Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 1 Februari 2021 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 147 – 157

## ESKALASI KINERJA AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAI RELEVANSI PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Oleh :

## Udik Jatmiko
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri Kediri
Email :  udikjatmiko@uniska-kediri.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  26 - Jan- 2021 Accepted  19 - Feb - 2021 Available Online 28 - Feb- 2021 The  problem  of  concern  in  this  study  is  the  accountability  of village government performance in reporting the relevant village fund  allocations.  Through  the  understanding  of  the  village government  that  is  not  maximal  in  reporting,  it  will  have  a significant  impact  on  performance  escalation  and  accountability for reporting. The research method is descriptive qualitative using informants  who  are  related.  Data  collection  techniques  used  in this study include interviews, data collection, data reduction, data presentation,  and  drawing  conclusions.  Documentation  in  the form of Village Fund Allocation data reports such as RPJM, RKP Government Village, ADD Realization Report. The results of this study  the  escalation  in  the  performance  of  village  government accountability  as  the  relevance  of  reporting  village  fund allocations  has  shown  good  progress,  this  can  be  seen  from  the fact  that  the  village  fund  program  planning  strategy  has implemented  the  principle  of  accountability  in  its  reporting process,  ideal  transparency  and  participation  where  planning  is carried  out  through  forums.  When  viewed  from  the  information needs  of  the  community,  it  is  easy  to  access  information  through information boards, although the use of these information boards is not optimal because not all activities have information boards. There  are  findings  escalation  of  accountability  in  reporting  and village  funds carried  out  in  accordance  with a  mechanism  based on the provisions even though there are still negligence of village officials  and  the  activity  management  team  caused  by  the  low competence  of  village  officials  who  are  authorized  in  preparing relevant  reports,  even  though  the  reporting  and  accountability systems have been simplified with village financial system.
Keyword :
Performance Escalation, Accountability, Village Fund Allocation

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sudah  diterbitkan  dan  disosialisasikan  ke
daerah yang berisi tentang tinjauan dan makna keberadaan  Desa,  sebagai  landasan  hukum untuk mengatur kepentingan desa. Berdasarkan
pengertian  desa  dapat  dimaknai  sebuah kesatuan  yang  terdiri  dari  masyarakat  hukum yang memiliki batasan wilayah dalam mengatur segala keperluan masyarakat setempat,  yang  disesuaikan  dengan  asal-usul serta  adat  dan  patut  menjadi  suatu  bentuk kewajiban  yang  harus  dihormati  pada  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Buchari, 2016).
Keberadaan  desa  memiliki  peran,  fungsi dan  kontribusinya  dalam  posisi  yang  strategis, karena  merupakan  unit  pemerintahan  paling bawah dalam sistem pemerrintahan di Indonesia.  Unit  ini  dianggap  penting  untuk mendapatkan  perhatian  dari  birokrasi  karena pertimbangan rakyat Indonesia yang mayoritas tinggal di Desa dan adanya permasalahan yang hanya  bisa  diatasi  dari  unit  wilayah  pedesaan, sehingga  tolak  ukur  penilaian  yang  tepat mengenai kesejahteraan, keadilan, bermartabat atau  tidak  suatu  masyarakat  yang  paling relevan  untuk  di  pelajari  adalah  pedesaan (Wahyuddin, 2016).
Perkembangan  wilayah  desa  sekarang  ini juga menuntut pemerintah desa untuk meningkatkan  eskalasi  kinerjanya  khususnya mengenai administrasi dan pengelolaan keuangan  desa.  Salah  satu  strategi  tersebut adalah pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan
yang menjadi tren
perkembangan  saat  ini  dalam  mengelola keuangan yang sehat. Latar belakang peningkatan  kinerja  keuangan  desa  ini  adalah tuntutan pemerintah pusat akan sistem pelaporan  yang  transparan  dan  akuntabel  dari publik  atas  dana  desa  yang  di  alokasikan kepada  masyarakat  desa,  maka  kebutuhan penggunaan akuntansi dan pencatatan keuangan  wajib di jalankan oleh pihak terkait sebagai dasar relevansi pelaporan dan tanggung  jawab,  manajerial  dan  kegiatan pengawasan dari kinerja pengelolaan keuangan desa  (T.  Riyanto,  2015).  Pelaporan  dan tanggung  jawab  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  wahana  penyediaan  informasi yang  valid  tentangtindakan  atau  kegiatan pengelolaan  keuangan  desa  dalam  satuan waktu tertentu, keberadaan akuntansi pemerintahan desa ini juga harus memunculkan  informasi  dan  data  manajerian pemerintahan desa yang diawali dari informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan,  dan  evaluasi  kinerja  pemerintah desa.  Runtutan  proses  inilah  yang  nantinya
akan memudahkan penyelenggaraan pemeriksaan  dan  pengawasan  secara  melekat oleh  aparat  pengawasan  fungsional  yang ditunjuk  pemerintah  pusat  secara  efektif  dan efisien  (Puput  A  et  al.,  2018).  Berdasarkan kajian dan pemikiran tersebut dapat digambarkan realita bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya diterapkan oleh pemerintah  desa,  namun  sampai  pada  wilayah pusat karena semuanya dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyesuaikan anggaran  dan  kegiatan  yang  terealisasi. Realitanya, masih sering ditemukan pihak yang membuat laporan dan tanggung jawab pengelolaan  keuangan  ini  kurang  paham  akan esensi  akuntansi  pelaporan  secara  benar termasuk ditingkatan wilayah pedesaan.
Pemerintah  Pusat  menuntut  setiap  desa untuk  berkembang  secara  pemikiran  dan otonominya  sehingga  menjadi  wilayah  yang mampu  memberdayakan  segala  sumberdaya untuk kemandirian desa, maju dan kuat secara ekonomi  masyarakatnya  dalam  menunjang kehidupan  bermasyarakat  adil,  makmur  dan sejahtera.  Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun 2015  terang  menjelaskan  bahawa  Desa  telah diberikan  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur dan  mengelola  potensi  serta  kemampuan  yang dimiliki  masyarakatnya  demi  terciptanya pemerataan dan kesejahteraan ekonomi dengan memperhatikan batas-batas wilayah, hak masyarakat  yang  di  akui  oleh  sistem pemerintah  Negara  Indonesia  (Kementerian Desa  Pembangunan  Daerah  Tertingal  dan Transmigrasi,  2015).  Maka  dari  itu,  sistem pembaharuan  dalam  pengentasan  kemiskinan dan pembangunan desa harus lebih ditingkatkan  dengan  adanya  anggaran  Dana Desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa sebagai  sistem  pemerintahan  terkecil  agar jurang permasalahan tersebut dapat diminimalisasi. Berbagai bentuk problematikan yang  kompleks  di  tingkatan  desa  inilah  yang menjadikan  alasan  setiap  desa  harus  segera merombak  dan  membangun  sistem  yang  kuat dengan  proses  perencanaan,  pelaksaanaan  dan pertanggungjawaban yang relevan (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, 2014).  Perencanaan  pembangunan  oleh  desa ini harus mampu mencerminkan etika kebersamaan  masyarakat  dan  pemerintah  desa setempat sebagai wujud pengamalan sila dalam pancasila dengan konsep keadilan dan kesejahteraan,  maka  keselarasan  perencanaan
pembangunan ini harus dimulai dari pemerintah  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota sampai  ke  desa.  Proses  pelaksanaan  kegiatan ini harus memperhatikan transpranasi informasi  kepada  masyarakat  luas  mulai  dari perencanaan  hingga  proses  akhir  kegiatan pembangunan yang terealisasi terhadap pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakan dengan  alokasi  dana  desa  yang  tepat  melalui pendapatan desa setempat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).
Pendapatan  yang  di  terima  oleh  desa merupakan suatu dana yang diterima pemerintah  desa  secara  langsung  melalui rekening  desa,  sebagai  hak  desa  dalam  satu tahun anggaran yang kemudian tidak memerlukan pembayaran kembali dari desa ke pemerintah  pusat.  Pendapatan  desa  ini  juga bisa  diperoleh  dari  dana  desa,  hasil  pajak, retribusi daerah serta pengalokasian dana desa.
Kebijakan  alokasi  dana  desa  ini  merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada  desa,  sumbernya  adalah  bagi  hasil pajak  daerah  serta  dari  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterimakan kepada Kabupaten (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan
Transmigrasi,  2015).  Alokasi  Dana  Desa  yang diterima  oleh  pemerintah  desa  harus  bersifat akuntabel,  transparan  dan  partisipatif  sebagai dasar  pengelolaan  keuangan  yang  penting dengan  mengacu  pada  pengelolaan  keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan  dalam  proses  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan alokasi dana desa ini menuntut desa harus benar-benar sejahtera,  maka  proses  tranformasi  kearah pemberdayaan  desa  harus  didorong  dan  terus dilakanakan  oleh  semua  elemen  untuk  menuju kemandirian desa yang madani (Aziiz, 2019).
Kekhawatiran yang saat ini perlu menjadikan  perhatian  adalah  penggunaan  dan pengalokasian  dana  desa  yang  rawan  dan beresiko ketidaksehatan dalam
penyelenggaraannya.  Melihat  keadaan  ini pentingnya peran masyarakat untuk berpartisipasi  menjadi  pengawas  langsung  dan tidak lepas dari peran pmerintah daerah selaku pemberi  anggaran  untuk  selalu  memonitor jalannya  proses  pengelolaan  pemberdayaan masayarakat melalui dana desa. Agar kecurangan  saat  proses  pengelolaan  dan pengalokasian  anggaran  dana  desa  tersebut tidak terdapat kecurangan, maka semua lapisan
masyarakat  desa  dari  aparat  yang  berwenang hingga  penduduk  setempat  harus  mengetahui konsep dasar akuntabilitas pelaporan penguanaan dana desa, hal ini untuk menghindari  sikap  apatis  masayarakat  kepada pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola dan melaporkan kegiatannya tersebut (Jatmiko, 2020). Akuntabilitas pelaporan keuangan merupakan  konsep  dasar  yang  berlandaskan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada setiap  divisi,  lingkungan  dan  kondisi  tertentu guna  memberikan  beban  dan  tangung  jawab moral  yang  baik  kepada  jajaran  aparatur pemerintah  untuk  menuntaskan  kegiatan  pada bagiannya  masing-masing  (Kristini  et  al., 2020).  Akuntabilitas  keuangan  harus  relevan dengan kegiatan yang direncanakan Akuntabilitas  dalam rangka memberikan gambaran  pelaporan  yang  transparan,  adaptif dan  partisipatif  untuk  menunjang  kepentingan otonomi  daerahnya  secara  terukur  dan  tepat saran  baik  dari  segi  kualitas  ataupun kuantitasnya kinerja pemerintah dalam meningkatkan masyarakat yang mandiri (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,
2017).
Pada  temuan  observasi  yang  menyatakan bahwa  pemerintah  desa  Karangrejo  sebagai objek  penelitian  tersebut  mengindikasikan bahwa masih belum maksimal dalam melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber  dari  Dana  Desa.  Tingkat  eskalasi kinerja  yang  ditunjukkan  melalui  akuntabilitas dan  transparansi  belum  memenuhi  syarat sesuai dengan ketetapan dan aturan pemerintah.  Sejak  adanya  program  alokasi dana  desa  (ADD)  kegiatan  yang  muncul  di objek penelitian ini yaitu progres pembangunan  dan  pemberdayaan  masayarakat desa, namun proses pencatatan dan pelaporannya  belum  tepat  jika  dibandingkan dengan  aturan  yang  harus  dipenuhi  pada periode  2018  dan  2019.    Hambatan-hambatan yang  dihadapi  oleh  pengelola  keuangan  desa ADD,  yaitu  sumber  daya  manusia  memiliki kemampuan  relatif  rendah  dalam  pelaksanaan pengelolaan ADD dalam menghadapi perubahan peraturan dan kebijakan pengelolaan  keuangan  desa  dan  tidak  semua aparatur  pemerintah  desa  kedungbetik  dapat mengoperasikan  komputer  dengan  software yang  telah  ditentukan.  Sosialisasi  penyaluran dana  ADD  masih  terlihat  belum  optimal,
karena masih banyak apartur desa yang belum memahami tentang pengelolaan ADD. Rendahnya  kompetensi  yang  dimiliki  aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur  pemerintah  desa  yang  belum  mengu- asai  dengan  baik  pemanfaatan  teknologi komputerisasi  dalam  mendu-kung  efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD.
Berdasarkan  kajian  beberapa  penelitian terdahulu  diperoleh  fakta  bahwa  akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana- rencana  strategik  dan  tujuan-tujuan  yang  telah direncanakan  dan  ditetapkan  oleh  organisasi pemerintahan  dapat  berjalan  sesuai  dengan perencanaan  atau  tujuan  awal  dengan  efektif dan  efisien  (Sari,  2017).  Penelitian  lainnya juga  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  dalam sistem  pengelolaan  dana  pemerintahan  desa juga  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Prinsip  akuntabilitas  menentukan  bahwa setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan tertinggi  negara  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Umuri,  2019).  Penelitian  mengenai  kebijakan publik  juga  menyebutkan  bahwa  penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  dimulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan  semua  kegiatan,  dan  setelah kegiatan  pengelolaan  ADD  diharapkan  dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi harus ada komitmen pimpinan  dan  seluruh  staf  untuk  melakukan pengelolaan  pelaksanaan  misi  agar  akuntabel, harus  merupakan  sistem  yang  menjamin penggunaan  sumber  daya  secara  konsisten dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan,  harus  berorientasi  pencapaian  visi misi  dan  hasil  sertamanfaat  yang  diperoleh, dan  harus  jujur,  objektif,  transparan,  dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen  instansi  pemerintah  dalam  bentuk penyusunan  laporan  akuntabilitas  (Atmadja  & Saputra, 2017).
Berdasarkan
hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa
membutuhkan suatu akuntabilitas atau
pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Penyusunan  APBDes  dan  adanya  Alokasi Dana  Desa  merupakan  bentuk  desentralisasi untuk mendorong good governance .
Pemerintahanan  desa  atau  intansi  yang kompeten  dan  baik  selalu  memperhatikan prinsip  akuntabilitas  dilakukan  pada  level administrasi  disegala  lini  divisi  sebagai konsekuensi perkembangan otonomi (A.
Riyanto  et  al.,  2016).  Alokasi  dana  desa seharusnya  dikelola  dengan  meningkatkan pemberdayaan  dan  kemampuan  masyarakat dalah  kesejahteraan  ekonomi,  penciptaan pelaku  usaha  baru  dan  mengolah  potensi- potensi  desa  yang  mampu  dijadikan  sumber pendapatan  kedepannya.  Kegiatan-kegiatan pemberdayaan  tersebut  akan  memperkuat sektor-sektor  pendapatan  masyarakat,  setelah itu  pemerintah  Desa  melakukan  pengelolaan keuangan bagi para masayarakat atau kelompok atau individu yang menjadi pendampingan, guna menuju desa yang madani baik  secara  fisik  pembangunan  maupun ketahanan ekonomi (Jatmiko et al., 2018).
2. KAJIAN
PUSTAKA DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Eskalasi Akuntabilitas Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah merupakan  keinginan  nyata  pemerintah  untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.  Dalam suatu  pemerintahan  yang  baik  salah  satu  hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya good governance. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  negara  untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsinya,  dengan  didasarkan perencanaan  stratejik  yang  ditetapkan  oleh masing-masing  instansi.  Asas  Pengelolaan Keuangan  Desa  menurut  Permendagri  113 tahun  2014  yakni  dikelola  berdasarkan  asas- asas  transparan,  akuntabel,  partisipastif  serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak pemegang  amanah (agent) untuk  memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggung
jawaban tersebut (Mardiasmo, 2006).
Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan  kontrol  terutama  dalam  pencapaian hasil  pada  pelayanan  publik.  Dalam  hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk  mengetahui  sejauh  mana  pencapaian hasil  serta  cara-cara  yang  digunakan  untuk mencapai  semua  itu.  Pengendalian  ( control ) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas.  Dengan  kata  lain  pengendalian tidak  dapat  berjalan  efisien  dan  efektif  bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas  yang  baik  dan  juga  sebaliknya (Widyatama et al., 2017).

## Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi  Khusus.  ADD  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit  10% (sepuluh  perseratus)  dari  dana  perimbangan yang  diterima  kabupaten/kota  dalam  anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib  memperhatikan  peruntukannya  dengan persentase anggaran :
1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling  banyak  30%  (tiga  puluh  perseratus) dari  jumlah  anggaran  belanja  desa  yang digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan tunjangan  kepala  desa  dan  perangkat  desa, operasional  Pemerintah  Desa,  tunjangan dan  operasioanal  Badan  Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Adapun  beberapa  mekanisme  penyaluran alokasi dana desa adalah sebagai berikut:
a) Penyediaan  dana  untuk  Alokasi  Dana  Desa beserta  pengelolaannya  dianggarkan  dalam APBD setiap tahunnya.
b) Pengajuan  Alokasi  Dana  Desa  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  yang besarannya disesuaikan dengan hasil musyawarah  desa  yang  tertuang  dalam
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun berjalan.
c) Desa  membuka  rekening  pada  bank  yang ditunjuk  berdasarkan  keputusan  Kepala Desa.
d) Kepala  Desa  mengajukan  permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kediri  setelah  dilakukan  verifikasi  oleh Camat. e) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten  Kediri  meneruskan  berkas permohonan  berikut  lampirannya  kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kediri.
f) Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  akan menyalurkan  Alokasi  Dana  Desa  langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa
g) Mekanisme  pencairan  Alokasi  Dana  Desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap yaitu  setiap  6  (enam)  bulan  sekali  (setiap semester).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang diguanakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan  fenomena  dan  gejala  serta temuan  fakta  dan  data  dilapangan  dengan menetapkan  peneliti  sebagai  instrumen  dalam pengungkapan fakta secara alamiah (Sugiyono, 2018).  Informan  penelitian  adalah  informan yang  terlibat  langsung,  memahami  dan  dapat memberikan  informasi  tentang  pengelolaan ADD.  Informan  penelitian  tersebut  yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Staf pemerintahan  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD).  Instrumen  dalam  penelitian  ini adalah  peneliti  sendiri.  Teknik  pengumpulan data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini meliputi  wawancara  (Lexy  J.  Moleong, 2019) . Wawancara  adalah  proses  pengumpulan data  atau  informasi  melalui  tatap  muka  antara pihak  penanya  ( interviewer )  dengan  pihak yang  ditanya  atau  penjawab  ( interviewe ) terkait  dengan  perencanaan  dan  pelaksanaan program  ADD  dan  dokumentasi  berupa laporan data Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)  Desa,  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah) Desa, Laporan
Pertanggungjawaban  atau  Laporan  Realisasi
ADD  tahun  2018-2019.  Analisis  data.  Teknik analisa  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  adalah  melakukan  prosedur  observasi  awal mengenai  permasalahan,  langkah  penelitian dengan  model  interaktif  dengan  4  kegiatan yang dilakukan secara rinci melalui pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  kajian  analisis  yang telah  dilakukan,  diperoleh  beberapa  temuan mengenai  kinerja  akuntabilitas  pemerintah desa  dalam  mengelola  keuangan  desa  melalui alokasi  dana  desa.  Dalam  penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Karangrejo  sesuai  dengan  hasil  wawancara yang  dilakukan  di  Kantor  Kepala  Desa Karangrejo  yang  bernama  H.  Eko  Murdianto dan pada hari Senin pukul 10:05 WIB tanggal 12  Mei  2019  mengungkapkan  bahwa: “Untuk penatausahaan  Desa  Karangrejo  kita  sudah mengacu  pada  permendagri  113  Tahun  2014, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.”  (H.  Eko  Murdianto,  Selasa pukul  10:05  WIB  tanggal  12  Mei  2019  di Kantor  Kepala  Desa). Dipertegas  dengan penjelasan sebagai berikut:
“Untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku  kas  pembantu  pajak,  dan  buku  bank. Dulu  sebelum  berlaku  pedoman  tersebut  kami pokoknya  asal  catat  saja  mas,  yang  penting catatannya  jelas  kalo  di  tinjau  kami  bisa menjelaskan.  Semenjak  adanya  pedoman tersebut  kami  selalu  melihat  caranya  dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan dan pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan”.  (Fajar  Luthfi  Anwari,S.Kom, Selasa  pukul  10:05  WIB  tanggal  12 Mei  2019 di Kantor Kepala Desa) .
Tahap  Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa desa di Karangrejo untuk semester pertama yang  disampaikan  pada  bulan  April sedangkan  aturan  menyatakan  paling lambat  pada  bulan  Juli  tahun  2019  telah sesuai  dengan  aturan,  sementara  untuk pelaporan  untuk  semester  akhir  tahun masih  dalam  tahap  pengerjaan  melihat dengan  dibuatnya  penelitian  ini  masih dalam  tahun  periode  berjalan.  Sesuai dengan  keterangan  berikut  ini  : “Laporan Realisasi  untuk  semester  satu  sudah
dilaporkan  oleh  Kepala  Desa  ke  Bupati melalui  Camat  pada  bulan  April,  karena pihak  desa  tidak  mau  menyalahi  aturan melebihi  bulan  Juli  tahun  2019,  untuk tanggalnya  lupa  mas.  Sedangkan  untuk Laporan  Realisasi  untuk  semester  dua sedang  dalam  proses  pengerjaan  karena masih  berjalan.  Tapi  biasanya  sebelum Januari  kami  sudah  melaporkan”.(Fajar Luthfi  Anwari,S.Kom  pukul  10:20  WIB Senin  09  Juni  2019  di  Kantor  Kepala Desa) .
Hasil penelitian mengenai  akurasi  dan pelaporan keuangan desa Karangrejo dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuani  Permendagri  nomor  113  tahun 2014 pasal 37, akan tetapi dapat ditemukan realita bahwa laporan sesmester akhir yang disampaikan belum sesuai dengan rekomendasi  yang  ditentukan  oleh  badan pemeriksa  keuangan  melalui  yaitu  laporan semester  akhir  belum  disampaikan  hal  ini dikarenakan laporan semester akhir dikumpulkan  paling  lambat  batas  periode pada  bulan  januari  2020  mendatang, sedangkan  kegiatan  operasioanal  alokasi dan  ppengelolaan  dana  desa  masih  terus berjalan.
Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan  masyarakat  atas  pengelolaan pemerintah  desa  merupakan  hal  yang  sangat penting  dan  dibutuhkan.  Berkaitan  dengan peran  tersebut,  diatur  dalam  UU  (Undang- Undang)  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Desa) yang  menjelaskan  bahwa  desa  merupakan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa,  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Proses
pengelolaan  dana  desa  dimaksud  dimulai  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Semua proses  pengelolaan  dana  desa  harus  didasari asas  transparansi,  akuntabel  dan  partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik ( good governance ) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.
Hasil  temuan  fakta  dilapangan  bahwa Pemerintah  Desa  karangrejo  belum  maksimal dalam  melakukan  kinerja  pelaporan  alokasi dana  desa  bila  ditinjau  dari  akuntabilitas pelaporannya.  Hal  ini  terlihat  dari  aspek perencanaan akuntabilitas  finansial  dalam pengelolaan ADD dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan  didepan  seluruh pemerintah pihak desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan  kepada  seluruh masyarakat  desa,  dikarenakan  minimnya pengawasan  yang  dilakukan  kinerja aparatur  pemerintah  desa  yang  kurang memahami  prosedur  dan  tata  penyusunan pelaporan  yang  tertuang  dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Problematikan eskalasi (peningkatan) kinerja  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam mengelola  dana  desa  ini  juga  kuran  relevan bila  ditinjau  dari  aspek  sumber  daya  manusia yang  menjalankan  tanggungjawab  pelaporan tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pada proses  pencatatan  pelaporan  kurang  ditunjang bukti fisik transaksi yang kurang detail seperti nota, kuitansi atau invoice dari hasil transaksi. Sehingga, masalah ini akan menjadi penghambat  dalam  penyusunan  pelaporan keuangan  yang  tidak  relevan  dan  tidak  sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan pemerintah khususnya Badan Pemeriksa  Keuangan  yang  akan  mencatatnya sebagai  temuan-temuan  bermasalah  dalam proses alokasi dana desa.
Transparansi  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Karangrejo  Kabupaten Ngasem
Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian  informasi  secara  jelas  kepada masyarakat,  maka  setiap  pelaksanaan  kegiatan fisik  yang  di  danai  oleh  dana  desa  wajib
dilengkapi  dengan  papan  informasi  kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Sebagaimana dalam  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  keuangan  Desa  menyebutkan bahwa  pelaporan  dan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBDes  diinformasikan  kepada masyarakat  secara  tertulis  dan  dengan  media informasi  yang  mudah  diakses  masyarakat. Media  informasi  tersebut  antara  lain  papan pengumuman.  Jadi  setiap  kegiatan  yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman.
Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagai Tim Fasilitasi alokasi
Dana  Desa  Karangrejo  Kecamatan  Ngasem juga  menyampaikan  kepada  setiap  pengelola untuk  penyediaan  papan  informasi.  Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat  nama  kegiatan,  volume  kegiatan, besaran anggaran, sumber dana dari dana desa dan  waktu  pelaksanaan  kegiatan.  Namun pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan  atau  belum  menyediakan  papan informasi tersebut secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Guna  mewujudkan  pelaksanaan  prinsip- prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  maka diperlukan  adanya  kepatuhan  pemerintah  desa khususnya pengelola dana desa untuk melaksanakannya  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Adanya  komitmen  bersama antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat, dimana pemerintah desa (agent) bertanggungjawab  kepada  masyarakat  sebagai pemberi amanah (principal)
untuk melaksanakan  pengelolaan  dana  desa  dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel.  Penggunaan  dana  yang  telah direncanakan secara bersama-sama yang merupakan usulan-usulan masyarakat,
pemanfaatannya  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang di inginkan.
Mekanisme pelaporan dan
Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
Untuk melaksanakan tata kelola yang baik maka  pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan untuk  penerapan  sistem  pertanggungjawaban yang  jelas,  teratur  dan  efektif  yang  disebut
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).  Sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  tertuang  pada  pasal  1  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan  bahwa  sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian  sistematik  dari  berbagai  aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan  kinerja  pada  instansi  pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Dari  sisi  penerapan  prinsip  akuntabilitas sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan  melalui sitem  pelaporan  realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Tabel 1. Penilaian Akuntabilitas Penatausahaan ADD
Sumber : Data diolah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa Karangrejo  sudah  melalui  mekanisme  sesuai ketentuan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu tuntutan  masyarakat  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah  desa  dan  merupakan  bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah diatasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.  Penelitian  yang  telah  dilakukan mengenai akuntabilitas pelaporan juga berpendapat  bahwa  akuntabilitas  merupakan
suatu  bentuk  keharusan  seseorang  (pimpinan) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku (Atmadja  &  Saputra,  2017).  Pendapat  lainnya menyatakan  bahwa  akuntabilitas  menunjuk kepada  mekanisme  yang  diberikan  kepada pejabat  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan memastikan  bahwa  mereka  telah  bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Ruru et al., 2017).
Sikap  Pelaksana  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Karangrejo Kabupaten Ngasem
Tabel 2. Penilaian Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Pemendagri 113 tahun 2014 Sumber : Data diolah
Penyusunan  laporan  realisasi  APBDes  di Desa  Karangrejo  Kecamatan  Ngasem,  dimana pengelolaan  keuangan  dana  desa  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, yang pengelolaannya  dilaksanakan  oleh  bendahara desa dan tim pengelola kegiatan (TPK). Dalam proses  penyusunan  laporan,  bendahara  desa menghadapi  kendala.  Seperti  kelalaian  dari pihak  yang  juga  bertanggungjawab  atas pengelolaan  dana  desa  yaitu  tim  pengelola kegiatan  (TPK)  yang  terlambat  memasukkan bukti-bukti  atau  dokumen  yang  dibutuhkan oleh  bendahara  untuk  melakukan  pencatatan setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  yang hasilnya  menjadi  satu  dokumen  pelaporan dan pertanggungjawaban.  Kelalaian  tim  pengelola kegiatan  (TPK)  juga  adalah  tidak  patuhnya
terhadap mekanisme dimana setiap penerimaan dan  pengeluaran  dalam  pelaksanaan  kegiatan harus  melalui  verifikasi  sekretaris  desa,  yang tugasnya adalah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
Tabel  3.  Penilaian  Akurasi  dan  Pelaporan Keuangan  Desa  Menurut  Pemendagri 113 tahun 2014
Hasil  penelitian  mengenai  akurasi  dan pelaporan  keuangan  desa  Karangrejo  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuani Permendagri  nomor  113  tahun  2014  pasal  37, akan  tetapi  dapat  ditemukan  realita  bahwa laporan  sesmester  akhir  yang  disampaikan belum  sesuai  dengan  rekomendasi  yang ditentukan  oleh  badan  pemeriksa  keuangan melalui  yaitu  laporan  semester  akhir  belum disampaikan  hal  ini  dikarenakan  laporan semester  akhir  dikumpulkan  paling  lambat batas  periode  pada  bulan  januari  2020 mendatang,  sedangkan  kegiatan  operasioanal alokasi dan pengelolaan dana desa masih terus berjalan
Kelalaian ini mengakibatkan proses penyusunan laporan menjadi lambat yang pada akhirnya  mempengaruhi  pelaporan  realisasi penggunaan  dana  desa  semester  pertama  yang seharusnya  disampaikan  akhir  bulan  juli mengalami  keterlambatan.  Hasil  penelitian terdahulu  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas
dalam sektor publik bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan  moral,  nilai,  sikap  dari  pejabat pemerintah  yang  bertanggungjawab  untuk pengelolaan dana masyarakat (Sari, 2017).
Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya
terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban yang benar, tetapi diwujudkan dengan pengelolanya yang memahami  atau  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada  orang-orang  yang  mampu  (Aziiz, 2019). Dari pengamatan dilapangan, pengelola dana  desa  yang  kurang  paham  dalam  sistem penyetoran  pajak  dengan  aplikasi  e-billing menyebabkan keterlambatan dalam penyetoran pajak.  Sebelumnya  juga  tidak  ada  informasi melalui surat pemberitahuan ataupun sosialisasi  dari  instansi  terkait  yaitu  KPP Pratama,  sehingga  penyetoran  pajak  yang dilakukan  oleh  bendahara  desa  mengalami keterlambatan  dan  akhirnya  menjadi  temuan Inspektorat. Faktor komunikasi merupakan hal yang sangat penting guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 5. KESIMPULAN
Berdasarkan pada analisis dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan bahwa eskalasi kinerja
akuntabilitas pemerintah desa sebagai relevansi pelaporan alokasi dana desa sudah menunjukkan perkembangan yang baik, hal ini terlihat  dari  fakta    strategi  perencanaan program  dana  desa  telah  menerapkan  prinsip akuntabel,  transparan  dan  partisipatif  dimana perencanaannya  dilaksanakan  melalui  forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana
Pembangunan  Desa).  Selain  itu  masyarakat dengan  mudah  mengakses  informasi  melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan  papan  informasi  ini  belum maksimal  karena  tidak  semua  kegiatan dibuatkan  papan  informasi.  Akuntabilitas dalam  pelaporan  dan  pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme  berdasarkan  ketentuan  walaupun masih  terdapat  kelalaian  aparat  desa  dan  tim pengelola  kegiatan.  Sistem  pelaporan  dan pertanggungjawaban sudah dipermudah dengan  aplikasi  siskeudes  (sistem  keuangan desa).

## 6. REFERENSI
Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  A.  K.  (2017).
Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12 (12).
https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i 01.p02 Aziiz,  M.  N.  (2019).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual . https://doi.org/10.17977/um004v6i2201 9p334 Buchari, R. A. (2016). Implementasi E-Service Pada  Organisasi  Publik  Di  Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong  Kecamatan  Batununggal
Kota  Bandung. Sosiohumaniora , 18 (3),
225–230.
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora .v18i3.8762
Jatmiko,  U.  (2020).  Pemberdayaan  Ekonomi Berbasis  Kearifan  Lokal  Sebelum  dan
Sesudah Pengalokasian Dana Desa. JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan) , 5 (2). https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1007
Jatmiko, U., Srikalimah, S., & Zamzam, N. A.
N.  (2018).  Analisis  Reaksi  Pelaku
UMKM Tahap Start Up Dalam
Membandingkan  Modal  Kerja  dan Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah Adanya  Inovasi  Produk  MAMIN  di
Wilayah  Kediri dan  Tulungagung. Jurnal  Ilmu  Manajemen  Advantage ,
2 (2). https://doi.org/10.30741/adv.v2i02.359 Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah
Tertingal  dan  Transmigrasi.  (2015). Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan
Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi
No  21  Tahun  2015  tentang  Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana Desa
Tahun 2016 .
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2014). Undang-Undang Nomor  6
Tahun 2014 Tentang Desa .
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2017). Buku Pintar Dana Desa .
Kristini,  M.  A.,  Luhsasi,  D.  I.,  &  Ismanto,  B. (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen  Dan  Akuntansi , 23 (2). https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.2
31 Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi). PT. Remaja Rosda Karya . https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.0 2.055 Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana Good  Governance. Jurnal  Akuntansi Pemerintah , 12 (1).
Puput  A,  S.,  Ogotan,  M.,  &  Londa,  V.  Y.
(2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Pemuda
Dan  Olahraga  Kabupaten  Banggai Kepulauan  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Jurnal  Administrasi  Publik , 4 (52). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/J AP/article/view/19232 Riyanto,  A.,  Suherman,  A.,  &  Prayudi,  D. (2016).  Akuntansi  Dalam  Perspektif Pengelolaan  Keuangan  Desa. Seminar
Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer .
Riyanto,  T.  (2015).  Akuntabilitas  Finansial Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Add)  Di  Kantor  Desa  Perangat  Selatan
Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Journal Administrasi Negara , 3 (1).  https://ejournal.ap.fisip- unmul.ac.id/site/?p=1427
Ruru,  N.,  Kalangi,  L.,  &  Budiarso,  N.  S.
(2017).  Analisis  Penerapan  Alokasi
Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi  Kasus  Pada  Desa  Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12 (1).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc
/article/view/17140
Sari,  Y.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Nagari  di  Nagari  Cubadak Kecamatan  Lima  Kaum  Kabupaten Tanah  Datar  Tahun  2016. Jurnal Administrasi  Dan  Kebijakan  Publik ,
3 (2).
https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.241- 254.2017 Sugiyono. (2018). Metode Peneiltian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  In
Alfabeta Bandung .
Umuri, H. (2019). Penerapan Prinsip
Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Dalam Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Camat
Marisa. Jurnal  Politik  Dan  Sosial Kemasyarakatan , 11 (2), 105–118. http://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/ article/download/1603/1001 Wahyuddin.  (2016).  Implementasi  kebijakan alokasi dana desa di desa ako kecamatan
pasangkayu  kabupaten  mamuju  utara. E Jurnal Katalogis, 4 (5), 141–149.
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati,  D.
(2017).  Pengaruh  Kompetensi  Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia . https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762