## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA
Bambang Hartono, Universitas Bandar Lampung Email : bambang.hartono@ubl.c.id,
Aprinisa
Universitas Bandar Lampung Email : aprinisa@ubl.ac.id
Ardatama Pawaka Universtas Bandar Lampung Email : ardatama451@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  reasons  why  perpetrators  commit  verbal sexual  harassment  through  social  media,  analyze  the  implementation  of  criminal sanctions against perpetrators of verbal sexual harassment in Supreme Court Decision Number:  83  PK  /  PID.  SUS/2019.  The  research  method  used  is  a  juridical  normative approach.  The  main  factors    for  perpetrators  of  verbal  sexual  harassment  through social  media  are  as  follows:  first,  biological  impulse  because  men  have  a  greater sexual drive than women, so men are more likely to commit acts of harassment against women.  Implementation  of  criminal  sanctions  against  perpetrators  of  verbal  sexual harassment  in  Supreme  Court  Decision  Number:  83  PK  /  PID.  SUS/2019  which imposes a penalty of imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five  hundred  million  rupiah)  provided  that  if  the  fine  is  not  paid  it  is  replaced  with imprisonment for 3 (three) months, it is still not appropriate because the judge does not see  fully  that  the  existence  of  the  ITE  Law  causes  multiple  interpretations  between judges  in  the  Mataram District  Court  and  Supreme  Court  Judges.  The  judge  also  did not  see  the  case  and  actions  as  a  whole  starting  from  the  motive,  intention  to  the purpose  of  the  actions  committed  by  Baiq  Nuril  Maknun  so  that  the  Supreme  Court's decision  was  considered  to  hurt  the  sense  of  justice  for  Baiq  Nuril  Maknun  who according  to  the  defense  team  /  lawyers,  Komnas  Perempuan  and  the  public  who sympathized that Baiq Nuril Maknun was a victim of verbal sexual abuse.
Keywords: Harassment; Social Media; Verbal.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Abstrak
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  alasan  mengapa  pelaku melakukan  pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media  sosial,  menganalisis implementasi  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  secara verbal  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  83  PK/PID.SUS/2019.  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  normative  yuridis.  Faktor  utama  pelaku melakukan  pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media  sosial  adalah  sebagai berikut:  pertama,  dorongan  biologis  karena  laki-laki  memiliki  dorongan  seksual  yang lebih  besar  dibandingkan  perempuan,  sehingga  laki-laki  yang  cenderung  melakukan tindakan  pelecehan  terhadap  perempuan.  Implementasi  sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019  yang menjatuhkan pidana  pidana penjar selama 6 (enam) bulan dan  pidana  denda  sejumlah  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana kurungan  selama  3  (tiga)  bulan,  masih  kurang  tepat  hal  itu  dikarenakan  hakim  tidak melihat  secara  utuh  bahwa  keberadaan  UU  ITE  sehingga  menimbulkan  multi  tafsir antara  hakim  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Mataram  dengan  Hakim  Mahkamah Agung. Hakim juga tidak melihat kasus dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat  sampai  dengan  tujuan  dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Baiq  Nuril  Maknun sehingga  keputusan  Mahkamah  Agung  dianggap  mencederai  rasa  keadilan  bagi  Baiq Nuril  Maknun  yang  menurut  para  team  pembela/pengacara,  Komnas  Perempuan  dan masyarakat  yang  simpati  bahwa  Baiq  Nuril  Maknun  adalah  korban  pelecehan  seksual secara verbal.
Kata kunci: Pelecehan; Media Sosial; Verbal.

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang  pada  mulanya  dianggap  biasa,  namun  kemudian  bermuara  pada  kejahatan. Pelecehan  seksual  adalah  penyalahgunaan  hubungan  perempuan  dan  laki-laki  yang merugikan  salah  satu  pihak  (karena  dilecehkan  maka  direndahkan  martabatnya.  Jadi pelecehan  seksual  tidak  hanya  berupa  pelecehan  terhadap  perempuan  yang merendahkan  martabat,  namun  juga  dapat  terjadi  pada  laki-laki,  namun  yang  paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan. 1
Kaum  perempuan  merupakan  kaum  yang  rawan  menjadi  korban  kejahatan  di Negara  Indonesia.  Beragam  permasalahan  sensitif  dapat  menipa  kaum  perempuan. Diantaranya kejahatan pelecehan seksual. Perempuan rentan menjadi korban pelecehan
1 Topo Santoso. 2007. Seksualitas dan Hukum Pidana , IND-HILLCo, Jakarta, hlm.10

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
seksual dikarenakan sistem tata nilai  yang mendudukkan perempuan sebagai  makhluk yang lebih lemah fisiknya dan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. 2 Ada banyak faktor  yang  dapat  membuat  terjadinya  pelecehan  seksual  kepada  perempuan,  baik  itu disebabkan oleh faktor dari wanita itu sendiri ataupun faktor dari pihak laki-laki. Faktor dari  wanita  misalnya  sang  perempuan  teresebut  menggunakan  pakaian  yang  tidak senonoh/terlalu  terbuka  sehingga  dapat  memicu  hasrat  laki-laki  untuk  melakukan pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual  tidak  hanya  dilakukan  secara  langsung  namun juga  dilakukan  dengan  tidak  langsung  melalui  dunia  maya  atau  media  sosial  hal  ini biasa dikenal dengan pelecehan seksual secara verbal. Hal iu terjadi terjadi dikarenakan tidak  terbatas  pada  waktu  tertentu  kemudahan  akan  adanya  akses  internet  digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.
Kejahatan  pelecehan  seksual  dengan  cara  verbal  atau  kata-kata  melalui  media sosial  telah  banyak  terjadi  di  masyarakat,  tapi  aturan  hukum  yang  ada  baik  KUHP, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik tidak  secara  detail  serta  khusus  mengatur  kejahatan  ini,  padahal  kejahatan  pelecehan seksual  ini  merupakan  awal  dari  kejahatan  lainnya  yang  muncul,  seperti  halnya penculikan, pemerkosaan dan hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata  serta  diabaikan  oleh  para  pembuat  undang  undang.Seperti  kasus  pada  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:  83  PK/PID.SUS/2019  dimana  dalam  putusan  tersebut terjadi pelecehan seksual dengan terdakwa Baiq Nuril Maknun terdakwa terbukti secara sah dan  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 Ayat  (1) juncto Pasal  45  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dengan  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus  juta)  rupiah subsidiair 3  (tiga) bulan kurungan. 3 Selain kasus  di  atas  kasus  lain  yang  juga  memiliki  indikasi  yang  sama  yaitu  melakukan
2 Romli  Atmasasmita.  2005. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi, Mandar  Maju,  Bandung, hlm.103
3 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pelecehan seksual non fisik terjadi di kedai kopi Starbucks yang bertempat di kawasan Sunter, Jakarta, dimana terdapat  dua pelaku  yang berstatus  sebagai  barista pada kedai kopi tersebut, melakukan pelecehan nonfisik terhadap elanggan di kedai tersebut. Sebut saja  DD  dan  KH  kedua  barista  tersebut  memantau  melalui Closed-Circuit  Television yang  selanjutnya  dapat  disebut  dengan  CCTV  kedai  kopi  dan  melakukan  pelecehan seksual  nonfisik  terhadap  pelanggan  dengan  cara  melihat  atau  yang  biasa  disebut mengintip bagian dada dan juga paha pelanggan. 4
Diketahui  bahwa  KH  yang  mengoperasikan  CCTV  tersebut  dan  mengarahkan kamera  ke  bagian  tubuh  pelanggan  dengan  cara  melakukan zoom  in dan zoom  out secara berulang-ulang dan DD merekam hasil CCTV menggunakan kamera ponselnya. Namun  DD  dengan  sengaja  mengupload  hasil  rekaman  tersebut  ke  media  sosial  dan membuat  gempar netizen yang  melihat  video  tersebut.  Setelah  video  tersebut  viral akhirnya  DD  dan  KH  diamankan  oleh  kepolisian  untuk  dimintai  keterangan.  Pihak kepolisian juga menghimbau korban untuk segera melaporkan, terkait kasus pelecehan seksual yang dialami. Namun, sampai pada proses pemeriksaan belum ada laporan dari korban  tersebut,  akhirnya  pihak  kepolisian  meningkatkan  statusnya  ke  penyidikan dengan alasan pasal yang dituduhkan pada tersangka termasuk delik biasa.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi menghasilkan bahwa mereka berdua yaitu DD  dan  juga  KH  hanya  iseng  melakukan  tindakan  tersebut.  Namun,  jika  hal  tersebut terdapat  unsur  pelecehan  seksual  maka  akan  tetap  ditindaklanjuti.  Pada  akhirnya  DD dinyatakan sebagai tersangka dan dikenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Disini DD ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan mengunggah video sehingga viral  di  media  sosial.  Namun,  berbeda  halnya  dengan  KH,  disini  KH  hanya tetap berstatus  sebagai  saksi  saja.  Padahal  KH  juga  ikut  serta  dalam  melakukan  tindakan pelecehan seksual secara verbal dengan cara mengintip bagian tubuh korban. Menurut
4 Davina  Dea.  2020. Kasus  Pelecehan  Seksual  Pelanggan  Starbucks,  Pelaku:  Hanya  Iseng  Saja , International Journal of Constitutional Law 18(2):563–90

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Rika  Rosvianti  mengatakan  tindakan  pelaku  merupakan  bentuk  pelecehan  seksual secara verbal karena cat-calling terhadap bagian tubuh korban. Dalam kasus seperti ini juga  biasanya  hasil  rekaman  tersebut  bisa  saja  dijadikan  bahan  ancaman  bagi  korban. Video  tersebut  bisa  digunakan  untuk  memeras  ataupun  diunggah  di  situs  pornografi demi untuk mendapatkan uang. 5
Hal  tersebut  yang membuat  kasus  pelcehan seksual  yang di  laporkan oleh korban hanya  menjadi  laporan  tanpa  ada  tindak  lanjutnya  lagi  begitu  pun  dengan  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016 juncto Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Tahun  2008  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE.  Tindak pidana pelecehan seksual dapat dikatagorikan sebagai cyberhar assement namun pasal yang  digunakan  untuk  menjeratnya  bukan  merupakan  murni  pasal  tentang  kejahatan terhadap  kesusilaan  karena  dalam  undang-undang  itu  tidak  spesifik,  laporan  yang masuk  bisa  dikualifikasikan  sebagai  pencemaran  nama  baik  terhadap  perempuan. Dalam  implementasinya  tentu  akan  menjadi  bias  karena  kejahatan  pelecehan  seksual berbeda  dengan  pencemaran  nama  baik,  subtansinya  adalah  korban  pelecehan  seksual tidak  mudah  melaporkan  kasus  tersebut  karena  minimnya  bukti,  dan  terkendala  oleh pasal itu sendiri tidak memenuhi unsurnya.

## B. METODE
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Jenis  data  yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ( library research )

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial
Media sosial era modern ini tidak hanya dimanfaatkan untuk sekadar mendapatkan informasi  ataupun  bertukar  pesan,  namun,  media  sosial  berkembang  pesat  menjadi sarana  berdagang,  berbelanja,  hingga  menyelenggarakan  sekolah.  Semakin
5 Riyan  Setiawan.  2020. Pelecehan  Seksual  dan  Menipisnya  Ruang  Aman  Perempuan , Law  and Philosophy 39(6):577–616

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
meningkatnya  pengguna  media  sosial  dari  hari  ke  hari  membuat  para  penyelenggara media  sosial  semakin  meningkatkan  fitur-fitur  pada platformnya, seperti  penggunaan instagram  yang  pada  awalnya  hanya  tempat  untuk  menampilkan  foto  atau  memutar video  dengan  resolusi  terbatas.  Saat  ini,  instagram  sudah  memiliki  fitur instastory tempat para pengguna dapat memposting foto dengan berbagai filter menarik atau video dalam  bentuk boomerang,  superzoom ,  hingga, hands-free yang  hanya  bertahan  pada akun  pengguna  dalam  waktu  24  jam. Instagram juga  memberi  kebebasan  bagi  setiap pengguna  untuk  menyelenggarakan live  streaming pada  akun  masing-masing  tanpa batasan  penonton.  Fitur-fitur  menarik  di Instagram ini  kemudian  diikuti  oleh Twitter, Whatsapp,  Facebook, dan  media  sosial  lainnya.  Banyaknya  kemudahan  untuk menggunakan media sosial serta menjangkau saudara atau teman yang jauh untuk tetap bertukar pesan dan berbagi cerita. Media sosial juga tampaknya membuat  orang asing semakin  mudah  untuk  menjangkau  profil  pribadi.  Dalam  melihat  foto  atau  memutar video  misalnya,  keterbukaan  mendapat  komentar  yang  tidak  hanya  datang  dari followers akun sendiri saja, tetapi, orang asing yang tidak mengikuti akun media sosial kita  pun  dapat  ikut  berkomentar  pada  postingan  pribadi  (apabila  akun  tidak  di  kunci atau private ).  Begitu  pula  sebaliknya,  apabila  melihat  pada  fitur explore ada  banyak sekali unggahan-unggahan yang mendunia dan bebas untuk kita sukai, komentari, atau bahkan membagikannya lagi dengan orang lain.
Adanya kebebasan setiap pengguna untuk mengekspresikan dirinya di media sosial mulai  dari model pakaian, lukisan, hingga  memperlihatkan foto-foto tentang makanan dan  kehidupan  sehari-hari,  membuat  pengguna  lain  juga  merasa  bebas  untuk memberikan  komentar-komentar  pada  setiap  pemilik  akun  melakukan  unggahan. Perempuan  masa  kini  yang  juga  memiliki  hak  berekspresi  dalam  hal  model  pakaian, merasa bebas  untuk  memakai  pakaian apapun  yang ia ingin  pakai  kemudian memfoto dan mengunggah di akun media sosial pribadinya, rupanya selalu menjadi sorotan dari pengguna  media  sosial  lainnya  tentang  bentuk  tubuhnya,  warna  kulitnya,  bagaimana tata rias wajah, hingga merek atau brand yang sedang dikenakannya.
Adanya  kebebasan  dalam  berkomentar  melalui  media  sosial  membuat  kasus pelecehan  seksual  secara  verbal  mengalami  peningkatan,  seperti  yang  terjadi  di  Kota Bandar  Lampung,  dimana  kasus  pelecehan  seksual  secara  verbal  di  Kota  Bandar

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Lampung  dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan,  hal  itu  bisa  dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Data Kasus Kekeraan di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021
Tahun Jumlah Kasus 2019 110 2020 163 2021 220
Sumber:   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kasus pelecehan seksual secara verbal di Kota Bandar  Lampung kasus  pelecehan seksual dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021  mengalami  penngkatan  cukup  tajam  dari  110  kasus  pada  tahun  2019  meningkat cukup  signifikan  pada  tahun  2021  sebanyak  220  kasus.  Sedangkan  pelecehan  seksual secara  verbal  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  selama  3  tahun  terakahir  juga mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel  2.  Data  Kasus  Kekeraan  di  Kota  Bandar  Lampung  Melalui  Media  Sosial Tahun 2019-2021
Tahun Jumlah Kasus Jenis Media Sosial Yang di Gunakan 2019 34 Facebook 2020 83 Facebook, Instagram 2021 107 Instagram, Twitter dan Fecebook
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022
Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa kasus pelecehan seksual secara verbal  melalui  media  sosial  juga  mengalami  peningkatan  sepanjang  3  (tiga)  tahun terakhir, dari 34 kasus pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial pada tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 107 kasus pelecehan seksual secara verbal melalui media  sosial  pada  tahun  2021,  dengan  media  sosial  yang  paling  banyak  di  gunakan sebagai  media  untuk  melakukan  pelecehan  sosial  adalah Instagram,  Twitter  dan Fecebook. Sedangkan  bentuk  pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media  sosial yang terjadi di Kota Bandar Lampung berdasarkan informasi dari  Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Bandar  Lampung  adalah    60%  bentuk pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  di  media  sosial  dalam  bentuk  komentar. Kemudian  23.6%  bentuk  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  dalam  bentuk  video, 10.4%  dalam  bentuk  pesan  pribadi  dan  6%  dalam  bentuk  foto. Jika  dilihat  dari  data

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di media sosial sebenarnya sangat beragam.  Pelaku  melakukan  pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media  sosial dikarenakan  beberapa  alasan  pertama adalah  faktor  yang  berasal  atau  terdapat  dalam diri si  pelaku  yang maksudnya bahwa  yang memengaruhi seseorang untuk  melakukan sebuah  kejahatan  itu  timbul  dari  dalam  diri  si  pelaku  itu  sendiri  yang  didasari  oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).  Kedua adalah faktor  yang berasal atau terdapat  di  luar  diri  pribadi  si  pelaku.  Maksudnya  adalah  bahwa  yang  memengaruhi seseorang  untuk  melakukan  sebuah  kejahatan  itu  timbul  dari  luar  diri  si  pelaku  itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari narasumber Ratriningtias Ariani, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menjelaskan bahwa pelaku yang biasa melakukan pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media  sosial  dikarenakan  beberapa  hal diantaranya pelaku masih menganggap perempuan sebagai seseorang  yang lemah atau biasa dikenal dengan second class citizens perempuan masih ditempatkan dalam posisi marginalisasi  yang  harus  dikuasa,  laki-laki  merasa  superior  sehingga  bisa  semaunya sendiri melakukan perbuatan walaupun itu melanggar asas kesusilaan dan budaya atau stereotype yang  masih  melekat  pada  masyarakat  saat  ini  budaya  ini  biasanya  terjadi karena  seseorang  atau  masyarakat  masih  menganggap  pelecehan  merupakan  hal  biasa dan  lucu  terlebih  lagi  di  media  sosial  yang  seseorang  bebas  berkomentar  tanpa memikirkan dampak dari komentar yang diberikan oleh seseorang.
I  Kadek  Dwi  Ariatmaja,  Jaksa  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  juga menjelaskan  bahwa  biasanya  yang  menjadi  latar  belakang  seseorang  melakukan kejahatan pelecehan seksual secara verbal baik melalui langsung ataupun melalui media sosial  didasakan  pada  beberapa  hal,  pertama , keadaan  psikologis  karena  pelecehan seksual  merupakan  bentuk  kelainan  seksual  dimana  akan  merasa  senang  jika  mampu melakukan  pelcehan  seksual  kepada  seseorang  khususnya  lawan  jenis,  kedua, sosialkultural atau sosial budaya  yang dilihat dari kebiasaan seseorang dimana dengan kemajuan  teknologi  dan  internet  seseorang  mudah  mengakses  film-film  porno  yang tidak  sepatutnya  di  tonton  dengan  kebiasaan  tersebut  maka  seseorang  akan  terpacu untuk  selalu  berusaha  melakukan  pelecehan  seksual  kepada  lawan  jenis,  ketiga ,

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
biologis  pelaku  yang  ditandai  dengan  tingginya  nafsu  seseorang  ketika  melihat  lawan jenis dan lain sebagainya.
Informasi  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  narasumber  Devi  Sujana, Kasatreskrim  Polresta  Bandar  Lampung  yang  menjelaskan  bahwa  pelecehan  seksual secara verbal yang muncul pada media sosial diakibatkan oleh beberapa hal mulai dari pengaruh  lingkungan,  seperti  beredarnya  video-video  berbau  porno,  film-film  porno, gambar-gambar  porno  dan  lain  sebagainya.  Dengan  adanya  media  tersebut  menjadi pengaruh  yang  besar  bagi  yang  melihatnya,  akibatnya  banyak  terjadi  penyimpangan seksual  pada  seseorang  sehingga  seseorang  akan  cenderung  melakukan  pelecehan seksual ketika melihat lawan jenis khususnya kaum perempuan yang dianggap menarik dan mudah untuk di goda, rayu dan lain sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pelecehan seksual.
Informasi tersebut di kuatkan oleh penjelasan Ok Armet Ripanding, Advokad dan Konsultan  Hukum  yang  menjelaskan  bahwa  biasanya  seseorang  memiliki  keinginan untuk  melakukan  pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media  sosial  dikarenakan adanya  dorongan  internal  dan  dorongan  eksternal,  dorongan  internal  itu  seperti gangguan  jiwa  terhadap  diri  si  pelaku  misalnya  si  pelaku  mengalami  nafsu  seks abnormal  atau  hiperseksual.  Hasrat  seksualnya  yang  cukup  besar  tidak  diikuti  dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting  untuk  menentukan  timbulnya  kejahatan  pelecehan  seksual  secara  verbal.  Jika seseorang  yang  memiliki  moral  yang  baik  maka  dia  akan  terhindar  dari  segala kejahatan  namun  jika  seseorang  tidak  memiliki  moral  yang  baik  maka  dia  akan cenderung  lebih  mudah  melakukan  kejahatan.  Sedangkan  dorongan  eksternal meningkatnya  kasus–kasus  kejahatan  kesusilaan  erat  dengan  aspek  sosial  budaya, kondisi  perekonomian  juga  dapat  merupakan  satu  sebab  seseorang  melakukan kejahatan  kesusilaan.  Keadaan  ekonomi  yang  sulit  akan  membawa  orang  kepada pendidikan  yang  rendah  dan  pada  tahap  selanjutnya  membawa  dampak  kepada  baik atau  tidak  baiknya  pekerjaan  yang  diperoleh,  serta  dari  pengaruh–  pengaruh  luar lainnya  dan  terakhir  adalah  tidak  adanya  filter  pada  media  sosial  baik Instagram, Twitter,  Facebook,  Whatsapp sehingga  seseorang  bisa  semaunya  sendiri  memberikan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
komentar  ataupun  mengirim  vidio,  gambar  maupun  pesan-pesan  yang  berbaur  dengan pelecehan seksual kepada lawan jenis.
Faktor  yang  mempengaruhi  pelecehan  seksual  verbal/ catcalling terjadi  saat  ini antara lain:
a. Marginalisasi
Menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  terpinggirkan  dan  juga  karena perempuan  masih  dipandang  sebagai second  class  citizens ,  perempuan  masih ditempatkan  dalam  posisi  marginalisasi  yang  harus  dikuasai,  sehingga  tindakan pelecehan seksual verbal/ catcalling yang dilakukan laki-laki seakan-akan membuat perempuan  menjadi  objek  mereka,  yang  dengan  mudahnya  kita  di- catcall ,  atau mendapatkan komentar-komentar seksual dari mereka.
b. Subordinasi Pola  relasi  yang  tidak  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan  (subordinasi) mengakibatkan  adanya  superioritas  dan  inferioritas  antara  keduanya.  Termasuk dominasi  nilai-nilai  patriarki,  budaya  patriarki  memberikan  stigma  terhadap perempuan  sehingga  posisi  perempuan  menjadi  lemah,  seakan-akan  perempuan dianggap  tidak  berdaya  dan  hanya  menjadi  alat  menyalurkan  hasrat  seksual  bagi laki-laki.  Dalam  kasus  pelecehan  seksual,  yang  lebih  berkuasa  atau  powerful senantiasa dimenangkan, sementara mereka yang powerless dikalahkan. Pelecehan seksual  mencerminkan  relasi  yang  tidak  seimbang,  baik  posisi,  status,  dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.
c. Kekerasan Pelecehan  seksual  verbal  merupakan  kenyataan  bahwa  sikap  terhadap  perempuan di ruang publik masih belum ramah, tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu  tindakan  yang  sangat  tidak  manusiawi,  padahal  perempuan  berhak  untuk menikmati  dan memperoleh perlindungan hak  asasi  manusia, termasuk rasa aman dimanapun  dan  kapanpun.  Pelecehan  ini  termasuk  tindak  kekerasan  yang  tidak dikehendaki  oleh  objek,  yang  merupakan  perbuatan  yang  mempunyai  sifat-sifat seksual  yang meliputi dari transgresi  yang ringan, menjengkelkan, sampai dengan perlakuan serius. Kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi perempuan akan selalu berkaitan dan menjadi sebab akibat.
d. Stereotipe
Banyak  sekali  ketidakadilan  terhadap  jenis  kelamin  tertentu,  umumnya  dialami oleh  perempuan,  termasuk  pelecehan.  Pelecehan  kerap  berlanjut  karena berkembang juga mitos yang mendukung perilaku lakilaki yang menganggap kasus pelecehan  adalah  hal  yang  lucu  dan  menganggapnya  sebagai  keinginan  seksual yang memang wajar terjadi antara perempuan dan laki-laki. Mitos-mitos yang salah yang melanggengkan kekerasan seksual adalah stereotipe yang selama ini membuat korban  yang  seharusnya  mendapat  perlindungan  malah  menjadi  pihak  yang disalahkan.  Bahkan  karena  stereotipe  yang  dilekatkan  pada  perempuan  bahwa perempuan  adalah  makhluk  yang  lemah,  inferior  membuat  perempuan  sering menyalahkan diri sendiri pada saat terjadi viktimisasi. 6
6 Inayah  Rohmaniyah.  2019. Gender  dan  Seksualitas  Perempuan  dalam  Pertarungan  Wacana  Tafsir, Larassukma, Yogyakarta, hlm 39.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan  informasi  dari  hasil  penelitian  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa alasan utama pelaku melakukan pelecehan  seksual  secara verbal  melalui  media sosial adalah sebagai berikut: pertama, dorongan biologis karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Dengan adanya dorongan biologis ini siapapun perempuan itu bisa menjadi korban baik itu yang berbaju terbuka maupun yang  berhijab  sekalipun.  Oleh  karena  itu  reaksi  yang  di  harapkan  muncul  pada perempuan  adalah  persaan  tersanjung  atau  minimal  tidak  merasa  terganggu  oleh tindakan  tersebut.  Namun  pada  kenyataanya,  korban  pelecehan  seksual  merasa terganggu dan terhina karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.
Kedua,  alasan  budaya,  pada  alasan  ini  manifestasi  dari  sistem  patriakat  dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan  tersebut,  sehingga  anggapan  tersebut  telah  tertanam  dalam  pikiran masyarakat.  Selama  ini  masyarakat  cenderung  memberikan reward kepada  laki-laki untuk  perilaku  seksual  yang  bersifat  agresif  dan  mendominasi,  sedangkan  perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing- masing  jenis  kelamin  baik  laki-laki  mapun  perempuan  diharapkan  untuk  berperilaku sesuai  dengan  peran  yang  telah  ditentukan  tersebut.  Sehingga  banyak  korban  yang memilih diam dari pada bersuara atau sekedar melawan dari tekanan laki-laki.
Melihat  beragai  faktor  yang  menyebabkan  alasan  pelaku  melakukan  pelecehan seksual secara verbal sudah saatnya ada sanksi pidana yang lebih berat yang membawa efek jera bagi pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal karena didalam delik cabul  yang  terdapat  dalam  KUHP  masih  bersifat  perbuatan  yang  mengarah  kepada kekerasan seksual secara fisik. Namun kekerasan seksual yang mengarah kepada psikis masih belum terakomodir oleh KUHP.
2. Implementasi  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual  Secara  Verbal  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  83 PK/PID.SUS/2019
1) Gambaran Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019
a. Posisi Kasus

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sekitar bulan Agustus 2012 Pukul 16.30 WIB waktu setempat harinya tidak dapat diingat  lagi,  bertempat  di  rumah  Baiq  Nuril  Maknun  di  BTN  BHP  Telagawaru Desa Parampun, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, menerima telepon dari Muslim Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tentang rahasia pribadi kehidupan seksualnya bersama dengan L (bendahara SMAN 7 Mataram). Baiq Nuril Maknun merekam  percakapan via telepon tersebut  menggunakan  Telepon  Nokia  miliknya. Pada  hari  dan  tanggal  yang  tidak  dapat  diingat  lagi  di  bulan  Desember  2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan  Sandubaya,  Mataram,  Baiq  Nuril  Maknun  diantar  Husnul  Aini menemui  Lalu  Agus  Rofiq.  Beberapa  saat  kemudian  datang  Imam  Mudawin meminta  Telepon  Nokia  milik  Baiq  Nuril  Maknun,  untuk  meminta  rekaman percakapan, kemudian Telepon Nokia dihubungkan dengan kabel data, selanjutnya memindahkan  rekaman  ke  komputer  merek  Toshiba  warna  coklat  milik  Imam Mudawin.  Kasus  Baiq  Nuril  Maknun  mencari  keadilan  yang  mulai  hangat dibicarakan  pada  tahun  2018  menjadi  salah  satu  contoh  penyelesaian  kasus kekerasan  seksual  yang  malah  memberatkan  korban.  Baiq  Nuril  Maknun  guru honorer  di  SMAN  7  Mataram  yang  dinyatakan  bersalah  oleh  Mahkamah  Agung karena  melanggar  UU  ITE  dengan  menyebarluaskan  konten  asusila  pada  media elektronik. Pada saat itu, Mahkamah Agung menolak gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril. Sebelumnya, pada tingkat Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Baiq Nuril Maknun tidak bersalah dan membebaskan dirinya sebagai  tahanan  kota. Saat  itu pada tingkat  Pengadilan Negeri, Baiq  Nuril Maknun dilaporkan pelaku pelecehan seksual verbal pada dirinya dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2) Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Secara Verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  83  PK/PID.SUS/2019 menyatakan terdakwa  Baiq  Nuril Maknun tersebut  di  atas terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baiq Nuril Maknun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Sanksi pidana atau sanksi hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung yag membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor
265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr  tanggal  26  Juli  2017,  dimana  dalam  putusan  tersebut

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  265/Pid.  Sus/  2017/PN.Mtr  menyatakan terdakwa  Baiq  Nuril  Maknun  tersebut  di  atas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum.  Menurut  infrormasi  dari  narasumber  Ok  Armet  Ripanding,  menjelaskan bahwa jika melihat putusan kasasi oleh Makamah Agung dengan kasus Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 yang dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda  sejumlah  Rp.  500.000.000,00  itu  kurang  tepat,  karena  jika  melihat  faka hukum  di  dalam  persidangan  menunjukkan  bahwa  apa  yang  dialami  oleh  Baiq Nuril  Maknun  merupakan  sebuah  bentuk  kriminalisasi.  Sejak  awal  ia  tidak merekam  percakapan  tersebut  dengan  niat  untuk  mencemarkan  nama  baik  Imam Mudawi,  melainkan  sebagai  bukti  bahwa  dirinya  telah  dilecehkan  oleh  Imam Mudawi dan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal buruk di kemudian hari. Majelis hakim  tingkat  kasasi  justru  memandang  hal  tersebut  sebagai  suatu  tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu konten asusila melalui elektronik yang sengaja dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun.
Informasi  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Ratriningtias  Ariani,  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  yang  menyatakan  bahwa  jika  tujuan  dari perekam  suara  tersebut  untuk  berjaga-jaga  dan  melindungi  dirinya  dari  perbuatan pelecehan seksual secara verbal oleh Imam Mudawi terdakwa tidak salah dan tidak melangar  UU  ITE,  dan  sanksi  pidana  yang  diterima  leh  terdakwa  dengan  pidana penjara  selama  6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda  sejumlah  Rp.  500.000.000,00 kurang  tepat  menginggat  jika  melihat  fakta  persidangan  mulai  dari  pengadilan negeri  dan    pengadilan  tinggi  sebelumnya  telah  menyatakan  bahwa  Baiq  Nuril Maknun  tidak  bersalah  atas  tuduhan  pasal  tersebut.  Hukuman  dan  denda  yang diberikan Mahkamah Agung tidak realistis kepada Baiq Nuril Maknun mengingat hanya  guru  honorer  di  SMA  Negeri  7  Mataram  dan  secara  sosiologis  Baiq  Nuril Maknun adalah pihak  yang seharusnya dilindungi hukum  karena kedudukan Baiq Nuril. Mahkamah Agung dengan menerapkan Pasal 49 KUHP, Baiq Nuril Maknun juga  seharusnya  tidak  dapat  dihukum  karena  unsur  Pasal  27  ayat  (1) Jo Pasal  45 Ayat  (1)  UU  ITE  tidak  terbukti  dalam  fakta  persidangan  bahwa  mentransmisikan konten bermuatan kesusilaan tersebut adalah Imam Mudawi.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Devi  Sujana,  Kasatreskrim  Polresta  Bandar  Lampung  juga  menjelaskan  bahwa jika  melihat  kasus  pelecehan  seksual  melalui  penyebaran  rekaman  asusila  yang dialami  oleh  terdakwa  Baiq  Nuril  Maknun  jika  melhat  posisi  hukum  dan  fakta- fakta  persidangan  dan  hasil  kasasi  menunjukkan  bahwa  terdakwa  terbukti  secara sah  dan  menyakinkan  melanggar  UU  ITE  dengan  di  jatuhkannya  sanksi  pidana penjara  selama  6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda  sejumlah  Rp.  500.000.000,00 kurang  tepat,  seharusnya  dalam  proses  penjatuhan  sanksi  hukum  majelis  hakim mampu  mengindentifikasikan  ketidak  setaraan  status  sosial  atau  adanya  relasi kuasa  antara  M  dan  Baiq  Nuril  Maknun.  Posisi  Baiq  Nuril  sebagai  guru  honorer sedangkan  Imam  Mudawi  merupakan  kepala  sekolah  yang  secara  struktural merupakan atasan Baiq Nuril Maknun membuat ia menjadi tidak berdaya melawan karena posisi strukturalnya yang lebih rendah.
Keberlangsungan  pekerjaan  Baiq  Nuril  Maknun  yang  berpengaruh  dari  relasi struktural  ini  dapat  menimbulkan  kekuasaan  yang  lebih  pada  atasan  Baiq  Nuril Maknun.  Kekuasan  yang  timbul  dalam  konteks  relasi  antar  gender  ini  dapat merugikan  Baiq  Nuril  Maknun  yang  memiliki  posisi  lebih  rendah.  Pelecehan seksual  secara  verbal  yang  dialami  Baiq  Nuril  Maknun  bukanlah  yang  pertama, namun  sudah  ke  sekian  kali  semenjak  tahun  2012.  Adanya  riwayat  atau  sejarah pelecehan yang dialami korban ini seharusnya menjadi hal yang juga ditelaah lebih dalam  dan  dipertimbangkan  oleh  hakim,  tidak  hanya  terbatas  pada  kejadian  yang dilaporkan. Dampak psikis korban yang mengalami pelecehan verbal berulang kali maupun  tuduhan  lingkungan  bahwa  ia  memiliki  hubungan  gelap  dengan  Imam Mudawi juga seharusnya digali hakim.
I Kadek Dwi Ariatmaja, Jaksa Pengadilan Negeri Tanjung Karang juga menilai bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  sebagaimana  dalam  amar putusan  dinilai  masih  kurang  patut  dan  kurang  adil,  hal  itu  dikarenakan  terdakwa Baiq  Nuril  Maknun  korban  pelecehan  seksual  secara  verbal  yang  dilakukan  oleh Muslim  sendri, hal  itu terlihat sangat  jelas dari fakta-fakta persidangan  atau fakta hukum  yang  menyatakan  bahwa  saksi  Imam  Mudawin  mendatangi  Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Muslim dengan Terdakwa  tersebut  dengan  alasan  sebagai  bahan  laporan  ke  DPRD  Mataram,  dan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
akhirnya  Terdakwa  menyerahkan handphone miliknya  yang  berisi  rekaman pembicaraan  saksi  korban  Muslim  dengan  Terdakwa  tersebut,  lalu  dengan  cara menyambungkan  kabel  data  ke  h andphone milik  Terdakwa  kemudian  kabel  data tersebut  disambungkan  ke  komputer  milik  saksi  Imam  Mudawin  kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut  ke  komputer milik saksi Imam Mudawin. Awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan  tersebut  kepada  saksi  Imam  Mudawin  namun  akhirnya  Terdakwa bersedia  menyerahkan  rekaman  percakapan  yang  ada  di handphone milik Terdakwa  tersebut  karena  Terdakwa  sebelumnya  menyadari  dengan  sepenuhnya bahwa  dengan  dikamarnya  dan  dipindahkannya  atau  ditransfernya  isi  rekaman pembicaraan  yang  ada  di handphone milik  Terdakwa  tersebut  ke  komputer  milik Terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidak-tidaknya saksi Imam  Mudawin  akan  dapat  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.
Beberapa saat kemudian saksi Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau  mentransferkan  isi  rekaman  pembicaraan  yang  melanggar  kesusilaan tersebut  kepada  saksi  Muhajidin,  kemudian  oleh  saksi  Muhajidin  mengirim, mendistribusikan  lagi  isi  rekaman  pembicaraan  tersebut  ke  handphone  milik Muhalim  dan  demikian  seterusnya  ke handphone Lalu  Wirebakti,  Indah Deporwati,  Sukrian,  Isin  dan  Hanafi.  Jika  melihat  fakta  hukum  tersebut  terdakwa mengetahui  akibat  hukum  jika  menyerahkan  isi  rekaman  asusila  tersebut  namun karena  ada  pemaksaan  maka  terdakwa  menyerahkan  isi  rekaman  tersebut,  ini menunjukkan  terdakwa  tidak  bersalah  oleh  karena  itu  kedepan  Jaksa  Penuntut Umum  maupun  Hakim  Agung  harus  benar-benar  memeriksa  dan  meneliti  secara seksama  fakta  persidangan  ( judex  facti )  misalnya  kesaksian  dari  saksi  ahli, kegiatan aktif yang dilakukan oleh saksi Mudawin memindahkan atau mentransfer rekaman  ke  laptop  milik  pribadinya,  dan  kesaksian  dari  saksi-saksi  lain  yang mengatakan  bahwa  benar  yang  terekam  itu  adalah  suara  Muslim  serta  pengakuan Muslim  sendiri  bahwa  memang  benar  dia  menelpon  dan  berbicara  dengan  Baiq Nuril  Maknun  yang  berisi  hal-hal  yang  melanggar  norma  kesusilaan  yang  mana

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Baiq  Baiq  Nuril  Maknun  bukanlah  istrinya,  karena  seluruh  fakta  persidangan ( judex  facti )  menjadi  bahan  pertimbangan  hakim  agung  agar  dapat  memberikan putusan yang adil bagi Baiq Nuril Maknun. Namun pada kenyataannya Mahkamah Agung  menyatakan  Baiq  Nuril  Maknun  bersalah,  hal  ini  tentu  saja  mengagetkan Baiq  Nuril  Maknun.  Keputusan  Mahkamah  Agung  dianggap  mencederai  rasa keadilan  bagi  Baiq  Nuril  Maknun  yang  menurut  para  team  pembela/pengacara, Komnas  Perempuan  dan  masyarakat  yang  simpati  bahwa  Baiq  Nuril  Maknun adalah  korban  pelecehan  seksual  secara  verbal  yang  seharusnya  mendapatkan perlindungan oleh hukum bukan menjadi terdakwa atau yang dipersalahkan.

## D. PENUTUP
Faktor utama pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah sebagai berikut:  pertama, dorongan  biologis karena laki-laki  memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung  melakukan  tindakan  pelecehan  terhadap  perempuan.  Dengan  adanya dorongan  biologis  ini  siapapun  perempuan  itu  bisa  menjadi  korban  baik  itu  yang berbaju  terbuka  maupun  yang  berhijab  sekalipun.  Implementasi  sanksi  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  secara  verbal  pada  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:  83  PK/PID.SUS/2019  yang  menjatuhkan  pidana  pidana penjar selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, masih kurang tepat hal itu  dikarenakan  hakim  tidak  melihat  secara  utuh  bahwa  keberadaan  UU  ITE sehingga  menimbulkan  multi  tafsir  antara  hakim  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri Mataram  dengan  Hakim  Mahkamah  Agung.  Hakim  juga  tidak  melihat  kasus  dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang  dilakukan  oleh  Baiq  Nuril  Maknun  sehingga  keputusan  Mahkamah  Agung dianggap mencederai rasa keadilan bagi Baiq Nuril Maknun yang menurut para team pembela/pengacara,  Komnas  Perempuan  dan  masyarakat  yang  simpati  bahwa  Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual secara verbal

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Inayah  Rohmaniyah.  2019. Gender  dan  Seksualitas  Perempuan  dalam  Pertarungan  Wacana Tafsir, Larassukma, Yogyakarta.
Mulyana  W.  Kusumah.  2010. Aneka  Permasalahan  dalam  Ruang  Lingkup  Kriminologi , Alumni, Bandung.
Topo Santoso. 2007. Seksualitas dan Hukum Pidana , IND-HILLCo, Jakarta.
Romli  Atmasasmita.  2005. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi, Mandar  Maju, Bandung.

## Jurnal
Davina Dea. 2020. Kasus Pelecehan Seksual Pelanggan Starbucks, Pelaku: Hanya Iseng Saja , International Journal of Constitutional Law 18(2).
Riyan Setiawan. 2020. Pelecehan Seksual dan Menipisnya Ruang Aman Perempuan , Law and Philosophy 39(6).