## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF VILLAGE FUNDS ON COMMUNITY INCOME IN PANDANKRAJAN VILLAGE, KEMLAGI DISTRICT, MOJOKERTO REGENCY

## PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA PANDANKRAJAN, KECAMATAN KEMLAGI, KABUPATEN MOJOKERTO
Yuli Setyaningsih 1 , Siti Sundari 2
Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur 1,2 19013010012@student.upnjatim.ac.id 1 , sitisundari.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The  community  empowerment  program  is  still  minimal  and  the  economic  level  of  the villagers is still low because the average villager's profession as a farmer forms the basis of this research. The purpose of this study was to test and prove the effect of physical development and community empowerment on the income of the people of Pandankrajan Village.  The  population  used  is  the  Pandankrajan  village  community  of  2900  people. Purposive sampling was used to select a sample and obtain 97 respondents who met the requirements, namely the headman, village secretary, finance officer, planning officer, Village Consultative Body, head of government, head of welfare, head of service, head of hamlet, head of RT and RW, and people who are members of savings and loans. This study  uses  primary  data.  The  primary  data  in  this  study  were  taken  through  direct distribution  of  questionnaires.  The  analysis  technique  used  is  SEM-PLS.  The  results showed that community empowerment had a positive and significant impact on people's income,  because  the  empowerment  program  provided  by  the  Pandankrajan  village government  had  a  better  impact  on  the  people's  economy.  Meanwhile,  physical development has a negative and significant impact on people's income, so that increased physical development actually reduces people's income.
Keywords: Physical Development, Community Empowerment, Community Income

## ABSTRAK
Program pemberdayaan masyarakat yang masih minim serta taraf ekonomi warga desa yang  masih  rendah  karena  rata-rata  profesi  warga  desa  sebagai  petani  menjadi  dasar penelitian  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menguji  dan  membuktikan  pengaruh pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan  masyarakat  terhadap  pendapatan  masyarakat Desa  Pandankrajan.  Populasi  yang  digunakan  adalah  masyarakat  desa  Pandankrajan sebanyak  2900  jiwa. Purposive  sampling digunakan  untuk  memilih  sampel  dan mendapatkan  97  responden  yang  memenuhi  persyaratan,  yakni  kades,  sekdes,  kaur keuangan, kaur perencanaan, Badan Permusyawatan Desa, kasi kesra, kasun, ketua RT dan  RW,  serta  masyarakat  yang  tergabung  dalam  simpan-pinjam . Penelitian  ini merupakan penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis berupa SEM-PLS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pemberdayaan  masyarakat  memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat, dikarenakan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa Pandankrajan memberikan dampak yang lebih baik terhadap perekonomian masyarakatnya. Sedangkan pembangunan fisik memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat, sehingga meningkatnya pembangunan fisik justru menurunkan pendapatan masyarakat.
Kata kunci: Pembangunan Fisik, Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Keberhasilan maupun ketidakberhasilan  dari  pemerintah  desa dalam  melakukan  pengelolaan  dan penggunaan dana desa sangat mempengaruhi masyarakat. Seperti desa Purwomatani, Kabupaten Sleman – Jawa Tengah  dinilai  berhasil  karena  dalam pelaksanaan kegiatan baik secara proses perencanaan maupun administrasi diprioritaskan dalam pembangunan fisik Kabupaten  Sleman  (2022),    kemudian
Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten  Mojokerto  dinilai  berhasil karena  mampu  melibatkan  seluruh elemen,  komponen  dan  aparat  desa dalam  mengelola  dan  mendirikan BUMDes.  Selain  itu,  pemerintah maupun perangkat desa mampu menggunakan  dana  sesuai  dengan perencanaan  serta  transparan  kepada masyarakat. Desa Pandankrajan dijadikan  sebagai  BUMDes  terbaik  se- kecamatan dan sebagai percontohan bagi desa  lain  yang  ada  di  Kecamatan
Kemlagi.
Desa  Pandankrajan  merupakan sebuah  desa  di  wilayah  Kecamatan Kemlagi,  dengan  sebagian  besar penduduk  yang  bekerja  sebagai  petani, peternak,  dan  pedagang.  Pada  tahun 2018  Pandankrajan  mengembangkan usaha  baru  yaitu  Pertamini,  sehingga mampu menambahkan pemasukan keuangan  pada  BUMDes.  Bahkan  hasil usaha  BUMDes  paling  besar  di  dapat dari  Pertamini  tersebut.  Hal  ini menjadikan  kinerja  BUMDes  sebagai tolak  ukur  terhadap  kemampuannya dalam mengelola dana untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Mojokerto  sebanyak  111,03 ribu  jiwa.  Sementara  itu,  pada  tahun 2021,  Kabupaten  Mojokerto  memiliki proporsi  penduduk  miskin  mencapai 120,54  ribu  jiwa.  Dengan  demikian jumlah  penduduk  miskin  Kabupaten
Mojokerto  pada  tahun  2022  mengalami penurunan sebesar 9,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan seluruh program dan aktivitas operasional desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan dibiayai  oleh  dana  desa.  Peran pemerintah  yaitu  memberikan  sarana kepada masyarakat desa untuk mendirikan  BUMDes  dalam  bentuk pendidikan  dan  pelatihan,  sehingga dana desa yang dikelola dapat dilakukan secara  jelas,  bertanggungjawab,  dan professional  sesuai  dengan  target  dan tepat  sasaran  (Bere  et  al.,  2022).
Menurut  Suryani  (2019),  Pengelolaan dana desa diawali dengan merencanakan program, dilanjut dengan pelaksanaan,  dan  diakhiri  dengan pertanggungjawaban.  Prioritas  dari pengelolaan dana desa yaitu kebutuhan masyarakat dan program dari perangkat desa. Masyarakat perlu terlibat sebagai sasaran  dari  program  dana  desa  atas dilaksanakannya pengelolaan dana desa.
Kebijakan  implementasi  dana  desa dimulai  sejak  tahun  2015,  Kabupaten Mojokerto tetap fokus pada pemberdayaan  masyarakat,  sehingga program pembangunan dan sarana fisik kurang mendapatkan perhatian. Pemerintah berharap dengan dana desa dapat  meringankan  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan, mengembangkan pembangunan  dan  saran  fisik,  serta mengembangkan produk lokal.
Menurut  Edwar  et  al.  (2020), Pembangunan fisik didefinisikan sebagai usaha  pemerintah  untuk  melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk perubahan  secara  nyata.  Pembangunan kawasan  pedesaan  menjadi  prioritas dalam  meningkatkan  kesejahteraan warga.  Dibutuhkan  sejumlah  anggaran pusat  dan  daerah  dalam  mendukung pembangunan  yang  mengarah  pada peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan  perencanaan  dan  pelaksanaan
pembangunan  daerah  yaitu  untuk mengembangkan  serta  memberdayakan UKM,  hal  ini  dibuktikan  dengan semakin  meningkatnya  perkiraan  biaya dari pembangunan pedesaan baik dalam bentuk  fisik  ataupun  non  fisik  (Utomo, 2019).
Penelitian  Damar  et  al.  (2021), membuktikan bahwa pembangunan fisik memberikan  pengaruh  positif  terhadap pendapatan  masyarakat.  Hal  ini  berarti masyarakat membutuhkan pembangunan  fisik  untuk  memberikan dampak  pada  perekonomian  desa  dan kehidupan  komersial  desa.  Masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung  apabila  pembangunan  fisik dilaksanakan  dengan  benar.  Namun, hasil penelitian Caya & Rahayu (2019), menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan masyarakat karena pendapatan masyarakat  masih  belum  meningkat meskipun  pembangunan  fisik  telah dilaksanakan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah  meningkatkan  sumber  daya manusia untuk membentuk dan mengubah  perilaku  masyarakat  menuju kehidupan  dan  taraf  hidup  yang  lebih baik. Pemberdayaan juga memfokuskan seseorang untuk dapat mengembangkan skill, wawasan, dan kekuatan yang guna memengaruhi kehidupannya sendiri dan kehidupan  orang  lain  (Auralia,  2022).
Pemberdayaan  masyarakat  membentuk sikap proaktif dan kemampuan mengelola  sumber  dayanya  sehingga masyarakat  dapat  memimpin  dan mengeksplorasi  keterampilan  pribadi,
kreativitas,  keahlian,  dan  kemampuan berpikir  sehingga  mengubah  kehidupan mereka seperti yang diharapkan (Margayaningsih, 2018). Penelitian  Pinilas  et  al.  (2019), membuktikan  bahwa  pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan  masyarakat.  Hal  ini
menunjukkan  pengelolaan  dana  desa dengan memberikan program pemberdayaan  seperti  memberikan modal  usaha,  memberikan  pupuk  dan bibit,  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa. Namun hasil penelitian  Ridha  (2019),  menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  pendapatan  masyarakat.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan dari  program  yang  diberikan  kepada masyarakat belum dirasakan manfaatnya,  hal  ini  dibuktikan  dengan pendapatan  masyarakat  yang  tidak mengalami perubahan meskipun program pemberdayaan sudah berjalan. Pemberdayaan  masyarakat  berarti mengajak  masyarakat  untuk  menaruh perhatian  dan  berperan  aktif  dalam mengendalikan  kebutuhannya  sendiri, begitu  juga  dengan  pembangunan  fisik akan  mampu  mengembangkan  potensi yang  ada  di  masyarakat  (Putubasai, 2018). Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik  apabila  perangkat  desa  selaku penanggungjawab atas pengelolaan dana desa  menerapkan  teori New  Public Management . Konsekuensi dari penerapan  NPM  oleh  pemerintah  desa adalah peningkatan efisiensi, pengurangan  biaya,  peningkatan  daya saing, dan perubahan peran pemerintah, terutama  dalam  hubungan  masyarakat (Halimatus,  2022).  Dengan  berbagai program  pengelolaan  usaha  dan  dana desa  oleh  BUMDes  Pandankrajan memberikan  dampak  positif  terlebih pada penghasilan warga desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya,  dikarenakan  BUMDes berperan dalam mengelola dana desa dan variabel yang digunakan yaitu menghubungkan pembangunan fisik dan pemberdayaan  masyarakat  terhadap pendapatan masyarakat, berbeda dengan penelitian  (Herlina  &  Hermana,  2018)
dan  (Hulu  et  al.,  2018).  Penelitian  ini penting  karena  masih  belum  terlihat capaian  secara  menyeluruh  meskipun telah  berlaku  undang  undang  tentang Desa  dan  diberikannya  dana  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  BUMDes  dan  hasil  dari penelitian ini penting, dalam memberikan  saran  terhadap  perangkat desa untuk mensosialisasikan perencanaan  program  agar  seluruh masyarakat mampu berpatisipasi terhadap kegiatan yang diberikan.
Kebaruan  penelitian  ini  adalah pembangunan fisik berupa pertamini dan koperasi  sembako  yang  didirikan  atas nama BUMDes Pandankrajan. Pendirian pertamini  dengan  nama  Pertashop Pandankrajan bertujuan untuk memudahkan masarakat dalam memperoleh  bahan  bakar  minyak dikarenakan  jarak  dari  desa  menuju pertamina  cukup  jauh.  Sedangkan koperasi  sembako  didirikan  guna meringankan  harga  bahan  pokok  bagi masyarakat dan meringankan penggunaan  dari  BBM,  selain  itu, keuntungan  dari  kedua  pembangunan tersebut akan kembali
kepada masyarakat  dalam  bentuk  sisa  hasil usaha  (SHU)  yang  dapat  diambil  satu tahun sekali.
Literature Review Teori New Public Management Pengelolaan  dana  desa  dengan teori New  Public  Management yang disampaikan oleh Hood (1991), yaitu sistem pengelolaan yang terdesentralisasi  dengan  pengelolaan perangkat  manajemen  baru  seperti pengawasan, perbandingan, dan pengurangan  biaya  operasi.  Menurut Hartati (2020), gagasan di balik NPM adalah  untuk  menerapkan  praktik manajemen sektor swasta ke
manajemen  sektor  publik  untuk mempromosikan  operasi  manajemen
yang  efisien  dan  efektif  sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Fokus  yang  digunakan  oleh  NPM yaitu  pada  pengendalian  manajemen pemerintah  yang  berorientasi  pada hasil  kinerja  (Haryani  et  al.,  2023). Adanya  pengimplementasian  NPM ini  akan  berdampak  positif  terhadap pemerintah karena peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan daya saing, dan perubahan peran pemerintah, terutama dalam hubungan masyarakat.
Penggunaan  teori  NPM  pada pemerintah  desa  bertujuan  untuk mengimplementasikan  transparansi serta  mengukur  kinerja  pemerintah dalam  penggunaan  dana  desa.  NPM memiliki  fokus  yang  kuat  terhadap organisasi internal yang berarti NPM akan  berusaha  untuk  meningkatkan kinerja  dari  pemerintah  dengan menerapkan  metode  yang  umumnya digunakan oleh sektor privat (Indahsari & Raharja, 2020). Penerapan teori NPM, akan mempengaruhi organisasi pemerintah dalam  meningkatkan  kinerja  internal sehingga dapat memberdayakan masyarakat  sehingga  pendapatan yang  dihasilkan  oleh  masyarakat dapat  meningkat.  Selain  itu,  dalam Setiyono  (2019),  NPM  memiliki karakteristik  yang  mengandung  7 komponen utama, yaitu:
1. Manajemen  merupakan  fokus utama.
2. Standar  kinerja  yang  jelas  dan indikator kinerja utama.
3. Fokus pada hasil dan akibat.
4. Pembagian  kelompok  kerja  pada pemerintahan.
5. Meningkatnya persaingan di sektor publik.
6. Penekanan pola pengelolaan sektor swasta kepada sektor publik.
7. Penggunaan  sumber  daya  yang dengan  lebih  disiplin  dan  lebih besar dalam penghematan.

## Pendapatan Masyarakat
Junianto  (2018),  mengartikan pendapatan masyarakat sebagai pembayaran  upah  atau  kompensasi dari  hasil  usaha  yang  dicapai  oleh individu  atau  kelompok  keluarga yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  diterima  dalam  satu bulan.  Sementara  itu,  Sairin  et  al. (2020),  mendefinisikan  pendapatan masyarakat  sebagai  kemampuan masyarakat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan  pokok,  kebutuhan  sosial, dan  kebutuhan  lain.  Kapasitas  ini ditunjukkan  dengan  peningkatan pendapatan  keluarga,  pengeluaran keluarga  (daya  beli),  dan  tabungan keluarga.  Pendapatan  masyarakat merupakan  imbalan  yang  diterima setiap  orang  atau  keluarga  untuk menyelesaikan pekerjaan pada periode  waktu  tertentu.  Kemampuan masyarakat  untuk  membayar  semua biaya  dan  aktivitasnya  meningkat seiring  dengan  pendapatan  yang diperoleh (Irianti et al., 2018).

## Dana Desa
Menurut  Hastuty  &  Priono (2021),  dana  desa  adalah  sejumlah uang yang disalurkan melalui APBD Kab/Kota digunakan untuk membelanjai pelaksanaan pemerintahan,  baik  dalam  bidang pembangunan,  dan  pemberdayaan yang  mana  dananya  berasal  dari APBN. Menurut Damar et al. (2021), Dana  desa  merupakan  sumber  daya pemerintah  pusat  yang  tersedia  bagi daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  dan  melaksanakan program pembangunan dengan tujuan mensejahterakan  masyarakat  desa
melalui pemberdayaan maupun pembinaan  kemasyarakatan  agar memberikan  kemudahan  pada  warga desa untuk meningkatkan pendapatan melalui dana desa. Program pengembangan masyarakat dan pembangunan  fisik  desa  menjadi pioritas dalam penggunaan dana desa (Firdaus et al., 2020). Umumnya dana desa digunakan dengan tujuan untuk memperluas kemajuan desa sehingga dapat menjamin kesejahteraan kepada masyarakat secara menyeluruh (Novitasari & Sari, 2022). Pembangunan Fisik Pembangunan fisik digambarkan sebagai upaya dari suatu negara  atau  pemerintah  untuk melakukan tindakan guna
menciptakan  perbaikan  nyata  berupa perubahan  yang  lebih  baik  (Utomo,
2019). Menurut Edwar et al. (2020), perubahan ini sama atau sangat mirip dengan perubahan bentuk atau bentuk pertumbuhan fisik desa. Pembangunan fisik merupakan perbaikan yang dirasakan manfaatnya oleh  masyarakat  atau  yang  dapat dilihat  secara  kasat  mata.  Tuntutan yang berasal dari perkembangan dan kemajuan  kegiatan  sosial  budaya masyarakat ditunjukkan dalam kemajuan fisik.
Zikri  &  Jamaluddin  (2019), mendefinisikan  pembangunan  fisik sebagai suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan  kegiatan  operasional dan  perubahan  yang  dapat  dilihat secara konkrit dan jelas. Infrastruktur dikembangkan  secara  fisik  berperan penting  dalam  mendukung  berbagai kegiatan  sosial  dan  ekonomi  untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Apabila pembangunan fisik dilakukan dengan benar  dan  sesuai  dengan  harapan masyarakat,  maka  pendapatan  akan
peningkatan.  Sependapat  dengan penelitian Damar et al. (2021), bahwa pembangunan  fisik  berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena pembangunan  fisik  dibutuhkan  oleh masyarakat  sehingga  memberikan dampak perekonomian
desa,
pengembangan  usaha,  dan  motivasi masyarakat  untuk  memulai  usaha baru.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Mokoagow  et  al. (2020),  pengembangan  masyarakat dan pembangunan berbasis masyarakat  termasuk  dalam  gagasan pemberdayaan, sehingga memerlukan pemahaman  tentang  makna  dan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Dalam gagasan pemberdayaan sering dikaitkan dengan  gagasan  keadilan,  jaringan, kemandirian  dan  partisipasi.  Tujuan pemberdayaan  masyarakat  adalah memberikan  harkat  dan  martabat yang lebih kepada kelompok masyarakat  kurang  mampu  sehingga mereka  dapat  terbebas  dari  siklus keterbelakangan  dan  kemiskinan (Safira  &  Idris,  2020).  Untuk mendukung hal tersebut, kini banyak bermunculan program dari pemerintah  pusat  maupun  daerah yang  bertujuan  untuk  mendorong kemampuan  masyarakat  desa  dalam meningkatkan nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam bentuk pemberdayaan  masyarakat  (Amin  &
Widaninggar, 2019).
Candra  (2019),  mengatakan bahwa  pemberdayaan  masyarakat memerlukan  partisipasi  dari  pihak pemberdaya dan masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  bertujuan untuk  memperkuat  potensi  ekonomi sehingga  tidak  terlalu  bergantung pada program bantuan tetapi mampu
menjalankan  usaha  sendiri  dan berinteraksi  dengan  sesama.  Tujuan pemberdayaan  masyarakat  yaitu memandirikan  anggota  masyarakat untuk  memanfaatkan  sumber  daya yang  tersedia  sehingga  mampu meningkatkan perekonomian keluarga.  Sementara  itu,  Paringan  et al. (2022), mengatakan pemberdayaan  masyarakat  adala salah satu aspek dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  secara terus menerus memudahkan berkembangnya  potensi  masyarakat, sehingga pendapatan akan meningkat. Pemberdayaan masyarakat
berperan  penting  dalam  membuat keadaan  yang  lebih  adil  dan partisipatif,  serta  bentuk  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pola pikir masyarakat menjadi lebih  baik,  sehingga  kualitas  hidup dan kesejahteraannya secara bertahap dapat meningkat. Sependapat dengan penelitian Pinilas et al. (2019), bahwa program  yang  disampaikan  melalui pemberdayaan
masyarakat memberikan pelatihan khusus tentang bagaimana  melaksanakan  kegiatan masyarakat  untuk  memberdayakan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada meningkatnya
pendapatan yang diterima masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Populasi  yang  dipilih  ialah seluruh  masyarakat  desa  Pandankrajan dengan  jumlah  2900  jiwa.  Sampel diambil  menggunakan non-probability yaitu  purposive  sampling.  Jumlah sampel  didapatkan  sebanyak  97 responden yang memenuhi persyaratan, diantaranya  kades,  sekdes,  kaur keuangan,  kaur  perencanaan,  Badan
Permusyawatan Desa, kasi kesra, kasun, ketua  RT  dan  RW,  serta  masyarakat yang  tergabung  dalam  simpan-pinjam. Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis berupa SEM- PLS. Variabel pendapatan masyarakat diukur  menggunakan  skala  likert dengan indikator pendapatan masyarakat  menurut  Fitroh  (2019), antara  lain:  pengaruh  pembangunan fisik,  fasilitas  fisik  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat, dan pengembangan sumber daya alam. Variabel  pembangunan  fisik  diukur menggunakan  skala  likert  dengan indikator  pembangunan  fisik  menurut Gultom  &  Tini  (2020),  antara  lain: infrastruktur  desa  yang  baik,  fasilitas umum  yang  memadai,  infrastruktur yang baik, dan kesejahteraan masyarakat.  Variabel  pemberdayaan masyarakat diukur menggunakan skala likert  dengan  indikator  pemberdayaan masyarakat  menurut  Wulandari  et  al. (2022),  antara  lain:  kegiatan  yang sistematis  dan  kolektif,  meningkatkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat, memprioritaskan kelompok lemah, dan program peningkatan kapasitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN Uji Convergent Validity Tabel 1. PF PB PM X1.1 0,873 X1.2 0,812 X1.3 0,875 X1.4 0,856 X2.1 0,785 X2.2 0,755 X2.3 0,833 X2.4 0,899 X2.5 0,796
Y1 0,781 Y2 0,744 Y3 0,781 Y4 0,833 Y5 0,788 Sumber: Output SmartPLS (2023) Pada tabel 1 indikator X1.1 sampai dengan  X1.4  memiliki  nilai Loading Factor >0.7, menunjukkan bahwa semua konstruk  atau  variabel  laten  telah mencerminkan  nilai  yang  diharapkan dari uji validitas convergent .
Uji Discriminant Validity Tabel 2. PF PB PM X1.1 0,873 0,005  -0,275 X1.2 0,812 -0,048  -0,154 X1.3 0,875 -0,051  -0,292 X1.4 0,856 0,016  -0,251 X2.1 -0,070 0,785 0,578 X2.2 0,029 0,755 0,498 X2.3 -0,018 0,833 0,612 X2.4 -0,051 0,899 0,675 X2.5 0,035 0,796 0,619 Y1 -0,187 0,555 0,781 Y2 -0,212 0,482 0,744 Y3 -0,301 0,598 0,781 Y4 -0,209 0,688 0,833 Y5 -0,253 0,540 0,788 Sumber: Output SmartPLS, 2023 Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE) Pembangunan Fisik 0,618 Pemberdayaan Masyarakat 0,665 Pendapatan Masyarakat 0,730 Sumber: Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan tabel 2 dan 3, seluruh variabel memiliki nilai cross loading >0,7 dan AVE >0,5. Kesimpulannya  yaitu  seluruh  variabel laten  telah  mencerminkan  nilai  yang
diharapkan dari uji validitas discriminant . Uji Reliability Composite Tabel 4. Cronbach's Alpha Composite Reliability Pembangunan Fisik 0,846 0,890 Pemberdayaan Masyarakat 0,873 0,908 Pendapatan Masyarakat 0,879 0,915 Sumber: Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan  tabel  4,  memiliki nilai cronbach’s  alpha >0,6  dan composite  reliability >0.7,  sehingga dapat  diartikan  seluruh  konstruk  atau variabel laten telah mencerminkan nilai yang diharapkan dari uji reliabilitas.
R-Squares (R 2 ) Tabel 5 R Square Adjusted R Square Pendapatan Masyarakat 0,621 0,612 Sumber: Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan Tabel 5, memberikan nilai  sebesar  0.621  untuk  konstruk pendapatan  masyarakat,  yang  berarti pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan masyarakat mampu menjelaskan variansi pendapatan masyarakat sebesar 62,1%. Predictive Relevance (Q 2 ) Tabel 6. Predictive Relevance Pendapatan Masyarakat 0,364 Sumber: Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan  Tabel Predictive Relevance (Q 2 ),  nilai  Q 2 sebesar  0,364 berarti bahwa model pada penelitian ini memiliki nilai predictive relevance yang baik,  sehingga  kemampuan  prediksi model  variabel  independen  seperti pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan
masyarakat  telah  sesuai  dan  dapat memprediksi  dependen  pendapatan masyarakat.
Path coefficient Tabel 7. Original Sample (O) T- Statistics p-value PF -0.282 4.144 0.000 PM 0.730 15.171 0.000 Sumber: Output SmartPLS, 2023 Berdasarkan  tabel  5,  didapatkan hasil  uji  hipotesis  yang  didapatkan sebagai berikut:
1. Pembangunan fisik memperoleh nilai beta sebesar -0.282 dengan t-statistik sebesar  4.144  dan  p-value  sebesar 0.000,  artinya  pembangunan  fisik berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  pendapatan  masyarakat  di Desa Pandankrajan. 2. Pemberdayaan masyarakat memperoleh nilai beta sebesar 0.730 dengan t-statistik sebesar 15.171 dan p-value 0.000, artinya pemberdayaan masyarakat  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Pandankrajan. Pengaruh Pembangunan Fisik Terhadap Pendapatan Masyarakat Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pembangunan fisik justru pendapatan yang diterima oleh masyarakat  semakin  menurun.  Hal  ini disebabkan oleh beberapa jenis pembangunan  yang  diberikan  kurang berdampak pada pendapatan masyarakat. Penelitian ini tidak mendukung penelitian  Damar  et  al.  (2021),  yang mengatakan  bahwa  pembangunan  fisik memberikan  pengaruh  positif  terhadap pendapatan  masyarakat.  Secara  teori, pembangunan fisik memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat,
karena pembangunan fisik yang diberikan  oleh  pemerintah  desa  mampu menekankan dalam penggunaan sumber
daya yang dimiliki, selain itu pembangunan  fisik  yang  memadai memudahkan masyarakat dalam melakukan  mobilitas  keluar  dan  masuk hasil  panen.  Dalam  melaksanakan program pembangunan fisik desa, perlu menekankan kerjasama antara masyarakat  dan  perangkat  desa,  baik dalam perencanaan, penerapan, pelaksanaan maupun evaluasi (Herman, 2019). Penggunaan anggaran yang jelas harus  diterapkan  saat  melaksanakan perencanaan  program  pembangunan. Kepastian  anggaran  sumber  dana  dapat mempengaruhi  keberhasilan  program pembangunan. Pelaksana program harus mengembangkan  uraian  tugas  dan rencana dengan jelas sehingga sehingga para  pelaksana  lebih  memahami  tugas yang telah diberikan. Pembangunan fisik berupa perbaikan jalan dan perbaikan puskesdes memberikan  dampak  positif  terhadap masyarakat,  namun  terdapat  kendala yang dihadapi oleh pemerintah Pandankrajan  diantaranya  harga  BBM yang  melambung  tinggi  membuat Pertashop  tutup  sementara  sampai dengan  harga  BBM  kembali  stabil,  dan terjadinya pencurian dana koperasi oleh oknum  yang  tidak  bertanggungjawab membuat  koperasi  mengalami  kerugian sehingga  menonaktifkan  fungsi  dari koperasi  tersebut,  yang  menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. Akibat tutupnya  Pertashop  dan  koperasi sembako  sehingga  terjadi  penggunaan bahan  bakar  berlebih  mengakibatkan masyarakat  kesulitan,  sehingga  harus membeli  BBM  dan  bahan  pokok  yang lebih jauh dari desa dengan jarak kurang lebih 8km.
Penelitian  ini  didasarkan  pada teori New  Public  Management yang dikembangkan  oleh  Hood  (1991), menjelaskan  bahwa  organisasi  sektor publik sangat mementingkan penerapan sumber  daya  dengan  cermat  dan  tepat.
Pendapat  ini  mengharuskan  organisasi pemerintah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, mengurangi penggunaan biaya langsung dan menciptakan proses yang menghasilkan peningkatan  kualitas  dengan  biaya rendah.  Misalnya,  pemerintah  harus memantau  penggunaan  sumber  daya publik  untuk  menghindari  pemborosan, kerusakan  lingkungan,  penyalahgunaan kelola, dan korupsi. Hasil penelitian ini sependapat  dengan  penelitian  Caya  & Rahayu (2019), yang mengatakan bahwa pemerintah  desa  masih  memengaruhi pengelolaan  dana  desa  dalam  bidang pembangunan,  sehingga  belum  mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

## Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap Pendapatan Masyarakat Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkat  pemberdayaan  masyarakat maka pendapatan yang diterima masyarakat  juga  meningkat.  Hal  ini disebabkan  program  pemberdayaan yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa dapat memberikan perubahan akan pola pikir,  sikap  dan  keterampilan,  serta mendorong partisipasi dan kepercayaan diri  masyarakat.  Fakta  dilapangan menjelaskan bahwa BUMDes memiliki peran  dalam  memberdayakan  warga
Desa  Pandankrajan  bertujuan  untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan  warga  desa  sesuai dengan Perda Kab. Mojokerto No. 18 Th 2006 Tentang Pendirian dan Pengelolaan
BUMDes. Simpan Pinjam ialah kegiatan menghimpun  modal  dari  simpanan anggota  secara  terus  menerus  serta mengembalikan kepada anggota dengan mudah,  cepat,  tepat  untuk  keperluan produktif kesejahteraan (Sandi, 2020). 1. Simpanan Wajib Anggota Pasal  7  (1a) AD/ART  BUMDes Pandankrajan  menyebutkan  bahwa simpanan  pokok  anggota  adalah
simpanan  sebesar  Rp.  10.000  yang harus dibayarkan oleh setiap anggota. Simpanan  pokok  dibayar  tunai  atau diangsur paling banyak 2 kali dalam sebulan setelah mengajukan permohonan  keanggotaan.  BUMDes mengharuskan  setiap  calon  anggota untuk  membayar  Rp  10.000,-  yang mana  simpanan  akan  digunakan sebagai  tambahan  modal  dalam menjalankan operasional BUMDes.
2. Simpanan Wajib Pinjam Menurut  pasal  7  (1b)  AD/ART BUMDes, setiap peminjam BUMDes wajib memberikan setoran simpanan wajib  pinjam.  Besarnya  simpanan wajib  yang  dimiliki  oleh  calon peminjam  paling  sedikit  3%  (tiga persen)  dari  pokok  pinjaman. Simpanan tersebut digunakan sebagai tambahan modal operasional BUMDes. 3. Pinjaman Pasal  10  AD/ART  BUMDes Pandankrajan,  menyebutkan  bahwa pinjaman  hanya  dapat  diberikan untuk  aktivitas  ekonomi  produktif dengan mempertimbangkan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam. Anggota  BUMDes  dan  masyarakat yang memiliki usaha dapat menerima pinjaman  tersebut.  Pinjaman  yang dapat  diajukan  oleh  anggota  hingga Rp 5.000.000, sesuai dengan ketersediaan dana BUMDes. Penelitian  ini  didukung  dengan
teori New  Public  Management yang dikemukakan  oleh  Hood  (1991), menjelaskan bahwa pemerintahan adalah  milik  masyarakat,  menekankan kepemimpinan masyarakat sebagai hasil dari  pemberdayaan  pemerintah  agar masyarakat  dapat  bekerja  lebih  baik.
Akhirnya masyarakat menghidupi dirinya  sendiri,  tetapi  pemerintah  tetap memastikan bahwa masyarakat mendapatkan  pelayanan  dasar.  Dengan
begitu,  aparatur  memiliki  lebih  banyak komitmen, perhatian, dan kreatif dalam memecahkan  masalah.  Hasil  penelitian ini sependapat dengan penelitian Pinilas et  al.  (2019),  yang  menjelaskan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pembangunan  fisik  justru  menurunkan pendapatan masyarakat. Semakin banyak  pembangunan  fisik  yang diberikan  oleh  pemerintah  desa  maka akan  semakin  menurunkan  pendapatan yang  diperoleh  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  pembangunan  fisik  berupa pertashop  dan  koperasi  sembako  yang kurang  aman  sehingga  mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan  pemberdayaan  masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.  Program  pemberdayaan berupa  simpan  pinjam  yang  diberikan oleh  pemerintah  desa  Pandankrajan memberikan  dampak  yang  lebih  baik terhadap  perekonomian  masyarakatnya. Pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan bertujuan  untuk  memperkuat  potensi ekonomi  kerakyatan  sehingga  tidak terlalu bergantung pada program bantuan melainkan  dapat  membuat  masyarakat menikmati  usahanya  sendiri  dan berinteraksi  dengan  sesama.  Saran  bagi pemerintah  desa  yaitu  perlu  lebih mensosialisasikan perencanaan program agar  pembuatannya  sesuai  dengan anggaran,  dan  untuk  menghindari  hal buruk sebaiknya pemerintah memberikan  penjagaan  yang  baik terhadap  pertashop  maupun  koperasi sembako.  Sedangkan  untuk  masyarakat desa  sebaiknya  berperan  aktif  dan berpartisipasi  atas  program  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa
agar  anggaran  dana  dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah jawaban  responden  mungkin  tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena  faktor  yang  mempengaruhi seperti  kondisi  responden  yang  kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, S., & Widaninggar, N. (2019). Influence  of  Village  Funds  on Capital Accumulation and Community Empowerment. Economics Development Analysis  Journal , 8 (2),  163–
173.
https://doi.org/10.15294/edaj.v 8i2.27508 Auralia,  F.  (2022).  Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga  Di  Way  Lunik Panjang  Bandar  Lampung. Aleph , 87 (1,2), 149–200.
Bere,  F.  I.,  Pala,  A.,  &  Bekun,  S.
(2022).  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  Mina  Piul dalam  Meningkatkan  Taraf Perekonomian Masyarakat Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi  Selatan,  Kabupaten Timor Tengah Utara. PESIRAH: Jurnal  Administrasi  Publik , 3 (2), 1–13. https://doi.org/10.47753/pjap.v 3i2.45 Candra,  N.  A.  (2019). Partisipasi Masyarakat  Melalui  Program
Desa  Vokasi  Di  Desa  Wisata Batik  Girilayu  Kecamatan Matesih Karanganyar . 19.
Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak  BUMDes  Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten  Belitung,  Provinsi Bangka Belitung . April , 1–12.
Damar, V. I., Masinambow, V. A. J., Naukoko, A. T., Pembangunan,
J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U.  S.  (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap  Pembangunan  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten  Kepulauan  Sitaro . 21 (03), 1–12.
Edwar, M., Idris, A., & Mulka, S. R. (2020).  Srategi  Kepala  Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan  Fisik  Dan  Non Fisik  Di  Desa  Suka  Maju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur (Periode  2014-2019). Skripsi ,
1 (1), 22.
Firdaus,  R.,  Prayugo,  &  Huda,  N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Di  Desa  Ulu
Pulau. Bertuah: Jurnal Syariah Dan  Ekonomi  Islam , 1 (1),  69– 77. Fitroh,  M.  A.  A.  (2019). Pengaruh Pendapatan, Harga dan Selera Masyarakat Terhadap Permintaan Kartu Brizzi. Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi  dan  Sosial . 6 (02), 203–211. Halimatus,  Z.  (2022). Implementasi
New Public Management (Npm)
Di  Dinas  Penanaman  Modal Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Jember .
Hartati,  S.  (2020).  Penerapan  Model New Public Management (Npm) Dalam  Reformasi  Birokrasi  Di Indonesia. Jurnal MSDA (Manajemen  Sumber  Daya Aparatur) , 8 (2), 65–84. https://doi.org/10.33701/jmsda. v8i2.1293
Haryani, S., Akhdiyat, R., Iqbal, M., Mintarti,  S.,  &  Sari,  W.  I.  R.
(2023).  Implementasi  new public  management  (NPM) badan  kepegawaian  daerah (studi  kasus  Kabupaten  B). Proceeding of National Conference  on  Accounting  & Finance , 5 (25), 330–335. https://doi.org/10.20885/ncaf.v ol5.art38 Hastuty, A. M., & Priono, H. (2021). Pengelolaan Dana Desa Menuju  Good  Government Governance  Pada  Desa  Pasar Lama  Kabupaten  Banjar . 6 (2), 6. Herlina,  A.,  &  Hermana,  D.  (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan  Fisik  Di  Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut . 1–8. Herman.  (2019).  Tingkat  Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 78.
Hood, C. (1991). a Public
Management  for  All  Seasons?
Public  Administration , 69 (1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.1991.tb00779.x
Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M.  A.  (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat . 10 (1), 146–154. Indahsari,  C.  L.,  &  Raharja,  S.  J. (2020). New Public Management  (NPM)  as  an Effort  in  Governance. Jurnal Manajemen  Pelayanan  Publik , 3 (2), 73.
https://doi.org/10.24198/jmpp. v3i2.25342
Irianti,  M.,  Syahza,  A.,  Asmit,  B.,
Suarman,  Riadi,  R.  M.,  Bakce,
D.,  &  Tampubulon,  D.  (2018). Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan limbah lidi kelapa sawit didesa sepahat kabupaten bengkalis. Prosiding  Seminar Hasil  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 9 , 1–9. Junianto.  (2018).  Pengaruh  Modal,
Lama Usaha dan Sumber Daya Manusia  Terhadap  Pendapatan Pengusaha Tempe di Kecamatan  Rantau  Rasau. Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah  Dan  Bisnis  Islam ,  21– 24.
Margayaningsih,  D.  I.  (2018).  Peran Masyarakat  Dalam  Kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat  di Desa. Jurnal Publiciana , 11 (1), 72–88. Mokoagow, M., Lengkong, F. D., &
Londa,  V.  Y.  (2020).  Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non  Fisik  Di  Desa  Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 6 (94), 1–8. Novitasari,  H.,  &  Sari,  R.  P.  (2022). Determinan  Pencegahan  Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan  Komitmen  Organisasi Sebagai  Variabel  Moderasi. Journal  of  Economic,  Bussines and  Accounting  (COSTING) ,
6 (1), 995–1007. https://doi.org/10.31539/costin
g.v6i1.4196
Paringan,  D.  D.,  Jenangan,  K., Ponorogo, K., Putri, R., Zyahra, A.,  &  Prathama,  A.  (2022). Peran  Kepala  Desa  dalam
Pelaksanaan Pembangunan Non  Fisik  Di  Desa  Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten  Ponorogo . 22 (3),
1583–1591. https://doi.org/10.33087/jiubj.v
22i3.2586 Pinilas,  A.,  Kumenaung,  A.,  & Rorong,  I.  (2019).  Pengaruh Dana Desa Terhadap Pendapatan  Masyarakat  di Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi ,
19 (03), 85–96. Putubasai,  E.  (2018).  Analysis  of Community and Village Government  Participation  in Village  Fund  Management.
International Journal of Social Sciences and Development , 2 (1),
32. https://doi.org/10.24967/sabura iijssd.v2i1.329 Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan  Perekonomian
Masyarakat  Di  Kecamatan
Langsa Kota Langsa Kota . 4 (2), 252–276. Safira,  M.  Z.,  &  Idris,  A.  (2020). Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong  Kabupaten  Kutai Timur  Tahun  2017-2019 . 8 (1),
614–623. Sairin,  Susanto,  Suworo,  Tarjiwo,  & Fajri,  C.  (2020).  Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dengan  Menumbuhkan  Jiwa Wirausaha di Kampung Sengkol  RT06/02  Kelurahan Muncul Kacamatan Setu Tangerang  Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 337–346.
Sandi,  S.  (2020).  Sistem  Pendukung Keputusan  Pinjaman  Kredit
Dengan  Metode  Analytical Network  Process. Jurnal  Riset
Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (JURSISTEKNI) , 2 (2),  25–38. https://doi.org/10.52005/jursist ekni.v2i2.44 Setiyono, D. (2019). Analisis Penerapan New Public Management  (NPM)  Sebagai Kerangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit. Jurnal Akuntansi  Dan  Investasi , 3 (1), 20–34. - Sleman,  K.  (2022). Dinilai  Sukses, Realisasi Dana Desa Di Sleman Rata-rata 100% . http://www.slemankab.go.id/14 193/dinilai-sukses-realisasi- dana-desa-di-sleman-rata-rat- 100.slm Suryani,  A.  (2019). Manajemen Pengelolaan  Dana  Desa . 4 (2), 348–354.
https://doi.org/10.33087/jmas.v 4i2.117 Utomo,  B.  T.  (2019).  Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sinjai The Effect of Infrastructure  Development  on Community Economic Improvement in Sinjai District. Issn 2656-8705 , 1 (2), 50–57. Weruin,  U.  U.  (2019).  Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran  Para  Filsuf  Bagi Etika  Bisnis. Jurnal  Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , 3 (2), 313. https://doi.org/10.24912/jmieb. v3i2.3384 Wulandari,  S.,  Oktaviani,  S.,  Adam, M.  R.,  Barat,  J.,  Author,  C.,
Wulandari, S., & Pemerintahan, F.  P.  (2022).  Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Skill Development  Centre  (SDC)
Dalam Meningkatkan Kewirausahaan  Di  Kabupaten Bandung Barat. Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah , 14 (2), 310–333. Zikri, M. A., & Jamaluddin, Y. (2019).
Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Kecamatan  Tamiang  Hulu Kabupaten  Aceh  Tamiang. Inspirasi ;  Jurnal  Ilmu-Ilmu
Sosial , 16 (2), 164–176.