## STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH YANG TERKENA BENCANA ALAM
Reza Nur Amrin 1 , Anan Haji Imantaka 2 ,
Enny Tatagelo Narince Yanengga 3 , Gita Cahyani Maulida 4 1, 2, 3, 4 Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta Koresponden email: rezanuramrin@gmail.com
Naskah diterima: 17 Januari 2022; revisi: 13 Februari 2022; disetujui: 15 Februari 2022
Abstract : National Agency for Disaster Management noted that during 2020 there were 4,650 disasters in Indonesia.  The  other  effect  of  the  loss  of  lives  is  the  loss  of  property  owned,  including  land.  The  physical condition of land parcels can change, shift, and even be destroyed, which can invalidate legal certainty from ownership of land rights. This paper discusses the legal status of land rights affected by natural disasters. The research method used was a normative method with a legal science approach in solving land problems related to the status of land rights created due to disasters. The legal status of land rights affected by the earthquake is not abolished. This is because the land object still exists, it is necessary to reconstruct the boundaries to restore the field boundaries. In the case of an abrasion disaster, the legal status of the land is destroyed because the land is also destroyed. The power of a mortgage certificate whose object is destroyed due to a natural disaster is  null  and  void  by  law.  This  is  because  the  Deed  of  Allowing  Mortgage  as  the  basis  for  the  issuance  of  a mortgage certificate is null and void. After all, it does not meet the legal requirements of an agreement, namely a certain matter.
Keywords : Disaster, Legal Status, Land Rights, Abolition of Rights
Abstrak :  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  mencatat  selama  tahun  2020  telah terjadi bencana sebanyak 4.650 bencana di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan selain memakan korban jiwa adalah kerugian atas harta benda yang dimiliki, termasuk tanah. Kondisi fisik bidang tanah  dapat  berubah,  bergeser,  bahkan  musnah  yang  dapat  menjadikan  kepastian  hukum  dari kepemilikan hak atas tanah menjadi hapus. Tulisan ini membahas status hukum hak atas tanah yang terkena  bencana  alam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan ilmu  hukum  dalam  menyelesaikan  masalah  pertanahan  terkait  status  hak  atas  tanah  yang terdampak karena bencana. Status hukum hak atas tanah yang terkena bencana gempa bumi adalah tidak hapus. Hal ini karena objek tanah masih ada, tetapi perlu dilakukan rekonstruksi batas untuk mengembalikan  batas  bidang  tanah.  Pada  kasus  bencana  abrasi,  status  hukum  atas  tanah  adalah musnah karena tanah tersebut musnah pula. Kekuatan sertipikat hak tanggungan yang obyeknya musnah karena bencana alam adalah batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan Akta Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT)  sebagai  dasar  dari  penerbitan  sertipikat  hak  tanggungan  batal  demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu.
Kata Kunci : bencana, status hukum, hak atas tanah, hapusnya hak

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  menyebutkan  bahwa  bencana  adalah peristiwa atau rangkaiannya yang bersifat mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun
manusia  sehingga  menimbulkan  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,  tsunami,  gunung  meletus,  banjir,  kekeringan,  angin  topan,  dan  tanah  longsor. Sedangkan, bencana non alam diakibatkan oleh peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal  modernisasi,  epidemi,  dan  wabah  penyakit.  Selain  bencana  karena  faktor  alam dan/atau non alam, terdapat bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Bencana alam menjadi penyumbang korban jiwa terbesar. Tercatat berbagai bencana alam dimulai dari banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, kekeringan, gempa bumi, dan erupsi gunung api hadir di tahun 2020 sebanyak 4.650 bencana sebagai rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Dampak dari kerusakan bencana alam tersebut di antaranya tercatat 42.762 rumah dan 1.542 fasilitas umum rusak, mulai dari yang ringan hingga yang berat (BNPB, 2021). Kerusakan tidak hanya terjadi dari sisi bangunan dan fasilitas umum sebagai tempat berlindung makhluk hidup, tetapi juga berdampak kepada perubahan permukaan tanah.
Gempa bumi dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 menyebabkan mayoritas  bidang  tanah  tidak  dapat  di indentiﬁkasi  batas -batas  bidang  tanahnya  secara kadastral. Banyaknya gempa tersebut disebabkan Indonesia berada di daerah Cincin Api Pasifik  ( ring  of  fire )  sehingga  tidak  akan  lepas  dari  ancaman  gempa  bumi.  Direktorat Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana  Geologi  (DVMBG)  Departemen  Energi  dan  Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan wilayah di Indonesia yang rawan gempa dan tsunami, di antarannya: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah,  Yogyakarta,  Jawa  Timur,  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen  dan  Fak-Fak  di  Papua  serta  Balikpapan  (Kementerian  Pekerjaan  Umum,  2010). Bencana alam tersebut mengakibatkan perbedaan posisi secara lateral dengan nilai rata- rata  7,016  m  di  Kelurahan  Balaroa,  nilai  rata-rata  4,273  m  di  Kelurahan  Petobo,  dan  di Kelurahan  Talise  Valangguni  senilai  3,854  m  (Ratode et  al .,  2021).  Bencana  gempa  dan tsunami  di  Indonesia  di  Aceh  pada  tanggal  26  Desember  2004  memberikan  dampak bencana, sebagai berikut: 1) menghancurkan dan menghilangkan batas-batas persil tanah ataupun obyek-obyek lain yang dapat digunakan sebagai acuan keberadaan persil-persil; 2)  tenggelamnya  sejumlah  persil  tanah  terutama  di  area  pinggir  pantai  akibat  dari melimpahnya  air  laut  ke  daratan  dan  penurunan  tanah;  3)  deformasi  permukaan  bumi secara  horizontal  dan  vertikal  di  wilayah;  4)  hilangnya  surat-surat  bukti  hak  atas  tanah
yang disimpan oleh masyarakat di rumah, arsip di kantor pertanahan, dan sertipikat yang diagunkan di bank sebagai anggunan; dan 5) meninggalnya para pemilik hak atas tanah maupun ahli warisnya (Abidin et al ., 2005; Taqwaddin et al ., 2012).
Kondisi  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan  menyebabkan  memiliki banyaknya garis pantai. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 95.181 km serta merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mengelilingi pulau sebanyak 17.504  pulau  (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia,  2019).  Bencana yang dapat terjadi karena kondisi tersebut salah satunya adalah abrasi. Abrasi merupakan bentuk  bencana  alam  lain  yang  dapat  menimbulkan  permasalahan  serius  terkait pertanahan. Akibat dari adanya pengikisan tanah oleh air tersebut terutama yang terjadi di pinggiran  pantai  dapat  mengakibatkan  pemilik  hak  atas  tanah  kehilangan  hak  untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah dikarenakan tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya. Salah satu akibat dari adanya abrasi selama 15 tahun di Desa  Pantai  Bahagia,  Kecamatan  Muara  Gembong,  Kabupaten  Bekasi  adalah  puluhan rumah ditinggalkan oleh penghuninya sendiri karena terkikis oleh air (Susilo, 2019). Kasus lain  terjadi  di  pesisir  utara  Jawa,  sebut  saja  abrasi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Demak, khususnya Kecamatan Sayung selama 20 tahun terakhir diperkirakan telah terkena abrasi mencapai 2.116,54 ha yang menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 5,1 km dari garis pantai  sejak  tahun  1994 (Ondara,  2020). Hal  tersebut  membuat  abrasi  tersebut  membuat abrasi ini menjadi yang terbesar tidak hanya di kawasan pantai utara dan selatan Jawa saja, melainkan  terbesar  di  Indonesia.  Daerah  pesisir  tersebut  juga  terkena  banjir  rob  pada ketinggian  0,25  m,  terutama  di  Desa  Sriwulan,  Desa  Surodadi,  Desa  Bedono,  dan  Desa Timbulsloko. Hal tersebut memberi dampak berupa rusaknya salinitas air tanah, kerusakan bangunan  tempat  tinggal  dan  lahan  tambak,  kerusakan  kendaraan  atau  peralatan  kerja, hingga  kehilangan  lahan.  Bagian  pesisir  utara  Jawa  lainnya  juga  terjadi  di  Kabupaten Brebes. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, pada awal tahun 2020 abrasi telah terjadi abrasi mencapai kurang lebih 2.115 ha dengan rincian, sebagai berikut: 506,81 ha di Kecamatan Brebes; 626,15 ha di Kecamatan Wanasari; 1,98 ha di Kecamatan Bulakamba, 46,12 ha di Kecamatan Tanjung, dan 934,33 ha di Kecamatan Losari (Adam et al. , 2020).
Perubahan  batas  bidang-bidang  tanah  bahkan  musnahnya  tanah  tersebut  menjadi dampak  yang  serius  dari  adanya  bencana-bencana  tersebut.  Padahal  tanah  tersebut digunakan  sebagai  tempat  tinggal  dan  tempat  untuk  melakukan  kegiatan  pemenuhan hidup.  Kondisi  tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya  bencana  seperti  gempa  bumi  dan abrasi. Selain kondisi fisik tanah, terkadang bukti kepemilikan hak atas tanah bisa dapat
rusak bahkan hilang karena bencana apabila tidak diselamatkan. Apabila terdapat tanah yang  mengalami  kemusnahan,  sesuai  dengan  Pasal  27,  Pasal  34,  dan  Pasal  40  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) hak atas tanah tersebut menjadi hapus. Terjadinya bencana hingga  mengalami  kemusnahan  tanah  merupakan  sebuah  kejadian  yang  terjadi  di  luar kemampuan  manusia  dan  tidak  dapat  dihindarkan.  Oleh  karena  itu,  perlunya  jaminan kepastian  dan  perlindungan  status  hukum  hak  atas  tanah  bagi  pemilik  tanah  yang terdampak  suatu  peristiwa  bencana  karena  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  adanya bencana tidaklah sedikit.
Berdasarkan dari keresahan masyarakat mengenai status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai status hukum  hak  atas  tanah  yang  terkena  bencana.  Bidang  tanah  yang  terdampak  bencana dianggap  musnah  atau  tidak.  Atas  terjadinya  bencana  tersebut,  bagaimana  kepastian hukum  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  korban  bencana  di  beberapa  daerah terdampak?  Mengingat  kejelasan  status,  kepemilikan,  dan  lokasi  bidang  tanah  tersebut sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, seperti: menggerakkan kembali roda kehidupan, memulai proses penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif yaitu  berdasarkan  pada  sumber-sumber  kepustakaan  seperti  buku  dan  jurnal  serta peraturan  perundang-undangan  dan  kajian  kepustakaan.  Pendekatan  ilmu  hukum digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  pertanahan  terkait  status hak atas  tanah  yang terdampak karena bencana melalui. Peraturan perundang-undangan yang dikaji terlebih dahulu  adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  sebagai  aturan  awal  yang  menyebutkan  bahwa salah satu penyebab dari hapusnya hak atas tanah adalah musnahnya tanah. Kemudian dilanjutkan  aturan-aturan  turunannya  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya untuk dilakukan analisis terkait kondisi kerusakan dari kebencanaan terkait status hak atas tanah untuk dianggap musnah atau tidaknya suatu hak atas tanah.
Lingkup bencana alam yang dipilih dalam penelitian ini adalah abrasi dan gempa bumi (termasuk tsunami dan likuifaksi) karena bencana tersebut merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Mengingat kondisi Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang  kedua  di  dunia  setelah  Kanada  sehingga  berpotensi  terjadinya  abrasi  serta Indonesia  terletak  di  sepanjang  jalur  seismik  yaitu  Cincin  Api  Pasifik  sehingga  potensi gempa bumi sangat besar.

## C. Status Hukum Hak Atas Tanah dengan Objek Tanah Terkena Gempa Bumi
Gempa bumi adalah suatu peristiwa berguncangnya bumi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan (Yanuarto et  al .,  2019).  Bencana  gempa  bumi  bersifat  merusak,  dapat  terjadi  setiap  saat,  dan berlangsung  dalam  waktu  singkat  sehingga  dapat  menghancurkan  bangunan,  jalan, jembatan,  dan  sebagainya  dalam  sekejap.  Terjadinya  gempa  bumi  dapat mengakibatkan efek  sekunder  berupa  proses  non  tektonik  di  permukaan  yang  berhubungan  langsung dengan  gempa  bumi.  Likuifaksi  merupakah  salah  satu  efek  sekunder  dari  gempa  bumi yaitu  sebuah  fenomena  pencairan  tanah  akibat  beban  gempa  (beban  siklik).  September 2018,  Indonesia  kembali  berduka  dengan  terjadinya  gempa  semacam  ini  di  Sulawesi Tengah.  Penyebab  rentetan  bencana  tersebut  karena  terdapat  pergerakan  tektonik  pada Patahan  Palu  Korro.  Akibat  dari  bencana  ini  di  dua  kelurahan  yaitu  Kelurahan  Balaroa sekitar  34,5  ha  dan  keliling  2,5  km,  sedangkan  di  Kelurahan  Petobo  sekitar  158  ha  dan keliling 6,58 km (Tim Pusat Studi Gempa Nasional, 2018).
Dampak  gempa  bumi  dan  likuifaksi  tersebut  adanya  deformasi  pada  perubahan bentuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Kondisi fisik bidang  tanah  pada  zona  gempa  bumi  dan  likuifaksi  yang  dipengaruhi  oleh  arah  aliran (pergeseran  tanah)  ketika  gempa  bumi  dan  likuifaksi  terjadi  di  Palu,  sebagai  berikut:  1) bidang  tanah  tetap,  yaitu  bidang-bidang  tanah  yang  posisi,  bentuk,  dan  sisi  bidang tanahnya  diasumsikan  tidak  berubah  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  gempa  bumi  dan likuifaksi; 2) bidang tanah berubah sisi, yaitu pergeseran beberapa titik batas bidang tanah yang  berakibat  pada  perubahan  bentuk  bidang  tanah;  3)  bidang  tanah  bergeser,  yaitu bidang-bidang tanah yang mengalami perubahan atau pergeseran secara menyeluruh; dan 4) bidang tanah tidak teridentiﬁkasi, yaitu bidang -bidang tanah yang titik batasnya sudah tidak dapat diidentiﬁkasi kembali karena perubahan struktur dan kondisi geograﬁ tan ah. Sedangkan,  kondisi  pada  zona  gempa  bumi  menunjukkan  adanya  pergeseran  bidang- bidang tanah bersama dengan bangunan di atasnya yang dapat mengakibatkan munculnya ruang (bidang) baru tanpa klaim pemilik atau tanah timbul (Ratode et al ., 2021).
Efek  lain  akibat  adanya  gempa  bumi  adalah  tsunami.  Hal  tersebut  apabila  gempa bumi  terjadi  di  dasar  laut  sehingga  mengakibatkan  gelombang  air  besar.  Seperti  halnya pada  tahun  2004,  bencana  alam  gempa  bumi  dan  tsunami  terjadi  di  Aceh.  Salah  satu permasalahan  yang  terjadi  pasca  bencana  alam  tersebut  adalah  rusak  dan  hilangnya sertipikat  hak  atas  tanah  disertai  dengan  hancurnya  batas-batas  tanah.  Hal  tersebut berdampak  terhadap  sulitnya  korban  bencana  alam  tsunami  Aceh  memperoleh  jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak kepemilikan atas tanah.
Status  tanah  yang  disebabkan  oleh  bencana  gempa  bumi  tidak  dianggap  sebagai tanah musnah. Kondisi tanah mengalami perubahan posisi serta batas-batas bidang tanah di  atas  permukaan  tanah.  Para  pemegang  hak  atas  tanah  masih  memiliki  hak-hak  atas tanahnya  dan  mereka  bisa  menggunakan  hak-hak  tersebut.  Bentuk  perlindungan  status hukum hak atas tanah akibat terjadinya bencana gempa bumi dan likuifaksi di antaranya adalah  inventarisasi  subjek  dan  objek  kepemilikan  bidang  tanah  yang  terkena  dampak, rekonstruksi batas bidang tanah, sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis PMNA 3/1997, menyelenggarakan  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  hunian  tetap  bagi korban  likuifaksi,  gempa  bumi,  dan  tsunami  serta  perlu  dilakukannya  perubahan  tata ruang wilayah Kota Palu dengan pola mitigasi bencana (Ellisa, 2019; Lestari, 2021; Ratode et al ., 2021).
Contoh lain pada kejadian gempa bumi dan tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban serta hilangnya batas-batas persil tanah. Mengingat kejelasan status, kepemilikan dan lokasi persil tanah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kembali roda kehidupan, memulai proses penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur, maka perekonstruksian batas  persil  tanah  di  Aceh  perlu  dilaksanakan  secara  cepat,  akurat,  dan  disepakati  oleh komunitas di kawasan keberadaan persil yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan kombinasi informasi dari pemilik tanah, ahli waris ataupun pemuka masyarakat, informasi sertipikat tanah dari BPN, informasi data geometrik persil PBB dan BPHTB, dan citra satelit beresolusi tinggi (Abidin et al ., 2005; Ellisa, 2019). Adanya kegiatan- kegiatan  pasca  bencana  tersebut  merupakan  bentuk  upaya  perlindungan  hukum  yang diberikan pemerintah terhadap korban bencana alam tsunami Aceh terkait perlindungan hukum hak atas tanah pasca tsunami Aceh. Kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah terkait perlindungan hukum hak atas tanah, yaitu pelaksanaan pendaftaran ulang secara sistematis  berbasis  masyarakat  melalui  program  RALAS  ( Reconstruction  of  Aceh  Land Administration System ) yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah  yang  ada  di  wilayah  suatu  desa  atau  kelurahan  yang  merupakan  lokasi  bencana tsunami di Aceh (Yulianti, 2013). Kegiatan identifikasi pemilikan hak atas tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi, pemberian Hak Waris dan Perwalian ditetapkan dengan musyawarah oleh keputusan Hakim Mahkamah Syariah.  Pemberian  Hak  Waris  dan  Perwalian  Anak  di  bawah  umur  dengan  pengisian formulir  Kesepakatan  Pewarisan  dan  Kesepakatan  Perwalian  dengan  penetapan  Hakim Mahkamah Syariah (Sari, 2006).
Rekonstruksi dan rehabilitasi bencana gempa bumi dapat dikaitkan dengan kegiatan reforma agraria agar terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah  (P4T)  dan  ruang  sesuai  rencana  tata  ruang  serta  usaha  penyediaan  tanah  untuk kepentingan  umum  sebagai  perwujudan  untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan pemeliharaan  sumber  daya  alam  melalui  pelibatan  partisipasi  aktif  masyarakat  yaitu Konsolidasi  Tanah  yang  diimplementasikan  dalam  PMNA/Ka.  BPN  No.  12  Tahun  2019. Hal tersebut dapat menjadi wajib sebagai upaya dalam penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis. Dalam hal ini, bencana yang dimaksud adalah  bencana  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  batas  bidang  tanah, tanah  musnah,  perubahan  struktur  P4T  sehingga  perlu  dilakukannya  penataan  kembali dan/atau relokasi.

## D. Status Hukum Hak Atas Tanah dengan Objek Tanah Terkena Abrasi
Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 disebutkan tanah yang  sudah  berubah  dari  bentuk  asalnya  karena  peristiwa  alam  dan  tidak  dapat diidentifikasi  lagi  sehingga  tidak  dapat  difungsikan,  digunakan,  dan  dimanfaatkan sebagaimana  mestinya,  dinyatakan  sebagai  tanah  musnah  melalui  penetapan  tanah musnah dengan tahapan yaitu identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian. Peristiwa alam yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  tanah  musnah  adalah  abrasi.  Abrasi  (erosi  pantai) adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.  Hal  tersebut  dipicu  oleh  terganggunya  keseimbangan  alam  daerah  pantai tersebut yang disebabkan oleh gejala alami maupun manusia. Rentannya wilayah pesisir terhadap  degradasi  lingkungan  seperti  kerusakan  habitat,  pencemaran  lingkungan, eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  berlebihan,  konversi  kawasan  lindung  menjadi pembangunan, bencana alam, dan abrasi pantai. Perubahan garis pantai dan pengikisan tanah menjadi salah satu dampak dari hal tersebut. Kondisi tanah pada kasus abrasi adalah musnah karena sudah ditutupi oleh air laut. Hal tersebut dapat menyebabkan penguasaan tanah tersebut kembali menjadi milik pemerintah.
Perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu  perlindungan  hukum preventif  digunakan  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya  sengketa  terhadap  suatu permasalahan dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan adanya sengketa setelah suatu permasalahan tersebut timbul (Hadjon, 1987). Oleh karena itu, perlu dilihat kembali peran pemerintah dalam mencegah terjadinya abrasi. Sebagai contoh, pada kasus  abrasi  di  Kabupaten  Brebes,  pemerintah  berusaha  melakukan  perlindungan preventif  berupa  meniadakan  penggalian  pasir  pantai,  membuat  media  atau  saraba pemecah  ombak  oleh  beton,  penanaman  kembali  hutan  mangrove,  dan  pelestarian terumbu karang. Pemerintah tidak sepenuhnya dianggap bersalah karena telah melakukan
tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan apabila terjadi bencana. Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hapusnya hak atas tanah karena tanahnya  musnah.  Hal  tersebut  karena  sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  27  UUPA  huruf  b tentang hapusnya hak atas tanah, tanah yang musnah berarti tanahnya hapus. Pengaturan ini jelas bahwa tidak ada perlindungan mengenai tanah yang telah hilang akibat fenomena alam yang terjadi. Negara tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kehilangan tanahnya karena abrasi di pinggir pantai.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah  daerah  wajib  menjadi  penanggung  jawab  dalam  rangka  penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dengan adanya tindakan preventif oleh pemerintah ia tidak  bisa  dianggap  melanggar  hukum  dan  tidak  bertanggung  jawab.  Pemerintah  tidak memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  apabila  sudah  terjadi  hilangnya  tanah karena fenomena alam. Hal-hal yang diatur di dalam undang-undang hanya memberikan perlindungan  sebatas  upaya-upaya  preventif,  tetapi  tidak  memiliki  jaminan  pasti  di kemudian  hari  jika  upaya  yang  telah  dilakukan  mengalami  kegagalan  dalam perjalanannya.  Hilangnya  tanah  karena  faktor  alam,  seperti  abrasi  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  terhadap  negara,  kecuali  apabila  pemerintah  terbukti  tidak melakukan upaya-upaya pencegahan. Apabila masyarakat merasa upaya-upaya tindakan pencegahan  tersebut  kurang  tepat  dalam  mencegah  abrasi  maka  masyarakat  setempat dapat mengajukan gugatan Class Action melalui Pengadilan Negeri setempat (Adam et al ., 2020).
Sebelum tanah musnah dicatat administrasinya, pemegang hak diberikan prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah atau pihak lain melalui bantuan dana kerohiman, kemudian berdasarkan sosialisasi yang dipaparkan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran  Tanah  mengenai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021,  tahapan- tahapan pelaksanaan kegiatan penegasan tanah musnah perlu dilakukan, sebagai berikut: 1)  Bupati/Walikota  membentuk  Tim  Peneliti,  yang  terdiri  dari:  Asisten  Bupati/Walikota yang membidangi pemerintahan dan pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan selaku Wakil Ketua  Tanah  Musnah,  unsur  dari  instansi  yang  membidangi  Kelautan  dan  Perikanan, unsur dari Badan Informasi Geospasial, unsur dari Balai Sumber Daya Air (Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat),  unsur  dari  Lembaga  Akademisi,  Camat, Lurah/Kepala Desa, instansi lain apabila diperlukan, dan Pejabat Kantor Pertanahan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan; 2) identifikasi dan inventarisasi; 3) penelitian dan pengkajian;  pengumuman  dan  pemanggilan;  rekonstruksi  dan  reklamasi  (dana
kerohiman);  penegasan  tanah  musnah;  dan  mengadministrasikan  tanah  musnah. Kemudian dilakukan pendaftaran sesuai Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku  tanah  dan  surat  ukur  serta  memusnahkan  sertifikat  hak  yang  bersangkutan, berdasarkan  data  dalam  buku  tanah,  salinan  surat  keputusan  Pejabat  yang  berwenang mengenai  hak  yang  bersangkutan  telah  dibatalkan/dicabut,  dan  akta  yang  menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya serta apabila tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dilakukan pencatatan pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

## E. Status Hukum Hak Tanggungan dengan Objek Tanah Musnah
Musnahnya obyek jaminan hak tanggungan dikarenakan keadaan force majeure atau overmacht tidak  diatur  secara  tegas  dalam  ketentuan Undang-Undang Hak  Tanggungan. Kekuatan sertipikat hak tanggungan yang obyeknya musnah karena bencana alam adalah batal  demi  hukum.  Hal  tersebut  disebabkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT) sebagai dasar dari penerbitan sertipikat hak tanggungan batal demi hukum karena tidak memenuhi  syarat  sah  suatu  perjanjian  yaitu  suatu  hal  tertentu  sesuai  Pasal  1320  KUH Perdata. Benda (objek) hak tanggungan dalam APHT telah musnah terkena bencana alam sehingga kekuatan mengikat serta eksekutorial sertipikat hak tanggungan yang obyeknya musnah  karena  bencana  alam  menjadi  hapus.  Maka,  hapusnya  hak  atas  tanah mengakibatkan hak tanggungan menjadi hapus atau hilang pula (Tarigan, 2015; Jaya et al ., 2017; Khasanah & Alfons, 2021).
Perlindungan  hukum  preventif  (pencegahan)  bagi  kreditur  dan  debitur  dilakukan dengan  mengasuransikan  obyek  yang  dijadikan  jaminan.  Perlindungan  hukum  represif (pasca  terjadi)  untuk  kreditur  adalah  dengan  cara  pembayaran  klaim  asuransi  kepada kreditur  atas  musnahnya  obyek  hak  tanggungan  yang  menjadi  jaminan  debitur. Perlindungan represif untuk debitur adalah dengan pembayaran sisa uang klaim setelah dikurangi dengan kredit debitur pada kreditur, apabila uang klaim tersebut tersisa uang klaim tersebut dapat diberikan kepada debitur, selain itu perlindungan represif yang dapat diberikan  kepada  debitur  adalah  dengan  melakukan  restrukturisasi  terhadap  fasilitas kredit yang dimiliki debitur (Azis, 2019; Khasanah & Alfons, 2021).

## F. Kesimpulan
Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dapat berpotensi terjadinya abrasi serta letaknya
yang berada di sepanjang jalur seismik yaitu Cincin Api Pasifik dapat pula berpotensi besar terjadi gempa bumi. Banyaknya bencana sering menimbulkan banyak korban dan kerugian materil termasuk kepastian dari status hukum hak atas tanah. Kepastian hukum terhadap kepemilikan  hak  atas  tanah  korban  bencana  di  beberapa  daerah  terdampak  dapat dibedakan menurut dampak yang ditimbulkan, sebagai berikut:
1. Status hukum hak atas tanah yang terkena bencana gempa bumi adalah tidak hapus. Hal  ini  karena  objek  tanah  masih  ada,  tetapi  perlu  dilakukan  rekonstruksi  batas untuk mengembalikan batas bidang tanah. Solusi lain adalah merelokasi tempat dari kawasan  bencana  menuju  kawasan  yang  lebih  aman  dari  bencana  gempa  bumi melalui  konsolidasi  tanah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  bantuan partisipatif masyarakat;
2. Status hukum hak atas tanah yang terkena abrasi adalah musnah karena tanah yang dilekati  hak  atas  tanah  tersebut  musnah  pula.  Negara  tidak  dapat  memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah. Berdasarkan UUPA mengenai hapusnya  hak  atas  tanah,  salah  satu  penyebabnya  adalah  musnahnya  tanah.  Oleh sebab  itu,  hilangnya  tanah  karena  faktor  alam,  seperti  abrasi  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  terhadap  negara,  terkecuali  jika  pemerintah  terbukti  tidak melakukan upaya-upaya pencegahan yang semestinya; dan
3. Kekuatan sertipikat hak tanggungan yang obyeknya musnah karena bencana alam adalah  batal  demi  hukum  karena  disebabkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT) sebagai dasar dari penerbitan sertipikat hak tanggungan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu.

## Daftar Pustaka
Abidin, H. Z., Meilano, I., Heryani, E., Budiwibowo, A., Bachri, S., Rommel, E., & Yanto, B.
A. (2005). Rekonstruksi Batas Persil Tanah di Aceh Pasca Tsunami: Beberapa Aspek dan Permasalahannya. Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan, 1 (2), 1-10.
Adam, C. K., Walpa, J. A., & Octavia, V. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia  Terhadap  Hilangnya  Hak  Atas  Tanah  Milik  Warga  Masyarakat  Yang Terkena Abrasi di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Cepalo, 4 (2), 129-142. Azis, F. (2019). Upaya Hukum Atas Hilangnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Mangkang Wetan Kota Semarang (Skripsi S1). Universitas Semarang. Semarang.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2021,  Juli). Bencana  Indonesia  2020:  Sebaran Kejadian Bencana Alam Tanggal 1 Januari - 31 Desember 2020 . Diakses tanggal 16 Januari 2022 dari https://gis.bnpb.go.id/ .
Ellisa, D. A. (2019). Status Hak Atas Tanah Pasca Likuifaksi di Kota Palu (Tesis S2). Universitas Airlangga, Surabaya.
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara . Surabaya: Bina Ilmu.
Jaya,  I.  G.  P.,  Utama,  I.  M.  A.,  &  Westra,  I.  K.  (2017).  Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2 , 277-285.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  (2019,  Agustus). Laut  Masa Depan  Bangsa,  Mari  Jaga  Bersama .  Diakses  tanggal  16  Januari  2022  dari https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama . Kementerian Pekerjaan Umum. (2010, Juli). Peta Zonasi Gempa Indonesia . Diakses tanggal 13 Februari 2022 dari https://eppid.pu.go.id .
Khasanah, D. D., & Alfons. (2021). Analisis Yuridis Akibat dari Musnahnya Obyek Jaminan yang Dilekati Hak Tanggungan Karena Bencana Alam. Widya Bhumi, 1 (2), 149-159.
Lestari,  N.  (2021).  Status  Hak  Atas  Tanah  Pasca  Bencana  Likuifaksi  dan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Di Kota Palu. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5 (1), 160-172.
Ondara, K. (2020, Februari). Laju Perubahan Garis Pantai Kecamatan Sayung, Demak – Jawa Tengah 2008-2018 . Diakses tanggal 16 Januari 2022 dari
https://lrsdkp.litbang.kkp.go.id/kabar-terbaru/47-artikel/artikel-litbang-2020/570- laju-perubahan-garis-pantai-kecamatan-sayung-demak-jawa-tengah-2008-2018 .
Ratode,  H.  K.,  Nugroho,  T.,  &  Sufyandi,  Y.  (2021).  Analisis  Perubahan  Bidang  Tanah Terdaftar Akibat Gempabumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018. Jurnal Tunas Agraria, 4 (1), 82-94.
Sari, F. (2006). Tata Laksana Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pasca Gempa dan Tsunami di Kecamatan  Meuraxa:  Suatu  Penelitian  di  Kota  Banda  Aceh (Tesis  S2).  Universitas Sumatera Utara, Medan.
Susilo, T. (2019, Desember). Duh! Abrasi 15 Tahun Buat Kampung di Bekasi ini Ditinggalkan . Diakses tanggal 16 Januari 2022 dari
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191210100126-7-121758/duh-abrasi-15- tahun-buat-kampung-di-bekasi-ini-ditinggalkan .
Taqwaddin, Tripa, S., Ansari, M. I., & Mansur, T. M. (2012). Penyelesaian Tanah Korban Tsunami  yang  Tidak  Ada  dan/atau  Tidak  Diketahui  Ahli  Warisnya. Jurnal  Media Hukum, 19 (2), 251-263.

## 76 Reza Nur Amrin., at al
Tarigan,  D.  (2015).  Kewajiban  Debitur  untuk  Mengasuransikan  Barang  Agunan  dengan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit di Bank Pemerintah dan Swasta. Premise Law Journal, 3 , 1-20.
Tim  Pusat  Studi  Gempa  Nasional.  (2018). Kajian  Gempa  Palu  Provinsi  Sulawesi  Tengah  28 September  2018  (M7.4) .  Bandung:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Perumahan dan  Permukiman,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan,  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Yanuarto,  T.,  Pinuji  S.,  Utomo  A.  C.,  &  Satrio,  I.  T.  (2019). Buku  Saku:  Tanggap  Tangkas Tangguh Bencana . Jakarta: Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.
Yulianti, D. E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Musnahnya Hak Kepemilikan Atas Tanah Akibat Bencana Alam Tsunami di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Skripsi  S1).  Universitas  Padjajaran, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah