Nuresti  Tristya  Astarina  (2023)  Analisis  Merger  Perusahaan  Digital  di  Indonesia    (Studi  Kasus  : Merger Goto dan Douyo/Huya), (8) 1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11233 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## ANALISIS  MERGER  PERUSAHAAN  DIGITAL  DI  INDONESIA    (STUDI KASUS : MERGER GOTO DAN DOUYO/HUYA)

## Nuresti Tristya Astarina
Magister Ilmu Hukum Univesrsitas Indonesia, Jakarta Email: tyastarina@gmail.com

## Abstrak
Pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia dituntut  mengimbangi globalisasi. Merger perusahaan digital menjadi sorotan yang cukup besar bagi pemerintah karena karakter  pasar  yang  berbeda  dengan  bisnis  konvensional.  Dalam  geliat  ekonomi masyarakat pasca pandemi, perekonomian digital di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan yang berasal dari pendatang baru dengan basis teknologi atau yang sering disebut sebagai  start-up. Meski secara angka  menguasai pasar, namun tetap belum bisa mandiri dari suntikan dana investor. Alhasil beberapa perusahaan start-up besar seperti Gojek saja memilih untuk melakukan efisiensi dengan aksi korporasi berupa merger  bersama  dengan  Tokopedia.  Harapannya  dengan  mempermudah pengguna/konsumen  dan  semakin  meningkatkan  efisiensi  perusahaan  sehingga mampu meningkatkan keangan perusahaan. Namun demikian, kedua perusahaan ini memiliki pasar digital yang berbeda karakter dengan perusahaan konvensional. Big data dan perlindungan pengguna lain disinyalir akan mempengaruhi keseimbangan pasar.  Pada  kenyataannya  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  (KPPU)  telah menetapkan alur merger berupa nilai batas/threshold dan apabila mencapai nilai batas tertentu,  maka  terdapat  wajib  notifikasi  dan  konsultasi  hingga  penilaian  Dengan demikian,  ada  kontrol  dari  pemerintah  terkait  dengan  merger  sangat  tergantung dengan peran KPPU. Perlu adanya analisis perkembangan merger perusahaan digital karena  akan  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  dengan membandingkan  praktik  merger  di  Indonesia  dengan  Merger  Goto  dan  rencana merger  DOUYO/HUYA  di  China.  Serangkaian  ketentuan  dan  peraturan penghindaran  monopoli  pasar  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  maupun peraturan perundang-undangan  lain  yang  masih  terkait.  Relevansi  peraturan-peraturan  yang ada  di  Indonesia  akan  dinilai  sejalan  atau  tidak  dalam  perkembangan  perusahaan digital yang membutuhkan efisiensi.
Kata  kunci :  Merger  Perusahaan;  Perusahaan  Digital;  Ekonomi  Digital;  UU  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat;  Merger  Goto;  Merger Douya/Huya.

## Abstract
The  growth  of  the  digital  economy  in  Indonesia  is  required  to  keep  pace  with globalization. The merger of digital companies has become a big enough spotlight for  the  government  because  the  market  character  is  different  from  conventional
businesses. In the post-pandemic economy, the digital economy in Indonesia is still dominated  by  companies  originating  from  newcomers  with  a  technology  base  or often  referred  to  as  start-ups.  Despite  having  significant  users  with  a  series  of conveniences offered, it turns out that start-up companies have a significant impact on  the  company's  financial  condition.  Even  though  it  dominates  the  market  in numbers,  it  still  cannot  be  independent  from  the  injection  of  investor  funds.  As  a result,  several  large  start-up  companies,  such  as  Gojek,  have  chosen  to  be  more efficient  with corporate actions in  the form of a joint merger  with Tokopedia. The hope is to make it easier for users/consumers and further improve company efficiency so as to  improve company finances. However, these two companies have a digital market that is different in character from conventional companies. Big data and the protection of other users are allegedly going to affect the balance of the market. In fact, the Business Competition Supervision Commission (KPPU) has determined the merger flow in the form of a threshold value and if it reaches a certain asset value, notification  and  consultation  is  required.  The  results  of  this  consultation  will determine whether the merger can be carried out or if there is something that must be adjusted. Thus, there is control from the government related to the merger which is very dependent on the role of the KPPU. In terms of digital company mergers that have their own characteristics, Goto and the Douya/Huya Plan  in  China  are  case studies in this research. It is necessary to analyze the development of digital company mergers because they will affect economic growth in Indonesia by comparing merger practices in China. A series of provisions and regulations for the avoidance of market monopoly in Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and  Unfair  Business  Competition  and  other  related  laws  and  regulations.  The relevance of existing regulations in Indonesia will be judged in line with or not in the development of digital companies that require efficiency.
Keywords: Company Merger; Digital Company; Digital Economy; Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; Goto Merger; Douya/Huya merger.

## Pendahuluan
Geliat  perekonomian  masyarakat  di  tengah  pandemi  mengalami  pergeseran makna  dari  mengejar  ekonomi  ke  arah  mengefisiensikan  diri.  Beberapa  perusahaan memutuskan untuk merger. Efisiensi dalam perusahaan sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini yang masih memulihkan keakibat akibat pandemic Covid-19. Bersamaan dengan itu, penanganan pandemi juga kerap sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya kebanyakan negara-negara lain di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan datanya pada 5 November 2020 bahwa PDB  Indonesia  mengalami  peningkatan  menjadi  -3,49  %  setelah  kuartal  sebelumnya hanya – 5,32% . Meski masih negatif, upaya peningkatan perekonomian tersebut diakui sebagai  keberhasilan  kebijakan  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  demi  melakukan pemulihan di masa pagebluk ini.
Menurut catatan Kemenkeu , konsumsi pemerintah yang tumbuh secara signifikan yakni  dari  -6,9  %  menjadi  9,8%  atau terjadi  turning  point  lebih  dari  17%.    Selain  itu,
konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat dari -5,5% menjadi -4,0 %. Segala upaya pembelanjaan  pemerintah  diupayakan  dalam  menggenjot  pertumbuhan  ekonomi  di kuartal  III  2020  ini  saah  satunya  dengan  memberikan  bantuan  sosial.  Tak  dinyana, minimnya pengawasan membuat bantuan sosial justru terlilit oleh masalah korupsi. Pada khususnya menyeret Menteri Sosial menjadi tersangka.
Menilik sejarah bagaimana kebijakan ekonomi hanya melihat angka sebenarnya sudah  terjadi  ratusan  tahun  lalu  di  Inggris.  Pada  masa  pemerintahan  Perdana  Menteri William  Petty,  Ia  memberikan  teori  bahwa  individu  merupakan  sumber  daya  ekonomi bagi Negara, dan dengan demikian perlu diuji dengan cara tertentu (Fioramonti, 2017). Sebagai  seorang  yang  meyakini  betul  keberpihakan  aritmetika,  ia  suguhkan pendekatannya sebagai factual dari nilai sebuah bangsa, meskipun pendekatannya banyak berpijak pada generalisasi dan pertimbangan nilai.
Kegagalan PDB sebenarnya pernah terjadi di Amerika Serikat pada  masa resesi 2008.  Wall  Street  Journal  melaporkan  pengakuan    Departemen  Perdagangan  bahwa estimasi  dan  kalkulasi  pertumbuhan  PDB  sudah  salah  sejak  empat  tahun  terakhir  dan harus direvisi dari atas ke bawah, dan dengan demikian menunjukkan kemungkinan resesi terjadi sejak 2007 terlepas dari representasi yang cukup optimis dari kebanyakan politisi politisi mengenai keadaan perekonomian Amerika (Hulten & Nakamura, 2022)
Akibat  dari  itu  mulailah  bermunculan  ide-ide  bahwa  PDB  bukan  satu-satunya pengukur keadaan  ekonomi  suatu Negara, melainkan  mesti  memasukkan unsur ukuran kesejahteraan subjektif masyarakat. Hal ini yang sejak 2012 telah diakui oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon dalam konferensi “Happiness and Well-being : Defining a New Economic Paradigm” yang dilakukan oleh perwakilan Bhutan di markas PBB, New York ” (Hulten & Nakamura, 2022)
Munculnya  parameter  kesejahteraan  sosial  diimbangi  dengan  meningkatnya perkembangan  inovasi  masyarakat  dalam  iklim  ekonomi  digital  di  Indonesia.  Terbukti pada November 2020, Indonesia telah dinobatkan dalam Startup Ranking sebagai Negara dengan pertumbuhan Start Up terbesar kelima di dunia, yakni berjumlah 2192.
Eksistensi  Startup  yang  cukup  banyak  ini  tidak  terlepas  dari  upaya  pemerintah memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi digital.  Seperti di tahun 2016, kita tahu bahwa telah diadakannya Badan Ekonomi Kreatif dan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang memantik masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
Perusahaan-perusahaan  swata  makin  membaca  pasar  ekonomi  digital  yang semakin  luas.  Untuk  itu  strategi  yang  digunakan  dalam  pengembangan  kian  inovatif. Strtategi  Gojek  dan  Tokopedia  mejadi  contoh  perkembangan  usaha  di  sektor  usaha  di Indonesia dan Rencana merger Douyu/Huyadi China (Ichsan, Panggabean, Syahbudi, & Nasution, 2022). Merger menjadi salah satu strategi dalam pengembangan bisnis ekonomi digital.  Keberadaan  pembatasan  merger  dalam  instrument  hukum  yang  berlaku  di Indonesia harus berjalan beriringan dengan peningatan ekonomi di Indonesia. Untuk itu kebijakan  pengecualian  terhadap  pembatasan  merger  perlu  dilakukan  pada  kondisi perekonomian  Indonesia  di  masa  ini.  Namun,  tidak  bisa  meninggalkan  upaya pembangunan  iklim  ekonomi  digital  yang  berkelanjutan.  Untuk  itu  peneliti  bermaksud
melakukan  sebuah  penelitian  hukum  dengan  judul  “Pembatasan  Merger  Perusahaan Digital Indonesia (Studi kasus : Merger GoTo dan Rencana Merger Douyu-Huya)”

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative  (Jonaedi  Efendi,  Johnny Ibrahim, & SE, 2018), yakni dengan  meneliti  hukum dari sisi  normatif  namun Peneliti juga  menyertakan  dukungan  data-data  empiris/praktek  di  lapangan.  Adapun  peneliti menggunakan  metodologi  penelitian  hukum  normatif  yakni  menjelaskan  perbandingan hukum terhadap pembatasan hukum  yang ada di Indonesia dengan pembatasan  merger perusahaan  di  Negara  lain  seperti  China.  Kemudian  peneliti  menggunakan  data-data empiris  untuk  mengetahui  gejolak  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  dalam bidang digital yakni kasus GoTo di Indonesia dan rencana merger perusahaan di China yakni  Douyu  dan  Huya.  Peneliti  memperhatikan  melalui  artikel-artikel  berita  maupun wawancara  langsung  stakeholder  sehingga  peneliti  dapat  mendapat  sumber  yang terpercaya sehingga layak dijadikan bahan analisis.

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Perkembangan  Merger  Perusahaan  Digital  Di  Indonesia  Dan  China  (Studi Kasus Merger Goto Dan Rencana Merger Douyu-Huya)
a. Pengaruh Paradigma Merger Perusahaan Digital Dunia terhadap Praktik Merger di Perusahaan Digital Indonesia
Belum lama Presiden Jokowi mengunjungi perusahaan milik Elon Musk di Amerika Serikat yang harapannya akan turut berinvestasi di Indionesia. Sebagai salah satu pelopor investasi  di  bidang  teknologi,  tidak  jarang  Elon  Musk  akan  melirik  perusahaan  digital sebagaimana  pernah  sebelumnya  membeli  saham  twitter.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa perkembangan perusahaan digital di Indonesia menjadi sorotan pemerintah dalam meningkatkan  perekonomian  dalam  negeri.  Masuknya  suntikan  investasi  yang  ramai dibicarakan masih seputar perusahaan started up .
Di  Amerika,  seorang  peneliti  kebijakan  publik  mengemukakan  bahwa seharusnya pembatasan merger vertikal pada perusahaan digital lebih dilonggarkan (Jamison,  2002).  Merger  vertikal  adalah  merger  di  mana  salah  satu  dari  dua perusahaan pra-merger  menjual  suau  input ke yang lain. Contohnya adalah Time Warner  dan  AT&T:  Sebelum  merger,  Time  Warner  menjual  konten  media  ke AT&T, yang kemudian menyediakan konten tersebut kepada pelanggannya.
Legislator Indonesia perlu menilik kembali bagaimana penerapan di Amerika tersebut  mempengaruhi  cara  pandang  terhadap  perusahaan  digital  yang  memiliki karakter  yang  unik.  Sebagai  contoh  dalam  kasus  yang  terjadi  saat  merger  yang dilakukan oleh perusahaan digital yang sudah besar ( big tech ) cenderung bertujuan melakukan  monopoli  atas  pasar  (Ramadhan,  2022).  Mereka  tidak  lagi  mengejar keuntungan,  namun  lebih  pada  penguasaan  pasar.  Namun  prinsi-prinsip  dalam paradigma  monopoli  yang  diketahui  secara  umum  nyatanya  berbeda  dengan monopoli yang dianut oleh Big Tech (Petit, 2020).
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nicolas  Petit  kemudian  memberikan hipotesis  bahwa  monopoli  perusahaan big  tech tidak  seperti  monopoli memaksimalkan  keuntungan.  Adapun  pengambilan  keputusan  perusahaan teknologi  yang  besar  ini  tidak  mampu  membuat  produksi/keuntungan  jangka pendek yang membuat MR=MC.  Tanpa perspektif yang dapat dilihat sebelumnya bahwa kedua kurva akan berpotongan. Ini memiliki dua implikasi logis. Pertama, dengan  asumsi  bahwa  MR=MC  tetap  menjadi  proposisi  maksimal-  keuntungan tetap  ada  untuk  perusahaan  teknologi  besar,  itu  harus  menjadi  tujuan  jangka panjang. Kedua, pendekatan maksimalisasi keuntungan jangka pendek perusahaan big tech harus dengan produksi yang lain (Petit, 2020)
Gagasan bahwa “merger dengan pesaing unik di masa depan harus dianggap melanggar  hukum”  tidak  terlalu  kontroversial.  Masalahnya  tentu  saja,  adalah definisi "pesaing masa depan yang sangat mungkin." Ini khususnya bermasalah di industri di mana model bisnis sangat sulit diprediksi, termasuk oleh peserta industri itu sendiri.
Kasus untuk membalikkan beban pembuktian. Bukan suatu kebetulan bahwa banyak  pakar  antimonopoli  terkemuka  mengusulkan  perubahan  drastis  dalam kebijakan  merger  sebagai  pembalikan  beban  pembuktian.  Ada  berbagai  argumen valid  yang  mendukung  pergeseran  ini.  Kemudian  ada  3  hal  penting  dalam membahas monopoli (Petit, 2020)
Antitrust  lebih  dari  sekadar  kebijakan  merger.  Diskusi  di  atas  tidak menyiratkan  bahwa  perusahaan  teknologi  tinggi  harus  bebas  dari  pengawasan antimonopoli.  Di  sisi  lain.  Intinya  adalah  bahwa,  dari  berbagai  instrumen  yang tersedia  untuk  instansi  pemerintah,  tinjauan  merger  kemungkinan  paling  tidak efisien (sekali lagi, ketika mempertimbangkan perusahaan teknologi tinggi).
Dengan  melihat  penjabaran  di  atas,  diperlukan  kehati-hatian  dalam mereformasi  kebijakan  merger,  ini  tidak  berarti  bahwa  peningkatan  penegakan kebijakan  tidak  diperlukan.  Di  sisi  lain.  Diperlukan  pengecekan  bagaimana penyalahgunaan  posisi  dominan,  pengetatan  perlindungan  konsumen,  dan pengaturan langsung perusahaan dominan, bukan kebijakan merger pre-emptive.
Penggabungan  perusahaan  digital  yang  menyebabkan  harga  pelanggan menjadi  melambung,  maka  disitu  peran  pemerintah  untuk  mengatur.  Namun dengan  merger perusahaan digital, pembatasannya harus lebih kasuistis dan tidak mengikat  secara  umum  saja  (Wardhani,  Putri,  &  Widayati,  2019).  Munculnya kekuatan pasar selalu cepat dalam teknologi, menyiratkan bahwa kekuatan itu tidak pernah  benar-benar  ada.  Dan  buktinya  adalah  bahwa  menghukum  keberhasilan merger  yang  ditujukan  untuk  kepuasan  pelanggan  dengan  dihadapkan  pada pembatasan  merger  yang  kaku  akan  menghambat  perkembangan  usaha  (Holt  & Jamison, 2009).
b. Analisis Praktik Merger Perusahaan Digital di Indonesia dalam kasus GoTo  Tujuan dan Proses Merger Perusahaan Digital di Indonesia dalam kasus Merger Goto
Sebelum  diwacakan  akan  melakukan  merger,  Gojek  adalah  perusahaan started up yang besar dan telah terkenal berhasil mengungguli ojek berbasis online. Belum adanya transportasi yang memadahi dan merata dimanfaatkan Gojek untuk menguasai  konsumen  ojek  online  yang  tergolong  murah  dan  mudah  dijangkau semua  kalangan  masyarakat.  Sedangkan  Tokopedia  juga  merupakan  pioner marketplace  di  Indonesia.  Fakta  tersebut  membuat  merger  Gojek  dan  Toopedia menjadi  sorotan  pengamat  monopoli  di  Indonesia.  Pasalnya  seolah-olah  ada  dua perusahaan teknologi raksasa di Indonesia bergabung dan seperti akan menguasai pasar.
Di semua sektor utama Indonesia, pengeluaran TI tidak hanya tertinggal dari negara maju tetapi juga negara-negara rekan, yang menunjukkan tingkat intensitas digital yang rendah (Das, Gryseels, Sudhir, & Tan, 2016) Sementara sektor-sektor berat tenaga kerja seperti  layanan keuangan dan  layanan bisnis sedikit  lebih  baik karena  digitalisasi  tenaga  kerja  dan  didorong  oleh  booming  teknologi  keuangan (fintech)  yang  sedang  berkembang,  sektor  industri  tulang  punggung  aset-yang meliputi  pertambangan,  manufaktur,  dan  sumber  daya  alam  dan  menyumbang sekitar 50 persen dari PDB negara itu—tertinggal jauh di belakang negara-negara lain (Das et al., 2016).
Selanjutnya perlu ditilik kembali unsur-unsur pasal yang mengarahkan pada istilah “praktik monopoli”, “pasar bersangkutan” dan produknya untuk mengetahui adanya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  merger GojekTokopedia.  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 mendefinisikan praktek monopoli sebagai “ emusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau  lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan  atau pemasaran  atas  barang  dan  atau  jasa  tertentu  … ”.  Pasal  1  angka  10  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan “pasar bersangkutan” sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau wilayah pemasaran tertentu dengan barang dan  jasa  yang  sejenis  atau  pengganti.  Apabila  ditelaah  lebih  lanjut  untuk mengetahui  apakah  pasar  bersangkutan  pada  GojekTokopedia,    dapat  dicapai melalui  pemeriksaan  langsung  terhadap  perilaku  konsumen  dan  bukan  pada partisipasi  pelaku  usaha  dalam  organisasi  atau  asosiasi  tertentu  seperti  Kamar Dagang Indonesia (KADIN) atau IDEA (Indonesian E-commerce Asosiasi).
Oleh  karena  itu,  pola  konsumen/pelanggan  perlu  diperhitungkan  ketika menentukan "pasar bersangkutan") (Koehler, 1998), misalnya dengan simulasi ada tidaknya produk/jasa yang sama dari tokopedia maupun gojek. Kenyataannya bila dengan menaikkan harga dan produk yang sama di marketplace Tokopedia, tetap memerlukan  analisis  perilaku  konsumen  di  marketplace non-Tokopedia bukan gojek.  Sementara  itu,  ketika  seorang  konsumen  "menggunakan  ke  Gojek"  untuk produk yang sama, keduanya berarti "bersangkutan" dengan “Pasar tersebut". Tapi jika  konsumen  "tidak  berpindah”  ke  Gojek,  berarti  mereka  tidak  berada  di  pasar yang sama.
Konsep  penting  lainnya  yang  terkait  dengan  perilaku  langsung  konsumen adalah "produk alternatif" (Octavia, 2012). Apakah Gojek dapat digantikan dengan Tokopedia? Peraturan Komisi Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU) No. 3 Tahun 2009 mendefinisikan produk substitusi sebagai produk yang memiliki karakter dan fungsi  yang  sama  tanpa  memperhatikan  spesifikasi  teknis,  merek,  dan  gaya kemasan.  Ditemukan  bahwa  ketika  sebagian  besar  konsumen  menemukan  satu produk  terlalu  mahal  di  Tokopedia,  mereka  biasanya  beralih  membeli  produk serupa di marketplace lain seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dengan harga lebih murah. Artinya, semua bisnis ini berada di "pasar yang relevan" sementara Gojek dan Tokopedia memiliki “pasar yang berbeda”.
Jika  dianalisis  kembali,  merger  Goto  bertujuan  untuk  meningkatkan penjualan  dan  penghematan  operasional  (sinergi).  Dengan  adanya  peningkatan penjualan berarti pangsa pasar perusahaan bertambah sehingga peru- sahaan dapat meningkatkan penjualan secara berkesinambungan dan apat mendominasi pasar.
Berdasarkan sudut pandang ini, ini adalah keadaan darurat yang harus segera dilakukan. Menurut penulis, KPPU harus bekerja sama untuk menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat antara perusahaan dan pemerintah. Jika kedua hal ini dapat  dilaksanakan,  saya  berharap  dapat  menciptakan  suasana  persaingan  yang sehat di Indonesia. Persaingan usaha yang sehat akan berdampak positif bagi pelaku ekonomi karena dapat menghasilkan momentum atau insentif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk.
c. Pengaruh  Perkembangan  Pasar  Ekonomi  Digital  Indonesia    Pasca  Merger Perusahaan Digital Dalam Kasus Merger Goto
Pasca Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo pada Mei 2021, nilai transaksi atau nilai transaksi bruto (GTV) grup tersebut melampaui US$22  miliar atau  Rp314  triliun.  Pada  saat  yang  sama,  volume  transaksi  melebihi  1,8  miliar. kerugian  Bersih  Goto  untuk  2018-2021masih  tinggi Goto  sendiri  masuk  sebagai usaha  ritel  marketplace  sehingga  cukup  menjadi  perhatian  dalam  meningkatkan perekonomian  digital  ini.  Lima  cara  untuk  menang  di  era  digital  menurut McKinsey.    Merger  merupakan  salah  satu  tools  yang  digunakan  dalam  efisieni usaha.  Namun  tidak  sampai  disitu.  Jika  melihat  dari  pemaparan  apa  yang dibutuhkan  dalam  transformasi  digital.  Maka  keberhasilan  merger  akan  dilihat bagaimana  bertahannya  perusahaan  digital  tersebut.  Pada  kepemimpinan, perusahaan dapat menunjuk Chief Digital Officer (CDO) untuk mendorong agenda digital perusahaan. Misalnya, Starbucks menunjuk CDO yang bertanggung jawab atas semua inisiatif digital, termasuk aplikasi seluler dan program loyalitas.
Dari  penjabaran  di  atas  maka  dampak  merger  Goto  menjadi  masa  depan pengaturan persaingan usaha di Indonesia. Di era digital, mula-mula definisi pelaku ekonomi harus dirinci secara lengkap; sekarang diatur dengan cukup tegas dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Saat mendefinisikan pasar yang relevan, tidak hanya transaksi uang yang diperhitungkan, tetapi juga aliran data yang terjadi.
Otoritas  persaingan  sudah  mulai  menerapkan  kriteria  tambahan  saat  menentukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat di sektor digital. Jerman merevisi undang- undang  persaingannya  untuk  mempertimbangkan  fitur-fitur  baru  ekonomi  digital dengan  mengubah  produk/layanan  gratis  platform  menjadi  pasar  tunggal (Hendarsyah, 2019)
Perusahaan  yang  menggunakan  Platform  digital  sering  mendapatkan kekuatan  di  pasar  dengan  mengontrol  dan  memiliki  akses  ke  banyak  data konsumen.  Di  era  digital  saat  ini,  banyak  terjadi  pelanggaran  persaingan  bisnis, termasuk menyalahgunakan posisi dominan. Ketika platform digital menjadi lebih kuat,  berkat  perkembangan  bisnis  terkait,  kemampuan  mereka  untuk mengumpulkan informasi, daya saing mereka, dan kapasitas mereka untuk menjadi konsumen  dan  pemilik  toko  online  meningkat.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  bias terhadap pesaing di ritel, dan kontrak yang membatasi dengan pelanggan. Platform juga dapat menjual kebijakan kepada pelanggan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi  konsumen  yang  membelinya,  yang  pada  gilirannya  dapat  menyebabkan pesaing menutup bisnis mereka, dan meninggalkan pasar.

## 2. Praktik Penegakan Pembatasan Merger Dalam Kasus Rencana Merger DOUYU-HUYA Di China
Adanya  larangan  ini  ditunjukkan  dengan  penegasan  konsentrasi  pasar.  Huya  dan Douyu, dua pemain terbesar di industri ini, masing-masing menyumbang 40% dan 30% dari penjualan,  dan  masing-masing  45%  dan  35%  dari  pengguna  aktif,  menurut  Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar. Tencent yang berbasis di Shenzhen menguasai 43% pasar video game China pada tahun 2020 (Cai, 2020).
Perusahaan  teknologi  memiliki  37  persen  Huya  dan  38  persen  Douyu.  Tencent diharapkan  memiliki  sekitar  67%  dari  perusahaan  gabungan.  Administrasi  Negara  untuk Peraturan  Pasar  mengungkapkan  dalam  sebuah  pernyataan  bahwa  mereka  telah mempertimbangkan  rencana  merger  antara  Huya  dan  Douyu  sejak  Januari  2021,  dan  telah meminta pendapat dari lembaga pemerintah terkait, pakar, dan pesaing industri. Administrasi Negara  untuk  Peraturan  Pasar  mengatakan  bahwa  mereka  berkomunikasi  dengan  Tencent selama  proses  peninjauan,  meskipun  perusahaan  mengajukan  rencana  merger  yang  direvisi, itu gagal untuk mengurangi dampak negatif pada persaingan pasar.
Dengan  adanya  keputusan  SAMR,  manajemen  Tencent  menyatakan  akan  mematuhi keputusan Administrasi Negara untuk Pengaturan Pasar, beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaannya. Hal senada juga disampaikan manajemen  Huya.  Pada  saat  yang  sama,  manajemen  Douyu  menyatakan  sepenuhnya menghormati keputusan hukum Tata Usaha Negara untuk Pengaturan Pasar dan akan bekerja sama  sesuai  dengan  peraturan  terkait.  Penangguhan  Administrasi  Negara  untuk  Peraturan Pasar  atas  penggabungan  Huya  dan  Douyu  adalah  peristiwa  hukum  terbaru  di  industri teknologi China karena regulator memperketat pengawasan mereka terhadap praktik monopoli (Cai, 2020).
3. Pengaruh Batalnya Rencana Merger DOUYU-HUYA dalam Arah Kebijakan Merger di China Dalam hal strategi penetapan harga, platform online mulai meluncurkan klausa paritas  harga  atau  klausa  negara  yang  paling  disukai.  Pengaruhnya  terhadap  harga memicu  berbagai  investigasi,  yang  mengharuskan  lembaga  penegak  hukum  untuk
menarik garis tentang apa  yang dapat diterima di  bawah undang-undang persaingan masing-masing (Van Uytsel, 2020).
Ekonomi digital merupakan konsep yang secara bertahap dianut oleh komunitas sarjana  hukum  persaingan.  Fokus  penelitian  yang  dibawa  dalam  ekonomi  digital adalah pada platform dan bisnis yang dikembangkan untuk suatu platform. Platform ini,  yang  sering  disebut  lebih  lanjut  dengan  kata  digital,  dapat  dianggap  sebagai “jumlah  total  tempat  pertukaran  informasi,  barang,  atau  jasa  yang  terjadi  antara produsen dan konsumen serta komunitas yang berinteraksi dengan platform tersebut (Brousseau & Penard, 2007).”

## Kesimpulan
Berdasarkan dari pembahasan  yang dijelaskan pada bab sebelumnya,  maka dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Perkembangan  dalam  pembatasan  merger  di  Indonesia dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  perekonomian  dunia, terutama iklim ekonomi digital. Big data menjadi tantangan yang diatur oleh pengambil kebijakan  dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia  dalam  menentukan  ambang  batas keseimbangan pasar dan keseimbangannya dengan penggunaan oleh masyarakat. Dengan seiring  adanya  perbedaan  motif  pasar  digital  dengan  perusahaan  konvensional,  peran KPPU  juga  dituntut  menjadi  lebih  fleksibel  sepanjang  tetap  mengedepankan  kegunaan bagi masyarakat sebagai konsumen. Perekonimian dituntut untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi global, sehingga perekonomian digital di Indonesia tidak tertinggal.
Berkaitan  dengan  perkembangan  pembatasan  merger  di  China  yang  telah  lebih maju  secara  perkembangan  perusahaan  digital,  pemerintah  membatasi  dengan  ketat khususnya  bagi  persaingan  pasar.  Tujuan  Regulasi  Perusahaan  Digital  di  Indonesia adalah  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  persahaan-perusahaan  dalam  negeri  untuk bersaing di pasar digital. Pasalnya, pada perkembangan tekhnologi di Indonesia belum sepesat  perkembangan  teknologi  di  dunia.  Sehingga  perlu  peran  pemerintah  untuk mendukung  masyarakat  dan  dapat  menyamakan  level  globalisasi.  Dengan  tujuan pertumbuhan perekonomoian di Indonesia, Pemerintah meonggarkan beberapa batasan- batasan merger sehingga lebih berfokus pada sisi fungsional masyarakat pada umumnya terlebih dahulu.
Meski begitu, belajar dengan yang terjadi pada Goto, Pemerintah mesti turut serta dalam  menggenjot  perusahaan  digital  untuk  memiliki  daya  saing  tinggi  dan  memiliki produktifitas  yang  tingga.  Sekat  antara  perusahaan  konvensional  dan  digital  sangat bergantung  pada  tingkat  teknologi  yang  digunakan,  oleh  karenanya  pemerintah  mesti mengatur strategi agar perkembangan teknologi juga dilakukan sevcara merata terutama pada stakeholder di tingkat pengambil kebijakan. Sehingga dapat mengukur bagaimana perkembangan  digital  di  Indonesia  dapat  merata  dan  adil  tanpa  adanya  ketimpangan pasar.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  saat  Dalam  penegakan  analisis  Praktik Penegakan  Pembatasan  Merger  dalam  kasus  dan  Rencana  Merger  DOUYU-HUYA  di China  yang  dibatalkan,  pemerintahnya  memiliki  kepemahaman  terhadap  kondisi  pasar perusahaan  digital  yang  unik  dan  memiliki  potensi  monopoli  bukan  hanya  sekedar
menggenjot  pertumbuhan  ekonomi,  namun  juga  meratakan  edukasi  mengenai  pasar perekonomian digital.

## BIBLIOGRAFI
Brousseau, Eric, & Penard, Thierry. (2007). The economics of digital business models: A  framework  for  analyzing  the  economics  of  platforms. Review  of  Network Economics , 6 (2).
Cai, Jingmeng. (2020). The sharing economy and China’s antimonopoly law: from the Didi case to regulatory challenges. Asia Pacific Law Review , 28 (1), 159–178.
Das,  Kaushik,  Gryseels,  Michael,  Sudhir,  Priyanka,  &  Tan,  Khoon  Tee.  (2016). Unlocking Indonesia’s digital opportunity. McKinsey & Company , 1–28.
Fioramonti,  Lorenzo.  (2017).  Problem  Domestik  Bruto:  Sejarah  dan  Realitas  di  Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi. terj. Jakarta: Margin Kiri .
Hendarsyah,  Decky.  (2019).  E-commerce  di  era  industri  4.0  dan  society  5.0. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 8 (2), 171–184.
Holt, Lynne, & Jamison, Mark. (2009). Broadband and contributions to economic growth: Lessons from the US experience. Telecommunications Policy , 33 (10–11), 575–581.
Hulten, Charles R., & Nakamura, Leonard I. (2022). Is GDP Becoming Obsolete? The “Beyond GDP” Debate . National Bureau of Economic Research.
Ichsan, Reza Nurul, Panggabean, Nazlah Rachma, Syahbudi, Muhammad, & Nasution, Lukman. (2022). Strategi Pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Kreatif. Jurnal Darma Agung , 30 (3), 865–882.
Jamison, Mark A. (2002). Competition in Networking: Research Results and Implications for Further Reform. L. Rev. MSU-DCL , 621.
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Koehler,  Matt.  (1998).  The  Importance  of  Correctly  Identifying  the  Consumer  for  an Antitrust Relevant Market Analysis. UMKC L. Rev. , 67 , 521.
Octavia,  Ade. (2012). Gaya Hidup dan Perilaku Pembelian Emas Putih di  Kota Jambi. Jurnal Manajemen Pemasaran Modern .
Petit, Nicolas. (2020). Big tech and the digital economy: The moligopoly scenario . Oxford University Press.
Ramadhan, Victorio Johan Oki. (2022). Konflik Pasar Monopoli terhadap Pelaku Usaha. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (6), 4925–4933.
Van Uytsel, Steven. (2020). The proliferation of  competition  law  in  Asia:  from  forced adoption  to  an  integration  project. In Research  Handbook  on  Asian  Competition
Law (pp. 25–42). Edward Elgar Publishing.
Wardhani,  Ire  Puspa,  Putri,  Annisa  Mutia,  &  Widayati,  Susi.  (2019). Aplikasi  Profil Perusahaan Digital Berbasis Web .

## Copyright holder:
Hasna Nurhasanah, Dida Diah Damayanti, Mohammad Deni Akbar (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: