## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor
Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;

## Muhammad Maksum
11 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

## Fathul Muin
25 Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Khamami Zada
39 Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU
KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara Aby Maulana
67 Scope  of  State  Responsibility  Against  Terrorism  In  International  Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
77 Pengendalian  Sosial  Kejahatan  (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)

## Mas Ahmad Yani

## 91 Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

## Abu Tamrin
99 Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

## 115
Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan)

## Fathudin

## 133 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Fadilah Haidar
153 Penyalahgunaan  Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak
Atas Kekayaan Intelektual

## Ida Rofida
169 Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan

## MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
Muhammad Dandi Pahusa

## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia
(Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) 
Fatkhul Muin Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Jl. Raya Jakarta KM. 04, Kec. Serang Banten Email: fatkhulmoen@gmail.com
Abstract: (Legal Protection towards Indonesian Immigrant Workers): protection towards immigrant workers  working abroad is one of state’s obligations to its citizens. Act No 30 Year 2004 related to the Placement and Protection Immigrant Workers is enacted as mandated in Article 28 D Indonesian Constitution whereas every citizen has the right to get a proper occupation. It means that every citizen has  the  right  to  work  in  abroad.  Vice  versae,  it  is  state’s  responsibility  to  give protection towards Indonesian immigrants working abroad.
Key words: Placement, Protection, Indonesian Immigrants
Abstrak: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (sebaiknya  judul  diganti:  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Imigran  Asal Indonesia). Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar negeri  merupakan  bagian  dari  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak-hak konstitusional  sebagai  warga  negara.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  sesuai  dengan amanat  UUD  1945  Pasal  28  D  ayat  3,  dimana  setiap  warga  negera  berhak  untu mendapatkan  pekerjaan  yang  layak.  Artinya  bahwa  hak  yang  dimiliki  setiap warga  negera    untuk  bekerja  di  luar  negeri    diakui  dan  sebaliknya  kewajiban negara  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang bekerja di luar negeri.
Kata Kunci: Penempatan, Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia
DOI: 10.15408/jch.v2i1.1838
 Naskah diterima: 25 Maret 2015, direvisi: 15 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2015.

## Pendahuluan
Indonesia  secara  formil  sejak  tahun  1945  (UUD  pra  amandemen)  telah mendeklarasikan  diri  sebagai  negara  hukum  dan  dipertegas  lagi  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya  disebut  dengan  UUD  RI  1945) hasil  amandemen  dalam  pasal  1  ayat  3  yang  menetapkan:  “ Negara  Indonesia  dalah negara  hukum ”.  Sehingga,  dengan  memperhatikan  rumusan  konsep  negara  hukum Indonesia,  Ismail  Suny  mencatat  empat  syarat  negara  hukum  secara  formil  yang menjadi  kewajiban  Pemerintah  untuk  dilaksanakan,  Yaitu,  Hak  Asasi  Manusia, Pembagian  Kekuasaan,  Pemerintahan  berdasarkan  Undang-Undang  dan  Peradilan Administrasi. 1 sebagai negara hukum, maka setiap masyarakat memiliki kedudukan yang  sama  satu  dengan  yang  lainnya  tanpa  adanya  perbedaan  (equlity  before  the law).
Perlindungan  terhadap  buruh/pekerja  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat terpisahkan  dari  perlindungan  terhadap  warga  negara  sebagai  kewajiban  negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana  saaja  mereka  berkerja  untuk  mendapatkan  hak-hak  dasarnya.  Baik  berbeda status  warga  negaranya  maupun  sama  status  werga  negaranya,  sehingga  mereka mendapatkan  kehidupan  yang  layak  sebagai  sesorang  manusia  sesuai  dengan  Pasal 28  D  Ayat  3  UUD  NRI  1945,  bahwa: “Setiap  warga  negara  memiliki  Hak  untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Dalam hubungan buruh/pekerja dan pengusaha berlaku hukum otonomi dan hetronomi,  dan  adanya  hukum  otonomi  dan  hetronomi  inilah  yang  melahirkan hukum perburuhan bersifat hukum privat dan hukum publik. Bersifat hukum privat artinya hukum perburuhan mengatur hubungan antara buruh dengan pengusaha di mana masing-masing pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi hubungan kerja diantara mereka. Bersifat hukum publik menunjukan pada adanya peraturan hukum yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh pengusaha dan buruh apabila mereka melakukan hubungan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2
Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negari  merupakan  upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia yang besar. Dalam data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyatakan  tingkat  pengangguran  terbuka  di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 juta orang. Dengan tingginya tingkat  pengangguran  terbuka  di  Indonesia,  maka  diperlukan  adanya  solusi  untuk menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  akibat  dari  tingkat pengangguran  yang  tinggi.  Salah  satu  solusi  yang  cepat  dilakukan  oleh  masyarakat adalah  dengan  bekerja  sebagai  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri.  Sejalan dengan  semua  itu,  pada  hakikatnya  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  kemiskinan yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  data  yang  dirillis  ole  BNP2TKI,  bahwa  Indonesia menempatkan  tenaga  kerja  Indonesia  terbagi  atas  wilayah  baik  itu  pada  kerjaan formal ataupun informal, sebagai berikut :
1 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 120.
2 Dede Agus, Hukum Ketenagakerjaan, (Serang :Dinas Pendidikan Provinsi Banten , 2012), h. 9-10.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 13
Penempatan Berdasar Daerah Asal (Kota/Kabupaten) (50 Besar Penempatan per Tahun Berdasar Daerah) Tahun 2011-2012
No Daerah Asal 2011 2012 Jumlah 1 Indramayu 30.545 10.047 40.592 2 Lombok Timur 28.429 7.671 36.100 3 Cilacap 22.360 8.062 30.422 4 Lombok Tengah 23.374 5.190 28.564 5 Cirebon 19.844 6.049 25.893 6 Cianjur 18.958 3.536 22.494 7 Brebes 13.808 5.223 19.031 8 Karawang 15.003 3.280 18.283 9 Kendal 14.020 4.237 18.257 10 Malang 13.414 4.635 18.049 11 Sukabumi 13.578 2.837 16.415 12 Ponorogo 11.561 4.495 16.056 13 Blitar 11.369 4.300 15.669 14 Subang 12.274 3.361 15.635 15 Serang 13.204 1.058 14.262 16 Banyuwangi 9.932 3.568 13.500 17 Lombok Barat 10.069 2.693 12.762 18 Banyumas 8.075 2.827 10.902 19 Tulungagung 9.282 1.243 10.525 20 Majalengka 8.067 2.109 10.176 21 Pati 7.141 2.686 9.827 22 Bandung 7.766 1.638 9.404 23 Madiun 6.739 2.484 9.223 24 Tegal 6.035 3.025 9.060 25 Jakarta Utara 6.094 2745 8.839 26 Lampung Timur 6.491 2059 8.550
27 Kediri 6130 2350 8.480 28 Grobogan 5.270 1.661 6.931 29 Bangkalan 4.532 1.843 6.375 30 Sumbawa 5.038 989 6.027 31 Purwakarta 4.656 1.162 5.818 32 Magetan 3.841 1.486 5.327 33 Tangerang (Kabupaten) 4.481 781 5.262 34 Semarang 3.799 1.457 5.256 35 Kebumen 3.834 1.417 5.251 36 Jember 3.942 1.146 5.088 37 Bekasi 3.585 1.267 4.852 38 Trenggalek 3.593 1.218 4.811 39 Kupang 3.229 1.563 4.792 40 Lebak 4.238 380 4.618 41 Medan 3.188 1.385 4.573 42 Sragen 3.476 1.072 4.548 43 Wonosobo 3.376 1.172 4.548 44 Jakarta Timur 3.230 1.207 4.437 45 Batang 3.222 1.144 4.366 46 Demak 3105 1.245 4.350 47 Ngawi 2.962 1.111 4.073 48 Lampung Selatan 3.089 875 3.964 49 Garut 3.044 701 3.745 50 Banjarnegara 2.650 908 3.558 51 Lain-Lain 142.139 57.461 378.752 Total 581.081 188.059 948.292
Sumber : BNP2TKI
Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1 dan 2)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia,  bahwa  Pemerintah bertugas  mengatur,  membina,  melaksanakan,  dan  mengawasi  penyelenggaraan penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri  dan  Dalam  melaksanakan  tugas
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 15
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemerintah  dapat  melimpahkan  sebagian wewenangnya  dan/atau  tugas  perbantuan  kepada  pemerintah  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Dari keseluruhan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI)  yang  ditempatkan  di  luar  negeri,  maka  saudi  arabis dan  Malaysia  merupakan salah  satu  negara  yang  menjadi  tujuan  warga  negara  Indonesia  untuk  mendapat pekerjaan. Ini terlihat dari tabel statistik dibawah ini.
Tabel I.2
Penempatan Per Tahun Per Negara (50 Besar Negara Penempatan)
No Negara Penempatan Tahun Jumlah 2009 2010 2011 2012 1 Saudi Arabia 276,633 228,890 137,643  11,814  1,427,928 2 Malaysia 123,886 116,056 134,108  46,296  1,049,325 3 Taiwan 59,335 62,048 73,498  30,669  381,588 4 Singapore 33,077 39,623 47,781  20,430  228,875 5 United Emirate Arab (Uea) 40,391 37,337 39,857  14,274  220,820 6 Hong Kong 32,417 33,262 50,283  18,237  214,476 7 Kuwait 23,041 563 2,723 693  106,594 8 Qatar 10,010 13,559 16,578 8,476 75,634 9 Yordania 10,932 5,695 134 29 50,985 10 Oman 9,700 9,259 7,292 3,375 50,295 11 Brunai Darussalam 4,785 7,360 10805 5,703 46,848 12 Korea Selatan 1,890 7,596 11,390 6,399 43,274 13 Amerika Serikat 47 475 13,746 5,088 20,685 14 Bahrain 2,837 4,844 4,375 2,832 20,118 15 Syria 1,155 6,381 4222 1 11,759 16 Italia - 13 3,408 1,765 6,146 17 Jepang 362 233 2,508 1,441 4,908 18 Aljazair 453 609 1,084 563 3,208 19 Afrika Selatan - 12 2,009 786 2,918 20 Macao 674 826 582 148 2,862 21 Spanyol - 10 1484 693 2,401
22 RRC - - 1072 645 1,717 23 Thailand 9 1 1113 426 1,549 24 Turki - 25 1016 352 1,399 25 New Zealand 269 279 468 212 1,299 26 Fiji - - 556 447 1,003 27 Maldives 20 80 638 185 945 28 Australia - 1 526 363 895 29 Nigeria 81 9 588 88 848 30 Mauritius - 3 478 359 840 31 Brasil - 66 313 446 825 32 Belanda - 1 592 202 808 33 India 2 12 519 236 769 34 Lain-lain - - 17 - 714 35 Uruguay - - 496 195 691 36 Cyprus - 37 356 295 689 37 Jerman - 1 299 354 667 38 Inggris - 6 491 119 624 39 Trinidad - - 213 382 595 40 Papua New Guini - - 309 239 548 41 Vietnam - - 337 179 516 42 Libya 35 251 83 3 486 43 Timor Leste - - 425 35 463 44 Swiss - - 174 277 451 45 Mesir 2 13 265 130 410 46 Peru - - 301 105 406 47 Portugal - 5 248 117 370 48 Yaman 30 7 59 59 368 49 Rusia - 2 246 106 354 50 Perancis - 117 153 81 351 51 Lain-lain 99 236 3,220 1,710 5,345 Total 632,172 575,803 581,081  188,059  3,998,592

## Sumber  : BNP2TKI
Tingginya  jumlah  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  terutama  di Malaysia, menunjukan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia masih cukup tinggi,  sehingga  masyarakat  Indonesia  terutama  yang  berada  pada  ekonomi  rendah memilih  untuk  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri.  pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia keluar negeri banyak menimbulkan masalah bagi tenaga kerja Indonesia, oleh karena
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 17
itu  keberadan  sistem  yang  baik  bagi  prosedur  pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia dapat  melindungi  tenaga  kerja  Indonesia  yang  berkerja  di  luar  negeri  dan  tidak menimbulkan tindak pidana perdagangan orang.

## Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara yang Bekerja di Luar Negeri Sebagai Negera Hukum.
Negara  hukum  Indonesia  yang  menjadi  landasan  sebagai  bagian  dari  usaha pemenuhan  hak-hak  konstitusional  warganegara  sesuai  dengan  Alinea  Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana menyatakan secara tersurat bahwa tujuan  dari  negara  Indonesia  adalah  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat Indonesia.  Konsep  hubungan  antara  hukum  nasional  Indonesia  yang  berkaitan dengan  penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  dengan  hukum internasional melalui suatu konvensi atau perjanjian internasional melalui asas pacta sunt  servanda dalam  keterikatan  pemerintah  atas  perjanjian  internasional  yang ditandatanganinya  dalam  teori  ratifikasi  atau  pengesahan  perjanjian  internasional. John  Locke  menyebutkan  bahwa  manusia  telah  lahir  dengan  dilekati  oleh  hak-hak kodrat, hak-hak alamiah dan yang kemudian Ia sebut dengan hak-hak asasi. 3 Selain dari  konsep  negara  hukum  yang  berkembang  di  barat,  di  timur  tengah  pun berkembang  konsep  negara  hukum  dengan  dasar  negara  madinah,  dimana didasarkan  kepada  perjanjian  yang  dibuat  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  dengan penduduk  madinah  saat  itu.  Perjanjian  tersebut  menghasilkan  konstitusi  madinah sebagai  undang-undang  dasar  negara  madinah  yang  teruama  mengatur  kewajiban- kewajiban dan hak-hak warganegaranya. 4
Maka  untuk  menjamin  terlaksananya  hak-hak  asasi  tersebut,  manusia kemudian  berkumpul  dan  menyetujui  adanya  perjanjian  masyarakat  untuk membentuk satu kelompok terpadu yang disebut masyarakat dan negara. Masyarakat kemudian menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada masyarakat, menunjuk seorang  penguasa,  dan  memberikan  kewenangan  untuk  menjaga  dan  menjamin terlaksananya  hak-hak  asasi  manusia.  Namun,  dalam  menjalankan  tugasnya  ini, kekuasaan penguasa memiliki keterbatasan oleh hak-hak asasi tersebut, artinya dalam menjalankan  kekuasaannya  penguasa  tidak  boleh  melanggar  hak-hak  asasi.  Konsep negara  hukum  selanjutnya  muncul  sebagai  pelengkap  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh penguasa  tersebut,  sebagai  dasar  terhadap  pemberian  jaminan  hukum  dalam perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  tiap  anggota  masyarakat.    Menurut  Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Tata Negara Indonesia” menyebutkan bahwa ciri-ciri rechtsstaat adalah adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat  ketentuan  tertulis  tentang  hubungan  antara  penguasa  dan  rakyat,  adanya pembagian  kekuasaan  negara,  serta  diakui  dan  dilindunginya  hak-hak  kebebasan rakyat. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide sentral rechstaat adalah pengakuan
3 Soehino, Ilmu Negara, ( Yogyakarta: Liberty, 2005), h.108. 4 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini) , Jakarta : Kencan,  2008), h. 18.
dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  bertumpu  pada  prinsip kebebasan dan persamaan. 5
Selain itu, Stahl juga menyebutkan rumusan konsep negara hukum (rechtstaat) antara lain: 6 (a) Perlindungan hak-hak asasi manusia; (b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan    untuk  menjamin  hak-hak  itu;  (c)  Pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan; dan (d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Indonesia  secara  formil  sejak  tahun  1945  (UUD  pra  amandemen)  telah mendeklarasikan  diri  sebagai  negara  hukum  dan  dipertegas  lagi  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya  disebut  dengan  UUD  RI  1945) hasil  amandemen  dalam  pasal  1  ayat  3  yang  menetapkan:  “ Negara  Indonesia  dalah negara  hukum ”.  Sehingga,  dengan  memperhatikan  rumusan  konsep  negara  hukum Indonesia,  Ismail  Suny  mencatat  empat  syarat  negara  hukum  secara  formil  yang menjadi  kewajiban  Pemerintah  untuk  dilaksanakan,  Yaitu,  Hak  Asasi  Manusia, Pembagian  Kekuasaan,  Pemerintahan  berdasarkan  Undang-Undang  dan  Peradilan Administrasi. 7
Mengacu pada ketentuan konstitusi tersebut, pengakuan dan jaminan terhadap perlindungan  hak  asasi  masyarakat  Indonesia  ditegaskan  kembali  dalam  UUD  RI 1945  Pasal  28.  Pasal  28I  ayat  4  menegaskan  peranan  Pemerintah  dalam  kaitannya dengan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia.  Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa “perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. 8
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pemenuhan  HAM,  maka  diperlukan  adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara baik yang  ada  di  dalam  negeri  atau  yang  ada  di  luar  negeri  terutama  dalam  bidang pekerjaan yang layak.
Pekerjaan  mempunyai  makna  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia sehingga  setiap  orang  membutuhkan  pekerjaan.  Pekerjaan  dapat  dimaknai  sebagai sumber  penghasilan  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  bagi  dirinya  dan keluarganya.  Dapat  juga  dimaknai  sebagai  sarana  untuk  mengaktualisasikan  diri sehingga  seseorang  merasa  hidupnya  menjadi  lebih  berharga  baik  bagi  dirinya, keluarganya  maupun  lingkungannya.  Oleh  karena  itu  hak  atas  pekerjaan  merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. 9 Makna  dan  arti  pentingnya  pekerjaan  bagi  setiap  orang  tercermin  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  27  ayat  (2) menyatakan  bahwa  :  “setiap  Warga  Negara  Indonesia  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan  lowongan  kerja  di  dalam  negeri  menyebabkan  banyaknya  warga  negara Indonesia/TKI  mencari  pekerjaan  ke  luar  negeri.  Dari  tahun  ke  tahun  jumlah  mereka
5 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 74.
6 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),  h. 3.
7 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 120.
8 Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat 4.
9 Lihat penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 19
yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja  ke  luar  negeri dan besarnya  jumlah  TKI  yang sedang  bekerja  di  luar  negeri  di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah penggangguran di dalam  negeri  namun  mempunyai  pula  sisi  negatif  berupa  resiko  kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh  TKI  baik  selama  proses  keberangkatan,  selama  bekerja  di  luar  negeri  maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  TKI  sebagaimana  disebutkan  di  atas  dapat dihindari atau minimal dikurangi. 10
Dalam  setiap  pekerjaan,  maka  adanya  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak, dimana perjanjian tersebut merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada  pihak  yang  lainnya  untuk  melakukan  suatu  hal,  akibatnya  pihak-pihak  yang bersangkutan  terikat  oleh  isi  perjanjian  yang  mereka  adakan. 11 Sedangkan  perjanjian kerja  merupakan  perjanjian  yang  dibuat  antara  buruh  dengan  majikan,  dimana  buruh menyatakan  kesanggupannya  untuk  bekerja  kepada  majikan  dengan  menerima  upah dan  majikan  menyatakan  kesanggupannya  untuk  mempekerjakan  buruh  dengan membayar  upah. 12 secara  umum,  paling  tidak  isi  perjanjian  kerja  memuat  sebagai berikut  :  (a)  Macam  pekerjaan;  (b)  Lamanya  perjanjian  itu  berlaku;  (c)  Besarnya  upah uang sebulannya; (d) Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besarnya upah selama cuti itu; (e)  Jika  ada,  besarnya  bagian  dari  keuntungan  (tantieme)  dan  cara  menghitung keuntungan; (f) Jika ada, cara pemberian pensiun atau bentuk pemberian untuk hari tua lainnya. (g) Bentuk upah lainnya; dan (h) Tempat dimana buruh itu harus dikembalikan atas biaya majikan. 13
Selain itu, dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dinyatakan bahwa Hubungan kerja antara Pengguna  dan  TKI  terjadi  setelah  perjanjian  kerja  disepakati  dan  ditandatangani  oleh para  pihak.  Setiap  TKI  wajib  menandatangani  perjanjian  kerja  sebelum  TKI  yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  dalam perjanjian  kerja  sekurang-kurangnya  memuat  :  (a)  Nama  dan  alamat  Pengguna;  (b) Nama dan alamat TKI; (c) Jabatan atau jenis pekerjaan TKI; (d) Hak dan kewajiban para pihak;  (d)  Kondisi  dan  syarat  kerja  yang  meliputi  jam  kerja,  upah  dan  tata  cara pembayaran,  hak  cuti  dan  waktu  istirahat,  fasilitas  dan  jaminan  sosial;  dan  (e)  Jangka waktu perjanjian kerja.
Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang  untuk  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun.  Tujuan  dari  adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja  Indonesia  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  melakukan  perlindungan  melalui
10 Lihat penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
11 Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , ( Jakarta :  Raja Grafindo Persada, 2008), h. 36.
12 Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , ( Jakarta :  Raja Grafindo Persada, 2008), h. 37.
13 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 72.
regulasi  didalam  negeri  dan  melalui  perjanjian  yang  bersifat  G  to  G  dalam  bentuk perjanjian bilateral antar kedua negara.

## Asuransi  Tenaga  Kerja  Indonesia  Sebagai  Jaminan Sosial  Terhadap  Tenaga Kerja Indonesia
Asuransi  secara  terminologi  memiliki  pengertian  pertanggungan  atau perlindungan  atas suatu  objek  dari  ancaman  bahaya  yang  menimbulkan  kerugian. 14 Ini menunjukan bahwa asuransi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang  diberikan  oleh  salah  satu  pihak  kepada  pihak  lain.  Menurut  Jhon  H  Magee, dalam  bukunya  General  Insurance  yang  dikutip  oleh  Abbas  Salim,  bahwa  secara umum asuransi terbagi kedalam 2 bagian, yaitu Jaminan sosial dan asuransi sukarela (Voluntary  Insurance). 15 Jaminan  sosial  sebagai  wujud  dari  asuransi  wajib  yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib terdaftar sebagai asuransi  sosial.  Pada  asuransi  sukarela,  pada  hakikatnya  merupaka  asuransi komersial  dan  asuransi  pemerintah.  Asuransi  komersial  merupakan  asuransi  yang dikelola oleh pihak swasta dan asuransi pemerintah dikelola oleh pemerintah melalui BUMN. 16
Tenaga  kerja  Indonesia  yang  berkerja  tentu  membutuhkan  perogram  asuransi sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. berdasarkan  pasal 63 ayat 1  UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia,  dinyatakan  bahwa  untuk mendapat Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, maka sebagai salah satu syaratnya adalah tenaga  kerja  Indonesia  harus  ikut  serta  dalam  program  asuransi  tenaga  kerja Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  15  Permenakertrans  No.  07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi TKI, bahwa Premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  ditetapkan  sebesar  Rp.  400.000,-  (empat  ratus  ribu  rupiah)  yang  terdiri  dari:  (1) Premi asuransi TKI pra penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); (2) Premi  asuransi  TKI  masa  penempatan  sebesar  Rp.  300.000,-  (tiga  ratus  ribu rupiah);dan  (3)  Premi  asuransi  TKI  purna  penempatan  sebesar  Rp.  50.000,-  (lima puluh ribu rupiah).
Jenis  program  asuransi  TKI  meliputi:  (1)  Program  asuransi  TKI  pra penempatan; (2) Program asuransi TKI selama penempatan;dan (3) Program asuransi TKI  purna  penempatan.  Besarnya  premi  asuransi  TKI  sebagai  berikut:  (1) Perpanjangan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun,  sebesar  40%  dari besarnya  premi  asuransi  masa  penempatan;dan    (2)  Perpanjangan  perjanjian  kerja untuk  jangka  waktu  2  (dua)  tahun,  sebesar  80%  dari  besarnya  premi  asuransi  masa penempatan.
14 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 5.
15 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko , (Jakarta : Raja Grafindo, 2007),  h.. 2.
16 Berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No. 2 tahun 1992 Usaha Perasuransian, bahwa asuransi sosial harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 21
Dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja, premi asuransi TKI purna penempatan  tetap  berlaku.      Program  asuransi  TKI  pra  penempatan,  meliputi:  (1) Risiko  meninggal  dunia;  (2)  Risiko  sakit  dan  cacat;  (3)  risiko  kecelakaan;  (4)  Risiko gagal  berangkat  bukan  karena  kesalahan  calon  TKI;dan  (5)  Risiko  tindak  kekerasan fisik dan pemerkosaan / pelecehan seksual .
Program  asuransi  TKI  selama  penempatan,  meliputi:  (1)  Risiko  gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI; (2) Risiko meninggal dunia; (3) Risiko sakit dan cacat; (4) Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; (5) Risiko Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  secara  perseorangan  maupun  massal  sebelum  berakhirnya perjanjian  kerja;  (6)  Risiko  upah  tidak  dibayar;  (7)  Risiko  pemulangan  TKI bermasalah; (8) Risiko menghadapi masalah hukum;  (9) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual; (10) Risiko hilangnya akal budi;dan (11) Risiko yang  terjadi  dalam  hal  TKI  dipindahkan  ke  tempat  kerja/tempat  lain  yang  tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
Program  asuransi  TKI  purna  penempatan,  meliputi:  (1)  Risiko  kematian;  (2) Risiko  sakit;  (3)  risiko  kecelakaan;dan    (4)  Risiko  kerugian  atas  tindakan  pihak  lain selama  perjalanan  pulang  ke  daerah  asal,  seperti  risiko  tindak  kekerasan  fisik  dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.
Permenakertrans  Nomor  PER.07/MEN/V/2010  tentang  Asuransi  Tenaga Kerja  Indonesia,  dibatalkan  Mahkamah  Agung  (MA).  Setelah  pembatalan  oleh Mahkamah  Agung,  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  mengeluarkan Kepmenakertrans  yang  terdiri  dari  :  (a)  Kepmenakertrans  Nomor  212  tahun  2013 tentang  penetapan  Konsorsium  Asuransi  TKI  “JASINDO”  dengan  Ketua  PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) beserta anggotanya sebagai penyeleneggara program  Asuransi  TKI.;  (b)  Kepmenakertrans  Nomor  213  tahun  2013  tentang penetapan  Konsorsium  Asuransi  TKI  “ASTINDO”  dengan  Ketua  PT.  ASURANSI ADIRA DINAMIKA; (c) Kepmenakertrans Nomor 214 tahun 2013 tentang penetapan Konsorsium Asuransi TKI MITRA TKI” dengan Ketua PT. ASURANSI SINAR MAS. Keberadaan  asuransi  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  memberikan  dampak  positif  bagi perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bersifat  sistematis  dan  berbasis  kepada sistem  pengelolaan  manajemen  asuransi  yang  baik.  Amanat  UU  No.  39  Tahun  2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  yang  mengisyaratkan  bahwa  setiap tenaga kerja Indonesia harus memiliki asuransi,  ini  menunjukan bahwa sistem yang dibangun berdasarkan penanggulangan resiko.

## Tinjaun Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia
Pada  tahun  2006  di  Bali,  Indonesia  menyepakati  MoU  (Memorandum  of Understanding)  dengan  Malaysia  terkait  perlindungan  pekerja  rumah  tangga.  MoU ini  secara  spesifik  mengatur  perlindungan  pekerja  domestik  Indonesia  di  Malaysia. Indonesia  menghentikan  sementara  pengiriman  PRT  ke  Malaysia  pada  2009 menyusul sejumlah kasus penyiksaan terhadap TKI di sana. Setelah penghentian ini kedua  pihak  melakukan  berbagai  perundingan  untuk  memperbaiki  aspek perlindungan  pembantu  rumah  tangga.  MoU  sektor  pekerja  rumah  tangga ditandatangani  pada  2006  dan  berakhir  pada  13  Mei  2011,  namun  kedua  negara
sepakat  melakukan  perpanjangan  MoU  selama  satu  bulan.  Pertemuan  teknis Joint Working  Group akan  dilakukan  oleh  kedua  negara  setelah  penandatangan  MoU  ini. Soal  apakah  kesepakatan  baru  ini  akan  mencabut  moratorium  atau  penghentian sementara  pembantu  rumah  tangga  ke  Malaysia,  Suhartono  menjawab:  "Kita  belum sampai ke sana yang penting ada kesepakatan perlindungan terhadap domestic worker di Malaysia". 17
Perjanjian  bilateral  yang  dibuat  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Kerajaan Malaysia tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bersifat sementara, tentu akan  mengakibatkan  terjadinya  kelalaian  terhadap  perlindungan.  Akibat  dari kurangnya  perlindungan  hukum,  maka  terjadi  tingkat  kekerasan  terhadap  pekerja Indonesia di luar negara. Berikut ini data statistik yang dikeluarka oleh migrant care :

## Sumber : Migrant Care
Malaysia merupakan negara yang menempati kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia, bahkan mencapai 39%. Tingginya tingkat kekerasan terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia,  tentu  harus  mendapatkan  perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia terhadap prosedur penempatan tenaga. Pada hakikatnya,  sesuai  dengan  pasal  7  Undang-Undang  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan TKI,  dimana pemerintah berkewajiban: (1)  Menjamin terpenuhinya  hak-hak  calon  TKI/TKI,  baik  yang  berangkat  melalui  pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; (2) Mengawasi pelaksanaan penempatan  calon  TKI;  (3)  Membentuk  dan  mengembangkan  sistem  informasi penempatan calon TKI di luar negeri; (4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan  hak  dan  perlindungan  TKI  secara  optimal  di  negara  tujuan;  dan  (5) Memberikan  perlindungan  kepada  TKI  selama  masa  sebelum  pemberangkatan,  masa penempatan, dan masa purna penempatan.
17 Tenaga kerja Malaysia, dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia.shtml . diunduh pada tanggal 01 Maret 2013.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 23
Kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  merupakan  bagian  dari pemenuhan  hak-hak  dasar  konstitusional  warga  negara  yang  bekerja  di  luar  negeri. Pada sisi lain, tenaga kerja Indonesia  mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan  Pasal  8  dan  pasal  9,  bahwa    Setiap  calon  TKI/TKI  mempunyai  hak  dan kesempatan yang sama untuk: (a) Bekerja di luar negeri; (b) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; (c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; (d) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan  yang  dianutnya;  (e) Memperoleh  upah  sesuai  dengan  standar  upah  yang  berlaku  di  negara  tujuan;  (f) Memperoleh  hak,  kesempatan,  dan  perlakuan  yang  sama  yang  diperoleh  tenaga  kerja asing  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  negara  tujuan;  (g)
Memperoleh
jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta  pelanggaran  atas  hak-hak  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  selama  penempatan  di  luar  negeri;  (h)  Memperoleh  jaminan perlindungan  keselamatan  dan  keamanan  kepulangan  TKI  ke  tempat  asal;  (i) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Setiap  calon  TKl/TKI  mempunyai  kewajiban  untuk:  (a)  Mentaati  peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; (b) Mentaati dan melaksanakan  pekerjaannya  sesuai  dengan  perjanjian  kerja;  (c)  Membayar  biaya pelayanan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan;  dan  (d)  Memberitahukan  atau  melaporkan  kedatangan, keberadaan  dan  kepulangan  TKI  kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  negara tujuan.
Hak  dan  kewajiban  yang  dilindungi  oleh  Undang-undang  merupakan  bagian dari  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  hak  konstitusional  warga  negera. Keberadaan  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  yang  hanya  didasarkan  kepada perjanjian  kerja  yang  selama  ini  ada  antara  tenaga  kerja  Indonesia  dengan  agency pengerah  tenaga  kerja  Indonesia  yang  ada  di  Malaysia  tentu  tidak  memberikan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri,  ini  dapat terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya ketidak jelasan perjanjian yang dibuat.

## Penutup
Pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia  keluar  negeri  merupakan  upaya  negara untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  setiap  warga  negera  untuk mencapatkan pekrjaan sesuai dengan amanat konstitusi baik di dalam negeri maupun di  luar  negeri.  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar negeri melalui penempatan tenaga kerja Indonesia antara G to G, atau melalui swasta maka  membutuhkan  perangkat  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  tenaga kerja  Indonesia.  Keberadaan  UU  No.  39  Tahun  2004  Tentang  Perlindungan  dan Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  menjadi  landasan  yuridis  tenaga  kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah memberikan payung hukum bagi tenaga
kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  salah  satu  upaya  perlindungan  yang  diatur  dalam ketentuan tersebut adalah prosedur keberangkatan TKI mulai dari informasi sampai dengan  pemberangkatan.  Asuransi  tenaga  kerja  Indonesia  merupakan  bagian  dari proteksi  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia,  tetapi  pada  aspek  lain  masih  adanya permasalahan  yang  terjadi  terutama  berkaitan  dengan  teknis  yaitu  kalim  asuransi tenaga  kerja  Indonesia,  karena  selama  ini  asuransi  tenaga  kerja  Indonesia  dikelola oleh  swasta.  Selain  itu,  peran  serta  perwakilan-perwakilan  Indonesia  di  luar  negeri diperlukan untuk melakukan pemantuan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dan membantu menyelesaikan permasalahannya.

## Pustaka Acuan
Agus, Dede, Hukum Ketenagakerjaan , Serang :Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012. Azhary,  Muhammad  Tahir  , Negara  Hukum  (Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Jakarta : Kencana, 2008.
Asikin,  Zainal  ,  dkk,  Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan,  Jakarta  :    Raja  Grafindo Persada, 2008.
Fajar,    Mukti    FD  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Jogjakarta: Pustaka Pelajar,  2010. Huda, Ni’matul , Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Muhammad,  Abdul  Kadir, Hukum  Asuransi  Indonesia ,    Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2006.
Salim, Abbas , Asuransi dan Manajemen Resiko , Jakarta : Raja Grafindo, 2007.
Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta : Djambatan, 2003. Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2005. Tutik, Titik Triwulan, Pokok-pokok Hukum Tata Negara , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006. Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Undang-Undang : Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.