TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI YANG BEKERJA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

## DAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)

## FAMILY SUPPORT RESPONSIBILITIES OF WORKING WIVES ACCORDING
TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI) AND CUSTOMARY LAW
(Research Study in Lhokseumawe)
Nadya Syafitri 1 , Hamdani 2 , Ramziati 3
1 Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikusaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam ruang lingkup  keluarga  tapi  juga  di  bidang  sosial,  politik  bahkan  juga  di  bidang ketenagakerjaan.  Bagaimana  perbandingan  terhadap  tanggung  jawab  nafkah  keluarga dari  istri  yang  bekerja  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Hukum  Adat  di Kota  Lhokseumawe?  Bagaimana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  tanggung  jawab nafkah keluarga dari istri bekerja? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga  dari  istri  yang  bekerja.  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pemberian nafkah  keluarga  dari  istri  tetap  diperbolehkan  dengan  tujuan  untuk  membantu  suami mencari nafkah. Dalam hukum adat, selama istri masih bekerja untuk membantu suami tidak  pernah  dilarang.  Perbandingan  Kedua  hukum  ini  di  Kota  Lhokseumawe,  yaitu pengaturan  peran  suami  wajib  memberi  nafkah  kepada  keluarga  sedangkan  peran  istri sunnah,  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  yaitu  hilangnya  peran  sebagai  suami  dan hilangnya  peran  istri  untuk  tunduk  kepada  suami  serta  hilangnya  tanggungjawab  Istri. Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri  bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hukumnya sunnah jika membantu suami, makruh  jika  kebutuhannya  telah  dipenuhi  oleh  suaminya,  Haram  hukumnya  jika mencari  nafkah  bagi  dirinya  sendiri.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  menurut  hukum adat  yaitu  Kebutuhan  wanita  di  wilayah  kerja,  ketaatan  kepada  suami  berkurang kurangnya  menjaga  kehormatan  diri  dan  Intensitas  dalam  mengurus  rumah  tangga berkurang.
Kata  Kunci: Tanggung  Jawab  Nafkah  Keluarga,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan Hukum Adat.

## Abstract
The  role  of  women  today  continues  to  experience  development,  not  only  in  the  family sphere  but  also  in  the  social,  political  and  even  employment  fields.  How  does  it compare to the family responsibilities of a working wife according to the Compilation of Islamic  Law  (KHI)  and  Customary  Law  in  Lhokseumawe  City?  What  are  the  legal
consequences caused by the responsibility for family support from a working wife?The approach  method  used  in  this  research  is  a  sociological  juridical  approach. Comparison  of  the  family  responsibilities  of  a  working  wife.  According  to  the Compilation of Islamic Law (KHI) it is still permissible to provide family support from the wife with the aim of helping her husband earn a living. In customary law, as long as the wife is still working to help her husband is never prohibited. Comparison of these two laws in Lhokseumawe City, namely the regulation of the role of the husband being obliged to provide for the family while the role of the wife is sunnah, and the resulting legal  consequences  are  the  loss  of  the  role  as  husband  and  the  loss  of  the  role  of  the wife to submit to her husband and the loss of the responsibility of the wife. According to the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  according  to  the  Compilation  of  Islamic  Law (KHI),  it  is  sunnah  to  help  the  husband,  makruh  if  his  needs  have  been  met  by  his husband,  and  it  is  unlawful  to  make  a  living  for  himself.  The  legal  consequences  that arise according to customary law are the needs of women in the work area, obedience to husbands is reduced, lack of maintaining self-respect and intensity in taking care of the household is reduced.
Keywords: Family  Support  Responsibility,  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  and Customary Law

## A. PENDAHULUAN
Tuntutan  ekonomi  keluarga  zaman  sekarang  dan  perkembangan  kebutuhan  di masyarakat  modern  ini  menyebabkan  perempuan  dan  laki-laki  dibutuhkan  dalam mencari nafkah. Adanya tuntutan tersebut tidak didukung oleh budaya masyarakat yang masih  diselimuti  budaya  patriarki.  Masyarakat  belum  bisa  menghargai  peran  wanita yang  bekerja  sebagai  wanita  karir,  karena  upaya  wanita  yang  bekerja  hanya  disebut dengan  “membantu”  mencukupi  kebutuhan  keluarga.  Ketika  seorang  suami  yang kurang  penghasilannya  dari  pekerjaannya  dan  wanita  menjadi  tulang  punggung keluarga, sulit untuk mengubah peran laki-laki di dalam mencari nafkah rumah tangga seperti  halnya  peran  wanita.  Wanita  yang  telah  membanting  tulang  menghidupi keluarganya masih pula dihadapkan dengan pekerjaan menumpuk sepulang dari kerja.
Peran  wanita  saat  ini  memang  terus  mengalami  perkembangan,  tidak  hanya dalam ruang lingkup keluarga tapi juga di bidang sosial, politik bahkan juga di bidang ketenagakerjaan. Maraknya isu-isu tentang persamaan gender terhadap kebebesan ruang gerak  terhadap  wanita  mengakibatkan  semakin  banyaknya  tenaga  kerja  wanita  yang memasuki  pasar  kerja,  baik  menjadi  tenaga  kerja  yang  kecil-kecilan  ataupun  sebagai
wanita  yang  bekerja  yang  berhasil  menduduki  jabatan-jabatan  penting  dalam  pasar kerja.
Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai pembangun relasi anak  dengan  lingkungannya 1 dan  keluarga  adalah  komunitas  terkecil  dalam  struktur masyarakat  atau  suami  yang  bertugas  untuk  memimpin  rumah  tangga  dan  juga  ada seorang istri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga, sebagai  ibu  juga  menciptakan  suasana  persahabatan,  kekeluargaan  dengan  keluarga- keluarga lainnya dalam lingkungan dimana hidup, entah hubungannya dengan keluarga lain dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis ataupun dalam hubungannya dengan  keluarganya  sendiri  yang  merupakan  kesatuan/unit  yang  kompak  dan  keluarga yang terhormat, 2 bersama anak-anak.
Masing-masing  mempunyai  perannya  yang  berbeda  dalam  upaya  mewujudkan sebuah  keluarga  yang  diinginkan  yaitu  keluarga  yang  sakinah  .pembinaan  keluarga diawali  oleh  perjanjian  yang  sangat  kuat  yang  biasa  disebut  dengan  akad  nikah  antara laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  muhrim.  Pasangan  ini  kemudian  disebut  sebagai pasangan  suami  istri. 3 Kehidupan  berkeluarga,  suami  istri  dituntut  menjaga  hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling  menjaga,  saling  menghormati,  dan  saling  menghargai,  serta  saling  memenuhi kebutuhan masing-masing.
Suami  yang  bertugas  untuk  memimpin  rumah  tangga  dan  seorang  istri  yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga, sebagai ibu ia juga menciptakan  suasana  persahabatan,  kekeluargaan  dengan  keluarga-keluarga  lainnya dalam  lingkungan  di  mana  ia  hidup  bersama  anak-anak. 4 Senada  dengan  uraian tersebut, menurut Sayyid Sabiq seorang ibu juga memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya,  dalam  artian  selama  si  ibu  memiliki  kualifikasi  sebagai  pengasuh  sesuai
1 Rohmat,  Keluarga  dan  Pola  Pengasuhan  Anak, Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak Vol.  5,  No.  1, 2010, hlm. 1.
2 Mailod  Latuny,  Peran  Ganda  Perempuan  dalam  Keluarga, Jurnal  Sasi, Vol.  18,  No.  1,  2012 , hlm. 15.
3 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Cet. XXIII, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 253.
4 Mailod Latuny, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga, Jurnal Sasi, Vol. 18, No. 1, 2012 , h. 15.
dengan  syarat  yang  ditetapkan  dalam  hukum  syara’  dan  selama  anak  belum  bisa menentukan pilihannya. 5
Sebagaimana  firman  Allah  Swt  dalam  surah  ar-Ruum/30:  21 6 Artinya: Dan  di antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan  untukmu  istri-istri  dari jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir . (QS. ar-Ruum/30: 21) Ayat  ini  menjadikan  sasaran  atau  tujuan  hidup  dalam  keluargalah  ketentraman hati,  cinta,  dan  kasih  sayang  antara  suami  istri.  Kehidupan  yang  sunyi  tidak  akan  ada artinya. 7 Menurut  As-Subki,  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  Islam  dibedakan kedalam tiga garis besar, hak suami dan kewajiban istri; hak istri dan kewajiban suami; dan hak antara suami istri. Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas  istri  dan  juga  pengabdian  yang  harus  dilakukan  seorang  istri  kepada  suami  dalam hal bertindak dan bertingkahlaku. Seorang istri tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seijin suami bahkan puasa sunah pun tidak diperbolehkan tanpa seizin suami. Hak istri dan  kewajiban  suami  meliputi  mahar,  nafkah,  pendidikan  dan  pengajaran,  kewajiban suami  mencampuri  istrinya,  kesenangan  yang  bebas,  serta  tidak  cemburu  berlebihan. Hak  yang  berhubungan  dengan  keduanya  (istri  dan  suami)  meliputi  baik  dalam berhubungan, hubungan seksual suami istri, dan warisan. 8
Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  34  ayat  (1)  “Suami  adalah kepala  keluarga  didasarkan  karena  kelebihan  (tubuh/fisik)  yang  diberikan  Tuhan kepadanya  dan  berdasarkan  ketentuan  Tuhan  bahwa  suami  berkewajiban  untuk membiayai  kehidupan  keluarga”.  Sejalan  dengan  KHI  Pasal  80  sebagai  berikut.  1) Suami  wajib  melindungi  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  berumah  tangga
5 Sayyid Sabiq, dikutip oleh Nor Solichin, et.al., (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di  Bawah  Umur  Setelah  Putusnya  Perkawinan  Pada  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelong. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , Vol. 8, No. 1, pp. 183-204. DOI: https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7941
6 Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Alquran, Etika  Keluarga,  Bermasyarakat,  dan  Berpolitik:  Tafsir Alquran Tematik , Cet. II, Jakarta: Aku Bisa, 2012, hlm. 348-349.
7 Yusuf Qaradhawi, Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita, Terj. Aceng Misbah dkk, Cet. II, Bandung: Jabal, 2007, hlm. 50.
8 Ali  Yusuf  As-Subki, Fiqh  Keluarga:  Pedoman  Berkeluarga  dalam  Islam ,  Terj.  Nur  Khozin, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 143-212.
sesuai dengan kemampuannya. 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi  agama,  nusa,  dan  bangsa.  3)  Sesuai  dengan  penghasilannya  suami  menanggung: nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
Berkaitan  dengan  nafakah,  ini  merupakan  tanggung  jawab  suami  di  samping juga  merupakan  hak  yang  harus  diterima  oleh  istri,  nafkah  adalah  belanja  kebutuhan kehidupan  sehari-hari.  Kewajiban  memberikan  nafkah    tidak  hanya  sebatas  pada seorang  istri  yang  masih  sah  menjadi  istri  saja,  tetapi  juga  kepada  mantan  istri  yang telah di talak raj’i sebelum menyelesaikan masa iddahnya. 9 Ulama fikih sepakat bahwa pemberian  nafkah  kepada  isteri  adalah  kewajiban  bagi  suami,  ini  merupakan  sebuah konsekuensi dari akad nikah yang sah. 10
Namun  meski  demikian,  masih  ditemukan  perbedaan  dalam  pelaksanaan  di masyarakat,  masih  banyak  terjadi  ketidakadilan  pembagian  hak  dan  kewajiban  antara suami istri. Pembagian kerja yang tidak adil dalam keluarga merupakan hal yang sudah menjamur  dan  melembaga  bahkan  merupakan  hal  tertua  dan  terkuat.  Umurnya  sudah ribuan  tahun  dan  sampai  sekarang  masih  tetap  bertahan.  Sehingga  orang  sering  kali menganggap pembagian kerja secara seksual merupakan suatu yang alamiah.
Menurut  hasil  penelitian  awal  di  Kota  Lhokseumawe,  peneliti  melihat  adanya realitas sosial bahwa hampir semua penduduk terutama istri bekerja membantu memberi nafkah,  sedangkan  para  suami  juga  tetap  bekerja.  Adapun  usaha  para  suami  tersebut bermacam-macam,  ada  yang  menjadi  tukang  becak,  supir,  nelayan,  pedagang,  bakti  di kantor pemerintahan dan sebagainya. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut proses pergeseran  peran  yang  terjadi  serta  dampak  yang  dirasakan  oleh  keluarganya.  Apabila dicermati,  penghasilan  suami  istri  yang  berada  di  Kota  Lhokseumawe,  pada  tingkatan cukup bahkan kurang untuk kebutuhan sehari-hari, belum lagi ditambah akan kebutuhan (biaya) sekolah anak.
9 Pius  A  Partanto  dan  M.  Dahlan  Al  Barr,  dikutip  oleh  Dian  Eriani,  T.  Nazaruddin,  Yusrizal (2021).  Peran  Dan  Fungsi  Mahkamah  Syar’iyah  Terhadap  Perlindungan  Hak  Perempuan  Dalam Perceraian. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Vol.  9,  No.  1,  pp.  1  –  23.  DOI : 10.29103/sjp.v9i1.4800
10 Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi dikutip oleh Dian Saputra, et.al., (2021). Perlindungan Hak Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Putusan  Verstek  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Idi. Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2, pp. 4 – 24. DOI : 10.29103/sjp.v9i2.4799
Kebiasaan  wanita  di  Kota  Lhokseumawe  mencari  uang  untuk  memenuhi kebutuhan  dirinya  dan  keluarganya.  Sehingga  menjadi  sebuah  adat/kebiasaan  dalam bekerja.  Sementara  itu  untuk  meningkatkan  perekonomian  keluarga  mereka  untuk menjadi  modal  usaha  lain  yang  bisa  dijadikan  perkerjaan  sehari-hari.  Inilah  yang menjadi  penyebab  suami  merelakan  istrinya  bekerja.  Dimana  rata-rata  atas  kemauan istrinya  masing-masing  dengan  alasan  untuk  meningkatkan  ekonomi  keluarga. Meskipun hal tersebut tidak selalu menjadi faktor utama penentu keharmonisan dalam rumah  tangga,  namun  kebanyakan  sebab  kasus  perceraian  yang  ada  didominasi  oleh faktor  pertengkaran  akibat  dari  istri  yang  bekerja  yang  tidak  meluangkan  waktu  untuk merawat maupun mengurus anak dan rumah tangganya lagi.
Melihat  realita  yang  ada  di  Kota  Lhokseumawe,  kini  sudah  banyak  istri  yang mandiri  secara  ekonomi  bahkan  menjadi  tulang  punggung  keluarga.  Meskipun pandangan  sebagian  masyarakat  bahwa  penghasilan  istri  adalah  penghasilan  tambahan belaka. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian secara mendalam berkaitan dengan pergeseran peran yang terjadi akibat seorang istri bekerja. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  peneliti  ingin  menganalisis  perbandingan terhadap  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri  yang  bekerja  menurut  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  Hukum  Adat  di  Kota  Lhokseumawe  dan  akibat  hukum  yang ditimbulkan  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri  bekerja  menurut  Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris  pada  penelitian  hukum sosiologis yang bersifat preskriptif 11 yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Hukum  Adat  yang  berlaku  dan  yang  berkaitan dengan  nafkah  dari  istri  yang  bekerja  mencari  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi  keluarga  di  Kota  Lhokseumawe,  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  yang berlaku.
11 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja
Suami/ayah  memiliki  peran  dan  fungsi  sebagai  pencari  nafkah,  mengingat kondisi geografis dan juga struktur keluarga di Kota Lhokseumawe. Namun, konstruksi demikian  tidak  bersifat  kaku  dan  rigid,  melainkan  bersifat  fleksibel.  Artinya, suami/ayah  dan  istri/ibu  boleh  mengambil  peran  untuk  mencari  nafkah  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  dan  atau  keperluan  keluarga  (rumah  tangga).  Hal  demikian dilakukan  karena  masyarakat  Kota  Lhokseumawe  mempunyai  tradisi  dan  keyakinan bahwa  nafkah  keluarga  merupakan  tanggung  jawab  suami  istri.  Suami  bekerja  sesuai dengan  wilayah  dan  kemampuannya.  Begitu  pula  istri  bekerja  sesuai  dengan  wilayah dan  kemampuannya.  Meskipun  bagi  masyarakat  Kota  Lhokseumawe  suami  tetap sebagai  kepala  rumah  tangga  dengan  memiliki  kewajiban,  di  antaranya  kewajiban nafkah  keluarga.  Akan  tetapi,  tidak  ada  batasan  apalagi  larangan  bagi  seorang  istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah.
Konsep nafkah keluarga masyarakat Kota Lhokseumawe terdiri dari dua prinsip mendasar.  Pertama,  prinsip  kemitraan  dalam  rumah  tangga,  yakni  suamiistri  saling bekerja  sama  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  mencari  nafkah  keluarga.  Dalam praktiknya,  tidak  ada  pertukaran  bahkan  upaya  untuk  mempertukarkan  wilayah  kerja mencari  nafkah  tersebut.  Maksudnya  adalah  tidak  ada  dalam  praktik  kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe. Kedua, prinsip sukarela terkhusus untuk istri. Artinya bahwa, suami merelakan istrinya untuk mengambil bagian sama-sama berperan mencari nafkah keluarga. Begitu pula halnya seorang istri, relah dan ikhlas untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif dengan suami dalam mencari nafkah.
Kegiatan  mencari  nafkah  keluarga  yang  dilakukan  oleh  seorang  istri  dalam bentuk positif, baik itu yang berat maupun ringan dan kecil maupun besar, adalah wujud dari  kerelahan  bersama  suami  untuk  bekerja  mencari  nafkah  keluarga.  Tidak  terlihat adanya  unsur  pemaksaan  bagi  seorang  istri  untuk  mengambil  bagian  di  dalamnya. Karena,  lagi-lagi  seperti  pada  prinsip  pertama  bahwa  dalam  masyarakat  Kota Lhokseumawe suami istri sama-sama bermitra mencari dan memenuhi nafkah keluarga. Meskipun dalam praktiknya terjadi perbedaan wilayah kerja dalam mencari nafkah, juga
kebanyakan istri yang lebih berperan aktif dan dominan dalam mencari nafkah keluarga. Pun juga kerja-kerja nafkah seorang istri kadang begitu besar dan berat.
Semua istri yang menjadi informan dalam penelitian dan juga berdasarkan adat masyarakat  Kota  Lhokseumawe  menjelaskan  dua  prinsip  mendasar  dalam  konsep nafkah  keluarga.  Prinsip  demikian  sudah  mengakar  dan  mendarah  daging  pada masyarakat Kota Lhokseumawe. Kesadaran bermitra dan relah untuk sama-sama suami bekerja  mencari  nafkah  adalah  suatu  adat  masyarakat  Kota  Lhokseumawe.  Adat  ini berkelanjutan sampai dengan saat ini, meski peradaban masyarakat Kota Lhokseumawe sudah  mengalami  proses  edukasi  dan  pencerahan  yang  ditandai  dengan  banyaknya sarjana, magister bahkan doktor dalam pelbagai disiplin keilmuan.
Menariknya,  prinsip  konsep  nafkah  masyarakat  Kota  Lhokseumawe  itu  hadir dalam dua kondisi nafkah rumah tangga sekaligus. Sepintas lalu prinsip kemitraan dan kerelaan  hanya  berlaku  pada  kondisi  nafkah  yang  masih  normal,  yakni  suami  masih hidup, kuat, dan masih punya kesempatan untuk mencari nafkah keluarga. Akan tetapi, jika  dilihat  secara  dekat  dinamika  kehidupan  rumah  tangga  masyarakat  Kota Lhokseumawe ditemukan ternyata prinsip nafkah demikian juga berlaku pada dan atau dalam  kondisi  nafkah  rumah  tangga  sudah  tidak  lagi  ditanggung  oleh  seorang  suami, yakni  karena  suaminya  sakit  parah,  pengangguran,  merantau  tanpa  kabar  dan memberikan nafkah, sudah sepuh dan sudah meninggal.
Dengan  demikan,  konsep  nafkah  tersebut  berlaku  pada  dua  kondisi  sekaligus, yaitu kondisi normal dan kondisi “darurat”. Yakni suami istri sama-sama berpartisipasi aktif dalam mencari nafkah. Dan bagi istri/ibu, kondisi normal lebih-lebih lagi kondisi “darurat”, mengambil peran nafkah keluarga adalah manifestasi sekaligus implementasi konsep kemitraan dan kerelaan dalam (mencari) nafkah.
1) Tanggung  Jawab  Nafkah  Keluarga  dari  Istri  yang  Bekerja  Menurut  Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dalam  al-Qur’an  juga  dijelaskan  bahwa  seorang  suami  hendaknya  bersikap lemah  lembut  kepada  istri,  karena  suami  sebagai  pemimpin  atau  kepala  rumah  tangga yang harus diteladani, dalam firman Allah yang berbunyi: Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)
telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh, ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi Maha Besar .” (QS. an-Nisaa’ ayat 34) 12
Dalam  ayat  diatas  yang  dimaksud  “pemimpin”  adalah  orang  yang  siap  untuk berdiri. Karena pekerjaan yang berdiri bukan hal yang mudah. Kaum laki-laki bertugas untuk  mengayomi  perempuan  dan  juga  memberikan  yang  terbaik  untuk  perempuan. Keutamaan  laki-laki  disini  karena  mereka  mampu  untuk  bekerja  keras,  melawan  rasa lelah,  dan  mengadu  nasib  dengan  kehidupan  di  dunia  ini.  Sehingga,  dengan  usahanya tersebut  mereka  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  kaum  perempuan,  ketika  sudah saatnya tiba.
Dalam  penciptaan,  Allah  telah  memberikan  kelebihan  pada  laki-laki  dibanding perempuan,  sehingga  kaum  laki-laki  diberikan  hak  untuk  menjadikan  dirinya  sebagai pemimpin  kaum  perempuan.  Di  samping  sebagai  orang  yang  mengayomi  dan membimbing  mendorongnya  ke  arah  kemaslahatan.  Keluarga  dalam  Islam  dipimpin oleh  laki-laki,  dan  kelak  ia  juga  akan  dimintai  pertanggungjawabannya.  Lelaki  pada umumnya  lebih  mampu  dalam  mengelola  keluarga.  Kemampuan  perempuan  biasanya melemah  karena  hamil,  melahirkan,  dan  menyusui.  Dilain  hal  itu,  perempuan  lebih didominasi oleh sisi sentimentil mereka dan cepat terbawa emosi dan perasaan. 13
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  77  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir  dan  batin  satu  kepada  yang  lain.”Sehingga  pasal  ini  menjelaskan  bahwa  dalam keluarga antara suami istri harus menjaga cinta kasihnya antara satu sama lainnya. Dari pembahasan  diatas,  peneliti  berpendapat  bahwa  suami  adalah  pemimpin  keluarga  bagi istri  dan  juga  anak-anaknya.  Sehingga  kedudukan  suami  dalam  keluarga  sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan juga tegaknya sebuah keluarga.
12 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan.
13 M Sayyid Ahmad Al-Musayar, Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebhagiaan Rumah Tangga , hlm. 29
Dalam  pembahasan  dibab  II  dijelaskan  dalam  keluarga  itu  yang  mencukupi nafkah adalah seorang suami bukan seorang istri. Namun dari pernyataan tersebut jelas berbeda  yang  terjadi  pada  sebagian  keluarga  yang  ada  di  Kota  Lhokseumawe. Kewajiban  yang  seharusnya  dipenuhi  suami,  diambil  alih  oleh  istri  yang  bekerja  dan mencukupi nafkah untuk keluarganya. Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga,  sehingga  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  seorang  istri  mempunyai  tugas  dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada  orang  lain  demi  keutuhan  dan  kebahagiaan  keluarga  itu  sendiri.  Karena  itu seorang  wanita  harus  benar-benar  mampu  melaksanakan  kewajibannya  dengan  ikhlas dan  tanggung  jawab.  Namun  seiring  berkembangnya  zaman,  situasi  dan  kondisi  saat inipun banyak wanita yang tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik
Kepemipinan  seorang  laki-laki  dalam  keluarga  ini  sama  sekali  tidak  merampas satupun  hak  wanita  yang  bersifat  fitrah.  Semuanya,  laki-laki  dan  perempuan berkedudukan sama di hadapan Allah Swt. Firman Allah Swt dalam surat Al-Imran ayat 195:  Artinya:  “Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya  (dengan berfirman): " Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orangorang  yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam  surga  yang  mengalir  sungai-sungai  di  bawahnya,  sebagai  pahala  di  sisi  Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik " 14 .
Dari  hasil  penelitian,  maka  dalam  hal  ini,  istri  yang  membantu  suami  untuk memenuhi  perekonomian  dikeluarganya  secara  rela  dan  tetap  menghargai  suaminya, sehingga  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri  yang  bekerja  menurut  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tidak  pernah  dilarang  bagi  istri  bekerja  selama  bisa  menunaikan hak dan kewajiban sebagai istri yang memperhatikan ketika bekerja di luar rumah harus tetap  memprioritaskan  kewajibannya  untuk  mengurus  keluarganya  dengan  sepenuh hatinya.
2) Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Hukum Adat
14 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan.
Dalam  perjalanan  suatu  hubbungan  keluarga  ada  kalanya  suami  berada  dalam posisi  tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan,  maka  sewajarnya  jika  istri  ikut  membantu dalam  pemenuhan  kebutuhan  keluarga  sesuai  dengan  kemampuannya.    Fenomena  istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Kota Lhokseumawe, merupakan dampak dari  adat  wanita  dalam  bekerja.  Bagi  peneliti,  fenomena  istri  sebagai  pencari  nafkah utama yang membudaya selama ini di Kota Lhokseumawe yang dalam pelaksanaannya haruslah memenuhi beberapa persyaratan.
Dalam  keadaan  terhimpit  ekonomi  banyak  dari  mereka  bekerja  menjadi pedagang, tukang jemur ikan, asisten rumah tangga, PNS, pegawai BUMN, maupun di swasta  lainnya.  Istri  mengabdikan  dirinya  demi  terpenuhinya  kebutuhan  ekonomi keluarga. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga, sifatnya hanya sementara waktu saja.  Sehingga  terpisahnya  jarak  dan  waktu  bersama  keluarga.  Maka  istri  tidak  dapat lagi  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  istri  dalam  rumah  tangga  untuk sementara waktu.
Fenomena  lain  yang  ada  terbalik  saat  ini,  istri  tidak  hanya  sebagai  ibu  rumah tangga  namun  disamping  itu  sebagai  pencari  nafkah  utama  dalam  keluarga  untuk kelangsungan hidup dalam keluarga, bahwa terjadi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang  sangat  besar  sehingga  Istri  sebagai  pencarai  nafkah  utama  dalam  keluarga  untuk kelangsungan hidup keluarga.
Akibat  dari  istri  bekerja  sebagai  tulang  punggung  nafkah  keluarga,  memiliki akibat  positif  dan  negatif.  Diantara  akibat  positif  istri  bekerja  adalah  pemenuhan kebutuhan ekonomi yang membaik seperti rumah semakin bagus, kebutuhan sehari-hari dan  biaya  sekolah  anak  terpenuhi.  Sedangkan  dari  akibat  negatif  ketika  istri  menjadi tulang  punggung  keluarga  adalah  kurangnya  ketaatan  istri  terhadap  suaminya,  ketidak jelasan  kedudukan  suami  dan  istri  dalam  keluarga  seperti  mengurus  rumah  dan mengenai  pendidikan  anak  jauh  dari  pengawasan  orangtua  sehingga  perilaku  yang kurang  baik  dirumah  maupun  di  sekolah.  Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa  dengan istri  bekerja  sebagai  tulang  punggung  keluarga,  banyak  terjadi  kemudaratan  daripada manfaatnya.  Sehingga  tujuan  perkawinan  tidak  dapat  tereliasisasikan  dengan  baik,  hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqhiyah yang menyebutkan: “Mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.”
Dalam  hal  ini  bagi  peneliti  perlu  memperhatikan  terlebih  dahulu  motif  istri dalam  mengambil  alih  peran  sebagai  pencari  nafkah  utama,  bila  istri  menjadi  pencari nafkah utama karena ketidakmampuan suami sehingga istri rela menjadi pencari nafkah utama  maka  hal  ini  merupakan  adat  shahih  yang  tidak  bertentangan  dengan  syara’, Namun,  jika  istri  sebagai  pencari  nafkah  utama  dikarenakan  kelalaian  suami  akan tanggung  jawabnya  sehingga  suami  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga, maka adat istri sebagai  pencari nafkah utama termasuk kategori adat fasid karena adat tersebut bertentangan dengan peraturan agama, negara, dan sopan santun.
Terdapat  tiga  hal  yang  melatarbelakangi  munculnya  fenomena  istri  sebagai pencari  nafkah  utama  di  Kota  Lhokseumawe.  Pertama.  kurangnya  penghasilan  suami untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  apalagi  saat  pandemi  Covid  19.  Kedua, ketidakmampuan  suami  dalam  mencari  nafkah.  Ketiga,  faktor  adat  turun-temurun  istri maupun  seorang  wanita  bekerja  untuk  menambah  penghasilan  lebih  untuk  memenuhi kebutuhan  baru  karena  perubahan  situasi.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  hubungan kerjasama antara suami istri dan tanggung jawab  bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Perbandingan  Tanggung  Jawab  Nafkah  Keluarga  dari  Istri  yang  Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat
Tidak ada larangan dalam Hukum Islam tentang keikutsertaan istri untk mencari nafkah bagi keluarganya, dengan catatan seorang istri rela dan ikhlas dan selama masih dalam  batasan  agama  Islam,  serta  tidak  meninggalkan  kewajibannya  sebagai  seorang istri  dan  seorang  ibu.  Perbandingan  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri  yang bekerja  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Hukum  Adat  di  Kota Lhokseumawe,  yaitu  pengaturan  peran  dalam  keluarga  dan  akibat  hukum  yang ditimbulkan.
1) Pengaturan peran dalam keluarga
Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat  masyarakat,  atau  warisan  kebudayaan.Islam  menetapkan  kewajiban  memberi nafkah  kepada  istri  sebagai  suatu  perintah  illahiah.Yaitu  perintah  yang  dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya. 15
15 Thalib, Ketentuan Nafkah Istri ...,hlm. 21.
Oleh  karena  itu,  seorang  suami  yang  tidak  menunaikan  kewajiban  memberi nafkah  kepada  istrinya  telah  berdosa  kepada  istri  dan  berdosa  kepada  Allah. 16 Suami adalah  pembimbing  terhadap  Istri  dan  rumah  tangganya  akan  tetapi  mengenai  hal-hal rumah  tangganya  yang  penting-penting  diputuskan  oleh  suami  istri  bersama.  a.  Suami wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah tangga  sesuai  dengan  kemampuannya  b.  Suami  wajib  memberi  pendidikan  agama kepada  istrinya  dan  memberi  kesempatan  belajar  pengetahuan  yang  berguna  dan bermanfaat  bagi  agama,  nusa  dan  bangsa.  c.  Sesuai  dengan  penghasilannya  suami menanggung  :  1)  Nafkah,  kiswah,  dan  tempat  kediaman  bagi  Istri.  2)  Biaya  rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi Istri dan anak. 3) Biaya pendidikan anak. 17
Dalam  kajian  Fikih,  interaksi  antara  suami  istri  sering  diungkapkan  dengan istilah  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  terhadap  pasangannya.  Memang  hak dan  kewajiban  melekat  pada  suami  istri  ketika  telah  terjadi  akad  nikah,  sebagaimana terjadi  pada  akad-akad  lainnya  seperti  akad  jual  beli,  hutang  piutang.  Dalam pembahasan  mengenai  nafkah  keluarga  ini,  peneliti  mengungkapkan  peran  masing- masing  pasangan  suami  istri  dalam  keluarga  dengan  istilah  peran  yang  berkeadilan. Istilah ini dirasa lebih lunak dari pada istilah hak dan kewajiban yang cenderung hitam putih.  Dengan  istilah  peran,  masing-masing  pasangan  dihargai  sebagai  identitas  yang sama.  Kata  peran  juga  sering  di  pakai  oleh  aktivis  gender  untuk  menonjolkan  unsur kesetaraan  antara  laki  dan  perempuan.  Kata  peran  lebih  berkonotasi  positif  dari  pada kata  hak  dan  kewajiban  walaupun  secara  praktis  implementasinya  sama,  namun memberikan  dampak  psikologis  yang  berbeda.  Kenyataan  hidup  saat  ini,  ketika kebutuhan  hidup  semakin  banyak,  tidak  semua  kebutuhan  dapat  dipenuhi  karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena  yang  muncul  pada  masyarakat  sekarang  dijumpai  perempuan  berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di Kota Lhokseumawe. 18
Menuntut  pihak  istri  untuk  bekerja  sebagai  pencari  nafkah  utama  bagi keluarganya.  Karena  suami  memiliki  keterbatasan  kemampuan  atau  keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka
16 Thalib, Ketentuan Nafkah Istri ...,hlm. 22-23.
17 Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , hlm. 186
18 Kehidupan Tenaga Kerja Wanita di Wilayah Kota Lhokseumawe.
memang tidak untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam  keadaan  terhimpit  ekonomi  banyak  dari  mereka  bekerja  di  luar  rumah  dan sebagainya.  Istri  sebagai  pencari  nafkah  utama  keluarga  ini  sifatnya  hanya  sementara waktu  saja.  Sehingga  terpisahnya  jarak  dan  waktu  bersama  keluarga.  Maka  istri  tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.
Fenomena yang ada terbalik, saat ini istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun disamping itu sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup  dalam  keluarga  bahwa  terjadi  kebutuhan  ekonomi  dalam  keluarga  yang  sangat besar sehingga istri sebagai pencarai nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup keluarga.
Akhir-akhir  ini  banyak  istri  pencari  nafkah  utama  sebagai  pedagang,  PNS, Pegawai  BUMN,  Asisten  Rumah  Tangga  dan  sebaganya,  sehingga  banyak  para  suami menyalahgunakan  peranan  tersebut.  Dengan  munculnya  fenomena  tersebut  maka derdapat  permasalahan  atau  dampak  dalam  keharmonisan  keluarga  di  Kota Lhokseumawe  dalam  hal  ini  menemukan  dua  Permasalahan  yani,  Peranan  Suami  di gantikan  Istri  untuk  mencari  nafkah  utama  dalam  kebutuhan  keluarga,  dan  suami sehingga  tidak  terjadi  keharmonisan  antara  rumahtangga  mereka.  Tujuan  pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramahtamahan dalam persekutuan serta kepuasan  bersama,  Kemudian  nafkah  merupakan  hal  yang  pokok  dalam  ikatan perkawinan,  yang  mana  harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami  untuk  istrinya.  Jumlah nafkah  yang  berhak  diterima  istri  tidak  ada  ketetapan  yang  pasti.  Jumlah  (kadar) sandang  dan  pangan  yang  wajib  ditunaikan  suami  disesuaikan  dengan  kemampuan suami. 19
Sebagaimana Allah berfiran dalam surat At Thalaq (65) : 7 Artinya: " Hendaklah orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.  dan  orang  yang disempitkan  rezkinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan  sekedar  apa
19 Khoirudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim , Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004, hlm. 181.
yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan  memberikan  kelapangan  sesudah kesempitan”. 20
Apabila seorang istri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah,  sedangkan  jika  suami  tidak  memberikannya  hingga  lewat  suatu  masa  maka nafkah  tersebut  menjadi  hutang  suami  (nafkah qada’ )  karena  tanggungannya,  dan tidaklah  gugur  hutang  tersebut  dengan  melewati  suatu  masa.  Islam  menetapkan  suami untuk  memberikan  nafkah  kepada  istrinya,  maksudnya  ialah  menyediakan  segala keperluan  istri  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  mencarikan  pembantu  dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya. 21 Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pemberian nafkah. 22
2) Akibat hukum yang ditimbulkan
Apabila suami tidak sanggup memberikana nafkah kepada Istrinya, apakah istri berhak  meminta  pembatalan  pernikahan,  menurut  Hanafi  berpendapat  bahwa  tidak berhak,  tetapi  hendaknya  istri  diberi  kesempatan  untuk  mencari  penghidupan, sedangkan  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali  mengatakan  benar  ia  berhak  meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. 23
Kota  Lhokseumawe  adalah  daerah  yang  menganut  Hukum  Islam  dan  hukum nasional,  disamping  itu  terdapat  berbagai  macam  keanekaragaman  yang  ada  di masyarakatnya  seperti,  budaya,  suku,  dan  agama.  Mayoritas  penduduk  Kota Lhokseumawe  beragama  Islam,  dan  dari  keaneka  ragaman  ini  juga  terdapat  beberapa aturan yang menyangkut peraturan tentang nafkah keluarga, peraturan atau hukum yang terdapat di Kota Lhokseumawe.
Dari  berbagai  macam  hukum  yang  ada  di  masyarakat  Kota  Lhokseumawe mengenai  nafkah  kepada  keluarga,  bagaimana  relevansi  antara  Hukum  Islam  dan Hukum  Adat  untuk  diterapkan  di  Kota  Lhokseumawe.  Masyarakat  yang  ada  di  Kota Lhokseumawe  mayoritas  adalah  beragama  Islam  akan  tetapi  menyangkut  mengenai penerapan  nafkah  di  Kota  Lhokseumawe  lebih  relavan  menggabungkan  Hukum  Islam
20 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan.
21 H.  S.  A.  Alhamdani, Risalah  Nikah:  Hukum  Perkahwinan  Islam ,  Jakarta:  Pustaka  Amani, 2011, hlm. 164
22 Ahmad Isa Asyur, Fiqh Islam Praktis, Solo: Pustaka Mantiq, 1995, hlm. 268.
23 Syaikh  al-Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Fiqih  Empat  Mazhab , Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV, Bandung: Hasyimi Press, 2013, hlm. 389.
dan  Hukum  Adat  dalam  menerapkan  nafkah  kepada  keluarga,  dikarenakan  beberapa alasan  yang  membuat  Hukum  adat  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  lebih  relavan digabungkan dalam penerapan mengenai nafkah.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  salah  satu  corak  hukum  Islam  di  Kota Lhokseumawe  adalah  akomodatif  dengan  budaya  lokal.  Seperti  ketentuan  tentang tanggungjawab  nafkah  dalam  KHI  dan  hukum  adat.  Ketentuan  hukum  yang  diadopsi dari hukum adat  di Kota Lhokseumawe ini merupakan pelaksanaan dari hukum Islam. Kreasi inovatif ulama Kota Lhokseumawe ini, selain merupakan bentuk manifestasi dari karaktersitik  hukum  Islam  yang  bersifat  dinamis  dan  kreatif,  juga  merupakan  identitas Islam  Kota  Lhokseumawe  dalam  bidang  hukum.  Guna  terciptanya  keadilan  dan mengurangi  kecemburuan  sosial  dalam  pemberian  nafkah  keluarga,  relevansi  hukum yang  lebih  tepat  dalam  permasalahan  ini  adalah  dengan  menggabungkan  kedua  sistem tersebut, yaitu Hukum Islam dan Hukum adat di Kota Lhokseumawe.
3. Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  Tanggung  Jawab  Nafkah  Keluarga  dari Istri Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe
1) Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  Tanggung  Jawab  Nafkah  Keluarga  dari  Istri Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  dinyatakan  bahwa,  kewajiban  seorang  istri adalah  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan  rumah  tangga  dengan  sebaik- baiknya. 24
a. Sunah hukumnya istri menafkahi keluarga
Ketika  ingin  membantu  suami,  ayah  atau  saudara  yang  miskin.  Ia  berniat mencoba  suatu  kepentingan  besar  untuk  masyarakat  Islam,  serta  berkorban  untuk kebaikan.  Hal-hal  tersebut  sunnah  bagi  wanita  dengan  syarat  harus  sejalan  dengan tanggung  jawab  keluarga  dan  berpedoman  kepada  tujuan-tujuan  mulia.  Meskipun nafkah  rumah  tangga  dibebankan  kepada  suami,  Islam  tidak  melarang  istri  untuk membantu  suami  dalam  mencari  nafkah,  asalkan  seizin  suaminya  dan  tidak
mengganggu  pelaksanaan  kewajibannya  sebagai  seorang  ibu  rumah  tangga,  juga  tidak mendatangkan fitnah, baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, maupun agamanya. 25
Hasil  wawancara,  bahwa  karena  istri  ingin  membantu  suami  dalam  memnuhi nafkah  keluarga  yang  kurang,  dimana  istri-istri  di  Kota  Lhokseumawe  mendapat  izin dari  suaminya  untuk  bekerja  di  luar  rumah.  Hal-hal  tersebut  sunnah  bagi  istri  dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab kepada keluarga dan berpedoman kepada tujuan- tujuan mulia. Karena Islam tidak melarang istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah,  asalkan  seizin  suaminya  dan  tidak  mengganggu  pelaksanaan  kewajibannya sebagai  seorang  ibu  rumah  tangga,  juga  tidak  mendatangkan  fitnah,  baik  bagi  dirinya, keluarga, masyarakat, maupun agamanya.
b. Makruh hukumnya istri menafkahi keluarga
Hukum istri menafkahi keluarga akan menjadi makruh jika sekiranya tidak ada hal yang teramat penting atau alasan yang kuat untuk bekerja di luar rumah, sementara kebutuhannya  telah  dipenuhi  oleh  suaminya,  maka  rumah,  keluarga  serta  anak-anak harus  menjadi  yang  terpenting  baginya.  Jika  ada  seorang  istri  yang  mengorbankan anaknya  demi  pekerjaan  yang  sesungguhnya  pekerjaan  itu  tidaklah  diperlukan,  akan mendapat celaan yang luar biasa, baik dari sesamanya maupun dari Allah swt. 26
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah makruh. Karena pada dasarnya tidak cukup alasan istri menjadi pencari nafkah utama karena suami masih sanggup atau mampu  untuk  bekerja.  Kondisi  keluarga  seperti  itu,  istri  makruh  dalam  melakukan pekerjaan,  dalam  Islam  kondisi  yang  membolehkan  wanita  melakukan  pekerjaan mencari  nafkah  yaitu  apabila  istri  bekerja  karena  ingin  membantu  suami  yang  miskin dan berkorban demi kebaikan. Sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tereliasisasikan dengan  baik,  hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  Usul  Fiqhiyah  yang  menyebutkan: “Mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.”
Menolak  kemudharatan  seperti  ketidak  harmonisan  dalam  rumah  tangga  dan melakukan kewajiban istri lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan berupa peningkatan perekonomian keluarga. Ketika seorang istri ingin membantu meringankan
25 Abdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi, Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam tentang Kehidupan Wanita, Cet. VII, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, hlm. 88.
26 Saifuddin Mujtaba’, Istri Menafkahi Keluarga ,hlm. 239
beban  suami,  sebaiknya  mencari  pekerjaan  seperti  membuka  warung  di  rumah  dan efisien  guna  memiliki  waktu  luang  dalam  memberi  perhatian  kepada  anak  dan memenuhi  kewajiban  sebagai  urusan  istri  untuk  mencegah  pertengkaran, perselingkuhan, dan kesalah pahaman dalam keluarga.
Syarat Islam yang bijaksana menganjurkan wanita senantiasa menempati rumah dan tidak keluar kecuali karena kebutuhan sangat mendesak. Hanya saja berbagai upaya musuh-musuh Islam dan orang-orang menyerupai mereka dari putra-putra bangsa kita, telah membujuk para wanita agar keluar dan melepaskan diri, bukan dari rumahnya saja tetapi  juga  keluar  dan  melepas  tradisi-tradisi  mulia,  adat  istiadat,  dan  norma-norma Islam. Sekarang kita mendapati para wanita di berbagai tempat-tempat Seperti:Pegawai di  kementrian,  Berjalan-jalan  bebas  di  taman,  Melakukan  perjalanan  dan  wisata,  Pergi ke  klub-klub  dan  pesta-pesta,  Pergi  ke  pasar-pasar,  Menghadiri  muktamar-muktamar kewanitaan maupun yang lain, Menghadiri rapat-rapat bersama kaum laki-laki, Bekerja sebagai  editor  di  penerbitan  dan  media  massa  beraneka  ragam,  baik  yang  dilihat, didengar, maupun dibaca, Bekerja sebagai pelaku perbuatan-perbuatan memalukan dan menyalahi adab-adab umum.
c. Haram hukumnya istri menafkahi keluarga
Haram  hukumnya  istri  menafkahi  keluarga  jika  mencari  nafkah  bagi  dirinya sendiri, terlebih lagi ia telah terikat oleh ikatan perkawinan. Ia telah berjanji untuk tidak bekerja  (mencari  nafkah  untuk  dirinya),  sementara  suami  telah  memenuhi  seluruh kebutuhannya,  baik  dari  dlaruriyat,  hajiyat,  maupun  tahsiniyat  (kebutuhan  pokok, sekunder, maupun kebutuhan yang sifatnya penyempurnaan). Ia juga punya anak kecil yang masih membutuhkan ASI, pengasuhan, dan pengawasannya, selama suami bekerja di  luar  rumah.  Maka  dalam  kondisi  demikian,  haram  baginya  mencari  nafkah  yang sekedar untuk kebutuhan dirinya sendiri. 27
Secara  umum  terjunnya  wanita  dalam  lingkungan  kerja  diperbolehkan  dalam Islam, sebab “segala sesuatu asalnya adalah boleh”, kecuali ada dalil yang mewajibkan atau melarangnya, tetapi semua itu tidak lepas dari tuntunan syara’, untuk wanita yang bekerja  harus  memenuhi  norma-norma  yaitu  :  menghiasi  diri  dengan  ketakwaan, menutup  aurat  sesuai  dengan  aturan  agama,  menghindari  percampuran  pergaulan
27 Saifuddin Mujtaba’, Istri Menafkahi Keluarga , hlm. 245
dengan  laki-laki,  pekerjaannya  tidak  sampai  mengalahkan  fungsi  dan  perannya  yang utama dan harus mendapat izin dari wali atau suaminya.
2) Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  Tanggung  Jawab  Nafkah  Keluarga  dari  Istri Bekerja Menurut Hukum Adat
a. Kebutuhan Wanita di Wilayah Kerja
Tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya  adalah  generasi  yang  telah  di  persiapkan  oleh  Allah  Swt  baik  secara  fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang muliya ini di sebabkan karena pengaruh materi atau moderisasi apa pun adanya. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja dirumah karena  tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan  syara’  yang  benar-benar  jelas  maknanya.  Segala  sesuatu  pada  dasarnya diperbolehkan. 28
Atas  dasar  inilah  maka  kita  katakan  bahwa  sesungguhnya  profesi  wanita  pada dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita janda, dicerai atau belum menikah sementara ia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya,  sedang  ia  mampu  bekerja  untuk  mencukupi  keperluannya  sehingga tidak meminta-minta.
Kadang-kadang  masyarakat  itu  sendiri  yang  memerlukan  kerja  wanita,  seperti tenaga dokter, perawat, guru untuk anak-anak wanita dan setiap aktivitas khusus wanita. Karena itu, utamanya seorang wanita bekerja sama dengan sesama wanita, bukan denga kaum pria. Apabila kita perbolehkan wanita itu bekerja maka harus memenuhi beberapa persaratan sebagai berikut: 1. Hendaknya jenis pekerjaannya memang tidak dilarang dan tidak  mengarah  pada  perbuatan  haram.  Misalnya  bekerja  sebagai  pembantu  pada seseorang  yang  belum  menikah,  sekretaris  khusus  seorang  derektur.  2.  Hendaknya wanita muslimah tetap beradap Islam bila ia keluar dari rumah, baik dalam berpakaian, berjalan,  berbicara,  dan  berpenampila.  3.  Hendaknya  pekerjaan  itu  tidak  mengobarkan kewajiban-kewajiban  lainnya  yang  tidak  beleh  ditelantarkan.  Seperti  kewajibannya terhadap suami dan  anak-anak yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi. 29
28 Yusuf Qardhawi, Malamih Al Mujtama’ Al Muslim , Surakarta, Era Adicitra Intermedia, 2013, hlm. 559
29 Qardhawi, Malamih Al Mujtama’ A ...., hlm. 561.
Pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,  suami  serta  anak  menjadi  prioritas  utama bagi  seorang  istri.  Jika  istri  bekerja  dan  apalagi  menjadi  tulang  punggung  nafkah keluarga  maka  dapat  mengakibatkan  dampak  yang  negatif,  hasil  penelitian  terhadap para wanita di Desa Nguri diperoleh informasi  mengenai dampak negatif yang terjadi, yaitu:
a) Ketaatan kepada suami berkurang
Kebutuhan  rumah  tangga  yang  seharusnya  ditanggung  oleh  suami  tergantikan oleh  istri.  Istri  mampu  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga.  Sehigga  merasa  sangat berperan  penting  di  dalam  keluarga,  menjadikan  istri  ini  berkuasa  dan  tidak  mau mendengarkan  perkataan  suami.  Karena  penghasilan  yang  di  dapatkan  istri  untuk keluarga  maka  keluarga  lebih  segan  dengan  istrinya  apalagi  anak-anaknya  yang  lebih menurut pada ibunya karena mendapat uang jajan dan uang kebutuhan sekolah dari sang ibu dan melihat ibunya tidak hormat pada suaminya membuat anak-anaknya mengikuti perihal ibunya yang tidak hormat pada suaminya. 30
Istri  yang  bekerja  diluar  rumah  sangatlah  mempengaruhi  ketaatannya  kepada suami karena tidak tinggal dirumah yang sama dan tidak bertemu dalam jangka waktu yang  beberapa  jam  sehingga  membuat  tidak  ada  kepatuhannya  kepada  suami.  Hadist Nabi  yang  menyebutkan  ketaatan  seorang  istri  adalah  kewajibannya  dan  akan memperoleh surga nantinya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga  melalui  pintu  mana  saja  yang  engkau  suka.” 31 Dengan  ketaatan  seorang  istri, maka akan langgeng dan terus harmonis hubungan kedua pasangan. Hal ini akan sangat membantu  untuk  kehidupan  dunia  dan  akhirat.  Islam  pun  memuji  istri  yang  taat  pada suaminya. Bahkan istri yang taat suami itulah yang dianggap wanita terbaik.
b) Kurangnya menjaga kehormatan diri
Istri  bekerja  setiap  hari  seperti  berjualan,  berwira  swasta  dan  kurang  dapat menjaga  kehormatan  dirinya.  Istri  yang  bekerja  untuk  mencukupi  kebutuhan  keluarga
30 Syukur  Rahmat  Hidayat,  Seketaris  Gampong  Simpang  Empat, Wawancara ,  Pada  Tanggal  01 Agustus 2021.
31 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,Juz II, Fathul I’lam ‘Arabi, Al-Qohirah,hlm.128-129.
ternyata kurang mampu menjaga kehormatan diri. Karena istri sibuk bekerja dan suami malah  memiliki  istri  dan  anak  di  rumah.  Karena  bekerja  diluar  rumah  yang  membuat jarangnya pertemuan antara keduanya sehingga kurang adanya komunikasi yang terjalin antara  keduanya.  Kesibukan  istri  mencari  nafkah  menyebabkan  hubungan  keluarga kurang terpenuhi dengan baik. Istri yang jarang di rumah dan suaminya menjadi jarang di rumah setelah istri bekerja. Karena jika istri pergi bekerja diluar rumah tanpa suami, suami akan merasa cemburu dan menimbulkan perdebatan antara suami istri
Agama  memang  mengajak  umatnya  untuk  selalu  berusaha  keras  dalam  bekerja dan  beramal  agar  dapat  mempertahankan  hidup  dan  keturunannya,  tetapi  agama  juga memberikan  pelajaran  dan  bimbingan  kepada  umatnya  untuk  mencari  rizeki  dengan cara yang benar tanpa menurunkan harkat, martabat dan derajat. Rasulullah SAW telah lama memberikan rambu-rambu kepada umatnya untuk selalu menjaga kehormatan dan harga  dirinya  baik  ketika  mencari  penghidupan  maupun  dalam  kondisi  apapun.  Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Mintalah kebutuhan dengan menjaga harga diri, karena semua urusan berlangsung menurut takdir ilahi 32
c) Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang
Seorang  istri  mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga  suami  dan  anaknya,  suami mempunya  kewajiban  untuk  memenuhi  nafkah  keluarga  dan  tetap  berperan  untuk mengawasi  anak-anaknya  bersama  dengan  istrinya.  Dalam  hadist  Nabi  menyebutkan akan  kewajiban  seorang  ibu  yang  harusnya  menjaga  suaminya  dan  anak-anaknya “Seorang  ibu  memimpin  rumah  suaminya  dan  anak-anaknya,  dan  dia  akan  ditanya tentang  kepemimpinannya  itu”. 33 Pendidikan  yang  berkaitan  dengan  agama  maupun umum sangatlah penting supaya anak memiliki pegangan iman yang kuat, akhlak yang mulia  dan  ilmu  yang  luas.  Pendidikan  agama  dan  umum  harusnya  bersifat  seimbang untuk bekal mereka nantinya di dunia maupun di akhirat.
Lain  halnya  jika  seorang  anak  yang  tidak  ada  pengawasan  dalam  pergaulan maupun pendidikan, pada dasarnya pendidikan dasar yang harus di dapat oleh anak dari ibunya  sendiri.  Tapi  jika  seorang  ibu  tidak  memberikan  pengawasan  dan  pendidikan kepada anak mereka maka anak akan kurang peratian dari seorang ibu yang hakikatnya
32 Muhammad Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, Bandung, Al-Ma’arif, 1995, hlm.12. 33 Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhori,  Sahih  al-Bukhori  ,  Beirut:  Dar  al-Fikr,1401  H-1981  M, hlm.116.
mengerjakan  urusan  rumah  tangganya.  Seruan  tentang  pentingnya  pendidikan disebutkan  didalam  al-Qur’an  surat  al-Alaq  ayat  1-5:  ”Bacalah  dengan  (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah,  dan  tuhanmu  lah  yang  paling  pemurah,  yang  mengajar  (manusia)  dengan perantaran kalam.Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui”
Pekerjaan domestik yang seharusnya dilakukan oleh istri terkada ada pula yang dikerjakan  oleh  suami,  karena  istri  bekerja  diluar  rumah  dan  memberikan  biaya kebutuhan rumah tangga kepada suaminya dan suamilah yang mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
Dari  uraian  diatas  tersebut  bahwasannya  anak  jauh  dari  pengawasan  orang  tua khususnya  ibu  yang  bekerja  sebagai  pencari  nafkah  utama  membuat  ibu  kurangnya pengawasan terhadap anak. Sebagaimana ayat al-Qur’an yang menyebutkan pentingnya seorang  istri  untuk  memelihara  keluarganya  dan  pendidikan  anaknya  dalam  surat  at- Tahrim ayat 6 yang berbunyi: “Hai orang-orang  yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat  yang  kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
Syarat Islam yang bijaksana menganjurkan wanita senantiasa menempati rumah dan tidak keluar kecuali karena kebutuhan sangat mendesak. Hanya saja berbagai upaya musuh-musuh Islam dan orang-orang menyerupai mereka dari putra-putra bangsa kita, telah membujuk para wanita agar keluar dan melepaskan diri, bukan dari rumahnya saja tetapi  juga  keluar  dan  melepas  tradisi-tradisi  mulia,  adat  istiadat,  dan  norma-norma Islam. Sekarang kita mendapati para wanita di berbagai tempat-tempat Seperti:Pegawai di  kementrian,  Berjalan-jalan  bebas  di  taman,  Melakukan  perjalanan  dan  wisata,  Pergi ke  klub-klub  dan  pesta-pesta,  Pergi  ke  pasar-pasar,  Menghadiri  muktamar-muktamar kewanitaan maupun yang lain, Menghadiri rapat-rapat bersama kaum laki-laki, Bekerja sebagai  editor  di  penerbitan  dan  media  massa  beraneka  ragam,  baik  yang  dilihat, didengar, maupun dibaca, Bekerja sebagai pelaku perbuatan-perbuatan memalukan dan menyalahi adab-adab umum.
Sehingga dari hasil wawancara, akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah  keluarga  dari  istri  bekerja  menurut  hukum  adat  di  Kota  Lhokseumawe  yaitu
Kebutuhan  Wanita  di  Wilayah  Kerja,  Ketaatan  kepada  suami  berkurang  Kurangnya menjaga kehormatan diri dan Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang. Jika seorang  wanita  keluar  dari  rumahnya  karena  ada  kebutuhan  dalam  keadaan  berhijab dengan jilbabnya, tidak menggunakan wangi-wangian, maka hukumnya boleh. Adapun jika  keluarnya  dapat  berakibat  terjadinya  sesuatu  seperti  yang  disebutkan  tadi  dari melalaikan  sebagian  kewajiban  dirumahnya,  maka  telah  disebutkan nash al-Qur’an yang  tadi‚  dan  tinggallah  kalian  para  wanita  di  rumah-rumah  kalian‛,  maka  tidak dibolehkan  baginya  keluar  lalu  membiarkan  anak-anaknya  diasuh  oleh  para  pembantu wanita, sebab seorang ibu lebih mengerti tentang kebutuhan anak-anaknya dan sesuatu yang memberi kemaslahatan kepada mereka berupa bimbingan dan pendidikan ilmu.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pembahasan  terhadap  Permasalahan  dalam  penelitian  ini,  maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri  yang  bekerja  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Hukum  Adat  di  Kota Lhokseumawe.  Banyak  istri  di  Kota  Lhokseumawe  berkedudukan  sebagai  pencari nafkah  untuk  keluarga.  Menurut  Hukum  Keluarga  Islam  pemberian  nafkah  keluarga dari istri tetap diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu suami mencari nafkah.
Dalam  hukum  adat,  selama  istri  masih    bekerja  untuk  membantu  suami  untuk memenuhi  perekonomian  dikeluarganya  secara  rela  dan  tetap  menghargai  suaminya, sehingga tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja tidak pernah dilarang. Perbandingan  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri  yang  bekerja  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Hukum  Adat  di  Kota  Lhokseumawe,  yaitu pengaturan  peran  suami  wajib  memberi  nafkah  kepada  keluarga  sedangkan  peran  istri sunnah,  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  yaitu  hilangnya  peran  sebagai  suami  dan hilangnya peran istri untuk tunduk kepada suami serta hilangnya tanggungjawab Istri.
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  tanggung  jawab  nafkah  keluarga  dari  istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hukumnya sunnah jika istri ingin membantu  suami  dalam  memenuhi  nafkah  keluarga,  hukum  istri  menafkahi  keluarga akan menjadi makruh jika sekiranya tidak ada hal yang teramat penting atau alasan yang kuat  untuk  bekerja  di  luar  rumah,  sementara  kebutuhannya  telah  dipenuhi  oleh suaminya. Haram hukumnya istri menafkahi keluarga jika mencari nafkah bagi dirinya
sendiri,  terlebih  lagi  ia  telah  terikat  oleh  ikatan  perkawinan.  Akibat  hukum  yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut hukum adat di Kota Lhokseumawe yaitu Kebutuhan Wanita di Wilayah Kerja, Ketaatan kepada suami berkurang  Kurangnya  menjaga  kehormatan  diri  dan  Intensitas  dalam  mengurus  rumah tangga berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdurrahman  Al Baghdadi, Emansipasi, Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam tentang Kehidupan Wanita, Cet. VII, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
Ahmad Isa Asyur, Fiqh Islam Praktis, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
Ali  Yusuf  As-Subki, Fiqh  Keluarga:  Pedoman  Berkeluarga  dalam  Islam ,  Terj.  Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
H.  S.  A.  Alhamdani, Risalah  Nikah:  Hukum  Perkahwinan  Islam ,  Jakarta:  Pustaka Amani, 2011.
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan , Al-Quran dan Terjemahan. Wali, Jakarta, 2010.
Khoirudin  Nasution, Islam  tentang  Relasi  Suami  Istri ,  Cet.  Ke-1,  Yogyakarta: Academia 2004.
Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Alquran, Etika  Keluarga,  Bermasyarakat,  dan  Berpolitik: Tafsir Alquran Tematik , Cet. II, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Cet. XXIII, Bandung: Mizan, 2002.
Mailod Latuny, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga, Jurnal Sasi, Vol. 18, No. 1, 2012 .
Rohmat,  Keluarga  dan  Pola  Pengasuhan  Anak, Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak Vol.  5, No. 1, 2010.
Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab , Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV, Bandung: Hasyimi Press, 2013.
Yusuf  Qaradhawi, Fiqih  Wanita:  Segala  Hal  Mengenai  Wanita, Terj.  Aceng  Misbah dkk, Cet. II, Bandung: Jabal, 2007.
------------------------, Malamih  Al  Mujtama’  Al  Muslim ,  Surakarta,  Era  Adicitra Intermedia, 2013.

## B. Jurnal
Dian  Eriani,  T.  Nazaruddin,  Yusrizal  (2021).  Peran  Dan  Fungsi  Mahkamah  Syar’iyah Terhadap  Perlindungan  Hak  Perempuan  Dalam  Perceraian. Suloh:  Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Vol.  9,  No.  1,  pp.  1  –  23.  DOI : 10.29103/sjp.v9i1.4800
Dian  Saputra, et.al., (2021).  Perlindungan  Hak  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’iyah Idi. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2, pp. 4 – 24. DOI : 10.29103/sjp.v9i2.4799
Nor  Solichin, et.al., (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur Setelah  Putusnya  Perkawinan  Pada  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , Vol. 8, No. 1, pp. 183- 204. DOI: https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7941