## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR MELALUI PENGUATAN BUDAYA MARITIM DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 1
Empowerment of the Coastal Village Society Through the Culture of Maritime Strengthening in Dealing with a Free Market Economy
ASEAN

## Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya email: hezron_110288@yahoo.co.id

## Abstract
The role of the people is needed to the achievement of development, because the  success  of  development  in  a  country  is  how  the  government  determines empowerment  models  to  community.  Local  government  policy  in  the construction  of  having  partnership  with  implement  measures  serious. Furthermore Indonesia will deal with public of the ASEAN economic MEA) on  2016,  aimed  at  as  an  effort  to  to  increase  stability  the  economy  in ASEAN.  This  gave  rise  to  problems  of  them  how  policy  as  well  as  the anything that becomes obstacle strengthening for the coastal communities by the provincial governments East Java. The research is the qualitative study to the source of the data in the form of a source of primary and secondary data. Research locations in East Java which includes several districts whose were selected purposively. Primary and secondary data collected through a method  of  interactive  and  non  interactive  and  analyzed  by  using  analysis interactive and flows. Required continuity between the local government and communities to the face challenges MEA. Disquiet fishermen when it comes to  develop  businesses  is  where  marketing  their  products.  The  regional
1 Artikel  ini  merupakan  sebagian  hasil  penelitian  kerjasama  antara  Universitas  Negeri Surabaya  dengan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur yang  dilaksanakan  atas  Biaya  Dana  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, SK Rektor UNESA No. 218/UN38/HK/KS/2015.
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
government should  creating  regulations  related system  resinous  warehouse to  cut  the  “tengkulak”  a  highly  lethal  businesses  fishermen  in  ensure  the availability of business capital for the production of continuing; control the availability  of  their  food  needs  of  the  regions  and  stabilize  commodity prices.
Keywords: Fishermen,  Local  Governments,  the  Asean  Economic,  Resinous Warehouse

## Abstrak
Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pembangunan, karena  keberhasilan  pembangunan  ditentukan  oleh  tingkat  partisipasi masyarakat  dan  pemerintah  menentukan  model  pemberdayaan  kepada masyarakatnya.  oleh  sebab  itu,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam pembangunan harus dilakukan  melalui  upaya-upaya  yang serius. Lebih lagi Indonesia  akan  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  pada tahun  2016,  yang  bertujuan  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan stabilitas  perekonomian  di  kawasan  ASEAN.  Memunculkan  masalah diantaranya bagaimana kebijakan serta faktor apa saja yang menjadi kendala penguatan  bagi  masyarakat  pesisir  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Jawa Timur yang meliputi  beberapa  kota/kabupaten  yang  ditentukan  secara purposive .  Data primer  dan  sekunder  dikumpulkan  melalui  metode  interaktif  dan  non interaktif  serta  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  interaktif  dan mengalir.  Diperlukan  kesinambungan  kerjasama  antara  pemerintah  daerah dan  masyarakat  guna  menghadapi  tantangan  MEA.  Keresahan  nelayan ketika  ingin  mengembangkan  usaha  adalah  tempat  pemasaran  hasil produknya.  Pemerintah  daerah  harus  membuat  regulasi  terkait  sistem  resi gudang guna memangkas jalur tengkulak yang sangat mematikan hasil usaha nelayan  dalam  menjamin  ketersediaan  modal  usaha  untuk  produksi  yang berkelanjutan;  mengendalikan  ketersediaan  kebutuhan  pangan  daerah  dan menstabilkan harga komoditi.
Kata  Kunci: Nelayan,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN, Resi Gudang

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  Kepulauan  dengan  jumlah  pulau  yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km. Keadaan ini  menyebabkan  kawasan  pesisir  menjadi  andalan  sumber  pendapatan masyarakat  Indonesia.  Secara  umum,  wilayah  pesisir  dapat  didefinisikan
sebagai  wilayah  pertemuan  antara  ekosistem  darat,  ekosistem  laut  dan ekosistem  udara  yang  saling  bertemu  dalam  suatu  keseimbangan  yang rentan. 2 Indonesia sebagai Negara kepulauan ( archipelagic state ) terbesar di dunia, Indonesia memiliki ±17.480 pulau dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta  km²  dengan  garis  pantai  sepanjang  ±  95,181  km².  Negara  kepulauan berarti  suatu  negara  yang  seluruhnya  terdiri  atas  satu  atau  lebih  kepulauan dan  dapat  mencakup  pulau  lain. 3 Wilayah  perairan  laut  yang  dimiliki Indonesia lebih luas dari pada wilayah daratannya, sehingga peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.
Posisi  geografis  kepulauan  Indonesia  sangat  strategis  karena merupakan  pusat  lalu  lintas  maritim  antar  benua.  Indonesia  memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi; perairan pedalaman, perairan nusantara,  dan  laut  teritorial  (sepanjang  12  mil  dari  garis  dasar).  Zona tambahan  Indonesia,  yang  memiliki  hak-hak  berdaulat  dan  kewenangan tertentu dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis  pangkal.  Indonesia  memunyai  hak-hak  berdaulat  atas  kekayaan  alam (perikanan),  kewenangan  untuk  memelihara  lingkungan  laut,  mengatur  dan mengizinkan  penelitian  ilmiah  kelautan,  pemberian  izin  pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya. 4
Kekayaan sumber daya laut yang melimpah merupakan ciri tersendiri bagi  negara  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  budaya  maritim  yang  kuat  sudah sepatutnya  dimiliki  oleh  negara  kepulauan.  Sejarah  maritim  Indonesia  pada masa  lampau,  menunjukkan  bagaimana  kerajaan  Sriwijaya  dan  Majapahit merupakan  contoh  nyata  kejayaan  pemerintahan  maritim  di  Nusantara. Paradigma  masyarakat  pada  masa  itu  mampu  menciptakan  visi  maritim sebagai  bagian  utama  dari  kemajuan  budaya,  ekonomi,  politik,  sosial  dan pertahanan.  Kemampuan  tersebut  dilakukan  dengan  segenap political  will dari seluruh pemimpin dan rakyatnya.
Kejayaan  pada  masa  lalu  berbanding  terbalik  dengan  kondisi Indonesia  dewasa  ini.  Potensi  laut  saat  ini  belum  dimanfaatkan  secara optimal. Indonesia sebagai negara hukum, secara normatif kekayaan sumber daya  tersebut  dikuasai  oleh  negara  untuk  dikelola  sedemikian  rupa  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 5 Berlimpahnya potensi sumber daya
2 Fabianto,  Muhamad  Dio  dan  Berhitu,  Pieter  Th.  (2014).  “Konsep  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  Secara  Terpadu  dan  Berkelanjutan  yang  Berbasis  Masyarakat”. Jurnal  Teknolog, Ambon: Universitas Pattimura , 11(2): 2054.
3 Lihat Pasal  46  huruf  a United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the Sea 1982 (UNCLOS 1982).
4 Lasabuda,  Ridwan.  (2013).  “Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  dalam  Perspektif Negara  Kepulauan  Republik  Indonesia” ,Jurnal  Ilmiah  Platax, Manado:  Universitas  Sam Ratulangi, I(2): 93.
5 Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
alam di negeri ini masih menyisakan masalah ekonomi yang berkepanjangan yaitu  kemiskinan. 6 Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ambariyanto  dan  Denny N.S, menyebutkan terdapat empat persoalan yang dihadapi wilayah pesisir di Indonesia secara umum, yakni 7 :
1. tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, tercatat pada tahun 2010 kemiskinan  di  desa-desa  pesisir  mencapai  angka  7    juta  jiwa  yang terdapat 10.639 desa pesisir;
2. tingginya kerusakan sumberdaya pesisir;
3. rendahnya  kemandirian  organisasi  sosial  desa  dan  lunturnya  nilai-nilai budaya lokal; dan
4. rendahnya  infrastruktur  desa  dan  kesehatan  lingkungan  pemukiman. Pembangunan  memerlukan  berbagai  sumberdaya  sebagai  modal  dalam pembangunan 8 .
Keempat  persoalan  pokok  ini  juga  memberikan  andil  terhadap tingginya  kerentanan  terhadap  bencana  alam  dan  perubahan  iklim  yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir. Kondisi di atas semakin krusial dengan lemahnya  dukungan  peraturan  perundang-undangan  pengelolaan  sumber daya  pesisir  dan  laut  yang  selama  ini  dirasa  belum  menampung  semua aspirasi stakeholder dan  kebanyakan  masih  bersifat  sektoral  dan  tidak memihak  kepentingan  masyarakat  pesisir  dan  kelestarian  sumber  dayanya. Salah  satu  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu memperkuat peran serta  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  serta  mendorong  inisiatif masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil agar  tercapai  keadilan,  keseimbangan  dan  keberlanjutan,  serta  masih  perlu usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya 9 .
Peran  masyarakat  desa  pesisir  dan  pemerintah  sangat  dibutuhkan untuk tercapainya pembangunan kembali budaya maritim guna mewujudkan kejayaan  lautan.  Kehidupan  di  negara  kepulauan  berciri  maritim, memanfaatkan  laut  sebagai  sumber  hidupnya.  Sumber  daya  laut  dari  sudut ekonomi  memunyai  keunggulan  komparatif,  sedangkan  posisinya  dapat
6 Sutrisno,  Endang.  (2014).  “Implementasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  Berbasis Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu  untuk  Kesejahteraan  Nelayan”. Jurnal Dinamika Hukum , 14(1): 2.
7 Ambariyanto dan N.S, Denny. (2012). “Kajian Pembangunan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang”. Jurnal Riptek , 6(2): 29.
8 Priyanta,  Maret.  (2016).  “Kedudukan  Tanggung  Jawab  Negara  terhadap  Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi”. Tadulako Law Review , 1(2): 121.
9 Lihat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
menjadi  keunggulan  positif 10 .  Hal  tersebut  senada  dengan  agenda Pembanguan  Nasional  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  2015-2019  (selanjutnya  disebut  RPJMN)  yang  salah  satunya memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 11 Oleh sebab itu, pembangunan desa  harus  sejalan  dengan  pembangunan  maritim  Indonesia,  mengingat masyarakat  yang  berdomisili  di  pinggiran  pantai  merupakan  masyarakat yang tingkat pendidikan dan pendapatannya rendah. Untuk itu perlu menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari desa.
Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  dilakukan  oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota melalui  satuan  kerja  perangkat  daerah,  Pemerintah  Desa,  dan/atau  Badan Usaha  Milik  Desa  dengan  mengikutsertakan  masyarakat  Desa. 12 Pembangunan kawasan perdesaan yang dimaksud dalam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) tersebut diartikan secara luas, tidak terkecuali dengan desa pesisir. Kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  sangat  berpengaruh  dalam pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  desa  pesisir  dalam  melakukan pemanfaatan sumber daya alam laut yang dimiliki.
Kebijakan  desentralisasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU Pemda)  mengatur  sistem  pemerintahan  daerah  yang  memiliki  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pasal  12  ayat  (2)  huruf  g  UU Pemda,  mengatur  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  merupakan bentuk  urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  Pelayanan Dasar. Namun, terkait bidang kelautan dan perikanan sebagai bentuk urusan pilihan  dari  pemerintahan  daerah  provinsi  dan  pemerintahan  daerah kabupaten/kota. 13 Penentuan  urusan  pilihan  ditentukan  dengan  skala priorotas yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah, karena tidak ada suatu kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  dalam  membentuk  kebijakan  terkait  hal tersebut.
10 S.K.,  Wahyono. Indonesia  Negara  Maritim,  dalam  Masalah  Perbatasan  Wilayah  Laut Indonesia di Laut Arafuru dan Laut Timor, p. 169-170.
11 Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional 2015-2019:BUKU I Agenda Pembanguan Nasional, p. 6-4.
12 Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13 Lihat  Pasal  7  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dewasa ini masih ditemukan banyak ketimpangan antara desa/kelurahan dengan pembangunan kota. Sesuai data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013, tercatat jumlah administrasi desa mencapai 72.944 dan administrasi  kelurahan  sebanyak  8.309,  sehingga  total  desa/kelurahan  saat ini sejumlah 81.253 desa/kelurahan. Sebanyak kurang lebih 32 ribu desa dan didalamnya  termasuk  desa  maritim,  masuk  dalam  arsiran  daerah  yang memerlukan  perhatian  khusus  dari  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  UU  Desa memiliki  dua  tujuan  besar  yaitu,  perluasan  kesejahteraan  dan  mereduksi disparitas  wilayah.  UU  Desa  ini,  diharapkan  menjadi  salah  satu  lompatan sejarah dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Dalam  rangka  memfasilitasi  implementasi  UU  Desa  di  Jawa  Timur, maka  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  mempunyai  peran  yang  sangat strategis  untuk  memfasilitasi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  tentang  Desa, meningkatkan  kapasitas  Aparatur  Pemerintahan  Desa,  menetapkan  bantuan keuangan  kepada  Desa  dan  melakukan  upaya-upaya  percepatan  atau akselerasi pembangunan perdesaan di Jawa Timur.
Jawa  Timur  memiliki  wilayah  pesisir  yang  sangat  luas.  Wilayah tersebut  mempunyai  potensi  sumber  daya  alam  yang  cukup  beragam, diantaranya  potensi  perikanan,  budidaya  tambak,  industri  pengelolaan  ikan, peternakan,  perkebunan  dan  wisata  pantai.  Surabaya,  Sidoarjo,  dan  Gresik merupakan  Kota/Kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  juga  memiliki  wilayah pesisir. Namun, ketiga daerah tersebut lebih dikenal dengan wilayah industri, dengan  kata  lain  potensi  yang  ada  di  wilayah  pesisir  belum  di explore semaksimal  mungkin.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  belum  sepenuhnya wilayah  pesisir  dan  potensi  yang  ada  desa  pesisir  sudah  termanfaatkan dengan baik.
Sejalan  dengan  gerak  pembangunan  Indonesia  dalam  kawasan ASEAN,  Indonesia  dihadapkan  pada  situasi  Internasional  baru  yaitu Masyarakat  Ekonomi  Asean  (selanjutnya  disebut  MEA).  Tujuan dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN sebagai salah satu pilar dari tiga pilar Komunitas ASEAN adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian  di  kawasan  ASEAN,  melalui  upaya  membentuk  kawasan ekonomi  antar  negara  ASEAN,  agar  negara-negara  yang  menjadi  anggota ASEAN  memiliki  daya  saing  yang  makin  kuat  di  dunia,  khususnya  di negara-negara  Amerika  dan  Eropa.  MEA  tak  ubahnya  justifikasi  ekonomi politik regionalisme kapitalistik yang wataknya, “ red carpet of capitalism ”, jalur  khusus  ekonomi  pasar  bebas  di  level  kawasan,  yang  berpotensi merampok  sumber  daya  alam  dan  hak-hak  masyarakat  Asia  Tenggara. 14
Indonesia  dapat  melihat  peluang  strategis  yang  dimiliki  sebagai  negara
14 Wiratraman, Herlambang P. (2015). “Asean Economic Community: An Analysis of Legal Framework and Its Implementation”, Paper , Surabaya: FH Universitas Airlangga, p.7.
maritim, tentu keberhasilan MEA dapat dirasakan dan menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial dunia, yang bukan sekadar sebagai konsumen tetapi sebagai  negara  pengekspor,  namun  juga  menjadi  tantangan  untuk meningkatkan  kualitas  SDM  yang  mampu  bersaing  dengan  SDM  negara- negara  ASEAN  melalui  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan desa  pesisir,  agar  memiliki  andil  dengan  melakukan  upaya-upaya  yang serius.  Kebijakan  yang  ada  diharapkan  dapat  menciptakan  iklim  ekonomi kondusif  dan  menggali  potensi  yang  ada  di  desa  pesisir.  Penguatan  budaya maritim  di  daerah  yang  budaya  maritimnya  mulai  luntur  perlu  dilakukan revitalisasi  seperti  di  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kabupaten Gresik.
Faktor  produktivitas  akan  menjadi  kunci  bagaimana  Indonesia khususnya  Jawa  Timur  menghadapi  MEA.  Logika  sederhana,  produktivitas adalah kunci utama dalam persaingan. Produktivitas yang tinggi diharapkan produksi lebih efisien dan dapat memberikan harga lebih kompetitif. 15 Posisi strategis  yang  dimiliki  sebagai  jalur  perdagangan  internasional  seharusnya Indonesia  berpotensi  untuk  dapat  memainkan  peranan  politisnya  dalam percaturan  politik  Internsional.  Hal  tersebut  tentu  ketika  daerah-daerah  di Indonesia,  seperti  halnya  Jawa  Timur  dapat  memainkan  perannya  untuk mengelola potensi yang ada di darat dan juga di laut.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  kebijakan  penguatan  budaya maritim  Desa  Pesisir  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dalam menghadapi  MEA?,  dan  2)  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala penguatan  budaya  maritim  Desa  Pesisir  di  Jawa  Timur  dalam  menghadapi MEA?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  ( law  in action ), merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Dalam  penelitian  non  doktrinal,  perhatian  peneliti  akan  terfokus  pada Pemerintah  Daerah, stake  holder dan  Masyarakat.  Spesifikasi  penelitian  ini bersifat  deskriptif  dengan  sumber  data  berupa  manusia  dengan  tingkah lakunya,  peristiwa,  dokumen,  dan  arsip.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di Surabaya,  Sidoarjo,  dan  Gresik  dengan  penentuan  sampel  lokasi  dan informan  penelitian  secara purposive  sampling. Data  dikumpulkan  dengan metode  interaktif  dan  non  interaktif  dan  dianalisis  dengan  model  analisis interaktif  dan  analisis  mengalir  ( flow  model )  sedangkan  validitas  data menggunakan triangulasi sumber.
15 PKRB-BKF. (2014). Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia  Menghadapi MEA , Riset Kajian PKRB, p. 2.

## B. Pembahasan
1. Kebijakan Penguatan Budaya Maritim Desa Pesisir oleh Pemerintah

## Provinsi Jawa Timur dalam Menghadapi MEA
Tahun  2015  merupakan  tahun  istimewa  bagi  Negara-Negara  yang tergabung  dalam. Association  of  South  East  Asian  Nations  (ASEAN). Betapa tidak?  karena  di  tahun  2015  mulai  diberlakukan  ASEAN  Community  2015 (Komunitas  ASEAN  2015),  yaitu  upaya  mengintegrasikan  Negara-negara ASEAN  dalam  suatu  komunitas  bersama  dalam  rangka  mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli di antara Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara dengan asumsi bahwa dalam rangka menghadapi persaingan dengan Negara-Negara di  dunia,  ASEAN  lebih  berpeluang  memiliki  daya  saing  tinggi  apabila bergabung dalam suatu komunitas bersama. 16
Terdapat  tiga  pilar  dari  Masyarakat  ASEAN  2015,  yaitu:  (1) Komunitas  Politik  dan  Keamanan  ASEAN,  (2)  Komunitas  Ekonomi ASEAN,  (3)  Komunitas  Sosial  Budaya  ASEAN.  Di  antara  ke  tiga  pilar tersebut yang kemudian paling popular adalah Komunitas Ekonomi ASEAN atau  yang  di  Indonesia  terkenal  denga  istilah  MEA.  Tujuan  dibentuknya Komunitas  Ekonomi  ASEAN  (yang  merupakan  salah  satu  pilar  dari  tiga pilar  Komunitas  ASEAN)  tidak  lain  untuk  meningkatkan  stabilitas perekonomian  di  kawasan  ASEAN,  melalui  upaya  membentuk  kawasan ekonomi  antar  negara  ASEAN  yang  kuat  dan  dapat  mengatasi  masalah- masalah  dalam  bidang  perekonomian  antar  negara  ASEAN.  Jangan  sampai kasus krisis ekonomi seperti di Indonesia pada tahun 1997 terulang kembali.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  untuk  bersaing  dalam  MEA, sepatutnya  memiliki  budaya  maritim  yang  kuat,  baik  dalam  cara  hidup bermasyarakat  maupun  kebijakan  pembangunan  nasionalnya.  Budaya maritim  secara  perlahan  memudar  dan  hingga  kini  Indonesia  masih berorientasi  ke  darat.  Pada  Masa  pemerintahan  oleh Presiden Joko  Widodo yang  ingin  mewujudkan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia  dengan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2015-2019. Terdapat  lima  pilar  yang  menjadi  perhatian  lebih  dalam  mewujudkan  hal tersebut, yang salah satunya adalah membangun budaya maritim Indonesia.
Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan strategi pengembangan  kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  dilakukan  melalui upaya  pengembangan  kawasan  budi  daya  sesuai  dengan  karakter  dan  daya dukung  yang  dimiliki,  terutama  untuk  mendukung  pemantapan  sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan
16 Lihat  Iskan,  Dahlan.  (2011).  “Komunitas  ASEAN  2015:  Membangun  Kebersamaan  untuk Satu Tujuan” , Makalah Seminar Nasional Menghadapi ASEAN Community 2015 , Surabaya: Jawa Pos, p. 1.
dan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat. 17 Tindak  lanjut  kebijakan Maritim Indonesia dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor  97  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Strategis  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  Tahun  2011-2030,  menyebutkan  bahwa  Kabupaten Gresik,  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kota  Surabaya  merupakan  wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Tahun  2012- 2032  disebutkan  bahwa  kegiatan  dalam  pengelolaan  dan  rencana  zonasi wilayah  pesisir  meliputi  kegiatan,  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan dan  pengendalian.  Pemanfaatan  dalam  pengembangan  wilayah  meliputi peningkatan  konservasi  ekosistem  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, pengoptimalan  pengembangan  kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  dan peningkatan  keberlanjutan  ekosistem  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil belum  nampak  di  Provinsi  Jawa  Timur  khususnya  di  Kabupaten  Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.
Penelitian yang dilakukan ditiga Kabupaten/Kota tersebut menunjukan kebijakan yang dibuat dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur masih sangat minim implementasinya. Desa Tambak Cemandi Sidoarjo dari wawancara  bersama  warga  desa  bersama  pemerintahan  desa  dan  kelompok nelayan, menunjukkan indikasi bahwa minimnya perhatian perhatian daerah kepada  masyarakat  pesisir.  Mayoritas  sendi  penghidupan  masyarakat  desa Tambak  Cemandi  bertumpu  pada  pengelolaan  tambak  bandeng  dan pertanian garam serta pencarian ikan oleh para nelayan menggunakan perahu kecil.  Potensi  sumber  daya  alam  desa  Tambak  Cemandi  Sidoarjo  sangat besar dengan luas desa + 525 hektar masih terdapat 357 warga miskin yang mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah,  sehingga  terjadi  kesenjangan  antara potensi yang dimiliki dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. 18
Nelayan  yang  berada  di  wilayah  pesisir  Tambak  Cemandi,  hanya melaut  menggunakan  perahu  kecil  maksimal  berukuran  5  GT  yang  hanya bisa  menempuh  jarak  3  kilometer  dari  bibir  pantai, 19 sehingga  hasil tangkapan  laut  yang  didapatkan  bukan  jenis  ikan  yang  bernilai  tinggi. Kondisi  tersebut  diperparah  ketika  terjadi  pendangkalan  di  muara  laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok Nelayan Danau Biru Bapak  Kariono  selama  3  (tiga)  bulan  terakhir  nelayan  tidak  dapat  melaut
17 Lihat  Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.
18 Hasil wawancara dengan informan perangkat desa Tambak Cemandi Sidoarjo Bapak Zainul Arifin, pada tanggal 15 Agustus 2015.
19 Hasil  wawancara  dengan  informan  Ketua  Kelompok  Nelayan  Danau  Biru  desa  Tambak Cemandi Sidoarjo Bapak Kariono, pada tanggal 15 Agustus 2015.
karena  hasil  tangkapan  menurun  dan  jumlah  pengeluaran  untuk  bahan perahu melebihi hasil tangkapan.
Kebijakan  pemerintah  Provinisi  Jawa  Timur  sendiri  Kabupaten Sidoarjo  termasuk  kawasan  minapolitan  yang  merupakan  kawasan  strategis dari  sudut  kepentingan  ekonomi. 20 Tingkat  perekonomian  di  desa  pesisir Kabupaten  Sidoarjo  justru  tergolong  rendah  dan  kurang  mendapatkan perhatian  pemerintah  daerah.  Masyarakat  pesisir  khususnya  petani  tambak dan  petani  garam,  di  desa  Tambak  Cemandi  belum  merasakan  dampak signifikan  dari  program  pemerintah  daerah  kabupaten  Sidoarjo  antara  lain meningkatkan  produktivitas  hasil  perikanan,  tingkat  penguasaan  teknologi perikanan,  dan  kelayakan  usaha  perikanan.  Bantuan  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo selama ini hanya sebatas penyuluhan.
Hal serupa juga terjadi di desa pesisir di wilayah kabupaten gresik dan Kota  Surabaya.  Sampel  di  wilayah  kabupaten  gresik  yang  berada  di  desa Ngimboh,  Kecamatan  Ujung  Pangkah,  Kabupaten  Gresik,  menyatakan bahwa tidak adanya perhatian pemerintah daerah terhadap nelayan kecil. 500 Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai Nelayan di daerah Ngimboh harus memutar  otak  untuk  dapat  melaut  setiap  harinya.  Meskipun  mereka  tidak mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah,  perihal  modal  dan  perlengkapan untuk  melaut,  mereka  masih  bisa  bernafas  lega  karena  di  daerah  mereka masih  mendapatkan  bantuan  dari  PT.  Orela  Shipyard  dan  PT.  PGN  Saka yang  beroperasi  didaerahnya. 21 Bantuan  dari  PT.  Orela  yang  didapatkan masyarakat  nelayan  Desa  Ngimboh  berupa  penghalang  ombak  agar  tidak tertutup pasir di muara laut tempat nelayan desa Ngimboh akan melaut. PT. PGN Saka membantu masyarakat nelayan Desa Ngimboh berupa pembuatan Balai  Nelayan  dan  KUB  Nelayan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  menjual perlengkapan melaut yang dikelola oleh nelayan sendiri. 22
Masyarakat Desa Ngimboh dianugerahi dengan potensi laut dan darat yang melimpah, generasi muda desa tersebut tidak berminat untuk mengolah hasil  laut  maupun  pertanian  dan  memilih  untuk  menjadi  tenaga  kerja Indonesia di luar negeri, karena jika bekerja di luar negeri bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada menjadi petani atau nelayan. Ketika sudah tidak  mampu  lagi  bekerja  di  luar  negeri  sebagai  tenaga  kerja  Indonesia, barulah  masyarakat  beralih  profesi  untuk  menjadi  petani  atau  nelayan
20 Lihat  pasal  81  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Provisinsi  Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Dan  Zonasi  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  Tahun  2012 Sampai Tahun 2030.
21 Hasil wawancara dengan informan Bayu tokoh pemuda desa Ngimbuh, Gresik, pada tanggal 15 Agustus 2015.
22 Hasil  wawancara  dengan  informan  Ketua  Kelompok  Nelayan  Samudra  desa  Ngimboh, Gresik Bapak Umar Said, pada tanggal 17 Agustus 2015.
sehingga  menyebabkan  pengelolaan  wilayah  pesisir  yang  ada  di  desa Ngemboh menjadi kurang optimal.
Potensi  yang  dimiliki  desa  Tambak  Cemandi  dalam  produksi  garam memang  sudah  diakui  sebagai  penghasil  garam  terbanyak  se-Kecamatan Sedati,  Kabupaten  Sidoarjo.  Potensi  tersebut  hilang  akibat  adanya  rencana Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  membangun Sea  World sebagai tempat  wisata  baru  di  Jawa  Timur.  Program  pemerintah  tersebut  sudah masuk ke dalam tahap pembebasan lahan, hampir 200 hektar tambak warga desa sudah dijual kepada pengembang. Potensi yang sedemikian besar yang sudah  dimiliki  turun-temurun  oleh  masyarakat  desa Tambak  Cemandi  akan hilang karena adanya kebijakan pemerintah yang ingin membangun wilayah Sea World di wilayah tersebut.
MEA  yang  mulai  berlaku  pada  Januari  2016,  belum  dirasakan kabarnya  oleh  Masyarakat  pesisir  Jawa  Timur.  Nelayan  Desa  Ngimboh belum  mengetahui  dengan  jelas  apa  yang  dimaksud  dengan  MEA. 23
Ketidaktahuan  ini  akan  berdampak  buruk  jika  MEA  sudah  berjalan. Masyarakat  Desa  Tambak  Cemandi  yang  memiliki  potensi  tambak  dan garam  besar  di  wilayah  Sidoarjo  juga  tidak  mengetahui  apa-apa  perihal MEA.  Masyarakat  Tambak  Cemandi  menganggap  bahwa  MEA  hanya sebuah  kebijakan  pemerintah  perihal  perdagangan,  yang  tidak  akan berdampak  pada  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Tambak Cemandi. 24
Pemerintah Daerah tidak pernah mengadakan sosialisasi perihal MEA, sehingga  masyarakat  awam  tidak  mengetahui  dan  menghiraukan  dengan adanya  MEA  sebentar  lagi.  Kondisi  ini  sangat  mengkhawatirkan,  karena komoditas laut seperti udang dan budidaya perikanan kedepannya termasuk dalam list komoditas yang tidak dilindungi. Jika dilihat dari kondisi lapangan dewasa  ini  di  lingkungan  pesisir  Jawa  Timur  mutu  produk  dari  budidaya perikanan  masih  kurang  sehingga  kedepannya  ditakutkan,  produk  laut Indonesia kalah bersaing dengan produk dari negara anggota MEA.

## 2. Faktor-faktor  yang  Menjadi  Kendala  Penguatan  Budaya  Maritim Desa Pesisir di Jawa Timur Dalam Menghadapi MEA
Pembangunan  dan  penguatan  budaya  maritim  pada  desa  pesisir  di Indonesia  khususnya  di  Jawa  Timur  tidak  seperti  membalikkan  telapak tangan.  Faktor-faktor  penghambat  proses  penguatan  budaya  maritim utamanya dalam memberdayakan masyarakat desa pesisir guna
23 Hasil  wawancara  dengan  informan  Ketua  Kelompok  Nelayan  Samudra  desa  Ngimboh Gresik Bapak Ahmad Said, pada tanggal 17 Agustus 2015
24 Hasil  wawancara  dengan  informan  Petani  tambak  dan  garam  desa  Tambak  Cemandi Sidoarjo H. Umar Nasrul, pada tanggal 15 Agustus 2015
memanfaatkan  potensi  pesisir  yang  ada  sangatlah  banyak.  Apalagi  tidak berselang lama akan ada MEA yang membuat penguatan dan pembangunan budaya  maritim  pada  desa  pesisir  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting dalam  menunjang  perekonomian  negara.  Berdasarkan  penelitian  yang penulis  lakukan  pada  tiga  wilayah  berbeda  di  Jawa  Timur,  yaitu  wilayah desa Tambak Cemandi di Kabupaten Sidoarjo, desa Ngimboh di Kabupaten Gresik,  dan  desa  Wonorejo  Kota  Surabaya.  Setidaknya  ada  empat  faktor utama yang menjadi penghambat penguatan budaya maritim.
Pertama , kurangnya  peranan  pemerintah.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  dalam  optimalisasi  potensi  pada wilayah  pesisir  masih  belum  sepenuhnya  dilakukan.  Pada  desa  Tambak Cemandi  pemerintah  melalui  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP) Kabupaten Sidoarjo beberapa kali mengadakan studi banding dan sosialisasi kepada  nelayan,  namun  sosialisasi  tersebut  hanya  diikuti  beberapa  nelayan saja  serta  tempat  pelaksanaannya  pun  tidak  dilakukan  di  desa  Tambak Cemandi  sendiri  sehingga  memakan  biaya  dan  waktu  kerja  dari  nelayan. Begitu juga dengan kegiatan studi banding yang dilakukan oleh pemerintah yang  menurut  nelayan  setempat  kurang  memberikan  dampak  yang signifikan,  hal  tersebut  lantaran  kondisi  pada  lokasi  tempat  studi  banding berbeda  dengan  wilayah  mereka  sehingga  apa  yang  didapat  dari  studi banding  tidak  dapat  diterapkan  pada  lokasi  mereka.  Tidak  hanya  itu,  peran pemerintah  dalam  sosialisasi  mengenai  MEA  pun  belum  tersampaikan dengan  baik,  banyak  masyarakat  pesisir  yang  belum  mengetahui  apa  itu MEA dan apa tantangan serta hambatannya.
Pemerintah  daerah  pun  bukannya  tanpa  ada  upaya  dalam mengembangkan  wilayah  pesisir,  sebagai  contoh  pada  desa  Tambak Cemandi,  pemerintah  daerah  beberapa  kali  memberikan  bantuan  berupa jaring,  perahu,  dll,  namun  jumlah  yang  diberikan  pun  sangat  sedikit  dan kecil  sehingga  membuat  nelayan  menjualnya  kembali.  Berbeda  dari  desa Tambak Cemandi, pada desa Ngimboh pada satu tahun terakhir ini bantuan dari  pemerintah  daerah  khususnya  kepada  nelayan  sama  sekali  tidak  ada. Justru bantuan lebih banyak datang dari CSR perusahaan swasta dan BUMN yang peduli akan kelangsungan masyarakat nelayan. Perusahaan swasta dan BUMN  tersebut  adalah  PT  Orella  Shipyard  dan  PGN  Saka  Energi  yang memberikan bantuan berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan  tempat  istirahat  nelayan  di  tepi  pantai  dan  juga  bantuan  lain berupa pengerukan pasir pada muara sungai.
Kedua,  peran  masyarakat  pesisir  yang  rendah . Untuk  mewujudkan produktivitas  usaha  perikanan  dan  kelautan  guna  menjadikan  Indonesia sebagai  poros  maritim  dunia,  peranan  masyarakat  menjadi  faktor  sentral, utamanya peran masyarakat pesisir. Selama ini masyarakat pesisir cenderung pasif  dalam  menghadapi  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  pada
wilayah mereka. Bantuan dari pemerintah meskipun tidak besar jumlahnya, tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal dan seringkali mereka jual kembali untuk  mendapatkan  uang.  Tidak  hanya  itu  sosialiasi  yang  dilakukan pemerintah  seakan-akan  tidak  dianggap  dan  mereka  biarkan  seperti  angin lalu.  Hal  tersebut  lantaran  mereka  menganggap  sosialisasi  yang  dilakukan pemerintah  hanya  sebagai  teori-teori  saja  dan  tidak  sesuai  dengan praktiknya. Para nelayan dan masyarakat pesisir lebih menganggap apa yang mereka  lakukan  lebih  tepat  dan  berjalan  baik  ketimbang  apa  yang disampaikan  pemerintah  pada  sosialisasi.  Hal  lain  dari  peran  masyarakat yang rendah adalah mengenai masalah sampah di sungai.
Desa  Tambak  Cemandi  dan  desa  Ngimboh  persoalan  mengenai sampah  selalu  menjadi  persoalan  yang  tidak  ada  ujungnya.  Perahu  nelayan yang  hendak  melaut  seringkali  tersangkut  sampah  pada  baling-baling mesinnya.  Pemerintah  daerah  pun  sudah  beberapa  kali  melakukan pengerukan  di  sungai  tersebut  dan  telah  menyediakan  tempat  pembuangan sampah.  Kenyataannya  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  tidak berdampak  apa-apa  dan  masalah  sampah  pun  terus  berlanjut  dikarenakan kesadaran  masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya  tersebut masih  kurang,  dan  lebih  memilih  membuang  sampah  ke  sungai.  Berbeda dengan desa Tambak Cemandi yang hanya mengandalkan penangkapan ikan dan  udang  pada  desa  Ngimboh  nelayan  secara  sukarela  membangun karambah  atau  dalam  bahasa  setempat  disebut  rumpon  untuk  menambah pendapatan  mereka.  Rumpon  yang  dibangun  masyarakat  merupakan  hasil swadaya masyarakat desa Ngimboh sendiri. Rumpon yang digunakan untuk menangkap  kerang  hijau  membawa  keuntungan  sendiri  bagi  para  nelayan, karena  dengan  adanya  rumpon  tersebut  mereka  dapat  terbantu  untuk mendapatkan pendapatan disamping pendapatan dari hasil menangkap ikan.
Desa  Wonorejo  di  Surabaya  berbeda  dari  kedua  desa  sebelumnya, masyarakat  desa  ini  juga  memanfaatkan  daerahnya  sebagai  potensi  wisata bahari  mangrove  sehingga  selain  mendapat  pemasukkan  dari  hasil  melaut, penduduk sekitar juga dapat pemasukkan lewat usaha seperti penjualan ikan bakar sebagai dampak positif adanya pembukaan wisata bahari mangrove.
Ketiga , permodalan.  Permodalan  menjadi  salah  satu  penghambat dalam  upaya  pengoptimalisasian  budaya  maritim.  Pemerintah  sendiri  juga telah memberikan bantuan permodalan kepada nelayan. Sebagai contoh pada desa  Tambak  Cemandi  nelayan  mendapatkan  bantuan  sebesar  100  juta rupiah dan dibagi kepada tiga kelompok nelayan. Menurut pendapat nelayan sendiri  hal  tersebut  belumlah  cukup  dikarenakan  modal  melaut  lebih  besar dibandingkan pendapatan yang mereka terima. Untuk menutupi kekurangan modal  mereka  cenderung  bergantung  pada  tengkulak.  Ketergantungan kepada orang lain inilah yang membuat terjadinya adanya siklus yang tidak menguntungkan bagi nelayan.
Nelayan  selaku  yang  bergantung  pada  pemilik  modal  atau  biasa mereka  sebut  sebagai juragan yang  sekaligus  sebagai  pengepul  seakan terikat  perjanjian  bahwa  hasil  laut  yang  mereka  dapat  harus  diserahkan kepada  juragan  sebagai  bentuk  rasa  terima  kasih  atas  modal  yang  telah dipinjamkan.  Hal  yang  membuat  nelayan  tidak  mampu  mendapatkan penghasilan  maksimal  adalah  karena  juragan  atau  pengepul  seringkali membeli  hasil  tangkapan  nelayan  dengan  harga  sangat  murah.  Sebagai contoh 1 kilogram ikan dihargai Rp 5000, hal itu berselisih hampir Rp 2000 jika  langsung  dijual  diluar  pengepul.  Hal  tersebutlah  yang  menjadi penghambat  khususnya  nelayan  dalam  menerima  pendapatan  yang  lebih optimal.
Keempat , Pemasaran.  Selain  masalah  permodalan,  pemasaran merupakan  hal  penting  yang  tidak  dapat  dipisahkan  terkait  permodalan. Pemasaran  yang  dilakukan  masyarakat  pesisir  yang  rata-rata  berprofesi sebagai  nelayan  dilakukan  melalui  perantara  pengepul.  Seperti  dijelaskan pada  pembahasan  sebelumnya  bahwa  nelayan  yang  mayoritas  masyarakat kurang mampu untuk dapat melaut mereka  membutuhkan modal yang tidak sedikit. Pada akhirnya mereka harus meminjam uang kepada pengepul untuk modalnya.  Konsekuensi  yang  harus  mereka  terima  adalah  bahwa  hasil tangkapan  yang  telah  didapat  harus  diserahkan  kepada  pengepul  sebagai bentuk  “rasa  terima  kasih”  namun  terkadang  nelayan  menyisakan separuhnya  untuk  dijual  langsung  ke  pasar  tanpa  melalui  pengepul  untuk mendapatkan  hasil  yang  lebih  tinggi.  Proses  pemasaran  yang  harus  melalui pengepul bukan hanya dilakukan oleh para nelayan, petani tambak pun juga melakukan hal yang sama dalam pemasaran.
Hal  tersebut  diatas  dapat  juga  diwujudkan  dengan  sistem  resi gudang,  sistem  resi  gudang  telah  diatur  dalam  Permendag  Nomor  37/  M- DAG/PER/11/201, dalam permendag ini salah satu komoditi wilayah pesisir yakni rumput laut. 25 Rumput laut merupakan salah satu potensi sumber daya pesisir  yang  keberadaannya  sangat  penting,  utamanya  dari  segi  ekonomi masyarakat  pesisir  yang  dapat  memanfaatkannya  untuk  menambah penghasilan masyarakat desa pesisir. Ironisnya dalam ketentuan Permendag Nomor  37/  M-DAG/PER/11/2011  tentang  Barang  yang  dapat  Disimpan  di Gudang  dalam  Penyelenggaran  Sistem  Resi  Gudang  tepatnya  pada  Pasal  4 diatur  bahwa  barang  yang  dapat  disimpan  di  gudang  salah  satunya  adalah
25 Bandingkan Pasal 4 ayat (1) Permendag Nomor: 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang  Dapat  Disimpan  di  Gudang  Dalam  Penyelenggaraan  Sistem  Resi  Gudang.  Dalam Pasal  4  ayat  (1)  huruf  f  Permendag  disebutkan  bahwa  rumput  laut  dapat  disimpan  di Gudang  dalam  Rangka  Sistem  Gudang,  namun  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa  Timur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang tidak terdapat rumput laut (salahsatu komoditi wilayah pesisir). Artinya produk di wilayah pesisir belum menjadi komoditas utama di Provinsi Jawa Timur.
rumput  laut.  Ketentuan  mengenai  rumput  laut  tersebut  kemudian  “hilang” dalam  Pasal  11  ayat  (2)  Perda  Jatim  Nomor  14  Tahun  2013  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Sistem  Resi  Gudang  yang notabene merupakan peraturan pelaksana di daerah mengenai resi gudang.
Tidak  diaturnya  mengenai  rumput  laut  dalam  barang  yang  menjadi komoditas unggulan di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan adanya pengepul dalam  sistem  pemasaran  produk  rumput  laut  tersebut.  Bahkan  bukan  hanya rumput laut saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam ketentuan mengenai komoditas  utama  mengenai  resi  gudang,  ikan  yang  merupakan  potensi  laut yang  utama  pun  seharusnya  bisa  dimasukkan  dalam  ketentuan  tersebut. Keuntungan  yang  akan  didapat  nelayan  jika  diterapkannya  sistem  resi gudang  atas  ikan  oleh  pemerintah  akan  membuat  pendapatan  nelayan  akan jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  jika  mereka  harus  menjualnya  kepada pengepul.
Sistem  resi  gudang  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  mengurangi proses  permonopolian  yang  dilakukan  oleh  para  pengepul.  Berdasarkan  hal tersebut maka seharusnya pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Jawa  Timur  dapat  membuat  suatu  regulasi  yang  mengatur  mengenai  resi gudang  berkaitan  dengan  potensi  sumber  daya  pesisir  agar  para  nelayan dapat  menjual  hasil  tangkapannya  tanpa  melalui  pengepul  tetapi  langsung melalui  pemerintah.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan  karena  persoalan mengenai  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  sudah seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan  sudah  seharusnya masyarakat  pesisir  utamanya  nelayan  dan  petani  pesisir  mendapat keuntungan  yang  setimpal  atas  apa  yang  mereka  lakukan,  bukan  malah kerugian  seperti  yang  terjadi  sekarang  ini.  Penerapan  Sistem  Resi  Gudang menawarkan  serangkaian  manfaat  yang  luas,  bagi  petani  sendiri,  dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain: 26
a. Keterkendalian  dan  kestabilan  harga  komoditi:  sistem  ini  bermanfaat dalam  menstabilkan  harga  pasar,  melalui  fasilitasi  penjualan  sepanjang tahun  ( all  year  long ).  Sebab  dengan  diterapkannya  Sistem  Resi  Gudang maka  pada  pasca  panen  (pada  saat  biasanya  harga  komoditi  mengalami penurunan  drastis),  barang-barang  komoditi  tidak  harus  langsung  dijual, melainkan  disimpan  dulu  di  gudang,  sesuai  dengan  standar  kebutuhan penyimpanan dari masing-masing jenis barang.
b. Keterjaminan  modal  produksi:  pemegang  komoditi  mempunyai  modal usaha  untuk  produksi  berkelanjutan  karena  adanya  pembiayaan  dari lembaga keuangan yang menjadi bagian dari Sistem Resi Gudang.
c. Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan: dunia perbankan nasional memperoleh  manfaat  dari  terbentuknya  pasar  bagi  penyaluran  kredit
26 Riana, Dina. (2010). Penggunaan Sistem Resi Gudang . Jakarta: UI Press, p. 20.
perbankan.  Sistem  Resi  Gudang  di  banyak  negara  dianggap  sebagai instrumen  penjaminan  kredit  tanpa  risiko,  sebab  kredit  yang  diberikan memiliki  agunan  yang  jelas,  dengan  skema  pengembalian  kredit  sesuai dengan  kesepakatan  khusus  atas  perkiraan  harga  barang  dari  masing- masing yang disimpan di gudang.
d. Keterjaminan  produktivitas:  jaminan  produksi  komoditi  menjadi  lebih pasti  karena  adanya  jaminan  modal  usaha  bagi  produsen/petani. Keterkendalian sediaan ( stock ) nasional menjadi lebih terjaga. Sistem ini mendukung  terbangunnya  kemampuan  Pemerintah  untuk  memantau  dan menjaga  ketahanan  sediaan,  melalui  jaringan  data  dan  informasi terintegrasi  yang  terbangun  oleh  Sistem  Resi  Gudang;  hal  ini  dapat menjadi  basis  data  ketersediaan  sejumlah  jenis  barang  guna  menangkal terjadinya  impor  barang  yang  “liar”  terhadap  jenis  barang  yang realitasnya cukup sediaan.
e. Keterpantauan  lalu  lintas  produk/komoditi:  sistem  ini  membangun kemampuan Pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, melindungi konsumen, mengendalikan ekosistem, mengendalikan lalu lintas produk komoditias ilegal, dan sebagainya.
f. Keterjaminan  bahan  baku  Industri:  Sistem  Resi  Gudang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan  di  suatu  negara  guna  menjamin  ketersediaan  bahan  baku secara berlanjut.
g. Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis  dan  agroindustri,  karena  baik  produsen  maupun  sektor komersial yang terkait, dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah  jadi  untuk  menjadi  produk  yang  dapat  diperjualbelikan  secara luas  dengan  telah  terlebih  dahulu  melakukan  pengolahan  sehingga memiliki nilai tambah.
h. Efisiensi  logistik  dan  distribusi:  sebagai  surat  berharga,  Resi  Gudang dapat  dialihkan  atau  diperjualbelikan  oleh  Pemegang  Resi  Gudang kepada  pihak  ketiga,  baik  di  pasar  yang  terorganisir (bursa)  atau  di  luar bursa.  Dengan  terjadinya  pengalihan  kepemilikan  atau  hak  atas  Resi Gudang  tersebut,  kepada  Pemegang  Resi  Gudang  yang  baru,  diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang secara manual.
i. Kontribusi  fiskal:  melalui  transaksi-transaksi  Resi  Gudang,  Pemerintah memperoleh  manfaat  fiskal  yang  riil  ( manifest )  dan  relatif  terkendali, yang selama ini bisa jadi hanya bersifat potensial dan belum tentu dapat dikendalikan dengan baik.
Hasil  beberapa  studi  tentang  Sistem  Resi  Gudang    menunjukkan adanya  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  pelaksanaan  Sistem  Resi Gudang    utamanya  dalam  mendukung  pembiayaan,  minimalisasi  fluktuasi harga,  peningkatan  pendapatan  petani,  mobilisasi  kredit,  perbaikan  mutu produk  dan  sebagainya. 27 Namun,  implementasi  Sistem  Resi  Gudang  di sektor  perikanan  dan  kelautan  masih  dihadapkan  sejumlah  kendala diantaranya  besarnya  biaya  transaksi,  inkonsistensi  kuantitas  dan  kualitas produk,  minimnya  dukungan  lembaga  perbankan,  serta  masih  lemahnya kelembagaan  nelayan/petani.  Dengan  kelembagaan  nelayan/petani  belum tertata secara baik, aturan Sistem Resi Gudang masih dipandang terlalu rumit sehingga  diperlukan  penyederhanaan  prosedur  agar  Sistem  Resi  Gudang dapat  dimanfaatkan  oleh  petani.  Disamping  itu,  sosialisasi  keberadaan Sistem  Resi  Gudang  serta  dukungan  kebijakan  pemerintah  yang  kondusif akan  menjadi  faktor  penting  sehingga  Sistem  Resi  Gudang  dapat diimplementasikan lebih optimal. 28

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Kebijakan  penguatan  budaya  maritim  desa  pesisir  oleh  Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  dalam  menghadapi  MEA  hingga  saat  ini  belum dilakukan.  Fakta  yang  ada  di  lapangan  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah pesisir  bahkan  sebagian  besar  tidak  mengetahui  perihal  pasar  bebas  MEA yang  dimulai  pada  Januari  2016.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Nomor  6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  tahun  2012-2032,  masih  belum  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  desa  pesisir.  Potensi  yang  ada  di  desa  pesisir  di  Jawa  Timur belum  dapat  bersaing  di  Pasar  Bebas  MEA.  Hasil  pengelolaan  dan pemanfaatan yang masih rendah dari Pemerintah Daerah.
Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  penguatan  budaya  maritim  desa pesisir  di  Jawa  Timur  dalam  menghadapi  MEA  dikarenakan  masih minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  masyarakat desa  pesisir  bersikap  acuh  terhadap  daerahnya,  tidak  adanya  modal  dari pemerintah  sehingga  nelayan  harus  meminjam  uang  dan  menjual  hasilnya pada  pengepul,  serta  belum  adanya  pasar  untuk  menjual  ikan  segar  dan produk olahan masyarakat desa pesisir.
27 Harsono.  (2009). Distribusi  Pendapatan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Petani .  Jakarta:  CV
Rajawali, p. 30.
28 Ashari.  (2011).  “Potensi  dan  Kendala  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  untuk  Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia”, Forum Agro Ekonomi 29(2), p. 8.

## 2. Saran
Pasar Bebas MEA diperlukaan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk  melakukan  pemanfaatan  dan  pengelolaan  hasil  laut  sebagai  nilai  jual yang  dimiliki  Indonesia  sebagai  negara  maritim.  Dibutuhkan  konsep pengelolaan  wilayah  pesisir  yang  secara  berkelanjutan  berfokus  pada karakteristik ekosistem yang ada di desa pesisir. Permasalahan yang menjadi kendala masyarakat desa pesisir adalah permodalan dan pemasaran. Selama ini  nelayan  yang  ada  di  Jawa  Timur  menjual  hasil  tangkapan  mereka  pada pengepul  dengan  harga  yang  jauh  lebih  rendah  dari  harga  yang  ada  di pasaran.  Pengepul  menurut  para  nelayan  mempunyai  andil  besar,  karena peran  pengepul  sudah  ada  ketika  nelayan  membutuhkan  modal  dan  ketika nelayan mendapat hasil. Sistem tersebut yang selama ini salah karena adanya monopoli  yang  dilakukan  pengepul  tidak  membawa  kesejahteraan  para nelayan.
Keresahan nelayan ketika ingin mengembangkan usaha di pengelolaan sumber  daya  laut  adalah  tempat  pemasaran  hasil  produknya.  Pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait Sistem Resi Gudang guna memangkas jalur  tengkulak  yang  sangat  mematikan  hasil  usaha  petani  dalam  menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan; mengendalikan  ketersediaan  kebutuhan  pangan  daerah  dan  menstabilkan harga  komoditi.  Dengan  begitu,  produksi  yang  dihasilkan  oleh  masyararat desa pesisir dapat bersaing dalam MEA.

## Daftar Pustaka
A. Buku:
Harsono. (2009). Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Petani . Jakarta: CV Rajawali. PKRB-BKF.  (2014). Analisa  Daya  Saing  dan  Produktivitas  Indonesia Menghadapi MEA . Riset Kajian PKRB. Riana, Dina. (2010). Penggunaan Sistem Resi Gudang . Jakarta: UI Press.

## B. Jurnal, Makalah
Ambariyanto  dan  N.S,  Denny.  (2012),  “Kajian  Pembangunan  Desa  Pesisir Tangguh di Kota Semarang”, Jurnal Riptek , 6(2). Ashari.  (2011).  “Potensi  dan  Kendala  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia”, Forum Agro Ekonomi , 29(2).
Fabianto,  Muhamad  Dio  dan  Berhitu,  Pieter  Th.  (2014).  “Konsep Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Secara Terpadu  dan  Berkelanjutan  yang Berbasis Masyarakat”, Jurnal Teknologi, 11(2).
Iskan,  Dahlan.  (2011).  “Komunitas  ASEAN  2015:  “Membangun Kebersamaan  untuk  Satu  Tujuan” , makalah  Seminar  Nasional Menghadapi ASEAN Community 2015 , Surabaya: Jawa Pos. Lasabuda,  Ridwan.  (2013).  “Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan dalam  Perspektif  Negara  Kepulauan  Republik  Indonesia” ,  Jurnal Ilmiah Platax, I(2).
Priyanta,  Maret.  (2016).  “Kedudukan  Tanggung  Jawab  Negara  terhadap Pencemaran  Lingkungan  oleh  Korporasi”, Tadulako  Law  Review , 1(2).
Sutrisno,  Endang.  (2014).  “Implementasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir Berbasis  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu  untuk Kesejahteraan Nelayan”, Jurnal Dinamika Hukum , 14(1). Wiratraman,  Herlambang  P.  (2015).  “Asean  Economic  Community:  An Analysis  of  Legal  Framework  and  Its  Implementation”, Paper , Surabaya: FH Universitas Airlangga.

## C. Peraturan Perundang-undangan
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007  Nomor  84  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4739).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  7  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007  Tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Permendag  Nomor:  37/M-DAG/PER/11/2011  Tentang  Barang  Yang  Dapat
Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.
Peraturan  Daerah  Provisinsi  Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Dan  Zonasi  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil Tahun 2012 Sampai Tahun 2030.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  14  Tahun  2013  Tentang
Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang