INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12316-12325 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat
L.M. Ricard Zeldi Putra 1 ✉ , Al Hiday Nur 2 , Gamlan Dagani 3 , Samsir Andi 4 ,
Ronal Pratama Putra 5
(1)(2)(4)(5)Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
(3)Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Email: ricardzeldiputra@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah,  bagaimana    perbandingan  Kekuasaan  Legislasi Antara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian penulis,  dalam  struktur  ketatanegaraan  Indonesia,  bahwa  pemegang  fungsi  legislasi  adalah  Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  Presiden  untuk  mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat Joint function. Sedangkan DPD sebagai  kamar kedua,  peranannya  hanya bersifat supporting  terhadap  wewenang DPR  dan  Presiden. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan ( bicameral) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House Of Representative). Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut.
Kata Kunci: perbandingan, legislasi, Indonesia, amerika serikat

## Abstract
The  problem  raised  in  this  research  is  how  the  legislative  power between  Indonesia  and  the  United States  compares.  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  and  analyze  the  comparison  of legislative power between Indonesia and the United States. The results of the author's research, in the Indonesian  constitutional  structure,  are  that  the  holder  of  the  legislative  function  is  the  People's Representative  Council  which  is  carried  out  jointly  with  the  President  to  obtain  mutual  approval.  If collective  agreement  is  not  obtained,  the  bill  cannot  become  law.  So  the  function  of  legislation  in Indonesia is a joint function. While the DPD as the second chamber, its function is only to support the authority of the DPR and the President. The United States Constitution states that the power to create laws  rests  in  the  hands  of  a  legislative  body  usually  called  Congress.  The  United  States  Congress consists of two bodies (bicameral), namely the Senate and the House of Representatives. Legislative functions  in  the  United  States  are  carried  out  by  two  chambers  which  have  balanced  and  equal legislative roles and functions. All laws must first be approved by both chambers.
Keywords: comparison, legislativer, Indonesia, United States

## PENDAHULUAN
Dalam  konsep  Negara  hukum  ini  maka  kekuasaan  Negara  kemudian  dibagi  dan dipisahkan kedalam organ-organ Negara yang diatur didalam konstitusi atau UUD 1945. Teori pemisahan kekuasaan pada mulanya dikenal dengan konsep trias politica. Dalam konsep  Trias  politica  dimana  kekuasaan  negara  dipisah-pisahkan  dalam  tiga  bidang kekuasaan  dimana  kekuasaan-kekuasaan  ini  sebaiknya  tidak  diserahkan  kepada  orang yang  sama  untuk  mencegah  penyalahgunaan  oleh  pihak  yang  berkuasa  seperti  yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, di setiap negara selalu terdapat tiga  cabang  kekuasaan  yang  diorganisasikan  ke  dalam  struktur  pemerintahan,  yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum  atau  undang-undang  negara,  dan  cabang  kekuasaan  eksekutif  yang berhubungan  dengan  penerapan  hukum  sipil 1 .  Asas  pembagian  kekuasaan  dalam checks  and  balances  diartikan  sebagai  suatu  proses  pembagian  kekuasaan  untuk menghindari  adanya  suatu  kesewenangan  kekuasaan yang dilakukan  oleh  oknum penguasa, Dari ketiga kekuasaan itu   masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu  dibagi-bagi  dalam  beberapa  bagian,  tidak  dipisahkan  yang  dapat  memungkinkan adanya kerjasama antara bagian- bagian itu ( Check and Balances).
1 Jimly  Asshiddiqie.  2006. Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi.  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 34.
Yang  diidealkan  oleh  Baron  de  Montesquieu  adalah  bahwa  ketiga  Pembagian kekuasaan  adalah  merupakan  fungsi  kekuasaan  negara  yang  harus  dilembagakan masing-masing  dalam  tiga  organ  negara.  Satu  organ  hanya  boleh  menjalankan  satu fungsi  ( functie),  dan  tidak  boleh  saling mencampuri urusan  masing-masing  dalam  arti yang  mutlak.  Jika  tidak  demikian,  maka  kebebasan  akan  terancam.  Konsepsi trias politica  yang  diidealkan  oleh  Montesquieu  ini  jelas  tidak  relevan  lagi  dewasa  ini, mengingat  tidak  mungkin  lagi  mempertahankan  bahwa  ketiga  organisasi  tersebut hanya  berurusan  secara  eksklusif  dengan  salah  satu  dari  ketiga  fungsi  kekuasaan tersebut.
Kenyataan  dewasa  menunjukkan  bahwa  hubungan  antar  cabang  kekuasaan  itu tidak  mungkin  tidak  saling  bersentuhan,  dan  bahkan  ketiganya  bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances 2 yang diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya  suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Beberapa negara yang tidak  menerapkan  lagi  konsep  pembagian  dan  pemisahan  kekuasaan  yang  murni sebagaimana  yang  dicetuskan  oleh  Montesqiu  tetapi  menyesuaikan  dengan  kondisi negaranya  masing-masing. Berdasarkan pembagian  kekuasaan  tersebut  maka  dalam tulisan  ini  akan  mengulas  perbandingan  kekuasaan  legislasi  antara  Indonesia  dan Amerika Serikat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  dari  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  yang  memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum dilihat dari sudut pandang norma-normanya saja  yang  bersifat  preskriptif  dengan  pendekatan  yang  menitikberatkan  pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan  analitis,    pendekatan  konstitusional,  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk deskriptif  kualitatif.  Jenis  penelitian  hukum  normatif  adalah  proses  untuk  menemukan aturan hukum, asas-asas hukum , dan doktrin hukum dalam rangka menjawab persoalan hukum  yang  dihadapi.  Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya bersumber pada sumber hukum sekunder. Sumber ini diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan internet yang berkaitan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber hukum sekunder ini dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang  terdiri  dari  bahan  Hukum  Primer  dari  peraturan  perundang-undangan,  Bahan
2 Ibid Halaman 35.
Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  misalnya  buku,  jurnal  hukum,  skripsi,  pendapat  para  sarjana  hukum (doktrin),  kasus-kasus  hukum,  dan  jurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian  dam  bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum,  indeks  majalah  hukum  dan  lain-lain  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  bahan  hukum  kualitatif,  yaitu  bahan  hukum  yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai kejelasan tentang permasalahan yang  akan  diteliti.  Bahan  hukum  yang  diperoleh,  diinventarisasi  dan  diidentifikasi kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Untuk  memperoleh  data  yang  benar  dan  akurat dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  dengan  cara mengumpulkan  data  dengan  cara  membaca,  mengutip,  mencatat  dan  memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat
Pasca amandemen UUD  1945,  kewenangan  legislasi  telah  mengalami perubahan yang  sangat  signifikan.  Perubahan  kewenangan  legislasi  terjadi  pada  lembaga  Dewan Perwakilan Rakyat, dalam perubahan amandemen ini melahirkan sebuah lembaga baru yang ikut andil dalam kewenangan legislasi yaitu Dewan Perwakilan Daerah. 3
Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999 yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal  tersebut  setelah  perubahan  amandemen  pertama,  berubah  drastis  sehingga mengalihkan kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ketangan Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Pengalihan  kekuasaan  pembentukan  undang-undang tersebut dapat kita sebut sebagai pergeseran kekuasaan  legislatif  dari  tangan  Presiden ketangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat 4 .
3 Sri Hastuti Puspitasari, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.21, No.  3, 2014, halaman 402.
4 Jimly  Asshiddiqie.  2016. Konstitusi  dan  Konstitualisme  Indonesia,  Jakarta:  Sekretariat  Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 316.
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) begitu meningkat pasca amandemen UUD  1945.  Sekarang  pasca  amandemen,  DPR  lebih  dominan  dalam  memegang kekuasaan  legislasi  dibandingkan  Presiden  apalagi  DPD 5 .  Pasca  amandemen,  DPR menggeser  kewenangan  legislasi  Presiden  ke  DPR.  Selain  itu,  pasca  amandemen anggota-  anggota  DPR  juga  dapat  mengajukan  rancangan  undang-undang  tanpa pengesahan  Presiden 6 .  Pada  tahap  pengesahan  rancangan  undang-undang  terdapat pada  Pasal  20  ayat  (4)  UUD 1945  menyatakan,  ”Presiden  mengesahkan  rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang- undang”.
Akibat dari pergeseran kekuasaan legislasi tersebut, dari Presiden ke DPR, Presiden pada  pasca  amandemen  hanya  memiliki  kewenangan  legislasi  dalam  hal  pengajuan, pembahasan, persetujuan, dan  pengesahan. Namun  dalam hal pengesahan rancangan undang-undang  oleh  Presiden  dianggap  percuma,  sebab  disahkan  atau  tidak  oleh Presiden, rancangan undang-undang akan tetap dapat                diundangkan. 7
Kemudian  pasca  amandemen  UUD  1945  dengan  kehadiran  lembaga  baru  yakni DPD yang  memiliki kewenangan legislasi, akan tetapi kewenangannya sangat terbatas yaitu,  hanya mengusulkan  dan  membahas  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan  kepentingan  daerah  yakni  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan dan  pemekaran serta  penggabungan  daerah, pengelolaan sumber  daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  serta  keuangan  pusat  dan  daerah.  Pada  soal pertimbangan hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang- undang  tentang  APBN,  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak, pendidikan  dan  agama  serta  memberikan  pertimbangan  dalam  pemilihan  anggota BPK 8 .  Berdasar  hal  tersebut,  DPD  tidak  mandiri  dalam  membentuk  undang-undang. Karena adanya frasa “ikut membahas rancangan undang - undang”. Dengan keterbatasan kewenangan di bidang legislasi, bisa dikatakan DPD tidak mempunyai fungsi legislasi 9 .
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang  fungsi legislasi adalah Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  Presiden  untuk
5 Miki  Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan  Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,” Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014, halaman 24.
6 Saldi  Isra, “Hubungan Presiden  Dan  DPR ,” Jurnal Konstitusi Vol.  10,  No. 3, 2013, halaman 399 – 416. 7 Agus  Riswanto, “Strategi Politik-Hukum  Meningkatkan  Kualitas  Kinerja  DPR  Ri Dalam  Produktivitas Legislasi Nasional,” Jurnal Cita Hukum Vol.4, No. 2, 2016, halaman 26.
8 Jimly Asshiddique(2), Op.Cit., halaman 318.
9 Stevanus  Evan  Setio, “ Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ”, Jurnal  Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2013, halaman 13.
mendapatkan  persetujuan  bersama.  Apabila  tidak  mendapatkan  persetujuan  bersama maka  RUU  tersebut  tidak  dapat  menjadi  undang-undang.  Sehingga  fungsi  legislasi  di Indonesia bersifat Joint function. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting  terhadap  wewenang  DPR  dan  Presiden,  Fungsi  legislasi  didominasi oleh DPR dan Presiden.
Dalam  Konstitusi  Amerika Serikat memutuskan ada tiga lembaga  yang  memegang kekuasaan negara yakni legislatif , eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif biasa disebut Kongres.  Konstitusi  Amerika  Serikat  menegaskan  bahwa  kekuasaan  untuk  membentuk undang-undang  berada  di  tangan  sebuah  Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan  ( bicameral)  yaitu  Senat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (House  Of  Representative). Sedangkan  Lembaga  Legislatif  di  Indonesia  memiliki  dua  kamar  Legislatif  yaitu  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang  bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Struktur  parlemen  Amerika  Serikat  bersifat bicameral,  dimana  kedua  kekuasaan tersebut  memiliki  kekuasaan  yang  sangat  berimbang  satu  sama  lain. Sehingga setiap undang-undang  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  kedua  kamar  tersebut. Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Article  1  Section  7  The  Constitution  of  United States  yang  menjelaskan  terkait  Senate  dan  House  of  Representative  Amerika  Serikat mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  hal  legislasi.  Presiden  sebagai  lembaga eksekutif  hanya  berhak  untuk  menyetujui  atau  menolak  terhadap  usulan  rancangan undang-undang.  Presiden  Amerika  Serikat  tidak  berhak  untuk  mengajukan  sebuah rancangan undang-undang seperti di Indonesia.
Dalam  kekuasaan  legislatif  Amerika  serikat,  disebut  sebagai  Kongres,  Kongres Amerika  Serikat  adalah  cabang  kekuasaan  legislatif  dari  pemerintahan  federal  Amerika Serikat. Lembaga legislatif di Negara Amerika Serikat mempunyai dua badan, yaitu House of Representative dan Senate . House of Representative terdiri dari 435 anggota, masing- masing anggota tersebut mewakili sebuah wilayah dan bertugas dalam kurun waktu dua tahun.  Jumlah  kursi  tersebut  dibagi  berdasarkan  dari  jumlah  penduduk  tiap-tiap  negara bagian.  Sedangkan Senate  setiap  negara  bagian  memiliki  dua  orang  senator,  tidak memandang populasi. Ada sekitar 100 orang senator yang menjabat selama enam tahun masa  jabatannya.  Anggota  dari  House  of  Representative  dan  Senate,  dipilih  secara
langsung  oleh  rakyat  Amerika  Serikat,  tetapi  di  negara  bagian  sosok  Gubernur  dapat memilih pengganti sementara, jika sebuah kursi di Senate kosong 10 .
Perencanaan  undang-undang  di  Amerika  Serikat,  berasal  dari  sebuah  ide  atau gagasan. Dimana gagasan tersebut, bisa berasal dari Constituent, bisa juga berasal dari Partai Politik, bisa juga berasal dari Pejabat terpilih, atau bahkan bisa juga datang dari berbagai kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu. Kemudian gagasan ini akan dilanjutkan  oleh House  of  Representative  atau  dilanjutkan  oleh  Senate,  tergantung gagasan ini disampaikan kepada siapa, kemudian gagasan-gagasan tersebut dilanjutkan sehingga bisa  terbentuknya sebuah rancangan undang-undang atau bill.
Dalam  perkembangan  dewasa  ini,  sebuah “Executive  Communications” menjadi sebuah  terobosan  bagi  proses  pembuatan  rancangan  undang-undang.  Komunikasi ini biasanya  terjadi  dengan  Presiden,  Anggota  Kabinet,  dan  Kepala  Badan  Independen mengirimkan pesan ataupun surat yang isinya menyerahkan rancangan undang-undang kepada Ketua House of Representative dan Presiden senate. Rancangan yang diusulkan oleh  presiden  kemudian  menjadi  kebebasan  kedua  kamar  tersebut  apakah  ingin melanjutkan atau tidak rancangan undang-undang tersebut.
Ada  dua  jenis  rancangan  undang-undang  di  Amerika  Serikat,  yaitu  rancangan undang-undang  yang  berasal  dari House  of  Representative  dan  rancangan  undang- undang yang berasal dari Senate. Rancangan undang-undang yang berasal dari House of Representative  disebut  dengan  HR  (House  Resolution), sedangkan  rancangan  undang- undang  dari Senate  disebut  dengan  SR  (Senate  Resolution).  Sebutan  ini  menunjukkan bahwa  rancangan  undang-undang  tersebut  bersumber  dari  lembaga  yang  mana,  sebab lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama dalam mengajukan rancangan undang- undang. Setelah tahap perencanaan telah  dilalui, kemudian rancangan undang- undang tersebut  melanjutkan  keperjalanan  berikutnya,  yaitu  ketahap  pembahasan,  tahapan  ini adalah tahap yang paling penting dalam prosedur legislasi, dimana dalam pembahasan ini yang menentukan apakah suatu rancangan undang-undang yang telah diajukan disetujui menjadi  undang-undang  atau  ditolak  dan  tidak  dapat  menjadi  undang-undang.  Dalam pembahasan rancangan undang-undang anggota dari House of Representative ataupun Senate  biasanya  berkomunikasi  dengan  pengacara  nonpartisipan (nonparticipant attorneys).
10 Anonim,“Kongres Amerika Serikat”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat, diakses pada tanggal 10 Januari 2024
Senate  dan  House  of  Representative  Amerika  Serikat  mempunyai  kedudukan  yang sama  dalam  hal  legislasi.  Presiden  sebagai  lembaga  eksekutif  hanya  berhak  untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan rancangan undang-undang. Presiden Amerika Serikat  tidak  berhak  untuk  mengajukan  sebuah  rancangan  undang-undang  seperti  di Indonesia.  Penolakan  Presiden Amerika Serikat  terhadap  sebuah  rancangan  undang- undang  yang  telah  disetujui  oleh House  of  Representative  dan  Senate  dalam  kongres Amerika Serikat  biasa  disebut  dengan veto. Veto merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengesahkan suatu rancangan undang- undang.  Dalam  teori,  hal  ini  disebut  dengan  “ presidential  veto”. Dalam  prakteknya  di Amerika  Serikat,  hak  veto  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  regular  veto dan  pocket  veto.  Regular  veto  digunakan  oleh  Presiden  Amerika  Serikat  ketika  tidak mengajukan keberatan dalam jangka  waktu 10 hari, ketika DPR  dan Senate  dalam masa persidangan.  Maka  rancangan  undang-undang  tersebut  sah  menjadi  sebuah  undang- undang.  Sedangkan,  Pocket  vote  terjadi  karena  tenggat  10  hari  Presiden  mengajukan keberatan bertepatan DPR dan Senate tidak dalam masa persidangan. Kalaupun Presiden mangajukan  sebuah  keberatan,  DPR  dan  Senate  tidak  dapat  melakukan  Override  sesuai kewenangannya,  sehingga  dengan  pocket  veto,  rancangan  undang-undang  tidak  dapat menjadi  undang-undang.  Tetapi,  disamping  itu,  hak  veto  yang  dimiliki  oleh  Presiden Amerika  Serikat  dapat  dibatalkan  oleh  Senate  dan  House  of  Representative  atau  DPR melalui  pranata  yang  disebut  dengan “legislative  veto”. Dalam  sebuah  konstitusi  yang dimiliki oleh Amerika Serikat mempunyai istilah penolakan yang disebut dengan “override”. Override yang dilakukan oleh kedua kamar yaitu Senate dan DPR Amerika Serikat dengan syarat harus memenuhi 2/3 dari suara sah masing-masing kamar tersebut. Apabila syarat dari suara sah 2/3 tersebut telah terpenuhi maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi suatu undang-undang.
House  of  Representative  juga  dapat  mengajukan  impeachment  kepada  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  Amerika  Serikat,  tetapi  tidak  hanya  sampai  disitu, House  of Representative  juga  dapat  melakukan  impeachment  kepada  Pejabat  Negera  federal lainnya.  Dengan  mekanisme  impeachment  yang  dilakukan House  of  Representative diajukan  kepada  Senate,  kemudian  Senate  dengan  dipimpin  oleh  Hakim  Agung  akan melakukan trial terhadap impeachment yang diajukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  di  atas,  maka  penulis  menarik  kesimpulan dalam  konstitusi  Amerika  Serikat  memutuskan  ada  tiga  lembaga  yang  memegang
kekuasaan  negara  yakni  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Lembaga  legislatif  biasa disebut  Kongres.  Konstitusi  Amerika  Serikat  menegaskan  bahwa  kekuasaan  untuk membentuk  undang-undang berada di  tangan  sebuah  Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan ( bicameral) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House Of Representative).  Sedangkan  Lembaga  Legislatif  di  Indonesia  memiliki  dua  kamar Legislatif  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di Indonesia kekuasaan membentuk undang-undang bisa diajukan oleh DPR,  DPD maupun berasal dari  Presiden.  Jika  ada  2  rancangan  usulan  yang  sama  maka  yang  dibahas  ada rancangan  usulan  yang  berasal  dari  DPR  dan  usulan  dari  Presiden  dijadikan  sebagai bahan  pembanding.  Kemudian  usulan  tersebut  dibahas  bersama-sama  jika  ada kepentingan  daerah  maka  dibahas  bersama  DPD  jika  tidak  maka  hanya  DPR  dan pemerintah  yang  membahas  RUU  tersebut  yang  kemudian  mendapat  persetujuan bersama  menjadi  UU  atau  tidak  mendapat  persetujuan  bersama.  Kemudian  Amerika Serikat  Kekuasaan  Legislatif  Amerika  Serikat  diberikan  sepenuhnya  kepada  sebuah Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari sebuah Senat  dan Dewan Perwakilan Rakyat tanpa    campur  tangan  Presiden.  Dalam  struktur  ketatanegaraan  Indonesia,  bahwa pemegang  fungsi  legislasi  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat yang  dilakukan  secara bersama-sama  dengan  Presiden  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama.  Apabila tidak  mendapatkan  persetujuan  bersama  maka  RUU  tersebut  tidak  dapat  menjadi undang-undang.  Sehingga  fungsi  legislasi  di  Indonesia  bersifat Joint  function. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. Fungsi legislasi didominasi oleh DPR dan Presiden. Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Kedua kamar tersebut disebut Senate dan House of Representative.  Semua  undang-undang  terlebih  dahulu  harus  disetuju  oleh  kedua kamar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Riswanto, “Strategi  Politik -Hukum  Meningkatkan  Kualitas  Kinerja  DPR  RI  Dalam Produktivitas Legislasi Nasional,” Jurnal Cita Hukum Vol.4, No. 2, 2016.
Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Serikat”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat
C.S.T.  Kansil,  1986, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Balai  Pustaka, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie.  2006. Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Jimly Asshiddiqie. 2016. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Miki  Pirmansyah, “Eksistensi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Bikameral  Di Indonesia,” Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014.
Muhamad  Rezky  Pahlawan,  Asip  Suyadi,  dan  Wahib.    2020. Hukum  Tata  Negara, Pamulang: Unpam Press.
Saldi Isra, “Hubungan Presiden Dan DPR,” Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 3, 2013.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2013.  “ Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat” , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sri  Hastuti  Puspitasari, “Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga Negara  Sebagai  Salah  Satu  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum Vol.21, No. 3, 2014.
Stevanus  Evan  Setio,  “Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2013.