Url: http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/baktikita
SOSIALISASI PROBLEMATIKA PERTANAHAN DAN STRATEGI PENYELESAINNYA BAGI MASYARAKAT DESA NGAYUNG
Arezqi Tunggal Asmana 1 , Anis Lailiyatur Rohmah 2 , Mufidatul Ummah 3 , Markub 4 , Moh. Azus Shony Azar 5.
1,2,3,4,5 Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. arezqitunggal@unisda.ac.id 1 , anis.2018@mhs.unisda.ac.id 2 , mufidatul.2018@mhs.unisda.ac.id 3 , maskub@unisda.ac.id 4 , azus@unisda.ac.id 5 .
Abstract. Land in society has a close relationship with one's prosperity. This can be seen from the number of land disputes that have long been a social reality in society. The issue of land law is a problem that is often faced by the people of Indonesia, including the people in Ngayung Village, Maduran  District,  Lamongan  Regency.  The  process  of  proving  land  ownership  which  will  go through the issuance of land certificates is an important thing to strive for in order to minimize the emergence of a land dispute problem. Therefore, the Lecture Group (KKN) team has  collaborate with  several  communities  held  consultations  on  land  law  issues  and  how  to  solve  them  for  the community. By inviting legal consultants who aim to explain various kinds of problems and open up opportunities for assistance for Ngayung Village residents who are facing problems related to land law and its structure.
Keywords: Land Rights, Community, Disputes
Abstrak.  Tanah  dalam  masyarakat  mempunyai  keterkaitan  yang  erat  dengan  kemakmuran seseorang.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  banyaknya  sengketa  tanah  yang  sejak  dahulu menjadi  realitas  sosial  dalam  masyarakat.  Persoalan  hukum  tanah  merupakan  masalah  yang sering  dihadapi  oleh  masyarakat  Indonesia,  tidak  terkecuali  masyarakat  di  Desa  Ngayung Kecamatan  Maduran  Kabupaten  Lamongan.  Proses  pembuktian  kepemilikan  tanah  yang  akan melalui  penerbitan  sertifikat  tanah  menjadi  hal  yang  penting  untuk  diupayakan  agar meminimalisasi timbulnya suatu permasalahan sengketa tanah. Oleh karena itu, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) bekerja sama dengan beberapa masyarakat mengadakan konsultasi masalah hukum pertanahan  dan  cara  penyelesaiannya  bagi  masyarakat.  Dengan  mengundang  Konsultan  hukum yang  bertujuan  untuk  memaparkan  berbagai  macam  permasalahan  dan  membuka  peluang pendampingan  bagi  warga  masyarakat  Desa  Ngayung  yang  sedang  menghadapi  permasalahan terkait hukum pertanahan dan tatanannya.
Kata Kunci: Hak Tanah, Masyarakat, Sengketa.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bagi  bangsa  Indonesia bukan  hanya  untuk  disyukuri  melainkan  pula  harus    mampu  mengolah  dan mengatur  sebaik  mungkin  agar  berdaya  guna  untuk  kemakmuran  rakyat  dengan harkat  dan  martabat  yang  sama  secara  adil  dan  beradap,  baik  aparat  negara, hukum,  penguasa  dan  warga  negara  tanpa  membedakan  kedudukan,  fungsi  dan tanggung  jawab.  Tanah  juga  sebagai  perekat  kesatuan  bangsa  setelah  disahkan undang-undang  pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  sebagai  produk  dari  hasil karya anak bangsa Indonesia menjadi hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh  rakyat  Indonesia.  Tanah  juga  memiliki  nilai  kerakyatan  yang  perlu diterapkan  dalam  mengambil  keputusan  secara  musyawarah  tanpa  keputusan sepihak,  tanpa  tekanan  fisik,  senjata,  penganiayaan,  pengerusakan  harta,  tekanan moril, ancaman keamanan, dan sebagainya (Deng, 2019).
Sebagai  warga  negara  Indonesia  atau  asing,  berhak  memperoleh  hak  atas tanah.  Setiap  perseorangan  selaku  subjek  hak  atas  tanah  yang  identitasnya terdaftar  sebagai  warga  negara  Indonesia  atau  asing,  baik  yang  berdomisili  di dalam  atau  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia  dan  tidak  kehilangan  hak  atas tanah.  Namun,  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  terdapat  peraturan  undang- undang  dalam  melakukan  tindakan  hukum  dan  lalu  lintas  hukum  pertanahan, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya.
Pertahanan adalah aspek yang mempengaruhi seluruh kehidupan berbangsa dan  bernegara,  sehingga  permasalahan  apapun  yang  muncul  terkait  pertanahan akan berimplikasi dengan seluruh aspek yang ada di negara. Karena tanah  bukan hanya mengandung aspek fisik, melainkan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertanahan  keamanan  dan  aspek  hukum.  Tanah  bagi  masyarakat  merupakan memiliki makna multidimensial. Dari sisi ekonomi, tanah sebagai sarana produksi yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi  seseorang  dalam  pengambilan  keputusan  masyarakat  dan  sebagai  budaya yang  dapat  menentukan  tinggi  rendahnya  status  sosial  pemiliknya,  sehingga membahas  mengenai  tanah berarti membahas isu sentral  dari satu  kesatuan yang terintegrasi  dengan  berbagai  aspek  dalam  suatu  negara.  Negara  melalui pemerintahan mengupayakan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia utamanya di  pergunakan  untuk  kesejahtaraan  bangsa  Indonesia.  Penjabatan  tersebut  ada  di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dengan  menyatakan:  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.” Dalam konstitusi tersebut terdapat tiga poin penting, yaitu:
1) Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  sebagai  objek pengaturan.
2) Penguasaan negara.
3) Tujuan  penguasaan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan rakyat.
Sosialisasi Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya….
Tanah  merupakan  objek  yang  penting  serta  banyak  manfaatnya  bagi kehidupan  manusia.  Tanah  juga  merupakan  simbol  sosial  dalam  masyarakat  di mana  penguasaan  terhadap  sebidang  tanah  melambangkan  nilai  kehormatan, karena tanah juga memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, objek ini sering pula menjadi sengketa hukum. Sengketa hukum tanah timbul sejak tahun 1997 karena terjadinya perubahan perdamental, dan bahkan, sampai sekarang sengketa tersebut masih belum bisa diselesaikan  secara tuntas (Wijaya, 2021).
Kajian  Sujadi  (2014)  sudah  memaparkan  dan  memetakan  beberapa  bentuk masalah hukum atau sengketa hukum tanah, yang berbentuk sengketa kepemilikan beraspek  historis,  sengketa  peruntukan  serta    penggunaan,  sengketa  tanah  yang timbul  karena  ada  persoalan  pengaturan  kewenangan  dari  beberapa  lembaga formal sekaligus. Kemudian dalam Nawacita dimuat program pembenahan agraria berupa,  “Menjamin  kepastian  hukum  hak  kepemilikan  tanah,  penyelesaian sengketa  tanah  dan  menentang  kriminalisasi  penuntutan  kembali  hak  tanah masyarakat,”  dan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  akan ditempuh langkah “mendorong landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar” (Luthfi, 2018, h. 141).
Sejak  dahulu  tanah  sudah  menjadi  sumber  sengketa  atau  konflik  dan  tidak jarang  menimbulkan  korban  jiwa.  Sebagai  suatu  gejala  sosial,  sengketa  tanah adalah  suatu  proses  interaksi  antara  dua  (atau  lebih)  orang  ataupun  kelompok yang  memperjuangkan  kepentingannya  atau  objek  yang  sama,  yaitu  tanah  dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sengketa adalah fenomena hukum yang dapat  terjadi  dimana  saja  dan  kapan  saja,  karena  sengketa  itu  tidak  terikat  oleh ruang  dan  waktu.  Sebagai  fenomena  hukum,  setiap  sengketa  memerlukan tindakan  penyelesaian  dan  tidak  ada  suatu  sengketa  tanpa  adanya  penyelesaian (Mahfiana, 2013).
Untuk menyelesaikan hukum tanah yang beragam, sistem hukum Indonesia menyediakan  beberapa  mekanisme  penyelesaian  yang  wewenangnya  diberikan kepada  beberapa  lembaga  formal.  Untuk  mengatasi  hal  itu,  maka  salah  satu solusinya  ialah  dengan  menyederhanakan  sekaligus  memusatkan  mekanisme penyelesaian tanah kepada sebuah lembaga pengadilan pertanahan. Sebagaimana diusulkan oleh kajian dari Syarief (2012).

## METODE PELAKSANAAN
Pada  tanggal  27  Agustus  2021  bertempat  di  Desa  Ngayung  Kecamatan Maduran  Kabupaten  Lamongan,  Kelompok  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN),  Bagian Hukum  dan  Kelembagaan  menyelenggarakan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  yang  berupa  Sosialisasi  Problematika  Pertanahan  dan  Strategi Penyelesainnya.  Kami  melihat,  masyarakat  mengalami  banyak  permasalahan dalam  mengurus  surat  menyurat  hak  atas  tanah,  terutama  dalam  masalah administrasi,  maka dari  itu, kami berkonsultasi kepada pemerintahan Desa untuk melaksanakan  kegiatan  Sosialisasi  Problematika  Pertanahan  dan  Strategi
Sosialisasi Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya….
Penyelesaiannya.  Selain  itu,  kita  juga  melihat  warga  sangat  antusias  dalam menghadiri acara tersebut dengan dibuktikan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot utamanya dalam mengurus sertifikat tanah. Oleh karena itu, pengabdian kami dalam mengambil program kerja di bidang Hukum dan Kelembagaan sangat tepat  sasaran  untuk  memberikan  pengetahuan  serta  pengalaman  bagi  masyarakat Desa Ngayung.
Dalam  pelaksanaan  program  sosialisasi  ini,  Kelompok  Kuliah  Kerja  Nyata (KKN)  Unisda  telah  melakukan  penyusunan  acara  selama  kegiatan  berlangsung. Dengan  mengundang  Konsultan  Hukum  yang  akan  mensosialisasikan  kegiatan yang  bertema  “Problematika  Pertanahan  dan  Strategi  Penyelesaiannya”,  yang memiliki  tujuan  agar  masyarakat  mengetahui  berbagai  macam  problematika  dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam hukum pertanahan.
Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  Desa  Ngayung  Kecamatan  Maduran  Kabupaten  Lamongan,  dengan segala aspek yang berkaitan tentang problematika pertanahan serta penyelesaiannya.  Sosialisasi  ini  dihadiri  oleh  perangkat  desa,  RT,  RW,  serta beberapa  masyarakat  Desa  Ngayung.  Kegiatan  Pertama  dimulai  dengan Pembukaan  oleh  moderator,  kemudian  sambutan  oleh  perangkat  desa, selanjutanya di isi oleh penjelasan pemateri tentang Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesainnya, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sengketa  persoalan  tanah  yang  cukup  menjadi  problem  serius  yang  perlu segera  dicarikan  solusinya  untuk  masyarakat  Desa  Ngayung.  Hal  ini  mengingat, sengketa  tanah  di  Desa  Ngayung  terjadi  sudah  cukup  lama  dan  hingga  sekarang belum juga bisa diselesaikan secara tuntas. Pada intinya, problem hukum tanah di wilayah  Desa  Ngayung  ialah  persoalan  kepemilikan  tanah.  Di  mana  tanah-tanah yang  terletak  di  Desa  Ngayung  sudah  terbagi  menjadi  beberapa  bagian,  yaitu tanah  warga,  tanah  Pemerintah  Daerah,  tanah  Kementerian  Dalam  Negeri  dan tanah garapan. Ketika sebagian masyarakat Desa Ngayung sudah menempati atau menggarap  bidang  tanah  tertentu,  kemudian  ternyata  ada  pihak  lain  yang  juga mengklaim  tanah  tersebut,  maka  timbulah  sengketa  atas  tanah  yang  dimaksud. Dalam keadaan seperti itulah, masyarakat sangat membutuhkan adanya dokumen sebagai  bukti  bahwa  merekalah  yang  sebenarnya  berhak  atas  tanah  yang disengketakan.  Namun,  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  warga masyarakat setempat, terungkap bahwa mereka masih merasakan kesulitan dalam mengurus  dokumen  atau  sertifikat  tanah  tersebut,  karena  kurangnya  wawasan terhadap problematika hukum  pertanahan dan strategi tatanannya serta mahalnya administrasi dalam mengurus sertifikat tanah tersebut.
Gambar 1. Proses Narasumber Menjelaskan Materi tentang Pertanahan
Sosialisasi  ini  cenderung  memberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan problem  hukum  yang  mereka  hadapi  terlebih  dulu.  Kemudian,  Pemateri  atau Konsultan Hukum, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah praktis apa yang  dapat  ditempuh  oleh  masyarakat  sebagai  solusi  atau  respon  awal  terhadap masalah  hukum  tersebut.  Penjelasan  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  dari masyarakat sengaja diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya lebih praktis daripada hal-hal  atau langkah-langkah di  jalur hukum.  Hal  ini dilakukan untuk  mengubah pandangan  masyarakat  Desa  Ngayung  bahwa  jalur  penyelesaian  problem  secara hukum itu justru berbelit.
Gambar 2. Proses Tanya Jawab antara Narasumber dan Peserta
Terhadap  problem  hukum  tanah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Desa Ngayung,  secara  garis  besar,  Pemateri  Konsultan  Hukum  memberikan  beberapa masukan  dan  catatan  penting  sebagai  berikut:  Pertama,  diupayakan  agar  segera mungkin tanah-tanah yang diakui atau ditempati oleh masyarakat  Desa  Ngayung semuanya  sudah  bersertifikat  sebagai  bukti  kuat  hak  milik  mereka  atas  tanahnya
Sosialisasi Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya….
masing-masing. Kedua, diharapkan masyarakat Desa Ngayung tidak khawatir lagi jika  ingin  memperjuangkan  hak-hak  mereka  atas  tanah.  Di  mana  mereka  bisa langsung  mendatangi  dan  memproses  hal  tersebut  ke  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional  atau  bisa  meminta  bantuan  kepada  perangkat  Desa  Ngayung  maupun Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (LKBH)  yang  ada  di  daerah  sekitar. Ketiga,  sebisa  mungkin  Kantor  Desa  Ngayung  harus  mempunyai  sistem pencatatan  atau  pendataan  tanah  yang  baik  bagi  setiap  bidang  tanah  yang  ada  di wilayahnya. Hal ini diperlukan, antara lain, untuk mendukung proses pembuktian kepemilikan masyarakat Desa Ngayung hak atas tanah, baik itu untuk kebutuhan penerbitan  dokumen  desa  atau  dokumen  pribadi  apabila,  terjadi  kesalahan  di dalam akad jual beli tanah atau sengketa kepemilikan tanah tersebut.

## SIMPULAN
Problem  hukum  tanah,  masih  tumpang  tindih  dalam  kepemilikan  hak  atas tanah, yang menjadi persoalan serius di tengah-tengah masyarakat, termasuk bagi masyarakat  Desa  Ngayung  Kecamatan  Maduran  Kabupaten  Lamongan.  Problem yang  mereka  hadapi  tersebut  hingga  saat  ini  masih  belum  terselesaikan  dengan tuntas, walaupun sebagian di antaranya sudah dapat diatasi dengan diterapkannya program  pemberian  sertifikat  tanah  dari  pemerintah  untuk  ikut  membantu masyarakat  Desa  Ngayung  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  tanah. Oleh  karena  itu,  sejak  tahun  2018  sudah  diadakan  program  pembuatan  sertifikat gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan tetapi program tersebut dirasa masih  kurang  efisien  dan  masih  sulit  dijangka  karena  keterbatasan  masyarakat tentang  wawasan  hukum  pertanahan  ataupun  cara  mengurus  yang  sulit  dipahami sehingga  masyarakat  lebih  memilih  jasa  notaris  untuk  mempercayakan  membuat sertifikat tanah.
Untuk  ikut  membantu  masyarakat  Desa  Ngayung  menyelesaikan permasalahan  hukum  tanah,  maka  langkah  yang  ditempuh  oleh  Kelompok  KKN ini  menggandeng  masyarakat  desa  dengan  mengadakan  kegiatan  sosialisasi masalah  hukum  pertanahan.  Dalam  kegiatan  itu,  keluhan-keluhan  masyarakat terkait  hukum  tanah  secara  bersama-sama  didiskusikan,  lalu  dicoba  diberikan jalan  keluarnya  oleh  konsultan  hukum.  Dengan  demikian,  diharapkan  melalui kegiatan  sosialisasi  tersebut  terjadi  sinergi  yang  positif  antara  pihak  masyarakat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan pihak Bidang di kelembagaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  rasa  syukur  kehadirat  Allah  SWT  dan  terima  kasih kepada  Perangkat  Desa,  RT,  RW,  serta  masyarakat  Desa  Ngayung  yang  telah memberikan dukungan lebih sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terselenggara dan selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Deng,  E.  (2019).  Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dibawah  Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang.
Jurnal Hukum Positum. Vol 4 No 1.
Luthfi,  Ahmad  Nashih.  (2018).  “Reforma  Kelembagaan  dalam  Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla.” Jurnal Bhumi .
Mahfiana, L. 2013. Sengketa Pemilihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. Jurnal STAIN Ponorogo. Volume 7 No. 1.
Sujadi, S. (2014). Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara dalam  Politik  Hukum  Agraria  Pasca  Proklamasi  (1945)  dan  Pasca Reformasi (1998). Kajian Teori Keadilan Amartya Sen.
Syarief,  E.  (2012).  Mentuntaskan  Sangketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus Pertanahan. Jakarta: KPG.
Wijaya, E., Oedoyo, W.,  Bachri, R., Apriani,  L.  R.,  Jannati,  F. N., & Annisa, S. (2021).  Konsultasi  Hukum  Massal  mengenai  Sengketa  Hukum  Pertanahan di  Kelurahan  Sukahati,  Bogor,  Jawa  Barat. Jurnal  Pengabdian  Hukum Indonesia  (Indonesian  Journal  of  Legal  Community  Engagement)  JPHI 03(2) .