## IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) UNTUK PEMBERDAYAAN MASAYARAKT MISKIN DI KOTA PADANG PANJANG

## Muntaha Mardhatillah 1

## Abstract
This study aims to determine how the process of implementing a business program to increase the  income  of  a  prosperous  family  in  the  city  of  Padang  Panjang,  identify  the  obstacles encountered  and  determine  the  efforts  taken  to  overcome  the  obstacles  in  implementing  the program. This research is motivated by not all people from the poor who are included, efforts are not carried out collectively, the lack of participation from the III plus prosperous family group to want to act as foster father, the amount of capital provided by the government is insufficient in carrying out UPPKS activities and frequent capital. in the wrong use for consumptive purposes.
The method used in the research is qualitative using descriptive methods, because the research provides a description of the situation as it should be. The selection of informants was carried out  by purposive sampling. The types of  data are primary data  and secondary data  which are collected through observation, interview and documentation study. The validity test was carried out through source triangulation. Then the data analysis techniques used can be grouped into 3 stages, namely data reduction, presentation and drawing conclusions.
The  findings  of  the  study  indicate  that  the  implementation  of  the  UPPKS  program  is  in accordance  with  existing  procedures  but  has  not  been  fully  able  to  improve  the  welfare  of  its members and has not been optimal. This can be seen from the fact that constraints are still found in  implementation,  the  obstacles  faced  in  implementing  the  UPPKS  program  in  the  City  of Padang  Panjang  can  be  categorized  into  two  forms,  namely  internal  constraints  and  external constraints.  Internal  constraints  include:  weak  supervision  of  the  program,  lack  of  capital sourced from the government, uneven coaching. And external obstacles include: the use of aid funds that have not been maximized, the lack of  creativity and innovation of  several  groups in finding and utilizing  sources of funds, delays in  repaying  loans. To overcome obstacles in  the process of implementing the UPPKS program, efforts were made, including including prosperous families  III  as  foster  fathers  in  groups,  providing  guidance,  and  obstacles  originating  from program  participants,  such  as  guidance  regarding  the  real  goals  of  the  UPPKS  program, implementing a ball pick-up system. against members who are stuck in payment.
Keywords : Implementation, Community Empowerment, Poverty, UPPKS Program, Padang Panjang City

## PENDAHULUAN
Negara-negara berkembang di dunia masih banyak mengalami problematika kemiskinan Salah satu  negara  yang  masih  mempunyai  masalah  kemiskinan  adalah  Indonesia.  Padang  Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang ada di Indonesia yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Padang Panjang mempunyai luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05 persen dari luas Sumatera Barat. Data  yang  didapat  dari  badan  pusat  statistik  kota  Padang  Panjang  menyatakan  jumlah  penduduk Padang  Panjang  pada  tahun  2012  adalah  sekitar  47.619  jiwa  dan  yang  tercatat  sebabgai  keluarga miskin adalah 6.548 jiwa atau sekitar 14 % dari jumlah penduduk yang ada, dan dari 14% penduduk miskin yang ada terdapat sekitar 268 jiwa penduduk miskin yang berstatus sebagai janda atau sekitar 0,6 %, hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
1 Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut adalah  melalui  pendekatan  pemberdayaan  keluarga  yang  mengacu  pada  UU  No.10  Tahun  1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
Di  sini  BKKBN  sebagai  penyelenggara  pemberdayaan  keluarga  dari  pemerintah  membuat sebuah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan membentuk suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah untuk  memberdayakan  ibu-ibu/wanita  di  bidang  ekonomi  sebagai  upaya  peningkatan penanggulangan  kemiskinan  dalam  rangka  membangun  kemandirian  dan  ketahanan  keluarga  serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS)  merupakan  kegiatan  usaha ekonomi produktif keluarga, terutama kaum  ibu dalam rangka  meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga.  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  dikembangkan  melalui  pendekatan kelompok  dengan  penyediaan  modal  kerja  dari  berbagai  sumber  dana  yang  diberikan  pada  setiap kelompok. Kelompok ini beranggotakan dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari tahapan keluarga Pra Sejahtera sampai kepada Keluarga Sejahtera III Plus (Profil UPPKS 2009).
Di  kota  Padang  Panjang  sendiri,  penyelenggaraan  UPPKS  dilaksanakan  oleh  kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, hal ini sesuai dengan keputusan walikota Padang Panjang  Nomor  23  Tahun  2008  Tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Uraian  Tugas  Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang menetapkan tugas pokok dan  fungsi  kantor  pemberdayaan  perempuan  dan  keluarga  berencana  kota  Padang  Panjang,  yaitu salah satunya melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang mencakup program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Kantor  pemberdayaan  perempuan  dan  keluarga  berencana  kota  Padang  Panjang  sebagai pelaksana  dalam  program  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  keluarga  Sejahtera  (UPPKS)  di  kota Padang  Panjang,  juga  mengajak  para  anggota  UPPKS  untuk  mau  ikut  serta  ke  dalam  program keluarga  berencana,  hal  ini  juga  sejalan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  kantor  pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yaitu salah satunya untuk menyelenggarakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Tabel 1.1
Daftar  kelompok  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS)  di  Kota Padang panjang :
No Lokasi Nama Kelompok UPPKS 1 Kelurahan Silaing Bawah Teratai, Flamboyan, Lili Paris 2 Kelurahan Silaing Atas Mawar Putih 3 Kelurahan Pasar Usang Melati II, Bunga Lidah Buaya, Anggrek, Mentari 4 Kelurahan Bukit Surungan Busur I, Busur II 5 Kelurahan Pasar Baru Sejahtera I, Sejahtera II 6 Kelurahan Balai Balai Makmur II 7 Kelurahan Tanah Hitam Sartika, Kartini, Fadhillah 8 Kelurahan Kampung Manggis Manggis Permai, Restu Ibu 9 Kelurahan Guguk Malintang Gumala I, Gumala II, Gilang Jaya 10 Kelurahan Koto Panjang Sabai Nan Aluih, Garuda I, Garuda IV 11 Kelurahan Ngalau Makmur 12 Kelurahan Ekor Lubuk Cempaka Putih
13 Kelurahan Tanah Pak Lambik Dahlia 14 Kelurahan Koto Katik Merpati Putih 15 Kelurahan Ganting Flamboyan, Bina Sejahtera 16 Kelurahan Sigando

## Amanah I, Amanah II
Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencan Kota Padang Panjang, 2012.
Masalah  yang  ditemui  di  dalam  pelaksanaan  UPPKS  di  kota  Padang  Panjang  adalah  belum semuanya masyarakat miskin yang ikut serta ke dalam program UPPKS ini, padahal jika dilihat pada tabel 1.1 mengenai rekapitulasi masyarakat miskin kota Padang Panjang masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan program ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam mengenalkan program UPPKS ini kepada masyarakat miskin yang ada di kota Padang Panjang.
Jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota di dalam satu kelompok UPPKS juga bermasalah yang mana seharusnya jenis usaha yang dilakukan seragam pada setiap kelompok, hal ini bertujuan  untuk  memfokuskan  perhatian  masing-masing  anggota  kelompok  terhadap  satu  usaha, apabila  terjadi  kendala-kendala  dalam  menjalankan  usaha,  tentu  akan  lebih  mudah  diselesaikan dengan bantuan anggota lain dikarenakan memiliki tujuan yang sama untuk memajukan usaha yang dijalankannya  sehingga dapat  menjalankan usaha  tersebut secara kolektif. Namun  yang ditemui  di lapangan yaitu terdapatnya bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS dalam satu kelompok  UPPKS,  selain  itu  masih  kurangnya  perhatian  dari  keluarga  KS  III  (keluarga  mampu) untuk ikut serta ke dalam keanggotaan UPPKS.
Masalah lain yang ditemui yaitu nya persoalan mengenai permodalan, yang mana jumlah modal yang diberikan pemerintah kepada kelompok UPPKS ini sangat terbatas, tercatat terakhir pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 pada tahun 2008. Modal awal yang diberikan pada satu  kelompok  UPPKS  berkisar  antara  Rp.  2.500.00,00  –  Rp.  5.000.000,00  yang  dibagi  kepada beberapa anggota, masing-masing kelompok UPPKS biasanya beranggotakan 10 -  20 orang anggota, hal ini mempunyai dampak terhadap produksi yang kurang berkualitas dari segi kemasan, sehingga mengurangi daya jual dari produksi yang di hasilkan oleh kelompok UPPKS itu sendiri, belum lagi modal  yang  diberikan  kepada  anggota  UPPKS  seringkali  di  salah  gunakan  untuk  keperluan konsumtif, yang berakibat pada kurang berkembangnya usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS tersebut.
Selama  ini  masyarakat  yang  ikut  serta  ke  dalam  keanggotaan  UPPKS  merasa  cukup  terbantu dengan adanya program UPPKS ini, seperti contoh dalam hal permodalan, yang mana dengan adanya program UPPKS ini masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan modal untuk melakukan usahanya tanpa membutuhkan jaminan sebagai persyaratan dalam memperoleh pinjaman modal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenani “Implementasi Program Usaha Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di  Kota Padang Panjang”

## Tinjauan Pustaka
1. Pemberdayaan
Menurut  Edi  Suharto  (2005:  58)  mengatakan  bahwa,  “Pemberdayaan  menunjuk  kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan  dalam  (a)  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan (freedom),  dalam  arti  bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat,  melainkan  bebas  dari  kelaparan bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  (b)  menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang memungkinkan  mereka  dapat  meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  dan
jasa-jasa  yang  mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka”.
Sasaran uatama pemberdayaan masyarakat melalui program UPPKS ini adalah ibu-ibu/wanita. Adapun tujuan pemberdayaan perempuan menurut Syarif Makmur (2008: 35) yaitu :1. Meningkatkan sumber  daya  manusia  perempuan  yang  mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  guna  kemandirian dengan bakal kepribadian, memilki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terciptanya gerak langkah yang terpadu harmonis antar sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan politik, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan  agama  dalam  upaya  proses  pembangunan  perempuan.  3.  Mengoptimalkan  koordinasi  dan keterpaduan  dalam  pengelolaan  pemberdayaan  perempuan  yang  meliputi  aspek  perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 4. Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi  masyarakat dalam pengharus utamakan gender di segala bidang kehidupan.

## 2. Kemiskinan
Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2010: 320).
Dalam  pelaksanaan  program  UPPKS  yang  dimotori  oleh  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  (BKKBN),  kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan  keluarga  yang  akan memperoleh  bantuan  pada  program  ini  adalah  kriteria  yang  dikeluarkan  oleh  BKKBN.  Kriteria BKKBN untuk mereka yang tergolong miskin adalah keluarga yang berada dalam kategori pra-KS dan KS I. Adapun yang dimaksud dengan kategori pra-KS dan KS I adalah:
1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)  atau  indikator  ”kebutuhan  dasar  keluarga”  (basic  needs).  Enam  Indikator  tahapan  Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

## 2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI )
Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu  dari  8  (delapan)  indikator  Keluarga  Sejahtera  II  atau  indikator  ”kebutuhan  psikologis” (psychological  needs)  keluarga.  Delapan  indikator  Keluarga  Sejahtera  II  (KS  II)  atau  indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II
Yaitu  keluarga  yang  mampu  memenuhi  6  (enam)  indikator  tahapan  KS  I  dan  8  (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (developmental needs).
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan)  indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. Dua indikator Kelurga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem).
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus
Yaitu  keluarga  yang  mampu  memenuhi  keseluruhan  dari  6  (enam)  indikator  tahapan  KS  I,  8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

## 3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Mustopadidjadja  (2003:  37)  menyatakan  bahwa  berhasil  atau  gagal  nya  suatu  kebijakan tergantung  pada  beberapa  kondisi  yaitu  a).Ketepatan  pelaksanaan  kebijakan,  bagaimana  sebuah kebijakan  diimplementasikan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Studi implementasi  merupakan  suatu  kajian  mengenai  studi  kebijakan  yang  mengarah  pada  proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak  jarang  bermuatan  politis  dengan  adanya  intervensi  berbagai kepentingan. b).Konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaannya, c).Terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan.
Pada  setiap  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung, mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut kendala. Menurut Hansen dalam Setia Budi (2005: 27), jenis kendala berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut:
1) Kendala internal, merupakan faktor -faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam berupa kendala sumber daya. Dalam penelitian ini kendala berupa kurang profesional nya kinerja tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
2) Kendala eksternal, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar instansi. Kendala dari luar dapat  berupa  pengaruh  lingkungan  tempat  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  miskin tersebut.
Kartasasmita  (1995:  4)  mengatakan  bahwa  upaya  pemberdayaan  masyarakat  miskin  dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu:
1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan  bahwa  setiap  manusia  dan  masyarakat  memiliki  potensi  (daya)  yang  dapat dikembangkan.  Pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  mendorong,  memberikan  motivasi,  dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.
2) Memperkuat  potensi  atau  daya  yang  memiliki  masyarakat  (empowering).  Dalam  rangka  ini diperlukan  langkah-langkah  yang  lebih  positif  dan  nyata,  penyediaan  berbagai  masukan,  serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju  dan  yang  belum  maju/berkembang.  Secara  khusus  perhatian  harus  diberikan  dengan keberpihakan  melalui  pembangunan  ekonomi  rakyat,  yaitu  ekonomi  usaha  kecil,  agar  tidak tetinggal jauh, melainkan dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi perkembangannya.

## 4. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok yang melakukan kegiatan  ekonomi  produktif  untuk  meningkatkan  pendapatan  keluarga  dalam  rangka  mewujudkan keluarga  kecil,  bahagia,  dan  sejahtera  yang  beranggotakan,  baik  ibu-ibu/wanita  dari  keluarga prasejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I, maupun keluarga lain yang tahap kesejahteraan nya lebih tinggi, baik yang belum, sedang, maupun  purna peserta KB. Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah  untuk  memberdayakan  ibu-ibu/wanita  di  bidang  ekonomi  sebagai  upaya  peningkatan penanggulangan  kemiskinan  dalam  rangka  membangun  kemandirian  dan  ketahanan  keluarga  serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
Secara  khusus  tujuan  kelompok  UPPKS  adalah:  1.  meningkatkan  pemberdayaan  keluarga dibidang ekonomi. 2.  melatih keluarga, khususnya wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha. 3. meningkatkan  dinamika  kehidupan  keluarga.  4.  meningkatkan  peran  serta  keluarga  dalam
pelaksanaan pembangunan di lingkungannya. 5. meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga. 6. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.
Sasaran  langsung  yang  dituju  pada  program  ini  adalah  kaum  wanita  yang  termasuk  kategori Keluarga pra Keluarga Sejahtera (pra-KS), Sejahtera I, dan keluarga lain yang tingkat kesejahteraan nya sudah lebih tinggi daripada yang akan dan sedang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Sasaran tidak langsung dari kegiatan ini antara lain adalah kader pembangunan di tingkat desa, tokoh masyarakat, PLKB, dan pemberi pinjaman modal.
Para keluarga dari KPS tersebut bersama-sama dengan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) membentuk kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 anggota, dan memilih kepengurusan kelompok yang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pentingnya peranan keluarga dari KS III Plus dalam kelompok ini dimaksudkan dapat membimbing para keluarga dari  KPS Plus. Biasanya pembentukan kelompok ini difasilitasi oleh PPKB-RW (Pembantu Pembina KB tingkat RW) selaku kader  dan  PKB  (Penyuluh  Keluarga  Berencana)  sebagai  pendamping  kelompok.  Adapun  bentuk program UPPKS tersebut adalah:
a. Modal. Modal menjadi salah satu permasalahan utama bagi kelompok UPPKS yang ingin mengembangkan usahanya. Modal yang diberikan kepada kelompok UPPKS diberikan berbentuk pinjaman lunak tanpa membutuhkan jaminan untuk memperolehnya, dari pinjaman-pinjaman yang telah dikembalikan kemudian diputarkan lagi kepada kelompok- kelompok baru yang akan melakukan usaha dalam kelompok UPPKS.
b. Produksi. Dalam proses produksi keterampilan memegang posisi yang sangat strategis dalam suatu usaha. Dalam rangka peningkatan hasil produksi kelompok UPPKS.
c. Promosi pemsaran dan manajemen. Rendahnya pendidikan para anggota kelompok UPPKS mengakibatkan rendahnya kemampuan mereka dalam mengelola kelompok dan usaha. Bimbingan dan pelatihan dari mitra usaha sangat dibutuhkan, dan mitra usaha dapat memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sehingga penulisan ini akan mendeskripsikan, mencatat, menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang diteliti. Hal ini seiring  dengan  pendapat  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Moleong  (2002:  213)  mengatakan  bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai  fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan antara fenomena  yang diselidiki. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini  bermaksud  melakukan  penelusuran,  deskripsi  dan  analisis  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kota Padang Panjang.

## HASIL PENELITIAN
Mekanisme  pelaksanaan  program  UPPKS  diatur  berdasarkan  pedoman  pengelolaan  dan pengembangan  kelompok  UPPKS  20011,  proses  pelaksanaan  program  UPPKS  dimulai  dari  tahap persiapan  sampai  kepada  pelaksanaan.  Tahap  persiapan  dimulai  dari  pengelolaan  kelompok  dan pengelolaan administrasi dan keuangan serta pengelolaan usaha kelompok, setelah kelompok UPPKS melakukan tahap persiapan berlanjut kepada pelaksanaan yang dimulai dari pembentukan kelompok, pembuatan proposal usaha, membangun usaha kelompok, serta mengembangkan kelompok.  Sesuai dengan  Mustopadidjadja  (2003:  37)  yang  menyatakan  berhasil  atau  gagal  nya  suatu  kebijakan
tergantung  pada  beberapa  kondisi  yaitu:  ketepatan  pelaksanaan,  konsistensi  dan  keberlanjutan pelaksanaannya serta perkembangan yang terjadi.
Penyaluran  dana program UPPKS diserahkan  melalui koperasi  AKU  yang berkisar antara Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- untuk peminjaman pertama dengan bunga 0,6%  per bulan, jangka watu peminjaman ini berkisar antara 1-2 tahun, setelah bantuan didapat tanggung jawab diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk mengurusinya dengan membuat suatu bentuk koperasi kecil dalam kelompok dan setiap anggota harus mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib untuk masing-masing  nya,  dana  yang  telah  dilunasi  akan  terus  diputarkan  bagi  kelompok  UPPKS  yang lainnya,  pinjaman  dapat  ditingkatkan  untuk  tahap  selanjutnya  apabila  kelompok  dapat  melunasi pinjaman tersebut dengan lancar atau tidak macet.
Perkembangan program UPPKS yang ada di kota Padang Panjang dari bulan ke bulan mengalami peningkatan  yang  tercatat  dari  25  kelompok  yang  ada  sudah  berkembang  menjadi  32  kelompok UPPKS  pada  saat  sekarang,  serta  berkembangnya  usaha  yang  dilakukan  oleh  kelompok  UPPKS tersebut  ke  arah  yang  lebih  baik,  bisa  meningkatkan  penghasilan  dari  sebelumnya.  Hal  ini membuktikan  bahwa  bantuan  yang  diberikan  sangat  membantu  masyarakat  miskin  terutama  ibu- ibu/wanita selaku anggota kelompok UPPKS peserta program.
Pelaksanaan  program  usaha  peningkatan  pendapatan  keluarga  sejahtera  memberikan  manfaat yang besar bagi perkembangan usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu/wanita dari golongan keluarga pra sejahtera  dan  sejahtera  I  selaku  anggota  dari  program  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga Sejahtera  (UPPKS)  yaitu  diantaranya  :  untuk  mengembangkan  usaha  yang  dijalankan  dalam kelompoknya  sehingga  menambah  penghasilan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  diri  dan keluarganya, program UPPKS  juga memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu/wanita yang terdaftar sebagai  anggota  UPPKS  tentang  pentingnya  ikut  KB  dalam  rangka  mensukseskan  program  KB Nasional.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Program  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS)  diberikan  kepada masyarakat  miskin  yang  dikhususkan  kepada  ibu-ibu/wanita  berupa  bantuan  modal  usaha  dalam rangka  pengembangan  usaha  yang  dijalankan  dan  sebagai  modal  bagi  anggotanya  tersebut  untuk membangun  kemampuan  dalam  meningkatkan  pendapatannya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Suharto (2005: 58), pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan sehingga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan pendapatannya, serta  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan.  A.  M.  W  Pranarka  dalam  Ony  (1996:  263) mengemukakan  konsep  sederhana  tentang  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu:  suatu  proses  yang berjalan  terus  menerus  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat  dalam meningkatkan taraf hidupnya.
Dalam  program  UPPKS  yang  menjadi  sasaran  dari  program  ini  yaitu  nya  ibu-ibu/wanita  dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang  berminat dalam  melakukan usaha untuk  meningkatkan kesejahteraan nya. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjadikan perempuan dapat mandiri dengan keterampilan dan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan perempuan dilaksanakan  salah  satunya  untuk  mengembangkan  kemampuan  perempuan  agar  mampu melaksanakan  usaha  produktif  dan  mampu  mengembangkan  usahanya  tersebut.  Seperti  yang dikemukakan  Roesmidi  dan  Risyanti  (2006:  111)  yaitu  pemberdayaan  perempuan  merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun secara kolektif.
Dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  melalui  program  usaha  peningkatan  pendapatan keluarga  sejahtera  di  Kota  Padang  panjang,  tidak  sepenuhnya  peserta  yang  bisa  meningkatkan kesejahteraan nya melalui program ini, masih ditemukannya sekitar 35% kelompok yang tidak dapat mengembangkan  usahanya  untuk  meningkatkan  pendapatan,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya kreatifitas  dan  inovasi  dalam  mencari  dan  memanfaatkan  dana  pinjaman  yang  ada.  Karl  dalam Sugiarti (2003: 193) berpendapat pemberdayaan dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan, akses sumber daya, kesadaran kritis, partisipasi dan control, namun jika dilihat dalam program  usaha  peningkatan  pendapatan  keluarga  sejahtera  di  Kota  Padang  Panjang  belum sepenuhnya kelima dimensi tersebut terpenuhi.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum maksimal  nya  pemberdayaan  yang  dilakukan  melalui  program  UPPKS  ini  dan  tentu  saja  tidak berhenti  begitu  saja  karena  pemberdayaan  merupakan  proses  yang  berkelanjutan  sehingga  masih perlu dilakukan pemberdayaan lebih lanjut agar perempuan sebagai peserta program UPPKS dapat lebih  berdaya  dan  pada  akhirnya  dapat  berdampak  positif  pada  peningkatan  pendapatan  keluarga mereka.

## Kendala pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang
Hansen dalam Setia Budi (2005: 27) mengemukakan jenis kendala berdasarkan asalnya terbagi atas  kendala  internal  dan  kendala  eksternal,  begitu  juga  dengan  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu:
a. Kendala internal, kendala internal merupakan kendala yang menghambat pelaksanaan program UPPKS  yang  bersumber  dari  aparat  atau  petugas  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program UPPKS di Kota Padang Panjang. Kendala tersebut antara lain :
1) Lemahnya  pengawasan  terhadap  program  yang  dilakukan  oleh  kantor  pemberdayaan perempuan  dan  keluarga  berencana.  Beragamnya  jenis  usaha  yang  dilakukan  pada  satu kelompok membuktikan pengawasan yang lemah dari kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Padang Panjang, padahal semestinya jenis usah yang dilakukan pada satu  kelompok  haruslah  seragam,  belum  lagi  permasalahan  mengenai  tidak  adanya  sanksi tegas  terhadap  anggota  yang  melakukan  penunggakan  dalam  peminjaman  bantuan,  hal  ini tentu menghambat perkembangan bagi program UPPKS kedepannya.
2) Kurangnya modal yang bersumber dari pemerintah. Kurangnya dana bantuan yang dimiliki oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Padang Panjang menjadi suatu  permasalahan  bagi  aparatur  pelaksana  hal  ini  terjadi  dikarenakan  masyarakat  yang membutuhkan  dan  memenuhi  syarat  untuk  ikut  program  sangat  banyak    sehingga  tidak mencukupi untuk dana yang diberikan.
3) Pembinaan yang belum merata. Permasalahan mengenai tidak meratanya pembinaan terhadap usaha kelompok UPPKS terlihat dari  masih adanya  beberapa kelompok  yang  mengeluhkan tidak  mendapatkan  pembinaan  untuk  mengembangkan  produknya,  sehingga  dapat meningkatkan pendapatan dalam kelompok UPPKS.
b. Kendala  eksternal,  kendala  eksternal  merupakan  kendala  yang  menghambat  pelaksanaan program UPPKS yang bersumber dari objek program UPPKS yang dalam hal ini yaitu kelompok UPPKS itu sendiri. Kendala tersebut antara lain :
1) Pemanfaatan dana bantuan yang belum maksimal. Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam program UPPKS ini yaitunya peningkatan kapasitas masyarakat miskin selaku peserta program sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup individu maupun keluarganya. Namun dalam pelaksananya  masih  ada  para  anggota  yang  tidak  memanfaatkan  dana  bantuan  ini  untuk kebutuhan usahanya, mereka malah memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan sehari-hari.
Hal ini menyebabkan usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok UPPKS tersebut tidak dapat berkembang.  Seorang  ahli  ekonomi  yang  bernama  Christian  Lorent  Ersnt  Engel mengemukakan sebuah ”Hukum Konsumsi”. Hukum ini berdasarkan pada hasil penelitiannya yang dilakukan pada abad ke 19 di Eropa. Menuru Engel, semakin miskin suatu keluarga atau bangsa, akan semakin besar pula persentase pengeluaran yang digunakan untuk barang pangan (Sudarman, 2004).
2) Kurangnya  kreatifitas  dan  inovasi  beberapa  kelompok  dalam  mencari  dan  memanfaatkan sumber dana. Besarnya bantuan awal yang diberikan pada masing-masing kelompok UPPKS dirasa  belum  mencukupi  bagi  sebagian  kelompok  sehingga  tidak  begitu  membantu  dalam meningkatkan usaha yang dijalankan, namun bagi sebagian kelompok lainnya hal tersebut tidak menjadi Kendal penghalang untuk mengembangkan usahanya, dibutuhkan suatu kreatifitas dan inovasi dalam pemanfaatan dan pencarian dana bantuan yang ada.
3) Keterlambatan pengembalian pinjaman. Keterlambatan dalam pembayaran pinjaman membuat terjadinya  kredit  macet,  sehingga  menghambat  untuk  pengembalian  pinjaman  tersebut  dari anggota  ke  kelompok,  ini  disebabkan  kurangnya  kemampuan  dalam  mengembangkan  usaha yang dilakukan faktor lain yang menyebabkan yaitu pemanfaatan dan yang tidak diperuntukkan bagi perkembangan usaha seperti yang dipaparkan sebelumnya.

## Upaya Mengatsi Kendala dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang
Kartasasmita  (1995:  4)  mengatakan  bahwa  upaya  pemberdayaan  masyarakat  miskin  lebih menekankan  pada  aspek  kemandirian  dengan  memberikan  bantuan  dari  pemerintah  guna meningkatkan potensi  yang dimiliki oleh  masyarakat itu sendiri. Upaya  yang telah dilakukan oleh kantor  pemberdayaan  perempuan  dan  keluarga  berencana  Kota  Padang  panjang  dalam menanggulangi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat  dilihat  dari  kendala  internal,  yaitu  kendala  yang  berasal  dari  petugas  pelaksana,  kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Padang Panjang berusaha menghimbau para keluarga dari keluarga sejahtera III untuk dapat ikut serta menyukseskan kelompok UPPKS dengan berperan sebagai bapak angkat dalam kelompok UPPKS tersebut.
Terkait dengan pembinaan Dalam hal pembinaan kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana  kota  Padang  Panjang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  yang diantaranya melakukan kegiatan pameran-pameran terhadap hasil-hasil usaha dari kelompok UPPKS. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penyebaran  angket,  sudah  ada  beberapa  upaya  dari  pemerintah. Pertama kali yang sudah dilakukan adalah sosialisasi UPPKS ini pada keluarga sejahtera III selaku babak angkat. Bapak angkat membantu dalam hal permodalah, jaringan usaha, mapun keterampilan lain. Bapak angkat ini juga bertindak sebagai pembina terhadap kelompoknya baik sebagai investasi bagi keluarga sejahtera III plus itu sendiri. Selain itu upaya dalam program UPPKS ini harus selalu ditingkatkan, karena mungkin tidak selamanya Bapak Angkat mampu memberikan pembinaan dalam program UPPKS ini. Menurut hemat peneliti, perlu dibentuk pengelola yang khusus untuk mensurvei ke lapangan agar kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bila perlu tim monevnya ditunjuk dari perguruan tinggi yang fakultas nya disesuaikan dengan bentuk jenis usaha yang diberikan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diungkapkan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Program  usaha  peningkatan  pendapatan  keluarga  sejahtera  (UPPKS)  diberikan  kepada masyarakat  miskin  yang  dikhususkan  kepada  ibu-ibu/wanita  berupa  bantuan  modal  usaha dalam  rangka  pengembangan  usaha  yang  dijalankan  dan  sebagai  modal  bagi  anggotanya tersebut  untuk  membangun  kemampuan  dalam  meningkatkan  pendapatannya.  Walaupun pelaksanaan  program  UPPKS  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  namun  belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini tampak pada beberapa kelompok UPPKS, seperti pada kelompok UPPKS Melati I Pasar Usang yang mengaku belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya disebabkan jumlah bantuan modal yang  diberikan  kecil  selain  itu  kurangnya  kreatifitas  dan  inovasi  dalam  mencari  dan memnfaatkan dana pinjaman yang ada juga membuat usaha yang dilakukan kelompok tidak berkembang.
2. Pelaksanaan  program  Usaha  peningkatan  pendapatan  keluarga  sejahtera  di  Kota  Padang Panjang  sudah  terlaksana,  namun  belum  optimal,  seperti  lemahnya  pengawasan  terhadap program, kurangnya modal yang diberikan pemerintah, dan pembinaan yang belum merata. Selanjutnya  mekanisme  pelaksanaan  program  UPPKS  dimulai  dari  tahap  persiapan  sampai kepada  pelaksanaan.  Tahap  persiapan  dimulai  dari  pengelolaan  kelompok  dan  pengelolaan administrasi  dan  keuangan  serta  pengelolaan  usaha  kelompok,  setelah  kelompok  UPPKS melakukan  tahap  persiapan  berlanjut  keapada  pelaksanaan  yang  dimulai  dari  pembentukan kelompok, pembuatan proposal usaha, membangun usaha kelompok, serta mengembangkan kelompok. Penyaluran dana program UPPKS diserahkan melalui koperasi AKU yang berkisar antara  Rp.  2.500.000,-  sampai  Rp.  5.000.000,-  untuk  peminjaman  pertama  dengan  bunga 0,6%    perbulan,  jangka  watu  peminjaman  ini  berkisar  antara  1-2  tahun.  Perkembangan program  UPPKS  yang  ada  di  kota  Padang  Panjang  dari  bulan  ke  bulan  mengalami peningkatan  yang  tercatat  dari  25  kelompok  yang  ada  sudah  berkembang  menjadi  32 kelompok UPPKS pada saat sekarang.
3. Kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan  kedalam  dua  bentuk  yaitu  kendala  internal  dan  kendala  eksternal.  Kendala internal  adalah  (1)lemahnya  pengawasan  terhadap  program.  (2)kurangnya  modal  yang bersumber dari pemerintah. (3)pembinaan yang belum merata. Sedangkan kendala eksternal yaitu  (1)pemanfaatan  dana  bantuan  yang  belum  maksimal.  (2)kurangnya  kreatifitas  dan inovasi beberapa kelompok dalam mencari dan memanfaatkan sumber dana. (3)keterlambatan pengembalian pinjaman.
Untuk  mengatasi  kendala  dalam  proses  pelaksanaan  program  UPPKS  antara  lain  mengikut sertakan  keluarga  sejahtera  III  bertindak  sebagai  bapak  angkat  dalam  kelompok,  melakukan pembinaan,  dan  kendala  yang  bersumber  dari  peserta  program  dilakukan  upaya  seperti pembimbingan  mengenai  tujuan  sebenarnya  program  UPPKS  ini,  melakukan  sistem  jemput  bola terhadap anggota yang macet dalam pembayaran.

## Saran
Dari  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemberdayaan masyarakat miskin melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang
Panjang  belum  maksimal.  Untuk  memaksimalkan  hal  tersebut,  peneliti  menyarankan  kepada pelaksana untuk memperbaiki pelaksanaan program dengan cara:
1. Meperkuat pengawasan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok UPPKS yang ada, sehingga pelaksanaan yang dilakukan dapat berjalan sebagaiman mestinya
2. Memberikan  pengetahuan-pengetahuan  tentang  cara-cara  pemanfaatan  dan  pencarian dana usaha yang lain secara baik dan benar.
3. Pemerataan  pembinaan  terhadap  setiap  kelompom  UPPKS  yang  ada,  supaya  dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pengahsilannya.
4. Memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap  kelompok  yang  melakukan  pengembalian menunggak,  hal  ini  bertujuan  supaya  dana  tersebut  betul-betul  dimanfaatkan  untuk pengembangan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi kedua . Jakarta: Bumi Aksara. Badan Pusat Statistik. 2009. Penduduk Miskin (Poor Population). Berita Resmi Statistis Penduduk Miskin No.04/Th.II/July. Jakarta : CBS.
Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. 2012. Padang Panjang dalam angka 2011/2012.
Padang Panjang : BPS Kota Padang Panjang.
BKKBN. 2005. “ Kelompok UPPKS sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ”. Jakarta: BKKBN.
BKKBN. 2011. “Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS”. Padang : BKKBN
Budi Winarno. 2002. Kebijakan Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Persindo. Burhan Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metode Logis Kearah Pembangunan Model Aplikasi. Jakarta : Rajawali Edi Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung : PT Refika Aditama.
Ginanjar Kartasmita. 1995. Pemberdayaan Masyarakat : sebuah tinjauan administrasi. Malang : Unibraw Press.
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang. 2009. Profil UPPKS kota Padang Panjang. Padang Panjang : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
Lexy J Muleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
______________ 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Saputra, N., & Mulia, R. A. (2020). Kontribusi Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Ensiklopedia Sosial Review, 2(1), 20-28.
Mulia, R. A. (2019). PERANAN PROGRAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG. Ensiklopedia Sosial Review, 1(3), 290-299.
Mulia, R. A. (2019). INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG PARIAMAN DISTRICT. Jurnal EL-RIYASAH, 10(1), 37-56.
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PADANG. Jurnal EL-RIYASAH, 11(1), 67- 83.
Mustopadidjadja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik ; formulasi, implementasi dan evakuasi kinerja. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
Ony S Prijono dkk. 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : Center for Strategic and International Studies.
Roesmidi dan Risyanti. 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang : Alqaprint Jatinangor. Soerjono Soekanto. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. Sugiarti. 2003. Pembangunan Dalam Perspektif Gender. Malang : UMM. Sugiyono. 2008. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Syarif Makmur. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Internet www. bkkbn .go.id/ diakses pada tanggal 12 Desember 2012. Setia Budi. 2005. Persepsi anggota tentang para pemimpin kelompok pada masyarakat miskin kota di kecamatan bogor timur, kota bogor. Program studi ilmu penyuluhan pembangunan pasca sarjana institute pertanian bogor ( http://www.damandri.co.id ), diakses tanggal 2 Januari 2013

## Peraturan perundang-undangan
UU No.10 Tahun 1992. Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Inpres Nomor 3 Tahun 1996. Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2008. Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.