## Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing
Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Iriantisusi82@yahoo.co.id

## Abstract
Indonesia has a rich diversity of local varieties of crops, but the Indonesian people  have  not  been  able  to  enjoy  maximum  economic  benefits  from  the  use  of biological  resources,  especially  local  crop  varieties.  The  Benefit  Sharing Agreement has the meaning of a collective agreement on the sharing of economic benefits as compensation to local communities for the commercialization of local crop  varieties  by  others. Benefit  sharing  is  expected  to  improve  the  welfare  of local communities in Indonesia. Local communities are given the right to manage, utilize and preserve local varieties of crops.
Keywords:  agreement, benefit sharing, legal  protection,  local  crop varieties

## Abstrak
Indonesia  memiliki  keanekaragaman  kekayaan  varietas  tanaman  lokal  yang berlimpah, namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati terutama  varietas tanaman lokal.  Perjanjian Benefit  Sharing memiliki  makna  kesepakatan  bersama  dalam pembagian  manfaat  ekonomi  sebagai  kompensasi  kepada  masyarakat  lokal  atas tindakan  komersialisasi  varietas  tanaman  lokal  oleh  pihak  lain. Benefit  sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia. Dan masyarakat  lokal  diberi  hak  untuk  mengelola,  memanfaatkan  dan  melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.
Kata  Kunci  :  Perjanjian,  Benefit  Sharing,  Perlindungan  Hukum, Varietas Tanaman Lokal
Pendahuluan Negara Republik Indonesia
adalah negara agraris, maka pertanian  yang  maju,  efisien  dan tangguh  mempunyai  peranan  yang penting  dalam  rangka  pencapaian tujuan  pembangunan  nasional,  untuk membangun  pertanian  yang  maju, efisien  dan  tangguh  perlu  didukung
dan  ditunjang  antara  lain  dengan tersedianya varietas unggul.
Sumberdaya  plasma  nutfah  yang merupakan  bahan  utama  pemuliaan tanaman,  perlu  dilestarikan  dan dimanfaatkan  sebaik-baiknya  dalam rangka  merakit  dan  mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan  pihak  manapun  yang
terkait guna mendorong
pertumbuhan  industri  perbenihan. Guna  lebih  meningkatkan  minat  dan peran  serta  perorangan  maupun badan  hukum    untuk  melakukan kegiatan  pemuliaan  tanaman  dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru,  kepada  pemulia  tanaman  atau pemegang  hak  perlindungan  varietas tanaman  perlu  diberi  diberikan  hak tertentu  serta  perlindungan  hukum atas hak tersebut secara memadai dan
sesuai dengan konvensi internasional,  perlindungan  varietas
tanaman perlu diatur dengan
Undang-Undang. Dengan
pertimbangan  hal  tersebut  diatas maka  telah  ditetapkan  pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu Undang- Undang yaitu Undang-Undang
Nomor  29  Tahun  2000  Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Dalam memenuhi berbagai keinginan  di  dalam  negeri  dan antisipasi perubahan lingkungan strategi  nasional  ,  sektor  pertanian harus  mampu  meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan  daya  saing  ini  bukan hanya penting bagi komoditas
berorientasi  ekspor,  tetapi  juga  bagi komoditas untuk kebutuhan domestik.  Upaya  peningkatan  daya saing  dapat  dilakukan  antara  lain dengan  peningkatan  produktivitas, mutu  dan  pengembangan  sistem secara terpadu. Peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas  tanaman.  kegiatan  yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang  lebih  unggul  perlu  didorong melalui  pemberian  insentif  bagi orang  atau  badan  usaha  yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman  yang  menghasilkan  varietas baru  sehingga  mampu  memberikan nilai  tambah  lebih  besar  bagi pengguna,  dengan  demikian  maka perlu  adanya  perlindungan  terhadap varietas tanaman.
Indonesia memiliki beranekaragaman  kekayaan  varietas tanaman  termasuk  varietas  tanaman lokal yang berlimpah namun masyarakat  Indonesia  belum  bisa menikmati  manfaat  ekonomi  secara maksimal  dari  penggunaan  sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional tersebut. Varietas
tanaman  lokal  semakin  terancam akibat  eksploitasi  berlebihan  oleh pihak  lain  tanpa  memberikan  nilai manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal maupun negara yang memilikivarietas tanaman lokal.
Perkembangan ekonomi yang semakin    mengarah  kepada sistem pasar bebas merupakan sesuatu  yang tidak  dapat  dihindari  lagi  dengan terbentuknya kerjasama  perdagangan internasional  di  dalam WTO  (World Trade  Organizatation).  Indonesia memiliki  kewajiban  untuk  tetap memperhatikan  nilai-nilai,  budaya, karakter dan pandangan hidup masyarakat  lokal  didalam  proses penyusunan hukum nasional termasuk  juga  ketika  Indonesia melaksanakan kewajiban
Internasional  yang  telah  disepakati oleh  Indonesia.  Hukum  nasional harus senantiasa
melindung keberadaan  varietas  tanaman  lokal dan  bahkan  pengetahuan  tradisional karena  hal  ini  akan  menjadi  sasaran pencurian  pihak  dalam  mupun  pihak asing.
Demikian juga
dengan masyarakat lokal berhak untuk memiliki  hak  komunal  atas    varietas
tanaman  lokal  (SDG  tanaman).  Hal ini juga berkaitan dengan
Pengetahuan tradisional yang
merupakan sistem pengetahuan, kreasi,  inovasi  dan  ekspresi  kultural yang  bersifat  turun  temurun  dalam suatu  masyarakat  diwilayah  tertentu serta terus berkembang sesuai dengan  perkembangan  masyarakat itu sendiri. Misalnya Varietas tanaman  anggrek  merupakan  salah satu  tanaman  hias  dengan  keindahan pada  bunganya.    Bermacam  bentuk, warna  dan  ciri  yang  unik  menjadi daya  tarik  bunga  anggrek.    Selain sebagai  tanaman  hias,  anggrek  juga merupakan  salah  satu  sumber  bunga potong  yang bernilai  ekonomi  tinggi dan sangat berpotensi untuk dikembangkan, mengingat penyebaran  anggrek  yang  sangat besar berada di daerah tropis dengan sekitar  80  %  genera  dan  spesiesnya berada  di  kawasan  Asean  dan sebagian  besar  berada  di  pulau Papua.
Oleh  karena  itu  peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman anggrek  di  Papua  harus  terus dikembangkan,  dilindungi,  termasuk usaha konservasinya.  Berbagai jenis
spesies  asli  Papua  dengan  nilai  seni dan  kreativitas  yang  tinggi  terus bermunculan  di  setiap  pemeran  dan lomba-lomba  tanaman  anggrek  baik di  tingkat  lokal,  nasional  maupun internasional. Sejalan dengan
perkembangan  ilmu  biologi  yang sangat  pesat  sekarang  ini,  telah muncul  suatu  terobosan  baru  yang
sangat menjanjikan untuk
peningkatan  kualitas  dan  kuantitas tanaman anggrek yaitu dengan bioteknologi.
Di
bidang peranggrekan,  para  ahli  tanaman maupun  para  penggemar  tanaman hias  sebenarnya  telah  mengadakan penelitian-penelitian  secara  intensif untuk pembudidayaan atau pemuliaannya.    Diawali  pada  tahun 1856,  seorang peneliti  dari  Inggris bernama John  Doming berhasil membuat  silangan  pertama  pada anggrek  yaitu  dari  dua  spesies anggrek Calanthe.
Peningkatan  produktivitas  dan mutu sangat dipengaruhi oleh
keberhasilan pengembangan innovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman  anggrek.    Oleh  karena individu  atau  badan  usaha  yang
bergerak di bidang pemuliaan tanaman  harus  diberi  penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman  yang  baru.    Salah  satu penghargaan adalah memberikan perlindungan  hukum  atas  kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas  tanaman,  termasuk  dalam menikmati  manfaat  ekonomi  dan hak-hak pemuliaan lainnya.
Perlindungan  varietas  tanaman merupakan  suatu  ketentuan  dalam Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) yang  dalam sejarah perlindungannya sebagai  hak  kebendaan  immaterial yang  diberikan  kepada  individu  oleh negara.  Di  negara  lain,  seperti Amerika,  meskipun  tidak  disebut secara khusus dalam peraturan negaranya,  telah  dikenal  adanya peraturan  mengenai  perlindungan terhadap  varietas  tanaman.  Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan  dengan  terbitnya The
United  States  Patent  Act 1930.  Dan di  Eropa,  Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke- 16.
Pada  tahun  1991,  beberapa negara  di  dunia  telah  menyepakati suatu  konvensi  internasional  tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan  internasional  termuat dalam  International Convention  for the  Protection  of  New  Varieties  of Plants,  yang  lebih  dikenal  dengan istilah UPOV.  UPOV merupakan akronim  dari Union  International pour  la  protection  des  obtentions vegetale.
Ketentuan  hukum  di  Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap  varietas  tanaman,  pada awalnya  diatur  dalam  Undang- Undang  Paten  (UUP).  Dalam  UUP Tahun1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan  hak  patennya,  kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi  kayu,  dan  ubi  jalar. Selanjutnya
UUP mengalami
amandemen  menjadi  UUP  Tahun 1997,  dimana  dalam  UUP  Tahun 1997 ketentuan pengecualian
permohonan  paten  terhadap  varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan  hak  paten tanpa  kecuali. UUP Tahun 1997 mengalami
perubahan  menjadi  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP  Tahun  2001).  Pada  Pasal  7 huruf  d  diatur  bahwa  varietas tanaman  sebagai  makhluk  hidup merupakan invensi yang tidak diberikan  paten.  Invensi  merupakan ide  dari  inventor  yang  dituangkan kedalam  suatu  kegiatan  pemecahan masalah  yang  spesifik  di  bidang teknologi,  dapat  berupa  produk  atau proses  atau  penyempurnaan  dan pengembangan  produk  atau  proses. UUP  mengalami  perubahan  lagi yaitu UU No 13 Tahun 2016.
Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan  terhadap  varietas  tanaman dilakukan berdasarkan
pada pertimbangan bahwa, untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  bagi rakyat  diperlukan  upaya  penelitian dan  pengembangan  kearah  invensi teknologi  yang  dapat  menghasilkan bahan  pangan  dalam  jumlah,  ragam, dan kualitas yang sebanyak- banyaknya. Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan  UU  Paten  belum  dapat sepenuhnya  memenuhi  harapan  para pihak  pemulia  untuk  mendapat
perlindungan  hukum  terhadap  hasil invensinya.  Ketentuan  lain  yang memberi  dasar  perlindungan  bagi pemuliaan  tanaman  adalah  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1992 tentang  Sistem  Budidaya  Tanaman yang  pada  intinya  berisi  tentang pengaturan  pemberian  penghargaan bagi  invensi  teknologi  di  bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru  bagi  perorangan  maupun  badan hukum.
Disamping itu, terdapat
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun  1995  tentang  Perbenihan, yang  mengatur  tentang  pemberian penghargaan kepada inventor varietas tanaman baru. Namun penghargaan  yang  diperoleh  para pihak  pemulia  tanaman  berdasarkan UU  Nomor  12  Tahun  1992  dan  PP Nomor 44 Tahun 1995 hanya bersifat sosiologis, dimana para pihak pemulia  tanaman  diberi  kewenangan memberikan nama atas hasil invensinya  dan  pemberian  sejumlah uang  yang  dimaksudkan  sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam
kegiatan pemuliaan  tanaman.  Kompensasi  ini belum  tentu  dapat  mendorong  minat
para pemulia tanaman untuk menghasilkan invensi baru.
Pada  dasarnya  ketentuan  berupa undang-undang  merupakan  sarana yang  diperlukan  untuk  mendorong dan  melindungi  kegiatan  dalam menghasilkan  varietas  tanaman  yang bersifat  unggul.  Para  pihak  yang bergerak  dalam  bidang  pemuliaan tanaman  membutuhkan  suatu  aturan khusus  yang  dapat  memberikan jaminan  dan perlindungan  hukum secara  jelas  dan  tegas.  Perlindungan yang  di  maksud  berupa  adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual  bagi  hasil  invensi  berupa varietas  baru  tanaman.  Perlindungan hukum  pada  hakekatnya  sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya  yang  berkaitan  dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  tentang  Keanekaragaman Hayati  (United  Nations  Convention on  Biological  Diversity),  Konvensi Internasional  tentang  Perlindungan Varietas Tanaman
Baru (International  Convention  for  the Protection  of  New  Varietas  of Plants), dan World Trade
Organization/  Trade  Related  Aspect of  Intellectual  Property  Right yang antara  lain  mewajibkan  kepada negara-negara anggota seperti Indonesia mempunyai
dan melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI).
Salah  satu  dari  kewajiban  yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan  dengan  hak  kekayaan intelektual (HKI) mensyaratkan;
Satu, negara anggota untuk memberikan  perlindungan  terhadap varietas  tanaman  yang  baru;  Kedua, untuk  mengembangkan  penemuan- penemuan  baru  di  bidang  pertanian dan  menggunakan  dengan  sebaik- baiknya  kekayaan  sumber  daya hayati  yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung  pembangunan  ekonomi; Ketiga,  untuk  mendorong  kegiatan yang  menghasilkan  varietas  tanaman unggul dengan memberikan penghargaan  bagi  mereka  (badan usaha  atau  orang)  yang  bergerak dibidang  pemuliaan  tanaman  dan Keempat,  untuk  mendorong  dan memberi  peluang  dunia usaha  dalam pembangunan  di  dibidang  pertanian,
memberikan  landasan  hukum  bagi upaya  terciptanya  varietas  unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.
Konsep  Perlindungan  Varietas Tanaman  (PVT)  ini  dikembangkan karena  ketentuan  tentang  paten  tidak memberikan perlindungan atas varietas  tanaman  baru  sebagai  hasil dari  proses  permuliaan  tanaman. Berdasarkan  ketentuan  internasional tentang  HKI  dikatakan  bahwa  jika negara tidak memberikan PVT dalam UU  paten,  maka  negara  tersebut harus membuat undang-undang khusus  tersendiri  yang  efektif  untuk perlindungan  varietas  tanaman  baru ini.  Hukum  tentang  paten  Indonesia hanya  melindungi  proses  untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan  menggunakan  teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas
produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi  maupun  alami  dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Oleh karena itu Varietas tanaman yang tidak
dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT.
Perlindungan  varietas  tanaman (PVT) yang merupakan “ sui generis ” dari  paten  merupakan  perlindungan terhadap  varietas  tanaman  yang dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman yang  mengandung  unsur  baru,  unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan  Paten  dan  pengelolaan PVT  tidak  berada  di  satu  tangan, Paten  berada  di  bawah  Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia,  sedangkan  PVT  dikelola di  bawah  Kementerian  Pertanian Republik  Indonesia.  Dengan  adanya Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2000 tentang  Perlindungan  Varietas Tanaman,  maka  keberadaan  pemulia yang  melakukan  pemuliaan  akan terlindungi,  dimana  pemulia  yang menghasilkan  varietas  tanaman  yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut  dapat  memperoleh  hak  PVT dan  mendapatkan  manfaat  ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. Pembentukan  UU  PVT  ini  banyak mengadopsi
International
Convention  for  The  Protection  of New  Varieties  of  Plants (selanjutnya disebut UPOV  Convention),  yaitu
suatu  ketentuan  internasional  yang khusus  memberikan  perlindungan bagi varietas  baru    tanaman  yang  di bentuk untuk melindungi hak pemulia  ( breader’s  rights ).  Hak pemulia ( breeder’s rights ) merupakan hak ekslusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan  kembali  dan  menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan. Dalam UU PVT
diberikan  suatu  hak  khusus  yang dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan  atas  adanya  hak  yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak, yaitu  hak  untuk  melarang  atau memberi  ijin  penggunaan  secara komersial  dari  hak  pemulia  tersebut. Hak  yang  di  maksud  adalah  Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak  PVT).  Baik UPOV  Convention maupun  UU  PVT  mengatur  bahwa tidak  semua  invensi  varietas  baru tanaman dapat begitu saja mendapatkan perlindungan hak pemulia.  Hal  ini  disebabkan  karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT)
merupakan  varietas  dari  jenis  atau spesies tanaman baru, unik, seragam,
stabil  dan  di  beri  nama.  Sedangkan persyaratan perlindungan berdasarkan pada UU PVT Indonesia adalah  sama  dengan  persyaratan pendaftaran di negara-negara lainnya yang  telah  meratifikasi  UPOV  1991. Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan, jika  tingkat  pembangunan  pertanian untuk mengembangkan varietas yang baru di  Indonesia tidak sama dengan negara-negara di mana UPOV berasal.
Undang-Undang  No.  29  Tahun 2000  tentang  Perlindungan  Varietas Tanaman  disusun  sebagai  upaya pemenuhan  kewajiban  internasional Indonesia,  dan  bertujuan  untuk menciptakan serta meningkatkan minat  perorangan  maupun  badan hukum  untuk  melakukan  kegiatan pemuliaan  tanaman  dalam  rangka menghasilkan  varietas  unggul  baru. Namun,  hingga  saat  ini  masih terdapat  beberapa  ketentuan  yang tidak  diatur  dalam  Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman. Hal ini  menciptakan  peluang  terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
Penting  untuk  dicatat    bahwa Undang-Undang  ini  memfasilitasi perkembangan  bioteknologi  modern yang  memproduksi  varietas  yang baru  melalui  rekayasa  genetika. Namun,  kelihatannya  UU  ini  kurang memberikan  perlindungan  terhadap varietas  tradisional  atau  varietas tanaman lokal yang telah dikembangkan  oleh  petani,  karena sangat  sulit  bagi  petani  dengan varietas  tanaman  lokalnya  untuk memenuhi kriteria seragam dan stabil sebagaimana  disyaratkan  oleh  UU PVT.  Dalam  kaitannya  varietas tanaman  lokal  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman perlu untuk mendapat perlindungan hukum. Sistem Hak
Kekayaan Intelektual  dibentuk  dengan  tujuan untuk  melindungi  hak  individual bukannya hak komunal yang dimiliki oleh  masyarakat  lokal.  Sistem  HKI didalam  TRIPs  Agreement  tidak melindungi nilai adat istiadat masyarakat  lokal.  Seperti  Indonesia negara berkembang memiliki budaya komunal dan gotong royong di dalam kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  yang harus  menjadi  perhatian      Indonesia
dalam  melakukan  harmonisasi  nilai- nilai induvidualistik
didalam ketentuan  TRIPs  Agreement  dengan nilai-nilai  komunal  di masyarakat lokal.
Sistem  HKI  di  dalam  ketentuan TRIPs Agreement memberikan perlindungan  hukum  kepada  pemilik HKI  untuk  melaksanakan  haknya atau  mengijinkan  pihak  lain  untuk melaksanakannya  maupun  melarang pihak lain tanpa ijin untuk menggunakan  hak  tersebut.  Hak yang  dimiliki  masyarakat  lokal terhadap  varietas  tanaman  dijelaskan oleh  Prof.  Agus  Sardjono,  yang menyatakan  bahwa  “perlindungan pengetahuan  tradisional  merupakan kombinasi  : economic  right dan moral right ....”. Pendapat Prof. Agus Sardjono  tersebut  dapat  membantu menjelaskan  mengenai  perlindungan hukum terhadap pengetahuan
tradisional  dan  varietas  tanaman lokal yang dikaitkan dengan economic  right dan moral  right dan
benefit sharing. Sistem perlindungan hukum tersebut sebaiknya dirumuskan  dan  dilaksanakan  oleh warga masyarakat yang
bersangkutan.
Varietas
tanaman lokal
merupakan  aset  kekayaan  milik masyarakat  lokal  Indonesia.  Dan varietas tanaman lokal sangat tergantung dengan penyebaran
geografis  dan  karakter  lokal  di Indonesia. Dengan demikian masyarakat  lokal  dapat  menuntut Benefit  Sharing atas  pemanfaatan varietas  tanaman  lokal.  Dengan demikian maka perlu diatur perjanjian Benefit  Sharing antara Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Bupati/Walikota atau Gubernur dengan  masyarakat  lokal  sehingga tercipta  keadilan  dalam  masyarakat lokal.
Bertolak  dari  pemikiran  yang demikian  itulah  maka  sangat  relevan jika  dimensi benefit  sharing menjadi topik  yang  khusus  dalam  membahas dasar filosofis pentingnya “Perjanjian Benefit  Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman
Lokal”.

## Pembahasan
Berkaitan dengan penulisan
yang  berjudul  “ Perjanjian Benefit
Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan
Varietas  Tanaman  Lokal”,  maka perlu  dibahas  tentang  Dasar filosofis arti  pentingnya  Perjanjian, Benefit Sharing, Perlindungan,  PVT  dan pemanfaatan varietas tanaman lokal.

## a) Perjanjian
Pengertian  dari  perjanjian  selalu mengacu  pada  pengertian  perjanjian pada  umumnya  yang  diatur  dalam pasal  1313  KUH  Perdata,  berbunyi “suatu  perjanjian  adalah  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih”.
Perjanjian standar disebut juga perjanjian  baku,  Perjanjian  standar adalah suatu persetujuan yang dibuat para  pihak  mengenal  sesuatu  hal yang  isinya  telah  ditentukan  secara baku  (standar)  serta  dituangkan secara  tertulis.  Kata  standar  atau baku artinya perjanjian yang menjadi tolak  ukur  yang  dipakai  sebagai patokan  atau  pedoman  bagi  setiap konsumen yang mengadakan
hubungan  hukum  dengan  pelaku usaha.
Dengan adanya pengertian tentang  perjanjian  seperti  ditentukan diatas,  bisa  diambil  kesimpulan bahwa  kedudukan  antara  para  pihak
yang  mengadakan  perjanjian  adalah sama  dan  seimbang.  Hal  ini  sesuai dengan  asas  yang  terdapat  dalam hukum perjanjian, yaitu :
1) Asas Kesepakatan/ Asas Konsensualisme
Konsensualisme berasal dari kata  konsensus  yang  berarti  sepakat. Jadi  kesepakatan  yang  dimaksud adalah  bahwa  antara  kedua  belah pihak  terjadi    adanya  kata  sepakat. Konsensualisme  ini  juga  berarti bahwa  apa  yang  dikehendaki  oleh pihak uang lain.
2) Asas Kekuatan Mengikat
Asas ini mengandung arti bahwa kedua  belah  pihak  harus  memenuhi apa  yang  telah  dijanjikannya.  Dalam pasal  1338  KUHPerdata  dikatakan bahwa  perjanjian  berlaku  sebagai Undangn-undang  bagi  para  pihak atau disebut juga “ Pacta Sunservanda” ,  yaitu  apa  yang  telah disetujui harus dilaksanakan.
3) Asas Kebebasan Berkontrak
Seseorang bebas untuk membuat atau  tidak  membuat  suatu  isi perjanjian.  Bebas  untuk  menentukan isi  perjanjian  dan  syarat-syarat  dari perjanjian  itu  serta  bentuk  tertentu atau  tidak  dan  bebas  menentukan
undang-undang  mana  yang  akan dipakainya untuk perjanjian itu.
4) Asas Itikad Baik Dan Kepatutan
Perjanjian atidak hanya mengikat  hal-hal  yang  dengan  tegas menyatakan  didalamnya,  akan  tetapi juga  untuk  segala  sesuatu  yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh keputusan/kebiasaan dan Undang-undang.
Kebebasan  untuk  melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap  kontrak  dalam  perjanjian standar  tidak  dilakukan  sebebas dengan  perjanjian  yang  dilakukan secara  langsung  dengan  melibatkan para  pihak  dalam  menegosiasikan klasula perjanjian.
b) Benefit Sharing Benefit  adalah :
1) Profit : advantage; promotion of welware  or  prosperity;  helpful result.
2) Benefaction  or  deed  of  kindess; favor bestowed; privilege
3) A  special  theatrical  or  musical performance, at which the performers usually serse
gratuitously, and the proceeds of which  are  bestowed  on  some
particuler  person  or  on  some charity.
4) Pecuniary  aid  extended  by  a benefit society.
Pada  Protokol  Nagoya  berisikan akses  sumber  daya  genetik  dan dikembangkan  konsep  pembagian yang  wajar  dan  adil.  Dengan  adanya konvensi  keanekaragaman  hayati merupakan  perjanjian  internasional yang  bertujuan  untuk  membagi manfaat  yang  timbul  dari  adanya sumber  daya genetik  secara  adil  dan merata.  Dengan  melihat  sejarah bahwa  masyarakat  adat  dan  juga komunitas  lokal  telah  menggunakan sumber daya genetik maupun pengetahuan tradisional. Seperti untuk menyembuhkan penyakit, penyediaan makanan dalam memenuhi  kehidupan  sehari-hari. Namun demikian dalam pengembangan pengetahuan keanekaragaman hayati
telah dikembangkan berbagai macam kosmetik  dan  juga  dalam  bidang farmasi.  Konvensi  keanekaragaman hayati, Access  and  Benefit  Sharing (ABS)  diartikan  sebagai  pembagian keuntungan  yang  adil  dan  merata dari keuntungan yang dihasilkan dari
penggunaan  sumber  daya  genetik dalam  hal  ini  varietas  tanaman. Demikian  juga  pada  WIPO  juga
membahas pendekatan terhadap benefit sharing. Pembagian keuntungan  yang  adil  dan  merata merupakan  bagian  dari  nilai-nilai keadilan  yang  perlu  diperjuangkan untuk  kepentingan  masyarakat  luas. Dengan adanya
pembagian
keuntungan  atau benefit  sharing dapat memastikan ruang bagi masyarakat  lokal  untuk  terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian  varietas  tanaman  lokal sehingga  hak - hak  masyarakat  lokal mendapat  jaminan  dan  perlindungan hukum.
Benefit Sharing
terhadap pemanfaatan  sumber  daya  genetik dan pengetahuan tradisional, terdapat para  pihak  yang  menjadi  pengguna terhadap  sumber  daya  genetika  dan pengetahuan tradisional dapat dikategorikan  ke  dalam  3  (tiga)
kelompok, yaitu :
1) Para  pengguna  untuk  tujuan komersial (commercial users)
2) Para  pengguna  dari  komonitas masyarakat
tradisional
(traditional user).
3) Para pengguna untuk
kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi (akademic user) Dari  aspek  hukum  internasional dibidang  hukum,  benefit  sharing adalah  istilah  teknis  yang  digunakan dalam konteks akses dan penggunaan sumber  daya  genetik  manusia  dan non  manusia,  sumber  daya  genetik non  manusia  meliputi  tanaman, hewan  dan  mikroorganisme  .  Istilah ini menggambarkan pertukaran antara  mereka  yang  memberikan konpensasi  atau  imbalan  untuk penggunaannya.
Pada  Tahun  1995,  para  pihak dalam CBD setuju untuk mengecualikan  sumber  daya  genetik manusia  dari  ruang  lingkupnya; “konferensi  para  pihak  menegaskan kembali  bahwa  sumber  daya  genetik manusia tidak termasuk dalam kerangka    konvensi  ini”  (CBD  COP Decision  II/11).  Sebagai  akibatnya, tidak  ada  kerangka  kerja  yang mengikat secara hukum yang mengatur  benefit  sharing  dalam konteks sumber daya manusia. Pernyataan dari komite etika Human Genome Organization Project
mengenai benefit sharing pada tahun
2000 merekomendasikan bahwa “semua  umat  manusia  berbagi,  dan memiliki akses kemanfaatan penelitian genetik. Deklarasi
Universal  tentang    Genom  Manusia dan  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1997 dari United  Nations  Educational, Scientific  dan  Cultural  Organization (UNESCO) menyatakan bahwa “manfaat  dari  kemajuan  dibidang biologi,  genetika  dan  kedokteran, tentang genom manusia, harus di sediakan”.
Deklarasi  Universal  Bioetika dan  Hak  Asasi  Manusia  tahun  2005 dari  Unesco  memasukkan  pasal tersendiri  mengenai  benefit  sharing (pasal  15),  yang  menuntut  benefit sharing  dari  hasil  penelitian  ilmiah, khususnya  dengan  negara-negara sedang berkembang.
Secara konteks hukum internasional defenisi benefit sharing adalah tindakan memberikan sebagian keuntungan/laba yang diperoleh  dari  pemanfaatan  sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional  kepada  penyedia  sumber daya.  Defenisi  in  cukup  luas  untuk mencakup  sumber  daya  genetik manusia  dan  non    manusia,  meski
benefit  sharing  untuk  sumber  daya genetik  manusia  bukan  merupakan persyaratan hukum internasional.
Selain  pedoman  internasional dan  hukum  nasional,  asosiasi  daerah telah merumuskan pedoman sukarela atau    model  hukum.  Misalnya. Organisasi  Persatuan  Afrika  (OAU)
(sekarang Uni Afrika) mengembangkan model hukum
untuk  meregulasi  akses  dan  benefit sharing  untuk  sumber  daya  genetik non-manusia. Berbeda dengan
peraturan internasional, OAU menetapkan defenisi benefit sharaing adalah  pembagian  apapun  yang timbul dari penggunaan sumber daya alam  hayati,  pengetahuan,  teknologi, inovasi atau praktik.
Masyarakat  lokal  di Indonesia berhak  untuk  mendapatkan Benefit sharing atas pemanfaatan pengetahuan  tradisional dan  varietas tanaman  lokal  (SDG  tanaman)  yang telah menghasilkan HKI yang memiliki  nilai  ekonomi. Benefit sharing tersebut  diberikan  sebagai bentuk  penghargaan  terhadap  jasa masyarakat lokal yang telah melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal
Masyarakat lokal di Indonesia
memandang  pengetahuan  tradisional sebagai cultural heritage yang mengandung  nilai  magis  atau  sakral (spiritural). Masyarakat lokal sebagai pemilik  dari  pengetahuan  tradisional dan  varietas  tanaman  lokal  karena masyarakat lokal memandang bahwa kepemilikan atas pengetahuan tradisional  dan  varietas  tanaman lokal  tersebut  bukan  di  setiap individu  namun  merupakan  milik masyarakat  secara  bersama-sama (komunal).  Hal  yang  dinamakan sebagai hak kolektif (collective right) masyarakat.  Hak  komunal  yang dimiliki oleh masyarakat di
Indonesia dapat memberikan motivasi  kepada  masyarakat  lokal untuk  tetap  melanjutkan  pelestarian terhadap  varietas  tanaman  lokal tersebut.
Benefit  sharing ditinjau  dari Natural  Law  Theory sudah  sesuai dengan nilai moral karena masyarakat lokal merupakan pemilik pengetahuan  tradisional  dan  varietas loka1  tersebut. Benefit  sharing juga dapat menciptakan  hubungan yang saling menghargai
dan
menguntungkan  antara  masyarakat
lokal  dengan  pihak  lain  yang menggunakan pengetahuan tradisional  dan  varietas  tanaman lokal  tersebut. Benefit  sharing juga dijelaskan  oleh  Prof Agus Sardjono bahwa  : "...Benefit  sharing mestinya dikembangkan....bukan  dari  konsep royalty sebagaimana  dalam  rezim HKI.  Meskipun  hasilnya  mungkin sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Dengan pembayaran royalty berarti  menempatkan  pengetahuan tradisional sebagai komoditi".
Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa royalty di dalam sistem HKI berbeda dengan Benefit  sharing. Benefit  sharing memiliki  makna  pembagian  manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi pengetahuan
tradisional  dan  varietas  tanaman lokal oleh pihak lain.
c) Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan upaya  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  guna  mmencegah  terjadi pelanggaran
Hak Kekayaan
Intelektual  oleh  orang  yang  tidak berhak.
Tujuan perlindungan hukum
terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual di maksudkan untuk memberi
kejelasan hukum mengenai hubungan antara ciptaan atau penemuan  yang  merupakan  hasil karya  intelektual  manusia  dengan sipencipta atau penemu atau
pemegang hak dengan pemakai yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan  hukum  serta  pemilik  hak kekayaan intelektual
adalah merupakan  pengakuan  hukum  serta pemberian  imbalan  yang  di  berikan kepada  orang  atas  usaha  dan  hasil karya  kreatif  manusia  yang  telah  di ciptakan atau di temukan.
Di dalam ilmu hukum perlindungan sering
berarti perlindungan terhadap pihak-pihak di dalam  suatu  hubungan  hukum,  di mana  hak  yang  dimiliki  oleh  para pihak  apabila  dilanggar  oleh  pihak lain,  maka  ada  upaya  hukum  yang dapat dipaksakan  sehingga  haknya tersebut
dapat dipenuhi.
Perlindungan  hukum bila  dijelaskan harafiah  dapat  menimbulkan  banyak persepsi.  Sebelum  kita  mengurai perlindungan  hukum dalam  makna
yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang  dapat  timbul  dari  penggunaan istilah perlindungan hukum,  yakni Perlindungan  hukum  bisa  berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan  oleh  hukum  terhadap sesuatu. Perlindungan  hukum juga dapat  menimbulkan  pertanyaan  yang kemudian  meragukan  keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap  semua  pihak  sesuai  dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki  kedudukan  yang  sama dihadapan  hukum.  Setiap  aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan  hukum  dan  dengan berfungsinya  aturan  hukum,  maka secara  tidak  langsung  pula  hukum akan memberikan perlindungan terhadap  setiap  hubungan  hukum atau  segala  aspek  dalam  kehidupan masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum itu sendiri.
Perlindungan  hukum merupakan gambaran  dari  bekerjanya  fungsi hukum  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan  yang  diberikan  kepada subyek  hukum  sesuai  dengan  aturan hukum,  baik  itu  yang  bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam  bentuk  yang  bersifat  represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam rangka menegakkan peraturan
hukum. Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban.
Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau
perbuatan, memperlindungi.
Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.
Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: Pertama, perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan
pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.
Pengertian  perlindungan  hukum adalah  suatu  perlindungan  yang diberikan  terhadap  subyek  hukum dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik yang bersifat preventif maupun  yang bersifat represif,  baik  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata lain  perlindungan  hukum  sebagai suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum., yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat
memberikan suatu keadilan,
ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan dan kedamaian.
d) Varietas Tanaman
Perlindungan  varietas  tanaman yang  selanjutnya  disingkat,  adalah perlindungan  khusus  yang  diberikan negara  yang  dalam  hal  ini  diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan  oleh  kantor  perlindungan varietas  tanaman,  terhadap  varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia  tanaman  melalui  kegiatan pemuliaan tanaman.
Variatas  tanaman  lokal  adalah varietas  tanaman  yang  telah  ada  dan dibudidayakan secara turun menurun oleh petani,serta dimiliki oleh masyarakat dan dikuasai oleh negara. Penamaan varietas tanaman lokal  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut :
a) Mencerminkan  identitas  varietas tanaman lokal
yang bersangkutan;
b) Tidak  menimbulkan  kerancuan karakteristik,  nilai  atau  identitas suatu varietas tanaman lokal;
c) Tidak  telah digunakan  untuk nama varietas yang sudah ada;
d) Tidak  menggunakan  nama  orang terkenal;
e) Tidak menggunakan nama alam;
f) Tidak  menggunakan  lambang negara; dan/atau
g) Tidak menggunakan merek dagang  untuk  barang  dan  jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau  bahan  yang  dihasilkan  dari varietas lain, jasa trasportasi atau penyewaan tanaman.
Farmer’s  Rights (hak  petani) adalah  hak  yang  muncul  dari kontribusi petani, mengingat di masa lampau, saat ini dan masa yang akan datang  petani  merupakan  kelompok masyarakat  yang  telah  melestarikan, mengembangkan  dan  menjadikan tersedianya  sumber  daya  genetik yang di kenal saat ini, terutama yang ada di pusat dan pusat keanekaragaman tanaman.
Pengertian  varietas secara umum pada  dasarnya  sama  dengan  varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1992  tentang    Sistem  Budidaya Tanaman. Pengertian tersebut sebagai  berikut  :  “Varietas  adalah bagian dari suatu jenis  yang ditandai
oleh  bentuk  tanaman,  pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain  yang  dapat  dibedakan  dalam jenis yang sama”
Berdasarkan  Pasal  1  butir  1  UU PVT  dikatakan  bahwa  Perlindungan varietas tanaman
selanjutnya
disingkat  PVT,  adalah  Perlindungan khusus  yang  diberikan  negara,  yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan  oleh  Kantor  Perlindungan Varietas  Tanaman,  terhadap  varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia  tanaman  melalui  kegiatan pemulia tanaman. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat  dan  kreativitas  di  bidang pemuliaan  tanaman,  sehingga  dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan  masyarakat.  Sedangkan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2000  Tentang  Perlindungan  Varietas Tanaman menjelaskan bahwa :
“Varietas tanaman
adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau  species  yang  ditandai  oleh
bentuk tanaman, pertumbuhan
tanaman,  daun,  bunga,  biji  ekspresi karakteristik
genotype atau
kombinasi  genotype  yang  dapat membedakan  dari  suatu  jenis  atau species  yang  sama  oleh  sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”
Berdasarkan  pengertian  di  atas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang  dihasilkan  harus berbeda  dengan  varietas  tanaman yang  lain  yang  ditandai  dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.
Dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotype atau kombinasi  genotype  adalah  susunan gen  yang  menghasilkan  karakter tertentu.  Penilaian  dilakukan  baik terhadap  salah  satu  atau  beberapa sifat  atau  karakter  tanaman  yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan  adalah  varietas  tersebut tetap  stabil    di  dalam  proses perbanyakan  benih  atau  propagasi dengan  metode  tertentu,  misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan dan steak.
Varietas Tanaman menurut Konvensi UPOV 1991 tersebut adalah :
“sekelompok  tanaman  yang  dapat didefenisikan  dengan  karakteristik yang  diekspresikan  dari  bawaan genotip atau kombinasi dari genotipe dan  dapat  dibedakan  dari  kelompok tanaman  lainnya  dari  taksonomi botanis yang sama oleh minimal satu karakteristik yang tampak”.
Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya  disingkat  PVT)  adalah perlindungan  khusus  yang  diberikan negara,  yang  dalam  hal  ini  diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan  oleh Kantor Perlindungan Varietas  Tanaman,  terhadap  varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia  tanaman  melalui  kegiatan pemuliaan tanaman.
Hak Perlindungan Varietas
Tanaman  adalah  hak  khusus  yang diberikan  negara  kepada  pemulia dan/ atau pemegang hak Perlindungan Varietas
Tanaman untuk  menggunakan  sendiri  varietas hasil  pemuliannya  atau  memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum  lain  untuk  menggunakannya selama waktu tertentu.
Varietas Tanaman, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau  species  yang  ditandai  oleh
bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi  karakteristik  genotipe  atau kombinasi  genotipe  yang  dapat membedakan  dari  jenis  atau  species yang  sama  oleh  sekurang-kurangnya satu  sifat  yang menentukan  dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pemuliaan tanaman adalah  rangkaian  kegiatan  penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan  dan  pengembangan  suatu varietas,  sesuai  dengan  metode  baku untuk  menghasilkan  varietas  baru dan  mempertahanakan  kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
UPOV mengatur bahwa tanaman yang memperoleh
perlindungan  (protectable  of  plant variety) harus memenuhi syarat :
1). Article 5 : Novelty (baru)
2). Article 7 : Distinctness (berbeda) 3). Article 8 : Uniformity (seragam) 4). Article 9 : Stability (stabil)
5). Article 10 : Denomination (diberi nama)
Sejalan dengan ketentuan UPOV tersebut,  di  Indonesia  diatur  dalam pasal  2  UU  Nomor  29/2000  yang menentukan  bahwa Varietas  yang dapat  diberi  PVT  meliputi varietas
dari  jenis  atau  spesies  tanaman  yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Suatu  varietas  dianggap  baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan  atau  hasil  panen  dari verietas tersebut belum pernah diperdagangkan  di  Indonesia  atau sudah  diperdagangkan  tetapi  tidak lebih  dari  setahun,  atau  telah diperdagangkan  di  luar  negeri  tidak lebih  dari  empat  tahun  untuk tanaman  semusim  dan  enam  tahun untuk tanaman tahunan. Unsur pembeda  menjadi  sangat  penting untuk perlindungan ini yang dianggap  sebagai  sesuatu  yang  unik yang telah ditemukan oleh pemuliaan tanaman  melalui  prosedur  penelitian pengujian dan lain sebagainya.
Suatu varietas tanaman dianggap unik  apabila  varietas  tersebut  dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain  yang  keberadaannya sudah  diketahui  secara  umum  pada saat  penerimaaan  permohonan  hak PVT. Hasil  produk  dari  varietas yang  ditemukan  itu  mempunyai  sifat keseragaman.  Artinya,  mulai  dari tenggang  usia  tanam  menjelang panen  yang  sama,  rasa,  bau,  bentuk,
warna  dan  sifat-sifat  lain  yang melekat  pada  varietas  itu. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat- sifat  utama  atau  penting  pada varietas  tersebut  terbukti  seragam meskipun  bervariasi  sebagai  akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.  Sifat-sifat  itu  harus stabil  untuk  siklus  penanam. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat- sifatnya  tidak  mengalami  perubahan setelah  ditanam  berulang-ulang,  atau untuk  yang  diperbanyak  melalui siklus  perbanyakan  khusus,  tidak mengalami  perubahan  pada setiap akhir siklus tersebut.
Varietas  yang  dapat  diberi  PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya  menjadi  varietas  yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :
1) nama  varietas  tersebut  harus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
2) pemberian nama  tidak  boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
3) penamaan  varietas  dilakukan oleh  pemohon  hak  PVT  dan didaftarkan pada kantor PVT;
4) apabila  penamaan  tidak  sesuai dengan  ketentuan  butir  b,  maka kantor  PVT  berhak  menolak penamaan  tersebut  dan  meminta penamaan baru;
5) apabila  nama    varietas  tersebut telah dipergunakan untuk varietas  lain,  maka  pemohon wajib  mengganti  nama  varietas tersebut;
6) nama  varietas  yang  diajukan dapat  juga  diajukan  sebagai merek  dagang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Varietas  yang  tidak  dapat  diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
Pemegang  hak    PVT  adalah pemulia  atau  orang  atau  badan hukum, atau pihak lain yang menerima  lebih  lanjut  hak  PVT  dari pemegang  hak  PVT  sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan  perjanjian  kerja,  maka pihak  yang  memberi  pekerjaan    itu
adalah  pemegang  PVT,  kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan  berdasarkan  perjanjian kerja,  maka  pihak  yang  memberi pekerjaan  itu  adalah  pemegang  hak PVT,  kecuali  diperjanjikan  lain antara  kedua  pihak  dengan  tidak mengurangi  hak  pemulia.  Jika  suatu varietas dihasilkan berdsarkan pesanan,  maka  pihak  yang  memberi pesanan  itu  menjadi  pemegang  hak PVT,  kecuali  diperjanjikan  lain antara  kedua  pihak  dengan  tidak mengurangi  hak  pemulia. Pemegang hak  PVT  memiliki  hak  untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum  lain  untuk  menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang  digunakan  untuk  propagasi. Ketentuan  tersebut  berlaku  juga untuk :
1) varietas  turunan  esensial  yang berasal  dari  suatu  varietas  yang dilindungi  atau  varietas  yang telah terdaftar dan diberi nama;
2) varietas  yang    tidak  dapat dibedakan  secara  jelas  dari varietas yang dilindungi.
3) Varietas yang diproduksi dengan selalu  menggunakan  varietas yang dilindungi. Dalam membahas masalah Perjanjian Benefit  Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Lokal, maka Perjanjian selalu mengacu  pada  pengertian  perjanjian pada  umumnya  yang  diatur  dalam pasal  1313  KUH  Perdata,  berbunyi “suatu  perjanjia n  adalah  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian  benefit  sharing  maka masyarakat lokal di Indonesia berhak untuk mendapatkan pembagian
keuntungan atas pemanfaatan varietas  tanaman  lokal    yang telah menghasilkan  HKI  dan  memiliki nilai ekonomi. Benefit sharing
tersebut  diberikan  sebagai  bentuk penghargaan
terhadap jasa masyarakat lokal yang telah mengelola, memanfaatkan dan melestarikan  varietas  tanaman  lokal.
Benefit sharing juga dapat
menciptakan  hubungan yang  saling menghargai dan menguntungkan antara  masyarakat  lokal  dengan
pihak lain yang menggunakan varietas tanaman lokal tersebut.
Benefit  sharing juga dibahas  di dalam  ketentuan  PP  No.13  Tahun 2004. Benefit  sharing diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik komunal atas varietas tanaman lokal sekaligus juga sebagai  bentuk  penghargaan  atas peranan masyarakat dalam melestarikan  varietas  tanaman  lokal sebagai  SDG  tanaman  (plasma nutfah).
Secara spesifik, substansi perjanjian  benefit  sharing  harus memastikan  ruang  bagi  masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian  varietas  tanaman  lokal sehingga  hak - hak  masyarakat  lokal mendapat  jaminan  dan  perlindungan hukum  yang  memadai  berdasarkan prinsip    keadilan    dan  kebebasan demi  eksistensi  dan  kelestarian varietas tanaman lokal secara berkesinambungan  untuk  generasi yang akan datang.

## Simpulan
a) Perjanjian Benefit Sharing
memiliki makna kesepakatan
bersama dalam pembagian manfaat ekonomi
sebagai
kompensasi  kepada  masyarakat
lokal atas tindakan komersialisasi varietas tanaman lokal oleh pihak lain. Dan masyarakat lokal diberi
hak untuk mengelola,
memanfaatkan  dan  melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.
b) Perjanjian Benefit  Sharing dapat memastikan
ruang bagi
masyarakat  lokal  untuk  terlibat dalam  pengelolaan,  pemanfaatan dan  pelestarian  varietas  tanaman lokal sehingga hak - hak masyarakat lokal mendapat
jaminan dan perlindungan
hukum. Rekomendasi a) Perjanjian Benefit
sharing diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia  dan  sebagai  pemilik komunal  atas  varietas  tanaman lokal  maka  dapat  diberikan  hak atas  peranan  masyarakat  dalam melestarikan varietas  tanaman lokal.
b) Perjanjian Benefit  sharing dapat
memberi solusi bagi pihak
Pemerintah/  Daerah,  masyarakat lokal dan juga pihak ketiga.

## Daftar  Pustaka
Agus,  Budi  Riswandi  dan  Siti Sumartiah,
Masalah- masalah  HKI  Kontemporer, Gita  Nagari, Yogyakarta,
2006. Barizah, Nurul, Intellectual Property Implications   On Biological Resources ( Indonesia’s Adoption  Of  International Intellectual Property Regimes  And  The  Failure To AdeQuately Address  The Policy  Challenges  In  The Area Of Biological Resourses), Nagara, Jakarta, 2010. Budi  Maulana,  Insan  dkk, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual  I,  Pusat  Studi Hukum  UII,  Yogyakarta, 2000. Donald Black, The Behavior of Law, Academic  Press,  New  York San Francisco, London,
1976.
Hutchinson,  Terry, Researching  And
Writing  In  Law,  Lawbook Co., 2010. H.  OK.  Saidin, Aspek  Hukum Hak Kekayaan Intelektual,  Ed.  Revisi, Cet  3, Jakarta.  PT.  Raja Grafindi Persada, 2003. Irawan,  Candra,  Politik  Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011. Jened,  Rahmi, Hak  Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak
Eksklusif, Airlangga University Press, 2010. Koesnoe,  Mohammad, Dasar dan Metode Ilmu hukum Positif, Airlangga University Press, 2010. Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media
Group, Jakarta, 2010. Margono,  Suyud, Aspek  Hukum Komersialisasi Aset Intelektual,  Nuansa  Aulia, 2010. ____________,  Hak  Milik  Industri (Pengaturan  Dan  Praktik diIndonesia), Ghalia Indonesia, 2011. Morris,  Caroline  and  Cian  Murphy, Getting  a  PhD  in  Law, Oxford and Portland, Oregon, 2011. Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Essensi, 2008. Nuraini,  Nina, Perlindungan  Hak Milik  Intelektual  Varietas Tanaman (Guna Peningkatan  Daya  Saing Agribisnis), Alfabeta, Bandung, 2007. Purwaningsih, Endang, Hukum Bisnis,  Ghalia  Indonesia, Bogor, 2010. Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual  dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, 2010, h.102 _________,Membumikan  HKI  di Indonesia,  cet1,  Bandung, Nuansa Aulia, 2009. __________, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisonal, cet.1, Bandung,Alumni, 2006.
Salter,  Michael  and  julie  Mason, Writing  Law  Dissertation, Pearson  Education  Limited, 2007.
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Setyowati,  Krisnani, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, Disampaikan  pada  Training of  the  Trainer  Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual,  Jakarta,  24-27 September 2001. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan
Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
Sutedi,  Adrian, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual, Sinar  Grafika, Jakarta, 2009.
Syukur,  Muhamad  dkk, Teknik Pemuliaan Tanaman, Penebar  Swadaya,  Jakarta, 2012. Yudha  Hernoko,  Agus,  Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2013 Jurnal : Barizah, Nurul, Perlindungan
Varietas  Tanaman,  Paten,
Sistem  Budidaya  Tanaman dan  Ketahanan  Pangan,
Jurnal HKI, 2009.
Michael  Blakeney, Protection  of Plant Varieties and Farmers’  Right ,  European Intellectual Property Review, vol.24, 2002.
Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2001 Tentang  Paten
Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 29 tahun 2000,  tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  tahun  1992
Tentang  Sistem  Budidaya Tanaman.
Undang-Undang  Nomor    5  Tahun
1994  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati). Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang  Syarat  Penamaan
Dan  Tatacara  Pendaftaran Varietas Tanaman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomot  13  Tahun 2004  Tentang  Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan  Varietas  Asal untuk  Pembuatan  Varietas Turunan Esensial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomot  14  Tahun 2004  Tentang  Syarat  dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman  Dan  Penggunaan Varietas  Yang  Dilindungi Oleh Pemerintah.