## EVALUASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2014 DI PROVINSI LAMPUNG

## Rudy
Fakultas Hukum Universitas Lampung. rudy.1981@fh.unila.ac.id Martha Riananda Fakultas Hukum Universitas Lampung Martha.rianand@fh.unila.ac.id
Utia Meylina Fakultas Hukum Universitas Lampung

## abstract
This  research  aims  to  find  a  model  of  electoral  implementation simultaneously  in  Indonesia,  through  the  elections  of  regional  heads  of Lampung  province  as  a  form  of  legislative  elections,  and  the  election  of regional  heads  were  held  simultaneously  on  April  9,  2014.  This  research uses case approach and statute approach. The research found that there were drawbacks  on  the  election  of  regional  heads  in  Lampung  province,  one of them was the postponement of the election.
Keywords: Election Evaluation of 2014, and Lampung Province

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mencari sebuah model pelaksanaan pemilihan umum  serentak  di  Indonesia  melalui  pemilihan  umum  Kepala  Daerah Provinsi Lampung sebagai bentuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu kepala  daerah  yang  dilaksanakan  serentak  pada  tanggal  9  April  2014. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  (case  approach)  dan pendekatan  undang-undang  (statute  approach).  Penelitian  ini  menemukan bahwa  pelaksanaan  pemilu  kepala  daerah  provinsi  Lampung  terdapat kelemahan-kelemahan salah satunya adalah penundaan pelaksanaan pemilu.
Kata Kunci: Evaluasi Pemilu 2014, dan Provinsi Lampung

## A. Pendahuluan
Pasca  perubahan  UUD  1945,  kedaulatan  dilaksanakan  dalam  bentuk kekuasaan  penyelenggaraan  negara.  Kekuasaan  tersebut  dijalankan  sesuai dengan  wewenang  lembaga-lembaga  negara  yang  diatur  UUD  1945.  Selain oleh lembaga negara, kedaulatan penyelenggaraan negara juga dilaksanakan oleh rakyat sendiri yang perwujudannya melalui pemilu, salah satunya untuk
memilih  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  sebagai  gubernur/wakil gubernur yang akan  memerintah di provinsi, bupati/wakil bupati yang akan memerintah  di  kabupaten  serta  walikota/wakil  walikota  yang  akan memerintah  di  kota.  Hal  ini  diharapkan  agar  kepala  daerah  yang  terpilih sesuai  dengan  kehendak  bersama  masyarakat  berdasarkan  pada  misi,  visi, program serta kualitas dan integritas calon. Nantinya, hasil pemilihan kepala daerah  sangat  penting bagi  terlaksananya  otonomi  daerah,  karena  kepala daerah yang terpilih merupakan penggerak utama keberhasilan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
Bertolak dari itu, Lampung pada tahun 2013 melaksanakan pemilihan umum  gubernur  namun  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Pelaksanaan pemilihan gubernur ini telah mengalami penundaan yang yang sangat  mencengangkan  yakni  sampai  ditunda  hingga  tiga  kali  yakni  pada tanggal 2 Oktober 2013, kemudian dimundurkan menjadi 2 Desember 2013, di  mundurkan  lagi pada  tanggal  27  Februari  2014  dan  pada  akhirnya ditetapkan  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  berbarengan  dengan  Pemilihan Legislatif  yang  kemudian  dilaksanakan  pada  tanggal  19  April  2014.  Hal inilah  yang  memerlukan  evaluasi  mendalam  mengapa  sampai  3  kali penundaan  danevaluasi-evaluasi  yang  lain  yang  berhubungan  mengenai pelaksanaan pemilihan umum gubernur di Provinsi Lampung.

## B. Pembahasan

## 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  telah mengalami berbagai  macam  perubahan  dalam  mengikuti  perkembangan  zaman  yang salah  satunya  mengenai  pola  pemerintahan  yang  awalnya  sentralistik menjadi  desentralisasi  pada  tahun  1999.  Sejarah  perubahan  pola pemerintahan ini diawali oleh jatuhnya negara-negara dengan bentuk negara kesatuan  pola  sentralistik.  Tidak  berfungsi  dan  gagalnya  sistem  pembuatan keputusan  yang  sentralistis,  di  mana  pemerintah  pusat  tidak  dapat menyediakan solusi-solusi bagi tiap-tiap komunitas di tiap-tiap daerah yang beragam  serta  berawal  dari  kesadaran  akan  kebutuhan  manajemen  bahwa mengelola  negara  secara  sentralistik  dengan  seribu  satu  macam permasalahan pemerintahan jelas tidak efektif dan melelahkan menjadi latar belakang  dan  asal  muasal  reformasi  desentralisasi  serta  memunculkan tuntutan kebijakan otonomi daerah. 1
1 Rudy, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Perspektif  Konstitusionalisme  Indonesia,  (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm. 19.
Ian  Johnson 2 menyatakan  bahwa  “... starting  in  the  mid-1980s, governments worldwide began decentralizing some responsibilities, decision making authority and resources to intermediate and local governments and often to communities and the private sector.. ”. .
Beliau  menyatakan  bahwa  desentralisasi  telah  dimulai  sejak  awal 1980- an. Kemudian dia menyatakan “ ...its implications for economic growth, poverty  alleviation  and  the  development  of  civil  society  and  democratic institutions ”. 3 Dengan  pernyataan  tersebut  merupakan  penegasan  akan pentingnya  desentralisasi  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  pengentasan kemiskinan, dan perkembangan rakyat sipil dan institusi demokrasi.
Gejolak  yang  dialami  oleh  bangsa  Indonesia  semenjak  kejatuhan Asian  Miracles 4 akibat  krisis  ekonomi  di  Thailand  yang  berdampak  pada negara-negara  di  kawasan  Asia,  termasuk  Indonesia  menimbulkan  suatu gagasan untuk memasukan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam pola pemerintahan yang selama ini sentralistik.
“Diawali  dengan  proses  amandemen  UUD  1945  termasuk  dalam ketentuan mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan merespon kepada  permintaan  akan  desentralisasi  yang  semakin  keras  ketika DPR  dengan  cepat  menyetujui  dua  undang-undang  pada  April 1999  dengan menetapkan  tanggal  1  Januari  2001  sebagai  waktu dimulainya  pelaksanaan  desentralisasi  yang  drastis,  yang  bisa dikatakan big bang ” . 5
Desentralisasi  sebagai  salah  satu  prinsip  dasar  penyelenggaraan pemerintahan  yang  merupakan  kebalikan  dari  sentralisasi  dimana  dalam sistem  pemerintahan sentralisasi,  kewenangan  pemerintah  baik  di  pusat maupun  di  daerah  dipusatkan  dalam  tangan  pemerintah  pusat.  Pejabat- pejabat  di  daerah  hanya  melaksanakan  kehendak  pemerintah  pusat. Sedangkan  dalam  sistem  desentralisasi,  sebagian  kewenangan  pemerintah pusat  dilimpahkan  kepada  pihak  lain  untuk  dilaksanakan.  Pelimpahan kewenangan  pemerintah  kepada  pihak  lain  untuk  dilaksanakan  disebut desentralisasi. 6
2 James Manor, The Political Economy of Democratic Desentralization, (Washington, D. C.: The World Bank, 1999), hlm. 8.
3 Ibid, hlm. 9.
4 Asian  Miracles merupakan  istilah  yang  sangat  terkenal  mengenai  kesuksesan  negara kesatuan  sentralistik  di  Asia  dimana  negara-negara  ini  dengan  sistem  kekuasaan  terpusat dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  tinggi.  Namun  demikian,  krisis ekonomi  di  Asia  menyebabkan  runtuhnya  tesis  menganai  Asia  Miracles  yang  menyisakan negara-negara Jepang sebagai negara yang masih menjadi kekuatan ekonomi di Asia. Baca Rudy, Hukum Pemerintahan ...Op.Cit., hlm. 15.
5 Ibid.
6 Ibid, hlm. 16.
Lebih  jauh  lagi  Rondinelli 7 secara  tegas  menyatakan  bahwa desentralisasi merupakan:
“ the  transfer  or  delegation  of  legal  and  authority  to  plan,  make decisions  and  manage  public  functions  from  the  central governmental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate  units  of  government,  semi  authonomous  public coparation,  area  wide  or  regional  development  authorities; functional  authorities,  authonomous  local  govenment,  or  non- governmental organizations ”. Dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan dari
pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  daerah  berwenang untuk menjalankan  tugas  dan  urusan-urusan  tertentu  yang  diserahkan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  diselenggarakan  sesuai dengan  kebijaksanaan,  prakarsa, dan  kemampuan  daerah. 8 Jadi,  adanya penyerahan  kewenangan  di  bidang  tertentu  secara  vertikal  dari institusi/lembaga/pejabat  kepada  bawahannya,  maka  yang  diserahi  atau dilimpahi  wewenang  tertentu  tersebut  berhak  bertindak  atas  nama  sendiri dalam urusan tersebut. 9
Otonomi  daerah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat,  setidaknya harus  melingkupi  3  (tiga)  asas  hak  asal-usul  yaitu:  pengakuan  terhadap susunan asli, pengakuan terhadap sistem norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku, serta pengakuan terhadap basis material yakni hak ulayat serta aset-aset kekayaan desa (property right). 10
Berlakunya  konsep  desentralisasi  di  Indonesia,  kekuasaan  atau kewenangan oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengurus  berbagai  kepentingan masyarakatnya  diberikan  kepada  daerah-daerah  untuk  menjalankan  tugas pemerintahan,  yang  berarti  bahwa,  pemerintah  di  daerah  diberikan kewenangan  untuk  mengurus  sendiri  daerahnya  dengan  prinsip  otonomi. Otonomi pemerintah daerah banyak bergantung pada pemerintah pusat, yaitu sampai  sejauh  mana  pemerintah  pusat  mempunyai  niat  baik  untuk memberdayakan  pemerintah  daerah  melalui  pemberian  wewenang  yang lebih  besar. Hal  ini  dikarenakan,  dengan  didesentralisasikannya  kekuasaan dan  kewenangan  dari  pusat  kepada  daerah  dalam  keadaan  berlangsungnya otonomi  akan  sangat  penting  dalam  mencapai  tujuan  desentralisasi  itu sendiri.
7 Ibid, hlm. 17.
8 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Rajawali Pers, 1991), hlm. 14.
9 H.  M.  Busrizalti, Hukum  Pemda  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya,  (Yogyakarta:  Total Media, 2012), hlm. 67.
10 Rudy, Hukum Pemerintahan.Op.Cit, hlm. 103.
Pelaksanaan  desentralisasi  diharapkan  akan  lebih  membuka kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  aktivitas politik  di  tingkat  lokal.  Masyarakat  di  daerah  dapat  dengan  elegan mempraktekan  bentuk-bentuk  partisipasi  politik,  misalnya  menjadi  anggota partai politik dan kelompok kepentingan di samping mendapatkan kebebasan dalam  mengekspresikan  kepentingan  dan  aktif  dalam  proses  pengambilan kebijakan. 11 Jadi,  mengamati  pemaparan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa pentingnya  partisipasi  masyarakat  lokal  untuk  mewujudkan  desentralisasi tersebut merupakan salah satu tujuan dari relevansi gagasan otonomi daerah.
Adanya pemilihan umum sebagai wujud adanya partisipasi rakyat untuk ikut  menentukan  jalannya  pemerintahan  yang  mencerminkan  sebuah demokrasi  yang  baik.  Sebagai  prinsip  dasar  konstitusi,  demokrasi dilaksanakan  tidak  hanya  pada  level  penyelenggaraan  pemerintahan  pusat, tetapi juga diterapkan pada tingkat pemerintahan daerah. Dengan demikian, berbagai  kebijakan,  program, dan  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintahan mewakili  kehendak  dan  aspirasi  masyarakat  di  daerah.  Demokrasi  tanpa partisipasi  langsung  oleh  masyarakat  merupakan  bentuk  pengingkatan terhadap  demokrasi  itu  sendiri.  Karena  pada hakikatnya,  instrumen pemilihan  langsung  mengandung  nilai-nilai  kebebasan,  persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi. 12

## a. Pemilihan Umum Kepala Daerah
Salah  satu  manifestasi  utama  demokrasi  yaitu  diinisiasikannya pemilukada untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan  Walikota/Wakil  Walikota sebagai  pelaksanaan  dari  amanat  UU  Nomor 32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  dianggap  mampu mengekspresikan  dan  melembagakan  kehendak  rakyat  yang  berdasarkan pengakuan  atas  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  untuk  memilih  figur kepala pemerintah daerah yang menentukan perkembangan dan pembangunan  daerah.  Hal  ini  jelas  dimuat  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD 1945  yang  menyatakan  “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing -masing sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih secara demokratis”.
Tujuan pilkada  adalah  terpilihnya  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  dan  terselenggaranya  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  pilihan rakyat. Sesuai dengan muatan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda  yang  membuka pencalonan pasangan kepala daerah melalui 3 (tiga) jalur, yakni:
11 Abdul  Malik  Gismar  dan  Syarif  Hidayat, Reformasi  Setengah  Matang, Penerbit  Hikmah (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 118.
12 Sartono  Sahlan  dan  Awaludin  Marwan, Nasib  Demokrasi  Lokal  di  Negeri  Barbar, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 71.
1) partai atau gabungan partai 13 yang memperoleh kursi di DPRD; 2) gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD; dan
3) calon perseorangan yang mendapat sejumlah dukungan dari pemilih.
Mengingat demokrasi lokal merupakan salah satu substansi konstitusi, maka  semua  pihak  bertanggung jawab untuk  mendorong  dan  mengawal pelaksanaannya,  termasuk  penyelenggara  pilkada.  Salah  satu  sifat  penting dari kelembagaan penyelenggara pilkada adalah sifat mandiri. Sifat mandiri berarti  bebas  dari  segala  bentuk  pengaruh  atau  intervensi  pihak  lain,  yang dapat  mengurangi  kemampuan  penyelenggara  pilkada  dalam  melaksanakan pilkada yang luber dan jurdil. 14 Sifat mandiri juga sering disebut dengan sifat independen.  Hanya  dengan  kemandirian  penyelenggaralah,  pelaksanaan pilkada  yang  jujur  dan  adil  dapat  dijamin.  Upaya  menjamin  kemandirian penyelenggara pilkada dilakukan sejak proses rekrutmen, pelaksanaan tugas, hingga  pertanggungjawaban. 15 Penyelenggara  pilkada,  baik  KPU  provinsi dan KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dan Panwaslu, harus independen dalam  menjalankan  tugasnya  masing-masing,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 16
UU  Penyelenggara  Pemilu  telah  mengatur  mengenai  kewajiban  dan tanggung jawab para  penyelenggara  pilkada  yang  terdiri  atas  Komisi Pemilihan Umum 17 dan Badan Pengawas Pemilu 18 serta Dewan Kehormatan Pemilu 19 dengan  berpegang  teguh  pada  asas-asas 20 mandiri,  jujur,  adil, kepastian  hukum,  tertib,  kepentingan  umum,  keterbukaan,  proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Terselenggaranya  pilkada  yang  bersifat  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  hanya  dapat  terwujud  apabila  penyelenggaranya
13 Parpol  mempunyai  4  (empat)  fungsi  penting  dalam  negara  demokrasi  modern,  yaitu:  (1) sebagai  sarana  politik,  (2)  sebagai  sarana  sosialisasi  politik,  (3)  sebagai  sarana  rekrutmen politik,  (4)  sebagai  sarana  pengatur  konflik.  Baca  Abdul  Mukhtie  Fadjar, Partai  Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 18-19.
14 Ibid, hlm. 109.
15 Ibid.
16 Ibid, hlm. 111.
17 Pasal  1  angka  6  UU  Penyelenggara  Pemilu  berisikan  “Komisi  Pemilihan  Umum, selanjutnya  disingkat  KPU  adalah  lembaga penyelenggara  pemilu  yang  bersifat  nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu”.
18 Pasal  1  angka  16  UU  Penyelenggara  Pemilu  berisikan  “Badan  Pengawas  Pemilu, selanjutnya  disingkat  Bawaslu  adalah  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  bertugas mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI)”.
19 Pasal 1 angka 22 UU Penyelenggara Pemilu berisikan “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode  etik  penyelenggara  pemilu  dan  merupakan  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan pemilu”.
20 Pasal 2 UU tentang Penyelenggara Pemilu.
mempunyai  integritas  yang  tinggi  serta  memahami  dan  menghormati  hak- hak sipil dan politik dari warga negara.

## b. Pemilihan Gubernur Lampung
Provinsi  Lampung  terletak  di  ujung  selatan  Pulau  Sumatera  yang merupakan  pintu  gerbang  lalu  lintas  antara  Pulau  Sumatera  dengan  Pulau Jawa.  Penduduk  Lampung  berjumlah  7,6 juta jiwa  yang  merupakan  jumlah terbesar  ke-2  di  Pulau  Sumatera.  Dari  sisi  administratif  pemerintahan, Lampung  terdiri  dari  12  kabupaten  dan  2  kota.  Luas  wilayah  daratan 35.367,5 km 2 , daratan dan perairan 51.991.0 km 2 .
Hingga  saat  ini  lampung  telah  berganti  pemimpin  sebanyak  11  kali masa pemerintahan di antaranya yaitu:
1) Kusno  Danupoyo,  merupakan  Gubernur  Lampung  pertama  yang menjabat pada tahun 1964-1966;
2) Zainal Abidin Pagaralam, menjabat pada tahun 1966-1973;
3) R. Sutiyoso, menjabat pada tahun 1973-1978;
4) Yasir Hadibroto, menjabat pada tahun 1978-1988; 5) Kolo Poedjono Pranyoto, menjabat pada tahun 1988-1993; 6) Kolo Poedjono Pranyoto, menjabat pada tahun 1993-1998; 7) Oemarsono, menjabat pada tahun 1998-2003;
8) Tursandi Alwi, menjabat pada tahun 2003-2004 (Pejabat Gubernur); 9) Sjachroedin Z.P , menjabat pada tahun 2004-2008; 10) Syamsurya Ryacudu, menjabat pada tahun 2008-2009; 11) Sjachroedin Z.P, menjabat pada tahun 2008-2014; dan 12) M. Ridho Ficardo, menjabat pada tahun 2014-2019.
Sebuah pelajaran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah  umumnya  dan  kepala  daerah  Lampung khususnya  adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah periode 2014-2019.
Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Provinsi  Lampung  sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  penyelenggara  pemilukada  ingin menggelar Pemilukada pada tahun 2013.
Dasar yang menjadi KPUD Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Pemilukada tahun 2013 di dasarkan terhadap pemahaman ketentuan Pasal  86  ayat (1) UU  No. 32  Tahun  2004 tentang Pemerintah
Daerah.  Pasal  86  ayat  1  UU  No.  32  Tahun  2004  menyatakan  bahwa pemungutan  suara,  pemilihan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  diselenggarakan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sebelum  masa jabatan  kepala  daerah  berakhir. Artinya  pelaksanaannya  dapat  dimajukan tanpa  mengurangi  masa  jabatan  kepala  daerah.  Bahkan  makna  dalam  pasal 86  ayat  1  UU  No. 32 Tahun 2004  bisa  dilaksanakan  setahun  sebelumnya, selagi tidak sampai pada berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala  daerah  karena  dalam  proses  pelaksanaan  pemilukada  memerlukan
waktu  yang  sangat  lama.  Oleh  karena  itu, penjadwalan  KPUD  dalam menyelenggarakan  pemilukada  pada  tahun  2013  sudah  sangat  tepat mengingat waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan membutuhkan waktu yang sangat lama dari proses persiapan hingga proses pelaksanaan.
Rencana  pelaksanaan  pemilukada  yang  ditetapkan  oleh  KPUD
Provinsi Lampung mendapatkan penolakan dari pihak Kepala Daerah/Gubernur  Lampung  yaitu  Sjachroedin  ZP,  Pemilukada  tidak  bisa berjalan  tanpa  adanya  dukungan  dari  Gubernur/Pemerintah  Provinsi, mengingat dasar anggaran pemilukada Pasal 114 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum  menyebutkan  bahwa pendanaan  penyelenggaraan  Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gubernur  lampung  belum  bersedia/menolak  jika  pemilukada diadakan pada tahun 2013 dengan alasan tidak adanya anggaran. 21
Perkembangannya dalam Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera mengalokasikan penganggaran pemilihan Gubernur, sehingga pesta demokrasi di daerah itu dapat digelar sebelum Pemilu 2014. Maka berdasarkan fakta data tersebut kunci penyelenggaraan pemilukada itu terletak pada anggaran. Dari  beberapa  dekade  palaksanaan  pemerintahan  Kepala  Daerah Lampung. Untuk  pertama  kalinya  dalam  masa  sejarah  Lampung,  pelaksanaan pemilihan gubernur yang ditundasampai tiga kali masa, yakni: 1) tanggal 2 Oktober 2013; kemudian dimundurkan 2) tanggal 2 Desember 2013, diundur lagi 3) tanggal 27 Februari 2014; kemudian dimundurkan lagi 4) tanggal 9 April 2014.
2. Evaluasi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2014

## a. Kapasitas KPUD Lampung
KPUD  selaku  penyelenggara Pemilukada. UU  No.  32  Tahun  2004 tentangPemerintah  Daerah,  mengatur tentang penyelenggara  Pemilukada. Penyelenggara  pemilihan  kepala  daerah dilaksanakan  oleh  KPUD. Dalam hubungan  ini,  KPUD  direpresentasikan  sebagai  instansi  yang  tugasnya menyelenggarakan  pemilu  yang  bebas,  mandiri,  demokratis,  dan  transparan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di daerah.
Pertama  kalinya  dalam  masa  sejarah  pelaksanaan  pemilihan  umum Provinsi  Lampung,  pelaksanaan  pemilihan  gubernur  yang  ditunda  sampai tiga  kali  masa  yakni tanggal  2  Oktober  2013,  disebabkan  oleh  alasan  tidak adanya anggaran pada APBD 2013 ditunda pada tangga l2 Desember 2013, disebabkan  oleh  alasan  tidak  adanya  dana,  kemudian  tanggal  27  Februari
21 Lampung Post, Gubernur tolak Pilgub, 29 Agustus 2013.
2014,  kemudian  dimundurkan  lagi tanggal  9  April  2014.  Umumnya penundaan pelaksanaan  pemilihan  gubernur  ini  disebabkan  oleh  tidak adanya dana dalam APBD 2013 untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah/gubernur Lampung.

## b. Waktu Pelaksanaan
Waktu  pelaksanaan  pemilihan  umum  ini  telah  mengalami  beberapa kali  pengunduran, di  antaranya  pada  tanggal tanggal  2  Oktober  2013, dimundurkan tanggal  2  Desember  2013,  diundur tanggal 27  Februari  2014, kemudian dimundurkan lagi dan pada akhirnya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.
Dalam penyelenggaraan pemilukada dasar hukum untuk menyelenggarakan  pemilukada  yaitu  Pasal  86  ayat (1) UU  No. 32  Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah,  menyatakan  bahwa  pemungutan  suara, pemilihan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah diselenggarakan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sebelum  masa  jabatan  kepala daerah  berakhir.  Berdasarkan  pemahaman  makna  dalam  Pasal  86  ayat (1) UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu:
1) pelaksanaannya  pemilukada  dapat  dimajukan  tanpa  mengurangi  masa jabatan kepala daerah jadi, jika pelaksanaan pemilukada diadakan 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah habis itu  sah-sah saja  tidak  ada  masalah  atau  melanggar  hukum  pemilukada; dan
2) percepatan pelaksanaan pemilukada tidak akan memangkas masa jabatan incumbent.  Landasan  hukum  pemilukada  sudah  sangat  jelas,  tegas,  dan terperinci. Pemilukada, dilakukan sekali dalam lima tahun merujuk pada UU  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah  Daerah  Pasal  86 ayat (1), mengatakan pemilihan kepala daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan  sebelum  masa jabatan  berakhir.  Artinya,  pelaksanaan  pemungutan suara dapat dimajukan lebih dari satu bulan bahkan lebih. Dengan syarat, masa  jabatan  kepala  daerah incumbent tidak  dikurangi.  Kepala  daerah yang terpilih dalam pemilukada mesti menunggu pelantikan sampai habis masa jabatan kepala daerah terdahulu.
Akibat  multitafsir  dalam  pasal  tersebut  sehingga rencana pelaksanaan  pemilukada  yang  ditetapkan  oleh  KPUD  Provinsi  Lampung mendapatkan penolakan dari berbagai pihak terutama Kepala
Daerah/Gubernur,  Pemilukada  tidak  bisa  berjalan  tanpa  adanya  dukungan dari  Gubernur/Pemerintah  Provinsi,  mengingat  dasar  anggaran  pemilukada Pasal 114 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum  menyebutkan, bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.

## c. Biaya Pelaksanaan
Biaya  pemilihan  Gubernur  Lampung  diperkirakan  mencapai Rp. 300 Miliar,  yaitu  untuk  pembiayaan  pemilihan  Gubernur  yang  ditangani  KPUD Lampung sebesar Rp. 187 Miliar, Bawaslu Rp. 64 Miliar, dan sisanya untuk biaya  pengamanan  ditangani  pihak  kepolisian  dan  instansi  terkait yang dimaksud  dengan  biaya  Pemilukada  itu  sendiri  harus  diklarifikasi  terlebih dahulu  definisinya.  Ada  tiga  kategori  biaya  yang  sering  dianggap  sebagai biaya Pemilukada,di antaranya: a. biaya penyelenggaraan pemilukada; dan
b. biaya yang dikeluarkan untuk partai politik (dalam praktiknya ialah biaya yang dikeluarkan untuk dapat dicalonkan oleh partai politik). Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kampanye Pemilukada.
Berkaca  dari  pelaksanaan  pemilihan  umum  Provinsi  Lampung  pada tanggal  9  April  2014  dilakukan  penundaan  disebabkan  tidak  adanya  dana untuk  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah.  Hal  ini  disebabkan  oleh pendanaan  terhadap  pelaksanaan  pemilihan  ini  berada  di  dalam  APBD. Pemilukada  Lampung  ditunda  dikarenakan  tidak  adanya  dana  untuk pelaksanaan pemilihan umum. Mengingat dasar anggaran Pemilukada Pasal 114  ayat  (5)  UU  No.  22  Tahun  2007 tentang Penyelenggara  Pemilihan Umum  menyebutkan  bahwa  pendanaan  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.
Sebuah  insiatif  bergulir  untuk  mengantisipasi  hal  yang  sama  terjadi kedua  kalinya  maka  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)harus independen dalam  hal pendanaan penyelenggaraan  pemilihan  umum  kepala daerah. KPUD harus mampu untuk mandiri dan tidak  menggantungkan diri pada  kemurahan  hati  pemerintah  daerah.  Anggaran  untuk  pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tersebut seharusnya berada di KPU RI bukan berada di Pemerintah Daerah.

## C. Penutup
Pelaksanaan pemilihan  umum  di  Provinsi  Lampung  pada  tanggal  9 April  2014  menyimpan  sebuah  bahan  pengoreksian.  Bahan  pengoreksian tersebut  terletak  pada  Kapasitas  KPUD Lampung,  waktu  pelaksanaan  dan biaya  pelaksanaan. Ketiga  aspek  tersebut  sangat  erat  satu  sama  lain  dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Koreksi  mendalam dari  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah Provinsi  Lampung  pada  tanggal  9  April  2014  adalah  terletak  pada penundaan  pelaksanaan  pilgub  Lampung  yang  telah  tiga  kali  dilakukan penundaan.  Umumnya  penundaan  pelaksanaan tersebut  disebabkan  oleh tidak adanya dana untuk pelaksanaan pemilihan umum.
Persoalan  dana  inilah  berdampak  langsung  terhadap  pelaksanaan pilgub  Lampung.  Menanggulangi  hal  tersebut,  KPUD  harus  independen dalam hal dana pelaksanaan pemilihan kepala daerah tanpa harus menunggu belas kasihan dari Pemerintah Daerah.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Gismar,  Abdul  Malik, dan  Syarif  Hidayat,  2010. Reformasi  Setengah
Matang, Jakarta: Penerbit Hikmah PT Mizan Publika.
Kaho,  Josef  Riwu,  1991. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik
Indonesia, Rajawali Pers. Manor, James, 1999. The Political Economy of Democratic
Desentralization, Washington DC:The World Bank.
Rudy,  2012. Hukum  Pemerintahan  Daerah  Perspektif  Konstitusionalisme Indonesia, Bandar Lampung: Indepth Publishing.
Sahlan,  Sartono, dan  Awaludin  Marwan,  2012. Nasib  Demokrasi  Lokal  di Negeri Barbar, Yogyakarta: Thafa Media.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang pokok Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## C. Lain-lain
Lampung Post, Gubernur tolak Pilgub, 29 agustus 2013.