## Journal of Political Issues
Volume 1, Nomor 2, Januari 2020, pp. 103-114 ISSN: 2685-7766
Copyright © 2020. Owned by Author(s), published by Journal of  Political Issues. This is an open-acces article under CC-BY-NC-SA License

## Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi
Mohamad Rapik 1* , Bunga Permatasari 1 , Adinda Farah Anisya 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 36122 Muaro Jambi – Jambi, Indonesia
Info Artikel: Dikirim: Nov 27, 2019 Diterima: Jan 27, 2020 Dipublikasi: Jan 28, 2020
Kata Kunci: Deradikalisasi; FKPT; Terorisme;
Koresponden: Mohamad Rapik, Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email: m.rapik@unja.ac.id
Cantuman Sitasi : Rapik, Mohammad, et.al.
(2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme  dalam  Menjalankan Program Deradikalisasi. Journal  of  Political  Issues 1(2),
103-114. Doi:
https://doi.org/10.33019/jpi.v1 i2.11

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v1
i2.11

## Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
ABSTRACT, This  article  aims  to  elaborate  an  empirical  study  on  the  role  of  the FKPT (Coordintaing Forum on The Eradication of Terrorism). This article is based on an assummtion that the FKPT is a vital agent hoped to play a significant role of dradicalisation. The study was conducted to proof as to wether this assumtion is right or  wrong  by  observing  the  performaance  of  this  agent.  In  addition  to  study  of  its performance, the article also focuses on the issue of deradicalisation on the assumtion that it is program that the FKPT should play its role. Any affort to eradicate terrorism should  only  be  efficient  through  a  work  of  deradicalisation.  The  essence  of  this program  is  to  shift  paradigm  or  mindset  which  is  believed  to  have  been  dangerous and  misleading.  Applying  an  empitical  legal  approach,  this  study  aims  to  explore deeply  the  application  of  the  deradicalisation  and  its  influence  in  enhanching community awareness against the danger of terrorism. It is found through this study that  the  FKPT,  as  long  as  its  role  is  concerned,  has  been  working  so  efficently  by advocating brokers to dessimanate its mission of deradicalisation. However, the study also revealed waknessess during its program showing that the community awareness over the danger of the terrorism ideology has not increasingly shifted as the program might have expected. Istead, as the study revealed, religious extremism seems to have been  increased  lately.  It  is  suggested  through  this  study  that  the  FKPT  work  more expansively reaching the root, especially to the lay people and students as they have mostly been the main target of radicalisation and of potentially terrorism.
ABSTRAK, Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  secara  empirik  peran deradikalisasi oleh FKPT. Diawali dari asumsi bahwa FKPT merupakan agen penting dalam  melakukan deradikalisasi, maka studi ini berupaya  menyorot kinerja dan hasil yang  telah  dicapai  oleh  lembaga  ini.  Di  samping  sudah  menjadi  bagian  dari  kerja FKPT, deradikalisasi menjadi topik makalah ini berdasarkan asumsi bahwa terorisme berawal  dari  radikalisme.  Oleh  karena  itu,  upaya  memerangi  terorisme  lebih  efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir  yang dianggap  salah.  Dengan  menerapkan  penelitian  hukum  empirik,  studi  ini  hendak menjelajahi  beberapa  hal,  yaitu pertama ; bagaimana  pelaksanaan  program deradikalisasi FKPT? Kedua , bagaimana pengaruh program deradikalisasi FKPT bagi masyarakat  dalam  meningkatkan  kesadaran  mereka  akan  bahaya  terorisme.  Studi  ini menemukan bahwa FKPT dalam menjalankan tugaskan bekerja secara efisien dengan memanfaatkan  para  broker  sebagai  perpanjangan  tangan  dalam  menyemai  misi deradikalisasi.  Kelemahan  ditemukan  manakala  teridentifikasi  bahwa  pemahaman masyarakat  masih  belum  bergeser  pada  nilai-nilai  ideologis  yang  dikehendaki. Terdapat  kecendrungan  faham  kekerasan  agama  justru  mengalami  peningkatan. Karena itu, disarankan agar FKPT bekerja secara lebih luas menjangkau akar rumput, terutama  masyarakat  dan  mahasiswa/pelajar  mengingat  faham  radikalisme  yang berpotensi pada tindakan terorisme banyak ditemukan pada kelompok tersebut.

## Tentang Penulis:
Mohamad Rapik , menyelesaikan studi Magister (S2) pada dua Institusi yaitu IAIN Sultan  Thaha  Saifudin  Jambi  pada  tahun  2003  dan  Universitas  Jambi  pada  tahun 2012. Saat ini penulis adalah dosen Fakultas Hukum di  Universitas Jambi.
Bunga  Permatasari ,  menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  Universitas  Jambi  pada tahun 2014. Saat ini penulis adalah dosen Fakultas Hukum di  Universitas Jambi.
Adinda Farah Anisya, saat ini penulis adalah Mahasiswa (S1) Fakultas Hukum di Universitas Jambi dan aktif pada organisasi Law Science Organization.

## PENDAHULUAN
Program  deradikalisasi  belakangan  ini  menjadi  upaya  yang  serius  seiring  dengan tetap  maraknya  aksi-aksi  terorisme.  Langkah  deradikalisasi  ini  dilakukan  dalam  rangka pencegahan  dini  bibit-bibit  terorisme  akibat  pemahaman  ideologi  yang  radikal.  Secara potensial,  faham  radidkal  ini  dianggap  bersifat  destruktif  dan  mampu  merasuki  hampir semua  lapisan  masyarakat.  Untuk  ini,  Pemerintah  Indonesia  bahkan  telah  mengeluarkan SKB  (Surat  Keputusan  Bersama)  untuk  mencegah  segala  macam  bentuk  radikalisme  yang diduga kuat telah menyusup di kalangan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara). SKB tersebut bahkan  mengamanatkan  dibentuknya  Satuan  Tugas  untuk  menangani  tindakan  radikalisme yang  terjadi  di  kalangan  ASN  yang  meliputi  sikap  intoleran,  anti  ideologi  Panasila,  anti NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa (SKB 11 Menteri: 2019).
Terorisme  sebagai  sebuah  kejahatan  telah  ditempatkan  sebagai  dalam  rangking extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Namun berbeda dari kejahatan luar biasa lainnya,  seperti  korupsi  dan  narkotika,  kejahatan  terorimse  melibatkan  pemahaman  yang keras namun dianggap legitimate oleh penganutnya. Mengingat sifatnya yang extraordinary dan ideologis , maka pentingnya deradikalisasi dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dihindari.  Pendekatan  deradikalisasi  berangkat dari  suatu  asumsi  bahwa  terorisme  berpangkal  dari  radikalisme.  Oleh  karenanya,  upaya penanggulangan tindak  pidana  terorisme dinilai  akan jauh  lebih  efektif  melalui  pendekatan deradikalisasi,  yaitu  upaya  untuk  mengubah  pandangan  dunia  atau  cara  berfikir  yang dianggap berbahaya, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur pemikiran dan cita-cita yang bisa  membawa  manusia  pada  tindakan  terorisme.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  cara memberikan  pemahaman  baru  tentang  realitas  yang  mereka  fahami  selama  secara  keliru selama ini, serta menekankan pentingnya sikap-sikap inklusif, toleran, dan moderat tentang isu-isu jihad (Bouzar, 2018)
Dalam  konteks  Indonesia,  menurut  Irfan  Idris,  salah  satu  akar  terorisme  adalah faham  radikalisme  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  tindakan  radikal  yang  memaksakan kehendak. Menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka  yang  paling  benar,  di  luar  itu  salah  dan  merusak  umat  manusia  oleh  karena  harus diperangi  (Sarwono,  2012).  Ideologi  radikal  tersebut  menurut  Fathurin  Zen,  berakar  dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru (Zen, 2012).
Perang  melawan  terorisme  telah  terbukti  mampu  melenyapkan  atau  menangkap sejumlah  orang  yang  diduga  sebagai  teroris.  Namun  pada  kenyataanya,  cara-cara  tersebut tidak  serta  merta  mampu  menanggulangi  kejahatan  terorisme.  Bahkan  dalam  banyak  hal, tindakan-tindakan represif justru meningkatkan intensitas dan kuantitas kejahatan terorisme. Kejahatan  yang  dihadapi  secara  represif  tidak  jarang  jusru  melahirkan  semacam  siklus kekerasan  yang  bekerja  secara  simbiosis  mutualisme.  Terlebih  bahwa  persoalan  ideologis dari terorisme, yang di antaranya menganggap bahwa kelompok di luar mereka adalah kafir dan layak untuk dibinasakan, menjadi faktor pendukung berkembang pesatnya kejahatan ini. Doktrin  keselamatan  yang  mereka  yakini  menjadi  faktor  pendorong  kalangan  teroris  untuk melancarkan serangan-serangan mematikan di tempat manapun yang mereka anggap sebagai musuh.  Karena  itu,  tidak  sedikit  pihak  yang  kemudian  menyarankan  bahwa  pendekatan dialogis dan bukannya represif jauh lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan terorisme.
Sebagai  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  hukum  sebagai panglima, pendekatan hukum (penal) terhadap suatu  tindak pidana dianggap sebagai upaya paling  efektif  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  terorisme.  Despan  Heryansyah  & Muhammad Hidayatullah bahkan memandang bahwa penegakan hukum itu teramat penting untuk dilakukan. Jika tidak, maka hukum itu akan mati (Heryansyah, 2018) dan pasti akan menyebabkan rusaknya bangunan dan sistem sosial.
Sebagai konsekuensi dari upaya penal tersebut, penanggulangan kejahatan terorisme dilakukan  melalui  proses  pemidanaan  sebagaimana  tindak  pidana  lainnya.  Tujuan  yang diharapkan  dari  pemidanaan  tersebut  tiada  lain  adalah  untuk  mengembalikan  dan menetralisir  sifat  jahat  dalam  diri  seseorang  dapat  dilakukan,  dan  selanjutnya mengembalikan  orang  tersebut  pada  pelukan  sosialnya  (Monalisa,  2019).  Sekalipun memiliki  nilai-nilai  etis  di  balik  upaya  penal  tersebut,  faktor-faktor  represif  tidak  bisa dihindarkan.  Dengan  demikian,  upaya  pemidanaan  seperti  itu  ternyata  tak  cukup  bekerja untuk  membuat  jera  para  teroris.  Sebagai  kejahatan  yang  dikembangan  melalui  proses indoktrinasi,  mereka  yang  sudah  menjelma  menjadi  teroris  umunya  akan  sulit  untuk dikembalikan  pada  keadaan  semula.  Bahkan  beberapa  di  antara  mereka  dikabarkan  telah menyebar doktrin ideologis terorisme di kalangan para narapidana lainnya.
Salah satu kasus yang menunjukkan gagalnya program deradikalisasi yang dilakukan melalui pendekatan penal adalah lahirnya residivis teroris yang justru bertekad melanjutkan aksi  dan  merekrut  anggota  baru.  Satu  di  antara  mereka  adalah  kasus  Afif  alias  Sunakin, pelaku teror bom Thamrin pada 14 Januari 2016. Afif mulai menghuni Lapas Cipinang pada 2011  karena  terbukti  mengikuti  pelatihan  bersenjata  di  Jalin  Jantho,  Aceh.  Afif  kemudian dibebaskan  pada  tahun  2015.  Sayangnya,  Afif  yang  sudah  melewati  proses  pemidanaan ternyata  kembali  melakukan  tindakan  terorisme  padahal  sebelumnya  ia  sudah  dianggap terbebas dari unsur-unsur radikal sehingga mendapatkan pembebasan.
Saat  berada  di  Lapas  Cipinang,  Afif  bersama  napi  lainnya,  Kurnia,  menjadi  murid Aman Abdurrahman. Aman yang dipindah ke Lapas Nusakambangan adalah residivis kasus terorisme. Ia bahkan disebut-sebut sebagai ideolog paham ISIS di Indonesia. Saat di penjara, Aman bukannya terkucil. Ia bahkan mampu merekrut pengikut baru dan mengkoodinir aksi teror. Penjagaan  yang demikian ketat  di  blok  penjara khusus  narapidana terorisme ternyata belum  tentu  mampu  membuat  pelaku  terorisme  tobat.  Penjara  yang  sangat  ketat  itu  justru menjadi media rekrutmen dan radikalisasi kelompok teror baru  (tirto.id, 2019).
Oleh karena itulah, dibutuhkan sebuah badan seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme  (FKPT)  yang  lebih  kuat  agar  para  teroris  tidak  lagi  menyebarkan  terornya  dan meresahkan  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  kehidupan  bangsa  yang  aman  dan  damai, upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  melalui  program  deradikalisasi  oleh  pihak FKPT  menjadi  sangat  urgen.  Namun,  keberadaan  FKPT  di  daerah  sekalipun  tampaknya belum mampu meredam secara signifikan pertumbuhan radikalisme di kalangan masyarakat. Artikel  ini  berupaya  menelisik  sejauh  mana  FKPT  Propinsi  Jambi  sudah  melaksanakan fungsi  deradikalisasi  dalam  rangka  melakukan  upaya  penanggulangan  tindak  pidana terorisme. Demikian pula, artikel ini ingin memaparkan bagaimana pengaruh deradikalisasi FKPT  terhadap  sikap  anti  radikalisme  serta  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan bahaya terorisme di Propinsi Jambi.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  pada  mulanya  merupakan  penelitian yuridis  empiris ,  yaitu  sebuah penelitian  hukum  empiris  yang  bertugas  memaparkan  fakta  hukum  lewat  pengamatan. (Sinamo, 2009). Pada dasarnya, hukum selalu bersifat normatif. Namun, dalam beberapa hal, hukum  juga  bisa  ditampilkan  dalam  gejala-gejala  dan  praktik  sosial.  Dari  sanalah  hukum bisa  dilihat  dan  dibandingkan  antara  sisi  ideal  ( das  sollen )  dan  sisi  nyatanya  ( das  sein ). Kesenjangan antara dua sisi itulah yang melahirkan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang implementasi deradikalisasi oleh FKPT Porpinsi Jambi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Radikalisme dan Terorisme
Kajian  mengenai  deradikalisasi  sebaiknya  dimulai  dengan  mengurai  arti  radikalisme yang  merupakan  sasaran  dari  gerakan  ini.  Dalam  sejumlah  literatur,  istilah  radikalisme seringkali  bertumpang-tindih  dengan  pemaknaan  lain  dari  gerakan  atau  ideologi  serupa seperti  fundamentalisme,  ektremisme,  terorisme  dan  sebagainya.  Pemaknaan  radikalisme mesti  dilakukan  secara  hati-hati.  Karena  seringkali  dimaknai  secara  pejoratif  dan  negatif, banyak  orang  yang  enggan  disebut  sebagai  radikal.  Din  Syamsuddin,  misalnya,  terang- terangan menyebut bahwa wacana anti radikalisame menyakiti hati umat Islam (politik.rmol, 2019).
Radikalisme  berasal  dari  kata  “radikal”  yang  merupakan  turunan  kata  dari  “radix” (Latin)  yang  artinya  akar  (Golose,  2009),  pangkal,  bagian  bawah,  dan  juga  bisa  berarti menyeluruh,  habis-habisan  dan  amat  keras  untuk  menuntut  perubahan.  Sejatinya  ia merupakan  cara  berfikir  falsafi  yang  berupaya  mencari  kebenaran  dengan  cara  berfikir sampai  ke  akar  permasalahan  agar  dapat  mencapai  hakikat  pengetahuan  demi  mencapai kebijaksanaan.
Dalam  perkembangannya,  radikalisme  menjadi  faham  yang  dianggap  negatif  dan disamakan dengan ektremisme. Astrid Bötticher menganggap bahwa penyamaan radikalisme dan ekstremisme adalah pandangan yang tidak tepat. Dalam penelitianya, dia berkesimpulan bahwa  apa  yang  dinamakan  radikalisme  itu  sangat  berbeda  dari  ekstremisme.  Sementara ekstremisme  mengandung  kekerasan  dan illegitimate ,  radikalisme,  menurutnya  lebih  netral dan  bisa legitimate .  Ia  menambahkan  bahwa  radikalisme  dianggap  sebagai  faham  atau gerakan  yang  mengandung  kekerasan  hanya  oleh  lawannya,  biasanya  oleh  penguasa (Bötticher, 2017)
Sebagaimana ekstremisme, radikalisme biasanya merupakan respon atas setiap kondisi yang  dianggap  tidak  ideal  dan  biasanya  diikuti  dengan  gerakan  sosial  serta  sikap  anti kemapanan  (Bötticher,  2017).  Namun  berbeda  dari  Bötticher,  Khamami  Zada  justru menemukan  bahwa  radikalisme  juga  bisa  bergerak  lebih  jauh  untuk  berupaya  melakukan penggantian  terhadap  tatanan  yang  dianggap  keliru  kepada  suatu  bentuk  lain  yang  mereka yakini kebenarannya. Sedemikian kuat keyakinan terhadap kebenaran ideologi yang mereka bawa – seraya menafikan kebenaran di luarnya – menjadikan kaum radikalis ini melakukan tindakan-tindakan  yang  mengatasnamakan  kerakyatan  atau  kemanusiaan  yang  dapat mengakibatkan  munculnya  sikap  emosional  yang  menjurus  pada  kekerasan  (Khamami, 2002).
Apa  yang  dikemukakan  Khammami  menujukkan  bagaimana  radikalisme  sangat potensial  menggiring  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  ekstrem  dan  kekerasan.  Dounia Bouzar  menegaskan,  “ those  radicalized  beliefs  lead  to  violence ” (Bouzar, 2018). Terlebih, dalam perkembangannnya, radikalisme juga merasuki cara pandang terhadap agama namun dengan  cara  dan  sikap  yang  keras.  Banyaknya  ayat-ayat  yang  berasal  dari  kitab  suci  yang menyeru pada jihad , amar makruf nahi munkar , dan misi transformasi sosial yang  menjadi dalil utama yang dianggap sesuai dengan misi mereka. Tidak jarang, dalil ini juga menjadi konsumsi kebanyakan kelompok teroris.

## 2. Deradikalisasi sebagai Respon terhadap Terorisme
Sebagaimana dibahas pada halaman sebelumnya, penganggulangan terhadap kejahatan terorisme  terbukti  tidak  dapat  ditangani  hanya  dengan  pendekatan  represif.  Diperlukan upaya-upaya  yang  lebih  lembut  dan  dinilai  lebih  berkemanusiaan.  Respon  terkini  terhadap terorisme itu dikenal dengan gerakan deradikalisasi, yaitu upaya menghilangkan sifat radikal pada  diri  seseorang.  Radikalisme  memang  tidak  persis  sama  dan  tidak  bisa  disamakan dengan  terorisme.  Namun,  menurut  Ahmad  Fuad  Fanani,    radikalisme  kadang-kala  bisa berubah  menjadi  terorisme,  meskipun  tidak  semuanya  dan  selamanya  begitu.  Radikalisme
sejatinya  adalah  satu  tahapan  atau  satu  langkah  sebelum  terorisme.  Pada  umumnya,  para teroris  yang  banyak  melakukan  tindakan  destruktif  dan  bom  bunuh  diri  mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan (Fanani, 2013).
Fakta  bahwa  radikalisme  dipercaya  sebagai  pemicu  utama  terjadinya  tindakan terorisme,  karenanya,  deradikalisasi  dipercaya  sebagai  cara  yang  tepat  untuk  melakukan counter  terrorism ,  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  terhadap  terorisme.  Deradikalisasi sendiri  dianggap  sebagai  langkah soft  line  approach untuk  mengubah mindset tentang ideologi  dan  radikal,  yang  condong  pada  penyembuhan  psikologi  (Shodiq,  2018). Deradikalisasi  umumnya  difahami sebagai  tindakan untuk  menetralisir paham  radikal  yang melekat  pada  mereka  yang  terlibat  aksi  terorisme  berikut  para  simpatisannya.  Tujuannya agar  mereka  meninggalkan  paham  tersebut  dan  tidak  terlibat  lagi  dalam  aksi  kekerasan (Shodiq, 2018). Namun, sebagai sebuah gerakan “kontra-ideologi terorisme, (Shodiq, 2018)” deradikalisasi dapat diperluas menjadi setiap upaya pencegahan terhadap setiap kegiatan dan faham radikal dan terorisme.

## 3. Tentang FKPT Propinsi Jambi
Pada mulanya, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi akan pentingnya penanganan paham radikal dijawab oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yang  kemudian  ditingkatkan  menjadi  Undang-Undangan  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Namun  UU  tersebut  belum  mencakup  aspek pencegahan bagi penyebaran kebencian dan rehabilitasi bagi mereka  yang telah mengalami proses hukum dan kembali kepada masyarakat. Karenanya, untuk mengisi kekosongan itulah dibentuk  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  pada  16  Juli  2010    (Idris, 2017).
Pada  perkembangan  selanjutnya,  BNPT  berupaya  lebih  melebarkan  sayap  institusi pencegahan  radikalisme  di  Indonesia.  Berdasarkan  peraturan  Kepala  BNPT  Nomor Perka/01/BNPT/10/2012  tetang  Tata  Kerja  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme, pada  pertengahan  awal  tahun  2012  dilakukan  pembentukan  suatu  wadah  khusus  yang diharapkan  menjadi  mitra  strategis  dan  perpanjangan  tangan  BNPT  di  daerah  dalam memasyarakatkan  eksistensi  badan  negara  ini,  serta  untuk  mengajak  seluruh  komponen bangsa  dan  segenap  lapisan  masyarakat  mewaspadai  bahaya  radikalisme  dan  teorisme. Sebuah forum bernama FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) akhirnya dibentuk di  bawah  Kedeputian  1  Direktorat  Deradikalisasi  BNPT  pertama  kali  di  Nusa  Tenggara Barat (Idris, 2017)
Jambi merupakan Provinsi ke-27 dengan kepengurusan definitif dari total 33 Provinsi yang dirangkul BNPT melalui pembentukan forum koordinasi. Melalui pembentukan forum koordinasi  ini  diharapkan  program  nasional  untuk  melakukan  upaya  preventif  terhadap perkembangan terorisme dapat dilakukan secara optimal. Pembentukan kepengurusan Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  di  Provinsi  Jambi    sendiri  berlangsung  pada tanggal  5-6  Agustus  2015  oleh  BNPT.  Kegiatan  ini  melibatkan  berbagai  unsur  masyarakat yang  selama  ini concern dalam  upaya  pencegahan  paham  radikalme  dan  terorisme,  antara lain  adalah  elemen  Pemerintah,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pendidikan,  tokoh pemuda dan perempuan, serta organisasi pers (indonesiaku, 2019).
FKPT dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat  yang sadar dan paham terhadap  ancaman  dan  bahaya  terorisme  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara,  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  untuk  menghadapi  segala  bentuk ancaman  radikal  terorisme,  dan  mencegah  berkembangnya  paham  radikal  terorisme  di daerah,  dengan  satu  visi,  yaitu  “tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  tentang  ancaman  dan bahaya  terorisme  dengan  berbasis  pada  nilai  kearifan  lokal  guna  mewujudkan  masyarakat indonesia yang damai" (Abd Rauf: 2018) .
Untuk  mengembangkan  visi  dan  tujuan  tersebut,  FKPT  memiliki  misi  membantu BNPT dalam rangka deradikalisasi di daerah. Selengkapnya misi FKPT ialah:
“1)  Membantu  BNPT  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  mencegah  penyebaran  paham radikal  terorisme;  2)  Melakukan  gerakan  penyadaran  atas  ancaman  dan  bahaya terorisme  didaerah  secara  berkelanjutan,  terukur,  dan  sesuai  dengan  kearifan;  3) Meningkatkan  kesadaran  dan  kewaspadaan  dini  di  Daerah  melalui  penanaman  dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45; 4) Menumbuhkan kearifan lokal yang menghargai  keragaman  masyarakat  di  Daerah;  5)  Mengkoordinasikan  kegiatan- kegiatan dalam menghadapi bahaya terorisme dengan berbagai unsur masyarakat dan pemangkau kepentingan di Daerah. (Abd Rauf: 2018).

## 4. Pelaksanaan Deradikalisasi oleh FKPT di Propinsi Jambi
Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  Propisni  Jambi  di  bawah  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang  diamanatkan  menangani  terorisme  berusaha  mengedepankan  aspek  pencegahan  yang bersifat  lunak  dalam  upaya  mewaspadai  berkembangnya  radikalisme  dan  terorisme  yang membajak  kepercayaan  tertentu  masyarakat.  Diyakini  bahwa  pendekatan  lunak  dalam berbagai  bentuk  merupakan  metode  yang  efektif  meningkatkan  daya  tangkal  masyarakat luas dan menolak ajakan kekerasan yang diinisiasi kelompok radikal terorisme.
Sebagai  perpanjangan  dari  visi  dan  misi,  serta  tujuan  dari  BNPT,  upaya deradikalisasi  FKPT  Propinsi  Jambi  dilaksanakan  dengan  mengedepankan  kerja-kerja preventif,  yaitu  upaya  cegah  faham  radikal  dan  secara  dini  menumbuhkan  kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi terorisme yang bisa terjadi di manapun di pelosok negeri.
Pelaksanaan  deradikalisasi  melalui  metode soft  approach ini  diupayakan berlangsung  secara  berkesinambungan  dan  sistemik  dengan  melibatkan  berbagai  pihak. Cara-cara seperti ini dilakukan juga karena sesuai dengan komposisi pengurus  yang terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: bidang pemberdayaan agama, pendidikan dan dakwah; bidang pemberdayaan hukum dan ekonomi; bidang pemberdayaan pemuda dan perempuan; bidang pemberdayaan media, humas, dan sosialisasi; dan bidang pengkajian dan penelitian (Idris, 2017)
Realisasi  kerja  deradikalisasi  yang  dilakukan  FKPT  Propinsi  Jambi  dapat dirumuskan dalam berbagai langkah berikut:
1. Penyuluhan kepada masyarakat
Upaya  ini  dilakukan  dengan  cara  meneyelenggaran  acara  dengan  menghadirkan tokoh-tokoh  baik  dari  institusi  pendidikan,  LSM,  kepolisian,  maupun  tokoh  masyarakat guna  menyampaikan  tema-tema  terkait  dengan  masalah  dan  bahaya  radikalisme  dan terorisme.  Penyuluhan  ini  juga  berguna  untuk  menanamkan  rasa  cinta  terhadap  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengajak masyarakat untuk melindungi falsafah Negara. Semua  ini  bersinergi  dengan  upaya  mensosialisasikan  Undang-Undang  Terorisme  agar dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
Hal  yang  juga  menjadi  sangat  penting  dalam  setiap  penyuluhan  adalah  upaya penguatan  nilai-nilai  agama  yang  moderat  vis  a  vis  ekstremisme.  Komposisi  pengurus FKPT  Propinsi  Jambi  tampaknya  cukup  memadai  untuk  memberikan  materi-materi  terkait masalah  agama  ini.  Ketua  maupun  beberapa  anggota  pentingnya  berasal  dari  perguruan tinggi agama ternama di Jambi.
Baru-baru  ini  FKPT  Provinsi  Jambi  juga  melakukan  kegiatan Rembuk  Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi dengan tema saring sebelum sharing di salah satu  hotel  di  Kota  Jambi.  Rembuk  ini  dihadiri  oleh  aparatur  kelurahan  dan  desa  serta puluhan Babinsa dan Babinkamtibmas. Menurut Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Andi Intang Dulung,  yang menjadi narasumber pada  acara  ini,  bahwa  terorisme  berkembang  salah  satunya  akibat  kemajuan  tekhnologi.
Karena  itu  ia  berharap  Babinsa  dan  Babinkamtibmas  untuk  memantau  dan  memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat saring informasi sebelum sharing terutama informasi-informasi tentang radikalisme dan terorisme (imcnews.id, 2019). 2. Pendidikan dan pelatihan
Pelatihan  merupakan  salah  satu  program  yang  juga  dilakukan  oleh  FKPT  Propinsi Jambi.  Salah  satu  bentuk  pelatihan  itu  antara  lain  adalah  diskusi  bertajuk Literasi Media Sebagai  Upaya  Cegah  dan  Tangkal  Radikalisme  dan  Terorisme.  Menurut salah satu pemateri:
“Persoalan  terorisme  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  media  /  internet.  Media internet  memiliki  algoritma  yang  bisa  mengarahkan  seseorang  pada passion atau hobinya. Dengan algoritma ini, setiap orang akan dimasukkan pada kelompok orang yang memiliki hobi yang sama yang bisa dilihat dari jejak searching nya. Inilah yang kemudian  dikenal  dengan  istilah  bubble  zone.  Dengan  demikian,  mereka  yang terpengaruh  pada  faham  radikal  tidak  jarang  adalah  mereka  yang  sercara  tidak sengaja mendapatkan informasi terus-menerus dari website yang menawarkan berita seputar ideologi teororis. Karena itu, solusi untuk menangkal algoritma atau bubble syndrom ini  adalah  memberikan  kesadaran  kepada  setiap  pengguna  untuk  tidak terpengaruh  pada  kontek-konten  radikal  yang  ditawarkan  kepadanya”  (wawancara, 15/8/2019).
Pelatihan  biasanya  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan  lembaga  tertentu  seperti Kementerian  Agama.  Selain  pelatihan  di  atas,  pelatihan  lain  yang  pernah  diberikan  ialah pelatihan  para  penyuluh  agama  di  Propinsi  Jambi.  Diharapkan  melalui  kegiatan  tersebut, para penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam memberikan dakwah kepada masyarakat memiliki  pemahaman  yang  memadai  akan  bahaya  radikalisme  dan  terorisme  serta mengetahui  cara  pencegahannya.  Para  penyuluh  tersebut  diberikan  pemahaman  tentang pentingnya kearifan lokal sebagai salah satu tameng utama untuk mencegah radikalisme dan terorisme.
Dalam  pelaksanaannya,  para  penyuluh  agama  tersebut  diberikan  pelatihan  berupa tulisan-tulisan cinta, kasih dan damai yang dirangkai dalam bentuk buku Dakwah Nusantara Berkemajuan  dengan  judul  “Ayat-Ayat  Damai”.  Melalui  pelatihan  ini  pula,  BNPT  dan FKPT  Jambi  bekerjasama  dengan  penyuluh  agama  memberikan  pemahaman rahmatan  lil alamin kepada masyarakat agar menjadi karakter manusia Indonesia yang cinta damai, cinta tanah air, serta cinta persatuan dan kesatuan (Penyusun, 2018).
3. Kerjasama
Seperti dikemukakan di  atas, FKPT dalam melaksanakan kegiatannya tidak bekerja sendiri.  Forum  ini  selalu  bekerja  dengan  institusi  lain  di  Propinsi  Jambi,  seperti Kementerian  Agama,  lembaga  pendidikan,  Pemerintah  Daerah,  LSM,  Pers,  maupun masyarakat luas. Kerjasama ini menjadi sangat penting artinya, bukan saja oleh pihak FKPT melainkan  juga  oleh  lembaga  yang  terlibat  dalam  kerjasama  tersebut.  Semacam  simbiosis mutualisme dalam mensukseskan program masing-masing. Namun lebih dari itu kerja sama ini  sangat  penting  agar  kegiatan  deradikalisasi  benar-benar  berjalan  secara  multi  arah  dan simultan.
Deradikalisasi  pada  dasarnya  merupakan  upaya  pendidikan  karakter  guna menumbuhkan sifat-sifat terpuji yang bisa membentengi diri melawan setiap paham-paham radikal  yang  ekstrem.  Dalam  FKPT,  peberdadyaan  agama,  pendidikan,  dan  dakwah merupakan  bidang  yang  paling  banyak  terlibat  dalam  kerjasama.  Ini  tampaknya  sesuai dengan  karakter  dan  komposisi  masyarakat  Jambi  yang  mayoritas  beragama  Islam  serta memegang satu falsafah adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah . Selain itu, tema- tema  agama  merupakan  isu  yang  paling  relevan  dengan  masalah  radikalisme.  Sehubungan itu,  dalam menjalankan fungsinya, bidang ini biasanya bekerja dengan  Forum Komunikasi Umat  Beragama  (FKUB),  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  dan  Kementerian  Agama  di
Propinsi  Jambi  maupun  lembaga-lembaga  pendidikan  seperti  pesantren  maupun  perguruan tinggi Islam.
Kerjasama  dengan  institusi  agama  tersebut  menjadi  urgen  karena  di  sana  terdapat sejumlah  ahli-ahli  agama  yang  diharapkan  dapat  menjadi  penyambung  lidah  dan  media penyaluran  visi  dan  misi  serta  tujuan  FKPT.  Realisasinya  biasanya  dalam  bentuk  seminar, ceramah-ceramah,  khutbah,  safari  Ramadhan  yang  di  sana  disampaikan  secara  langsung maupun  tidak  langsung  mengenai  materi-materi  terkait  cara  beragama  yang rahmatan  lil alamain vis a vis radikalisme. Kegiatan-kegiatan semacam ini dilaksanakan baik di sekitar Kota  Jambi  maupun  di  Kabupaten-Kabupaten  di  Propinsi  Jambi.  Menurut  Ketua  FKPT Jambi, Ahmad Syukri, berbagai kegiatan dilakukan mengundang para penyuluh agama dan pihak  terkait  lainnya.  Kegiatan  seperti  ini  cukup  mencolok  mengingat  atensi  dari  peserta yang  luar  biasa  yang  berasal  dari  kalangan  siswa,  mahasiswa,  pegiat  literasi,  wartawan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas (imcnews.id, 2019).
Selain  dengan  tokoh  agama,  FKPT  Propinsi  Jambi  juga  bekerjasama  dengan  pers. Melalui pers diharapkan pesan-pesan moril dari FKPT dapat disosialisasikan secara massif ke tengah masyarakat. Karena itu hampir setiap kegiatan FKPT Propinsi Jambi selalu diliput oleh media Jambi. Untuk memperlancar kegiatannya dan hubungannya dengan pers, FKPT melibatkan pihak pers sebagai salah satu anggota FKPT Propinsi Jambi.
Beberapa  wawancara  maupun  observasi  menunjukkan  bahwa  FKPT  berupaya melaksanakan program deradikalisasi secara efektif dan efisien. Ini terlihat dari bagaimana FKPT  lebih  banyak  mendekati  agen-agen  yang  dianggap  dapat  menjadi  pialang  ( broker ) untuk  mendiseminasi  ajaran-ajaran  kontra  radikalisme  seperti  guru,  LSM,  tokoh masyarakat, atau da’i . Selain contoh-contoh kegiatan yang telah dipaparkan di atas, kegiatan FKPT  juga  menyasar  para  guru  seperti  kegiatan  yang  bertajuk  “Harmoni  Dari  Sekolah; Integrasi Nilai-Nilai
Agama Dalam Menumbuhkan Harmoni Kebangsaan”
(metrojambi.com, 2019).
Menurut salah seorang mantan anggota FKPT Porpinsi Jambi, “pelaksanaan program deradikalisasi di Jambi berjalan masih dalam bentuk yang seporadis. Hal ini tergantung dari pendanaan  yang  ada.  Selain  itu,  pelaksanaan  program  deradikalisasi  masih  bertumpu  pada kalangan  elit.  Program  ini  hampir  tidak  menyentuh  masyarakat  bawah  yang  sejatinya merupakan sasaran utama deradikalisasi” (Wawancara, 3/9/2019).
Kompleksitas  permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  radikalisme  di  kalangan masyarakat  sangat  menuntut  pendekatan  yang  sistematis  dan  berkelanjutan.  Diperlukan kesamaan  visi  dan  pandangan  mengenai  radikalisme  berserta  bahaya  yang  mungkin diakibatkannya.  Tanpa  hal  itu,  kerja-kerja  deradikalisasi  tampak  hanya  menjadi  acara seremonial  yang  kurang  tepat  sasaran  dan  tidak  mampu  mebuahkan  hasilkan  sebagaimana yang diinginkan, yaitu mencitptakan masyarakat yang sehat dan terbebas dari pengaruh dan faham radikalisme.

## 5. Dampak  Deradikalisasi  dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Masyarakat  tentang Bahaya Terorisme
Di  Jambi,  potensi  radikalisme  dan  terorisme  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata. Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa potensi gerakan radikalisme cukup kuat di Propinsi  ini.  Dikatakan  bahwa  “beberapa  kawasan  hutan  menjadi  bais  pelatihan  kelopok teroris  yang  merupakan  jaringan  luas  di  Indonesia.  Jambi  diminati  karena  tempatnya  yang relatif  tenang  dan  jauh  dari  pengawasan  pihak  berwajib”  (Wawancara,  8  /8/2019) . Awal bulan Juni, tepatnya tanggal 7 Juni 2018, Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap dua terduga  teroris  jaringan  Jamaah  Ansharut  Daulah  (JAD)  di  Kabupaten  Bungo,  Provinsi Jambi.Kedua  terduga  teroris  masih  satu  jaringan  dengan  Eka  yang  merupakan  pelaku penyerangan  dan  pembakaran  Polres  Dharmasraya,  Sumatera  Barat.  Eka  juga  tercatat sebagai  anggota  JAD  yang  merupakan  kelompok  teror  di  Surabaya  dan  Riau  beberapa
waktu lalu (newsplus.antvklik.com, 2019). Dengan potensi faham radikal dan aksi terorisme di  Jambi,  maka  upaya  membangun  kesadaran  masyarakat  untuk  menangkal  faham  radikal ini sangat perlu dilakukan.
Secara  umum,  dari  peran  yang  telah  dimainkan  oleh  FKPT  di  atas,  tampak  bahwa fungsi-fungsi  deradikalisasi  sebenarnya sudah berjalan. Dengan kata lain, kehadiran  FKPT di  kota  Jambi  telah  banyak  memberikan  manfaat  bagi  upaya  melakukan  deradikalisasi  di tengah masyarakat. Sekalipun demikian, untuk menguji sejauh mana program deradikalisasi oleh FKPT sudah berhasil, paling tidak dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran  tentang  bahaya  radikalisme  dan  terorisme,  yang  antara  lain  dapat  diukur  dari sikap masyarakat berikut:
Pertama , mampu mendeteksi setiap gejala-gejala ke arah radikalisme. Hal ini sangat penting  bagi  masyarakat  karena  ketidakmampuan  mengenali  gejala  radikalisme  menjadi peluang  bagi  masuknya  faham-faham  radikalisme  itu  sendiri.  Belakangan,  ujaran-ujaran kebencian  dengan  mengatasnamakan  agama  masih  sangat  marak,  terutama  saat  Pilpres 2019.  Ujaran-ujaran  kebencian,  misalnya,  dapat  disaksikan  dengan  mudah  dari  beragam konten  di  media  sosial  yang  menampilkan  ceramah-ceramah  yang  cenderung  profokatif. Sayangnya,  hal  demikian  tampak  banyak  diamini  oleh  masyarakat  dan  menganggap  hal tersebut sebagai bagian dari strategi dakwah yang memang diperlukan dalam menyebarkan agama.  Pandangan  demikian  tampak  massif  di  kalangan  masyarakat.  Beberapa  tokoh masyarakat  yang  penulis  temui  menyatakan  sebagai  berikut:  “saat  ini  dalam  agama  ada agen-agen  yang ingin merusak agama Islam secara sistematis. Karena itu perlu sikap tegas untuk melawan kecendrungan tersebut” (Wawancara, 8/6/2019).
Pandangan-pandangan  masyarakat  di  atas  mengindikasikan  bahwa  gerakan deradikalisasi dengan maksud menyebarkan agama yang lembut dan damai tampak kurang bekerja sejauh ini. Meski perlu diakui bahwa masyarakat pada umumnya kurang menyukai faham  radikal,  namun  dalam  praktiknya  mereka  sepertinya  belum  mengetahuai  dan  belum mampu  memberi  garis  demarkasi  antara  agama  yang  toleran  dan  yang  bernada  kekerasan. Sebagai  contoh,  keterlibatan  masyarakat  dalam  membendung  faham  Hizbut  Tahrir  yang sudah  dibubarkan  pemerintah  tergolong  sangat  rendah.  Hal  ini  karena  Hizbut  Tahrir cendrung  menggunakan  agama  sebagai  cara  dan  tujuannya.  Penggunaan  agama  di  ruang publik – seperti simbol-simbol bendera – inilah yang menjadikan masyarakat tidak mampu mengenali  potensi  radikalisme  di  dalamnya.  Terlebih  gaya  kelompok  radikal  saat  ini cendrung menggunakan cara-cara yang lembut seperti tampak dalam ceramah-ceramah.
Kedua, menjauhi  dan  membentengi  diri  dan  keluarga  dari  pengaruh-pengaruh radikalisme dan terorisme. Terkait masalah ini, masyarkat menunjukkan sikap yang positif dan  proaktif.  Dengan  kata  lain  pandangan  masyarakat  terhadap  radikalisme  dan  terorisme sangat  negatif.  Namun,  dalam  praktinya,  faham  radikalisme  dan  terorisme  bisa  dengan mudah bersarang dalam benak masyarakat.
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  dengan  sejumlah  masyarakat  di  Jambi, didapati  bahwa  masyarakat  kurang  mengetahui  cara  melindungi  diri  dari  radikalisme  dan terorisme.  Ini  disebabkan  karena  mereka  kurang  mengetahui  dan  tidak  mampu mengindentifikasi  fenomena  radikalisme  dan  teororisme  di  kalangan  masyarakat,  terutama yang  berlindung  di  baling  narasai-narasi  agama.  Ini  persis  seperti  yang  diungkapkan  oleh Direktur  Deradikalisasi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT),  Irfan  Idris, bahwa  banyak  bukti  menguatkan  bahwa  agama  dapat  dipergunakan  sebagai cover dalam melampiaskan emosi dan birahi politik atas nama agama (Idris, 2017)
Ketiga ,  kesediaan  bekerja  sama  secara  aktif  dengan  aparat  kepolisian  dalam mengungkap setiap aksi dan gerakan radikalisme dan terorisme. Bagian ini menjadi penting karena  di  samping  membutuhkan  kemapuan  untuk  mengendus  faham-faham  radikal  dan teroris, juga diperlukan keberanian untuk melaporkan kepada aparat atau pihak berwajib.
Pada  kenyataannya,  beberapa  kasus  terorisme  di  Jambi  berada  di  luar  pengetahuan masyarakat  seperti  kasus  penangkapan  terduga  terduga teroris yang  diamankan Densus 88 Antiteror, Senin, 29 Mei 2017, di kawasan Rukun Tetangga (RT) 35, Kelurahan Kenali Besar,  Kecamatan  Alam  Barajo,  Kota  Jambi.  Menurut  keterangan  RT  setempat  bahwa  dia sama  sekali  tidak  pernah  mengetahui  bahwa  terduga teroris ditangkap  aparat  (Densus 88 Antiteror) ternyata adalah warganya. Demikian pula masyarakat merasa kecolongan dan tidak  mengetahui  bahwa  orang  tersebut  adalah  seorang  yang  memiliki  jaringan  dengan teroris.  Keterangan  masyarakat  dan  RT  hanya  bahwa  yang  bersangkutan  tidak  pernah melapor dan cendrung sangat pendiam dan terkesan anti sosial (nasional.tempo.com, 2019).
Menilik faktor-faktor di atas, dapat difahami bahwa program-program deradikalisasi di  Jambi  masih  belum  efektif  dalam  hal  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  secara komprehensif  tentang  bahaya  laten  dari  radikalisme  dan  terorisme  yang  sewaktu-waktu dapat  muncul  dalam  waktu  yang  tidak  dapat  diduga.  Keterbatasan  sumber  daya  FKPT tampaknya  menjadi  alasan  utama  bahwa  program-program  yang  dijalankan  belum  begitu membumi di tengah masyarakat akar rumput. Berkenaan dengan hal ini, Muhammad Abid mengomentari bahwa deradilisasi belum berjalan secara optimal karena masalah radikalisme terbilang  sangat  kompleks  tidak  bisa  ditangani  oleh  satu  institusi  saja  dengan  segala keterbatasannya (Wawancara, 15/8/2019).
Selain  itu,  diakui  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  FKPT  menghadapi  beberapa kendala di antaranya: pertama , penguatan kelembagaan yang belum memiliki dasar hukum yang  memadai; kedua ,  respon  sebagian  masyarakat  yang  masih  menganggap  bahwa  isu radikalisme  dan  terorisme  merupakan  pesanan  asing;  dan ketiga ,  masih  adanya  anggapan sebagian masyarakat bahwa menanggulangi terorisme itu adalah tugas aparat keamanan saja (Idris, 2017).
Penanggulangan  terorisme  melalui  upaya  deradikalisasi  oleh  FKPT  pada  dasarnya telah  berjalan  secara  terporgram.  Kendati  demikian,  temuan-temuan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  program  tersebut  belum  mampu  menyentuh  akar  rumput.  Ini menyebabkan  faham-faham  radikal  dan  terorisme  masih  terus  ada.  Indoktrinasi  paham radikal  masih  jauh  lebih  massif,  terprogram,  sistematik,  dan  berkesinambungan dibandingkan dengan upaya dan kerja deradikalisasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan dan analisis dari permasalahan di atas, beberapa kesimpulan dapat  diuraikan  sebagai  berikut.  Pelaksanaan  deradikalisasi  oleh  FKPT  di  Propinsi  Jambi dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Artinya program deradikalisasi dilakukan dengan konsep  minimal  dengan  hasil  yang  besar.  Ini  tentu  terkait  dengan  keterbatasan  pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Caranya ialah dengan melakukan kerjasama dengan pihak- pihak  terkait  yang  memiliki  jaringan  yang  luas  atau  massa  yang  besar  seperti  lembaga pendidikan,  LSM,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  maupun  media.  Mereka  ini  diharapkan dapat  menjadi  agen-agen  yang  dianggap  dapat  menjadi  pialang  ( broker )  untuk mendiseminasi ajaran-ajaran kontra radikalisme.
Dampak  deradikalisasi  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya terorisme  di  Jambi  masih  menemui  kendala  yang  sifatnya  mendasar,  di  antaranya  ialah penguatan kelembagaan yang belum memiliki dasar hukum yang memadai, respon sebagian masyarakat  yang  masih  menganggap  bahwa  isu  radikalisme  dan  terorisme  merupakan pesanan  asing,  dan  masih  adanya  anggapan  sebagian  masyarakat  bahwa  menanggulangi terorisme  itu  adalah  tugas  aparat  keamanan  saja.  Akibatnya,  fungsi  deradikalisasi  oleh FKPT Propinsi Jambi tampak belum menyentuh akar rumput.
Upaya  melakukan  deradikalisasi  merupakan  proses  menciptakan  lingkungan  yang damai  dan  sekaligus  mencegah  segala  tindakan  yang  mengarah  pada  kekerasan.  Upaya  ini sajatinya  berjalan  secara  sistematis  dengan  melibatkan  banyak  unsur  yang  saling  terkait.
Penelitian ini menyarankan agar FKPT dapat lebih memperluas kerjasama, terutama dengan pihak  universitas  di  mana  sasaran  radikalisme  banyak  terjadi.  Secara  program  kerja,  pihak FKPT sejatinya mampu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang intensif dan berkesinambungan  dengan  cara  lebih  mengaktifkan  kerja  dari  para  broker.  Termasuk mengaktifkan  RT-RT  untuk  lebih  mengawasi  warganya  dari  serangan  dan  pengaruh  faham radikal dan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Bötticher, A. (2017). Towards Academic Consnsus Definitions of Radicalism and Extrimism.
Perspectives on terrorism, 11 (4), 73-77.
Bouzar, D. (2018). Stages of the radicalization and deradicalization process. Practicies Project (No. 740072). Objective H2020-SEC-06-FCT-2016 Research and Innovation Action (RIA) Partnership against violent radicalization in cities, Project.
Fanani, A. F. (2013). Fenomena Radikalisasi di Kalangan Muda. Maafif , 5.
Golose, P. R. (2009). Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh
Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu.
Heryansyah, D. &. (2018). Problems of Law Enforcement and Ideas of Paradigm Prophetic in Indonesia. Jambe Law Journal, 1 (1), 91-114.
Idris, I. (2017). Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan. Jakarta: Daulat Press.
imcnews.id. (2019, Juli 27). imcnews.id . Retrieved from imcnews.id: http://www.imcnews.id indonesiaku, d. (2019, agustus 6). damailahindonesiaku.com . Retrieved from damailahindonesiaku.com: https://damailahindonesiaku.com
Khamami, Z. (2002). Islam Radikal : Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju.
metrojambi.com. (2019, September 4). metrojambi.com . Retrieved from metrojambi.com: http://metrojambi.com
Monalisa, S. R. (2019). A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders. Jambe Law Journal, 2 (2).
nasional.tempo.com. (2019, Agustus 25). nasional.tempo.com . Retrieved from nasional.tempo.com: http://nasional.tempo.com
newsplus.antvklik.com. (2019, September 8). newsplus.antvklik.com . Retrieved from newsplus.antvklik.com: https://newsplus.antvklik.com
Penyusun, T. (2018). Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyuluh Agama dalam Menghadapi Radikalisme Melalui FKTP Jambi. Jambi: Subdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pencegahan.
politik.rmol. (2019, Oktober 23). Din Syamsuddin: Wacana Anti Radikalisme Menyakiti Hati Umat Islam . Retrieved Januari 23, 2020, from Politik.rmol: https://politik.rmol.id/read/2019/10/23/407594/din-syamsuddin-wacana-anti- radikalisme-menyakiti-hati-umat-islam
Sarwono, S. W. (2012). Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psiokologi. Jakarta: Alfabet dan LaKIP.
Shodiq, M. (2018). Paradigma Deradikalisasi dalam Prespektif Hukum. Jakarta: Pustaka Harakatuna.
Sinamo, N. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
tirto.id. (2019, Februari 25). tirto.id . Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/tumpulnya-bnpt- melempemnya-deradikalisasi-kr
Zen, F. (2012). Radikalisme Retoris. Jakarta: Bumen Pustaka Emas.

## Wawancara:
Wawancara dengan MA, tanggal 15 Agustus 2019.
Wawancara dengan HG, tanggal 3 September 2019
Wawancara dengan salah seorang anggota Badan Intelijen Nasional Propinsi Jambi pada 8 Agustus 2019.
Wawancara dengan tokoh masyarakat, tanggal 8 Juni 2019.