## Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi
Putu Sumawan 1 , Deli Bunga Saravistha 2
12 Fa kulta s Hukum Universita s Ma hendra datta, Indonesia E-ma il: 1 e-ptsuma wa n@gmail.com , 2 e-delisa ra vistha @gma il.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-04-05 Diterima:  2023-04-25 Terbit:  2023-04-25 Keywords: Psikologis Hakim; Ratio Decidendi; Korupsi. Indonesia is a country  that has a high corruption rate. In the effort to enforce and eradicate corruption,  regulations are very adequate. Starting  from the state's  commitment  to the UNCAC  which was ratified through Law Number 7 of 2006, it became the initial basis for  the  enactment  of  the  Corruption  Law  in  Indonesia.  The problem is the integrity of the Judicial Institution  as the last resort for the Justiabellen  in seeking justice, experiencing situations that put this institution  at a loss of public trust.  In addition, there is a psychological  element  which  is  said  to  influence  the  judge's decision in deciding a case  in the handling of Corruption Crimes and  their  influence  on  the  integrity  of the  Judiciary  Institution. The  research  method  used  is  normative  legal research  using  the Legal  System  Theory.  The  results  of  the  study  stated  that  the psychological  factors  of  judges  had  an  influence  on  the  ratio decidendi,  which  led  to  dicenting  opinions.  Both  are  legal according  to  the  decision-making  process.  However,  this psychological factor is also not spared from political intervention which  has  greater  energy  behind  it.  A  priori  behavior  as  a subjective  factor  and  an  attitude  of  emotional  behavior,  is  an internal  factor  that  influences  judges  plus  an  attitude  of arrogance,  namely regarding the arrogance of the power of judges who  will  tend  to  feel  themselves  in  power,  who  feel  that  their intelligence  exceeds  that  of  other  people  (prosecutors,  lawyers, especially  defendants).  The  judge's  moral  attitude  as  a  human being  whose  process  is  not  much  different  from  other  human beings.  The  distorted  disparity  of  judges  has  the  potential  to increase  public  distrust  of  this  institution.  This  research  was conducted  with  the  hope  of  finding  a  solution  in  an  effort  to optimize  the  restoration  of  the  integrity  of  the  judiciary  and optimize  the  enforcement  and  eradication  of  corruption  in Indonesia  as  a  global issue.  The  solution  that  can  be  offered in order to improve public trust  and the authority of the judiciary is to  tighten  trial protocols  and  security,  as  stipulated in  Supreme Court Regulation (Perma)  Number  5 of 2020. Abstrak Kata  kunci: Psychological Judge; Ratio Decidendi; Corruption Indonesia  adalah negara  yang termasuk  golongan angka korupsi yang tinggi. Dalam upaya penegakan dan pemberantasan  korupsi secara  regulasi  sudah  sangat  memadai.  Dimulai  dari komitemn negara  pada  UNCAC  yang  telah  diratifikasi  melalui  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006,  menjadi  pijakan  awal ditetapkannya Undang-Undang Tipikor  di  Indonesia.
Corresponding  Author: Putu  Sumawan
E-mail: e- ptsumawan@gmail.com DOI: xxxxxxx Permasalahannya  adalah integritas  Lembaga  Peradilan  sebagai the  last  resort  bagi  para  Justiabellen  dalam  mencari  keadilan, mengalami  situasi-situasi  yang  menempatkan  lembaga  ini kehilangan public trust.  Selain itu, adanya unsur  psikologis yang dikatakan  dapat mempengaruhi  putusan  hakim dalam memutus suatu  perkara  dalam  penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan pengaruhnya  bagi  integritas  Lembaga  Peradilan  Dan  Apakah faktor-faktor  di  luar  hukum  tersebut  dapat  diajukan  sebagai landasan  pengajuan  upaya  hukum  lanjutan  dalam  penanganan Tindak Pidana Korupsi. Metode peneltian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  Teori  Sistem Hukum.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  faktor  psikologis hakim  memberi  pengaruh  pada  ratio  decidendi,  yang menimbulkan  adanya  dicenting  opinion.  Kedua  nya  sah  saja menurut  proses penetapan putusan.  Namun,  faktor psikologis ini juga tidak luput dari intervensi  politik yang memiliki energi lebih besar  dibaliknya.  Perilaku  apriori  sebagai  faktor  subjektif  dan sikap perilaku emosional, adalah faktor internal yang berpengaruh pada  hakim  ditambah  sikap  kekuatan  arogansi,  yakni  perihal kecongkakan akan kekuasaan hakim yang akan cenderung  merasa dirinya berkuasa,  yang merasa kepintarannya melebihi orang lain (jaksa,  pengacara,  apalagi  terdakwa).  Sikap  moral  hakim  itu sebagai manusia pribadi yang berproses tidak jauh berbeda dengan manusia  lainnya.  Disparitas  hakim  yang  terdistorsi  justru berpotensi  meningkatkan  ketidakpercayaan  publik  terhadap lembaga  ini.  Riset  ini  dilakukan  dengan  harapan  untuk menemukan  solusi dalam upaya optimalisasi pemulihan integritas lembaga  peradilan  dan  optimalisasi  penegakkan  dan pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  sebagai  suatu  isu  global. Solusi  yang dapat  ditawarkan  dalam  rangka  membenahi  public trust  dan wibawa lembaga peradilan adalah memperketat  protokol persidangan  dan  keamanannya,  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah Agung (Perma)  Nomor 5 Tahun 2020.
.

## 1. Pendahuluan
Semua  orang  tentunya   sudah  mengetahui  bahwa Indonesia  adalah negara hukum. Menurut teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, ada tiga hal yang harus dilihat dalam menilai efektif atau tidaknya suatu hukum positif, yaitu legal  structure, legal substantie, dan  legal  culture . 1 Faktor  ketiga  dari  penjabaran Lawrence akan dijadikan fokus bahasan dalam menilai pengaruh kekuatan-kekuatan sosial  dalam  menggerakkan  hukum  di  Indonesia.  Elemen  kekuatan  sosial  yang dimaksud  adalah  budaya  hukum  atau legal  culture ,  baik  dari  masyarakat  sebagai pemegang  kepentingan  di  dalamnya  maupun  aparatur  penegak  hukum    atau khususnya  hakim  sebagai  bagian  dari  lembaga  yudikatif  yang  wajib  menjaga ketidakberpihakannya terhadap legislatif,  eksekutif  maupun  arus  politik  manapun karena sejatinya lembaga peradilan harus netral dan berdiri untuk menegakkan hukum.
1 Lawrence M. Friedman, (2013), Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung, Nusa Media.
ISSN: 1978-1520
Banyaknya  kasus-kasus  korupsi  yang  telah    berkekuatan  hukum  tetap, mengundang protes dan kritikan disana-sini. Tidak perlu heran lagi dengan kejadian tersebut, dalam sebuah putusan merupakan kewajaran terjadinya dissenting opinion antar  majelis  hakim. 2 Dalam  membuat  sebuah  putusan,  hakim  harus  memiliki kemampuan  untuk  menggunakan  asas-asas,  teori,  dan  penafsiran  yang  menjadi kacamata  untuk  melihat  hukum  mana  yang  relevan  untuk  digunakan  dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam setiap putusannya.
Untuk itu  penting sekali  bagi  seorang hakim menguasasi seni  hermeneutika, yaitu seni menafsirkan suatu pasal atau ketentuan yang lazim digunakan dalam bidang agama dan hukum. 3 Seni hermeneutika bukan sebatas menafsirkan suatu teks pasal saja, melainkan lebih dari sekedar itu, ini adalah aktifitas mengkonstruksi teks tertentu yang bermakna. Mengingat hakim juga adalah manusia biasa, maka juga sama saja dengan manusia lainnya. Dinamika pribadi seorang hakim sebagai manusia, perjalanan hidup dan segala bentuk latar belakang seorang hakim dalam kehidupan sosialnya baik  di masa lalu, masa sekarang maupun arah orientasi hidup akan sangat berpengaruh pada sudut pandang yang akan digunakannya dalam melihat segala sesuatu. Dalam hal ini termasuk dalam menangani suatu kasus yang nantinya akan diputus olehnya.
Pengadilan,  seperti  telah  diungkapkan  sebelumnya,  wajib  menjaga kemerdekaannya dari  segala  intervensi  pihak  manapun. Mengingat  hal  ini  sudah diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  (selanjutnya  disebut  “UU  Kehakiman”)  yang  menetapkan bahwa: “Segala campur tangan dalam  urusan peradilan oleh  pihak luar  kek uasaan kehakiman dilarang, kecuali  dalam hal-hal  sebagaimana dimaksud  dalam Undang- Undang Dasar 1945”. Namun, tidak  bisa  dipungkiri  integritas  lembaga  ini  sempat berada diambang krisis  kepercayaan dari masyarakat karena beberapa hakim justru terlibat dalam kasus suap, yang membuat tercorengnya kewibawaan lembaga peradilan di indonesia.
Tercatat ada 20  orang hakim  yang  terjerat kasus  korupsi  dan  sedang dalam proses penanganan oleh KPK. Ini membuktikan bahwa praktek korupsi telah mengakar di lembaga yudikatif kita. 4 Melihat fenomena ini tentunya sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih  lanjut mengenai sistem pengawasan lembaga penegak hukum di negara ini. Harapannya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan kewibawaan lembaga  peradilan  tetap  dapat memiliki  integritasnya sebagai  penegak  keadilan  di negara hukum  ini.  Seorang Hakim dalam  menjalankan tugas haruslah berpedoman pada kode etik profesi. Selain itu sudah ada hukum positif yang memberikan sekaligus juga membatasi hakim dalam hal kewenangannya.
Budaya  korupsi  adalah  persoalan  moral.  Walaupun  keraguan  masih  saja berdebat  tentang  korupsi  sebagai  perbuatan imoral  ataukah korupsi  imoral  karena menurut  hukum  ilegal.  Seumas  Miller  mengemukakan  bahwa  “tindakan  korupsi
2 M.  Syamsudin, (2012), Konstruksi  Baru  Budaya Hukum  Hakim ,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group.
3 M. Natsir Asnawi, (2014), Hermeneutika  Putusan  Hakim , Yogyakarta,  UII Press.
4 Abba  Gabrillin, 2019 https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak- 2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all,  Diakses  Tanggal  16  Maret  2022  Pukul 15.09 wita
merupakan tindakan imoral,  namun  tidak  semua  tindakan imoral  adalah tindakan korup, sebab korupsi hanya spesies tertentu imoralitas”. 5 Tindak pidana korupsi sebagai golongan pidana khusus atau white collar crime diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, penetapan payung hukum  ini  tidak  serta  merta  mengoptimalisasikan  upaya  penegakan  dan pemberantasan korupsi dengan mudah. Oknum korup sudah membentuk budaya dan sistem  jaringan politik balas budi dalam organ pemerintahan. Keberadaan KPK yang dilegitimasi  melalui  Undang-Undnag Nomor  30  Tahun  2002  juga  belum  mampu menghapus budaya  ini,  bahkan dari  tahun ke  tahun kasus  korupsi  justru  semakin meningkat dengan modus yang kian berkembang.
Terdapat tiga komponen mengenai korupsi. Pertama, tidak semua pelanggaran hukum adalah perbuatan korupsi, dan tidak atau belum tentu semua perbuatan korupsi ditetapkan oleh  hukum  sebagai  perbuatan ilegal.  Kedua, korupsi  adalah perbuatan imoral, akan tetapi tidak semua perbuatan yang imoral adalah korupsi. Ketiga, unsur imoral  dalam  korupsi  terbentuk  bukan  dari  ciri  perbuatan  itu,  melainkan  status perbuatan itu dalam kaitannya dengan standar integritas institusi. 6 Bermoral maupun imoral adalah budaya, dan ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang. Sudut pandang sangan dipengaruhi oleh  wawasan, kemudian  dari  semuanya itu  sangat besar  juga dipengaruhi  oleh  riwayat  kehidupan  pribadi  seseorang,  baik  masa  lalu,  kini  dan orientasinya terhadap masa depan. Inilah yang dimaksud sebagai unsur psikologis yang disinyalir dapat mempengaruhi seorang hakim dalam proses pengambilan keputusan.
Permasalahan  berikutnya  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah Adanya unsur psikologis  yang dikatakan dapat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus suatu perkara dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan pengaruhnya bagi integritas Lembaga Peradilan Dan Apakah faktor-faktor di luar hukum tersebut dapat diajukan sebagai landasan pengajuan upaya hukum lanjutan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan hukum positif sebagai bahan hukum primer, menggunakan bahan penunjang bagi  hukum  positif  berupa  rancangan undang-undang, hasil  riset,  literatur  ilmiah khususnya dari kalangan hukum sebagai bahan hukum sekunder. 7 Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan bahwa diluar dari itu semua ada faktor lain yang juga memberikan pengaruh yang besar bagi  hakim pada setiap putusannya.  Kemudian  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  menemukan  bahwa faktor-faktor  di  luar  hukum  lainnya  dapat  mempengaruhi  bukan  hanya  kualitas putusan  Pengadilan  Tipikor,  melainkan  akan  memberi  pengaruh  pada  integritas
5 B. Herry Priyono,  (2018), Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 451
6 Ibid 7 Soerjono  Soekanto,  (2019), Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , Depok,  PT RajaGrafindo Persada, h. 12-13
Lihat juga Saravistha, Deli Bunga. "Eksistensi Lex  Mercatoria  Dalam Praktik  Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa  Lintas Negara Anggota  PBB." Jurnal Ilmiah Raad Kertha 5.1 (2022): 64- 75.
ISSN: 1978-1520
lembaga  peradilan di  mata masyarakat., serta analisis  kajian menggunakan analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Faktor Diluar Hukum Yang Mempengaruhi Putusan Hakim  Tipikor
Latar belakang psikologis  hakim akan membentuk budaya hukumnya. Menurut pandangan Friedman  budaya  hukum  dibedakan  atas  budaya  hukum  internal  dan eksternal. 8 Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum secara khusus seperti jaksa, polisi, dan hakim. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat pada umumnya yang dilihat  dari sikap  dan pengetahuannya terhadap  hukum, sebagai contoh pembagian waris dalam hukum waris, ketentuan-ketentuan pajak dalam hukum perpajakan, tidak merokok pada kawasan tanpa rokok, tidak parkir dibawah rambu dilarang parkir dan sebagainya.
Dalam  menangani perkara  korupsi  terdapat dua  lembaga  peradilan  yaitu  di lingkungan pengadilan negeri/umum dan di  lingkungan pengadilan Tindak Pidana Korupsi/Tipikor. Sistem ini dikenal sebagai peradilan sistem dua jalur atau double track system . Terdapat faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi hakim di kedua lembaga peradilan itu. Pertama, faktor raw in-put yakni yang berhubungan dengan latar belakang suku,  agama,  dan  pendidikan.  Kedua,  faktor instrumental  input yakni  pendidikan formal.  Ketiga, faktor environmental input ,  yakni  lingkungan  sosial  seperti  keluarga, organisasi dan sosial.
Terdapat  sikap  perilaku  apriori  sebagai  faktor  subjektif  yang  mempengaruhi hakim dimana sudah sejak awal hakim beranggapan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa  dan diadili  adalah pelaku kejahatan sehingga harus dihukum. Hal lainnya yang  mempengaruhi  sebuah  putusan  adalah  sikap  perilaku  emosional,  yakni karakteristik  hakim  sebagai  manusia  pribadi,  misal  seorang  hakim  yang  dalam kehidupan pribadinya pemarah akan berbeda dengan hakim yang sehari-hari adalah orang  yang  penyabar.  Berikutnya  adalah  sikap  kekuatan  arogansi,  yakni  perihal kecongkakan akan kekuasaan hakim yang akan cenderung merasa dirinya berkuasa, yang merasa kepintarannya melebihi orang lain (jaksa, pengacara, apalagi terdakwa). Terakhir adalah sikap moral hakim itu sebagai manusia pribadi yang berproses tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya.
Faktor-faktor yang telah diuraikan tersebutlah yang mempengaruhi secara tidak langsung ratio decidendi hakim dalam membuat putusan. Hal itu jugalah yang menjadi sebab  masih memungkinkannya terjadi perbedaan pendapat diantara majelis hakim. Faktor-faktor  tersebut  dapat  memberikan  hasil  positif  dan  negatif,  artinya  dapat memberikan dampak positif  dan juga negatif terhadap integritas  lembaga peradilan pada umumnya dan kepada hakim Tindak Pidana Korupsi pada khususnya.

## 3.2 Ratio Decidendi Dan Dissenting  Opinion
8 Lawrence M. Friedman, (2013), Sistem Hukum  Perspektif Ilmu Sosial ,Bandung, Nusa Media.
Dissenting Oppinion diatur dalam Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah  Konstitusi.  Selain  itu,  diatur  pula  dalam  peraturan  turunannya  yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut  “PMK”) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, dimana dalam substansinya istilah ini hanya tidak ditulis  dalam kalimat demikian, melainkan hanya tersirat dalam frase “pendapat Majelis Hakim yang berbeda”.
Pendapat lain diungkap pula oleh Jimly yang membedakan fenomena perbedaan pendapat  diantara  anggota  majelis  dalam  proses  peradilan.  Apabila  perbedaan pendapat atau argumentasi diantara anggota tidak berpengaruh pada perbedaan amar putusan,  maka  disebut  sebagai Concurring  Oppinion. Sedangkan,  apabila  situasi perbedaan tersebut berimbas pada amar putusan maka inilah yang dikatakan sebagai Dissenting Oppinion . 9
Hukum di tanah air tidak akan luput dari intervensi politik. 10 Hal ini tidak dapat dihilangkan karena menjadi bagian dari demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat jebolan partai politik. Tentu saja para wakil yang menduduki posisi tertentu di birokrasi, pasti juga membawa misi partai tempat darimana dia berasal. Maka, bukan suatu hal yang aneh apabila dalam sistem pemerintahan di tanah air tidak terhindarkan dari ajang politik  balas  budi  bagi  beberapa  kalangan.  Namun,  bukan  berarti  semua  oknum pemerintah demikian, integritas seseorang tentu saja juga dipengaruhi oleh  seberapa besar komitmennya pada negara dan ideologi yang dianut.
Ratio decidendi merupakan tindakan legal bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, asalkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  dituangkan  dalam  amar  putusan. Pertimbangan-pertimbangan ini  merupakan nyawa dari  seluruh  bagian  isi  putusan bahkan apabila hakim dalam menuangkan bagian ini dirasa belum cukup, hal ini justru akan membuka  peluang  suatu  putusan diajukan upaya  ke  tingkat  selanjutnya baik banding  bahkan  sampai  ke  Peninjauan Kembali,  sehingga  sangat  tidak  menutup kemungkinan suatu putusan akhirnya dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. 11 Hakim merupakan unsur utama peradilan yang tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan wajib bertanggung jawab kepada hati nuraninya dan kepada  Tuhan dalam  setiap  putusannya. Untuk  membuat  putusan  terlebih  dahulu hakim wajib mengolah dan melakukan proses analisa pada data-data saat persidangan baik alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah (164 HIR), sehingga  putusannya mampu  mencerminkan tanggung  jawab, keadilan, sikap bijak dan profesionalisme yang bersifat objektif. 12
9 Haidar  Adam, Dissenting  Opinion  Dan  Concurring  Opinion  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi , Jurnal Hukum  Pidana Islam ,  Volume 3 Nomor 2, Desember  2017, h. 308
10 Banjarnahor, Daulat N., et al., (2021), ILMU  NEGARA ,  Bandung, Widina Bhakti Persada, h. 14-15
Lihat  juga  Saravistha,  Dely  Bunga.  "Peran  Ganda  Hakim  Sebagai  Mediator  Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait  Kode Etik Profesi." Jurnal Ilmiah Raad Kertha 3 , no. 1 (2020): 17-27.
11 Jeremy  Emmanuel Purba, Ratio Decidendi, Agreement,  Against The Decision of MA No. 601K/PDT/2015 in The Case of Agreement  That Do Not Use Indonesian, Jurnal Penelitian Hukum De Jure ,  Vol. 21 No. 4, December  2021: 517-524 12 Nur  Iftita h  Isna ntia na,  Lega l  Rea soning  Ha kim  Da la m  Penga mbila nPutusa n  Perka ra   Di Penga dila n, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam ,  Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, 41-56
Pada pengaturan Pasal 178 HIR/189 RBG; Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman diatur unsur-unsur yang wajib ada dalam setiap putusan hakim, yaitu pertama, memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci (Pasal 5); kedua, wajib mengadili selutuh bagian gugatan yang  diajukan kehadapannya (Pasal  178 Ayat  (2)  HIR/Pasal 189 Ayat  (2) RBG/Pasal  50  RV);  ketiga,  hakim  dilarang  mengabulkan  melebihi  dari  apa  yang dituntut dalam gugatan (Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 Ayat (3) RBG/Pasal 50 RV; keempat, putusan wajib dibacakan pada peradilan yang terbuka untuk umum (Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
Adanya perbedaan pandangan antara majelis, wajib dicantumkan dalam putusan. Hal ini akan menciptakan disparitas di kalangan penegak hukum, yang oleh Harkristuti Harkrisnowo  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  kategori,  yaitu:  disparitas  antara tindakan pidana yang sama, disparitas diantara tindak pidana dengan level keseriusan yang sepadan, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, atau diantara tidak pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda untuk perkara pidana yang sama. 13

## 3.3 Pengaruh Subjektifitas Terhadap Integritas  Lembaga Peradilan
Faktor-faktor  diluar  hukum  sangat  memberikan  pengaruh  dalam  penilaian penegak hukum khususnya hakim sebagai pemutus perkara. Catatan hitam kasus-kasus yang mencoreng integritas  penegak hukum  karena menempatkan lembaga ini  pada situasi bertaruh integritas terhadap kepercayaan masyarakat pencari keadilan, semakin terpuruk. Lembaga peradilan sebagai  benteng terakhir penegakan hukum seringkali dinodai  oknum-oknum internal. Banyak juga catatan mengenai suap  di  lingkungan peradilan, yang dapat dianggap sebagai tindakan menerobos benteng keadilan yang seharusnya ditegakkan, selain juga kepastian hukum dan kemanfaatan. 14
Mahfud M.D. mengemukakan bahwa “Negara kita hancur karena korupsi da n korupsi juga tumbuh subur karena lembaga peradilan korup dan dunia peradilan akan sulit dipulihkan tanpa cara luar biasa”. 15 Regulasi merupakan kristalisasi dari kehendak- kehendak politik sehingga sejalan dengan pernyataan pada subbab sebelumnya bahwa hal  mustahil  penetapan produk  legislasi  tanpa luput  dari  intervensi  partai  politik. Pernyataan senada juga dikemukakan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa justru kosentrasi  energi  terbesar  dalam  sebuah  negara  khususnya  Indonesia  ada  pada keberadaan partai politik dengan segala polemik kepentingan di dalamnya. 16
Faktor  psikologis  hakim  juga  dipandang  sebagai  unsur  yang  memberikan pengaruh besar dalam disparitas pemidanaan kasus korupsi. Falsafah pemidanaan yang seharusnya diterapkan dalam  perumusan  peraturan pidana  tetap bergantung  pada
13 Kif Aminanto, (2017), Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan  Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi , Jember,  Jember  Katamedia, h. 160-161
14 Sofyan  Sitompul,  (2021), Menjaga  Wibawa  dan  Martabat  Peradilan  Melalui  Protokol Persidangan  dan  Keamanan ,  Diakses  pada https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga- wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan, @7 Maret 2023 Pukul 21.20 wita Lihat juga Ni Made Trsina Dewi,  Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa  Perdata, Jurnal Analisis Hukum  (JAH), Vol.  5 No. 1 April 2022, 81-89
15 Kif  Aminanto, Op., Cit ., h. 155
16 Ibid
kemampuan  penafsiran  hukum  hakim.  Keberadaan  Yurisprudensi  hanya  bersifat tentatif, sehingga ketiadaan pedoman yang jelas dalam penetapan sanksi pidana dalam putusan  acapkali  menimbulkan  perbedaan  pandangan.  Psikologis  hakim  sebagai penegak hukum ditentukan baik oleh faktor diluar hukum yang bersifat internal (dalam diri)  ataupun  yang  bersifta  eksternal,  misal  lingkungan  keluarga,  masa  sekolah, pengalaman masa lalu dan sebagainya. 17
Solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka membenahi public trust dan wibawa lembaga  peradilan  adalah  memperketat  protokol  persidangan  dan  keamanannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020. Perma ini tentunya sudah mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang mengatur bahwa “Demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik - baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna upaya menegakkan hukum dan keadilan yang berdasar Pancasila, maka perlu dibuat suatu aturan yang mengatur penindakan terhadap, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan.
Pengejawantahannya dapat dilakukan dengan Asas Misbehaving in  Court yang salah satunya larangan berbuat gaduh atau bercakap-cakap bagi pengunjung sidang agar proses dapat berjalan sesuai formalitas yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Perma  5/2020 bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam substansi perma ini akan dianggap sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan ” .

## 3.4 Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan
Kasus korupsi  bukan tidak  mungkin menyeret berbagai pihak  kedalam situasi “awas”. Pejabat berwenang yang melakukan tindak pidana ini masih terkoneksi dengan rezim politik  partai yang ada, masih saling terkoneksi  terkait jabatan dengan pejabat lainnya sehingga  sangat mungkin  penanganan kasus  korupsi  mengalami  intervensi secara  terselubung.  Intervensi  yang  dimaksud  bukan  hanya  diperlukan  bagi  Si Tersangka, melainkan keluarganya, pihak-pihak yang sangat berpeluang menjadi saksi dalam  proses  persidangan.  Maka,  penerapan  protokol  kemanan  diadakan  untuk memberikan  ruang  bagi  forum  komunikasi  keamanan  yang  diharapkan  mampu menjembatani kebutuhan jaminan keamanan dan perlindungan.
Hakim atau advokat yang menerima suap dapat dijerat dengan Pasal 6 Ayat (2) UU  Tipikor  yang  mengatur  bahwa  “Hakim  yang  menerima  pemberian  atau  janji sebagaimana dimaksud dala Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana sama yang diatur  dalam ayat (1)” . Sebagai Subjek Hukum Internasional melalui  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2006  telah  diratifikasi United  Nations  Againts  Corruption (UNCAC), maka dari sini dapat dinyatakan bahwa isu korupsi  merupakan suatu isu global  yang sedang berusaha diberantas negara manapun karena sudah nyata -nyata merugikan rakyat (negara). 18
17 Ibid 18 Kristian  dan  Yopi  Gunawan,  2015, Tindak  Pidana  Korupsi:  Kajian  terhadap  Harmonisasi antara  Hukum  Nasional  dan  The  United  Nations  Againts  Corruption  (UNCAC) ,  Bandung,  Refika Aditama, h. 239
Dokumentasi  berbasis  teknologi  terkait  pengawasan juga  telah  diatur  dalam Perma 5/2020 baik berupa pemasangan perangkat CCTV, Video Perekam, Sirine atau Alaram darurat dan mekanisme evakuasi serta bantuan keamanan dengan bersinergi dengan penegak hukum Kepolisian juga telah direalisasikan. Penanganan kasus korupsi berbeda dengan pidana biasa yang menerapkan Asas Presumtion of  Innocence , dalam korupsi justru diterapkan sebaliknya yaitu beban pembuktian terbalik bagi Tersangka. Walaupun  demikian,  mekanisme  pengawasan  proses  peradilan  juga  seyogyanya memperhatikan pihak media atau pers dalam konteks keseimbangan hak-hak peradilan dengan hak-hak kebebasan pers agar tidak saling bertentangan dan mampu bersinergi demi  menciptakan peradilan yang kondusif  dan aman bagi Justiabellen terkait public trust .

## 4. Kesimpulan
Psikologis  hakim  dapat  dipandang  sebagai  faktor  subjektif  yang  seharusnya mampu dihindari oleh  penegak hukum seperti  hakim, tentu saja profesi  ini  tidaklah mudah. Namun, situasi seperti itu dapat dihindari dengan memperjelas politik hukum pidana  dengan  melakukan  formulasi  pengaturan  pemidanaan  yang  seyogyanya mampu  menekan  disparitas  hakim  khususnya  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi.  Lembaga  Peradilan juga  seyogyanya  rutin  melakukan audit  internal guna menyamakan persepsi  diantara aparatur penegak hukum  lainnya dan  memperketat sistem  pengawasan  lembaga  peradilan,  sehingga  upaya-upaya  lembaga  peradilan dalam memerankan peran sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum lebih optimal dan memenuhi ekspektasi komunitas terhadap penanganan kasus-kasus korupsi.

## 5. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Aminanto, Kif,  (2017), Politik  Hukum Pidana:  Disparitas Putusan  Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi , Jember, Jember Katamedia Asnawi, M. Natsir, (2014), Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta, UII Press.
Banjarnahor, Daulat N., et al., (2021), ILMU NEGARA , Bandung, Widina Bhakti Persada Dewi,  Ni  Made  Trisna,  Penyelesaian  Sengketa  Non  Litigasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Perdata, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 1 April 2022, 81-89
Friedman,  Lawrence M.,  (2013), Sistem Hukum Perspektif Ilmu  Sosial, Bandung, Nusa Media.
Gabrillin,  Abba,  2019 https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak- 2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all , Diakses Tanggal 16 Maret 2022 Pukul 15.09 wita
Haidar Adam, Dissenting Opinion Dan  Concurring Opinion Dalam Putusan  Mahkamah Konstitusi , Jurnal Hukum Pidana Islam , Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, h. 308 Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam PengambilanPutusan Perkara Di Pengadilan, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam , Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, 41- 56
Kristian dan Gunawan, Yopi, 2015, Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara  Hukum  Nasional  dan  The  United  Nations  Againts  Corruption  (UNCAC) , Bandung, Refika Aditama
Priyono,  B.  Herry,  (2018), Korupsi:  Melacak  Arti,  Menyimak  Implikasi ,  Jakarta,  PT. Gramedia Pustaka Utama
Purba, Jeremy Emmanuel, Ratio Decidendi, Agreement, Against The Decision of MA No. 601K/PDT/2015 in The Case of Agreement That Do Not Use Indonesian, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 21 No. 4, December 2021: 517-524
Saravistha, Deli  Bunga.  "Eksistensi  Lex  Mercatoria Dalam Praktik  Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota PBB." Jurnal Ilmiah Raad Kertha 5.1 (2022): 64-75.
Saravistha, Dely  Bunga. "Peran  Ganda Hakim  Sebagai  Mediator  Bagi  Penyelesaian Perkara Perdata Di  Pengadilan Terkait Kode  Etik  Profesi." Jurnal  Ilmiah Raad Kertha 3 , no. 1 (2020): 17-27.
Soekanto, Soerjono, (2019), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Depok, PT RajaGrafindo Persada
Syamsudin, M., (2012), Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim , Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Sitompul,  Sofyan,  (2021), Menjaga  Wibawa  dan  Martabat  Peradilan  Melalui  Protokol Persidangan dan Keamanan , Diakses pada https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan- martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan,  @7  Maret 2023 Pukul 21.20 wita