INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10777-10789 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus DI Wilayah Hukum Polda Metro Jaya DKI Jakarta Tahun 2018 - 2021)
Santoso
Magister Ilmu Hukum, Universtas Krisnadwipayana Email: Santbangkit@gmail.com

## Abstrak
Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Polda Metro Jaya, Jakarta, adalah salah satu wilayah dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama periode 2018- 2021. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan polisi, dokumen penyidikan, dan data statistik. Analisis dilakukan dengan memeriksa langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang diambil oleh petugas kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polda  Metro  Jaya  melibatkan  beberapa  tahapan  penting, termasuk identifikasi dan dokumentasi lokasi kejadian, pemeriksaan saksi mata, pengumpulan bukti fisik,  analisis  kecelakaan,  dan  pemeriksaan  kendaraan  terlibat.  Selain  itu,  hasil  penelitian  juga menyoroti  kendala  yang  dihadapi  oleh petugas  kepolisian, seperti  keterbatasan  sumber  daya  dan infrastruktur yang memadai.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Lalu Lintas, Penyidikan

## PENDAHULUAN
Kendaraan    transportasi  sebagai  sarana  jalan  raya  adalah  kerangka  kerja  transportasi darat, yang mencakup semua bagian jalan termasuk struktur dan perlengkapan timbal balik, yang  diarahkan  ke  lalu  lintas.  Dalam  menyelesaikan  kegiatan  sehari-hari,  orang-  orang memanfaatkan  jalan  secara  konsisten.  Jalan  sudah  menjadi  salah  satu  kebutuhan  pokok penduduk daerah setempat, dan juga jalan apapun yang tersedia untuk lalu lintas umum.
Jika  suatu  bagian  kawasan  setempat  memanfaatkan  jalan  raya,  ia  bergantung  pada pedoman  lalu  lintas  jalan  dan  transportasi,  sehingga  jalan  sebagai  salah  satu  kebutuhan mendasar  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian  untuk  dapat  benar-benar  berfungsi,  maka diperlukan  pedoman  tertentu  mengenai  permintaan  ketertiban  dan  keamanan  atau kesejahteraan.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  tabrakan  mobil  merupakan  suatu  peristiwa  yang terjadi secara tidak sengaja dan tiba-tiba yang menimbulkan korban jiwa atau harta benda.
Sementara itu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993  tentang  prasarana  dan  lalu  lintas  jalan,  Pasal  93  menyatakan  bahwa  tabrakan  mobil adalah  suatu kejadian  luar  dan tentang yang mengherankan dan tidak disengaja termasuk kendaraan yang bergerak dengan atau tanpa jalan lain yang berakibat adanya korban manusia dan kerugian harta.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

## Abstract
Traffic accidents are a serious problem that results in loss of life and property.  Polda Metro Jaya, Jakarta, is one of the areas with a high traffic accident rate in Indonesia.  Therefore, this study aims to analyze the process of investigating and investigating traffic accident cases within the jurisdiction of Polda Metro Jaya during the 2018-2021 period.  This study uses a descriptive research method by collecting data from various sources, including police reports, investigative documents, and statistical data.  The analysis is carried out by examining the investigative and investigative steps taken by police officers in dealing with  traffic  accident  cases.    The  results  of  the  study  show  that  the  process  of  investigating  traffic accidents  in  the  jurisdiction  of  Polda  Metro  Jaya  involves  several  important  stages,  including identification and documentation of the incident location, examination of eyewitnesses, collection of physical evidence, accident analysis, and examination of the vehicles involved.  In addition, the research results also highlight the obstacles faced by police officers, such as limited resources and adequate infrastructure.
Keywords: Crime, Traffic, Investigation
disebutkan bahwa tabrakan mobil adalah kejadian di luar dan tentang yang tidak terduga dan kebetulan  termasuk  korban  jiwa  dan  /  atau  kerugian  harta  benda.  Masalah  lalu  lintas merupakan masalah yang  sangat  berbelit-belit, keadaan jalan yang semakin  padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin banyak menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan  raya.  Memahami  bagian  dari  angkutan,  lalu  lintas  dikoordinasikan  dalam  kerangka angkutan umum secara terpadu dan dapat memahami transportasi yang bersahabat dengan tingkat  permintaan  lalu  lintas  yang  metodis,  terlindungi,  aman,  menyenangkan,  tepat,  dan lancar. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermesin jelas bukan hal baru di DKI Jakarta. Dari berbagai informasi yang ada, terungkap bahwa jumlah kasus, korban jiwa dan korban meninggal akibat tabrakan kendaraan di jalan raya terus bertambah setiap tahunnya.
Pada Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda DKI Jakarta   menyatakan  sebanyak 6.579 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Jakarta sejak Januari 2020 hingga Desember 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan periode di tahun 2019 yakni 7.466 kasus.  Kecelakaan lalu lintas jika membandingkan antara tahun 2019 dan 2020 lebih tinggi di tahun lalu dibanding tahun ini, Turunnya angka kecelakaan lalu lintas banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik manusianya atau pengendaranya maupun rambu-rambu serta anggota lalu lintas di lapangan.
Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya DKI Jakarta data korban meninggal dunia dari kecelakaan mengalami penurunan 71 orang dari 1.064 di tahun 2019 menjadi 993 orang di tahun 2020. Untuk luka berat sebanyak 566 orang di tahun 2019 turun menjadi 485 orang di tahun 2020 atau mengalami penurunan sebanyak 71 orang. Begitu juga korban luka ringan sebanyak 9.476 orang di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebanyak 8.065 orang atau turun 1.411 orang. ”Untuk kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan semuanya turun, kasusnya,  korban  meninggal  dunia,  korban  luka  berat  dan  ringan  juga  semuanya  turun. Kedepannya kita harap angka ini terus ditekan," Selain tingkat kecelakaan lalu lintasnya, untuk pelanggarannya  justru  mengalami  peningkatan  dari  124.410  kasus  pelanggaran  menjadi 149.733 atau naik 25.323 pelanggaran setara dengan 20,35 persen.
Pada  tingkat  kecelakaan  mengalami  penurunan  akan  tetapi  pelanggarannya  justru mengalami  peningkatan  karena  kesadaran  masyarakat  masih  harus  ditingkatkan  lagi  agar pelanggaran berkurang. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan lancar.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjadi
dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.
Menyadari  peranan  transportasi  tersebut,  maka  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya  jasa  transportasi  yang  serasi  dengan  tingkat  kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang maksimal, disamping itu harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan seperti di daratan.
Penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan      perlu      diselenggarakan    secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih muda diakses  ke  masyarakat,  dengan  memperhatikan  kepentingan  umum  dan  kemampuan masyarakat,  kelestarian  lingkungan,  koordinasi  antara  wewenang  pusat  dan  daerah  antara instansi,  sektor,  dan  unsur  yang  terkait  serta  terciptanya  nuansa  keamanan  dan  ketertiban dalam  menyelanggarakan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  sekaligus  menciptakan  sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.
Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang- undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  karena  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang  merupakan  bagian  dari  transportasi  secara  keseluruhan.  Menurut  pengertian  umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda. Sedangkan itu, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan polisi, dokumen penyidikan, dan data statistik terkait kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya DKI Jakarta selama periode 2018-2021. Data yang diperoleh dari data
primer dan data sekundernya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis Kualitatif adalah analisis   kualitatif    terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif   dengan   menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek  yang  akan  dibahas  dengan  pendekatan  yuridis  formal  dan  mengacu  pada  konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Ditlantas Polda Metro Jaya
Bagian penting dalam proses penegakan hukum adalah peranan dari penyidik laka lantas untuk mencermati fakta hukum yang terjadi sesuai dengan kondisi kasus dengan segala kaitannya termasuk juga pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu, serta membutuhkan kecermatan yang terkait dengan perundang-Sundangan yang dilanggar, sejauh mana dampak dari pelanggaran itu. Dalam melaksanakannya perlu penafsiran (interpretasi) yang mendalam maka perlu dedikasi, kejujuran dan kinerja yang tinggi. Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:
1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang- undang ini.
Dalam hal penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Penyidik Laka Lantas yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
1. Memberhentikan,  melarang,  atau  menunda  pengoperasian  dan  menyita  sementara Kendaraan  Bermotor  yang  patut  diduga  melanggar  peraturan  berlalu  lintas  atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Meminta  keterangan  dari  Pengemudi,  pemilik  Kendaraan  Bermotor,  dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan,
Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor,  Surat  Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas.
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Penyidik Laka Lantas sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus..
2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
3. Melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  muatan  dan/atau  dimensi  Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap.
4. Melarang  atau  menunda  pengoperasian  Kendaraan  Bermotor  yang  tidak  memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
5. Meminta  keterangan  dari  Pengemudi,  pemilik  Kendaraan  Bermotor,  atau  Perusahaan Angkutan  Umum  atas  pelanggaran  persyaratan  teknis  dan  laik  jalan,  pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan.
6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum  atas  pelanggaran  dengan  membuat  dan  menandatangani  berita  acara pemeriksaan.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pendekatan baru dalam penegakan hukum berdasarkan Pasal 249 ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung, serta Pasal 272 ayat (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, dan pada ayat (2). Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat efektif sebagaimana telah diterapkan diberbagai negara maju seperti Belanda.
Upaya Penyidikan Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya Terhadap terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban, baik jiwa maupun harta benda dilakukan serangkaian kegiatan oleh aparat Kepolisian yang berwenang dengan menetapkan sebelumnya menyangkut tentang locus dan tempus terjadinya peristiwa tersebut. Penanganan kasus penyidikan kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Kecelakaan Lalu Lintas didasarkan pada laporan polisi atau berdasarkan temuan langsung dilapangan dengan berpedoman pada fakta yang terjadi dilapangan kemudian dituangkan oleh penyidik kedalam berita acara pemeriksaan polisi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk dapat ditetapkan siapakah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.
Adapun menyangkut dengan fakta-fakta yang terjadi dilakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk:
1. Penanganan  di  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP),  didasarkan  pada  laporan  Polisi  yang meliputi dua kegiatan pokok.
2. Pemanggilan terhadap para saksi
3. Penangkapan,  dengan  didasarkan  Surat  Perintah  Penangkapan  dengan  menyebut: nomor  surat,  tanggal  serta  orang  (tersangka)  yang  dikenakan  penangkapan  berserta identitasnya  seperti  umur,  alamat  serta  pekerjaan  dan  disertai  pula  dengan  dugaan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat hingga matinya orang karena salahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 273 ayat (3), Pasal 310 ayat (3) dan (4), Pasal 311 ayat (4) dan (5) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan
kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.
4. Penahanan, didasarkan dengan Surat Perintah Penahanan yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanannya.
5. Perpanjangan Penahanan, didasarkan dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya.
6. Penyitaan,  didasarkan  dengan  Surat  Perintah  Penyitaan,  selanjutnya  dibuatkan  Berita Acara  Penyitaannya  dan  memintakan  Ijin  Penyitaan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat.
7. Meminta keterangan para saksi.
8. Meminta keterangan dari tersangka.
9. Melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi, analisis kasus ini dengan menguraikan terjadinya tindak pidana serta menerangkan pelakunya dengan menguraikan pula unsur- unsur dalam Pasal 359 KUHPidana.
10. Pasal 360 Ayat (1) KUHP.
11. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undan Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan.
14. Menarik kesimpulan, dalam hal ini penyidik mendasarkan terhadap fakta -fakta dan alat bukti yang diperoleh di tempat kejadian perkara dalam menganalisa kasus secara yuridis.

## Korelasi Antara Penyidikan Dan Penuntutan
Apabila diperhatikan secara lebih seksama format Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tampak pembentuk Undang- undang memformulasikan tahap dan wewenang tempat penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang- undang,  kemudian  tahap  penuntutan  oleh  Kejaksaan  dan  tahap  mengadili  perkara  oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Rl serta pelaksanaan putusan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ("inkracht  van  gewijsde")  oleh  Jaksa  dan  Lembaga
Pemasyarakatan  dengan  pengawasan  dan  pengamatan  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan sistematis,  satu  kesatuan  sehingga  tampak  dalam  penyelesaian  perkara  saling  berhubungan antara satu tahap dengan tahap lainnya dan lazim disebut dengan "Integrated Criminal Justice System."
Adapun pengertian dan batasan "Integrated Criminal Justice System" menurut pendapat Sukarton Marmosudjono, disebutkan sebagai:
"Sistem  peradilan  pidana  terpadu,  yang  unsur-unsurnya  terdiri  dari  persamaan  persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan  kesatuan  (Administration  Of  Criminal  Justice  System)  pelaksanaan  peradilan  dan lembaga  pemasyaraatan.  Integrated  Criminal  Justice  System  adalah  suatu  usaha  unruk mengintegrasikan  semua  komponen  tersebut  di  atas  sehingga  peradilan  dapat  berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan."
Karena  merupakan satu kesatuan  yang utuh dengan bertitik tolak kepada pengertian Penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penuntutan (Pasal 1 angka 7 KUHAP), korelasi tersebut tampak  dalam  hal  hasil  penyidikan  oleh  penyidik  yang  dituangkan  kedalam  berita  acara pemeriksaan setelah semua fakta fakta hukum tertuang secara lengkap dan telah terpenuhinya semua  unsur  pembuktian  yang  diperlukan  atau  dalam  hal  penyidik  telah  selesai  melakukan penyidikan maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP) dan bila telah lengkap (P-21), Penuntut Umum segera menentukan apakah  berkas  penyidikan  tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  atau  tidak dilimpahkan ke  Pengadilan (Pasal 139 KUHAP) dan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan  (Pasal  140  ayat  (1)  KUHAP)  dan  berkas  tersebut  oleh  Penuntut  Umum  kemudian dilimpahkan  bersama-sama  surat  dakwaan  ke  Pengadilan  Negeri  dengan  permintaan  agar segera mengadili perkara tersebut (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
Dari beberapa ketentuan di atas, dapatlah ditarik suatu inti sari bahwa korelasi antara penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut:
1. Dalam hal suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya, bilamana menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti  atau  peristiwa  itu  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  maka  penyidikan dihentikan  demi  hukum,  lalu  penyidik  memberitahukan  kepada  tersangka  atau keluarganya  dan  Penuntut  Umum  (Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP).  Demikian  pula  halnya,
apabila  penghentian  penyidikan  dihentikan  demi  hukum  dilakukan  oleh  Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh KUHAP sebagaimana tersebut dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b,  pemberitahuan  hal  itu  segera  kepada  Penyidik  dan Penuntut Umum.
2. Korelasi  antara  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dan  Penuntutan  oleh Jaksa/Penuntut  Umum  dapat  dilihat  dalam  hal  penyidik  memerlukan  perpanjangan penahanan  kepada  Penuntut  Umum  sehubungan  dengan  kepentingan  pemeriksaan belum  selesai  (Pasal  24  ayat  (2)  KUHAP).  perpanjangan  penahanan  diberikan  oleh Penuntut Umum paling lama empat puluh hari.
3. Hubungan ketiga antara penyidikan dan penuntutan tampak eksistensinya dalam aspek prapenuntutan. Sebagaimana diketahui bahwasanya prapenuntutan adalah wewenang Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yakni dalam hal Penuntut  Umum  menerima  berkas  perkara  penyidikan  dari  Penyidik  (Pasal  8  ayat  (3) huruf  a)  dan  berpendapat  bahwa  hasil  penyidikannya  dianggap  belum  lengkap  dan belum sempuma, Penuntut Umum harus  segera mengembalikannya  kepada  penyidik dengan  disertai  petunjuk-petunjuk  seperlunya,  dan  dalam  hal  penyidik  harus  segera melakukan  penyidikan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  yang  diberikan  Penuntut Umum  (Pasal  110  ayat  (4)  KUHAP)  dan  hal  ini  berarti  pula  tidak  boleh  dilakukan prapenuntutan lagi.
4. Sedangkan hubungan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, bahwa penyidikan dianggap selesai yang berarti penyidik menyerahkan tanggung jawab atas  tersangka  dan  barang  bukti  kepada  Penuntut  Umum  (Pasal  8  ayat  (3)  huruf  b KUHAP) dan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu sesepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).

## SIMPULAN
Hukum pidana materil yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara kasus kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  Kota  Jakarta,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dilaksanakan  di  Terminal  dan/atau  tempat  alat  penimbangan  yang  dipasang  secara  tetap. Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan baru dalam penegakan hukum berdasarkan Pasal 249 ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: dukungan penegakan
hukum dengan alat elektronik dan secara langsung, serta Pasal 272 ayat (1) untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat  digunakan peralatan elektronik,  dan  pada ayat (2) Hasil  penggunaan  peralatan elektronik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  di  pengadilan.  Pendekatan  ini merupakan pendekatan yang sangat efektif sebagaimana telah diterapkan diberbagai negara maju seperti Belanda. Berhasilnya penerapan program unggulan Ditlantas Polda Metro Jaya ini ditentukan oleh  faktor-faktor yang mempengaruhi  penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah  sebagai  berikut  :  faktor  hukumnya  sendiri  (termasuk  faktor  undang-undang),  faktor penegak hukum (dimasukkan di sini, baik para pembentuk maupun penerap hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Upaya-upaya  yang  di  lakukan  Polda  Metro  Jaya  DKI  Jakarta  dalam  menanggulangi tingginya angka kecelakaan di wilayah Kota Jakarta terhadap terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas  yang  menyebabkan  timbulnya  korban,  baik  jiwa  maupun  harta  benda  dilakukan serangkaian kegiatan oleh aparat Kepolisian yang berwenang dengan menetapkan sebelumnya menyangkut  tentang  locus  dan  tempus  terjadinya  peristiwa  tersebut.  Penanganan  kasus penyidikan kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Kecelakaan Lalu Lintas didasarkan pada laporan polisi atau berdasarkan temuan langsung  dilapangan dengan  berpedoman  pada fakta yang terjadi dilapangan kemudian dituangkan oleh penyidik kedalam berita acara pemeriksaan polisi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk dapat ditetapkan siapakah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah & Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 2003.
Arif Budiarto & Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas, Solo: UNS Press, 2007.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2008. Abintoro Prakorso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 2001. Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Esmi  Warassih  Puji  Rahayu, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis,  Semarang:  Suryandaru Utama, 2005.
Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
Eva  Achjani  Zulfa, Keadilan  Restoratif,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2009.
F.D. Hobbs, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada. University Press, 1995.
Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
H. Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Hadi  Supeno, Peradilan  Restoratif:  Model  Peradilan  Anak  Indonesia  Masa  Datang,  Semarang:
Universitas Diponegoro, 2006.
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, Bandung: Bina Cipta,
2007.
Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  Yogyakarta:  Yayasan  Badan Penerbit Gajah Mada, 1995.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung: Alumni, 2005.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2005.
Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, Malang: Averroes Press, 2002.
Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku  Ketiga,  Pusat  Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
Mark M. Lanier & Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004.
Miriam Liebman, Restorative justice: How It Works, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia:  Perkembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2011.
P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 2004.
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Romli  Atmasasmita,  Sistem  Peradilan  Pidana,  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme, Bandung: Binacipta, 2006.
Ramelan, Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta: Media Hukum, 2003.
Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Sadjijono, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama,
2008.
Suharnan, Psikologi Kognitif, Surabaya: Srikandi, 2005.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.
Siswantoro Sunarto, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 2007.
UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series, Vienna:
UN New York, 2006.
Winarno, Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta: Erlangga, 2009.
Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.