Journal of Business and Management Review Vol. 1 No. 2 2020 Page 076-089 DOI: 10.47153/jbmr12.172020 *Corresponding Author Email address: cahyaniyubi@gmail.com

## Journal of Business and Management Review JBMR
homepage: http://profesionalmudacendekia.com/index.php/jbmr
Tax Avoidance of Mining Companies From the Return on Assets , Institutional Ownership, and Audit Committee  Perspectives
Maratus Solihah 1 ,
Tjahjani Murdijaningsih 2* ,
Krisnhoe Sukma Danuta 3
1,2,3 Departement  of  Accounting,  Universitas  Wijaya  Kusuma  ,  Kampus  UNWIKU  Karangsalam, Banyumas, Indonesia

## ARTICLE INFO
ISSN: 2723-1097 Keywords:
Tax avoidance, ROA, Institutional ownership,
Audit Committee, Mining sector

## ABSTRACT
Taxes are the largest state revenue, but tax companies are a burden that can reduce profits received by shareholders. Then in 2019 tax revenue from the mining sector in 2019 experienced a significant decline. Based on this, this study aims to see how the level of profitability of companies, institutional ownership and audit committees affect mining companies in avoiding taxes. By using 19 company samples for the 2016-2018 period, researchers found that profitability and audit committees could increase corporate tax avoidance. whereas institutional ownership has no influence on tax avoidance.

## Introduction
Motivasi  perusahaan  untuk  membayar  pajak  sekecil  mungkin  karena  dengan membayar  pajak  berarti  mengurangi  kemampuan  ekonomis  perusahaan,  kondisi itulah  yang  menyebabkan  banyak  perusahaan  berusaha  mencari  cara  untuk meminimalkan  beban  pajak,  meminimalkan  beban  pajak  dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara,  mulai  dari  yang  masih  berada  dalam  bingkai  peraturan  perpajakan sampai  dengan  yang  melanggar  peraturan  perpajakan  (Sari,  2016).  Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah penghindaran  pajak  secara  legal  memanfaatkan  daerah  abu-abu  ( grey  area )  yang terdapat dalam undang-undang perpajakan.
Suatu  transaksi  di  indikasikan  sebagai  penghindaran  pajak  apabila  melakukan salah satu tindakan berikut: (a) Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak; (b) Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang
di  declare  dan  bukan  atas  keuntungan  sebenarnya  diperoleh;  (c)  Wajib  pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak, (Sari, 2019). Bagi negara, pajak menjadi pendapatan tetapi berbeda dengan perusahaan yang menganggap pajak merupakan biaya  yang  harus  dikeluarkan  sehingga  dapat  mengurangi  laba  bersih.  Perbedaan kepentingan  ini  menyebabkan  perusahaan  mengupayakan  tindakan  yang  dapat meminimalkan  pembayaran  pajak,  salah  satu  nya  dengan  menerapkan  praktik penghindaran pajak
Pada tahun 2016 data pajak yang disampaikan oleh Kordinator Sumber Daya Alam (SDA) Direktorat Litbang KPK Dian Patria mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang  pertambangan  rata-rata  menghindari  pajak  atau  mengemplang  pajak.  Dari data 11.000 izin tambang ada 4000 yang non clean and clear, izin tumpang tindih dan sebagian besar tidak membayar pajak (www.klinikpajak.co.id).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  suatu  perusahaan  dalam melakukan  tindakan  penghindaran  pajak,  tiga  di  antaranya  yaitu Return  on  Assets , kepemilikan institusional dan komite audit. Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA,  maka  akan  semakin bagus performa perusahaan  tersebut  (Handayani,  2017). Semakin  tinggi  ROA,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  penghindaran  pajak  suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah ( loopholes ) terhadap pengelolaan beban pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016).
Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Husna  (2019),  Kusuma  (2018), Irianto  dkk  (2017)  menyimpulkan  bahwa Return  on  Assets berpengaruh  signifikan positif terhadap penghindaran pajak, namun hasil tersebut berbeda dengan Winning (2018), dan Anissa (2017) yang menyimpulkan Return on Assets berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Irianto,  dkk  (2017),  menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusional  merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir  tahun  dibandingkan  dengan  jumlah  saham  yang  beredar  di  perusahaan tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  Riyan  (2018),  Sarah  (2019),  Waluyo  (2017) menyimpulkan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  penghindaran  pajak.  Sedangkan  menurut  Husna  (2017),  menyimpulkan
bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penghindaran pajak
Sari  (2016),  menyatakan  bahwa  komite  audit  merupakan  suatu  komite  yang beranggotakan  satu  atau  lebih anggota  komisaris  dan keberadaannya terbebas  dari pengaruh  direksi,  eksternal  auditor  dan  hanya  bertanggung  jawab  kepada  dewan komisaris.  Fungsi  dari  komite  audit  yakni  sebagai  pengawas  dalam  pembuatan laporan  keungan  dan  pengawasan  internal.  Komite  audit  dapat  memproses  calon auditor  termasuk  jasa  imbalannya  yang  disampaikan  kepada  dewan  komisaris melalui pengawas.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji dan Suharno (2018), Sari (2016), Riyan (2018) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran  pajak  (tax  avoidance).  Sedangkan  menurut  Waluyo  (2017), menyimpulkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penghindaran pajak (tax avoidance
Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara. Selain itu hasil penelitian sebelumnya menyebutkan terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak.
Perusahaan  sektor  pertambangan  merupakan  perusahaan  yang  paling  banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak ilegal maupun  legal.  Penelitian  ini  berusaha  menemukan  bukti-bukti  empiris  mengenai pengaruh Return  on  Assets ,  kepemilikan  institusional  dan  komite  audit,  terhadap penghindaran pajak.
Alasan pemilihan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian didasarkan pada dua  hal, yang pertama karena  masih sedikit penelitian yang membahas studi kasus  perusahaan  sektor  pertambangan,  dan  yang  kedua  karena  merupakan  salah satu  sektor  yang  berpotensi  dan  kerap  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak adalah sektor pertambangan, sektor ini merupakan salah satu sektor setrategis yang menjadi  andalan  Indonesia.  Akan  tetapi,  pengelolaan  sektor  ini  belum  cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan  banyaknya  kasus  mengenai  penghindaran  pajak  di  Indonesia  yang dilakukan perusahaan sektor pertambangan batu bara.
Fantastisnya  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan  industri  pertambangan  batu  bara, ternyata kontribusi pajaknya selalu mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2019. Data dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  mengatakan  penerimaan  pajak  dari  sektor pertambangan mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2017 yaitu berkontribusi sekitar  5,3%  terhadap  penerimaan  pajak,  setelah  pertumbuhan  pajaknya  -28,1% ditahun  2016  atau  sebesar  3,9%  dan  pada  tahun  2018  penerimaan  pajak  sektor pertambangan  mengalami  pertumbuhan  tinggi  hingga  mencapai  69,9%,  meskipun demikian  ditahun  2019  kementrian  keuangan  mencatat  penerimaan  pajak  sektor pertambangan mengalami anjlok 20,6% (Katadata.co.id). Karena adanya penerimaan pajak yang fluktuatif atau naik turun pertumbuhannya tersebut tidak bisa dilepaskan dari  permasalahan  penghindaran  pajak  oleh  pelaku  industri  pertambangan,  dari permasalahan tersebut  maka  peneliti  mengambil  objek  penelitian  pada  perusahaan pertambangan karena kasus penghindaran pajak masih berlaku sampai saat ini dan masih perlu untuk diteliti..

## Agency Theory
Teori  Agensi  menyatakan  hubungan  kontrak  antara  agen  (manajemen  suatu usaha)  dan  principal  (pemilik  usaha).  Agen  melakukan  tugas-tugas  tertentu  untuk prinsipal,  prinsipal  mempunyai  kewajiban  untuk  memberi  imbalan  pada  si  agen (Hendriksen dan Breda, 1992).  Pemilik memiliki kepentingan laba atas perusahaan, sedangkan  agen  memiliki  kepentingan  atas  insentif.  Insentif  bagi  manajer  akan meningkat jika kinerja juga meningkat. Kinerja manajer ditunjukkan dengan jumlah laba yang tinggi.
Adanya  pajak  menyebabkan  pengurangan  laba  yang  ditujukan  kepada perusahaan  atau  pemilik  perusahaan.  Jumlah  pajak  akan  menurunkan  laba  dan umumnya pemilik perusahaan dan perusahaan tidak melaporkan pendapatan mereka dengan  baik.  Akibatnya,  pihak-pihak  ini  cenderung  menghindari  pajak  dengan sengaja untuk mengurangi beban pajak.

## Penghindaran Pajak
Menurut  Dwi  dan  Muhammad  (2007)  Penghindaran  pajak  yaitu  suatu  skema transaksi yang ditunjukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan  (loophole)  ketentuan  perpajakan  suatu  negara,  sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.
Penghindaran  pajak  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  pelanggaran undang-undang perpajakan karena dalam hal ini pelaku wajib pajak melakukan usaha
meminimumkan  atau  meringankan  beban  pajak  dengan  ketentuan  yang  telah  di mungkinkan  oleh  undang-undang  pajak.  Meskipun  telah  di  upayakan  dengan menciptakan kebijakan  yang  memadai, tidak  jarang  ditemui  berbagai  kendala  atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, (Sari, 2019).
Surbakti (2012), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak (penghindaran pajak) yaitu :
a)  Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
b)  Seringkali  memanfaatkan  loopholes  (celah)  dari  undang-undang  atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
c)  Terdapat  unsur  kerahasiaan.  Biasanya  konsultan  yang  ditunjuk  perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.
Ada beberapa pengukuran penghindaran pajak perusahaan yang digunakan dalam literatur sebelumnya antara lain Effective Tax Rates , Cash Effective Tax Rate, Book Tax  Different  (BTD)  dan  Residual  Book-Tax  Gap.  Penelitian  ini  menggunaan  Cash Effective Tax Rates karena Cash Effective tax rate (CETR) digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek yang dapat  mengambarkan kegiatan  penghindaran  pajak  oleh  perusahaan  karena Cash  ETR tidak  terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. CETR juga menggambarkan semua aktivitas tax avoidance yang mengurangi pembayaan  pajak  kepada  otoritas  perpajakan.  Selain  itu  pengukuran  pajak menggunakan  Cash  ETR  dapat  menjawab  atas  permasalahan  dan  keterbatasan pengukuran  penghindaran  pajak  berdasarkan  model  GAAP  ETR  (Herawati  dan Ekawati, 2016)
CETR  menjelaskan  rasio  antara  pembayaran  pajak  yang  dibayarkan  perusahaan dari  laba  perusahaan  sebelum  pajak.  Ketika  CETR  naik  maka  penghindaran  pajak turun begitu juga sebaliknya Dalam penelitian ini CETR menjelaskan persentase atau rasio  antara beban pajak  penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan  dari total pendapatan  perusahaan  sebelum  pajak.  Semakin  besar  CASH  ETR  ini mengindikasikan  semakin  rendah  tingkat  penghindaran  pajak  perusahaan  dan
sebaliknya.  Penggunaan  proksi  CETR  diharapkan  dapat  merefleksikan  aktivitas penghindaran pajak jangka pendek yang dibayarkan dengan kas.

## Return on Assets dan Penghindaran pajak
Teori  agensi  menyebutkan  bahwa  kepentingan  manajemen  akan  mempengaruhi kebijakan  yang  diambil  oleh  perusahaan  salah  satunya  kebijakan  pajak.    Ketika manajemen  berhasil  memberikan  laba  yang  tinggi,  maka  menunjukkan  kinerjanya baik. Kinerja tersebut akan mempengaruhi insentif yang diterima manajer. Karena itu manajer memiliki motivasi untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.
ROA  memiliki  keterkaitan  dengan  laba  bersih  perusahaan  dan  pengenaan  pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Hal ini  akan  mendorong  perusahaan  baik  dari  pihak  internal  maupun  eksternal perusahaan  untuk  melakukan  perencanaan  pajak.  Sehingga  kecenderungan  untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan akan meningkat, hal ini disebabkan oleh perusahaan menginginkan keuntungan sebesar besarnya.
Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh Husna (2019),  Kusuma (2018), Irianto dkk (2017) yang menyimpulkan Return on Assets berpengaruh positif signifikan  terhadap  penghindaran pajak  (penghindaran  pajak). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

## H1: ROA berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak

## Kepemilikan Institusional dan Penghindaran pajak
Menurut  Annisa  (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pemilik institusional  memainkan  peran  penting  dalam  memantau,  mendisiplinkan  dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk  meminimalkan  tindakan  penghindaran  pajak.  Kepemilikan  institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal.
Hal ini juga disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Meilasari, (2018) adalah besar kecilnya kosentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan. Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusioal  terhadap  penghindaran  pajak,  hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Riyan (2018), Anggraeni (2019), Waluyo (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  penghindaran pajak  (penghindaran  pajak),  apabila  jumlah  kepemilikan  institusional    tinggi  maka
akan  mengurangi  kemungkinan  dalam  penghindaran  pajak.  Investor-investor institusional  cenderung  akan  bertindak  hati-hati  dalam  menghasilkan  laba perusahaan dan memiliki ketaatan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku dalam menghasilkan  laba  diperusahaan,  sehingga  dapat  mengontrol  dan  mengawasi manajemen  dalam  menghasilkan    laba.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis penelitian ini adalah

## H2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## Komite Audit Dan Penghindaran Pajak
Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan  yang  terjadi  dalam  suatu  perusahaan.  Para  dewan  perusahaan  sering memberikan  tanggung  jawab  kepada  komite  audit  terhdap  kesalahan  pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  komite  audit  dapat  mengurangi terjadinya  kecurangan  penghindaran  pajak  perusahaan  karena  komite  audit  dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.
Dewi  dan  Jati  (2014),  Puji  dan  Suharno  (2018),  Sari  (2016),  Riyan  (2018), menyimpulkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga akan memperkecil  kemungkinan  aktivitas  penghindaran  pajak  yang  dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka hippotesis penellitian ini adalah
H3. Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## Metode

## Sampel dan Data
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  sub  sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016- 2018  sebanyak  23  perusahaan.  dari  jumlah  tersebut  kemudian  dikurangi  dengan perusahaan yang tidak menyediakan data secar lengkap  sebanyak 3 perusahaan dan
1  perusahaan  karen  memiliki  ROA  negatif.  Sehingga  diperoleh  jumlah  sampel sebanyak 19 perusahaan atau 57 pengamatan.

## Variabel Penelitian
Variabel Terikat (Dependent Variabel) adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran pajak (Y) dengan proksi CETR.
Variabel  Bebas  (Independent  Variabel)  adalah  variabel  yang  mempengaruhi atau  sebab  perubahan  timbulnya  variabel  terikat.  Variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Return  on  Assets (X1),  Kepemilikan Institusional (X2) dan Komite Audit (X3).

## Definisi Operasional Variabel
Berikut  ini  akan  dijelaskan  mengenai  definisi  konseptual  dan  operasional  variabel yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:
Penghindaran pajak (Y)
Penghindaran  pajak  atau  Penghindaran  pajak  dipenelitian  ini  diukur  dengan menggunakan rasio Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR menjelaskan rasio antara pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan dari laba perusahaan sebelum pajak
𝐶𝐸𝑇𝑅 = × 100%

## Return on Asset (X1)
ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggukan total aktiva yang ada.

## 𝑅𝑂𝐴 = 𝐿𝐴𝐵𝐴 𝑆𝐸𝑇𝐸𝐿𝐴𝐻 𝑃𝐴𝐽𝐴𝐾
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 × 100%

## Kepemilikan Institusional (X2)
Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase (%). Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut.
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 × 100%

## Komite Audit (X3)
Pengukuran  komite  audit  dilihat  berdasarkan  jumlah  komite  audit  pada  suatu perusahaan.
𝐾𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  regresi  data  panel  dengan model regresi sebagai berikut:
𝐶𝐸𝑇𝑅 𝑖𝑡 = 𝑎 +   b 1 ROA it + b 2 KI it + b 3 𝐾𝐴 𝑖𝑡 + 𝑒 Keterangan : CETR  = Penghindaran pajak (CETR)
a = Konstanta bn = Koefisien Regresi X1 = ROA X2 = Kepemilikan Institusional (KI) X3 = Komite Audit (KA) i = Unit Cross Section
t = Periode Waktu (time series)
e = error
untuk  pengujian  digunakan  Common  Effect  Model,  yang  kemudian  di  uji  asumsi klasik untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi

## Hasil dan Pembahasan
Setelah  proses  tabulasi  dan  olah  data  maka  diperoleh  hasil  dari  regresi  data  panel menggunakan common effect model sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil analisis regresi
No. Variabel Bebas Koefisien Regresi t hitung p-value 1 Return on Assets (X 1 ) -1,720 -2,926 0,005 2  Kepemilikan institusional (X 2 ) -0,013 -0,057 0,955 3  Komite audit (X 3 ) -0,704 -2,606 0,012 Konstanta     = 88,686 R Square =  0,194
F hitung =  4,255; Prob = 0,009

## Pengaruh Return on Asset terhadap Penghindaran pajak
Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi data panel pada Tabel 14 di atas, dapat diketahui nilai thitung variabel Return on Assets (-2,926) lebih kecil dari nilai - ttabel  (-1,674)  atau  nilai  signifikansi  (0,005)  lebih  kecil  dari  nilai  α  (0,05).  Hasil  uji statistik tersebut menunjukkan bukti bahwa Return on Assets berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada
perusahaan pertambangan sub sektor tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan  bahwa Return  on  Assets berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penghindaran  pajak  pada  perusahaan  sub  sektor  pertambangan  batu  bara  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2016-2018, diterima.
Hubungan  tersebut  memberikan  bukti  bahwa  semakin  tinggi Return  on  Assets akan  selalu  di ikuti  dengan semakin  rendahnya  CETR  yang berarti  semakin  tinggi tingkat penghindaran pajaknya dan sebaliknya, pada perusahaan pertambangan sub sektor tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2018.
Adanya hasil hubungan negatif antara ROA dengan CETR tersebut disebabkan oleh adanya nilai ROA yang  rendah pada data perusahaan pertambangan batu bara dan adanya nilai CETR yang tinggi  pada perusahaan pertambangan batu bara dan sebaliknya, yang menyebabkan adanya hasil yang negatif dalam penelitian ini atau dapat  disimpulkan  bahwa  ROA  berpengaruh  positif  terhadap  Penghindaran  pajak karena sifatnya berkebalikan dengan CETR. Pengaruh secara negatif dan signifikan menggambarkan  bahwa  pada  perusahaan  pertambangan  sub  sektor  tambang  batu bara, menunjukkan tingkat profitabilitas khususnya ROA pada tahun 2016-2018 tidak stabil atau fluktuatif dan rata-rata nilai ROA yang tinggi diikuti dengan nilai CETR yang rendah, dengan tingkat ROA yang tidak stabil maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahan pertambangan semakin tinggi. Karena perusahaan dengan laba yang  besar  akan  lebih  leluasa  untuk  memanfaatkan  celah  (loopholes)  terhadap pengelolaan  beban  pajaknya.  Laba  yang  meningkat  mengakibatkan  profitabilitas perusahaan  juga  meningkat.  Peningkatan  laba  mengakibatkan  jumlah  pajak  yang harus  dibayar  juga  semakin  tinggi  atau  dapat  dikatakan  ada  kemungkinan  upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Nurul Husna (2019), Dwi Kusuma (2018), Irianto dan Bambang (2017) yang juga menemukan bukti bahwa Return on Assets berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak).

## Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak
Mengacu pada  ringkasan hasil  analisis regresi  data  panel  dapat  diketahui  nilai thitung variabel kepemilikan institusional (-0,057) lebih besar dari nilai -ttabel (-1,674) atau  nilai  signifikansi  (0,955)  lebih  besar  dari  nilai  α  (0,05).  Hasil  uji  tersebut menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  namun  tidak
signifikan  terhadap  CETR  atau  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap penghindaran  pajak.  Dengan  demikian,  maka  hipotesis  kedua  yang  menyatakan bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap penghindaran  pajak  pada  perusahaan  sub  sektor  pertambangan  batu  bara  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2016-2018, ditolak.
Nilai  signifikansi  yang  di  atas  nilai  alpha  menunjukkan  bahwa  kepemilikan institusional  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penghidaran  pajak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  keberadaaan  pemilik  institusi  tidak  dapat  memberikan pengaruh bagi manajer untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak.

## Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran pajak
Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi data panel pada Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa nilai thitung variabel komite audit (-2,606) lebih kecil dari nilai - ttabel  (-1,674)  atau  nilai  signifikansi  (0,012)  lebih  kecil  dari  nilai  α  (0,05).    Hasil  uji statistik  tersebut  membuktikan  bahwa  komite  audit  mempunyai  pengaruh  yang negatif dan signifikan terhadap CETR atau positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode  tahun  2016-2018.  Dengan  demikian,  maka  hipotesis  ketiga  yang menyatakan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap penghindaran  pajak  pada  perusahaan  sub  sektor  pertambangan  batu  bara  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2016-2018, ditolak.
Adanya  hasil  hubungan  yang  negatif  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  nilai komite audit yang tinggi pada data perusahaan tambang batu bara dan adanya nilai CETR yang lebih rendah pada data perusahaan tambang batu bara yang menyebabkan munculnya  hubungan  yang  negatif  atau  hubungan  yang  positif  terhadap penghindaran pajak (CETR merupakan proksi dari Penghindaran pajak yang sifatnya berlawanan). Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan komite audit dalam mekanisme tata  kelola  perusahaan  kurang  berperan  aktif  dalam  penetapan  kebijakan  terkait besaran  tarif  pajak  efektif  perusahaan  dan  lebih  cenderung  untuk  mejalankan tugasnya  secara  netral  dan  tepat  berdasarkan  regulasi  yang  ditetapkan.  Jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Atau bisa dikatakan bahwa tingginya jumlah komite audit tidak menentukan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Dewi  dan  Jati  (2014)  yang mengemukakan  bahwa  komite  audit  merupakan  komite  yang  bertanggung  jawab
mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Dari hasil penelitian memiliki arti bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka semakin tinggi tingkat pinghindaran pajak yang dilakukan. Secara empiris,  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  temuan  studi  sebelumnya  yang dilakukan oleh Waluyo (2017), Noor Mita Dewi (2019), dan Abrar (2018), yang juga menemukan  bukti  bahwa  komite  audit  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak).

## Kesimpulan
Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak dilakukan. Penelitian ini memberikan  kontribusi  dengan  memperluas  dan  menambah  literasi  dalam  studi mengenai  hubungan  profitabilitas,  kepemilikan  institusional  dan  komite  audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016- 2018.  Dengan  menganalisis  data  panel  dari  19  perusahaan  diperoleh  hasil    bahwa return on asset dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  Namun  dari  hasil  olah  data  membuktikan  bahwa  kepemilikan  institusional tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  pada  perusahaan pertambangan periode 2016-2018.
Penelitian ini memiliki  beberapa keterbatasan yaitu p eriode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan kurun waktu tiga tahun yaitu 2016-2018 sehingga data  yang  digunakan  kurang  mencerminkan  kondisi  perusahaan  dalam  jangka panjang. Kemudian koefisien determinasi  (R2) dari hasil analisis regresi data panel dalam  penelitian  ini  relatif  kecil  yang  mengindikasikan  masih  terdapat  variabel- variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  penghindaran  pajak  (penghindaran  pajak) seperti  kualitas  audit,  leverage,  ukuran  perusahaan.  Untuk  penelitian  yang  akan datang, peneliti selanjutnya dapat menggunakan jangka  waktu  yag lebih lama dan juga mempertimbangkan penggunaan variabel lainnya

## Daftar Pustaka
Alika, Rizky. (2019). Penerimaan Pajak sektor tambang anjlok 20,6% menjadi Rp 43,21 Triliun.  Katadata.co.id.  Diakses  pada  14  Januari  2020  melalui https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/hingga-september-penerimaan- pajak-sektor-tambang-anjlok-
206#aoh=15789794935611&amp_ct=1578980102549&referrer=https%3A%2F%2F www.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
Annisa,  N.A.,  L.  Kurniasih.  (2012).  Pengruh  Corporate  Govrnance  terhadap Penghindaran  pajak.  Dalam  Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing,  8(2):  h:123-136. Universitas sebelas Maret.
Dewi, K dan I.K. Jati. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana. 6 (2): 249-260.
Dewinta,  Ida  Ayu  Rosa.,  dan  Putu  Ery  Setiawan.,  2016.  ”Pengaruh  Ukuran Perusahaan,  Umur  Perusahaan,  Profitabilitas,  Leverage,  dan  Pertumbuhan Penjualan  Terhadap  Penghindaran  pajak”.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, Vol. 14, No. 3.
Dwi, R,H, dan Ferry Mochammad. (2007). Inside Tax, PT Dimensi Internasional Tax, Jakarta.
Handayani,  Rini.  (2017).  Pengaruh Return  on  Assets (ROA),  Leverage  dan  Ukuran Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  pajak  pada  Perusahaan  Perbankan  yang listing di BEI Periode 2012-2015. Jurnal  Akuntansi Maranatha, Vol.10 No.1 Mei 2018. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
Heidy, P,D dan Meila, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2 Oktober 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.
Herawati, Hety dan Diah Ekawati. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 4 No. 1
Husna,  Nurul  dan  Fajriana.  (2019).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak. Skrpsi. Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang.
Irianto, Bambang dkk. (2017). The Influence of Profitabilty, Leverage, Firm Size and Capital  Intensity  Towards  Penghindaran  pajak  ISSN  :  2372-4978  International Journal of Accounting and Taxation Vol.5, No. 2 December 2017.
Maharani,  I.  G.  A.  C.,  &  Suardana,  K.  A.  (2014).  Pengaruh  Corporate  Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Penghindaran pajak Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi, 525- 539.
Meila,  Sari  dan  Devi.  (2018).  pengaruh  corporate  governance  dan  profitabilitas terhadap  penghindaran  pajak.  Jurnal  Akuntansi,  Prodi.  Akuntansi  –  FEB, UNIPMA, Vol. 2, No.2, Oktober 2018. Universitas PGRI Madiun.
Putu,  Wining,  A  dan  Ramantha.  (2018).  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage, Kepemilikan Institusional, pada Penghindaran pajak. ISSN : 2302-8556 E-jurnal Akuntansi. Vol. 22. No 3 Maret 2018 Universitas Udayanan.
Riyan.  Dkk.  (2018).  The  Effect  of  Management  Compensation  and  Good  Corporate Governance on Penghindaran pajak In Property And Real Estate Company By Firm Size As The Moderating Variables. Universitas Pandaran Semarang.
Sari,  L.I.  (2019).  Analisis  Pengaruh Return  on  Assets ,  Debt  to  Equity  Ratio,  Debt  to Assets  Ration,  dan  Curent  Ratio  dan  Financial  Lease  Terhadap  Penghindaran pajak  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Periode 2012-2017. Jurnal Sains, Akuntansi Manajemen Vol.1 No.1 Januari 2019. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
Sari, O. Yoli. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2012-2014). Skripsi, Universitas Andalas.
Suharno  &  Puji  L.,Fadjar  H.  (2018).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  dan  Sales Growth  terhadap  Penghindaran  pajak.  Jurnal  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.
Surbakti,  Theresa  Adelina  Victoria.  (2012).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  dan Reformasi  Perpajakan  Terhadap  Penghindaran  pajak  di  Perusahaan  Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008- 2010. Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Waluyo. (2017). The Effect of Good Corporate Governance on Penghindaran pajak : Empiricial  Study  of  the  Indonesian  Banking  Company.  ISSN  :  2580-1481.  The Accounting  Journal  of  Binaniaga  Vol.02  No.02  December  2017.  Marcu  Buana University, Jakarta.
Website Klinik Pajak. Diakses pada 16 Junuari 2020 melalui www.klinik pajak.co.id.