## PENDEKATAN DAN DESAIN PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO BERBASIS INOVASI DAN BERDAYA SAING
Approach And Design To Develop A Cocoa Area Based On Innovation And Competitiveness
Hari Hermawan 1* , Rima Purnamayani 2 , Harmi Andrianyta 3 1,2, 3 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jalan Tentara Pelajar No. 10 Bogor, Indonesia
*Email: hari.hermawan2012@gmail.com

## ABSTRAK
Kontribusi industri kakao bagi perekonomian Indonesia sangat besar. Di antaranya sebagai  kontributor  penerimaan  devisa  negara  yang  dapat  diandalkan.  Disamping itu, masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, terlihat menjadi sumber pendapatan bagi sekitar 1,7 juta kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI),  juga  berperan  dalam  mendorong pengembangan  wilayah  dan  pengembangan  agroindustri.  Untuk  mengoptimalkan potensi  tersebut  diperlukan  suatu  pendekatan  dan  desain  pengembangan  kakao yang tidak saja diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas tanaman semata, tetapi  peningkatan  efisiensi,  nilai  tambah  produk,  daya  saing,  dan  kemandirian bidang  industri  juga  harus  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  aspek pengembangan  kakao  nasional.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  konsep pendekatan dan desain pengembangan kawasan kakao berbasis inovasi dan upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  daya  saing  kakao  Indonesia  di  pasar internasional,  serta  memberikan  rekomendasi  kebijakan  untuk  mendukung  desain pengembangan  tersebut.  Pengembangan  Kawasan  berbasis  inovasi  dan  berdaya saing, bukan saja dalam wujud teknologi, namun sesuatu yang dapat menyebabkan perbaikan  atau  menjadikan  lebih  baik,  lebih  sederhana,  lebih  murah,  dan  lebih mudah.  Inovasi  dimaksud  yakni  inovasi  cara/teknik/metode.  Desain pengembangannya, memfokuskan pada 4 pilar: (1) mekanisme delivery teknologi; (2) sumberdaya; (3) rantai pasok; dan (4) lembaga.
Kata-kata Kunci: desain pengembangan, kawasan, kakao, inovasi, daya saing

## ABSTRACT
The contribution of the cocoa industry to the Indonesian economy is very large. Among them as  a reliable contributor to  foreign  exchange  earnings. In addition, it is  still a  mainstay  in employment, seen as a source of income for about 1.7 million heads of farming families, most of  whom  are  in  Eastern  Indonesia  (KTI),  also  plays  a  role  in  encouraging  regional development  and  agro-industry  development.  To  optimize  this  potential,  an  approach  and design for cocoa development is needed which is not only directed at efforts to increase crop productivity,  but  also  increases  efficiency,  product  added  value,  competitiveness,  and independence in the industrial sector. This paper aims to discuss the concept of approaches and designs for innovation-based cocoa area development and the efforts that can be made to improve  the  competitiveness  of  Indonesian  cocoa  in  the  international  market,  as  well  as provide  policy  recommendations  to  support  the  development  design.  Regional  development based on innovation and competitiveness, not only in the form of technology, but something that can lead to improvement or make it better, simpler, cheaper, and easier. The innovation in  question  is  the  way/technique/method  innovation.  The  development  design  focuses  on  4 pillars:  (1)  technology  delivery  mechanism;  (2)  resources;  (3)  supply  chain;  and  (4) institutions.
Keywords: development design, region, cocoa, innovation, competitiveness

## PENDAHULUAN
Industri  kakao  ( Theobroma  cacao L)  termasuk  salah  satu  indsutri  penting  bagi Indonesia. International  Cocoa  Organization (ICCO)  menyebutkan  bahwa  Indonesia termasuk  produsen  terbesar  ketiga  di  dunia,  dengan  sumbangan  15%  dari  total konsumsi  kakao  seluruh  dunia  (Nurhadi et  al ,  2019).  Areal  perkebunan  kakao tersebar di seluruh provinsi kecuali provinsi DKI Jakarta (Ditjenbun, 2017). Sehingga subsektor perkebunan menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan cukup strategis dan menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia.
Ada  tiga  alasan  utama  mengapa  subsektor  perkebunan  bisa  dijadikan  sektor andalan  dalam  mendukung  perekonomian  nasional  kedepan. Pertama, bisnis perkebunan adalah bisnis yang mempunyai daya tahan tinggi karena berbasis pada sumberdaya  domestik  dan  berorientasi  ekspor.  Hal  ini  tercermin  dari  bisnis perkebunan  yang  selalu  tumbuh  sekitar  4%  per  tahun  pada  25  tahun  terakhir. Kedua, bisnis  perkebunan  diyakini  masih  sangat  prospektif  dengan  peluang penumbuhan  berkisar  antara  2%  -  8%  per  tahun. Ketiga, bisnis  perkebunan merupakan bisnis yang relatif intensif menggunakan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang berlokasi di perdesaan. Dengan karakteristik tersebut, bisnis perkebunan diharapkan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak,  sekaligus  memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan (Ditjenbun, 2017; Effendy, 2019).
Subsektor  perkebunan  mempunyai  kontribusi  yang  signifikan  terhadap stabilitas  ekonomi  makro,  pertumbuhan,  penciptaan  lapangan  kerja,  penerimaan devisa  dari  ekspor,  dan  sumber  bahan  baku  bagi  industri  hilir  hasil  pertanian. Disamping itu, kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan  agroindustri.  Pada  tahun  2015,  Kakao  memberikan  sumbangan devisa ketiga terbesar setelah kelapa sawit dan karet  dengan nilai sebesar US $ 1,3 milyar  (Goenadi et  al .  2007,  2013;  Hasibuan et  al. 2012 ; Surur,  2017;  de  Boer et  al . 2019).    Fakta  tersebut  membuktikan  bahwa  subsektor  perkebunan  (kakao) merupakan  kontributor  penerimaan  devisa  negara  yang  dapat  diandalkan. Disamping  itu,  subsektor  perkebunan  masih  menjadi  andalan  dalam  penyerapan tenaga  kerja,  terlihat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  sekitar  1,7  juta  kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), juga berperan  dalam  mendorong  pengembangan  wilayah  dan  pengembangan agroindustri (Ditjenbun, 2017; Leksono et al . 2021).
Sebagai negara penghasil kakao ketiga terbesar dunia, sayangnya kualitas dan mutu  kakao  Indonesia  berada  di  peringkat  kelima  setelah  Pantai  Gading,  Gana, Nigeria,  dan  Kamerun  (Nurhadi et  al .  2019).  Kakao  Indonesia  masih  banyak dihadapkan  pada  beberapa  masalah  yang  sangat  serius  untuk  ditangani  dengan segera.  Masalah-masalah  tersebut  meliputi  bidang  produksi,  pengolahan,  dan perdagangan.  Masalah  utama  di  bidang  produksi  adalah  rendahnya  produktivitas tanaman,  hanya  850  kg/Ha  dibanding  potensinya  yang  mencapai  2  ton/Ha. Masalah  utama  di  bidang  pengolahan  adalah  rendahnya  mutu  produk  akibat pengolahan  tanpa  fermentasi.  Masalah  utama  di  bidang  perdagangan  berupa diskriminasi  tarif  bea  masuk  kakao  olahan  Indonesia  oleh  sejumlah  negara  Eropa yang  besarnya  mencapai  7-9%,  sementara  produk  yang  sama  dari  negara-negara Afrika  dibebaskan  atau  dikenakan  tarif  bea  masuk  0%  (Hermawan,  2013; Sudjarmoko, 2013a; Ditjenbun, 2008; Leksono et al . 2021).
Melihat  semakin  ketatnya  persaingan  pasar  kakao  di  dunia  saat  ini,  maka program  pengembangan  kakao  Indonesia  berkelanjutan  harus  memperhatikan berbagai dimensi, yaitu dimensi ekologi,  ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan teknologi,    serta  hukum  dan  kelembagaan  (Thamrin et  al .  2007;  Hidayanto et  al . 2009).  Hal  ini  berarti  pendekatan  dan  desain  pengembangan  kakao  tidak  saja diarahkan  pada  upaya  meningkatkan  produktivitas  tanaman  semata,  tetapi peningkatan  efisiensi,  nilai  tambah  produk,  daya  saing,  dan  kemandirian  bidang industri  juga  harus  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  aspek pengembangan  kakao  nasional  (Andrianyta  dan  Hermawan,  2012;  Sudjarmoko, 2013b;  Leksono et  al .  2021).  Semua  dimensi  pengembangan  tersebut  hanya  akan tercapai  jika  program  pengembangan  kakao  nasional  terpetakan  dalam  suatu
pendekatan dan desain pengembangan kawasan kakao berbasis inovasi dan berdaya saing.
Lebih  lanjut,  dalam  pembangunan  kawasan  pertanian  berbasis  inovasi  dan berdaya  saing,  selain  upaya  pengutuhan  keberadaan  seluruh  komponen  agribisnis hingga  lokasi  kawasan,  juga  agar  keuntungan  komparatif  dan  kompetitif  dapat dieksploitasi,  serta  dapat  dikembangkan  secara  optimal.  Pendekatan  ini menempatkan:  (1)  sinergi  dari  seluruh  kekuatan  sumberdaya  yang  dimiliki  dalam kawasan; (2) percepatan sistem operasi mulai dari pengadaan sarana dan prasarana, produksi  bahan  baku,  pengolahan  hasil,  distribusi  hingga  pasar;  (3)  peningkatan kapasistas  penelitian  dan  pengembangan,  serta  transfer  teknologi;  (4)  perluasan pasar  domestik  dan  internasional;  dan  (5)  peningkatan  akses  pasar,  teknologi, permodalan dan informasi (Herdhiansyah dan Asriani, 2018; Arfah, 2019).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  konsep  pendekatan  dan  desain pengembangan  kawasan  kakao  berbasis  inovasi  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk  meningkatkan  daya  saing  kakao  Indonesia  di  pasar  internasional,  serta memberikan implikasi kebijakan untuk mendukung desain pengembangan tersebut.

## POTENSI DAN URGENSI PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO INDONESIA
Luas areal perkebunan kakao di Indonesia sebelum tahun 2018, selama empat tahun  terakhir  cenderung  menunjukkan  penurunan,  turun  sekitar  0,21  sampai dengan 3,63 persen per tahun. Pada tahun 2014, lahan perkebunan kakao Indonesia tercatat seluas 1,73 juta hektar, menurun menjadi 1,65 juta hektar pada tahun 2017 atau terjadi penurunan  4,62 persen. Pada tahun 2018, luas areal perkebunan kakao naik  sebesar  0,52  persen  dari  tahun  2017  menjadi  1,66  juta  hektar.  Luas  areal perkebunan  kakao  di  Indonesia  menurut  provinsi  tahun  2018  selengkapnya  dapat dilihat pada Gambar 1.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 (Gambar 1), selama periode tahun  2014  sampai  dengan  2018,  areal  perkebunan  kakao  tersebar  di  33  provinsi yaitu  seluruh  provinsi  kecuali  provinsi  DKI  Jakarta.  Dari  ke  33  provinsi  tersebut, Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan  provinsi  dengan  areal  perkebunan  kakao yang terluas di Indonesia yaitu 285,78 ribu hektar pada tahun 2017 atau 17,3 persen dari total luas areal perkebunan kakao di Indonesia. Pada tahun 2018 luas areal luas areal perkebunan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 283,3 ribu hektar.
E-ISSN: 2721-513X

## Gambar 1. Luas Areal Kakao Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2018
Dari luasnya areal perkebunan kakao yang ada tersebut, selama ini didominasi oleh  kakao  hasil  dari  perkebunan  rakyat.  Menurut  status  penguasaannya,  BPS mencatat  sebagian  besar  perkebunan  kakao  diusahakan  oleh  perkebunan  rakyat. Tahun 2016 sebesar 1,68 juta hektar (97,55%), kemudian meningkat menjadi 1,69 juta hektar  (97,83%)  pada  tahun  2017.  Sekitar  965  ribu  keluarga  tani  terlibat  langsung dalam  usaha  tani  kakao,  dengan  kontribusi  produksi  kakao  pada  tahun  2017, mencapai  95,98%  terhadap  produksi  nasional,  dengan  luas  areal  berkontribusi mencapai 97,83% terhadap peningkatan luas areal nasional. Sedangkan perkebunan swasta, tahun 2016 mengusahakan 27,34 ribu hektar (1,59%), dan perkebunan besar negara  hanya  sebesar  14,79  ribu  hektar  (0,86%).  Kemudian,  pada  tahun  2017, perkebunan besar swasta mengusahakan 22,41 ribu hektar (1,31%), dan perkebunan besar negara mengusahakan 17,74 ribu hektar (0,86%). Kondisi ini menggambarkan perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan produksi Biji Kakao pada tahun 2014 sebesar 728,4 ribu ton, menurun menjadi 585,24 ribu ton pada tahun 2017 atau terjadi penurunan 19,65 persen. Kemudian menurun kembali pada  tahun  2018  menjadi  577,04  ribu  ton  atau  sebesar  1,40  persen.  Produksi perkebunan  kakao  di  Indonesia  menurut  provinsi  tahun  2018  selengkapnya  dapat dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan  data  BPS  (2019) (Gambar 2),  produksi  Biji  Kakao terbesar  tahun 2017 berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 100,6 ribu ton atau sekitar 17,19 persen  dari  total  produksi  Indonesia.  Pada  tahun  2018  Provinsi  Sulawesi  Tengah
1 0 1 .3 6 1 .4 1 5 9 .2 6 .5 2 .5 1 0 .7 8 .2 7 2 .5 0 .7 0 0 8 .5 7 .2 5 .1 5 8 .4 8 .5 14 7 .7 5 8 .7 1 1 .3 2 .3 0 .5 7 .9 2 .9 1 7 .9 2 8 3 .3 2 3 6 .7 2 4 9 .9 1 5 .2 1 4 6 .7 2 8 .2 3 2 .6 1 1 .8 40 0 50 100 150 200 250 300 A ceh Su m a te ra U ta ra Su m a ter a B a ra t R ia u Ja m b i
Su m a ter a S el a ta n B e n g ku lu La m p u n g K e p . B a n g ka … K ep . R ia u D K I J a ka rt a Ja w a B a ra t Ja w a T e n g a h D I Y o g ya ka rt a Ja w a T im u r B a n ten B a li
N u sa T e n g g a ra …
N u sa T e n g g a ra …
K a li m a n ta n B a ra t
K a li m a n ta n T en g a h K a li m a n ta n S e la ta n K a li m a n ta n T im u r
K a li m a n ta n U ta ra Su la w e si U ta ra Su la w es i T en g a h
Su la w e si S e la ta n
Su la w e si T e n g g a ra G o ro n ta lo Su la w e si B a ra t
M a lu ku
M a lu ku U ta ra
P a p u a B a ra t
P a p u a Lua s A re al ( ri bu H a)
tetap menjadi produsen Biji Kakao terbesar Indonesia dengan produksi sekitar 100,7 atau  17,45  persen  dari  total  produksi  Indonesia.  Kondisi  ini  di  dukung  oleh kabupaten-kabupaten yang menjadi sentra produksi di Provinsi Sulawesi Tengah.

## Gambar 2 Produksi Kakao Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2018
Berkaitan  dengan  penguasaan  perkebunan  kakao  yang  di  dominasi  oleh petani, dimana hampir sebagian besar masih menerapkan budidaya  termasuk cara pengendalian  hama  penyakit,  dan  proses  pasca  panen  secara  tradisional,  sehingga dapat  dikatakan  hasil  produksi  biji  kakao  secara  umum  masih  bermutu  rendah. Mutu rendah dicirikan dengan kadar air yang tinggi (biji-biji tanpa fermentasi), biji- biji  dengan  kadar  kotoran  tinggi,  kandungan  lemak  yang  rendah,  serta terkontaminasi serangga, jamur, atau mikotoksin. Selain itu cita rasanya pun lemah (Tran et  al .,  2015).  Hal  ini  berdampak,  di  pasaran  internasional  kakao  Indonesia masih  dihargai  paling  rendah,  karena  ada  penerapan  diskon.  Sebagai  contoh, pemerintah  Amerika  Serikat  terus  meningkatkan  diskonnya  dari  tahun  ke  tahun yang pada tahun 2005 telah mencapai US$ 250 per ton. Hingga saat ini pun diskon tersebut  masih  diterapkan,  akhirnya  ekspor  biji  kakao  ke  Amerika  Serikat mengalami potensi kerugian sebesar US$ 301,5 per ton (Hendayana et al . 2011). Citra buruk  kakao  Indonesia  inilah  yang  menyebabkan  ekspor  kakao  ke  cina  atau  ke beberapa negara lain di Amerika dan Eropa harus melalui Malaysia dan Singapura terlebih dahulu, karena di Malaysia dan Singapura menerapkan sistem persyaratan
2 7 .4 2 4 .8 4 6 .2 2 .4 0 .6 3 .1 3 .3 35 0 .2 0 0 4 2 .1 1 .3 2 8 .3 2 .6 3 .7 1 .6 1 3 .1 1 .9 0 .6 0 .1 1 .9 0 .9 4 .9 1 0 0 .7 1 0 0 .6 9 3 .3 3 .9 5 4 .7 8 .6 8 .8 3 .4 9 .8 0 20 40 60 80 100 120 A ce h S u m a te ra U ta ra S u m a te ra B a ra t R ia u Ja mb i S u m a te ra S e la ta n B e n g k u lu La mp u n g K e p . B a n g k a B e litu n g K e p . R ia u D K I J a k a rta Ja w a B a ra t Ja w a T e n g a h D I Y o gy a k a rta Ja w a T imu r B a n te n B a li N u sa T e n g g a ra B a ra t N u sa T e n gg a ra T im u r K a lima n ta n B a ra t K a lima n ta n T e n g a h K a lima n ta n S e la ta n K a lim a n ta n T im u r K a lima n ta n U ta ra S u la w e si U ta ra S u la w e si T e n g a h S u la w e si S e la ta n S u la w e si T e n g g a ra G o ro n ta lo S u la w e si B a ra t M a lu k u M a lu k u U ta ra P a p u a B a ra t P a p u a P ro d u k si (r ib u t o n )
sanitasi  dan  phyto-sanitasi  yang  ketat.  Untuk  pedagang  harus  memastikan  bahwa produknya berkualitas premium dan mempunyai dokumentasi yang rapi.
Sebenarnya  dari  segi  kualitas,  kakao  Indonesia  tidak  kalah  dengan  kakao dunia,  dimana  bila  dilakukan  fermentasi  dengan  baik  dapat  mencapai  cita  rasa setara  dengan  kakao  yang  berasal  dari  Ghana.  Kakao  Indonesia  mempunyai kelebihan  yaitu  tidak  mudah  meleleh  sehingga  cocok  bila  dipakai  untuk blending . Sejalan dengan keungguan tersebut, peluang pasar kakao Indonesia cukup terbuka baik  eskpor  maupun  kebutuhan  dalam  negeri.  Dengan  kata  lain,  potensi  untuk menggunakan  industri  kakao  sebagai  salah  satu  pendorong  pertumbuhan  dan distribusi pendapatan cukup terbuka.
Indonesia  masih  mampu  melakukan  ekspor  untuk  produksi  kakaonya,  baik bentuk biji, maupun hasil olahan. Nilai ekspor biji kakao Indonesia bisa mencapai 30 ribu  ton tiap  tahunnya.  Volume  dan  nilai  ekspor  impor  kakao  selama  10  tahun disajikan pada Gambar 3 (diolah dari Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018). Selama kurun waktu 10 tahun, volume dan nilai ekspor impor kakao berfluktuasi.  Nilai dan volume ekspor selama 4 tahun terakhir jauh menurun dibandingkan dengan tahun- tahun  sebelumnya.    Bahkan  pada  tahun  2017  Indonesia  mengalami  peningkatan impor kakao.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor biji kakao pada Bulan  Januari  2018  mengalami  peningkatan.  Nilai  ekspor  biji  kakao  pada  Januari 2018 sebesar US$ 3,62 juta naik 59,28% dibandingkan dengan Desember 2017 yang sebesar  US$  2,27  juta.  Sementara  bila  dibandingkan  dengan  bulan  Januari  tahun 2017  sebelumnya,  lonjakan  nilai  ekspor  biji  kakao  mencapai  171,45%.  Hal  itu diperlihatkan oleh nilai ekspor bulan Januari 2018 yang hanya sebesar US$ 1,33 juta. Hasil  pengolahan  komoditas  kakao  yang  permintaannya  terus  meningkat adalah cokelat konsumsi. Tingginya permintaan cokelat  konsumsi ini menciptakan peluang  bagi  industri  kakao.  Kementerian Perindustrian mencatat  ada  20 perusahaan  pengolahan  kakao  berkapasitas  produksi  mencapai  800.000  ton  per tahun  yang  sekarang  beroperasi  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia.  Produk  olahan kakao yang dihasilkan oleh industri pengolah bahan dasar itu antara lain cocoa cake, cocoa  butter,  cocoa  liquor, dan cocoa  powder .  Selain  bernilai  tambah  dibandingkan dengan  hanya  berupa  biji  kakao,  produk-produk  yang  dihasilkan  tersebut  juga menjadi  produk  ekspor.  Nilai  ekspor  produk cocoa  cake mencapai  155,2  juta  dollar AS, cocoa butter 697,9 juta dollar AS, cocoa liquor 89,6 juta dollar AS, dan cocoa powder 163,9  juta  dollar  AS.  Sampai  saat  ini  masih  terbuka  peluang  untuk  meningkatkan devisa dari pengolahan biji kakao, terlebih ketika produktivitas tanaman kakao bisa ditingkatkan.  Namun  disisi  lain,  nilai  produksi  biji  kakao  juga  perlu  diperhatikan untuk jaminan pasokan bahan baku (thehijau.com).

## E-ISSN: 2721-513X

## Gambar 3.  Nilai dan volume ekspor impor kakao 2007-2017
Namun  sangat  disayangkan,  keunggulan-keunggulan  tersebut  tidak  optimal termanfaatkan,  mengingat  agribisnis  kakao  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai masalah  kompleks,  antara  lain  produktivitas  kebun  masih  rendah  akibat  serangan hama penyakit utama kakao antara lain penggerek buah kakao (PBK), vascular streak dieback (VSD)  dan  busuk  buah,  sehingga  mengakibatkan  penurunan  produktivitas menjadi 660 kg/ha/tahun atau sebesar 40% dari produktivitas yang pernah dicapai. Hal  ini  mengakibatkan  kehilangan  hasil  sebesar  198  ribu  ton/tahun  atau  setara dengan  Rp.  3,96  triliun/tahun.  Selain  itu  faktor  mutu  produk  masih  belum optimalnya  pengembangan  produk  hilir  kakao  (Firdausil et  al .  2008;  Konam et  al . 2009; Karmawati et al . 2012; Hermawan, 2013; Leksono et al . 2021).
Berbagai  masalah  tersebut  menyebabkan  kebutuhan  untuk  Industri  kakao nasional  masih  belum  tercukupi,  sehingga  tak  heran  bila  Indonesia  masih  harus mengimpor  biji  kakao  untuk  kepentingan  bahan  baku  industri.  Pada  tahun  2025, sasaran untuk menjadi produsen utama kakao dunia bisa menjadi kenyataan karena pada tahun tersebut total areal perkebunan kakao Indonesia diperkirakan mencapai 1,35 juta ha dan mampu menghasilkan 1,3 juta ton/tahun biji kakao.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dikemukakan  ada  beberapa  potensi  dan  urgensi pengembangan kawasan kakao di Indonesia, yaitu (1) kakao dapat tumbuh dengan baik  di  Indonesia,  (2)  sebagian  besar  perkebunan  kakao  merupakan  perkebunan rakyat,  kebun  yang  telah  di  bangun  masih  berpeluang  untuk  ditingkatkan produktivitasnya  karena  produktivitas  rata-rata  saat  ini  kurang  dari  50%
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ekspor (ton) Impor (ton) Nilai ekspor ($) Nilai Impor ($)
potensinya.  Sehingga  apabila  agribisnis  kakao  dikelola  dengan  baik,  maka  akan berdampak  besar  bagi  rakyat,  (3)  Pengusahaan  kakao  di  Indonesia  masih  belum jenuh, lahan usahatani kakao cenderung meningkat, yang memiliki lahan potensial yang cukup besar untuk pengembangan kakao yaitu lebih dari 6,2 juta ha terutama di Irian Jaya, Kalimantan Timur, Sulawesi Tangah Maluku dan Sulawesi Tenggara, (4)  dan  produk  olahan  kakao  banyak  jenisnya,  dan  belum  dapat  dipenuhi  oleh industri  dalam  negeri,  tingkat  konsumsi  cokelat  rata-rata  masyarakat  Indonesia masih  rendah. Oleh  dapat menjadi  peluang untuk  mengoptimasikan  potensi  pasar dengan  memperbesar  pasar  domestik,  yang  kemudian  dapat  mendukung perkembangan  industri  pengolahan  kakao  nasional,  memperbaiki  nilai  tambah kakao  bagi  petani,  industri  dan  negara  sekaligus  mengurangi  ketergantungan terhadap pasar impor, (5) situasi perkakaoan dunia beberapa tahun terakhir sering mengalami  defisit,  sehingga  harga  kakao  dunia  stabil  pada  tingkat  yang  tinggi. Kondisi ini merupakan suatu peluang yang baik untuk segera dimanfaatkan. Upaya peningkatan produksi kakao mempunyai arti yang strategis karena pasar ekspor biji kakao Indonesia masih sangat terbuka (Hermawan dan Andrianyta, 2017); (6) Daya saing  ekspor  biji  kakao  Indonesia  cukup  kompetitif.  Salah  satu  indikator  yang digunakan  adalah  laju  ekspor  biji  kakao  Indonesia  yang  jauh  di  atas  laju perdagangan  kakao  dunia.  Walaupun  mempunyai  kelemahan  dan  komposisi komoditas  dan  distribusi  pasar,  daya  saing  biji  kakao  Indonesia  cukup  baik  yang dicerminkan  dengan  koefisien  daya  saing  lebih  besar  dari  satu  (1,62);  (7)  Memiliki daya  saing  yang  cukup  baik,  Indonesia  diperkirakan  akan  mampu  memanfaatkan peluang pasar yang masih cukup terbuka pada masa mendatang, dan (8) Liberalisasi perdagangan  juga diperkirakan akan memperkuat  posisi  kakao Indonesia  di pasar Internasional.  Beberapa  negara  produsen  utama  kakao  seperti  Pantai  Gading  dan Ghana  harus  mengurangi  berbagai  bentuk  dukungan  dan  subsidi  pada  agribisnis kakaonya.  Disisi  lain,  agribisnis  kakao  di  Indonesia  hampir  tidak  diproteksi  atau mendapat subsidi (Rubiyo dan Siswanto, 2012; Arfah, 2019).
Guna  merebut  peluang  pasar  dan  mengatasi  permasalahan  dalam  industri kakao  nasional  salah  satu  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan pendekatan  sistem.  Menurut  Wasson  (2016),  sistem  dapat  didefinisikan  sebagai sekumpulan  elemen-elemen  atau  entitas  yang  dioperasikan  secara  teritegrasi. Pengembangan kawasan kakao dengan pendekatan sistem akan didiskusikan pada subbab berikut.

## DESAIN PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO BERBASIS INOVASI DAN BERDAYA SAING DENGAN PENDEKATAN SISTEM
Pengembangan kawasan kakao diawali dengan pemilihan kawasan yang akan dikembangkan  dengan  persyaratan  tertentu,  yaitu:  memiliki  kontribusi  tinggi terhadap  ekonomi  daerah,  memiliki  kesesuaian  lokasi,  memiliki  potensi  untuk direplikasi  dan  diseminasi,  komplementer  dengan  kawasan  lain,  memiliki  potensi pasar  yang  luas  dan  kemampuan  memenangkan  tingkat  persaingan  dan  memiliki potensi respon dan dukungan dari pelaku dan stakeholder yang memadai (Setyanto, 2013).  Berdasarkan  hal  ini,  kakao  sudah  masuk  ke  dalam  kriteria  karena  memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian dan pembangunan ekonomi jangka panjang  baik  pembangunan  daerah  maupun  nasional.  Selanjutnya,  dalam mengembangkan Kawasan kakao berbasis inovasi dan daya saing di suatu wilayah, perlu dilakukan analisis kesesuaian lahan, analisis skalogram dan analisis penetapan lokasi industri.  Masing-masing lokasi (desa) diarahkan dengan fungsi dan perannya dalam  struktur  keruangan,  dimana  peran  tersebut  mencerminkan  karaktersitik, potensi dan sumberdaya yang dimiliki (Surur, 2017).
Kawasan  kakao  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem  yang  terdiri  atas beberapa  komponen  penyusun  sistem  yang  saling  berinteraksi  untuk  mencapai tujuan yang diinginkan.  Tahapan penyelesaian masalah dengan pendekatan sistem diperlukan  untuk  membangun  atau  memperbaiki  suatu  sistem.  Beberapa  langkah yang  dilakukan  dalam  proses  pengembangan  sistem  dimulai  dari  inisiasi pengembangan  sistem,  analisis  sistem,  desain  sistem  dan  implementasi  sistem. Diagram alir proses pengembangan sistem mengikuti tahapan (Wasson, 2016).

## Tabel 1. Proses dan Tahapan Pengembangan Sistem
Proses Pengembangan Sistem Tahapan Umum Penyelesaian Masalah Inisiasi sistem 1. Menentukan  ide  untuk  pengembangan sistem 2. Mengidentifikasi masalah Analisa sistem 1. Menganalisis dan memahami permasalahan yang terjadi 2. Mengidentifikasi solusi yang dibutuhkan dan diharapkan Desain sistem 1. Mengidentifikasi alternatif-alternatif solusi dan memilih tindakan yang terbaik 2. Mendisain solusi yang dipilih Implementasi sistem 1. Mengimplementasi solusi yang dipilih 2. Evaluasi hasil

## Inisiasi Pengembangan Sistem
Inisiasi pengembangan sistem merupakan langkah awal untuk merencanakan sebuah  pengembangan  sistem  dengan  mendefinisikan  terlebih  dahulu  batasan masalah, tujuan, jadwal dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Selain  itu,  inisisasi  pengembangan  sistem  diperlukan  untuk  membatasi ruang  lingkup  permasalahan  dan  batasan  dari  sistem  yang  akan  dikembangkan. Dengan mempertimbangkan batasan-batasan tersebut, ide pengembangan kawasan kakao adalah dengan memperbaiki ekosistem pengembangan kawasan dan inovasi. Gambar 4 merupakan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara permasalahan umum dengan tujuan yang ingin dicapai serta ide pemikiran yang akan ditawarkan dalam pengembangan kawasan kakao.

## Gambar  4  Inisiasi Pengembangan Kawasan Kakao

## Analisis Sistem
Analisis  sistem  merupakan  suatu  teknik  pengembangan  sistem  yang menguraikan sebuah sistem ke dalam komponen-komponen bagiannya. Tujuannya adalah  dalam  rangka  mempelajari  kinerja  dari  komponen-komponen  sistem berinteraksi  untuk  mencapai  tujuan.  Pada  tahap  ini  diuraikan  permasalahan  yang terjadi dalam setiap komponen serta ditunjukkan bagian-bagian yang tidak berjalan yang mengganggu kinerja pengembangan kawasan secara umum.
Kawasan kakao berbasis inovasi dan berdaya saing
Kualitas dan harga jual tidak sesuai yang diharapkan Permasalahan
Tujuan Biaya produksi dan investasi tinggi Kemampuan sumberdaya manusia terbatas Iklim usaha kurang kondusif Memperbaiki ekosistem pengembangan kawasan dan
inovasi Ide pengembangan sistem
Pengenalan  permasalahan  pengembangan  kakao  secara  umum  digambarkan dalam  suatu  gambaran  yang  besar  seperti  pada  Gambar  5.  Berdasarkan  gambaran permasalahan  tersebut  dapat  dianalisis  bahwa  terdapat  beberapa  permasalahan yang  terhubung  dengan  komponen-komponen  dalam  sistem.  Hubungan  masing- masing  komponen  tersebut  membantu  peneliti  dalam  memahami  permasalahan dalam  pengembangan  kawasan  kakao.  Secara  lebih  jelas  dapat  dinyatakan  bahwa permasalahan dapat dikelompokkan menjadi tiga masalah utama yakni : 1) kualitas hasil, 2) keterbatasan penerapan teknologi dan 3 dukungan infrastruktur serta permodalan .
Gambar 5 Rich Pictur e Analisis Sistem Pengembangan Kawasan Kakao
Sebelum  menentukan  alternatif  solusi  yang  dibutuhkan,  perlu  dianalisa terlebih dahulu aktor-aktor yang terlibat dan kebutuhannya dalam mencapai tujuan.
Tidak semua petani bersedia menerapkan teknologi. Biaya produksi tinggi Infrastruktu r tidak memadai Teknologi
Harga biji kakao fermentasi tidak jauh beda dengan dengan nonfermentasi
Gapoktan
Tidak mampu menyerap
semua hasil petani Tidak mampu mengakses modal (unbackable) Belum optimal dalam dalam penyediaan modal
Koperasi Tengkulak
Benih bersertifikat mahal di siasati dengan benih local teregistrasi
Harga jual ditentukan oleh tengkulak Pasa r Eksporti r Fasilitasi teknologi, infrastruktur, saprodi, regulasi, perijinan Persaingan perdaganga n bebas Ada ketidakpercayaan terhadap benih yang difasilitasi oleh pemerintah Ada permintaan spesifik terhadap kualitas kakao yang diserap Untuk memenuhi pasar domestik
Kualita s renda Pendampingan teknologi perlu dimassifkan Kelompok Tani Kebijakan tarif bea masuk
Tabel  2  berikut  adalah identifikasi  aktor  dan kebutuhannya.  Tabel  2  menunjukkan bahwa  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  sistem  pengembangan  kawasan  kakao mempunyai  kebutuhan  yang  berbeda  dan  peran  yang  jelas  agar  sistem  dapat berjalan.  Kebutuhan  masing-masing  aktor  setelah  dianalisis  menunjukkan  bahwa terdapat  benang  merah  yang  saling  terkait  yaitu kualitas  biji  kakao  dan  harga  jual menjadi  kunci  dari  permasalahan  yang  perlu  diselesaikan.  Permasalahan  kualitas dan harga jual sangat penting dalam perdagangan antar negara (ekspor-impor).

## Tabel 2. Aktor dan Kebutuhannya dalam Sistem Pengembangan Kawasan Kakao
No Aktor Kebutuhan Peran 1 Petani 1 Teknologi budidaya, panen dan pascapanen kakao 2 Harga jual yang tinggi 3 Modal usaha yang mudah diakses 4 Jaminan harga yang menguntungkan Penghasil biji kakao (produsen) 2 Kelompok tani dan Gapoktan 1 Infrastruktur panen dan penyimpanan 2 Sarana pengangkutan 3 Modal yang likuid Mendistribusikan bantuan peningkatan peningkatan kapasitas anggota 3 Pedagang pengumpul/tengkulak Acuan harga yang menguntungkan Pengumpul dan Distributor lokal 4 Pemerintah 1 Kualitas biji kakao yang sesuai standard ekspor 2 Kontinuitas produksi Pembuat kebijakan, keputusan, dan fasilitasi teknologi 5 Eksportir Kualitas biji kakao seragam dan sesuai dengan standar internasional Melakukan perdagangan antara negara 6 Perbankan Calon kreditor yang feasible (layak) dan bankable (memenuhi syarat untuk jadi kreditor) Penguatan modal
Adanya  tren  peningkatan  ekspor  kakao  Indonesia  serta  masih  tingginya potensi  pasar  yang  ditunjukkan  oleh  peningkatan  konsumsi  mengharuskan
Indonesia sebagai salah satu produsen utama kakao untuk mampu meraih peluang pasar  yang  ada.  Perubahan  lingkungan  internasional  terutama  dalam  sistem perdagangan.  Namun  disisi  lain,  liberalisasi  ekonomi  menyebabkan  persaingan termasuk pasar kakao menjadi lebih berat. Pada kondisi perdagangan bebas, negara- negara  yang  memiliki  keunggulan  komparatif  dan  keunggulan  kompetitif  yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk tetap eksis, bahkan melakukan  penetrasi  dan  penguasaan  pasar  internasional  (Stephenson  and Erwidodo, 1995 dalam Hasibuan et al. 2012). Untuk itu, ekspor kakao Indonesia baik dalam  bentuk  biji  maupun  olahan  harus  memiliki  daya  saing  dalam  bentuk keunggulan komparatif dan kompetitif agar tetap mampu bersaing bahkan menjadi pemimpin di pasar internasional (Hasibuan et al . 2012).
Untuk dapat memanfaatkan peluang sekaligus menjawab tantangan tersebut, maka harus dilakukan perbaikan mulai dari hulu hingga hilir, salah satunya dengan inovasi.  Inovasi  disini  dalam  arti  luas,  bukan  saja  dalam  wujud  teknologi,  namun sesuatu  yang  dapat  menyebabkan  perbaikan  atau  menjadikan  lebih  baik,  lebih sederhana,  lebih  murah,  dan  lebih  mudah.  Inovasi  dimaksud  yakni  inovasi cara/teknik/metode (Kolleck 2013; Indraningsih 2017; (Karaveg et al . 2014; Wahyudi et al. 2002).

## Desain Sistem
Desain  sistem  adalah  tahapan  lanjutan  setelah  dilakukan  analisis  sistem. Tahapan  ini  merupakan  tahapan  representasi  sistem  dalam  bentuk  model konseptual  (diagram-diagram)  yang  mempermudah  pengembangan  memahami perilaku  sistem  maupun  dalam  bentuk  model  matematika  untuk  melakukan observasi, pengukuran dan perhitungan atribut-atribut dan properti-properti sistem. Pada langkah ini yang dibutuhkan adalah menggali lebih spesifik semua alternatif solusi  yang  kita  miliki.  Ketika  solusi  dari  alternatif    yang  ada  dan  diterima,  fase selanjutnya adalah mengembangkan teknik-teknik yang ada untuk mengimplementasikannya pada solusi akhir.
Beberapa  langkah  solusi  alternatif  yang  bisa  digunakan  sebagai  pendekatan dalam  pengembangan  kawasan  kakao  berbasis  inovasi  dan  berdaya  saing  kakao Indonesia, antara lain:
1. Melanjutkan  kebijakan  dan  program  peningkatan  produksi  dan  produktivitas tanaman serta mutu produk olahan berbasis inovasi Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional (Gernas Kakao) sebagai  salah  satu  program  unggulan  Kementerian  Pertanian,  (Direktorat Jenderal  Perkebunan)  perlu  dilanjutkan.  Dalam  program  tersebut,  ada  tiga kegiatan  yang  dilakukan  yakni  intensifikasi,  rehabilitasi,  dan  peremajaan,
dimaksudkan  untuk  meningkatkan  produksi,  produktivitas,  dan  mutu  kakao Indonesia,  dengan  cara  memberikan  bantuan  berupa  benih  unggul,  pupuk, obat-obatan dan sarana produksi lainnya (Dirjenbun, 2008). Intensifikasi kebun dilakukan  dengan  mengintroduksikan  inovasi  teknologi  terkini  dengan mengelola  penaung  secara  standard,  melakukan  pemangkasan,  memupuk sesuai  rekomendasi,  dan  mengendalikan  organisme  pengganggu  (Rubiyo  dan Siswanto, 2012).
Pada  program  rehabilitasi  tanaman,  menggunakan  bibit  unggul  dengan menggunakan  bibit  unggul  dengan  teknik  sambung  samping  dan  sambung pucuk menggunakan klon unggul (Rubiyo dan Siswato, 2012).  Sumber kebun entres untuk kegiatan sambung samping, harus berasal dari kebun entres yang dikelola untuk tujuan produksi mata entres dan bersertifikat.  Selain itu, pohon- pohon  kakao  yang  akan  direhabilitasi  harus  diambil  dari  perkebunan  yang mudah  dijangkau  dalam  proses  evaluasi  dan  monitoring.  Dalam  proses penyediaan  sumber  benih,  diupayakan  dari  perusahaan  yang  memiliki  skill yang  memadai  dan  memenuhi  standard  baku  ketetapan Good  Agricultural Practices (GAP)  (Hendayana et  al .  2011).  Inovasi  teknologi  lainnya  yang  perlu diintroduksikan  berupa  peningkatan  upaya  pengendalian  hama  PBK  dan penyakit VSD
Dalam pelaksanaan program dan kebijakan ini, peran pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dituntut lebih optimum, dalam hal memelihara tanaman kakao yang sudah diperbaiki melalui Gernas. Dengan demikian peningkatan produksi kakao  akan terus berlangsung seiring dengan pertambahan  umur  tanaman.    Selain  dukungan  teknis,  juga  dukungan anggaran,  yang  dialokasikan  untuk  pelaksanaan  program  pengembangan kawasan  kakao,  bukan  saja  melalui  APBN,  tetapi  ada  sumber  dana  lain. Sehingga  APBN  sifatnya  hanya  menjadi  pengungkit  saja.  Dengan  demikian, sinergis  dari  seluruh  pelaku  dan  pemangku  kepentingan  dapat  diwujudkan secara optimal.

## 2. Peningkatan mutu produk agar berdaya saing
Untuk mendapatkan mutu produksi yang baik, buah yang dipanen harus sudah cukup masak (Rubiyo dan Siswanto 2012). Pemetikan dilakukan dengan alat  pemotong  yang  tajam  agar  tidak  merusak  buah  maupun  bantalan  tangkai buah. Biji kakao yang sudah dihasilkan, perlu diolah melalui proses fermentasi, .yang akan menyebabkan tingginya mutu biji kakao Indonesia. Nilai tambah biji kakao  yang  diolah  melalui  proses  fermentasi  dapat  mencapai  Rp.  3.000/kg. Upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu  produk  kakao  serta  olahannya sudah  banyak  dilakukan.  Sebagai  contoh,  kebijakan  yang  diatur  melalui
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  51/Permentan/OT.140/9/2012  tentang Pedoman  Penanganan  Pasaca  Panen  Kakao  dan  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  20/Permentan  O.T.140/2/2010  tentang  Sistem  Jaminan  Mutu  Pangan Hasil  Pertanian  serta  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  157/M- IND/PER/5/2009  tentang  Pemberlakuan  SNI  kakao  bubuk  secara  wajib.  Akan tetapi,  semua  upaya  ini  harus  didukung  oleh  semua  pihak,  khususnya  para pedagang kakao dalam bentuk apresiasi yang lebih memadai atas produk kakao petani  yang  sudah  diproses  melalui fermentasi.  Dengan  demikian,  ada  insentif yang kuat bagi petani untuk terus memperbaiki mutu biji kakao yang dihasilkan melalui  harga  pembelian  yang  baik  (Karmawati et  al .  2012;  Puslit  Koka,  2006;
Hayati et  al .  2012;  Septiani,  2016).    Untuk  menghasilkan  produk  yang  bermutu baik  atau  yang  berdaya  saing,  perlu  didukung  dengan  peningkatan  kapasitas sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  petani  melalui  penguatan  kelembagaan maupun pelatihan.
Disamping  tingkat  apresiasi  yang  lebih  baik  terhadap  biji  dan  produk kakao,  ada  baiknya  finalisasi  dan  implementasi  terhadap  regulasi  Sistem Sertifikasi  Kakao  Indonesia  Berkelanjutan/ Indonesian  Sustainability  for  Cocoa ( ISCocoa )  sudah  mulai  dijalankan secara  ketat.  Kebijakan  ini  merupakan  sistem sertifikasi yang menggunakan pendekatan berbasis resiko serta perbaikan secara terus  menerus  (berkesinambungan),  yang  dirancang  untuk  mengapresiasi perubahan-perubahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  disertifikasi.    Sehingga dapat  meningkatkan  dampak  positif,  dari  praktek  berkelanjutan  dalam  sistem produksi,  dengan  mengacu  kepada  standar  internasional  dan  nasional  yang berlaku (Mulato, 2015).
Secara konseptual, ISCocoa bertujuan: (1) meningkatkan nilai tambah dan daya  saing  komoditas  kakao;  (2)  meningkatkan  produksi,  produktivitas,  dan mutu  kakao;  (3)  meminimalisasi  kerusakan  lingkungan;  (4)  meminimalisasi dampak  negatif  terhadap  kondisi  sosial;  dan  (5)  menegakkan  sarana perdagangan  yang  berkeadilan.  Proses  sertifikasi  ini  melibatkan  pelaku  usaha di  sektor  kakao,  lembaga  sertifikasi  ISCocoa  yang  sudah  diverifikasi  oleh Komite  ISCocoa,  dan  tim  verifikator  yang  bertugas  mengaudit  kecukupan dokumen  dan  melakukan  audit  lapang  yang  hasilnya  dilaporkan  kepada Komite ISCocoa untuk dibahas oleh Komisi Teknis (Massusungan, 2013).

## 3. Kebijakan pemberlakuan Tarif Bea Keluar (TBK)
Kakao  Indonesia  masih  diekspor  dalam  bentuk  biji  (produk  primer), sehingga  nilai  tambahnya  hanya  dinikmati  oleh  negara  tujuan  ekspor  utama seperti Malaysia, Amerika, Singapura, Brazil, dan China. Sebagai upaya untuk mendorong  berkembangnya  industri  dalam  negeri  serta  meningkatkan  nilai
tambah  yang  dapat  dinikmati  oleh  petani  dan  pelaku  industri  kakao  lainnya, maka  pemerintah  memberlakukan  kebijakan  Pengenaan  Bea  Keluar  melalui Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  25  Tahun  2012,  tentang  Penetapan  Barang Ekspor  yang  Dikenakan  Bea  Keluar  dan  Tarif  Bea  Keluar.  Tujuan  Kebijakan Tarif  Bea  Keluar  (TBK)  pada  komoditas  kakao  adalah  (1)  untuk  menjamin penyediaan  bahan  baku  industri  pengolahan  kakao  dalam  negeri;  dan  (2) meningkatkan  nilai  tambah  produk  pertanian  primer/biji  kakao.  Berdasarkan peraturan  tersebut,  ekspor  biji  kakao  Indonesia  saat  ini  dikenakan  bea  keluar yang besarnya ditentukan oleh harga ekspor (Permenkeu No. 25 Tahun 2012). Bila harga ekspor biji kakao US $ 2.000 – 2.750/ton, tarif bea keluar sebesar 5%. Harga  ekspor  US  $  2.750 – 3.500/ton  dikenakan  bea  sebesar  10%,  dan  harga ekspor  ≥  US  $  3.500/ton  dikenakan  pajak  bea  keluar  sebesar  15%. Selain  itu, salah  satu  alternatif  pemikiran  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan mengalokasikan  sebagian  dana  yang  terkumpul  dari  TBK  agar  dapat dimanfaatkan  secara  langsung  oleh  petani  dan  para  pelaku  usaha  kakao  di daerah untuk perbaikan agribisnis kakao (Hermawan, dan Andrianyta. 2017).
4. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta teknologi
Kakao  adalah  komoditas  ekspor  sehingga  ketersediaan  infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai. Fasilitas transportasi, sarana  jalan,  jembatan,  pelabuhan,  dan  energi  listrik  merupakan  infrastruktur yang  ketersediaannya  harus  diperhatikan.  Kebijakan  peningkatan,  perbaikan, dan pemantapan infrastruktur ini seharusnya dilaksanakan melalui serangkaian program  seperti:  (1)  program  peningkatan  infrastruktur  jalan  dan  jembatan, khususnya  untuk  menjangkau  sentra-sentra  produksi  kakao;  (2)  program peningkatan  sarana  gudang  dan  pelabuhan  yang  dapat  menjangkau  sentra produksi  kakao;  (3)  program  peningkatan  sarana  listrik  dan  komunikasi  yang dapat  diakses  oleh  petani  kakao;  dan  (4)  program  pengembangan  sentra pemasaran  kakao  (terminal  agribisnis)  di  wilayah  pengembangan  kakao (Goenadi et  al .  2013).  Hidayanto et  al .  (2009)  menambahkan  pentingnya ketersediaan  industri  pengolah  hasil  dan  standarisasi  mutu  produk  pertanian. Industri pengolah hasil ini mulai dari hulu hingga ke hilir. Menurut Rubiyo dan Siswanto  (2012),  di  tingkat  hulu,  perlu  dilakukan  pengembangan  dan diseminasi  teknologi  pengolahan  hasil  kepada  petani  sehingga  petani  mampu mengembangkan  usaha  industri  pengolahan  hasil  kakaonya.  Terkait  dengan mutu produk yang baik dengan standar mutu yang diinginkan konsumen serta berdaya  saing,  perlu  kelengkapan  fasilitas  sarana  pengolahan  hasil  standar khususnya yang dapat dioperasionalkan oleh petani.
5. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
Penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif  bagi  para  pelaku  kakao  sangat dibutuhkan  untuk  menunjang  kelangsungan  dan  peningkatan  usaha  kakao secara  nasional.  Termasuk  penyediaan  akses  ke  lembaga  perbankan,  izin investasi,  fasilitasi  kemudahan  pengadaan  mesin  pengolahan  yang  dapat meningkatkan  mutu  produk  kakao  dan  turunannya  (Mulyono,  2016). Disamping  itu,  untuk  menangani  permasalahan  kakao  secara  terintegrasi, kinerja  Dewan  Kakao  Indonesia  ( Indonesian  Cocoa  Board )  dan  asosiasi – asosiasi yang ada seperti AEKI, ASKINDO, AIKI, APIKCI, APKAI, FP2SB, AKFI, perlu dioptimalkan.  Begitu  juga  dengan  pemerintah  sebagai  regulator,  optimalisasi perannya  harus  terus  ditingkatkan.  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan  Pemasaran  Hasil  Pertanian,  Badan  Litbang  Pertanian,  Badan  Karantina Pertanian  Kementerian  Pertanian,  Direktorat  Jenderal  Perdagangan  Dalam Negeri,  Direktorat  Jenderal  Perdagangan  Luar  Negeri,  Bappenas,  Badan Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan,  Dinas  Perkebunan  Provinsi  dan Kabupaten  khususnya  sentra  produksi  penghasil  kakao  dan  akademisi,  peran nyata  untuk  menunjang  tercapainya  iklim  usaha  yang  kondusif  harus  terus ditingkatkan.
Tidak  ketinggalan,  dalam  penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif, kelembagaan  petani  sangat  berperan  dalam  menyediakan  sarana  produksi pertanian  dan  permodalan,  meningkatkan  usahatani  ke  sektor  hulu  dan  hilir, meningkatkan mutu hasil melalui fermentasi, melakukan pemasaran serta kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani kakao selaku produsen.  Bagi  pemerintah,  keberadaan  kelembagaan  petani  memudahkan dalam  pembinaan  petani  dan  menjalankan  program  untuk  meningkatkan produksi dan mutu kakao, serta pendapatan petani kakao (Listyati et al . 2014).
Sinergitas  para  pelaku  usaha  dan  pemangku  kepentingan  kakao  dalam menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  tidak  saja  untuk  kepentingan  produsen, melainkan  juga  untuk  kepentingan  konsumen  domestik.  Sebagai  contoh,  untuk melindungi  konsumen  makanan  cokelat,  pemerintah  perlu  menetapkan  regulasi bahan subsitusi cokelat dengan mengikuti standar Codex International, yaitu tidak lebih  dari  5%.  Di  samping  itu,  pemerintah  juga  perlu  mendorong  terbentuknya usaha-usaha  industri  cokelat  skala  UKM  dan  mendorong  terwujudnya  pemasaran yang  efisien.  Berdasarkan  solusi  alternatif  yang  telah  didiskusikan  sebelumnya, disain  model  pengembangan  kawasan  kakao  dapat  dirumuskan  seperti  pada Gambar 6.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  pengembangan  kawasan  kakao  membutuhkan sistem  agribisnis  terpadu  dan  pola  pendampingan  untuk  menjamin  keberlanjutan implementasi  pengembangannya.  Organisasi  pelaksana  dan  pendampingan pengembangan  kawasan  kakao  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi,  serta  tanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan kawasan pertanian. Idealnya  organisasi  pelaksana  ini  memiliki  otoritas  khusus  yang  ditetapkan  mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota sebagai lokasi kawasan pertanian.

## Gambar 6. Pemodelan Pengembangan Kawasan Kakao Berbasis Inovasi dan Berdaya Saing
Pada  Gambar  6,  terdapat  empat  pilar  yang  menentukan  ekosistem pengembangan  kawasan  agribisnis  kakao  untuk  meningkatkan  daya  saing:  (1) mekanisme delivery teknologi;  (2)  sumberdaya  ( resources );  (3)  rantai pasok/pelayanan;  dan  (4)  institusi/lembaga. Pilar  Pertama ,  mekanisme  delivery teknologi, ada beberapa cara yang harus dilakukan, yakni (a) fasilitasi bantuan benih (pembangunan  kebun  sumber  benih/nursery,  produktivitas  benih  2-3  kali  lebih tinggi  dari  eksisting)  (b)  pelibatan  petani  dalam  pengadaan  dan  merumuskan
Bantuan Benih Kerjasama
Pengadaan Sumber Entres Unggul Pelibatan Petani dalam pengadaan dan rumusan kebutuhan pupuk dan pestisida
Koordinasi dan Evaluasi GAP Mekanisme Delivery Tekno logi Sumberd aya Ketersediaan Lahan Pembiayaan Penelitian Infrastruktur
Pendukung (jalan, gudang, dll
SDM Petani Terampil
Permodalan /
Pembiayaan Usahatani (KUR) Pengembangan Digital Marketing Rantai Pasok/Pelayanan
Ekosistem Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao
Petani Kelompok/Unit Pengolah Biji Kakao Fermentasi
Kelompok Tani Gapoktan Eksportir Institusi / Lembaga
Kebijakan, Pajak, HKI Perizinan, Pengendalian Mutu/standart LSM, Kelompok Masyarakat Minimalisir Resiko
kebutuhan  pupuk  dan  pestisida/bahan  pengendali  (bantuan  pestisida  di  lokasi endemis organisme pengganggu tumbuhan (OPT), (c) kerjasama pengadaan sumber entres unggul, dan (d) koordinasi dan evaluasi pelaksanaan GAP.
Pilar  Kedua, Sumberdaya  ( resources ),  dimaksudkan  dalam  melaksanakan pengembangan  kawasan,  harus  melihat  potensi  yang  ada  seperti  (a)  ketersediaan lahan  (pemetaan  lahan  utama,  andalan,  dan  pengembangan),  (b)  pembiayaan penelitian,  (c)  infrastruktur  pendukung  (jalan,  gudang,  dll),  (d)  kapasitas  SDM petani terampil (pelatihan, magang, sekolah lapang, kunjungan lapang), (e) bantuan permodalan  atau  pembiayaan  usahatani  dan  pembiayaan  kepemilikan  alsintan memalui  pemanfaatan  KUR  Rp.  20,37  T),  (f)  Pasar  (pengembangan  digital marketing,  digital  branding). Pilar  Ketiga ,  rantai  pasok/pelayanan,  maksudnya siapa  saja  yang  berperan  dalam  memasok  bahan  baku  sampai  produk  jadi.
Umumnya terdiri atas petani, Poktan, Gapoktan, kelompok unit pengolah biji kakao fermentasi, eksportir
Pilar Keempat , Pemerintah sebagai institusi atau lembaga memiliki fungsi: (1) mengatur  kebijakan/regulasi,  pajak,  dan  HKI;  (2)  mempermudah  perizinan (pelepasan  kawasan,  HGU,  izin  usaha  perkebunan/IUP)  dan  pengendalian  mutu; (3)  menertibkan  LSM  dan  kelompok  masyarakat;  (4)  meminimalisir  resiko (pemerintah  siap  untuk  membeli  hasil  produksi  ketika  harga  anjlok,  atau  ada kebijakan dari luar negeri semisal terjadinya penolakan ekspor dan impor). Semua dimensi  tersebut  perlu  dilaksanakan  supaya  menciptakan  iklim  usaha  yang mendukung untuk pengembangan.

## KESIMPULAN
Kakao  menjadi  komoditas  perkebunan  dengan  peran  penting  dalam perekonomian  Indonesia.  Pengembangan  komoditas  kakao  dapat  dioptimalkan melalui  pendekatan  kawasan  dengan  mengintroduksikan  inovasi  teknologi sehingga  akan  menghasilkan  produk  yang  berdaya  saing.    Produk-produk  kakao yang memiliki daya saing adalah produk-produk kakao olahan.  Potensi komoditas kakao  masih  sangat  luas  dari  segi  luas  areal  tanam,  produktivitas  serta  nilai  dan volume ekspor.  Urgensi peningkatan volume ekspor kakao menyebabkan perlunya perbaikan  mutu  produk  kakao  maupun  hasil  olahannya.    Dalam  upaya meningkatkan  daya  saing  produk  kakao  baik  dalam  bentuk  biji  maupun  produk olahan,  diperlukan upaya pengembangan industri hilir  seperti  kegiatan  fermentasi biji  kakao  (industri  primer),  pengembangan  industri  intermediate  (kakao  pasta, bubuk, butter, dan lain-lain) serta produk akhir berupa makanan yang mengandung cokelat.
Pendekatan  dalam  pengembangan  kakao  antara  lain  melalui  kegiatan agribisnis  yang  berorientasi  pada  inovasi  teknologi  dan  peningkatan  daya  saing,
pengembangan  usaha  ekonomi  yang  berkelanjutan  serta  dilaksanakan  dalam kerangka  otonomi/kawasan  untuk  memperkuat  perekonomian  daerah,  yang selanjutkan  akan  memperkuat  ekonomi  nasional.    Langkah  operasional  strategis yang  ditempuh  harus  terintegrasi  dari  hulu  ke  hilir,  baik  dari  aspek  komoditas maupun kelembagaannya (Yuliandi, 2014; Mulyono, 2016; Arfah, 2019; Špička et al ,
2020; Leksono et al . 2021).  Peningkatan daya saing dapat dilakukan melalui inovasi on farm (budidaya dan panen) maupun inovasi off farm ( pengolahan dan pemasaran), serta  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam pengembangan  komoditas  kakao  tersebut.    Penyusunan  model  atau  desain pengembangan  kawasan  pertanian  komoditas  kakao  berbasis  inovasi  dan  berdaya saing,  setidaknya  harus  memfokuskan  pada  empat  pilar  :  (1)  mekanisme delivery teknologi;  (2)  sumberdaya  ( resources );  (3)  rantai  pasok/pelayanan;  dan  (4) institusi/lembaga.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN
Berdasarkan  hasil  ulasan  dan  kesimpulan  di  atas,  terdapat  beberapa rekomendasi  kebijakan  dalam  rangka  pengembangan  kawasan  kakao  berbasis inovasi dan berdaya saing, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  komitmen  dalam  pengembangan  usaha  Kakao,  melalui:  (i) peningkatan  alokasi  anggaran  yang  berasal  dari  APBD  dalam  rangka pengembangan  usaha  kakao;  (ii)  menyediakan  kerangka  regulasi pengembangan sektor  kakao  secara  terpadu,  sesuai  kebutuhan masing-masing aspek  rantai  nilai  (aspek  ketersediaan  input;  produksi;  tata  niaga/pemasaran, dll). Peran Pemda dalam memfasilitasi dan menentukan harga pasar, sehingga daya tawar petani lebih baik; serta (iii) perencanaan dan pengembangan usaha kakao secara berkelanjutan dan lebih fokus pada peningkatan kapasitas petani, tidak hanya program yang bersifat ﬁsik.
2. Memperkuat koordinasi lintas stakeholders dan SKPD (Disbuntan & BKP2, dan lainnya)  serta  koordinasi  Program  antar  NGO  dan  Pemerintah  Daerah, pelibatan  lebih  aktif  dari  lembaga  perbankan  dalam  memberikan  bantuan permodalan kepada petani kakao. Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas stakholders  dilakukan  melalui Revitalisasi  Dewan  Kerjasama  Ekonomi Daerah (DKED) melalui perubahan dasar hukum pembentukannya. Revitalisasi DKED dapat dilakukan dengan membuat Perda/Perbub yang didalamnya antara lain untuk: Memperjelas, mempertegas, dan memperluas cakupan/fungsi, struktur, kewenangan DKED.
3. Memutus  ketergantungan  petani  terhadap  pedagang  pengumpul  melalui penguatan kapasitas petani dan kelompok tani untuk pemasaran bersama, serta penguatan UPH sebagai penampung hasil petani.
4. Penguatan  kapasitas  petani  dan  kelembagaan  petani  dapat  dilakukan  melalui beberapa program seperti: (i) pelatihan petani untuk bertani kakao secara baik (GAP);  antara  lain  melalui  menyediakan  anggaran  untuk  pelatihan  dan  studi banding;  (ii)  memperkuat  kelembagaan  petani  dari  sisi  kemampuan  maupun kekuatan  legalitasnya  (badan  hukum);  (iii)  memperkuat  dan  mempertajam proram  pemberdayaan  petani  dan  kelompok  tani;  dan  sebagainya;  serta  (iv) Mengembangkan  alternatif  jaring  pengaman  ekonomi  selain  dari  usaha perdagangan kakao.
5. Penguatan kapasitas dan jumlah PPL sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan  rendahnya  produktivitas  kakao  di  sentra-sentra  produksi.  Beberapa kegiatan  atau  program  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  penguatan kapasitas  dan  jumlah  PPL,  diantaranya  seperti:  (i)  Penguatan  kapasitas optimalisasi PPL yang ada secara fungsional di semua tingkatan pemerintahan; (ii) Penguatan dan restrukturisasi kelembagaan Distanbun; dan sebagainya;  (iii) Meningkatkan  koordinasi  Distanbun  dengan  BKP2;  (iv)  Training  of  Trainer (TOT)  dan  sekolah  lapang  bagi  PPL  dan  penambahan  jumlah  PPL  minimal  1 orang  satu  desa;  serta  (v)  Optimalisasi  peran  penyuluh  swadaya  di  masing- masing desa.
6. Menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  dengan  mendorong  terbentuknya regulasi kebijakan tarif bea masuk yang menguntungkan dan memotong biaya- biaya  perijinan  yang  diakibatkan  oleh  adanya  aktifitas  perdagangan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianyta,  H  dan  H.  Hermawan.  2012.  Dukungan  Kebijakan  Pemerintah  Dalam Peningkatan  Nilai  Tambah  Produk  Hortikultura.  Seminar  Nasional Kemandirian  Pangan  2012  “Meningkatkan  Daya  Saing  dan  Nilai  Tambah Produk  Pertanian  Berbasis  Sumberdaya  Lokal”.  Jatinangor,  11 -12  Juli  2012. ISBN: 978-979-16972-4-8. Universitas Padjajaran Bandung.
Arfah,  S.Y.C,  2019.  Strategy  for  Cocoa  Agribusiness  Development  in  Central Sulawesi. Jurnal Agroland , 26: 179-188. Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2019 .  Statistik  Indonesia  2019 .  Katalog:  1101001.  ISSN: 0126-2912. Jakarta [ID] : Badan Pusat Statistik.
De Boer, D., Limpens, G., Rifin, A. and Kusnadi, N. 2019. Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia Cocoa Industry. Journal of Agribusiness in
Developing and Emerging Economies, 9(5): 439-456. http://doi.org/10.1108/JADEE-09-2018-0131 .
Ditjenbun.  2008.  Gerakan  Peningkatan  Produksi  dan  Mutu  Kakao  Nasional  (p.26). Bahan Presentasi Dirjenbun Pada Bulan Nopember 2008 di hadapan Tim Itjen Deptan. 26p.
Ditjenbun. 2017. Statistik Perkebunan Kakao Indonesia . Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian Pertanian. Jakarta Ditjenbun.  2018. Statistik  Perkebunan  Indonesia  2017-2019  Kakao .  Kementerian Pertanian. Jakarta.
Effendy  P.M.F,  Rauf  R.A,  Antara  M,  Basir-Cyio  M,  and  Mahfudz  M.  2019.  Factors
Influencing  The  Efficiency  of  Cocoa  Farms:  A  Study  to  Increase  Inccome  in Rural Indonesia. Plos One, 14(4). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0214569. Karmawati, E., Z. Mahmud, M., Syakir., S.J. Munarso dan Rubiyo. 2012 . Budidaya dan Pascapanen  Kakao .  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Perkebunan.  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian.  Kementerian  Pertanian.  Jakarta. 92p.
Firdausil  AB,  Nasriati,  dan  A.  Yani.  2008. Teknologi  Budidaya  Kakao .  Balai  Besar Pengkajian  dan  Pengembangan  Teknologi  Pertanian.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta. 26p.
Goenadi,  D.H.,  Baon,  J.  B.,  Herman,  dan  Purwoto,  A.  2013. Prospek  dan  Arah Pengembangan  Agribisnis  Kakao  di  Indonesia (p.27).  Jakarta:  Badan  Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.
Hasibuan,  AM,  Nurmalina,  R  dan  Wahyudi,  A.    2012.  Analisis  Kinerja  Dan  Daya Saing Perdagangan Biji Kakao Dan Produk Kakao Olahan Indonesia Di Pasar Internasional. Bulletin Ristri , 3(1): 57-70.
Hayati, R., Yusmanizar, Mustafril, dan H. Fauzi. 2012. Kajian Fermentasi dan Suhu Pengeringan  pada  Mutu  Kakao  (Theobroma  cacao  L). Jurnal  Keteknikan Pertanian,  Fakultas  Pertanian .  26(2),  Oktober  2012.  Universitas  Syiah  Kuala Darussalam Banda Aceh.
Hendayana,  R.,  A.Gozali,  Zakiah,  H.  Hermawan,  Nurhayati.  2011.  Laporan Pengkajian  Sintesis  Pola  Pendampingan  Program  Strategis  Kementerian Pertanian  Di  Jawa  dan  Luar  Jawa.  Program  Insentif  Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa Tahun 2011. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan  Teknologi  Pertanian.  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
Herdhiansyah  D  dan  Asriani  D.  2018.  Strategi  Pengembangan  Agroindustri Komoditas Kako di Kabupaten Kolaka-Sulawesi Tenggara. Jurnal Agroind , 4: 30-41.
Hermawan,  H.  2013. Perspektif  Pemanfaatan  Dana  BLM  PUAP  Oleh  Gapoktan Mendukung  Penerapan  Inovasi  Teknologi  Pada  Usahatani  Kakao.  Bunga  Rampai Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi Untuk Usaha Agribisnis. ISBN: 978-602-9462- 24-1. IAARD Press. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Hermawan, H dan H. Andianyta. 2017. Model Dinamika Kontribusi Dana BLM PUAP Terhadap  Pendapatan  dan  Produktivitas  Usahatani  Kakao.  Prosiding  Seminar
Nasional  Inovasi  Teknologi  Pertanian  Spesifik  Lokasi .  Banjarbaru,  20  Juli  2016. ISBN: 978-602-6954-14-5. IAARD Press. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Hidayanto,  M.,  Supiandi,  S.,  S.Yahya  dan  LI  Amien.  2009.    Analisis  keberlanjutan perkebunan kakao rakyat di Kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Agro Ekonomi . Vol 27 No 2.  213- 229.
Indraningsih  KS.  2017.  Strategi  Diseminasi  Inovasi  Pertanian  Dalam  Mendukung Pembangunan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 35(2): 107-123. Karaveg,  C.,  Thawesaengskulthai,  N.,  &  Chandrachai,  A.  (2014).  Evaluation  model for  research  and  development  commercial  ization  capability. Production  & Manufacturing Research: An Open Access Journal , 2 (1), 586 – 602.
https://doi.org/10.1080/21693277.2014.886086
Kolleck  N.  2013.  Social  Network  Analysis  in  Innovation  Research:  Using  a  Mixed Methods Approach to Analyze Social Innovations. Eur J Futur.Res. 1(25): 1-9. Konam,  J.,  Y.  Namaliu,  R.  Daniel,  dan  D.  Guest.  2009.  Pengelolaan  Hama  dan Penyakit  Terpadu  untuk  Produksi  Kakao  Berkelanjutan.  Panduan  Pelatihan Untuk Petani dan Penyuluh. 36p.
Leksono,  A.S.,  Mustafa,  I.,  and  Gama,  Z.P.  2021.  Organic  Cocoa  Farming  in Indonesia:  Constrains  and  Development  Strategies. Organic  Agriculture .  11: 445-455. http://doi.org/10.1007/s13165-021-00351-5
Listyati,  D,  A.  Wahyudi  dan  A.M  Hasibuan.  2014.  Penguatan  Kelembagaan Untuk Peningkatan  Posisi  Tawar  Petani  Dalam  Sistem  Pemasaran  Kakao. Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar . J. TIDP 1(1), 15-28. Massusungan,  A.  A.  2013. Sertifikasi  Kakao  berkelanjutan.  Indonesian  Cocoa  Workshop 2013 (p.  40).  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil Pertanian.
Mulato S. 2005. Pengolahan Produk Primer dan Sekunder Kakao . Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jember.
Mulyono  D.  2016.  Harmonisasi  Kebijakan  Hulu-Hilir  Dalam  Pengembangan Budidaya dan Industri Pengolahan Kakao Nasional. Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik . 7:185-200.
Nurhadi E, Hidayat S.I, Indah P.N, dan Widayanti S. 2019. Keberlanjutan Komoditas Kakao  sebagai  Produk  Unggulan  Agroindustri  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Agriekonomika , 8(1): 51-61.
Puslitkoka. 2006.. Panduan Lengkap Budidaya Kakao (Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis). Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. PT. Agromedia Pustaka. Rubiyo  dan  Siswanto.    2012.    Peningkatan  produksi  dan  pengembangan  kakao (Theobroma cacaoL.) di Indonesia.  Buletin RISTRI Vol. 3(1): 33-48.
Septiani,  Erina  dan  Abdullah  Bin  Arif.  2016.  Pengaruh  Suhu  Pemastaan  Terhadap Rendemen  dan  Kadar  Lemak  Bubuk  Kakao  Hasil  Pengempaan  dan  Biji Kakao  Fermentasi  dan  Non  Fermentasi.  Jurnal  Penelitian  Pasca  Panen Pertanian.  13(1)  Juni  2016.  Balai  Besar  Penelitian  dan  Pengembangan  Pasca Panen  Pertanian.  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
Setyanto,  A.    2013.  Pendekatan  Dan  Implementasi  Kawasan  Komoditas  Unggulan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi . Vol 31 No 2, Desember 2013.  171- 195.
Špička J, Vintr T, Aulová R, Machčková J. 2020. Trade -off between the economic and environmental sustainability in Czech dual farm structure. Agric Econ Czech 66:243 – 250
Sudjarmoko,  B.  2013a.  Dampak  Pemberlakuan  Kebijakan  Bea  Masuk  Terhadap Ekspor Kakao Indonesia. Media Komunikasi Perkebunan Tanaman Industri dan Penyegar, 1(1).
Sudjarmoko,  B.  2013b.  State  of  The  Art  Industrialisasi  Kakao  Indonesia.  Sirkuler Inovasi Tanaman Industri dan Penyegar, 1(1): 31-42.
Surur,  F.    2017.    Optimalisasi  pemanfaatan  lahan  untuk  pengembangan  komoditi kakao  ( Theobroma  cacao  L. )  di  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Bantaeng. Jurnal Teknosains , 11 (1): 89 – 102.
Thamrin,  Surjono  H.  Sutjahjo,  C.  Herison,  dan  S.  Sabiham.  2007.  Analisis Keberlanjutan  Wilayah  Perbatasan  Kalimantan  Barat-Malaysia  Untuk Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  (Studi  Kasus  Kecamatan  Dekat Perbatasan Kabupaten Bengkayang). Jurnal Agro Ekonomi, 25(2): 103-124. Thehijau.com./menengok-perkembangan-komoditas-kakao-indonesia/ diakses tanggal 31 Maret 2020.
Tran,  P.D,  D.V.  de  Walle,  N.D.  Clercq,  A.D.  Winne,  D.  Kadow,  R.  Lieberei,  K. Messens,  D.N.  Tran,  K.  Dewttinck,  dan  J.V.  Durme.  2015.  Assessing  cocoa aroma  quality  by  multiple  analytical  approaches.  Food  Research International, 77(3): 657-669.
Wahyudi,  T.,  T.R.  Pangabean,  dan  Pujianto.  2002. Kakao.  Manajemen  Agribisnis  dari Hulu Hingga Hilir. Panduan Lengkap . Penebar Swadaya. 363p. Wasson  CS.2016. System  Engineering  Analysis,  Design,  And  Development  :  Concept, Principles and Practices . New Jersey (US) : John Wiley & Sons. Yuliandi  Y.  2014.  Strategi  Pengembangan  Usahatani  Kakao  di  Desa  Sritaba’ang Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Agrotekbis , 2:161-168.