## ANALISIS PROBLEMATIKA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA
TASIKMALAYA:
PENDEKATAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)
Oleh: Irman Firmansyah
(Dosen Program Studi Akuntansi Univeritas Siliwangi)

## Wawan Sukmana
(Dosen Program Studi Akuntansi Univeritas Siliwangi)

## Abstrac
Zakat  is  an  obligation  that  must  be  carried  out  by  muzakki  that  not  only aims to carry out obligations to Almighty but sharp-edged nature of social justice among mankind. Therefore charity must be managed properly by the board amilin especially  by  channeling  zakat  use  specifically  targeted  at  Tasikmalaya  City Baznas charity board.
The study was to examine the affairs of Baznas perzakatan at Tasikmalaya City. Analysis tool used namely Analysis Network Process (ANP) is a qualitative- quantitative  method  using  super  decision  software  .  The  analysis  showed  that there  is  an  internal  problem  which  consists  of  lacking  leadership  and  lacking performance OPZ  performance. The problems consist  of the absence of  external PERDA  about  channeling  zakat  institutions  and  communities  less  know  Baznas. As  for  an  internal  solution  consisting  of  leadership  and  performance maximization  of  transparency  and  distribution,  while  the  external  solution consisted of socialization and support Baznas scholars. Kendall coefficient (  W ) ranged  from  0.970  to  0.9975  means  that  all  respondents  have  the  same  relative answer.
Keywords: ANP, Koefisien Kendall, Zakat,

## Pendahuluan
Zakat  merupakan  kewajiban  yang  dikeluarkan  oleh  muzaki  atau  orang yang  berkewajiban  mengeluarkan  zakat.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  harta  kita terdapat  hak  orang  lain  yang  harus  dikembalikan  kepada  yang  berhak menerimanya  sebagai  wujud  pensucian  harta.  Zakat  merupakan  Ibadah  yang mengandung dua dimensi  yaitu dimensi hablumminalloh atau hubungan manusia dengan  alloh  dan  dimensi  hablumminannas  atau  hubungan  manusia  dengan manusia.
Zakat  juga  berperan  penting  dalam  mewujudkan  terciptanya  keadilan dalam bidang ekonomi di mana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan  dan income untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dalam  rangka menjalankan  roda  kehidupan  dimuka  bumi  ini.  Oleh  karena  diperlukan  lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat  maka  akan  terkumpul  dana  baru (fresh  capital )  yang  bebas  dari  tekanan-
tekanan apapun karena memang bersifat  sukarela dan merupakan hak para kaum miskin (Amma, 2004).
Menurut  Ketua  Baznas  (Didin)  dalam  majalah  Tempo  (12  Juli  2013) mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka ratusan triliun rupiah.  "Potensi  zakat  di  Indonesia  sebesar  Rp  217  triliun  atau  1,8-4,34  persen dari  gross  domestic  product  (GDP).  Namun  kenyataan  zakat  yang  diterima  pada tahun  2012  sebesar  Rp2,3  triliun  sedangkan  pada  tahun  2011  sebesar  Rp1,73 triliun.  Sungguh  sangat  mengecewakan.  Padahal,  secara  matematis,  semestinya minimal  yang kita dapatkan adalah sekitar angka Rp 19,3 trilyun per tahun. Dari data di atas, terlihat bahwa potensi zakat  yang berhasil digali di  Indonesia masih sangat kecil.
Jika  mengambil  kasus  Kota  Tasikmalaya,  kondisi  yang  ada  tidak  jauh berbeda.  Menurut  data  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kota  Tasikmalaya, pada  sepanjang  tahun  2011  penerimaan  dana  zakat  hanya  Rp.  2  Miliar.  Sangat jauh  jika  dibandingkan  dengan  potensi  yang  seharusnya  melebihi  Rp.10  Miliar (bisnis-jabar.com,  Juli  2012).  Sumber  utama  dana  yang  terkumpul  berasal  dari zakat  profesi  PNS  pemerintah  dan  Kemenag.  Sedangkan  untuk  perusahaan,  baru sedikit yang menyalurkan melalui Baznas Kota Tasikmalaya.
Oleh  karena  itu  ini  merupakan  permasalahan  yang  kiranya  penting  untuk diteliti, apa yang menyebabkan penerimaan zakat pada Baznas Kota Tasikmalaya sangat kecil jauh dari potensi yang seharusnya diperoleh.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  hal-hal  yang  menjadi masalah  dalam  pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota  Tasikmalaya,  kemudian untuk  dapat  dipakai  sebagai  landasan  dalam  memberikan  berbagai  alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  masukan-masukan  kepada
stakeholder terkait  seperti  organisasi  pengelola  zakat,  ataupun  bagi  Kementerian Agama  sebagai  wakil  pemerintah  yang  mengurusi  ihwal  zakat  untuk  dapat mengambil policy action yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah  yang ada, dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
Penelitian  ini  menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan  agar  kita  mampu mengidentifikasi  hal-hal  yang  menjadi  problem  dalam  pengelolaan  zakat khususnya  Baznas  Kota  Tasikmalaya,  kemudian  untuk  dapat  dipakai  sebagai landasan  dalam  memberikan  alternatif  pemecahan  dan  strategi  kebijakan  yang tepat.  Sehingga  potensi  zakat  masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  sangat  besar mampu  direalisasikan  untuk  selanjutnya  dioptimalkan  sebagai  instrumen  solusi kemiskinan.

## Kajian Pustaka
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  dalam  Islam,  sehingga  sudah  sangat dikenal  oleh  para  kaum  muslimin.  Zakat  dikeluarkan  hanya  bagi  mereka  yang telah  tercukupi  kebutuhan  pokoknya.  Orang  yang  membayar  zakat  dalam  Islam disebut muzakki ,  dan  orang  yang  berhak  menerimanya  disebut  dengan mustahik. Menurut Yusuf Qardhawi (2007), ditinjau dari segi bahasa, dalam Mu’jam Wasith disebutkan  bahwa  kata zakat merupakan  kata  dasar  ( mashdar ) dari zaka yang berarti  berkah,  tumbuh,  bersih,  dan  baik.  Sesuatu  itu zaka, berarti  tumbuh  dan berkembang, dan seseorang itu zaka , berarti orang itu baik.
Secara  bahasa  ( lughat )  berarti:  tumbuh,  berkembang  dan  berkah  (HR.  At- Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah: 103).  Seorang  yang  membayar  zakat  karena  keimanannya  nicaya  akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman: Artinya : "Pungutlah zakat dari sebagian  kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka....". (QS.  At-Taubah:  103).  Ayat  ini  juga  mengandung  arti lain  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Yusuf  Qardhawi  (2007)  dalam  bukunya Hukum  Zakat  ”.....  ayat  ini  juga  berarti  bahwa  arti  ”tumbuh”  dan  ”Suci”  tidak dipakai  hanya  buat  kekayaan,  tetapi  lebih  dari  itu,  tetapi  juga  buat  jiwa  yang menzakatkannya”.
Sedangkan  menurut  terminologi  syariah  ( istilah  syara' ),  zakat  berarti sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan  Allah  diserahkan  kepada  orang-orang yang berhak dengan mengeluarkan jumlah tertentu tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan  oleh  orang  Islam  dan  diberikan  kepada  golongan  yang  berhak menerimanya -fakir  miskin  dan  sebagainya menurut  yang  telah  ditetapkan  oleh syara (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).
Yusuf  Qardhawi  (2007)  menjelaskan  bahwa  kata  zakat  dalam  bentuk ma’rifah (definisi)  disebut  30  kali  di  dalam  Al-Qur’an.  Semuanya  disebutkan bersamaan  dengan  penyebutan  sholat  dan  hanya  satu  kali  yang  tidak  bersamaan dengan  kata  shalat,  namun  masih  dalam  konteks  yang  sama,  yaitu  firman-Nya; Artinya : ”Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat”, setelah ayat: ”orang- orang yang khusu’ dalam bershalat”. (QS. Al-Mu’minun: 2 dan 4).
Di samping sebagai kewajiban agama, zakat juga merupakan bentuk ibadah yang  memiliki  dua  dimensi  sekaligus.  Yaitu  vertikal  (bentuk  ketaatan  kepada Allah)  dan  horizontal  (sebagai income  transfer bagi  kaum dhu’afa ).  Dalam perekonomian  Islam,  zakat  merupakan  ciri  yang  tidak  terdapat  pada  sistem ekonomi lainnya, karena zakat merupakan aturan yang berasal dari Al-Qur’an dan telah ditetapkan kepada siapa harus didistribusikan. Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan implementasi dari sisi azas keadilan.
Menurut  Rachmawati  (2004),  zakat  memiliki  beberapa  karakteristik  yang membedakannya  dari  jenis  pungutan  lain,  yaitu:  (1)  zakat  merupakan  kewajiban religius  yang  dikenakan  pada  individual  maupun  korporasi  atau  perusahaan. Zakah rate telah ditentukan pada flat  basis. Berkaitan dengan hal  ini zakat  tidak dapat  digunakan  sebagai  alat  politik  layaknya  pajak  di  negara-negara  maju;  (2) pengumpulan  zakat  tidak  begitu  saja  diserahkan  pada  individu,  pemerintah bertanggungjawab  atas  pengumpulannya.  Sehingga  zakat  bukanlah  sedekah ( charity ), dan harus dikelola dengan terorganisir; (3) Zakat dikenakan secara luas terhadap  seluruh  aktivitas  usaha  mulai  dari  peternakan,  pertanian,  aktivitas komersial, pertambangan, hingga aset tidak bergerak. Zakah rate bagi setiap unit usaha berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan dalam proses produksi. Contohnya, 5% untuk produk pertanian dengan sistem irigasi dan 10% untuk tadah hujan; 5% untuk  madu  dari  lebah  bukit  dan  10%  untuk  lebah  peternakan.  Termasuk perbedaan bagi aset diam dan aset yang dipakai usaha, sehingga dalam ekspektasi rasional  memberi  motif  agar  tidak  melakukan  penimbunan;  (4)  Penerima  zakat ( mustahik )  telah  ditentukan  dalam  Al-Quran,  yang  berupa  delapan  golongan.  Ini menegaskan fungsi utama zakat adalah sebagai alat pengentasan kemiskinan, dan merupakan  alasan  rasional  bahwa  zakat  tidak  dapat  digunakan  sebagai  sumber
pendapatan  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara;  (5)  Zakat dikenakan pada individu yang telah terkena nishab (batas) atau minimum wealth . Individu yang berada di atas limit tersebut wajib membayar zakat sedangkan yang berada di bawah limit tidak terkena kewajiban bahkan mereka menjadi penerima ( mustakhik ) zakat.  Ini  merupakan  konsep  awal minimum exemption  limit dari pemikiran  fiskal  modern  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama negative  income taxes.
Berikut  ini  dijelaskan  beberapa  hal  mendasar  tentang  manajemen organisasi  pengelola  zakat.  Kemudian  kita  sebut  dengan  prinsip-prinsip  dasar manajemen  organisasi  pengelola  zakat  (OPZ)  yang  mencakup  tiga  aspek  yakni: (a)  aspek  kelembagaan,  (b)  aspek  sumber  daya  manusia,  dan  (c)  aspek  sistem pengelolaan.
a. Aspek Kelembagaan
Dari  aspek  kelembagaan,  sebuah  OPZ  seharusnya  memperhatikan berbagai faktor berikut: (a) Visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik.  Jangan sampai program yang  dibuat  cenderung  ‘sekedar  bagi-bagi  uang’.  Apalagi  tanpa  disadari  dibuat program  ‘pelestarian  kemiskinan’,  (b)  Kedudukan  dan  Sifat  Lembaga  yang independen,  netral,  tidak  berpolitik  dan  tidak  diskriminasi.  Artinya,  lembaga  ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  donatur,  dan  (c)  Legalitas  dan  Struktur Organisasi.  Khususnya  untuk  LAZ,  badan  hukum  yang  dianjurkan  adalah Yayasan  yang  terdaftar  pada  akta  notaris  dan  pengadilan  negeri.  Struktur organisasi  seramping  mungkin  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan,  sehingga organisasi akan lincah dan efisien.
b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM  merupakan  asset  yang  paling  berharga.  Sehingga  pemilihan  siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Merubah Paradigma Amil Zakat
Begitu  mendengar  pengelolaan  zakat,  sering  yang  tergambar  dalam  benak kita  adalah  pengelolaan  yang  tradisional,  dikerjakan  dengan  waktu  sisa, SDM-nya  paruh  waktu,  pengelolanya  tidak  boleh  digaji,  dan  seterusnya. Sudah  saatnya  kita  merubah  paradigma  dan  cara  berpikir  kita.  Amil  zakat adalah  sebuah  profesi.  Konsekuensinya  dia  harus  professional.  Untuk professional, salah satunya harus bekerja purna waktu (full time). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus  mencari  tambahan  penghasilan,  yang  pada  akhirnya  dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.
(2) Kualifikasi SDM Jika  kita  mengacu  di  jaman  Rasulullah  SAW,  yang  dipilih  dan  diangkat sebagai  amil  zakat  merupakan  orang-orang  pilihan.  Orang  yang  memiliki kualifikasi  tertentu. Secara umum  kualifikasi  yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat.
c. Sistem Pengelolaan
OPZ  harus  memiliki  sistem  pengelolaan  yang  baik.  Unsur-unsur  yang harus diperhatikan adalah: ( a) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas , ( b)  Manajemen  terbuka ,  ( c)  Mempunyai  rencana  kerja  ( activity  plan ) ,  ( d) Memiliki  9  Komite  Penyaluran  ( lending  committee ), ( e)  Memiliki  sistem akuntansi  dan  manajemen  keuangan ,  ( f)  Bersedia  diaudit ,  ( g)  Menjunjung transparansi , dan ( h) Senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus ( continous improvement ).
Terdapat  beberapa  masalah  yang  berhasil  diinventarisir  dari  riset-riset sebelumnya  dalam  hal  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  sehingga  berimplikasi tidak maksimalnya proses pengelolaan, pengumpulan hingga penyaluran zakat. Sudewo  (2004)  umpamanya  memaparkan  hal-hal  yang  secara  umum  menjadi problem dalam pengumpulan zakat yang maksimal yakni: regulasi dan political wiil yang  kurang  mendukung,  ketidakpercayaan  para  muzakki  terhadap lembaga  pengelola  zakat  yang  ada  baik  swasta  maupun  terutama  pemerintah, hingga  masalah  internal  organisasi  pengelola  zakat  sendiri,  seperti  kurang akuntabel, lack of transparency , dan masalah manajerial.

## Metode Penelitian
Dalam metodologi Analytic Network Process (ANP), data yang digunakan merupakan  data  primer  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  ( indepth  interview) dengan  pakar,  praktisi,  dan  regulator,  yang  memiliki  pemahaman  tentang permasalahan  yang  dibahas.  Dilanjutkan  dengan  pengisian  kuesioner  pada pertemuan kedua dengan responden. Data siap olah dalam ANP adalah variabel- variabel  penilaian  responden  terhadap  masalah  yang  menjadi  objek  penelitian dalam skala numerik (Jarkasih, 2008).
Pemilihan  responden  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara purposive sample (sengaja)  dengan  mempertimbangkan  pemahaman  responden  tersebut terhadap  permasalahan  dalam  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  khususnya  di Tasikmalaya.  Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  lima  orang, dengan  pertimbangan  bahwa  mereka  cukup  berkompeten  dalam  mewakili keseluruhan  populasi.  Dalam  analisis  ANP  jumlah  sampel/responden  tidak digunakan  sebagai  patokan  validitas.  Syarat  responden  yang  valid  dalam  ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survei ini adalah para pakar/peneliti ekonomi Islam dan  para  praktisi/profesional  yang  berkecimpung  dalam  masalah  pengelolaan zakat.
Pertanyaan  dalam  kuesioner  ANP  berupa pairwise  comparison (pembandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana di antara  keduanya  yang  lebih  besar  pengaruhnya  (lebih  dominan)  dan  seberapa besar  perbedaannya  dilihat  dari  satu  sisi.  Skala  numerik  1-9  yang  digunakan merupakan terjemahan dari penilaian verbal.
Pengisian  kuesioner  oleh  responden  harus  didampingi  peneliti  untuk manjaga  konsistensi  dari  jawaban  yang  diberikan.  Pada  umumnya,  pertanyaan pada  kuesioner ANP sangat banyak jumlahnya. Sehingga faktor-faktor non teknis dapat menyebabkan tingginya tingkat inkonsistensi.
Tabel 1: Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik
SKALA VERBAL
SKALA NUMERIK
Amat sangat lebih besar pengaruhnya 9 8 Sangat lebih besar pengaruhnya 7 6 Lebih besar pengaruhnya 5 4 Sedikit lebih besar pengaruhnya 3 2 Sama besar pengaruhnya 1 Sumber: Ascarya (2005)
Data  yang didapatkan dari penelitian akan dianalisa dengan metode ANP yang  merupakan  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  berbagai  studi  kualitatif yang  beragam,  seperti  pengambilan  keputusan, forecasting ,  evaluasi, mapping, strategizing, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya. Metodologi ANP memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut:
a. Melakukan strukturisasi pada kompleksitas Dalam  penelitiannya,  Saaty  (2006)  menemukan  adanya  pola-pola  yang  sama dalam  sejumlah  contoh  tentang  bagaimana  manusia  memecahkan  sebuah kompleksitas  dari  masa  ke  masa.  Dimana  kompleksitas  distruktur  secara hierarkis ke dalam cluster- cluster yang homogen dari faktor-faktor.
b. Pengukuran ke dalam skala rasio Metodologi  pengambilan  keputusan  yang  terdahulu  pada  umumnya menggunakan  pengukuran  level  rendah  (pengukuran  ordinal  atau  interval), sedangkan  metodologi  ANP  menggunakan  pengukuran  skala  rasio  yang diyakini  paling  akurat  dalam  mengukur  faktor-faktor  yang  membentuk hierarki. Level pengukuran dari terendah ke tertinggi adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Setiap level pengukuran memiliki semua arti yang dimiliki level  yang lebih rendah  dengan tambahan arti  yang baru. Pengukuran interval tidak  memiliki  arti  rasio,  namun  memiliki  arti  interval,  ordinal,  dan  nominal. Pengukuran  rasio  diperlukan  untuk  mencerminkan  proporsi.  Untuk  menjaga kesederhanaan  metodologi,  Saaty  (2006)  mengusulkan  penggunaan  penilaian rasio dari setiap pasang faktor dalam hierarki untuk mendapatkan (tidak secara langsung memberikan nilai) pengukuran skala rasio. Setiap metodologi dengan struktur hieraki  harus menggunakan prioritas skala rasio  untuk  elemen di atas level  terendah  dari  hierarki.  Hal  ini  penting  karena  prioritas  (atau  bobot)  dari elemen di level manapun dari hierarki ditentukan dengan mengalikan prioritas dari  elemen  pada  level  dengan  prioritas  dari  elemen  induknya.  Karena  hasil perkalian  dari  dua  pengukuran  level  interval  secara  matematis  tidak  memiliki arti, skala rasio diperlukan untuk perkalian ini. ANP menggunakan skala rasio pada  semua  level  terendah  dari  hierarki/jaringan,  termasuk  level  terendah (alternatif dalam model pilihan). Skala  rasio ini menjadi semakin penting jika prioritas  tidak  hanya  digunakan  untuk  aplikasi  pilihan,  namun  untuk  aplikasi- aplikasi lain, seperti untuk aplikasi alokasi sumber daya.
c.  Sintesis
Sintesis  merupakan  kebalikan  dari  analisis.  Kalau  analisis  berarti  mengurai entitas material atau abstrak ke dalam elemen-elemennya, maka sintesis berarti menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan. Karena kompleksitas, situasi
keputusan penting, atau prakiraan, atau alokasi sumber daya, sering melibatkan terlalu  banyak  dimensi  bagi  manusia  untuk  dapat  melakukan  sintesis  secara intuitif,  kita  memerlukan  suatu  cara  untuk  melakukan  sintesis  dari  banyak dimensi. Meskipun ANP memfasilitasi analisis, fungsi  yang lebih penting lagi dalam  ANP  adalah  kemampuannya  untuk  membantu  kita  dalam  melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan.

## Hasil dan Pembahasan
Atas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  diketahui  terdapat beberapa masalah  yang  ada pada BAZNAS Kota Tasikmalaya  yang penulis bagi menjadi dua kategori yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Berikut adalah masalah  yang  terjadi  yang  menimbulkan  problematika  zakat  pada  Baznas  Kota Tasikmalaya:
1. Masalah Internal Di  antara  masalah  internal  yang  ada  yaitu:  1)  masih  kurangnya profesionalisme  para  pegawai  Baznas.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya pelatihan  khusus  yang  dilakukan  oleh  para  pegawai,  pelatihan  hanya dilakukan  sesekali  sehingga  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai mengandalkan  kreativitas  sendiri,  berfikir  dan  berjalan  tanpa  adanya  suatu standar  pekerjaan  sebagai  seorang  amilin  (SOP);  2)  masalah  pendistribusian zakat  yang  dirasa  sulit  untuk  tepat  sasaran  ditambah  dengan  transparansi  ke masyarakat  yang  masih  kurang  sehingga  masyarakat  masih  menganggap Baznas  adalah  organisasi  yang  jauh  dari  keinginan  masyarakat  terutama muzakki;  3)  minimnya  kinerja  OPZ  yang  tentunya  belum  dapat  membantu baik  penerimaan  maupun  penyaluran  zakat;  4)  masih  kurangnya  tunjangan para  pegawai  maupun  struktural,  bahkan  biaya  operasional  untuk  melakukan tugas. Tunjangan pegawai seharusnya ikut diprioritaskan karena akan memacu pekerjaan;  dan  5)  peran  serta  pimpinan  yang  masih  belum  maksimal  dalam menjalankan  operasional  Baznas.  Hal  ini  membuat  pegawai  lambat  bergerak (aksi) karena menunggu keputusan pimpinan.
2. Masalah Eksternal Beberapa  masalah  ekternal  yaitu:  1)  kepercayaan  masyarakat  (muzakki) terhadap  Baznas  Kota  Tasikmalaya  masih  kurang.  Sehingga  muzakki  lebih memilih  untuk  menyalurkan  zakatnya  langsung  oleh  diri  sendiri;  2)  masih kurangnya  peran  serta  ulama  dalam  memberikan  dukungan  kepada  muzakki untuk  menyalurkan  zakatnya  ke  lembaga  terutama  ke  Baznas  Kota Tasikmalaya;  3)  secara  keseluruhan  mayoritas  masyarakat  masih  belum mengenal  Baznas  secara  lebih  dekat  sehingga  belum  mengetahui  peran sertanya  dalam  membantu  menyalurkan  zakat;  4)  belum  adanya  Perda  yang mengatur  bahwa  zakat  harus  disalurkan  melalui  lembaga  khusunya  Baznas Kota  Tasikmalaya;  dan  5)  kesadaran  masyarakat  masih  kurang  dalam mengeluarkan zakatnya.
Dari  permasalahan  di  atas,  maka  penulis  pun  menawarkan  solusi  yang terbaik  untuk  mengatasi  problematika  zakat  yang  ada  pada  BAZNAZ  Kota Tasikmalaya atas hasil indepth interview para pakar di Kota Tasikmalaya. Solusi yang  ditawarkan  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu  solusi  internal  dan  solusi eksternal.  Berikut adalah solusi yang ditawarkan:
1. Solusi Internal
Terdapat  lima  solusi  internal  yaitu:  1)  mengadakan  pelatihan  pengurus terutama  teknis  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  SOP  yang  seharusnya;  2) meningkatkan kualitas distribusi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap  lembaga  Baznas  serta  transparansi  dalam  melaporkan  hasil penyaluran kepada mustahik; 3) memaksimalkan kinerja organisasi perangkat zakat  (OPZ)  yang  selama  ini  terkesan  kurang  berperan  maksimal  dalam membantu  Baznas;  4)  memberi  tambahan  tunjangan  yang  sesuai  dengan tingkat  pekerjaan  disertai  dengan  target  pekerjaan  yang  ditetapkan  oleh manajemen  Baznas  agar  memiliki  tanggungjawab  atas  pekerjaannya;  dan  5) meningkatkan  kinerja  pimpinan  guna  memaksimalkan  kinerja  organisasi lembaga Baznas.
2. Solusi Eksternal Ada  tiga  solusi  eksternal  yaitu:  1)  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  keberadaan  Baznas  Kota  Tasikmalaya  sehingga  masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola (penyalur) zakat ini; 2) dibutuhkan dukungan/peran serta ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat sasaran; dan 3) harus ada Perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga Baznas Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan  permasalahan  dan  solusi  yang  ditawarkan  di  atas,  maka dibentuklan  jaringan  (Model)  ANP  guna  menganalisis  hasil  penelitian  sehingga dibentuk  kuesioner  sesuai  masalah  dan  solusi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Berikut adalah model penelitiannya:

## ANALISIS PROBLEMATIKA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA TASIKMALAYA
Masalah Distribusi Kepercayaan masy. terhadap BAZ
Masalah

## Gambar 1: Jaringan ANP
Atas  hasil  analisis  menggunakan  software  super  decision  berdasarkan konsensus  dari  para  responden  yaitu  pakar  zakat  dan  orang  yang  paling mengetahui  kondisi  Baznas  Kota  Tasikmalaya  baik  dari  kalangan  akademisi, pemerintah  maupun  pengurus,  maka  diketahui  masalah  yang  paling  besar  di internal  lembaga  yaitu  minimnya  kinerja  pimpinan.  Pimpinan  lembaga  saat  ini kurang  berperan  aktif  dan  power  full  dalam  menjalankan  roda  operasi  lembaga sehingga  segala  kebijakan  menjadi  lambat  untuk  dikerjakan.  Sedangkan  masalah yang kedua yaitu minimnya kinerja OPZ, terkesan OPZ tidak bekerja karena tidak ada rangsangan dari yang memberi tugas terutama rangsangan sisi finansial, serta yang ketiga yaitu masalah distribusi dan transparansi. Masalah ini menjadi sorotan muzakki  karena kepercayaan pengelolaan zakat  terhadap lembaga  adalah  apakah zakat disampaikan kepada pihak yang benar-benar tepat sasaran, serta bagaimana laporan tanggungjawab atas kegiatannya kepada muzakki.
Nilai rater agreement yaitu sebesar W=0,99 atau 99% yang menunjukkan kesepakatan  yang  tinggi  di  antara  responden  dalam  menjawab  masalah.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.
Gambar 2: Prioritas Masalah Internal
Prioritas  selanjutnya  yaitu  dari  sisi  masalah  eksternal  lembaga.  Tabel  3 menunjukkan  priositas  masalah  eksternal  dan  terlihat  ada  3  masalah  yang pengaruhnya  hampir  sama.  Namun  dari  masalah  tersebut,  bahwa  masalah  utama dari  sisi  eksternal  yaitu  tidak  adanya  Perda  yang  mengatur  penyaluran  zakat melalui  lembaga  Baznas  Kota  Tasikmalaya,  dan  masalah  yang  kedua  yaitu masyarakat  yang  kurang  mengenal  Baznas  dalam  artian  keberadaan  dan  fungsi Baznas  masih  belum  diketahui  oleh  banyak  orang  khususnya  muzakki.  Adapun nilai rater agreement aspek masalah eksternal yaitu sebesar W=0,989 atau 98,9%. Nilai  ini  hampir  sama  dengan  aspek  masalah  internal  yang  menunjukkan kesamaan jawaban di antara masing-masing responden.
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Masalah Internal 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Masalah Eksternal W=0,99

## Gambar 3: Prioritas Masalah Eksternal
Gambar 4: Prioritas Masalah
Dari  kedua  aspek  masalah  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  kita lihat  pada  gambar  4  menunjukkan  bahwa  aspek  masalah  eksternal  ternyata  lebih besar  pengaruhnya  terhadap  problem  zakat  pada  Baznas  Kota  Tasikmalaya mengingat pihak eksternal terdiri dari muzakki  yang akan menyalurkan zakatnya ke lembaga. Namun demikian masalah eksternal belum tentu dapat diatasi dengan solusi  eksternal  pula  hal  ini  karena  pihak  pengelola  lembaga  lah  yang  sangat berperan  aktif  dalam  mengelola  lembaga  itu  sendiri  guna  memberikan kepercayaan kepada masayarakat.
Untuk  melihat  pengaruh  tertinggi  dalam cluster masalah  secara keseluruhan, maka dapat dilihat pada gambar 5.

## Gambar 5: Prioritas Masalah Keseluruhan
Dari  gambar  di  atas  dapat  kita  lihat  ternyata  minimnya  kinerja  pimpinan serta tidak adanya Perda tentang bayar zakat ke lembaga menjadi masalah utama
0,260 0,265 0,270 0,275 0,280 masalah internal masalah eksternal Prioritas Masalah - 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 Masalah Keseluruhan W=0,9975
yang  sama  pengaruhnya  terhadap  problem  zakat  pada  lembaga  Baznas  Kota Tasikmalaya  saat  ini.  Nilai rater  agreement sebesar  W=0,9975  menunjukkan semua jawaban dari responden sangat homogen.
Setelah  diketahui  masalah  yang  ada,  maka  langkah  selanjutnya  yaitu membuat  solusi  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Aspek  solusi  dibagi menjadi dua yaitu solusi internal dan solusi eksternal.
Hasil  kuesioner  responden  yang  dianalisis  menggunakan  software  super decision dapat dilihat pada gambar 6.

## Gambar 6. Prioritas Solusi Internal
Berdasarkan  gambar  6  di  atas,  ada  dua  solusi  internal  yang  paling  tinggi yaitu maksimalisasi kinerja pimpinan, hal ini menunjukkan bahwa jika pimpinan dapat  lebih fokus terhadap pekerjaannya maka  masalah internal  cenderung dapat teratasi  mengingat  saat  ini  para  pekerja  (staf)  cenderung  menunggu  keputusan atau  kebijakan  pimpinan  dalam  melakukan  aksi.  Sedangkan  solusi  yang  kedua yaitu  masalah  transparansi  dan  distribusi.  Masalah  transparansi  yang  sudah dilakukan  mungkin  belum  maksimal  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sehingga Baznas  harus  lebih  meningkatkan  lagi  transparansi  laporan  keuangan  dan distribusi  yang  diketahui  oleh  masyarakat  agar  masyarakat  lebih  mempercayai penyaluran  zakat  melalui  lembaga.  Nilai rater  agreement prioritas  aspek  solusi internal sebesar W=0,989 sehingga koefisien  yang sangat besar ini menunjukkan kesamaan jawaban dari tiap responden.
Selanjutnya priositas aspek solusi eksternal yang ditunjukkan pada gambar 7. Dari tiga solusi yang ditawarkan, ternyata solusi yang paling tinggi yaitu harus meningkatkan  lagi  sosialisasi  Baznas  ke  masyarakat.  Ini  membuktikan  bahwa sosialisasi  yang  telah  dilakukan  saat  ini  cendeung  masih  sangat  kurang  karena sosialisasi hanya melalui media cetak tidak menunjukkan kedekatan dengan para muzakki,  sehingga  dapat  dilakukan  salah  satunya  dengan  pendekatan  ke masyarakat.  Kemudian  solusi  kedua  yaitu  dukungan  ulama  kepada  masyarakat mengenai  pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga khususnya  Baznas  yang merupakan  lembaga  di  bawah  pemerintah.  Kepentingan  tersebut  dikarenakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki harus tepat sasaran guna kemajuan bersama. Nilai rater agreement aspek solusi eksternal sebesar W=0,97. Sehingga koefisien yang sangat besar ini menunjukkan kesepakatan di antara responden.
0 0,1 0,2 0,3 Solusi Internal

## Gambar 7. Prioritas Solusi Eksternal
Dari solusi-solusi  yang ditawarkan di atas yang terdiri dari solusi internal dan  solusi  eksternal  maka  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  prioritas  solusi internal  menunjukkan  solusi  yang  paling  tinggi  atau  paling  utama  pengaruhnya dalam menyelesaikan masalah yang ada di Baznas Kota Tasikmalaya baru diikuti dengan solusi  eksternal.  Hasil dapat  dilihat pada  gambar 8 bahwa solusi  internal menunjukkan  grafik  lebih  tinggi.  Ini    menunjukkan  bahwa  penyelesaian  atas masalah  internal  harus  didahulukan  mengingat  pengelolaan  lembaga  yang  baik akan  menunjukkan  nilai  yang  baik  pula  dari  pandangan  masyarakat  khususnya muzakki.

## Gambar 8. Prioritas Solusi
Untuk    mengetahui  solusi  yang  paling  tinggi  di  antara  semua  solusi  baik internal  maupun  eksternal  dapat  dilihat  pada  gambar  9.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  dari  keseluruhan  solusi  yang  ada,  sosialisasi  Baznas  adalah solusi  yang  paling  tinggi  pengaruhnya  terhadap  problem  Baznas  Kota Tasikmalaya yang selanjutnya diikuti dengan maksimalisasi kinerja pimpinan dan transparansi  dan  distribusi.  Koefisien  Kendal  sebesar  W=0,996  sehingga menunjukan  kesamaan/kesepakatan  jawaban  di  antara  para  responden.  Adapun hasil analisis dapat dilihat pada gambar 9.
0 0,1 0,2 0,3 0,4 1.Adanya Perda ttg bayar zakat ke lembaga 2.Dukungan ulama 3.Sosialisasi BAZ Solusi Eksternal - 0,100 0,200 0,300 solusi internal solusi eksternal Prioritas Solusi

## Gambar 9. Prioritas Solusi Keseluruhan

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  masalah  penyebab  terjadinya problematika  zakat  pada  Baznas  Kota  Tasikmalaya  dibagi  dua  yaitu  masalah internal  dan  masalah  eksternal.  Masalah  tertinggi  pada cluster internal  yaitu minimnya  kinerja  pimpinan  yang  diikuti  dengan  minimnya  kinerja  OPZ. Sedangkan  masalah  eksternal  tertinggi  yaitu  tidak  adanya  Perda  mengenai penyaluran  zakat  ke  lembaga  yang  diikuti  dengan  kurang  mengenalnya masyarakat terhadap Baznas.
Sedangkan  solusi  untuk  menyelesaikan  problematika  zakat  pada  Baznas Kota  Tasikmalaya  terdiri  dari  solusi  internal  dan  solusi  eksternal.  Adapun  solusi internal  yang  paling  berpengaruh  yaitu  maksimalisasi  kinerja  pimpinan dilanjutkan dengan transparansi dan distribusi. Sedangkan  solusi  eksternal terdiri dari  sosialisasi  Baznas  dan  dukungan  ulama.  Koefisien  kendal  antara  para responden sekitar 0,970 – 0,9975 yaitu nilai yang menandakan kesamaan di antara jawaban para responden.

## Saran
Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan di antaranya:
1. Atas  hasil  penelitian  ini,  diharapkan  menjadi  bahan  pengambilan  kebijakan pengembangan  zakat  khususnya  di  Kota  Tasikmalaya,  baik  bagi  pemerintah sebagai  pemilik  regulasi  di  Indonesia  maupun  bagi  pihak  lembaga  dan  pihak lainnya
2. Pengembangan penelitian dapat dilakukan pada lingkup objek yang lebih luas bukan pada objek lembaga zakat daerah guna menjeneralisir hasil penelitian

## Daftar Pustaka
Abidin,  Hamid  (Ed),  2004, Reinterpretasi  Pendayagunaan  ZIS,  Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah , Jakarta: Piramedia. Amma,  Faris,  dkk,  2004,  ”Zakat  Pilar  Islamisasi  Ekonomi  di  Indonesia”, Makalah.
Ascarya,  2005, Analytic  Network  Process  (ANP):  Pendekatan  Baru  Studi Kualitatif, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Dalimunthe, Ritha F., 2007, ”Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen”, Makalah.
- 0,020 0,040 0,060 0,080 Solusi Keseluruhan W=0,996
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta
Hafidhuddin,  Didin,  2006,  ”Zakat  sebagai  Tiang  Utama  Ekonomi  Syariah”, Makalah  pada  Seminar  Bulanan  Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES), Jakarta, Aula Bank Mandiri Tower, 20 Nopember 2006.
Jarkasih,  Muhamad,  2008,  ”Analisis  Masalah  dalam  Pengembangan  Sukuk Korporasi di Indonesia dengan Metode Analytic Network Process (ANP)”, Skripsi  pada  Sekolah  Tinggi  Ekonomi  Islam  (STEI)  Tazkia,  tidak diterbitkan.
Prianita,  Anita,  2005,  ”Peran  Lembaga  Zakat  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Umat”,  Makalah  pada  Lomba  Karya  Tulis  Ekonomi  Islam  (LKTEI), Temilnas IV FoSSEI 2005, Mataram.
Rachmawati, Erna (2004), Analisis Fiskal dan Performa Zakat di Indonesia. Paper Saaty,  Thomas  L.  dan  Vargas,  L.G.  2006. Decision  Making  with  the  Analytic Network Process. Springer. USA Sudewo, Eri, 2004, Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar, Jakarta: Spora Internusa Prima.
Suharto, Edi, 2008, ”Islam dan Negara Kesejahteraan”, Makalah pada Perkaderan Darul Arqam Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),
Jakarta 18 Januari 2008.
Yusuf Qardhawi. 2007. Hukum Zakat . Pustaka Litera Antar Nusa. Jakarta