Analisis  Kedudukan  Saksi  Nikah  dalam  Pendapat  Fiqih  Empat  Madzhab  dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Analysis of the Position of Marriage Witnesses in the Opinions of the Four Madzhabs Fiqh and Regulations in Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh 1 , Mujiyo Nur Cholis 2 , Imam Sucipto 3
123 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: 1 Adangmnasrulloh@gmail.com , 2 masmujionur@yahoo.com , 3 imamsucipto@uinsgd.ac.id
Info Artikel Abstract Diterima* 20 Februari 2023
Revisi I* 12 Maret 2023 Revisi II* 15 April 2023 Disetujui* 10 Mei 2023
Artikel  ini  merespon  terhadap  lahirnya  peraturan  perundang-undangan yang  mempunyai  korelasi  dengan  hukum  pernikahan  sebagai  wujud keseragaman  dan  kepastian  hukum,  kendati  demikian  masih  terdapat perbedaan  pendapat  dan  perdebatan  dikalangan  masyarakat  muslim Indonesia  terkait  kedudukan  saksi  dalam  pernikahan.  Pembahasan  saksi nikah  menarik  untuk  dibahas,  bagaimana  saksi  nikah  dalam  pandangan fiqih  empat  madzhab  dan  bagaimana  kedudukan  saksi  nikah  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Menggunakan  metode literature  riview  (studi  pustaka)  sumber  data  primer  dan  sekunder  dari buku,  jurnal,  peraturan  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukan  pertama, saksi  nikah  menurut  fiqih  empat  madzhab  merupakan  orang  yang mengetahui dengan benar dan pasti, kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan  dikemudian  hari  apabila  dibutuhkan  oleh  salah satu pasangan tentang telah terjadinya peristiwa pernikahan. Kedudukan saksi  nikah  dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagai  rukun  nikah, hal  ini  diadopsi  dari  pendapat  madzhab  syafi’i.    Dua  saksi  merupakan syarat  minimal  dalam  pernikahan.  Tujuan  keharusan  adanya  saksi merupakan sebagai pencegahan dari adanya isu negatif dari masyarakat terkiat  hubungan  dilur  nikah.  Kemudian  kebaradan  saksi  nikah  sebagai pengukuhan  atas  hak-hak  yang  timbul  setelah  terjadinya  akad  nikah seperti hubungan mushaharah, hak nafakah dan hak waris.
Kata Kunci: Saksi nikah, Fiqih, Undang-undang.
This article responds to the birth of legislation that has a correlation with marriage law as a form of uniformity and legal certainty, although there are  still  differences  of  opinion  and  debate  among  Indonesian  Muslim communities  regarding  the  position  of  witnesses  in  marriage.  the discussion  of  witnesses  to  marriage  is  interesting  to  discuss,  how  are witnesses  to  marriage  in  the  views  of  fiqh  four  madzhab  and  how  the position  of  witnesses  to  marriage  in  Indonesian  legislation.  Using  the literature  review  method  (literature  study)  primary  and  secondary  data sources  from  books,  journals,  other  regulations.  The  results  showed  that first, a marriage witness according to the fiqh of four madzhab is a person who  knows  correctly  and  with  certainty,  his  testimony  can  be  accounted
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto
for in the future if needed by one of the spouses about the occurrence of a marriage event. The position of marriage witnesses in the legislation as a pillar of marriage, this is adopted from the opinion of the Shafi'i madzhab. Two witnesses are the minimum requirement in marriage. The purpose of requiring  witnesses  is  to  prevent  negative  issues  from  the  community regarding  extramarital  relationships.  Then  the  existence  of  marriage witnesses  as  a  confirmation  of  the  rights  that  arise  after  the  marriage contract  such  as  mushaharah  relations,  nafakah  rights  and  inheritance rights.
Keywords: Marriage Witness, Fiqh, Law.

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  bersifat  sakral  serta  bertujuan sangat  mulia.  Pernikahan  termasuk  peribadahan  hamba,  sebagai  hamba  dalam menjalankan  ajaran sunnah Rasulullah  SAW,  oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan pernikahan  harus  sesuai  antara  rukun  dan  syaratnya.  salah  satu  yang  termasuk  dalam rukun  nikah  adalah  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  ketika  akad  ijab  qobul dilakukan.  Menurut  kesepakatan  para  ulama  bahwa  saksi  sebagai  syarat  sah  suatu pernikahan. 1 Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah menyatakan:
بهذ روهمج
ءاملعلا ىلإ نأ جاوزلا لا دقعني لاإ ،ةنيبب لاو دقعني ىتح نوكي دوهشلا اروضح ةلاح دقعلا ولو لصح نلاعإ هنع ةليسوب
ىرخأ 2
“Mayoritas  ulama  sepakat  bahwa  pernikahan  tidak  sah kecuali jika  dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar pernikahan itu telah disampaikan, melalui sarana yang lain.”
Kedudukan saksi dalam pernikahan telah terjadi disparitas pemikiran dikalangan para  imam  madzhab  Malik,  Syafi’i,  Hanafi  dan  Hambali,  namun  sependapat  bahwa tidak  adanya  saksi  dalam  pernikahan  dianggap  tidak  sah,  akan  tetapi  Imam  Hanafi berpandangan  hadirnya  dua  orang  laki-laki  sudah  cukup,  atau  dua  orang  perempuan beserta  seorang  laki-laki,  tidak  mensyaratkan  harus  adil,  kesaksian  perempuan  tanpa adanya laki-laki dinyatakan tidak sah dalam madzhab Hanafi. 3
Terlepas dari perbedaaan pendapat para ulama, terdapat dalam Kompilasi hukum Islam yang merupakan produk fiqh Indonesia 4 sumber pengambilan KHI dari berbagi pendapat para ulama yang berpicu pada ulama empat madzhab. Pengaturan saksi nikah dimuat  dalam  KHI  bahwa  saksi  termasuk  kedalam  rukun  nikah,  yakni  terdapat  pada
1 M  Karya  Mukhsin,  “Saksi  Yang  Adil  Dalam  Akad  Nikah  Menurut  Imam,” Al-Fikra :  Jurnal Ilmiah Keislaman 18, no. 1 (2019): 92–105, https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.7303.
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bairut: Darul Kutub al-Arobi, 1997), h. 56.
3 Irma  Yulianti,  “Transformasi  Fiqh  Empat  Madzhab  Ke  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Tentang  Saksi  Nikah,” ADLIYA:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan 12,  no.  1  (2019):  61–84, https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490.
4 Harahap,  Y.,  &  Omara,  A.  (2010).  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Hukum Perundang-Undangan. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 22 (3), 625-644.
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Imam Sucipto Mujiyo Nur Cholis, ,
Adang Muhamad Nasrulloh
pasal  24  yang  berbunyi:  “(I)  Saksi  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  pelaksanaan akad  nikah.  (2)  Setiap  perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi”. 5 Adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai rujukan bagi  para  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  perdata  Agama.  Lebih  dari  itu  tujuan dibuatkannya KHI yakni sebagai pelengkap pilar pada bidang perdata peradilan agama, menyegerakan  proses taqrib  bayn  al-ummah, menyamakan  pemikiran  dalam  peranan hukum  Islam,  dan  mengeliminasi  paham private  affairs (urusan  pribadi). 6 Hal  ini mempunyai keselarasan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:
ريغت ماكحلاا ريغتب ةنمزلاا ةنكملااو لاوحلااو
“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”
Meskipun  telah  adanya  sebuah  kepastian  hukum  dalam  pernikahan  dengan adanya  regulasi  yang  ditetapkan  melalui  UU  No  1  Tahun  1974,  PP  No  9  Tahun  1975 dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjadi  acuan  dalam  perkawinan  di Indonesia,  tidak  dapat  dikesampingkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  sampai  saat  ini masih  mengikuti  fiqih  madzhab  yang  mereka  percayai  dan  yakini,  sehingga  masih terdapat  keberagaman  pemahanan  tentang  kedudukan  saksi  dalam  pernikahan.  Tulisan ini akan mendeskripsikan terkait permaslahan saksi dalam pernikahan, dikaji pada aspek kedudukan  saksi  dalam  pandangan  ulama  empat  madzhab,  dan  peraturan  perundang- undangan  Indonesia,  maka  terlihat  nampak  tujuan  adanya  peraturan  di  Indonesia diadopsi  dari  fiqih  empat  madzhab,  adanya  peraturan  sebagai  wujud  adanya  kepastian hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan literature  review (studi  pustaka)  dengan  jenis data  kualitatif,  yakni  tahapan  penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  sumber secara  kepustakaan,  baik  itu  sumber  primer  maupun  sekunder.  Penelitian  ini melangsungkan  kategorisasi  data  berdasarkan  formula  penelitian,  pengutipan  referensi untuk  ditampilkan  sebagai  temuan  penelitian,  diabstraksikan  untuk  mendaptakan informasi yang utuh, dan dinterpretasi  sehingga menghasilkan pemahaman untuk dapat penarikan kesimpulan yang jelas. 7 Sehingga peneliti akan mengunakan data-data primer dan sekunder diambil dari literatue-literature yang relevan, adapun data tersebut berupa kitab  fiqih  Islam,  buku,  jurnal  dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indoneisa, kemudian dituangkan dalam naskah ini.
C. PEMBAHASAN
Definisi saksi
5 Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam (1991).
6 Yulianti,  “Transformasi  Fiqh  Empat  Madzhab  Ke  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Tentang Saksi Nikah.”
7 Wahyudin  Darmalaksana,  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi  Lapangan,” Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 2020, 1–6, https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto
Saksi  secara  bahasa  berasal  dari  kata  Arab Assyahadah yang  berbentuk  kata benda.  Kata  tersebut  berasal  dari  Masdar Asyahadata ,  dari  akar  kata Syuhudun, Syahada,  yashadu,  Syahadatan ,  artinya  hadir,  saksi  (dengan  mata),  bersaksi  di  depan hakim,  mengaku,  bersumpah,  tahu  membawa  dan  melakukan.  seorang  saksi. 8 Dalam (KBBI)  saksi  adalah  orang  yang  melihat atau  mengetahui  sendiri  peristiwa,  dua  orang yang  diharuskan  hadir  pada  acara  tersebut  dan  yang  kemungkinan  besar  memiliki pengetahuan  tentang  acara  tersebut  sehingga  mereka  dapat  membuktikan  bahwa  acara tersebut benar-benar terjadi. 9
Saksi menurut istilah seperti dikemukakan oleh al-Jamal persaksian merupakan Informasi yang benar-benar terhadap orang lain dari seseorang serta menggunakan lafad asyhadu (aku  bersaksi)”  Kemudian  dari  salahsatu  ulama  Hanabilah  sebagaimana  al- Syaibani  berpendapat  bahwa  kesaksian  merupakan  pengakuan  seseorang  atas  dasar mengetahui,  yang  kemudian  bersaksi  dengan  mengunakan  lafadz asyhadu atau syahidtu ”. 10
Persaksian  dalam  kitab Jauharah  al-Nayyirat ,  kalangan  madzhab  hanafi memberikan definisi, “Kata al-Syahadah adalah musytaq (keluar) dari kata al-Syuhud, secara  bahasa  artinya    mendatangi.  Sedangkan  secara  syara`  adalah  perkataan  dari pemberian  keterangan  dengan  benar  yang  disyaratkan  dalam  peradilan”.  Sedangkan menurut  madzhab  Maliki,  dalam  kitab  Hasiyyah  al-Dasuki,  “persaksian  adalah syahadah, sedangkan secara bahasa adalah  penjelasan. Dan seorang Syahid di namakan saksi,  karena  ia  menjelaskan  kepada  hakim  tentang  kebenaran  dari  kebathilan.” Sedangkan  menurut  madzhab  Syafiʻi  dalam  kitab al-Majmu`  Syarh  al-Muhaddab , “Persaksian  dan  mendatangkan  persaksian  hukumnya  adalah  fardlu.  Karena  tujuan adanya  persaksian  adalah  untuk  menjaga  hak.  Inti  dari  persaksian  adalah  pernyataan. Karena    tujuan  dari  pada  penyelesaian  perkara  tidak  akan  berhasil  tanpa  pernyataan tersebut.” 11
Selanjutnya menurut madzhab Hanbali dalam kitab al-Kâfi fi al-Fiqh Ahmad Ibn Hanbal “persaksian hukumnya adalah fardlu kifayah, ketika sudah ada dua orang yang menjalankannya,  maka  yang  lainnya  di  anggap  gugur  kewajiban,  karena  tujuan persaksian  adalah  menjaga  hak.” 12 Kemudian  dalam  KUHP  Pasal  1  (26)  dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna  kepentingan  perkara  tentang  suatu perkara  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  dan  ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu”.
8 Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.”
9 Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., https://kbbi.web.id/saksi.
10 Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.”
11 Imam Sucipto, “ Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi  Nikah Dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  Dan Kompilasi  Hukum Islam ,” Digilib  Uin Sgd (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), Https://Etheses.Uinsgd.Ac.Id/17910/.
12 Sucipto.
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Imam Sucipto Mujiyo Nur Cholis, ,
Adang Muhamad Nasrulloh
Dalam Alqur’an mengandung beberapa makna saksi atau Syahida . Kata Syahida yang bermakna al-iqrar (Pengakuan) 13 sebagaimana dalam firman Allah SWT:
اَم َناَك َنْيِك ِرْشُمْلِل ْنَا ا ْو ُرُمْعَّي سَم ٰ َد ِج للا ٰ ِه ش ٰ َنْيِدِه لَع ٰ  ٰ ى ْمِهِسُفْنَا ِرْفُكْلاِب ٰ لوُا ٰ  ٰ ى ٰ َك ِِ ْتَطِبَح ْمُهُلاَمْعَا ٰ َو ىِف ِراَّنلا ْمُه خ ٰ َن ْوُدِل
Tidaklah  pantas  orang-orang  musyrik  memakmurkan  masjid  Allah,  padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka . (QS. At-Taubah:17).
Kata Syahida yang  bermakna Al-Khabar  Al-qath’i (informasi  yang  pasti) 14 sebagaimana dalam firman Allah SWT:
ْوُع ِج ْرِا ٰ ا لِا ٰ  ٰ ى ْمُكْيِبَا ا ْوُل ْوُقَف ي ٰ  ٰ اَناَبَا ٰ َّنِا َكَنْبا َق َرَس ٰ اَم َو اَنْدِهَش ٰ َّلاِا اَمِب اَنْمِلَع اَم َو اَّنُك ِبْيَغْلِل ح ٰ َنْي ِظِف
Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, “Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu . (QS. Yusuf:81). 15
Kata Syahida dengan  makna al-Qasam (Sumpah) 16 sebagaimana  dalam  firman Allah SWT:
َنْيِذَّلا َو َن ْوُم ْرَي ْمُهَجا َو ْزَا ْمَل َو ْنُكَي ْمُهَّل اَدَهُش ٰ ُء َّلاِا ٰ ْمُهُسُفْنَا ُةَداَهَشَف ْمِهِدَحَا ُعَب ْرَا هَش ٰ د ٰ ت ٰ للاِب ٰ ِه ٰ هَّنِا ٰ َنِمَل
صلا ٰ َنْيِقِد
Dan  orang-orang  yang  menuduh  istrinya  (berzina),  padahal  mereka  tidak mempunyai  saksi-saksi  selain  diri  mereka  sendiri,  maka  kesaksian  masing- masing  orang  itu  ialah  empat  kali  bersumpah  dengan  (nama)  Allah,  bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar . (QS. An-Nur:6). 17
Kata Syahida yang  bermakna al-hudhur (hadir) 18 sebagaimana  dalam  firman allah SWT:
......... ْنَمَف َدِهَش ُمُكْنِم َرْهَّشلا ُهْمُصَيْلَف ٰ ........... ........... barangsiapa di antara kamu hadir (dinegri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu ......... (QS. Al-Baqarah 185). 19
Dapat  dipahami  bahwa  saksi  dalam  pernikahan  merupakan  orang  yang  melihat memafhumi  dengan  benar  dan  pasti,  serta  kesaksiannya  dapat  dipertanggungjawabkan dikemudian  hari  baik  salah  satu  pihak ataupun  kedua  belah  pihak  apabila  di  butuhkan kesaksianya untuk suatu kepentingan.
13 Ali  Sahban  Nasution,  “Aspek  Aspek  Teologis  Dan  Filosofis  Tentang  Wali  Dan  Saksi Perkawinan,” El-Izdiwaj:  Indonesian  Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law 1,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432.
14 Nasution.
15 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an (LPMQ),  “Qur’an  Kemenag,”  2022, https://quran.kemenag.go.id/.
16 Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”
17 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an (LPMQ), “Qur’an Kemenag.”
18 Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”
19 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an (LPMQ), “Qur’an Kemenag.”
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto

## Dasar hukum tentang saksi nikah
Keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan, secara eksplisit Al-Qur’an tidak menerangkan.  Namun  ada  beberapa  yang  dijadikan  asas  dari  ayat  al-qur’an  sebagai dasar  betapa  pentingnya  saksi  dalam  peristiwa  terjadinya  akad  (ijab-qabul),  termasuk pada saat akad (ijab qabul) dalam pernikahan, diantaranya seperti :
.........
ا ْوُدِهْشَتْسا َو ِنْيَدْيِهَش ْنِم ْمُكِلاَج ِ ر ٰ ْنِاَف ْمَّل اَن ْوُكَي ِنْيَلُج َر لُج َرَف تَا َرْما َّو ٰ ِن ْنَّمِم َن ْوَض ْرَت َنِم َدَهُّشلا ٰ ِءا ْنَا َّل ِضَت دْحِا ٰ اَمُهى َرِ كَذُتَف دْحِا ٰ اَمُهى رْخُ ْلاا ٰ ى ..........
.......Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak  ada  (saksi)  dua  orang  laki-laki,  maka  (boleh)  seorang  laki-laki  dan  dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya........ (Q.S. Al-Baqarah: 282). 20
Selanjutnya Firman Allah SWTdalam QS.Al-Baqarah: 283:
ْنِا َو ْمُتْنُك لَع ٰ ى رَفَس ْمَل َّو ا ْوُد ِجَت اًبِتاَك ه ِرَف ٰ ن ةَض ْوُبْقَّم ٰ ْنِاَف َنِمَا ْمُكُضْعَب اًضْعَب ِ دَؤُيْلَف ىِذَّلا َنِمُت ْؤا هَتَناَمَا ٰ ِقَّتَيْل َو للا ٰ َه هَّب َر ٰ ٰ َلا َو اوُمُتْكَت َةَداَهَّشلا ٰ ْنَم َو اَهْمُتْكَّي ِاَف هَّن ٰ  ٰ ا ٰ مِث هُبْلَق ٰ ٰ للا َو ٰ ُه اَمِب َن ْوُلَمْعَت
مْيِلَع ࣖ
Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapatkan  seorang penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan hendaklah  dia  bertakwa kepada Allah, Tuhannya.  Dan  janganlah  kamu  menyembunyikan  kesaksian,  karena barangsiapa  menyembunyikannya,  sungguh,  hatinya  kotor  (berdosa).  Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan . (Q.S. Al-Baqarah: 283). 21
Kemudian Firman Allah SWT:
ي ٰ  ٰ اَهُّيَا َنْيِذَّلا ا ٰ ا ْوُنَم ا ْوُن ْوُك َنْيِما َّوَق ِطْسِقْلاِب اَدَهُش ٰ َء لِل ٰ ِه ْوَل َو لَع ٰ  ٰ ى ْمُكِسُفْنَا ِوَا ِنْيَدِلا َوْلا َنْيِب َرْقَ ْلاا َو ٰ ْنِا ْنُكَّي اًّيِنَغ ْوَا ا ًرْيِقَف للاَف ٰ ُه ل ْوَا ٰ ى اَمِهِب ٰ َلاَف اوُعِبَّتَت وَهْلا ٰ  ٰ ى ْنَا ا ْوُلِدْعَت ٰ َو ْنِا وْلَت ٰ  ٰ ا ْوَا ا ْوُض ِرْعُت َّنِاَف للا ٰ َه َناَك اَمِب َن ْوُلَمْعَت ا ًرْيِبَخ
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  penegak  keadilan,  menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan  kaum  kerabatmu.  Jika  dia  (yang  terdakwa)  kaya  ataupun  miskin,  maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan . (QS. An-Nisa:135). 22
Selanjutnya  dalam  kesaksian  pada  peristiwa  rujuk  sebagaimana  dalam  firman Allah SWT:
اَذِاَف َنْغَلَب َّنُهَلَجَا َّنُه ْوُكِسْمَاَف ف ْو ُرْعَمِب ْوَا َّنُه ْوُق ِراَف ف ْو ُرْعَمِب ا ْوُدِهْشَا َّو ْي َوَذ لْدَع ْمُكْنِ م اوُمْيِقَا َو َةَداَهَّشلا لِل ٰ ِه ٰ ذ ٰ ْمُكِل ُظَع ْوُي هِب ٰ ْنَم َناَك ُنِم ْؤُي للاِب ٰ ِه ِم ْوَيْلا َو ْلاا ٰ ِر ِخ ە ْنَم َو ِقَّتَّي للا ٰ َه ْلَعْجَي هَّل ٰ اًج َرْخَم ٰ
20 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an (LPMQ).
21 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an (LPMQ).
22 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an (LPMQ).
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Imam Sucipto Mujiyo Nur Cholis, ,
Adang Muhamad Nasrulloh
Maka  apabila  mereka  telah  mendekati  akhir  idahnya,  maka  rujuklah  (kembali kepada)  mereka  dengan  baik  atau  lepaskanlah  mereka  dengan  baik  dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah.  Demikianlah  pengajaran  itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa  kepada  Allah  niscaya  Dia  akan  membukakan  jalan  keluar  baginya . (Q. S At-Thalaq:2).
Ayat diatas merupakan dasar adanya kesaksian pada peristiwa rujuk, akan tetapi Beni Ahmad Saebani berpandangan cerai dan rujuk  merupakan problem hukum akibat dari  terjadinya  perkawinan,  apabila  dalam  peristiwa  perceraian  diperlukan  adanya kehadiran  saksi  maka  terlebih  dalam  peristiwa  akad  (ijab-qabul)  perkawinan  itu sendiri. 23 Kemudian dalam hadis, Nabi SAW bersabda:
ُبوُقْعَي ُنْب ْبِإ َميِهاَر ُرا َّزَبْلا , ُليِعاَمْسِإ َو ُنْب ِساَّبَعْلا ُقا َّر َوْلا , َلااَق : ان ُرَمُع ُنْب َةَّبَش , ان ُرْكَب ُنْب راَّكَب , ان ُدْبَع َِّاللّ ُنْب ز ِرْحُم , ْنَع َةَداَتَق , ِنَع ِنَسَحْلا , ْنَع َنا َرْمِع ِنْب نْيَصُح , ْنَع ِدْبَع َِّاللّ ِنْب ْسَم دوُع , َلاَق : َلاَق ُلوُس َر َِّاللّ ىَّلَص ُالل ِهْيَلَع َمَّلَس َو : َلا« َحاَكِن َّلاِإ يِل َوِب

## ْيَدِهاَش َو » لْدَع
Ya'qub  bin  Ibrahim  Al  Bazzar  dan  Ismail  bin  Abbas  Al  Warraq  menceritakan kepada  kami,  mereka  berkata:  Umar  bin  Syabbah  menceritakan  kepada  kami, Bakar  bin  Bakkar  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhriz menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Imran  bin Hushain,  dari  Abdullah  bin  Mas'ud,  dia  berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda, "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil." (H.R. Daruquthni). 24
Dalam redaksi hadis lain Nabi SAW Bersabda:
ُدَّمَحُم ُنْب دَلْخَم , ان وُبَأ َةَلِئا َو ُّي ِز َو ْرَمْلا ُدْبَع ِنَمْح َّرلا ُنْب ِنْيَسُحْلا ْنِم ِدَل َو ِرْشِب ِنْب ِزِفَتْحُمْلا , ان ُرْيَب ُّزلا ُنْب راَّكَب , ان ُدِلاَخ ُنْب ِحاَّض َوْلا , ْنَع يِبَأ ْلا ِبي ِصَخ , ْنَع ماَشِه , ْنَع َة َو ْرُع , ْنَع ِهيِبَأ , ْنَع َةَشِئاَع , ْتَلاَق : َلاَق ُلوُس َر َِّاللّ ىَّلَص ُالل ِهْيَلَع َمَّلَس َو "  : َلا َّدُب يِف ِحاَكِ نلا ْنِم ةَعَب ْرَأ : ِ يِل َوْلا ِج ْوَّزلا َو ِنْيَدِهاَّشلا َو " وُبَأ ِبي ِصَخْلا لوُهْجَم ْسا َو ُهُم : ُعِفاَن ُنْب َة َرَسْيَم
Muhammad  bin  Makhlad  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Wa'ilah  Al  Mirwazi Abdurrahman  bin  Al  Husain  salah  seorang  pria  dari  keturunan  Bisyir  bin Muhtafiz—  menceritakan  kepada  kami,  Az-Zubair  bin  Bakkar  menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Wadhdhah menceritakan kepada kami dari Abu Al Khushaib,  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah,  dia  berkata: Rasulullah  SAW  bersabda,  "Dalam  nikah  itu  harus  ada  empat  orang,  yaitu: wali,  suami,  dan  dua  orang  saksi."  Abu  Khushaib  adalah  perawi  majhul.  Dia bernama Nafi' bin Maisarah. (H.R. Daruquthni). 25

## Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah
1. Madzhab Hanafiah
23 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 256.
24 Imam Daruquthni, Sunan Daruquthni Nomor 3491, dikutip dari aplikasi Hadist Soft shirathal- mustaqim.org.
25 Imam Daruquthni, Sunan Daruquthni Nomor 3489, dikutip dari aplikasi Hadist Soft shirathal- mustaqim.org.
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto
Menurut  ulama  Hanafiah,  kesaksian  saksi  sebagai  syarat  rukun  dalam  akad nikah.  Jika  mempelai  laki-laki  menyuruh  dua  orang  saksi  untuk  tidak  menyatakan akad,  maka  perkawinan itu  tidak  sah.  Karena  syaratnya  adalah  mengumumkan, itu adalah mengumumkan dalam pengertian syariah, yaitu keterangan dua orang saksi. Karena keterangan para saksi nikah bukan lagi rahasia . 26
2. Madzhab Malikiyah
Ulama  Malikiyah  mengatakan  bahwa  kesaksian  bukanlah  syarat  sahnya perkawinan,  baik  pada  saat  akad  maupun  sebelum jima (hubungan  suami  isteri). Namun  direkomendasikan  agar  persakisan  saksi  harus  ada  pada  saat  akad  ( ijab qabul )  pernikahan  berlangsung.  Sehingga  dikategorikan  cacat  apabila  tidak  ada saksi dalam akad ( ijab qabul ) pernikahan atau sebelum terjadi jima hubungan suami istri. Jima (hubungan suami isteri) diponis perzinahan sehingga pernikahan tersebut harus  dibatalkan. 27 Malikiyah  mempunyai  pandangan  yang  mulanya  berdasar  pada illat ditetapkannya saksi yakni sebagai suatu syarat sah dalam pernikahan, sehingga tidak seharunya untuk  melembagakan saksi  sebagai bukti pernikahan, namun  dapat ditempuh  melalui i’lan (pengumuman  atau  pemberitahuaan). 28 Ulama  Malikiyah memilah  antara i’lan dengan  saksi, i’lan dipahami  sebagai  sarana  penyambung informasi  dari  suatu  peristiwa  pernikahan  tanpa  harus  dihadiri  saksi  dalam  proses akad  ( ijab  qabul )  pernikahan. 29 Menurut  kalangan  Malikiyah  persaksian  sebagai suatu  syarat  diperbolehkannya  hubungan  suami  isteri,  bukan  sebagai  suatu  syarat sahnya akad pernikahan. 30
3. Madzhab Syafi’iyah
Imam  syafi’i  dalam  kitabnya al-Umm berkata: 31 “apabila  dalam  peristiwa pernikahan  tanpa  adanya  saksi,  akan  tetapi  dihadiri  hanya  mempelai  pria, perempuan dan walinya menjadi sekligus menjadi saksi pada peristiwa pernikahan, maka pernikahan tersebut dikategorikan tidak sah. Imam Syafi’i melarang peristiwa pernikahan  kecuali  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  yang  mempunyai  sifat  adil  pada saat  akad  ( ijab  qabul )  pernikahan.  Apabila  tidak  demikian,  maka  pernikahannya harus  diulangi.  Pernikahan  tetap  sah  walaupun  saat  menghadiri  pernikahan  kedua saksi  itu  adil,  namun  sikapnya  menjadi  buruk  setelah  itu  bahkan  sampai kesaksiannya  ditolak.  Akan  tetapi  kedua  mempelai  harus  mampu  membuktikan bahwa  pernikahan  itu  telah  dilangsungkan.  Namun  apabila  kedua  mempelai  tidak dapat  membuktikan  kesaksian  dua  orang  tersebut  adil  maka  pernikahan  tersebut dikategorikan tidak sah.”
4. Madzhab Hanabilah
26 Yulianti,  “Transformasi  Fiqh  Empat  Madzhab  Ke  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Tentang Saksi Nikah.”
27 Yulianti.
28 Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”
29 Nasution.
30 Yulianti,  “Transformasi  Fiqh  Empat  Madzhab  Ke  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Tentang Saksi Nikah.”
31 Yulianti.
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Imam Sucipto Mujiyo Nur Cholis, ,
Adang Muhamad Nasrulloh
Ibnu  qudamah  menyatakan,  pernikahan  tanpa  adanya  dua  saksi  dianggap tidak sah. Pendapat ini yang kuat dan terkenal dari Imam Ahmad dan diperkuat oleh kalangan  para  ahli  ra’yu.  Kemudian  Imam  Ahmad  pada  riwayat  yang  lain berpendapat  bahwa  pernikahan  tanpa  adanya  saksi  dianggap  sah,  sebagaimana diikuti  oleh  Ibn  Umar, al-Hasan  ibn  Ali. Namun  pada  riwayat  al-Zuhri  dan  Malik, apabila orang yang menikah mereka mengumumkan pernikahan (tanpa ada saksi). 32 Dapat  dipahami  bahwa  saksi  pernikahan  dalam  pandangan  empat  madzhab menduduki  posisi  yang  begitu  amat  penting,  letak  perbedan  pendapat  ialah  dalam memposisikan  kedudukan  saksi  nikah. Pertama, ada  pada  syarat  atau  rukun  nikah. Kedua, ada  yang  menunggalkan  saksi  nikah.  Keberadaan  saksi  dalam  pernikahan dapat menentukan  sah  atau tidaknya  sebuah  pernikahan  tidaklah  diragukan.  Ulama dari  tiga  mazhab,  yaitu  mazhab  Hanafi,  Syafi’i  dan  Hanbali,  mengatakan  bahwa nikah tanpa saksi tidak sah, tetapi menurut mazhab Maliki, pemberitahuan nikah itu wajib.  Maka  jika  ada  orang  yang  melangsungkan  nikah sirri (tersembunyi)  tanpa saksi  dan  tidak  pula  mengumumkan  peristiwa  pernikahan,  maka  nikahnya  batal. 33 Agar lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:
Tabel.1.1 Saksi nikah pandangan Ulama Madzhab No Ulama Madzhab Rukun Nikah Syarat Syah Nikah 1. Hanafiyah √ 2. Malikiyah X X 3. Syafiiyah √ 4. Hanabilah √

## Syarat-syarat Saksi nikah
Sebagaimana  sudah  dipaparkan  diatas  mengenai  definisi  saksi,  bahwa kedudukan  saksi  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  terpenuhi  dalam  pernikahan, posisi  saksi  sangat  penting  dalam  menyatakan  akad  (ijab  qabul)  pada  peristiwa pernikahan  karena  sebagai  orang  yang menentukan  sah atau  tidak  sahnya  sebuah akad (ijab-qabul). Pada umumnya mayoritas para ulama sepakat bahwa untuk  dapat menjadi saksi  dalam  peristiwa  pernikahan  harus  memenuhi  beberapa  unsur  persyaratan  yaitu; dua  orang  saksi,  beragama  Islam,  berakal,  baligh,  laki-laki,  memahami  kandungan lafadz ijab dan qabul, dapat mendengar, dapat melihat, cakap, adil, merdeka. 34
Wahbah  Al  Zuhaili  berpandangan  bahwa  saksi  hendaknya  memiliki  beberapa sifat:
يغبني رفاوت فاصوأ ةنيعم يف دوهشلا يهو ًلاوأ ـ نأ اونوكي ًلاهأ لمحتل ةداهشلا كلذو غولبلاب ،لقعلاو ًايناثو ـ نأ ققحتي مهروضحب ىنعم ،نلاعلإا ًاثلاثو ـ نأ اونوكي ًلاهأ ميركتل جاوزلا مهروضحب 35 32 Yulianti.
33 Sucipto, “Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah dan Transformasinya Pada Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.”
34 Oyo Sunaryo Mukhlas, Pranata Sosial Hukum Islam (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
35 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Bairut: Darul Fikr, 1998).
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto
“Saksi  hendaknya  memiliki  beberapa  sifat  tertentu;  1)  Hendaknya  mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan  berakal. 2) Dengan kehadiran  mereka  hendaknya  terwujud  makna  pengumuman  akan  pernikahan tersebut. 3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.” 36
Wahbah az-zuhaili dalam kitabnya Al fiqhu al Islami Waadilatuhu memaparkan secara terperinci terkait syarat-syarat saksi dalam senuah pernikahan diantaranya; 37
1. Berakal,  tidak  sah  atau  ilegal  bagi  orang  gila  untuk  menjadi  saksi  upacara pernikahan.  Karena  tujuan  saksi  tidak  terpenuhi,  yaitu  mengumumkan  dan menyangkal  tuduhan  negatif  dikemudian  hari  apabila  terjadi  pelarangan  dalam pernikahan.
2. Baligh,  artinya  meskipun  anak  sudah  berumur tamyiz tetap  persaksian  anak dianggap  tidak  sah.  Sebab  anak  tidak  akan  dapat  pada  tujuan  adanya  sebuah persaksian,  yaitu  tidak  akan  mampu  menghargai  prosesi  dan  mengumumkan pernikahan.  keberadaan  anak  pada  saat ijab  qabul pernikahan  tidak  sesuai dengan urgensi pernikahan. saksi dalam prosesi pernikahan harus mukallaf . Para ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda dalam konsep yang lain, tergantung pada  makna  kesaksian,  tergantung  pada  apakah  mereka  berpandangan  pada mengumukannya  seperti  yang  dikatakan  oleh    ulama  Hanafi,  atau  melindungi dari  pelanggaran  akad  nikah  dikemudian  hari,  seperti  yang  dikatakan  oleh ulama Syafi’iyah.
3. Berbilang, maksudnya adalah lebih dari satu, hal ini para ulama mensepakatinya. Satu  orang  saksi  saja  dalam  akad  nikah  tidak  dapat  dilaksanakan,  hal  ini didasarkan  pada  hadist  riwayat  Daruqutni  dan  Ibn  Hibban ;"Tidaklah  ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil" . Para ulama Hanafiah  berpandangan  apabila  seorang  ayah  mememrintahkan  kepada mempelai  laki-laki  untuk  menikahkan  putrinya  yang  kecil,  kemudian  lelaki tersebut menikahkannya, ayah perempuan hadir pada saat ijab qabul beserta satu orang  saksi,  maka  akad  pernikahan  dianggap  sah.  Karena  masih  dalam  satu majelis akad sehingga  ayah dapat  dikategorikan sebagai saksi pernikahan  Akan tetapi  jika  ayah  tidak  ada  di  tempat  atau  dalam  satu  majelis,  maka  akad  nikah tersebut  tidak  sah,  karena  akadnya  berbeda  tidak  ada  dalam  satu  majelis. sehingga, tidak mengkategorikan ayah sebagai saksi pernikahan dalam akad ijab qabul . Hukumnya sah apabila seorang ayah dihadapan satu orang saksi hendak menikahkan anak perempuannya  yang dewasa serta hadir didalam majelis  pada saat akad ijab qabul , sendangkan apabila tidak hadir maka tidak sah.
4. Lelaki,  jumhur  para  ulama  berpandangan  bahwasanya  saksi  dalam  akad pernikahan  harus  dua  orang  laki-laki,  satu  orang  saksi  laki-laki  dengan  saksi perempuan  tidak  dianggap  sah  berbeda  dengan  ulama  kalangan  Hanafiah. Persaksian satu laki dan dua perempuan juga tidak sah. Adapun ulama kalangan Hanafiah  berkata,  persaksian  satu  laki-laki  beserta  dua  perempuan
36 Abdul Hayyie Al-kattani dan dkk, Terjemah Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011).
37 Al-kattani dan dkk.
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Imam Sucipto Mujiyo Nur Cholis, ,
Adang Muhamad Nasrulloh
diperbolehkan,  karena  perempuan  dianggap  menyandang  kapasitas  untuk bersaksi sebagaimana persaksian dalam persoalan harta.
5. Merdeka,  syarat  merdeka  ini  menurut  kesepakatan jumhur  ulama,  selain  ulama kalangan  Hanabilah.  Perkawinan  tidak  sah  dengan  adanya  kesaksian  kedua budak laki, karenabudak laki-laki itu sendiri tidak memiliki hak perwalian. Oleh karena itu, budak tidak berhak bersaksi karena budak  tidak memiliki hak wali. Akibatnya,  budak  tidak  memiliki  hak  asuh  orang  lain,  sedangkan  persaksian termasuk  dalam  jenis  perwalian.  Para  ulama  madzhab  Hanabilah  berkata, Pernikahan  dapat  dilaksanakan  dengan  kesaksian  dua  budak  laki-laki.  Hal  ini ulama Hanabilah berpandangan bahwa semua hak terkait persaksian buda dapat diterima.  Tidak  ada  dalil  yang  menafikan  hal  itu  dari  Al-Qur'an,  sunah,  atau ijma.  Apabila  budak  mempunyai  sifat  adil  dan  dapat  dipercaya  maka  dapat diterima persaksiannya.
6. Adil,  berarti  istiqamah  dan  selalu  mengikuti  ajaran  agama,  meskipun  hanya lahiriah. Dengan kata lain, orang yang  tertutup tidak secara terbuka melakukan kejahatan  dan  penyimpangan.  Hal  tersebut  merupakan  pendapat  jumhur  ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i. Batalnya akad nikah  dengan kesaksian orang yang  tidak  baik,  karena  isi  hadis  sebelumnya    mensyaratkan  dua  orang  saksi yang  saleh.  Demikian  Juga  karena  kesaksian  tersebut  mengandung  beberapa penghargaan  terhadap  perkawinan  dan  menunjukkan  eksistensinya.  Meski  ada orang  jahat  di antara  mereka  yang  ingin menyinggung,  dan  kehadirannya tidak memuliakan  pengaturan  ini.  Ini    pendapat  yang  kuat.    Para  ulama  Hanafiah berkata,  keadilan  bukan  merupakan  syarat  dalam  persaksian.  Oleh  karenanya akad  nikah  sah  dilakukan  dengan  saksi  orang-orang  adil  mau  pun  orang-orang fasik.  Karena  kesaksian  ini  merupakan  sebuah  penerimaan  amanah,  maka  sah dilakukan  oleh  orang  fasik,  sebagaimana  amanah-amanah  lainnya.  Orang  fasik tersebut  juga  mempunyai  hak  wali,  maka  dia  iuga  berhak  untuk  bersaksi.  Ini adalah pendapat syiah Imamiyyah juga; karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syaratakan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.
7. Islam,  Semua  ulama  menyepakati  syarat-syarat  untuk  menerima  Islam.  Kedua saksi  harus  beragama  Islam,  tidak  cukup  bagi  saksi  yang  tidak  jelas keislamannya. Kondisi ini berlaku jika kedua mempelai  beragama Islam. Ulama Hanafi tidak mensyaratkan syarat ini jika perempuan tersebut adalah perempuan muslimah.  Jika  seorang  muslim  menikah  dengan  perempuan  dzimmiyah (ahludzimmah)  dengan  kesaksian  dua  orang  ahludzimmah,  maka  hukumnya menurut    ulama  Hanafi;  karena  kesaksian  Ahli  Kitab  terhadap  Ahli  Kitab diperbolehkan.    Namun  menurut  ulama  lain,  hal  tersebut  tidak  benar;  karena suami  adalah  seorang  Muslim,  maka  masyarakat  Muslim  harus  mengetahui tentang  pernikahan  tersebut.  Untuk  pernikahan  muslim,  ada  persyaratan  bahwa saksi  harus  beragama  Islam,  karena  syarat  ini  sangat  penting  dan  dilihat  oleh agama.  Oleh  karena  itu,  seorang  muslim  harus  melihatnya  agar    dapat menularkannya  kepada  muslim  lainnya. Sedangkan  jika  calon mempelai  bukan muslim, menurut  ulama Hanafi, sertifikat Ahl al-Kitab bisa diterima.
8. Dapat melihat, dipelopori oleh kalangan ulama Syafi’iyah, dalam pendapat yang shahih .  Tidak  dapat  diterima  dari  kesaksian  orang  yang  buta,  karena  perkataan
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto
tidak  dapat mungkin  dapat ditangkap  secara  sempurna  melainkan disempurnakan  dengan  melihat  secara  langsung  dan  mendengarkannya.  Orang yang  buta  tersebut  tidak  dapat  membedakan  antara  orang  yang  mendakwa dengan  orang  yang  didakwa.  Adapun  Menurut  sebagian  besar  jumhur  ulama, penglihatan  tidak  wajib.  Kesaksian  seorang  tunanetra  sah  jika  mampu mendengar  perkataan  kedua  belah  pihak  yang  bersepakat  dan  membedakannya tanpa ragu-ragu. Karena orang buta adalah orang yang berhak bersaksi, termasuk dalam  hal  ini  bersaksi  dalam  peristiwa  pernikahan  menurut  pendapat  tertentu, oleh karena itu kesaksiannya sah seperti dalam bidang jual beli.
9. Dapat  mendengar,  saksi  dapat  mendengar  dan  memahami  kata-kata  dari  pihak yang sedang akad ijab qabul , merupakan persyaratan menurut kebanyakan  para ulama.  Dianggap  batal  ketika  saksi  dalam  keadaan  tidur  dan  tuli  dalam  sebuah akad pernikahan, karena tujuan  kesaksian tidak terpenuhi dengan contoh kedua syarat  tersebut.  Demikian  pula,  pernyataan  seorang  pemabuk  yang  tidak menyadari  apa  yang  didengarnya  dan  tidak  mengingatnya  dalam  kesadarannya juga tidak sah.

## Jumlah Saksi
Jumlah saksi adalah dua, yang disetujui oleh para ulama. Akad nikah tidak boleh dilakukan hanya dengan satu saksi, karena sebagaimana hadits sebelumnya mengatakan; "Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil ." (HR Daru  Qutni  dan  Ibnu  Hibban). 38 Riwayat  yang  termasyur  dari  madzhab  Hanfi  dan Hambali: Kesaksian satu perempuan saja yang bisa diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat  lain  mengatakan:  dapat  diterima  kesaksian  dua  orang  perempuan.  Syafi’i: Kesaksian perempuan tidak diterima  kecuali empat orang. Untuk penyidik  Zhahiriyah, saksi bisa terdiri dari empat orang perempuan. Dapat dipahami bahwa para ulama fikih sepakat bahwa jumlah saksi nikah minimal adalah dua orang saksi.

## Nikah Tanpa Saksi
Kehadiran saksi dalam prosesi akad perkawinan bukan hanya untuk menetapkan sahnya perkawinan,  serta  dapat  menunaikan fungsi mengumumkan yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa perkawinan telah dilangsungkan. Tujuannya untuk menghindari isu-isu negatif yang mungkin timbul setelah menikah akibat tuduhan zina.  Bersamaan  dengan  itu,  hak-hak  yang  timbul  dari  perjanjian  pranikah  diperkuat, seperti: pengakuan garis keturunan keluarga, hubungan mahar untuk mata pencaharian, penguatan hak waris, dll. Kehadiran saksi di depan umum menjadi alasan para fuqaha' menjadikan pernikahan sebagai syarat sah. Akibatnya, pernikahan tanpa saksi tidak sah. Fuqaha menetapkan beberapa persyaratan bagi saksi karena peran dan kedudukan saksi dalam  perkawinan,  saksi  dalam  perkawinan  menentukan  sahnya  perkawinan  dan fungsinya sebagai i'lan. Oleh karena itu. 39
Saksi merupakan bagian dari  rukun perkawinan, maka perkawinan  tanpa saksi adalah batal. Ulama sependapat dengan pendapat ini, baik ulama Syafi, Hanafi maupun
38 Al-kattani dan dkk.
39 M.  Amir  Langko,  “Nikah  Sirri  Menentang  Publisitas  Perkawinan,” Al-Bayyinah:  Journal  of Islamic Law 01, no. 2 (2017): 85–98.
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Imam Sucipto Mujiyo Nur Cholis, ,
Adang Muhamad Nasrulloh
Hamal. Ulama juga menambahkan, kedua  saksi yang diminta harus bertemu saat akad nikah.  Kesaksian  itu  sendiri  memiliki  maksud  yang  sangat  bernilai,  seperti menunjukkan,  menyampaikan  atau  memperlihatkan  kepada  masyarakat  bahwa perkawinan  merupakan  suatu  kehormatan  dan  dapat  mengangkat  derajat  pasangan tersebut. Tujuan kesaksian tersebut juga  untuk memperjelas  perbedaan antara halal dan haram dalam perkawinan, sehingga tidak ada tempat bagi larangan perkawinan. Dengan adanya  kesaksian  tersebut  anda  mengetahui  siapa  yang  berhak  atas  keluarga,  mertua, perempuan  yang  tidak  boleh  dinikahi,  harta    dan  harta  benda. 40 Sehingga  dapat dipahami  bahwa  pernikahan  tanpa  saksi  tidak  dapat  diterima  menurut  mayoritas  para ulama, karena mengingat batapa pentingnya fungsi saksi.

## Saksi Nikah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Apabila  merujuk  pada  UU  no  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  peraturan  ini hanya mengatur tentang nikah tanpa dihadiri dua orang saksi sebagaimana dalam pasal 26  “(1)  Perkawinan  yang  dilangsungkan  dimuka  pegawai  pencatat  perkawinan  yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2  (dua)  orang  saksi  dapat  dimintakan  pembatalannya  oleh  para  keluarga  dalam  garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”. 41 Sedangkan pada PP No 09 tahun 1975 mengatur pada pasal 10 aya 3, “(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan  dilaksanakan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  dan  dihadiri  oleh  dua  orang saksi.” 42
Saksi  nikah  dalam  KHI  diatur  dalam  bagian  keempat  pasal  24  s/d  26,  sebagai berikut: Pasa 24 (I) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2)  Setiap  perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi.    Pasal  25,  Yang  dapat ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah  seorang  laki-laki  muslim,  adil,  aqil baligh,  tidak  terganggu  ingatan  dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli.  Pasal  26  Saksi  harus hadir  dan  menyaksikan  secara  langsung  akad  nikah  serta  menandatangani  Kesaksian Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. 43

## Landasan Filosofis dan Hikmah Tasyri Saksi
Secara  perspektif  filosofis  mengenai  saksi  pernikahan,  Rasulullah  sendiri bersabda    dalam  berbagai  riwayat  hadits,  meskipun  dalam  berbagai  redaksi  beliau menyatakan  bahwa  saksi  bersifat  mendesak, 44 sebagaimana  sabda  Rasulullah  SAW dalam sebuah hadits:“Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang
40 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Gama media (Yogyakarta, 2017).
41 Undang-Undang Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).
42 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  “PP  No.  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  UU Perkawinan” (1975).
43 Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam.
44 Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto
saksi  yang  adil’”.  Persaksian  dalam  pernikahan  yang  sah  adalah  wajib  karena  ada beberapa alasan yang mendasarinya serta penting yaitu sebagai berikut : 45
1. Akad  nikah  sangat  penting  dalam  pandangan  Islam  serta  dalam  budaya masyarakat  sebagai  kepentingan  dunia  dan  agama.  Maka  harus  disiarkan  dan disaksikan untuk kemuliaan dan antusiasme masyarakat umum.
2. Persaksian untuk mencegah publikasi topik buruk  serta memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk melarang pernikahan.
3. Pernikahan  erkait  dengan  banyak  undang-undang  yang  pengaruhnya  terus berlanjut  dari  waktu  ke  waktu,  seperti  menentukan  keturunan,  melarang menikahi mertua dan pewarisan.
Sehingga  hikmah  tasyri  adanya  keharusan  memiliki  saksi  dalam  perkawinan, dua saksi harus membuktikan kepastian hukum dan menghindari keberatan di kemudian hari  dari  para  pihak  yang  menikah. 46 Kemudian  ada  pemahaman  tentang  pentingnya pernikahan dan bagaimana menunjukkannya kepada orang-orang untuk melawan segala macam  prasangka  dan  fitnah  bagi  pengantin  baru  serta  persakisan  dapat  membedakan antara halal dan haram, Kebiasaannya sesuatu yang legal ditampilkan, sedangkan yang ilegal biasanya ditutupi. Perkawinan dapat didaftarkan dengan bantuan persaksian untuk dapat dicatat. 47

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Saksi  nikah  merupakan  orang  yang  benar-benar  melihat  mengetahui  dengan benar dan pasti, serta kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari baik salah  satu  pihak  ataupun  kedua  belah  pihak  apabila  di  butuhkan  kesaksianya  untuk suatu  kepentingan.  Saksi  nikah  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia merupakan bagian dari rukun nikah, hal ini diadopsi dari pendapat Imam Syafii. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang saksi. Tujuannya adanya saksi nikah untuk  untuk menghindari  masalah  negatif  yang  mungkin  timbul  setelah  menikah  karena  tuduhan seks di luar nikah. Pada saat yang sama, hak-hak yang timbul dari perjanjian pranikah diperkuat.  menyukai;  pengakuan  garis  keturunan,  hubungan  Mahar  untuk  mata pencaharian, penetapan hak waris dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-kattani, Abdul Hayyie, dan dkk. Terjemah Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . Jakarta:
Gema Insani, 2011.
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . Bairut: Darul Fikr, 1998.
Darmalaksana,  Wahyudin.  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi Lapangan.” Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 2020,
45 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 100.
46 Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”
Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Imam Sucipto Mujiyo Nur Cholis, ,
Adang Muhamad Nasrulloh
1–6. https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.
Instruksi Presiden RI. Kompilasi Hukum Islam (1991).
Kemdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. https://kbbi.web.id/saksi.
Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-qur’an  (LPMQ).  “Qur’an  Kemenag,”  2022. https://quran.kemenag.go.id/.
Langko,  M.  Amir.  “Nikah  Sirri  Menentang  Publisitas  Perkawinan.” Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law 01, no. 2 (2017): 85–98.
Mukhlas,  Oyo  Sunaryo. Pranata  Sosial  Hukum  Islam .  Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2015.
Mukhsin, M Karya. “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.” Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 18, no. 1 (2019): 92–105.
https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.7303.
Nasution,  Ali  Sahban. “Aspek  Aspek  Teologis  Dan  Filosofis  Tentang Wali  Dan  Saksi dalam pernikahan.” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 1, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. PP  No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (1975).
Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia .
Gama media . Yogyakarta, 2017.
Sucipto, Imam. “Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah  dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum  Islam.” Digilib  UIN  SGD .  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  2013. https://etheses.uinsgd.ac.id/17910/.
Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (1974).
Yulianti, Irma. “Transformasi Fiqh Empat Madzhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang  Saksi  Nikah.” ADLIYA:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan 12,  no.  1 (2019): 61–84. https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490.