## PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SEBAGAI PERADILAN ETIKA

## Sekar Anggun Gading Pinilih
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang sekar_anggun@live.undip.ac.id

## Abstract
Supervision  of  the  ethics  of  board  members  is  something  that  needs  to  be  done  so  that  their duties  and  authority  can  run  well.  Therefore,  efforts  are  needed  to  strengthen  the  Honorary Court  of the Council as a supervisor and at the same time adjudicate the ethical violations of board members. Strengthening efforts are needed for the position, membership and authority of the  Honorary  Court  of  the  Council  so  that  in  the  future  it  can  become  an  ethics  court  and become  independent  and  accountable.  In  addition,  it  is  necessary  to  establish  a  law  that regulates the ethics of public officials, and regulates an integrated supervisory institution so that there  is  no  difference  in  perceptions  of  the  implementation  of  the  supervisory  function  by  the supervisory institutions that are internal in each state institution.
Keywords: Supervision; Ethics; Honorary Court Council.

## Abstrak
Pengawasan terhadap etika dari anggota dewan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar tugas  dan  kewenangannya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya penguatan  terhadap  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  sebagai  pengawas  sekaligus  mengadili pelanggaran-pelanggaran etika dari anggota dewan. Upaya penguatan yang diperlukan terhadap kedudukan,  keanggotaan  dan  kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  agar  kedepannya dapat menjadi sebuah peradilan etika dan dapat bersifat mandiri dan akuntabel. Selain itu, perlu dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur etika pejabat publik, dan mengatur pula lembaga pengawasan  yang  bersifat  terpadu  sehingga  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  atas  pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang bersifat internal di masing-masing lembaga negara.
Kata Kunci : Pengawasan; Etika; Mahkamah Kehormatan Dewan.

## A.   Pendahuluan
Alinea  ke-4  Pembukaan  UUD  1945 menyatakan  bahwa  pemerintahan  negara yang  hendak  dibentuk  adalah  pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan  rakyat.  Artinya,  bahwa  dari awal
kemerdekaan, rakyat sudah menghendaki  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  yang  kekuasaan  tertingginya berada  di  tangan  rakyat,  atau  yang  dikenal dengan pemerintahan demokrasi. Amanat ini
kemudian dituangkan ke dalam Pasal 1 ayat (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi: “Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  Kemudian,  terdapat  penambahan ayat  pada  Pasal  1  yaitu  ayat  (3)  yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.  Hal  ini  berarti  adanya  penegasan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara demokrasi  yang  berdasarkan  atas  hukum (Palguna, 2013).
Gagasan  akan  suatu  negara  hukum  di Indonesia,  apakah  menggunakan  gagasan rechtsstaat dari  tradisi civil  law atau pengaruh  gagasan rule  of  law dari  tradisi common  law ,  sebenarnya  telah  menjadi salah  satu  paham  konstitusi,  yang  lazim dikenal  dengan  konstitusionalisme,  telah tersurat dalam semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, mulai dari UUD 1945, UUD  RIS,  UUD  1950  hingga  UUD  1945 setelah  perubahan.  Bahkan,  gagasan  negara hukum  ( the  rule  of  law )  telah  dimasukkan dalam  GBHN  dan  Repelita pada  masa orde baru  (Rachman,  2019).  Negara  hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila secara praksis bertujuan ingin mewujudkan gagasan  negara  hukum  yang  lebih memanusiakan harkat dan martabat manusia Indonesia,  bahkan  sebagai  bangsa  dalam komunitas negara dan dunia internasional. Hal  ini  dapat  terwujud  dengan pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi dan  nepotisme  dapat  terwujud  apabila seluruh  pejabat  negara  dan  pejabat  publik menjadikan  etika  sebagai  pedoman  dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kajian mengenai hukum dan etika/moral sekarang ini menjadi suatu yang penting  untuk  dibicarakan.  Khususnya dengan  adanya  perkembangan  baru  yaitu adanya  gejala  mempositiviskan  etika, dimana  ketentuan  mengenai  nilai  etika  dan standar  perilaku  ideal  mulai  dikonkretkan penegakannya  dalam  praktik.  Hal  ini menjadikan  norma  etika  tumbuh  dan berkembang  seperti  norma  hukum  yang selama ini dikenal. Menegakkan norma etika dalam kehidupan, khususnya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, tidaklah mudah.  Sejak  memasuki  era  reformasi, norma  etika  menjadi  perhatian  penting terhadap  pejabat  negara  dan  pejabat  publik, terutama anggota dewan.
Dewasa ini, kepercayaan publik terhadap  anggota  dewan  semakin  menurun. Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  oknum anggota  dewan  yang  bermasalah  dengan etika  dan  hukum.  Akibatnya  dapat
menurunkan dan merusak martabat, kehormatan  dan  kredibilitas  lembaga parlemen  itu  sendiri.  Melihat  begitu pentingnya  kedudukan  etika,  namun  dalam praktik justru dilanggar sendiri oleh anggota dewan.  Seringkali  terjadi  pelanggaran  etika yang dilakukan oleh oknum anggota dewan, seperti melakukan perbuatan tercela,
penyimpangan terhadap aturan,
penyalahgunaan  wewenang,  dan  masih banyak  lagi.  Tindakan  yang  demikian tentunya  dapat  dipersoalkan  secara  etika karena  mengandung  potensi  pelanggaran hukum.
Selain  itu,  seringkali  anggota  dewan tidak  dapat  menempatkan  statusnya  sebagai alat  negara.  Mereka  justru  menggunakan statusnya tersebut sebagai alat kekuasaan/politik. Hal ini disebabkan karena posisi anggota dewan yang dapat mempengaruhi
dalam
pengambilan kebijakan  negara.  Gambaran  demikian menunjukkan  bahwa  etika  masih  belum dipahami  dan  dijalankan  sepenuhnya  oleh para anggota dewan, sehingga dapat menjadi sebuah  kegagalan  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih.  Oleh  karena  itu, pada  dasarnya  persoalan  utama  bangsa Indonesia  tidak  hanya  terletak  pada aturannya  saja  tetapi  juga  pada  etika  dan moralitas  pejabat  negara  dan  pejabat publiknya.
Dengan demikian, perlu adanya kelembagaan etik parlemen yang independen  dan  profesional  guna  menjaga wibawa  parlemen  yang  ditunjukkan  oleh anggota  dewan,  terutama  dalam  kondisi kekuasaan  parlemen  modern  yang  begitu luas  tentunya  semakin  besar  peluang  untuk terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan ( abuse  of  power )  (Rusnan,  2017),  yang kemudian  oleh  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD dibentuklah  lembaga  penegak  etik  yang disebut  dengan  Badan  Kehormatan.  Badan Kehormatan  ini  diganti  menjadi  Mahkamah Kehormatan Dewan setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang tentang MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD,  yaitu  oleh
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Menurut  Jimly  Asshidiqie,  salah  satu ciri  dari  negara  hukum  adalah  adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2013).  Adanya  pembatasan  kekuasaan negara  bertujuan  agar  tidak  terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa.
Negara Indonesia telah membagi kekuasaan di dalam konstitusi menjadi tiga kekuasaan, yaitu  kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif,  namun  pelaksanaan  kekuasaan tersebut  tidak  mengacu  secara  murni  dari teori  Montesquie,  tetapi  kekuasaan  negara yang  berdasarkan  sistem check  and balances .
Demokrasi  yang  dijalankan  oleh Indonesia  adalah  demokrasi  perwakilan sebagaimana  yang  menjadi  amanat  dari  sila ke-4  Pancasila  yang  menyatakan  bahwa “kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini terlihat  sampai  dengan  perubahan  ketiga UUD 1945 yang dihasilkan rumusan bahwa perwakilan  rakyat  sebagai  konsekuensi Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  ada pada  lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD). Rumusan yang demikian secara jelas menggambarkan bahwa lembaga perwakilan rakyat  melalui  sistem  dua  kamar  (sistem bikameral), namun melihat pada Pasal 3 ayat (1)  perubahan  ketiga  dan  Pasal  2  ayat  (1) perubahan  ke  empat  UUD  1945  muncul kembali  lembaga  MPR  sebagai  lembaga tersendiri,  di  luar  DPR  dan  DPD.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  sistem  perwakilan Indonesia  tidak  lagi  menjadi  sistem  dua kamar,  tetapi  menjadi  tiga  kamar/sistem trikameral  (MPR,  DPR,  dan  DPD)  dengan keanggotaan,  tugas  dan  wewenangnya masing-masing  (Purnama,  2014).  Namun, adanya  amandemen  UUD  1945  telah mengubah  kedudukan  dan  fungsi  lembaga MPR,  yang  awalnya  sebagai  pelaksana kedaulatan rakyat satu-satunya.
Sebagai  negara  demokrasi,  sistem perwakilan  menjadi  suatu  sistem  yang
dianggap  paling  rasional,  sehingga  banyak negara  demokrasi  mengadopsi  hal  itu. Sistem  perwakilan  dapat  menjadi  sarana penting  untuk  mengakomodir  masyarakat yang  beragam  (plural),  sehingga  dapat mereduksi  tindakan  dominasi  dan  anarkhi dari  satu  kelompok  kepada  kelompok lainnya  (Budiardjo,  2005).  Oleh  karena  itu, representasi  keterwakilan  dalam  sebuah lembaga perwakilan menjadi penting, karena diperintahkan oleh rakyat untuk menampung aspirasi-aspirasi  rakyat.  Di  Indonesia, lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat  undang-undang.  Anggota-anggota lembaga tersebut dianggap mewakili rakyat, maka  dari  itu  lembaga  tersebut  sering dinamakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat inilah yang akan membuat kebijakan-kebijakan sesuai aspirasi rakyat dalam bentuk undang-undang (Yani, 2018).
Konstitusi  Indonesia  telah  menegaskan melalui  ciri-cirinya,  bahwa  Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam konsep sistem pemerintahan presidensial,  yang  utama  adalah  bahwa kedudukan  antara  lembaga  eksekutif  dan legislatif  adalah  sama  kuat.  Untuk  lebih jelasnya berikut ciri ciri sistem pemerintahan  presidensial  menurut  Scott Mainwaring sebagai  berikut:  1)  Posisi Presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus kepala  pemerintahan;  2)  Presiden  dan legislatif  dipilih  oleh  rakyat;  3)  Lembaga eksekutif  bukan  bagian  dari  lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh  lembaga  legislatif  kecuali  melalui mekanisme  pemakzulan;  dan,  4)  Presiden tidak dapat membubarkan lembaga
parlemen. (Saraswati, 2012) Melihat  pada  ciri-ciri  tersebut,  maka terlihat bahwa kedudukan Dewan Perwakilan  Rakyat  adalah  kuat.  Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat membubarkan Presiden, begitu juga sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat  dibubarkan  pula  oleh  Presiden. Keberadaan  lembaga  Dewan  Perwakilan Rakyat  dalam  ketatanegaraan  Indonesia setelah  amandemen  UUD  1945  memiliki
peran yang besar. Dewan Perwakilan Rakyat difungsikan  tidak  hanya  sebagai  lembaga legislatif, tetapi sebagai lembaga
penyeimbang  dari  kekuasaan  eksekutif.
Dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya,  Dewan  Perwakilan  Rakyat memiliki  alat-alat  kelengkapannya,  salah satunya  adalah  Badan  Kehormatan,  yang diganti  dengan  Mahkamah  Kehormatan Dewan.
Lembaga  penegak  etik  lazim  dibentuk pada  sistem  lembaga  parlemen  modern. Dibentuknya lembaga penegak etik
didasarkan  pada  latar  belakang  bahwa parlemen yang berkembang menjadi semakin baik memungkinkan untuk diawasi setiap  perilaku  yang  dilakukannya  dalam menjalan tugasnya sebagai anggota parlemen. Pengawasan dapat dilakukan oleh internal maupun eksternal parlemen. Pengawasan  oleh  eksternal  dapat  dilakukan oleh  rakyat  atau  partai  politiknya,  tetapi pengawasan  oleh  internal  dilakukan  oleh internal  parlemen  itu  sendiri.  Pengawasan oleh  internal  parlemen  inilah  yang  pada akhirnya  dibentuklah  sebuah  lembaga  yang disebut  dengan  Badan  Kehormatan,  yang kemudian diubah namanya menjadi Mahkamah  Kehormatan  Dewan  (Rusnan, 2017).  Mahkamah  Kehormatan  Dewan inilah  yang  mengawasi  perilaku  atau  etika dari  para  anggota  parlemen  agar  tidak melakukan  pelanggaran  kode  etik  selama menjalankan tugasnya.
Keberadaan  Mahkamah  Kehormatan Dewan sangatlah penting untuk menegakkan etika dari anggota-anggota legislatif. Mahkamah  Kehormatan  Dewan  perlu dibentuk  sebagai  peradilan  etika  di lingkungan  lembaga  legislatif.  Semakin banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota-anggota legislatif yang diberikan sanksi yang lemah, bahkan terjadi pembiaran.  Peneliti  Forum  Masyarakat Peduli  Parlemen  Indonesia  melakukan penelitian terhadap pelanggaran-pelanggaran etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPR dalam  masa  bakti  DPR  tahun  2014-2019. Sebagai  contoh,  kasus  Setyo  Novanto  dan Fadli Zon yang telah melakukan
pelanggaran kode etik secara berat sebanyak 3  kali,  namun  keduanya  tidak  diberikan sanksi  oleh  Mahkamah  Kehormatan  Dewan (“Noktah  Hitam  Pelanggaran  Etik  DPR 2014-2019:  dari  Fadli  Zon  hingga  Setnov,” n.d.).  Tidak  hanya  anggota  lembaga legislatif di pusat, anggota lembaga legislatif daerah juga  banyak  melakukan  pelanggaran etika, contohnya terjadi korupsi massal yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang. Sebanyak  41  orang  dari  45  anggota  DPRD Kota Malang telah ditetapkan tersangka oleh KPK  (“Peristiwa  Fakta  Memprihatinkan Korupsi Berjamaah Anggota Dewan di Kota Malang,” n.d.). Hal ini tentunya tidak hanya melanggar  hukum  tetapi  juga  telah mencerminkan  etika  yang  buruk  dari  para anggota legislatif di Indonesia.
Kedudukan  Mahkamah  Kehormatan Dewan  bersifat  tetap dan  bertugas melakukan pencegahan, pengawasan,
penyelidikan dan penindakan atas pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR, sebagaimana yang diatur pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun pembentukan Mahkamah Kehormatan  Dewan  merupakan  sebuah upaya  yang  baik,  namun  menimbulkan problema  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis. Problema  filosofis  muncul  manakala Mahkamah  Kehormatan  Dewan  masih bekerja  secara  konvensional  dan  belum dikonstruksikan  sebagai  lembaga  peradilan sebagaimana  dipahami  di  dunia  hukum. Mahkamah  Kehormatan  Dewan  adalah  alat kelengkapan  parlemen  yang  bersifat  tetap sebagaimana  perintah  dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Namun,  kedudukan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  berada  di internal  lembaga  DPR,  sehingga  tidak independen. Padahal semangat pembentukan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  ini  adalah sebagai peradilan etika yang bertugas untuk menindak  pelanggaran  etik  yang  dilakukan oleh anggota dewan. Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak independen, maka mempengaruhi kewenangannya sebagai  peradilan  etika,  khususnya  dalam
hal  penjatuhan  sanksi  yang  lemah  bahkan adanya pembiaran.
Problema  yuridis  muncul  manakala belum  ada  pengaturan  yang  mendudukkan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  sebagai peradilan  etik  yang  mandiri  dan  akuntabel dimana hal ini tidak sesuai dengan semangat pembentukan Mahkamah
Kehormatan Dewan. Bahkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2014  mengatur  bahwa  Mahkamah
Kehormatan  Dewan  diisi  oleh  beberapa perwakilan fraksi partai dalam keanggotaannya,  sehingga  terbuka  peluang adanya konflik kepentingan antar
Mahkamah  Kehormatan  Dewan  dengan anggota-anggota dewan itu sendiri.
Sedangkan,  problema  sosiologis  muncul manakala  persidangan  etik  yang  dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup  sehingga  tidak  transparan,  serta pasifnya  Mahkamah  Kehormatan  Dewan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya padahal  kasus-kasus  pelanggaran  etik  oleh anggota legislatif semakin banyak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menarik untuk  dikaji  mengenai  seberapa  penting perlunya memposisikan
Mahkamah
Kehormatan  Dewan  sebagai  peradilan  etika dalam rangka meningkatkan penegakan etik lembaga  legislatif.  Penelitian  ini  akan merekomendasikan konstruksi ke depan dari lembaga  Mahkamah  Kehormatan  Dewan sebagai peradilan etika terbuka. Oleh karena itu,  maka  permasalahan  yang  akan  penulis kaji  adalah:  1)  Mengapa  perlu  dilakukan penguatan  terhadap  kedudukan  Mahkamah Kehormatan  Dewan  sebagai  peradilan etika?;  2)  Bagaimana  konsep  penguatan kedudukan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan ke depannya sebagai peradilan etika?

## B.   Pembahasan
1. Urgensi Penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai Peradilan Etika Etika  menunjukkan  adanya  nilai  baik atau  buruk  dari  manusia.  Konsep  nilai adalah  awal  dari  moralitas.  Tindakan  yang sesuai akal dan kehendak bebas dikombinasi
dengan  tujuan  nilai  baik  atau  buruk menghasilkan  tindakan  moral.  Tindakan moral  ini  menghasilkan  yang  namanya normal  moralitas.  Tindakan  moral  adalah transformasi  dari  nilai-nilai  yang  dimiliki manusia.  Moralitas  tidak  lebih  dari  sekedar penyesuaian  dengan  aturan  yang  mengatur kehidupan  manusia:  yaitu  aturan  akal  (Jr, 1953).  Moral  adalah  yang  mengenai  batin manusia.  Jika  memahami  hukum  sebagai undang-undang,  maka  moral  adalah  norma dasar  sebagai  dasar  yang  terakhir  sebagai pondasi  segala  hukum  dan  pelaksanaannya. Norma  hukum  itu  dapat  dirumuskan  dalam bentuk  suatu  kaidah  hukum  yang  dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum. Artinya,  undang-undang  dan  semua  norma hukum  harus  sesuai  dengan  norma-norma moral,  karena  sebenarnya  hukum  termasuk moral.(Huijbers, 1986)
Etika  itu  lebih  luas  daripada  hukum. Setiap  pelanggaran  hukum  dapat  dikatakan juga  melanggar  etika,  tetapi  sesuatu melanggar  etika,  belum  tentu  melanggar hukum. Melihat begitu pentingnya kedudukan  etika,  namun  dalam  praktik justru dilanggar sendiri oleh anggota dewan. Kode  etik  yang  telah  dilanggar  tidak  hanya berakibat  pada  kinerja  lembaga  legislatif, tetapi  juga  mengurangi  integritas  dan kredibilitas  lembaga  legislatif  di  mata masyarakat.  Perlunya  kelembagaan  etik parlemen  yang  independen  dan  profesional guna  menjaga  wibawa  parlemen  yang ditunjukkan oleh anggota parlemen, terutama dalam kondisi kekuasaan parlemen modern  yang  begitu  luas  tentunya  semakin besar peluang untuk terjadinya penyalahgunaan  kewenangan  ( abuse  of power ) (Rusnan, 2017), yang kemudian oleh Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003 tentang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR, DPR, DPD, dan DPRD dibentuklah lembaga penegak  etik  yang  disebut  dengan  Badan Kehormatan.  Badan  Kehormatan  ini  diganti menjadi  Mahkamah  Kehormatan  Dewan setelah adanya perubahan terhadap Undang- Undang  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD,  yaitu  oleh  Undang-Undang  Nomor
17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3).
Kedudukan  Mahkamah  Kehormatan Dewan  dalam  UU  MD3  bersifat  tetap.  Hal ini menjadi sesuatu yang baik dibandingkan lembaga  penegak  etik  lainnya  yang  masih bersifat ad  hoc maupun  belum  diatur menggunakan undang-undang. Sebagai contoh, Dewan Etik MK, dimana kedudukan Dewan  Etik  MK  bersifat  tetap  tetapi  tidak diatur  dengan  undang-undang,  melainkan diatur  melalui  Peraturan  MK.  Kedudukan yang  tidak  diatur  dengan  undang-undang, maka  memungkinkan  dapat  dibubarkan dengan  mencabut  Peraturan  MK  tersebut. Berbeda  halnya  jika  diatur  melalui  undang- undang,  maka  kedudukannya  akan  menjadi lebih  kuat  karena  pembubaran  atau pengubahan  bentuk  lembaga  tersebut  harus melibatkan  DPR  dan  Presiden  sebagai pembentuk  undang-undang  (Huda,  dkk, 2018).  Oleh  karena  itu,  secara  formal- yuridis,  kedudukan  Mahkamah  Kehormatan Dewan  disebut  lebih  baik  dibandingkan lembaga penegak etik  yang serupa.  Namun, kedudukan  bersifat  tetap  ini  juga  bukan tanpa  permasalahan,  karena  menjadi  tidak mandiri.
Kedudukan Mahkamah Kehormatan  Dewan  menjadi  bagian  dari lembaga DPR. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kedudukan kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan  itu  sendiri  yang  merupakan  salah satu  alat  kelengkapan  DPR  (bersifat internal),  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  119  UU  MD3.  Kedudukan  yang demikian  menunjukkan  bahwa  Mahkamah Kehormatan  Dewan  menjadi  bagian  dari lembaga  DPR  sehingga  potensi  terjadinya konflik kepentingan sangatlah besar. Hal ini tentunya  akan  mempengaruhi  pelaksanaan tugas dan fungsi dari Mahkamah
Kehormatan  Dewan  sebagai  peradilan  etika yang mandiri dan tidak mendapat intervensi dari manapun.
Selain  itu,  keanggotaan  Mahkamah Kehormatan  Dewan  berasal  dari  para fraksi yang ada dalam lembaga legislatif. Artinya, bahwa  anggota  Mahkamah  Kehormatan Dewan  berasal  dari  anggota  dewan  itu
sendiri,  tidak  ada  anggota  dari  luar  dewan, misalnya  melibatkan  anggota  masyarakat atau  akademisi.  Hal  ini  terbuka  adanya intervensi  dalam  pengambilan  keputusan oleh  Mahkamah  Kehormatan  Dewan, mengingat  yang  diperiksa  adalah  anggota- anggota dewan itu sendiri. Selain itu, adanya rasa  segan  atau  tidak  enak  dari  anggota Mahkamah  Kehormatan  Dewan  kepada anggota dewan yang notabene adalah teman sejawat  dalam  lembaga  legislatif  sehingga membuka  adanya  ketidaktegasan  dalam menjatuhkan  sanksi  kepada  para  anggota dewan yang melanggar kode etik.
Kedudukan  lembaga  ini  tidak  hanya dapat  dilihat  pada  keanggotaan  yang  tidak bersifat  mandiri  saja  tetapi  juga  berkaitan dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh undang-undang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah
Kehormatan  Dewan  diberikan  kewenangan penuh  layaknya  lembaga  penegak/peradilan etik  yang  sifatnya  mandiri.  Hal  ini  dapat terlihat  pada  kewenangan  untuk  dapat memeriksa dugaan pelanggaran etik maupun hukum  menggunakan  alat-alat  bukti  yang memiliki  derajat  serupa  dengan  sistem peradilan  pada  umumnya.  Selain  itu,  ketika
Mahkamah Kehormatan
Dewan mengeluarkan  keputusan  terdapat  irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasar  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”,  sebagaimana  yang  terdapat dalam  badan  peradilan  (Qamariah  Novita, 2016).  Hal  ini  tentunya  menimbulkan ambiguitas  karena  di  satu  sisi  Mahkamah Kehormatan  Dewan  berperan  sebagai lembaga peradilan tetapi di sisi lain putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat politis  karena  menjadi  salah  satu  alat kelengkapan dari lembaga legislatif.
Berkaitan  dengan  penegakan  kode  etik juga  menemukan  permasalahan.  Sidang yang dilakukan oleh
Mahkamah Kehormatan  Dewan  bersifat  tertutup, kecuali  dinyatakan  terbuka  oleh  sidang Mahkamah  Kehormatan  Dewan.  Menurut penulis,  dengan  sidang  dilakukan  tertutup, maka  tidak  adanya  transparansi  dalam penegakan  kode  etik  tersebut  karena masyarakat  tidak  dapat  secara  langsung
melihat proses persidangan oleh Mahkamah Kehormatan  Dewan  kepada  pelanggar  yaitu anggota dewan itu sendiri. Selain itu, dengan sidang  tertutup,  maka  pelanggar  yang dilaporkan  telah  melanggar  kode  etik  tidak dapat  membela  diri  secara  terbuka.  Dalam hal  ini,  maka  keadilan  etika  tidak  mungkin terwujud. Sidang yang bersifat tertutup pasti hanya  akan  menimbulkan  dugaan-dugaan saja  padahal  dalam  konteks  ini  berkaitan dengan etika seseorang yang berakibat pada kredibilitasnya  sebagai  anggota  dewan. Berdasarkan  beberapa  kelemahan  terkait dengan  kedudukan,  tugas  dan  wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan, maka perlu dilakukan  pembaharuan  melalui  perubahan mengenai  kedudukan,  keanggotaan,  tugas dan kewenangan dari Mahkamah Kehormatan  Dewan  di  lingkungan  lembaga legislatif.
Dengan dilakukan pembaharuan mengenai  kedudukan,  keanggotaan,  tugas dan  kewenangan  Mahkamah  Kehormatan Dewan,  maka  dapat  melahirkan  peluang juga untuk menjadikan Mahkamah Kehormatan  Dewan  sebagai  peradilan  etika yang  bersifat  mandiri.  Sejauh  ini  organ- organ yang berfungsi
melakukan pengawasan masih bekerja secara konvensional  dan  belum  dikonstruksikan sebagai  lembaga  peradilan  sebagaimana dipahami di dunia hukum. Keadilan seolah- olah  hanya  dikaitkan  dengan  dunia  hukum saja,  tidak  dengan  etika  sehingga  tidak pernah  terpikirkan  bahwa  norma  etika  juga berguna  untuk  menegakkan  nilai-nilai keadilan.  Pandangan rule  of  ethics belum dijalankan  oleh  lembaga-lembaga  yang menegakannya.  Lembaga-lembaga  yang menegakkannya  pun  dilaksanakan  secara tertutup. Oleh karena itu, jika perkembangan di  dunia  sekarang  ini  sudah  sampai  pada tahap  perkembangan  etika  yang  bersifat terbuka,  maka  kedepannya  perlu  ada  suatu proses  peradilan etika  yang  bersifat  terbuka pula. Di Indonesia, sejauh ini hanya ada satu lembaga  peradilan  etika  yang  bersifat terbuka yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di lingkungan  eksekutif.  Oleh  karena  itu,
Mahkamah Kehormatan Dewan di lingkungan  legislatif  pun  juga  dapat berpeluang  sama  untuk  menjadi  peradilan etika,  sejalan  dengan  nomenklaturnya sebagai sebuah Mahkamah.
2. Konsep Penguatan Kedudukan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  ke Depannya sebagai Peradilan Etika Keberadaan sistem pengawasan terhadap  lembaga  negara  merupakan  suatu hal  yang  penting,  karena  setiap  kekuasaan selalu mengandung potensi untuk disalahgunakan  atau  dilakukan  secara sewenang-wenang atau dilaksanakan dengan melampaui  wewenang  Hal  ini  dapat  terjadi karena  dua  hal, pertama ,  kekuasaan mengandung hak dan wewenang, kedua , hak dan  wewenang,  memberi  posisi  lebih  baik terhadap subjek yang dituntut atau dalam hal ini pencari keadilan, setiap kekuasaan tanpa mekanisme  pengawasan  (hukum)  secara cepat  atau  lambat  kekuasaan  tersebut disalahgunakan. Baligante menyatakan “ geen macht zonder toiziht ” dan Lord Acton menyatakan  “ power  tends  to  corrups ”. (Manan, 2009)
UU  MD3  menempatkan  Mahkamah Kehormatan  Dewan  sebagai  salah  satu  alat kelengkapan  DPR  yang  bersifat  tetap. Mahkamah  Kehormatan  Dewan  berfungsi untuk mengawasi, menegakkan dan meningkatkan moral anggota-anggota dewan sehingga pelanggaran yang dilakukan para  anggota  dewan  dapat  dikontrol  dan ditekan  sedemikian  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  moral  tersebut.  Meskipun kedudukan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan ini  belum  secara  maksimal  mengurangi pelanggaran-pelanggaran  etik  dari  anggota dewan, namun perannya begitu penting.
Berkaitan  dengan  adanya  kelemahan- kelemahan  dalam  Mahkamah  Kehormatan Dewan,  maka  perlu  adanya  pembaruan. Menurut  penulis,  pembaruan  yang  perlu dilakukan, sebagai berikut:
a. Kedudukan kelembagaan
Mahkamah  Kehormatan  Dewan merupakan salah satu perangkat dalam
kelembagaan  DPR  (bersifat  internal). Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan Pasal  119  UU  MD3.  Mahkamah
Kehormatan Dewan ditempatkan sebagai  bagian  dari  kelembagan  DPR adalah tidak tepat. Mahkamah Kehormatan  Dewan  yang  merupakan lembaga  yang  bersifat  tetap  dan berfungsi  melakukan  pengawasan etika anggota-anggota dewan berpotensi  tidak  mampu  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  karena adanya  konflik  kepentingan.  Idealnya, kelembagaan  Mahkamah  Kehormatan Dewan  berada  di  luar  lembaga  DPR.
Dengan demikian, perlu dipertimbangkan untuk mengatur lembaga Mahkamah Kehormatan
Dewan  melalui  peraturan  tersendiri, misalnya  dengan  membentuk  undang- undang khusus tentang peradilan etika lembaga  di  lingkungan  legislatif, eksekutif dan yudikatif.
b. Keanggotaan
Melihat  pada  UU  MD3  bahwa anggota Mahkamah Kehormatan Dewan  berasal  dari  fraksi-fraksi  yang ada.    Hal  ini  tentunya  akan mempengaruhi independensi tugas dan wewenang  Mahkamah  Kehormatan Dewan
untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran  etik  yang ditemukan.  Akan  ada  rasa  ‘ewuh pekewuh’ di antara anggota dewan itu sendiri karena akan menindak koleganya  sendiri.  Oleh  karena  itu, menurut  penulis  diperlukan  anggota dari  luar  fraksi  yang  lebih  bersifat independen,  misalnya  para  akademisi dan anggota masyarakat lainnya.
c. Tugas dan Wewenang
Kedudukan  lembaga  Mahkamah Kehormatan  Dewan  yang  berada  di bawah lembaga DPR juga mempengaruhi tugas dan wewenangnya sebagaimana yang
diatur dalam UU MD3 Pasal 124 ayat (4).  Pasal  124  ayat  (4)  mengatur
bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan  pemberitahuan  kepada pimpinan  DPR  atas  keputusan  tindak lanjut penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat  (3).  Hal  ini  tentunya  dapat mempengaruhi kemandirian Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan karena harus memberitahukannya  kepada  pimpinan DPR dimana pimpinan DPR
berpotensial  pula  menjadi  pihak terlapor  atau  terduga  melakukan pelanggaran  etika,  sehingga  di  sini memunculkan adanya konflik kepentingan. Pengaturan
yang demikian  menurut  penulis  menjadi tidak  ideal.  Seharusnya  Mahkamah Kehormatan  Dewan  dijauhkan  dari hal-hal  yang  bersifat  administratif yang  berhubungan  langsung  maupun tidak langsung dengan DPR.
d. Sidang Pemeriksaan Sidang pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan
dilaksanakan  secara  tertutup  dalam praktik.  Hal  ini  mengacu  dari ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU MD3 yang  memerintahkan  bahwa  sidang dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan yang  bersifat  tertutup  menjadi  tidak tepat, mengingat tidak adanya transparansi  dan  partisipasi  publik untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan. Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya sidang pemeriksaan  secara  terbuka,  kecuali untuk  pelanggaran-pelanggaran  yang berkaitan dengan asusila. Pemeriksaan secara  terbuka  akan  lebih  menjamin proses  penegakan  etika  yang  bersifat transparan  dan  akuntabel  sehingga penegakan  etika  dapat  benar-benar dipercaya  oleh  masyarakat.  Namun, untuk pelanggaran-pelanggaran asusila harus ditutup karena berkaitan dengan hal-hal  yang  bersifat  privasi,  sensitif
dan tidak pantas dilihat oleh masyarakat,  sesuai  dengan  nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya pembaruan mengenai kedudukan, keanggotaan,
tugas dan wewenang  sebagaimana  yang  penulis sampaikan  di  atas,  akan  meningkatkan independensi kelembagaan Mahkamah Kehormatan  Dewan  itu  sendiri.  Mahkamah Kehormatan  Dewan  haruslah  menjadi lembaga  yang  independen  dan  tidak bergantung pada lembaga DPR. Diharapkan ke  depannya  Mahkamah  Kehormatan Dewan  dapat  menjadi  peradilan  etik  yang independen  dan  berfungsi  mengawasi  dan menjaga  perilaku-perilaku  dari  anggota dewan  secara  mandiri.  Independensi  antar lembaga  negara  merupakan  sesuatu  yang penting  dalam  negara  demokrasi  Indonesia, khususnya Indonesia telah mendesain bahwa negara  demokrasi  Indonesia  adalah  negara demokrasi  yang  berdasarkan  mekanisme check and balances . Mekanisme check  and  balances inilah berkelindan  dengan  independensi  dari masing-masing  lembaga  negara.  Jimly Asshidiqie  menyatakan  ada  3  (tiga)  bentuk independensi dalam lembaga negara, yaitu:
1. Independensi institusional, yaitu independensi  yang  tercermin  dalam mekanisme hubungan antar institusi/lembaga negara. 2. Independensi fungsional, yaitu independensi  yang  tercermin  dalam proses  pengambilan  keputusan,  yakni bebas  dalam  menetapkan  kebijakan pokok,  dan  bebas  dalam  menetapkan instrumen kebijakan yang tidak ditetapkan sendiri; dan
3. Independensi administratif, yaitu merdeka  dalam  menentukan  kebijakan administratif  untuk  mendukung  kedua independensi di atas, berupa independensi anggaran dan independensi pegawai.(Asshiddiqie, 2008)
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka upaya  untuk  menguatkan  kelembagaan
sistem  pengawasan  etika  lembaga  DPR menjadi  suatu  hal  yang  harus  diwujudkan agar  independensi  dari  lembaga  Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pengawas etika dapat benar-benar terwujud.

## C.   Simpulan
Pengawasan terhadap etika dari anggota dewan  merupakan  suatu  hal  yang  perlu dilakukan  agar  tugas  dan  kewenangannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan  upaya  penguatan  terhadap Mahkamah  Kehormatan  Dewan  sebagai pengawas  sekaligus  mengadili  pelanggaran- pelanggaran  etika  dari  anggota  dewan. Konsep  penguatan  Mahkamah  Kehormatan Dewan yang perlu dilakukan, meliputi aspek kedudukan
kelembagaan dan keanggotaannya, dimana
kedudukan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  sebaiknya terpisah  dari  lembaga  DPR  agar  menjadi peradilan  etika,  dan  dapat  bersifat  mandiri dan  akuntabel  dengan  adanya  pengaturan tersendiri,  serta  keanggotaan  Mahkamah Kehormatan  Dewan  sebaiknya  tidak  hanya berasal  dari  para  fraksi  di  lembaga  DPR, tetapi  juga  harus  melibatkan  orang-orang yang  independen  maupun  melibatkan masyarakat. Selain itu, perlu pula perbaikan pada  tugas  dan  wewenang  Mahkamah Kehormatan  Dewan,  yaitu  tidak  perlu menunggu persetujuan pimpinan DPR dalam melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran etika dari anggota dewan, serta dalam  sidang  pemeriksaan  sebaiknya dilakukan  secara  terbuka  agar  terdapat mekanisme pengawasan pula dari masyarakat luas, kecuali untuk pelanggaran- pelanggaran  etika  yang  berkaitan  dengan asusila.
Dengan banyaknya pelanggaran- pelanggaran  etika  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  di  lingkungan  badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, maka menurut  penulis  sebaiknya  ke  depan  perlu adanya sebuah undang-undang tentang etika pejabat  publik  dimana  undang-undang tersebut  mengatur  hal-hal  apa  saja  yang dibolehkan  dan  tidak  diperbolehkan  untuk dilakukan  oleh  para  pejabat  publik,  dan
mengatur  pula  lembaga  pengawasan  yang bersifat  terpadu  sehingga  tidak  terjadi perbedaan  persepsi  atas  pelaksanaan  fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan  yang  bersifat  internal  di masing-masing lembaga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta:  BIP
Gramedia.
Asshiddiqie,  J.  (2013). Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Budiardjo,  M.  (2005). Dasar-Dasar  Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia.
Huda,  dkk,  N.  (2018). Rekonstruksi Kedudukan  dan  Kewenangan  Dewan Etik  Hakim  Konstitusi  Sebagai  Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi . Jakarta. Huijbers,  T.  (1986). Filsafat  Hukum  dalam Lintasan Sejarah . Yogyakarta:
Kanesius.
Jr,  A.  S.  (1953).  Law  and  Morality.
Marquette Law Review , 36 (3), 321–322.
Manan,  B.  (2009). Menegakkan  Hukum Suatu  Pencarian .  Jakarta:  Asosiasi Advokat Indonesia.
Noktah Hitam Pelanggaran Etik DPR 2014-
2019:  dari  Fadli  Zon  hingga  Setnov.
(n.d.). Retrieved from https://news.detik.com/berita/d- 4726413/noktah-hitam-pelanggaran- etik-dpr-2014-2019-dari-fadli-zon-
hingga-setnov
Palguna,  I.  D.  G.  (2013). Pengaduan
Konstitusional (Constitutional Complaint):  Upaya  Hukum  Terhadap Pelanggaran  Hak-Hak  Konstitusional Warga Negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Peristiwa  Fakta  Memprihatinkan  Korupsi Berjamaah  Anggota  Dewan  di  Kota Malang. (n.d.). Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/fak ta-memprihatinkan-korupsi-berjamaah- anggota-dewan-di-kota-malang.html
Purnama,  E.  (2014).  Lembaga  Perwakilan dan  Checks  and  Balances  dalam Kekuasaan  Negara. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , XVI (63), 260.
Qamariah  Novita,  N.  (2016).  Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat. Jurnal  Katalogis ,
4 (12), 144.
Rachman,  I.  N.  (2019). Politik  Hukum Yudisial  dalam  Perencanaan  dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional . Universitas Diponegoro.
Rusnan.  (2017).  Kedudukan  Mahkamah Kehormatan  Dewan  Dalam  Sistem Parlemen  Di  Indonesia. Jurnal  IUS: Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , V (3), 366.
Saraswati,  R.  (2012).  Desain  Sistem
Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 41 (1), 138. https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.201 2.137-143
Yani,  A.  (2018).  Analisis  Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi  Legislasi  Berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  1945. Jurnal  Konstitusi, 15 (2), 349.