Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 Hal  435 - 452

## KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

## Lomba Sultan
UIN Alauddin Makassar ( l_sultan1956@yahoo.co.id )

## Abstrak
Konteks ketatanegaraan Islam mengenal tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif (sulthah tanfiziyah), kekuasaan legislatif (sulthah tasyri`iyah), dan kekuasaan kehakiman (sulthah qadha`iyah). Pada masa Rasullah ketiganya menyatu pada satu wilayah kekuasaan, namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan kehakiman mulai terpisah disebabkan wilayah Islam telah meluas keluar semenanjung Arabiah. Selanjutnya pada masa Umar bin Abdul Azis, kekuasaan kehakiman—terutama wilayah al-hisbah dan al-mazalim betul- betul dapat ditegakkan dengan baik sesuai rasa keadilan masyarakat. Hal itu terjadi karena penegakan hukum dilakukan tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya. Jika dua wilayah dapat pula diterapkan di Indonesia, selain lembaga peradilan yang telah ada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka carut marut penegakan hukum dan keadilan dapat teratasi sesuai harapan masyarakat.
Islamic constitution context recognizes three agencies of state power, namely : the executive power ( sulthah tanfiziyah ), the legislative power ( sulthah tasyri ` iyah), and the judicial power ( sulthah qadha ` iyah ). During the Rasulullah periods , all three agencies concetrated on one region of power ; but during the Khalifah Umar Bin Khattab , the judicial power begin separate caused the Islamic region extends out Arabiah peninsula . Furthermore during the Umar bin Abdul Aziz regime , judicial power especially al -hisbah and al -mazalim can really be enforced in accordance with good public sense of justice . It happened because the law enforcement wer implemented without any selective with each other . Therefore, if the two kind of agencies can also be applied in Indonesia , besides the existing judicial institutions under the Supreme Court that the General Court , the Religious Courts , Military Justice , and State Administrative Court , then the problem of law enforcement and justice can be resolved according to expectations of society.
Kata Kunci : Ketatanegaraan Islam , Kehakiman, Kekuasaan Negara,
Penegakan Hukum

## Lomba Sultan
Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo

## A. Pendahuluan
Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif ( Sulthah Tanfiziyah ), kekuasaan legislatif ( Sulthah Tasyri`iyah ), dan kekua- saan kehakiman ( Sulthah qadha`iyah ). Ketiga badan kekuasaan Negara tersebut belum terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tetapi cenderung masih berada pada satu kekuasaan pemerintah. 1 Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan kekuasaan peradilan sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam.
Guna melihat secara jelas sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, maka bisa dilihat awal munculnya istilah peradilan, yakni sejak masa Rasulullah saw., sampai pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Periode pertama, Rasulullah di samping sebagai kepala negara—juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejewantahan dari suku-suku bangsa Arab, dan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Itulah sebabnya, dalam Piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi—yang berarti pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan sulthah qadha`iyah -pun semuanya tertumpu pada satu kekuasaan, dan nanti setelah wilayah kekuasaan Islam meluas, barulah mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Misalnya, Muaz bin Jabal diutus ke Yaman sebagai gubernur— sekaligus juga sebagai hakim. Rasulullah juga selalu menunjuk sahabat untuk menggantikannya di Madinah bila beliau bertugas keluar memimpin pasukan. Namun karena sifatnya masih sederhana, tugas kehakiman itu belum dilakukan di gedung pengadilan tersendiri, melainkan dilaksanakan di masjid, dan bahkan di teras rumah.
1 Lihat, Rifyal Ka’bah. Penegakan Syariat Islam di Indonesia , (Jakarta: Pen.
Khairul Bayan, 2004), h. 5.
Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga—yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya, tetapi bersatu di bawah satu kekuasaan umum. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya lembaga pelaksana hukum ( Nizam al-Qadha `), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum ( Nizham al-Mazhalim ). 2
Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat. Meskipun kedua dinasti tersebut berbeda penggunaan peristilahan untuk pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya sama-sama memiliki tiga badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni Wilayah al-Qadha`, Wilayah al-Hisbah , dan Wilayah al-Mazhalim . Bahkan pada Dinasti Mamluk terdapat satu pelaksana kekuasaan kehakiman lagi, yakni Mahkamah Militer ( Mahkamah al- Asykariyah ), dan kesemua lembaga tersebut berada di bawah naungan al-Qadhi al-Qudha `-semacam Mahkamah Agung di Indonesia yang membawahi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer
Berdasarkan pelaksana kekuasaan kehakiman yang dikemukakan di atas, ternyata dapat menciptakan rasa keten- teraman, kedamaian, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama pelaksanaan wilayah al-Hisbah dan wilayah al-Mazhalim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Hal itu terjadi, karena pada masa tersebut betul-betul penegakan hukum dan keadilan dapat ditegakkan tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya, sesuai ketentuan-ketentuan hukum Islam. Padahal, pada masa pemerintahan khalifah Bani Umayyah sebelumnya— masyarakat sangat merasakan perlakuan hukum yang tidak adil, karena jika ada keluarga penguasa tersangkut hukum, maka sulit tersentuh dengannya. Itu sebabnya, penguasa pada waktu itu berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, jika wilayah al-Hisbah dan wilayah al-Mazhalim dapat
2 Lihat Jaenal Arifin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia , (Cet. 1; Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), h. 170.

## Lomba Sultan
dimasukkan sebagai institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung, atau peradilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Umum, maka penegakan hukum dan keadilan bisa mengatasi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Namun yang yang menjadi masalah adalah bagaimana kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam dapat diterapkan pada kekuasaan Kehakiman di Indonesia? Tentunya di sini memerlukan penelitian dan kajian- kajian pustaka ( library research) untuk mendapatkan data-data sesuai obyek penelitian. Tentunya, di sini perlu pendekatan- pendekatan, yaitu (1) Pendekatan historis, yaitu menelusuri praktik penegakan hukum dan keadilan dalam sejarah ketatanegaraan Islam, (2) Pendekatan sosiologis, yakni menelusuri bagaimana realitas masyarakat Indonesia yang betul-betul ingin merasakan penegakan hukum secara adil tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya, (3) Pendekatan syar`iy , yaitu melakukan pengkajian dengan melihat sumber-sumber hukum Islam dalam penegakan hukum, (4) Pendekatan yuridis, yaitu mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian sebagai rujukan dalam penegakan hukum dan kan kemungkinan penerapan wilayah al-Hisbah dan wilayah al- Mazhalim di Indonesia.

## B. Penerapan Wilayah Hisbah
Penetapan syariat Islam adalah bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam penerapannya, memerlukan suatu lembaga untuk penegakannya— karena tanpa lembaga, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu wilayahal - qadha `, wilayahal - hisbah , dan wilayahal - mazhalim. Dalam tulisan ini hanya dibahas tentang wilayah al-hisbah yang merupakan kewenangan untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar , serta menjadikan kemaslahatan dalam sebuah masyarakat. 3
Sebenarnya wilayah al-hisbah sudah ada pada masa Rasulullah saw., sebagai emberio dan dikembangkan pada masa
3 Lihat, Athiyah Musrifah, al- Qadha’ fi al- Islam ( , cet.II; t.tp, 1966) , h. 179.
ISSN 1412-0534. Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013
Khalifah Umar bin Khattab, 4 tetapi nanti berkembang pada masa Bani Umayyah, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. 5 Upaya ini digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan hukum, agar dapat terealisir dalam masyarakat secara maksimal. Di samping itu, wilayah al-hisbah dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Di sini terlihat, betapa urgen keberadaan wilayah al-hisbah dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, kewenangan wilayah al-hisbah lebih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moral, baik bidang muamalah dan kemasyarakatan, maupun dalam bidang hukum dan politik. 6
Wilayah al-hisbah adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas lebih besar dari kepolisian, yakni diadakan untuk mengawasi semua aktivitas manusia, khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika— termasuk di dalamnya perilaku ekonomi mereka di luar yang ditangani secara khusus oleh lembaga peradilan biasa ( qadha `) atau maszalim . Untuk saat ini, di Indonesia harus ada lembaga seperti wilayah al-hisbah yang bisa dikembangkan untuk mengontrol kondisi sosial ekonomi secara komprehensif di dalam masyarakat, seperti mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, standarisasi alat takaran dan timbangan, mengecek dan menghilangkan praktik monopoli, pemutusan supplay komoditi,
4 Pelembagaan wilayah al-hisbah dengan ada strukturnya, dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab—ketika itu, ia melantik dan menetapkan bahwa wilayah al-hisbah adalah salah satu departemen pemerintahan yang resmi. Tradisi ini dikembangkan pada masa Bani Umayah, terutama masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Lihat, ibid.
5 Institusi Wilayah al-Hisbah, sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Islam. tradisi hisbah telah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah saw., dan beliaulah sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah , yang disebut muhtasib pertama dalam Islam. seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika, Rasulullah saw., mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah, dan meletakkan gandum yang kering di atas—lalu beliau memarahi penjual tersebut, dan memerintahkan untuk berlaku jujur.
6 Wahbah Zuhaili, Tarikh al- Qadha’ fi al- Islam , (Damaskus: Dar al- Fikr, t.th.), h. 52.

## Lomba Sultan
riba yang merajalela di masyarakat, pengaturan tatakota dan perumahan yang semraut, serta perilaku sosial dan moral lainnya. 7
Karena fungsi sentral wilayah al-hisbah ini adalah amar ma`ruf dan nahy `an al-munkar, maka tugas ini pada hakekatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang bukan negara Islam, walaupun penduduknya adalah mayoritas beragama Islam; seperti di Indonesia, penanggung jawab pelaksanaannya ditangani oleh orang-orang tertentu yang secara khusus ditugaskan menanganinya, yakni disebut muhtasib . 8 Kewajiban hisbah bagi muhtasib , ada yang fardhu `ain , 9 dan ada yang fardhu kifayah. 10 Adapun kewajiban dan fungsi muhtasib menurut Hafas Furqani adalah sebagai berikut, 11 yaitu: (a) Mengawasi timbangan, ukuran dan harga; (b) Mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, judi, dan penipuan; (c) Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas; (d) Pengaturan tata letak pasar; (e) Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan; (f) Melakukan intervensi pasar, dan (g) Memberikan hukuman terhadap adanya suatu pelanggaran.
Memang, jika dilihat di Indonesia—maka wilayah al-hisbah sebagai lembaga tersendiri belum ada secara nasional, meskipun fungsi al-hisbah itu telah ada yang direpresentasikan oleh lembaga- lembaga pengawasan yang muncul, seperti LPPOM-MUI yang dapat mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Kemudian dari segi pelarangan jual beli terlarang yang mengandung riba, judi, dan penipuan dalam setiap aktivitas ekonomi telah diatur pengawasannya oleh MUI melalui DSN-MUI dengan mengeluarkan fatwa haram atas aktivitas tersebut. Selain
7 Lihat, Adsen AMP, Pemegang Wewenang Kekayaan Baitulmal , (Jakarta: t.p., 2010), h. 7.
8 Muhtasib itu terbagi dua, yaitu ada petugas secara resmi diangkat oleh pemerintah ( muhtasib al-wali ), dan ada bertugas atas dasar kewajiban moral dan keagamaan, tanpa pengangkatan resmi dari pemerintah ( muhtasib al-fardhi ). Lihat, al- Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah , (Beirut : Dar al- Maktabah al-ilm, 1959), h. 240.
9 Setiap umat manusia, khususnya umat Islam.
10 Muhtasib yang resmi diangkat oleh pemerintah.
11 Lihat, Hafas Furqani, Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Possei, 2010), h. 2.
itu, lembaga pengawasan pasar juga diwakili oleh YLKI yang berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh para produsen, sehingga dengan demikikan para produsen tidak seenaknya membuat produk yang pada esensinya dapat membahayakan para konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Namun demikian, lembaga pengawasan tersebut kurang efektif dan kurang dapat berpengaruh dan berwibawa, serta tidak berdiri secara independen sebagai sebuah lembaga tersendiri terhadap pelaksanaan pengawasan amar ma`ruh dan nahy munkar itu. Hal tersebut dapat dipahami, karena memang asas dari pemerintahan Indonesia itu bukan berdasarkan Islam, tetapi berasaskan Pancasila. Walaupun demikian, paling tidak fungsi pengawasan dapat mendorong secara utuh keberadaan lembaga wilayah al-hisbah sebagai wujud harapan bersama untuk mencip- takan suatu aktivitas ekonomi, sosial, hukum yang berkeadilan sesuai apa yang telah disyariatkan Allah swt. 12
Sebenarnya, di Aceh sebagai wilayah atau provinsi di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menerapkan syariat Islam telah membentuk wilayah al-hisbah di bawah Dinas Syariat Islam, sesuai Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah al- Hisbah . Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat, dan posisinya sebagai jantung dalam dinas syariat Islam, dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini untuk menegakkan syariat. 13 Untuk itu, landasan hukum tersendiri harus jelas yang mengatur tugas dan wewenang wilayah al-hisbah sangat diperlukan, di samping tekad yang kuat dari petugas wilayah al-hisbah dalam menegakkan syariat. Landasan hukum tersebut perlu juga mengatur bagaimana memilih dan mengangkat petugas wilayah al-hisbah, 14 dan tentunya harus
12 Lihat, Ibid. , h. 3.
13 Lihat, ibid ., h. 4..
14 Adapun susunan organisasi Wilayah Hisbah , terdiri atas (a) Wilayah Hisbah Tingkat Provinsi; (b) Wilayah Hisbah Tingkat Kabupaten / Kota; (c) Wilayah Hisbah Tingkat Kecamatan, dan (d) Wilayah al-Hisbah Tingkat Kemukiman. Lihat, pasal 2 Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 01 Tahun 2004, h. 296.
mengangkat yang sudah dapat dijamin integritas pribadinya, yakni jujur, adil, dan bersih dari ketoran material dan rohaninya. 15
Adapun wewenang wilayah al-hisbah , adalah (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang- undangan di bidang syariat Islam; (2) menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. 16
Pembentukan institusi ini sebenarnya adalah sangat positif, dan perlu dukungan dari semua pihak, terutama ketika amar ma`ruf dan nahy munkar semakin memudar, redup dan memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kunci kesuksesan wilayah al-hisbah ini—ketika masyarakat meningkat kesadaran keagamaannya, yaitu standar akhlaknya tinggi, menaati perkara- perkara yang diwajibkan, dan menghindari apa yang dilarang oleh syariat. Tetapi ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, riba dalam berbisnis—maka jelas wilayah al-hisbah tidak bermakna apa-apa, dan aparat pemerintah lainnya juga telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syariat Islam. Petugas wilayah al-hisbah akan berhasil dengan baik, jika ia rajin turun ke lapangan memasuki lorong ke lorong, dan tidak cukup hanya mendengar adanya aduan-aduan dari masyarakat yang laporannya Asal Bapak Senang (ABS), tetapi harus melihat dan mendengar langsung kenyataan yang ada, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, 17 dan Khalifah Umar bin Abdul Azis. 18
Tidak ada perkara yang luput dari perhatiannya, dan setiap saat berkampanye untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang
15 Petugas wilayah al-hisbah bukanlah orang sembarangan, yakni harus memiliki syarat-syarat : (a) terkenal baik dan saleh, (b) tidak berperangai buruk, (c) mengetahui hukum-hukum Islam, dan (d) memiliki integritas, serta profesional. Lihat, ibid.
16 Lihat, Ibid h. 297.
17 Ketika melakukan pemantauan langsung ke masyarakat, menjelang subuh mendengar adanya dialog antara ibu dengan anak gadisnya tentang rencana kecurangan jual susu dicampur dengan air. Untuk lengkapnya.
18 Lihat, Imam Munawir, Mengenal  30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa , (cet, 1; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 192.
ISSN 1412-0534. Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013
amar ma`ruf dan nahy munkar , dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Sebab itu, muhtasib yang baik adalah yang lebih sering berada di jalanan, pasar, kampung-kampung, kantor-kantor untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat daripada hanya sekedar berada di kantor tanpa kerja. Namun demikian, wilayah al-hisbah hanya bertugas menga- wasi hal-hal yang tampak ( zahir ), dan sudah ma`ruf di kalangan masyarakat, yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakan ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi adat (` uruf ) dalam keseharian masyarakat. 19
Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa indikasi atau dugaan-dugaan, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang wilayah hisbah, tetapi menjadi wewenang lembaga lainnya, yaitu wilayah al- Qadha ` dan wilayah al- Mazhalim . Untuk Aceh, wilayah al-Hisbah juga bertugas mengawasi qanun-qanun yang berkaitan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Di samping mengawasi, Wilayah al-Hisbah juga mempunyai wewenang menja- tuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syariat. Tentu hukuman itu berbentuk ta`zir , yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syarak. Hukuman yang dijatuhkan Wilayah al-Hisbah juga tidak seberat hukuman yang dijatuhkan melalui lembaga peradilan lainnya. Muhtasib boleh membakar VCD yang dianggap porno, menyita barang yang ditimbun oleh pedagang—sehingga menyengsarakan masyarakat, lalu membagi- bagikannya kepada orang miskin, mengancam pencemaran nama baik, memasukkan ke penjara sampai mengarak-arak pelanggar hukum keliling kota, dan menggantung tulisan ` saya telah melanggar syariat dan tidak akan mengulangi lagi`. 20
Ketika menjatuhi hukuman, Wilayah al-Hisbah harus sudah mempunyai cukup bukti bahwa seseorang betul-betul telah melanggar syariat ( dzahar fi`luhu ), atau tampak jelas seseorang meninggalkan perkara syariat ( dzahara tarkuhu ). Karena itu,
19 Lihat, Hafas Furqani, Op.Cit ., h. 4.
20 Ibid.
443

## Lomba Sultan
Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo
Wilayah al-Hisbah tidak boleh sewenang-wenang—apalagi hanya berdasarkan prasangka-prasangka yang belum tentu benar. Hal ini penting, karena masyarakat tentu sangat sensitif terhadap segala macam bentuk hukuman, apalagi—kalau ternyata ia tidak melanggar syariat, karena kesalahan menjatuhi hukuman akan membuat masyarakat merasa apatis terhadap syariat itu sendiri. Sebab itulah, perlunya seruan dalam menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat melalui ceramah-ceramah, dan lebih terpenting lagi adalah merombak tingkah laku kongkrit bagi penguasa dan penegak hukum sebagai contoh bagi masyarakat. Petugas hisbah ( muhtasib )yang menjalankan tugas amar ma`ruf dan nahy munkar adalah wajib menjadikan dirinya orang pertama melakukan perkara-perkara ma`ruf , dan orang yang pertama meninggalkan perkara-perkara yang munkar . Karena Aceh telah membentuk Wilayah al-Hisbah di bawah naungan Dinas Syariat Islam, 21 dan telah sukses melaksanakan sesuai fungsi dan wewenangnya di dalam menegakkan amar ma`ruf dan nahy munkar , maka saatnyalah dibentuk sebagai suatu lembaga peradilan tersendiri di Indonesia, atau dimasukkan dalam lingkungan Peradilan Agama—yang kewenangannya diperluas di bawah kekuasaaan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sebagaimana yang diterapkan kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis—demi kemakmuran, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.
C. Penerapan Wilayah al-Mazhalim
Sebagaimana diketahui bahwa wilayah al-mazhalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Wilayah al- Qadha`, dan Wilayah al-Hisbah , yakni menyelesaikan perkara- perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Seperti diketahui bahwa pada masa Bani Umayah, Khalifah Abdul Malik
21 Selain Aceh telah membentuk Wilayah Hisbah, juga Terengganu Malaysia,
Arab Saudi, dan Maroko. Lihat, Hafas Furqani, ibid.
bin Marwan adalah khalifah pertama yang menyendirikan urusan al- mazhalim. Wilayah al-Mazhalim inilah mengadakan penyelesaian pada hari-hari tertentu yang dilakukan oleh nazhir al- mazhali , yaitu qadh i Ibn Idris al- Audy.
Perhatian yang lebih besar terhadap Wilayah al-Mazhalim itu, adalah Khalifah Umar bin Abdul Azis (Umar II). Beliaulah yang mengembalikan hak-hak yang teraniaya ( radd al-mazhalim ) yang telah diputuskan oleh penguasa dan hakim-hakim sebelumnya, dan beliau sendiri bertindak sebagai Nazhir al- Mazhalim . Umar II dikenal sangat kuat di dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan memberantas kezaliman, dan sebagai khalifah yang selalu menghindari perbuatan kesewenang- wenangan, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Ia selalu berprinsip, bahwa tidak mungkin keadilan dapat ditegakkan, kalau penguasa dan para hakim tidak memiliki kekuatan yang dapat dikalahkan, dan kekuasaan yang tidak dapat dipatahkan. Karena itu, lembaga peradilan harus berkuasa di atas segalanya tanpa ada tebang pilih— termasuk keluarga penguasa dan hakim itu sendiri. Lembaga peradilan adalah lembaga yang harus bersih dari segala penyele- wengan, dan berkuasa penuh di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Umar bin Abdul Azis mengeluarkan seruan, dan berpesan kepada para hakim, agar tidak melakukan hukuman berat ( hudud ) sekiranya masih ada unsur-unsur syubhat di dalamnya. Sikap ini merupakan perbuatan suci, karena kasih terhadap sesama manusia, dan melepaskan mereka dari kezaliman. Menolak hudud karena ada syubhat adalah lebih baik meskipun mengalami kekeliruan di dalamnya. Bahkan Umar bin Abdul Azis berpesan lagi, tolaklah hudud karena adanya syubhat menurut kemampuanmu, sesungguhnya seorang wali apabila ia bersalah dalam memberi maaf, lebih baik dari bersikap berlebihan terhadap hukuman— karena ada unsur kezaliman di dalamnya.
Dengan kebenaran dan keadilan, Umar bin Abdul Azis berhasil menciptakan umat yang benar-benar kuat, yakni kekuatan yang tidak mudah dihancurkan oleh kekuatan bumi—karena setiap orang sudah memiliki kesatuan mental, perasaan, dan pikiran antara batin dan lahirnya. Akan tetapi, kekuatan tersebut akan hilang seiring hilangnya kebenaran dan keadilan, dan yang muncul adalah

## Lomba Sultan
Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo
kezaliman. Kebenaran dan keadilan akan redup, jika tidak ada keberanian untuk menegakkannya, bahkan akan menghancurkan hati dan pikiran setiap orang. Umar bin Abdul Azis selanjutnya mengatakan, bahwa sesungguhnya kehancuran umat terdahulu karena terbelenggu kebenaran sampai terbeli kembali, dan meluasnya kezaliman sampai tertebus oleh keadilan. 22
Selanjutnya, Wilayah al-Mazhalim 23 adalah berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka Nazhir atau shahib al- Mazhalim akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara ( bait al- mal ), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun gambaran kewenangan Wilayah al-Mazhalim , 24 antara lain : (1) Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran; (2) Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertang- gungjawab atas pungutan uang negara; (3) Mengembalikan hak- hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya; (4) Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya; (5) Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah; (6) Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
22 Lihat, Imaduddin Kholil, Malamihul Inqilab al-Islam fi Khalifati Umar  bin ‘Abd Azis , diterjemahkan oleh Abd Kadir Mahdani dengan judul Umar bin Abdul Azis Prombak Wajah Pemerintahan Islam , (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), h. 81.
23 Wilayah Mazhalim merupakan sebuah lembaga peradilan yang diadakan untuk membela (advokasi) hak-hak rakyat yang teraniaya oleh pejabat atau keluarganya, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penguasa dan rakyatnya. Lihat, al- Mawardi, op. cit ., h. 77.
24 Lihat, ibid ., h. 80-83.

## Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia
Selain itu, Wilayah al-Mazhalim adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar pelaksanaan persidangan kasus mazhalim ini berjalan dengan lancar dan obyektif, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu (a) para hakim dan perangkat kehakiman, (b) para pakar hukum atau fuqaha , (c) panitera, (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan (e) para saksi. 25
Keberhasilan Umar bin Abdul Azis dalam mereformasi penegakan hukum pada masa Bani Umayyah, karena beliau mendahulukan reformasi moral terhadap diri dan keluarganya, para pejabat dan hakimnya, serta dengan keluarganya. Semua harta miliknya yang ada keraguan ( syubhat ), apalagi jelas-jelas perolehannya sebahagian dari uang negara, dan dari rakyat diperoleh secara batil—kesemuanya dikembalikan ke kas negara, dan atau dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya secara sah.
Jika sistem Wilayah Mazhalim dapat dibentuk dan diterapkan di Indonesia, maka kegelisahan dan kerinduan masyarakat terhadap penegakan keadilan bisa pula diwujudkan. Orang yang diangkat menjadi hakim dan Ketua Mahkamah Agung (MA)—harus memiliki sifat-sifat dan integritas seperti hakim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Untuk dapat dilaksanakan dengan baik, maka Wilayah al-Mazhalim dimasukkan dalam kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, lingkungan peradilan yang tadinya hanya 4 (empat), yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara—menjadi 6 (enam) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Hisbah , dan Peradilan Mazhalim .
25 Unsur fakar hukum Islam atau Fuqaha diambil dari kalangan independen yang dijamin integritasnya, terutama kejujuran, keadilan, dan keahliannya. Sebaiknya fakar hukum diambil dari kalangan akademisi yang masih terpelihara kepakaranya, yakni tidak dipengaruhi oleh godaan-godaan dunianya, seperti menjauhkan diri dari sogokan melalui mafia-mafia hukum, atau makelar kasus (markus).

## Lomba Sultan
Meskipun demikian, dapat juga dipertimbangkan, Wilayah al-Hisbah dimasukkan ke dalam Peradilan Agama saja, 26 dan dalam keadaan tertentu, tugas Wilayah al-Mazhalim ditangani langsung oleh kepala negara (Presiden) sebagai Nazhir al- Mazhalim , selama kepala negara tersebut memiliki sifat dan integritas kejujuran dan keadilan yang tinggi, seperti sosok Khalifah Umar bin Abdul Azis yang menangani langsung sebagai Nazir al-Mazhalim . Untuk lebih efektifnya tugas Nazhir al- Mazhalim, maka tentunya ia terlebih dahulu memulai diri dan keluarganya membersihkan harta perolehannya yang diduga kuat bersumber dari cara yang batil, dan menyerahkan hartanya ke kas negara. Betapa sulitnya penegakan kebenaran dan keadilan itu dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat, jika penguasa dan penegak hukum justeru yang tidak bersih, jujur dan adil. Karena ia ibarat sapu kotor yang ingin digunakan untuk membersihkan lantai, tentunya mustahil dapat membersihkan lantai kotor sesuai yang diharapkannya. Sebenarnya, jika ingin betul-betul membenahi negara demokrasi, maka demokrasi harus dibangun dengan nomokrasi secara seimbang. Nomokrasi intinya adalah di tangan hakim, bukan di tangan polisi dan jaksa. Jikalau hakimnya bersih dan berhati jujur, maka orang tidak perlu membayar pengacara mahal, tidak perlu menyuap jaksa dan polisi—karena hal itu tidak ada gunanya. Keputusan hakim tersebut dipastikan melahirkan keadilan, jauh dari kezaliman, dan akhirnya terciptalah ketente- raman serta kemakmuran di tengah-tengah masyarakat.
Memang sering menjadi perintang dalam penegakan kebenaran dan keadilan, adalah sulitnya menghilangkan sapu-sapu kotor, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun kalangan yudikatif, karena tidak dimulai dari awal rekrutmen mencari orang- orang yang mempunyai integritas tinggi, terutama sifat kejujuran dan keadilannya, kesalehan dan ketaqwaannya. Sulitnya lagi, yang melakukan rekrutmen adalah orang yang dipertanyakan integritas pribadinya, terutama kejujuran dan keadilannya, akhirnya yang diterima dan dipilih adalah hanya yang menyogok dan menjan- jikan. Jadi, kalau mereka juga golongan sapu kotor tentu sulit
26 Jika Wilayah Hisbah dimasukkan ke lingkungan Peradilan Agama, maka tentunya kompetensi dalam UU Peradilan Agama harus diperluas melalui amandemen terutama pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

## Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia
membersihkan lantai kotor. Memang mencari pigur pemimpin di Indonesia seperti Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk menjadi kepala negara sangat sulit, selain Umar adalah masuk kaum sufi yang selalu menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia yang dianggapnya sulit ia pertanggungjawabkan di akhirat kelak, juga sistem pemilihan umum (pemilu), apakah pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden, atau kepala daerah dan wakil kepala daerah), dan pemilu legislatif, yakni anggota DPR, DPD, DPRD dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. 27 Sementara yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat bukanlah yang mempunyai integritas tinggi, terutama kesalehan dan ketaqwaannya, tetapi yang dipilah adalah yang memberi uang dan sembako, serta janji-janji lainnya. Padahal, apabila mengacu pada teori politik al- Farabi bahwa untuk menciptakan al-Madinah al-Fadhilah , yakni suatu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera dan adil, maka yang menjadi kepala negara adalah nabi dan rasul. Akan tetapi, karena tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad saw., maka yang harus menjadi kepala negara adalah mencari dan memilih yang mempunyai sifat nabi dan rasul, atau sifat-sifat kaum filosof atau sufi, seperti sifat yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis yang sukses menciptakan rasa aman, tenteram, makmur yang bersendikan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

## D. Kesimpulan
Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi—untuk menyeleng-garakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tampaknya lembaga peradilan di Indonesia yang sudah berlangsung lama belum mampu memberikan keadilan sesuai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu,
27 Rakyat yang memilih adalah yang terdaftar dalam pemilih tetap, yakni yang berumur serendah-rendahnya 17 tahun, atau sudah pernah kawin pada saat hari pemungutan suara.

## Lomba Sultan
Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo
untuk dapat memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tanpa ada tebang pilih, maka perlu ada pemikiran untuk menambah atau menyempurnakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia—dengan memasukkan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam, yakni wilayah al-hisbah dan wilayah al-mazhalim . Kedua wilayah ini bila dapat diterapkan di Indonesia—harus di tangani langsung oleh kepala Negara (presiden) untuk mengendalikannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis pada masa Bani Umayyah. Tampaknya, pada masa inilah penegakan kebenaran dan keadilan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya. Hal itu juga tercipta, karena sebelum menerapkan hukum kepada orang lain, maka terlebih dahulu membersihkan hartanya dari sumber keraguan (syubhat) yang kemungkinan perolehannya samar-samar, dan dia memilih gaya hidup seperti orang yang sufi.
Pelaksanaan wilayah al-Hisbah dan wilayah al-Mazhalim , tentunya terbuka peluang untuk diterapkan di Indonesia walaupun bukan negara Islam—selama ada keinginan yang sungguh-sungguh bagi semua pihak yang mayoritas Islam secara konstitusional melalui pemerintah dan DPR RI untuk melakukan amandemen terhadap UUD RI 1945 dengan memasukkan dua lembaga peradilan baru di bawah Mahkamah Agung selain empat lingkungan peradilan yang telah ada, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, atau menjadi peradilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Agama ( Hisbah )), dan Peradilan Umum ( Mazhalim) .
Khusus untuk wilayah al-Hisbah sebenarnya sudah diterapkan di Aceh di bawah Dinas Syariat Islam, dan hasilnya sangat efektif untuk pelaksanaannya, yakni melaksanakan al-amr bi al-makruf dan nahy ‘an al-munkar , khususnya dalam bidang muamalah yang walaupun masih perlu adanya suatu penyem- purnaan di dalamnya. Sedangkan wilayah al-Mazhalim sangat efektif diterapkan di Indonesia di saat-saat Komisi Pemberontasan Korupsi (KPK) sedang gencar membongkar kasus-kasus korupsi, baik oknum pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun oknum- oknum di berbagai instansi lainnya. Ada hal yang spesifik wewenang wilayah al-Mazhalim , selain pejabat atau penguasa yang terbukti mengambil uang negara, harus mengemablikan ke kas
negara ( bait al-mal ), juga harus mengembalikan kepada masyarakat jika terbukti ada hak masyarakat (public) yang disalahgunakannya. Jika dua wilayah dapat diterapkan di Indonesia, maka penegakan hukum dan keadilan akan dirasakan oleh masyarakat, dan akan keluar dari gurita korupsi yang selama ini sangat susah untuk pemberontasannya.

## Lomba Sultan
Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo

## DAFTAR PUSTAKA
Adsen AMP, 2010, Pemegang Wewenang Kekayaan Baitulmal , Jakarta, t.p.
Al- Mawardi, 1959, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al- Diniyah , Beirut : Dar al-Maktabah al-ilm.
Furqani, Hafas. 2010. Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta: Possei.
Ka’bah, Rifyal. 2004, Penegakan Syariat Islam di Indonesia ,
Jakarta: Pen. Khairul Bayan.
Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 01 Tahun 2004,
Kholil,  Imaduddin. 1992, Malamihul  Inqilabi al-Islam fi Khalifati Umar bin Abdul Azis , diterjemahkan oleh Abdul Kadir Mahdani dengan judul Umar bin Abdul Azis Perombak
Wajah Pemerintahan Islam , Solo: Pustaka Mantiq.
Munawwir,  Imam,  1985, Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan
Pemikir Islam dari Masa ke Masa , cet.1; Surabaya : Bina
Ilmu.
Musrifah, Athiyah. 1966, al- Qadha’ fi al- Islam, Cet.II; t.tp.
Zuhaili, Wahbah. Tarikh al- Qadha’ fi al- Islam , Damaskus: Dar al- Fikr, t.th.