TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAN KEGIATAN YANG DILARANG ATAS PERUSAHAN DILUAR YURIDIKSI TERITORIAL HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 07/KPPU-L/2007)

## ALFONSUS NAHAK

## Mahasiswa Pasca sarjana Ilmu Hukum UR
Abstrak
Abstract Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara konkrit mengatur mengenai kepemilikan saham silang, tetapi hanya mengatur mengenai  kepemilikan saham pada para pelaku usaha, sehingga ruang itulah yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertindak diluar wilayah yurisdiksi teritorial hukum negara lain. Kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan
Temasek Holdings terjadi melalui dua anak perusahaannya, yakni Singapore Telecomunications Ltd. (SingTel) memiliki 35% saham di Telkomsel dan Singapore Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT) menguasai 40,77% saham Indosat. Dengan menguasai 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang oleh Temasek Holdings menyatakan bahwa Temasek Holdings terbukti melakukan kepemilikan saham silang yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Law No.  5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and  Unfair Business Competition  is not concretely  regulate the  ownership of cross-shareholdings,  but  only  regulates the  ownership interest in  the  business, so, the space that gives the opportunity for businesses  to  act  outside  the territorial jurisdiction territorial law of another country. The case of cross-share ownership  by Temasek  Holdings through two  subsidiaries,  namely Singapore  Telecommunications  Ltd. (SingTel) has a  35% stake in  Telkomsel and  Singapore  Technologie  Telemedia Pte.  Ltd.  (STT) controls 40.77% of Indosat.  By controlling  89.61% market share  of the telecommunications industry  in  Indonesia.  Decision  of the Commission against  the case of  cross- share ownership by  Temasek  Holdings that  is  Temasek Holdings  guilty of cross-shareholdings  in violation of Article 27 of Law No. 5 of 1999.
Kata kunci: perjanjian,  investor asing,  teritorial NKRI.

## A. Pendahuluan
Prinsip ekonomi yang telah menjadi rahasia umum adalah dengan modal yang seminimal mungkin akan mendapatkan untung semaksimal mungkin. Pelaku usaha akan berusaha untuk mengeluarkan modal seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Setiap pelaku usaha tentunya akan saling bersaing untuk
mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari modal yang seminimal mungkin dikeluarkan oleh para pelaku usaha.
Era globalisasi sekarang ini tambah menyeret para pelaku pasar untuk bersaing mendapatkan  keuntungan yang lebih luas. Agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, pelaku usaha terkadang melakukan tindakan yang kurang bahkan tidak jujur yang dapat menghambat pelaku usaha lain dalam melaksanakan prinsip ekonominya. Pelaku usaha dapat menggunakan kekuatannya sendiri atau ada juga yang melakukannya dengan berkolaborasi dengan orang lain guna mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Pelaku usaha yang berkolaborasi dengan pelaku usaha lain untuk membentuk rekayasa pasar sesuai dengan keuntungan yang diharapkan.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, tidak terlepas dari tekanan International Monetery Fund, kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. Dengan cara segera memberlakukan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, mengacu pada Sherman Act, karena ketentuan Amerika Serikat ini oleh dunia internasional dianggap sebagai pelopor praktek usaha yang sehat (fair competition), sehingga banyak negara yang mengadopsi ketentuan dari Sherman Anti Trust Act. 1
Tujuan utama dari pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu: 2
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
1 Elyta R. Ginting,Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis & Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999), cetakan Pertama(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.
2 Lihat Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil ;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha ; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Tujuan tersebut dicapai dengan memberikan ketentuan mengenai larangan terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
Larangan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut ialah mengenai hal-hal sebagai berikut :
1. Larangan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 3
2. Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 4
Dalam tesis ini, penulis mengkaji berbagai bentuk pelanggaran dan perjanjian terlarang yang dilakukan pihak perusahaan asing yang belum diawasi tindakan usahanya yang sangat merugikan konsumen dan melakukan usaha dengan persaingan yang tidak sehat. Namun belum dijerat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, bahwa yang merupakan perjanjian yang dilarang adalah: 5
1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari : (a) Oligopoli; (b) Penetapan
3 Lihat ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU No. 5/1999  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
4 Lihat ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 UU No. 5/1999  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
5 Akumulasi ketentuan UU No. 5/1999 dan Chatamarrasjid, “UU Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta bagi Kebebasan berusaha)”, Jurnal hukum Bisnis, Vol. 7, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999). Hlm.43.
harga; (c) Pembagian wilayah; (d) Pemboikotan; (d) Kartel; (e) Trust; (f) Oligopsoni; (g) Integrasi vertical; (h) Perjanjian tertutup; dan (i) Perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (a) Monopoli; (b) Monopsoni; (c) Penguasaan pasar; (d) Persekongkolan; dan (e) Posisi dominan, yang meliputi :
a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing;
b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi;
c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar;
d. Jabatan rangkap;
e. Pemilikan saham; dan
f. Merger, akuisisi, konsolidasi.
Kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang pernah diperiksa dan diselesaikan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni diantara beberapa operator (Telkomsel, XL, Mobile-8, Telkom, Bakrie). 6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuktikan dan meyakinkan bahwasannya ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa operator tentang adanya perjanjian yang mengakibatkan terjadinya kartel SMS dan ini masuk dalam kategori UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
Perjanjian yang dilarang dalam UU tersebut salah satunya terkait dengan perjanjian dengan pihak luar negeri. Tentu perjanjian dimaksud berkaitan dengan kegiatan usaha luar negeri yang berada dalam wilayah negara Indonesia. Terdapat beberapa persoalan sehubungan dengan pemberlakuan Undang-undang suatu negara terhadap orang atau badan hukum yang berada diluar negeriyaitu pertama, apakah KPPU dan
6 http/www/jawapos/Jawa Pos pada tanggal 19 Juni 2008,tentang “Pemberitaan dan ulasan mengenai tarif SMS yang membeberkan adanya kartel yang dilakukan semenjak tahun 2004-2007”, akses Tanggal 28 Oktober 2015.
pengadilan Indonesia dapat memeriksa pelanggaran   atas UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada danmelakukan kegiatan di negara lain. Apabila Hukum Persaingan Usaha dapat berlakupada pelaku usaha yang berada pada wilayah negara lain, apakah tidak lebihbaik diselesaikan secara diplomasi. Kedua, kemungkinan tidak tepatnya pengadilanuntuk memeriksa hubungan antara satu negara dengan negara-negara lainnyadalam hubungannya dengan perusahaan yang melakukan kegiatannya di Negaratersebut.
Ketiga, kemungkinan adanya kekebalan hukum atau kedaulatan suatunegara yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut.Keempat, kemungkinanakan menimbulkan tindakan yang tidak fair atas pelaku usaha yang bertindakdengan itikad baik dan dilakukan berdasarkan kebijakan dari negara-negara yangberbeda.  Kelima, kesulitan untuk mengontrol atau mengawasi keadaan yang ada diluar negeri dengan suatu kebijakan lokal. Dan keenam, adanya kesulitan untukmenjatuhkan putusan yang tepat, mengigat rumitnya masalah-masalah persainganusaha, ditambah dengan kondisi pasar internasional, perbedaan adat istiadat, danbesarnya perbedaan situasi dan kondisi ekonomi negara tersebut masing-masing.
Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka wajarlah apabila terdapat perbedaanpandangan mengenai keberlakuan Hukum Persaingan Suatu Negara pada wargaNegara atau pelaku usaha Negara lainnya.Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarangmembuat perjanjian dengan pihak lain di luar  negeri yang memuat ketentuan yangdapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidaksehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelakuusaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri. Tidak sama sekali melihat persoalan letak yuridiksi teritorial perusahaan yang melakukan usaha menembus batas wilayah suatu negara.
Menarik dalam penelitian ini bahwa perusahaan yang masuk dalam terlapor adalah melakukan perjanjian dengan pihak luar negeri adalah kasus Temasek. 7 Kasus Temasek ini merupakan kasus kedua yang memberlakukan HukumPersaingan Usaha Indonesia terhadap perusahaan yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan bisnisnya melalui wilayah di luar negara Republik Indonesia dalah Perkara No. 07/KPPU- L/2007 atau yang lebih dikenal dengan Kasus Temasek.Dalam kasus ini yang menjadi terlapor dan berada di luar negeri adalah delapan perusahaan yang berada di Singapore dan satu perusahaan yang berada di Mauritius.Kesemua  perusahaan ini dikenal dengan Temasek Group atau Kelompok Temasek. Berikut perusahanaan yang terlapor dalam kasus dimaksud adalah
Tabel 1 Perusahaan Luar negeri yang menjadi terlapor di KPPU No  Nama perusahaan Alamat Status 1. Temasek Holdings Pte. Ltd. 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, Singapore 238891 Aktif 2. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. 51 Cuppage Road #10-11/17, Star Hub Centre, Singapore 229469 Aktif 3. STT (Singapore Technologies Telemedia) Communications Ltd. 51 Cuppage Road #10-11/17, Star Hub Centre, Singapore 229469 Aktif 4. Asia Mobile 51 Cuppage Road #10-11/17, Star  Aktif
7 Lihat Keputusan KPPU No. 07 Tahun 2007 tentang Perkara larangan Temasek di Indonesia
Holding Company Pte. Ltd. Hub Centre, Singapore 229469 5. Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. 51 Cuppage Road #10-11/17, Star Hub Centre, Singapore 229469 Aktif 6. Indonesia Communications Limited. Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited, 4th floor, Barkly Warhf East, Le Caudian Waterfront, Port Louis Mauritius Aktif 7. Indonesia Communications Pte. Ltd. 51 Cuppage Road #10-11/17, Star Hub Centre, Singapore 229469 Aktif 8. Singapore Telecommunicatio ns Ltd. 31 Exeter Road Comcentre #28-00, Singapore 239732 Aktif 9. Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. 31 Exeter Road Comcentre #28-00, Singapore 239732 Aktif 10.  PT. Telekomunikasi Selular. Wisma Mulia lt. 15. Jl. Jend. Gatot Subroto No 42, Jakarta 12710 Aktif
Sumber : http/www/kppu/or.g.com., Putusan KPPU Jakarta, 2015
Hasil pemeriksaan dan gelar perkara terhadap sembilan terlapor Kelompok Temasek melalui anak perusahaannya masing-masing melakukan kesepakatan (perjanjian) untuk menanamkan saham dengan perincian yakni STT memilikisaham sebesar 41,94% saham pada PT. Indosat, dan melalui Singtel memiliki saham sebesar  35% pada PT.
Teleksel.Kelompok Temasek oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha kemudian dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 huruf (a).Karena telah melakukan kepemilikan silang terhadap Telkomsel dan Indosat sehingga mengakibatkan dampak anti persaingan usaha dalam pelayanan
telekomunikasi seluler di Indonesia.Temasek juga dinyatakan melanggar Pasal 17 ayat 1 karena melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga menyebabkan dampak anti persaingan usaha.Kelompok Temasek mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa Kelompok Temasek karena didirikan bukan berdasarkan Hukum Indonesia dan tidak melakukan aktivitasnya di Indonesia.
Hal ini diperkuat dengan pendapat Hikmahanto Juwana 8 yang menyatakan bahwa KPPU tidak dapat menggunakan yurisdiksi teritorial karena hukum Indonesia tidak mengakui konsep ekonomi tunggal.Lebih lanjutbeliau menyatakan bahwa KPPU juga tidak dapat menggunakan yurisdiksi personalkarena STT tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bukanlah suatuentitas Indonesia.KPPU juga tidak dapat menggunakan yurisdiksi universalolehkarena yurisdiksi tersebut hanya berlaku terbatas pada kejahatan internasional. Namun KPPU berpendapat bahwa KPPU berwenang melakukan pemeriksaanterhadap Kelompok Temasek yang pada intinya dengan alasan, diantaranya; bahwaKelompok Temasek adalah badan usaha sehingga memenuhi unsur setiap orangatau badan usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 poin 5 UU No. 5Tahun 1999, yang berdasarkan pada prinsip “single economic entity doctrine”  dinyatakan bahwa hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan dimanaanak perusahaan tidak mempunyai independensi untuk menentukan arah kebijakanperusahaan. Konsekuensi dari prinsip ini, maka pelaku usaha dapat dimintakanpertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalamsatu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luaryurisdiksi Hukum Persaingan Usaha suatu negara, sehingga hukum persainganusaha dapat bersifat extraterritorial.

## B. Perumusan Masalah
8 Keterangan Saksi Ahli dalam perkara kasus Temasek di Kantor KPPU Jakarta.Tanggal 28 Juni 2007
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal yang layak diangkat sebagai permasalahan, yaitu :
1. Apakah Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 dapat diterapkan atas perusahaan di luar yurisdiksi teritorial hukum Indonesia yang melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan diluar yuridiksi teritorial hukum Indonesia yang melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

## C. Pembahasan
1. Analisis Kedudukan UU No. 5 tahun 1999 dalam mengatur Perusahaan Luar Negeri yang melakukan Perjanjian dan kegiatan usaha  yang dilarang dalam  Wilayah Yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 33 UUD tahun 1945 yang merupakan dasar acuan normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi ialah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar. Hanya saja dalam praktiknya, peluang-peluang yang ada pada pelaku usaha tertentu digunakan secara curang dan tidak terarah yang menyebabkan kerugian ekonomi bukan hanya bagi pelaku usaha lainnya dan konsumen, namun juga bagi perekonomian nasional, sebagai contoh di Indonesia dengan dibentuknya Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada tahun 1991 yang memberikan kewenangan tunggal untuk membeli cengkeh dari petani cengkeh dan kewenangan menjual kepada  para produsen rokok.
Kecurangan-kecurangan dalam menjalankan usaha atau bisnis ini pada awalnya timbul dari suatu persaingan antar pelaku usaha, meskipun sudah ada etika-etika antar sesama pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.Sebab persaingan antar para pelaku usaha merupakan hal yang wajar dan memang merupakan persyaratan mutlak bagi terwujudnya ekonomi pasar. Namun apabila sudah merambah pada tahap-tahap kecurangan dan merugikan pihak lain, inilah yang menyebabkan timbulnya peranan hukum dalam melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi, sehingga dinamika kegiatan ekonomi tersebut dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagai contoh perilaku pelaku usaha dalam persaingan usaha yang paling banyak didengungkan adalah tuduhan monopoli yang merupakan suatu bentuk penguasaan pangsa pasar; di mana adanya suatu kelompok tertentu yang memonopoli suatu bidang produk atau jasa tertentu. Selain itu terdapat juga beberapa potensi perilaku usaha yang menyimpang, antara lain: penentuan harga, predatory pricing dan pre-emptive expansion, kartel, merger, integrasi vertical, persaingan di tingkat pembeli (monopsoni), penguasaan pasar.
Di mana dalam pelaksanaan perilaku curang tersebut tidak terlepas dari perjanjian-perjanjian yang dibuat baik antara para pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pihak lain yang merupakan pihak asing atau yang berada di luar negeri. Oleh karena maraknya kasus-kasus yang diperiksa oleh KPPU yang bersangkutan dengan pihak asing, baik dalam kapasitas pelaku usaha maupun sebagai pihak lain, fenomena ini menjadi topik menarik dalam setiap diskusi dan memperlihatkan hasil keputusan KPPU dengan menjatuhkan sanksi kepada kelompok usaha silang antara perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri yang dapat membedakan karakter pelaku usaha asing dengan pihak lain di luar negeri yang juga termasuk pihak asing yang sebenarnya mereka tunduk pada hukum negara lain.
Pihak asing yang merupakan kelompok usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha seperti dalam Kasus Tender Pipanisasi oleh PGN (Welspun Gujarat Stahl Rohren Pte. Ltd.), Kepemilikan Silang yang Dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek dan Praktik Monopoli Telkomsel (Temasek Holdings, STT, SingTel, STTC, SingTel Mobile, AMHC, AMH, ICL dan ICPL yang disebut “Kelompok Usaha Temasek”) dan juga dalam kasus Hak Siar Liga Utama Inggris Musim 2007-2010 (AAAN dan AAMN) sebagai pelaku usaha dengan alasan pendekatan dalam pembuktian unsur melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia dengan menerapkan teori Single Economic Entity Doctrine.
Sedangkan pihak lain di luar negeri sesuai dengan pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat kejelasan pengertiannya dalam kasus Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina (Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan Frontline, Ltd.), Tender Pipanisasi oleh PGN (Daewoo International Corporation dan Det Norske Veritas Pte. Ltd), Hak Siar Liga Utama Inggris Musim 2007-2010 (ESS) karena pihak lain tersebut hanya melakukan perjanjian di mana dalam pelaksanaanya di wilayah Indonesia bukan mereka. Contohnya ESS yang hanya memasok chanel-chanel kepada berbagai operator TV berbayar di Indonesia, jadi ini tidak cukup untuk dianggap melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia.

## 2.Analisis Hukum Kewenangan KPPU Terhadap Perusahaan Asing Yang Melakukan Usaha Dan Perjanjian Dalam Wilayah Yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tujuan UU Antimonopoli Indonesia adalah menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan sehat, mewujudkan kegiatan usaha yang efektif dan efisien dengan melarang monopoli.Tujuan akhir UU ini adalah untuk mewujudkan persaingan usaha yang fair, sehingga dapat menciptakan ekonomi pasar yang efisien dan efektif dalam mensejahterakan rakyat.
Di dalam UU No. 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU Antimonopoli), penggunaan istilah kartel dapat ditemukan di dalam pasal 11, sedangkan kartel (perjanjian) horisontal yang lain diatur tersebar di beberapa pasal, yaitu di dalam pasal 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 dan pasal 24 yang melarang pelaku usaha melakukan perjanjian atau kerja sama yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pengecualiannya diatur di dalam pasal 50.
Ketentuan UU Antimonopoli baru dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang membuat perjanjian jika perjanjian tersebut mempunyai akibat terhadap pasar yang bersangkutan, yaitu terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang bersifat per se rule adalah ketentuan pasal 5, dan pasal 10 ayat 1. Perjanjian yang bersifat rule of reason adalah ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 16, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Perjanjian horisontal yang ditetapkan di dalam UU Antimonopoli adalah sebagai berikut :
Ketentuan pasal 5 ayat 1 adalah apa yang dikenal dengan larangan price fixing  secara horisontal. Ketentuan pasal 5 ayat 1 tersebut adalah suatu larangan yang per se. artinya, para pelaku usaha otomatis ditindak oleh KPPU, jika mereka membuat perjanjian penetapan harga, tanpa memperhatikan apakah akan terjadi persaingan usaha tidak sehat atau tidak sebagai akibat penetapan harga tersebut, karena yang mengalami akibat dari perjanjian tersebut adalah konsumen/pembeli. Mereka membayar harga suatu barang atau jasa tertentu karena disepakati oleh para pelaku usaha tersebut. Dengan demikian harga yang di bayar oleh konsumen/pembeli bukanlah harga yang ditentukan oleh persaingan antar pelaku usaha, dan melalui proses antara permintaan dan penawaran, melainkan karena ditetapkan oleh para pelaku usaha yang membuat perjanjian price fixing tersebut.
Jadi, para pelaku usaha jika bertemu dimana saja yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama cenderung melakukan konspirasi untuk
merugikan masyarakat atau untuk menaikan harga suatu barang tertentu. Misalnya 9 , belum lama KPPU pernah mendakwa Indonesia National Air Carries Association (INACA) melanggar ketentuan pasal 5 UU Antimonopoli, yaitu melakukan penetapan harga untuk tiket penerbangan domestik. Secara sepintas dapat dikatakan bahwa INACA melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 UU Antimonopoli, karena ketentuan pasal 5 ayat 1 yang paling dekat dapat menjangkau tindakan INACA tersebut. Penetapan harga suatu barang atau jasa tertentu ditetapkan berdasarkan banyak faktor, dan dalam sistem ekonomi pasar penetapan harga juga ditentukan oleh persaingan antar pelaku usaha pesaing.Sehingga hakekat kasus temasek mestinya dipahaminya sejauh kasus INACA.
Menurut prinsip dasar persaingan usaha, harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen tidak boleh ditetapkan oleh siapapun, termasuk asosiasi-asosiasi ekonomi seperti INACA.Idealnya, harga ditentukan oleh mekanisme pasar.Jadi, sejauh ini langkah yang diambil KPPU benar. Namun, kalau dicermati ketentuan pasal 5 ayat 1 secara teliti, sebetulnya INACA tidak melanggar ketentuan tersebut, karena ketentuan itu mengatur larangan penetapan harga yang dilakukan antarpelaku usaha pesaing, sedangkan INACA bukanlah pelaku usaha melainkan asosiasi penerbangan yang mengorganisasikan kebutuhan dan kegiatan anggota-anggotanya. Dalam hal ini INACA mengkoordinasikan tarif minimum dan maksimum yang disepakati dan direkomendasikan kepada semua airlines.Akan tetapi, airlines tidak harus mentaati harga minimum dan maksimum tersebut.
Sementara itu, pasal 5 ayat 1 menentukan adanya suatu perjanjian antarpelaku usaha yang menetapkan suatu harga tertentu (fixed price) yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Dengan demikian, INACA tidak melanggar pasal 5 ayat 1 UU Antimonoppoli. Kalau demikian halnya, pasal berapa dari ketentuan UU Antimonopoli dapat menjangkau tindakan seperti yang dilakukan INACA
9 Hukum Bisnis, Vol. 22, 2003 Hlm. 71
tersebut ?.KPPU mencoba menerapkan pasal 11, tetapi hal ini juga tidak tepat, karena ketentuan pasal 11 menuntut adanya perjanjian antara minimal dua pelaku usaha yang saling bersaing.INACA bukanlah pihak yang ikut membuat perjanjian, melainkan yang membuat daftar tarif minimum dan maksimum penerbangan yang menjadi patokan bagi airlines.UU Antimonopli belum mengatur larangan seperti itu.Tindakan INACA tersebut di dalam hukum persaingan dapat digolongkan sebagai tindakan rekomendasi harga, yaitu penetapan harga minimum dan harga maksimum terhadap barang atau jasa tertentu yang dijual kepada konsumen.
Larangan penetapan diskriminasi (price discrimination) disebutkan dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut, diskriminasi harga dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha atau dapat merusak persaingan usaha.
Pada pasar tertentu, produsen dapat menetapkan harga yang mungkin menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari pada yang dihasilkan jika produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen.Strategi penetapan harga yang berbeda ini juga dapat persaingan usaha.Salah satunya menerapkan diskriminasi harga. Dalam hal ini terdapat tiga jenis dan tingkatan strategis diskriminasi  harga, di mana setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda mengenai konsumen, yaitu: 10
10 Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed)., 2000, Hlm. 94-95.
a. Diskriminasi harga sempurna, di mana produsen akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Setiap konsumen akan dikenakan harga tertinggi yang sanggup dibayarnya. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi.
Strategi ini hanya dapat diimplementasikan pada kasus tertentu saja, karena menuntut produsen untuk mengetahui dengan cepat berapa jumlah maksimum yang ingin dibayarkan oleh konsumen untuk jumlah barang yang ditawarkan.
b. Diskriminasi tingkat harga kedua, di mana produsen akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen. Pada strategi ini produsen menerapkan harga yang berbeda untuk setiap pembelinya berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Makin sedikit barang yang dibeli, harga per unitnya semakin mahal. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar,
c. Bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya ditetapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik konsumen dan kelompok demografis.
Pada kondisi ini, produsen dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan tarif yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang berbeda. Ambil contoh, Perusahaan A dan Perusahaan B menjual produk yang sama dan saling merupakan pesaing utama di San Fransisco. Perusahaan A juga menjual barangnya di Oakland, sedangkan Perusahaan B tidak.Apabila perusahaan A mengenakan harga yang berbeda bagi konsumennya di San Fransisco dan di Oakland, tindakan itu mungkin merupakan praktek yang tidak sehat. Kemungkinan yang berpeluang besar untuk terjadi dalam ilustrasi di atas adalah bahwa Perusahaan A akan memberikan harga yang lebih rendah bagi konsumen di San Fransico,
karena ia berharap untuk merebut konsumen pesaingnya. Sementara untuk menutup hilangnya keuntungan yang diharapkan di peroleh dari konsumen di San Fransisco, ia bisa membebankannya pada konsumen di Oakland, tempat dimana ia tidak memiliki saingan yang berarti.
Pasal 7 menetapkan larangan membuat perjanjian untuk menetapkan harga dibawah harga pasar dan pasal 8 menetapkan larangan membuat perjanjian yang memuat persyaratan, bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari yang telah dijanjikan. Semua ketentuan pasal 6 sampai pasal 8 tersebut hanya memberikan wewenang kepada KPPU untuk menindak para pelaku usaha yang menetapkan harga yang dibuat melalui perjanjian yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.
Pembagian wilayah pasar di antara pelaku usaha yang saling bersaing merupakan salah satu bentuk perjanjian horisontal (kartel) yang dilarang oleh UU Antimonopoli.Larangan pembagian wilayah tersebut ditetapkan secara jelas di dalam pasal 9.Ketentuan pasal 9 menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Unsur yang harus dipenuhi dari ketentuan pasal 9 adalah bahwa pelaku usaha harus saling bersaing pada pasar yang sama dan membuat suatu perjanjian pembagian wilayah pemasaran. Akibat dari kesepakatan pembagian wilayah pemasaran tersebut, wilayah pemasaran masing- masing pelaku  usaha menjadi terbatas.Persaingan diantara mereka menjadi tertutup.Konsumen juga tidak mempunyai alternatif untuk membeli suatu produk pada pasar yang bersangkutan.Akhirnya harga produk yang dijual juga dapat ditentukan oleh masing-masing pelaku usaha sekehendak hatinya. Hal ini akan merugikan konsumen, seperti yang pernah dilakukan oleh Asosiasi Semen Indonesia, yang membagi
wilayah pemasaran produk semen di wilayah Indonesia pada masa Orde Baru. Akibatnya, tidak saja harga semen melonjak (tidak stabil), semen juga sulit ditemukan dipasar.Pembagian wilayah pemasaran seperti ini jelas merugikan konsumen.
Pemboikotan salah satu hambatan persaingan diatur di dalam ketentuan pasal 10 UU Antimonopoli. Syarat-syarat terpenuhinya suatu pemboikotan adalah saat para pelaku usaha yang saling bersaing pada pasar yang sama membuat suatu perjanjian diantara mereka. Perjanjian yang dibuat mempunyai akibat bagi pelaku usaha yang lain, yaitu menghambat untuk masuk kepasar yang bersangkutan (pasal 10 ayat 1).
Ketentuan ini agak sulit dibayangkan bagaimana dua atau lebih pelaku usaha yang saling bersaing di dalam pelaksanaannya dapat menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar yang bersangkutan yang horisontal. Hal yang lazim dilakukan dalam pemboikotan adalah pemboikotan pemasaran atau pembelian suatu barang atau jasa tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha yang saling bersaing sehingga merugikan pelaku usaha yang lain (pasal 10 ayat 2). Dalam hal ini anggota kartel menghambat pelaku usaha lain untuk mendapatkan atau memasarkan barang atau jasa tertentu. Jadi, ketentuan ini mengatur pembelian dan pemasaran suatu barang atau jasa yang bersifat vertikal.
Ketentuan pasal 10 tersebut mengatur perjanjian pemboikotan baik yang horisontal maupun vertikal. Sebetulnya maksud ketentuan pasal 10 tersebut adalah pelaku usaha yang saling bersaing bermaksud untuk menolak setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain melalui suatu perjanjian untuk menghambat persaingan pada pasar yang bersangkutan, yang mengakibatkan pelaku usaha lain tersebut mengalami kerugian. Karena adanya pemboikotan tersebut, anggota kartel tersebut dapat menguasai barang atau jasa, baik dari hulu sampai hilir. Jadi, ketentuan tersebut mau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemboikotan pemasaran hanyalah pembeli yang melakukan kegiatan di pasar hilir dari anggota kartel, sedangkan yang dimaksud dengan pemboikotan pembeli
hanya pemasok yang melakukan kegiatan di pasar hulu dari pasar anggota kartel tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh pemasaran atau pembelian terhadap hubungan pembeli dengan pembeli selanjutnya atau terhadap hubungan pemasok dengan pemasok lainnya.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau suatu pelaku usaha dalam hal ini pemasok B misalnya tidak mau memasok barang atau jasanya lagi kepada pelaku usaha A (Pembeli), sementara ia sudah bertahun-tahun menjadi pelanggannya. Pemasok B tersebut tidak menguasai pangsa pasar, tetapi dia satu-satunya pemasok produk tertentu, sehingga pelaku usaha A sangat tergantung kepadanya dalam menjalankan usahanya. Dapatkah pelaku usaha A mengajukan gugatan kepada KPPU untuk memulihkan hubungannya dengan pemasok B, dan dapatkah pelaku usaha A mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemasok B, karena selama barang tidak dipasok pelaku usaha merugi.
Jawaban atas pertanyaan tersebut belum diatur oleh UU Antimonopoli secara eksplisit.UU Antimonopoli baru mangatur larangan pemboikotan yang dilakukan pelaku usaha yang saling bersaing.Pemboikotan (diskriminasi) yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pembelinya belum diatur.Karena belum ada ketentuan yang mengaturnya.Untuk menjawab contoh kasus penolakan pemasokan suatu barang dan/atau jasa tersebut di atas, KPPU pertama-tama dapat memeriksa isi perjanjian antara pemasok dan pembeli itu, apakah ada klausula yang menetapkan bahwa pemasok sewaktu-waktu boleh memutuskan hubungan perjanjian pasokmemasok.
Kalau klausula ini tidak ada, walaupun isi perjanjian memuat suatu batasan waktu tertentu, maka pemasok tidak boleh memutuskan hubungan pasok  memasok sesuka hatinya. Dengan demikian pembeli dapat mengajukan pemasok ke pengadilan, dalam hal ini KPPU, jika pemasok menolak memasok barang dan/atau jasanya, tanpa alasan yang jelas kepada pembeli yang sudah menjadi pelanggannya, bahkan pembeli
dapat menuntut ganti rugi akibat tidak dipasoknya barang dan/atau jasa tersebut.
Alasan pembeli untuk menuntut pemasok supaya bersedia memasok barang atau jasa kepadanya lagi adalah jika pembeli tersebut betul-betul hanya tergantung kepada barang dan/atau jasa dari pemasok tersebut. Artinya, pembeli tersebut tidak mempunyai kemungkinan lain untuk membeli barang dan/atau jasa tersebut di tempat lain. Jadi, dengan tidak dipasoknya barang dan/atau jasa tersebut usahanya menjadi tidak dapat beroperasi lagi.Inilah yang disebut dengan diskriminasi (pemboikotan) pasokan yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha yang perlu ditetapkan dalam suatu ketentuan di dalam mengamandemen UU Antimonopoli kelak.
Ketentuan pasal 11 mengatur larangan pengaturan jumlah produksi dan/atau pemasaran suatu barang atau jasa tertentu yang bermaksud untuk mempengaruhi harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.Pasal 11 tidak saja bertujuan mengatur jumlah produksi tetapi juga mengatur pemasarannya.Khusus mengenai pengaturan pemasaran sudah diatur sebelumnya di dalam pasal 9. Oleh karena itu, ketentuan pasal 11 mengatur hal yang sama secara berlebihan. Ketentuan pasal 11 tersebut dapat dikenakan, jika pelaku usaha yang saling bersaing membuat perjanjian yang menetapkan jumlah produksi atau pemasaran barang tertentu.Perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan, yaitu untuk melakukan kegiatan koordinasi produksi dan pemasaran yang mempengaruhi harga barang atau jasa tertentu yang mengganggu (menghambat) persaingan pada pasar yang bersangkutan.Jika, perjanjian diantara pelaku usaha hanya menutup persaingan diantara mereka, tetapi tidak mengganggu persaingan secara keseluruhan pada pasar yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut tidak dilarang oleh UU Antimonopoli.
Jadi, dalam perjanjian penetapan (pembatasan) jumlah produksi atau pembagian wilayah pasar diasumsikan berakibat negatif terhadap
pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan akibat yang nyata terhadap persaingan di pasar yang bersangkutan, yaitu persaingan secara keseluruhan pada pasar yang bersangkutan melemah (hilang), karena pelaku usaha tidak mempunyai kemungkinan untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kemampuannya (rencananya) dan memasarkannya ke mana dia mau. Dengan demikian konsumen juga tidak punya pilihan lain dalam membeli barang tertentu di pasar yang bersangkutan.
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi.Ada tiga jenis sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang ini, yaitu tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana  tambahan. Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU) yang lembaganya akan dijelaskan kemudian, hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain, dalam hal ini peradilan. Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah:
1) penetapan pembatalan perjanjian;
2) perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3) perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti-persaingan dan/atau merugikan masyarakat;
4) perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
5) penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan usaha/pengambilalihan saham;
6) penetapan pembayaran ganti rugi;
7) pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah.
Sekalipun hanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan
administratif, kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999.Artinya, semua pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan sanksi tindakan administratif.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Praktik  monopoli yang dilakukan oleh Temasek dalam bidang usaha penyelenggaraan telekomunikasi bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) serta Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Temasek dapat dijerat dengan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Anti Monopoli yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan dalam bidang usaha yang sama sehingga, konsekuensi dari pasal tersebut Temasek harus melepas kepemilikan saham dari salah satu perusahaan yang dikuasainya baik Telkomsel atau Indosat, selain Temasek, Telkomsel yang juga merupakan salah satu perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Singtel anak perusahaan dari Temasek mengalami dampak dengan terungkapnya kasus tersebut. Telkomsel terbukti telah melanggar pasal 17 ayat (1) UU Anti Monopoli yang mana Telkomsel telah melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Temasek bersama 8 anak perusahaannya dan Telkomsel harus membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,-  (lima belas miliar rupiah), Telkomsel juga harus menghentikan pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif selulernya minimal 15 % (lima belas persen) dari sebelum dibacakannya putusan ini, selain itu diketahui bahwa kasus Temasek berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi maka ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Telekomunikasi harus diperhatikan yaitu Pasal 10 ayat 1 bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi, sedangkan ayat
(2) berbunyi bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang berlaku tersebut adalah Undang-Undang Anti Monopoli.
b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah belum dapat mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok usaha Temasek, sebagai perusahaan luar yang berada dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Indonesia dan melanggar ketentuan undang-undang anti monopoli. Memang kelemahan dari undang- undang anti monopoli juga adalah belum mengatur untuk menertibkan pelaku usaha yang melakukan perjanjian dan kegiatan usaha yang melampauwai batas wilayah antar negara. sehingga dengan adanya hasil pemeriksaan yang pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Temasek, maka Pemerintah harus menekankan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan mencari alternatif lain yang menekan setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan melanggar hukum dalam wilayah negara Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Anti Monopoli terhadap pelanggaran yang dilakukan  Temasek harus disertai dengan tindakan antisipatif agar kasus yang serupa tidak terjadi lagi. Hal tersebut, menjadi acuan bahwa kasus Temasek harus diusut sampai tuntas sehingga dapat menjadi perhatian bagi investor-investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Saran
a. Pemerintah harus mampu memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Temasek secara tegas, dengan cara memperbaiki peraturan perundang-undangan yang telah ada diantaranya dibuat ketentuan tentang sita jaminan atas saham bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan persaingan curang sebagai
suatu upaya pembinaan hukum berdasarkan Teori dari Prof. Moehtar Kusumaatmadja yaitu Pembinaan Hukum untuk mencapai efektivitas hukum, agar ketentuan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mempunyai dasar hukum yang kuat.
b. Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim wajib  menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat”,dalam hal ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha seorang hakim harus menggali atau mencari norma-norma yang ada dalam masyarakat baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Selain itu, pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan usaha di Indonesia termasuk terhadap palanggaran yang dilakukan Temasek harus mampu mengusut kasus tersebut sampai tuntas dan memberi putusan yang seadil-adilnya, karena kinerja lembaga tersebut yang dapat membuktikan apakah Undang-Undang Anti Monopoli dapat benar- benar berlaku efektif atau tidak.

## E. Daftar Pustaka
Amrizal, Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktek, Jambatan, Jakarta 1999.
C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka Jakarta 1983.
Chatamarrasjid, “UU Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta bagi Kebebasan berusaha)”, Jurnal hukum Bisnis, Vol. 7, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999).
Elyta R. Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis & Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999), cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Felix.O.Soebagjo, Perkebangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir,Disampaikan dalam pertemuan ilmiah “Perkembangan Hukum Kontrak dalam PraktekBisnis di Indonesia”, diseleggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Pebruari 1993.
J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), Refleksi Tentang Hukum, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996.
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing , Surabaya, 2006.
L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1981 Hal. 168.
Lawrence F. Friedman, Amerrican Law An Introduction, Second Editon, Hukum Amerika Sebuah Pengantar (Penerjemah Wishnu Basuki), Penerbit PT.Tatanusa, Jakarta 2001.
Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni Bandung,1993.
Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu  Hukum, Makasar : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004
Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
______, Pengatar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
________, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, Bandung : PT Aditya Bakti, Cet. II, 2005.
R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1978
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung 2000.
Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003.
Rustian Kamaludin, Beberapa Aspek Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional, LPFE-UI, Jakarta1988.
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta : Prenada Media Kencana, Edisi Ke II, Cet. I, 2003.
Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2007
________,Hukum  Kontrak  Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Grasindo Persada, Jakarta, 2004.
________, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika Jakarta 2003.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
________, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992 _________, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1996 _________, Hukurn Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 _________, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
Soerjono Soekanto dan Sri Memudji, Metode Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Cet. ke-XXXIII, PT.Intermasa, Jakarta 2005.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogjakarta, 1999. _________, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985 _________, Mengenal Hukum suatu pengantar, Yogyakarta : Penerbit Liberti,1987.
Sumohamidjoyo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Edisi I, Jakarta: PT Grasindo, 1998.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20, Alumni, Bandung, 1994.
Sri Soedewi Masjchon, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.
Soerjono Soekanto dan Sri Memudji, 1990, Metode Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Syarifuddin ed., Persaingan Usaha & Hukum yang mengaturnya di Indonesia (Jakarta: ELIPS, 1999).
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia (IBI) Jakarta 1993.
Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20, Alumni.
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta 2004.
Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pranotifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No 5 1999 Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual .
Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan.
Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47.
Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf A UU No 5 1999
Peraturan KPPU Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan  UU No 5 Tahun 1999 berkaitan dengan waralaba
Peraturan KPPU Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26
Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender
Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51
Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel
Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal
Peraturan KPPU Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Penyalahgunaan Posisi Dominan
Peraturan KPPU Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 50 Huruf d UU Nomor 5/1999 (Keagenan)
Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan
Saham Perusahaan tidak berlaku, telah diperbaharui oleh Perkom No. 10 Tahun 2011
Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, telah diperbaharui oleh Perkom No. 10 Tahun 2011
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan sekretariat Komisi dalam Lingkungan komisi Pengawas Persaingan Usaha
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5/1999 (Praktek Diskriminasi)
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 UU Nomor 5/1999 (Penetapan Harga)
Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 UU Nomor 5/1999 (Perjanjian Tertutup)
Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5/1999
Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 8 UU Nomor 5/1999 (Penetapan Harga Jual Kembali)
Peraturan KPPU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 UU Nomor 5/1999 huruf h
Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13  Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat   tidak berlaku, telah diperbaharui oleh Perkom No. 3 Tahun 2012
Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli)
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaigan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan