Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1,Juni 2019, Hal 36-56
P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara )
Hernadi Affandi )
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung hernadi.affandi@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Perubahan  UUD  1945  yang  memasukkan  materi  muatan  hak  asasi  manusia  semakin  menegaskan  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak atas kesehatan di dalamnya. Ketentuan tersebut masih bersifat umum, sehingga memerlukan penjabaran dan pengaturan lebih lanjut ke dalam undang-undang. Selain itu, perlu pula mengetahui implementasi dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Penelitian ini memfokuskan kepada dua masalah, yaitu: pertama , bagaimanakah pengaturan hak atas kesehatan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945; kedua , bagaimanakah realisasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan setelah perubahan UUD 1945.
Kata kunci: hak atas kesehatan, tanggung jawab negara, UUD 1945

## ABSTRACT
The Amendments of the 1945 Constitution which inserts content concerning human rights increasingly affirm the recognition and protection of human rights including the right to health. The provisions are still general, requiring further elaboration and arrangement into an act. In addition, it is also necessary to find out the implementation of the state's responsibility for the fulfillment of the right to health. This study focuses on two issues, namely: first, how is the regulation of  the right to health in Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution; second, how is the realization of state responsibility in the fulfillment of the right to health after the amendment of the 1945 Constitution.
Keywords: right to health, state responsibility, the 1945 constitution
) Tulisan ini berasal dari penelitian Penulis yang berjudul: Pengaturan dan Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 , Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017.
) Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Pendidikan: SH (Universitas Padjadjaran), LL.M. ( Universiteit Utrecht , Belanda), Dr. (Universitas Padjadjaran).

## A. PENDAHULUAN
Hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2000 memasukkan pengaturan hak asasi manusia (HAM) secara lebih lengkap daripada sebelumnya. Sebelum perubahan, materi muatan tentang HAM tertuang dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. 1 Ketentuan tersebut mencakup baik bidang sipil dan politik (Sipol), maupun ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. 2 Oleh karena itu, pengaturan tersebut dianggap belum cukup dalam mengakomodasi semua aspek HAM yang sudah berkembang demikian pesat.
Dalam perubahan kedua tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memasukkan 10 (sepuluh) pasal baru yang berisi tentang HAM yang dimuat dalam Pasal 28A, Pasal 28B,  Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. 3 Hasil penambahan pasal-pasal tersebut bukan saja menambah lengkap, tetapi juga merinci aspek-aspek HAM. Dengan demikian, sejak terjadi perubahan tersebut pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur HAM menjadi lebih lengkap dan rinci. Adanya pengaturan HAM yang lebih lengkap menunjukkan bahwa UUD 1945 semakin memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia. Hal itu juga membuktikan komitmen bangsa Indonesia dalam pengaturan dan perlindungan HAM secara lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Salah satu jenis HAM yang baru dimasukkan ke dalam UUD 1945 adalah hak atas kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1)  yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan .”  (Cetak miring oleh Penulis). Secara normatif, UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa hak atas kesehatan sebagai HAM atau bagian dari HAM. Namun demikian, karena Pasal 28H tersebut berada pada bab atau pasal-pasal yang mengatur tentang HAM, materi tersebut dianggap sebagai HAM atau bagian dari HAM.
Selain itu, berkaitan dengan hak atas kesehatan juga diatur dalam Pasal 34 setelah perubahan ketiga, khusunya pada ayat (3) dan ayat (4). Selengkapnya, Pasal 34 ayat (3) berbunyi “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Sementara itu, Pasal 34 ayat (4) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang . ” (Cetak miring oleh Penulis). Berdasarkan ketentuan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, tampak jelas bahwa pemenuhan hak atas kesehatan setiap orang warga negara Indonesia berupa memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum harus disediakan oleh negara.
Pemenuhan HAM, termasuk  hak atas kesehatan, adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah .” (Cetak miring oleh
1 Sekretariat  Jenderal  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Panduan  Pemasyarakatan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta, 2009, hlm. 112. Bandingkan dengan Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , edisi revisi, cetakan pertama (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), ibid , hlm. 248.
2 Miriam Budiardjo, ibid , hlm. 248.
3 Sekretariat  Jenderal  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Jakarta: Setjen MPR, 2007), hlm. 31.
Penulis). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut bukan hanya penting tetapi juga akan menjadi tolok ukur dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai perwujudan HAM.
Di satu sisi, pengakuan dan penegasan hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM tentu semakin menegaskan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi semua warga negara. Di sisi lain, setiap warga negara harus terjamin dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara tanpa adanya pembedaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Negara dalam hal ini tidak boleh mengabaikan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan (SARA), status sosial, status ekonomi, dan lain-lain.
Namun demikian, secara faktual masyarakat Indonesia masih banyak menghadapi persoalan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Meskipun di dalam berbagai kebijakan sudah ditentukan berbagai program dan pelayanan kesehatan, persoalan pelayanan kesehatan masih dihadapi oleh masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan. Persoalan itu terutama dirasakan oleh kalangan masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan juga dirasakan belum tersedia secara lengkap dan memenuhi standar kesehatan prima secara memadai. Padahal, kesehatan termasuk juga pendidikan dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan diperoleh setiap manusia secara wajar.
Adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelayanan kebutuhan dasar khususnya di bidang kesehatan juga diakui oleh Pemerintah. Hal itu tampak dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku II Agenda Pembangunan Bidang yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  sebagai berikut: 4
“Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni  ketersediaan  layanan  dasar  ( supply  side ),  penjangkauan  oleh  masyarakat  miskin ( demand side ), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik.”
Selanjutnya,  Rancangan  Awal  RPJMN  2015-2019  tersebut  menguraikan  ketiga  persoalan tersebut sebagai berikut: 5
“ Ketersediaan layanan dasar (supply side), baik kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat miskin . Ketersediaan fasilitas layanan dan infrastruktur dasar, serta  minimnya  jumlah  SDM  penyedia  layanan  termasuk  tenaga  kesehatan,  pendidikan  dan pekerja  sosial  menjadi kendala  utama di  wilayah-wilayah  terpencil,  tertinggal  dan  termiskin. Sementara itu, dari sisi demand side , kemampuan ekonomi, kesadaran dan perilaku masyarakat, serta  faktor  sosial  dan  budaya  perlu  diperhatikan  karena  berpengaruh  dalam  hal  pemanfaatan pelayanan dasar oleh masyarakat. Selain sosialisasi program yang belum optimal, sistem rujukan terpadu  untuk  mengakses  pelayanan  dasar  yang  ada  di  tingkat  masyarakat  belum  tersedia. Dukungan  kebijakan  dan  anggaran  untuk  pelayanan  dasar  selama  ini  telah  tersedia,  namun implementasinya masih perlu dioptimalkan .” (Cetak miring oleh Penulis).
4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 , Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Jakarta, 2014, hlm. 52.
5 Ibid, hlm. 52.
Hernadi Affandi : Implementasi hak atas kesehatan …
Keadaan  itu  terjadi  di  banyak  daerah  dengan  masih  ditemukannya  berbagai  persoalan  antara  lain terbatasnya  anggaran  kesehatan  yang  dialokasikan  oleh  masing-masing  daerah,  sehingga  berimplikasi  pada kurangnya  fasilitas  kesehatan  dan  penunjang  kesehatan  lainnya.  Keadaan  itu  tentu  akan  membawa  implikasi terhadap  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  semakin  menurun  karena  kesulitan  untuk  mendapatkan  fasilitas kesehatan  yang  memadai. Selain  itu,  tanggung jawab  negara  dalam  pemenuhan hak  atas  kesehatan  juga  akan menjadi pertanyaan banyak pihak karena negara akan dianggap lalai dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian akan fokus membahas pengaturan hak atas kesehatan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dan realisasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan setelah perubahan UUD 1945.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif  berupa  penelusuran  dan pengumpulan (inventarisasi) peraturan perundang-undangan dan produk hukum internasional di bidang HAM  khususnya  hak  atas  kesehatan.  Di  samping  itu,  penelusuran  dilakukan  pula  terhadap  hasil penelitian  atau  literatur  yang  berkaitan  dengan  HAM  khususnya  hak  atas  kesehatan.  Selanjutnya, peraturan  perundang-undangan  itu  dianalisis  sesuai  dengan  metode  yuridis-kualitatif,  sehingga diperoleh kejelasan bentuk pengaturan terkait dengan hak atas kesehatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut. Tahap selanjutnya adalah melihat realisasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan data yang diperoleh terutama setelah perubahan UUD 1945.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak atas Kesehatan
Pengertian  hak  asasi  manusia  (HAM)  amat  luas,  oleh  karena  itu  setiap  pakar  akan  memiliki pendapat  dan  pandangan  sendiri  tentang  HAM.  Menurut  Gunawan  Setiardja,  HAM  memiliki  arti analoga bukan univoka (bermakna satu). 6 Sebagai akibatnya, HAM dapat berbeda satu sama lain baik dari segi jumlah, ruang lingkup, maupun isinya sesuai dengan kebudayaan dan watak tabiat masyarakat yang bersangkutan. 7 Hal itu ditunjukkan oleh pengertian HAM yang berbeda dari pakar yang satu dari pakar  lainnya,  maupun  pengaturan  masalah  tersebut  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang selalu bertambah lengkap dan luas. 8
Secara umum HAM biasa dibagi ke dalam dua bagian yaitu hak sipil dan politik (Sipol) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). 9 Berdasarkan pengelompokan itu, hak atas kesehatan termasuk ke dalam kelompok Hak Ekosob, khususnya hak sosial. Namun demikian, pengelompokan itu juga tidak
6 A. Gunawan Setiardja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila , Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 76.
7 Hernadi  Affandi, Persamaan  Kedudukan  di  Depan  Hukum  dan  Pemerintahan:  Konsepsi  dan  Implementasi (Bandung: Mujahid Press, 2017), hlm. 85
8 Ibid, hlm. 85
9 Ibid., hlm. 84
terlalu tepat karena sebenarnya HAM tidak dapat dipisahkan secara tegas ke dalam kedua kelompok tersebut.  Ada  kalanya  HAM  Sipol  akan  beririsan  dengan  HAM  Ekosob  atau  sebaliknya,  sehingga keduanya hanya dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Pengelompokan  tersebut  akan  membawa  implikasi  dalam  tataran  implementasi  atau pemenuhannya.  Ada  sebagian  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hak-hak  Sipol  mewajibkan implementasi yang bersifat  segera, sedangkan hak-hak Ekosob tidak mewajibkan implementasi  yang segera, tetapi positif dan sinambung sesuai dengan kondisi dan kemampuan negara yang bersangkutan. 10 Hal itu antara lain dikemukakan oleh Scott Davidson yang menyatakan bahwa hak sipil dan politik dapat segera dilindungi, sedangkan hak ekonomi, sosial, dan kultural (budaya) memerlukan pelaksanaan yang progresif. 11
Namun  demikian,  Scott  Davidson  menyatakan  bahwa  pemikiran  seperti  itu  terkesan  seperti dibuat-buat, karena meskipun hak tersebut memang memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar seperti untuk pendidikan, jaminan sosial dan pemeliharaan kesehatan, hal itu juga berlaku untuk Hak Sipol. 12 Dengan  kata  lain,  hal  itu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  melalaikan  atau  mengabaikan pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM Ekosob. Pemenuhan hak atas kesehatan tidak dapat  ditunda-tunda  karena  akan  berdampak  kepada  kehidupan  manusia  khususnya  warga  negara. Dengan  kata  lain,  negara  harus  tetap  bertanggung  jawab  dalam  situasi  dan  kondisi  apapun  dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
Pengakuan  hak  atas  kesehatan  sebagai  bagian  dari  HAM  merupakan  hal  yang  baru  jika dibandingkan dengan HAM Sipol. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak Ekosob yang lahir kemudian sebagai generasi kedua setelah HAM Sipol. Ciri dari Hak Ekosob adalah “hak atas” di mana mewajibkan  kepada  negara  untuk  menyusun  dan  menjalankan  program-program  bagi  pelaksanaan sepenuhnya hak-hak ini. 13 Dalam hal ini, negara perlu menciptakan kondisi yang akan memungkinkan setiap  individu  mengembangkan  kemampuannya  sampai  maksimal. 14 Kondisi  tersebut  akan  tercipta apabila negara berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan dengan baik.
Perhatian manusia terkait dengan hak atas kesehatan sebenarnya dapat dirunut jauh ke belakang seperti  halnya  HAM  Sipol,  yaitu  ke  tahun  2000  sebelum  masehi  di  mana  pada  masa  itu  sudah  ada perhatian terhadap peningkatan kesehatan ( hygiene ) melalui pembangunan jaringan air ( water supply )
10 Hernadi Affandi, ‘Konsepsi, Korelasi, dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan Good Governance’ , dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, eds., Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif) (Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta,  2007), hlm. 69
11 Scott Davidson, Human Rights , alih bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Hak Asasi Manusia (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 58. Terpetik dalam Hernadi Affandi, ‘Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945’, Jurmal Hukum Positum , Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol. 1, No. 2 (Juni 2017), hlm. 229.
12 Ibid , hln. 229.
13 Scott Davidson, op.cit ., hlm. 8.
14 Ibid , hlm. 8.
dan  sistem  drainase  ( draining system ). 15 Kenyataan  itu  menunjukkan  bahwa  sekalipun  Hak  Ekosob, termasuk  hak  atas  kesehatan,  dianggap  sebagai  generasi  kedua  yang  lahir  setelah  Hak  Sipol,  secara historis kemunculan hak atas kesehatan tersebut sudah berlangsung sejak tiga ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, hak atas kesehatan bukan merupakan hak yang sama sekali baru dikenal oleh umat manusia, meskipun pada waktu lalu masih bersifat embrio hak atas kesehatan.
Di dalam literatur, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menyebut hak atas kesehatan, yaitu: hak asasi atas kesehatan ( Human Rights to Health ), hak atas kesehatan ( Right to Health ), atau hak memperoleh derajat yang optimal ( The Right to Attainable Standard To Health ). 16 Selain itu, terdapat pula istilah lain seperti right to health, rights to health care, right to health protection , dan dalam arti luas health rights . 17 Dengan kata lain, penyebutan hak atas kesehatan masih berbeda-beda antara satu penulis dengan penulis lain, sehingga istilah tersebut belum disepakati secara umum.
Perbedaan istilah yang digunakan tersebut membawa implikasi kepada ketidakjelasan tentang ruang lingkup hak atas kesehatan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hak atas kesehatan. Secara  sederhana  hak  atas  kesehatan  memang  akan  mengaitkan  manusia  dengan  kesehatan.  Namun demikian, pengertian kesehatan juga dapat diartikan dalam arti luas atau sempit, sehingga memunculkan pertanyaan kesehatan yang mana sebagai HAM. Kesehatan antara lain dapat bermakna kesehatan dalam arti fisik,  jasmani,  rohani,  jiwa, atau mental.  Selain itu, aspek yang berkaitan dengan kesehatan juga banyak seperti pelayanan, akses, fasilitas, dan sebagainya. Dengan demikian, sulit untuk menentukan apa yang termasuk ke dalam hak atas kesehatan. 18
Peristilahan  tersebut  juga  berbeda  dalam  instrumen  internasional  yang  mengatur  HAM  pada umumnya dan hak atas kesehatan pada khususnya. Ketentuan dalam instrumen internasional tersebut antara lain adalah Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (1948) , Pasal 12 the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR, 1966). Pasal 12 the Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Againts Women (CEDAW, 1979), Pasal 24 the Convention on the Right of the Child (CRC, 1989). 19 Namun demikian, berbagai instrumen internasional tersebut juga tidak menjelaskan secara memuaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hak atas kesehatan.
Pasal 25 ayat (1) DUHAM menyebutnya dengan  “ the right to a standard of living adequate for the health and wellbeing ”.  Sementara itu, Pasal 12 ayat (1) CSCR menyebutnya dengan “ the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health ”. Konvensi Anti Diksriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Againts Women ), khususnya Pasal 10, 12, dan 14 hanya menyatakan hak atas kesehatan terkait dengan akses terhadap pendidikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan penyuluhan
15 Brigit Toebes, ‘The Rights to Health’ dalam Asbjorn Eidi, eds., Economic, Social and Cultural Rights (The Haque: Kluwer International, 2nd edition, 2001), hlm. 171.
16 Indra Perwira, op.cit , hlm. 49.
17 Brigit Toebes, op.cit , hlm. 169.
18 Indra Perwira, op.cit , hlm. 66.
19 Brigit Toebes, opcit. , hlm. 173.
keluarga berencana, pelayanan dan perawatan kesehatan termasuk kehamilan dan persalinan, fasilitas serta bimbingan dan konseling. 20
Di lain pihak, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merumuskan materi muatan ( core content ) dari jasa kesehatan sebagai berikut: 21
1. Perawatan kesehatan;
a. perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana;
b. imunisasi;
c. tindakan yang layak untuk penyakit-penyakit biasa ( common disease ) dan kecelakaan;
2. Prakondisi untuk kesehatan;
a. Pendidikan  untuk  menangani  kesehatan,  termasuk  metode-metode  untuk  mencegah  dan mengendalikannya;
b. Promosi penyediaan makanan dan nutrisi yang tepat;
c. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.
Sementara itu, pengertian hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM juga dapat dilihat dari berbagai  instrumen  internasional  baik  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  organisasi  yang  berkaitan dengan  HAM  maupun  kesehatan.  Gudmundur  Alfredsson  dan  Katarina  Tomasevski  telah  menyusun berbagai dokumen tersebut ke dalam sebuah buku berjudul A Thematic Guide to Documents on Health and Human Rights, yang menyangkut aspek-aspek sebagai berikut: 22
1. Health Policy.
2. Public Health.
3. Environmental Health.
4. Nutrition.
5. Right to Health.
6. Reproductive Health.
7. Access to Health Care.
8. Blood Safety.
9. Drugs/Pharmaceuticals.
10. Organ Transplantion.
11. Protection againts Health Hazards.
12. Protection againts Violance and Harmful Practices.
13. Safeguards in Research/Experimentation.
14. Safeguards in Health Care.
15. Mental Health.
16. Administration of Jutice.
17. Armed Conflict.
Berdasarkan hasil inventarisasi Gudmundur Alfredsson dan Katarina Tomasevski tersebut dapat diketahui  bahwa  ruang  lingkup  kesehatan  sangat  luas  dan  beragam.  Selain  berkaitan  dengan  aspek substantif kesehatannya sendiri, dokumen tersebut juga mengatur aspek administratif (kebijakan) dan
20 Indra Perwira, op.cit. , hlm. 66-67.
21 Ibid , hlm. 67-68.
22 Gudmundur Alfredsson dan Katarina Tomasevski, A Thematic Guide to Documents on Health and Human Rights, vol. 2, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1998, hlm. 3-16.
Hernadi Affandi : Implementasi hak atas kesehatan …
perlindungannya.  Secara  khusus,  aspek  kesehatan  sendiri  akan  menyangkut Environmental  Health. Nutrition.  Reproductive  Health,  Blood  Safety,  Drugs/  Pharmaceuticals,  Organ  Transplantion, dan Mental Health. Selanjutnya. aspek administratif (kebijakan) kesehatan akan menyangkut Health Policy, dan Public Health..
Sementara itu, aspek perlindungan hak atas kesehatan akan ditunjukkan dengan Right to Health, Access to Health Care, Protection againts Health Hazards, Protection againts Violance and Harmful Practices,  Safeguards  in  Research/  Experimentation,  Safeguards  in  Health  Care,  Administration  of Jutice,  dan  Armed  Conflict. Berdasarkan  pengelompokan  tersebut  tampak  bahwa  hak  atas  kesehatan mencakup  banyak  aspek,  sehingga  di  dalam  tataran  pelaksanaannya  juga  akan  berkaitan  dengan berbagai aspek tersebut. Dengan kata lain, hak atas kesehatan bukan hanya akan menyangkut pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan secara sempit, tetapi dalam arti luas.
Berkaitan dengan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, Indra Perwira menyebutkan 3 (tiga) bentuk sebagai berikut: 23
1. Perlindungan  hukum  ( legal  protection ).  Perlindungan  hukum  tersebut  dilakukan  melalui  upaya pengaturan  ( regulation/law-making )  kaidah-kaidah  pemenuhan  hak  atas  kesehatan,  termasuk penetapan standar-standar pelayanan kesehatan, proses, mekanisme, lembaga dan jaminan-jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan berdasarkan standar-standar tersebut.
2. Kebijakan-kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, seperti pembiayaan, pengadaan obat-obatan, dokter,  perawat,  pendidikan  kesehatan,  pengawasan  obat,  dan  sebagainya.  Termasuk  kebijakan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Tersedianya  pranata  “ due  process  of  law ”  bagi  masyarakat  yang  hak-haknya  terlanggar  atau terabaikan baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga.
Berkaitan dengan tanggung jawab negara, Ces de Rover antara lain menegaskan bahwa dalam setiap  sistem  hukum  harus  ada  tanggung  jawab  atas  kegagalan  melaksanakan  kewajiban  yang dibebankan  oleh  peraturan-peraturan  (hukum)nya. 24 Menurut  Rover,  hukum  nasional  membedakan antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana yang didasarkan atas perbuatan sengaja atau kelalaian atau kealpaan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum  itu. 25 Sementara itu, tanggung jawab  dalam  hukum  internasional  dikenal  dengan  “ responsibility ”  di  mana  tanggung  jawab  timbul karena pelanggaran kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional. 26
Penulis  sendiri  memaknai  tanggung  jawab  negara  dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan memiliki 5 (lima) bentuk, yaitu:
1. Tanggung jawab hukum.
23 Indra Perwira, op.cit. , hlm. 180.
24 C. de Rover, To Serve and to Protect Human Rights and Huminatarian Law for Police and Security Forces , penerjemah Supardan Mansyur, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000,  hlm. 21.
25 ibid .,  hlm. 21.
26 ibid. ,  hlm. 21.
2. Tanggung jawab politik.
3. Tanggung jawab ekonomi.
4. Tanggung jawab moral.
5. Tanggung jawab sosial.

## Ad.1. Tanggung jawab hukum
Negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab hukum sebagai pihak yang paling utama dalam pemenuhan hak atas kesehatan sesuai dengan perintah konstitusi. Negara tidak boleh melalaikan atau mengabaikan pemenuhan hak atas kesehatan dengan alasan apapun. Dalam hal ini, negara dapat dituntut secara  hukum  atas  dasar  kesengajaan  atau  kelalaian  dalam    hal  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  tidak dipenuhi.  Tanggung  jawab  hukum  dapat  didasarkan  kepada  hukum  pidana,  hukum  perdata,  hukum administrasi negara, hukum tata negara, atau hukum internasional.

## Ad.2. Tanggung jawab politik
Negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab politik untuk mengambil segala kebijakan dalam pemenuhan  hak  atas  kesehatan  melalui  mekanisme  atau  saluran  politik  yang  ada.  Negara  sebagai organisasi  kekuasaan  dan  politik  harus  mengambil  langkah-langkah  politik  yang  menunjang  dan memperkuat kebijakan dalam pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan kepentingan politik hukum nasionalnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab politik akan menunjukkan keseriusan negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan sesuai dengan tujuan bernegara dalam UUD.

## Ad.3. Tanggung jawab ekonomi
Negara  dalam  hal  ini  memiliki  tanggung  jawab  ekonomi  untuk  mempersiapkan  dan menyediakan  segala  sarana  dan  prasana  pelayanan  ksesehatan  dalam  rangka  pemenuhan  hak  atas kesehatan.  Negara  harus  menyediakan  anggaran  yang  cukup  untuk  membangun  dan  memelihara fasilitas  kesehatan  di  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Negara harus memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan dengan  kemampuan  sendiri  sebagai  faktor  utama,  sedangkan  bantuan  dari  pihak  lain  hanya  sebagai pelengkap.

## Ad.4. Tanggung jawab sosial
Negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab sosial untuk terus berusaha dalam pemenuhan hak  atas  kesehatan  sebagai  upaya  mewujudkan  dan  memajukan  kesejahteraan  umum.  Negara  harus bertindak  sebagai  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  apabila  pemangku  kepentingan  lain  tidak mampu atau tidak terlibat dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Negara harus selalu berupaya untuk
Hernadi Affandi : Implementasi hak atas kesehatan …
mewujudkan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  sosial  negara  dalam mewujdukan dan memajukan kesejahteraan umum.

## Ad.5. Tanggung jawab moral
Negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral untuk selalu mengusahakan pemenuhan hak  atas  kesehatan  apabila  tanggung  jawab  yang  lainnya  belum  terlaksana  secara  utuh  dan  optimal. Negara harus berupaya juga untuk mendidik dan menanamkan kesadarkan masyarakat akan arti penting hak  atas  kesehatan  sebagai  bagian  dari  HAM  yang  harus  dijaga  oleh  setiap  orang  atau  masyarakat. Negara  harus  terus-menerus  mengusahakan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  sekalipun  negara  dalam situasi atau kondisi terburuk seperti dalam keadaan perang, bencana alam, kerusuhan, dan sebagainya.

## 2. Pengaturan Hak Atas Kesehatan di Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
Secara  normatif  di  dalam  UUD  1945  baik  sebelum  maupun  setelah  perubahan  tidak  ada ketentuan  yang  menyebutkan  bahwa  hak  atas  kesehatan  sebagai  HAM.  Namun  demikian,  karena pengaturan  tersebut  terdapat  dalam  bab  dan  pasal  yang  mengatur  tentang  HAM,  kemudian  hal  itu dianggap merupakan bagian dari HAM dan secara khusus disebut sebagai hak atas kesehatan. Dalam Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  secara  singkat  menyatakan  “Setiap  orang  ... berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan .”  Dengan  kata  lain,  HAM  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  adalah  “berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1)  yang  mengatur  HAM  khususnya  hak  atas  kesehatan  memiliki keterkaitan dengan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) mengenai tanggung jawab negara. Di satu sisi, Pasal 28H ayat (1) mengatur aspek HAM-nya, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan , sedangkan di sisi lain Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan  umum  yang  layak dan  diatur  dalam  undang-undang.  Pertanyaannya  adalah  bagaimana pelaksanaan atas perintah tersebut, khususnya pengaturan masalah tersebut ke dalam undang-undang.
Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan (inventarisasi) peraturan perundang-undangan, ketentuan  Pasal  28H  dan  Pasal  34  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  UUD  1945  kemudian  dijabarkan  ke  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal  13 Oktober 2009 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta pada tanggal 13 Oktober 2009. Keberadaan undang- undang  tersebut  meenggantikan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  Tentang  Kesehatan  yang dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan,  tuntutan,  dan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru. 27
27 Konsideran Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru tersebut antara lain dinyatakan tentang pengakuan hak atas kesehatan sebagai HAM. Konsekuensi hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM pelaksanaannya harus berdasarkan pula kepada prinsip-prinsip HAM antara lain prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal itu tampak dalam konsiderans menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:
a. bahwa kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa  setiap  kegiatan  dalam  upaya  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bag pembangunan nasional.
Secara  eksplisit  pengertian  kesehatan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 ditegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat , baik secara fisik, mental, spritual  maupun sosial yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis. 28 Berdasarkan ketentuan tersebut, kesehatan akan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial.  Dengan kata lain, pengertian kesehatan tersebut  adalah dalam arti luas, bukan hanya kesehatan fisik semata-mata. Oleh  karena  itu,  hak  atas  kesehatan  harus  diartikan  sebagai  hak  atas  kesehatan  secara  fisik,  mental, spiritual, dan sosial.
Selanjutnya, hak atas kesehatan secara eksplisit diatur di dalam Pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang  berhak  atas  kesehatan”.  Penjelasan  Pasal  4  menjelaskan  bahwa  “Hak  atas  kesehatan  yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar  dapat  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya.”  (Cetak  miring  oleh Penulis).  Dengan  demikian,  hak  atas  kesehatan  mencakup  dua  aspek,  yaitu  hak  dalam  memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut diatur secara rinci di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Adapun hak-hak tersebut adalah:
a. Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang kesehatan. (Pasal 5 ayat (1)).
b. Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau. (Pasal 5 ayat (2)).
c. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. (Pasal 5 ayat (3)).
d. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. (Pasal 6).
28 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
e. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. (Pasal 7).
f. Setiap orang berhak memperoleh informasi  tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. (Pasal 8).
Di  lain  pihak,  undang-undang  tersebut  juga  mengatur  kewajiban  setiap  orang  terkait  dengan kesehatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11,  dan  Pasal  12.  Kewajiban  tersebut sebanyak 5 (lima) jenis atau bentuk sebagai berikut:
1. Setiap  orang  berkewajiban  ikut  mewujudkan,  mempertahankan,  dan  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Pasal 9).
2. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. (Pasal 10).
3. Setiap  orang  berkewajiban  berperilaku  hidup  sehat  untuk  mewujudkan,  mempertahankan,  dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal 11).
4. Setiap  orang  berkewajiban  menjaga  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  bagi  orang  lain  yang menjadi tanggung jawabnya. (Pasal 12).
5. Setiap  orang  berkewajiban  turut  serta  dalam  program  jaminan  kesehatan  sosial.  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 13).
Sementara itu, undang-undang tersebut juga mengatur tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. Selengkapnya, pasal-pasal tersebut sebagai berikut:
1. Pemerintah  bertanggung  jawab  merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan,  membina,  dan mengawasi  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh  masyarakat, khususnya pada pelayanan publik. (Pasal 14)
2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal 15)
3. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan  sumber daya di  bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal 16)
4. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  akses  terhadap  informasi,  edukasi,  dan  fasilitas pelayanan  kesehatan  untuk  meningkatkan  dan  memelihara  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya. (Pasal 17)
5. Pemerintah  bertanggung  jawab  memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam segala bentuk upaya kesehatan. (Pasal 18)
6. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  segala    bentuk  upaya  kesehatan  yang  bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. (Pasal 19)
7. Pemerintah bertanggung jawab  atas pelaksanaan  jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan  sosial  nasional  bagi  upaya  kesehatan  perorangan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. (Pasal 20)
Berdasarkan rumusan Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, negara melalui pemerintah memiliki 7 (tujuh) jenis atau bentuk tanggung jawab, yaitu:
1. merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya kesehatan (pelayanan publik) (Pasal 14).
2. menyediakan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial (Pasal 15).
3. menyediakan sumber daya di bidang kesehatan (Pasal 16).
4. menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Pasal 17).
5. memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam  segala  bentuk  upaya  kesehatan (Pasal 18).
6. menyediakan  segala  bentuk  upaya  kesehatan  yang  bermutu,  aman,  efisien,  dan  terjangkau  (Pasal 19).
7. melaksanakan jaminan kesehatan masyarakat (Pasal 20).
Berkaitan dengan upaya kesehatan, undang-undang tersebut mengaturnya di dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Selengkapnya, Pasal 46 berbunyi sebagai berikut “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya  bagi  masyarakat,  diselenggarakan  upaya  kesehatan  yang  terpadu  dan  menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.” Sementara itu, Pasal 47 selengkapnya berbunyi “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  dilaksanakan  secara  terpadu,  menyeluruh,  dan berkesinambungan.”
Adapun penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kesehatan tradisional;
c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
e. kesehatan reproduksi;
f. keluarga berencana;
g. kesehatan sekolah;
h. kesehatan olahraga;
i. pelayanan kesehatan pada bencana;
j. pelayanan darah;
k. kesehatan gigi dan mulut;
l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
m. kesehatan matra;
n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
o. pengamanan makanan dan minuman;
p. pengamanan zat adiktif; dan/atau
q. bedah mayat.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, selain mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab di atas, mengatur pula tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, sebagai berikut: 1. Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  upaya kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. (Pasal 49).
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan, sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. (Pasal 50).
Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan. Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  dilakukan  oleh  Pemerintah,  pemerintah daerah, dan masyarakat. (Pasal 54).
Bentuk lain dari hak atas kesehatan adalah kerahasiaan kondisi kesehatan yang harus dijaga oleh penyelenggara  pelayanan  kesehatan.  Hal  itu  antara  lain  ditegaskan  dalam  Pasal  57  yang  berbunyi sebagai  berikut:  (1)  Setiap  orang  berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah dikemukakan  kepada  penyelenggara  pelayanan  kesehatan.  (2)  Ketentuan  mengenai  hak  atas  rahasia kondisi  kesehatan  pribadi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  dalam  hal:  a.  perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.
Sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  hak  atas  kesehatan,  Undang-Undang  Kesehatan  juga memberikan hak seseorang yang dirugikan dalam hal terjadi kesalahann atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  pelayanan  kesehatan.  Dalam  hal  ini,  korban  dapat melakukan tuntutan ganti kerugian sebagai kompensasi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun demikian, tuntutan ganti rugi tersebut tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. (Pasal 58).
Ketentuan  lain  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  adalah terkait dengan hak  anak, bayi,  dan penderita gangguan jiwa. Kelompok tersebut  dapat  dikategorikan sebagai kelompok rentan dalam pemenuhan hak atas kesehatannya. Secara tegas, keberadaan kelompok tersebut beserta hak-haknya sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut. Hal itu antara lain diatur dalam Pasal 128, Pasal 130, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 146. Selain itu, ketentuan lainnya juga mendukung keberadaan dan pengakuan terkait dengan hak atas kesehatan dari kelompok rentan tersebut.
Pasal  128  selengkapnya  berbunyi  (1)  Setiap  bayi  berhak  mendapatkan  air  susu  ibu  eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Selama pemberian air susu ibu,
pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat  harus mendukung ibu  bayi  secara penuh  dengan  penyediaan  waktu  dan  fasilitas  khusus.  (3)  Penyediaan  fasilitas  khusus  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.
Sementara  itu,  Pasal  130  selengkapnya  berbunyi  “Pemerintah  wajib  memberikan  imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.” Selanjutnya, hak anak untuk memperoleh imunisasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 132 ayat (3) yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  mencegah  terjadinya  penyakit  yang  dapat  dihindari  melalui imunisasi.” Selain itu diatur pula di dalam Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.”
Ketentuan lainnya adalah Pasal 146 yang menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi  dan  edukasi  yang  benar  mengenai  kesehatan  jiwa.    Hak  itu  ditujukan  untuk  menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. Selanjutnya, pasal tersebut  juga  memberikan  kewajiban  kepada  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.

## 3. Realisasi Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Setelah Perubahan UUD 1945
Pengaturan hak atas kesehatan di dalam UUD 1945 yang memerintahkan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sudah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Namun demikian, hal itu juga tidak lepas dari munculmya pertanyaan sejauh mana implementasi tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Di satu sisi, ketentuan UUD 1945 sudah diwujudkan dengan diatur lebih lanjut ke dalam undang-undang. Di sisi lain, pengaturan dengan undang- undang tersebut harus direalisasikan oleh pemerintah sebagai personifikasi negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
Bentuk tanggung jawab negara atau pemerintah tersebut tidak disebutkan di dalam UUD 1945 secara eksplisit. Secara umum, UUD 1945 hanya mengatur “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Oleh karena itu, Penulis mencoba mengajukan 5 (lima) bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan seperti dijelaskan di atas, yaitu: tanggung jawab hukum, tanggung jawab politik, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab social, dan tanggung jawab moral.
Dalam mengukur realisasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan antara lain dapat dilihat dari penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu, terdapat ukuran lain yang dapat digunakan, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase wanita yang penolong persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang
Hernadi Affandi : Implementasi hak atas kesehatan …
berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk. 29
Pemenuhan  hak  atas  kesehatan  oleh  pemerintah  secara  objektif  harus  diakui  sudah  banyak dilakukan dan terus  dipeuhi.  Namun  demikian, keadaan itu belum benar-banar tercapai  dengan baik, meskipun  hasil  yang  ditunjukkan  oleh  pemerintah  dari  waktu  ke  waktu.  Persoalan  yang  berkaitan dengan pelayanan dasar secara umum masih sering terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengakui bahwa permasalahan pelayanan dasar disebabkan antara lain oleh jumlah penduduk  yang  tinggi.  Hal  itu  berdampak  pada  peningkatan  jumlah  angkatan  kerja,  pengangguran, kemiskinan, dan pemukiman kumuh. Dengan kata lain, Pemerintah masih memiilliki pekerjaan rumah yang  besar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  meningkatkan  kesempatan  kerja,  mengakhiri kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan akses pelayanan publik. 30
Persoalan tersebut tampak dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN) yang ditunjukkan dengan masih adanya keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Persoalan itu pada umumnya dihadapi oleh daerah perdesaan, terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Hal itu tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 sebagai berikut: 31
“Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, terutama terjadi pada  daerah  perdesaan,  terpencil,  tertinggal,  perbatasan,  dan  kepulauan  (DTPK).  Selain  itu, kendala geografis juga menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia. Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum  memenuhi  standar  kesiapan  pelayanan  dan  ketiadaan  standar guideline pelayanan kesehatan.”
Berkaitan dengan tantangan dalam pelayanan dasar di bidang kesehatan, Pemerintah mengakui masih banyak yang harus diperbaiki antara lain pemenuhan sarana, obat, alat kesehatan (alkes), dan lain-lain. Selengkapnya, tantangan yang berhasil diinventarisasi oleh Pemerintah adalah: 32
“Tantangan  dalam  peningkatan  pelayanan  kesehatan  primer  adalah peningkatan  kualitas pelayanan  kesehatan  dasar termasuk  pengembangan  dan  penetapan  standar guideline , pemenuhan  sarana,  obat,  alkes,  dan  tenaga  kesehatan,  pengembangan  dan  penerapan  sistem akreditasi fasilitas, dan serta penguatan upaya promotif dan preventif.”
Berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan khususnya pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) ternyata masih menghadapi masalah rasio kecukupan. Jumlah Puskesmas di semua daerah ternyata masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Bahkan, rasio puskesmas selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Hal itu tampak dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016.
29 Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat Ketimpangan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: BPS, 2016), hlm. 55.
30 Ibid.. hlm. 92.
31 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,, op.cit., hlm. 21.
32 Ibid. hlm. 22-23.
Kementerian Kesehatan di dalam profilnya tersebut antara lain menjelaskan sebagai berikut: 33
“Sejak tahun 2011 jumlah Puskesmas semakin meningkat, yaitu sebanyak 9.321 unit menjadi 9.754  unit  pada  tahun  2015.  Namun  demikian,  peningkatan  jumlah  Puskesmas  tidak  secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dilihat secara umum oleh indikator rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk cenderung meningkat  pada  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2013,  namun  menurun  pada  tahun  2014 sebesar  1,16  dan  tahun  2015  sebesar  1,15.  Hal  ini  disebabkan  laju  pertambahan  jumlah Puskesmas lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk.”
Berkaitan  dengan  pembangunan  kesehatan,  pemerintah  sudah  melakukan  berbagai  program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan  publik,  seperti  puskesmas  yang  sasaran  utamanya  menurunkan  tingkat  angka  kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup. 34 Selain itu, terdapat persoalan lain yang dihadapi dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dalam tataran pelaksanaan antara lain adalah ketersediaan dan pemerataan aspek hak atas kesehatan
Berdasarkan data yang dirilis oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2017, jumlah dokter di seluruh Indonesia juga masih terdapat kekurangan. Bahkan, kekurangan tersebut terjadi untuk semua dokter terutama dokter spesialis. Selengkapnya, data yang dikeluarkan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 35
Tabel 1
Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia
No. Tenaga Kesehatan Jumlah Keterangan 1. dokter umum 116.834
2. dokter spesialis dasar:
- spesialis penyakit dalam
- spesialis anak
- spesialis bedah
- spesialis obstetri dan ginekologi 3.784
3.838
2560 4.136
3. dokter spesialis penunjang
- spesialis anestesiologi
- spesialis radiologi
- spesialis patologi klinik
- spesialis anatomi 2.018 1.335 1.241
33 Didik Budijanto, dkk. eds, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015 (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016(, hlm. 26.
34 Badan Pusat Statistik, op.cit. . hlm. 94.
35 Didik Budijanto, op.cit. , hlm. 55.
563 4. dokter spesialis lain 12.739 5. dokter gigi 28.369
6. dokter gigi spesialis dasar
- spesialis bedah mulut dan maksilofastal
- spesialis konservasi gigi
- spesialis periodonsia
- Spesialis ortodonsia
- spesialis prostodonsia
- spesialis kedokteran gigi anak
- spesialis penyakit mulut
- spesialis radiologi kedokteran gigi 403
777 235 723
412 403 86 25 Total 180.481

## Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disusun dan diolah oleh Penulis
Berdasatkan tabel di atas, sumber daya kesehatan jumlahnya masih terbatas terutama untuk dokter umum, dokter spesialis dasar (spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis obstetri dan ginekologi), dokter spesialis penunjang (spesialis anestesiologi, spesialis radiologi, spesialis patologi klinik, dan spesialis anatomi), dokter spesialis lain, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dasar (spesialis bedah mulut dan maksilofastal, spesialis konservasi gigi, spesialis periodonsia, spesialis ortodonsia, spesialis prostodonsia, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis penyakit mulut, dan  spesialis radiologi kedokteran gigi).
Keterbatasan sumber daya kesehatan tersebut berimplikasi pula terhadap ketidakcukupan dokter-dokter tersebut di Puskesmas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS rasio kecukupan dokter di pulau-pulau besar atau kepulauan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

## Tabel 2
Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Menurut Regional di Indonesia Tahun 2015
Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 ( http://bppsdmk.kemkes.go.id ) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi
Sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  pemerintah  berkomitmen  untuk memenuhi  alokasi  anggaran  kesehatan  sebesar  5%  dari  APBN  untuk  membangun  7  (tujuh)  sasaran kesehatan. Selengkapnya, keterangan tersebut berbunyi sebagai berikut 36
“Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebeser 5% dari belanja negara,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Kesehatan.  Arah  kebijakan  pembangunan  kesehatan  antara  lain  ditujukan  untuk  :  (1) mempercepat  pemenuhan  akses  pelayanan  kesehatan  ibu,  anak,  remaja,  dan  lanjut  usia  yang berkualitas;  (2)  mempercepat  perbaikan  gizi  masyarakat;  (3)  meningkatkan  pengendalian penyakit  dan  penyehatan  lingkungan;  (4)  memantapkan  pelaksanaan  SJSN  bidang  kesehatan; (5)  memperkuat  kelembagaan  kependudukan  dan  keluarga  berencana  yang  efektif;  (6) memperkuat  upaya  promotif  dan  preventif  dengan  gerakan  masyarakat  hidup  sehat;  dan  (7) meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.”

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
(a) Pengaturan lebih lanjut hak atas kesehatan ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  semakin  menunjukkan  pengakuan,  penghormatan,  dan  perlindungan  hak  atas  kesehatan sebagai  bagian  dari  HAM.  Undang-undang  tersebut  sudah  semakin  menegaskan  bahwa  hak  atas kesehatan sebagai bagian dari HAM yang wajib dilindungi oleh negara terutama Pemerintah. Hak atas kesehatan yang di dalam UUD 1945 hanya menyangkut pelayanan kesehatan diterjemahkan di dalam Undang-Undang Kesehatan menjadi dua aspek, yaitu hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh  fasilitas  kesehatan.  Dengan  kata  lain,  terjadi  perluasan  makna  hak  atas  kesehatan  oleh Undang-Undang Kesehatan.
(b) Realisasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan setelah perubahan UUD 1945 dalam 15 (lima belas) tahun terakhir terutama setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  sudah  semakin  baik.  Perhatian  Pemerintah  sudah  baik  dalam  memenuhi kebutuhan  pelayanan  dasar  termasuk  kesehatan.  Namun  demikian,  permasalahan  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  masih  dihadapi  oleh  daerah-daerah  tertentu  khususnya  di  wilayah-wilayah terpencil, tertinggal dan termiskin. terutama menyangkut ketersediaan dan pemerataan penyelenggara pelayanan kesehatan.

## 2. Saran
(a) Pengakuan  dan  perlindungan  hak  atas  kesehatan  sebagai  begian  dari  HAM  di  dalam  Undang- Undang  Kesehatan  perlu  lebih  ditegaskan  terutama  menyangkut  pelayanan  kesehatan  bagi  orang miskin, lanjut usia, perempuan, bayi, dan anak.
36 http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1008 , diunduh tanggal 13 Agutus 2017 pukul 20.25 WIB.
(b) Pemerintah  perlu  memperhatikan  ketersediaan  dan  pemerataan  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan  umum  secara  proporsioal  terutama  di  wilayah-wilayah  terpencil,  tertinggal,  dan termiskin.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Alfredsson,  Gudmundur, dan Katarina Tomasevski. A Thematic Guide to Documents on Health and Human Rights. vol. 2, The Haque: Martinus Nijhoff Publishers. (1998)
Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat Ketimpangan Pendidikan di Indonesia . Jakarta: BPS. 2016
Davidson,  Scott.  Human  Rights.  Alih  bahasa  oleh  A.  Hadyana  Pudjaatmaka, Hak  Asasi  Manusia.
Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2008
Didik Budijanto, dkk. Ed. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesial. 2016
Gunawan Setiardja, A. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila . Yogyakarta: Kanisius. 1993
Hernadi Affandi, ‘Konsepsi, Korelasi, dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan Good Governance’ , dalam  Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi,  eds., Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia (Kajian Multi Perspektif). Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta. 2007
------------ Persamaan Kedudukan di  Depan Hukum dan  Pemerintahan:  Konsepsi  dan Implementasi . Bandung: Mujahid Press. 2017
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasioal/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 . Jakarta: Buku II Agenda Pembangunan Bidang. 2014
Rover, C  de., To Serve and to Protect Human Rights and Huminatarian Law for Police and Security Forces , penerjemah Supardan Mansyur. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000
Sekretariat  Jenderal  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Setjen MPR. 2007
------------, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta, 2009, hlm. 112. Bandingkan dengan Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , edisi revisi. Cetakan pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008
Toebes, Brigit. ‘The Rights to Health’ dalam Asbjorn Eidi, eds., Economic, Social and Cultural Rights. The Haque: Kluwer International. 2nd edition. 2001

## 2. Jurnal
Hernadi Affandi, ‘Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945’. Jurmal Hukum Positum , Universitas Singaperbangsa, Karawang. Vol. 1, No. 2 (Juni 2017)

## 3. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## 4. Sunber Internet
http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1008 http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20II%20RPJMN%202015-2019.pdf