https://jamsi.jurnal-id.com

## Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Perjanjian Kerja di SMKN 7 Palu
Andi Bustamin Dg. Kunu 1 , Muh. Ayub Mubarak 2 , Hasnawati 3 , Irzha Friskanov. S* 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia *e-mail: bustamindaengkunu@gmail.com 1 , ayubnnamaku@gmail.com 2 , hasnawati0821@gmail.com 3 , irzhafriskanov@untad.ac.id 4

## Abstrak
Pada dasarnya, perjanjian kerja dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kurangnya pemahaman siswa-siswi tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Maka tim pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum agar siswa- siswi dapat  memahami unsur-unsur pada  perjanjian  kerja. Pemahaman tentang  perjanjian kerja  waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu juga menjadi topik untuk memperkaya pemahaman siswa- siswi. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK  Negeri 7  Palu yang dihadiri 40  peserta. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi di mana peserta berperan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dari hasil kegiatan pengabdian ini, maka diketahui pemahaman siswa-siswi SMK Negeri 7  Palu masih sangat minim apalagi berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan penerima kerja. Salah satunya mengenai asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan objek perjanjian, serta penyelesaian jika terjadi sengketa atau wanprestasi.
Kata kunci : Pelajar, Penyuluhan Hukum, Perjanjian Kerja

## Abstract
Basically, an employment agreement can be done in written or oral form. Lack of understanding of students  about  the  importance  of  understanding the  rights  and  obligations  contained  in  employment agreements. So the service team carries out service activities in the form of legal counseling so that students can understand the elements of the work agreement. Understanding of certain time work agreements and indefinite time work agreements is also a topic to enrich students' understanding. This activity was held at SMK Negeri 7 Palu which was attended by 40 participants. The method used is a lecture and discussion method where participants play an active role in the implementation of this service. From the results of this service activity, it is known that the understanding of the students of SMK Negeri 7 Palu is still very minimal, especially related to the rights and  obligations between employers and job recipients. One of them is regarding the principles of the agreement, the terms of the validity of the agreement, the subject and object of the agreement, and settlement in the event of a dispute or default.
Keywords : Employment Agreement, Legal Counseling, Students

## 1. PENDAHULUAN
Perjanjian  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut sebagai KUH Perdata) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih. Untuk  didapatkan  adanya  suatu  perjanjian  paling  sedikit  harus  ada  dua  pihak  sebagai  subjek hukum  dimana  masing-masing  pihak  sepakat  untuk  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian menerbitkan  suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya,  dalam  bentuknya  perjanjian  dapat  berupa  suatu rangkaian  perkataan  yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis (Subekti, 1987).
Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi.  Prestasi  dari  suatu  perjanjian  adalah  pelaksanaan  terhadap  hal-hal  yang  telah diperjanjikan  atau yang  telah ditulis  dalam suatu perjanjian  oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan  diri  untuk  itu.  Lawan  kata  dari  perestasi  adalan  wanprestasi,  yaitu  tidak
https://jamsi.jurnal-id.com
dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang  disebutkan  dalam  perjanjian,  yang  merupakan pembelokan  pelaksanaan  perjanjian,  sehingga  menimbulkan  kerugian  yang  disebabkan  oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak (Fuady, 1999).
Perjanjian  kerja merupakan  salah satu turunan  dari  perjanjian pada umumnya,  dimana masing-masing  perjanjian  memiliki  ciri  khusus  yang  membedakannya  dengan  perjanjian  yang lain.  Namun  seluruh  jenis  perjanjian  memiliki  ketentuan  yang  umum  yang  dimiliki  secara universal oleh segalajenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek serta obyek  yang  diperjanjikan,  sebagaimana  telah  diterangkan  sebelumnya.  Ketentuan  dan  syarat- syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban dari masing- masing pihak  yang  harus  dipenuhi.  Dalam hal  ini tercantum  asas “kebebasan  berkontrak”  ( freedom  of contract ), yaitu seberapa jauh pihak-  pihak dapat mengadakan  perjanjian, hubungan-hubungan apa  yang  terjadi  antara  mereka  dalam  perjanjian  itu  serta  seberapa  jauh  hukum  mengatur hubungan antara para pihak (Tampongangoy, 2013).
Bentuk  perjanjian  kerja  diatur  dalam  Pasal 51  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada ayat(1) disebutkan : perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian Perjanjian kerja pada umumnya dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian kerja yang tidak tertulis biasanya digunakan dalam jenis perjanjian kerja dirumah dan perjanjian kerja pemborongan, hal ini dikarenakan di Indonesia sejak dahulu dalam melakukan  suatu  perjanjian  hanya  atas  dasar  saling  percaya,  tanpa  ada  hitam  diatas  putih. Namun,  berbeda dengan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang sudah seharusnya  dibuat secara tertulis  sesuai dengan  isi dari  pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  dimana,  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dibuat  secara  tertulis  serta  harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Perihal perjanjian kerja, pasal 51 UU No. 13 Tahun 2003 menentukan sebagai berikut:
a. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
b. Perjanjian  kerja  yang dipersyaratkan  secara tertulis  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan perundang undangan yang berlaku
Pekerja dalam menjalankan pekerjaannya tidak menghendaki putus ditengah jalan dalam arti  bekerja  hingga  usia  pensiun,  namun  di  sisi  lain  pihak  pihak  perusahaan  juga  tidak menginginkan jika berhadapan dengan pekerja terjadi suatu pemutusan hubungan kerja dengan diwajibkan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 (Khoe, 2013).
Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak.  Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi.  Prestasi  dari  suatu  perjanjian  adalah  pelaksanaan  terhadap  hal-hal  yang  telah diperjanjikan  atau yang  telah ditulis  dalam suatu perjanjian  oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan  diri  untuk  itu.  Lawan  kata  dari  perestasi  adalan  wanprestasi,  yaitu  tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang  disebutkan  dalam  perjanjian,  yang  merupakan pembelokan  pelaksanaan  perjanjian,  sehingga  menimbulkan  kerugian  yang  disebabkan  oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak (Sangkay, 2021).
Berdasarkan  uraian  latar belakang  tersebut, maka  tim  pengabdi tertarik  melaksanakan kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam  penyuluhan  hukum  tentang  perjanjian  kerja.  Di mana urgensi pemahaman hukum terkait pemahaman tentang perjanjian kerja bagi siswa sekolah tingkat menengah atas. Pentingnya pemahaman penyuluhan hukum ini diharapkan kepada siswa- siswi  yang  akan  bersiap  dalam  dunia  kerja  dengan  aturan,  konsekuensi,  dan  resiko  dalam mengambil langkah sebagai penerima kerja/tenaga kerja.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 2. METODE
Pengabdian  ini  menggunakan  metode ceramah  dan diskusi  dengan  melakukan  edukasi terkait  pemahaman  tentang  perjanjian  kerja.  Pelaksanaan  pengabdian  ini  pada  bulan  agustus yang dihadiri siswa-siswi kelas XII di SMKN 7 Palu. Tim pengabdi memberikan materi penyuluhan hukum  dengan  dasar  peraturan  perundang-undangan  dan  mengkoordinasikan  antara  pihak sekolah  dan  siswa  sekolah  agar  dapat  membantu  mempermudah  jalannya  kegiatan  yang dilakukan  di sekolah. Metode pengabdian yang digunakan  dalam penyuluhan hukum  ini adalah dengan  menggunakan  metode  materi  dan tanya jawab  (diskusi),  karena  dengan  menggunakan teknik  demikian  dapat  mengetahui  tingkat  pemahaman  siswa  SMKN  7 Palu  tentang  perjanjian kerja sebelum, selama dan sesudah dalam hubungan kerja. Bentuk partisipasi peserta kegiatan ini adalah  menerima,  memahami  dan  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  dengan  baik  agar  dapat memahami dasar perjanjian kerja dan juga memahami perbuatan-perbuatan hukum pada kasus- kasus yang terjadi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian ini dihadiri kurang lebih 40 orang peserta dari kalangan siswa-siswi kelas  XII  dan  4  diantaranya  guru  kelas  di  SMKN  7  Palu.  Sebelum  melaksanakan  kegiatan,  tim pengabdi berkoordinasi  kepada pihak sekolah agar kegiatan berjalan dengan lancar.  Ashar, S.Pd selaku Kepala  Sekolah SMKN 7 Palu, menyambut baik kehadiran  tim pengabdi dan memberikan izin  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  yang  ditujukan  kepada  kelas  XII  sebagai  siswa yang akan lulus dan persiapan menuju dunia kerja. Tim pengabdi menyadari bahwa pentingnya pengetahuan tentang perjanjian kerja bagi siswa kelas XII dikarenakan kemungkinan ketika lulus sekolah sebagian siswa akan masuk di perguruan tinggi juga akan masuk dalam dunia kerja. Maka dibutuhkan  pemahaman tentang perjanjian  kerja baik sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja baik di swasta maupun di pemerintahan.
Gambar 1. Tim Pengabdi Andi Bustamin Dg Kunu, S.H., M.H. (Kiri) dan M. Ayub Mubarak Radjulaeni, S.H.I., M.H. melakukan koordinasi dengan Ashar, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMKN 7 Palu untuk izin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat
Siswa  termasuk  salah  satu  yang  melakukan  perjanjian  baik  lisan  maupun  tulisan  baik sengaja maupun tanpa sengaja. Misalnya, siswa merekrut  anggota pada kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Kegiatan ini membuat siswa untuk dapat mempelajari tentang perjanjian kerja, mulai dari  aturan  pada saat mengajukan  diri  dalam perekrutan  hingga pelaksanaan  sebagai anggota. Maka  dari  itu, pengabdi  sangat tertarik  untuk  melakukan  edukasi  kepada  mahasiswa  tersebut agar  ketika  menerima  suatu  perjanjian  dalam  kegiatan  baik  sebagai  bintang  tamu  maupun kegiatan  komersil,  dapat  melakukan  hal-hal  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  melakukan perjanjian.  Hal ini menjadi tantangan guru dan orang tua untuk dapat memberikan  pemahaman tentang dunia  kerja dan tantangannya.  Maka, tim pengabdi  berinisiatif  untuk  dapat melakukan kegiatan  penyuluhan  hukum  agar  persiapan  diri  saat melakukan  persetujuan  perjanjian  kerja. Siswa-siswi juga diberikan pemahaman dasar tentang perjanjian kerja dalam waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Tim pengabdi memulai materi dengan pemahaman dasar perjanjian kerja, yang pada  materinya  peserta  memahami  dasar perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  dimulai sejak memahami hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.
https://jamsi.jurnal-id.com
Salah  satu  hal  penting  yang  diatur  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan  adalah  mengenai perjanjian kerja. Sebelum memulai sebuah pekerjaan dalam sebuah hubungan kerja, pekerja dan pengusaha terlebih dahulu harus membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang mengatur mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Perjanjian  tersebut  disebut  dengan  perjanjian  kerja. Pada  dasarnya,  semua perjanjian  memiliki  ketentuan  umum  yang  berlaku  secara  umum  pada semua jenis perjanjian, yaitu mengenai asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian. Perjanjian kerja mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pemberi kerja dan penerima  kerja. Indikasi  sebuah sistem kerja  yang baik akan tercermin  dari bagaimana isi dari perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak pemberi kerja dan penerima kerja (Alexander Putra, 2017).
Gambar 2. Tim pengabdi Hasnawati, S.H., M.H. memaparkan materi tentang perjanjian kerja yang dihadiri kurang lebih 40 peserta di aula SMKN 7 Palu
Tim pengabdi melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di SMKN 7 Palu. Dengan pemaparan materi dari tim yang berkaitan dengan dasar aturan, hak dan kewajiban pelajar  sebagai calon pekerja  berkaitan  dengan  perjanjian  kerja,  serta  mengajak  pelajar untuk dapat meningkatkan kesadaran diri dalam pengetahuan dasar apa saja hak dan kewajiban sebagai pekerja.  Perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh dua  pihak  atau lebih dan disepakati  bersama  serta  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  (Arifin,  2020).  Artinya  pemahaman dasar  tentang  perjanjian  kepada  siswa-siswi  bahwa pentingnya  kesepakatan  antara  dua  belah pihak  dalam  mengetahui  dan  memahami  poin  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kerja.  Dengan begitu, siswa-siswi sebagai calon pekerja akan memahami bentuk perjanjian kerja sejak sebelum kerja, sedang bekerja hingga pemutusan hubungan  kerja. Klausula berkaitan  dengan perjanjian kerja dan poin penting untuk memahami, menganalisis dan mengetahui isi perjanjian kerja antara para pihak.
Selain itu, peserta kegiatan ini juga diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai penerima kerja. Hak  penerima kerja  yang bukan hanya menerima  upah melainkan  ada hak-hak lainnya yang harus didapatkan meliputi  hak memperoleh libur sedangkan kewajibannya  adalah menaati  peraturan  perusahaan  dan  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  tugasnya.  Perbuatan suatu  perjanjian  baiknya  memperhatikan  hal-hal penting  antara  lain syarat  sahnya  perjanjian, asas-asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian perselisihan jika terjadi sengketa dan tanda berakhirnya kontrak  (Prasnowo & Badriyah, 2019).
Gambar 4. Salah satu slide materi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat di aula SMKN 7 Palu.
https://jamsi.jurnal-id.com
Adapun  dalam hukum  ketenagakerjaan  jenis perjanjian  kerja  dibedakan  atas dua, yaitu perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  (pkwt)  dan  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tertentu (pkwtt).  PKWT  yaitu  perjanjian  kerja  antara  pemberi  kerja  dan  penerima  kerja  yang  dalam hubungan kerja dalam waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang  satu kali dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan  pkwtt yaitu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja yang dalam  pelaksanaannya hubungan kerja tetap (Shalihah, 2017).
Antusias  peserta kegiatan pengabdian ini dapat terlihat dari pertanyaan peserta tentang poin penting dalam perjanjian.  Anjas sebagai peserta kegiatan  pengabdian menanyakan  terkait sebagai penerima kerja jika dalam perjanjian kerja ada poin yang tidak  ingin dilakukan,  apakah pemberi kerja akan memenuhinya atau tidak? Diketahui bahwa kewajiban penerima kerja adalah menaati  peraturan  perusahaan, maka  jika  ada poin  yang belum  dipahami oleh penerima  kerja maka  akan  ada kesepakatan  dari  dua  belah  pihak,  kecuali  sudah  terjadi  perjanjian  kerja  yang mana diantara pihak ada yang ingkar janji (wanprestasi) maka dilakukan penyelesaian sengketa dengan melalui luar pengadilan atau melalui pengadilan (Fatimah, 2015).
Hak calon pekerja dapat tertera dalam klausul perjanjian yang dibuat perusahaan dengan dipahami  calon  pekerja.  Calon  pekerja  juga  berhak  menanyakan  terkait  hal-hal  yang  apabila dalam perjanjian kerja tidak memuat bahasa yang kurang dipahami. Bukan hanya hak saja, calon pekerja juga wajib memahami kewajiban apa saja yang berkaitan dengan waktu kerja, tugas kerja, tambahan kerja dan hal-hal tambahan yang termuat dalam perjanjian kerja. Ini akan menandakan komunikasi  antara  penerima  kerja  dan  pemberi  kerja  sudah  dapat selaras.  Calon pekerja  juga harus dapat memahami jika suatu saat akan terjadi konflik dengan pemberi kerja maka jalur apa saja  yang  dapat  ditempuh  dalam  menyelesaikannya.  Keterbukaan  informasi  inilah  yang menjadikan  penerima  kerja  dan pemberi  kerja  akan dapat menjalankan  perannya  dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa siswa-siswi belum memahami tentang perjanjian kerja berkaitan  dengan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hal ini menjadi tantangan guru dan orang tua untuk dapat memberikan pemahaman tentang dunia kerja dan tantangannya. Maka, tim pengabdi berinisiatif untuk dapat melakukan  kegiatan  penyuluhan  hukum  agar  persiapan  diri  saat  melakukan  persetujuan perjanjian kerja. Siswa-siswi juga nantinya akan diajar perjanjian kerja dalam waktu tertentu dan waktu  tidak  tertentu.  Salah  satu hal penting  yang  diatur  di  dalam UU Ketenagakerjaan  adalah mengenai  perjanjian kerja.  Sebelum memulai sebuah pekerjaan  dalam sebuah hubungan  kerja, pekerja dan pengusaha terlebih dahulu harus membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian kerja.  Pada  dasarnya,  semua perjanjian  memiliki  ketentuan  umum  yang  berlaku  secara  umum pada  semua  jenis  perjanjian,  yaitu  mengenai  asas-asas  perjanjian,  syarat  sahnya  perjanjian, subjek dan  objek perjanjian.  Tim  pengabdi melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada siswa-siswi di SMKN 7 Palu dengan pemaparan materi yang berkaitan dengan dasar aturan, hak dan  kewajiban  pelajar  sebagai  calon  pekerja  berkaitan  dengan  perjanjian  kerja.  Diharapkan dengan materi dasar perjanjian kerja ini, peserta dapat memahami poin penting dalam perjnjian kerja  baik  sebelum, selama, dan  sesudah  dalam pelaksanaan  hubungan  kerja  dengan  pemberi kerja.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada tim pengabdi baik dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian ini sehingga berjalan dengan lancar. Kepada seluruh stakeholder SMK Negeri 7 Palu yang telah menyediakan tempat dan waktu untuk diberikan pada kegiatan pengabdian ini.
https://jamsi.jurnal-id.com
Tim pengabdi juga mengucapkan  terima kasih kepada Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Tadulako  yang  telah  memberikan dukungan  financial  terhadap  kegiatan  pelaksanaan  pengabdian  ini.  Serta  ucapan  terima  kasih kepada pengelola jurnal  JAMSI yang telah memberikan  kesempatan  dalam menerbitkan  artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander Putra, C. V. (2017). URGENSI KLAUSULA DEFINISI DALAM PERJANJIAN  KERJA. Kertha Patrika , 39 (01), 61. https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i01.p05
Arifin,  M.  (2020).  MEMBANGUN  KONSEP  IDEAL  PENERAPAN  ASAS  IKTIKAD  BAIK  DALAM
HUKUM PERJANJIAN. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 66.
https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119
Fatimah, Y. N. (2015). Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial di  Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh  Yang di Putus Hubungan Kerja. Pandecta: Research Law Journal , 10 (2), 215. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4954 Fuady, M. (1999). Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
Khoe, F. N. (2013). HAK PEKERJA  YANG  SUDAH  BEKERJA  NAMUN  BELUM MENANDATANGANI PERJANJIAN  KERJA  ATAS  UPAH  DITINJAU BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2 (1), 1 – 12. https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/135/113 Prasnowo,  A.  D., &  Badriyah,  S. M.  (2019).  Implementasi  Asas  Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak dalam Perjanjian Baku. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (1),
61. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05 Sangkay,  K.  (2021).  URGENSI  MEMORANDUM  OF  UNDERSTANDING  DALAM  SISTEM  HUKUM KONTRAK. Lex Privatum , 9 (10), 48 – 54. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36660
Shalihah,  F. (2017).  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Dalam  Hubungan  Kerja  Menurut Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Dalam Perspektif  Ham. UIR LAW  REVIEW , 1 (02), 149. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.955
Subekti, R. (1987). Hukum perjanjian . : Intermasa.
Tampongangoy,  F.  (2013).  PENERAPAN  SISTEM  PERJANJIAN  KERJA  WAKTU  TERTENTU  DI
INDONESIA. Lex Privatum , 1 (1), 146 – 158. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1024
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  13  Tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)