licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## AKIBAT HUKUM AKTA PERPANJANGAN SEWA MENYEWA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI DENPASAR NOMOR 34/PDT/2016/PT. DPS)
I Gede Yudi Arsawan 1 , I Gede Yusa 2
1 Fakultas Hukum, Kenotariatan, Universitas Indonesia, yudiarsawan27@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Udayana

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The agreement as a source of engagement must be made by fulfilling the legal requirements  as  specified  in  the  Civil  Code  (KUHPerdata).  Because  if  the agreement does not meet the legal requirements, the engagement that occurs cannot  be  enforced.  The  agreement  can  be  null  and  void  if  it  contains  false information.  The  case  of  the cancellation  of  the  agreement  in  the  form  of  an authentic deed due to false information can be found in the Denpasar High Court Decision Number 34/PDT/2016/PT. DPS. In that decision, the Panel of Judges upheld  the  decision  of  the  first  instance  court  which  stated  that  the  original
Appellant  of  the  Plaintiff  committed  an  unlawful  act  because  he  gave  false information so that the Deed of Lease Extension made before a notary became null and void. This research is normative legal research or what is also known as doctrinal  legal  research.  Normative  legal  research  is legal  research  in  the area of legal science itself in a broad sense. It is said to be broad because the science  of  law  is the  way  it  is,  entering all  aspects of  science  with  the  aim  of achieving legal goals. The results of this study found that there was negligence by a notary in making the Lease Extension Deed in that case, besides that the result of false information by one of the parties resulted in the Lease Extension Deed being invalid and null and void and the party providing false information must be held responsible and compensate for the losses suffered by the parties concerned.
Keywords :
Agreement; False Information; Notary
Cite this paper : Arsawan, I. G., & Yusa, I. G. (2022). Akibat Hukum Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2016/PT. DPS). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Civil Law

## PENDAHULUAN
Perjanjian sebagai sumber perikatan harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya sebagaimana  ditentukan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Karena apabila perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya maka perikatan yang terjadi tidak akan dapat dipaksakan pelaksananannya.
Definisi perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian  adalah suatu perbuatan  dengan mana satu  pihak atau  lebih mengikatkan  diri terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam apabila dilihat dari segi bentuknya yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis  merupakan  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  terkait  dalam  bentuk  tulisan,
sedangkan perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak terkait secara lisan (hanya merupakan kesepakatan para pihak). 1
Pembuatan  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis  lebih  umum  dilakukan  karena dipandang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dibandingkan dalam bentuk lisan. Perjanjian tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Sebagai alat bukti maka perjanjian tertulis dapat dibedakan kembali  menjadi  2  (dua)  macam  yaitu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta autentik dan perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan. Perbedaannya terletak pada dimana  akta  autentik  dibuat  dengan  beberapa  formalitas  tertentu,  dihadapan  seorang pejabat umum yang berwenang. Sedangkan akta di bawah tangan dibuat para pihak terkait tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. 2
Perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Arti sempurna adalah akta tersebut dengan sendirinya membuktikan diri sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan  akta  tersebut  berlaku  sebagai  yang  benar  di  antara  para  pihak  dan  para  ahli  waris termasuk penerima hak mereka. 3 Sedangkan  akta di bawah tangan hanya dapat memiliki kekuatan  pembuktian  sempurna  seperti  akta  autentik  apabila  para  pihak  tidak  ada  yang menyangkal tanda tangan yang dibubuhi pada akta tersebut,  dan apabila  ada pihak yang menyangkal maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai alat bukti harus membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. 4
Khusus mengenai perjanjian dalam bentuk akta autentik maka pembuatannya hanya dapat dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang  berbunyi:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang unutk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  terkait  pembuatan  perjanjian  dalam  bentuk akta autentik hanya menguraikan dan memformulasikan keterangan-keterangan dari para penghadap, sehingga tanggungjawab kebenaran keterangan tersebut termasuk jika terdapat keterangan  palsu  terletak  pada  para  penghadap,  sedangkan  notaris  dalam  hal  ini  tidak bertanggungjawab  maupun  tidak  dapat  diminta  tanggung  gugat  atas  kerugian. 5 Namun meskipun  demikian,  notaris  tetap  dituntut  untuk  wajib  bertindak  saksama  dalam menjalankan jabatannya yaitu untuk teliti dan berhati-hati dalam menguraikan keterangan para penghadap. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dapat terjadi kondisi dimana penghadap tidak memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  atau  memberikan  keterangan  palsu  kepada notaris dengan maksud untuk memenuhi kepentingan dan tujuan pribadinya. Apabila hal itu terjadi maka dapat mengakibatkan kebatalan dalam perjanjian yang dibuat.
Kasus kebatalan perjanjian dalam bentuk akta otentik akibat keterangan palsu dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2016/PT. DPS. Para pihak dalam tingkat banding adalah FM selaku pembanding semula Penggugat melawan INR, ASWD dan NKP yang merupakan terbanding. Pada mulanya FM dan ASWD selaku kuasa dari
1 I  Wayan  Agus  Vijayantera,  2020,  Kajian  Hukum  Perdata  Terhadap  Penggunaan  Perjanjian  Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (1), hal. 118.
2 Avina  Rismadewi  dan  Anak  Agung  Sri  Utari,  2015,  Kekuatan  Hukum  Dari  Sebuah  Akta  Di  Bawah Tangan, Jurnal Kertha Semaya, 3 (3), hal. 2.
3 Ibid., hal. 4.
4 Ibid., hal. 4.
5 Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, 2019, Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Jurnal Komunikasi Hukum, 5 (2), hal. 115.
INR yang merupakan pemiliki objek sewa telah menandatangani akta perpanjangan sewa menyewa No. 16 tanggal 4 Desember 2013 yang dibuat dihadapan notaris ENW. Objek sewa tersebut  merupakan  sebuah  bangunan  dengan  fungsi  toko.  Saat  menghadap  notaris, penghadap  FM  mengaku  memiliki  hak  terhadap  objek  sewa  sebesar  50%  (lima  puluh persen) dan haknya tersebut tercantum dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 04-04-2009  (empat  April  dua  ribu  sembilan),  Nomor  16,  yang  dibuat  dihadapan  notaris TFTN, oleh karena keterangan dari FM tersebut maka ASWD selaku kuasa dari INR bersedia untuk menandatangani akta perpanjangan sewa menyewa. Namun ternyata telah terbukti bahwa  keterangan  dari  FM  yang  mengaku  memiliki  hak  sewa  50%  (lima  puluh  persen) tersebut  adalah  tidak  benar  dan  termasuk  sebagai  kausa  yang  terlarang.  Oleh  karena keterangan palsu tersebut maka Majelis Hakim pada tingkat pertama memutuskan bahwa perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan pada tingkat banding Majelis Hakim juga berpendapat bahwa putusan pada tingkat pertama telah diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang cermat dan benar menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mendalami  lebih  lanjut bagaimana  bisa  notaris  menguraikan  keterangan  palsu  penghadap  tersebut  dalam  akta perpanjangan  sewa  menyewa  padahal  dalam  menjalankan  jabatannya  notaris  dituntut untuk  bertindak  secara  saksama,  dan  juga  untuk  mendalami  secara  hukum  perdata bagaimana akibat hukum akta yang memuat keterangan palsu.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  yang  biasa  juga  disebut sebagai  penelitian  hukum  doktrinal. 6 Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum di wilayah ilmu hukum sendiri dalam artian luas. Dikatakan luas karena ilmu hukum memang begitu adanya, memasuki semua aspek keilmuan dengan maksud mencapai tujuan hukum. 7 Soerjono  Soekantor  mengatakan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  juga merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka. 8 Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual,  sedangkan  analisis  data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelalaian Notaris dalam Pembuatan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa UUJN  mengatur  bahwa  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dituntut  untuk bertindak saksama. Bertindak saksama memiliki pengertian teliti, cermat, dan benar dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bermaksud membuat akta agar tidak ada  yang  dirugikan. 9 Tindakan  saksama  oleh  notaris  dalam  pembuatan  akta  juga  harus berdasarkan  pada  prinsip  kehati-hatian  seperti  misal  notaris  harus  memastikan  bahwa bentuk akta yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan juga berhati-hati dalam menuangkan  keterangan penghadap atau setidaknya berusaha untuk memastikan bahwa keterangan tersebut adalah benar sebagaimana seperti notaris berusaha untuk memastikan bahwa  notaris  mengenal  penghadap  dengan  cara  memeriksa  identitas  yang  dibawa  oleh penghadap adalah sesuai.
Apabila  Notaris  tidak  bertindak  saksama  maka  sanksi  yang  bisa  dikenakan  telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN yang berbunyi:
6 Nurul Qamar, dkk, 2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makassar: Social Politic Genius, hal. 49.
7 Ibid. 8 Ibid.
9 Yanti  Yoswara,  Chairunnisa  Said  Selenggang  dan  Daly  Erni,  2021,  Kelalaian  Notaris  Yang  Salah Memasukkan  Nomor  Persil  Dalam  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1069K/PDT/2020), Indonesian Notary, 3 (2), hal. 480.
“Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan  huruf  l  dapat  dikenai  sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.”
Pada  kasus  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor  34/PDT/2016/PT. DPS yang fakta persidangan lengkapnya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  Nomor  172/Pdt.G/2015/PN.  Dps  dijelaskan  bahwa  pada  tanggal  04  Desember 2013, FM bermaksud untuk membuat perjanjian perpanjangan sewa menyewa dengan INR selaku pemilik objek sewa berupa sebuah bangunan dengan fungsi toko. Ketika menghadap notaris untuk menguraikan kehendaknya dalam bentuk akta otentik maka FM hadir sendiri, sedangkan INR diwakili oleh kuasanya yaitu ASWD. Kuasa yang diberikan oleh INR kepada ASWD tersebut adalah sah sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa tanggal  4 Desember 2013.
Kemudian  penghadap  FM  menerangkan  kepada  para  pihak  dan  notaris  bahwa  ia merupakan  pemegang  hak  sewa  terhadap  objek  sewa  tersebut  seluas  50%  (lima  puluh persen) dan oleh karena itu FM merasa berhak untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum untuk memperpanjang masa sewa terhadap perjanjian pokok yaitu Akta Perjanjian Sewa Nomor 16, tertanggal 04 April 2009.
Oleh  karena  keterangan  dari  FM  tersebut  maka  notaris  ENW  bersedia  untuk membuatkan akta autentik berupa Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 16, tanggal 04 Desember 2013 yang dalam halaman 2 akta tersebut menyebutkan: “Bahwa berdasarkan Akta  Perjanjian  Sewa  Menyewa  tertanggal  04-04-2009  (empat  April  dua  ribu  sembilan, Nomor:  16,  dibuat  dihadapan  Notaris  TFTN,  Pihak  Kedua  bersama  dengan  nyonya  NKP adalah  pemegang  hak  sewa  masing-masing  seluas  50%  (lima  puluh  persen)  atas  sebuah bangunan  TOKO  yang  akan  disebutkan  dan  diuraikan  di  bawah  ini  hingga  berakhir  pada tanggal  03-03-2015  (tiga  Maret  duaribu  limabelas).”  Akan  tetapi  kemudian  dalam  fakta persidangan  ditemukan  bahwa  perjanjian  sewa  pokok  adalah  Akta  Perjanjian  Sewa Menyewa  Nomor  16,  tanggal  18  April  2009,  dan  dalam  akta  tersebut  tidak  ditemukan keterangan mengenai hak sewa seluas 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh FM.
Sebelumnya  INR  selaku  pemberi  sewa  telah  membuat  perjanjian  pokok  sewa menyewa  dengan  NKP  selaku  penyewa  yang  dibuat  dalam  bentuk  Akta  Perjanjian  Sewa Menyewa  Nomor  16,  tanggal  18  April  2009.  Kemudian  perjanjian  tersebut  diperpanjang dengan  Akta  Perpanjangan  Hak  Sewa  Nomor  10,  tanggal  10  Januari  2014  yang  dibuat  di hadapan  notaris  TFTN.  Artinya  pemegang  Hak  Utama  sebagai  pihak  penyewa  yang  sah berdasarkan  Akta  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Nomor  16,  tanggal  18  April  2009  tersebut adalah NKP dan bukan FM.
Dengan  memperhatikan  halaman  2  Akta  Perpanjangan  Sewa  Menyewa  No.  16, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat di hadapan notaris ENW maka terdapat kejanggalan mengapa bisa keterangan mengenai hak sewa 50% (lima puluh persen) oleh FM tersebut dicantumkan  oleh  notaris  karena  padahal  dalam  Akta  Perjanjian  Sewa  Menyewa  No.  16, tanggal  18  April  2009  yang  merupakan  perjanjian  pokoknya  tidak  terdapat  keterangan mengenai  bagian  hak  sewa  oleh  FM  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  notaris  ENW adalah lalai atau kurang teliti dalam melaksanakan jabatannya. Karena notaris seharusnya terlebih dahulu memeriksa isi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 16, tanggal 18 April 2009  yang  merupakan  perjanjian  pokok  dan  memastikan  bahwa  memang  dalam  akta tersebut  terdapat  keterangan  mengenai  bagian  hak  sewa  FM  untuk  memastikan  bahwa pernyataan  FM  adalah  benar  dan  apabila  benar  barulah  menerima  keterangannya  untuk diuraikan dalam akta autentik.
Kelalaian  oleh  notaris  karena  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  bertindak saksama dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. 10 Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi” “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dan juga dalam Pasal 1366 yang berbunyi:  “Setiap  orang  bertanggung-jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaian  atau kurang hati-hatinya.”
Terhadap  pengertian  kedua  pasal  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  notaris  yang  lalai  dalam  menjalankan  kewajibannya  dan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  yang  berkepentingan  dapat  diminta  pertanggung jawaban  untuk  kerugian  tersebut.  Dalam  kasus  ini  akibat  pembuatan  Akta  Perpanjangan Sewa Menyewa No. 16, tanggal 04 Desember 2013 oleh ENW yang dibuat dengan kurang hati-hati  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  pemegang  hak  utama  yang  sah  yaitu  NKP sehingga NKP dapat menuntut kerugian terhadap notaris.
Keterangan Palsu Sebagai Penyebab Kebatalan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  ditentukan  bahwa  perjanjian  adalah  sah  apabila memenuhi  4  (empat)  syarat  sah  yaitu:  1.  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak,  2.  para pihak adalah cakap, 3. ada suatu hal tertentu yang diatur, dan 4. sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif perjanjian dan apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya perjanjian akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permohonan pihak yang berhak memohon pembatalan tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dan apabila tidak terpenuhi maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dari awal atau tidak pernah dilahirkan termasuk tidak pernah terlahir suatu perikatan. 11
Batal demi hukum hanya terjadi sepanjang syarat atau keadaan batal demi hukum itu terpenuhi, sedangkan dapat dibatalkan dapat dimaknai dua kemungkinan yaitu: 12
1. perjanjian menjadi benar-benar batal karena dinyatakan pembatalannya oleh sebab permintaan untuk membatalkan, atau
2. perjanjian  itu  tidak  jadi  batal  karena  dimintakan  pembatalan  sehingga  tidak  ada pernyataan batal.
Apabila sebab dalam perjanjian adalah palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak  akan  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1335 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang,  tidak  mempunyai  kekuatan.”  Pengertian  sebab terlarang tersebut diuraikan dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu sebab adalah  terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang-undang,  atau  apabila  berlawanan  dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
Dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor  34/PDT/2016/PT.  DPS  yang fakta persidangan lengkapnya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor  172/Pdt.G/2015/PN.  Dps  ditemukan  fakta  bahwa  terhadap  pihak  yaitu  FM  yang memberikan keterangan palsu dalam suatu perjanjian perpanjangan sewa menyewa yang dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris ENW berupa Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 16, tanggal 04 Desember 2013.
10 Lely, Iwan Permadi dan Bambang Winarno, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, hal. 8.
11 Pengadilan Negeri Tahuna, 2018, Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan”, diambil 29
Agustus 2021, dari https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan- pengadilan/item/perjanjian.
12 Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian , Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hal. 4 – 5.
Bentuk  keterangan  palsu  tersebut  adalah  keterangan  mengenai  FM  selaku  pihak kedua  dalam  perjanjian  tersebut  mengaku  memiliki  hak  sewa  seluas  50%  (lima  puluh persen) terhadap objek sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16, tanggal 04 April 2009 yang merupakan perjanjian pokok.
Fungsi  utama  dari  seorang  hakim  adalah  untuk  memberikan  putusan  terhadap perkara yang diajukan kepadanya. 13 Namun tentu putusan yang diberikan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat, maka terhadap keberadaan keterangan palsu tersebut dalam  putusan  pada  tingkat  pertama  Majelis  Hakim  menguraikan  pertimbangan  hukum diantaranya sebagai berikut:
a. Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  dalam  pertimbangan Konspensi  dan  Dalam  Rekonpensi  di  atas,  dan  telah  terbukti  bahwa pengakuan/keterangan  Tergugat  Intervensi  I/Penggugat  Asal  (FM),  punya  hak  sewa 50% dalam Akta Nomor 16, Tanggal 18 April 2009 itu tidak benar (hal ini seusai pula dengan bukti T.I.II-3.a), maka pengakuan/keterangan tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, termasuk kausa yang terlarang;
b. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  salah  satu  syarat  Perjanjian  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kausa yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian itu  batal  demi  hukum,  artinya  dari  semula  perjanjian  itu  dianggap  tidak  ada,  dengan sendirinya  Akta  Nomor  16,  tanggal  04  Desember  2013  sebagai  perpanjangan  Akta Nomor 16, tanggal 18 April 2009, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
c. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  dalam pertimbangan  Dalam  Konvensi  dan  Dalam  Rekonpensi  di  atas,  dimana  telah  terbukti bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal,  tidak mempunyai hak untuk melakukan perpanjangan  sewa  menyewa  Bangunan  Toko,  sehingga  Akta  Nomor  16,  tanggal  4 Desember 2013, cacat hukum dan tidak sah maka akibatnya Akta tersebut itu batal demi hukum.
Berdasarkan  pertimbangan hukum tersebut kemudian Majelis Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam pokok perkara yang bunyinya:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 16, tanggal 18 April 2009 jo. Akta Perpanjangan Hak Sewa Nomor 10, tanggal 10 Januari 2014, yang masing-masing dibuat oleh dan di hadapan TFTN (Notaris berkedudukan di Kota Denpasar),antara: INR dengan NKP adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum Penggugat Intervensi adalah penyewa yang sah atas obyek perkara, yaitu : Sebuah bangunan Toko dengan ukuran panjang kurang lebih 11 M x lebar kurang lebih  6  M  berikut  pemakaian  bersama  halaman  parkir  di  depan  bangunan  tersebut. Bangunan mana didirikan di atas sebagaian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor: 8328/ Kelurahan Kuta dari luas keseluruhan 598 M2 atas nama INR, yang terletak di Jalan Kayu Aya Nomor: 35 Oberoi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan hukum Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal tidak memiliki kapasitas atau tidak berkompeten sebagai penyewa atas obyek perkara dan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan tidak benar pada Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 16, tanggal 04 Desember 2013;
5. Menyatakan hukum Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 16, tanggal 04 Desember 2013  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  Notaris  ENW,  antara  Tergugat  Intervensi l/Penggugat  Asal  dengan  Tergugat  Intervensi  lll/Tergugat  II  Asal  selaku  kuasa  dari Tergugat Intervensi II/ Tergugat I Asal adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum  Tergugat  Intervensi  l/Penggugat  Asal  untuk  membayar  ganti  kerugian materiil  sebesar  Rp.  650.000.000,-  (enam  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  kepada
13 Erlina B, Melisa Safitri dan Rosella Setya Cipta Phourtuna, 2021, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Faktur  Penjualan  Atas  Nama  Perusahaan  Distributor  Lampu Bohlam Berbagai Merek, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (1), hal. 240.
Penggugat  Intervensi,  yang  harus  dibayar  oleh  Tergugat  Intervensi  l/Penggugat  Asal secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum  Tergugat  Intervensi  l/Penggugat  Asal  atau  siapapun  yang  mendapat  hak daripadanya untuk menyerahkan obyek perkara tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat Intervensi secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat intervensi I/Penggugat Asal membayar uang paksa (dwangsom) sebesar  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  untuk  setiap  hari  keterlambatan  atau kelalaiannya  memenuhi  kewajiban  hukumnya  terhitung  sejak  putusan  berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya.
FM selaku Penggugat Asal kemudian mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama tersebut yang kemudian pada tingkat banding diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar yang bunyi putusannya sebagai berikut:
 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 172 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;
 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  kedua  tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  banding  sebesar  Rp.  150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan  putusan  di  atas  khususnya  dalam  pertimbangan  hukum  hakim  maka dapat dipahami bahwa keterangan palsu memang merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif  perjanjian  karena  merupakan  pelanggaran  terhadap  salah  satu  syarat  perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kausa yang halal.
Keterangan palsu dikategorikan sebagai sebab terlarang yang dilarang oleh undang- undang. Adapun salah satu pasal yang melarangnya adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi:  “barangsiapa  menyuruh  memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai  akta  itu  seolah-olah  keterangannya  sesuai  dengan  kebenaran,  diancam,  jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”
Oleh karena keterangan palsu merupakan sebab yang terlarang atau tidak halal maka hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  syarat  sahnya  perjanjian  yang bersifat objektif sehingga akibatnya adalah perjanjian yang memuat keterangan palsu akan menjadi  batal  demi  hukum  atau  dianggap  tidak  pernah  ada  sebelumnya.  Selain menyebabkan kebatalan suatu perjanjian demi hukum, keterangan palsu apabila merugikan pihak terkait akan dapat dituntut ganti ruginya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Dengan  memperhatikan  isi  kedua  putusan  pengadilan  tersebut  di  atas  baik  pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding maka dapat disimpulkan bahwa keterangan palsu  yang  diberikan  oleh  FM  dalam  pembuatan  akta  mengakibatkan  Akta  Perpanjangan Sewa  Menyewa  Nomor  16,  tanggal  04  Desember  2013  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan Notaris  ENW  menjadi  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum,  dan  FM  juga  dipandang  telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya wajib bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialami oleh NKP yang merupakan pemegang hak sewa sebenarnya.

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Terdapat  kelalaian  oleh  notaris  dalam  pembuatan  Akta  Perpanjangan  Sewa  No.  16, tanggal  04  Desember  2013  dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor
34/PDT/2016/PT.  DPS.  Kelalaian  tersebut  berupa  kurang  hati-hatinya  notaris  dalam menguraikan keterangan salah satu pihak yang padahal dapat dipastikan kebenarannya dengan  terlebih  dahulu  memeriksa  isi  akta  perjanjian  sewa  pokok.  Notaris  yang  lalai dalam  pembuatan  akta  autentik  dapat  dikategorikan  melakukan  perbuatan  melawan hukum apabila kelalainya tersebut berakibat kerugian bagi para pihak terkait sehingga dapat dituntut pertanggung jawabannya termasuk untuk mengganti kerugian.
2. Kebatalan suatu perjanjian dapat berupa batal demi hukum atau dapat dibatalkan, oleh sebab dalam Akta Perpanjangan Sewa No. 16, tanggal 04 Desember 2013 dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2016/PT. DPS memuat keterangan palsu maka akta tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak  pernah  ada karena keterangan palsu merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif sahnya suatu perjanjian yang berupa suatu kausa yang tidak halal. Pihak yang memberikan keterangan palsu  juga  wajib  bertanggung  jawab  untuk  menanggung  kerugian  yang  dialami  oleh pihak yang dirugikan.
Saran
1. Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  khususnya  dalam  pembuatan  akta  autentik seharusnya  selalu  memperhatikan  ketentuan  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam UUJN.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  akta  autentik  yang  dibuatnya  dapat menjadi  sah  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  dan  notaris mendapatkan perlindungan hukum.
2. Masyarakat dalam membuat suatu perjanjian harus selalu memberikan keterangan yang sebenarnya agar perjanjian yang dibuatnya  dapat berlaku sah dan mengikat  sehingga tidak  terjadi  kebatalan,  dan  tidak  mengakibatkan  kerugian  bagi  diri  sendiri  maupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Erawati, Elly dan Herlien Budiono. (2010). Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian . Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
Qamar, Nurul, dkk. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) . Makassar: Social Politic Genius.

## Artikel Jurnal
Aini, Nur dan Yoan Nursari Simanjuntak. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu  Yang  Disampaikan  Penghadap  Dalam  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas, Jurnal Komunikasi Hukum, 5 (2).
Erlina B, Melisa Safitri dan Rosella Setya Cipta Phourtuna. (2021). Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Faktur  Penjualan  Atas  Nama Perusahaan  Distributor  Lampu  Bohlam  Berbagai  Merek,  Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum, 4 (1).
Lely,  Iwan  Permadi  dan  Bambang  Winarno.  (2016).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
Rismadewi, Avina dan Anak Agung Sri Utari. (2015). Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan, Jurnal Kertha Semaya, 3 (3).
Vijayantera, I Wayan Agus. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (1).
Yoswara, Yanti, Chairunnisa Said Selenggang dan Daly Erni. (2021). Kelalaian Notaris Yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1069K/PDT/2020), Indonesian Notary, 3 (2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491.

## Website
Pengadilan Negeri Tahuna. 2018. Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan”, diambil 29 Agustus 2021, dari https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem- pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian.

## Putusan Pengadilan
Pengadilan  Tinggi  Denpasar.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor 34/PDT/2016/PT. DPS.
Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Dps.