IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MANGGARAI
Agustinus Sutardi 1 ; Budiman Rusli 2 ; Rd. Ahmad Buchari 3
1,2,3 Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
agustinus20001@mail.unpad.ac.id 1 ; budiman.rusli@unpad.ac.id 2 ; ahmad.buchari@unpad.ac.id 3
Submitted: 26-07-2022; Accepted: 12-12-2022: Published : 13-12-2022

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai dengan menggunakan teori Merile S. Grindle yang berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada content kebijakan dan context implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur  pada  24 (dua puluh empat) orang, observasi dan studi dokumentasi. Temuan utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dimaksud belum berjalan optimal pada aspek content kebijakan karena masyarakat yang masih gagap teknologi belum mendukung/resisten terhadap implementasi kebijakan ini dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratannya yaitu memiliki email dan nomor telepon seluler pribadi,  belum intensifnya komunikasi dan koordinasi antara Disdukcapil dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan, jaringan internet yang belum menjangkau ke seluruh pelosok wilayah sehingga program digitalisasi administrasi kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal, belum tersedianya fasilitas jaringan ASTINet untuk penerapan pelayanan secara online. Sedangkan pada  aspek context implementasi adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai belum melaksanakan sosialisasi secara masif dan belum tersedianya standart operasional prosedur pelaksanaan pelayanan sesuai kebijakan dimaksud .
Kata kunci : Implementasi kebijakan, Administrasi Kependudukan, Kabupaten Manggarai.

## ABSTRACT
This study aims to examine the Implementation of Policies regarding Forms and Books Used in Population Administration in Manggarai Regency using the theory of Merile S. Grindle who argues that the success of policy implementation depends on the policy content and implementation context. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study included semi-structured interviews with 24 (twenty four) people, observation and documentation studies. The main finding in this study is that the implementation of the intended policy has not run optimally in the aspect of policy content because people who are still technologically illiterate are not yet supportive/resistant to implementing this policy because they have not been able to fulfill the requirements, namely having an e-mail and personal cell phone number, not yet intensive communication and coordination between Disdukcapil and Sub-Districts/Villages/Kelurahans, internet networks that do not yet reach all corners of the region so that the population administration digitization program cannot be implemented optimally, ASTINet network facilities are not yet available for implementing online services. Meanwhile, in the implementation context aspect, the Manggarai Regency Government has not carried  out massive outreach and there is no standard operating procedure for implementing services according to the intended policy.
Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Manggarai ( Agustinus Sutardi; Budiman Rusli; Rd. Ahmad Buchari)
Key word: Implementation of policies;Population Administration, Manggarai Regency

## PENDAHULUAN
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Permendagri ini bertujuan untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan dalam administrasi kependudukan. Permendagri 109 Tahun 2019 menggantikan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Permendagri Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak. Secara teknis, perubahan penting dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 adalah penyederhanaan mekanisme pencetakan maupun spesifikasi/ bahan dari blangko-blangko pencetakan dokumen kartu keluarga dan akta- akta pencatatan sipil. Dalam ketentuan sebelumnya, blangko-blangko yang digunakan adalah blangko-blangko yang disediakan oleh Disdukcapil dengan ketentuan spesifikasi sesuai Permendagri  Nomor 118 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 102 Tahun 2018. Kedua aturan lama tersebut mengatur spesifikasi blangko-blangko Kartu Keluarga dan Akta-Akta Pencatatan Sipil yaitu menggunakan kertas sekuriti 100% c hemical wood ,watemark, Burung Garuda, continous form untuk blangko kartu keluarga dan kertas watermark berlambang Garuda Pancasila, gramatur : 120 – 135 Gram/m2 dan berbentuk continous form untuk akta-akta pencatatan sipil, yang juga diadakan melalui proses pengadaan barang/jasa yang prosedural dan terbatas. Dengan demikian, masyarakat harus mengantri di Disdukcapil untuk memperoleh dokumen kependudukan yang dibutuhkannya.
Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 sudah cukup efesien dan efektif dikarenakan spesifikasi blangko-blangko Kartu Keluarga, Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta- Akta Pencatatan Sipil sesuai permendagri ini telah disederhanakan yakni hanya menggunakan kertas HVS, ukuran A4, berat 80 gram, warna putih dan bisa dicetak secara mandiri oleh pemohon dokumen kependudukan. Namun untuk blanko KTP Elektronik (KTP E) dan
Kartu Identitas Anak (KIA) masih disediakan oleh pemerintah pusat. Perubahan mekanisme maupun spesifikasi dokumen kependudukan sebagai implikasi lahirnya Permendagri 109 Tahun 2019 memberi angin segar bagi layanan kependudukan di Indonesia. Jika diimplementasi secara baik, kebijakan ini tentu akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di bidang administrasi kependudukan. Namun demikian, implementasi dari sebuah kebijakan publik yang linear dengan tujuannya (policy objectives) bukan sebuah perkara mudah karena kebijakan publik tidak diimplementasikan dalam sebuah ruang vakum (Dunn, 2000)  . Dinamika antar berbagai faktor determinan yang terjadi dalam implementasi sebuah kebijakan akan mempengaruhi derajat keberhasilan dari kebijakan tersebut.
Persoalan yang ditemukan dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah Sumber Daya Masyarakat (SDM) penerima manfaat kebijakan yang belum memadai sehingga belum dapat melaksanakan kebijakan ini secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat penerima manfaat kebijakan menyebabkan tidak mampu melaksanakan kebijakan/program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, edi sutrisno dalam (Rahayu, 2014). Berikut adalah tabel tingkat pendidikan formal masyarakat kabupaten Manggarai selaku penerima manfaat kebijakan kebijakan Permendagri 109 Tahun 2019.
Tabel 1.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Manggarai keadaan 31 Desember Tahun 2020 No  Pendidikan Jumlah % 1 2 3 4 1 Belum Sekolah 70.165 20,10 2 Tidak Tamat SD 59.772 17,12 3 Tamat SD/Sederajat 111.176 31,85 4 Tamat SLTP/Sederajat 38.419 11.01 5 Tamat SLTA/Sederajat 50.187 14,38 6 Tamat D1/D II 1.234 0,35 7 Tamat D III/Sarmud 3.874 1,11
8 Tamat Diploma IV/S1 13.877 3,98 9 Tamat S2 366 0,10 10 Tamat S3 20 0,01 Jumlah 349.090 100 Sumber: ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai , 2020)
Dari tabel di atas tergambar bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Manggarai yang terbanyak adalah Tamat SD/Sederajat (31,85 %) dan tidak tamat SD (17,12%). Hal ini disebabkan karena dalam mengimplementasikan kebijakan ini masyarakat dituntut untuk memilki perangkat dan skill teknologis yang memadai yaitu dengan memiliki email dan nomor telepon seluler pribadi yang aktif saat pengurusan dokumen kependudukan. Masyarakat juga harus mampu membuka notifikasi yang dikirim oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) melalui aplikasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ke alamat email dan nomor telepon seluler yang telah dilampirkan serta mampu mencetak dokumen tersebut. Fenomena ini sesuai dengan pendapat dari Riant Nugroho D dalam (Nugroho, 2003) yaitu kebijakan komputerisasi dalam pelayanan publik akan sia-sia jika SDM di dalam lembaga itu tidak menguasai teknologi tersebut.
Persoalan lain yang ditemukan adalah kapasitas Sumber daya Manusia  (SDM) Aparatur Administrator Database Kependudukan (ADB) dan Operator  Sistem Informasi Adminisrasi Kependudukan (SIAK) yang belum memadai dari  aspek  Pendidikan formal. Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 35 Tahun 2017  Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database (ADB) Kependudukan adalah harus berkualifikasi pendidikan strata satu/D-IV bidang komputer dan berstatus Pegawai Negeri Sipil.  Demikian pun halnya dengan Jabatan fungsional Operator SIAK, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Jabatan Operasional SIAK,  Operator SIAK harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pelayanan surat keterangan kependudukan dan penyusunan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun, berdasarkan dokumen kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Manggarai dari 8 (delapan) orang ADB Kependudukan di Kabupaten Manggarai, hanya 2 (dua) orang yang berlatarbelakang pendidikan S1 Informatika dan Komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangkatan 6 (enam) orang ADB Kependudukan lainnya telah bertentangan dengan Permenpan tersebut. Demikian pun halnya dengan Jabatan fungsional Operator SIAK.  Jabatan fungsional Operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manggarai belum tersedia. Seluruh tugas dan fungsi dari jabatan fungsional Operator SIAK tersebut dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dinas yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Berdasarkan Dokumen Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Manggarai, dari 23 (dua puluh tiga) orang THL yang bertugas dan berfungsi sebagai Operator SIAK, hanya 5 (lima) orang yang berpendidikan sesuai dengan pekerjaan yaitu berpendidikan informatika dan komputer. Hal ini juga dapat menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas di Disdukcapil termasuk dalam penerapan Permendagri 109 Tahun 2019.
Fenomena yang juga ditemukan dalam penerapan  Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah belum tersedianya fasilitas pengajuan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara online sebagaimana yang telah tertuang dalam isi batang tubuh permendagri ini yang mengamanatkan bahwa pengajuan formulir pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan secara online . Pelayanan secara online juga telah diatur dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam administrasi kependudukan.
Fenomena lain yang juga ditemukan adalah meskipun Permendagri 109 Tahun 2019 dilaksanakan sejak  tanggal 1 Juli Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat, namun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan
Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Manggarai
pelayanan sesuai Permendagri 109 Tahun 2019 belum tersedia, yang menyebabkan implementasi kebijakan ini belum secara berjalan optimal.
Persoalan lain yang juga ditemukan di Kabupaten Manggarai adalah  jenis sosialisasi kebijakan kependudukan yang belum masif, yang masih terbatas melalui media tatap muka langsung, banner/spanduk, leaflet dan kalender-kalender sosialisasi kebijakan kependudukan, belum dilaksanakan sosialisasi melalui media sosial online seperti facebook, twitter, Whatapps (WA),Instagram (IG),website yang pada era sekarang ini merupakan jenis media yang paling efektif untuk digunakan.
Dalam mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan administrasi kependudukan, para sarjana telah melakukan penelitian pada berbagai setting waktu dan tempat untuk mendapatkan penjelasan atau memahami bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan bekerja di dunia riil. Penemuan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan topik implementasi kebijakan administrasi kependudukan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 adalah penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penelitian tentang implementasi pelayanan pendaftaran penduduk dan  pencatatan sipil serta penelitian tentang implementasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP E). Visualisasi dari hasil penelitian tersebut dapat terlihat pada gambar 1berikut:
Gambar 1 Visualisasi penelitian terdahulu tentang Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan
Penemuan dari penelitian-penelitian terdahulu  (Asyari & Nugraheni, 2021; Bella et al., 2013; Budi et al., 2021; Cristianingsih, 2020;
Deni et al., 2015; Hasibuan et al., 2020; Herawan et al., 2021; Herlinda, 2021; Hidayat, 2018; Idrus & Ferdian, 2019; Jamaluddin et al., 2019; Kesuma & Juniati, 2020; Mapadang et al., 2018; Naqibah et al., 2021; Purba et al., 2019; Purwanti & Suharyadi, 2018; Rahmadanik, 2021; Rohman et al., 2019; Sadat, 2017; Salim Ahmad, 2018; Saputra et al., 2019; Sastrawan, Gede. Mandala, 2019; Setyowati et al., 2019; Sudiadnyane I Made, 2018; Sutejo et al., 2020; Tarifu, 2020; Wahyono et al., 2019)  menemukan bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana belum memadai dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi kependudukan ( resources commited) , masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi pelaksana kebijakan dan para aktor yang berkepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi kependudukan ( program implementors) , masih kurangnya sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan kepada masyarakat penerima manfaat kebijakan ( program implementors) , kualifikasi pendidikan formal, pengalaman kerja dan ketrampilan kerja para implementor kebijakan yang belum memadai ( program implementors) , kurangnya komitmen dari para program implementors untuk melaksanakan kebijakan administrasi kependudukan, kurangnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi bagi para implementor kebijakan tentang kebijakan administrasi kependudukan yang terbaru, masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan layanan administrasi kependudukan ( type of benefits), kekuasaan dan strategi yang terpusat pada satu instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara agen-agen pelaksana yang lain seperti kecamatan dan kelurahan hanya melaksanakan strategi yang diperintahkan oleh dinas dukcapil ( power,interest and strategies of actors involved) , strategi pelayanan yang dilakukan oleh instansi pelaksana layanan administrasi kependudukan masih belum prima, karakteristik instansi pelaksana yang masih sangat birokratis dikarenakan pengurusan administrasi kependudukan untuk satu output harus melewati berbagai prosedur rumit dari RT, RW, kelurahan,  kecamatan dan terakhir  pada disdukcapil  ( institutions and regimecharacte ristics) ,belum tersedianya standart operasional prosedur (SOP)  yang baku untuk pelayanan administrasi kependudukan menyebabkan
pelaksana kebijakan tidak mengimplementasikan kebijakan secara proaktif yang berdampak pada kinerja pelaksana layanan kurang maksimal ( compliance and responsivenes).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian- penelitian yang sebelumnya dengan topik implementasi kebijakan administrasi kependudukan adalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP E), belum pernah dilakukan penelitian tentang implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Penelitian ini, dengan demikian, berupaya untuk mengisi celah dimaksud yaitu  peneliti akan mengeksplorasi implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai. Dengan tersedianya hasil penelitian ini, diharapkan agar para pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat memperoleh bukti (evidence) terkait implementasi kebijakan ini sehingga dapat terus membenahi kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna (user) dari layanan publik kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Penelitian ini, dengan demikian, bertujuan  untuk  menganalisis implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019  tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Merilee S. Grindle yang berpendapat bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek penting yaitu content kebijakan dan context implementasi. Aspek content kebijakan  menurut (Grindle, 1980) adalah kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program ( interest affected) , Jenis manfaat yang akan dihasilkan (type of benefits) , Jangkauan perubahan yang diinginkan (extend of change envisioned) , Kedudukan pengambil keputusan ( site of decision making) , Pelaksana program (program implementors) dan Sumber
daya yang disediakan (resources commited) . Aspek context kebijakan menurut (Grindle, 1980)  terdiri dari Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat ( power,interest and strategies of actors involved) , Karakteristik lembaga dan penguasa ( institutions and regimecharacte ristics) dan Kepatuhan dan Daya Tanggap ( compliance and responsivenes). .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena secara holistik implementasi Permendagri 109 Tahun 2019 oleh para pihak yang berkepentingan di Kabupaten Manggarai. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 9 Februari s/d 9 Mei Tahun 2022. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah mengobservasi pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, mengobservasi pelaksanaan rapat staf dan apel harian, interaksi antara bawahan dan atasan dan penempatan spanduk/banner, dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur pada 24 (dua puluh empat) orang informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposive sampling yaitu dengan cara menentukan informan yang dianggap paling memahami informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Content Kebijakan
1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program (Interest Affected) Para informan penelitian menyebutkan bahwa interest affected dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah Bupati Manggarai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Kepala Disdukcapil Kabupaten Manggarai, Para Kepala Bidang Disdukcapil Kabupaten Manggarai, Para ADB Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Manggarai, Para Operator SIAK Disdukcapil
Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Manggarai
Kabupaten Manggarai, Para Registrar Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai, para Lurah/kepala desa yang mengawasi pelaksanaan tugas para registrar serta seluruh masyarakat Manggarai sebagai unsur penerima manfaat kebijakan ini.
Para informan penelitian menyebutkan bahwa semua pihak yang berkepentingan merasakan keuntungan dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai kecuali bagi masyarakat yang belum melek teknologi, masyarakat yang tinggal di daerah pelosok yang belum terjangkau fasilitas jaringan intenet dan masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan sesuai prosedur Permendagri 109 Tahun 2019 yaitu harus melampirkan email dan nomor telepon seluler aktif saat pengurusan dokumen kependudukan. Keuntungan tersebut karena memudahkan masyarakat dalam administrasi kependudukan (pengurusan kartu keluarga dan akta-akta pencatatan sipil) yaitu sangat efektif dan efesien baik bagi dinas maupun bagi masyarakat.
Implementasi kebijakan ini belum mendapat dukungan dan mendapatkan resistensi dari masyarakat di Kabupaten Manggarai yang masih belum melek teknologi karena harus melampirkan email dan nomor telepon seluler yang aktif saat pengurusan dokumen kartu keluarga dan akta-akta pencatatan sipil, sebagaimana yang disampaikan oleh ADB Kependudukan F 1 bahwa masyarakat yang gagap teknologi resistensi terhadap penerapan kebijakan ini karena berasumsi bahwa kebijakan ini mempersulit dengan kondisi sarana prasarana, jaringan internet dan skill teknologis masyarakat yang belum memadai.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (Type of benefits)
Para informan penelitan menyebutkan bahwa Type of benefits bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:
a. Bagi Disdukcapil Kabupaten Manggarai dapat menghemat anggaran karena tidak perlu lagi membelanjakan blanko kartu keluarga dan akta-akta pencatatan sipil,
1 Informan Penelitian ADB (Administrator Database) Kependudukan an. Fransiskus Patrisius Dani, ST.
mempermudah pekerjaan para Operator SIAK karena tidak lagi mencetak hasil dokumen kartu keluarga dan akta-akta pencatatan sipil yang telah ditandatangani secara elektronik, arsip manual milik masyarakat berkurang sehingga memudahkan pekerjaan pengarsipan di Kantor, keamanan dokumen kependudukan terjamin karena telah sampai pada Badan Sandi Negara dan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Bagi Masyarakat Manggarai sebagai penerima manfaat kebijakan dapat mempermudah masyarakat dalam administrasi kependudukan karena efektif dan efisien dari aspek biaya, waktu dan tenaga, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan serta dapat mewujudkan good governance dalam urusan administrasi kependudukan karena semakin mudah, transparan dan bernilai yaitu adanya koneksi langsung antara pemerintah dengan masyarakat berupa notifikasi melalui email /nomor telepon seluler untuk urusan administrasi kependudukan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan M 2 dari unsur masyarakat penerima  manfaat kebijakan yang berpendapat bahwa postur perubahan kebijakan ini merupakan perubahan yang sangat baik karena masyarakat didorong untuk tidak lagi menjadi penerima yang pasif yang semua fasilitas disediakan lagi oleh pemerintah, tetapi masyarakat ditargetkan untuk berpartisipasi dalam proses administratif. Lebih lanjut informan tersebut berpendapat bahwa dengan kebijakan yang baru ini, bukan hanya sekedar  modelnya yang berubah tetapi filosofinya yakni partisipasi masyarakat dibuka seluas-luasnya supaya mereka bisa mengurus secara bertanggungjawab dalam proses-proses administratif. Jadi, kebijakan ini merupakan langkah yang progresif yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bukan hanya sekedar material yang berubah tetapi bisa mendorong masyarakat  untuk lebih bisa partisipatif dalam urusuan administratif yang menjadi kewajiban
2 Informan Penelitian perwakilan masyarakat penerima manfaat kebijakan an. Rm. Maximus Regus, Pr.
masyarakat untuk membereskannya. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat,ini juga meningkatakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam urusan administrasi publik yaitu semakin simple, transparan dan bernilai yaitu dengan adanya koneksi langsung antara masyarakat dengan pemerintah melalui notifikasi melalui email /nomor telepon seluler untuk urusan administrasi kependudukan. Selanjutnya, Para informan penelitian menyebutkan bahwa implementasi Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai bermanfaat kolektif baik bagi Disdukcapil Kabupaten Manggarai sebagai unsur penyelenggara urusan kependudukan dan pencatatan sipil maupun bagi masyarakat Manggarai sebagai unsur penerima  manfaat kebijakan, namun belum didukung oleh masyarakat yang masih gagap teknologi karena harus melampirkan email dan nomor telepon seluler saat pengurusan dokumen kartu keluarga dan akta-akta pencatatan sipil yang belum mereka miliki.
3. Jangkauan perubahan  yang diinginkan
(Extend of change envisioned)
Para informan penelitian menyebutkan bahwa e xtend of change envisioned dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah pelayanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan masyarakat dengan sistem pelayanan yang mempermudah masyarakat yaitu pelayanan yang efektif dan efisien dari aspek biaya, waktu dan tenaga. Masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) dapat melaksanakan kebijakan ini secara penuh (100%), dengan demikian dapat mengurangi antrian di Kantor Disdukcapil dan juga masyarakat dapat merasakan manfaat serta kemudahan- kemudahan yang diberikan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Masyarakat juga menjadi melek teknologi dengan memiliki email dan nomor telepon seluler serta perangkat teknologis. Kepemilikan perangkat teknologis masyarakat tersebut didukung dengan fasilitas jaringan internet yang menjangkaui seluruh wilayah dalam Kabupaten Manggarai.
4. Kedudukan Pengambil Keputusan (Site of Decision Making)
Para informan penelitian menyebutkan
bahwa Site of Decision Making dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun
2019 di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:
 Bupati Manggarai yang dapat menggerakkan seluruh elemen dalam masyarakat agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara optimal;
 Kepala Dinas sebagai penandatangan elektronik dokumen kartu keluarga dan akta- akta pencatatan sipil;
 Para Kepala Bidang Disdukcapil Kabupaten Manggarai yang bertugas memverifikasi dokumen yang telah diajukan oleh ADB Kependudukan;
 ADB Kependudukan bertugas dan bertanggungjawab terhadap database kependudukan dan aplikasi-aplikasi yang yang tersedia pada disdukcapil, memverifikasi dokumen yang telah diajukan oleh Operator SIAK serta mengontrol pekerjaan para operator SIAK agar menginput alamat email dan nomor telepon seluler yang valid milik masyarakat;
 Operator SIAK yang bertugas menerima berkas masyarakat, menginput, memverifikasi dan mengajukan dokumen masyarakat;
 Para camat/Lurah/Kepala Desa yang bertugas mengontrol dan mengawasi pekerjaan para registar;
 Para Registrar Kecamatan/Kelurahan/desa yang menurut Undang-Undang Nomor  24
Tahun 2013 bertugas dan bertanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kecamatan/desa/kelurahan serta masyarakat Manggarai sebagai penerima manfaat kebijakan Permendagri 109 Tahun 2019 yang bertugas untuk menyimpan dan mencetak file notifikasi dari Disdukcapil Kabupaten Manggarai.
5. Pelaksana program
(Program implementors) Para informan penelitian menyebutkan bahwa
Program implementors dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah Para Aparatur Pengelola SIAK yang telah berkompeten dalam menerapkan kebijakan ini karena telah mampu menjalankan aplikasi SIAK melalui bimbingan teknis (bimtek) dan pengalaman kerja, sedangkan latar belakang pendidikan aparatur tidak berasosiasi langsung
Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Manggarai
dengan penerapan permendagri ini, sebagamana yang telah disampaikan oleh ADB Kependudukan F yang menjelaskan bahwa kualifikasi pendidikan dan kompetensi aparatur dalam menerapkan permendagri ini tidak berasosasi langsung karena yang terpenting adalah para aparatur dapat mengoperasikan aplikasi SIAK. Lebih lanjut ADB F menjelaskan bahwa Permendagri ini hanya mensyaratkan tentang penggunaan email dan nomor telepon seluler, oleh karena itu tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan khusus. Dalam prosesnya para Pengelola SIAK yang berpengalaman akan terampil dalam mengoperasikan SIAK sesuai versi Permendagri ini. Masyarakat selaku penerima manfaat kebijakan dalam prosesnya juga dapat mempelajari penerapan permendagri ini.
Kompetensi masyarakat Manggarai selaku penerima manfaat kebijakan sesuai hasil wawancara dengan para informan penelitian dalam menerapkan kebijakan ini adalah  masih ada keterbatasan dari aspek skill dan perangkat teknologis khusus untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan, oleh karena itu perlu dilaksanakan pendampingan secara langsung serta sosialisasi yang terus menerus agar dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. Bagi masyarakat yang telah melek teknologi yang sebagian besar berdomisili di wilayah perkotaan telah berkompoten dalam menerapkan permendagri ini. Namun, kompetensi masyarakat dari aspek pendidikan formal dalam penerapan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai tidak berasosiasi langsung karena masyarakat dapat mempelajarinya secara mandiri maupun melalui pendampingan langsung oleh para aparat, yang terpenting adalah tersedianya fasilitas jaringan internet. Kebijakan ini  juga mengedukasi masyarakat agar menjadi  melek  teknologi, untuk melek teknologi tidak harus sekolah tinggi yang terpenting adalah adanya keinginan masyarakat untuk belajar karena faktor kebutuhan akan dokumen tersebut dan juga tuntutan regulasi.
Relasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan ini di Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian adalah relasi yang baik kecuali antara pihak Disdukcapil Kabupaten Manggarai dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan
diperlukan pembenahan pada aspek  koordinasi dan komunikasi sehingga Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam penerapan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai.

## 6. Sumber daya yang disediakan  (Resources Commited)
Resources Commited dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian adalah Sumber Daya Manusia (SDM)  Aparatur Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup memadai dalam menerapkan Permendagri 109 Tahun 2019 karena faktor pengalaman kerja dan bimbingan teknis (bimtek) yang  secara  rutin  telah  dilaksanakan. Perangkat  dan skill teknologis masyarakat Kabupaten Manggarai terutama pada wilayah pedesaan masih belum memadai untuk mengimplementasikan kebijakan ini, oleh karena itu perlu didampingi dan disosialisasikan secara terus menerus agar masyarakat dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Kondisi saat ini dapat dipastikan bahwa minimal 1 (satu) keluarga memiliki 1 (satu) telepon seluler jenis android, jika dalam sebuah keluarga ada yang bersekolah maka dipastikan bahwa yang bersangkutan memiliki telepon seluler tipe android serta memahami penggunaan email sehingga dapat menyimpan notifikasi dari Disdukcapil. Sarana dan prasarana untuk penerapan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian adalah sudah cukup tersedia, sarana yang urgen untuk segera diadakan adalah fasilitas jaringan ASTINet agar segera dapat diterapkan pelayanan secara online yang merupakan kebijakan yang mendukung penerapan permendagri ini. Perluasan jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok desa adalah juga merupakan program yang penting untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah  agar  program digitalisasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dapat diimplementasikan secara optimal sampai ke seluruh  pelosok  desa dalam hal ini adalah kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan yaitu Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, sebagaimana yang telah
disampaikan oleh informan tokoh masyarakat S 3 sebagai berikut:
“Kendalanya adalah jaringan internet yang belum terjangkau sampai ke seluruh wilayah kabupaten Manggarai, sehingga fasilitas yang perlu disediakan adalah penyiapan fasilitas jaringan internet sampai ke pelosok wilayah kabupaten Manggarai oleh pemerintah.” “Dengan tersedianya jaringan internet maka masyarakat akan belajar serta dibiasakan dengan pemakaian fasilitas teknologi berbasis internet antara lain menggunakan email dan smartphone.”
“Jika fasilitas jaringan internet telah tersedia maka wajib bagi pemerintah desa untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penerapan kebijakan ini.”

## Context of Implementation
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat  (Power,interest and strategies of actors involved)
Para Informan penelitian menyebutkan bahwa Power,interest and strategies of actors involved dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:
 Aspek kekuasaan yaitu sesuai dengan  tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam surat keputusan (SK) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pengelola SIAK di Disdukcapil Kabupaten Manggarai dan para registrar kecamatan/kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai.
 Aspek kepentingan adalah semua pihak yang berkepentingan merasakan manfaat yang positif dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
 Strategi yang dilaksanakan adalah dengan sosialisasi  secara terus menerus kepada masyarakat melalui berbagai jenis media baik online maupun offline tentang persyaratan dan prosedur teknis penerapan permendagri dimaksud di Kabupaten Manggarai, Perangkat desa menfasilitasi langsung masyarakatnya untuk dapat menyiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan kebijakan ini serta mensosialisasikan secara terus menerus
3 Informan perwakilan masyarakat an. Stefanus Jandu.
kepada masyarakat tentang prosedur teknis pelaksanaan permendagri ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai mengagendakan kegiatan-kegiatan di desa yaitu proses administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dengan memberikan instruksi kepada pemerintah desa agar mengagendakan kegiatan ini dengan dana desa, kerjasama dengan berbagai sektor agar juga dapat menjadi agen sosialisasi permendagri ini, penambahan sarana dan prasarana untuk pelayanan di kecamatan serta pembentukan Unit Pelayana Teknis (UPT) Disdukcapil di kecamatan dalam rangka pendekatan pelayanan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa (Institutions and regimecharacteristics)
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, Institutions and regimecharacteristics dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah dengan mewajibkan masyarakat penerima manfaat kebijakan untuk mengikuti persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan dalam permendagri ini dengan tetap memperhatikan kultur dan kearifan lokal.

## 3. Kepatuhan dan Daya Tanggap
(Compliance and responsiveness)
Para informan penelitian menyebutkan bahwa aspek compliance dalam penerapan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Manggarai telah mengimplementasikan kebijakan ini sejak Tanggal 01 Juli Tahun 2020 yang secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Namun, Pemerintah Kabupaten Manggarai belum membuatkan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan permendagri ini. Aspek compliance juga masih terkendala pada masyarakat yang masih gagap teknologi, kaum usia lanjut (lansia) dan disabilitis oleh karena itu dibutuhkan pendampingan secara khusus bagi mereka agar dapat melaksanakan kebijakan ini secara baik.  Aspek responsiveness berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian adalah Pemerintah Kabupaten
Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Manggarai
Manggarai dan masyarakat Manggarai  yang sudah melek teknologi mempunyai responsiveness yang sangat positif terhadap penerapan kebijakan ini dengan kemudahan- kemudahan yang diberikan. Sedangkan bagi masyarakat yang belum melek teknologi, kaum lansia dan  disabilitas agar didampingi secara khusus supaya dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan adalah  salah satu fase esensial dalam siklus kebijakan publik. Dalam mengkaji implementasi Kebijakan Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai, penelitian ini menemukan bahwa  implementasi kebijakan dimaksud belum berjalan secara  optimal  pada aspek content kebijakan karena masyarakat yang masih gagap teknologi belum mendukung/resisten terhadap implementasi kebijakan ini dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratan dan prosedurnya terutama pada kepemilikan email dan nomor telepon seluler pribadi serta cara membuka dan mencetak notifikasi dari disdukcapil (interest affected) ,  belum intensifnya komunikasi dan koordinasi antara Disdukcapil dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan (program implementors) , jaringan internet yang belum menjangkau ke seluruh pelosok wilayah sehingga implementasi Permendagri 109 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan  secara optimal (resources commited) ,, belum tersedianya fasilitas jaringan ASTINet untuk penerapan pelayanan secara online (resources commited) . Manfaat positif dari implementasi Permendagai 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah efektif dan efisien baik bagi pemerintah maupun masyarakat (type of benefits) , mewujudkan good governance dalam administrasi kependudukan (type of benefits) dan dapat mengedukasi masyarakat agar menjadi melek teknologi (extend of change) .  Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar pada aspek content kebijakan perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan langsung untuk masyarakat yang masih gagap teknologi yang sebagian besar berdomisili di wilayah pedesaan (program implementors) , perlu dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan secara rutin bagi
para aparatur urusan kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur (program implementors) , pengadaan fasilitas jaringan ASTINet agar dapat diterapkan pelayanan administrasi kependudukan secara online (resources commited) serta perluasan jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok desa (resources commited).
Selanjutnya, berdasarkan aspek context implementasi, penelitian ini  juga  menemukan bahwa  belum berjalan optimalnya kebijakan dimaksud oleh karena pelaksanaan sosialisasi yang belum masif yakni masih terbatas pada media tatap muka langsung serta banner/spanduk/leaflet/kalender, sedangkan sosialisasi melalui media sosial dan media online yang merupakan media yang populer serta efektif dan efesian untuk digunakan pada era sekarang ini belum dilaksanakan ( Power,interest and strategies of actors involved) , Pemerintah Kabupaten Manggarai juga belum membuatkan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan permendagri 109 Tahun 2019 ( Compliance and responsivenes) , masyarakat yang masih gagap teknologi, kaum lansia dan disabilitas belum patuh dan belum responsif terhadap implementasi kebijakan ini ( Compliance and responsivenes) . Fasilitasi Selanjutnya, pada aspek context implementasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain: pendampingan langsung oleh perangkat desa kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan kebijakan ini ( Power,interest and strategies of actors involved) , Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai perlu mengagendakan kegiatan- kegiatan di desa dengan memberikan instruksi kepada pemerintah desa agar mengagendakan implementasi Permendagri 109 Tahun 2019 dengan dana desa ( Power,interest and strategies of actors involved) , penambahan sarana dan prasarana untuk pelayanan di kecamatan serta pembentukan Unit Pelayana Teknis (UPT) Disdukcapil di kecamatan-kecamatan dalam rangka pendekatan pelayanan ( Power,interest and strategies of actors involved) , kerja sama lintas sektoral ( Power,interest and strategies of actors involved), mewajibkan setiap individu terutama pada usia yang layak menggunakan teknologi untuk memiliki email dan nomor telepon pribadi ( Power,interest and strategies of
actors involved), kultur dan kearifan lokal harus tetap diperhatikan dalam mengimplementasikan Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai ( Institutions and regimecharacteristics) .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku, Artikel dan Dokumen Lainnya
Asyari, A. A. H., & Nugraheni, A. S. C. (2021). Problematika Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 , 1537–1544. https://stp- mataram.e- journal.id/JIP/article/view/932 Bella, G. A., Laloma, A., & Ruru, J. M. (2013). Implementasi Kebijakan Rentan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik Unsrat , 1 (1).
Budi, Subekti, Z. M., Rahmadi, Suryadi, M. D., & Ardiansyah, R. (2021). Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Kelurahan Mangun Jaya. Jurnal ICT: Information … , 20 (1), 139–147. https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jic t-ikmi/article/view/343 Cristianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmiah
Magister Administrasi , 12 .
http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimi a/article/view/329 Deni, S., Husain, T., & Abbas, D. (2015). Implementasi Kebijakan Standart Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan. Jurnal Ilmu
Administrasi Negara , 13 (2), 71–78.
Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. In Edisi Kedua,
Gajah Mada . Grindle, M. S. ed. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World . Princeton University Press. Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP
Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. PERSPEKTIF , 9 (2), 465–482.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2 .3951
Herawan, H., Candradewini., & Dai, R. M.
(2021). Implementasi Kebijakan
Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan KTP El di Kabupaten Bandung. Jurnal
Pemikiran Dan Penelitian Administrasi , Sosial, Humaniora Dan Kebijakan
Publik , 4 (1), 23–28.
http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/arti cle/view/33278
Herlinda, D. (2021). Implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Jurnal Kemunting , 2 (1). http://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/i ndex.php/IAN/article/view/273 Hidayat, E. S. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 51 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2515
7/dinamika.v5i4.1741
Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019).
Implementasi Pelayanan Publik Pada Program Sidukun 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.47650/ jglp.v1i2.28 Jamaluddin, Rawali, S., & Purnamawati, N. (2019). Pentingnya Komunikasi dan Informasi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 (Studi Kasus Tentang Surat Keterangan Tinggal Sementara di Kota Banjarmasin). Mutakallimin: Jurnal
Ilmu Komunikasi , 2 (2). https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/articl e/view/3512
Kesuma, C., & Juniati, M. D. (2020). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Manggarai
Desa (SIAKSA) Berbasis Web pada Desa Alangamba Kabupaten Cilacap. Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi , 12 (1). http://speed.web.id/jurnal/index.php/sp eed/article/view/632
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai . (2020).
Mapadang, A., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2018). Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Lembaga Penelitian, Publikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sorong , 3 (4).
http://ejournal.um- sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/6 58 Naqibah, L. S., Cikusin,  Y., & Abidin, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis e-service (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang). Jurnal Respon Publik , 15 , 22–30. Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik , Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perspektif ,
8 (2), 77–83. https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2 .2597 Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 7 (1), 59–67.
Rahayu, S. K. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan
Implikasinya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Survey pada WP OP Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9),
1689–1699.
Rahmadanik, D. (2021). Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Era Pandemi Covid-19. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 11 (1). http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/ind ex.php/jdg/article/view/2480 Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M. (2019).
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1 (5), 962–
971.
Sadat, D. A. (2017). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Journal of Management Review , 1 (2), 57–65. http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/man agementreview
Salim Ahmad, P. B. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP)I DESA JETIS KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG.pdf. Jurnal Bedah Hukum Universitas Boyolali , 2 , 51–61.
Saputra, S. D., Afifuddin, & Widodo, R. P. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di kecamatan Kepanjen Kidul. Respon Publik , 13 (2), 38–44.
http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/a rticle/view/2115
Sastrawan, Gede. Mandala, S. (2019).
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Jurnal Unipas , 7 (2), 42–55.
Setyowati, D. R., Anton, A., Radiyah, U., Setyowati, D. R., & Anton, A. (2019).

## Implementasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan Desa Kalimanah Wetan Purbalingga Berbasis Online. INFORMAL: Informatics Journal , 4 (1), 10. https://doi.org/10.19184/isj.v4i1.10607 Sudiadnyane I Made. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 4 (60).
Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, & Lubis, A. A. (2020). Implementasi Undang- Undang Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Ilmiah Magister
Administrasi Publik , 2 (2), 162–167. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index. php/tabularasa
Tarifu, L. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Journal Publicuho , 3 (2), 233–246. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12511 Wahyono, S., Prihatminingtyas, B., & Purwatiningsih, A. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan ,
11 (1), 1–20.
B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. 2. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
3. Peraruran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor
34 Tahun 2017 Tentang Jabatan
Fungsional Operator SIAK.
4. Peraruran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor
35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan.
5. Permendagri Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring. 7. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan