## Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM)

## Herlina Eka Shinta

## ABSTRAK
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) merupakan satu strategi  yang mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena sistemnya managed care , pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan pencegahan dan peningkatan tanpa melupakan pengobatan dan pemulihan, mengurangi bahaya moral dari semua pelaku JPKM, sesuai dengan budaya gotong royong masyarakat. Keuntungan bagi seluruh pelaku JPKM dengan syarat terjadi hubungan harmonis diantara pelaku JPKM.
Kata kunci : JPKM, managed care

## 1. PENDAHULUAN
Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  Indonesia  berada  pada peringkat 103 dari 191 negara (WHO, 2000;  UNDP,  2004)  IPM  ditentukan oleh  tiga indikator  yaitu pertama ,  indikator  kesehatan  yang  diukur   dari umur harapan hidup  (UHH), angka  kesakitan  serta  angka  kematian  ibu (AKI), kematian bayi dan anak bawah lima tahun (AKB), kedua , indikator pendidikan yang diukur dari angka melek huruf dan tingkat pendidikan serta ketiga adalah  indikator  ekonomi yang diukur  dari pendapatan perkapita.
Walaupun  telah  terjadi  penurunan  AKI  dan  AKB   serta  peningkatan UHH  namun  Indonesia  masih  jauh  tertinggal   bila dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya. Tingkat kesehatan masyarakat  diperburuk  oleh adanya  krisis  multidimensi;  khusus  dalam  bidang kesehatan antara lain terjadi transisi epidemiologis yang menyebabkan  Indonesia  mengalami ―beban ganda penyakit‖ atau double burden  of  diseases ,  yaitu  saat  masalah  penyakit  infeksi belum   hilang, sudah muncul masalah penyakit degeneratif  misalnya penyakit jantung yang memerlukan  biaya besar sementara dipiihak  lain, pembiayaan kesehatan masih  tetap merupakan masalah yang belum terselesaikan.
Ada  dua  masalah  pembiayaan  kesehatan  di  Indonesia  yang   merupakan isyu penting pada saat ini  dan sangat dirasakan akibatnya oleh masyarakat yaitu disatu pihak biaya kesehatan semakin mahal, pada pihak lain subsidi  pemerintah untuk  biaya  kesehatan  sangat  kecil   yaitu   hanya mencapai 2-3 %. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  dan menurut WHO (2000) merupakan salah satu Negara dengan anggaran kesehatan terkecil yaitu kurang dari 2% Gross Domestic Bruto (GDB) selain Somalia.  Dengan demikian sebagian  besar biaya kesehatan (70  %) ditanggung oleh masyarakat dan dari biaya tersebut 85 % dibayar secara langsung oleh  masyarakat dari kantong sendiri dan hanya sebagian kecil (sekitar 15 %) saja dibayar melalui asuransi. Akibatnya  masyarakat  harus menyediakan  dana  tunai apabila mereka  memerlukan  pemeliharaan  kesehatan dan  bagi  yang tidak mampu menyediakan dana tunai, mereka tidak akan akses atau mendapatkan pelayanan kesehatan.  Dampaknya  adalah  derajat kesehatan masyarakat semakin buruk, Sumber Daya Manusia yang dihasilkan sangat lemah, padahal keberhasilan pembangunan  suatu  Negara  sangat  ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan asset atau modal pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah tidak akan berarti apa-apa tanpa  SDM  yang sehat, handal, mandiri dan mampu bersaing di era global.
Dinegara maju khususnya Jerman, Inggris, Belanda,  Kanada,  Amerika dan beberapa    negara
di    Asia    misalnya  Jepang,   pembiayaan  melalui
asuransi merupakan jalan keluar dari masalah pembiayaan kesehatan yang ada. Dibanding dengan  negara  maju  lainnya,  asuransi  kesehatan  di  Amerika  Serikat boleh dikatakan kurang berhasil karena  hanya  mencakup  70% penduduk. Hal ini terjadi karena asuransi kesehatan yang dilaksanakan besrsifat komersial dan membuka peluang persaingan di antara berbagai perusahaan asuransi yang jumlahnya banyak. Sehingga partisipasi masyarakat terpecah- pecah. Akibatnya hukum jumlah besar tidak terpenuhi.
perorangan dirubah menjadi risiko kelompok dengan cara membayar sejumlah  uang  yang disebut premi kepada suatu badan penyelenggara (Bapel) sebagai pengganti biaya yang mungkin harus dikeluarkan untuk  pelayanan kesehatan  pada  saat  sakit.  Agar risiko dapat disebarkan  secara merata dan   luas maka jumlah peserta harus cukup banyak ( hukum jumlah besar ). Pembiayaan kesehatan melalui asuransi memberikan beberapa  keuntungan,  antara lain (1) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, (2) membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan uang  tunai  setiap  kali berobat,  (3) memungkinkan dapat diawasinya  biaya dan mutu pelayanan kesehatan  serta (4) menyediakan data kesehatan yang  diperlukan.
Peluang  untuk  menjalankan  pembiayaan   kesehatan   melalui   asuransi di Indonesia sebetulnya cukup besar  karena  jumlah  penduduk  yang  besar serta undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional yang sedang dalam proses. Hanya, diperlukan komitmen dari semua pihak khususnya pemerintah  baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaannya serta perlu diwaspadai beberapa kendala misalnya semakin  banyaknya  perusahaan    asuransi  asing
yang bergerak  di    Indonesia.  Keadaan ini,   diperburuk  dengan
kebiasaan    yang lebih  memilih  produk  asing  daripada  produk  nasional,  walaupun   dapat dimaklumi karena saat ini sedang  terjadi  krisis   kepercayaan   terhadap pemerintah kita.
Untuk   itu   diperlukan   sistem    asuransi    yang    sesuai    dengan  keadaan masyarakat Indonesia namun tetap mampu  menjaga mutu sekaligus mengendalikan  biaya  pelayanan  kesehatan.   Model   asuransi   yang  memenuhi kriteria tersebut dinamakan manage care, salah satu contohnya  adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat  (JPKM).

## 2. JENIS-JENIS ASURANSI
Ditinjau dari berbagai pendekatan, asuransi terbagi  dalam  berbagai  jenis, antara lain  berdasarkan  keikutsertaan   anggota,   asuransi   terbagi  menjadi asuransi kesehatan wajib dan sukarela, sedangkan jika ditinjau dari jumlah peserta yang ditanggung, terbagi menjadi asuransi kesehatan perorangandan asuransi kesehatan kelompok, selain itu berdasarkan sifatnya terbagi menjadi asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial.Pendapat masyarakat  yang selama  ini  menganggap ―gratis‖ terhadap  sesuatu  yang  berbau ―sosial‖ harus dihilangkan. Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai arti yang lebih mendalam, bukan ―sangat tergantung  terhadap  orang lain‖ tetapi ―saling bergantung  satu sama lain‖ sehingga terjadi suatu hubungan antar manusia yang harmonis seperti makna dari hablumminannas . Sejalan dengan itu, yang dimaksud  dengan  asuransi kesehatan sosial adalah asuransi yang sifatnya wajib bagi seluruh penduduk, premi dibayar berdasarkan persentase   pendapatan,  seluruh  peserta  mendapatkan paket pelayanan kesehatan yang sama dan bagi masyarakat tidak mampu, premi dibayar oleh negara. Dengan asuransi sosial, terjadi subsidi  silang yaitu  yang sehat menyumbang yang sakit, yang kaya menyumbang yang miskin, yang muda menyumbang yang tua, keluarga  kecil  menyumbang  keluarga besar. Di Jerman prinsip ini dikenal dengan nama prinsip   solidaritas.

## 3. PERKEMBANGAN ASURANSI  KESEHATAN DI INDONESIA
Sebetulnya asuransi kesehatan bukan barang baru  di  Indonesia.  Asuransi kesehatan dibentuk pertamakali berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.230 tahun 1968 yang dimulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penerima pensiun. Kemudian dikeluarkan tiga buah undang-undang yang berkaitan dengan asuransi kesehatan,  yaitu  pertama,  Undang-undang  No.2  Tahun  1992  dan  Pear  turan Pemerintah  (PP)  No.69  Tahun  192  yang  melandasi  PT  ASKES untuk memperluas kepesertaannya diluar  PNS  dan  penerima pensiun yang  disebut Asuransi Kesehatan Sukarela. Kedua Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial  Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)  dan  ketiga,  Undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 1992  pasal 1 dan pasal 66 tentang  JPKM.
Demikian besar harapan terhadap manfaat asuransi dalam penanggulangan masalah  pembiayaan  kesehatan  di  Indonesia,  dapat  dilihat dari pencanangan JPKM menjadi  salah  satu  strategi  pencapaian  Indonesia  sehat 2010. Selain itu, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan  undang-  undang untuk suatu model pembiayaan kesehatan yang  akan  diberlakukan secara Nasional dan sifatnya wajib yang dinamakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Dalam  rangka mendidik kemandirian dan agar masyarakat mampu bertanggung jawab terhadap diri  sendiri maupun keluarganya, maka image pelayanan kesehatan  gratis khususnya  bagi  masyarakat  miskin sebaiknya dihilangkan. Masyarakat yang tidak  mampu tetap harus dikenai kewajiban membayar  premi, hanya preminya dibayar oleh Negara. Dibeberapa tempat misalnya di Balikpapan, Palembang dan Jogya, dana subsidi  Bahan  Bakar Minyak bagi masyarakat miskin telah dicoba dikelola dengan memakai prinsip-prinsip  asuransi  dan  ternyata  hasilnya  sangat menggembirakan. Untuk  melaksanakan  hal  tersebut  pekerjaan   yang   terberat adalah  pemutihan  data  penduduk,  khususnya  penduduk  miskin  karena program hanya akan  berhasil apabila didasarkan pada data yang akurat.

## 4. PILIHAN JPKM
Untuk lebih memahami mengapa managed care yang salah satu contohnya JPKM dikatakan lebih tepat dibanding asuransi lainnya, kita perlu mengetahui cara-cara pembiayaan kesehatan sebelumnya, antara lain:
1. Cara pembiayaan dimulai dengan cara yang paling konvensional  yaitu  masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan  dengan  membayar Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) secara tunai dari  koceknya  langsung. Terjadi transaksi langsung antara dokter-pasien, pembayaran jasa dokter dilakukan secara langsung setelah tindakan yang lebih berorientasi kuratif. Tindakan sangat ditentukan oleh provider (pemberi pelayanan),  akibatnya  biaya cenderung naik dan tidak terjangkau oleh masyarakat.
2. Sistem asuransi ganti rugi, dalam sistem ini hubungan dokter-pasien masih  terjadi secara   langsung   namun   pasien   akan    mendapatkan   penggantian  dari Badan Penyelenggara (Bapel) untuk pembiayaan kesehatan yang dikeluarkannya.
3. Sistem  asuransi  dengan  tagihan provider ,   dengan   sistem   ini   terjadi  hubungan dokter-pasien  dengan  pembayaran  jasa dokter  oleh  pihak  ketiga yaitu   bapel asuransi.
4. Managed  care adalah    suatu   bentuk  asuransi  kesehatan   yang  disusun berdasarkan  jumlah  anggota  terdaftar  (kapitasi)  dengan  kontrol   mulai dari perencanaan pelayanan serta meliputi ketentuan : ada kontrak dengan PPK untuk pelayanan   yang   komprehensif,   penekanan    agar   peserta   tetap   sehat sehingga utilisasi berkurang, unit layanan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan  serta   ada  program   peningkatan   mutu pelayanan.    Pembayaran
jasa provider dilakukan dengan cara pembayaran dimuka ( pre-payment ) atau setelah pelayanan diberikan namun PPK tetap dapat mempertanggung-jawabkan baik biaya maupun kualitas  layanan.
JPKM  merupakan  salah  satu  bentuk  managed  care  yang  diterapkan di Indonesia saat ini. Ada empat pelaku JPKM, yaitu peserta, bapel, PPK dan Badan Pembina (Bapim). Pemerintah selaku Badan Pembina berperan sebagai regulator,  dan  berkewajiban  membayar   premi   bagi  masyarakat   yang   tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa masyarakat miskin dibiayai  negara. Sedangkan   bagi Pegawai  Negeri  Sipil (PNS),   pemerintah berkewajiban mensubsidi PNS karena merupakan  pemilik.

## 5. JPKM  SUATU STRATEGI
Kecenderungan    dimasa    depan,    yang    mana    pembiayaan kesehatan semakin  meningkat, JPKM merupakan salah  satu  pilihan  karena saling menguntungkan  bagi semua pelaku JPKM.  Adanya  perubahan  kebijakan pembiayaan kesehatan yang tercantum dalam  Sistem Kesehatan Nasional 2004 dan  Undang-Undang Jaminan    Sosial    Nasional     yang  sedang    dalam    proses, akan
mengokohkan         keberadaan        JPKM
sebagai salah satu embrio pembiayaan  kesehatan.  Walaupun  mungkin  nantinya akan ada perubahan nama atau berbagai aturan main, namun JPKM telah terbukti mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Strategi ini akan berhasil apabila dilaksanakan dengan sistem  asuransi kelompok karena akan memudahkan  peningkatan  jumlah  kepesertaan  sehingga sesuai dengan hukum jumlah besar serta adanya  komitmen  dan  tanggung jawab serta hubungan harmonis seluruh  pelaku  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat .

## Daftar Pustaka
Azwar Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Jakarta : Binarupa Aksara.
Basa. R. 2002. Social Health Insurance System in Phillipine . Executive meeting on Development of Social Health Insurance in Indonesia. Jakarta.
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI.  2001. Profil Perkembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2000. Jakarta : Direktorat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal  Kesehatan Masyarakat. Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI.
Departemen  Kesehatan   RI.   2000.   JPKM  :     Pembinaan,    Pengembangan dan Pendorongan JPKM. Jakarta.
HIAA Health Insurance Association of America, Part A. 1997. Fundamental of Health Insurance , Washington: The association.
Murti    Bhisma.    2000. Dasar-dasar    Asuransi    Kesehatan, Jakarta:  Kanisius.
Pongpingsut Yongudomsuk. 2002 . Thailand Health Insurance System ; Executive meeting on Development of Social Health Insurance in Indonesia. Jakarta.
Stierle F. 2002. Social Health Insurance, Concept – Advantages – Prerequisites . Executive   meeting   on   Development   of   Social   Health   Insurance  in  Indonesia.
Jakarta.
Sulastomo.   2002. Asuransi   Kesehatan  Sosial : Sebuah   Pilihan .    Jakarta:   PT RajaGrafindo Persada. 9.
Thabrany Hasbullah. 2003. Social Health Insurance  Implementation in Indonesia. Executive meeting on Development of  Social  Health  Insurance in  Indonesia.  Jakarta.
Thabrany Hasbullah. 2005. Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia . Ed. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
UNDP.   2004.   Human   Development   Report.   (Online)   http:// www.hdr.Undp.org/ Statistic/data/ Chy/Chy-f-idn.html .
World Health Organization. 2000. The World Health Report . Health Systems : Improving Performance. Geneva: WHO.
World Health Organization. 2005. Health Situation in the South-east Asia region , 1998-2000.  (online)  Available  from http://w3.whosea.org/  health_situt_98- 00/c4n14.htm: 4 (accessed 30 August 2005).