## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Pemilu, Ketentuan
Afirmatif, Wanita Legislatif

## INFO ARTIKEL
Keyword: General Election, Affirmative Provisions, Legislative Women

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919
OPTIMALISASI KUOTA TIGA PULUH PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
OPTIMIZATION QUOTA THIRTY PERCENT OF WOMEN'S REPRESENTATIVES IN THE REGIONAL PEOPLE'S COUNCIL (DPRD) WEST SUMATERA PROVINCE ON
LEGISLATIFE ELECTION IN 2014

## Agus Susanto
Anggota Komisi VIII DPR RI e-mail: agus_ug@yahoo.co.id

## Andi Mustari Pide
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Ekasakti e-mail: veteran26@yahoo.com

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  telah  menetapkan  representasi  perempuan dalam  pemilihan  umum  sebagai  ketentuan  afirmatif,  dan  sebagai  tindak  lanjut Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  menetapkan  persyaratan  representasi  perempuan paling sedikit tiga puluh persen sebagai calon anggota legislatif untuk partai politik yang  berpartisipasi  dalam  pemilihan Tapi  secara  empiris  hasil  pemilihan  legislatif tahun 2014 belum di sisi perempuan, karena ternyata kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera  Barat  didominasi  laki-laki  dan  kurang  dari  sepuluh  persen  diisi  anggota perempuan. Jika  diperiksa  dari  ketentuan  pemenuhan  kuota  perwakilan  perempuan tiga  puluh  persen,  maka  komposisi  anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  tidak sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. Kondisi  ini  menunjukkan  belum representatif  dan  belum  optimal  memberdayakan  perempuan  dalam  politik  di Sumatera Barat.

## ABSTRACT
Law  Number  8  Year  2012  has  stipulated  the  representation  of  women  in  general elections  as  affirmative  provisions,  and  as  a  follow  up  the  General  Election Commission  (KPU)  stipulates  the  requirement  of  women  representation  of  at  least thirty percent as candidates for legislative member for political parties participating in the election. But empirically the results of legislative elections in 2014 have not been on the side of women, because it turns out the seats of members of the Regional House of Representatives (DPRD) West Sumatra Province is dominated by men and less than ten percent filled female members. If examined from the rules of fulfilling the quota of thirty percent female representation, then the composition of members of West Sumatra Provincial DPRD is not in accordance with the provisions of the law. This condition shows not yet representation and not optimally empower women in politics in West Sumatra .

## A. Pendahuluan
Dalam  sistem  pemerintahan  demokrasi, lembaga  perwakilan  merupakan  unsur  yang paling penting di samping unsur-unsur lainya seperti,  sistem  pemilihan,  persamaan  di depan  hukum,  kebebasan  mengeluarkan pendapat,  kebebasan  berserikat  dan  lain sebagainya.  Setiap  sistem  demokrasi  adalah ide  bahwa  warga  negara  seharusnya  terlibat dalam  hal  tertentu  di  bidang  pembuatan keputusan-keputusan  politik,  baik  secara langsung  maupun  melalui  wakil  pilihan mereka dilembaga perwakilan (Dahlan Thaib, 2000 : 1)
Fungsi  yang  penting  dari  lembaga perwakilan  harus  disadari  benar-  benar  oleh setiap  anggota  lembaga  perwakilan  tersebut selaku  wakil-wakil  rakyat.  Kesadaran  bahwa setiap  keputusan  lembaga  perwakilan  ini akan  membawa  akibat  langsung  atau  tidak terhadap  keuntungan  atau  kerugian  bagi rakyatnya
Rekruitmen  politik  dapat  dilakukan secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  oleh partai  politik  atau  dengan  melibatkan  peran partai  politik  guna  mengisi  jabatan-jabatan politik yang tersedia dalam struktur organisasi  kenegaraan.  Partai  politik  adalah sarana  rekruitmen  politik  untuk  menyeleksi kader-kader  yang  nantinya  akan  dipilih  oleh rakyat untuk duduk salah satunya di lembaga
legislatif.
Berkaitan  dengan  masalah  Pemilihan Umum  dan  Demokrasi  di  Indonesia  Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa:
“Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan  Umum  merupakan  salah  satu pilar  utama  dari  sebuah  proses  akumulasi kehendak  masyarakat,  sehingga  Pemilu sekaligus  merupakan  prosedur  demokrasi untuk  memilih  pemimpin.  Diyakini  pada sebagian  masyarakat  beradab  di  muka bumi  ini,  Pemilu  adalah  mekanisme pergantian  kekuasaan  (suksesi)  yang paling  aman  dibandingkan  dengan  cara- cara lain”. ( Nur Hidayat Sardini, 2011 : 1)
Mengenai pengertian Pemilihan
Umum, dikatakan Ramlan Surbakti bahwa Pemilihan  Umum  juga  dapat  dirumuskan sebagai:
1. Mekanisme  pendelegasian  sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta Pemilu  dan/atau  calon  anggota  DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah  untuk  membuat  dan  melaksana kan  keputusan  politik  sesuai  dengan kehendak rakyat.
2. Mekanisme perubahan politik mengenai  pola  dan  arah  kebijakan publik,  dan/atau  mengenai  sirkulasi elit, secara periodik dan tertib.
3. Mekanisme pemindahan berbagai macam  perbedaan  dan  pertentangan kepentingan  dari  masyarakat  kedalam lembaga  legislatif  dan  eksekutif  untuk dibahas dan diputuskan  secara terbuka dan  beradab. ( Ramlan  Surbakti,  2008  : 31-32)
Kuota tiga puluh persen bagi perempuan sebagai calon anggota
legislatif  sebenarnya  telah  diakomodasi pertama kalinya pada Pemilu Tahun 2004.
Selanjutnya  dalam  Pemilu  Tahun  2009 dan  Pemilu  Tahun  2014  juga  diakomodir ketentuan  yang sama mengenai  kuota tiga puluh  persen  bagi  perempuan  sebagai calon  anggota  legislatif.  Pada  Pemilu Tahun  2014  sebagaimana  diatur  dalam UU  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD  dan  UU  Nomor  2  Tahun  2008 tentang  Partai  Politik,  kuota  keterlibatan perempuan  dalam  dunia  politik  adalah sebesar  30%  (tiga  puluh  persen).  Dari ketentuan  di  atas  terlihat  jelas  bahwa negara sudah mengakui kesetaraan gender
antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam
dunia politik. Meskipun demikian ketentuan  kuota  30%  (tiga  puluh  persen) keterwakilan perempuan tetap saja menuai
kontroversi.
Pada  Pemilu  legislatif  Tahun  2014  di Provinsi  Sumatera  Barat,  telah  terpilih  65
(enam  puluh  lima)  anggota  DPRD
Provinsi  Sumatera  Barat.  Dari  komposisi
65  (enam  puluh  lima)  anggota  DPRD
Provinsi  Sumatera  Barat  tersebut  terdiri dari  59  (lima  puluh  sembilan)  orang  diisi oleh anggota laki-laki dan 6 (enam) orang diisi  oleh  anggota  perempuan.  Jika  dikaji dari  aturan  pemenuhan  kuota  30%  (tiga puluh  persen)  keterwakilan  perempuan, maka  komposisi  anggota  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat  tersebut  belum  sesuai
dengan  ketentuan  undang-undang  Pemilu legislatif,  karena  hanya  11%  (sebelas persen)  saja  keterwakilan  perempuan. Sekarang pada saat penelitian ini
dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari unsur perempuan ada 7  (tujuh)  orang,  penambahan  jumlah tersebut karena adanya proses penggantian antar  waktu  (PAW)  dari  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS).
Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini mengkaji :
1. Bagaimanakah  prosedur  pemenuhan kuota  tiga  puluh  persen  keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum
Tahun 2014?
2. Apakah  kendala-kendala  pelaksanaan pemenuhan  kuota  tiga  puluh  persen keterwakilan  perempuan  di  DPRD
Provinsi Sumatera Barat pada
Pemilihan Umum Tahun 2014?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang prosedur  dan  pelaksanaan  serta  kendala- kendala dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di DPRD
Provinsi  Sumatera  Barat  pada  Pemilihan Umum  Tahun  2014.  Adapun  Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah metode  pendekatan yuridis  normatif
sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung dengan  pendekatan yuridis  empiris, yaitu pendekatan  masalah  melalui  penelitian hukum  dengan  melihat  norma  hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan  dengan  permasalahan  yang ditemui  dalam  penelitian.  (Amirudin,
2006: 133)
C. Prosedur Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD
Provinsi  Sumatera  Barat  Pada  Pemilihan Umum Tahun 2014
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera  Barat  adalah  badan legislatif unikameral Provinsi Sumatera Barat Indonesia.  Dewan  ini  terdiri  dari  65  (enam puluh lima) anggota yang dipilih berdasarkan daftar  terbuka  dari  partai  dalam  pemilihan umum  legislatif.  Pemilihan  dilakukan  setiap lima  tahun  bersamaan  dengan  pemilihan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia. Sebelum  tahun  2014,  jumlah  kursi  untuk DPRD Sumatera Barat adalah 55 (lima puluh lima) kursi.Anggota DPRD Provinsi
Sumatera BaratPeriode 2014-2019 terdiri dari perwakilan  10  (sepuluh)  partai  politik  hasil pemilihan  umum  legislatif  2014,  dimana Perwakilan  Partai  Golkar  mengisi  perolehan kursi terbanyak. Berdasarkan Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2009,  struktur pimpinan  DPRD  Sumatera  Barat  terdiri  atas satu  orang  ketua  dan  tiga  orang  wakil  ketua
yang  dipilih  dari  partai  politik  berdasarkan urutan  perolehan  kursi  terbanyak.Dewan  ini berkantor di  Gedung DPRD Sumatera  Barat, yang berada di Ujung Jalan Khatib Sulaiman depan  persimpangan  yang  dijuluki  Simpang Oke. 1
Visi yang  akan  diwujudkan  oleh Sekretariat  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat adalah:“Terwujudnya  pelayanan  yang  ber- kualitas  dalam  mendukung  penyelenggaraan tugas,  fungsi  dan  kewenangan  DPRD Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  rangka menjadikan  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat sebagai DPRD yang terkemuka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.
Adapun  misinya  adalah:  adalah  sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan hubungan yang harmonis  antara  Dewan  dan  Lembaga Pemerintah lainnya.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan kesekre tariatan dibidang ketatausahaan, keuangan perlengkapan/perbekalan  serta  sarana  dan prasarana.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan kesekre tariatan  dalam  penyiapan  bahan-bahan persidangan,  pembuatan  risalah/  perumus an konsep produk dewan.
4. Mengoptimalkan  penyelenggaraan  pub- likasi  dan  informasi  serta  pengaduan/ penyampaian  aspirasi  masyarakat  dan menghimpun dokumentasi  serta pengelola an perpustakaan.
5. Meningkatkan  kecermatan  dan  ketelitian dalam  penyusunan  pembukuan  rencana anggaran,  pemeriksaan  berkas,  keuangan Dewan  dan  Sekretariat  DPRD  Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil penelitian yang
1 dprd.sumbarprov.go.id,  diakses  pada  tanggal  10 Januari 2017
penulis  lakukan  berkaitan  dengan  prosedur pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan  di  DPRD  Provinsi  Sumatera
Barat  pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2014 diperoleh penjelasan sebagai berikut:
“Proses  pemenuhan  kuota  tiga  puluh persen  keterwakilan  perempuan  di  DPRD Provinsi  Sumatera  Barat  pada  Pemilihan Umum  Tahun 2014 pada prinsipnya sama dengan pengajuan  calon  anggota legislatif melalui  prosedur  dan  mekanisme  yang panjang, yaitu: pertama , Pengajuan Peserta dan Persyaratan mengikuti Pemilu, kedua ,  Pendaftaran  Partai  Politik  sebagai Calon  Peserta  Pemilu, ketiga ,  Pengajuan Bakal  Calon  Anggota  DPRD  Provinsi, keempat , Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, kelima , pengawasan atas
Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bakal  Calon  Anggota  DPRD  Provinsi, keenam, Penyusunan Daftar Calon Sementara  Anggota  DPRD  Provinsi, ketujuh , Penetapan dan Pengumuan Daftar Calon  Tetap  Anggota  DPRD  Provinsi, kedelapan ,  Penetapan  Perolehan  Kursi Partai  Politik  Peserta  Pemilu, kesembilan , penetapan  perolehan  kursi  dan  calon terpilih.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  terhadap prosedur  dan  mekanisme  pemenuhan  kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  pada Pemilihan  Umum  Tahun  2014,  dilakukan sebagai berikut:
a. Pengajuan Peserta Pemilu dan Persyaratan mengikuti Pemilu.
Pasal  8  ayat  (2)  huruf  e  Undang-undang Nomor  8  Tahun  2012  menyebutkan bahwa:“Partai politik yang tidak memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara pada  Pemilu  sebelumnya  atau  partai politik baru dapat  menjadi  Peserta Pemilu setelah  memenuhi  persyaratan  menyerta
kan  sekurang-kurangnya  30%  keterwakil an  perempuan  pada  kepengurusan  partai politik tingkat pusat”.
b. Pendaftaran  Partai  Politik  sebagai  Calon Peserta Pemilu.
Pasal 15 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:“Dokumen persyarat- an pendaftaran Partai Politik sebagai calon Peserta  Pemilu  meliputi  surat  keterang-an dari  pengurus  pusat  partai  politik  tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya  30%  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pengajuan  Bakal  Calon  Anggota  DPRD Provinsi
Pasal  55  UU  Nomor  8  Tahun  2012  yang menyebutkan  bahwa:  “daftar  bakal  calon sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53 memuat  paling  sedikit  30%  keterwakilan perempuan”.Pasal  56  ayat  (2)  UU  Nomor 8  Tahun  2012  menkonkritkan  ketentuan Pasal 55 dengan menyebutkan bahwa: “Di dalam  daftar  bakal  calon  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dalam  setiap  3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.
d. Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Terhadap  kelengkapan  dan  kebenaran dokumen  persyaratan  administrasi  bakal calon  anggota  DPRD  Provinsi,  KPU Provinsi  melakukan  verifikasi  terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya  30%  keter-wakilan perempuan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  58  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor 8 Tahun 2012.
e. Pengawasan  atas  Verifikasi  Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.
Pengawasan  atas  pelaksanaan  verifikasi kelengkapan  administrasi  bakal  calon anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat dilakukan oleh Badan Pengawas
Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Provinsi Sumatera  Barat,  terutama  pemenuhan
ketentuan persyaratan mengenai 30% (tiga puluh  persen)  keterwakilan  perempuan yang  menjadi  fokus  pengawasannya. Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  61  UU Nomor 8 Tahun 2012.
f. Penyusunan  Daftar  Calon  Sementara Anggota DPRD Provinsi.
Bakal  calon  yanglulus  verifikasi  disusun dalam daftar calon sementara oleh Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  untuk daftar  calon  sementara  anggota  DPRD provinsi  yang  disusun  berdasarkan  nomor urut  dan  dilengkapi  dengan  pas  foto  diri terbaru dan ditandatangani  oleh ketua dan anggota  KPUProvinsi.  Selanjutnya  KPU Provinsi  mengumumkan  persentase  keter- wakilan  perempuan  dalam  daftar  calon sementara  partai  politik  masing-masing pada  media  massa  cetak  harian  nasional dan  media  massa  elektronik  nasional. Ketentuan  tersebut  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  62  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 2012.
g. Penetapan  dan  Pengumuan  Daftar  Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi.
Setelah  ditetapkan  dan  diumumkan  dalam daftar  calon  sementara  anggota  DPRD Provinsi, tahap selanjutnya adalah penetapan  daftar  calon  tetap  anggota DPRD  provinsi  oleh  KPU  Provinsi  yang disusun  berdasarkan  nomor  urut  dan dilengkapi  dengan  pas  foto  diri  terbaru. Selanjutnya KPU Provinsi mengumumkan dan mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalamdaftar calon  tetap  partai  politik  masing-masing pada  media  massa  cetak  harian  nasional dan  media  massa  elektronik  nasional sesuai  dengan  peraturan  KPU.  Ketentuan tersebut  diatur  dalam  Pasal  66  dan  Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.
h. Penetapan  Perolehan  Kursi  Partai  Politik Peserta Pemilu.
Perolehan  suara  partai  politik  untuk  calon anggota  DPRD  provinsi  ditetapkan  oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang  dihadiri  oleh  para  saksi  Peserta
Pemilu  dan  Bawaslu  Provinsi.  KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai  politik  untuk  calon  anggota  DPRD provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah  hari  pemungutan  suara.  Partai Politik  Peserta  Pemilu  harus  memenuhi ambang batas perolehan sekurang- kurangnya  3,5%  (tiga  koma  lima  persen) dari  jumlah  suara  sah  secara  nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan  kursi  anggota  DPR,  DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  206  dan Pasal 207 serta Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.
i. Penetapan  Perolehan  Kursi  dan  Calon Terpilih.
1) Penetapan Perolehan Kursi Perolehan  kursi  Partai  Politik  Peserta Pemilu  untuk  anggota  DPRD  Provinsi ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi  yang didasarkan  atas  hasil  penghitungan seluruh  suara  sah  dari  setiap  Partai Politik  Peserta  Pemilu  yang  memenuhi ambang batas perolehan suara di daerah pemilihan yang bersangkutan.
Selanjutnya  dari  hasil  penghitungan seluruh  suara  sah  ditetapkan  angka Bilangan  Pembagi  Pemilih  (BPP) DPRD  provinsi  dan  setelah  ditetapkan angka BPP, maka ditetapkan perolehan jumlah  kursi  tiap  Partai  Politik  Peserta Pemilu  di  suatu  daerah  pemilihan sebagaimana  yang  ditentukan  dalam Pasal 210 dan Pasal 211 serta Pasal 212 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2) Penetapan Calon Terpilih. Calon  terpilih  anggota  DPRD  provinsi dari  Partai  Politik  Peserta  Pemilu ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi  yang didasarkan  pada  perolehan  kursi  Partai Politik  Peserta  Pemilu  di  suatu  daerah pemilihan dengan ketentuan:

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
a) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
b) Apabila  terdapat  dua  calon  atau lebih  yang  memperoleh  suara  yang sama,  maka  ditentukan  berdasarkan persebaran  perolehan  suara  calon pada  daerah  pemilihan  dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
c) Apabila ada calon yang memperoleh suara  terbanyak  tetapi  jumlahnya kurang  dari  jumlah  kursi  yang diperoleh  Partai  Politik  Peserta Pemilu,  maka  kursi  yang  belum terbagi  diberikan  kepada  calon berdasarkan
perolehan suara
terbanyak berikutnya.
D. Kendala-kendala  Pelaksanaan  Pemenuh- an Kuota 30% Keterwakilan Perempuan
Di DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  berkaitan  dengan  kendala- kendala  pelaksanaan  pemenuhan  kuota  tiga puluh  persen  keterwakilan  perempuan  di DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  pada Pemilihan  Umum  Tahun  2014  diperoleh penjelasan bahwa:
“Banyak  persoalan  dan  kendala  serta faktor-faktor  dalam  pemenuhan  kuota minimal  30%  ini.  Dengan  penduduk mayoritas  indonesia  yang  setengahnya adalah  perempuan,  namun  daftar  dari pencalonan  kaum  perempuan  untuk  maju dalam  pencalonannya  secara  populatif masih  sangat  sedikit,  bukan  disebabkan dari kuantitatif yang kurang, atau keinginan perempuan yang minim, melainkan  ada  kebijakan  dari  banyak partai  yang  masih  diterapkan  oleh  banyak partai  politik  ini  calon  dari  perempuan cenderung menempatkan posisi
perempuan ke dalam second class . Bahkan terkadang  kehadiran  perempuan  dalam
partai  politik  merupakan  rivalitas  atau penghambat bagi laki-laki untuk memenangkan  pemilu  legislatif.Kuatnya pengaruh  dari  segi  budaya  hukum  atau ( legal culture ) masih besar. Kultural  yang berkaitan dengan posisi  perempuan dalam masyarakat,  budaya,  tradisi,dan  kebiasaan seperti banyak ditemukan di daerah daerah yang kental akan kebijakan dari budayanya atas perlakuan terhadap perempuan.
Berdasarkan  hasil  Pemilu  Legislatif yang  telah  dilaksanakan,  KPUD  Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa perolehan kursi  DPRD  untuk  kaum  perempuan  juga tidak  mencapai  angka  30%.  Dari  total kursi  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  (65 kursi)  yang  diperebutkan  oleh  11  partai politik  yang  memiliki  calon  anggota DPRD,  ternyata  hanya  6  (enam)  orang perempuan  yang  berhasil  meraih  kursi atau  hanya  11%  (sebelas  persen)  saja. Adapun  partai  politik  yang  memperoleh kursi dari keterwakilan perempuan, yaitu:Partai  Golongan  Karya  (Golkar) sebanyak  2  (dua)  kursi,  Partai  Nasional Demokrat  (Nasdem)  sebanyak  1  (satu) kursi, Partai Hati Nurani Rakyat  (Hanura) sebanyak  2  (dua)  kursi  dan  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP) sebanyak1 (satu) kursi.
Selanjutnya berkaitan dengan kendala yang dihadapi perempuan dalam pencalonan  anggota  legislatif  dijelaskan bahwa:
“Perubahan  wilayah  pemilihan  dan penempatan  calon  jadi  di  partai  adalah salah  satu  kendala,  karena  tidak  ada
gunanya  kalau  perempuan  calon  legislatif berada di urutan bawah, selain itu kendala dana  kampanye  yang  cukup  besar  bagi perempuan  caleg  yang  membiayainya sendiri.  Kompetisi  di  arena  kampanye akan  sangat  keras  antar  perempuan sendirimengingat  hanya  30%, lalu dengan caleg  laki-laki  dalam  pemilihan  terbuka yang  mana  paralaki-laki  tidak  asing  di dunia  publik/politik  bagi  masyarakat. Disinilah  kepiawaian  perempuan  caleg diuji,  apalagi  banyak  daerah-daerah  yang budaya patriarkhinya sangatkuat  dan daya penerimaan  terhadap  perempuan  yang berkiprah di dunia publik masih sangatrendah”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala- kendala  pelaksanaan  pemenuhan  kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Provinsi  Sumatera  Barat  pada Pemilihan  Umum  Tahun  2014  adalah sebagai berikut:
1. Faktor Politik, yaitu:
a. Politik  kaum  pria  yang  terlalu dominatif.  Pria  sangat  dominan dalam  memformulasikan  aturan- aturan  permainan  politik  dan  pria pulalah  yang  sering  mendefinisi standar  untuk  evaluasi  dalam  ruang publik  tersebut,  sehingga  pada akhirnya  kehidupan  politik  sering diatur  sesuai  dengan  norma,  nilai, dan  ketentuan  yang  dimiliki  oleh kaum pria.
b. Kurangnya dukungan partai. Sebenarnya  perempuan  memainkan peran  penting  dalam  kampaye  dan memobilisasi  dukungan  di  partai- partai  politik  dukungannya,  tetapi mereka tidak
memperoleh keuntungan  dari  kegiatan  yang mereka lakukan.
2. Faktor  Ideologis.  Salah  satu  persoalan
ideologis yang mengekang kaum perempuan  untuk  berkiprah  dalam dunia  politik  ialah  adanya  ungkapan yang  mengatakan  bahwa:  “ketika perempuan menjadi politisi, ia berhenti manjadi (seorang) ibu”.
3. Faktor  Kondisi Sosio-Kultural yang Mengekang.  Menurut  logika  seorang patriarki  peran  utama  perempuan  ialah sebagai  seorang  Ibu  dan  Istri,  oleh karena  itu  tidak  harus  memainkan peran selain sebagai “Ibu atau Istri”.
4. Faktor  Kurangnya  Kepercayaan  Diri. Kurangnya rasa kepercayaan diri adalah  salah  satu  penyebab  utama  atas kurang  keterwakilan  perempuan  dalam parlemen,
5. Faktor adanya persepsi bahwa “politik” sama  dengan  permainan  “kotor”. Persoalan  korupsi,  kolusi,  nepotisme (KKN)  dan  faktor-faktor  yang  saling terkait  ini  menyebabkan  ketakutan perempuan dan memprovokasi ketakut- an  mereka  sebagai  makhluk  bersih, terhormat, dan  tak  bercela,  dan menghalangi keterlibatan mereka dalam berkompetisi di ranah politik.
6. Faktor  Peran  Media  Massa.  Media massa yang ada masih kurang mendorong  peran  perempuan  dalam konteks  ruang  politik,  padahal  sebagai pilar  keempat  demokrasi  pengaruhnya sangat  besar  terhadap  opini  dan kesadaran  publik,  karena  perannya sebagai  pencatat  rangkaian  peristiwa yang  sedang  terjadi,  dan  sebagai pemberi  informasi  mengenai  opini publik.
7. Faktor  Sosio  ekonomi.  Kondisi  sosio- ekonomi  memainkan  peranan  yang menentukan  dalam  rekruitmen  anggota legislatif  perempuan.  Harus  diakui bahwa  sulit  bagi  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik ketika  perhatian  utamanya  adalah kelangsungan hidup keluarga.. 2
2 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Izzati, Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada tanggal 6 April 2017 di Padang.

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919

## E. Penutup
Berdasarkan  analisis  serta  pembahasan sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas, maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan
sebagai berikut:
Pertama, prosedur pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat  pada  Pemilihan  Umum
Tahun  2014  (1)  pengajuan  peserta  dan
persyaratan mengikuti Pemilu,
(2)
pendaftaran  partai  politik  sebagai  calon peserta  Pemilu,  (3)  pengajuan  bakal  calon anggota  DPRD  Provinsi,  (4)  verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi, (5) pengawasan atas verifikasi  kelengkapan  administrasi  bakal
calon anggota DPRD Provinsi, (6)
penyusunan  daftar  calon  sementara  anggota
DPRD Provinsi, (7) penetapan dan
pengumuan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, (8) penetapan perolehan kursi partai
politik peserta pemilu,
(9)penetapan
perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Kedua, kendala-kendala  pelaksanaan pemenuhan kuota tiga puluh persen
keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat  pada  Pemilihan  Umum
Tahun  2014  adalah  berasal  dari  (1)  faktor politik  karena  politik  kaum  pria  yang  terlalu dominatif  dan  kurangnya  dukungan  dari partai, (2) faktor ideologis, (3) faktor kondisi sosio  kultural  yang  mengekang,  (4)  faktor kurangnya  kepercayaan  diri,  (5)  faktor
adanya  persepsi  bahwa  politik  sama  dengan permainan  kotor,  (6)  faktor  peran  media massa dan (7) faktor sosio ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
A.  Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia,  Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2000 Eep Saefullah Fatah, “Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi Terhadap
Pemilu-Pemilu  Orde  Baru”,  Mizan
Pustaka  dan  Lab.  Ilmu  Politik  FISIP
UI, Jakarta, 1997
Hanif  Suranto  et.All,Kritis  Meliput  Pemilu,
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2008
M Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif ,  Tiara  Wacana  Yogya, Yogyakarta, 1991 Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia ,
Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011
Ramlan  Surbakti, Perekayasaan  Sistem Pemilu  Untuk  Pembangunan  Tata Politik Demokratis,
Kemitraan (Partnership) , Jakarta, 2008
Tataq Chidmad , Kritik  Terhadap  Pemilihan Langsung , Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004
Titik  Triwulan  Tutik, Pemilihan  Kepala Daerah  Berdasarkan  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  dalam  Sistem Pemilu  Menurut  UUD  1945, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, 2006

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2011
tentang
Penyelenggara Pemilihan
Umum.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 07  Tahun  2013  tentang  Pencalonan  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia  Nomor  161.13-3367  Tahun  2014 tentang  Peresmian  Pengangkatan  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi
Sumatera  Barat  Masa  Jabatan  Tahun  2014-
2019.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 64/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2014 Tanggal 11 Mei 2014 tentang Penetapan  Perolehan  Kursi  Partai Politik  Peserta  Pemil  Untuk  Anggota DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  dan Calon Terpilih
Anggota
DPRD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.