## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA MENURUT PRINSIP ASEAN AGREEMENT ON

## TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
Oleh :
Heni Rosida 1 , Ahsana Nadiyya, Asep Berlian Lesmana, Muhammad Habiby Abil Fida Safarin, Muhammad Wahyu Saiful Huda heny.rosyda@gmail.com

## Abstract
Forest fire is a phenomenon that is often encountered  in  various  countries,  including Indonesia.  Indonesia  as  a  country  that  is  often hit by forest fires annually. Forest fires can arise from  intentional  or  unintentional  factors.  The impact  that  can  be  caused  by  the  existence  of forest fires  is  in  terms  of  air  pollution  which  has an  impact  on  other  countries.  This  study  will analyze  and  examine  various  legal  aspects  of how  the  state  is  responsible,  in  this  case, Indonesia  for  the  losses  suffered  by  other countries. The formulation of the problem in this research is about how to account for the aspects of the international law contained in the AATHP, and  how  to  analyze  the  settlement  of international law on fire cases in Indonesia. The method used in this paper is normative juridical. The  data  and  the  field  facts  presented  in  this paper  are  obtained  from  printed  and  online sources.  This  study  confirms  that  forest  fire  is the  responsibility  of  the  Indonesian  state  in  the perspective  of  international  law,  one  of  them  is in the arrangement of the Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP).
Keywords: AATHP; Forest and land fires; State responsibility

## Abstrak
Kebakaran  hutan  merupakan  sebuah fenomena  yang  sering  dijumpai  di  berbagai negara,  termasuk  Indonesia.  Indonesia  sebagai negara  yang  kerap  dilanda  kasus  kebakaran hutan  setiap  tahunnya.  Kebakaran  hutan  dapat timbul  dari  faktor  yang  disengaja  maupun  tidak.
Adapun  dampak  yang  dapat  ditimbuklkan  dari adanya  kebakaran  hutan  yaitu  dari  sisi pencemaran  udara  yang  berdampak  terhadap negara  lain.  Penelitian  ini  akan  menganalisis dan  mengkaji  tentang  berbagai  aspek  hukum bagaimana  pertanggungjawaban  negara  dalam hal ini Indoneisa terhadap kerugian yang dialami negara lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini,  yakni  perihal  bagaimana  pertanggung jawaban dari segi aspek-aspek hukum internasional  yang  termuat  dalam  AATHP,  dan bagaimana analisis penyelesaian hukum internasional  terhadap  kasus  kebakaran  di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penulisan  ini  yaitu  yuridis  normatif.  Adapun data-data  dan  fakta-fakta  lapangan  yang disajikan  dalam  penulisan  ini  didapatkan  dari sumber  cetak  maupun  online.  Penelitian  ini menegaskan bahwa kebakaran hutan pertanggungjawaban  negara  Indonesia  dalam perspektif  hukum  internasional,  salah  satunya ada  dalam  pengaturan Asean  Agreement  On Transboundary Haze Pollution (AATHP).
Kata  kunci  : AATHP;  Kebakaran  hutan  dan lahan; Pertanggungjawaban negara

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang  turut  berperan  menjadi  anggota  dalam kerjasama  atara  negara  yang  berada  di kawasan  Asia  Tenggara  yang  biasa  dikenal dengan  sebutan Association  Of  South  East Asion  Nations (ASEAN).  ASEAN  merupakan sebuah organisasi dimana di dalamnya terdapat aspek  geo-politik,  maupun  ekonomi  yang  mana anggota-anggotanya  terdiri  beberapa  negara yang  berada  di  wilayah  Asia  Tenggara.  ASEAN didirikan  pada  tanggal  8  Agustus  Tahun  967 yang  termuat  berdasarkan  deklarasi  Bangkok yang  terdiri  dari  Indonesia,  Filipina,  Singapura, Malaysia,  dan  Thailand.  Adapun  tujuan  dari  di dirikannya  ASEAN  yaitu:  untuk  meningkatkan pertumbuhan baik dalam sektor ekonomi, sosial, kebudayaan,  dan  memajukan  perdamaian  dan stabilitas  keamanan  baik  di  tingkat  regional, maupun  peningkatan  dalam  sebuah  kerja  sama dalam  sebuah  perbedaan  diantara  anggota-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
anggotanya secara damai. Saat ini negara yang sudah  bergabung  dalam  organisasi  ASEAN sebagai bentuk wadah kerja sama antar negara. Negara-negara  yang  sudah  tergabung  dalam organisasi  ASEAN,  wajib  saling  mematuhi, mengormati, serta menghargai hak dan kewajiban  antar  negara  yang  sudah  masuk dalam  satu  wadah  organisasi  tersebut.  Hal  ini dapat dikaitkan salah satunya dalam penanganan bencana alam atau fenomena alam yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan turut serta  dalam  proses  membantu  penyelesaian bencana yang sedang terjadi.
Adapun faktor yang menagatakan bahwa kebakaran hutan meruapakan salah satu faktor  pemicu  menurunya  kualitas  sistem lingkungan  yang  mana  sering  terjadi  Indonesia tepatnya pada tahun 2010 sampai dengan 2014 yang  menyebabkan  hangusnya  lahan-lahan pertanian, lahan gambut, serta area hutan. Luas area  hutan  setiap  tahunya  berbeda-beda,  akan tetapi  provinsi  dengan  jumlah  kasus  kebakaran hutan  terluas  dan  rawan  terjadinya  kebakarn hutan  di  Indonesia  ditempati  oleh  Provinsi Kalimatan,  Sulawesi,  dan  Sumatera.  Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terbakarnya  hutan  yakni,  karena  di  lakukan dengan  sengaja  dan  tidak  sengaja,  maupun karena faktor alam.
Kasus kebakaran hutan dapat dikategorikan  masuk  ke  dalam  suatu  masalah serius yang harus cepat dan tepat dalam proses penanganannya, karena kebakaran  ini  terjadi  di Indonesia hampir pada setiap tahunnya. Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya  di  sebut  (BNPB)  tercatat  dari peristiwa  tahun  ketahun  yakni  dimulai  di  tahun 2012  dimana  telah  terjadi  peristiwa  kebakaran
hutan  dan  lahan  di  beberapa  titik  wilayah Indonesia.  Provinsi  pertama  dalam  kasus kebakaran  yaitu  Provinsi  Bali  tepatnya  pada tanggal  31  Agustus  2012  yang  berakibat hangusnya  160  hektar  hutan.  Provinsi  kedua yang mengalami kebakaran hutan yaitu Provinsi Kalimantan  Barat yang  terjadi  pada  19 September 2012 yang mengakibatkan sekitar 50 hektar  lahan  hangus  terbakar.  Provinsi  ketiga yaitu  Provinsi  Jawa  Timur  yang  mana  lahan seluas  300  hektar  juga  lenyap  hangus  dan terbakar.  Dan  yang  keempat  Provinsi  Bali kembali  tepatnya  berada  di  daerah  kawasan Gunung  Batur  yang  menganguskan  hutan seluas 52 hektar. 2
Berdasarkan peristiwa di atas kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Indonesia hampir  tidak  berjarak  jauh  melainkan  hanya terpaut beberapa bulan saja dan berada ditahun yang  sama  yaitu  di  tahun  2012.  Pada  tahun 2013  kebakaran  terjadi  dibeberapa  pulau  yaitu Sumatra,  Provinsi  Riau,  Provinsi  Kalimantan, Pulau  Sulawesi,  Provinsi  Jawa  terhitung  total Sembilan kali peristiwa kebakaran dalam rentan waktu  terjadi  di  bulan  Juni-Oktober  yang berjumlah total mencapai 10.000 hutan terbakar di  sejumlah  wilayah  di  Indonesia.  Pada  tahun 2014  jumlah  kasus  kebakaran  hutan  di Indonesia mengalami peningkatan dan bertamabah  yang  berada  di  Provinsi  Sumatera yang  di  dominasi  Provinsi  Riau,  Provinsi Kalimantan,  Provinsi  Sulawesi,  dan  terakhir Provinsi  Jawa  Jawa  yang  mana  peristiwa tersebut  terhitung  sebanyak  empat  belas  kali pada  bulan  maret  hingga  September  dengan total  hutan  yang  terbakar  mencapai  20.000 dibeberapa di daerah di Indonesia.
2 Wahab  Supanto,  Data  Badan  Nasional
Penanggulangan Bencana. Dalam http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/datakbh utan.php. (Diakses pada 24 Februari 2021).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  data  kebakaran  hutan/atau lahan  yang  ada  di  Indonesia,  kebakaran  hutan merupakan  salah  satu  bencana  yang  kerap  kali melanda Indonesia. Sejauh ini Provinsi penyumbang  jumlah  titik  panas  terbanyak terdapat di kepulauan Sumatera, Pulau Kalimantan,  Pulau  Sulawesi  dan  Pulau  Jawa, ada  dua  paling  banyak  yakni  ditemapati  Pulau Kalimantan  dan  Sumatera  yang  mana  menjadi provinsi dengan wilayah paling banyak penyumbang titik panas. Berdasarkan data yang diperoleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  dalam  kurun  waktu  periode  16-22 Agustus terdapat 999 titik panas. Di Kalimantan terdapat  480  titik  panas,  sementara  Sumatera sebanyak 467 titik panas. 3
Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh  Tianjia  Liu  yang  berasal  dari  Harvard University,  yang  memprediksikan  dalam  suatu perkiraan ancaman yang timbul berupa kematian dini yang disebabkan karhutla menyentuh  angka  36  ribu  jiwa  per  tahun. Apabila  karhutla  tidak  segera  ditangani,  potensi ini  akan  muncul  di  tahun  2020-2029 4 .    Dampak yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  peristiwa kebakaran hutan di Indonesia bisa menyebabkan  asap  yang  cukup  berbahaya  dan besar,  sehingga  berpotensi  terhadap  adanya pencemaran  udara  yang  berimbas  kepada negara tetangga. Pencemaran lintas batas, atau bisa  disebut  pencemaran  udara  dapat  diartikan sebagai  pencemaran  yang  terjadi  dalam  suatu wilayah negara tetapi dampak yang
3 Nina Yulianti, “Penegenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut  Sejuta  Hektar”,  (  Bogor:  PT  Penerbit    IPB  Press, 2018), hal. 22.
4 Yosepha  Pusparisa  "Infografik:  Indonesia Langganan  Kebakaran  Hutan", Kata  Data, 7  Agustus  2019, diakses
melalui https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a5032e24e 5/infografik-indonesia-langganan-kebakaran-hutan.  (Diakses pada 24 Februari 2021).
ditimbulkannya  sampai  ke  wilayah  negara  lain yang  bisa  disebabkan  karena  faktor  media atmosfer  atau  biosfer  yang  melintas  sampai  ke wilayah negara lain 5 .
Adapun faktor penyebab kebakaran hutan yaitu  disebabkan  karena  faktor  yang  dilakukan secara  sengaja,  dan  tidak  sengaja.  Faktor kesengajaan  dapat  timbul  karena  oknum  tidak bertanggungjawab  seperti  membuang  putung rokok secara sembarangan ataupun yang kerap kali  terhadi  yaitu  karena  adanya  pembakaran hutan oleh oknum pengusaha-pengusaha kelapa sawit dengan dalih melakukan pembukaan  lahan.  Adapun  karena  faktor ketidaksengajaan  karena  dedauanan yang sudah  kering  yang  mudah  terbakar  maupun keadaan  alam  pada  saat  musim  kemarau berkepanjangan  dapat  menyebabkan  peristiwa kebakaran  hutan.  Peristiwa  ini  kerap  kali  dapat menyebabkan  akibat/atau  dampak  merugikan bagi suatu negara. Adapun dampak yang dapat kita  lihat  seperti  berkurangnya  lahan  tempat hidup  margasatwa,  terbakarnya  hutan  lindung, terbakarnya  tumbuhan/tanaman  langka,  dan yang tak kalah penting yaitu dapat menimbulkan gangguan  kesehatan ataupun  menganggu proses  penerbangan  yang  dapat  memicu terganggunya perekonomian.
Sebagai  salah  satu  dampak  yang  di timbulkan  dari  terbakarnya  hutan/atau  lahan yaitu,  Pencemaran  Asap  Lintas  Batas,  dimana kasus  ini  terjadi  dalam  sebuah  perusahaan pertambangan  dari  Kanada  yang  berakibat Amerika Serikat mengalami kerugian. 6 Dari hasil
5 Akbar  Kurnia  Putra ,  “ Transboundary  Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan
Internasional ” ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi,  Vol  6,  No.  1, 2015,  hal. 92.
6 Sari, Kajian  Ekologis  Atas  Dampak  Kebakaran Hutan  yang Bersifat Lintas Batas , Jurnal hukum lingkungan Vol. 1, No. 3, hal. 10-11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
putusan  hakim  pihak  Kanada  disini  wajib membayar  ganti  kerugian  atas  pencemaran yang berasal dari negaranya. Kasus ini menjadi pertimbangan  dalam  prinsi p  “Pulluter  Pays Principle ”  dan  menjadikan  yurisprudensi  bagi hakim  dalam  memutus  sengketa  pencemaran udara.  Pendapat  dari  George  Schwarzenberger yang  dikutip  FX  Adji    Sumekto,  mengatakan bahwa Pertanggungjawaban  negara  suatu prinsip  yang  melekat  di  dalam  sebuah  hukum Internasional, hal ini dikarenakan pertanggungjawaban  negara  dapat  dikatakan salah satu pedoman penting dalam memberikan sebuah  ciri  atau  karakteristik  akan  keberadaan hukum  internasional.  Sedangkan  pendapat  lain dikemukakan  oleh  Komisi  Hukum  Internasional, tindakan-tindakan  yang  dapat  berakibat  atau mengakibatkan  timbulnya  kerugian  terhadap negara  lain,  baik    berupa  tindakan  lagsung  dari satu  negara  atau  lebih  dan  kerugian  secara tidak langsung melalui perbuatan warga negaranya sendiri.
Kebakaran
hutan/atau lahan di Indonesia  dapat  dikatakan  terjadi  pada  setiap tahunnya  yang  berakibat  adanya  asap  lintas batas  yang  memicu  kerugian  negara  tetangga terdekat  di  lingkup  ASEAN  seperti  Singapura, Malaysia  dan  Brunei  Darussalam.  Akibatnya, negara-negara tetangga dalam seperti  Malaysia dan  Singapura  terus  merasakan  dampaknya, karena  pemerintahan  Indonesia  dinilai  kurang mampu  dan  singgap  dalam  menanganinya. Sehingga  pada  tahun  2013,  Malaysia  dan Singapura  mengajukan  bentuk  upaya  protes kepada  Pemerintah  Indonesia  mengenai  kabut asap  yang  berasal  dari  Indonesia  yang  telah mencemari udara di wilayahnya dan menganggu kesehatan bajkan bahkan berdampak pada amsalah perekonomian
meraka. 7 Kebakaran  hutan  Indonesia    yang dinilai  meresahkan  berbagai  negara-negara tetangga  yang  mana  hampir  terjadi  tiap tahunnya  di  wilayah  negara  yang  anggota ASEAN,  sehingga  ASEAN  tidak  tinggal  diam dan memulai berbagai pertemuan guna membahas  langkah  serta  solusi    dalam penyelesaian seta penanggulangan kasus kebakaran  hutan  dan  lahan  melalui  sebuah perjanjian internasional.
ASEAN selanjutnya mengeluarkan sebuah  persetujuan  yang  disepakati  bersama Haze  Pollution  (selanjutnya  disebut  AATHP). 8 AATHP  diberlakukan  untuk  menanggulangi  dan melakukan  upaya  pencegahan  polusi  kabut asap  akibat  kebakaran  hutan.  Persetujuan tersebut  termuat  dalam  AATHP  pada  tahun 2003  dan  telah  diratifikasi  seluruh  anggota negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  pada tahun 2014 dan harapanya dapat menjadi solusi dalam  penanganan  masalah  kebakaran  hutan yang  menimbulkan  polusi  pencemaran  udara oleh  setiap  negara  ASEAN  melalui  mekanisme yang  sudah  dijelaskan  dan  diatur  di  dalamnya. Indonesia  telah  meratifikasi  AATHP  pada tanggal  14  Oktober  2014  sebagai  langkah upaya  Pemeritah  Indonesia  untuk  penanganan penanggulangan  pencemaran asap lintas batas yang  terjadi  di  kawasan  Asia  Tenggara. Ratifikasi  tersebut  menandai  dimulainya  peran baru Indonesia di tingkat regional ASEAN dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang dapat mengakibatkan pencemaran  asap  yang  merugikan  kesehatan manusia,  mencemari  lingkungan,  mengganggu
7 Agis  Ardhiansyah, Konsekuensi  Hukum  bagi Indonesia  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Asap  Lintas
Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary  Haze  Pollution, Perspektif,  Vol.  21  No.  1  , 2016, hal. 12.
8
Bambang Purbowaseso, Pengendalian
Kebakaran      Hutan :  Suatu  Pengantar,    Rineka  Cipta, Jakarta, hal. 18.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
transportasi, hingga merusak ekosistem. 9 Persetujuan  ini  selanjutnya  telah  diratifikasi Indonesia  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  26 tahun 2014  yang memuat sebuah aturan-aturan tindakan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh    negara anggota  ASEAN  secara  keseluruhan  dalam upaya mencegah dan menangani kasus kebakaran hutan/atau lahan di Indonesia.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas didapat rumusan masalah sebagai berikut
1.  Bagaimana
pertanggungjawaban
pengendalian pencemaran asap lintas batas pasca ratifikasi AATHP ?
2.  Apa  saja  hak-hak  negara  akibat  dampak pencemaran polusi lintas batas berdasarkan prinsip AATHP ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian hukum dapat diartikan sebagai  kegiatan  yang  bersifat  ilmiah  dengan maksud  mengetahui  dan  mempelajari  satu  dan beberapa gejala hukum dalam suatu permasalahan. Dalam sebuah penelitian diperlukannya  pemeriksaan  secara  mendalam pemecahan  terhadap  sebuah  kasus  atau permasalahan yang sedang terjadi.
Metode  penelitian yang  digunakan dalam  penulisan  ini  berupa  yuridis  normatif dimana  penulis  menelaah  bahan  hukum  primer dan  sekunder  dengan  pendekatan  Undang- undang untuk menjawab permasalahan- permasalahan  yang  menjadi  fokus  penelitian. 10
9 Reza,    M, Ratifikasi    Pengesahan    ASEAN Agreement    on    Transboundary  Haze  Poluttion ,  Jurnal hukum internasional Vol 1. No 3. hal. 27-28.
10 Depri  Liber  Sonata, Metode  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode  Meneliti  Hukum ,  Fiat  Justicia  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol. 8, No.1, 2014, hlm. 20.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  terhadap  undang-undang,  kasus empiris, dan konseptual. 11 Penelitian ini menggunakan tipe kajian yang bersifat deskriptif,  untuk  menggambarkan  secara  jelas mengenai  objek  yang  akan  diteliti,  yaitu bagaimana  bentuk  tanggung  jawab  negara Indonesia  terhadap  kasus  kabut  asap  udara lintas  batas  yang  disebabkan  karena  adanya kebakaran hutan berdasarkan perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini dianalisis menggunakan  metode  kualitatif.  Tahap  akhir penelitian ini  yaitu mengambil dari sebuah fakta lalu  dikumpulkan  dari  kesimpulan  yang  ada, sehingga mendapatkan gambaran akhir tentang penlitian  terkait  prinsip  pertanggungjawaban yang  wajib  dilaksanakan  oleh  suatu  negara terhadap  polusi  asap  udara  lintas  batas    yang ditimbulkan  dari  peristiwa  kebakaran  hutan/atau lahan  di  Indonesia  berdasarkan  AATHP  dan hak-hak  selaknyaknya  diperoleh  dari  negara- negara  tetangga  yang  terkena  dampak  polusi udara  yang  berdampak  pada  kesehatan  warga negaranya  serta  menghambat  jalanya  kegiatan perekonomian  akibat  kebakaran  hutan/atau lahan yang terjadi di Indonesia.

## I. Hasil Dan Pembahasan
A.  Pertanggungjawaban Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas

## Pasca Ratifikasi AATHP
Sumber  Hukum  Internasional  dapat diartikan  ke  dalam  dua  bentuk,  yakni  secara materiil  dan  secara  formil.  Secara  materiil sumber  hukum  didalamnya  termuat  atau berisikan suatu materi hukum, sedangkan dalam artian  formil  berisikan  persoalan  dalam  bentuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu  peraturan  hukum.  Berdasarkan  artian tersebut  maka  Perjanjian  Internasional  disini dapat  diartikan masuk ke dalam  sumber  hukum formil,  dimana  perjanjian  ini  diadakan  dengan anggota  dari  masyarakat  berbagai  negara  yang berakibat  timbulnya  suatu  akibat  hukum. 12 Sebuah  negara  tentunya  memiliki  hak  serta kewajiban  sama  terkait  dengan  suatu  tanggung jawab  yang  masuk  ke  dalam  suatu  prinsip- prinsip  hukum  Internasional.  Sebagaimana  kita ketahui  pada  pasal  3  AATHP  dijelaskan  bahwa setiap  negara  mempunyai  hak  serta  kewajiban yang  sama  dalam  hal  melindungi  dan  menjaga lingkungan  hidup    serta  menggunakan  serta mengelola  kekayaan  alam  yang  dimilikinya. Bentuk  tanggung  jawab  negara  yang  tercantum pada Pasal 3 dimana dikatakan tiap-tiap negara mempunyai hak yang berdaulat terhdap sumber kekayaan  alam  yang  dimiliki  dan  mampu melakukan  tanggung  jawab  jika  terdapat  suatu perbuatan yang menimbulkan rusaknya lingkungan  dan  berbahaya  terhadap  kesehatan warga  negara  lain  yang  berada  di  luar  batas yuridiksinya.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  suatu negara harus menggunakan cara yang menggunakan  prinsip  ramah  lingkungan  dan berkelanjutan,  dalam  kasus  untuk  mengatasi permasalahan  kebakaran  yang  menimbulkan kabut  asap  maka  diperlukannya  suatu  tindakan bersama-sama  antar  semua  pihak.  Namun terdapat kekurangan mengenai penjelasan akan tanggung  jawab  negara  di  dalam  AATHP dimana tidak terdapat penjelasan pasal lanjutan terhadap  bagaimana  mekanisme  selanjutnya yang  dapat  dilakukan  oleh  suatu  negara  jika terjadi  kebakaran  hutan  dan  telah  terbukti
12 I  Made  Pasek  Diantha,  dkk, Buku  Ajar  Hukum Internasional ,  Universitas  Udayana,  2017,  Denpasar,  hal. 38.
menyebabkan  kerugian  bagi  negara  lain  di  luar penguasaanya,  yang  mana  dalam  kasus  ini diperuntukan  bagi  Indonesia  sebagaimana  kita ketahui  Indonesia  sering  kali  mengalami  kasus kebakaran  hutan  yang  berdampak  terhadap negara  lain.  Dapat  diambil  contoh  dari  negara yang  telah  dirugikan  akibat  kebakaran  hutan  di Indoneisa  yaitu  Singapura.  Singapura  disini sejatinya  dapat  melakukan  penggugatan  atau menuntut  pihak  Indonesia  karena  polusi  asap yang  menganggu  kesehatan  warga  negaranya dan menghambat kegiatan perekonomian lain di Singapura. Adanya dari proses persetujuan dan ditandatanganinya AATHP yaitu guna meghindari  serta  mencegah  terjadinya  polusi udara di keesokan hari.
Penaganan  permasalahan  ini  harus dilakukan  dengan  menggunakan  rujukan  suatu prinsip-prinsip hukum umum, perjanjian internasional, yurisprudensi,  undang-undang yang  masih  berhubungan  dengan  kasus  yang sama  yaitu  kebakaran  hutan  yang  berakibat munculnya  polusi  asap  yang  menganggu negara  lain,  serta  mengkonsentrasikan  lagi terhadap  suatu  bentuk  tanggung  jawab  negara yang  diberikan  dalam  bidang  lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban negara pada dasarnya  sudah  diatur  secara  rinci  di  dalam Draft  Articles  on  State  Responbility    yang selanjutnya  telah  diadopsi  Komisi  Hukum Internasional. 13 Sifat  dari  draft  tersebut  masih belum dikatakan mengikat akan tetapi setidaknya  dapat  dijadikan  sebagai  sumber tambahan dalam hukum kebiasaan Internasional.    Salah  satu  isian  dari  Draft tersebut  yaitu  membahas  mengenai  masalah
13 Agis  Ardhiansyah, Konsekuensi  Hukum  bagi Indonesia  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Asap  Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN
Agreement on Transboundary  Haze  Pollution”, Perspektif , Vol.  21,  No.  1, 2016, hal. 15.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ganti  kerugian  yang  tercantum  pada  Pasal  31 yang dalam artiannya:
1.  Negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi secara penuh sebagai bentuk
pertanggungjawaban  cedera  yang  muncul dari  adanya  tindakan  yang  salah  secara hukum Internasional.
2.  Kata  cedera  dapat  diartikan  sebagai  bentuk
“kerusakan”  baik  dalam  bentuknya  secara materiil  maupun  moral  yang  muncul  dari tindakan yang salah secara Internasional.
Selain  itu  juga  dijelaskan  mengenai bentuk pengantian kerugian yang terdiri dari :
1. Restitution yang  termuat  dalam  Pasal  35 yang  berbunyi:  Negara  berkewajiban  untuk mengembalikan  keadaan  seperti  sedia  kala atau semula.
2. Compensasion yang  termuat  dalam  Pasal 36  yang  berbunyi:  Bentuk  ganti  kerugian yang  bisa  diberikan  dapat  berbentuk  materi berupa uang.
3. Satisfaction yang  termuat  dalam  Pasal  37:
Penyelesaian  berupa  permohonan  maaf secara resmi.
Pasal-pasal di atas menjelaskan mengenai  bagaimana  bentuk  atau  cara-cara yang dapat negara berikan dalam hal pengantian rugi terhadap negara lain yang telah dirugikan.  Jika  kita  melihat  pada  kasus Indonesia  dan  bentuk  pertanggungjawaban yang  telah  diberikan  Indonesia.  Indonesia mengunakan  bentuk  ganti  rugi  yang  termuat  di dalam  Pasal  37  yang  berupa  permintaan  maaf secara resmi kepada negara yang bersangkutan yang mengalami kerugian.
Menurut ketentuan yang terdapat dalam hukum  Internasional  suatu  negara  memiliki tanggung  jawab  yang  dapat  muncul  karena negara    memiliki  keterkaitan  telah  terbukti  dan dinyatkan merugikan negara lain. Yang terdapat sebuah batasan  yakni terhadap perbuatan  yang melanggar Hukum Internasional saja. Selanjutnya ketika suatu pembuktian dinyatakan benar  adanya  sebuah  pelanggaran  maka akibatnya  diperlukan  sebuah  upaya  pemulihan yakni berupa satifications . Upaya ini bisa berupa permintaan  maaf  yang  dilakukan  secara  resmi dan juga bisa dilakukan memberi ganti kerugian dalam bentuk materiil.
Pengidentifikasian  mengenai  adanya bentuk  pertanggungjawaban  dapat  dilihat  dari empat  aspek  dari  keadaan  nyata  yang  terjadi yaitu:  apakah  peristiwa  tersebut  memiliki “akibat”,  kemudian  apakah  adanya  suatu “kegiatan”,  adanya  suatu  tempat,  dan  terakhir adanya  sumber  dan  korban  dalam  suatu peristiwa yang terjadi. 14 Adapun dalam mencari sebuah  bukti  mengenai  adanya  suatu  akibat yang timbul dapat dilakukan melalui pengidentifikasian  perbedaan  antara  kerusakan dan membahayakan. Di dalam hukum Internasional  penjelasan  mengenai  pengertian kerusakan  telah  ditulis  dalam  sebuah  Liability Treaty  yang  mendefinisikan  bahwa  “kerusakan” memiliki  artian  yang  menimbulkan  ganguan terhadap kesehatan, rusaknya harta benda baik terhadap  suatu  negara  atau  orang,  badan hukum,  maupun  suatu  organisasi  pemerintahan Internasional.
Pertanggungjawaban negara atas akibat  dari  suatu  tindakannya  yang  berdampak
14 Arief, Pencemaran  Transnasional  Akibat  Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Penerapan Prinsip  Tanggung  Jawab  Negara ,  Tesis  Pasca  Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2000, hal 47.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap negara lain serta hak yang seharusnya diterima  negara  juga  dijelaskan  pada  sat Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  Hidup  di Stockholom pada tahun 1972 yang bisa di kenal dengan  sebutan  Dekalarasi  Stockholom.  Dalam deklarasi  tersebut  menyatakan  bahwa  hak berdaulat yang dimiliki oleh setiap negara dalam pengeksploitasian kekayaan alam yang dimilikinya dan bertanggung jawab atas kegiatan  pengeksploitasian  yang  dilakukannya yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap negara lain.
Sedangkan ketentuan lain termuat pada sebuah  Prinsip  ke-22  Deklarasi  Stokholom dimana  terdapat  keterkaitan  antara  masalah tanggung  jawab  ganti  rugi  yang  dikenal  dengan istilah  kompensasi  terhadap  sejumlah  korban dari  adanya  sutu  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan  yang  di  timbulkan  adanya  kegiatan dalam  wilayah  yurisdiksinya.  Artinya  jika  suatu perbuatan  maupun  tindakan  yang  dilakukan dalam  kelalaian  yang  sudah  dilarang  dalam Hukum  Internasional  dapat  dimintai  sebuah pertanggungjawaban  internasional  bagi  negara tersebut. Namun, meskipun pada saat ini belum terdapat
aturan secara
khusus, pertanggungjawaban negara merupakan sebuah  prinsip  yang  fundamental  yang  termuat dalam sebuah hukum Internasional. Adapun ciri- ciri pertanggung jawaban negara yang dikemukakan oleh Shaw yang dikutip oleh Huala Adolf:
1.  Terdapat suatu kuwajiban hukum Internasional  yang  berlaku  diantara  kedua negara tersebut
2.  Adanya suatu kegiatan yang dapat menimbulkan  pelanggaran  baik  itu  karena kelalaian  yang  dinyatakan  telah  melanggar kewajiban dari Hukum Internasional
sehingga
menimbulkan suatu
pertanggungjawaban oleh negara
3.  Adanya  bentuk  baik  kerusakan  maupun kerugian  yang  timbul  dari    kelalaian  yang melanggar hukum.
Bentuk-bentuk  prasyarat  diatas  sering kali  dijadikan  dalam  sebuah  penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanggungjawab negara. Tanggung jawab negara ditimbulkan  dari  adanya  kegiatan-kegiatan  yang masih  berada  dalam  wilayah  pengawasan negara  yang  bersangkutan  yang  menimbulkan akibat  kerugian  lingkungan  tanpa  mengenal batas wilayah negara. Sehingga hukum lingkungan  Internasional  membentuk  sebuah pengaturan  bahwa  setiap  negara  memiliki  hak yang sama dalam memperoleh lingkungan yang baik  dan  sehat  untuk  seluruh  warga  negaranya tanpa  terkecuali.  Adanya  suatu  prinsip state responbility di dalam kerangka hukum lingkungan yang berguna dalam proses penyelesaian  sengketa  dalam  sebuah  lingkup lingkungan  internasional  dalam  hal  ini  salah satunya  pencemaran  litas  batas  yang  berakibat adanya  tercemarnya  lingkungan  lain  yang berdampak di wilayah negara lain. 15
Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh Komar  Kantaatmadja  yang  berpendapat  bahwa sebuah perbuatan dimana menimbulkan kerugian  maka  diwajibkan  untuk  memberi  ganti rugi.  Sejumlah  negara  yang  terdampak  dapat meminta sebuah pertanggungjawaban satisfaction yang  berupa  diplomasi  maupun negosiasi,  bilamana  negara  tersebut  merasa
15 Saragih, Prinsip  Pertanggungjawaban  Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran  Hutan  Indonesia  Menurut  Asean  Agreement  On Transboundary Haze Pollution (AATHP), Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang, 2016.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
direndahkan maka permohonan maaf resmi dari negara yang bertanggungjawab terhadap permohonan keberatan biasanya akan dipenuhi. Sedangkan  dalam  hal  ganti  kerugian  berupa biaya  dapat  dimintakan  jika  negara  yang  telah dirugikan menderita kerugian secara materiil.
Terdapat ketentuan-ketentuan Internasional  yang  di  dalamnya  mengatur tanggung  jawab  negara  yang  terdapat  dalam Pasal  30    Piagam    Hak-hak    dan    Kewajiban Ekonomi  yang  mengandung  5  (lima)  prinsip penting  yang  memiliki  keterkaitan  dengan tanggung jawab negara terhadap lingkungan:
1.  Perlindungan,  pemanfaatan,  pemeliharaan, serta peningkatan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang merupakan tanggung jawab semua negara.
2.  Semua  negara  wajib  mengupayakan  dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
3.  Bahwa  kebijakan  yang  dibuat  oleh  suatu negara tidak boleh merugikan
pembangunan  negara  lain,  baik  yang sedang  berkembang  sekarang  maupun mendatang.
4.  Bahwa  seluruh  negara  memiliki  kewajiban dalam  menjaga  kegiatan-kegiatan  yang terdapat di wilayahnya agar tidak merugikan lingkungan  negara lain.
5.  Perlunya  kerja  sama  semua  negara  dalam mengembangkan  norma-norma  atau  aturan di bidang lingkungan hidup.
Dalam  kasus  kebakaran  hutan/atau lahan  di  Indonesia  yang  menimbulkan  dampak terhadap negara lain di ASEAN, maka
Pemerintah  Indonesia  dapat  dimintai  sebuah pertanggungjawaban  akibat  pencemaran  kabut asap  yang  terjadi  baik  dalam  kerugian  materiil maupun  imateriil.    Upaya  tersebut  dilakukan Indonesia  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban konsekuensi  yang  bersifat  logis.  Jika  dalam konsisi  yang  terpaksa  tidak  bisa  menggantinya secara  ekonomis,  maka  langkah  yang  dapat diambil  dapat  berupa  permintaan  maaf  yang dilakukan secara diplomasi.
Dalam  pengaturan  AATHP  dijelaskan bahwa  pengaturan  kerugian  yang  dialami  oleh negara  yang  terdampak  tidak  bisa  diberi  ganti rugi baik dalam bentuk materiil maupun imateriil. Hal  ini  sudah  tertulis  dalam  Pasal  3  AATHP yang berisi prinsip tanggung jawab suatu negara merupakan  tanggung  jawab  yang  dilakukan secara  bersama-sama  negara  di  ASEAN  yang sudah  meratifikasi.  Permintaan  maaf  meskipun dapat  dikatakan  sebagai  titik  terlemah  akan tetapi  perjanjian  haruslah  tunduk  terhadap Hukum Internasional yang mana sudah dijelaskan  permohonan  maaf  dapat  dikatakan menjadi  sebuah  bentuk  tanggung  jawab  negara terbaik  yang  sudah  ditulis  dalam  draft  Komisi Hukum Internasional.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Haezer,  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban negara yang paling tepat bukanlah hanya cukup pada  sebuah  permohonan  maaf    saja,  akan tetapi  dapat  dilakukan  dengan  sebuh  ganti  rugi untuk  mencegah  kerusakan  kembali  terjadi. Pemberian  ganti  kerugian  dapat  dimaknai sebuah  cara  yang  tepat  dan  layak  dilakukan oleh suatu negara yang telah merugikan negara lain  karena  tidak  memenuhi  prasyarat  standar baku  mutu  lingkungan,  dalam  kasus  ini  kualitas udara.  Bentuk  tanggung  jawab  sebuah  negara ini  dapat  terjadi  dikarenakan  sudah  terdapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  sebuah  hukum  nasional  dalam  Pasal  33 ayat  3  UUD  1945  serta  dalam  Pasal  8  UU Nomor  23  Tahun  1997  yang  dikatakan  bahwa ekosisem    hutan  merupakan  sumber  dari kekayaan  alam  Indonesia  yang  pengelolaanya wajib dilakukan Pemerintah. Maka dari itu sudah seharusnya  Pemerintah  melakukan  bentuk- bentuk  atau  upaya  pengawasan  yang  ketat terhadap    betuk  kegiatan  yang  dapat  memicu kebakaran  hutan/atau  lahan.  Namun,  sudah ditegaskan  lagi  didalam  AATHP  memuat bahwasanya
permasalahan
kebakaran hutan/atau lahan merupakan suatu permasalahan  bersama  negara  yang  mana bukan  hanya  pihak  dari  Indonesia  saja  yang dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban.
Indonesia  sebagai  negara  penyumbang asap di setiap tahunnya sepatutnya peristiwa ini dijadikan sebagai sebuah pembelajaran berharga,  mengingat  bagaimana  banyaknya kerugian-kerugian  yang  dialami  negara  bahkan lebih parahnya merugikan negara lain. Selayaknya ini dijadikan agar kejadian kerusakan  lingkungan  tidak  terulang  kembali. Indonesia  yang  diberikan  keuntungan  dari adanya  peratifikasian  AATHP  yang  mana  tidak bisa  dituntut  dari  adanya  bencana  polusi  lintas batas,  meskipun  penyebabnya  dari  negara
Indonesia sendiri. Hukum
Internasional mengatakan pertanggungjawaban negara muncul ketika suatu negara telah menyebabkan kerugian  negara  lain.  Namun  di  dalam  AATHP tepatnya dalam pasal 27 memfokuskan penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan jalur damai.
B. Hak-Hak  Negara Akibat Dampak Pencemaran  Polusi  Lintas  Batas Berdasarkan Prinsip AATHP
Pemerintah  Indonesia  secara  resmi menandatangani  AATHP  di  Kuala  Lumpur, Malaysia  pada  tanggal  10  Juni  2002,  yang selanjutnya meratifikasinya dalam sebuah Undang-Undang  No.  26  Tahun  2014  Tentang Pengesahan  AATHP  (Persetujuan  ASEAN Tentang    Pencemaran    Asap  Lintas  Batas). AATHP secara resmi mulai berlaku di Indonesia mulai  tanggal  25  November  2003  dengan negara  terakhir ke  enam  yang  meratifikasi  yaitu Thailand. 16 Hal  ini  sesuai  bunyi  yang  terdapat dalam  isi  Pasal  29  AATHP  sebagaimana dikatakan bahwasanya persetujuan bisa berlaku terhitung mulai enam puluh hari setelah adanya negara  keenam  yang  memberikan  intrumen ratifikasi.
Dalam  AATHP  hak-hak  negara  yang mengalami  kerugian  dijelaskan  dalam  Pasal  16 ASEAN    AATHP  yang  dinyatakan  untuk melakukan  peningkatan  kewaspadaan  dan kesiapsiagaan  menanggulangi  dan  mencegah ataupun  mengurangi  resiko  terhadap  gangguan kesehatan  manusia  dan  lingkungan  yang disebabkan  kebakaran  hutan/  atau  lahan  yang memicu  polusi  asap,  pihak-pihak  disini  guna mengurangi  atau  meminimalisir  dampak  dari adanya  kebakaran,  di  perkenankan  untuk melakukan  pertukaran  informasi,  teknologi, tenaga  ahli,  serta  keterampilan  yang  sesuai
16 Bambang ,  “ Indonesia    Meratifikasi    Undang- Undang    Tentang    Pengesahan  Asean    Agreement OnTransboundary    Haze    Pollution (Persetujuan    Asean tentang  pencemaran  udara  lintas  batas  akibat kebakaran hutan) .Dalam  http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi- undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on- transboundary-haze-pollution-persetujuan-asean-tentang- pencemaran-asap-lintas-batas/.  (Diakses  pada  24  Februari 2021).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  proses  pengurangan  dampak  yang ditimbulkan dari kebakaran.
Untuk  memudahkan  dalam  proses pengendalian  pencemaran  udara  akibat  asap lintas  batas  dari  kebakaran  hutan  maka dibentuklah  “ASEAN  Center”  yang  dinilai  dapat membantu untuk memberikan fasilitas kemudahan dalam bekerja sama dan melakukan pengkoordinasian antara pihak-pihak dalam melakukan pengelolaan terhadap dampak  kebakaran  hutan.    Sehingga  dengan adanya  pasal  tersebut  menimbulkan  adanya hak-hak  yang  diperoleh  negara  yang  terkena dampak pencemaran asap yang akan di lakukan upaya  peninjauan  lebih  lanjut  oleh  ASEAN Center.  Selain itu dalam aturan Pasal 20 angka 1  dan  2  AATHP  menyatakan  Para  negara- negara  anggota  di  ASEAN  yang  mendapat  hak dana yang digunakan dalam rangka mengenadalikan  pencemaran  udara  karena asap  kebakaran  hutan/atau  lahan  yang  dikelola oleh  Sekretariat  ASEAN  yang  mana  dalam penetapan dana tersebut bersifat sukarela yang diberikan  negara-negara  yang  tergabung  dalam AATHP. 17 Selanjutnya
dalam masalah penyelesaian  sengketa  berdasarkan  Pasal  27 ASEAN  greement  on  Transboundary    Haze Pollution  wajib  dilakukan  secara  damai  baik melalui  proses  perundingan  maupun  negosiasi. Jika  dilihat  menggunakan  perspektif  ICEL ( Indonesian      Center      for  Environmental    Law ) dalam pemenuhan hak-hak negara dalam hal ini Malaysia  dan  Singapura  yang  menyatakan sebuah permintaannya yang penting menggenai
Pemerintah Indonesia
sebagai
negara
penyumbang pencemaran asap terbanyak
17 Thoha,  A.  S,  Model  Penguatan  Kelembagaan Pengelolaan  Risiko  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Berbasis Masyarakat, 2014.
disetiap  tahunnya  agar  bisa  segera  mengatasi dengan  penyusunan  strategi  untuk  dapat meminimalisir supaya mencegah kejadian supaya  tidak  terulang  kembali.  Pemerintah
Indonesia disini dituntut untuk segera melakukan  penanganan  melalui  upaya-upaya seperti:  pemantauan,  penanggulangan,  serta pencegahan  dalam  kasus  kebakaran  hutan yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut:

## 1.  Aspek Pemantauan
Pemantauan  dalam  hal  ini  bisa  di lakukan  dalam  upaya  pencegahan  dini,  dalam hal  ini  harus  dilakukan  pemantauan  yang termasuk ke dalam wilayah-wilyah yang berpotensi  dalam  kebakaran  hutan.  Sehingga bisa dipersiapkan seperti peralatan, dan menyuruh  petugas  untuk  selalu  siap  siaga,  dan sebagainya  yang  dinilai  perludalam  sebuah penanganan  kebakaran.  Kegiatan  ini  dapat bermanfaat dalam pengurangan resiko terhadap titik rawan kebakaran disebuah lokasi.
2.  Aspek Penanggulangan
Dalam  suatu  proses  penanggulangan
diperlukan suatu lembaga yang dapat menangani  terjadinya  kebakaran  hutan  dalam hal  ini  lembaga  yang  berwenang  yaitu  lembaga Pusdakarhutla  yang  merupakan  sebuah  Pusat Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  yang bekerja  sama  dengan  instansi  terkait. 18 Dalam sebuah  kerja  sama  ini  diperlukan  koordinasi yang  baik  agar  tercipta  keharmonisasian penegakan  hukum  bagi  pembakar  hutan  agar menimbulkan  kejelasan  dan  tidak  menimbulkan permasalahan dalam proses sanksinya. Kelembagaan  harus  ditata  kembali  pasalnya
18 Yulanto  Araya, Penegakan  Hukum  Lingkungan Hidup  di  Tengah  Pesatnya  Pembangunan  Nasional ,  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 1, 2013, hal. 35.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sekarang ini  dalam  proses  baik  itu  pemantauan maupun  pelaporan  memakan  waktu  yang  lama dan  panjang  hal  ini  akan  berdampak  juga terhadap  proses  penanggulangan  itu  sendiri. Selanjutnya  dalam  proses  pengkoordinasian dalam  bidang  pemantauan  Dinas  Kehutanan akan  lebih  baik  jika  dikelola  secara  oleh kewenangan  daerah  dalam  hal  ini    Badan Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  dan Bapedal Regional untuk memudahkan pengkoordinasian  dalam  upaya  pencegahan sedini  mungkin  kebakaran  hutan/atau  lahan. Selanjutnya  untuk  masalah  penanggulangan dapat  diberikan  pada    Dinas    Kehutanan  yang merupakan Badan Penanggulangan  yang dapat diharapkan  mampu  meningkatkan  berbagai sistem maupun jenis latihan dalam penanggulanagan  kebakaran,  seperti  pelatihan pemadaman kebakaran yang digunakan sebagai  upaya  dalam  proses  penanganan kebakatan  hutan  maupun  lahan  samapai dengan tataran daerah.
Selain  itu,  diperlukan  proses  persiapan dalam  penyempurnaan  mengenai  cara-cara secara teknis dalam melakukan pemadaman api terhadap  kebakaran  hutan  dengan  melibatkan peran  masyarakat  yang  pemukimanya  dekat dengan hutan. Apabila cara-cara yang dilakukan berjalan  dengan  baik  maka  bisa  dikatakan terpenuhinya  suatu  hak  dalam  memperoleh udara  yang  bersih  dari  asap  dan  lingkungan yang  baik  terhadap  negara-negara  tetangga dengan  harapan    tidak  terjadi  atau  terulang kembali  kebakaran  hutan  yang  menimbulkan dampak negatif yang luar biasa.
Tindakan  nyata  bentuk  iktikad  baik pemerintahan  Indonesia  terhadap  negara  yang terdampak,  dalam  hal  ini  Singapura  dan Malaysia  sebagai  negara  terdekat  yang  terkena
imbas  polusi  asap  dari  terbakarnya  hutan  di Indonesia,  salah  satunya  terjadi  pada  tahun 2014  dimana  pemerintah  Indonesia  berupaya dan  memaksimalkan  proses  kerjanya  dalam menangani permasalahan kebakaran di Indonesia dengan menerjunkan helikopter Kamov, Sikorsky, dan Bolco masih dioperasikan di  Riau  untuk  bom  air  ( water  bombing ).  Begitu pula,  pesawat  Hercules  dan  Casa  juga  terus melakukan modifikasi cuaca. 19 Langkah tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki keseriusan dalam penanganan bencana kebakaran  hutan  di  Indonesia.  Pemerintah Indonesia  selaku  negara  pencemar  berusaha melakukan beberapa tindakan dalam memenuhi hak-hak  negara  Singapura  dan  Malaysia meskipun  penanganan  yang  dilakukan  oleh Indonesia  secara  keseluruhan  dapat  dikatakan belum maksimal.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penulisan  di  atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwas :
1.  Bentuk  pertanggungjawaban  secara  khusus tidak  termuat  dalam    AATHP.  Adapun sebagai  acuan  untuk  menentukan  sebuah proses pertanggungjawaban negara terdapat dalam sumber hukum internasional Draft  Articles  on  State  Responsibility  yang diadopsi oleh International Law Commision.
2.  Berdasarkan  penanganan  penanggulangan kebakaran  hutan  Hukum  Internasional  yang mengatur akan
sebuah
pertanggungjawaban serta hak-hak Negara,
19 Jafar M Sidik, “Singapura  dan  Malaysia  masih Keluhkan    Kabut    Asap    Indonesia. ”, Antara News,  9  Maret 2016, diakses
dari
http://www.antaranews.com/berita/229666/singapura- malaysia-keluhkan-kabut-asap-indonesia.  (Diakses  pada  24 Februari 2021).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sampai saat ini  belum ditemukan cara  yang pasti.  Seiring  perkembangan  zaman  maka pihak  PBB  maupun  ILC  dituntut  untuk segera  mencari  atau  membuat  aturan  yang didalamnya termuat hak-hak terkhusus yang berhubungan dengan tanggung jawab negara  dalam  kasus  kebakaran  hutan.
Adapun akan jauh lebih bijak jika Keputusan dari  Mahkamah  Internasional  bukan  hanya terfokus terhadap pembiayaan ganti kerugian  yang  berkaitan  pada  masalah lingkungan,  akan  tetapi  diharapkan  dapat diimbangi  dengan  pengaturan  kewajiban lain  berupa  pemberian  bantuan  secara teknis, kewajiban terlibat dalam penanggulagan serta dalam proses
pencegahan  yang  bertujuan  menghentikan
dampak yang timbul dikemudian hari.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Ali,  Zainudin, Metode  Penelitian  Hukum ,    Sinar Grafika, Jakarta.
Arief, Pencemaran Transnasional Akibat Kebakaran  Hutan  di  Indonesia  dalam Hubungannya dengan Penerapan Prinsip  Tanggung  Jawab  Negara ,  Tesis
Pasca  Sarjana  Universitas  Padjajaran,
Bandung, 2000.
I  Made  Pasek  Diantha,  dkk, Buku  Ajar  Hukum Internasional , Universitas Udayana, Denpasar, 2017. Nina Yulianti, “Penegenalan Bencana Kebakaran  dan  Kabut  Asap  Lintas Batas  Studi  Kasus  Eks  Proyek  Lahan Gambut  Sejuta  Hektar”,  PT  Penerbit
IPB Press, Bogor, 2018.
Saragih, Prinsip  Pertanggungjawaban  Negara
Terhadap  Pencemaran  Udara  Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia  Menurut  Asean  Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP), Doctoral
dissertation, Universitas Negeri Semarang, 2016
Thoha,  A.  S, Model  Penguatan  Kelembagaan Pengelolaan  Risiko  Kebakaran  Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat , 2014.

## B.  Penelitian
Agis  Ardhiansyah, Konsekuensi  Hukum  bagi Indonesia tentang Pengendalian Pencemaran  Asap  Lintas  Batas  Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Perspektif, Vol. 21 No. 1 , 2016. Agis  Ardhiansyah, Konsekuensi  Hukum  bagi Indonesia tentang Pengendalian Pencemaran  Asap  Lintas  Batas  Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”, Perspektif , Vol. 21, No. 1, 2016.
Akbar  Kurnia  Putra ,  “ Transboundary  Haze Pollution  Dalam  Perspektif Hukum Lingkungan  Internasional ” ,  Jurnal  Ilmu
Hukum Jambi, Vol 6, No. 1,  2015. Bambang Purbowaseso, Pengendalian Kebakaran      Hutan :  Suatu  Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 18.
Depri  Liber  Sonata, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik Khas  Dari Metode  Meneliti  Hukum ,  Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No.1, 2014.
Reza,    M, Ratifikasi    Pengesahan    ASEAN Agreement    on    Transboundary  Haze Poluttion ,  Jurnal  hukum  internasional Vol 1. No 3.
Sari, Kajian  Ekologis  Atas  Dampak  Kebakaran Hutan    yang  Bersifat  Lintas  Batas , Jurnal hukum lingkungan Vol. 1, No. 3.
Yulanto  Araya, Penegakan  Hukum  Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional , Jurnal Legislasi  Indonesia,  Vol.  10,  No.  1,
2013.

## C.  Internet
Bambang ,  “ Indonesia    Meratifikasi    Undang- Undang    Tentang    Pengesahan  Asean Agreement    OnTransboundary    Haze Pollution (Persetujuan    Asean  tentang pencemaran  udara  lintas  batas  akibat kebakaran hutan) .Dalam http://www.menlh.go.id/indonesia- meratifikasi-undang-undang-tentang-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengesahan-asean-agreement-on- transboundary-haze-pollution- persetujuan-asean-tentang- pencemaran-asap-lintas-batas/. (Diakses pada 24 Februari 2021).
Jafar M Sidik, “Singapura  dan  Malaysia  masih Keluhkan    Kabut    Asap    Indonesia. ”, Antara News,  9  Maret  2016,  diakses dari http://www.antaranews.com/berita/2296 66/singapura-malaysia-keluhkan-kabut- asap-indonesia. (Diakses pada 24
Februari 2021).
Wahab Supanto, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbe ncana/data/datakbhutan.php.  (Diakses pada 24 Februari 2021).
Yosepha Pusparisa "Infografik: Indonesia Langganan Kebakaran Hutan", KataData, 7  Agustus  2019,  diakses
melalui https://katadata.co.id/ariayudhistira/infog rafik/5e9a5032e24e5/infografik- indonesia-langganan-kebakaran-hutan. (Diakses pada 24 Februari 2021).
.