JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 2 : Desember 2023 DOI:  10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2637

## ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)
Wilda Rumondang Turnip 1 , Ratih Anggraini Siregar 2

## 1. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara
2. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara
E mail; wildaturnip123@gmail.com 1 , anggrainiratih47@gmail.com 2
Info Artikel:  Diterima: 15 Oktober 2023,  Disetujui: 23 November 2023, Publish 30 Desember 2023

## Abstract:
Riset  ini  bermaksud  buat  menganalisa  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  pajak  penghasilan. Riset  ini  bermaksud  guna  mengenali  aplikasi  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  pada  PT. Kawasan  Industri  Medan.  Tipe  riset  yang  dipakai  merupakan  riset  kualitatif.  Hasil  penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT.Kawasan Industri Medan belum cukup memadai jika dilihat dari perhitungan PTKP karyawan belum  tepat  dan  benar.  Namun,  PT.  Kawasan  Industri  Medan  berupaya  untuk  memperbaiki penerapan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  karyawan  dengan  cara  melakukan  perhitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan sesuai Undang – undang perpajakan yang berlaku saat ini dan  melakukan  setiap  bulan  bukti  potong  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  karyawan  serta melakukan  pengecekan  update  tanggungan  karyawan  agar  tidak  terulang  kembali  kesalahan yang  telah  terjadi  pada  saat  melakukan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  karyawan.  Saran yang  saya  berikan  dalam  penelitian  ini  Industri  wajib  mengenali  data –  data  perihal  Undang– undang  ataupun  peraturan  perpajakan  yang  terkini,  alhasil  tidak  terjalin  kekeliruan  dalam kalkulasi serta penyembelihan pajak penghasilan karyawan.
Keywords : Pajak penghasilan,PPh pasal 21,PTKP

## Abstrak:
The purpose of this study is to examine the variables that affect income tax. The purpose of this study is to ascertain how Income Tax (PPh) chapter 21 is applied in PT. Medan Industrial Area. Qualitative  research  is  the  methodology  employed.  The  findings  of  the  investigation demonstrate that, as evidenced by the employees' imprecise and incorrect PTKP computations, the  Income  Tax  (PPh)  Chapter  21  application  at  PT.  Medan  Industrial  Area  is  insufficient. However,  PT.  The  Medan  Industrial  Estate  seeks  to  improve  the  implementation  of  employee income  tax  (PPh)  article  21  by calculating  employee  income tax  (PPh)  in  accordance  with the current tax laws and providing every month withholding evidence of employee income tax (PPh) article 21 and carrying out checking updates on employee dependents so that mistakes do not happen again when carrying out employee income tax (PPh) article 21. The advice I give in this research is that companies must know information regarding the latest tax laws and regulations, so that there was an error in calculating and withholding employee income tax.

## Kata kunci : Income tax, PPh article 21, PTKP

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  zona  penting pendapatan  penguasa  yang  memiliki  andil berarti dalam pembangunan. Dalam penerapannya,  ada  perbandingan  kebutuhan antara  harus  pajak  dengan  penguasa.  Harus pajak  berupaya  melunasi  pajak  sekecil  bisa jadi  sebab  dengan  melunasi  pajak,  berarti mengurang  keahlian  murah  harus  pajak. Kesuksesan  pembangunan  di  sesuatu  negeri tidak cuma tanggung jawab penguasa namun pula  ialah  tanggung  jawab  warga  selaku bagian  dari  negeri  itu,  sehingga  konkretisasi dari tanggung jawab warga itu atas pembangunan  negeri  yakni  dengan  melunasi pajak.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  ialah pajak  terutang  atas  pemasukan  yang  jadi peranan  harus  pajak  buat  membayarnya. Pemasukan yang diartikan berbentuk pendapatan,  pendapatan,  bantuan  serta pembayaran  lain  dengan  julukan  apapun sehubungan dengan profesi, pelayanan ataupun  aktivitas  yang  dicoba  oleh  Harus Pajak orang individu dalam negara.
Dengan 116 pekerja, PT. Kawasan Industri Medan merupakan suatu usaha yang memberikan jasa pengelolaan kawasan industri.  Ke-116  pekerja  di  PT.  Kawasan Industri  Medan  terbagi  antara  yang  tercakup Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  dan  yang tidak. Selain itu, PT. Kawasan Industri Medan memiliki  beragam  klasifikasi  dan  status. berbeda.  Hal  ini  berdampak  pada  potensi
kesalahan  dan  penundaan  dalam  melakukan perhitungan,  pemotongan,  penyetoran,  dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sehingga,  potensi  pembayaran  pajaknya sangat  besar,  khususnya  Pajak  Penghasilan (PPh)  Pasal  21.  Hal  ini  juga  dapat berpengaruh  dalam  pencatatan  akuntansi, karena adanya karyawan yang tidak mengupdate  ulang  status  pegawai,  sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).
Pada  industri  PT.  Kawasan  Industri Medan(  Persero)  yang  mempunyai  banyak karyawan senantiasa ataupun tidak senantiasa  dengan  tingkatan  pemasukan yang  berlainan  beda,  status  karyawan  serta era kegiatan yang berlainan bisa mengalutkan  bagian  finansial  dalam  cara kalkulasi  PPh  Pasal  21  atas  karyawannya. Sebab  peraturan  penguasa  yang  senantiasa berganti  sehingga  tidak  menutup  mungkin terbentuknya  kekeliruan  dalam  kalkulasi  PPh Pasal  21  atas  pemasukan  yang  didapat  tiap karyawan  dalam  melakukan  peranan  itu hingga  adil  bagian  finansial  PT.  Kawasan Industri  Medan  selaku  pemotong  pajak melaksanakan kalkulasi serta penyembelihan pajak  dengan  betul  yang  cocok  dengan Undang – Undang Perpajakan yang legal.
Dimana  jika  dalam  perusahaan  pajak penghasilan  rendah  semakin  besar  juga biaya  operasional  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan, perihal ini hendak menyebabkan penanam modal kurang terpikat buat menanamkan  dananya  ke  industri  alhasil
pemasukan  yang  didapat  dari  pemodalan hendak hadapi penyusutan.
Berdasarkan  pada  penjelasan  di atas,  sehingga  pengarang  terpikat  buat membiarkan  riset  dalam  perpajakan
dengan  kepala  karangan “Analisis
Penerapan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal  21  Atas  Gaji  Karwayan  Pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)”.
Tabel 1.1 Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21PT. Kawasan Industri Medan Tahun 2022
Nama Pegawai NPWP Status 2022 PPh Perundang- Undang Penghasilan Netto Setahun PPh 21 Tahunan Karyawan Rahmadanti 92.404.516.4 -112.000 TK 0 98.408.298 2.220.400 2.220.400 Endang budiwati sinaga 24.752.748.4 -113.000 TK 0 98.345.932 2.217.250 2.217.250 Ruth sibagaria 14.496.745.2 -128.000 K 3 158.812183 8.021.800 13.021.800 Herman syafil 64.334.294.2 -121.000 K 3 164.528.743 8.879.200 13.879.311 Ade yuarmitha putri 44.695.249.1 -121.000 TK 0 266.973.260 26.270.950 31.945.989 Fadiel m,syah 70.395.264.8 -124.000 K 1 98.434.672 1.771.700 1.771.700 Rini sri wahyuni,sh 45.462.326.5 -112.000 TK 0 171.861.662 12.679.150 17.679.249 Murdiono 91.252.150.7 -114.000 TK 0 177.096.508 13.464.400 18.464.478 Raymond a,depari 76.066.546.3 -121.000 TK 0 101.020.798 2.351.000 2.351.000 Nova kharlinda 91.019.920.7 -126.000 K 1 169.832.256 11.024.800 16.024.838 Sarah meylani 82.933.644.5 -529.000 TK 0 175.500.107 13.225.000 18.225.016 Nugraha 75.492.859.6 K 3 139.120.227 5.068.000 10.068.034
Nama Pegawai NPWP Status 2022 PPh Perundang- Undang Penghasilan Netto Setahun PPh 21 Tahunan Karyawan surbakti -124.000 Mihal lucyana 08.016.166.4 -125.000 K 2 141.849.773 6.152.350 11.152.466 FANNILS amry nasution 67.985.613.8 -712.000 K 3 343.913.290 37.978.250 67.978.322

## Sumber: PT. Kawasan Industri Medan, 2023

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Defenisi Pajak
Pajak ialah salah satu pangkal pendapatan negeri  yang  amat  berarti,  buat  bisa
menciptakan
serta tingkatkan pembangunan  nasional  dalam  bagan tingkatkan kelimpahan serta kesejahteraan warga.  Tanpa  pajak,  pembangunan  tidak hendak  berjalan  mudah  sebab  besarnya pembiayaan yang dibutuhkan tidak hendak dapat  ditutupi  dengan  pinjaman  serta dorongan  luar  negara.  Oleh  sebab  itu, warga  diharapkan  berfungsi  aktif    dalam meningkatkan  penerimaan  negara,  dan tergatung pada kapasitas negara.

## B.  Fungsi Pajak
Tujuan  mendasar  dan  keuntungan  pajak seiring  perkembangannya  disebut  dengan fungsinya.  (Resmi,  2014)  menyatakan bahwa  pajak  memiliki  dua  tujuan:  fungsi anggaran  (budgetair)  dan  fungsi  regulasi (regularend).

## C.  Asas Pemungutan Pajak
Dalam  pemungutan  pajaknya,  pemungut harus memperhatikan berbagai faktor yang akan  dikenal  sebagai  asas  pemungutan pajak.  (Masaling,  2021)  Asas  pemungutan pajak  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  sebagai berikut:
1.  Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
2.  Asas Sumber
3.  Asas Kebangsaan
D.  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal
21
1.  Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

## Pasal 21
Bagi  determinasi  menurut  ketentuan Pasal  21  Undang-  undang  Pajak Penghasilan  merupakan  pajak  yang wajib  dibayar  dalam  tahun  berjalan lewat  penyembelihan  atas  pemasukan yang  diperoleh  ataupun  didapat  Harus Pajak  orang  individu  dalam  negara sehubungan  dengan  profesi,  pelayanan serta aktivitas. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas pemasukan berbentuk pendapatan, pendapatan, bantuan, serta pembayaran  yang  lain  dengan  julukan serta dalam wujud apapun suhubungan dengan  profesi  ataupun  kedudukan, pelayanan,  serta  aktivitas  yang  dicoba oleh  orang  individu  selaku  poin  pajak dalam Negara.
2. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penerimaan  yang  tercantum  selaku pemasukan yang dipotong Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  di  antara lain ialah:
1. Pemasukan  yang  diterima  untuk karyawan  senantiasa,  bagus  yang bertabiat analitis ataupun tidak analitis.
2. Pemasukan  yang  diterima  untuk akseptor pension dengan cara
analitis  semacam  uang  pension, bantuan serta semacamnya.
3. Pemasukan  untuk  karyawan  tidak senantiasa atau daya kegiatan bebas semacam  berbentuk  imbalan  setiap hari,  mingguan,  dasar,  borongan
atau imbalan yang diserahkan dengan cara tidak berubah- ubah.
4. Uang  pesangon,  khasiat  pensiun Bantuan Hari Berumur( THT), ataupun Agunan Hari Berumur( JHT) yang  diserahkan  lekas,  di  mana pemberiannya melampaui waktu durasi  2  tahun  semenjak  karyawan menyudahi dari profesi.
5. Ganti  rugi  untuk  partisipan  aktivitas yang  melingkupi  uang  saku,  uang representasi,  uang  rapat,  bayaran, hadiah  ataupun  sumbangan  lewat julukan  apapun  serta  dalam  bentuk apapun  dan  apresiasi  yang  cocok dengan julukan apapun.
3.  Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21,
ataupun diucap poin
penyembelihan merupakan orang individu  yang  menyambut  ataupun mendapatkan pemasukan sehubungan dengan profesi,
kedudukan, pelayanan. ataupun aktivitas yang lain (Nababan, 2022).
4.  Tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal 21
Berdasarkan  pada  Undang-  undang Pasal  17  bagian(  1)  Hukum  Pajak
Penghasilan No 7 Tahun 2021, besarnya  bayaran  Pajak  Penghasilan Pasal  21  yang  diaplikasikan  atas  PTKP untuk  Harus  Pajak  dalam  negara, selaku selanjutnya:
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Lapisan  Lapisan  Penghasilan Kena Pajak Tarif I s.d Rp 60.000.000 5% II Di  atas  Rp  60.000.000  s.d Rp 250.000.000 15% III Di  atas  Rp  250.000.000  s.d Rp 500.000.000 25% IV Di  atas  Rp  500.000.000  s.d Rp 5.000.000.000 30% V Di atas Rp 5.000.000.000 35%
Sumber : Undang – undang No 7 tahun 2021

## 5. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penghitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap yaitu:
1. Membagi  pemasukan  bersih  satu tahun,  ialah  jumlah  pemasukan bersih sebulan dikalikan 12.
2. Pemasukan Kena Pajak diperoleh dari  pemasukan  bersih  tahunan dikurangi dengan PTKP.
3. Sehabis itu dihitung PPh Pasal 21 Sebulan  ialah  sebesar  jumlah PPh  Pasal  21  satu  tahun  atas pemasukan  neto  dipecah  dengan 12.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Pendekatan  riset  ini  merupakan  memakai tata cara kualitatif( deskriptif). Bagi (Ramdhan,  2021),  riset  kualitatif  merupakan metode  riset  yang  menciptakan  informasi deskriptif  kualitatif  berbentuk  tutur –  tutur tercatat ataupun perkataan dari orang – orang serta  sikap  yang  dicermati.  Tata  cara  riset deskriptif  bermaksud  buat  melukiskan  dan mendefinisikan  bermacam  kenyataan  serta kejadian yang ditemui setelah itu menghubungkannya antara satu dengan yang yang  lain.  Pangkal  informasi  pada  riset  ini merupakan  informasi  pokok.  Informasi  pokok merupakan  pangkal  informasi  yang  langsung membagikan  informasi  pada  periset  buat menampung  informasi,  Sebaliknya  informasi inferior  merupakan  pangkal  informasi  yang tidak  langsung  membagikan  informasi  pada pengumpul  informasi    (Sugiyono,  2017).
Informasi  pokok  dalam  riset  ini  merupakan informasi tanya jawab, serta pemilihan.

## A. Teknik Pengumpulan Data
Menurut  (Sugiyono,  2017)  mengatakan kalau  pengumpulan  informasi  dicoba  pada situasi  yang  alami,  pangkal  informasi  pokok, serta lebih banyak pada pemantauan berfungsi  dan,  tanya  jawab  mendalam  serta pemilihan.  Metode  pengumpulan  informasi yang dicoba dalam riset ini merupakan:
a.  Wawancara b.  Studi Perpustakaan c.  Searching di internet d.  Dokumentasi

## B. Teknik Analisis Data
Langkah  analisa  informasi  merupakan mempersiapkan serta menata analisa informasi  yang  berbentuk  informasi  bacaan, semacam  dalam  transkip,  ataupun  gambar. Setelah  itu  kurangi  informasi  kedalam  tema lewat cara kondensasi coding, serta kesimpulannya menyuguhkan informasi dalam  wujud  nilai,  table  ataupun  sesuatu dialog.  Analisa  informasi  ini  ialah  sesuatu pendekatan  yang  besar  serta  tidak  cuma menganalisa  bacaan  serta  lukisan,  namun mencakup  pula  pengorganisasian  informasi, melaksanakan  uraian  kata  pengantar  kepada database,  mengode  serta  mengerahkan tema, menyuguhkan informasi, serta membuat  pemahaman  informasi    (Bandur, 2016).
Dalam metode analisa riset ini NVivo dikira oleh pengarang sanggup selaku alat atau alat dalam menghimpun, membagi ataupun menggambarkan  informasi,  cara  pengerjaan informasi dalam riset ini mempunyai sebagian langkah ialah:

## 1. Coding
Isyarat  dalam  analisa  informasi  kuantitatif merupakan  tutur  ataupun  frasa  pendek pendek  yang  sangat  kerap  timbul  dengan cara  simbolis  membagikan  ijmal,  inti  yang muncul,  kesimpulan  utama  permasalahan ataupun  ciri  yang  membangkitkan  ingatan dari  suatu  yang  didasarkan  bahasa  ataupun informasi  visual.  Informasi  bisa  terdiri  dari tanya  jawab  transkip,  memo  lapangan pemantauan partisipan, jurnal, akta, kepustakaan,  bagian  informasi  yang  hendak dikodekan  sepanjang  cara  pengkodean  daur awal  bisa  berkisar  dari  satu  tutur  ke  satu perkataan  penuh  sampai  totalitas  laman bacaan ke arus ilustrasi  bergerak.

## 2. Analytical Maps
Analytical  Maps merupakan  membuat coretan  ataupun  gagasan(  Map)  mengenai riset.  Pada  langkah  ini  merupakan  metode khusus  buat  menulis  apa  yang  periset pikirkan serta dituangkan dalam wujud lukisan penggambaran  dan  mempuyai  faedah  untuk periset  sendiri  ataupun  yang  lain.  Bagi pernyataan  yang  diperkuat  oleh    Maxwell (Fatoni et al., 2022) dengan“ membuat denah rancangan  dini  buat  menolong  memperjelas kerangka  kegiatan  abstrak  ataupun  teoritis
yang  melandasi  riset”.  Dalam  aplikasi  NVivo, denah  rancangan,  grafik  alur  ataupun  bagan investigasi asli bisa terbuat memakai perlengkapan  pemodelan  serta  dengan  cara biasa diucap selaku bentuk.

## 3. Framework Matrices
Framework  Matrices  ialah  salah  satu  icon yang  ada  dalam  aplikasi  NVivo  11  yang menyuguhkan informasi. Bentuk dari
Framework  Matrix  berupa  bagan  yang  dapat diekspor  ke  microsoft  excel.  Informasi  yang dicoba  dalam  Framework  Matrices  ialah menunjukkan dan menyuguhkan dengan cara singkat  pangkal  informasi  serta  pula  bisa berperan  buat  melainkan  riset  yang  dicoba saat ini ini serta riset lebih dahulu
Analisa informasi yang periset maanfaatkan  dalam  riset  ini  merupakan analisa  informasi  NVivo  dengan  aplikasi NVivo  11  Plus.  Aplikasi  NVivo  11  Plus  ini merupakan  suatu  fitur  lunak  Qualitative Informasi  Analysis(  QDA)  yang  dibuat  oleh QSR  international.  Aplikasi  NVivo  11  Plus  ini ialah  suatu  fitur  lunak  Qualitative  Informasi Analysis(  QDA)  yang  dibuat  oleh  QSR international.  Aplikasi  NVivo  di  konsep dengan bermacam berbagai set fitur inti serta dipakai buat melakukan suatu proyek- proyek riset  kualitatif  dengan  pangkal  berplatform bacaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan Penerapan Pajak
Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  atas  Gaji Karyawan pada PT.Kawasan Industri Medan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  ialah sesuatu  tipe  pajak  yang  legal  dengan  cara global  untuk  karyawan,  bagus  karyawan penguasa  ataupun  karyawan  swasta  yang hendak membagikan partisipasi yang lumayan  besar  untuk  pendapatan  Negeri, Sehingga  pelaksanaannya  butuh  dicoba dengan cara teratur serta berkelanjutan cocok undang –  undang  yang  digunakan  buat menata  besarnya  bayaran  pajak,  aturan metode  pembayaran  serta  peliputan  pajak ialah:  Undang –  undang  No  36  Tahun  2008. Menurut  hasil  penelitian  yang  saya  dapat melalui  data  dari  PT.  Kawasan  Industri Medan  menunjukkan  bahwasannya  pada tahun  2022  perhitungannya  tidak  sesuai dengan  undang-undang  pajak  yang  berlaku saat  ini.  akan  tetapi  berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan sebenarnya perusahaan juga kurang teliti dalam menghitung PTKP karyawannya.

## Gambar 3.1 Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah ,Aplikasi Nvivo,2023
Penerapan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal 21  pada  PT.  Kawasan  Industri  Medan  belum memenuhi  peraturan  perundang-undangan sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.3, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek:

## 1) Terjadinya  Kesalahan  Perhitungan  PTKP
karyawan.
Pada  perusahaan  PT.  Kawasan  Industri Medan  masih  sering  terjadi  ketidak  ketelitian dalam  menghitung  PTKP  karyawan  yang dapat  menyebabkan,  tidak  dikeluarkannya bukti  potong  karyawan  seperti  iuran  pensiun, BPJS,  JHT  Dll  sehingga  mengakibatkan kesalahan saat melakukan perhitungan PTKP karyawan.  Maka  itu  hasil  dari  analisis penyebab  masalah  dalam  penerapan  pajak penghasilan  (PPh)  pasal  21  pada  PT. Kawasan  Industri  Medan  dapat  dilihat  dari kesalahaan perhitungan dalam PTKP karyawan  diantaranya  tidak  dikeluarkan  bukti potong pajak penghasilan, tidak memasukkan biaya  jabatan/potongan seperti  :  iuran pensiun  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya selisih  perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh) pasal 21 menurut undang – undang.
2) Terjadinya  selisih  lebih  bayar  akibat kesalahaan  perhitungan  yang  dilakukan perusahaan
Dalam  hal  ini  pada  PT.  Karyawan  Industri Medan  masih  ada  sebagian  karyawan  yang tidak  mempunyai  NPWP  sehingga  terjadinya kesalahaan perhitungan yang dilakukan bagian keuangan perusahaan atas penghasilan karyawannya. Yang dapat menyebabkan selisih lebih bayar.
Pembahasan  Kendala  yang  dihadapi  PT. Kawasan Industri Medan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

## Gambar 3.2 Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah ,Aplikasi Nvivo,2023
Dari gambar menerangkan terdapat sebagian  aspek  hambatan  yang  dialami  PT. Kawasan  Industri  Medan  pada  aplikasi  pajak pemasukan(  PPh)  Pasal  21  ialah  selaku selanjutnya:
1.  Terjadinya kesulitan mendapatkan
kelengkapan        data  NPWP  dan  Update Tanggungan Karyawan
Kendala yang dihadapi terjadi pada bagian kelengkapan  data  NPWP  yang  kadang  sulit mendapatkan NPWP dan Update Tanggungan  Karyawan.  Dimana  karyawan tidak  mematuhi  dan  melakukan  peraturan yang telah dibuat perusahaan. Sehingga sulit mendapatkan  NPWP  dan  perusahaan  juga kesulitan  mendapatkan  kelengkapan  data NPWP  karyawan.  Serta  karyawan  juga diwajibkan  harus  melaporkan  tanggungannya bertambah atau tidaknya kepada perusahaan sebagai pemotong pajak, sehingga mengakibatkan pengaruh terhadap pemotongan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal 21  karyawan.  Hal  inilah  yang  menjadi  suatu kendala  yang  dihadapi  oleh  PT.  Kawasan Industri Medan.
2.  Terjadinya  Kesalahaan  perhitungan  PPh
Pasal 21 Karyawan
Dalam  hal  ini  terdapat  kendala  yaitu  ; kesalahaan  perhitungan  pajak  penghasilan (PPh)  pasal  21.  Dimana  perusahan  tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap  penghasilan  karyawan.  Maka  dari itu, dapat ditemukan kesalahaan perhitungan/pemotongan  pajak  penghasilan (PPh) karyawan.
Pembahasan Upaya PT. Karyawan Industri Medan Untuk Mengatasi Permasalahaan Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
Usaha yang dicoba PT. Karyawan Industri Medan  buat  menanggulangi  kasus  aplikasi pajak  pemasukan(  PPh)  Pasal  21  memakai denah  hasil  olahan  dari  aplikasi  Nvivo  11 semacam pada lukisan dibawah ini:

## Gambar 3.3 Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah ,Aplikasi Nvivo,2023
Dari gambar menjelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan untuk mengatasi permasalahan  penerapan  pajak  penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu sebagai berikut :
1.  Bagian  keuangan  perusahaan  harus  lebih teliti  menghitung  penghasilan  bruto  dan PTKP karyawan sesuai peraturan perundang – undangan
Dalam  hal  ini  peneliti  menganalisis  upaya yang  dilakukan  PT.  Kawasan  Industri  Medan untuk mengatasi masalah yang dihadapi pada penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan memastikan bagian keuangan perusahaan  dalam  melakukan  perhitungan penghasilan netto dan PTKP karyawan harus lebih  teliti  lagi  agar  tidak  memunculkan terbentuknya  beda  lebih  beri  uang  ataupun kurang  bayar  atas  besarnya  pajak  yang terutang, alhasil bisa menyebabkan kehilangan  untuk  industri  ataupun  pegawai serta  paling  utama  untuk  penguasa  sebab bisa  menimbulkan  minimnya  pendapatan pajak bagi Negara.
2.  Melakukan  bukti  potong  setiap  bulan,
Melakukan update tanggungan
Dalam  hal  ini  peneliti  menganalisis  upaya yang  dilakukan  PT.  Kawasan  Industri  Medan untuk  mengatasi  masalah  yang  terjadi  pada penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang  sesuai  dengan  penerapan  perusahaan dengan  dilakukannya  setiap  bulan  bukti potong PPh Pasal 21. Dan melakukan update tanggungan karyawan.

## KESIMPULAN
Sesudah melakukan riset serta melaksanakan  analisa,  sehingga  pengarang bisa  mengutip  kesimpulan  ialah  selaku selanjutnya:
Penerapan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal 21  atas  gaji  karyawan  pada  PT.  Kawasan Indusri  Medan  belum  cukup  memadai  jika dilihat  dari  perhitungan  PTKP  karyawan belum  tepat  dan  benar.  Seperti  tidak dikeluarkan  bukti  potong  pajak  penghasilan karyawan, tidak memasukkan biaya jabatan/potongan,  dan  karyawan  yang  belum memiliki  NPWP  yang  dapat  mengakibatkan selisih lebih bayar.
Karyawan  dinilai  belum  maksimal  dalam melaksanakan peraturan yang telah diberikan oleh  perusahan  kepada  karyawan  dan  tidak teliti  dalam  melaksanakan  peraturan  tersebut dan  tidak  melaporkan  tanggungan  dan kelengkapan  data  NPWP  karyawan.  Dilihat dari  sisi  masih  sering  terjadinya  kesalahan dalam perhitungan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan.
PT.  Kawasan  Industri  Medan  berupaya untuk memperbaiki penerapan pajak penghasilan  (PPh)  pasal  21  karyawan dengan  cara  melakukan  perhitungan  pajak penghasilan  (PPh)  karyawan  sesuai  Undang –  undang  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini dan  melakukan  setiap  bulan  bukti  potong pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  karyawan serta melakukan pengecekan update tanggungan  karyawan  agar  tidak  terulang kembali  kesalahan  yang  telah  terjadi  pada saat  melakukan  pajak  penghasilan  (PPh) pasal 21 karyawan.
Adapun  anjuran  yang  bisa  periset  bagikan cocok  dengan  kesimpulan  hasil  riset  ini
merupakan  selaku  selanjutnya:  Industri  wajib mengenali  data –  data  perihal  Undang– undang  ataupun  peraturan  perpajakan  yang terkini,  alhasil  tidak  terjalin  kekeliruan  dalam kalkulasi serta penyembelihan pajak pemasukan pegawai.
Industri  pula  wajib  membagikan  bimbang atau  kompensasi  pada  pegawai  yang  tidak mempunyai NPWP serta membagikan wawasan  pada  pegawai  mengenai  faedah serta  khasiat  NPWP  untuk  harus  pajak  itu sendiri.
Untuk  periset  berikutnya  supaya  hasil skripsi aplikasi pajak pemasukan( PPh) Pasal 21  atas  pendapatan  pegawai  bisa  dijadikan referensi

## Referensi
Bandur,  a.  (2016).  Penelitian  kualitatif: metodologi, desain, dan teknik analisis  data  dengan  nvivo  11  plus.
Jakarta: mitra wacana media .
Dalughu.  (2015). Analisis  perhitungan  dan pemotongan  pph  pasal  21  pada karyawan pt. Bpr primaesa sejahtera manado .
Fatoni, i. F., hardiana, l. H., gunarianto, g. G., &  nurhayati,  i.  D.  (2022).  Analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan  pajak  pertambahan  nilai. Eqien-jurnal  ekonomi  dan  bisnis ,
11 (03), 566 –580.
Fernanda  &  jessica.  (2022).  Perhitungan pajak  penghasilan  pasal,  analisa perhitungan  pajak  penghasilan  pasal 21.  In jurnal  riset  akutansi  &
keuangan dewantara (vol. 5).
Https://ejournal.stiedewantara.ac.id/i ndex.php/jad/article/view/1051
Fitria  islamy,  a.,  &  ervina,  d.  (2022).  Analisis penerapan  metode  gross  up  pph pasal  21  sesuai  psak  46  untuk meminimalkan pajakpenghasilan
badan  (studikasus  pada  pt.  Xyz).  In jfas: journal of finance and accounting  studies (vol.  3,  issue  1). Https://ejournal.feunhasy.ac.id/index. php/jfas
Hamidah,  s.  E.,  ak,  m.,  junaidi,  s.  H.,  mh,  c.
L.  A.,  novien  rialdy,  s.  E.,  edy suhartono,  s.  E.,  amusiana,  m.  P., wildoms  sahusilawane,  s.  E.,  rika lidyah,  s.  E.,  &  ak,  c.  A.  (2023). Perpajakan . Cendikia mulia mandiri. Hasibuan,  c.  &  p.  (2022). Analisis  atas
pelaksanaan
perhitungan,
pemotongan , penyetoran dan
pelaporan  pajakpenghasilan  pph  21 terhadap undang-undang perpajakan no.  36  tahun  2008  di  koperasi simpan pinjam pengembangan pedesaan (ksp3) nias cabang hiliduho (vol. 4, issue 1).
Kartika.  (2017). Analisis  akuntansi  pajak penghasilan  pasal  21  atas  gaji karyawan pada pt. Asia raya foundry .
Kurniyawati.  (2019). Analisis  penerapan perhitungan  dan  pelaporan  pajak penghasilan  (pph)  pasal  21  atas karyawan  tetap  pada  pt.  X  di surabaya .
Maghfirah, s. & p. (2021). Analisis pemotongan, penyetoran dan
pelaporan  pph  pasal  21  pada  pt
bantimurung indah .
Masaling, e. & s. (2021). Evaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan  pajak  penghasilan  pasal 21 atas pegawai  badan  pendapatan daerah provinsi sulawesi utara .
Nababan, g. & d. (2022). Evaluasi perhitungan  pajak  penghasilan  pasal
21  atas  karyawan  pada  pt  asuransi ramayana tbk cabang manado.
Prihatono & sutomo. (2019). Analisis perhitungan,  pencatatan,  penyetoran dan  pelaporan  pajak  penghasilan  21 pada  rs  vania  bogor  tahun  2015- 2016 .
Purnomo,  n.,  &  soerjatno,  r.  (2021). Ppn  & ppnbm  (pajak  pertambahan  nilai  & pajak penjualan atas barang mewah):  teori  dan  aplikasi .  Nas media pustaka.
Activity  and  Fundamental  Movement  Skill  in Children Available from Deakin Research Online :” (February 2017)
E Masyitah , EP Sari , A Syahputri, Julyanthry Pengaruh  Leverage,  Profitabilitas Dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap Agresivitas  Pajak  (Studi  Empiris Perusahaan  Plastik  dan  Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016- 2020) Jurnal  2022 – jurnal akuntansi dan pajak 23(1),524-538 2022
FEB-UPU. Panduan  Skripsi  Prodi  Akuntansi &  Manajemen .  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi
Utama; 2022