## KEBIJAKAN PELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Oleh: Nursalam * )

## Abstrak
Pelestarian  hutan  kini  menjadi  perhatian  banyak  negara  termasuk  Indonesia karena  kondisi  hutan  dunia    saat  ini  telah  mengalami  deforestasi  yang memprihantinkan. Diperlukan kebijakan yang mendasar agar masalah kehancuran hutan  dapat  diatasi.  Untuk  itu  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  berbagai  negara adalah  dengan  menerapkan  paradigma  pembangunan  kehutanan  yang berkelanjutan,  yaitu  bertumpu  pada  keseimbangan  antar  keberlanjutan  fungsi ekonomi,  ekologi  dan  sosial  budaya  dari  pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang tidak  sentralistik  dengan  membangun  kemandirian  masyarakat.  Selain  itu  untuk mencapai  tujuan  dari  pada  kebijakan  kehutanan  maka  salah  satu  syarat  yang harus  dipenuhi  adalah  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  melestarikan  sumber daya  hutan.  Partisipasi  mereka  dalam  pelestarian  sangat  penting  mengingat bahwa  mereka  adalah  penentu  (subjek)  dan  sekaligus  yang  merasakan  dampak kebijakan   tersebut (objek).
Kata Kunci: Kebijakan, Pelestarian hutan, Pembangunan berkelanjutan.

## 1. Pendahuluan
Keberhasilan  sektor  kehutanan  dalam  menunjang  pertumbuhan  ekonomi ternyata  membawa  dampak  terhadap  kerusakan  lingkungan,  diindikasikan  dengan semakin rusaknya hutan atau telah terjadi deforestasi. Menurut laporan FAO setiap tahun rata-rata 1,871 juta hektar yang hancur atau 2 % dari luas hutan yang tersisa pada tahun 2005, yakni 88,495 Juta hektar (kompas, 5 Mei 2007). Indonesia dinilai merupakan  negara  yang  paling  parah  laju  deforestasinya  di  dunia.  Tingkat kerusakan  ini  telah  menempatkan  Indonesia  pada  pengelolaan  yang  tidak  lestari. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan kerusakan  lingkungan  dan  sumberdaya  hutan  yaitu;  (1)  tidak  berimbangnya  porsi kegiatan  pemanfaatan  dengan  kegiatan  rehabilitasi  hutan  dalam  kebijakan pengelolaan  hutan;  (2)  pemanfaatan  yang  lebih  terkonsentrasi  pada  pemanfaatan hasil  hutan  kayu.  Orientasi  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan sumberdaya hutan dinilai hanya berorientasi kayu ( timber oriented ).
Merujuk  kepada  fenomena  deforestasi  dan  peranan  hutan  dalam pembangunan berkelanjutan, maka pelestarian sumber daya alam khususnya hutan telah menjadi bagian utama dari perhatian bidang sosial, ekonomi, dan politik.
Ilmu pengetahuan konservasi telah digabungkan dengan kampanye tentang kesadaran  publik,  partisipasi,  dan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Program
* Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
lingkungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang dikutif dari Jeffries (2006:173) meringkaskan perlunya kebutuhan tentang hal ini, yaitu untuk:
1) mengintegrasikan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam upaya menjamin kemungkinan secara luas pelestarian berbagai keanekaragaman hayati.
2) mengenal  bahwa  pelestarian  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial,  budaya, ekonomi, dan politik.
3) mendorong kerjasama dan koordinasi dari kebijakan dan kelembagaan.
Strategi  konservasi  dunia  yang  dikutip  dari  Jeffries  (2006:174)  telah membagi  3 unsur dari pada strategi pelestarian,  yaitu:  Perlindungan ( protection ), menggunakan  secara  berkelanjutan  ( sustainable  use ),  dan  membagi    bersama manfaat  penggunaannya ( sharing the benefits ).  Pasal 1 perjanjian Rio biodiversity telah  mempertegas   mengenai pelestarian keanekaragaman  hayati termasuk  hutan, menggunakann  secara  berkelanjutan,  unsur  strategi  dan  membaginya  secara  adil dan  layak  manfaat  keanekaragaman  hayati  tersebut.  Perlindungan  terhadap keanekaragaman hayati saat ini dikaitkan dengan eksploitasi yang berkelanjutan.

## 2. Pendekatan Pelestarian
Negara-negara  berkembang  telah  mengarahkannya,  dimulai  dengan partisipasi  atau  pelestarian  yang  didasarkan  pada  masyarakat.  Mengembangkan pendekatan  yang  mengakui  bahwa  masyarakat  setempat  ( local )  harus  dilibatkan dan mendapat manfaat dari skema atau rencana pelestarian.
Perubahan  budaya  mengenai  pelestarian  telah  memberikan  dampak  yang berarti  sehingga  banyak  negara  memberikan  perhatian  pada  masalah  ini  dengan merespon pasal 1 perjanjian Rio Biodiversity , tentang upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip  ekologi  dengan  ekonomi  dan  keberlanjutan.  Di  Inggris  pekerjaan pendahuluan  digerakkan  oleh  kerjasama  antara  dewan  konservasi  alam  dan departemen  lingkungan  yang  mengindentifikasi  empat  (4)  masalah  yaitu: perlindungan dan pembentukan manajemen area; penggunaan secara berkelanjutan; keterlibatan masyarakat; serta pengumpulan data dan informasi.
Menurut  Indrawan et  al (2007:  288),  penentuan  kawasan  yang  dilindungi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:
1) Kebijakan  pemerintah.  Umumnya  kebijakan  ini  dihasilkan  pada  tingkat nasional,  misalnya  peraturan  pemerintah.  Di  samping  itu,  kebijakan  dapat dilakukan  pada  tingkat  regional  atau  lokal,  peraturan  daerah  atau  peraturan desa.
2) Pembelian  lahan  yang  dilakukan  oleh  perseorangan  maupun  organisasi konservasi.  Sebagai  contoh,  sebuah  kemitraan  global  telah  mengalokasikan dana untuk mewujudkan konsesi hutan tanpa penebangan di Sumatra.
3) Mendukung budaya dan adat masyarakat setempat.
4) Pendirian  stasiun  penelitian  lapangan  (yang  menggabungkan  perlindungan hayati  dan  penelitian  dengan  pendidikan  konservasi)  oleh  universitas  maupun instansi penelitian lainnya.
Kerjasama  antar  pihak  terkait  merupakan  cara  baru  untuk  mendukung kawasan  yang  dilindungi.  Kerjasama  ini  dapat  meliputi  berbagai  hal  termasuk
pendanaan,  pelatihan,  bantuan  ilmiah,  dan  keahlian  pengelolaan.  Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan kawasan tetap ada jika pengelola kawasan tetap melindungi dan melestarikan tempat dan penghidupan mereka.
Menurut Johnson (1995:23) terdapat 3 pertanyaan yang perlu dijawab yang dijadikan dasar untuk menentukan prioritas konservasi terhadap suatu sumber daya, yaitu:  Apa  yang  perlu  dilindungi,  di  mana  wilayah  yang  perlu  dilindungi  dan bagaimana  cara  melindunginya?.  Selanjutnya  Indrawan et  al (2007:  301) mengemukakan bahwa terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas yaitu:
1) Kekhasan .  Suatu  komunitas  hayati  diberi  prioritas  yang  lebih  tinggi  bagi konservasi bila memiliki lebih banyak spesies langka dan endemic. Sebaliknya komunitas  yang  terdiri  atas  spesies  yang  umum  serta  tersebar  luas  pada umumnya  tidak  mendapat  prioritas  yang  tinggi.  Suatu  spesies  dapat  bernilai lebih tinggi bila secara taksonomi bersifat unik.
2) Keterancaman . Spesies  yang  menghadapi ancaman kepunahan  membutuhkan penanganan lebih dibandingkan dengan spesies yang tidak terancam.
3) Kegunaan .  Spesies  yang  memiliki  kegunaan  nyata  atau  berpotensi  bagi manusia  perlu  diberikan  prioritas  konservasi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan spesies yang tidak memilki kegunaan langsung bagi manusia. Komunitas hayati dengan nilai ekonomi yang tinggi juga diberikan perhatian yang khusus.
Menggunakan  ketiga  kriteria  tersebut,  pengembangan  sistem  prioritas dengan  sasaran  spesies  maupun  komunitas  dapat  dilakukan  pada  tingkat  nasional maupun internasional, pendekatan tersebut biasanya saling melengkapi. Pendekatan spesies diterapkan dalam  membuat prioritas konservasi adalah dengan  melindungi spesies  tertentu.  Melindungi  spesies  berarti  juga  melindungi  seluruh  komunitas hayatinya.  Kawasan  konservasi  seringkali  didirikan  untuk  melindungi  spesies langka. Pendekatan spesies dilakukan berdasarkan pedoman rencana penyelamatan ( survival plan ) yang dirancang oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah bagi  spesies  tertentu.  Disamping  menginformasikan  spesies  yang  membutuhkan perlindungan, pedoman penyelamatan juga memberikan mengenai wilayah dengan prioritas  konservasi  yang  tinggi.  Para  ahli  bertugas  mengevaluasi,  memberikan rekomendasi,  dan  menyusun  rencana  kerja.  Seringkali  untuk  menentukan  batas kawasan,  serta  menentukan  spesies  dan  komunitas  yang  harus  diprioritaskan, keputusan harus dilakukan dengan cepat.
Pendekatan  lain  yang  digunakan  adalah  pendekatan  ekosistem  dan komunitas. Sasaran utama bagi upaya konservasi adalah komunitas dan ekosistem, sedangkankan  spesies  hanya  menjadi  sasaran  kedua.  Ekosistem  akan  member manfaat  banyak  bagi masyarakat  karena  berfungsi banyak,  termasuk mengendalikan  banjir,  menyediakan  makanan  bagi  hewan  ternak  atau  untuk rekreasi.  Konservasi  ekosistem  tidak  hanya  melindungi  spesies,  namun  juga melindungi  ekosistem  untuk  menjalankan  fungsinya  dan  jasa-jasa  lingkungan terkait.
Menurut  Berkes  dan  Folke  (2000:156),  Wilayah  yang  tidak  dilindungi, termasuk  yang  bertetangga  dengan  kawasan  yang  dilindungi  merupakan  elemen
penting  bagi  strategi  konservasi,  mengingat  lebih  dari  85  %  lahan  dunia  yang berada  di  luar  kawasan  konservasi,  strategi  perlu  dirancang  untuk  pelestarian  di luar  kawasan  konservasi.  Tidaklah  efektif    bila  melindungi  spesies  tertentu  hanya dalam kawasan  yang dilindungi. Pendekatan tersebut akan  menimbulkan paradox. Di satu sisi, spesies dan habitat yang berada dalam kawasan yang dilindungi akan terlindungi,  namun  spesies  dan  habitat  yang  berada  di  luar  kawasan  tidak terlindungi, sehingga selanjutnya menyebabkan turunnya populasi spesies di dalam kawasan.  Pada  kawasan  yang  tidak  dilindungi  lainnya,  spesies  tertentu  dapat bertahan karena kepadatan manusia dan tingkat pemanfaatannya relatif rendah.
Upaya  mendorong  serta  membantu  pemilik  lahan  perorangan  maupun pengelola  lahan  pemerintah  untuk  melindungi  spesies  langka  dan  komunitas tentunya penting untuk meningkatkan keberlangsungan hidup  spesies tertentu.
Menurut Brooks et al ( 2003:1639), di banyak Negara pemerintah berusaha menginformasikan  keberadaan  dan  lokasi  spesies  langka  serta  komunitas  yang terancam  kepada  pengembang  infrastruktur  untuk  membantu  pihak  terkait  untuk menyesuaikan  rencana  mereka  agar  kerusakan  lingkungan  dapat  dapat  dihindari. Program pendidikan kepada  masyarakat dan  bantuan dana  juga dibutuhkan dalam mengembangkan upaya konservasi.
Salah  satu  hal  yang  juga  penting  berkaitan  dengan  upaya  keberhasilan pelestarian  hutan  adalah  pentingnya  perhatian  terhadap  pengelolaan  ekosistem. Konsep  yang  dipakai  mengacu  kepada  konsep  yang  digunakan  oleh  Grumbine (1994:35), yaitu :
Pengelolaan  ekosisten  memadukan  pengetahuan  ilmiah  mengenai  berbagai hubungan ekologi, di dalam kerangka pemikiran  sosial ekonomi dan  nilai- nilai  yang  rinci  serta  mengarah  pada  tujuan  umum  berupa  perlindungan keutuhan ekosistem alami dalam jangka waktu yang panjang.
Praktik  pengelolaan  sumber  daya  alam,  yang  selama  ini  menekankan produksi maksimun, baik berupa barang (volume kayu yang dipanen), maupun jasa (jumlah pengunjung dalam  kawasan) perlu diperkaya dengan  sudut pandang  yang lebih  tepat  dan  meluas  sehingga  mencakup  pelestarian  hutan  serta  perlindungan ekosistem.  Menurut  Stanley  (1995:257)  bahwa  dalam  pengelolaan  ekosistem terdapat beberapa tema penting yaitu:
1) Memastikan keberlanjutan ( viability ) semua spesies, serta kelangsungan  hidup berbagai  perwakilan  komunitas  hayati  maupun  seluruh  tahapan  suksesi  yang ada, dan menjaga agar ekosistem sehat dan berfungsi dengan efektif.
2) Mencari  serta  memahami  hubungan  antara  tiap  tahap  maupun  skala  yang beroperasi  dalam  hirarki  suatu  ekosistem,  mulai  dari  tingkatan  individu, spesies,  komunitas  hingga  ekosistem  bahkan  mencapai  skala  regional  dan global.
3) Memantau  komponen-komponen  penting  ekosistem  (jumlah  individu  dari spesies yang dianggap penting, tutupan vegetasi, kualitas air, dan sebagainya), serta  mengumpulkan  data  yang  diperlukan,  dan  menggunakan  hasilnya  untuk menjalankan praktik pengelolaan sesuai keadaan setempat.
4) Memahami  bahwa  manusia  merupakan  bagian  dari  ekosistem,  dan  bahwa penilaian  manusia  akan  memengaruhi  tujuan  pengelolaan.  Selanjutnya,  perlu dikembangkan  pemahaman  bersama  bahwa  mengelola  sumber  daya  secara berkelanjutan akan memberikan manfaat berjangka panjang pula.
Sisi  lain  yang  perlu  juga  diperhatikan  berkaitan  dengan  prinsip  prinsip konservasi adalah aspek tata pemerintahan yang baik ( good governance ), Menurut UNDP, good  governance merupakan  suatu  kesepakatan  yang  diciptakan  oleh pemerintah,  masyarakat  dan  sektor  swasta,  berikut  diuraikan  prinsip-prinsipnya dalam kaitan dengan upaya pelestarian sebagaimana dikemukakan oleh Indrawan et al (2007: 539-541), yaitu:
1) Partisipasi. Berkaitan dengan  partisipasi, masalah utamanya adalah bagaimana meningkatkan  peran  serta  publik,  dan  lebih  jauh,  bagaimana  memindahkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat, di sinilah otonomi daerah  mempunyai peluang  untuk  berperan,  dimana  fungsi  pelayanan  akan  didelegasikan  ke pemerintah  daerah  serta  desa  dan  bahkan  masyarakat  melalui  kemitraan  yang secara  sosial  bersifat  inklusif.  Azas  partisipasi  merupakan  dasar  yang  penting bagi pola manajemen sumber daya alam secara efektif. Dari sini dikenal prinsip “ ecological  stewardship ”,  yang  sejalan  dengan  berbagai  hak  ulayat  tertentu. Untuk  mewujudkan  azas  partisipasi  perlu  dikembangkan  mekanisme  hukum dan ekonomis, berupa insentif dan disintensif yang dapat mendorong agar hak- hak dan kepemilikan (masyarakat) setempat dihargai sewajarnya.
2) Kepastian  hukum.  Hukum  yang  berkaitan  dengan  kehutanan  di  Indonesia, misalnya  masih  tumpang  tindih  dan  simpang  siur.  Hak-hak  masyarakat  adat dalam  mengelola  SDA  telah  terinstitusi  dari  generasi  ke  generasi.  Karena  itu hak-hak  tersebut  perlu  dihormati,  dilindungi  dan  digunakan  (ditegakkan) sebagai  dasar  pembangunan  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  SDA  dean pengaturan tata ruang.
3) Transparansi.  Dalam  bidang  pemanfaatan  keanekaragaman  hayati,  dibutuhkan pembagian keuntungan yang adil dan berimbang ( fair and equitable sharing of benefits) .  Bagaimana  hal  tersebut  dicapai,  informasi-informasi  yang  berkaitan dengan  kebijakan  publik,  termasuk  hasil-hasil  auditing  biaya-biaya  produksi dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam perlu dikelola agar mudah diakses masyarakat.  Salah  satu  mekanisme  yang  efektif  adalah  dengan  membangun konsultasi  publik,  dan  dialog  pihak-pihak  dengan  pihak  terkait  secara  terus menerus.
4) Bersifat  tanggap.  Pola  manajemen  sumber  daya  alam  perlu  bersifat  adaptif. Suka atau tidak, tata pemerintahan dipengaruhi oleh mekanisme pasar, sehingga diperlukan leveraging  change  through  the  market .  Dalam  kaitannya  dengan otonomi  daerah  maka  perlu  didesiminasikan  pelatihan-pelatihan  di  daerah terhadap  topik  yang  relevan,  termasuk  memenuhi  kesepakatan  global
( multilateral environmental agreement ).
5) Pengembangkan  kesepakatan.  Pembagian  tugas  dan  wewenang  yang  jelas diperlukan  bagi  berlangsungnya  pemerintahan  yang  efektif.  Konflik
kewenangan  antar  tingkat  perlu  diselesaikan  dengan  berbagai  mekanisme musyawarah, termasuk di antaranya melalui proses lembaga arbitrase.
6) Kesetaraan.  Termasuk  di  dalamnya  kesetaraan  jender,  perlu  diingat  bahwa dalam  banyak  hal  seringkali  perempuan  membuktikan  dirinya  sebagai pengelola  sumber  daya  alam  yang  lebih  efisien  dan  efisien  dibandingkan dengan laki-laki. Di samping kesetaraan jender, sistem kepemilikan, akses, dan pemanfaatan sumber daya alam perlu diperbaiki.
7) Efektif  dan  efisien.  Perhatian  yang  lebih  besar  harus  diberikan  pada  stok,  dan tidak  hanya  pada  produk  serta  komoditas.  Labih  lanjut  produksi  sumber  daya alam perlu diefisienkan agar dapat berkelanjutan. Mekanisme pemantauan dan pengendalian  yang  efektif  perlu  dikembangkan  serta  diaplikasikan,  misalnya sertifikasi atau ekolabel. Di samping itu, ketergantungan terhadap bahan  bakar fosil  secara  bertahap  perlu  dihilangkan,  sementara  upaya-upaya  penerapan energi  terbarukan  harus  terus  dikembangkan.  Pada  saat  bersamaan  perlu dikembangkan  mekanisme-mekanisme  agar  terwujud  pembangian  keuntungan yang adil dan berimbang.
8) Bertanggung-gugat.  Semua  pihak  harus  bertanggung  gugat,  baik  pemerintah, swasta,  maupun  masyarakat  madani.  Bagi  pihak  swasta  maka  tanggung  gugat perlu mencakup aspek-aspek sosial maupun ekologi.
9) Visi  strategi.  Perspektif    luas  dan  jauh  ke  depan  merupakan  inti  dari  visi strategis ini, perlu disadari bahwa manajemen sumber daya alam merupakan isu utama  pembangunan  berkelanjutan.  Sistem-sistem  adat  dan  tradisional  yang telah  dikembangkan  berabad-abad  perlu  mendapat  legitimasi  yang  wajar. Tantangan  langsung  otonomi  daerah,  yaitu  bagaimana  menanggulangi kontradiksi peningkatan pendapatan asli  daerah dengan konservasi  lingkungan hidup,  perlu  dihadapi.  Rencana-rencana  pembangunan  SDM,  pemanfaatan SDA, serta tata ruang wilayah harus dirancang mulai dari tingkat kabupaten dan provinsi,  dan  diharmonisasikan  dengan  kebijakan  tingkat  nasional  melalui proses dua arah.

## 3. Konsep Pelestarian Hutan
Salah  satu  elemen  penting  dalam  pengelolaan  hutan  adalah  konsep pelestarian, khususnya menyangkut kelestarian hasil hutan. Sejak pertama kali lahir sampai  sekarang,  definisi  kelestarian  hasil  hutan  telah  mengalami  perkembangan dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Pada mulanya suatu hutan dianggap dimanfaatkan  secara  lestari  bila  tebangan  tahunan  atau  tebangan  periodik  tidak mengurangi  kapasitas  hasil  dan  bila  setelah  penebangan  dilakukan  diseluruh kawasan  hutan,  potensi  tegakan  dilapangan  tidak  berkurang  dengan  sebelum dilakukan  penebangan  (Simon,  2006  :  20).  Konsep  mengenai  kelestarian  hasil  ini mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh Wiebecke dan Peters (1984: 68) bahwa:
The  endeavor  to  facilitate  the  continuous  and  optimal  provision  of  all tangible and intangible effects of the forest for the benefit of human being of present and future generations .
Oleh  karena  itu  konsep  kelestarian  hasil  hutan  sekarang  pada  umumnya dianggap  mempunyai  hubungan  dengan  lingkup  yang  lebih  luas  dari  segi  ekologi dan sosial ekonomi suatu wilayah.
Sisi  lain  tentang  konsep  kelestarian  hasil  hutan  dalam  pengelolaan  hutan adalah konsep hutan normal, konsep ini berhubungan erat dengan teknik silvikultur dan  sistem  pengaturan  hasil  yang  dipakai  (Simon,  2006:  22).  Menurut  Osmaton dalam  Simon  (2006:  91)  hutan  normal  adalah  hutan  yang  dapat  mencapai  dan menjaga  derajat  kesempurnaan  hutan  untuk  memenuhi  ketentuan  sesuai  dengan tujuan pengelolaan.
Secara  ideal  hutan  normal  merupakan  tegakan  dengan  persebaran  kelas umur  yang  merata  dan  riap  yang  maksimal.  Tebangan  tahunan  atau  tebangan periodik  pada  hakikatnya  harus  sama  dengan  riap  untuk  jangka  waktu  yang bersangkutan.  Dengan  demikian  hasil  kayu  yang  maksimal  dapat  diperluas sepanjang  waktu  tanpa  membahayakan  hasil  dimasa  yang  akan  datang.  dan  oleh karena  itu  kelestarian  hutan  dapat  dipertahankan.  Karena  kelestarian  hasil  dapat berarti  tebangan  hutan  atau  periodik  sama  dengan  riap  tahunan,  maka  besarnya tebangan  dapat  dihitung  sama  dengan  riap  tahunan  pada  saat  sekarang  ( current increment ).  Pandangan  ini  merupakan  landasan  metoda  pengaturan  hasil berdasarkan  riap  saja.  Masalahnya  adalah  bagaimana  riap  pada  saat  sekarang ditaksir  atau  diukur.  Melalui  cara  ini  penaksir  hanya  melihat  pengaturan  hasil berdasarkan  jumlah  pohon  dan  ukuran  diameter.  Dengan  cara  ini  akan  mudah diidentifikasi apakah pohon tersebut telah lestari. (Simon, 2006: 28).
Untuk  tetap  mempertahankan  tingkat  kelestarian  hutan  seperti  yang diinginkan, Forest Stewardship  Counsil (FSC) dan European  Forest Certification (PEFC)  yang  merupakan  organisasi  yang  mengembangkan  standar  pengelolaan hutan  berkelanjutan,  yang ditetapkan oleh  masing-masing  institusi (Sastroprawiro, 2008).  Standar  FSC  menetapkan  sepuluh  prinsip  sebagai  prasyarat  hutan  kelas dunia yang baik, setiap prinsip memiliki kriteria dan indikator sebagai persyaratan pemenuhan  pengelolaan  hutan  yang  baik  (hutan  bersertifikasi),  kesepuluh  prinsip itu adalah:
1) Complience  with  law  FSC  principle ,  yaitu  mengarahkan  pengelola  untuk mematuhi  semua  peraturan  hukum  nasional  dan  internasional  terkait  dengan kegiatan usahanya serta prinsip FSC.
2) Tenure and use rights and responsibilities , yaitu mengarahkan pengelola hutan untuk bertanggung jawab terhadap hak penguasaan dan penggunaan lahannya.
3) Indigenous  people’s  rights ,  yaitu  mengarahkan  pengelola  untuk  menghargai hak  masyarakat  lokal  disekitar  area  pengelolaan  sehingga  terjadi  simbiosis mutual.
4) Community  relations  and  worker  rights ,  yaitu  mengarahkan  pengelola  untuk berhubungan  baik  dan  atau  bekerja  sama  dengan  masyarakat  disekitarnya  dan mematuhi hak karyawan sesuai peraturan.
5) Benefit  from  the  forest ,  yaitu  mengarahkan  pengelola  hutan  untuk mengindentifikasi  dan  mencatat  semua  manfaat  dari  hutan  yang  dikelola, termasuk manfaat untuk masyarakat sekitar.
6) Environmental  impact ,  yaitu  mengarahkan  pengelola  agar  menjalankan  tata kelola dengan seminimal mungkin merusak lingkungan hidup.
7) Management  plan, yaitu  mensyaratkan  pengelola  memiliki  perencanaan  kerja yang  baik  untuk  aspek  rencana  produksi,  sosial  dan  lingkungan  dalam menjalankan kegiatannya.
8) Monitoring  and  assesment, yaitu  mensyaratkan  pengelola  memantau  secara sistimatis  semua  aktivitas  kerja  serta  melakukan  penilaian  periodik  guna melakukan perbaikan.
9) Maintenance  of  high  conservation  value  forest, yaitu  mengarahkan  pengelola untuk  menjaga  dan  memelihara  area  di  dalam  lingkup  kerjanya  yang  terbukti memiliki nilai konservasi tinggi, misalnya sumber mata air utama, habitat satwa liar, dan cagar budaya.
10) Plantation, yaitu mengarahkan  pengelola  hutan  tanaman  memenuhi  prinsip satu sampai sembilan dan kriteria konservasi yang ditetapkan FSC untuk hutan tanaman.

## 4. Kebijakan Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan
Hutan  sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam  adalah  anugerah  Tuhan  Yang Maha  Esa,  memiliki  berbagai  manfaat  bagi  kehidupan,  yaitu  berupa  manfaat langsung bisa dirasakan ( tangible ) dan manfaat yang tidak langsung ( intangible ). Menurut State  of  world’s  Forests yang  diterbitkan  FAO  pada  tahun  1999 yang dikutip dari Boenjamin (1991: 25), Indonesia memiliki kawasan hutan tropis terluas  kedua  di  dunia  setelah  Brazil.  Kekayaan  sumberdaya  hutan  sebagaimana digambarkan, memberi arti penting bagi Indonesia baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta untuk masyarakat.dari fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan  nilai  keanekaragaman  hayati.  Bagi  Indonesia,  kekayaan  sumberdaya  hutan tersebut merupakan penyumbang yang nyata dan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi.    Hal  ini  ditunjukkan  oleh  perannya  dalam  menunjang  perekonomian nasional  yang  sangat  nyata  terutama  pada  periode  1970-1990,  Pada  tahun  1994 sektor  kehutanan  menyumbang  devisa  USD  4,2  Milyar  (Departemen  Kehutanan, 2000:  3).  Peranan  hasil  hutan  ini  terhadap  perekonomian  Indonesia  dapat  dilihat tidak  hanya dari perolehan devisa saja tetapi  juga dari penyediaan  lapangan kerja. Menurut  Departemen  kehutanan  (2000),  tenaga  kerja  yang  terserap  oleh  sektor kehutanan  adalah  sekitar  5,4  %  dari  total  tenaga  kerja  Indonesia.  Selain  kinerja pada  penyerapan  tenaga  kerja,  sektor  kehutanan  juga  menyumbang  dalam penurunan tingkat penduduk miskin dari 60 % pada tahun 1970 menjadi 11 % pada tahun 1996 (World Bank,1999).
Pembangunan kehutanan diarahkan utuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, memenuhi kebutuhan industri dan eksport, serta pendapatan bagi negara dan masyarakat.
Menurut Suntana et al (2000: 11) telah terjadi pergeseran bobot penanganan berbagai kegiatan yang selama ini dilaksanakan, dengan menyatakan:
1) Prinsip-prinsip kelestarian produksi (sustainable yield principles) ditingkatakan penanganannya  sehingga  lebih  mengarah  kepada  kelestarian  hutan  dan
ekosistemnya (sustainable  forest  management) di  mana  hasil  hutan  yang dimanfaatkan diperoleh dengan dasar pengelolaan lestari.
2) Mendorong  agar  keterlibatan  masyarakat  di  sekitar  hutan  dan  pengusaha menengah  dan  kecil  dibidang  kehutanan  dapat  ditingkatkan  secara  nyata, pergeseran dari  economic  growth ke social  growth .  Pengusaha  besar  dan BUMN  diarahkan  untuk  mengembangkan  ekonomi  rakyat  dan  membina kemitraan dalam berusaha dengan masyarakat dan pengusaha kecil/menengah.
3) Meningkatkan  pembangunan  hutan  rakyat  dalam  rangka  meningkatkan produksi  hasil  hutan,  pelestarian  tanah  dan  air  serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
4) Prioritas  pembangunan  lebih  diarahkan  pada  daerah  yang  masih  tertinggal, disesuaikan dengan kondisi alam, kondisi hutan, dan kondisi masyarakatnya.
5) Meningkatkan  kemampuan  faktor  penujang  pembangunan  kehutanan  (sumber daya  manusia,  IPTEK,  kelembagaan  dan  investasi).  Unsur  ini  sangat  penting karena akan menjadi penggerak pembangunan kehutanan untuk jangka panjang.
Sumber  daya  hutan  Indonesia  memiliki  peranan  penting  dalam menghasilkan devisa bagi negara. Pada masa-masa awal pembangunan, eksploitasi sumber  daya  hutan  hanya  berorientasi  pada timber  based  management yang menitikberatkan pada manfaat ekonomi semata. Lebih jauh Suntana et al (2000: 5), mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga manfaat sumber daya hutan, yaitu:
1) Sebagai sumber keanekaragaman jenis flora antara lain penghasil kayu, pangan, bahan  serat,  bahan  parfun,  bahan  obat,  bahan  kimia  alam,  bahan  penyamak, pewarna dan lain-lain;
2) Sebagai  sumber  keanekaragaman  fauna  antara  lain  penghasil  protein,  bahan obat,  sumber  genetik  untuk  pemuliaan  ternak,  burung,  serangga,  ikan  reptil, madu, kulit, dan lain-lain, serta,
3) Sebagai  sumber  beranekaragam  jasa  yang  sangat  bermanfaat  bagi  kehidupan manusia,  sperti  jasa  wisata  alam,  pengatur  tata  air  dan  iklim  mikro, pendaurulangan Co2 , perlindungan tanah, gudang plasma nutfah dan lain-lain. Sumber  daya  hutan  sesungguhnya  memberikan  manfaat  yang  banyak
( multifunctional  benefit) ,  nilai  kayu  hanyalah  sebagian  kecil  kecil  dari  nilai ekonomi manfaat sumber daya. Oleh karena itu orientasi kepada upaya optimalisasi pemanfaatan  hutan  secara  majemuk  dengan  perspektif  jangka  panjang  menjadi pilihan yang terbaik.
Memasuki  abad  21,  pembangunan  kehutanan  Indonesia  dihadapkan  pada permasalahan  yang  makin  kompleks.    Menurut  Nurfatriani  dan  Sukadri  (2000:  2) menyatakan bahwa:
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  adalah  masalah  deforestasi  hutan dengan  laju  yang  tinggi.  berdasarkan  data  Ditjen  RLPS  pada  tahun  2000 mencapai 1,6 juta hektar/tahun. Dengan laju kerusakan yang tinggi tersebut luas  hutan  Indonesia  mengalami   penurunan  yang  signifikan,  hal  tersebut mengakibatkan sumber daya hutan Indonesia mengalami penurunan potensi yang sangat berarti.
Kondisi  kerusakan  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  saat  ini  telah  menjadi keprihatinan  banyak  pihak  baik  secara  nasional  maupun  internasional.  Fenomena degradasi  sumberdaya  hutan  dan  lahan  terus  meningkat  baik  kualitas  maupun kuantitasnya.  Data  tentang  kehutanan  menunjukkan  bahwa  dalam  50  tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan hutan seluas 60 juta hektar. Pada tahun 1985- 1997,  laju  deforestasi  di  Indonesia  mencapai  1,871  juta  hektar  pertahun.  Muhtadi (2003) menyatakan bahwa di Jawa, tingkat kerusakan kawasan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani, sampai tahun 2001 sudah mencapai 350.000 hektar.
Diperkirakan  tingkat  kerusakan  hutan  di  Jawa  akan  meningkat  hingga 500.000 hektar pada tahun 2006. Kerusakan ini tidak hanya terbatas pada kawasan hutan  produksi,  tetapi  juga  hutan  lindung  dan  hutan  alam.  Sabarudin  (2001:  1) menyatakan  bahwa  eksploitasi  berlebih  ( over  exploitation ),  pembalakan  tak  legal (illegal  logging)  dan  merebaknya  perambahan  kawasan  melengkapi  proses destrukturisasi hutan di Indonesia. Keadaan ini makin diperparah pula oleh adanya tabrakan kebijakan-kebijakan perekonomian, sosial dan politik menyangkut sumber daya hutan.
Kerusakan  hutan  dan  lahan  tersebut  telah  mengakibatkan  bencana  alam yang  besar,  bahkan  akhir-akhir  ini  kecenderungannya  semakin  meningkat, khususnya  banjir,  tanah  longsor  dan  kekeringan.  Bencana  tersebut  telah menimbulkan  kerugian  nasional  yang  besar  berupa  kerusakan  infrastruktur, berbagai asset pembangunan serta terganggunya tata kehidupan masyarakat.
Penyebab utama terjadinya  bencana tersebut adalah kerusakan  lingkungan, terutama  di  wilayah  hulu  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  sebagai  daerah  tangkapan air.  Kondisi  diatas  menumbuhkan  kesadaran  dari  semua  pihak  untuk  melakukan Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan  (RHL)  yang  rusak  guna  memperbaiki  dan mengembalikan  fungsi  dan  produktivitas  sumberdaya  alam  tersebut.  Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk menanggulangi bencana alam yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  di  atas,  diperlukan  suatu  pemikiran  yang serius  mengenai  pengelolaan  hutan  dimasa  kini  dan  masa  yang  akan  datang. Pengelolaan  hutan  di  masa  yang  akan  datang  harus  sejalan  dengan  arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada resources and community based development (Suntana et al (2000: 5), yang dijabarkan sebagai berikut :
(1)  Perubahan  orientasi  produksi  kayu  dari  hutan  alam  ke  hutan  tanaman; (2) Perubahan orientasi dari  hasil  hutan kayu  ke  hasil  hutan  non kayu dan jasa;  (3)  Pergeseran  pola  pengusahaan  hutan  dari  konglomerasi  ke peningkatan  peran  masyarakat;  (4)  Perubahan  bentuk  pengelolaan  hutan dari  optimasi  produksi  log  ke  optimasi  fungsi  hutan;  dan  (5)  Pergeseran kewenangan pengelolaan hutan dari sentralisasi ke desentralisasi.
Hutan  merupakan  salah  satu  sektor  terpenting  yang  perlu  mendapat perhatian,  khususnya  mengingat  lebih  67  %  luas  daratan  Indonesia  berupa  hutan. Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara sesuai pasal 33 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam  yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.    Akses  dan  hak pemanfaatan  berbagai  kategori  hutan  harus  diatur  sebaik-baiknya  bagi  semua kelompok  masyarakat  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek  sebagaimana dinyatakan  dalam  Undang-undang  Kehutanan  No.4  Tahun  1999  pasal  2 “ Penyelenggaraan  kehutanan  berasakan  manfaat,  dan  lestari,  kerakyatan, keadilan,  kebersamaan,  keterbukaan,  dan  keterpaduan ”.  Dalam  pasal  selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan keberlanjutan.
Menurut  Caldwell  (1999:7),  hal-hal  yang  diperlukan  agar  pengelolaan lingkungan berhasil, yaitu:
(1)  Koordinasi  pendekatan  berbagai  disiplin  untuk  memecahkan  masalah lingkungan;  (2)  Integrasi  program-program  lingkungan  dengan  upaya bidang  lain  misalnya  dengan  pertanian,  kesehatan  ,  transportasi;  (3)
Kesesuaian ruang lingkup organisasi dengan tugas-tugas yang dilaksanakan; (4) Merepresentasikan nilai-nilai lingkungan. Melalui  penetapan  strategi  pelestarian  dunia  tahun  1980/1981,  Indonesia dikukuhkan  sebagai  negara  maha  aneka  ragam  ( megadiversity  country ),  sehingga Indonesia menjadi semakin penting dalam peta konservasi keanekaragaman hayati dunia.  Indonesia  menyusun  rencana  konservasi  nasional  tahun  1980  dan menetapkan  target  30  %  dari  luas  kawasan  hutan  serta  mengeluarkan  kebijakan Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan  (TGHK)  yang  diterapkan  dalam  mengukuhkan kawasan hutan di seluruh Indonesia (Mulyana, 2005 : 14).
Menindaklanjuti  isu-isu  strategi  pelestarian  dunia,  dalam  kongres  Taman Nasional  dan  Kawasan  Konservasi  Nasional,  mendeklarasikan  berdirinya  11 Taman  Nasional  dengan  luas  total  3.287.063  hektar,  membentuk  Departemen Kehutanan,  dan  Ditjen  PHPA.  Dalam  dokumen our  common  future (masa  depan kita  bersama)  yang  diterbitkan  oleh World  Commision  On  Environment  and Development (komisi  lingkungan  dan  pembangunan)  tahun  1987  diperkenalkan gagasan  “ Pembangunan  Berkelanjutan ”  beserta  konsep-konsep  demokrasi, keadilan,  hubungan  lingkungan  dan  pembangunan  yang  banyak  diadopsi  oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional sebagai panduan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Mengenai  konsep  pembangunan  berkelanjutan,  Sutikno  dan  Maryunani (2006:223)  yang  mengutip  komisi  Brundtland  menyatakan  bahwa  pembangunan berkelanjutan  adalah  ”  Pembangunan  yang  mencukupi  kebutuhan  generasi sekarang  tanpa  membahayakan  kemampuan  generasi  yang  akan  datang  untuk memenuhi kebutuhan mereka”. Jadi pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pembangunan namun senantiasa memperhitungkan masa depan generasi yang akan datang.
Konsep  pembangunan  ini  kemudian  pada  Earth  Summit,  1992  di  Rio  de Janeiro,  melahirkan  agenda  21,  pemerintah  Indonesia  menjabarkannya  dalam dokumen  “ Agenda  21  Indonesia ”  yang  berisi  rumusan  strategi  nasional  untuk pembangunan berkelanjutan, meliputi empat agenda;
”(1)  pelayanan  masyarakat;(2)  pengelolaan  limbah;(3)  pengelolaan  sumberdaya tanah;(4)  pengelolaan  sumberdaya  alam  dengan  salah  satu  sub  agenda  konservasi keanekaragaman hayati”

## 5. Penutup
Pelestarian  telah  menjadi  isu  penting  dalam  pembangunan,  karena  telah disadari  bahwa  eksploitasi  sumber  daya  alam  bisa  mengakibatkan  degradasi lingkungan.  Meningkatnya  kasus-kasus  dalam  sektor  kehutanan,  semakin menyadarkan  kita  bahwa  melestarikan  hutan  memberikan  banyak  manfaat  dalam kehidupan  ini.  Berbagai  upaya  telah  ditempuh  dalam  rangka  pelestarian  sumber daya hutan, diantaranya adalah melakukan perubahan paradigma pengelolaan  yaitu paradigm  berkelanjutan  ( sustainable ).  Paradigma  lama  pengelolaan  hutan  dinilai telah  mengakibatkan  tidak  tercapainya  pengelolaan  hutan  secara  adil  dan  lestari. Pada  paradigma  lama  ini  menempatkan  hutan  sebagai  andalan  untuk  perolehan devisa  dan  ini  dilakukan  terutama  melalui  penerapan  strategi  ekspor,  hal  ini dijabarkan kedalam kebijakan pengusahaan hutan yang cenderung eksploitatif yang dicerminkan  oleh  munculnya  banyak  gejala  negatif  seperti  kelebihan  kapasitas, maraknya illegal  logging, dan tingginya tingkat deforestasi hutan. Paradigma baru adalah  bertumpu  pada  keseimbangan  antar  keberlanjutan  fungsi  ekonomi,  ekologi dan  sosial  budaya  dari  pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang  tidak  sentralistik dengan membangun kemandirian masyarakat.
Untuk  mencapai  paradigma  ini  diperlukan;  (1)  reorientasi  tujuan pembangunan  nasional  dan  sektor  kehutanan  menuju  keseimbangan  antara keberlanjutan  fungsi  ekonomi,  ekologi  dan  sosial  budaya  dalam  pengelolaan sumber  daya  hutan  bagi  peningkatan  kualitas  hidup  manusia;  (2)  kepemerintahan yang baik ( good governance ) dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang dicirikan oleh  berjalannya  prinsip-prinsip  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat  dan bertanggung  gugat  kepada  publik;  (3)  usaha-usaha  pemberdayaan  para  pihak berkaitan  dengan  penyesuaian/  reorientasi  paradigma  pembangunan  nasional  dan sektor kehutanan.
Akses  dan  hak  pemanfaatan  atas  berbagai  kategori  hutan  harus  diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-undang  Kehutanan  No.41  Tahun 1999  pasal  2  “Penyelenggaraan  kehutanan  berasaskan  manfaat  dan  lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan”. penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan  berkelanjutan.  Pemanfaatan  sumberdaya  hutan  dituntut  untuk  memperhatikan juga  multiguna  mencakup  konservasi  tanah  dan  air,  sumber  kayu  dan  non  kayu untuk  masyarakat  lokal,  konservasi  flora  dan  fauna  serta  fungsi support untuk program pembangunan lainnya.

## Daftar Pustaka
Berkes,  F.  and  C.Folke  (eds).2000. Linking  Social  and  Ecological  System: Management  Practices  and  Social  Mechanisms  for  Building  Resilience. New York: Cambridge University Press.
Boenjamin,  S.A.  1991. Deforestasi  dan  Isu  Pemanfaatan  Lahan  Yang Berkelanjutan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Vol.XXXIX
No.3
Brooks,  A.,  M.Zint,.  R.  DeYoung.2003 .  Land-Owners  Response  to  Endangered Species  Act  Listing  and  Implications  for  Encouraging  Conservation. Conservation Biology.13:1140-1150. Caldwell,  Lynton  K.  1999 .  Management  of  Resources  and  Environment:  A Problem in Administration Coordination, dalam  Wolfgang Rudig (Editor ),
Environmental Policy Volume I, Cheltenham, Edward Elgar Publishing,Inc. Departemen  Kehutanan,  2000.  Laporan  Tahunan  Departemen  Kehutanan
1999/2000
Grumbine,  E.R.  1994. What  is  Ecosystem  Management ?.  Conservation  Biology.
8:27-38.
Indrawan,  Mochamad.  Richard  B.Primack,.  Jatna  Supriatna.  2007. Biologi Konservasi . Jakarta: Buku Obor. Jeffries, Michael J. 2006. Biodiversity and Conservation . Second Edition. Canada: Rondledge. Johnson,  N.1995. Biodiversity  inThe  Balance:  Approach  to  Setting  Geographic Conservation Priorities. Biodiversity Support Program.World Wildlife Fun, Washington DC.
Muhtadi,  D.  2003. Derita  Sepanjang  Masa  Rakyat  Jawa. Harian  Kompas,  9
Pebruari, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
Mulyana,  A.  2005. Melangkah  Diatas  Batu  Karang,  Pengelolaan  Sumber  daya Alam  Berbasis  Masyarakat  di  Nusa  Tenggara .    Sumba  Timur  NTT  : Koppesda.
Nurfatriani,  Fitri.  Doddy  S.Sukadri.  2001. Pengelolaan  Hutan  di  Masa  Depan  : Berdasarkan  Paradigma  Pembanguan  Kehutanan  di  Abad  21 ,    Buletin Kehutanan Vol.2.
Sabarudin, S. 2001. Rekonsiliasi Nasional Untuk Menyelamatkan Hutan. Makalah Presentasi Kelompok Pada Konggres Kehutanan Indonesia III, Jakarta.
Sastroprawiro,  Susetiyaningsih,  2008. Peringkat  Hutan  Kelas  Dunia ,  Kompas  10 Desember 2008,  Edisi Bandung.
Simon,  Hasanu.  2006 .  Hutan  Jati  dan  Kemakmuran,  Problem  dan  Strategi Pemecahannya . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Stanley,  T.  1995. Ecosystem  Management  and  the  Arrogance  of  Humanism. Conservation Biology. 9: 254-262.
Suntana,  Asep  Sugih,.  dkk.  2000. Agenda  21  Sektoral,  Agenda  Kehutanan  Untuk Pengembangan  Kualitas  Hidup  Secara  Berkelanjutan .  Jakarta  :  Kantor Menteri KLH.
Sutikno; Maryunani.,2006. Ekonomi Sumber Daya Alam , Malang: BPFE-Unibraw.
Wiebecke, C. and W. Peters. 1984. Aspect of Sustained Yiel History Forest Sustention as the Principle of Forestry Idea and Reality , dalam History of Sustained Forestry. World Bank,1990, Indonesia: Sustainable Development for Forests, Land and Water: Country Study. Report No.9212, Washington DC.