## PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PPNBM KENDARAAN BERMOTOR DI TENGAH PANDEMI
Oleh:
1 Nizar Zulkarnain, 2 Ahmad Hambali, 3 Hendra Candra*
1,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Akuntansi, Jl. Legoso Raya No.31, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 15419
2 Universitas Indonesia, Akuntansi, Jl. Lingkar, Kecamatan Beji, Kota Depok, 16424
Email: nizarzulkarnain@gmail.com 1 , ahmad.hambali92@gmail.com 2 , candra@stieganesha.ac.id 3
*) Corresponding Author Email: candra@stieganesha.ac.id

## ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has had a negative influence on economic growth in Indonesia, to overcome this, one of the efforts of the Indonesian government is by providing incentives in the form of reducing taxation, in this case Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) on the sale of motor vehicles. This study aims to measure the effectiveness of the policy by comparing car sales data in the period before and after the Covid-19 pandemic. The method used is quantitative  descriptive  with  snowball  sampling techniques  with  the  population  being  all automotive  companies  in  Indonesia,  then  the  data  is  tested  using  SPSS  tools  with  data normality test techniques to t-test tests. The results of this study show that the Indonesian government's policy by providing PPnBM incentives to motor vehicles has proven to have a significant positive effect on the sales of motor vehicles (cars) in Indonesia, both in the categories that get incentives and those that do not get incentives are also encouraged in terms of sales.
Key words: Tax Incentive; Tax Policy; Luxury Sales Tax

## ABSTRAK
Pandemi  COVID-19  memberikan  pengaruh  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia,  untuk  mengatasi  hal  ini,  upaya  pemerintah  Indonesia  salah  satunya  dengan memberikan insentif berupa pengurangan pengenaan pajak, dalam hal ini Pajak Penjualan Barang  Mewah  (PPnBM)  atas  penjualan  kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengukur  efektifitas  kebijakan  tersebut  dengan  membandingkan  data  penjualan mobil pada periode sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sampling snowball dengan populasinya adalah seluruh perusahaan  otomotif  di  Indoensia,  kemudian  data  tersebut  di  uji  dengan  menggunakan tools SPSS dengan teknik uji normalitas data hingga uji t-test. Adapun hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dengan  memberikan  insentif PPnBM  kepada  kendaraan  bermotor,  terbukti  berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap  penjualan  kendaraan  bermotor  (mobil)  di  Indonesia,  baik  pada  kategori  yang mendapatkan  insentif  maupun  yang  tidak  mendapatkan  isentif  ikut  terdorong  dari  sisi penjualan.
Kata kunci :  Insentif Pajak; Kebijakan Perpajakan; Pajak Barang Mewah

## PENDAHULUAN
Sudah lebih dari tiga tahun sejak WHO menetapkan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19  sebagai  pandemi  internasional.  Wabah  penyakit  ini  telah  melahirkan  krisis  di hampir semua lini kehidupan, salah satunya adalah pada aspek ekonomi. Ekonomi global diproyeksikan  turun  3%  dalam  GDP  riil  untuk  tahun  2020  (Rizwan  et  al.,  2020)  tetapi dengan  adanya  kesadaran  memulai  dan  mengarahkan  pergerakan  ekonomi  agar  menjadi lebih baik (Candra & Amrizal, 2023) maka transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi perlu didorong dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baik pula (Pardian et al., 2024).
Di  Indonesia  sendiri,  COVID-19  dinyatakan  masuk  sejak  Maret  2020  (Ratcliffe, 2020).  Pemerintah  RI  mengeluarkan  perintah  pembatasan  aktivitas  masyarakat  untuk menurunkan  penyebaran  infeksi  (Gandasari  &  Dwidienawati,  2020).  Pembatasan  yang dilakukan  tersebut,  sebagaimana  yang  terjadi  juga  dibagian  lain  di  dunia,  memberikan dampak  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  (Olivia  et  al.,  2020).  Selain  itu, tindakan pencegahan ini mengakibatkan gangguan yang cukup signifikan terhadap operasi bisnis  perusahaan  yang  mungkin  disebabkan  oleh  tidak  adanya  sinkronisasi  otomatis (Saefullah  et  al.,  2023)  mengenai  kapasitas  dan  informasi  ekonomi  global.  Dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  negatif,  konsekuensinya  adalah  terjadi  penurunan  daya  beli masyarakat Indonesia (Wijoyo et al., 2021).
Ekonomi  Indoensia  melemabh  sebesar  2.07%  pad  atahun  2020  sibndingkan  2019, dan masih berlanjut di kuartal pertama tahun 2021 dimana masih terdapat penurunan 0,7% dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 (BPS, 2021). Dampak negatif yang diakibatkan oleh pandemi adalah hal  yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah  (Olivia et al., 2020). Dampak  negatif  ini  dapat  dikurangi  dengan  dengan  menerapkan  keuangan  baik  fiskan maupun moneter (Gourinchas, 2020).
Pemerintah  RI,  dalam  rangka  menstabilkan  kondisi  perekonomian,  mengeluarkan beberapa insentif perpajakan. Salah satunya adalah menurunkan tarif pajak perusahaan dari sebelumnya  25%  menjadi  22%.  Kebijakan  perpajakan  lainnya  yang  diambil  oleh pemerintah  Indonesia  adalah  PMK  No.23/PMK.03/2020  yang  mengatur  insentif  pajak untuk  WP  yang  terkena  dampak  wabah  virus  Corona.  Terakhir,  untuk  memberikan stimulus  ekonomi  dengan  harapan  adanya  peningkatan  konsumsi  yang  dilakukan  oleh kelas  menengah,  pemerintah  RI  memberikan  insentif  pengurangan  pengenaan  PPnBM melalui  penerbitan  PMK    no.  20/PMK.010/2021.  Dalam  perjalanannya,  PMK No.20/PMK.010/2021  dinilai  masih  belum  mampu  meningkatkan  minat  beli  masyarakat pada  industri  otomotif,  sehingga  pemerintah  menerbitkan  PMK  31/PMK.010/2021  untuk memperluas objek pajak yang menerima insentif. Kemudian karena belum meningkat juga daya beli masyarakat maka pemerintah mengeluarkan PMK 77/PMK.010/2021 dan PMK 120/PMK.010/2021.  Kebijakan  ini  dinilai  cukup  berhasil  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan  penjualan  sehingga  ditahun  2022,  kebijakan  tersebut  kembali  diterapkan dengan menerbitkan PMK nomor 5/PMK.010/2022 (Kemenkeu, 2021).
Di  satu  sisi,  negara  membutuhkan  tambahan  pendapatan  secara  menyeluruh,  baik secara  umum  maupun  secara  komprehensif  yang  artinya  mencakup  seluruh  bidang (Candra,  2023)  karena  APBN  telah  terkuras  untuk  penanganan  penyebaran  COVID-19, sedangkan  di  sisi  lain,  adanya  insentif  pajak  terhadap  PPnBM  akan  menurunkan pendapatan  pajak  atas  penjualan  mobil.  Untuk  mengurangi  tekanan  ekonomi  yang disebabkan  oleh  pandemi  COVID-19,  instrumen  pajak  dimulai  dengan  kemudahan administrasi.  Selanjutnya,  pemerintah  memberikan  kemudahan  dan  relaksasi  ekonomi dalam  skala  yang  lebih  luas.(Halomoan  &  Herning  Sitabuana,  2022)  dengan  cara merancang  kebijakan  pajak  yang  efisien  guna  memastikan  agar  terus  berjalannya perekonomian  nasional.  Sementara  fenomena  ini  hampir  terjadi  di  banyak  negara
(Aidukaite  et  al.,  2021).  Permasalahan  tersebut  dapat  diatasi  dengan  meningkatkan kemampuan  dalam  menerapkan  strategi  ekonomi  dengan  mempelajari  kebijakan  yang efektif  dan  menggunakan  instrumen  yang  tepat  (Wicaksono  et  al.,  2024). Urgensi penelitian  ini  yaitu  belum  adanya  penelitian  yang  mencoba  menguji  efektifitas  dari penerapan insentif pajak PPnBM di Indonesia khususnya pada saat pandemi.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemberian insentif PPnBM kendaraan bermotor  memang  memberikan  pengaruh  positif  bagi  penjualan  kendaraan  bermotor  itu sendiri.  Hal  ini  tentunya  dapat  dibuktikan  jika  terdapat  peningkatan  penjualan  kendaraan bermotor  secara  signifikan  setelah  periode  penerapan  insentif  PPnBM,  dengan  manfaat yang dapat diperoleh adalah supaya kebijakan ini dapat diterapkan kembali apabila terjadi krisis ekonomi di kemudian hari.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Covid-19
Nama asal virus tersebut adalah Coronavirus yang masih satu line virus yang dapat merusak  manusia  dan  hewan.  Jenis  coronavirus  yang  ditemukan  pada  manusia  yaitu  di Wuhan, Cina, disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2). Ini  menyebabkan  penyakit Coronavirus  Disease-2019 (COVID-19)  (SatgasCovid-19, 2021).
Namun, pada 2 Maret 2020 presiden RI baru mengumunkan kasus pertama dari virus ini,  yaitu  pasien  pertama  ibu  dan  anak  berusia  64  tahun  dan  31  tahun  yang  keduanya tinggal di Depok, Jawa Barat (Velarosdela,2021).
Dampak Pandemi Terhadap Ekonomi Indonesia
P er tu m b u h a n G D P ( % ) Tahun Indonesia Dunia
Gambar 1. Pertumbuhan GDP (%) Indonesia dan Dunia 1965-2020 Sumber: Bank Dunia (https://data.worldbank.org/)
Dengan  penyebaran  COVID-19  yang  masf  secara  global,  membuat  para  pelaku ekonomi  hngga  perantra  keuangan  mengalami  krisis  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya (Kirk & Rifkin, 2020). Berdasarkan data dari Bank Dunia yang terlihat dalam Gambar  1,  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  terdapat  penurunan  pertumbuhan  GDP  yang cukup  signifikan,  baik  yang  dialami  oleh  dunia  atau  dialami  Indonesia  sendiri.  Beberapa fakta  unik  lainnya  dari  data  tersebut  antara  lain;  bencana  ekonomi  yang  paling
mempengaruhi  pertumbuhan  GDP  dunia  adalah  pandemi  COVID-19.  GDP  dunia  turun sebesar  3,29%.  Sedangkan  untuk  Indonesia,  pandemi  COVID-19  telah  menyebabkan penurunan GDP sebesar 2,07%. Berbeda dengan saat Indonesia mengalami krisis di tahun 1998 dimana GDP Indonesia harus terjun bebas hingga angka 13,13%, namun, meskipun demikian, banyak ekonom dan peneliti percaya bahwa dampak dari COVID-19 merupakan bencana  terbesar  yang  lebih  parah  daripada  krisis  global  2008  dan Great  Depression (Blumenthal et al., 2020; Goodell, 2020; Olivia et al., 2020; Rizwan et al., 2020).
Penilaian  tersebut  didasarkan  kepada  beberapa  alasan.  Pertama,  pandemi  telah menyebabkan penurunan pertumbuhan GDP hampir disemua negara di dunia seperti yang disebutkan  di  atas.  Kedua,  pandemi  COVID-19  juga  berdampak  secara  ekonomi,  namun juga menyebabkan jutaan nyawa manusia hilang. WHO mencatat sudah ada 464.809.377 kasus  terkonfirmasi  dan  lebih  dari  6.062.536  orang  meninggal.  Ketiga,  akibat  kebijakan pencegahan  penyebaran  COVID-19,  semua  faktor  permintaan  agregat  seperti  konsumsi, belanja  modal,  dan  ekspor  telah  mengalami  penurunan  yang  luar  biasa.  Risiko  likuiditas menjadi tantangan utama bagi perusahaan mikro dan makro, karena aktivitas ekonomi dan model  bisnis  hampir  terhenti  (Rizwan  et  al.,  2020).  Lonjakan  pengangguran  juga  tidak dapat dihindarkan akibat banyaknya perusahaan yang merugi dan bangkrut (Blumenthal et al., 2020). Kebijakan pencegahan ini juga mengubah perilaku manusia, misalnya interaksi sosial-kemasyarakatan (Wesseler & Purnhagen, 2020).

## Pajak
Pajak  adalah  retribusi  wajib  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  pada  individu  atau entitas untuk menghasilkan pendapatan untuk pengeluaran dan pembangunan negara(Intan Permata  &  Zahroh,  2022).  Ini  berfungsi  sebagai  sumber  pendapatan  utama  bagi pemerintah,  mendanai  layanan  publik  dan  infrastruktur  (Tsaava  et  al.,  2023)  Distribusi beban  pajak,  termasuk  pajak  langsung  dan  tidak  langsung,  sangat  penting  untuk  alokasi pendapatan yang adil, dengan proposal menyarankan “rasio emas” untuk distribusi optimal (Suyanto,  2023).  Meskipun  pajak  merupakan  aliran  pendapatan  yang  signifikan,  ada tantangan  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  karena  faktor-faktor  seperti  pemahaman perpajakan  yang rendah dan penerapan sanksi pajak  yang tidak memadai (Hania Cholily, 2023).  Meningkatkan  kepatuhan  pajak  melibatkan  peningkatan  pendidikan  wajib  pajak, penegakan  hukum  pajak,  dan  memastikan  transparansi  tentang  bagaimana  penerimaan pajak digunakan.
Fungsi  pajak  di  Indonesia  melayani  berbagai  tujuan,  termasuk  menjadi  sumber penting  pendanaan  pemerintah  untuk  pembangunan.  Perpajakan  di  Indonesia  memainkan peran  penting  dalam  pembiayaan  pembangunan  dan  fungsi  pemerintahan  (Hariandja, 2020). Sistem pajak negara ini sedang mengalami transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi,  transparansi,  dan  efektivitas  biaya  dalam  administrasi  pajak,  yang  bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya kepatuhan (Damarwati & Gunardi, 2022).  Upaya  sedang  dilakukan  untuk  memperbaiki  kebijakan  pajak,  meningkatkan pendapatan pajak, dan menyelaraskan pengumpulan pajak dengan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan efektivitas.
Menurut (Hariandja, 2020) pajak melakukan empat fungsi:
1. Fungsi anggaran ( budgetair ): salah satu sumber terbesar dari pendapatan negara yang digunakan untuk pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk pengeluaran rutin seperti pemeliharaan, gaji pegawai, dan barang. Uang yang dialokasikan untuk pembangunan diambil dari tabungan pemerintah; tabungan ini harus ditingkatkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.
2. Fungsi  pengaturan:  dengan  menggunakan  perangkat  pajak  maka  pertumbuhan ekonomi  dapat  dikontrol  oleh  pemerintah.  Dengan  tujuan  melalui  fungsi  mengatur. Untuk  ilustrasi,  berbagai  keringanan  pajak  diberikan  untuk  mendorong  penanaman modal luar dan dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan persentase bea masuk yang besar untuk barang impor untuk melindungi produksi domestik.
3. Fungsi  stabilitas:  pemerintah  melalui  pajak  dapat  menerapkan  kebijakan  dalam mengatur  stabilitas  harga  dan  pengendalian  inflasi.  Ini  dapat  dicapai  melalui pengaturan  peredaran  uang  masyarakat,  penggunaan  pajak  dan  pemungutan  pajak yang efesien dan efektif.
4. Fungsi redistribusi pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk  membiayai  kebutuhan  umum,  termasuk  pembangunan  untuk  menciptakan pekerjaan baru. Pada akhirnya, pendapatan masyarakat akan meningkat.

## Dasar Hukum dan Pengenaan Pajak
Beberapa undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2000,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2000,  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 (Hania Cholily, 2023).
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai uang yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak  yang terutang, seperti  harga jual, penggantian, nilai  impor, atau nilai  ekspor. Pajak Pertambahan  Nilai (PPN)  dapat dihitung dengan  cara mengalikan harga perlehn terhadap tarif ppn yaitu 11%. (Hania Cholily, 2023).

## Insentif Pajak
Insentif pajak mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan mempengaruhi perilaku ekonomi  melalui  manfaat  pajak  (Camino-Mogro,  2023).  Insentif  ini  dapat  mencakup pembebasan pajak, penyusutan yang dipercepat, tunjangan investasi dan tarif diskriminatif pajak  (Batista  et  al.,  2018)  yang  biasanya  digunakan  untuk  menarik  investasi  dan mempromosikan pembangunan ekonomi (Bustos-Contell et al., 2020).
Pajak  sebagai  fungsi regulerend, digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  salah  satu instrumen untuk mengatur perekonomian yang efektif dalam penyusunan rencana strategis ekonomi  (Fadli  et  al.,  2023).  Dalam  kondisi  ekonomi  yang  terdampak  Covid-19, pemberian insentif penurunan tarif nampak seperti langkah yang kurang tepat karena krisis yang  disebabkan  Covid-19  juga  menguras  anggaran  pemerintah  akibat  penurunan pertumbuhan ekonomi (Blumenthal et al., 2020; Wesseler & Purnhagen, 2020).
Sebagaimana juga telah diungkapkan Menteri Keuangan, sekitar 47%, 19%, dan 7% dari  sektor  perdagangan,  industri  pengolahan,  dan  konstruksi  memanfaatkan  insentif perpajakan  untuk  membantu  likuiditas  dan  meningkatkan  keberlanjutan  usaha.    Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang juga dapat membahayakan perekonomian dan  stabilitas  sistem  keuangan,  insentif  pajak  diperlukan  (Kemenkeu,  2021).  Insentif diberikan  melalui  perpanjangan  restrukturisasi  kredit,  salah  satu  cara  kerja  sama Kemenkeu dengan BI dan OJK (Firmansyah et al., 2023).

## Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)
Pajak PPnBM dikenakan atas impor barang kena pajak yang dianggap mewah, tidak peduli  siapa  yang  mengimpornya  atau  impor  tersebut  telah  dilakukan  secara  teratur  atau tidak (Sambur et al., 2015).
PPnBM  adalah  adalah  pajak  yang  dibebankan  atas  penjualan  barang  tertentu  yang dianggap  mewah  atau  memiliki  nilai  tambah  tinggi  (Nisa  Fitriani  &  Senopati,  2021)
sedangkan menurut dirjen pajak  yaitu instrumen  pajak  yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan mengurangi defisit neraca perdagangan.
PPnBM  biasanya  diterapkan  pada  barang-barang  seperti  mobil  mewah,  perhiasan, elektronik  mewah,  serta  barang  lainnya  yang  dianggap  bukan  kebutuhan  primer. Sedangkan  penerimaan  PPnBM  menurut  (Nisa  Fitriani  &  Senopati,  2021)  untuk  Wajib Pajak orang pribadi dan badan rata-rata nya Rp. 327.731.152.778.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  pemikiran  positif  yang dilakukan secara acak untuk meneliti sampel data dan pengumpulan datanya menggunakan instrumen  penelitian,  sedangkan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  adalah  penelitian  yang melakukan analisis data statistik dengan tujuan membuat kesimpulan tanpa maksud secara umum (Candra & Amrizal, 2023).
Pada  penelitian  ini,  populasi  adalah  semua  perusahaan  otomotif  yang  ada  di Indonesia,  dan  periode  data  yang  digunakan  adalah  bulanan,  tujuannya  agar  memberikan rentang waktu yang lebih panjang sehingga akan menghasilkan temuan yang lebih kokoh.
Adapun cara pengambilan sample nya adalah dengan menggunakan teknik snowball dengan data  yang dipakai  yaitu  data penjualan  yang diperoleh dari situs resmi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) kemugian membagi sampel-sampel tersebut berdasarkan kategori masing-masing.
Untuk  teknik  analisisnya,  pada  penelitian  ini  menggunakan tools  SPSS untuk menentukan tema dan pola umum dalam data (Siregar et al., 2024) , dimana data yang telah didapatkan  kemudian  diinput  ke  dalam tools  SPSS ,  selanjutnya  di running dengan serangkain  pengujian,  diantaranya  asumsi  klasik  dan  t-test  untuk  mendapatkan  hasil  uji dari normalitas datanya dan pengaruhnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kategori Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  PMK  nomor  5/PMK.010/2022,  kendaraan  bermotor  yang  menerima insentif  PPnBM  adalah  kendaran  yang  memiliki  cc  di  bawah  1.500cc.  Untuk  lebih lengkapnya, ditampilkan dalam Tabel berikut ini.
Tabel 1. Pembagian Kategori Sampel berdasarkan Tipe
Sumber: Data dari Gaikindo (2022) dimodifikasi oleh peneliti
Terlihat dari tabel 1, terdapat 5 tipe kendaraan bermotor (mobil) yang mendapatkan insentif PPnBM dari pemerintah, yakni kategori 1, 4, 8, 19, dan 20. Periode data dimulai dari  Januari  2019  hingga  Januari  2022.  Sebanyak  37  data  observasi  tersebut  kemudian dibagi  menjadi  beberapa  masa,  yaitu  masa  sebelum  terjadinya  pandemi  yaitu  periode Januuari  2019  s.d.  Februari  2020,  kemudian  masa  selama  terjadinya  pandemi  yaiatu periode  Maret  2020  s.d.  Januari  2022,  selanjutnya  sebelum  periode  pemberian  insentif PPnBM  yaitu  periode  Maret  2020  s.d.  Februari  2021  dan  periode  pemberian  insentif PPnBM yaitu periode Maret 2021 s.d. 2022.
Data  penjualan  mobil  Indonesia  dari  Januari  2019  hingga  Januari  2022  akan ditampilkan. Grafik berikut menunjukkan tren tersebut.

## Gambar 2. Data Penjualan Berdasarkan Kategori Insentif PPnBM Sumber: Data diolah Peneliti
Pada  Gambar  2  diatas,  grafiknya  memperlihatkan  bahwa  terjadinya  tren  penurunan penjualan kendaraan bermotor (mobil) yang cukup tajam mulai dari bulan Maret 2019, Juli 2019 dan mencapai titik terendah di bulan September 2020. Fakta ini menjadi temuan awal
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Insentif Non-Insentif Total
bahwa  pandemi  COVID-19  membawa  dampak  negatif  bagi  penjualan  mobil,  dimana mobil  dianggap  sebagai  kebutuhan  tersier  dan  ketika  terdapat  guncangan  ekonomi,  akan ditinggalkan (Marginingsih, 2021).
Selain  melalui  analisis  tren  di  atas,  berikut  ini  adalah  data  rata-rata  penjualan berdasarkan periode 2019.
Tabel 2. Data Penjualan Rata-Rata Berdasarkan Periode
Kategori Pre-COVID-19 (14 bulan) COVID-19 (23 bulan) Pre-Insentif (12 bulan) Insentif PPnBM (11 bulan) Panel A 1 170,07 100,17 152,82 2 379,71 306,58 319,73 3 7.21 4,33 2,18 4 29.619,21 14.485,00 34.138,27 5 9.799,50 4.570,75 8.532,55 6 119,79 50,33 19,45 7 16,43 75,92 178,09 8 48,43 75,50 70,27 9 204,29 172,83 277,00 10 85,93 40,75 14,55 11 141,50 90,08 81,18 12 169,29 47,42 47,55 13 2,57 1,92 2,18 14 11.270,57 6.929,67 11.818,09 15 4.410,86 2.839,75 4.679,73 16 616,64 223,42 410,18 17 1.560,29 597,08 1.104,27 18 888,29 650,75 939,82 19 15.877,93 8.527,50 11.579,00 20 - - - Panel B Insentif 45,715.64 23,188.17 45,940.36 Non-Insentif 29,672.86 16,601.58 28,426.55 Total 75,388.50 39,789.75 74,366.91 Sumber:  data olahan peneliti
Tabel  2  diatas,  menunjukkan  penurunan  penjualan  mobil  selama  periode  pandemi COVID-19  diantisipasi  Pemerintah  dengan  memberikan  insentif  pengurangan  PPnBM dengan  terbitnya  PMK  nomor  20/PMK.010/2021  pada  tanggal  25  Februari  2021, kebijakan  ini  dilanjutkan  dengan  diterbitkannya  PMK  nomor  31/PMK.010/2021,  PMK nomor  77/PMK.010/2021,  PMK  nomor  120/PMK.010/2021  dan  yang  paling  baru  adalah terbitnya PMK nomor 5/PMK.010/2022.
Tabel  2  juga  menunjukkan  bahwa  penjualan  kendaraan  bermotor  di  masa  pandemi dibandingkan  dengan  periode  sebelum  pandemi  berlangsung,  rata-rata  penjualan kendaraan bermotor (mobil) turun sebesar 47,22% dari sebelumnya 75,388 unit per bulan menjadi hanya 39,789 unit per bulan. Sedangkan data penjualan setelah insentif diberikan menunjukkan  bahwa  penjualan  kendaraan  bermotor  meningkat  86,90%  menjadi  rata-rata 74,367  unit  perbulan,  mendekati  rata-rata  penjualan  bulanan  sebelum  pandemik  sebesar 75,388 unit perbulan.
Ketika dilakukan klasifikasi berdasarkan unit kendaraan  yang  mendapatkan insentif dan  yang  tidak  mendapatkan  insentif,  rata-rata  penjualan  kendaraan  bermotor  (mobil) sebelum  diberikan  insentif  didapati  turun  sebesar  49,28%,  yaitu  dari  sebelumnya  45,716
unit per bulan menjadi hanya 23,188 unit per bulan. Sedangkan setelah insentif diberikan, untuk  kategori  mobil  yang  mendapatkan  insentif,  penjualannya  naik  98,12%  menjadi 45,940 unit per bulan.
Di  lain  pihak,  penjualan  kendaraan  bermotor  klasifikasi  kendaraan  yang  tidak memiliki  insentif,  rata-rata  penjualan  kendaraan  bermotor  (mobil)  turun  sebesar  44,05% dari yang sebelumnya 29,673 unit per bulan, menjadi hanya 16,601 unit per bulan. Setelah periode  insentif  diberikan,  untuk  kategori  mobil  yang  tidak  mendapatkan  insentif, penjualannya juga naik 71,24% menjadi 28,427 unit per bulan.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Data
Pengujian  ini  dengan  melakukan Tes  Skewness-Kurtosis yang  bertujuan  untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan terhadap data dan apakah distribusi data normal, tidak  ada  penyimpangan  signifikan  dalam  data  yang  ada,  menurut  hasil  uji,  karena  p lebih besar (>) dari 0,05., berikut tabel hasi uji normlitasnya.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data - Tes Skewness-Kurtosis Variabel Obs Skewness Kurtosis Shapiro-Wilk Prob > chi2 Prob > z Sales 74 0.2303 0.07027 Sumber: Data diolah Peneliti
2. Uji Heteroskedastisitas
Ketika  menguji  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi  linier,  penulis  menggunakan Tes Breusch-Pagan and Cook-Weisberg. Dengan hasil nilai p nya lebih besar dari 0,05 maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastis dalam data.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas – Tes Breusch-Pagan and Cook-Weisberg Variabel chi2(1) Prob > chi2 Sales 0.16 0.6917 Sumber: Data diolah Peneliti Uji T-Test
Pengujian T-Test digunakan  untuk  menentukan  apakah  ada  perbedaan  antara  nilai hasil  perhitungan  dan  nilai  yang  diperkirakan,  dengna  maksud  mengukur  masalah  yang telah diungkapkan. Berikut adalah hasil uji t-test nya
Tabel 5. Hasil Uji T-Test Sales Obs Mean Std. Deviasi Prob t Mean-Diff Dampak COVID-19 Insentif 37 38.476,24 16.401,46 0,0342 2,2041 - 11.645,99 Non-Insentif 37 25.063,03 7.785,089 0,0035 3,1360 - 7.785,089 Semua Sampel 74 3.1769,64 14.427,23 0,0051 2,8917 - 9.530,902 Dampak Insentif PPnBM Insentif 23 34.069,65 15.076,66 0,0000 -5,5441 22.752,2 Non-Insentif 23 22.257,04 8.401,008 0,0001 -4,7397 11.825,05 Semua Sampel 46 28.163,35 13.464,44 0,0000 -5,6509 17.288,63
Sumber: Data diolah Peneliti
Tabel  5  diatas,  meginformasikan  bahwa  pandemi  COVID-19  memberikan  dampak yang  negatif secara  signifikan terhadap penjualan mobil  di  Indonesia secara keseluruhan, dengan  nilai  p  lebih  kecil  dari  0,01  (p<0,01).  Sedangkan  penjualan  kendaraan  yang mendapatkan  insentif  PPnBM,  pandemic  COVID-19  juga  memberikan  pengaruh  secara
signifikan  terhadap  penurunan  jumlah  penjualannya  dengan  menampilkan  nilai  p  yang lebih kecil dari 0,05 (p<0,05).
Adapun  kelompok  kendaraan  yang  tidak  menerima  insentif  PPnBM,  pada  tabel  5 menunjukkan  bahwa  terdapat  penurunan  penjualan  yang  sangat  signifikan  dikarenakan tidak  mendapatkan  insentif  PPnBM,  hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai  p  nya  yang  lebih  kecil dari  0,01  (p<0,01).  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  pandemic  COVID-19  memberikan pengaruh negatif terhadap penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil di Indonesia.
Pemberian  insentif  PPnBM  yang  diberikan  pemerintah,  ternyata  memberikan pengaruh positif terhadap penjualan mobil  di  Indonesia secara keseluruhan dengan nlai p lebih kecil dari 0,01 (p<0,01). Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penjualan mobil yang menerima insentif meningkat secara signifikan dalam periode pemberian insentif (p<0,01).
Demikian  pula  dengan  penjualan  mobil  yang  tidak  menerima  insentif  PPnBM, ternyata ikut terdorong naik walaupun tidak sebesar mobil yang menerima insentif, namun pengaruhnya  masih  sangat  signifikan  (p<0,01).  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  insentif pajak  PPnBM  kendaraan  bermotor  (mobil)  secara  signifikan  meningkatkan  penjualan perusahaan otomotif di Indonesia.

## PENUTUP

## Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwa pemberian insentif berupa potongan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang diberikan pemerintah terhadap  penjualan  kendaraan  bermotor,  bertujuan  untuk  mendorong  menggerakkan perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19 melalui sektor industri otomotif, sehingga  walaupun  pemberian  insentif  penurunan  tarif  nampak  seperti  langkah  yang kurang tepat, karena krisis yang disebabkan Covid-19 juga menguras anggaran pemerintah akibat  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  di  saat  dibutuhkan  tambahan  pengeluaran  untuk sektor  kesehatan  (Blumenthal  et  al.,  2020;  Wesseler  &  Purnhagen,  2020),  namun diharapkan  dengan  meningkatnya  perputaran  roda  perekonomian,  akan  menghindarkan beban  pemerintah  dari  dampak  ekonomi  dan  sosial  lainnya  akibat  kebangkrutan  industri, khususnya otomotif.
Penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa  langkah  pemerintah  dalam  memberikan insentif tersebut  memberikan hasil positif terhadap penjualan mobil  di  Indonesia, dimana penjualan  mobil  yang  sebelumnya  menurun  diakibatkan  oleh  pandemic  COVID-19, setelah  adanya  insentif  yang  diberikan,  penjualannya  kembali  meningkat  mendekati periode  sebelum  pandemi  berlangsung.  Pemberian  insentif  ini  cukup  efisien  mengingat tidak semua jenis mobil menerima insentif, hal ini ditunjukkan bahwa baik kendaraan yang menerima  insentif  maupun  yang  tidak  menerima  insentif,  keduanya  mendapatkan pengaruh positif sejak diberlakukannya aturan mengenai insentif ini.
Sedangkan  saran  yang  dapat  diberikan,  diharapkan  bagi  pemerintah  dapat menerapkan  kebijakan  yang  sama,  seandainya  terjadi  krisis  yang  serupa,  karena dampaknya  sangat  positif  bagi  industri  otomotif.  Kemudian  bagi  peneliti  selanjutnya sekiranya  penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  yang  ingin  meneliti  tentang  insentif perpajakan,  yang  tidak  hanya  meneliti  pada  sektor  otomotif  saja,  melainkan  juga  pada sektor-sektor srategis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidukaite, J., Saxonberg, S., Szelewa, D., & Szikra, D. (2021). Social policy in the face of a  global  pandemic:  Policy  responses  to  the  COVID-19  crisis  in  Central  and  Eastern Europe.
Social Policy & Administration , 55 (2), 358–373. https://doi.org/10.1111/SPOL.12704
Batista,  B.  C.,  De  Oliveira,  M.  O.  F.,  Dornellas,  V.  de  A.,  De  Carvalho,  V.  R.  T.,  & D’Andréa,  R.  (2018).  Perfil  metodológico  dos  incentivos  fiscais  aplicados  em políticas públicas: uma análise do cenário de 2006 a 2016. Revista Produção Online , 18 (4). https://doi.org/10.14488/1676-1901.v18i4.2922
Blumenthal,  D.,  Fowler,  E.  J.,  Abrams,  M.,  &  Collins,  S.  R.  (2020).  Covid-19  — Implications for the Health Care System. New England Journal of Medicine , 383 (15), 1483–1488. https://doi.org/10.1056/NEJMsb2021088
BPS. (2021). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen (y-on-y) .
Bustos-Contell,  E.,  Climent-Serrano,  S.,  &  Labatut-Serer,  G.  (2020).  Tax  Incentives:  An Effective Mechanism to Achieve EU Harmonization? Journal of Business Accounting and Finance Perspectives , 2 (2). https://doi.org/10.35995/jbafp2020012
Camino-Mogro, S. (2023). Tax incentives, private investment and employment: Evidence from  an  Ecuadorian  reform. Journal  of  International  Development , 35 (7). https://doi.org/10.1002/jid.3766
Candra,  H.  (2023).  EVALUASI  PERLAKUAN  AKUNTANSI  PEMBIAYAAN MURABAHAH  PADA  BPRS  BERKAH  RAMADHAN. JURNAL  ILMIAH EKMABIS , 1 (1), 69–79. https://doi.org/https://doi.org/10.61201/jilemb-sg.v1i1.53
Candra,  H.,  &  Amrizal,  A.  (2023).  PERSEPSI  MASYARAKAT  TANGERANG SELATAN  TERHADAP  PEMBIAYAAN  NON-BANK  PADA  PERUMAHAN SYARIAH.
DIRHAM
Jurnal
Ekonomi Islam , 3 (1), 39–51. https://doi.org/10.53990/djei.v3i1.230
Damarwati,  I.,  &  Gunardi,  G.  (2022).  Analisis  Penerapan  PPN  dan  PPH  Pasal  22  Atas Pengadaan  Barang  di  Balai  Jembatan  Kementrian  PUPR. Al-Kharaj :  Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 5 (2). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1469
Fadli, A., Pardian, R., Fahri,  F., Saefullah, A., Tahang, M., Candra, H., & Ramayanti, P. N. (2023). Analysis Studies Appropriateness Transformation Of Higher Education At Universities:  Studies  STIE  Ganesha  Case. Jurnal  Ilmu  Sosial  Mamangan , 12 (03), 577–587. https://doi.org/10.22202/mamangan.v12i03.7906
Firmansyah,  F.,  Rahmatika,  D.  N.,  Muttaqim,  I.,  Raharjo,  T.  B.,  &  Tabrani.  (2023). Pelatihan  Perpajakan  Bagi  Pelaku  UMKM  Batik  di  Kota  Tegal. Social  Work  and Empowerment , 2 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.58982/jswe.v2i2.284
Gandasari, D., & Dwidienawati, D. (2020). Content analysis of social and economic issues
in  Indonesia  during  the  COVID-19  pandemic. Heliyon , 6 (11),  e05599. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E05599
Goodell,  J.  W.  (2020).  COVID-19  and  finance:  Agendas  for  future  research. Finance Research Letters , 35 , 101512. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512
Gourinchas,  P.-O.  (2020).  Flattening  the  pandemic  and  recession  curves. Mitigating  the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever , 31 (2), 57–62.
Halomoan,  K.,  &  Herning  Sitabuana,  T.  (2022).  PAJAK,  PANDEMI,  DAN MASYARAKAT. SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (7). https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147
Hania  Cholily,  V.  (2023).  Pajak  Pusat  dalam  Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Nasional. COMSERVA :  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyarakat , 3 (1). https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.743
Hariandja,  F.  (2020).  Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah  (PDRD)  Dikaitkan  dengan Pertumbuhan Investasi. Jurnal Suara Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183
Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (12). https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893
Kemenkeu. (2021). Peraturan Menteri Keuangan .
Kirk,  C.  P.,  &  Rifkin,  L.  S.  (2020).  I’ll  trade  you  diamonds  for  toilet  paper:  Consumer reacting,  coping  and  adapting  behaviors  in  the  COVID-19  pandemic. Journal  of Business Research , 117 , 124–131. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2020.05.028
Marginingsih,  R.  (2021).  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Sebagai  Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 8 (2). https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997
Nisa Fitriani, & Senopati, I. D. K. Y. (2021). HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  PRATAMA  MATARAM  BARAT. Jurnal  Aplikasi  Perpajakan , 2 (2). https://doi.org/10.29303/jap.v2i2.19
Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 56 (2), 143–174.
https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581
Pardian, R., Fadli, A., Fahri, F., Saefullah, A., Tahang, M., Candra, H., Ramayanti, P. N., Arda,  D.  P.,  &  Siregar,  F.  G.  (2024).  PENYUSUNAN  RENCANA  STRATEGIS DALAM RANGKA TRANSFORMASI STIE GANESHA MENUJU UNIVERSITAS  GRAHA  GANESHA. Community  Development  Journal:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 5 (1), 1868–1880. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25685
Ratcliffe, R. (2020). First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for outbreak .
Rizwan, M. S., Ahmad, G., & Ashraf, D. (2020). Systemic risk: The impact of COVID-19. Finance Research Letters , 36 , 101682. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101682
Saefullah,  A.,  Candra,  H.,  Agustina,  I.,  Syahreza,  A.,  Fatahillah,  U.  S.,  &  Misbah,  I. (2023). Sosialisasi Penggunaan Tool Mendeley Kepada Mahasiswa STIE Ganesha. I- Com: Indonesian Community Journal , 3 (1), 268–277. https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2277
Sambur,  N.  C.  P.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Sabijono,  H.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM) Terhadap  Daya  Beli  Konsumen  Kendaraan  Bermotor. Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 15 (05).
SatgasCovid-19. (2021). Tentang COVID-19 . Covid19.Go.Id. https://covid19.go.id/tentang-covid-19
Siregar,  F.  G.,  Saefullah,  A.,  Candra,  H.,  Fadli,  A.,  &  Pardian,  R.  (2024).  Evaluasi Penerapan ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Di Pendidikan Tinggi:Studi Kasus STIE  Ganesh. Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9787
Suyanto.  (2023).  State  Revenue  (Tax  System  and  Policies,  Shifting  of  the  Tax  Burden,
Welfare Lost Due
to Tax).
JURNAL
PUSAKA , 11 (2). https://doi.org/10.35897/ps.v11i2.955
Tsaava,  G.,  Abralava,  A.,  Grigalashvili,  L.,  Burdiashvili,  R.,  &  Mosiashvili,  V.  (2023). “Tax” of direct and indirect taxes About the fair distribution of the burden. Business and Legislation . https://doi.org/10.52340/bal/2023.01.06
Velarosdela, R. N. (2021). Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia. Kompas.Com . https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi- munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all
Wesseler, J., & Purnhagen, K. (2020). Is the Covid-19 Pandemic a Game Changer in GMO Regulation? EuroChoices , 19 (3), 49–52. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1746- 692X.12301
Wicaksono,  A.,  Saefullah,  A.,  Candra,  H.,  &  Tahang,  M.  (2024).  Penggunaan  Platform Akademik  Untuk  Meningkatkan  Publikasi  Karya  Ilmiah;  Evaluasi  Kinerja  Dosen STIE Ganesha. LPKD , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.195
Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., &  Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax  Functions  in  the  Pandemic  Period  Covid-19  at  Pekanbaru. TIN:  Terapan Informatika Nusantara , 1 (10), 509–512.