Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto

## Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## Syerrin Hakim, Imam Haryanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia syerrinhakim27@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan atas pelaksanaan PKWT berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penulisan  ini  yaitu  diperlukannya evaluasi,  pengawasan  dan  perbaikan  terhadap  pengaturan  PKWT  pada  UU  Cipta  Kerja. Pengawasan  terhadap  perusahaan  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  PKWT  melebihi  jangka waktu  maksimal  yang  ditetapkan  mengakibatkan  meningkatnya  kasus  ketenagakerjaan  terutama pada PKWT. Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya evaluasi kinerja dinas ketenagakerjaan terhadap  jangka  waktu  maksimal  PKWT  yang  diterapkan  oleh  perusahaan,  perbaikan  terhadap ketentuan  spesifik  mengenai  hak  dan  kewajiban  dari  dinas  pengawas  ketenagakerjaan  dan  sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Hal  tersebut diharapkan bisa  memberikan  perlindungan  serta  payung  hukum  yang  seimbang  khusunya  kepada  para pekerja/buruh  PKWT  sesuai  dengan  ketentuan  UU  Cipta  Kerja  yang  berlaku  dan  para pekerja/buruh bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.
Kata kunci: Outsourcing ; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## Abstract
This  study  aims  to  examine  juridically  the  implementation  of  supervision  and  sanctions  against companies for the implementation of PKWT based on the labor copyright law. The method used in this  research  is  the  normative  juridical  method.  The  result  of  this  writing  is  the  need  for evaluation,  supervision  and  improvement  of  the  PKWT  arrangement  in  the  Job  Creation  Law. Supervision  of  companies  that  employ  PKWT  workers  /  laborers  exceeding  the  maximum  period stipulated  results  in  an  increase  in  labor  cases,  especially  on  PKWT.  Suggestions  from  this research are the need to evaluate the performance of the Manpower Office on the maximum period of non-permanent contracts applied by companies, improvements to specific provisions regarding the rights and obligations of the Manpower Supervisory Service and legal sanctions for companies that do not comply with the provisions of the Job Creation Law. It is hoped that this can provide protection and a balanced legal umbrella, especially for PKWT workers / laborers in accordance with the provisions of the applicable Job Creation Law and workers / laborers can get the rights and obligations they should get.
Keywords: Specific Time Work Agreement ; Outsourcing
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  dikeluarkannya  UU  Cipta  Kerja  yaitu  pada  tanggal  5  Oktober  2020, hingga  saat  ini  UU  Cipta  Kerja  masih  menuai  pro  dan  kontra  serta  penolakan terhadap  UU  Cipta  Kerja  tersebut. 1 Penolakan  tersebut  berasal  dari  kalangan pekerja,  serikat  buruh  dan  masyarakat  yang  merasa  dalam  pembuatan  UU  Cipta Kerja  ini  tidak  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  secara  maksimal.  Terlebih dalam  kebijakan  kebijakan  terbaru  yang  dimuat  pada  UU  Cipta  Kerja  dinilai semata  mata  demi  keuntungan  pengusaha  dan  investor. 2 UU  Cipta  Kerja  ini dicanangkan untuk  membentuk  payung hukum  agar proses bisnis serta perizinan bisnis di Indonesia menjadi lebih mudah.
Sejalan dengan penyempurnaan UU  yang berhubungan dengan Cipta Kerja khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, dalam implementasinya masih terdapat  sengketa  hukum  yang  salah  satunya  berkaitan  dengan  hubungan  kerja. Berdasarkan  sumber  data  yang  dipublikasikan  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan  di tahun  2022  terdapat  9.397  orang  yang  terlibat  pada  kasus  ketenagakerjaan. 3 Permasalahan  mengenai  ketenagakerjaan  ini  sangat  jarang  terdengar  di  publik dikarenakan  di  sebagian  bidang  pekerjaan  yang  tidak  memiliki  perlindungan hukum  yang pasti ini tidak pernah terdaftar pada lembaga  yang berwenang  yaitu Dinas Tenaga Kerja di daerah. 4
Akan tetapi,  dalam pelaksanaanya masih banyak bidang kerja  yang kurang mendapat pengawasan yang maksimal dari pihak berwenang. Salah satunya yaitu permasalahan  yang  dialami  oleh  pekerja/buruh  yang  hubungan  kerjanya didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 5 Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan  kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk  pekerjaan  tertentu.  Sedangkan PKWTT  merupakan  perjanjian  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 6
Permasalahan  yang  sering  timbul  dalam  PKWT,  salah  satunya  mengenai implementasi dari penerapan jangka waktu tenaga kerja PKWT (Perjanjian Kerja
1 Setijati  Sekarasih  et  al.,  “Pergeseran  Paradigma  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dalam  Undang- Undang Cipta Kerja,” Ius Constituendum 8 (2023): 207–24,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831.
2 Hesty  Kartikasari  and  Agus  Machfud  Fauzi,  “Penolakan  Masyarakat  Terhadap  Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” Doktrina: Journal Of Law 4, no. 1 (April 30, 2021): 39–52, https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482.
3 Aris,  “9.397  Orang  Terlibat  Permasalahan  Ketenagakerjaan  Selama  2022,”  batampos.co.id,  2023, https://metro.batampos.co.id/9-397-orang-terlibat-permasalahan-ketenagakerjaan-selama-2022/.
4 Sri  Ambar  Rinah,  “Pelayanan  Permasalahan  Dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Pada  Dinas  Tenaga Kerja ( Disnaker ) Kabupaten Bintan” 1, no. 1 (2019): 96–109.
5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
Waktu  Tertentu)  oleh  perusahaan. 7 Pengaturan  UU  Cipta  Kerja  memperpanjang pengaturan  jangka  waktu  PKWT  menjadi  5  tahun  termasuk  2  kali  perpanjangan. Kebijakan  PKWT  ini  dalam  implementasinya  masih  banyak  yang  tidak sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  perusahaan,  khususnya  terkait  jangka  waktu PKWT,  dimana  perusahaan  dalam  mempekerjakan  pekerja/buruh  PKWT  nya tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  saat  ini.  Bahkan  pada  praktiknya pengawasan yang seharusnya menjadi wewenang  Disnaker tidak berjalan efektif, karena  fakta  lapangannya  kewajiban  pendaftaran  atas  PKWT  yang  dibuat  tidak didaftarkan  oleh  perusahaan  sehingga  Disnaker  tidak  bisa  mengawasi  jangka waktu  maksimal  yang  diterapkan  oleh  perusahaan  kepada  pekerja/buruh  PKWT nya yang menyebabkan pekerja tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya ketika dipekerjakan melebihi jangka waktu maksimal.
Permasalahan mengenai PKWT ini sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian  serupa  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan,  pertama yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diah  (2022). 8 Penelitian  ini  menganalisis mengenai  pemberian  kompensasi  terhadap  perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT) yang berdasar pada UU Cipta Kerja.  Kelebihan dari penelitian ini yaitu terdapat penjelasan detail mengenai kompensasi yang seharusnya didapatkan oleh PKWT.  Aspek  yang  membedakan  penelitian  sekarang  dengan  yang  terdahulu yaitu  pada  penelitian  terdahulu  hanya  membahas  sebatas  kebijakan  kompensasi PKWT pada UU Cipta Kerja.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Wulan  (2021), 9 membahas mengenai pengaturan batas waktu PKWT yang ditinjau secara yuridis dari UU No 11 Tahun 2020. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu peneliti dapat mengetahui kelemahan  dari  UU  No  11  Tahun  2020  tersebut  akan  tetapi  kelemahannya  yaitu peneliti tidak menguraikan pembaharuan atau saran yang harus diberikan kepada pembuat undang undang. Aspek pembeda penelitian sekarang dan yang terdahulu yaitu  pada  penelitian  terdahulu  yaitu  faktor  peraturan  yang  dikaji.  Dalam penelitiannya, penelitian ini mengkaji mengenai perkembangan pemberian jangka waktu  pada  PKWT  di  UU  Cipta  Kerja  dan  tidak  menjelaskan  mengenai  faktor- faktor yang perlu dilakukan pembaharuan pada pengaturan PKWT.
Terakhir  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Erlangga  (2021), 10 yang membahas  tentang  perbandingan  kebijakan  PKWT  di  UU  Cipta  Kerja  dan  UU
7 Heru  Sugiyono  and  Imam  Haryanto,  “Plantation  Regulation  In  The  Palm  Industry  Sector  In  The Omnibus  Law  Of  Employment  Creation  (Cipta  Kerja),” Veteran  Law  Review 5,  no.  1  (2020):  74–88, https://doi.org/https://doi.org/10.35586/velrev.v4i1.2750.
8 Diah  Puji  Lestari,  “Analisis  Yuridis  Normatif  Pemberian  Kompensasi  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Hukum  Lex  Generalis ,  2022,  339–49, https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160.
9 Asri  Wijayanti  Wulan  Afrianti,  “Pengaturan  Batas  Waktu  Masa  Kerja  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (Pkwt)  Pasca  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020,” Maleo  Law  Journal 5,  no.  2  (2021):  57–67, https://doi.org/https://doi.org/10.31934/mlj.v5i2.1523.
10 Imam  Budi  Santoso  Erlangga  Bagus  Setiyawan,  Sandy  Maldini,  “Perbandingan  Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
No.13  Tahun  2003.  Hasil  dari  pembahasan  penelitian  tersebut  yaitu  UU  Cipta Kerja  ( omnibus  law ).  Faktor  pembeda  antara  penelitian  sekarang  dengan  yang terdahulu  yaitu  penelitian  saat  ini  fokus  pada  implementasi  kebijakan  yang berkaitan  dengan  PKWT,  baik  oleh  perusahaan  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum  yang  merugikan  pekerja  serta  peranan  pengawas  ketenagakerjaan  dalam menjalankan fungsinya.
Terdapat  persamaan  dan  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian terdahulu.  Kesamaannya  yaitu  dasar  hukum  kajian  yuridisnya  adalah  UU ketenagakerjaan  dan  UU  Cipta  Kerja.  Perbedaannya  yaitu  kekhususan  klausula yang  diteliti  dari  UU  Cipta  Kerja.  Terdapat  pembaharuan  dalam  penelitian  ini yaitu  penelitian  ini  memfokuskan  kepada  implementasi  pengawasan  Disnaker terhadap  jangka  waktu  pekerja/buruh  PKWT,  di  beberapa  penelitian  sebelumnya belum  terfokus  kepada  akibat  hukum  terhadap  perusahaan  yang  mempekerjakan pekerja/buruh  PKWT  melebihi  jangka  waktu.  Selain  itu,  hingga  saat  ini  belum terdapat sanksi hukum bagi perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja/buruh PKWT  nya  melebihi  jangka  waktu  maksimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan mengkaji mengenai implementasi pengawasan pihak berwenang yang masih belum optimal dari Dinas Tenaga Kerja terhadap bidang kerja yang minim perlindungan hukum
2. METODE
Metode  penelitian  adalah  suatu  langkah  dari  sumber  terhadap  objek-objek yang  di  lakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  data penelitian. 11 Jenis  metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif).  Penelitian  hukum  yuridis normatif  ini  berpacu  seperti  yang  tertulis  pada  peraturan  perundang  undangan. 12 Penelitian  yuridis  normatif ini  adalah suatu  penelitian  yang membahas mengenai implementasi  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  terhadap  perusahaan  atas pelaksanaan pkwt berdasarkan uu cipta kerja. Hal ini diperlukan untuk menjawab permasalahan  yang  ada  saat  ini  mengenai  implementasi  pengawasan  terhadap jangka waktu maksimal tenaga PKWT di Indonesia berdasarkan UU Cipta Kerja.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  pendekatan perundang  undangan (statue  approach) serta  pendekatan  kasus (case  approach).
Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang  berdasar  dan  mengacu pada  undang  undang.  Sedangkan  pendekatan  kasus  adalah  pendekatan  yang berdasar pada perspektif kasus yang terjadi di lapangan. 13 Pendekatan perundang- undangan dalam penelitian ini menggunakan UU Cipta Kerja dan juga membahas
Mengenai  Status  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,” JurnalProgram  Pascasarjana  Ilmu  Hukum 7,  no.  2 (2021): 59–69, https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v7i2.1444.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia, 1984).
12 Amiruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Raja  Grafindo  Persada, 2012). 13 Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011).
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
kasus  terkait  jangka  waktu  maksimal  PKWT  (Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu) sebagai pendekatan kasusnya.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  primer  yang  berdasar  pada Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu  Istirahat,  dan Pemutusan Hubungan  Kerja dan  Perpu Nomor  2 Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja.  Penelitian  ini  juga  bersumber  dari  bahan  hukum sekunder  yang  diantaranya  yaitu  buku,  jurnal  hukum,  putusan  mahkamah  agung serta data artikel dan hasil penelitian hukum yang berkaitan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi  Pengawasan  Terhadap  Perusahaan  Yang  Mempekerjakan PKWT Melebihi Jangka Waktu Maksimal
Pengaturan  mengenai  ketenagakerjaan  di  Indonesia  terus  mengalami perkembangan  seiring  berjalannya  waktu,  setiap  pembaharuan  hukum ketenagakerjaan  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk  menciptakan  lapangan kerja  yang  merata  serta  penyediaan  jasa  para  tenaga  kerja  yang  merata. 14 Pengaturan  dasar  mengenai  ketenagakerjaan  sudah  mulai  diberlakukan  pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperbaharui kembali  pada  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  UU Cipta  kerja  secara  khusus  mengatur  ketentuan  hubungan  kerja  dimana  salah satunya adalah hubungan kerja yang didasarkan PKWT, yang pada kenyataannya memiliki  manfaat  yang  baik  bagi  tenaga  kerja  tersebut  maupun  perusahaan. Pertumbuhan  masyarakat  Indonesia  yang  tinggi  berakibat  pada  jumlah  angkatan kerja  yang  semakin  meningkat  juga  setiap  tahunnya,  sehingga  hubungan  kerja berdasarkan  PKWT  bisa  menjadi  solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  lapangan kerja  untuk  sementara  waktu  sebelum  para  pekerja  diangkat  menjadi  pekerja PKWTT. 15 Bagi  perusahaan,  keuntungan  dengan  adanya  PKWT  berupa pemenuhan  lowongan  kerja  yang  bentuk  atau  jenis  pekerjaannya  musiman  dan keuntungan  lainnya  yaitu  perusahaan  bisa  memperoleh  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  lebih  baik  ketika  para  pekerja  tersebut  nantinya  diangkat menjadi PKWTT. 16
Terdapat  perubahan  yang  cukup  signifikan  pada  pengaturan  mengenai PKWT terutama mengenai jangka waktu serta payung perlindungan hukum tenaga PKWT  yang  tidak  tercantum  pada  pengaturan  UU  Cipta  Kerja.  Berdasarkan peraturan  turunan  UU  Cipta  Kerja  yaitu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35
14 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
15 Gilang  Darmawan  P  L  Tobing,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karyawan  Kontrak  Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) Yang Di PHK Saat Kontrak Sedang Berlangsung ( Studi Kasus Putusan Nomor 24 / PDT . SUS-PHI / 2019 / PN- DPS )” 6, no. 2 (2022): 4859–63.
16 Budi  Ardianto,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Jambi,  “Peranan  Pengawasan  Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Di Kota Jambi,” Jurnal Sains Sosio Huaniora 3 (2019): 104–11, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7138.
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu  Istirahat  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja,  PKWT  merupakan  hubungan kerja  yang  dapat  terjadi  jika  terdapat  perjanjian  kerja  diantara  pengusaha  dan pekerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan. 17 Adanya perjanjian atau kontrak mengikat  maka  dari  itu  diperlukannya  peran  pengawas  untuk  bisa  mengawasi apakah perusahaan atau pekerja/buruh PKWT sudah menjalankan semua prosedur dari awal hingga akhir kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja. Pengaturan ini tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun  2021  Pasal  13  yang  menyatakan  bahwa  PKWT  harus  dicatat  oleh perusahaan  kepada  kementerian  yang  berwenang  di  bidang  ketenagakerjaan dengan  jangka  waktu  paling  lambat  3  hari.  Adanya  pencatatan  ke  Disnaker  ini harapannya  dapat  mengurangi  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh PKWT.
Akan  tetapi,  berdasarkan  data  statistik  yang  dibuat  oleh  Presiden Asosiasi Serikat  Pekerja  Indonesia,  pada  tahun  2022  terdapat  15.000  kasus  pemutusan hubungan  kerja  PKWT  secara  sepihak  dan  jangka  waktu  PKWT  yang  melebihi ketentuan  yang  berlaku. 18 Semakin  meningkatnya  kasus  pemutusan  hubungan kerja  pekerja/buruh  dan  pekerja/buruh  PKWT  dipekerjakan  melebihi  jangka waktu  maksimal  maka  diperlukan  peran  pengawas,  yang  oleh  undang-undang diamanatkan  kepada  dinas  pengawas  ketenagakerjaan.  Dasar  kebijakan  terkait pengawasan  dalam  ketenagakerjaan  tercantum  lengkap  pada  Undang  Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan  Waktu  Istirahat  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  bisa  menjadi  pelindung hukum  bagi  para  pekerja.  Sesuai  yang  tercantum  pada  pasal  60  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  bahwa pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  oleh  pengawas  ketenagakerjaan  pada kementerian  atau  dinas  di  bidang  ketenagakerjaan. 19 Hal  ini  berkesinambungan dalam penjelasan Pasal  81 angka 15  yang merevisi terkait penjelasan pada Pasal 59  ayat  3  UU  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  kerja  yang dijelaskan  dalam  ayat  ini  dicatatkan  ke  instansi  yang  bertanggung  jawab  pada bidang ketenagakerjaan.
Berdasarkan  dua  pasal  diatas  tugas  pengawasan  itu  adalah  wewenang  dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
17 M  Roesli,  Bastianto  Nugroho,  and  Mariam  Darus  Badrulzaman,  “Kedudukan  Perjanjian  Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” Jurnal, Dih Hukum, Ilmu 15 (2019): 1–8.
18 Ferry  Sandi,  “Diam-Diam,  Ratusan  Ribu  Pekerja  Kontrak  Di  RI  ‘Tertendang,’”  cnbc  indonesia, 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230121175033-4-407349/diam-diam-ratusan-ribu-pekerja- kontrak-di-ri-tertendang.
19 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
(selanjutnya  disebut  “Disnaker”). 20 Kewajiban  Disnaker  tidak  memiliki  dasar hukum  yang cukup  kuat dalam UU Cipta Kerja. 21 Akan tetapi, berdasarkan  yang tertera  pada  Pasal  182  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  kewajiban  pengawas  ketenagakerjaan  yaitu  berfungsi  sebagai penyidik  dalam  berbagai  permasalahan  ketenagakerjaan  seperti  melakukan pemeriksaan  terhadap  laporan  mengenai  kasus  di  bidang  atau  lingkup ketenagakerjaan,  melakukan  pemeriksaan  dan  juga  penyidikan  terhadap  aduan permasalahan ketenagakerjaan. 22
Dalam  implementasinya  hingga  saat  ini  Disnaker  selaku  instansi  yang berwenang,  belum  melakukan  pengawasan  secara  optimal.    Hal  ini  dibuktikan dengan  masih  maraknya  berbagai  permasalahan  ketenagakerjaan  terutama  pada tenaga  PKWT.  Perlindungan  hukum  yang  lemah  terhadap  tenaga  PKWT  disertai pengawasan yang belum optimal, mengakibatkan maraknya permasalahan PKWT seperti  pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak,  pegawai  PKWT  yang dipekerjakan  melebihi  jangka  waktu  maksimal  serta  tidak  terpenuhinya  hak  hak tenaga PKWT.
Diperlukannya  evaluasi  pengawasan  yang  dilakukan  Disnaker  tentang standar  pengawasan  terhadap  perusahaan  sehingga  bisa  mengurangi  semakin tingginya angka pelanggaran oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh PKWT  melebih  jangka  waktu  maksimal.  Pemerintah  (eksekutif)  dan  DPR (legislatif) juga memiliki peran penting dalam pembuatan peraturan di Indonesia. Dilihat  dari  lemahnya  pengawasan  terhadap  pekerja/buruh  PKWT  di  Indonesia, maka  diperlukan  adanya  evaluasi  serta  perbaikan  terhadap  UU  Cipta  Kerja  yang berlaku  saat  ini.  Perlu  adanya  peraturan  yang  memuat  secara  jelas  hak  dan kewajiban  pengawas  ketenagakerjaan  di  Indonesia  khususnya  terhadap  para pekerja/buruh  PKWT.  Selain  itu  perlu  adanya  juga  peraturan  atau  pasal  yang mengatur secara  rinci  mengenai  perlindungan hukum  pekerja/buruh PKWT  yang dipekerjakan  melebihi  jangka  waktu  maksimal.  Pembenahan  terhadap  UU  Cipta Kerja  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  permasalahan  ketenagakerjaan  yang marak  saat  ini  dan  para  pekerja/buruh  PKWT  bisa  mendapatkan  perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan.
3.2 Akibat  Hukum  Pekerja/Buruh  PKWT  Dipekerjakan  Melebihi  Jangka Waktu Maksimal Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja
Akibat  hukum  terlahir  dari  sebuah  akibat  yang  bersumber  dari  tindakan yang dilakukan oleh pelaku serta diatur oleh hukum. Dalam arti lain akibat hukum bersumber  dari  kejadian-kejadian  tertentu  sebagai  akibat  dari  suatu  tindakan
20 Ronaldo  Marpaung,  “Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang  Dinas  Ketenagakerjaan  Dan Transmigrasi Kota Medan,” Universitas Medan Area Vol 2, No, no. 3 (2020): 1–27.
21 Rizki  Amalia  Fitriani  et  al.,  “Efektivitas  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Terhadap  Upah  Minimum
Pekerja," Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 809–18,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761.
22 Ardi  Muhamad  Sidik,  “Implementasi  Kebijakan  Program  Pelatihan  Kerja  Dinas  Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi” (Universitas Lampung, 2019).
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
e-ISSN : 2621-4105
hukum  manusia. 23 Akibat  hukum  dapat  terjadi  setelah  adanya  peristiwa  hukum, dalam setiap peritiwa hukum dapat memicu timbulnya akibat hukum. 24 Khususnya yang akan kita bahas pada bagian ini yaitu akibat hukum bagi perusahaan apabila pekerja/buruh PKWT dipekerjakan melebihi jangka waktu maksimal berdasarkan UU Cipta Kerja.
Sesuai  Pasal  4  dan  pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu Istirahat  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja,  PKWT  adalah  suatu  bentuk  pekerjaan yang  pekerja/buruhnya  dipekerjakan  berdasarkan  jangka  waktu  dan  selesainya suatu  pekerjaan.  Dalam  arti  lain  status  PKWT  pada  pekerja/buruh  hanya  dapat diberlakukan  pada  pekerjaan  dengan  sistem  kurun  waktu  yang  terbatas  atau pekerjaan  yang bersifat  sementara  atau  musiman.  Mulanya pengaturan mengenai jangka waktu PKWT di Indonesia diatur pada pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  yaitu  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  hanya boleh  dipekerjaan  dengan  jangka  waktu  maksimal  2  (dua)  tahun  disertai  dengan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun. 25
Kemudian  kebijakan  mengenai  jangka  waktu  tersebut  diperbaharui  pada Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat  dan  Pemutusan Hubungan  Kerja  bahwa  jangka  waktu  maksimal  pekerja/buruh  PKWT  yaitu  5 tahun  termasuk  perpanjangannya. 26 Adanya  pembaharuan  ketentuan  ini  tentunya bertujuan  untuk  menciptakan  perlindungan  hukum  yang  sama  antar  pengusaha dan  pekerja/buruh  PKWT.  Namun  pada  kenyataanya,  pembaharuan  pengaturan jangka  waktu  maksimal  PKWT  tentunya  sangat  merugikan  para  pekerja/buruh. Semakin  lama  jangka  waktu  maksimal  pekerja/butuh  PKWT,  semakin  lama perusahaan bisa mempekerjakan pekerja sebagai tenaga PKWT. Perusahaan dapat melakukan  perjanjian  dengan  pekerja/buruh  PKWT  melebihi  jangka  waktu  UU Cipta  Kerja,  hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  untuk  mengurangi pengeluaran upah pekerja, karena upah pekerja/buruh PKWT tentunya lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja PKWTT. 27
Pembaharuan  ini  juga  menyebabkan  semakin  lama  para  pekerja/buruh mendapat  kepastian  untuk  diangkat  menjadi  PKWTT  atau  diangkat  sebagai pekerja  tetap  disuatu  perusahaan.  Peraturan  ini  memperlihatkan  kepastian  yang
23 Chika  Agishintya  and  Siti  Hajati  Hoesin,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu ( PKWT ) Yang Tidak Dicatatkan” 12, no. 1 (2022): 125–39, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i1.4619.
24 Alvin Amarullah, “Akibat Hukum Kesalahan Penulisan Identitas Pemegang Kartu Indonesia Sehat” (Universitas Jember, 2017).
25 Muhammad  Iqbal, Efektifitas  Hukum  Dan  Upaya  Menangkal  Hoax  Sebagai  Konsekuensi  Negatif Perkembangan Interaksi Manusia (Tangerang Selatan: Literasi Hukum, 2019).
26 Wiwin Budi Pratiwi, “Perlindungan Hukum Pekerja Sistem PKWT Pada Perusahaan Jasa Pekerja Berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,” Seminar  Nasional  Diseminasi  Hasil Penelitian 2021 DeHAP 2021 Universitas Janabadra Yogyakarta , 2021, 254–59.
27 Wulan  Afrianti,  “Pengaturan  Batas  Waktu  Masa  Kerja  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt) Pasca Undang-Undang No 11 Tahun 2020.”
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
memiliki  beda  kepentingan,  disatu  sisi  dapat  dikatakan  menguntungkan perusahaan dan disisi lain dapat merugikan pekerja untuk menjamin kelangsungan pekerjaanya.  Kebijakan PKWT ini dalam implementasinya masih ada  yang tidak sepenuhnya  dilaksankan  oleh  perusahaan,  dimana  perusahaan  perusahaan  dalam mempekerjakan  pegawai  PKWT  nya  tidak  sesuai  atau  tidak  patuh  dengan peraturan yang berlaku saat ini.
Saat  ini  banyak  pekerja/buruh  PKWT  yang  dipekerjakan  dengan  jangka waktu  yang  terus  menerus  tanpa  terputus  sehingga  melebihi  ketentuan  jangka waktu  maksimal  PKWT.  Beberapa  jabatan  pekerja  yang  di  pekerjaan  terus menerus dengan status PKWT antara lain pekerja di perusahaan perbankan, yaitu jabatan  satpam, teller,  call  center dan  lain  lain.  Fakta  ini  ditemui  dari  adanya putusan sengketa  pengadilan Hubungan  Industrial  antara Perusahaan dan  pekerja PKWT  yang  putusannya  sudah  mempunyai  kekuatan  hukup  tetap (in  kracht  van gewisjde) yaitu  putusan  Mahkamah  Agung  RI  dengan  nomor  20/Pdt.Sus- PHI/2015/PN  Pdg  jo.  427  K/Pdt.Sus-PHI/2016.  Dalam  putusan  tersebut penggugat  merupakan  pekerja  PKWT  dengan  posisi teller di  PT  Bank  Rakyat Indonesia (Persero). Penggugat pada perusahaan tersebut berstatus sebagai PKWT denagan  jabatan teller selama  kurang  lebih  4  tahun.  Penggugat  mengajukan gugatan  terhadap  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  secara  sepihak  dan  status PKWT yang melebihi jangka waktu maksimal yang ditentukan.
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  20/Pdt.Sus-PHI/2015/PN  Pdg  jo.  427  K/Pdt.Sus-PHI/2016  menetapkan status penggugat dalam perusahaan tersebut sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu  (PKWTT)  dan  tergugat  dalam  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) sepihaknya  diwajibkan  membayar  pesangon  dan  membayar  hak  hak  pekerja dengan  status  karyawan  tetap  atau  PKWTT. 28 Dari  contoh  kasus  diatas, berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku saat itu yakni UU Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  pekerja/buruh  PKWT  hanya  boleh dipekerjakan maksimal 2 tahun kerja dengan 1 kali perpanjangan.
Jangka  waktu  PKWT  Penggugat  pada  kasus  diatas  sudah  melebihi  jangka waktu maksimal yang ditetapkan. Selain jangka waktu pekerja PKWT yang tidak sesuai  ketentuan,  jenis  pekerjaan  yang  diberikan  kepada  pegawai  tersebut  yaitu teller  tidak  termasuk  ke  dalam  ketegori  pekerjaan  musiman  atau  pekerjaan  yang bersifat  sementara. Maka,  akibat hukum  bagi  perusahaan  yang telah menetapkan jangka  waktu  PKWT  melebihi  peraturan  ketenagakerjaan  yang  berlaku  serta pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan ini tercantum pada penjelasan dari Pasal 81  ayat  15  UU  Cipta  Kerja  mengubah  penjelasan  pada  Pasal  59  ayat  3  UU Ketenagakerjaan  menyatakan  jika  PKWT  tidak  memenuhi  ketentuan  yang tercantum pada UU Cipta Kerja, maka demi hukum status Perjanjian Kerja Waktu
28 Hetiyasari  Hetiyasari,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19,  Jurnal USM  Law  Review 5,  no.  13  (2020):  331–41, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
Tertentu  (PKWT)  pada  pekerja/buruh  tersebut  diubah  menjadi  Perjanjian  Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 29
Akibat  hukum  tersebut  didasarkan  pada  UU  Cipta  Kerja  khususnya  pada bagian  penjelasanya,  walaupun  hal  tersebut  diatur  dalam  penjelasan  pasal  akibat hukum itu tetap sebagai tafsir resmi dari para pembentuk undang undang yang sah dan  dapat  diberlakukan  di  masyarakat. 30 Hingga  saat  ini  dalam  UU  Cipta  Kerja belum  tercantum  secara  jelas  mengenai  akibat  hukum,  konsekuensi  hukum  serta sanksi  bagi  perusahaan  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  PKWT  melebih jangka  waktu  maksimal.  Berkaca  dari  kasus  diatas,  diperlukannya  konsekuensi hukum yang tegas terhadap perusahaan. Mengingat kasus diatas merupakan 1 dari 100  kasus  PKWT  yang  dipekerjakan  melebihi  jangka  waktu.  Dari  data  ini diketahui,  bahwa  hingga  saat  ini  belum  adanya  konsekuensi  hukum  yang  dapat memberikan efek jera yang berpengaruh langsung kepada perusahaan. Siklus yang terjadi  hingga  saat  ini  seperti  pekerja/buruh  PKWT  yang  dipekerjakan  melebihi jangka  waktu,  pekerja/buruh  PKWT  mengajukan  gugatan,  hakim  memutus pekerja/buruh  sebagai  pekerja  PKWTT  dan  perusahaan  kembali  merekrut pekerja/buruh PKWT lainnya. 31
Diperlukannya  evaluasi  terhadap  UU  Cipta  Kerja  agar  hal  ini  dapat memberikan  efek  jera  kepada  perusahaan  yang  mempekerjakan  para pekerja/buruh  PKWT  melewati  ketentuan  jangka  waktu  maksimal  serta pelanggaran  lainnya  yang  tidak  sesuai  pada  peraturan  yang  tercantum  pada  UU Cipta  Kerja.  Perlindungan  hukum  yang  masih  lemah  terhadap  pekerja/buruh PKWT menjadi celah perusahaan untuk merekrut lebih banyak lagi pekerja/buruh PKWT  dengan  upah  yang  kecil.  Hal  ini  berakibat  semakin  meningkatnya  kasus pelanggaran  terhadap  pekerja/buruh  PKWT  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  sesuai ketentuan  normatifnya  diperlukan  juga  peran  Disnaker  dalam  meminimalisir  hal ini. Namun, pada kenyataannya Disnaker di daerah belum melakukan pengawasan secara  maksimal  sehingga  masih  banyak  kasus  perusahaan  yang  melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Maka, diperlukan juga suatu aturan pelaksana dari UU Cipta  Kerja  yang  mengatur  secara  rinci  hak  dan  kewajiban  Disnaker  di  daerah agar dapat meminimalisir kasus ketenagakerjaan di Indonesia.

## 4. PENUTUP
Pengaturan  mengenai  pekerja/buruh  PKWT  tercantum  pada  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  ketentuan  spesifik mengenai  PKWT  tercantum  dalam  peraturan  turunan  UU  Cipta  Kerja  yaitu
29 Saufa Ata Taqiyya, “PKWT Tak Dicatatkan Ke Disnaker, Ini Akibat Hukumnya,” Hukum Online, 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pkwt-tak-dicatatkan-ke-disnaker-ini-akibat-hukumnya- lt61bc363285f6d.
30 Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 2020.
31 Erna Dwi Rachmawati, “Reposisi Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pada Perusahaan suatu Tinjauan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1438  K/PDT.SUS.PHI/2017,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  April (2019): 46–65, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533.
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu, Alih  Daya, Waktu  Kerja dan Waktu  Istirahat  dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kedua peraturan tersebut hingga kini belum ada pasal atau ketentuan yang mengatur atau menjelaskan lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban pengawas ketenagakerjaan  di  Indonesia  khususnya  terhadap  para  pekerja/buruh  PKWT. Hingga kini juga belum ada ketentuan yang dengan rinci mengatur kewajiban dari Disnaker  di  daerah  terhadap  perusahaan  dan  pekerjanya.  UU  Cipta  Kerja  juga belum  mengatur  secara  rinci  terkait  sanksi  hukum  terhadap  perusahaan  yang mempekerjakan  pekerja/buruh  PKWT  melebihi  jangka  waktu  maksimal.  Tidak adanya  sanksi  hukum  ini  mengakibatkan  tidak  timbulnya  rasa  efek  jera  bagi perusahaan yang melanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Diperlukannya perbaikan UU Cipta Kerja  khususnya  terhadap ketentuan spesifik  mengenai  kewajiban dari dinas  pengawas  ketenagakerjaan,  perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh  yang dipekerjakan melebihi jangka waktu maksimal dan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Adanya perbaikan dari UU Cipta Kerja  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  serta  payung  hukum  yang seimbang khusunya bagi para pekerja/buruh PKWT sesuai dengan ketentuan UU Cipta  Kerja  yang  berlaku  dan  para  pekerja/buruh  bisa  mendapatkan  hak  dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agishintya,  Chika,  and  Siti  Hajati  Hoesin.  “Akibat  Hukum  Terhadap  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) Yang Tidak Dicatatkan” 12, no. 1 (2022):
125–39. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i1.4619.
Amarullah,  Alvin.  “Akibat  Hukum  Kesalahan  Penulisan  Identitas  Pemegang Kartu Indonesia Sehat.” Universitas Jember, 2017.
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja Grafindo Persada, 2012.
Ardianto,  Budi,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Jambi.  “Peranan  Pengawasan Dinas  Ketenagakerjaan  Dalam  Pelaksanaan  Upah  Minimum  Di  Kota Jambi.” Jurnal Sains Sosio Huaniora 3 (2019): 104–11.
https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7138.
Aris.  “9.397  Orang  Terlibat  Permasalahan  Ketenagakerjaan  Selama  2022.” batampos.co.id,  2023.  https://metro.batampos.co.id/9-397-orang-terlibat- permasalahan-ketenagakerjaan-selama-2022/.
Bambang, Joni. Hukum Ketenagakerjaan . Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Dina  Erliana.  “Perlinduungan  Huhkun  Terhadap  Investor  Dalam  Negeri  Di Bidang  Perkebunan  Di  Wilayah  Kabupaten  Langkat  Menurut  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” 2019.
Erlangga  Bagus  Setiyawan,  Sandy  Maldini,  Imam  Budi  Santoso.  “Perbandingan Undang-Undang  Cipta  Kerja  Klaster  Ketenagakerjaan  Dengan  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Mengenai  Status Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu.” Jurnal  Program  Pascasarjana  Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021): 59–69.
https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v7i2.1444.
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto

## Erna  Dwi  Rachmawati.  “Reposisi  Penyediaan  Jasa  Pekerja/Buruh  Pada
Perusahaansuatu  Tinjauan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1438 K/Pdt.Sus.Phi/2017.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. April (2019): 46–65.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533. Ferry  Sandi.  “Diam-Diam,  Ratusan  Ribu  Pekerja  Kontrak  Di  RI  ‘Tertendang.’” cnbc indonesia, 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230121175033-4-407349/diam- diam-ratusan-ribu-pekerja-kontrak-di-ri-tertendang.
Fitriani,  Rizki  Amalia, Rahmad  Satria,  Agustinus  Astono,  Rizki  Amalia  Fitriani, Rahmad  Satria,  Agustinus  Astono,  Angelia  Pratiwi,  Mastiurlani  Christina, and  Setyo  Utomo.  “Efektivitas  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Terhadap Upah Minimum Pekerja,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 809–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761.
Hanim,  Maslik.  “Pelanggaran  Jangka  Waktu  Atas  Dasar  Pkwt  Study  Kasus  Di Pt.‘X.’” Universitas Surabaya, 2017.
Heru Sugiyono, and Imam Haryanto. “Plantation Regulation In The Palm Industry
Sector  In  The  Omnibus  Law  Of  Employment  Creation  (Cipta  Kerja).” Veteran Law Review 5, no. 1 (2020): 74–88. https://doi.org/https://doi.org/10.35586/velrev.v4i1.2750. Hetiyasari,  Hetiyasari.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas Batalnya  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19, Jurnal USM Law Review 5, no. 13 (2020): 331–41. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Husni,  Lalu. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali Press, 2003.
Iqbal,  Muhammad. Efektifitas  Hukum  Dan  Upaya  Menangkal  Hoax  Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia . Tangerang Selatan: Literasi Hukum, 2019.
Kartikasari,  Hesty,  and  Agus  Machfud  Fauzi.  “Penolakan  Masyarakat  Terhadap Pengesahan  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Dalam  Perspektif  Sosiologi Hukum.” Doktrina:  Journal  Of  Law 4,  no.  1  (April  30,  2021):  39–52. https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482.
Lestari, Diah Puji. “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Hukum Lex Generalis , 2022, 339–49.
https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160.
Mahmud, Peter. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011. Marpaung, Ronaldo. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Medan.” Universitas Medan Area Vol 2, No, no. 3 (2020): 1–27.
Nuriskia, Centia Sabrina, and Andriyanto  Adhi  Nugroho. “Perlindungan Hukum Pekerja  Dalam  Penerapan  Sistem  Remote  Working  Sebagai  Pembaharuan Sistem  Kerja,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  678–92. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555.
Pratiwi,  Wiwin  Budi.  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Sistem  PKWT  Pada Perusahaan  Jasa  Pekerja  Berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja.” Seminar  Nasional  Diseminasi  Hasil  Penelitian  2021  DeHAP 2021 Universitas Janabadra Yogyakarta , 2021, 254–59.
Revised: 27-6-2023 Accepted: 9-9-2023
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syerrin Hakim, Imam Haryanto
Rahardjo, Satjipto. Permasalahan Hukum Di Indonesia . Bandung: Alumni, 1983.
Rinah,  S  R  I  Ambar.  “Pelayanan  Permasalahan  Dan  Penempatan  Tenaga  Kerja Pada Dinas  Tenaga Kerja ( Disnaker  ) Kabupaten Bintan” 1, no. 1  (2019): 96–109.
Rizal,  Mohammad.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Buruh  Outsourcing  Dalam Penyelesaian  Pekerjaan  Yang  Melebihi  Batas  Waktu  Yang  Ditentukan Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” 2019.
Roesli,  M,  Bastianto  Nugroho,  and  Mariam  Darus  Badrulzaman.  “Kedudukan Perjanjian  Baku  Dalam  Kaitannya  Dengan  Asas  Kebebasan  Berkontrak.” Jurnal, Dih Hukum, Ilmu 15 (2019): 1–8. Saufa Ata Taqiyya. “PKWT Tak Dicatatkan Ke Disnaker, Ini Akibat Hukumnya.” Hukum  Online,  2021.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/pkwt-tak- dicatatkan-ke-disnaker-ini-akibat-hukumnya-lt61bc363285f6d.
Sekarasih,  Setijati,  Abdul  Rachmad  Budiono,  Sukarmi  Sukarmi,  and  Budi Santoso.  “Pergeseran  Paradigma  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Ius  Constituendum 8  (2023):  207–24. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831.
Sidik, Ardi  Muhamad. “Implementasi  Kebijakan Program  Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi.” Universitas Lampung, 2019.
Sitti  Mawar.  “Metode  Penemuan  Hukum  (Interpretasi  Dan  Konstruksi)  Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 2020.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia, 1984. Tobing,  Gilang  Darmawan  P  L.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karyawan Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu  ( PKWT ) Yang Di PHK Saat Kontrak Sedang Berlangsung ( Studi Kasus Putusan Nomor 24 / PDT . SUS-PHI / 2019 / PN- DPS )” 6, no. 2 (2022): 4859–63.
Wulan Afrianti, Asri Wijayanti. “Pengaturan Batas Waktu Masa Kerja Perjanjian
Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Pasca  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020.” Maleo Law Journal 5, no. 2 (2021): 57–67.
https://doi.org/https://doi.org/10.31934/mlj.v5i2.1523.