## C ORRUPTIO
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 1, January - June 2020. PP: 27-36 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276
Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

## In Absentia Judiciary in Corruption Crime Cases
P. Iskandar Welang dmeilia40@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: In  Absentia;  Tindak  Pidana; Korupsi.
Keywords: In  Absentia;  Criminal  Acts; Corruption
DOI: https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2071
Peradilan Tindak Pidana Korupsi dengan cara in  absentia merupakan  suatu penyimpangan atau terlarang dikarenakan dianggap sebagai
pelanggaran hak asasi terdakwa sehingga menyebabkan  hak  bagi  terdakwa  untuk melakukan  suatu  pembelaan  akan  hilang atau  terabaikan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  196  Ayat  (1)  KUHAP. Peradilan  dengan  cara in  absentia hanya diperbolehkan  untuk  pelaku  pelanggaran lalu lintas saja. Lalu bagaimana seandainya  peradilan  dengan  cara in absentia diterapkan  pada  perkara  tindak pidana korupsi. Metode dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  yang meliputi pendekatan empiris yang dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan,  dan  pendekatan  normatif  yang dilakukan  melalui  studi  kepustakaan terkait dengan perundang-undangan, hasil  penelitian  dan  literatur  lainnya.
Pada  pelaksanaannya  peradilan  dengan
Submitted: Feb 28, 2020; Reviewed: Mar 16, 2020; Accepted: Apr 20, 2020
cara in absentia  untuk  perkara  korupsi tidak  melanggar  hak-hak  tersangka karena  kepada  terdakwa  tetap  diberikan haknya  untuk  mengikuti  tahapan  demi peradilan  pidana  baik  sejak  proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan,  akan  tetapi  dalam  hal  ini terdakwa  tidak  mau  menggunakan  atau memanfaatkan  hak-haknya  yang  telah diberikan dan dijamin peraturan
perundang-undangan  sebagaimana  yang diatur dalam KUHAP.

## Abstract
The  Corruption  Criminal  Court  in absentia  is  a  deviation  or  prohibited because it is considered as a violation of the  defendant's  human  rights  so  that  the right of the defendant to make a defense will  be  lost  or  ignored  as  regulated  in Article  196  Paragraph  (1)  of  the Criminal  Procedure  Code.  Judgment  in absentia is only permitted for
perpetrators  of  traffic  violations.  Then what if the court in absentia is applied to corruption  cases.  The  method  in  this research uses an approach that includes an  empirical  approach  carried  out through  direct  research  in  the  field,  and a  normative  approach  carried  out through  literature  studies  related  to legislation,  research  results  and  other literature.  In  the  implementation  of  the court in absentia for corruption cases do not  violate  the  rights  of  the  suspect because  the  defendant  is  still  given  the right  to  follow  the  stages  for  criminal justice  both  from  the  process  of investigation, investigation and trial, but in  this case  the  defendant  does  not  want to  use  or  utilize  the  rights  their  rights which have been granted and guaranteed by  laws  and  regulations  as  regulated  in the Criminal Procedure Code.

## A. Pendahuluan
In absentia bukan merupakan sistem peradilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, in absentia diartikan sebagai suatu keadaan tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut in absentia bukanlah  merupakan  salah  satu  jenis  peradilan  akan  tetapi  kondisi  dalam  suatu  persidangan dimana  terdakwa  dalam  hal  ini  tidak  menggunakan  haknya  untuk  hadir  dalam  tahapan peradilan  pidana.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  secara  luar  biasa  adalah  dapat dilangsungkannya  pemeriksaan  perkara  korupsi  tanpa  dihadiri  oleh  terdakwa (in  absentia) . 1 Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam peradilan in absentia menghendaki  penyelesaian  perkara  khususnya  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di lakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. 2 Pada asasnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (naturlijk  persoon).  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  rumusan  tindak  pidana  dalam  undang- undang yang selalu dimulai dengan kata “barangsiapa” yang tidak dapat diartikan lain selain orang (manusia). 3 Dalam praktek peradilan pidana biasanya yang banyak terlibat adalah yang berkaitan  dengan  jabatan  publik  atau  jabatan  pemerintahan. 4 Suatu  perkara  tindak  pidana korupsi yang terdakwanya tidak diketahui keberadaannya, akan diminta oleh Penuntut Umum untuk disidangkan secara in absentia (tanpa hadirnya terdakwa). 5 Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak  berada  ditempat  yang  telah  ditentukan  baginya  untuk  melaksanakan  dinas/kewajiban tugasnya,  adapun  yang  dimaksud  tempat  tugas  Terdakwa  dalam  perkara  ini  adalah  satuan terakhir Terdakwa. 6 Korupsi dan pemberantasannya di Indonesia memang rumit, masalahnya tidak  hanya  di  pemerintah  pusat,  tetapi  juga  mengarah  ke  daerah-daerah. 7 Persidangan  in absentia  yang  dirumuskan  di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  tidak  melakukan pemanggilan sebelumnya kepada para pelanggar untuk menghadiri persidangan, hakim. 8 Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  penyebarannya  telah  meluas  dalam  masyarakat. Perkembangannya  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik  jumlah  kasus  yang  terjadi  dan jumlah  kerugian  keuangan  negara  maupun  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan semakin  sistematis  serta  lingkupnya  sudah  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat. 9 Landasan  seseorang  melakukan  mkorupsi  biasanya  adalah  Kekuasaan  merupakan  kekuatan untuk  mengatur  suatu  objek  sesuai  dengan  kehendaknya.  Kekuasaan  dalam  konteks pemerintahan bukan hanya sekedar bentuk hubungan tertentu antar manusia, bukan juga suatu
1 Suriady Harianja, "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa,” UNNES Law Journal. Vol. 2, no. 1 (2013): 36-43 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/2903/2686. hlm 36.
2 Arly, and Y Mangoli, “Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut Kuhap,” LEX CRIMEN , vol. 5, no. 3 (April 7, 2016): 66-74, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11682. hlm 66.
3 Budi  A  Suhariyanto  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan  MA-RI  Jl  Jend  Yani  Kav  and  Cempaka Putih Timur Jakarta, “Progressivity of Criminal  Decision  on Corporate  Actors Corruption,” Disetujui  Diterbitkan ,  vol.  16, (June 1, 2016): 201-213, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/58. hlm 240.
4 Mohammad  Sahlan  et  al.,  “Unsur  Menyalahgunakan  Kewenangan,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM .  Vol.  23,  no.  2 (October 17, 2016): 193-271, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6583/5934. hlm 279.
5 Ardhyansah,  "Penyidikan  In  Absentia  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  (Sebuah  Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)." Jurnal Idea Hukum. Vol. 6, no. 1 (2020): 114-130, http://www.jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/135/115. hlm 119.
6 Utomo, "Pembuktian Dakwaan Oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absentia Pada Persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai." Verstek. Vol. 4, no 2 (2016): 146-156, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38387/25424. hlm 151.
7 Olan  Laurance  Hasiholan  Pasaribu,  Iman  Jauhari,  and  Elvi  Zahara  Lubis,  “KAJIAN  YURIDIS  TERHADAP  PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan),” JURNAL MERCATORIA , vol. 1, no. 2 (2008): 130-140, http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/627. hlm 132.
8 Haklainul  Dunggio,  Bambang  Sugiri,  and  Rachmad  Syafa’at,  “Peradilan  In  Absentia  Bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas  Yang Berkeadilan  The  Justice  Of  In  Absentia  Judicatory  For  Traffic  Offender,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan . Vol. 4, no. 2 (January 6, 2020): 259-268, http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk. hlm 261.
9 Bram  Mohammad  Yasser,  “Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Kaitannya  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Soumatera  Law  Review 2,  no.  1  (May  1,  2019):  1–24, http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3558/1353 https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3558.g1352. hlm 2.
gejala  kehidupan  bermasyarakat  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  alam,  melainkan sama  dengan  semua  dimensi  sosial  dan  dimensi  alamiah  lainnya. 10 Sistem  peradilan  pidana (Criminal  Justice  System) sebagai  suatu  sistem  dalam  penegakan  hukum  pidana  berupaya untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mengendalikan atau membatasi  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat. 11 Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya suatu keadilan. 12 Adanya  kerugian  negara  sudah  cukup  untuk  menjerat  pelaku  korupsi. 13 Cara in  absentia dalam peradilan pidana merupakan suatu penyimpangan atau terlarang dikarenakan dianggap sebagai  pelanggaran  hak  asasi  terdakwa  sehingga  menebabkan  hak  bagi  terdakwa  untuk melalukan suatu pembelaan akan hilang atau terabaikan.  Peradilan in absentia dalam perkara Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  peraturan  perundangundangan yang ada sekarang ini. 14 Peradilan in absentia bertentangan dengan proses persidangan umum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  196  Ayat  (1)  KUHAP.  Pada  pasal  tersebut  diatur  bahwa “ Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  sebenarnya  peradilan in  absentia diperbolehkan namun  hanya  untuk  pelaku  yang  menyalahi  atau  melakukan  tindakan  yang  melanggar praturan  lalu  lintas  dimana  Pasal  213  KUHAP  mengatur  bahwa  “terdakwa  dapat  menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Selanjutnya pada Pasal 214 Ayat (1) dan ayat (2) KUHAP diatur bahwa:
1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2) Dalam  hal  putusan  diucapkan  di  luar  hadirnya  terdakwa,  surat  amar  putusan  segera disampaikan kepada terpidana;
Prinsipnya  sesuai  dengan  peraturan  di  atas,  peradilan  yang  dilakukan  dengan  cara in absentia dibenarkan  akan  tetapi  hanya  untuk  pelanggaran  lalu  lintas  saja.  Menjadi  suatu pertanyaan bagaimana seandainya peradilan dengan cara in absentia ini diberlakukan untuk perkara di luar atau selain pelanggaran lalu lintas.
Peradilan in absentia yang pada awalnya hanya dibenarkan untuk pelanggaran lalu lintas saja  kemudian  berubah  untuk  perkara  tindak  pidana  ringan  sebagaimana  Mahkamah  Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung   No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di  Luar  Hadirnya  Terdakwa  telah  pula  memperluas  pelaksanaan  persidangan  secara in absentia. Perluasan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Acara Pemeriksaan Cepat dengan memutuskan suatu perkara khususnya tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas tanpa  kehadiran  terdakwa.  Pemeriksaan  dan  putusan  secara  In  Absentia  juga  bersesuaian dengan  Pasal  12  ayat  1  dan  2  undang-undang  republik  indonesia  nomor  48  Tahun  2009 Tentang kekuasaan kehakiman , dimana dalam Pasal tersebut menentukan bahwa Pengadilan
10 Shandi  Patria  Airlangga,  “Hakikat  Penguasa  Dalam  Negara  Hukum  Demokratis  The  Nature  Of  The  Authorities  In  A Democratic Rule Of Law,” Cepalo 3, no. 1 (September 17, 2019): 1–10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. hlm 3.
11 Sahuri  Lasmadi and M  Hum, “Tumpang Tindih  Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana  Korupsi Dalam Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana,” INOVATIF  |  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  vol.  2,  no.  3  (2010):  33-43,  https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200. hlm 34.
12 Mohammad Ali Fikri and Pudji Astuti, “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Disersi Yang  Diputus Secara  In  Absentia Sebelum  Jangka  Waktu  6  Bulan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Militer  Iii-12  Surabaya),” JURNAL  NOVUM .  Vol.  4,  no.  4 (October 15, 2017): 1-7, http://www.dilmil-surabaya.go.id. hlm 4.
13 Hafidz,  "Sistem  Pertanggungjawaban  Perkara  Korupsi  Dalam  Rangka  Percepatan  Penyelamatan  Uang  Negara."  Jurnal Dinamika  Hukum.  Vol.  11,  (2011):  130-145  ,  http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/269/261. hlm 124-134. hlm 133.
14 Zul Akli, “Peradilan  In Absentia  Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pi-Dana Korupsi,” REUSAM- Jurnal Ilmu Hukum , vol. 8, (May 13, 2020): 52-68, https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/2613. hlm 53.
memutus ataupun memeriksa perkara Pidana dengan kehadiran pelaku kecuali kalau Undang- undang berkata lain. 15
Bagaimana  apabila  peradilan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  cara in  absentia diterapkan  pada  perkara  tindak  pidana  korupsi?  Pertanyaan  tersebut  sangat  menarik  untuk dikaji. Di Indonesia sendiri terkait dengan peradilan Surat Edaran Mahkamah Agung   No. 9 Tahun  1985  tentang  Putusan  yang  Diucapkan  di  Luar  Hadirnya  Terdakwa.  Selanjutnya untuk perkara tindak pidana korupsi diatur dalam  Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001, yang mengatur bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannyaSalah satu yurisprudensi untuk peradilan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT. PST tanggal 22 Maret 2002 putusan in absentia untuk menyelamatkan keuangan negara. 16
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  difokuskan  mengenai pembahasan  Putusan  Nomor  46/Pid-Sus-TPK/2016/  PN.Tjk  yang  merupakan  putusan in absentia terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Terkait  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas, penulis  tertarik  untuk  mengadakan  suatu  penelitian  atau  bahasan  mengenai  implementasi peradilan dengan cara in absentia dan mengapa peradilan dengan cara in absentia digunakan untuk  penangan  suatu  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  sebagai  data  penelitian  yang digunakan  merupakan  data  pada  tahun  2016-2017  khusus  pada  Putusan  Nomor  46/Pid-Sus- TPK/2016/PN.Tjk,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  berupa  studi kepustakaan  dan  atau  doktrinal  berupa  mengumpulkan  data-data  seperti  teori-teori,  konsep- konsep,  serta  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Pendekatan selanjutnya  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  penelitian  secara langsung  ke  tempat  penelitian  dan  pihak  terkait  yang  dilakukan  melalui  wawancara  dengan para narasumber.

## B. Pembahasan
1. Implementasi Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  284  Ayat  (2)  KUHAP  bahwa  pada  intinya  semua perkara  pidana  harus  sesuai  dengan  KUHAP  namun  ada  pengecualian  terhadap  hal  khusus yang kemudian diatur dengan undang-undang khusus tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum  di  Indonesia  tidak  membenarkan  proses  peradilan  dengan  cara in  absentia, dikarenakan  terdakwa  yang  tidak  hadir  dalam  persidangan,  maka  pemeriksaan  perkara  tidak dapat dilakukan, akan tetapi peruntukan peradilan in absentia yang pada awalnya hanya untuk perkara  pelanggaran  lalu  lintas  kemudian  diperluas  untuk  perkara  tindak  pidana  ringan  saja menjadi dapat digunakan untuk perkara tindak pidana korupsi sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Dalam  hal  terdakwa  telah  dipanggil  secara  sah,  dan  tidak  hadir  di  sidang  pengadilan tanpa  alasan  yang  sah,  maka  perkara  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadirannya  (Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
15 A Made Yuda Dwi Hendrata, A A Sagung Laksmi Dewi Dan I Nengah Laba, ”Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)." Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1, no. 1 (December 17, 2019):
1–5, https://doi.org/10.22225/.1.1.1448.1-5. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1448. hlm 2.
16 Irma  Sukardi. Bantuan  Timbal  Balik  dalam  Masalah Pidana  (Mutual  Legal  Assistance)  dalam  Perampasan Aset  Tindak Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  dalam  Masalah Pidana. Tesis Pasca FH UI, Jakarta, 2012, hlm. 76.
Pada  penelitian  ini  penulis  memfokuskan  pada    Putusan  Nomor  46/Pid-Sus- TPK/2016/PN.Tjk  yang  merupakan  putusan in  absentia terhadap  perkara  tindak  pidana korupsi.  Berdasarkan  keterangan  Dina  Safitri 17 sebagai  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Metro dalam  perkara  No.  REG.PERK:PDS-03/N.8.12/11/2016  tentang  dugaan  Tindak  Pidana Korupsi  pembangunan  ruang  kelas  SMAN  6  Kota  Metro  dengan  kerugian  keuangan  negara berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atau  audit  yang  dilakukan  oleh  BPKP  Provinsi  Lampung sebesar Rp. 54.144.066,35 (lima puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam puluh enam rupaiah tiga puluhg lima sen) dengan tersangka Abdul Mukti, bahwa kesulitan-kesulitan terkait  denganpelaksanaan  peradilan in absentia  seperti  pada  tahapan  penyidikan  adalah sebagai berikut:
a. Aparat  penegak  hukum  baik  Kepolisian  maupun  Kejaksaan  kesulitan  dalam  hal pengumpulan alat bukti.
b. Aparat  penegak  hukum  baik  Kepolisian  maupun  Kejaksaan  kesulitan  dalam  hal melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yang  dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempunyai aset yang dari awal telah dialih namakan atas nama orang lain atau pelaku telah melarikan diri keluar negeri.
Selanjutnya dalam proses persidangan kasus tersebut di atas berdasarkan putusan  Nomor 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk,  Firza  Andriansyah 18 ,  hakim  Pengadilan  TIPIKOR  pada Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  dan  selaku  hakim  ketua  dalam  perkara  tersebut  di  atas, mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah:
a. Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda.
b. Jumlah barang bukti yang disita dari terdakwa pada praktiknya selalu ada perbedaan.
c. Uang  pengganti  kerugian  Negara  selalu  tidak  tercukupi  dikarenakan  barang  bukti  yang disita tidak mencukupi untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
Pada tahap proses pemeriksaan di pengadilan, terdakwa kasus tersebut berhalangan hadir sehingga  ketidakhadiran  terdakwa  pada  tahap  pemeriksaan  pengadilan  sebenarnya  sangat merugikan  dirinya  sendiri.  Ketidakhadiran  terdakwa  menyebabkan  hilangnya  haknya  untuk pembelaan  dimuka  pengadilan,  namun  hal  ini  di  karena  kesalahan    terdakwa  sendiri  yang tidak menggunakan haknya dengan tidak hadir pada proses pemeriksaan diperadilan tersebut. Ketidakhadiran terdakwa pada tahap pemeriksaan dimuka pengadilan bukan berarti hilangnya semua  hak  terdakwa  pada  proses  pengadilan.  Terdakwa  masih  dapat  menggunakan  haknya pada  persidangan  yang  dilakukan  dengan  cara in  absentia dengan  meminta  banding  atau keberatan.
Pada praktik persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan cara in absentia, tentunya tidak  semudah  sidang  dengan  acara  biasa  hal  ini  dikarenakan  hakim  kesulitas  dalam mengambil  keputusan  karena  harus  menemukan  kebenaran  materill  dan  keyakinan  bahwa terdakwa bersalah dengan memeriksa langsung terdakwa.  Adapun kelemahan yang dihadapi hakim dalam menyidangkan perkara tindak pidana korupsi secara in absentia menurut  Firza Andriansyah 19 ,  selaku  hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  adalah  data  tidak  riil  atau  sepihak  sehingga  klarifikasi  yang  dilakukan  oleh hakim terhadap terdakwa hanya pembuktian sepihak karena ketidakhadiran terdakwa.  Hakim dalam hal ini kesulitan dalam mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah sedangkan  pidana  materil  adalah  konkret  sehingga  jaksa  harus  mengajukan  bukti  kongkret seperti hasil audit dan lain-lain.
17 Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Metro pada 20 November 2018
18 Wawancara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2018
19 Ibid
Menurut Dina Safitri 20 , Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro kelemahan dalam menyidangkan perkara dengan cara in absentia adalah pemeriksaan terhadap terdakwa  tidak bisa dilakukan secara  objektif  karena  dengan  tidak  hadirnya  berarti  terdakwa  tidak  bisa  memberikan pendapat  berupa  bantahan  atau  klarifikasi  terhadap  keterangan  saksi  sehingga  kebenaran materiil akan sulit dicapai atau tidak optimal. Selanjutnya Alingga Putra Suyitno selaku Jaksa pada  Kejaksaan  Negeri  Metro,  berpendapat  bahwa  kesulitan  jaksa  dalam  menyidangkan dengan cara in absentia , lebih kepada non teknis seperti pemanggilan terdakwa melalui surat kabar sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Pengadilan adalah lembaga atau badan  yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Dalam  “mengadili  dan menyelesaikan suatu perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim  baik  tunggal  maupun  majelis,  oleh  karena  itu,  hakim  merupakan  unsur  yang  sangat penting dalam penyelenggaraan pengadilan. 21
Peradilan  merupakan  proses  pemberi  keadilan  untuk  para  pencari  keadilan  melalui  suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pelaksanaan peradilan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan  dengan  cara in  absentia dalam  upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara, menurut  penulis  adalah  suatu  terobosan  guna  mewujudkan  peradilan  cepat,  tepat  dan sederhana.
2. Peradilan In  Absentia Digunakan  Untuk  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi
Hukum  dalam  bernegara  dan  bermasyarakat  tentunya  akan  terus  berubah  dari  waktu  ke waktu  mengikuti  perkembangan  jaman.  Pada  proses  peradilan  pidana  yang  salah  satu unsurnya  ada  penegak  hukum  yang  secara  hukum  dituntut  pertanggungjawabannya  atas tindakannya sebagai pelaksana hukum atau aturan yang berlaku. Selain itu juga para penegak hukum dituntut sebagai penampung perkembangan, perubahan dan aspirasi masyarakat dalam bernegara.
Konsep  hukum  merupakan  suatu  yang  tidak  muncul  secara  tiba-tiba,  akan  tetapi merupakan  hasil  dari  suatu  perkembangan,  kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam masyarakat  pada  waktu  yang  tidak  sebentar  sehingga  ada  suatu  keterkaitan  atau  hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.
Peradilan  secara in  absentia merupakan  salah  satu  contoh  bentuk  perubahan  dalam  hukum dan  masyarakat.  Terkait  dengan  putusan  pengadilan  dalam  Putusan  Nomor  46/Pid-Sus- TPK/2016/PN.Tjk  terdapat  beberapa  alasan  hakim  dalam  memberikan  keputusan  yang dibacakan  secara in  absentia .  Hal  ini  dikarenakan  pemanggilan  yang  dilakukan  secara  sah terhadap terdakwa tidak dipenuhi atau dihadiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada dikarenakan perkara  tindak  pidana  korupsi merupakan  tindak  pidana  khusus  maka  dalam  penanganannya membutuhkan penyelesaian secara khusus. Tindakan khusus dibutuhkan untuk tidak menunda proses  peradilan  hanya  untuk  menanti  kehadiran  para  terdakwa.Rasa  keadilan  masyarakat juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal ini menurut penulis bertujuan selain  untuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa juga bertujuan untuk membuat suatu kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
20 Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Metro pada 20 November 2018
21 Mohammad  Daud  Ali. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia. PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Ed,6,Cet 9, hlm. 250.
Rasa  keadilan  masyarakat  atas  penegakan  hukum  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi tentunya  selain  pengembalian  kerugian  Negara  juga  terkait  dengan  pemberian  hukuman “badan”  yang  tepat  untuk  pelaku  itu  sendiri.  Pertimbangan  hakim  memberikan  keputusan yang  dibacakan  secara in  absentia yaitu  bahwa  para  terdakwa  yang  dipanggil  secara  sah sesuai dengan ketentuan pada  Pasal 145, Pasal 146  Ayat (1), Pasal 153, dan Pasal 154  Ayat (1) KUHAP, tidak pernah hadir dengan tanpa keterangan. Ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan berlangsung sebagai berikut:
a. Tidak  hanya  sekali,  namun  dilakukan  terdakwa  secara  terus  menerus  atau  tidak  pernah hadir  sama  sekali  pada  persidangan,  sejak  sidang  pengadilan  dibuka  dan  dinyatakan terbuka  untuk  umum  oleh  hakim  sampai  dengan  ketika  hakim  menjatuhkan  putusannya dalam perkaranya;
b. Dilakukan dalam satu atau beberapa kali diantara persidangan dalam arti terdakwa pernah menghadiri  persidangan  sejak  sidang  dibuka  dan  dinyatakan  terbuka  untuk  umum  oleh hakim sampai dengan hakim menjatuhkan putusannya dalam perkaranya.
Pada  sidang  pengadilan  perkara  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  Pasal  38  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi    dapat  dilangsungkan  tanpa kehadiran  terdakwa  ( in  absentia ),  dengan  memenuhi  beberapa  syarat  antara  lain:  terdakwa telah  dipanggil  secara  sah,  dan  terdakwa tidak  hadir  di  sidang  pengadilan  tanpa  alasan  yang sah.
Tanpa  alasan  yang  sah  dalam  hal  pemanggilan  terdakwa  tidak  diatur  secara  spesifik dalam  KUHAP  sehingga  terkait  hal  tersebut  merupakan  pertimbangan  hakim  semata  yang menentukan  mengenai  sah  atau  tidaknya  alasan-alasan  terdakwa.  Para  majelis  hakim menetapkan  berdasarkan  suatu  pertimbangan  terhadap  putusan  Nomor  46/Pid-Sus- TPK/2016/PN.Tjk bahwa pemeriksaan  dipersidangan terhadap para terdakwa  tanpa hadirnya para  terdakwa  ( in  absentia ).  Pada  intinya,  hakim  berkeinginan  agar  perkara  ini  berlangsung cepat  tanpa  penundaan-penundaan  yang  dikarenakan  tidak  hadirnya  terdakwa  sesuai  dengan asas dari peradilan.
Mengingat  pentingnya  menjalankan  asas  peradilan  cepat  maka  Majelis  Hakim memutuskan untuk membacakan putusan sidang dengan cara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan Pasal 38 Ayat (1) bahwa “ketentuan dalam ayat  ini  dimaksudkan  untuk  menyelamatkan  kekayaan  negara,  sehingga  tanpa  kehadiran terdakwapun, perkara dapat diperiksa oleh hakim.”
Pertimbangan hakim terhadap perkara tindak korupsi di atas telah sesuai konsideran huruf c KUHAP terkait dengan penegakan HAM dikarenakan pengadilan yang memutuskan perkara tanpa  hadirnya  terdakwa  yang  pada  akhirnya  bahwa  pengadilan  merupakan  sebuah  lembaga atau “alat” untuk menjalankan kekuasaan negara penegakan hukum dan keadilan masyarakat.

## C. Kesimpulan
Peradilan dengan cara in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi sangat membantu terciptanya peradilan yang cepat dan sederhana. Kontribusi terbesar peradilan yang dilakukan dengan  cara in  absentia dalam  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  melanggar  hak- hak terdakwa, hal ini dikarenakan kepada terdakwa pada setiap proses atau tahapan peradilan pidana  baik  sejak  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  persidangan  diberikan  kesempatan untuk  mengikutinya  atau  hadir  akan  tetapi  terdakwa  memilih  untuk  tidak  menggunakan haknya  yang  diberikan  oleh  KUHAP  dengan  tidak  hadir  pada  tahapan-tahapan  tersebut. Pertimbangan  hakim  terhadap  putusan  Nomor  46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk  dengan menggunakan  peradilan in  absentia selain  mewujudkan  peradilan  yang  cepat  dan  sederhana
juga  agar  tidak  menimbulkan  keresahan  pada  masyarakat  dengan  adanya  kepastian  hukum, pengembalian kerugian keuangan negara serta hukuman badan yang tepat buat pelakunya.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Adji, Indriyanto Seno. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Diadit Media, Jakarta. Ali,  Daud  M.  2000. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia. PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Efendy,  Marwan.  2010. Peradilan  In  Absentia  dan  Koneksitas. PT  Thimpani  Phublishing, Jakarta.
Faisal  Salam,  Moch.  2001. Hukum  Acara  Pidana  Dalam Teori  dan  Praktek. CV  Mandar  Maju, Bandung.
Hamzah, Andi. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika. Edisi. Kedua, cetakan ke-3, Jakarta. Prihartono,  Dwiyanto.  2003. Sidang  Tanpa  Terdakwa,  Dilema  Peradilan  In  Absentia  dan  Hak Asasi Manusia. Pusataka Pelajar, Yogyakarta. Yanuar, Purwaning M, 2007. Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia. PT Alumni, Bandung.
B. Jurnal Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis The Nature Of The Authorities In A Democratic Rule Of Law.” Cepalo 3, no. 1, September 17, 2019: 1– 10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Akli,  Zul.  “Peradilan    In  Absentia    Terhadap  Terdakwa  Yang  Belum  Di-Periksa  Pada  Tingkat
Penyidikan  Dalam  Perkara  Tindak  Pi-Dana  Korupsi.” REUSAM-  Jurnal  Ilmu  Hukum . Vol. 8, May 13, 2020: 52-68. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/2613.
Ardhyansah  “Penyidikan  In  Absentia  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia
(Sebuah  Alternatif  Penerapan  Asas  Peradilan  Cepat)."  Jurnal  Idea  Hukum.”  Accessed August 10, 2020: 114-130. http://www.jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/135/115.
Arly,  and  Y  Mangoli.  “Eksistensi  Peradilan  In  Absentia  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Di Indonesia  Menurut  KUHAP.” LEX  CRIMEN .  Vol.  5,  April  7,  2016:  66-74. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11682.
Dunggio,  Haklainul,  Bambang  Sugiri,  and  Rachmad  Syafa’at.  “Peradilan  In  Absentia  Bagi Pelanggar  Lalu  Lintas  Yang  Berkeadilan  The  Justice  Of  In  Absentia  Judicatory  For Traffic  Offender.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan .  Vol.  4, January 6, 2020: 259-268. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk.
Fikri,  Mohammad  Ali,  and  Pudji  Astuti.  “Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Perkara  Disersi  Yang Diputus Secara In Absentia Sebelum Jangka Waktu 6 Bulan (Studi Kasus Di Pengadilan Militer  Iii-12  Surabaya).” Jurnal  Novum .  Vol.  4,  October  15,  2017:  1-7. http://www.dilmil-surabaya.go.id.
Hafidz  “Sistem  Pertanggungjawaban  Perkara  Korupsi  Dalam  Rangka  Percepatan  Penyelamatan Uang  Negara."  Jurnal  Dinamika  Hukum.”  Accessed  August  10,  2020:  130-145  . http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/269/261.
Jurnal  Legeslasi  Indonesia,  Volume  7  Nomor  4  Desember  2010,  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Lasmadi,  Sahuri,  and  M  Hum.  “Tumpang  Tindih  Kewenangan  Penyidikan  Pada  Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana.” INOVATIF  Jurnal  Ilmu  Hukum . Vol. 2, 2010. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200.
Laurance  Hasiholan  Pasaribu,  Olan,  Iman  Jauhari,  and  Elvi  Zahara  Lubis.  “Kajian  Yuridis Terhadap  Putusan  Bebas  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus  Pada  Pengadilan  Negeri
Medan).” JURNAL MERCATORIA . Vol. 1, 2008: 130-140.
http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/627.
Utomo  “Pembuktian  Dakwaan  Oditur  Militer  Dalam  Pemeriksaan  Secara  In  Absentia  Pada Persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai." Verstek.” Accessed August 10, 2020: 146- 156. https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38387/25424.
Sahlan,  Mohammad,  Biro  Hukum,  Dan  Organisasi,  Kementerian  Kelautan,  Perikanan  Gedung, and  Mina  Bahari.  “Unsur  Menyalahgunakan  Kewenangan.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM . Vol. 23, October 17, 2016: 193-271. http://news.detik.com/berita/2873765/uu- administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pem.
Suhariyanto, "Budi A, and Cempaka Putih Timur Jakarta. “Progressivity of Criminal Decision on Corporate  Actors  Corruption.” Disetujui  Diterbitkan .  Vol.  16,  June  1:  201-213,  2016. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/58.
Sukardi,  Irma.  2012. Bantuan  Timbal  Balik  dalam  Masalah  Pidana  (Mutual  Legal  Assistance) dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Tesis Pasca  FH UI, Jakarta.
Suriady Harianja, "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM  Terdakwa,”  UNNES  Law  Journal.  Vol.  2,  no.  1  (2013):  36-43 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/2903/2686.
Warmadewa, Universitas, and  Indonesia Denpasar-Bali. “A  A Made Yuda Dwi Hendrata*, A A Sagung  Laksmi Dewi Dan  I Nengah  Laba.” Jurnal  Analogi  Hukum 1,  no. 1  (December 17, 2019): 1–5. https://doi.org/10.22225/.1.1.1448.1-5.
Wignjosoebroto, Soetandyo Masalah Metodelogik dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman  Pendekatan  Konseptualnya,  Makalah  pada  Pelatihan  Metodelogi  Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999.
Wibowo, Edy. “Peranan Hakim dalam Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi”. Varia Pradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 279 Februari 2009.
Wulansari, Eka Martiana. “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Legeslasi  Indonesia,  Volume  7  Nomor  4  Desember  2010,  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Yasser,  Bram  Mohammad.  “Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Pada  Peradilan  Tata Usaha  Negara  Dalam  Kaitannya  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Soumatera  Law Review 2, no. 1 (May 1, 2019): 1–24. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3558.g1352.