Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM DARI ANCAMAN PIDANA TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI
Ryandi Laksono *
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM riandi21@gmail.com
Naskah diterima: 24 April 2021; revisi:  22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021

## ABSTRACT
The  development  of  information  technology  has  caused  the  world  to  be  borderless  and  has  caused significant social change to take place so fast. The role of technology for human survival improves living standards and provides amazing facilities. Cybercrime can be carried out through the computer network system itself which is the target and the computer itself which is the vehicle for committing crimes. The rapid  development  of  information  technology  must  be  anticipated  by  the  laws  that  govern  it.  These negative  impacts  must  be  anticipated  and  overcome  by  laws  related  to  the  use  of  information  and communication  technology.  Legal  products  related  to  cyber  space  are  needed  to  provide  security  and legal  certainty  in  the  use  of  information,  media  and  communication  technology  in  order  to  develop optimally. advances in information technology require criminal law as part of the applicable criminal law policy in accordance with the values of Indonesian society. Handling of information technology crimes needs  to  be  balanced  with  the  improvement  and  development  of  the  criminal  law  system  as  a  whole, which  includes  the  development  of  the  culture,  structure  and  substance  of  criminal  law.  In  this  case, criminal law policy occupies a strategic position in the development of modern criminal law.

## Keywords: Criminal Law, Information Technology, Cybercrime
* Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail: riandi21@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Teknologi  dapat  diartikan  sebagai  pelaksanaan  ilmu,  sinonim  dengan  ilmu  terapan.  Sedangkan pengertian informasi menurut Oxford English Dictionary, adalah “that of which one is apprised or told: intelligence,  news  -  facts  or  details  about” . 1 Teknologi  adalah  sesuatu  yang  diciptakan  untuk memudahkan hidup manusia dengan bekal pengetahuan melalui akal manusia. Namun teknologi kiranya menjadi hal yang patut diatur dan dilindungi pemanfaatannya karena apabila terjadi penyimpangan pada pemanfaatan  teknologi,  biasanya  berakibat  buruk  bagi  kehidupan  manusia.  Teknologi  informasi  adalah salah  satu  teknologi  abad  modern  yang  dikembangkan  dari  beberapa  ilmu  dasar  seperti  matematika, fisika,  dan  lainnya.  Pemanfaatan  dan  perkembangan  teknologi  informasi  menghasilkan  ciptaan  berupa komputer,  kecerdasan  buatan,  rekayasa  perangkat  lunak,  dan  termasuk  pula  internet.  Hingga  kini perkembangan  teknologi  informatika  atau  dengan  istilah  lain  yaitu  teknologi  telematika,  menjadi perhatian di beberapa negara termasuk Indonesia. Kalangan penemu dan peneliti menemukan teknologi, insinyur menerapkannya, kalangan pendidikan, sosial dan keamanan pertahanan merasakan manfaatnya, dan kalangan hukum mengatur pemanfaatannya. 2
Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan  peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas  ( borderless )  dan  penyebabkan  perubahan  sosial  yang  secara  signifikan  berlangsung  demikian cepat. 3 Menurut  Didik  j.  Rachbini, 4 teknoogi  informasi  dan  media  elektronika  dinilai  sebagai  simbol pelopor,  yang  mengintegrasikan  seluruh  sistem  dunia,  baik  dalam  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi  dan keuangan.  Dan  sistem-sistem  kecil  lokal  dan  nasional,  proses  globalisasi  dalam  tahun-tahun  terakhir bergerak  cepat,  bahkan  terlalu  cepat  menuju  suatu  sistem  global.  Dunia  akan  menjadi “global  village” yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.
Secara pesat, teknologi ini mengubah cara hidup masyarakat, di mana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar ( borderless ). Bahkan kehadiran internet yang sangat fenomenal ini semakin mengukuhkan  pendapat  bahwa  tekonologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menjadi  mainstream  budaya masyarakat dunia saat ini. 5 Salah satu teknologi informasi yang saat ini sedang terus berkembang adalah media internet. Internet merupakan suatu media teknologi informasi berbasis virtual yang sering disebut juga dengan teknologi informasi dunia maya, internet salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping  itu  penyebab  lainnya  seperti  bertambah  atau  berkurangnya  penduduk,  pertentang  – pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. 6
Pemanfaatan  teknologi  internet  juga  tidak  dapat  dipungkiri  membawa  dampak  negatif  yang  tidak kalah  banyak  dengan  manfaat  positif  yang  ada.  Internet  membuat  kejahatan  yang  semula  bersifat konvensional  seperti  pengancaman,  pencurian,  pencemaran  nama  baik,  pornografi,  perjudian,  penipuan hingga  tindak  pidana  terorisme  kini  melalui  media  internet  beberapa  jenis  tindak  pidana  tersebut  dapat dilakukan  secara  on  line  oleh  individu  maupun  kelompok  dengan  resiko  tertangkap  yang  sangat  kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. 7
Menurut  Soerjono  Soekanto,  kemajuan  di  bidang  teknologi  akan  berjalan  bersamaan  dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat
1 Oxford, Learners Pocket Dictionary Third Edition, Oxford University Press , hal. 222.
2 http://directory.umm.ac.id/tik/Perlindungan_Hukum_TIK . Diakses pada tanggal 16 februari 2021, Pukul. 14.48 WIB.
3 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2004, hal. 1
4 Didik j. Rachbini, Hirst, Paul dan Grahame Thompson, G!obalisasi Adalah Mitos , Jakarta, Yayasan Obor, 2001.hal. 72.
5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi , Jakarta: Konpress, 2005, hal. 234.
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 1992, hal. 352.
7 Petrus Reinhard Golose, Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri, Makalah pada Seminar Nasional tentang “Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu”, diselenggarakan oleh Deplu,BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006, hal. 5.
dapat  mengenai  sosial,  kaidah-kaidah  sosial,  pola-pola  perikelakuan,  organisasi,  dan  susunan  lembaga kemasyarakatan. 8
Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan  manusia  di  berbagai  bidang,  sehingga  secara  langsung  telah  mempengaruhi  munculnya perbuatan  hukum  di  masyarakat.  Bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  itu  perlu  mendapatkan  penyesuaian, seperti  melakukan  harmonisasi  terhadap  beberapa  perundangan  sudah  ada,  mengganti  jika  tidak  sesuai lagi, dan membentuk ketentuan yang baru. 9
Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dan berbagai aspek. Misalnya  dalam  hal  pengembangan  dan  pemanfaatan rule  of  law dan  internet,  jurisdiksi  dan  konflik hukum,  pengakuan  hukum  terhadap  dokumen  serta  tanda  tangan  elektronik,  perlindungan  dan  privasi konsumen, cybercrime ,  pengaturan  konten  dan  cara-cara  penyelesaian  sengketa  domain. 10 Salah  satu bentuk  pengaturan  hukum  dalam  tehnologi  informasi  adalah  adanya  hukum  pidana  dalam  Undang  – Undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi  elektronik.
Tindak  pidana cybercrime didefinisikan  sebagai  kejahatan  komputer.  Mengenai  definisi  dari kejahatan  Komputer  sendiri,  sampai  sekarang  para  sarjana  belum  sependapat  mengenai  pengertian  atau definisi  dari  kejahatan  komputer.  Meskipun  belum  ada  kesepahaman  mengenai  definisi  kejahatan Teknologi  Informasi,  namun  ada  kesamaan  pengertian  universal  mengenai  kejahatan  komputer.  Secara umum  yang  dimaksud  keahatan  komputer  atau  kejahatan  dunia cyber ( cybercrime )  adalah “Upaya memasuki  dan  atau  menggunakan  fasilitas  komputer  atau  jaringan  komputer  tanpa  ijin  dan  dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.” 11
Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dan Jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan  tersebut  sudah  tergolong  pada  kejahatan  komputer.  Keragaman  aktivitas  kejahatan  yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, misalnya hacking , cracking , virus, time bomb , worm , troyan horse , logical bomb, spaming, hoax . Masing-masing memiliki karakter berbeda implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun tidak sama. 12
Kejahatan yang tidak menganal ruang dan waktu ini mengalami perkembangan yang pesat akhir-akhir ini,  kecanggihan  teknologi  yang  disalah  gunakan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  demi keuntungan  pribadi  yang  menyebabkan  negara-negara  berkembang  kesulitan  untuk  menindak  pelaku kejahatan  komputer  khususnya  pihak  kepolisian,  disamping  dibutuhkan  suatu  perangkat  aturan  yang mengatur  tentang  penyalahgunaan  informasi  ini  juga  dibutuhkan  sumber  daya  manusia  dan  sarana  dan prasarana  yang  mendukung.  Melihat  kondisi  di  atas  diperlukan  suatu  perangkat  aturan  yang  khusus mengatur  tentang  kejahatan  komputer  dan  perlindungan  hukum  terhadap  pemanfaatan  teknologi informasi,  media  dan  komunikasi  agar  dapat  berkembang  secara  optimal.  Untuk  mengatasi  berbagai permasalahan  di  atas  pemerintah  pada  tanggal  21  April  2008  telah  mengundangkan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Secara  umum  UU  ITE dapat dibagi dua bagian besar yaitu mengatur mengenai transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang ( cybercrimes ). 13
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  permasalahannya  adalah  Bagaimana  Perlindungan Hukum Pidana dalam Teknologi Informasi?
8 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1980, hal. 87-88.
9 Syamsul Muarif, “Menunggu Lahirnya Cyber Law”, dalam http// www.cybernews.cbn.net.id, Diakses pada tanggal 17 februari 2021 pukul 10.03 WIB.
10 Ibid.
11 Didik M. Arif Mansur,  Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: PT Refika Aditama, 2005. hal. 8.
12 ibid
13 https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di- indonesia . Diakses pada tanggal 17 februari 2021. pukul. 14.12 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka menggunakan  metode analisi data kualitatif. karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebutuhan  masyarakat  terhadap  rasa  aman  dan  terlindungi  merupakan  salah  satu  hak  asasi  yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Rasa aman dan terlindungi juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting, setelah kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Hak atas rasa aman dan terlindungi masyarakat tersebut, tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menerangkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945) sebagai  landasan  konstitusional  yang  di  dalamnya  dijiwai  oleh  Pancasila,  merupakan  arah  politik  dari hukum nasional yang dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosia.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional negara untuk selalu  memberikan  pelayanan  publik. 14 kata  melindungi  mengandung  asas  perlindungan  hukum  pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali. 15 Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab. 16 Dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum. 17 Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau cara untuk melindungi seseorang secara individu  maupun  masyarakat  dari  tindakan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundangundangan,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 18 Sedangkan menurut Soerdjono Soekamto  perlindungan  hukum  diartikan  sebagai  upaya  memenuhi  hak  serta  pemberian  bantuan  guna menciptakan rasa aman kepada saksi dan atau   korban, dimana tindakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. 19
Ruang lingkup teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer (yang terdiri atas piranti  keras  dan  lunak)  yang  digunakan  untuk  memproses  dan  menyimpan  informasi,  melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi ini merupakan teknologi  yang  menggabungkan  komputer  dengan  jaringan  komunikasi  berkecepatan  tinggi  yang mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau menyebarkan  informasi  dalam  bentuk  data,  audio,  dan  visual.  Teknologi  informasi  tersebut  merupakan konvergensi  antara  teknologi  komputer  dan  teknologi  telekomunikasi.  Sedangkan  pengertian  komputer berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem  yang  melaksanakan  fungsi  logika,  aritmatika,  dan  penyimpanan.  Pengertian  komputer  dalam
14 Ni’matul Huda, Negara Hukum , Demokrasi & Judicial Review , Yogyakarta,  UII Press, 2005, hal. 8. Lihat Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 37.
15 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Jakarta: Diadit Media, 2002, hal. 31.
16 Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak , Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 68.
17 M. Arief Amarullah , Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan , malang: Banyumedia, 2007, hal. 2
18 Setiono, Rule of Law (supremasi Hukum ), Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2004, hal. 3.
19 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, 1984, hal. 133.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan  untuk  menjelaskan  keberadaan  sistem  informasi  yang  merupakan  penerapan  teknologi informasi  yang  berbasis  jaringan  telekomunikasi  dan  media  elektronik,  yang  berfungsi  merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.
Pada  kondisi  yang  serba  berkemajuan  pada  saat  ini  sering  dikenal  dengan  istilah  era  disrupsi. Perkembangan  teknologi  mengalami  perubahan  yang  cepat  di  era  ini.  Segala  hal  yang  sebelumnya dilakukan  secara  manual  namun  saat  ini  dapat  dipermudah  hanya  melalui  tekhnologi  yang  ada  seperti internet. Disrupsi sendiri menurut Francis Fukuyama adalah suatu gangguan atau kekacuan dimana dalam hal ini dikarenakan oleh konteks zaman yang memiliki kemjuan secara definitif khususnya dalam bidang teknologi dan informasi yang dapat merubah pola-pola relasi maupun komunikasi. 20
Di  era  global  ini  berbagai  hal  positif  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  setiap  bangsa  terutama  bidang teknologi, kemajuan teknologi juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal  mengedepankan  prinsip  humanitas,  tetapi  juga  munculnya  kejahatan  di  alam  maya  yang  telah menjadi  realitas  dunia.  Memang  tidak  bisa  diingkari  oleh  siapapun,  bahwa  teknologi  itu  dapat  menjadi alat  perubahan  di  tengah  masyarakat.  Demikian  pentingnya  fungsi  teknologi,  hingga  sepertinya masyarakat  dewasa  ini  sangat  tergantung  dengan  teknologi,  baik  untuk  hal-hal  positif  maupun  negatif. Pada  perkembangannya  internet  juga  membawa  sisi  negatif,  dengan  membuka  peluang  munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa crime is product of society itself , yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. 21
Kebijakan  sebagai  upaya  untuk  melindungi  informasi  membutuhkan  suatu  pengkajian  yang  sangat mendalam,  menyangkut  aspek  sosiologis,  filosofis,  yuridis,  dan  sebagainya.  Teknologi  informasi sekarang  ini  sangat  strategis  dan  berdampak  luas  terhadap  aktifitas  kehidupan  manusia  oleh  karena  itu dibutuhkan  pengaturan  secara  khusus  dengan  dibentuk  nya  suatu  undang-undang  yang  dapat menanggulangi  kejahatan  terhadap  teknologi  informasi.  Peraturan  terhadap  teknologi  informasi  agar diterima  masyarakat  harus  mempertimbangkan  semua  aspirasi  (suprastruktur,  infrastruktur,  kepakaran dan  aspirasi  internasional)  dan  sebagai  kepentingan  harus  diselaraskan  dan  diserasikan.  Persoalan komunikasi massa menempati posisi yang strategis dalam kehidupan demokrasi, dan ini akan bersentuhan secara langsung tidak hanya dengan persoalan supremasi hukum yang bersifat “ top down ” misalnya untuk kepentingan  keamanan  negara,  persatuan  dan  kesatuan  nasional  –  tetapi  juga  sebaliknya,  “ bottom  up ”, sebab orang cenderung akan melemparkan ban. 22
Apabila  dilihat  dari  beberapa  hukum  Positif  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  perlindungan terhadap  korban  sudah  cukup  banyak  undang-undang  yang  mengatur.  Undang-undang  Dasar  1945 sebagai  konstitusi  tertinggi  dalam  hal  ini  mengatur  hak  dari  setiap  individu  secara  umum.  Dimana pengaturan hak individu yang harus dilindungi tersebut terdapat pada pasal 28 UUD 1945. Hak tersebut merupakan hak sakral yang dimiliki individu sebagai manusia. Selain hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu seperti yang tercantum dalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak  bagi setiap individu dari berbagai hal diatur pula dalam hukum positif lainnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  Undang-undang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta Undang-undang ITE. 23
Upaya untuk mengatur dan melindung setiap warga negaranya dalam bidang dunia maya atau cyber , negara membentuk suatu undang-undang khusus yaitu Undang-undang ITE. Di dalam ketentuan Pasal 4
20 Johanis  Ohoitimur,  “Disrupsi  :  Tantangan  bagi  Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Peluang  bagi  Lembaga  Pendidikan Tinggi”, Jurnal Respons Vol. 23 No. 02, PPE-UNIKA Atma Jaya, Jakarta,2018, hal.146
21 Barda  Nawawi  Arief., Antisipasi  Penanggulangan  “Cybercrime”  dengan  hukum  Pidana ,  makalah  pada  seminar  Nasional mengenai “Cyberlaw”., di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.
22 https://core.ac.uk/download/pdf/11717306 . Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.
23 Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime , Majalah Media Hukum, Volume. 1 Nomor. 3  Agustus 2003.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengganggu ketertiban  umum,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Asas  dan  tujuan  undang- undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa pengunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin  dengan  kepastian  hukum,  memiliki  manfaat,  penuh  kehati-hatian,  beritikad  baik,  dan  adanya kebebasan memilih teknologi dan netral. Dalam hal ini karena kejahatan dalam cyber crime juga meliputi tentang  adanya  suatu  unsur  penipuan,  unsur  kriminalitas,  unsur  terorisme,  unsur  penyalah  gunaan  hak cipta. 24
UU ITE dalam Pasal 1 sub-3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memperoses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. 25 Turban mendefinisikan Teknologi Informasi dengan ungkapan: “ in its narrow definition,  refers  to  the  technological  side  of  an  information  system.  It  includes  hardware,  databases, software  networks  and  other  devices. Sementara  mengenai  Sistem  Informasi  didefinisikan  sebagai : a collection  of  components  that  collects,  processes,  stores,  analyzes,  and  disseminates  information  for  a specific purpose.” 26
Undang-undang ITE memberikan batasan-batasan bagi setiap orang dalam hal menjalankan aktifitas di dunia maya. Suatu bentuk terobosan yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contoh dalam  Pasal  28  Undang-undang  ITE  diatur  mengenai  tindakan  menyebarkan  berita  bohong  dan  ujaran kebencian di dunia maya dapat diancam hukuman pidana. Hal ini mengingat begitu bebas nya kehidupan dunia maya yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu sehingga bagi siapapun dapat melakukan hal yang  diinginkan.  Selain  itu  masih  terdapat  aturan  lain  yang  ada  pada  undang-undang  ITE  untuk melindungi setiap orang dimana dapat dilihat dari pasal 27 hingga Pasal 37. Dengan adanya UU ITE ini sedikit memberikan perlindungan bagi setiap korban dari kejahatan cyber crime . Meski memang dalam realita  dilapangan  untuk  menanggulangi  dan  melindungi  korban  kejahatan cyber  crime dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. 27 Adapun langkah penting yang dapat dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cyber crime ialah:
a. Dengan  melakukan  moderenisasi  hukum  pidana  nasional  beserta  hukum  acaranya,  dengan diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan cyber crime .
b. Meningkatkan system pengamanan jaringan computer nasional.
c. Meningkatkan  pemahaman  maupun  kemampuan  aparat  penegak  hukum  mengenai  upaya  preventif, investigasi, serta penuntutan perkara yang berhubungan dengan cyber crime .
d. Kesadaran masyarakat terhadap cyber crime harus ditingkatkan. Kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan harus ditingkatkan. 28
Dalam  Bab  XVI  KUHP  yakni  Pasal  310  KUHP  sampai    dengan    Pasal    321    KUHP.    Salah    satu norma  yang  berimplikasi  pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat  (1)  juncto Undang-Undang  Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi Dan  Transaksi Elektronik  (UU ITE),  pada  dasarnya  menjadi rambu-rambu  dalam  interaksi  sosial melalui internet. UU ITE ini  juga di atur berbagai ancaman   hukuman  bagi  kejahatan  melalui internet. Sementara  dalam  KUHP, khususnya Pasal 310   Ayat (1)  juga di atur  masalah pencemaran  nama  baik. Pemberlakuan    pasal  penghinaan    atau    pencemaran    nama  baik    yang  di  atur  baik      pada      KUHP
24 Ari Dermawan, Akmal, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknnologi Informasi, Journal of Science and Social Research, Volume II, Agustus 2019, hal. 39 – 46.
25 Pasal  1  sub-3  Undang-Undang  No.11  tahun  2008    tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  diundangkan  pada  28  April 2008, Lembaran Negara No. 58.
26 https://docplayer.info/30172771-Perkembangan-teknologi-informasi-ti-dalam-kehidupan-umat-manusia-abad-ke-21-telah- menandai-suatu-kemajuan.html Diakses pada tanggal 02 Maret 2021.
27 http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1152 Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.
28 Philipus M. Hadjon, 1987 , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : PT. Bina Ilmu, Hal. 81.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
maupun   pada peraturan  perundang-undangan  lainnya  sering di sorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu di nilai banyak menghambat  kebebasan  berekspresi dan menyampaikan pendapat dimasyarakat. 29
Menurut teori atau paham negara hukum ( rechtstaat ), negara harus menjamin persamaan setiap warga negara  termasuk  kemerdekaan  menggunakan  hak  asasinya.  Atas  dasar  itu,  negara  hukum  tidak  boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan kekuasaannya harus dibatasi. 30 Demikian pula warga negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya dengan hukum sebagai sarananya. 31 Oleh karena itu,  dalam  suatu  negara  hukum  kedudukan  dan  hubungan  warga  negara  dengan  negara  adalah  dalam suasana keseimbangan, sama-sama mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum dan samasama dibatasi oleh hukum. 32
Pemerintah  Indonesia  saat  ini,  secara  tertulis  melalui  teks  perundang-undangan  sudah  memberikan upaya  perlindungan  hukum  dan  rasa  aman  terhadap  segala  perbuatan  hukum  dalam  bentuk  transaksi elektronik,  yaitu  salah  satunya  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Tetapi  tentunya  perlindungan  hukum  dan  upaya  memberikan  rasa aman tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang  penuh  dengan  kebaikan  dan  adanya  rasa  terlindungi  bagi  seluruh  masyarakat  pada  umumnya, khususnya masyarakat pengguna transaksi elektronik. 33
Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada  hakekatnya,  kebijakan  kriminalisasi  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ) dengan menggunakan sarana hukum pidana ( penal ), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana ( penal policy ), khususnya kebijakan formulasinya. 34
Dalam  pengertian  hukum  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  adalah  ketentuan-ketentuan  pidana yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya  (virtual)  dalam  hal  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan, menganalisis,  dan/atau  menyebarkan  informasi  dalam  bentuk  data,  suara,  dan  gambar.  Dalam  konteks hukum  pidana  di  10  bidang  teknologi  informasi,  ruang  lingkup  hukum  pidana  di  bidang  teknologi informasi mencakup pengertian hukum pidana dalam arti luas, yaitu: 35
1. Hukum  pidana  materiil  (meliputi  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  -KUHP,  dan ketentuan  hukum  pidana  dalam  peraturan  perundangundangan)  di  luar  KUHP  (misalnya  dalam  UU ITE, UU Pornografi, UU Komunikasi, dan UU Hak Cipta);
2. Hukum  pidana  formil  (terdiri  atas  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  - KUHAP,  dan  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  ada  di  luar  KUHAP,  misalnya  UU  ITE,  UU Pornografi, UU Komunikasi, dan UU Hak Cipta); dan
3. Hukum  panitensier  (terdiri  atas  ketentuan  pelaksanaan  pidana,  baik  yang  ada  dalam  Buku  I  KUHP maupun  ketentuan  lain  yang  tersebar  di  luar  Buku  I  KUHP,  misalnya  dalam  UU  RI  No.  20  Tahun
29 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau- aduan/ Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.
30 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Kompas,  2007, hal. 240.
31 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum ,Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160.
32 Konsekuensi, bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) dengan prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan  penegakan  hukum  dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Lihat  Ujang  Charda  S.,  “Reaktualisasi Supremasi Hukum dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru”, Jurnal Jurista Insentif’06 , Volume. 1 Nomor. 1, Kopertis Wilayah IV Jabar – Banten, Bandung, 2006, hal.  48-49.
33 Handy Sumandi, Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal  Wawasan Hukum, Volume 33, No. 2, September 2015, hal. 185.
34 Barda  Nawawi  Arief,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2005, hal. 126.
35 Widodo, Hukum  Pidana  di  Bidang  Teknologi  Informasi ,  Cybercrime  Law:  Telaah  Teoritik  dan  Bedah  Kasus,  Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hal. 5-11.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1946 tentang Hukuman Tutupan, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Hukum  pidana  yang  mengatur  tentang cybercrime dapat  juga  disebut  dengan cyberlaw .  Istilah kejahatan cybercrime tersebut dapat juga disebut dengan computer-related crime , yang mencakup 2 (dua) kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek. 36
Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang  mengatur  dunia  siber  ( cyberlaw ),  sebab  muatan  dan  cakupannya  yang  luas  dalam  membahas pengaturan  di  dunia  maya  seperti  perluasan  alat  bukti  elektronik  sama  dengan  alat  bukti  yang  sudah dikenal  selama  ini,  diakuinya  tanda  tangan  elektronik  sebagai  alat  verifikasi,  dan  autentikasi  yang  sah suatu  dokumen  elektronik,  serta  pengaturan  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  dalam cyberspace sebagai  suatu  tindak  pidana.  Kebijakan  formulasi  pengaturan  tindak  pidana  teknologi  informasi  di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus ( lex specialist ). Kebijakan hukum tersebut tertuang dalam UU  ITE  Pasal  45  sampai  dengan  Pasal  52  juncto  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  37.  Isi  dari  Pasal  27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE, diuraikan sebagai berikut:
Pasal 27:
1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan perjudian.
3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
4) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28:
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
2) Menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)..
Pasal 29:
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 30:
1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui,  atau  menjebol sistem pengamanan.
36 Ibid .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Pasal 31:
1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di  dalam  suatu  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain,  baik  yang  tidak menyebabkan  perubahan  apa  pun  maupun  yang  menyebabkan  adanya  perubahan,  penghilangan, dan/atau  penghentian  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  sedang ditransmisikan.
3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  intersepsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32:
1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apapun  mengubah, menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan, menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  milik  Orang  lain  atau milik publik.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3) Terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  mengakibatkan  terbukanya  suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 33:
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  tindakan  apa  pun  yang berakibat  terganggunya  Sistem  Elektronik  dan/atau  mengakibatkan  Sistem  Elektronik  menjadi  tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal 34:
1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat  keras  atau  perangkat  lunak  Komputer  yang  dirancang  atau  secara  khusus dikembangkan  untuk  memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan  penelitian,  pengujian  Sistem  Elektronik,  untuk  perlindungan  Sistem  Elektronik  itu  sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
Pasal 35:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Pasal 37 Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Perbuatan-perbuatan  di  atas  sangat  berhubungan  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  berkenaan dengan  informasi,  sistem  informasi  (information  system),  serta  sistem  komunikasi  yang  merupakan sarana  untuk  penyampaian/  pertukaran  informasi  itu  kepada  pihak  lainnya (transmitter/orginator  to recipient). 37 Secara garis besar tindak pidana teknologi informasi terdiri dari dua jenis, yaitu: Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas  teknologi  informasi  (TI)  sebagai  sasaran. Cybercrime dirumuskan  sebagai  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  dengan  memakai  jaringan  komputer  sebagai  sarana/alat  atau  komputer  sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
Pendapat tersebut sejalan dengan Tenth United Nations congress on the Prevention of Crime and the Traitment of Offender di Vienna pada 10-17 April 2000, membagi 2 (dua) subkategori cybercrime, yaitu:
a. Cybercrime  in  a  narrow  sense  (dalam  arti  sempit)  disebut  computer  crime:  any  illegal  behavior directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.
b. Cybercrime in a broader sense (dalam arti luas) disebut computer related crime: any illegal behavior committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network .
Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan pengembangan ke depan dipengaruhi oleh tradisi hukum civil  law .  Politik  hukum  yang  cenderung  mengarah  pada  tradisi civil  law mengandung  konsekuensi sebagai berikut:
a. Peraturan  perundang-undangan  harus  dirumuskan  secara  teliti  dan  lengkap  sehingga  diharapkan mampu menjangkau semua permasalahan yang timbul.
b. Asas  legalitas  ditempatkan  sebagai  landasan  yang  bersifat  fundamental  dan  dalam  pelaksanaannya harus dijunjung tinggi tanpa kecuali.
c. Operasionalisasi  peraturan  perundang-undangan  diupayakan  seoptimal  mungkin  untuk  menangani berbagai kasus yang bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi).
Instrumen  hukum  memberikan  landasan  atau  pedoman  bagi  para  penegak  hukum  yang  akan diterapkan  kepada  para  pelaku cybercrime .  Sebagai  hukum  positif,  pembuatannya  tentu  melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat ius constitutum, yakni menjadi hukum  positif  yang  memberikan  sanksi  bagi  peristiwa  atau  perbuatan  kriminal  yang  menggunakan komputer. 38
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  rupanya  tidak  hanya  memberikan  dinamika perkembangan  peradaban  umat  manusia  namun  juga  memberikan  dampak  pada  munculnya  kejahatan berdimensi baru, yang termasuk didalamnya cybercrime . Sejalan dengan hal tersebut maka perkembangan ilmu  hukum  juga  harus  dapat  menjangkau  hal  tersebut  sebagai  upaya  penanggulangan  serta  menjamin ketertiban  didalam  masyarakat.  Dalam  perspektif  hukum,  upaya  ini  direalisasikan  melalui  hukum pidana. 39
Berdasarkan  beberapa  teori  dan  hukum  positif  yang  ada  dalam  penanganan  perkembangan  tindak pidana cybercrime terlihat dari adanya implementasi yuridiksi untuk menetapkan hukum ( jurisdiction to enforce ) berdasarkan hukum pidana Indonesia melalui UU ITE. Oleh karenanya dalam rangka melakukan penegakan hukum maka para aparat penegak hukum sebaiknya menggunakan UU ITE sebagai pelengkap dari  KUHP  yang  telah  ada  selama  ini.  Dapat  dipahami  bahwa  tujuan  dari  pembuatan  peraturan
37 Agus Raharjo , Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi , Bandung: Citra Aditya Bakti,  2002, hal. 229.
38 Handy Sumandi, Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal  Wawasan Hukum , Log. Cit . hal. 191.
39 Tony  Yuri  Rahmayanto,  Penagakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi  Elektronik, Jurnal Penelitian De Jure , Volume 19, Nomor.1, Maret 2019, hal. 43.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perundang-  undangan  serta  pembuatan  kebijakan  yang  ada  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  integral dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat ( social welfare ). 40

## KESIMPULAN
Pemerintah  Indonesia  saat  ini,  secara  tertulis  melalui  teks  perundang-undangan  sudah  memberikan upaya  perlindungan  hukum  dan  rasa  aman  terhadap  segala  perbuatan  hukum  dalam  bentuk  transaksi elektronik,  yaitu  salah  satunya  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Tetapi  tentunya  perlindungan  hukum  dan  upaya  memberikan  rasa aman tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang  penuh  dengan  kebaikan  dan  adanya  rasa  terlindungi  bagi  seluruh  masyarakat  pada  umumnya, khususnya  masyarakat  pengguna  transaksi  elektronik.  Dalam  Bab  XVI  KUHP  yakni  Pasal  310  KUHP sampai  dengan  Pasal  321  KUHP.  Salah  satu norma  yang  berimplikasi  pada ruang sengketa adalah norma  hukum.  Keberadaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  310  ayat    (1)    juncto  Undang- Undang    Nomor  19  Tahun    2016    tentang    Informasi    Dan    Transaksi  Elektronik    (UU  ITE),    pada dasarnya    menjadi  rambu-rambu    dalam    interaksi    sosial    melalui  internet.  UU  ITE  ini    juga  di  atur berbagai ancaman   hukuman  bagi  kejahatan  melalui internet. Sementara  dalam  KUHP, khususnya Pasal 310   Ayat (1)  juga di atur  masalah pencemaran  nama  baik. Pemberlakuan  pasal penghinaan atau  pencemaran  nama baik  yang di atur baik   pada   KUHP   maupun   pada peraturan  perundang- undangan  lainnya  sering di sorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat.

## REFERENSI
Buku : Agus Raharjo , Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Bandung:  Refika  Aditama, 2004.
Ari Dermawan, Akmal, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknnologi Informasi, Journal of Science and Social Research, Volume II, Agustus 2019.
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Jakarta: Diadit Media, 2002. Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Barda Nawawi Arief., Antisipasi Penanggulangan “Cybercrime” dengan hukum Pidana , makalah pada seminar Nasional mengenai “Cyberlaw”., di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.
Didik  j.  Rachbini, Hirst,  Paul  dan  Grahame  Thompson,  G!obalisasi  Adalah  Mitos ,  Jakarta,  Yayasan Obor, 2001.
Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi , Jakarta: Konpress, 2005.
M. Arief Amarullah , Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan , malang: Banyumedia, 2007. Ni’matul Huda, Negara Hukum , Demokrasi & Judicial Review , Yogyakarta, UII Press, 2005, hal. 8. Lihat Hotma  P.  Sibuea,  Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan  &  Asas-asas  Umum  Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010.
Oxford, Learners Pocket Dictionary Third Edition, Oxford University Press . Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum ,Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986. Petrus Reinhard Golose, Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri, Makalah  pada  Seminar  Nasional  tentang  “Penanganan  Masalah  Cybercrime  di  Indonesia  dan
40 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pengembangan  Kebijakan  Nasional  yang  Menyeluruh  Terpadu”,  diselenggarakan  oleh  Deplu,BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006.
Philipus M. Hadjon, 1987 , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : PT. Bina Ilmu. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Kompas,  2007. Setiono,  Rule of  Law  (supremasi  Hukum ),  Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas, 2004.
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, 1984. Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1980. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 1992.
Syamsul  Muarif,  “Menunggu  Lahirnya  Cyber  Law”,  dalam  http//  www.cybernews.cbn.net.id,  Diakses pada tanggal 17 februari 2021 pukul 10.03 WIB.
Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak , Bandung, Refika Aditama, 2008. Widodo, Hukum  Pidana  di  Bidang  Teknologi  Informasi ,  Cybercrime  Law:  Telaah  Teoritik  dan  Bedah Kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
Internet : https://core.ac.uk/download/pdf/11717306 . Diakses pada tanggal 17 Februari 2021. https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan- cyber-crime-di-indonesia . Diakses pada tanggal 17 februari 2021. pukul. 14.12 WIB. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di- mediasosial--delik-biasa-atau-aduan/ Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.
Jurnal :
Handy  Sumandi,  Kendala  dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan  Transaksi  Elektronik  Di Indonesia. Jurnal  Wawasan Hukum, Volume 33, No. 2, September 2015.
Handy  Sumandi,  Kendala  dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan  Transaksi  Elektronik  Di Indonesia. Jurnal  Wawasan Hukum , Log. Cit .
Johanis  Ohoitimur,  “Disrupsi:  Tantangan  bagi  Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Peluang  bagi Lembaga  Pendidikan  Tinggi”, Jurnal  Respons Vol.  23  No.  02,  PPE-UNIKA  Atma  Jaya, Jakarta,2018.
Konsekuensi, bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka  (machtstaat)  dan  pemerintahan  berdasarkan  sistem  konstitusi  (hukum  dasar)  bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) dengan prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap  warga  negara  adalah  supremasi  hukum,  kesetaraan  di  hadapan  hukum,  dan  penegakan hukum  dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Lihat  Ujang  Charda  S., “Reaktualisasi  Supremasi  Hukum  dalam  Merekonstruksi  Lembaga  Peradilan  Menuju  Indonesia Baru”, Jurnal  Jurista  Insentif’06 ,  Volume.  1  Nomor.  1,  Kopertis  Wilayah  IV  Jabar  –  Banten, Bandung, 2006.
Tony  Yuri  Rahmayanto,  Penagakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi Elektronik, Jurnal Penelitian De Jure , Volume 19, Nomor.1, Maret 2019.
Undang-Undang : Undang-Undang Dasar 1945. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
Naskah  akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Di  bidang  Teknologi  Informasi  disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi.
Pasal  1  sub-3  Undang-Undang  No.11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, diundangkan pada 28 April 2008, Lembaran Negara No. 58.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.