## Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Berbasis Online Pada Hotel Dan Restoran
Di Kabupaten Garut
Hasbi Shiddiq Fauzan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
hasbishiddiqfauzan@fisip.uniga.ac.id

## Abstrak
Perpajakan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  proses  pendukung penyelenggaraan  serta  pembangunan  secara  berkelanjutan  dan  meningkatkan perekonomian  bangsa.  Pajak  hotel  serta  restoran  yang  ada  di  Kabupaten  Garut merupakan  sumber  pajak  daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten  Garut  menggunakan pajak  untuk  meningkatkan  pelayanan.  Hotel  dan  restoran  menyumbangkan  donasi yang  besar  terhadap  keuangan  daerah  Kabupaten  Garut,  pada  hal  ini  dibutuhkan suatu sistem menjadi alat monitoring bagi Pemerintah Daerah. Pada penelitian ini, menggunakan  data  kualitatif  dan  deskriptif  yang  didapat  dari  wawancara  serta observasi. Tujuan penelitian ini ialah buat mengetahui penggunaan sistem informasi manajemen  pelaporan  wajib  pajak  berbasis  online  pada  hotel  dan  restoran  di Kabupaten  Garut,  apa  kendalanya  dan  bagaimana  mengatasinya.  Hasil  penelitian bahwa  penggunaan  sistem  sudah  dilaksanakan,  namun  hambatan  dalam penggunaannya masih ada, sumber daya daya peralatan yang tidak mencukupi serta pengawasan  yang  tidak  efektif  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut terhadap operator hotel serta restoran.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Manajemen, Wajib Pajak.

## 1. Pendahuluan
Pajak termasuk kedalam komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonsia. Pajak termasuk  kedalam  potensi  terbesar  penerimaan  negara  dalam  APBN.  Pembiayaan  berbagai macam  pengeluaran  publik  salah  satunya  bersumber  dari  pajak  seperti  pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Pada dasarnya pajak yang  dibayarkanoleh  rakyat  kepada  pemerintah  akan  dirasakan  kembali  oleh  rakyat  dalam berbagai  bentuk  pelayanan  publik  seperti  pusat  kesehatan  masarakat,  pelayanan  administratif, pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik dan masih banyak hal yang lainya.
Berdasarkan definisi perpajakan, bisa diartikan perpajakan adalah dukungan orang-orang kepada negara.  Sebagai  bagian  dari  ikut  serta  dalam  pembangunan  negara,  retribusi  memiliki  dasar hukum, dan tidak ada kompensasi langsung yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Menurut penjelasan  sebelumnya,  tidak  sesuai  dengan  hukum.  Pengertian  Pajak  Nomor  34Tahun  2000 adalah sebagai berikut: “Pajak daerah bersifat wajib bagi orang pribadi atau badan, tetapi tidak dikompensasikan  secara  langsung,  melainkan  iuran  wajib  kepada  pemerintah  daerah  untuk kesejahteraan rakyat.
Vol. 15; No. 02; 2021; 115-121
Hotel dan restoran menjadi salah satu unsur dalam pajak daerah di Kabupaten Garut. Banyaknya hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  memberikan  sumbangsih  besar  terhadap  realisasi peneriman pajak daerah di Kabupaten Garut yang tentunya sangat berkontribusi terhadap PAD yang dapat digunaka untuk kemajuan di Kabupaten Garut. Untuk dapat mengetahui rasio Pajak hotel dan restoran terhadap total pajak daerah Kabupaten Garut disajikan dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Rasio Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Garut
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Rasio (%) Hotel dan Restoran (Dalam Milyar Rupiah) Total Pajak Daerah (Dalam Milyar Rupiah) 2017 19.060 113.025 17 2018 23.451 128.132 18 2019 28.188 131.675 21 2020 18.799 116.413 16 Sumber: Bapenda Kabupaten Garut (2021)
Berdasarkan  tabel  tersebut  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  pajak  hotel  dan  restoran berpengaruh besar terhadap pajak daerah yang diperoleh Kabupaten Garut. karena menjamurnya hotel dan restoran di daerah Garut yang merupakan imbas dari industri pariwisata. tingginya rasio pendapatan  daerah  terhadap  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut,  maka sangat  diperlukan  suatu  sistem  sebagai  alat  pengawasan  dari  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini BAPENDA  kepada  pengusaha  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  agar  pembayaran  yang dibayarkan  oleh  wajib  pajak  usaha  hotel  dan  restoran  kepada  pemerintah  sesuai  dengan pendapatan  hotel  dan  restoran  yang  bersangkutan,  maka  dalam  peraturannya  Bupati  Garut mengeluarkan  Kebijakan  Sistem  Informasi  Manajemen  untuk  pelaporan  data  transaksi  wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut secara online.
Penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak secara online telah diatur dalam PERBUP nomor 13 tahun 2017 tentang sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi  wajib  pajak  secara  online.  Dalam  Perbup  tersebut  dijelaskan  bahwa  SKPD  yang berwenang  untuk  pemasangan  Sistem  Informasi  pelaporan  data  transaksi  wajib  pajak  adalah Bapenda Kabupaten Garut. Bapenda sebagai pejabat yang membidangi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Garut, berwenang memasang alat pencatat transaksi atau kotak sadap dengan sistem transaksi  bisnis  yang  digunakan  wajib  pajak.  Dengan  diterapkannya  sistem  pelaporan  detail transaksi secara online bukan berarti digunakan untuk memaksa wajib pajak, karena di Indonesia pelaporan pajak dilakukan secara self assesment, artinya wajib pajaklah yang harus mengetahui dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah.
Namun,  kewajiban  perpajakan  seringkali  tidak  banyak  diperhatikan  oleh  wajib  pajak  yang bersangkutan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pemkab Garut merupakan hal yang sangat tepat  dengan  menerapkan  Perbup  nomor  13  tahun  2017.  Dengan  adanya  perbup  tersebut  akan semakin  meningkatkan  kesadaran  pembayar  pajak  dalam  mengajukan  dan  membayar  pajak berdasar kepada ketentuan yang berlaku.
Permasalahan berkaitan dengan prinsip efesiensi pemungutan pajak, yang mengharuskan biaya operasional Pajak tidak boleh melebihi pajak yang dihasilkan. Hal tersebut memang sangat masuk akal,  dengan  berdasrkan  pertimbangan  bahwa  harga  perangkat  perekam  data  transaksi  tidaklah murah. Sehingga harus disesuaikan dengan potensi yang dapat diterima dari wajib pajak hotel dan restoran.  Karena  tidak  sedikit  wajib  pajak  hotel  dan  restoran  yang  pendapatanya  minim.  Hal
tersebut sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016, tentang batas  minimal  pajak  yaitu  penghasilan  wajib  pajak  melebihi  Rp.  Rp.2.500.000  per  bulan, dikenakan pajak 10%. Implementasi kebijakan Menurut Van Meter dan van Horn dalam pasalong (2014) Ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:
a. Standar  dan  sasaran  kebijakan.  Standar  dan  tujuan  kebijakan  harus  jelas  terukur,  karena tujuan  dan  standar  kebijakan  yang  tidak  jelas  dapat  menimbulkan  multitafsir,  yang  pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.
b. Sumber daya. Implementasi kebijakan memerlukan bantuan sumber daya manusia dan non manusia yang memadai. Kurangnya sumber daya akan melemahkan implementasi.
c. Hubungan antar organisasi Diperlukan koneksi yang sinergis dan membantu antara kantor terkait untuk membantu pelaksanaan pendekatan yang efektif.
d. Karakteristik  agen  pelaksana.  Adalah  peraturan,  standar,  dan  contoh  koneksi  Apa  yang akan  terjadi  pada  departemen  administrasi,  yang  semuanya  akan  mempengaruhi pelaksanaan strategi.
e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel tersebut meliputi Sumber daya ekonomi dan Lingkungan  yang  dapat  mendukung  kesusksesan  implementasi  kebijakan,  bagaimana Pemangku  kepentingan  memberikan  dukungan  untuk  implementasi  kebijakan, Karakteristik peserta yaitu mendukung atau menolak, seperti apa masyarakat memandang lingkungan, dan apakah elit politik mendukung atau tidak terhadap implementasi kebijakan tersebut.
f. Disposisi Implementator. Dispoisisi implementator menaungi tiga hal penting, diantaranya: 1) Tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, akan mempengaruhi kesediaan mereka untuk mengimplementasikan  kebijakan.  2)  Persepsi,  adalah  pemahaman  mereka  terhadap peraturan. 3) Kekuatan kehendak pelaksana, yaitu preferensi nilai pelaksana.
Implementasi kebijakan tersebut tentunya harus di dukung pula oleh sistem Informasi Manajemen yang  harus  mulai  dibiasakan  digunakan  oleh  seorang  pimpianan  perusahaan  atau  sebuah organisasi  yang  menaungi  organiasi-organisasi  lain  dibawahnya  yang  tujuan  utamanya  adalah untuk mengontrol dan mengatur mobilisasi organisasi agar tetap pada haluannya untuk mencapai tujuan  oranisasi.  Sistem  informasi  manajemen  adalah  jaringan  informasi  yang  dibutuhkan pemimpin untuk menjalankan fungsinya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi (Lipursari, 2013).
Sistem  informasi  manajemen  pelaporan  data  transaksi  wajib  pajak  online  merupakan  Sistem pelaporan  data  transaksi  Wajib  Pajak  melalui  digital  yang  terhubung  langsung  dengan  Sistem transaksi wajib pajak. Koneksi langsung antar Sistem Informasi berupa jaringan komunikasi data.. Sistem Informasi Data ini dapat dihubungkan langsung ke segala bentuk perangkat data transaksi bisnis milik wajib pajak.

## 2. Metodologi
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Moleong  (2020) memandang  penelitian  kualitatif  sebagai  penyelidikan  yang  bertujuan  untuk  memahami
Vol. 15; No. 02; 2021; 115-121
fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi,  motivasi, tindakan dll, dan mendeskripsikannya  melalui  teks  dan  bahasa.  Gunakan  berbagai  metode  alami  di  lingkungan alam  khusus.  Peneliti  bertujuan  untuk  mendapatkan  wawasan  dan  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang implementasi  kebijakan  sistem informasi  manajemen pelaporan  wajib pajak online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut, oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan
Tujuan dan standar kebijakan  harus jelas dan terukur, karena jika tujuan dan standar kebijakan tidak  jelas,  maka  akan  menimbulkan  multitafsir  dan  pada  akhirnya  menghambat  implementasi kebijakan. Menurut hasil wawancara antara peneliti dengan salah satu informan yaitu Kasubbag Pendataan  dan  Penetapan  Pajak  dan  lain-lain.  Informan  menjelaskan  bahwa  standar  yang diberikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran yang termasuk wajib pajak adalah pelaku usaha yang  pendapatan  per  bulannya  mencapai  Rp.  2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah). Kemudian pelaku usaha perhotelan dan Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran  Indonesia, berpendapat  bahwa  maksud  dan  tujuan  kebijakan  ini  memang  baik  yaitu  untuk  mengatur  dan mencatat berapa penghasilan pelaku usaha dan berapa yang harus dibayar. untuk pajak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan:  dari  segi  standar kebijakan  dan  sasaran  cukup  jelas  dan  terukur  bahwa  untuk  standar  pelaku  usaha  hotel  dan restoran yang termasuk dalam wajib pajak adalah pelaku usaha yang penghasilannya lebih dari Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan harus membayar pajak dengan persentase  10%  dari  penghasilan.  Kemudian  pada  tujuan  kebijakan  sudah  jelas  sasaran  dari kebijakan ini yaitu pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pelaku usaha yang merupakan wajib pajak.

## 3.2 Sumber Daya
Diperlukan sumber daya manusia dan non-manusia yang memadai untuk implementasi kebijakan. Kurangnya sumber daya akan mempersulit implementasi kebijakan. Di Bappenda sendiri, tenaga informasi  dan  teknologi  serta  akunting  adalah  pegawai  yang  bertanggung  jawab  terhadap  alat pencatatan transaksi wajib pajak secara online. Informan menjelaskan bahwa di kantor Bapenda, dari  segi  sumber  daya  peralatan  sudah  mencukupi  karena  hanya  menggunakan  komputer  atau laptop. Begitu juga software atau aplikasi yang khusus menjadi aplikasi pencatatan data transaksi wajib pajak secara online. Namun, belum semua hotel dan restoran terpasang karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.
Kemudian menurut pelaku usaha yang juga Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang menggunakan aplikasi pencatatan data transaksi wajib pajak secara online ini menjelaskan bahwa  sumber  daya  di  hotel  dan  restoran  sendiri  sudah  cukup  karena  hotel  dan  restoran  tidak hanya  sekedar  merekrut  karyawan.  bertanggung  jawab  atas  pencatatan  dan  pelaporan  pajak khususnya  pelaporan  pajak  secara  online  yang  dalam  prosesnya  menggunakan  teknologi informasi  atau  alat  digital.  Selanjutnya,  SDM  di  hotel  dan  restoran  sudah  cukup  baik  dengan penerapan syarat dan kriteria menjadi pegawai yang bertanggung jawab mencatat pendapatan dan melaporkan pajak (staf akuntansi). Namun dari segi sumber daya peralatan, belum semua hotel dan restoran di Kabupaten Garut telah melakukan transaksi pelaporan pajak secara online karena
belum  semua  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  ini  telah  memasang  alat  perekam  data  transaksi pelaporan wajib pajak secara online oleh Bapenda karena pemerintah sendiri tidak mampu. untuk membeli alat tersebut. untuk dilampirkan pada seluruh hotel dan restoran di Kabupaten Garut.

## 3.3 Hubungan Antar Organisasi
Kemitraan yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan harus selalu terjalin dengan baik  agar  implementasi  kebijakan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Komunikasi  yang  dilakukan Bapenda  dengan  wajib  pajak  pengusaha  hotel  dan  restoran  terkait  penerapan  sistem  informasi pengelolaan  pelaporan  wajib  pajak  online  menurut  informan  yang  bertugas  di  Bapenda  sudah terjalin  dengan  baik,  meskipun  belum  semua  wajib  pajak  menerapkan  sistem  pelaporan  wajib pajak online.
Namun,  pelaku  usaha  yang  juga  Sekretaris  Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran  Indonesia berpendapat  berbeda,  komunikasi  yang  terjalin  antara  pelaku  usaha  hotel  dan  restoran  dengan Bapenda  terkait  penerapan  data  transaksi  wajib  pajak  online  belum  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan  kedua  informan  tersebut  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  komunikasi  antar organisasi. Menurut Bappenda komunikasi yang telah terjalin dengan wajib pajak usaha hotel dan restoran sudah terjalin dengan baik, namun menurut wajib pajak usaha hotel dan restoran belum berjalan  dengan  baik,  oleh  karena  itu  Bapenda  harus  meningkatkan  komunikasi  dengan  wajib pajak  usaha  hotel  dan  restoran  agar  pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan  baik.  pengelolaan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak secara online untuk hotel dan restoran dapat berjalan dengan baik.

## 3.4 Karakteristik Agen Pelaksana
Ciri-ciri lembaga pelaksana meliputi struktur dan pola birokrasi yang muncul dalam birokrasi. di Bappenda sendiri khusus untuk Standard Operating Procedures menurut informan menjelaskan bahwa  jika  terjadi  kesalahan  pada  perangkat  wajib  pajak  yang  menyebabkan  masalah  pada transaksi pelaporan wajib pajak online yang sedang berlangsung, maka ada tim khusus yang akan terjun untuk mensurvey apakah masalah tersebut merupakan kesalahan teknis atau kesengajaan, jika  kesalahan  teknis  akan  diperbaiki  oleh  Bapenda,  namun  jika  terjadi  dengan  sengaja  atau aplikasi tidak digunakan, akan ditangani oleh pihak billing di bidang pengawasan subbid billing. Bidang  informasi  dan  teknologi  di  Bapenda  hanya  bertugas  untuk  memasang  dan  mengawasi aplikasi sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak online pada perangkat di hotel dan restoran  yang  sudah  menerapkan  sistem  informasi  pengelolaan  pelaporan  wajib  pajak  online, untuk hal-hal selain itu ada bidang lain yang bertanggung jawab.

## 3.5 Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
Kondisi sosial, politik, dan ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh  mana  stakeholder  memberikan  dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan,  dan bagaimana  opini  publik  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  tersebut  serta  bagaimana  elite  politik merespon kebijakan tersebut apakah mendukung atau tidak. . Informan menjelaskan pada tahun 2021 hingga 2022 akan ada lima puluh unit bantuan pemasangan hotel dan restoran yang belum menerapkan  sistem  informasi  pengelolaan  pelaporan  wajib  pajak  secara  online.  Hal  ini membuktikan bahwa era digital sudah berjalan saat ini, semua elemen dan pelaku usaha didorong untuk  dapat  menjalankannya.  Sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk  menggunakan  fasilitas yang  akan  digunakan.  Tentunya  kebijakan  ini  harus  disertai  dengan  standar  yang  dipahami masyarakat juga.

## 3.6 Disposisi Implementator Dispoisisi
Ada  dua  hal  penting  yang  termasuk  dalam  disposisi  pelaksana,  yaitu  kognisi  atau  pemahaman tentang kebijakan dan intensitas disposisi pelaksana. Untuk pemahaman di bidang Informasi dan Teknologi, Bappenda sangat memahami pemasangan alat sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak secara online untuk hotel dan restoran di Kabupaten Garut. Sementara itu informan menjelaskan tuntutan era saat ini sudah memasuki teknologi industri 4.0, sehingga segala bentuk hal yang untuk kepentingan pemerintah sudah harus menggunakan digital.
Kemudian pendapat Wajib Pajak pengusaha hotel dan restoran serta sekretaris di Perhimpunan Hotel dan Restoran  Indonesia menjelaskan bahwa pemahaman pelaku  usaha hotel dan restoran kurang  baik  karena  adanya  sosialisasi  dan  pengawasan  dari  Bapenda  tentang  pelaksanaan informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak secara online sistem masih belum optimal. Dalam hal  pemahaman  terhadap  kebijakan  penerapan  sistem  informasi  pengelolaan  pelaporan  wajib pajak secara online untuk hotel dan restoran di Kabupaten Garut, Wajib Pajak pengusaha hotel dan restoran berpendapat bahwa kurangnya sosialisasi dari Bapenda mempengaruhi pemahaman pelaku  usaha  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut.  Sehingga  sosialisasi  penerapan  sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak online harus lebih ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman  wajib  pajak  pengusaha  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  tentang  penerapan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak online.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Data Transaksi  Wajib  Pajak  Online  pada  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  belum  terlaksana secara  menyeluruh  karena  berdasarkan  informasi  yang  peneliti  peroleh,  tidak  semua  hotel  dan restoran di Kabupaten Garut memiliki Wajib Lapor Alat perekam data transaksi terpasang. Pajak Online dengan alasan alat tersebut disediakan dan dipasang oleh Bappenda dan Bapenda sendiri belum bisa menyediakannya secara mandiri dan harus menunggu CSR dari Bank BJB.
Untuk  poin  selain  kurangnya  sumber  daya  peralatan,  kendala  penerapan  sistem  informasi pengelolaan  data  transaksi  pelaporan  wajib  pajak  secara  online  pada  hotel  dan  restoran  di Kabupaten Garut adalah kurangnya komunikasi dan pengawasan antara Bapenda dengan pelaku usaha  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  mengenai  Implementasi  Sistem  Informasi Pengelolaan Data Transaksi Pelaporan Wajib Pajak Online yang menyebabkan pelaku usaha hotel dan  restoran  yang  telah  mendapatkan  alat  tersebut  tidak  menggunakan  alat  pelaporan  data transaksi wajib pajak secara online.
Untuk  pemerintah  Kabupaten  Garut  agar  lebih  meningkatkan  dukungan  dalam  segala  aspek seperti  dukungan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  peralatan  karena  alat  pencatatan transaksi wajib pajak online membutuhkan biaya  yang cukup besar, oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah Kabupaten Garut kepada Bapenda dan hotel dan wajib pajak usaha restoran di Kabupaten Garut.  Sehingga pelaksanaan pelaporan transaksi wajib pajak secara online dapat berjalan dengan baik dan tidak membebani salah satu pihak.
Komunikasi  Bapenda  Kabupaten  Garut  lebih  ditingkatkan  lagi  dalam  hal  sosialisasi  dan pengawasan  kepada  Wajib  Pajak  pengusaha  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  karena berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  tentang  implementasi  Sistem  Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Online dengan Wajib Pajak pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten  Garut.  Pelaku  usaha  Kabupaten  Garut  mengakui  bahwa  komunikasi  dan  sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda masih kurang, sehingga berdampak pada kepatuhan pelaku usaha hotel dan restoran yang telah memiliki tapping box atau alat perekam data transaksi wajib pajak
online  untuk  menggunakannya,  bahkan  meskipun  sudah  memiliki  alat  tersebut,  masih  banyak hotel dan restoran yang memilikinya. mereka yang tidak menggunakannya. Kalaupun perlu, harus ada ketentuan atau sanksi yang bisa diterapkan ketika ada hotel dan restoran yang sudah memiliki kotak sadap namun tidak menggunakannya.
Sumber daya manusia pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut semakin ditingkatkan dan lebih patuh terhadap kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam hal pengelolaan perpajakan sehingga penerapan sistem informasi pengelolaan pelaporan pajak secara online dapat terlaksana dengan baik.

## 4. Kesimpulan
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Transaksi Pelaporan Wajib Pajak Online pada hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  belum  optimal,  karena  masih  terdapat  beberapa  aspek pendukung  yang  belum  dilaksanakan  oleh  Bappenda  selaku  penyelenggara  yang  bertanggung jawab  atas  penerapan  sistem  informasi  manajemen  tersebut.  Belum  semua  wajib  pajak  yang bergerak  di  bidang  usaha  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Garut  telah  menerapkan  sistem informasi pengelolaan lapor wajib pajak secara online. Kendala implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Transaksi Pelaporan Wajib Pajak Online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut adalah sumber daya peralatan atau fasilitas pendukung masih kurang memadai, bahkan ada beberapa hotel dan restoran yang belum memiliki komputer, hubungan antara Bappenda dengan pelaku  usaha  wajib  pajak  hotel  dan  restoran  masih  belum  terjalin  dengan  baik,  sosialisasi penerapan  sistem  informasi  pengelolaan  pelaporan  wajib  pajak  secara  online  untuk  hotel  dan restoran  masih  belum  optimal,  pengawasan  oleh  Bapenda  masih  belum  optimal  dan  menurut usaha wajib pajak dukungan aktor dari pemerintah masih kurang.

## Daftar Pustaka
Andriani, P. A. (2014). Pajak dan Bangunan. Jakarta: UI Press. Harsono, H. (2002). Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: Mutiara Sumber Wijaya. Keban,  Y.  T.  (2014).  Enam  Dimensi  Administrasi  Publik,Konsep,Teori  dan  Isu.  Yogyakarta:
Gavamedia.
Lipursari, A. (2013). Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Mengambil Keputusan. Jurnal STIE Semarang.
Nugroho. (2011). Public Policy: Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Pasalong. (2014). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta. Pasolong. (2012). Teori Adminitrasi Publik. In Pasolong, Teori Adminitrasi Publik. Yogyakarta:
Alabeta.
Rahman, H. (2005). Pendapatan Asli Daerah Jakarta. Jakarta: Arifgosita.
Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Suaedi,  F.,  &  Wardiyanto,  B.  (2010).  Reviaissi  Administrasi  Negara:  Reformasi  Birokrasi  E-
Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: perpustakaan.upi.edu. Ustman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung: Sinar Baru. Warsito. (2001). Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada,