## AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK KULINER)
Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Juliati, Trisninik Ratih Wulandari, Renata Zoraifi Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: juliati.qodrian@gmail.com
Abstrak  : Tujuan  pelaksanaan  pengabdian  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  wajib pajak kuliner mengenai aspek akuntansi dan perpajakan dalam usaha di bidang kuliner.
Usaha  kuliner  terbagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  usaha  kuliner  di  bidang  restoran  dan usaha kuliner di bidang non restoran. Kedua bidang tersebut memiliki aspek pajak yang berbeda dan juga memiliki perbedaan penghitungan jika memiliki batasan omzet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci : perpajakan, wajib pajak kuliner, restoran, non restoran

## 1. PENDAHULUAN
Business Development Services Indonesia (ABDSI) melalui gerakan satu juta UMKM Naik Kelas. Pendekatan gerakan untuk memacu daya saing UMKM dengan tema “UMKM Naik Kelas” bergulir  sejak  akhir  2013  melalui  berbagai  pertemuan,  diskusi,  workshop  dilakukan  guna mematangkan  konsep  dan  rangkul  banyak  pihak  agar  bersedia  mendukung  gagasan  tersebut. Presiden  Joko  Widodo  telah  mengundang  para  pelaku  UMKM  ke  Istana  Merdeka  karena  ingin mendengar  masukan  dari  para  pelaku  usaha  Pemerintah  ingin  mengembangkan  dan  memperkuat seluruh potensi UMKM dan ingin agar semua pengusaha berkembang dan bisa naik kelas. Definisi UMKM  naik  kelas  ini  secara  sederhana  apabila  usahanya  semakin  berkembang,  produktivitas bertambah, dan daya saingnya meningkat, sehingga  semua usaha mikro punya potensi sama untuk naik  kelas  ke  kategori  yang  lebih  tinggi.  Usaha  mikro  bisa  naik  kelas  menjadi  usaha  kecil,  usaha kecil  bisa  menjadi  usaha  menengah,  usaha  menengah  bisa  naik  menjadi  usaha  besar.  Beberapa indikator  UMKM  naik  kelas  diantaranya,  usahanya  menjadi  formal,  total  penjualan  dan  aset meningkat.  Selain  itu  jumlah  pelanggan  yang  dilayani,  pajak  yang  dibayarkannya,  dan  jumlah karyawan  meningkat,  serta  kualitas  SDM  bertambah.  Indikator  lainnya  adalah  sistem  administrasi dan  keuangan  meningkat,  barang  yang  diproduksi  meningkat,  terakhir  dana  yang  diakses  dari perbankan juga meningkat ( http://fokus-umkm.com/umkm-naik-kelas/ ). Pengamat  UKM Samsul  Hadi mengatakan,  Indonesia  perlukan  regulasi  setingkat  peraturan menteri yang mampu mendorong agar usaha kecil menengah (UKM) naik kelas ke skala usaha yang lebih  tinggi.  Selain  itu  di  beberapa  daerah,  misalnya  Gorontalo,  Surabaya,  dan  Surakarta  bahkan telah  menjalankan  peraturan  pendorong  terkait  UKM  naik  kelas,  sayangnya  kemudian  mereka belum  memiliki  acuan  peraturan  yang  berlaku  secara  nasional.  "Artinya  mereka  tidak  punya pegangan  kebijakan  sebagai  payung  hukum  secara  nasional  tetapi  mereka  melihat  ini  suatu
kebutuhan  sehingga  secara  lokal  mereka  melakukan  itu.  Kalau  ada  kebijakan  nasional  akan  lebih mudah," kata Samsul ( https://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/ 79511/ini-syarat-jika-ingin- ukm-naik-kelas ).  Kini  gerakan  satu  juta  umkm  naik  kelas  menjasi  salah  satu  akselerasi  yang dilakukan  pemerintah  melalui  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  dalam  membangun  daya  saing UMKM.  Gerakan  ini  akan  dirumuskan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  2015  –  2019.  Salah  satu  tujuannya  adalah  agar  pelaku  UMKM  siap  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
UMKM diharapkan memilki system administrasi dan keuangan yang baik. Hal tersebut tentu akan  dapat  dicapai jika  UMKM  memiliki  SDM  yang  memahami  akuntansi  dan  perpajakan  karena dengan  mengetahui  akuntansi  maka  UMKM  akan  mengetahui  jumlah  asset,  pendapatan  dan  biaya serta  memiliki  kinerja  yang  selalu  bisa  terukur  dengan  baik.  Pengetahuan  perpajakan  juga diperlukan  oleh  UMKM  karena  salah  satu  ciri  UMKM  naik  kelas  adalah  pajak  yang  dibayarkan meningkat  dan  kepatuhan  pajak  akan  bisa  meningkat  jika  wajib  pajak  UMKM  memiliki pengetahuan pajak (Puspitasari, 2014).
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Solo dinilai berkembang pesat. Mulai banyak  orang  yang  memulai  usaha  rumahan.  Baik  sektor  kuliner,  fashion,  dan  craft.  Di  antara sektor-sektor  tersebut,  kuliner  dianggap  paling  banyak  peminat.  Ketua  Forum  UMKM  Surakarta, Rony Prasetyo menjelaskan, kuantitas anggota setiap tahun selalu bertambah. Ada penambahan 60 UMKM  sejak  2917.  Awal  tahun  ini,  terdapat  10  UMKM  bergabung.  Hingga  total  yang  sudah bergabung sebanyak 122 UMKM. Nah, 60 persennya sektor kuliner. Diikuti fashion, craft, dan jasa ( https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/04/10/131027/sektor-kuliner-paling-diminati ). Sehingga kemudian terbentuk Komunitas Solo Kuliner  yang merupakan perkumpulan para pelaku kuliner UMKM di kota Solo. Mereka saling berbagi informasi agar usaha kuliner yang msih dalam taraf UMKM tersebut semakin berkembang. Berbagai macam usaha kuliner  yang tergabung dalam komunitas tersebut apalagi sekarang banyak delivery food yang memungkinkan pelaku usaha kuliner untuk membuka usahanya di rumah.
Pembukuan  menjadi  hal  yang  penting  dalam  suatu  usaha.  Usaha  yang  tanpa  pembukuan yang bagus bisa dicurangi atau menjadi tidak terkontrol. Selain itu, pembukuan juga menjadi dasar dalam  penghitungan  pajak.  Otoritas  pajak  akan  menetapkan  pajak  yang  terutang  dari  wajib  pajak berdasarkan  pembukuan.  Jika  tidak  memiliki  pembukuan  yang  baik  makan  otoritas  pajak  akan kesulitan  dalam  menetapkan  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  akhirnya  justru  bisa  menggunakan metode taksiran yang mungkin tidak memuaskan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak setempat. Sistem  perpajakan  self  assessment  tentu  tidak  menunggu  penetapan  pajak  dari  otoritas  pajak, penetapan  itu  dilakukan  jika  wajib  pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga dilakukan pemeriksaan. Tentu hal tersebut bukan hal yang diinginkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika wajib pajak dapat melakukan pembukuan dengan baik sehingga dia akan sadar  betul  berapa  pajak  yang  harus  dibayarkan  kepada  negara  berdasarkan  peraturan  perapajakan yang berlaku.
Mereka  bisa  saja  menyuruh  orang  untuk  melakukan  pembukuan  dan  penghitungan  pajak, akan  tetapi  jika  wajib  pajak  UMKM  tidak  dapat  memahami  pembukuan  apa  yang  diperintahkan kepada  orang  lain  tentu  akan    merugikan  karena  bisa  jadi  wajib  pajak  akan  dibohongi.  Selain  itu, jika memberikan tugas tersebut ke orang lain akan menambah biaya bagi pelaku UMKM.
Akan  tetapi,  tentu  bukan  hal  yang  mudah  untuk  langsung  bisa  melakukan  pembukuan apalagi  penghitungan  pajak  dengan  begitu  banyaknya  peraturan  pajak  yang  terkadang  tidak dipahami  oleh  wajib  pajak  UMKM.  Mereka  bisa  saja  bertanya  kepada  petugas  pajak  di  kota
setempat  tetapi  hal  tersebut  kadang  jarang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  karena  justru  takut  akan ditagih  pajaknya  sehingga  mereka  sangat  memerlukan  adanya  pengetahuan  mengenai  pembukuan atau akuntansi serta cara dalam melakukan penghitungan pajak.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Metode  yang  akan  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini berdasarkan  pada  target  luaran  dan  solusi  yang  ditawarkan.  Metode  yang  akan  dilakukan adalah  berikut  ini.  Metode  yang  akan  dilakukan  berupa Pelatihan :  (1) Pelatihan  Akuntansi Pembukuan  Sederhana ,  dan  (2) Pelatihan  Penghitungan  Pajak  UMKM .  Pelaksanaan pengabdian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Tim  Pengabdi  melakukan  analisis  kebutuhan  mitra  dengan  melakukan  wawancara  dan  diskusi beberapa koperasi dan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta.
b. Tim  Pengabdi  memetakan  jenis  usaha  dari  koperasi  dan  UMKM  di  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kota Surakarta dari hasil analisis awal.
c. Tim Pengabdi memberikan pemdampingan penyusunan pembukuan bagi koperasi dan UMKM di Surakarta berdasarkan jenis usahanya.
d. Pengabdi memberikan pendampingan perhitungan, penyetoran, pemotongan dan pelaporan pajak koperasi dan UMKM di Kota Surakarta.

## 3. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN
Pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan akuntansi dan perpajakan untuk wajib pajak UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner telah dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020 Pukul : Sesi 1 : 09.00 – 10.30 WIB Sesi 2 : 11.00 – 12.30 WIB Tempat : Wisma Syariah “Atma Bhakti” Surakarta Peserta : Sesi 1 adalah 20 orang (kuliner non restoran) Peserta : Sesi 2 adalah 20 orang (kuliner restoran)
Pembagian  Sesi  dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini  dengan  dua  pertimbangan  yaitu  sebagai berikut:
a. Adanya  pendemi covid  19 pada  tahun  2020,  sehingga  dengan  adanya  era new  normal harus memperhatikan  protokol  kesehatan  yaitu  menjaga  jarak,  mencuci  tangan  dan  menggunakan masker.  Penjagaan  jarak  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  kapasitas  tempat  bagi  peserta, sehingga pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi 2 sesi agar protocol kesehatan jaga jarak dapat terpenuhi.  Kapasitas  ruangan  terbuka  yang  mampu  menampung  50  orang,  digunakan  hanya untuk  20  orang  sehingga  tiap  sesi  terdiri  dari  20  orang  dan  UMKM  yang  hadir  sebanyak  40 peserta.
b. Materi  yang  disampaikan  dalam  pelaksanaan  pengabdian  juga  bisa  dibagi  menjadi  dua  materi sesuai  dengan  bidang  kuliner  yang  terdapat  perbedaan  aspek  perpajakannya  yaitu:  kuliner  di bidang restoran dan kuliner di bidang non restoran.
Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pengabdian terdiri dari materi sebagai berikut.
1) Akuntansi.
Materi  akuntansi  disampaikan  dengan  pertimbangan  bahwa  suatu  usaha  sangat membutuhkan ketertiban pencatatan dan pelaporan kinerja. Akutansi dapat menjawab apa yang
dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut karena sikluas akuntansi merupakan suatu siklus yang diawali  dari  identifikasi  transaksi,  penjurnalan,  pencatatan,  posting  ke  buku  besar,  pembuatan neraca  saldo,  pembuatan  kertas  kerja  dan  diakhiri  dengna  pembuatan  laporan  keuangan  yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Laporan tersebut tentu akan  menunjukkan  kinerja  suatu  perusahaan  mengenai  berapa  penjualan  dalam  suatu  periode, berapa labanya, berapa assetnya,  berapa hutangnya dan berapa penambahan modalnya. Semua laporan  tersebut  juga  sangat  diperlukan  dalam  perpajakan  karena  penghitungan  pajak didasarkan pada pendapatan dan/atau penghasilan (menurut aturan perundangan yang berlaku).
Materi akuntansi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah pembukuan sederhana, dengan memperkenalkan siklus akuntansi yang terdiri dari penjurnalan, pembuatan buku besar, neraca saldo,  buku  besar  dan  kertas  kerja.  Selain  itu  juga  memperkenalkan  dua  laporan  keuangan  di dalam  akuntansi  yang  merupakan  hasil  proses  dari  siklus  akuntansi  yaitu  laporan  neraca  dan laba rugi.
Pada  pelaksanaan  pengabdian  memang  difokuskan  pada  UMKM  yang  biasanya  belum mengenal  akuntansi  sehingga  mereka  hanya  mencatat  pendapatan  secara  sederhana  sehingga akan  kesulitan  jika  berhadapan  dengan  kreditur  missal  perbankan  dan  harus  memberikan laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini,  materi  akuntansi diberikan  dengan  membuat  kasus  sederhana  yang  bisa  menggambarkan  siklus  akuntansi sampai pada pembuatan laporan keuangan.

## 2) Perpajakan
Materi  perpajakan  yang  disampaikan  adalah  berupa  peraturan  perpajakan  yang  berhubungan dengan  wajib  pajak  UMKM.  Dalmam  pelatihan  dijelaskan  bahwa  kewajiban  perpajakan UMKN tergantung dari besarn omzet yang dimiliki oleh wajib pajak. Adapun pembagian omzet nya adalah sebagai berikut.
a. Omzet dibawah 4,8 M
UMKM yang memiliki omzet di bawah 4,8 M hanya memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan  dengan  tarif  sesuai  dengan  ketentuan  PP  No  28  Tahun  2018  yaitu  pajak  final dengan tarif 0,5% dari omzet.
b. Omzet diantara 4,8 – 50 M UMKM yang memiliki omzet di antara 4,8 M – 50 M memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan  dengan  tarif  sesuai  dengna  ketentuan  UU  Pajak  penghasilan  pasal  34  (untuk WP Badan) dan pasal 17 (untuk WP OP) dan segala ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pajak penghsailan dan pemungutan PPN sesuai dengan  UU PPN.
c. Omzet diatas 50 M UMKM yang memiliki omzet di antara 4,8 M – 50 M memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengna ketentuan UU Pajak penghasilan pasal 17 dan segala ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berhubungan  dengan  pajak  penghsailan  dan pemungutan PPN sesuai dengan  UU PPN

## 3) Simulasi Kasus
Adapun  contoh  kasus  yang  akan  diberikan  pada  pelatihan  adalah  sebagai  berikut.  Kasus didasarkan sesuai klasifikasi tarif yang digunakan untuk penghitungan pajak.
a. Kasus WP Orang Pribadi dengan omzet di bawah 4,8 M
b. Kasus WP Orang Pribadi dengan omzet di atas 4,8 M
c. Kasus WP Badan dengan omzet dibawah 4,8 M
d. Kasus WP Badan dengan omzet diantara 4,8 M – 50 M
e. Kasus WP Badan dengan omzet diatas 50 M
Pada  WP  Badan  dibawah  omzet  4,8  dengan  kasus  dengan  WP  orang  Pribadi  menghasilkan simulasi yang sama begitu juga pajak  yang dibayarkan akan membayar pajak  yang  sama sehingga pada  omzet  di  bawah  4,8  M  tidak  ada  perbedaan  peraturan  mengenai  pajak  penghasilan  antara wajiba pajak badan maupun wajiba pajak orang pribadi. Selama memiliki omzet yang sama maka akan  membayar  jumlah  pajak  yang  sama. Akan  tetapi  terjadi  perbedaan  jenis  pajak  yang  akan dibayar antara wajib pajak kuliner non restoran dan kuliner restoran yaitu wajib pajak kuliner non restoran hanya membayar 1 jenis pajak saja yaitu pajak penghasilan sedangkan wajib pajak kuliner restoran membayar dua jenis pajak yaitu  pajak penghasilan (pajak pusat) dan pajak restoran (pajak daerah)
Sementara untuk wajib pajak yang memiliki omzet diatas 4,8 M memiliki perbedaan tarif antara wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Simulasinya adalah sebagai berikut.
Berikut ini merupakan transaksi Tuan A pada bulan Januari 2020
1  Tuan A memiliki modal 150 juta untuk usaha kue
2  Penjualan kue sebesar 500 juta
3  Biaya gaji pegawai sebesar  100 juta
4  Biaya listrik, air, telepon sebesar 100 juta
5  Biaya bahan-bahan kue sebesar 150 juta
6  Biaya pembelian open sebesar 250 juta

## Jurnal Umum
Tgl  Keterangan D K 1  Kas 150,000,000 Modal 150,000,000 2  Kas 500,000,000 Penjualan 500,000,000 3  Biaya Gaji 100,000,000 Kas 100,000,000 4  Biaya listrik, air, telepon 100,000,000 Kas 100,000,000 5  Biaya bahan kue 150,000,000 Kas 150,000,000 6  Peralatan-Oven 250,000,000 Kas 250,000,000

## Buku Besar
KAS PERALATAN 150,000,000 100,000,000 250,000,000 500,000,000 100,000,000 250,000,000 150,000,000 300,000,000 HUTANG BANK 250,000,000 250,000,000 PENJUALAN 500,000,000 500,000,000 MODAL 150,000,000 150,000,000 BIAYA GAJI
100,000,000 100,000,000

## BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
100,000,000 100,000,000
BIAYA BAHAN KUE 150,000,000 150,000,000

## Kertas Kerja
Keteragan Neraca Slado Penyesuai NSD D K D K D K Kas 300,000,000 6,000,000 Peralatan 250,000,000 5,000,000 Akumulasi Depresiasi 2,604,167 2,604,167 Hutang Bank 250,000,000 5,000,000 Modal 150,000,000 3,000,000 Penjualan 500,000,000 10,000,000 Biaya Gaji 100,000,000 2,000,000 Biaya listrik air telepon 100,000,000 2,000,000 Biaya bahan kue 150,000,000 3,000,000 Biaya Depresiasi 2,604,167 2,604,167 900,000,000 900,000,000 2,604,167 2,604,167 20,604,167 20,604,167

## Kertas Kerja Lanjutan
Keteragan NSD Laba Rugi Neraca D K D K D K Kas 6,000,000 300,000,000 Peralatan 5,000,000 250,000,000 Akumulasi Depresiasi 2,604,167 2,604,167 Hutang Bank 5,000,000 250,000,000 Modal 3,000,000 150,000,000 Penjualan 10,000,000 500,000,000 Biaya Gaji 2,000,000 100,000,000 Biaya listrik air telepon 2,000,000 100,000,000 Biaya bahan kue 3,000,000 150,000,000 Biaya Depresiasi 2,604,167 2,604,167 20,604,167 20,604,167 352,604,167 500,000,000 Laba 147,395,833 147,395,833 500,000,000 500,000,000 550,000,000 550,000,000

## Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca
Laporan Laba Rugi

## Bulan Januari 2020
Penjualan 500,000,000 Biaya Gaji (100,000,000) Biaya listrik air telepon (100,000,000) Biaya bahan kue (150,000,000) Biaya depresiasi (2,604,167) Laba 147,395,833 Laporan Neraca Bulan Januari 2020 Kas 300,000,000 Peralatan 250,000,000 Akumulasi Depresiasi (2,604,167) 547,395,833 Hutang Bank 250,000,000 Modal 297,395,833 547,395,833

## Penghitungan Pajak
1 Pajak Penghasilan (PPh)
Penghitungan Pajak Penghasilan
menggunakan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dengan tarif progresif (Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a
Mekanisme penghitungannya dengan penghasilan selama 1 tahun kemudian dibagi 12 (untuk PPh 25 )
Dari kasus yang disampaikan (diasumsikan) Pendapatan dan laba diasumsikan sama Laba = Penghasilan Kena Pajak
Laba per bulan 147,395,833 Laba per tahun 1,768,750,000 PPh Lapis 5% 2,500,000  (untuk penghasilan kurang dari sama dengan 50 jt) lapis 15% 30,000,000  (untuk penghasilan kurang dari sama dengan 50 jt - 250 jt) lapis 25% 62,500,000  (untuk penghasilan kurang dari sama dengan 250 jt - 500 jt) lapis 30% 190,312,500  (untuk penghasilan kurang dari sama dengan >500 jt) PPh 285,312,500 PPh Pasal 25 23,776,042 Perkiraan PPh setiap bulan
2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dari kasus diatas diasumsikan: semua barang yang dijual adalah BKP pembelian untuk bahan kue kepada PKP yang lain
Mekanisme penghitungannya adalah dihitung per bulan
Maka dapat dihitung Penjualan 500,000,000 PPN Keluaran 50,000,000
Bahan Kue 150,000,000 PPN Masukan 15,000,000 PPN yang disetor = 35,000,000
Catatan:
PPN Masukan harus dilengkapi dengan faktur pajak Pembelian kepada Non PKP tidak akan bisa menghasilkan PPN Masukan
f. Kasus WP Badan dengan omzet dibawah 4,8 M
Pada WP Badan dibawah omzet 4,8 dengan kasus dengan WP orang Pribadi menghasilkan simulasi  yang  sama  begitu  juga  pajak  yang  dibayarkan  akan  membayar  pajak  yang  sama sehingga  pada  omzet  di  bawah  4,8  M  tidak  ada  perbedaan  peraturan  antara  wajiba  pajak badan  maupun  wajiba  pajak  orang  pribadi. Selama  memiliki  omzet  yang  sama  maka akan membayar jumlah pajak yang sama.
g. Kasus WP Badan dengan omzet diantara 4,8 M – 50 M Berikut ini merupakan transaksi CV A pada bulan Januari 2020
1  CV A memiliki modal 150 juta untuk usaha kue
2  Penjualan kue sebesar 500 juta
3  Biaya gaji pegawai sebesar  100 juta
4  Biaya listrik, air, telepon sebesar 100 juta
5  Biaya bahan-bahan kue sebesar 150 juta
6  Biaya pembelian open sebesar 250 juta

## Jurnal Umum
Tgl Keterangan D K 1  Kas 150,000,000 Modal 150,000,000 2  Kas 500,000,000 Penjualan 500,000,000 3  Biaya Gaji 100,000,000 Kas 100,000,000 4  Biaya listrik, air, telepon 100,000,000 Kas 100,000,000 5  Biaya bahan kue 150,000,000 Kas 150,000,000 6  Peralatan-Oven 250,000,000 Kas 250,000,000

## Buku Besar
KAS PERALATAN 150,000,000 100,000,000 250,000,000 500,000,000 100,000,000 250,000,000 150,000,000 300,000,000 HUTANG BANK 250,000,000 250,000,000 PENJUALAN 500,000,000 500,000,000 MODAL 150,000,000 150,000,000 BIAYA GAJI 100,000,000 100,000,000

## BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
100,000,000 100,000,000
BIAYA BAHAN KUE 150,000,000 150,000,000
Kertas Kerja Keteragan Neraca Saldo Penyesuai NSD D K D K D K Kas 300,000,000 6,000,000 Peralatan 250,000,000 5,000,000 Akumulasi Depresiasi 2,604,167 2,604,167 Hutang Bank 250,000,000 5,000,000 Modal 150,000,000 3,000,000 Penjualan 500,000,000 10,000,000 Biaya Gaji 100,000,000 2,000,000 Biaya listrik air telepon 100,000,000 2,000,000 Biaya bahan kue 150,000,000 3,000,000 Biaya Depresiasi 2,604,167 2,604,167 900,000,000   900,000,000 2,604,167 2,604,167  20,604,167 20,604,167

## Kertas Kerja Lanjutan
Keteragan NSD Laba Rugi Neraca D K D K D K Kas 6,000,000 300,000,000 Peralatan 5,000,000 250,000,000 Akumulasi Depresiasi 2,604,167 2,604,167 Hutang Bank 5,000,000 250,000,000 Modal 3,000,000 150,000,000 Penjualan 10,000,000 500,000,000 Biaya Gaji 2,000,000 100,000,000 Biaya listrik air telepon 2,000,000 100,000,000 Biaya bahan kue 3,000,000 150,000,000 Biaya Depresiasi 2,604,167 2,604,167 20,604,167 20,604,167  352,604,167  500,000,000 Laba 147,395,833 147,395,833 500,000,000  500,000,000  550,000,000  550,000,000

## Laporan Laba Rugi dan Neraca
Laporan Laba Rugi Bulan Januari 2020 Penjualan 500,000,000 Biaya Gaji (100,000,000) Biaya listrik air telepon (100,000,000) Biaya bahan kue (150,000,000) Biaya Depresiasi (2,604,167) Laba 147,395,833 Laporan Neraca Bulan Januari 2020 Kas 300,000,000 Peralatan 250,000,000 Akumulasi Depresiasi (2,604,167) 547,395,833 Hutang Bank 250,000,000 Modal 297,395,833 547,395,833

## Penghitungan Pajak
1 Pajak Penghasilan (PPh)
Penghitungan Pajak Penghasilan menggunakan peraturan UU PPh No. 36 Tahun
2008 dengan tarif pasal 31E
Mekanisme penghitungannya dengan penghasilan selama 1 tahun kemudian dibagi 12 (untuk PPh 25 )
Dari kasus yang disampaikan (diasumsikan)
Pendapatan dan laba diasumsikan sama
Laba = Penghasilan Kena Pajak Laba per bulan 147,395,833 Laba per tahun 1,768,750,000 Penghitungan PPh adalah sebagai berikut Omzet per bulan 500,000,000 Omzet per tahun 6,000,000,000 Langkah 1 0.80 Langkah 2 1,415,000,000 Langkah 3 353,750,000 Langkah 4 176,875,000 Langkah 5 88,437,500 PPh 265,312,500 PPh Pasal 25 22,109,375 Perkiraan PPh setiap bulan
2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dari kasus diatas diasumsikan: semua barang yang dijual adalah BKP pembelian untuk bahan kue kepada PKP yang lain
Mekanisme penghitungannya adalah dihitung per bulan
Maka dapat dihitung Penjualan 500,000,000 PPN Keluaran 50,000,000 Bahan Kue 150,000,000 PPN Masukan 15,000,000 PPN yang disetor = 35,000,000
Catatan:
PPN Masukan harus dilengkapi dengan faktur pajak Pembelian kepada Non PKP tidak akan bisa menghasilkan PPN Masukan
PPN hanya dipungut dan dilaporkan oleh PKP pengusaha Kuliner Non Restoran sedangkan Pengusaha  Restoran  tidak  akan  meumungut  dan  melaporkan  PPN  karena  Restoran merupakan Non Jasa Kena Pajak menurut undang-undang PPN. Akan tetapi bagi pengusaha restoran  akan  dikenakan  pajak  daerah  yaitu  pajak  restoran  yang  akan  dipungut  oleh pemerintah daerah setempat (tarif dan ketentuan sesuai dengan pemerintah daerah setempat.
Gambar 1.  Pelaksana Pengabdian Memberikan Materi Pelatihan
Gambar 2. Peserta Menyimak Materi Yang Disampaikan
Gambar 3. Pemateri kedua Memberikan Materi Pelatihan
Gambar 4. Peserta Antusias Mengikuti Pelatihan

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan  pengabdian  yang  telah  dilakukan  dengan  memberikan  pelatihan  kepada  wajib pajak UMKM mendapat kesimpulan sebagai berikut.
1) Wajib Pajak UMKM masih memerlukan pendampingan dalam pembukuan atau akuntansi serta penghitungan pajak.
2) Dalam  peraturan  perapajakan  terdapat  peraturan  yang  berbeda  antara  wajib  pajak  kuliner restoran dan non restoran.
3) Wajib  Pajak  restoran  membayar  pajak  penghasilan  dan  pajak  restoran  sedangkan  wajib  pajak non restoran membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
4) Bagi  wajib  pajak  yang  berada  di  bawah  4,8  M  tidak  terdapat  perbedaan  tarif  pajak  baik  wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
5) Bagi  wajib  pajak  yang  berada  di  atas  4,8  M  terdapat  perbedaan  tarif  pajak  antara  wajib  pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
6) Dengan penghasilan yang sama maka wajib pajak badan akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah daripada wajib pajak orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Puspitasari,  Nungky  Dyah.  2014.  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Wajib  Pajak,
Pemahaman Ketentuan Perpajkan, dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Thesis: Universitas Airlangga.
Suci, Yuli Rahmini. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menegah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos: Januari. Vol. 6 No.1
https://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/79511/ini-syarat-jika-ingin-ukm-naik-kelas )
( http://fokus-umkm.com/umkm-naik-kelas/ ).
( https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/04/10/131027/sektor-kuliner-paling-diminati ).