## Wajah Hukum

## Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif
Hansen Alandi, Dian Ety Mayasari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Correspondence email: hansen.alandi@student.ukdc.ac.id, dian.ety@ukdc.ac.id
Abstrak. Indonesia  membentuk  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  guna  penyelesaian  sengketa  antar  Pemerintah dengan masyarakat. Pada awalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam memberikan putusan penerimaan  permohonan  fiktif  positif  berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  namun  sejak adanya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  kewenangan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  dihapuskan. Sehingga  adanya  judicial  review  terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Putusan  Nomor  10/PUU-XX/2022 adalah judicial review dari Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan tersebut menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat  diterima  karena  masih  prematur  alasannya  adalah  Undang-Undang  Cipta  Kerja  masih  dalam  perbaikan formil  selama dua tahun sejak 2020. Penelitian  ini adalah penelitian  yuridis  normatif. Hasil  dari penelitian  ini adalah adanya kekosongan hukum dalam kewenangan pemberian penerimaan permohonan fiktif positif karena Undang-Undang  Cipta  Kerja  tidak  mengaturnya,  sehingga  apabila  Pemerintah  tetap tidak  mengatur  mengenai hal  tersebut,  maka  Pemerintah  harus  membuat  lembaga  baru  yang  dapat  memberikan  putusan  penerimaan permohonan fiktif positif tersebut.
Kata Kunci : Fiktif Positif, Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara
Abstract.  Indonesia  established  a  State  Administrative  Court  to  resolve  disputes  between  the  government  and the  community.  Initially,  the  State  Administrative  Court  had  the  authority  to  make  decisions  on  accepting positive fictitious applications based on the Government Administration Law, but  since the introduction of the Job Creation Law, the authority of the State Administrative Court has been abolished. So there will be a judicial review  of  the  Job  Creation  Law.  Decision  Number  10/PUU-XX/2022  is  a  judicial  review  of  the  Job  Creation Law. The decision explains that the application cannot be accepted because it is still premature because the Job Creation  Law  has  still  been  formally  revised  for  two  years  since  2020.  This  research  is  normative  juridical research.  The  result  of  this  research  is  that  there  is  a  legal  vacuum  in  the  authority  to  grant  acceptance  of positive fictitious applications because the Job Creation Law does not regulate it, so that if the Government still does not regulate this matter, then the Government must create a new institution that can provide decisions on accepting positive fictitious applications.
Keywords : Positive Fictions, Authority, The State Administrative Court.

## PENDAHULUAN
Sistem  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  rancangan  aturan  yang  memiliki  hakikat  dan  unsur historis,  ideologi,  prosedur,  filsafat  bahkan  dalam  bentuk  nilai  yang  tertulis  ataupun  tidak  tertulis. Unsur-unsur  tersebut  pada  akhirnya  membentuk  berberapa  sistem  hukum  yang  dikenal  seperti civil law, common law, adat law and Islamic law. 1 Pada sistem Eropa Kontinental ( Civil Law), sistem ini bernuansa  hukum  dengan  prinsip  yang  mengutamakan  hukum  sebagai  suatu  peraturan  yang  disusun secara sistematis dan tertulis dan hukum tersebut adalah mengikat. 2 Sistem hukum di Indonesia dekat pada  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  pembentukan  hukumnya  dilakukan  oleh  lembaga legislatif  dalam  suatu  konsep written  law seperti  undang-undang,  Perpu,  Perpres,  Perda  dan  lain sebagainya.
Memandang  sistem  hukum  Indonesia  yang  mengadopsi  sistem  hukum  Eropa  Kontinental, pemikiran  ini  mendekatkan  konsep  negara  hukum  di  Indonesia  disebut  dengan  istilah Rechtsstaat. Menurut  Friedrich  Julius  Sthal  salah  satu  unsur  dari  konsep  negara  hukum (rechtsstaat) yaitu  harus
1 Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, ‘Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas  Konstribusi  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia  ( The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Development In Indonesia ’ (2019) 8 Jurnal Rechtsvinding, hlm. 38.
2 Firdaus  Muhamad  Iqbal,  “Kontribusi  Sistem  Civil  Law  (Eropa  Kontinental) Terhadap  Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia,” Jurnal Dialektika Hukum 4, no. 2 (2022), hlm. 182.
ada suatu peradilan administrasi negara, yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan  masyarakat.  Jika  dipandang  dari  segi  tujuan  dibentuknya  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN) menurut S.F. Marbun bahwa tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri. 3 Disamping itu, hal ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara  kepentingan  umum  dengan  kepentingan  perseorangan  agar  berjalan  selaras  dengan  rasa keadilan  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  masyarakat yang kedudukannya berbeda dengan perangkat negara memiliki upaya hukum atas kerugian hak yang dilanggar,  sehingga  keputusan  atau  tindakan  dari  perangkat  negara  tersebut  dapat  dikoreksi  atau dianulir melalui putusan penerimaan permohonan fiktif positif yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Di  Indonesia  terkait  pengaturan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara).  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara berwenang  untuk  mengadili  sengketa  tata  usaha  negara,  kewenangan  ini  difokuskan  pada  otoritas pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pejabat dalam urusan pemerintahan, salah satunya adalah  mengeluarkan  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN)  bagi  kepentingan  perorangan  atau  badan hukum  perdata.  Secara  restriktif,  apabila  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara pengertian keputusan tata usaha negara dibatasi dan tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara apabila:
(a) Keputusan tata usaha negara tersebut merupakan perbuatan hukum perdata.
(b) Keputusan tata usaha negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum.
(c) Keputusan tata usaha negara masih memerlukan persetujuan.
(d) Keputusan  tata  usaha  negara  yang  dikeluarkan  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain.
Nuansa hukum administrasi negara inipun tidak terlepas dari konsep perluasan definisi tentang keputusan  tata  usaha  negara  serta  tentang  pergeseran  paradigma  dari  permohonan  fiktif  negatif  ke arah  fiktif  positif.  Fiktif  negatif  sendiri  diartikan  bahwa  permohonan  yang  diajukan  kepada  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut hanya diam saja  dan  tidak  mengeluarkan  keputusan  apa-apa  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan oleh  Undang-Undang  sehingga  permohonan  tersebut  dianggap  tidak  dikabulkan  sedangkan  Fiktif positif  diartikan  bahwa  permohonan  yang  diajukan  kepada  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara, namun  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tersebut  hanya  diam  saja  dan  tidak  mengeluarkan keputusan apa-apa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan. 4 Secara  definisi  perluasan  pengertian  keputusan  tata usaha  negara  tersebut  dapat  ditemui  apabila  membandingkan  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (9)  Undang- Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Pengadilan  Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa keputusan tata usaha negara itu hanya terbatas pada suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara. Sedangkan pada Pasal 9 Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  disebutkan  keputusan  tata  usaha  negara  merupakan  serangkaian penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan tindakan, menetapkan dan/atau memutuskan. Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terjadi  perluasan  pengertian  tentang  keputusan  tata  usaha negara  yang  mana  hal  ini  seharusnya  menimbulkan  konsekuensi  keberagaman  objek  gugatan  di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Hal tersebut diatas berlanjut dengan adanya pergeseran paradigma permohonan fiktif negatif ke arah fiktif positif, hal ini dapat ditelusuri dengan membandingkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Undang- Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
3 Muhammad  Kamil  Akbar,  “Peran  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan Yang Baik,” Jurnal Dharmasisya 1, no. 1 (2021), hlm. 354.
4 Erlin  Triartha  Yuliani,  “Perbandingan  Antara  Konsep  Fiktif  Negatif  Dalam  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Undang-Undang No.  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” University of Bengkulu Law Journal 5, no. 1 (2020), hlm. 4-7.
2014 Administrasi Pemerintahan. Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha  Negara  tersebut  menyatakan  “dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan tidak  menentukan  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2),  maka  setelah  lewat  jangka waktu  empat  bulan  sejak  diterimanya  permohonan,  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”. Maksud dari Pasal tersebut adalah apabila  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan  dari  permohonan  yang diajukan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  permohonan  tersebut  dianggap ditolak. 5 Sedangkan  ketentuan  dalam  53  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana disebut ayat (2),  Badan  dan/atau  Pejabat  pemerintah  tidak  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan  dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”. Maksud dari Pasal tersebut adalah  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan  dari  permohonan  yang diajukan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  permohonan  tersebut  dianggap dikabulkan. 6
Kewenangan mengadili permohonan fiktif positif pada awalnya diatur dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa masyarakat yang mengajukan  permohonan  ke  Badan/Perjabat  Negara,  namun  Badan/Pejabat  Negara  tidak  merespon permohonan  tersebut  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  ditentukan,  maka  dianggap  permohonan tersebut  dikabulkan. 7 Berdasarkan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi Pemerintahan  tersebut,  permohonan  yang  dianggap  dikabulkan  tersebut  harus  dimintakan  putusan penerimaan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dengan berlakunya Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Cipta  Kerja  khususnya  pada  Pasal  175  Angka  6  Undang-Undang Cipta  Kerja  yang  mengubah  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi Pemerintahan,  kewenangan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  memberikan  putusan penerimaan permohonan tersebut dihapuskan. Oleh sebab itu, terjadilah kekosongan hukum dalam hal kewenangan dalam mengadili permohonan fiktif positif. Sehingga dengan adanya kekosongan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan  dilakukannya judicial  review ke  Mahkamah Konstitusi.
Pengertian  dari judicial  review adalah  pengujian  yang  dilakukan  pada  suatu  Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimana pengujian  tersebut  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan  yaitu  Mahkamah  Konstitusi. 8 Tujuan  dari dilakukannya judicial review adalah agar peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  khusunya  Pasal  175  Angka  6  yang  berkaitan  dengan wewenang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  dihapuskan  dalam  pemberian  putusan  penerimaan permohonan  fiktif  positif  diajukannya judicial  review ke  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022.

## METODE
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tentang  kekosongan  hukum  dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif ini adalah pendekatan undang-
5 Bambang  Heriyanto,  ‘Kompetensi  Absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Paradigma  UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’ (2018) 4 Jurnal Pakuan Law Review, hlm. 80.
6 Angela Nadia Linawati, Nabitatus Sa'adah dan Henny Juliani, ‘Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  30 Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  Serta  Implikasi  Dalam Praktek  Penyelenggaraan  Pemerintahan  (Studi  Di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Semarang)’  (2018)  7 Diponegoro Law Journal, hlm. 63.
7 Azza  Azka  Norra,  ‘Pertentangan  Norma  Fiktif  Negatif  Dan  Fiktif  Positif  Serta  Kontekstualisasinya Menurut  Undang-  Undang  Administrasi  Pemerintahan  ( Conflicting  Norms  Between  Tacit  Refusal  And  Tacit Authorization And  Its  Contextualization  In The  Light  Of  Government  Administratration  Law )’  (2020)  3  Jurnal Hukum Peratun, hlm. 146.
8 Cholidin Nasir, “Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman Dan Indonesia,” Jurnal Hukum Progresif 8, no. 1 (2020): hlm. 68.
undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Pendekatan  undang-undang adalah  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 9 Pendekatan kasus adalah  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  menganalisis  kasus-kasus  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  yang  dimana  kasus  tersebut  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas dalam  penelitian  ini. 10 Pada  penelitian  normatif  ini,  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach ) digunakan untuk mengkaji kekosongan hukum mengenai kewenangan dalam pemberian putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif  yang  terdapat  dalam  Pasal  175  Angka  7  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang.  Pendekatan  kasus ( case  approach )  digunakan  dalam  penelitian  ini  guna  untuk  mengkaji  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  10/PUU-XX/2022  yang  dimana  Pengujian  Undang-Undang  tersebut  dilakukan demi  mengisi  kekosongan  hukum  dalam  hal  mengadili  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara fiktif postifi tersebut.
2. Rancangan Kegiatan
Rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  peneliti  meneliti  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 sejak Agustus 2023 hingga November 2023.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Pada  ruang  lingkup  atau  objek  ini,  peneliti  memberikan  batasan  ruang  lingkup  atau  objek tersebut  agar  dapat  fokus  dalam  satu  permasalahan  yang  ada.  Batasan  ruang  lingkup  atau  objek dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  kewenangan  siapa  dalam  pemberian  putusan  penerimaan permohonan  fiktif  positif  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  Menjadi  Undang-Undang  serta  menganalisis  dampak  dari  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  10/PUU-XX/2022  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  siapa  dalam  pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.
4. Bahan dan Alat Utama
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Tempat
Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara Indonesia dikarenakan penelitian  ini  mengkaji  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang  yang  dikeluarkan  oleh  badan  legislatif  Indonesia  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  tentang  kekosongan  hukum dalam  hal  mengadili  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  ini  adalah  studi dokumen.  Studi  dokumen  digunakan  dalam  penelitian  ini  dikarenakan  penelitian  ini  akan menganalisis  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif serta kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
9 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58.
10 Zuchri  Abdussamad, Metode  Penelitian  Kualitatif , Syakir  Media  Press (Syakir  Media  Press,  2021), hlm. 90 .
Definisi operasional variabel penelitian adalah hal yang menjelaskan mengenai istilah-istilah yang  ada  dalam  judul  penelitian.  Sehubungan  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel penelitian,  maka  peneliti  harus  menjelaskan  mengenai  istilah-istilah  yang  terdapat  dalam  judul penelitian  ini.  Definisi  operasional  variabel  penelitian  yang  terdapat  dalam  penelitian  tentang kekosongan  hukum  dalam  hal  mengadili  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif adalah sebagai berikut:
a. Kekosongan hukum
Kekosongan hukum adalah suatu peristiwa hukum dimana belum adanya peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  suatu  peristiwa  hukum  tertentu.  Oleh  karena  itu,  apabila terjadinya  kekosongan  hukum,  badan  atau  pejabat  Pemerintah  harus  mengisi  kekosongan hukum tesebut. Hakim juga harus melakukan penalaran hukum agar  tidak  adanya  kekosongan hukum.
b. Permohonan
Menurut  KBBI,  permohonan  adalah  warga  negara  yang  mengajukan  permintaan  kepada seseorang  yang  memiliki  jabatan  lebih  tinggi  termasuk  badan  atau  pejabat  Pemerintahan. Putusan  penerimaan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  tersebut  termasuk  dalam permohonan yang seharusnya diajukan kepapda Pengadilan Tata Usaha Negara.
c. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Menurut  Pasal  53  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  pengertian  dari  keputusan  tata usaha  negara  fiktif  positif  adalah  permohonan  yang  diajukan  kepada  badan  atau  pejabat Pemerintahan namun tidak ada tanggapan dari badan atau pejabat Pemerintahan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan perlu dimintakan  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
8. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  sehingga  peneliti  menganalisis  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  10/PUU-XX/2022  secara  deskriptif  kualitatif.  Sehingga  dengan  menganalisis  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  dan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  10/PUU-XX/2022  tersebut  dapat  mengetahui  bahwa  adanya kekosongan hukum dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.

## HASIL

## Kewenangan Mengadili Dalam Hal Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif
Yang  dimaksud  fiktif  positif  adalah  permohonan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  kepada Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dianggap  dikabulkan  karena  sikap  diam  dari  Badan/Pejabat  Tata Usaha Negara terserbut sehingga dari dikabulkannya tersebut, pemohon meminta putusan penerimaan dari Pengadilan. 11 Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara fiktif positif adalah orang atau badan hukum  perdata  yang  mengajukan  permohonan  kepada  pejabat  tata  usaha  negara,  namun  pejabat  tata usaha  negara  tidak  mengeluarkan  keputusan  tata  usaha  negara  melalui  sikap  diamnya  tersebut sehingga  melewati  jangka  waktu  yang  ditentukan,  oleh  karena  itu  permohonan  tersebut  dianggap dikabulkan  dengan  mengajukan  penerimaan  permohonan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. 12 Sehingga keputusan tata usaha negara fiktif positif adalah sikap diam dari badan atau pejabat negara mengenai  permohonan  yang  diajukan  oleh  masyarakat,  dari  sikap  diamnya  tersebut,  permohonan tersebut  dianggap  dikabulkan  sehingga  masyarakat  perlu  adanya  putusan  penerimaan  dan  putusan penerimaan  tersebut  dimintakan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Keputusan  tata  usaha  negara fiktif positif sendiri dikenalkan Pemerintah kepada masyarakat melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Pada  awalnya,  Kewenangan  mengadili  dalam  hal  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara fiktif  positif  terdapat  dalam  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi
11 Ibid, hlm. 267.
12 Ibid, hlm. 267.
Pemerintahan.  Permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  yang  tidak  mengeluarkan  keputusan  tata  usaha  negara  atas  permohonan  yang  diajukan kepadanya  atas  dasar  sikap  diam  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  sesuai  dengan  jangka waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  sehingga  permohonan  yang  diajukan  tersebut dianggap dikabulkan dan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengeluarkan putusan penerimaan permohonan tersebut. 13 Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara  terdapat dalam Pasal  53  Ayat  (4)  UU  Administrasi  Pemerintahan  yaitu  untuk  memperoleh  putusan  penerimaan  dari permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif, hal tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara.  Oleh  karena  itu,  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan, permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk  mendapatkan  putusan  penerimaan.  Namun  dengan  adanya  Undang-Undang  Cipta  Kerja, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dihapuskan.
Kemudian,  kewenangan  mengadili  dalam  hal  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif positif digantikan oleh Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Ketentuan dari Pasal 175 Angka 7  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta Kerja  Menjadi  Undang-Undang  adalah:  “(1)  Batas  waktu  kewajiban  untuk  menetapkan  dan/atau melakukan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  wajib  menetapkan dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja setelah permohonan diterima  secara lengkap  oleh Badan danf atau Pejabat Pemerintahan.  (3) Dalam hal  permohonan  diproses  melalui  sistem  elektronik  dan  seluruh  persyaratan  dalam  sistem  elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan  sebagai Keputusan atau Tindakan  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang.  (4)  Apabila  dalam  batas  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak  menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau  Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara  hukum. (5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  penetapan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  dianggap dikabulkan  secara  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur  dalam  Peraturan  Presiden.” Berdasarkan  pasal  diatas,  wewenang  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  pemberian  putusan penerimaan  permohonan  yang  berkaitan  dengan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  yang sebelumnya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan namun pada Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  hal  tersebut dihapuskan.  Sehingga,  berdasarkan  hal  tersebut  adanya  kekosongan  hukum  dalam  kewenangan pemberian  putusan  permohonan  fiktif  positif  dikarenakan  Pemerintah  juga  tidak  membuat  peraturan mengenai  kewenangan  tersebut. 14 Berdasarkan  Pasal  175  Angka  7  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga adanya perbedaan jangka waktu mengenai Pejabat Pemerintahan memberikan  keputusan  yang sebelumnya pada Pasal 53  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah 10 (sepuluh) hari namun di Undang-Undang Cipta Kerja hal tersebut dipangkas menjadi  5  (lima)  hari.  Sehingga,  berdasarkan  hal  tersebut,  adanya  dampak  positif  dan  negatif  dari perubahan  waktu  pemberian  penetapan  keputusan  tata  usaha  negara  tersebut,  dampak  positifnya adalah  proses  dalam  pelayanan  publik  menjadi  cepat  sehingga  masyarakat  lebih  segan  terhadap Pemerintah,  namun  dampak  negatifnya  adalah  dengan  adanya  percepatan  waktu  dalam  pemberian penetapan keputusan tata usaha negara, dapat ditemukan kecacatan dalam penetapan nya dikarenakan kurang  teliti  dalam  memeriksanya. 15 Berdasarkan  Pasal  175  Angka  7  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  juga,  Pasal  tersebut  memberikan  kemudahan
13 Ibid, hlm. 267.
14 Andika Risqi Irvansyah, ‘Kedudukan  Hukum  Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang- Undang Cipta Kerja' (2022) 1 Jurnal APHTN-HAN hlm. 218.
15 Ibid, hlm. 216-217.
berupa  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  dapat  diajukan  secara  elektronik,  nantinya  sistem dalam elektronik tersebut yang memberikan putusan penerimaan apabila semua syarat telah terpenuhi. Sehingga,  berdasarkan  hal  tersebut,  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif  secara  elektronik dapat  menimbulkan  kerancuhan  mengenai  penetapan  tertulis  yang  diatur  oleh  Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pemerintah perlu merubah mengenai definisi dari penetapan tertulis yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. 16 Sehingga, Perubahan yang  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah  dengan  masuknya  putusan  penerimaan  permohonan fiktif  positif  secara  elektronik  ini,  maka  definisi  dari  penetapan  tertulis  dalam  Undang-Undang Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  juga  harus  mengakomodir  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif positif secara elektronik tersebut agar adanya kepastian hukum dan dapat mempermudah pembuktian dalam  proses  persidangan.  Disisi  lain,  Meskipun  adanya  kemudahan  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang Cipta Kerja yaitu mengajukan putusan penerimaan permohonan  keputusan tata usaha negara fiktif positif secara elektronik, namun keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan  penerimaan  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  masih  dibutuhkan  oleh masyarakat  Indonesia  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  mengajukan permohonan fiktif positif secara biasa atau konvensional, namun kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara  dalam  memberikan  putusan  penerimaan  mengenai  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara fiktif positif dihapuskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. 17 Oleh karena itu, dengan dihapuskannya kewenangan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  memberikan  putusan  penerimaan  mengenai permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif,  masyarakat  Indonesia  menjadi  bingung  jika mengajukan  hal  tersebut  kemana  selain  secara  elektronik  sehingga  adanya  kekosongan  hukum mengenai  kewenangan  tersebut.  Pasal  175  Angka  7  Undang-Undang  Cipta  Kerja  juga  mengatur bahwa  kewenangan  pemberian  keputusan  terhadap  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif positif  tersebut  akan  diatur  dalam  peraturan  presiden,  namun  hingga  kini,  peraturan  presiden  yang mengatur mengenai hal tersebut belum ada.
Berdasarkan  hal  diatas,  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi Pemerintahan  tidak  digunakan  lagi  setelah  adanya  Pasal  175  Angka  7  Undang-Undang  Cipta  Kerja dikarenakan  berlakunya  asas Lex  Posteriori  Derogat  Legi  Priori di  Indonesia . Asas Lex  Posteriori Derogat  Legi  Priori adalah  asas  yang  mengatur  bahwa  hukum  yang  baru  mengesampingkan  hukum yang  lama  dalam  hal  pengaturan  yang  sama. 18 Oleh  karena  itu,  asas  tersebut  menjelaskan    hukum yang  baru  yang  diciptakan  oleh  Pemerintah  yang  mengatur  mengenai  hal  yang  sama  dengan  hukum yang  lama, maka hukum  yang baru tersebut  yang digunakan dan hukum yang lama  tidak  digunakan kembali. Maka dari itu, Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja mengesampingkan Pasal 53 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi  Pemerintahan  dalam  hal  kewenangan  dalam memberikan  putusan  penerimaan  mengenai  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif dikarenakan  Pasal  175  Angka  7  Undang-Undang  Cipta  hukum  yang  lebih  baru  yang  dibentuk  oleh Pemerintah  yang  mengatur  hal  yang  sama  dengan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Administrasi Pemerintahan. Sehingga adanya kekosongan hukum dalam mengatur kewenangan siapa dalam  memberikan  putusan  penerimaan  permohonan  yang  berkaitan  dengan  keputusan  tata  usaha negara fiktif positif.

## Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022
Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24C Ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  mengatur  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berhak  menguji peraturan  perundang-undangan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, memutus  SKLN  (Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara),  memutus  pembubaran  partai  politik  dan
16 Ibid, hlm. 217-218.
17 Ibid, hlm. 2597.
18 Sadam Asir, Moh Muhibbin  dan  Suratman, ‘Konsep Pembatalan Norma Hukum (Studi Perbandingan Konsep Asas Lex  Posterior  Derogat  Legi  Periori Dan  Konsep  Nasikh  Mansukh)’  (2022)  28  Jurnal  Dinamika hlm. 5286.
memutus  PHPU  (Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum). 19 Oleh  karena  itu,  berdasarkan  Undang- Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia 1945, maka pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  adalah  wewenang  Mahkamah  Konstitusi.  Mandat yang  diberikan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  kepada  Mahkamah Konstitusi  dalam  melakukan  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 harus mempertimbangkan 3 hal yaitu apakah permohonan yang diajukan ke Mahkamah  Konstitusi  adalah  wewenang  Mahkamah  Konstitusi, legal  standing para  pemohon  dan pokok  permohonan  yang  diajukan  para  pemohon. 20 Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  dalam melakukan  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  harus  melihat  3  (tiga)  hal  tersebut.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  putusan  dari  Mahkamah  Konstitusi  adalah  bersifat  final  dan mengikat  sehingga  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  adanya  upaya  hukum  yang  dapat diajukan. 21 Oleh  karena  itu  sifat  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  pengujian  Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah akhir dan tidak ada upaya  hukum  lagi  yang  dapat  diajukan.  Pasal  10  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah Konstitusi  adalah  Pasal  yang  mengatur  lebih  khusus  mengenai  wewenang  Mahkamah  Konstitusi dalam  menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstituis berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir  dalam  memberikan  putusan  terhadap  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  dimana  putusan  nya  bersifat  final. 22 Oleh  karena  itu, dengan  dipertegas  melalui  Pasal  10  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi, kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945    adalah  milik  Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Viktor  Santoso  Tandiasa, Muhammad  Saleh  dan  Nur  Rizqi  Khafifah  mengajukan  pengujian  konstitusional  atas  Pasal  53  Ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Administrasi  Pemerintahan  yang  telah  dirubah  menjadi Pasal  175  Angka  6  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 karena pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  tersebut adalah wewenang Mahkamah Konstitusi.
Kedudukan hukum para pemohon dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 bahwa pemohon I, II  dan  III  adalah  benar-benar  Warga  Negara  Indonesia  dibuktikan  dengan  bukti-bukti  yang  ada. Subjek  yang  berhak  mengajukan  Pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam Pasal  51  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  yang dimana  Warga  Negara  Indonesia  adalah  yang  berhak  mengajukan  Pengujian  Undang-Undang  di Mahkamah  Konstitusi. 23 Oleh  karena  itu,  pemohon  I,II  dan  III  berhak  dalam  mengajukan  Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi karena adalah Warga Negara Indonesia.
Kerugian  konstitusional  yang  dialami  oleh  Pemohon  I  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  10/PUU-XX/2022  adalah  Pemohon  I  mengajukan  permohonan  kepada  Dirjen  Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menerbitkan keputusan tata usaha negara.  Namun  Dirjen  Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia tidak  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang.  Sehingga  Pemohon  I  akan  mengajukan  Putusan  Penerimaan  Permohonan  fiktif
19 Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2019): hlm. 161. 20 Luh  Putu  Putri  Indah  Pratiwi,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku  dan  Ni  Putu  Rai  Yuliarti,  ‘Pengaturan Terhadap  Kedudukan  Anak  Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010’ (2020) 3 e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum hlm. 20.
21 Antoni  Putra,  “Sifat  Final  Dan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang- Undang [Final and Binding Nature of the Constitutional Court’s Decision in Judicial Review],” Jurnal Yudisial 14, no. 3 (2021): hlm. 291.
22 Ibid, hlm. 20.
23 Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  MKRI, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2010), hlm. 99.
positif  tersebut  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Namun  setelah  menelaah  Pasal  175  Angka  6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi memiliki  wewenang  dalam  pemberian  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif.  Sehingga Pemohon  I  merasa  kebingungan  harus  mengajukan  kemana  untuk  mendapatkan  putusan  penerimaan permohonan fiktif positif tersebut.
Kerugian  konstitusional  yang  dialami  oleh  Pemohon  II  dalam  Putusan  Nomor  10/PUU- XX/2022 adalah dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam hal wewenang siapa dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut. Pemohon  II  yang  juga  sebagai  tim  penyusun  peraturan-peraturan  daerah  di  Indonesia,  menjadi kebingungan saat menyusun peraturan-peraturan daerah tersebut.
Kerugian  konstitusional  yang  dialami  oleh  Pemohon  III  dalam  Putusan  Nomor  10/PUU- XX/2022  adalah  Pemohon  III  yang  sebagai  Ketua  Badan  Semi  Otonom  (BSO)  Korps  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-  2022  merasa  hak  konstitusionalitasnya  dirugikan  dikarenakan  Pemohon  III  juga  akan  sering berurusan dengan administrasi pemerintahan dan berkaitan dengan upaya fiktif positif.
Setelah  Para  Pemohon  menjelaskan  masing-masing  kerugian  konsitusional  yang  dialaminya, Para  Pemohon  menjelaskan  alasan  permohonan  nya  dalam  Putusan  Nomor  10/PUU-XX/2022  yang bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Rrepublik  Indonesia  1945  terlebih  dahulu sebelum  masuk  pada  inti  alasan  permohonan.  Alasan  permohonan  Para  Pemohon  adalah  bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah dilakukan judicial review melalui Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2021  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  64/PUU- XIX/2021  yang  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  diperbaiki  prosedur  pembentukannya  dengan tenggang  waktu  2  tahun.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2021  tersebut  juga menyatakan bahwa tidak boleh adanya peraturan turunan yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta  Kerja  selama  tenggang  waktu  2  tahun.  Namun,  setelah  adanya  kedua  Pengujian  Undang- Undang tersebut, Pemerintah tetap menerbitkan peraturan turunan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja  tersebut.  berdasarkan  hal  tersebut  Para  Pemohon  menilai  adanya  pembangkangan  terhadap konstitusi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah.  Sehingga  Para  Pemohon  menilai  Pemerintah  harus memberikan  kepastian  hukum  dan  mengisi  kekosongan  hukum  dalam  wewenang  siapa  dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.
Berdasarkan pada alasan permohonan diatas, dapat dilihat bahwa meskipun adanya dua putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  namun  masih  banyak  Pemerintah  yang  membuat  peraturan  turunan berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final  dan  mengikat  termasuk  juga  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  berkaitan  dengan Pengujian  Undang-Undang. 24 Oleh  karena  itu,  berdasarkan  alasan  permohonan  diatas,  dapat  dilihat memang  betul,  Pemerintah  melakukan  pembangkangan  terhadap  konsitutsi,  dikarenakan  setelah adanya  kedua  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  yang  menyatakan  peraturan  turunan  yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ditangguhkan, namun Pemerintah masih membuat peraturan turunan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Inti  alasan  permohonan  Para  Pemohon  yang  adalah  bahwa  Pasal  53  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  adalah  peraturan  yang  lebih  dulu  mengatur  bahwa  dalam  pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif, lembaga yang berwenang dalam memberikan putusan adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Namun  dengan  adanya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam Pasal 175 Angka 6, wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemberian putusan penerimaan permohonan  fiktif  positif  tersebut  dihapuskan.  Menurut  Para  Pemohon,  Pemerintah  yang memasukkan sistem elektronik dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif, hal tersebut  adalah  hal  yang  baik  agar  adanya  efisiensi,  namun  dalam  memberikan  putusan  penerimaan permohonan fiktif positif secara konvensional juga masih diperlukan karena masih banyak orang yang melakukan hal tersebut. sehingga menurut Para Pemohon dengan dihapusnya kewenangan Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dalam  pemberian  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif,  maka  adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hal tersebut.
24 Ibid , hlm. 296.
Berdasarkan alasan permohonan diatas, dapat dilihat bahwa adanya kekosongan  hukum dalam pemberian  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif.  Agar  tidak  adanya  kekosongan  hukum, maka  hakim  lah  yang  berhak  dalam  melakukan  penemuan  hukum. 25 Oleh  karena  itu,  berdasarkan pada  alasan  permohonan  diatas,  dengan  adanya  kekosongan  hukum  dalam  wewenang  siapa  dalam pemberian  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif,  maka  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  lah yang berwenang dalam menemukan hukum tersebut.
Berdasarkan  alasan  permohonan  Para  Pemohon  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 10/PUU-XX/2022, inilah Pertimbangan Hakim pada bagian pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  10/PUU-XX/2022  yang  menjelaskan  bahwa  mengacu  pada  amar  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 64/PUU-XIX/2021,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tersebut  masih  dalam  masa  tenggang  waktu perbaikan  formil  selema  2  (dua)  tahun.  Sehingga  pengujian  materiil  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  10/PUU-XX/2022  adalah  prematur.  Hakim  juga  berpendapat  bahwa  tidak  adanya kekosongan  hukum  dalam  Pasal  175  Angka  6  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengenai  kewenangan dalam  memberikan  putusan  penerimaan  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif, dikarenakan Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa putusan penerimaan permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  diatur  dalam  Peraturan  Presiden,  jika  ingin menyatakan  adanya  kekosongan  hukum,  hal  tersebut  harus  menunggu  dua  tahun  setelah  perbaikan Undang-Undang  Cipta  Kerja  tersebut  berakhir.  Hakim  juga  berpendapat  bahwa  jika  peraturan Presiden tidak mengatur mengenai kewenangan dalam memberikan putusan penerimaan permohonan keputusan tata  usaha negara  fiktif positif tersebut, hal tersebut bukan menjadi  wewenang  MK dalam memberikan  penilaian.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Nomor 10/PUU-XX/2022, tidak adanya kekosongan hukum dalam hal kewenangan siapa dalam memberikan putusan  penerimaan  permohonan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif.  Amar  putusan  dalam Putusan  Nomor  10/PUU-XX/2022  juga  menjelaskan  bahwa  permohonan  dari  para  pemohon  tidak dapat  diterima.  Sehingga,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  Pasal  175  Angka  6  Undang- Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  10/PUU-XX/2022  tersebut,  masih  tetap adanya  kekosongan  hukum  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  siapa  dalam  memberikan  putusan penerimaan  permohonan  yang  berkaitan  dengan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif. 26 Akibat hukum dari adanya kekosongan hukum tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat menimbulkan kekacauan hukum. 27 Oleh karena itu, Pemerintah harus  melakukan  penemuan  hukum  dengan  adanya  kekosongan  hukum  yang  berkaitan  dengan kewenangan  dalam  memberikan  putusan  penerimaan  permohonan  yang  berkaitan  dengan  keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut. Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah Hakim atau penegak hukum  lainnya  yang  melakukan  proses  pembentukkan  hukum  dari  penerapan  hukum  umum  ke peristiwa  hukum  yang  ada. 28 Oleh  karena  itu,  Hakim  atau  penegak  hukum  lainnya  dapat  melakukan penemuan  hukum  jika  memang  hukum  yang  ada  tidak  dapat  menyelesaikan  permasalahan  hukum tersebut.
25 Markus  Suryoutomo  and  Mahmuda  Pancawisma  Febriharini,  “Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding) Hakim  Dalam  Perkara  Perdata  Sebagai  Aspek  Mengisi  Kekosongan  Hukum,” Jurnal  Hukum  Dan  Dinamika Masyarakat 18, no. 1 (2020): hlm. 106.
26 Nur  Eka  Fatimatuz  Zahro  dan Achmad  Hasan  Basri,  ‘Konsep  Permohonan  Keputusan  Fiktif  Positif Pasca  Berlakunya  Pasal  175  Angka  7  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja’  (2023)  1  Panitera:  Jurnal  Hukum  dan Hukum Islam hlm. 1.
27 Fachrizza  Sidi  Pratama,  ‘Fenomena  Rechtsvacuum  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  51  Tahun  2020  Terkait  Masa  Perpanjang  Paspor  Menjadi  10  Tahun  ( Rechtsvacuum  Phenomenon  in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years ’ (2019) 1 Journal of Law and Border Protection hlm. 55.
28 Muhammad  Helmi,  “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Berdasarkan  Paradigma  Konstruktivisme,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (2020): hlm. 115.

## SIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut :
1. Pada saat ini Indonesia mengalami kekosongan hukum dalam hal kewenangan pemberian putusan penerimaan  permohonan  yang  berkaitan  dengan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif.  Pada awalnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun dengan  adanya Pasal 175 Angka 7  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut dihapuskan sehingga adanya kekosongan hukum dalam hal tersebut;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 ini menguji Pasal 175 Angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang dimana isi Pasal 175 Angka 7 Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  adalah sama) yang berkaitan  dengan  kewenangan  siapa  dalam  pemberian  putusan  penerimaan  permohonan  yang berkaitan  dengan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  tersebut.  Namun,  dengan  adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  belum  juga  ada  kepastian  hukum  dalam  hal  siapa  yang memiliki  kewenangan  dalam  hal  pemberian  putusan  penerimaan  permohonan  yang  berkaitan dengan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  tersebut.  Sehingga  apabila  Pemerintah  masih tidak  memperbolehkan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  memberikan  putusan  penerimaan permohonan  yang  berkaitan  dengan  keputusan  tata  usaha  negara  fiktif  positif  tersebut,  maka pemerintah  harus  membentuk  badan  atau  lembaga  baru  yang  berwenang  dalam  memberikan putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut  serta  apabila  Pemerintah  masih  tidak  mau  membentuk  badan  atau  lembaga  baru  yang berwenang  dalam  pemberian  putusan  penerimaan  permohonan  yang  berkaitan  dengan  keputusan tata  usaha  negara  fiktif  positif  tersebut,  maka  Presiden  harus  mengeluarkan  Peraturan  Presiden yang  mengatur  mengenai  kewenangan  siapa  dalam  pemberian  putusan  penerimaan  permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut sesuai dengan Pasal 175 Angka  7  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif . Syakir Media Press . Syakir Media Press, 2021.
MKRI,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum . Penerbit Qiara Media, 2021.

## Jurnal
Aditya,  Zaka  Firma,  and  Rizkisyabana  Yulistyaputri.  “Romantisme  Sistem  Hukum  Di  Indonesia : Kajian  Atas  Konstribusi  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel.” Jurnal Rechtsvinding 8, No. 1 (2019).
Akbar,  Muhammad  Kamil.  “Peran  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan Yang Baik.” Jurnal Dharmasisya 1, no. 1 (2021).
Andika Risqi Irvansyah. “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang- Undang Cipta Kerja Legal Position Of Fictious Administrative  Approval Since The Enacment Of ‘Cipta Kerja’ Law.” Jurnal APHTN-HAN 1, no. 2 (2022).
Arniti,  Ni  Komang  Ayu,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  and  Luh  Putu  Suryani.  “Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 2 (2019).
Asir,  Sadam,  Moh  Muhibbin,  and  Suratman.  “Konsep  Pembatalan  Norma  Hukum  (Studi Perbandingan  Konsep  Asas  Lex  Posterior  Derogat  Legi  Periori  Dan  Konsep  Nasikh Mansukh).” Jurnal Dinamika 28, no. 15 (2022).

## Fachrizza Sidi Pratama. “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  51  Tahun  2020  Terkait  Masa  Perpanjang  Paspor  Menjadi  10  Tahun  (Rechtsvacuum Phenomenon  in  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  51  of  2020 Related to Passport Re.” Journal of Law and Border Protection 1, no. 1 (2019).
Helmi,  Muhammad.  “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Berdasarkan  Paradigma  Konstruktivisme.”
Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (2020).
Heriyanto, Bambang. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Pakuan Law Review 4, no. 1 (2018).
Iqbal, Firdaus Muhamad. “Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia.” Jurnal Dialektika Hukum 4, no. 2 (2022).
Kodiyat  MS,  Benito  Asdhie,  and  Eza  Ista  Maulida  Sinaga.  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Dalam  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui  Konstitusional  Complaint.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2019).
Linawati,  Angela Nadia, Nabitatus  Sa, and Henny Juliani.  “Kajian  Terhadap  Implementasi Pasal 53 Ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  Serta Implikasi Dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang).” Diponegoro Law Journal 7, no. 3 (2018).
Luh  Putu  Putri  Indah  Pratiwi,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  and  Ni  Putu  Rai  Yuliarti.  “Pengaturan Terhadap  Kedudukan  Anak  Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.” E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 3, no. 1 (2020).
Nasir,  Cholidin.  “Judicial  Review  Di  Amerika  Serikat,  Jerman  Dan  Indonesia.” Jurnal  Hukum Progresif 8, no. 1 (2020).
Noor, Aslan, Romi Galih Prabowo, Engkus  Kusnadi, and Yogi Diansyah. “Pemberian  Izin Berbasis Elektronik (Online  Submite Sistem) Berdasarkan Prinsip  Fiktif Positid Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Unes Law Review 5, no. 4 (2023).
Norra, Azza Azka. “Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan  Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut  Undang-  Undang  Administrasi  Pemerintahan  Conflicting  Norms  Between  Tacit Refusal  And  Tacit  Authorization  And  Its  Contextualization  In  The  Light  Of  Government Administra.” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (2020).
Putra,  Antoni. “Sifat  Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang (Final and Binding Nature of the Constitutional Court’s Decision in Judicial Review).” Jurnal Yudisial 14, no. 3 (2021).
Suryoutomo,  Markus,  and  Mahmuda  Pancawisma  Febriharini.  “Penemuan  Hukum  ( Rechtsvinding ) Hakim  Dalam  Perkara  Perdata  Sebagai  Aspek  Mengisi  Kekosongan  Hukum.” Jurnal  Hukum Dan Dinamika Masyarakat 18, no. 1 (2020). Triartha  Yuliani,  Erlin.  “Perbandingan  Antara  Konsep  Fiktif  Negatif  Dalam  Uu  5  Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” University of Bengkulu Law Journal 5, no. 1 (2020).
Zahro, Nur Eka Fatimatuz, and Achmad Hasan Basri. “Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca  Berlakunya  Pasal  175  Angka  7  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang Penetapan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja.” Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2023).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022