## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR TAMALATE KOTA MAKASSAR
The Police Efforts In Handling The Crime of Motor Vehicle Theft In The Jurisdiction Of The Makassar city Tamalate Police
Muh. Fachrur Rasy Mahka * , Sufriaman, Karman Jaya
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Handayani
*Email: fachrur.razy@handayani.ac.id
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk pada wilayah hukum Polsek Tamalate. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang memiliki beberapa pokok inti. Lokasi penelitian  akan  difokuskan  di  Polsek  Tamalate  Makassar.  Adapun  sumber  data  primer  yaitu  Devisi  Kanit  Reskrim  Polsek Tamalate  Makassar  dan  pihak  penyelidik  sedangkan  sumber  data  sekunder  yaitu  beberapat  literature  terkait  tentang  tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Tamalate telah melakukan upaya dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Tamalate dapat dianggap sangat baik karena mampu melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam penanganan tindak pidana tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  elemen  masyarakat  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  dalam  mengatasi  kasus pencurian kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut antara lain faktor ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, pendidikan, dan kelalaian para pengguna kendaraan. Dengan memahami faktor-faktor ini, Polsek Tamalate dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.
Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor

## ABSTRACT
Motor  vechicle  theft  is  a  crime  that  continues  to  increase  in  various  areas,  including  in  the  jurisdiction  of  the  Tamalate Police. This criminal act not only harms the victim financially but also has a broad social impact. This research uses a type of  qualitative  field  research  that  has  several  core  points.  The  research  location  will  focus  on  the  Tamalate  Police, Makassar.  The  primary  data  sources  are  the  Head  of  Criminal  Investigation  Unit  of  the  Tamalate  Makassar  Police  and investigators,  while  the  secondary  data  sources  are  several  related  pieces  of  literature  regarding  the  crime  of  theft.  The results of this research indicate that the  Tamalate Police have made efforts to handle criminal acts of motor vehicle theft through preventive and repressive approaches. The preventive efforts carried out by the Tamalate Police can be considered very  good  because  they  were  able  to  involve  all  community  figures  in  handling  these  criminal  acts.  This  means  that  all elements of society have a role and responsibility in dealing with cases of motor vehicle theft. Several factors that influence the  occurrence  of  criminal  acts  of  theft  include  economic  factors,  human  resources,  the  environment,  education,  and  the negligence of vehicle users. By understanding these factors, the Tamalate Police can develop more effective strategies for preventing and dealing with motor vehicle theft.
Keywords: Police Efforts, Criminal Act, Motor Vehicle Theft
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  (Rechstaat atau  Rule  of  Law)  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara hukum menjamin semua warga negaranya sama di hadapan hukum tanpa terkecuali (Indonesia, 1945).  Negara
hukum  adalah  negara  termasuk  didalamnya  pemerintah  dan lembaga-lembaga  negara  yang  lain  dalam  melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh aturan hukum atau tindakannya harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  (Djafar, 2010). Konsekuansi dasar negara hukum adalah bahwa hukum

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian…… (Muh. Fachrur Razy Mahka, Sufriaman, Karman Jaya))
merupakan  alat  untuk  menciptakan  ketertiban,  keamanan  dan keadilan untuk warga negara.
Oleh karena itu, hukum sangat mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Dalam penegakan hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus  dilaksanakan  dan ditegakkan.  Setiap  orang  mengharapkan  dapat  diterapkannya hukum  dalam  hal  terjadi  peristiwa  yang  konkrit.  Masyarakat mengharapkan  adanya  kepastian  hukum,  karena  dengan adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib. Penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum (Moho, 2019).
Pentingnya penegakan hukum tidak dapat diragukan lagi dalam  suatu  masyarakat  yang  beradab  dan  berkeadilan. Penegakan  hukum  memiliki  peran  yang  vital  dalam  menjaga ketertiban,  keadilan,  dan  keamanan  dalam  suatu  negara. Penegakan  hukum  membantu  mempertahankan  ketertiban sosial  dengan  menerapkan  aturan  dan  regulasi  yang  berlaku sebagaimana  tugas-tugas  kepolisian  di  seluruh  wilayah Indonesia  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Arif,  2021).    Hukum  menjadi  landasan  bagi  perilaku  yang diharapkan dalam masyarakat, sehingga membantu mencegah terjadinya  kekacauan  dan  konflik.  Penegakan  hukum bertujuan  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan memastikan  bahwa  setiap  individu  diperlakukan  secara  adil dan  setara  di  hadapan  hukum.  Melalui  proses  peradilan  yang adil,  seseorang  memiliki  hak  untuk  membela  diri  dan mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  ancaman  atau penyalahgunaan.
Penegakan  hukum  bertugas  untuk  mencegah  terjadinya tindak pidana dan  memberikan hukuman kepada pelaku  yang melanggar hukum. Dengan adanya konsekuensi yang jelas dan tegas, diharapkan masyarakat akan terdorong untuk mematuhi hukum,  sehingga  tingkat  kejahatan  dapat  ditekan.  Peran  dan fungsi  kepolisian  dalam  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang adil  dan  makmur  yang  merata  meteril  dan  spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertb dalam  lingkungan  pergaulan  dunia  yang  bersahabat  dan berdamai  (Kenedi,  2017).    Pelayanan  yang  diberikan  polri kepada  masyarakat  yaitu  dengan  cara  menerima  laporan  dan pengaduan  apapun  dari  masyarakat  dalam  waktu  1x24  jam, polri  secara  langsung  telah  memberikan  rasa  aman  dan nyaman  kepada  masyarakat  dalam  menjalankan  segala aktifitasnya sehari-hari (Alanuari et al., 2023).
Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang  terus  meningkat  di  berbagai  wilayah,  termasuk  dalam wilayah  hukum  Polsek  Tamalate.  Tindak  pidana  ini  tidak hanya  merugikan  korban  secara  finansial,  tetapi  juga memberikan  dampak  sosial  yang  luas.  Kepolisian  memiliki peran  utama  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  ini  dan memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  (Latukau, 2019). Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan  yang  sering  terjadi  di  berbagai  wilayah  di  seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tindak pidana pencurian diatur dalam  Pasal  362  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  seseorang yang  mengambil  seluruhnya  atau  sebagian  dari  milik  orang lain  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,
akan  dikenai  pidana  pencurian  dengan  ancaman  hukuman penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  denda  paling  banyak enam  puluh  rupiah  (Pramesti  &  Suardana,  2019).    Pencurian menimbulkan  kerugian  finansial,  emosional,  dan  sosial  bagi korban  serta  memberikan  dampak  negatif  pada  masyarakat dan  perekonomian  (Saputra,  2019).    Oleh  karena  itu, penanganan  tindak  pidana  pencurian  menjadi  sangat  penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selama  pandemi  Covid-19,  ratusan  kasus  pencurian terjadi  di  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Kasus  pencurian itu  masuk  dalam  kategori  kasus  menonjol  yang  ditangani Polrestabes Makassar. Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Supriady Idrus mengatakan, untuk Curas terdapat 113 kasus  yang  ditangani  dari  awal  pandemi  Maret  hingga Oktober  2020.  Begitu  juga  kasus  Curat  sebanyak  177  kasus dan  Curanmor  sebanyak  57  kasus  (Timur,  2020).    Data  ini memberikan  informasi  tentang  tren  kejahatan  selama  periode pandemi  Maret  hingga  Oktober  2020.  Dengan  mempelajari jumlah  kasus  Curas,  Curat,  dan  Curanmor,  dapat  diketahui pola-pola  kejahatan  yang  mungkin  muncul  atau  berubah seiring  waktu.  Informasi  ini  dapat  digunakan  untuk mengembangkan  strategi  kepolisian  yang  lebih  efektif  dalam mengatasi  jenis kejahatan  tertentu.  Meskipun Curas merupakan  jenis  kejahatan  yang  paling  berbahaya  karena melibatkan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  Curat merupakan  jenis  kejahatan  yang  paling  umum  terjadi. Sementara itu, Curanmor adalah kejahatan yang paling sedikit terjadi dalam rentang waktu yang sama.
Gambar 1.  Tindak Pidana Pencurian Bermotor Pada Bulan Maret – Oktober Tahun 2020
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Dien Nabila  Naziva  Dkk  pada  tahun  2021  dengan  judul  upaya kepolisian  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian kendaraan  bermotor  dengan  pemberatan  dan  kekerasan.  Dari hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  kepolisian  di Polres Kerinci  melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam  penegakan  hukum.  Upaya  preventif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  dengan  melibatkan berbagai  strategi  seperti  peningkatan  patroli,  kegiatan sosialisasi,  dan  penguatan  kerja  sama  dengan  masyarakat. Sementara  itu,  upaya  represif  dilakukan  setelah  terjadinya tindak  pidana  untuk  menegakkan  hukum  dan  memberikan sanksi  kepada pelaku kejahatan. Kombinasi dari kedua upaya ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas  penegakan hukum  di  wilayah  Polres  Kerinci  (NAZIVA,  2021). Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Yulia Panjaitan  Dkk  pada  tahun  2020  dengan  judul  tindakan preventif  polsek  teluk  nibung  kota  tanjungbalai  terhadap tindak  pidana  pencurian  sepeda  motor.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Polsek  Teluk  Nibung  memiliki
kewenangan  yang  luas  dalam  melaksanakan  penegakan hukum  dan  bahkan  diberikan  kebebasan  untuk  melakukan tindakan  preventif  dalam  upaya  memberantas  tindak  pidana (Panjaitan & Lubis, 2020).
Berdasarkan  kedua  penelitian  tersebut  masih  banyak terdapat upaya-upaya yang tidak dipaparkan oleh Dien Nabila Naziva  dkk  dan  Devi  Yulia  Panjaitan  dkk  dalam  upaya penanganan  tindak  pidana  pencurian  bermotor  sehingga penulis  kemudian  berupaya  untuk  menyempurnakan  dan memiliki temuan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu  mengemukakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaku  dalam  melakukan  tindak  pidana  pencurian  kendaraan bermotor diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan,  sumber  daya  manusia  dan  kelalaian  pemilik kendaraan

## 2. METODE
Suatu penelitian dapat bersifat obyektif dalam mengambil kesimpulan maka harus berpedoman pada metode penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan    jenis  penelitian kualitatif  lapangan  yang  memiliki  beberapa  pokok  inti  yaitu mengusahakan  mendiskripsikan  suatu  gejala  peristiwa  dan kejadian  yang  terjadi  saat  ini  dan  studi  lapangan  yang menganalisis  secara  mendalam  dan  kontekstual  (Jonaedi Efendi et al., 2018).
Lokasi  penelitian  akan  difokuskan  pada  di  Polsek Tamalate  Makassar.  Hal  ini  dikarenakan,  kota  Makassar merupakan  sentral  kekuasaan  politik  dan  kekuasaan  ekonomi pintu  gerbang  kawasan  Timur  Indonesia.    Tempat  tersebut akan  menjadi  titik  fokus  yang  dimana  peneliti  bekerja  untuk memperoleh  informasi  data  yang  akurat  untuk  melakukan penelitian. Pelaksanaan pendekatan penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis  yormal  dan  pendekatan sosiologis.  Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa. Metode  ini  berfokus  pada  pengumpulan  data  yang  bersifat deskriptif,  naratif,  dan  kontekstual,  serta  menggunakan analisis  yang  lebih  subjektif  dan  interpretative  (Qamar  et  al., 2017).
Tahap awal dalam penelitian kualitatif adalah merumuskan  pertanyaan  penelitian  yang  relevan  dengan fenomena  yang  ingin  diteliti.  Pertanyaan  penelitian  tersebut biasanya  bersifat  eksploratif  dan  membuka  ruang  untuk pemahaman  yang  mendalam  tentang  subjek  yang  diteliti. Setelah  pertanyaan  penelitian  dirumuskan,  peneliti  perlu merancang  desain  penelitian  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian  dan  sifat  fenomena  yang  akan  diteliti.  Desain penelitian  kualitatif  dapat  berupa  studi  kasus,  fenomenologi, etnografi,  grounded  theory,  atau  metode-metode  lain  yang sesuai (Silalahi, 2006).
Pada tahapan pengumpulan data, melibatkan pengumpulan  data  yang  bersifat  kualitatif  melalui  teknik- teknik  seperti  wawancara,  observasi  partisipatif,  pengamatan langsung,  dokumentasi,  atau  pengumpulan  bahan-bahan tertulis.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  memperhatikan konteks,  latar  belakang,  dan  pengalaman  subjek  penelitian, serta memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang  mendalam  tentang  fenomena  yang  diteliti.  Adapun sumber  data  primer  yaitu  Devisi  Kanit  Reskrim  Polsek Tamalate  Makassar  dan  pihak  penyelidik  dalam  artian  polisi yang  pernah  menangani  persoalan  tindak  pidana  pencurian kendaraan  bermotor  yang  dipandang  mengetahui  dan  bahkan terlibat  lansung  dalam  proses  penyelidikan  serta  sumber  data
sekunder  yang  di  gunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  seperti norma  atau  kaedah  dasar  yaitu  UUD  1945,  UU  No  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  selain  itu  peneliti  juga  menggunakan  bahan hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  seperti  RUU  dan  Hasil-hasil Penelitian.

## Gambar 2. Sumber Data Sekunder
Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara  mendalam.  Proses  analisis  data  kualitatif  melibatkan beberapa  tahap,  seperti  reduksi  data,  display  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Reduksi  data  melibatkan  pemilahan, pengkodean, dan pengorganisasian data agar dapat diidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul. Display data melibatkan penyajian data dalam bentuk naratif, kutipan, atau  matriks  untuk  memperlihatkan  temuan-temuan  yang muncul.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  melakukan interpretasi  terhadap  data  dan  mengembangkan  kerangka pemahaman  yang  komprehensif  tentang  fenomena  yang diteliti (Abdussamad, 2022).
Tahap  terakhir  dalam  penelitian  kualitatif  adalah interpretasi  dan  pelaporan  hasil  penelitian.  Interpretasi melibatkan analisis temuan penelitian, pengaitan dengan teori atau konsep yang relevan, dan penjelasan makna yang muncul dari  data.  Pelaporan  hasil  penelitian  kualitatif  biasanya dilakukan  dalam  bentuk  laporan  naratif,  artikel  ilmiah,  atau presentasi  yang  memaparkan  temuan  penelitian,  proses analisis, dan kesimpulan yang diperoleh (Ramdhan, 2021).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Upaya  Kepolisian  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar.
Penanggulangan  kejahatan  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  berwenang  untuk  mencegah  terjadinya tindak  kejahatan  dan  menjaga  agar  masyarakat  merasa  aman dan  nyaman  dalam  kehidupan  sehari-hari  tanpa  adanya ancaman kejahatan. Dalam konteks ini, akan dijelaskan upaya penanggulangan  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor yang  terjadi  di  Kecamatan  Tamalate,  Makassar.  Kecamatan Tamalate  merupakan  wilayah  yang  terus  berkembang,  dan secara tidak langsung tingkat kejahatan di Kecamatan ini tentu sangat tinggi.
Menanggapi meningkatnya angka pencurian di Kecamatan  Tamalate  akhir-akhir  ini,  sangat  menyedihkan bagi  masyarakat.  Peningkatan  jumlah  korban  pencurian, terutama  di  kalangan  mahasiswa  pendatang  di  Kecamatan Tamalate, menjadi perhatian yang serius. Tempat tinggal yang seharusnya  nyaman  bagi  para  mahasiswa  baru,  menjadi mencekam  karena  rentan  terhadap  tindak  pencurian. Kelengahan dan ketidaktelitian tidak dapat ditoleransi, karena
Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian…… (Muh. Fachrur Razy Mahka, Sufriaman, Karman Jaya))
sedikit  pun  celah  yang  ada  dapat  menjadi  sasaran  para pencuri.  Kasus  pencurian  di  Kecamatan  Tamalate  tidak  lagi terbatas  pada  tempat-tempat  seperti  kos-kosan  atau  tempat parkir  liar  di jalan.  Bahkan  di  tempat-tempat  seperti  mushola atau  masjid,  tidak  mengherankan  jika  ada  yang  menjadi korban  pencurian.  Hasil  wawancara  langsung  dengan  Kanit Reskrim  Polsek  Tamalate  memberikan  gambaran  mengenai hal  tersebut.  “Bahwa  loksi  yang  sering  terjadi  pencurian kendaraan  bermotor,  yaitu:  Daerah  kampus  dan  kos-kosan. Dalam  kategori  umur  yang  lebih  dominan  melakukan pencurian kendaraan bermotor yaitu usia 17-23 tahun”.
Kemudian, dalam proses penyidikan di Polsek Tamalate untuk  menyelesaikan  kasus  pencurian  kendaraan  bermotor, kami  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan  hingga  tahap penyerahan  ke  jaksa  penuntut  umum.  Namun,  terdapat beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  tim  penyidik  Polsek Tamalate  dalam  menangani  kasus  pencurian  kendaraan bermotor, terutama dalam hal mencari barang bukti dan saksi- saksi yang secara langsung menyaksikan pencurian kendaraan bermotor  di  wilayah  hukum  Kecamatan  Tamalate.  Namun, setidaknya  ada  dua  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan oleh  pihak  Polsek  Tamalate  untuk  mencegah  terjadinya  delik pencurian  kendaraan  bermotor.  Peneliti  membagi  upaya tersebut  menjadi  dua  kategori,  yaitu  upaya  preventif  dan upaya represif. Berikut adalah uraiannya:
a. Upaya Preventif
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek  Tamalate  untuk  mencegah  terjadinya  pencurian kendaraan  bermotor.  Artinya,  upaya  preventif  ini  lebih  fokus pada  pencegahan  daripada  penindakan.  Hasil  wawancara dengan  Bapak  Ahmad  Awad,  S.H  sebagai  Kanit  Reserse Kriminal  di  kantor  Polsek  Tamalate  menjelaskan  beberapa upaya  pencegahan  yang  dilakukan,  yaitu  Polsek  Tamalate secara rutin mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat  terpadu  dan  berkala,  melibatkan  semua  unsur  yang terkait  dalam  upaya  pencegahan  pencurian  kendaraan bermotor.  Penyuluhan-penyuluhan  ini  dilaksanakan  oleh Babinkamtibmas  dengan  memperhatikan  kondisi  yang  ada. Penyuluhan-penyuluhan  hukum  tersebut  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai bahaya  dan  konsekuensi  hukum  dari  tindak  pencurian kendaraan bermotor.
Selain  itu,  juga  dijelaskan  tentang  cara-cara  pencegahan yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  mengurangi risiko  menjadi  korban  pencurian  kendaraan  bermotor.  Dalam penyuluhan  tersebut,  melibatkan  semua  unsur  yang  terkait, seperti  pihak  kepolisian,  instansi  pemerintah  terkait, komunitas  masyarakat,  dan  tokoh  masyarakat.  Hal  ini bertujuan  untuk  menciptakan  kerjasama  yang  sinergis  dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan  penyuluhan-penyuluhan  hukum  yang  terpadu  dan berkala  ini,  diharapkan  masyarakat  dapat  lebih  waspada terhadap  potensi  pencurian  kendaraan  bermotor  dan  mampu mengambil  langkah-langkah  pencegahan  yang  efektif.  Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum dan konsekuensi dari  tindak  pidana  ini  diharapkan  dapat  meningkat,  sehingga tercipta  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  nyaman  bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Melakukan  pembinaan,  terutama  terhadap  generasi muda,  sangat  penting  karena  jika  diabaikan  dapat  memiliki dampak yang signifikan baik bagi diri mereka sendiri maupun
masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan perhatian,  bimbingan,  dan  arahan  kepada  generasi  muda, mereka akan merasa didukung dan mendapat pengarahan yang baik,  sehingga  kecenderungan  mereka  untuk  terlibat  dalam tindakan  yang  melanggar  hukum  dapat  ditekan  sejak  dini. Pembinaan generasi muda melibatkan upaya untuk memberikan  pemahaman  yang  baik  mengenai  nilai-nilai moral,  norma-norma  sosial,  serta  konsekuensi  dari  tindakan melanggar hukum.
Melalui  pendekatan  yang  positif  dan  proaktif,  pihak kepolisian  dapat  membantu  mencegah  terjadinya  tindak pidana,  termasuk  pencurian  kendaraan  bermotor.  Pembinaan ini  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan,  seperti penyuluhan,  pelatihan,  dan  kegiatan  sosial  yang  melibatkan generasi muda. Pendidikan tentang kesadaran akan pentingnya menghormati  hak  milik  orang  lain,  mengutamakan  nilai-nilai kejujuran, serta menjaga sikap disiplin dan bertanggung jawab dapat  menjadi  bagian  dari  program  pembinaan  ini.  Dengan memberikan  perhatian  dan  pembinaan  yang  baik  kepada generasi muda, diharapkan mereka akan memiliki pemahaman yang  kuat  tentang  pentingnya  menjauhi  tindakan  kriminal, termasuk  pencurian  kendaraan  bermotor.  Dengan  demikian, dapat  diredam  potensi  mereka  untuk  terlibat  dalam  kegiatan melanggar  hukum  sejak  dini,  sehingga  tercipta  lingkungan yang  lebih  aman  dan  harmonis  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.
Disamping  itu,  polsek  Tamalate  juga  mengundang tokoh-tokoh  adat,  tokoh  agama,  atau  individu  yang  memiliki pengaruh  di  Kecamatan  Tamalate  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  setempat  tentang  bahaya melakukan  tindak  kejahatan  pencurian.  Dalam  hal  ini,  tujuan utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan  konsekuensi  negatif  dari  tindakan  pencurian  dan mendorong  mereka  untuk  menjauhinya.  Terlebih  lagi  polsek Tamalate membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling)  yang  efektif  dan  berkelanjutan  di  bawah koordinasi  Kepolisian  setempat  merupakan  upaya  yang  telah terbukti  cukup  berhasil  dalam  menangkal  terjadinya kejahatan.  Siskamling  adalah  suatu  bentuk  kolaborasi  antara warga  masyarakat  dan  kepolisian  untuk  menjaga  keamanan dan  mencegah  terjadinya  tindak  kejahatan,  termasuk pencurian  kendaraan  bermotor.  Siskamling  melibatkan partisipasi  aktif  warga  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan lingkungan  mereka.  Dalam  sistem  ini,  warga  secara  gotong- royong  membentuk  tim  keamanan  yang  melakukan  patroli, pemantauan,  dan  komunikasi  yang  intensif  dengan  pihak kepolisian.
Dengan  adanya  partisipasi  masyarakat,  wilayah  tersebut menjadi  lebih  terawasi  dan  sulit  bagi  pelaku  kejahatan  untuk beroperasi.  Siskamling  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan  dengan  memberikan  kehadiran  yang  kuat  dan  terus menerus di lingkungan tersebut. Dengan adanya patroli rutin, peningkatan  pengawasan,  serta  pemantauan  yang  intensif, pelaku  kejahatan  dapat  terdeteksi  secara  dini.  Hal  ini memungkinkan  tindakan  tanggap  cepat  dari  pihak  kepolisian untuk  mengatasi  situasi  dan  mencegah  terjadinya  kejahatan yang  lebih  besar.  Untuk  memastikan  keberhasilan  sistem siskamling, perlu adanya komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh  komponen  masyarakat,  pihak  kepolisian,  dan pemerintah  setempat.  Penyuluhan  dan  pelatihan  mengenai siskamling  juga  dapat  dilakukan  secara  berkala  untuk
meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan  masyarakat dalam  menjaga keamanan lingkungan. Dengan adanya sistem siskamling yang efektif dan terus menerus, diharapkan tingkat kejahatan,  termasuk  pencurian  kendaraan  bermotor,  dapat ditekan  dan  masyarakat  dapat  hidup  dalam  lingkungan  yang aman dan nyaman.
Demikian  pula,  polsek  Tamalate  mengadakan  patroli rutin  oleh  pihak  Kepolisian  ke  tempat-tempat  yang  rawan terjadinya  kejahatan  merupakan  langkah  yang  sangat  penting dalam  meningkatkan  rasa  aman  dan  tentram  masyarakat. Patroli  rutin  tersebut  memiliki  beberapa  manfaat  yang  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar.  Patroli  rutin  membantu mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan kehadiran polisi  yang  terlihat  di  daerah  yang  rawan.  Keberadaan  polisi secara  terus-menerus  dan  tak  terduga  dapat  membuat  pelaku kejahatan  menjadi  ragu  dan  berpikir  ulang  sebelum melakukan tindakan kriminal.
Tabel 1. Tujuan Upaya Pencegahan Upaya Pencegahan Tujuan Penyuluhan Hukum Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan pencurian serta cara-cara pencegahan yang efektif. Pembinaan Generasi Muda
Menekan  kecenderungan  generasi  muda terlibat  dalam  tindakan  kriminal,  termasuk pencurian  kendaraan  bermotor,  sejak  dini untuk  menciptakan  lingkungan  aman  dan harmonis.
Mengundang Tokoh- Tokoh Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan konsekuensi  negative  melalui  tokoh-tokoh yang  dianggap  mampu  untuk  menekan tindak pidana pencurian motor. Siskamling Mencegah  terjadinya  kejahatan  termasuk pencurian  kendaraan  bermotor  dengan memberikan  kehadiran  kuat  dan  terus menerus di lingkungan tersebut.
Patroli Rutin
Memberikan  kehadiran  polisi  yang  terus menerus  dan  tak  terduga  di  daerah  yang rawan,  membantu  mencegah  terjadinya kejahatan dengan membuat pelaku kejahatan ragu dan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kriminal.
b. Upaya Represif
Upaya Represif merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak  Polsek  Tamalate  setelah  terjadinya  tindak  pidana pencurian  kendaraan  bermotor.  Tujuan  dari  upaya  ini  adalah untuk  menindaklanjuti  kejahatan  yang  telah  terjadi,  sehingga pencurian  bermotor  tidak  meluas  dan  tidak  berkembang menjadi  lebih  parah.  Upaya  Represif  lebih  fokus  pada penindakan  daripada  pencegahan.  Dalam  upaya  Represif, Polsek  Tamalate  melakukan  serangkaian  tindakan  untuk menegakkan  hukum  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku pencurian.  Beberapa  langkah  yang  dilakukan  dalam  upaya Represif  antara  lain  setelah  menerima  laporan  pencurian kendaraan  bermotor,  pihak  Polsek  Tamalate  melakukan identifikasi  terhadap  pelaku  dan  mengumpulkan  bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan secara  intensif  untuk  mengungkap  fakta-fakta  yang  berkaitan dengan tindak pidana.
Setelah pelaku pencurian teridentifikasi, polisi melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku.  Pelaku  kemudian  ditahan  untuk  proses  penyelidikan lebih  lanjut.  Polsek  Tamalate  melakukan  pemeriksaan terhadap  pelaku  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  lebih detail tentang tindak pidana. Selain itu, pihak  kepolisian juga mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk digunakan dalam proses  hukum  selanjutnya.  Polsek  Tamalate  melanjutkan proses  penyidikan  terhadap  pelaku  pencurian  kendaraan bermotor.  Data  dan  bukti  yang  terkumpul  digunakan  dalam proses  penuntutan  hukum  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Polisi memberikan dukungan dan keterangan yang diperlukan dalam persidangan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang layak.
Polsek  Tamalate  berupaya  mengembalikan  kendaraan yang  dicuri  kepada  pemiliknya.  Jika  kendaraan  tidak  dapat dikembalikan  secara  utuh,  polisi  memberikan  kompensasi yang  sesuai  kepada  korban  sebagai  bentuk  restitusi.  Upaya Represif  ini  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  dan  juga  memberikan keadilan  kepada  korban.  Dengan  melakukan  tindakan  yang tegas  dan  mematuhi  prosedur  hukum  yang  berlaku,  Polsek Tamalate menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan dan menangani kasus  pencurian kendaraan bermotor dengan serius.
3.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian

## Bermotor di Kota Makassar
Status  sosial  seseorang  dalam  masyarakat  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  sosial.  Nilai-nilai  yang  dihargai  dalam masyarakat membentuk lapisan-lapisan sosial yang menentukan  status  individu.  Di  Kecamatan  Tamalate,  status sosial  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  sosial,  antara  lain sumber  daya  manusia,  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan,  dan faktor  lainnya.  Faktor  ekonomi  khususnya  memiliki  peran penting  dalam  terjadinya  tindakan  kejahatan  di  masyarakat. Mayoritas  kasus  kejahatan  dikaitkan  dengan  faktor  ekonomi, karena  kondisi  keuangan  seseorang  sering  kali  menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kriminal.
Dalam  konteks  ini,  penelitian  akan  membahas  faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pencurian  kendaraan bermotor  di  Kecamatan  Tamalate  pada  tahun  2020.  Hal  ini penting  untuk  dipahami  guna  mengidentifikasi  penyebab terjadinya kejahatan ini.
Gambar 3. Faktor Tindak Pidana Pencurian Motor
a. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  memiliki  peran  signifikan  dalam  latar belakang  kejahatan  pencurian  secara  umum,  termasuk pencurian  kendaraan  bermotor.  Keadaan  ekonomi  sangat
mempengaruhi  kehidupan  masyarakat.  Pencurian  adalah tindakan kriminal yang dilakukan terhadap kepemilikan orang lain, baik berupa barang fisik maupun non-fisik.
Hal  ini  didukung  oleh  hasil  wawancara  peneliti  dengan beberapa  narapidana  kasus  pencurian  kendaraan  bermotor  di Polsek  Tamalate.  Peneliti  melakukan  perhitungan  pendapatan pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan menggabungkan  total  pendapatan  dari  10  narapidana  yang telah  diwawancarai.  Pendapatan  pelaku  dibagi  menjadi  tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pendapatan rendah adalah  sebesar  Rp.  250.000  per  bulan,  sementara  pendapatan tinggi  adalah  sebesar  Rp.  900.000  per  bulan.  Pendapatan tersebut  mendekati  pendapatan  tertinggi  dari  seluruh narapidana yang diwawancarai, yakni sebesar Rp. 850.000 per bulan.
Gambar 4. Pendapatan Pelaku Pencurian di wilayah Hukum

## Polsek Tamalate
Mayoritas  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor memiliki tingkat pendapatan rendah. Dari total 10 narapidana yang  diwawancarai,  6  orang  atau  60%  dari  mereka  memiliki pendapatan kurang dari Rp. 250.000 per bulan. Sementara itu, 3  orang  atau  sekitar  30%  dari  mereka  memiliki  pendapatan dalam  kategori  sedang,  yaitu  antara  Rp.  251.000  hingga  Rp. 900.000  per  bulan.  Golongan  pelajar  juga  termasuk  dalam kategori  pendapatan  rendah  karena  mereka  masih  bergantung pada  orang  tua  dan  memiliki  jumlah  uang  jajan  yang  tidak melebihi Rp. 200.000 per bulan.
Data  ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  pelaku pencurian  kendaraan  bermotor  memiliki  pendapatan  rendah, yaitu  sekitar  60%.  Hal  ini  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa faktor  ekonomi  memainkan  peran  yang  signifikan  dalam terjadinya pencurian kendaraan bermotor.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  kasus pencurian  kendaraan  bermotor  terus  meningkat  setiap tahunnya, yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang tidak  seimbang  dan  kurangnya  lapangan  kerja  yang  tersedia baik di masyarakat maupun yang diciptakan oleh pemerintah. Data  juga  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga  pendapatannya  tidak  stabil.  Hal  ini  bertentangan dengan  kebutuhan  hidup  yang  semakin  tinggi  dari  waktu  ke waktu.  Terlebih  lagi,  bagi  mereka  yang  sudah  memiliki tanggungan  keluarga,  tekanan-tekanan  hidup  akan  terus muncul,  sehingga  mereka  terpaksa  melakukan  tindakan  yang melanggar  hukum  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga mereka.
Tabel 1.
Presentasi Total Pendapatan 10 Narapidana Pelaku Pencurian
Bermotor di Polsek Tamalate No Pendapatan Jumlah Orang Persentase 1 Rendah ≤ Rp. 250.000 6 60% 2 Sedang Rp. 251.000 – 900.000 3 30% 3 Tinggi ≥ Rp. 900.000 1 10%
b. Faktor Pendidikan
Rendahnya  tingkat  pendidikan  merupakan  salah  satu faktor  yang  berpengaruh  terhadap  perilaku  dan  pola  pikir seseorang,  baik  dalam  lingkup  keluarga  maupun  masyarakat. Selain  itu,  kurangnya  akses  pendidikan  juga  berdampak  pada peluang  kerja  yang  tersedia  bagi  seseorang,  yang  pada gilirannya  mempengaruhi  tingkat  pendapatan  yang  dapat mereka peroleh. Apabila pendapatan tersebut rendah dan tidak mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  individu  yang  tidak memiliki  ketahanan  mental  dan  prinsip  yang  kuat  cenderung rentan  untuk  terlibat  dalam  tindakan  kriminal  seperti pencurian kendaraan bermotor.
c. Faktor Pengangguran
Dewasa  ini,  lapangan  pekerjaan  menjadi  suatu  hal  yang sangat  memprihatinkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jumlah pelamar  yang  mendaftar  yang  tidak  dapat  tertampung sepenuhnya  oleh  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia,  yang berakibat  pada  tingginya  tingkat  pengangguran  yang  pada gilirannya  mempengaruhi  tingkat  pendapatan  seseorang. Selain  itu,  persaingan  yang  tidak  sehat  dalam  mencari pekerjaan  juga  menjadi  faktor  penting,  di  mana  hanya sebagian  kecil  dari  jumlah  pelamar  yang  dapat  diterima. Persaingan  ini  juga  diiringi  dengan  persyaratan  tertentu, seperti  memiliki  keterampilan  khusus  yang  relevan  dengan pekerjaan yang diinginkan di masa depan.
Menurut  keterangan  Ahmad  Aswad,  S.H.,  anggota kepolisian Kanit Reskrim yang diwawancarai dalam penelitian di  Polsek  Tamalate,  sebagian  besar  pelaku  pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Tamalate adalah pengangguran. Selain itu, ada pula cara baru  yang dilakukan, yaitu  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  untuk  melakukan pencurian dengan memberikan bayaran sekitar lima ratus ribu rupiah.  Hal  ini  dilakukan  karena  hukuman  yang  diberikan kepada  anak  di  bawah  umur  dianggap  lebih  ringan  daripada orang dewasa.
d. Faktor Lingkungan Tingkah  laku  seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk pergaulan  yang seringkali ditiru.  Lingkungan  yang  memengaruhi  mencakup  keluarga dan  masyarakat.  Pergaulan  dengan  teman  dan  tetangga  dapat menjadi  penyebab  terjadinya  pencurian  kendaraan  bermotor. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memilih  teman  dengan memperhatikan  sifat,  watak,  dan  kepribadian  mereka.  Faktor kenakalan  yang  tidak  terkontrol  juga  dapat  mendorong seseorang  untuk  melakukan  kejahatan.  Kualitas  tingkah  laku seseorang  sangat  tergantung  pada  lingkungan  pergaulannya. Jika  bergaul  dengan  orang-orang  yang  baik,  kemungkinan besar  perbuatan  mereka  juga  akan  baik.  Namun,  jika  bergaul dengan  orang-orang  yang  cenderung  melakukan  perbuatan buruk,  besar  kemungkinan  akan  terpengaruh  oleh  lingkungan tersebut.
e. Faktor Kelalaian Pemilik Dalam  kasus  pencurian  kendaraan  bermotor,  faktor kelalaian  korban  juga  berperan  penting  dalam  terjadinya
tindak  pidana.  Kelalaian  korban  dapat  meliputi  lupa mengambil  kunci  atau  lupa  mengunci  kendaraan  saat memarkir, serta memarkir kendaraan di tempat yang sepi dan rentan  terhadap  pencurian.  Seperti  yang  sering  dikatakan, kejahatan  terjadi  bukan  hanya  karena  niat  pelaku,  tetapi  juga karena  adanya  kesempatan.  Pernyataan  ini  bukan  sekadar pengingat  untuk  tetap  waspada,  melainkan  karena  banyak kejadian yang disebabkan oleh kelalaian korban itu sendiri.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa    Polsek  Tamalate  telah  melakukan  upaya-upaya  yang sangat  baik  dalam  mencegah  pencurian  kendaraan  bermotor. Namun,  yang  perlu  ditekankan  lagi  adalah  implementasi  dari upaya-upaya  tersebut.  Konsep-konsep  yang  baik  saja  tidak cukup,  tetapi  perlu  dijalankan  dengan  sungguh-sungguh  agar dapat  mengurangi  jumlah  tindakan  pencurian  kendaraan bermotor  di  wilayah  Polsek  Tamalate.  Tanpa  pelaksanaan yang  efektif,  kemungkinan  tindakan  pencurian  akan  terus meningkat.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  Polsek  Tamalate untuk  mengambil  tindakan  konkret  dan  memastikan  bahwa upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor benar-benar dilaksanakan dengan serius dan konsisten.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. Alanuari, I., Agus, A., & Rochayati, S. (2023). Peran Penyidik Polri  Dalam  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana Pembakaran  Rumah  (Studi  Pada  Kepolisian  Sektor Pemulutan). Law Dewantara, 3(1), 14–24.
Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai  penegak  hukum  menurut  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.  Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91–101.
Djafar,  W.  (2010).  Menegaskan  Kembali  Komitmen  Negara Hukum:  Sebuah  Catatan  Atas  Kecenderungan  Defisit Negara  Hukum  di  Indonesia.  Jurnal  Konstitusi,  7(5), 151–174.
Indonesia,  R.  (1945).  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Tahun.
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018).  Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris. Prenada Media.
Kenedi,  J.  (2017).  Buku  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal Policy)  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia. Pustaka Pelajar.
Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Tahkim, 15(1), 1–15.
Moho,  H.  (2019).  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Menurut
Aspek  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1).
NAZIVA, D. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Menangulangi Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Bermotor  Dengan Pemberatan  Dan  Kekerasan  Di  Wilayah  Hukum  Polres Kerinci. Hukum.
Panjaitan,  D.  Y.,  &  Lubis,  S.  F.  (2020).  Tindakan  Preventif Polsek  Teluk  Nibung  Kota  Tanjungbalai  Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.  Jurnal Tectum, 2(1). Pramesti, K., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian
kendaraan  bermotor  (curanmor)  di  Kota  Denpasar. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(2), 1–16. Qamar,  N.,  Syarif,  M.,  Busthami,  D.  S.,  Hidjaz,  M.  K.,
Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods).  CV. Social Politic Genius (SIGn).
Ramdhan,  M.  (2021).  Metode  penelitian.  Cipta  Media Nusantara.
Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. Jurnal Pahlawan, 2(2), 1–8.
Silalahi, U. (2006). Metode penelitian sosial. Unpar press. Timur, T. (2020).  No Title. Ratusan  Kasus Pencurian Terjadi Di Kota Makassar Selama Pandemi, Curat Mendominasi. https://makassar.tribunnews.com/2020/11/03/ratusan- kasus-pencurian-terjadi-di-kota-makassar-selama- pandemi-curat-mendominasi