Muhammadiyah Law Review  5 (2), Juli 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN HASIL PENGELOLAAN BENIH LOBSTER KELUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

## Erlina B, Okta Ainita,Dian Fitriyani

## Fakultas HukumUniversitas Bandar Lampung

## ABSTRAK
Tindakan mengedarkan benih lobster keluar wilayah Negara Republik Indonesia masuk dalam kategori penyelundupan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Apakah  faktor  terjadinya  tindak  pidana mengedarkan hasil  pengelolaan  benih lobster  ke luar wilayah  Republik  Indonesia  berdasarkan  putusan Nomor  731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk,  Bagaimana  pertanggungjawaban  terhadap  tindak  pidana mengedarkan  hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Republik  Indonesia berdasarkan putusan Nomor  731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah,pendekatan  Yuridis Normatif  dan  pendekatan  Empiris.  Prosedur  pengumpulan  data  terdiri  dari  studi  kepustakaan  ( Library Research ) dan studi lapangan ( Field  Research ). Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing , sistematisasi, dan klasifikasi data. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian  faktor  terjadinya  tindak  pidana  mengedarkan  hasil  pengelolaan  benih  lobster  didasari  pada faktor  internal  pelaku  tidak  mengetahui  larangan  mengedarkan  benih  lobster  dan  faktor  eksternal didasari  atas  ekonomi.  Kemudian  pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  tindak  pidana  mengedarkan hasil pengelolaan pelaku divonis berdasarkan Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan  dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  hukuman  denda  sebesar Rp.25.000.000,-  (Dua  puluh  lima  juta  rupiah).  Saran  dalam  penelitian  ini  adalah,  Pemerintah  harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk menggantikan sumber mata pencaharian masyarakat. Kemudian direkomendasikan kepada penegak hukum untuk melakukan upaya prefentif atau pencegahan.
Kata Kunci: Benih Losbter,Tindak Pidana, Republik Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup lautan dan daratan). Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan yang  terdiri  dari  ribuan  pulau  baik  besar  maupun  pulau  kecil  yang  berjajar  dari  sabang  sampai merauke.  Perairan  laut  Indonesia  memiliki  panjang  pantai  sampai  95.181  km 2 ,  dengan  luas perairan  5,8  juta  km 2 yang  terdiri  atas  laut  territorial  seluas  0,3  juta  km 2 ,  perairan  kepulauan dengan luas 2,8 juta km 2 , dan perairan Zona Ekonomi Ekskulsif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km 2 (Supriadi dan Alimudin. 2011 :2).
*Coresponding author.
E-mail address : dauri170996@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
Luasnya  lautan  Indonesia  sebenarnya  membawa  keuntungan  dan  manfaat  yang  bagi bangsa  Indonesia,  karena  salah  satu  fungsi  dari  laut  adalah  sebagai  sumber  kekayaan  alam. Sumber kekayaan alam yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau  dimanfaatkan  untuk  mensejahterakan  bangsa  Indonesia.  Kekayaan  alam  yang  berada dilaut  tersebut  meliputi  daerah  perairan  dan  daerah  dasar  laut  serta  tanah  dibawahnya. Kekayaan alam yang berada didaerah dasar laut dan tanah dibawahnya meliputi kekayaan non hayati,  yaitu:  bahan  tambang  seperti  minyak  bumi,  gas,  dan  bahan  polimetalik  lain. Sedangkan  kekayaan  alam  yang  berada  didaerah  perairan  meliputi  kekayaan  hayati,  yaitu: berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan diseluruh dunia.
Salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  terjadi  adalah  tindak  pidana  perikanan,  khususnya tindak  pidana  penyelundupan  benih  lobster.  Tindakan  mengedarkan  benih  lobster  masuk dalam  kategori  penyelundupan  karena  benih  lobster  dilarang  untuk  diperjualbelikan  atau diedarkan  baikke  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  maupun  keluar  wilayah  Republik Indonesia  sesuai  kentuan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  56/PERMEN-KP/2016  Tentang  Larangan  Penangkapan  Dan/Atau  Pengeluaran Lobster  ( Panulirus  spp ),  Kepiting  ( Syclla  spp ),  dan  Rajungan  ( Portunus  spp )  Dari  Wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Selain  itu  pasca  diratifikasinya  Konvensi  Hukum  Laut  1982 menjadi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan United  Nation Convention  On  The  Law  Of  The  Sea atau  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Tentang Hukum  Laut  telah  membuktikan  bahwa  kita  menerima  segala  ketentuan  dan  melaksanakan ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut.  Selain  itu  dengan  adanya  pengakuan rezim  hukum  laut  mengenai  konsep  negara  kepulauan  secara  otomatis  memberikan  kita  hak dankewajiban atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan  yang ada baik di laut teritorial sampai dengan zona ekonomi ekslusif.
Benih  lobster  merupakan  salah  satu  komoditi  unggulan  yang  bernilai  ekonomis  tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan. Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumber daya, khususnya nelayan lobster (Furqan, Tri Wiji  Nurani,  Eko  Sri Wiyono. 2017 :27).
Salah  satu  kasus  tindak  pidana  memberi  kesempatan  mengedarkan  sumber  daya  ikan keluar  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia  terjadi  di  KabupatenPesisir  Barat Provinsi Lampung yang telah memperoleh putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada  perkara  Nomor:  731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk  dengan  terdakwa  Agus  Sudarwanto  bin Sarwani  dengan  duduk  perkara  bahwa  terdakwa  telah  menyewakan  gudang  untuk  kegiatan melakukan  usaha  pembelian  dan  penampungan,  pengemasan,  dan  penjualan  benur/benih lobster  yang  berasal  dari  hasil  tangkapan  nelayan  dari  laut  di  wilayah  Kecamatan  Pesisir Selatan,  Kabupaten  Pesisir  Barat  yang  diedarkan  bersama  dengan  saksi  Mustolipi.  Bahwa benih  lobster  yang  telah  dikemas  dijual  kepada  seseorang  bernama  Nana  yang  rencananya akan diedarkan diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Maka berdasarkan pertimbangan  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  terdakwa  memenuhi  unsur “dengan  sengaja  memberi  kesempatan”,  “mengedarkan  sumber  daya  ikan”,  dan  “keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka  timbul  suatu  ketertarikan  penulis  untuk  melakukan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mengedarkan Hasil Pengelolaan Benih  Lobster  Ke  Luar  Wilayah  Republik  Indonesia  (Studi  Putusan  Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk).

## 2. METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah,  pendekatan  Yuridis  Normatif  dan  pendekatan Empiris.  Prosedur  pengumpulan  data  terdiri  dari  studi  kepustakaan  (Library  Research)  dan studi  lapangan  (Field  Research).  Sedangkan  pengolahan  data  dilakukan  dengan  metode editing,  sistematisasi,  dan  klasifikasi  data.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis mengunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Alasan Orang Melakukan Perkawinan Semanda  di Pekonmon Ngambur Kabupaten Pesisir Barat
Proses  penegakanhukum  pidana  ( Criminal  lawenforcement  process ),  saling  berkatian dengan  kriminologi,  karena  kriminologidapatmemberikan  masukankepada  hukumpidana, berdasarkan  ilmu  kriminologi  itu  akan  dapat  membantu  kepada  penegakan  hukum  pidana yang sedang diproses di pengadilan.
Menurut  Hendri  Irawan  selaku  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang menyatakan secara garis kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat,  perbaikan  dan  pencegahan  kejahatan  sebagai  gejala  manusia  dengan  menghimpun sumbangan-sumbangan  berbagai  ilmu  pengetahuan.  Pemahaman  pada  keilmuan  ini  menjadi aspek  yang  paling  berguna  untuk  mengidentifikasi  gejala  yang  timbul  ditengah  masyarakat terhadap  tindak  pidana  tertentu,  sekaligus  dapat  menjadi  faktor  untuk  mempertimbangkan kuantitas  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  pada  saat  dipengadilan,  sebab  dalam  memahami ilmu  kriminologi  artinya  juga  memahami  motif  dari  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan. Maka,  untuk  memahami  faktor-faktor  terjadinya  sebuah  tindak  pidana  yang  terjadi  tentunya harus memperlajari sebab akibat dari suatu peristiwa.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  menghadapi  banyaknya  penyelundupan  komoditas perikanan  terutama  benih  lobster.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  budidaya  lobster  tidak  dapat berkelanjutan karena benih lobster di perairan Indonesia telah diambil dan diedarkan ke luar negeri. Kemudian,hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara karena pihak  yang menyelundupkan  lobster  tersebut  tidak  membayar  pajak  ekspor  kepada  negara.  Guna menjamin  ketersediaan  lobster  di  perairan  Indonesia  maka  diterbitkan  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yang mengatur tentang kategori penangkapan dan/atau pengeluaran lobster ( Panulirus spp. ), kepiting ( Scylla spp. ), dan rajungan ( Portunus pelagicus spp. ).
Meskipun  aturan  yang  melarang  pengiriman  benih  lobster  tersebut  sudah  sangat  jelas, akan  tetapi  aktifitas  pengiriman  benih  lobster  masih  marak  dilakukan  oleh  karena  itu  perlu ditelusuri faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dilakukan. Menurut Deny selaku jaksa pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  mengatakan  bahwa  pada  umumnya  tindakan mengedarkan benih lobster tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, diantaranya:
a. Faktor Geografis
Luasnya  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  menjadi  salah  satu  faktor  menarik terjadinya  mengedarkan  benih  lobster  ke  luar  negeri.  Sebab  luasnya  kepulauan  yang  terdiri dari  ribuan  pulau  besar  dan  kecil,diapit  oleh  dua  benua  yaitu  asia  dan  australia,  serta  dua samudera  dengan  garis  pantai  yang  berbentang  luas  dan  berdekatan  dengan  negara-  negara tetangga  yang  sudah  lebih  dulu  mengalami  kemajuan,  baik  teknologi,  industry  maupun sumber  daya  manusianya.  Dalam  bidang  perekonomian,  hal  seperti  ini  dimanfaatkan  oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan mengadakan pengiriman benih lobster ke
luar negeri secara sembunyi-sembunyi. Modus pengiriman benih lobster yang biasanya terjadi yakni  melalui  pantai  diluar  daerah  pelabuhan,  melalui  kapal  ke  kapal,  atau  pun  melalui pesawat dengan cara memanipulasi bentuk barang tersebut.
b. Faktor Ekonomi
Selain  faktor  geografis,  faktor  ekonomi  menjadi  salah  satu  indikasi  besar  terjadinya pengiriman benih lobster ke luar negeri. Masyarakat  yang hendak mendapatkan keuntungan banyak  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  nekat  melakukan  upaya  tersebut.  Hal ini  sangat  terasa  di  Indonesia,  terutama  tingkat  kemiskinan  yang  cenderung  tidak  pernah selesai dan masalah terus bertambah akibat kurangnya lapangan pekerjaan. Faktor tersebutlah yang  mendorong  masyarakt  untuk  bias  mendapatkan  pendapatan  lebih  dengan  melakukan pengiriman benih lobster ke luar negeri.
c. Sumber Daya Alam
Faktor  ini  turut  pula mempengaruhi  terjadinya  penyelundupan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat dari bahan-bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara lain, atau bahkan hewan-hewan yang dilindungi serta biota laut yang membuat negara lain ingin memilikinya dengan cara membeli bibit dan membudidayakan hingga besar, sehingga hasil penjualannya lebih menguntungkan. d. Mentalitas Petugas dan Masyarakat
Para  pelaku  pengiriman  benih  lobster  umumnya  bukanlah  orang-orang  yang  memiliki modal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang  yang bermodal besar. Jadi apabila para petugas  tidak  dapat  menahan  beban  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pekerjaannya  secara baik dan jujur, maka para petugas tersebut tentu dapat dipengaruhi oleh oknum penyelundup yang  licik  agar  dapat  meloloskan  barang  selundupan  mereka  tanpa  adanya  proses  hukum. Usaha  penanggulangan  tindak  pidana  ini  juga  membutuhkan  partisipasi  masyarakat,  namun dalam  kenyataannya  sering  dirasakan  masyarakat  kurang  berpartisipasi  dalam  memberantas tindakan tersebut. Ini disebabkan karena adanya keuntungan yang diperoleh masyarakat.
Sedangkan  menurut  Adam  selaku  Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Bandar  Lampung  terjadinya  tindak  pidana mengirimkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia di Provinsi Lampung tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Tingginya  kebutuhan  lobster  dari  berbagai  negara  sedangkan  di  perairan  Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku tindak pidana atas dampak yang akan terjadi  di  kemudian  hari  apabila  penangkapan  dan  penyelundupan  benih  lobster  terus dilakukan.
3. Penegakan  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  pemberian  sanksi  pidana  kepada  pelaku penyelundupan benih lobster belum cukup memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan benih lobster di kemudian hari.
4. Pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal karena faktor sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas perairan yang ada.
Terkait  dengan  penyelundupan  benih  lobster  berdasarkan  putusan  Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk, perbuatan dimaksud bukanlah merupakan perbuatan yangdilakukan  secara  biasa  atau  karena  spontanitas,  melainkan  memerlukan  proses  belajar, penyusunan  teknik  dan  strategi  untuk  melangsungkan  perbuatannya  serta  didasarkan  pada motif pengetahuan dan ekonomi, sehingga pada adanya serangkaian perbuatan yang sistematis oleh pelaku.
Mencermati  uraian  tersebut,  maka  faktor  terjadinya  perbuatan  mengedarkan  hasil pengelolaan benih lobster pada putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud sebagai faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam pengakuan  terdakwa  di  persidangan  telah  mengetahui  bahwa  gudang  milik  terdakwa  yang akan  disewakan  kepada  saksi  Mustolipi  (yang  penuntutannya  dilakukan  secara  terpisah) digunakan untuk penampungan dan penjualan benih lobster terhitung mulai tanggal 29 April 2019  sampai  Mei  2019.  Namun  terdakwa  tidak  mengetahui  bahwa  jenis  lobster  yang  akan diperjualbelikan  termasuk  jenis  biota  laut  yang  dilindungi  secara  hukum.  Perlindungan terhadap  jenis  lobster  dalam  perkara a  quo dipertegas  oleh  keterangan  saksi  ahli  Muji  Dwi Saptono yang dibawah sumpah di pengadilan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 Bahwa dalam Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun  2016  tentang  Larangan  Penangkapan  Dan/Atau  Pengeluaran  Lobster  ( Panulirus Spp. ),  Kepiting  ( Scylla  Spp. ),  Dan  Rajungan  ( Portunus  Pelagicus  Spp. )  dari  wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan, bahwa:
 Bahwa  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  56  tahun  2016  tentang  Larangan  Penangkapan  Dan/Atau  Pengeluaran  Lobster ( Panulirus  Spp. ),  Kepiting  ( Scylla  Spp. ),  Dan  Rajungan( Portunus  Pelagicus  Spp )
menyebutkan  penangkapan  dan/atau  pengeluaran  lobster  ( panulirus  spp. ),  dengan Harmonized  System    Code 0306.21.10.00  atau  0306.21.20.00,  dari  wilayah  Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
 Bahwa  dalam  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  56  tahun  2016  tentang  Larangan  Penangkapan  Dan/Atau  Pengeluaran  Lobster ( Panulirus  Spp. ),  Kepiting  ( Scylla  Spp. ),  Dan  Rajungan  ( Portunus  Pelagicus  Spp ). Ketentuan  penangkapan  dan/atau  pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal  3,  dan  Pasal  4  dikecualikan  bagi  penangkapan  dan/atau  pengeluaran  Lobster ( Panulirus spp. ), Kepiting ( Scylla spp. ), dan Rajungan ( Portunus spp. ) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
 Bahwa  dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  56  tahun  2016  tentang  Larangan  Penangkapan  Dan/Atau  Pengeluaran  Lobster ( Panulirus  Spp. ),  Kepiting  ( Scylla  Spp. ),  Dan  Rajungan  ( Portunus  Pelagicus  Spp. ) menyatakan bahwa:
1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
2) Setiap  orang  yang  menangkap  Lobster  ( Panulirus  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp. ),  dan Rajungan ( Portunus spp. ) wajib:
a. melepaskan  Lobster  ( Panulirus  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp. ),  dan  Rajungan ( Portunus spp. ) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
b. melakukan pencatatan
 Lobster  ( Panulirus  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp. ),  dan  Rajungan  ( Portunus  spp. )  yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2, Pasal 3, dan Pasal 4,  yang  tertangkap  dalam  keadaan  mati  dan  melaporkan  kepada  Direktur  Jenderal melalui  kepala  pelabuhan  pangkalan  sebagaimana  tercantum  dalam  Surat  Izin Penangkapan Ikan.
3) Setiap  orang  yang  mengeluarkan  Lobster  ( Panulirus  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp. ), dan  Rajungan  ( Portunus  spp. )  dalam  kondisi  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2,Pasal 3, dan Pasal  4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Bahwa  dalam  Pasal  8  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  56  tahun  2016  tentang  Larangan  Penangkapan  Dan/Atau  Pengeluaran  Lobster ( Panulirus  Spp. ),  Kepiting  ( Scylla  Spp. ),  Dan  Rajungan  ( Portunus  Pelagicus  Spp. ) menyebutkan bahwa:
(1) Pengawasan terhadap penangkapan Lobster ( Panulirus spp. ), Kepiting ( Scylla spp. ), dan  Rajungan  ( Portunus  spp. )  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  yang  mempunyai tugas teknis dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
(2) Pengawasan terhadap Lobster ( Panulirus spp. ), Kepiting ( Scylla spp. ), dan Rajungan ( Portunus  spp. )  ke/dari  dan  di  tempat  penampungan  atau  pengumpu  di  luar  tempat pemasukan  dan/atau  pengeluaran  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.
(3) Pengawasan  komoditas  Lobster  ( Panulirus  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp. ),  dan Rajungan ( Portunus spp. ) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.
Meskipun  alasan  terdakwa  melakukan  perbuatan  atas  dasar  ketidaktahuan  terdakwa terhadap  beragam  jenis  lobster  yang  dilindungi  secara  hukum,  maka  tidak  dapat  dijadikan dalih sebab terdapat adagium hukum yang berbunyi Ignorante Juris Non Excusat yang berarti ketidaktahuan atas suatu hukum tak bias dimaafkan. Sebab selama ini ketika suatu peraturan perundang-undangan  telah  diundangkan  maka  pada  saat  itu  setiap  orang  dianggap  tahu ( Presumption  Iures  De  Iure )  dan  ketentuan  tersebut  berlaku  mengikat  sehingga ketidaktahuan  seseorang  akan  hukum  tidak  dapat  membebaskan  atau  memaafkannya  dari tuntutan  hukum  ( Ignorantia  Jurist  Non  Excusat ).  Bahkan  terdapat  2  (dua)  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Nomor  645K/Sip/1975  dan  Nomor:  77/Kr/1953  yang  mengandung semangat bahwa ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.

## b).  Pertanggungjawaban  Terhadap  Tindak  Pidana  Mengedarkan  Hasil  Pengelolaan Benih  Lobster  Ke  Luar  Wilayah  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Putusan  Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  45Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  menjelaskan  bahwa  perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai  dari praproduksi,  produksi,  pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan tindak pidana
perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,  pengelolaan  sampai  pemasaran  yang  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  bisnis perikanan,  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  badan  hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab dan  diancam  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015  tentang  Penangkapan  Lobster  ( Panulirius  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp ),  dan  Rajungan ( Portunus  Pelagicius  spp. )  yang  kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  56  Tahun  2016  tentang  Larangan  Penangkapan  dan/atau  Pengeluaran Lobster  ( Panulirius  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp. ),  dan  Rajungan  ( Portunus  spp. ).  Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, tindakan pengiriman benih lobster merupakan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana.
Menurut  keterangan  Adam  selaku  Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Bandar  Lampung  menyatakan  bahwa  yang dikatakan  sebagai  tindak  pidana  hasil  pengelolaan  benih  lobster  adalah  perbuatan  yang secara diam-diam mengirimkan barang berupa benih lobster keluar negeri atau sering disebut sebagai  tindakan  penyelundupan.  Tindakan  yang  seperti  inilah  yang  bisa  ditangkap pelakunya  dan  diproses  secara  hukum.  Mengedarkan  hasil  pengelolaan  benih  lobster merupakan  suatu  kejahatan  yang  merugikan  kekayaan  negara  karena  benih  lobster merupakan hewan yang dilindungi oleh negara sehingga tidak bisa dilakukan jual beli benih lobster tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.
Sedangkan  dalam  ketentuan Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan ,  tindak  pidana terhadap  pelaku  penyelundupan  diatur  dalam  Pasal  88  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  yang dengan  sengaja  memasukkan,  mengeluarkan,  mengadakan,  mengedarkan,  dan/atau memeliharaikan  yang  merugikan  masyarakat,  pembudidayaan  ikan,  sumber  daya  ikan, dan/atau  lingkungan  sumber  daya  ikan  ke  dalam  dan/atau  keluar  wilayah  pengelolaan perikanan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1),  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tindakan mengedarkan hasil pengelolaan benih  lobster  merupakan  tindakan  pidana  dengan  bentuk  transnasional,  dimana  suatu
tindakan  pengiriman  benih  lobster  baru  bias  dikategorikan  penyelundupan  apabila  adanya maksud  mengirimkan  benih  lobster  tersebut  keluar  negeri.  Selain  itu  hal  tersebut menunjukkan  adanya  kekhususan  dalam  proses  pidananya,  dengan  ditetapkannya  sistem peradilan  pidana  yang  bersifat  khusus,  dalam  arti  bahwa  Undang-Undang  Perikanan  telah menetapkan  adanya  sistem  dan  proses  peradilan  pidana  khusus  untuk  pemeriksaan  perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.
Mencermati  salah  satu  tindak  pidana  penyelundupan  hasil  pengelolaan  benih  lobster yang terjadi di Provinsi Lampung dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada  tanggal  3  Juli  2019  dalam  perkara  Nomor  731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk  atas  nama terdakwa  Agus  Sudarwanto  bin  Sarwani  diketahui  bahwa,  penyelundupan  benih  lobster direalisasikan dengan melibatkan banyak orang. Terdakwa dalam perkara a quo merupakan pelaku  penyertaan  yang  dikategorikan  sebagai  membanti  perbuatan  ( medeplichtige ),  yakni yang  meminjamkan  tempat  dengan  sewa  menyewa  suatu  rumah  yang  digunakan  untuk menyimpan  hasil  pengelolaan  benih  lobster  yang  akan  didisitribusikan  keluar  wilayah Negara Republik Indonesia. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif.
Sedangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum mengenai perkara a quo adalah sesuai dengan  dakwaan  alternatif  kedua  dengan  memperhatikan  Pasal  88 juncto Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2004  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  Perikanan juncto Pasal  56  ayat  (2)  KUHP juncto Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Larangan Penangkapan  dan/atau  Pengeluaran  Lobster  ( Panulirius  spp. ),  Kepiting  ( Scylla  spp. ),  dan Rajungan ( Portunus spp. ) Dari Wilayah Negara Republik  Indonesia  dengan pidana penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  3  (tiga)  bulan  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan sementara  dan  dengan  perintah  terdakwa  tetapditahan  dan  denda  sebesar  Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan hukuman kurungan.
Oleh  karena  itu  penuntutan  terhadap  perbuatan  terdakwa  didasari  juga  pada  pasal  56 ayat  (2)  KUHP  yang  berbunyi  mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau keterangan  untuk  melakukan  kejahatan  dalam  hal  pembantuan,  maksimum  pidana  pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Kuantitas tuntutan selama selama 1 (satu) tahun dan 3  (tiga)  bulan  pada  terdakwa  telah  menggambarkan  penerapan  konsep  penyertaan ( deelneming ) dalam hukum pidana, sebab ancaman pidana dalam ketentuan perbuatan pokok Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  perikanan  yang  mana ancaman hukuman dengan maksimal 6 (enam) tahun penjara. Jika dikurangi idealnya adalah tidak lebih dari hukuman penjara selama 2 (dua) tahun tuntutan terhadap terdakwa.
Maka  dalam  putusan  yang  dibuat  oleh  Majelis  Hakim  dalam  mengadili  adalah: Menyatakan  terdakwa  Agus  Sudarwanto  bin  Surwani  bekti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “memberi kesempatan mengedarkan sumber daya ikan keluar  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia”;  Menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  Agus  Sudarwanto  bin  Surwani  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh) bulan dan hukuman denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan  ketentuan  apabila  tidak  dibayar  diganti  dengan  hukuman  kurungan  selama  1  (satu) bulan; Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam  rumah  tahanan  negara;  Membebankan  biaya  perkara  terhadap  terdakwa  sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam  memberikan  vonis  terhadap  terdakwa dibawah  dari  tuntutan  jaksa  selama  1  (satu)  tahun  dan  3  (tiga)  bulan  menjadi  10  (sepuluh) bulana  dalah  bahwa  terdakwa  tidak  pernah  dihukum  dan  terdakwa  telah  menyesali perbuatannya.
Maka  berdasarkan  urarian  diatas  terhadap  pertanggungjawaban  tindak  pidana mengedarkan  hasil  pengelolaan  benih  lobster  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia dalam  perkara  nomor  731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk  sesuai  dengan  Pasal  88 juncto Pasal  16 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2004  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu pelaku juga dikenakan Pasal  56  ayat  (2)  KUHP,  yang  mana  dalam  hal  ini  menunjukan  bahwa  pelaku  tidak  dapat melakukan  perbuatannya  sendiri  tetapi  melibatkan  orang  lain  secara  berkelompok  dan terorganisir agar praktik penyelundupan dapat dilakukan.
Terkait dengan penyelundupan benih lobster, perbuatan dimaksud bukanlah merupakan perbuatan  yang  dilakukan  secara  biasa  atau  karena  spontanitas,  melainkan  memerlukan proses  belajar,  penyusunan  teknik  danstrategi  untuk  melangsungkan  perbuatannya  serta didasarkan  pada  motif  ekonomi,  sehingga  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan  benih lobster didasarkan pada adanya serangkaian perbuatan yang sistematis oleh pelaku.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  faktor  terjadinya  tindak  pidana  mengedarkan  hasil pengelolaan  benih  lobster  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan  putusan nomor  731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk  terbagi  menjadi  2  (dua)  yakni  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  pelaku  tidak  mengetahui  bahwa  benih  lobster  dilarang  untuk diedarkan  atau  diperjualbelikan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  56  tahun  2016  tentang  Larangan  Penangkapan Dan/Atau  Pengeluaran  Lobster  ( Panulirus  Spp. ),  Kepiting  ( Scylla  Spp. ),  Dan  Rajungan ( Portunus  Pelagicus  Spp. )  dan  faktor  eksternal  adalah  faktor  ekonomi,  sebab  pelaku  adalah karna  tergiur  dengan  keuntungan  yang  didapat,  meskipun  ia  tidak  mengetahui  bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  mengedarkan  hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 88 juncto Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2004  sebagaimana  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  Perikanan  yang  berbunyi: Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memasukkan,  mengeluarkan,  mengadakan,  dan/atau memelihara  ikan  yang  merugikan  masyarakat,  pembudidayaan  ikan,  sumber  daya  ikan, dan/atau  lingkungan  sumber  daya  ikan  ke  dalam  dan/atau  ke  luar  wilayah  pengelolaan perikanan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1),  dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap terdakwa dalam perkara nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk  adalah  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  hukuman denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

## Daftar Pusataka
Supriadi dan Alimudin. 2011. HUkum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Palu

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  tentang  Larangan Penangkapan  dan  atau  Pengeluaran  Lobster  ( Panulirus  Spp ),  Kepiting  ( Syclla  Spp ), dan Rajungan ( Portunus Spp ) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

## Sumber Lain
Furgan,  Tri  Wiji  Nurani,  Eko  Sri  Wiyono.  2017. Tingkat  Pemahaman  Nelayan  Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster, Jurnal Albacore Volume I No. 3 Bogor, Institusi Pertanian Bogor.

## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN HASIL PENGELOLAAN BENIH LOBSTER KELUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Erlina B, Okta Ainita,Dian Fitriyani