## IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 DI BANK MUAMALAT  INDONESIA LAMPUNG TIMUR
Oleh: Siti Fatimah 1
Sitifatimah241089@gmail.com

## Abstract
Waqf is one instrument in Islamic economy that aims to achieve the objectives of Islamic economics is to realize a prosperous life. Endowments are still seen as practice for the rich, because the payment is identical to the endowments of land and buildings. Cash Waqf has accommodated formal judicial since the enactment of Law No. 41 of 2004. While the technical rules of cash endowments, newly published in 2009 Bank Muamalat Indonesia readiness so as LKS- PWU and the Ministry of Religious Affairs in the implementation of cash waqf lampungtimur interesting to study. Related to the bank’s readiness Muamalat lampung east, the principle has been prepared by the circular of Bank Muamalat operations center. However unfortunate lampung east bank Muamalat not socialize and publicize that they are as LKS-PWU. While the readiness of the Ministry of Religious lampungTimur very helpful terlaksanyanya cash waqf, where they have not received and know the Minister of Religious Affairs Regulation No. 4 of 2009 on Administration of Registration of Cash Waqf. Therefore socialization cash endowments in order its implementation is very important.
Keywords: Cash Waqf, Implementation.

## A. Pendahuluan
Wakaf memiliki dua dimensi antara teologis dan sosial. Wakaf menurut Azizy merupakan salah satu bentuk ibadah, yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial. Ini berarti juga merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti amal baik, sedekah, infaq dan lainnya yang kesemuanya itu merupakan bentuk charity ( charity table endowment ).
1 Dosen Syariah STAI Darussalam Lampung
Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islamyaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti SaudiArabia, Yordania, Turki, Bangladesh Mesir dan Malaysia telah menerapkan wakaf sebagai salah satuinstrumen meningkatkan berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah kemiskinan. 2
Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dansedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untukdigunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukanmenjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. 3
Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlahpenduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untukmenerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinansaat ini sedang melanda Indonesia.Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah.
Indonesia telah menerapkan wakaf tunai dengan payung hukum tentang wakaf benda bergerakyaitu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Di dalam UU tersebut wakif (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan  tunai  yang  dibayarkan  melalui  lembaga  ketunaian  syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri.
Pembayaran  wakaf  tunai  bersifat  fleksibel,  karena  tidak  menunggu kaya dan memiliki tanahyang luas untuk bisa membayar wakaf. Wakaf tunai juga memiliki keunggulan lain yang menjadikan wakaf tunai sebagai alternatif pemabayaran wakaf yaitu asset wakaf yang berupa tanah kosong bisadimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau dijadikan lahan pertanian. Dalam bidang pendidikan wakaf tunai juga dapat disalurkan untuk gaji pegawai dan untuk perbaikan infrastruktur. 4
2 Havita,  Gusva,  Kartika  Arum  Sayekti  dan  Silvia  Ranny  Wafiroh.  2014.  Bank  Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Tunai dan Mengatasi Kemiskinan. www.artikel.dikti.go.id. Diakses tanggal 3 Maret 2014.
3 Darwanto. 2012. Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia .Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan. Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.
4 Hasan, Sudirman . 2013 . Wakaf Tunai: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen.
Siti Fatimah / IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 ...
Objek wakaf, dalam UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun yang dimaksudkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Di antara objek wakaf harta bergerak tersebut, yang paling ramai dibincangkan adalah wakaf tunai.
Berkaitan dengan wakaf tunai tersebut, aspek hukum wakaf tunai, baik hukum Islam (fikih) maupun hukum positif di Indonesia mengalami dinamisasi yang progresif. Sebelum diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004, pada hakikatnya umat Islam di Indonesia telah memiliki pijakan dalam hal wakaf tunai. Mengingat telah difatwakannya oleh Komisi Fatwa MUI tentang kebolehan wakaf tunai tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut diterangkan bahwa Wakaf Tunai (Cash Wakaf/ Wakaf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai tunai. Termasuk ke dalam pengertian tunai adalah surat-surat berharga.
Berbicara masalah wakaf tunai, maka tidak bisa dilepaskan dari Social Invetment Bank Ltd. (SIBL) yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan. Menurut Mannan , SIBL merupakan sebuah Model Perbankan Tiga Sektor di luar perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berlandaskan sistem ekonomi partisipatif.
Implementasi wakaf tunai menarik untuk dilakukan kajian. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, maka diterbitkannya aturan turunannya berupa: Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Tunai dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Tunai.  Berkaitan dengan tata cara wakaf tunai, maka dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah tersebut  dinyatakan;  Wakif  dapat  mewakafkan  benda  bergerak  berupa
Cetakan ke-1.Malang: UIN Maliki Press .
tunai melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU). Adapun Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama yang ditetapkan pada tanggal 9 Semptember 2008 yaitu; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. No. 4 Tahun 2009 dinyatakan: LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf tunai kepada Menteri melaluiKantor Departemen Agama Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RI. No. 4 Tahun 2009 dinyatakan: Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf tunai.
Berdasarkan konstatasi tersebut, maka menarik untuk dilakukan kajian secara elaboratif melalui penelitian berkaitan dengan implementasi wakaf tunai, dalam hal kesiapan LKS-PWU  khususny Bank Muamalat Indonesia lampung Timur dan Kementerian Agam.    Lampung Timur Yang menjadi objek penelitian. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai upaya pengayaan pustaka bidang hukum ekonomi syariah tentang wakaf tunai, yang tergolong relatif baru, sebagai acuan penelitian lanjutan bidang hukum ekonomi syari’ah. Demikian pula sebagai masukan bagi penentu kebijakan serta pengelola wakaf tunai terutama Badan Wakaf Indonesia serta Lembaga Ketunaian Syari’ah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU) dan Kementrian Agama dalam implementasi dan pengembangan wakaf tunai.

## B.  Konsep Wakaf Tunai

## 1.  Pengertian Wakaf Tunai
Kata Waqf (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang subtansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfa’atnya digunakan sesuai dengan keinginan Waqif (orang  yang  mewakafkan  hartanya); dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata . 5
Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun  dalam perkembangannya terdapat
5 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam , (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).
Siti Fatimah / IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 ...
implementasi  wakaf  dengan “tunai“ sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan  tinggi  dapat  dimanfaatkan  melalui  penukaran  sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yangdiperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.
Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa ”wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf ( nazir ) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan  harta  berupa  uang  atau  surat  berharga  yang  dikelola  oleh institusi perbankkan atau lembaga keuangan syari’ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. 6
Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam  al-Zuhri    yang  menegaskan  bahwa  mewakafkan  dinar  hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada orang/sesuatu  yang menjadi tujuan wakaf ( mauquf ‘alaih ). 7 Hal senada dikemukakan oleh Ulama Shafi’iyah yang berpendapat:
م���ي��ه�ار د�ل� اوري��ن�ا�ن� د�ل� ا ى�ا ا�ه� ن�����ي��و نراون�� ىع� ن����ا�ش���ل�ا ن��ع� روش� ون�ا ى�ورو
“Abu  Thaur  meriwayatkan  dari  al-Shafi’i  tentang  kebolehan  wakaf dinar dan dirham (uang)“ . 8
Dalam sejarahnya, wakaf tunai telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriyah. Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (w. 124
6 Irfan Syauqi Beik, Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan , (ICMI online, Halal Guide, September 2006).
7 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Bairut: Dar Ibn  Hazm, 1997), 20-21.
8 Al-Mawardi, Hawi al-Kabir, tahqiq Mahmud Matraji, Juz IX, (Bairut : Dar al-Fikr, 1994), 379.
H.) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis telah menetapkan fatwa itu. Sebagaimana ditulis dalam Shahih Bukhari juz  9  halaman  330.  Ulama  madzhab  Hanafi  membolehkan  wakaf  uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-‘ u r f, berdasarkan atsar Abdullah ibn Mas’ud ra: “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”. 9
Hanya madzhab ini yang secara tegas membolehkan praktek wakaf tunai sebagai implikasi dari dibolehkannya wakaf benda bergerak secara tegas pula.
Di Indonesia, wakaf tunai ( cash waqf ) juga telah dikuatkan dengan diterbitkannya keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, yang pokok putusannya berisi: 10
a.  Wakaf uang ( cash waqf atau waqf al-nuqud ) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
b.  Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
c.  Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syara’.
d.  Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
e.  Terdapat beberapa aturan dalam wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai).
f.  Wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
g.  Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf tunai harus tertulis
h.  Lembaga  keuangan  syariah  menerbitkan  sertifikat  wakaf  uang yang disampaikan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
i.  Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri.
9 Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh al-Islamiy , hlm. 162.
10 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang.
Siti Fatimah / IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 ...
Dari segi kemanfaatannya, menurut Antonio, 11 wakaf uang dewasa ini mempunyai empat manfaat utama, pertama , wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingg seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga , dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang c ash flow- nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya. Keempat , pada gilirannya, Insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

## 2.  Hukum Wakaf Tunai
Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 12
Wahbah  al-Zuhaili  juga  mengungkapkan  bahwa  madhhab  Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi  al-’Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madhhab Hanafi  berpendapat  bahwa  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  ’ Urf (adat kebiasan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. 13 Cara melakukan wakaf tunai menurut madhhab  Hanafi  ialah  dengan  menjadikan  modal  usaha  dengan  sistem mudarabah , sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.
Ibnu ’Abidin mengemukakan, bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan dinegeri yang lain wakaf tunai
11 Muhammad Syafii Antonio. “Kata Pengantar” dalam Al-Kabisi. Hukum Wakaf , hlm. 14 12 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, 20-21.
13 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, (Damshik: Da > r al-Fikr, 1985), 162.
bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu ’Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama Shafi’iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. 14
Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankkan syari’ah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan ( manfaat ) dalam jangka waktu yang lama.

## C.  Konsep dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai
Dalam kajian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik, diantara contoh penerapan wakaf tunai yang telah terbukti hasilnya adalah Islamic Relief (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris) mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp 600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation Waqf . Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai sangat signifikan dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan. 15
Secara faktual Wakaf tunai sampai saat ini memang masih belum dikenal secara luas dan memasyarakat, namun belajar dari pengalaman
14 al-Bakri, I’anah al-Talibin, (Kairo: Isa Halabi, tt ), 157.
15 Lihat dalam Irfan Syauqi Baik, Wakaf Tunai dan Pengentasan kemiskinan, ICMI Online,
Halal Guide, September 2005.
Siti Fatimah / IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 ...
diberbagai negara muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf tunai seperti: Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya, sudah saatnya umat Muslim Indonesia merumuskan  konsep dan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai secara intensif dan optimal.
Secara ekomoni, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu  dengan  bentuk  harta  fisik  yang  biasanya  dilakukan  oleh  keluarga yang mampu dan berada.
Salah satu konsep dan strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari’ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu :
1.  Aspek Keamanan ; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan).
2.  Aspek  Kemanfaatan/Produktifitas;  yaitu  investasi  dari  dana Abadi tersebut harus bermanfat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya ( incoming gererating allocation ), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan  dan program organisasi wakaf dilakukan.
Mengacu pada model dana Abadi tersebut, konsep dan strategi wakaf tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Dalam implementasi operasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan konsep dan straregi dana A badi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Disinilah letak keunggulan dan efektifitas wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang hiterogen. Dengan konsep dan strategi tersebut paling tidak tedapat empat manfaat yang diperoleh di antaranya:
1.  Wakaf tunai jumlah dan besarannya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai
dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan tingkat kemampuannya.
2.  Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.
3.  Dana  wakaf  tunai  juga  dapat  disalurkan  keberbagai  fihak  yang membutuhkan  dengan  melakukan  verifikasi  skala  kebutuhan secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.
4.  Dengan dana wakaf Tunai yang dikelola secara profesional dapat  menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem sosial masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan negara atau pihak asing.
Konsep dan strategi wakaf tunai dapat juga mengadopsi yang disesuaikan dengan kebutuhan kita rintisan inovasi sebagaimana yang dilakukan Profesor MA. Mannan yang mendirikan  SIBL ( Social Investnent Bank Limited )  di  Banglades,  SIBL  memperkenalkan  prodact  Sertifikat Wakaf Tunai ( Cash  Waqf  Certificate ) yang pertama kali dalam sejarah perbankkan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola keuntungan pengelolaannya dan disalurkan untuk tujuan maslahah ummah.
Konsep dan strategi penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai paling tidak dapat bermanfaat  untuk  tujuan:
1.  Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi  modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2.  Meningkatkan Investasi Sosial
3.  Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
4.  Menciptakan Integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial, serta meningkatkan kesejahteran umat. 16
Persoalan yang harus segera diatasi adalah bagaimana dalam tataran implementasi penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat applicable dan feasible diterapkan di Indonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuaikan dengan struktur masyarakat dan kebudayan Indonesia. Dengan memperhatikan dan mengakomodasi kehawatiran sebagian kalangan terhadap penyalahgunan wakaf tunai, maka perlu dirumuskan sebuah mekanisme wakaf tunai yang menjamin keamanan dan terpeliharanya harta wakaf tunai untuk menghindari resiko pengurangan modal atau bahkan hilangnya modal wakaf tunai dalam konteks risk manajemen meskipun dana dari wakaf tunai diinvestasikan dalam usaha sektor riil.
Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, familier, diserap dan dipraktekkan masyarakat secara luas yang perlu diperhatiakan adalah :
1.  Konsep dan Strategi dalam menghimpun dana ( fund rising ) yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan  memperkenalkan  produk  Sertifikat  Wakaf  Tunai    yang besarannya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.
2.  Pengelolaan Dana dari Wakaf Tunai harus mempertimbangkan aspek  produktifitas  kemanfaatan  dan  keberlanjutan  dengan memperhatikan tingkat visibelitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syari’ah, investasi penyertaan modal (equty invesment) melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio painnya.
3.  Distribusi hasil kepada penerima manfaat ( beneficaries ) dapat dik lasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan wakif baik berupa penyantunan ( charity ), pemberdayaan ( empowermen ), invertasi  sumber  daya  insani ( human  investment ), maupun
16 Ibid., 20.
As-Salam | Vol. IV, No. 2, Th. 2015
investasi infra struktur  ( infra struktur invesment ). Pilihan-pilhan tersebut tentunya dengan memperhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang dikelola.

## D. Sistem Pengelolan Dana Wakaf Tunai
Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus dirumuskan sistem pengelolaan yang standar pelaksanaannya dapat selaras dengan target dan  tujuan  pengembangan  serta  intensifikasi  dana  wakaf  tunai.  Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di Indonesia mempunyai fungsi pokok mengkoordinir nazir - nazir yang telah ada dan mengelola secara mandiri terhadapharta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan dan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum.
Untuk menjalankan keseluruhan target dan tujuan yang dirumuskan, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf tunai yang berskala nasional memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, komitmen dan profesional dalam pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf tunai dengan kontruksi sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang terintegrasi. Diantara sistem pengelolaan yang dapat diaplikasikan antara lain:

## 1. Sistem Pemanfaatan Bank Syariah Sebagai Kustodian
Badan  Wakaf Indonesia sebagai pengelola dana wakaf tunai dapat menerbitkan  Sertifikat  Wakaf  Tunai  yang  kemudian  dititipkan  kepada bank Syari’ah. Wakif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke Bank Syari’ah atas nama rekening BWI yang ada di Bank Syari’ah tersebut dan akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat Wakaf Tunai tersebut akan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan Bank, karena Bank Syari’ah hanya berfungsi sebagai Kustodi, maka tanggung jawab terhadap wakif terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI akan dikelola tersendiri dan hasil pengelolaan tersebut akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakif.
Hal tersebut dimungkinkan karena berdasarkan kamus perbankkan terbitan Bank Indonesia Tahun 1999, kustodian adalah kegiatan penitipan
Siti Fatimah / IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 ...
harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak. Dalam UU Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor: 10 Tahun 1998 pasal 6 huruf I disebutkan bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak. secara konkrit SK.Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang Bank umum berdasarkan prinsip Syari’ah pasal 28 ada beberapa aktifitas kustodi yang bisa dilakukan yaitu:
a.  Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah (huruf : e)
b.  Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

## 2. Sistem Pemanfaatan Bank Syari’ah sebagai Kasir
Sistem kasir ini memanfaatkan Bank Syari’ah untuk menghimpun dana dari wakif yang dimasukkan kedalam rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbedaannya dengan sistem kustodian dalam sistem ini Bank Syari’ah tidak mengadministrasi Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan BWI, Bank syari’ah hanya memelihara rekening BWI sebagaimana yang lainnya yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan jenis dan prinsip syari’ah yang digunakan baik itu berupa Giro, Wadli’ah, tabungan Wadli’ah ataupun Tabungan Mudlarabah.
Tanggung Jawab terhadap wakif, dalam pengelolaan dan distribusi dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia, dengan demikian BWI secara langsung berkomunikasi dengan lembaga penjamin syariah untuk menjamin dana pokok wakaf tunai agar tidak berkurang.

## 3.  Sistem Pengelolaan Wakaf  Tunai  Berbasis  Manajemen Bank Syari’ah
Sistem ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pemanf aatan antara lain:
a. Bank Syari’ah Sebagai Pengelola ( Fund manager ) Dana Wakaf
Tunai; sistem ini memanfaatkan keunggulan perbankkan syari’ah dari sisi kemampuan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama
dengan lembaga penjamin syariah  berada pada lembaga perbankkan syari’ah.
b.  Bank syari’ah sebagai nazir penerima dan penyalur Dana Wakaf Tunai; Dalam sistem ini bank syari’ah hanya sebagai nazir , penerima dan penyalur saja, sedangkan fungsi pengelolaan dana dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia BWI atau lembaga lain yang ditunjuk wakif. Dengan demikian secara otomatis tanggung jawab pengelolaan dana termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin syariah berada pada pihak BWI atau lembaga Wakaf yang ditunjuk.
c.  Bank Syari’ah sebagai nazir , pengelola dan penyalur dana Wakaf Tunai; sistem ini memberikan kewenangan kepada bank syari’ah secara luas untuk menjadi nazir mulai dari penerimaan, pengelolaan, pengembangan serta distribusi wakaf tunai. Kedudukan bank sebagai lembaga pengelola dana wakaf ( nazir ) merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank syari’ah dalam mengelola tiga sektor ekonomi yaitu: Corporete, Non formal dan Voluntary sector. Paling tidak dalam sistem ini ada beberapa keunggulan yang dicapai yaitu; pertama, menyediakan jasa  layanan  perbankan  dengan  penerbitan  Sertifikat  Wakaf Tunai dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tunai tersebut; kedua, membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal; ketiga, memberikan  benefit  kepada  masyarakat  serta bertujuan untuk kemaslahatan umum melalui optimalisasi Sumber Daya Masyarakat yang lebih mampu; keempat, membantu perkembangan pasar modal sosial  ( Sosial Capital Market ). 17
Adapun  garis  besar  opersionalisasi  Sertifikat  Wakaf  Tunai  dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.  Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sosial yang sesuai dengan prinsip Syari’ah, sedangkan Bank atau lembaga yang ditunjuk sebagai Nazir harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
17 Ibid., 40.
2.  Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan wakif.
3.  Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang tercantum pada daftar sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syari’ah.
4.  Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
5.  Kuantitas dana wakaf tunai tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperolah akan bertambah selalu.
6.  Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.
7.  Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya yang besarannya ditentukan kemudian, deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
8.  Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada pengelola harta wakaf.
9.  Setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, akan diterbitkan sertifikat. 18
Prinsip  dan  dasar-dasar  peraturan    Sertifikat  Wakaf  Tunai  dapat ditinjau kembali dan dapat berubah. Optimalisasi penggalangan dana dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan jaringan yang telah terbentuk. Pengelolaan dana akan disertai kerjasama dengan lembaga penjamin  syariah  untuk memastikan tidak berkurangnya dana pokok Wakaf Tunai.
18 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam , 46.

## E. Implementasi Wakaf Tunai di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur Sebagai LKS-PWU s erta kesiapan Kementerian Lampung Timur
Berkaitan dengan kesiapan Bank muamalat indonesia lampung timur dalam implementasi wakaf tunai, maka menurut Ridwan  berdasarkan Surat Edaran Operasi dari Bak muamalat Kantor Pusat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama  bank muamalat Indonesia lampung timur No. 11/014a/OPS, tanggal 19 Juli 2009, maka pada prinsipnya Bank muamalat indonesia lampung timur telah siap menerima wakaf tunai. Hal tersebut dapat dibenarkan mengingat dalam surat edaran tersebut telah dibuat ketentuan-ketentuan secara jelas serta formulir-formulir yang perlu disiapkan. Akan tetapi ketika peneliti menanyakan apakah formulir dan sertifikat wakaf tunai sudah disiapkan oleh Bank muamalat indonesia lampung timur, maka jawabannya adalah belum disiapkan karena sampai dengan saat ini belum ada yang mewakafkan tunai melalui Bank muamalat indonesia lampung timur.
Dalam Pasal 25 PP Nomor 42 Tahun 2006, LKS-PWU bertugas: mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Tunai. Berdasarkan tugas tersebut seharusnya dilakukan oleh LKS-PWU tersebut, maka seharusnya Bank muamalat indonesia lampung timur mengumumkan dan mensosialisasikan kepada publik dalam hal penerimaan wakaf tunai. Pada kenyataannya hal tersebut belum dilakukan oleh Bank muamalat indonesia lampung timur, walaupun dari bank muamalat indonesia lampung timur  pusat telah diterbitkannya surat edaran operasi, tetapi Bank muamalat indonesia lampung timur belum mengumumkan keberadaannya sebagai LKS-PWU. Menurut Rohim, biasanya setiap surat edaran operasi disertakan spanduk sebagai sarana publikasi kepada publik, tetapi itu belum dilakukan dengan alasan karena mereka belum sempat dan disibukkan dengan kegitan rutinitas pokok dari lembaga ketunaian.  Bank muamalat indonesia lampung timur sebagai salah satu Lembaga Ketunaian Syariah Penerima Wakaf tunai yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Agama, hendaknya turut serta secara aktif mensosialisasikan perihal wakaf tunai.
Sedangkan kesiapan Kementerian Agama lampung dalam implementasi wakaf tunai belum terwujud. Sebagaimana dikemukakan
Siti Fatimah / IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 ...
oleh Nuryanah bahwa sampai dengan saat ini belum menerima PMA No. 4 tahun 2009 dan Keputusan Dirjend. Dengan kenyataan tersebut maka belum terwujudnya koordinasi Kementerian Agama dalam rangka persiapan implementasi wakaf tunai. Dalam hal ini, walaupun belum disampaikan peraturan Kementerian Agama RI sebagai aturan turunan dalam wakaf tunai, seharusnya Kementerian Lampung timursecara proaktif melacak peraturan dimaksud. Kementerian Agama Lampung timuryang memiliki tugas melakukan administrasi pendaftaran wakaf tunai seharusnya sudah menyiapkan hal-hal yang yang berkaitan dengan implementasi wakaf tunai. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 5 PMA No. 4 tahun 2009: (1). Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf tunai. (2). Bukti pendaftaran wakaf tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi, jumlah nominal wakaf tunai, asal-usul tunai, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf tunai, nomor sertifikat  wakaf  tunai  dan  nomor  pendaftaran.  Demikian  pula  yang terttunai pada Pasal 7 ayat (1), bahwa Kepala Kantor Depag Kabupaten/ Kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodic setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama propinsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut hendaknya Kementrian Agama lampung timur dapat menyiapkan formulir pendaftaran wakaf tunai dan hal-hal lain yang berkaitan dengan implementasi wakaf tunai

## F. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:
1.  Wakaf tunaidikalangan umat Islam di Lampung Timur belum diketahui dan dipahami secara baik, hal tersebut mengingat belum tersosialisasikannya wakaf tunai.
2.  Bank muamalat indonesia  cabang  lampung timur pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf tunai, hal tersebut berdasarkan adanya surat edaran operasi dari bank muamalat indonesia pusat tentang penerimaan wakaf tunai nazhir Badan Wakaf Indonesia.
Akan tetapi Bank muamalat indonesia cabang lampung timur,
belum menyiapkan blangko-blangko serta sertifikat wakaf tunai dengan alasan karena belum ada yang mewakafkan tunai serta belum mengumumkan kepada publik akan keberadaannya sebagai LKS-PWU.
3. Kementerian Agama lampung timur sama sekali belum menyiapkan formulir pendaftaran dan hal-hal lain yang perlu disiapkan berkaitan dengan implementasi wakaf tunai, bahkan yang ironis belum menerima PMA Nomor 4 tahun 2009 dan Keputusan Dirjend Bimas Islam Tentang Model, Bentuk dan
Spesifikasi Formulir Wakaf Tunai

## Daftar Pustaka
Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim, tt., Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam ,  Beirut: Dar al-Fikr.
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia , Yogyakarta: Pilar Media, 2006. Azizy, A. Qadri, Membangun Fondasi Ekonomi Umat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif , Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
Djunaidi, Achmad, dan Al-Asyhar, Thobieb, Menuju Era Wakaf Produktif,
Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008 .
Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Tunai tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002.
Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
Al-Jaziri, Abdurrahman, tt., Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah , Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. Mannan, M.A., Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Ketunaian Islam, Alih Bahasa: Tjasmijanto & Rozidyanti, Jakarta: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001.
Siti Fatimah / IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 ...
Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Mustofa Edwin Nasution, Wakaf Tunai dan Sektor Volunter dalam Buku: Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Editor: Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Tunai.
Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Tunai.
Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 105.
Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 159.