemerintah untuk membantu para pelaku. SIB dibuat  dengan  maksud  agar  pemilik  usaha UMKM dapat menata stand-nya dengan rapih dan  berurutan,  sehingga  para  pemilik  usaha dapat merasa nyaman ketika berjualan begitu juga  konsumen  (wisatawan)  akan  mampu membeli dengan mudah karena keterjangkauan pedagang yang strategis.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Mengacu  pada  hasil  kajian  pembahasan yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  Wilayah  pesisir memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi.  Namun  dalam  rangka  membangun infrastruktur  di  wilayah  pesisir,  pemerintah perlu  menyusun  strategi  adaptasi  untuk menghadapi kenaikan muka air laut (sea level
rise/SLR).  Di  Sumatera  Utara,  banyak infrastruktur  yang  telah  dibangun  oleh pemerintah  yang  pada  gilirannya  telah membawa banyak manfaat yaitu meningkatnya  produktivitas  dan  daya  saing dalam bidang ketahanan pangan nasional dan pariwisata.  Tentunya  infrastruktur  yang memadai  di  wilayah  pesisir  juga  berdampak pada  produktivitas  ekonomi  masyarakat sekitar yang juga mengalami peningkatan

## DAFTAR PUSTAKA
Alamasiyah,  C.  L.  (2021).  Analisis  Dampak Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Di Wilayah Kenjeran Surabaya.
AS, Z. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan  Di  Pesisir  Pantai  Blanakan Kabupaten Subang. Jurnal Caraka Prabu,
1(2),
84–122. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95 Bahfein,  S.  (2021).  Ini  Deretan  Infrastruktur yang  Dibangun  Pemerintah  di  Sumatera Utara. Kompas.Com. https://www.kompas.com/properti/read/2 021/09/12/170000321/ini-deretan- infrastruktur-yang-dibangun-pemerintah- di-sumatera-utara?page=all
Bakri,  M.  D.,  &  Prihartanto,  E.  (2020).
Analysis  of  the  influence  of  ring  road infrastructure  development  on  economic growth  in  the  coastal  area  of  Tarakan City.  IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science, 599(1). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/599/1/012089
Balapadang,  D.,  Susanto,  A.,  Puro,  S.,  & Jauhari, A. (2019). PESISIR Studi Kasus di  Desa  Ketapang  Kecamatan  Mauk KabupatenTangerang. 41–46.
BPS  Provinsi  Sumatera.  (2020).  Statistik
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## Volume 2 Nomor 1 (Desember 2021 – Februari 2022)
Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017).  Pengembangan  Wilayah  Pesisir Pantai  Utara  Jawa  Tengah  Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus
Kabupaten  Jepara.  Journal  of  Regional and  Rural  Development  Planning,  1(2), 145.
https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2. 145-157
Haigh, R., Amaratunga, D., & Hemachandra, K. (2018). A capacity analysis framework for multi-hazard early warning in coastal communities. Procedia Engineering, 212(2017), 1139–1146. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01. 147
Kemenkomarves.  (2021).  Panen  Perdana  di Food  Estate  Humbang  Hasundutan,
Menko  Luhut:  Hasilnya  Sangat  Baik. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. https://maritim.go.id/panen-perdana- food-estate-humbang-hasundutan- menko-luhut/
Latuni, F. (2019). Development of Road and Bridge Infrastructure to Enhance
Economic  Growth  in  the  Coastal Communities  of  Tuminting  District  in Manado  City.  International  Journal  of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(5), 780. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.114 3 PUPR.  (2021).  Kementerian  PUPR  Bangun Sejumlah Infrastruktur Pendukung Produktivitas Perekonomian di Sumatera Utara. Kementerian PUPR. https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-
bangun-sejumlah-infrastruktur- pendukung-produktivitas-perekonomian- di-sumatera-utara
Ramadhani,  R.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2019). Pengaruh  Regulasi,  Politik  Anggaran, Perencanaan  Anggaran,  Sumber  Daya Manusia  Dan  Pengadaan  Barang/  Jasa Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Belanja Pada  OPD  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi,  1(2),  710– 726. https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104 Sukwika,  T.  (2018).  Peran  Pembangunan
Infrastruktur terhadap Ketimpangan
Ekonomi  Antarwilayah  di  Indonesia. Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan,  6(2),
115. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130 Woodruff, S., BenDor, T. K., & Strong, A. L.
(2018). Fighting the inevitable: infrastructure  investment  and  coastal community  adaptation  to  sea  level  rise. System Dynamics Review, 34(1–2), 48– 77. https://doi.org/10.1002/sdr.1597