## NAFKAH WAJIB MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID ASY SYARI’AH
Husni Fuaddi
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru husni.fuaddi86@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the thoughts of Yusuf al-Qaradhawi about the  necessity  of  living for  a  husband  to  his  wife  and career  career  as  well  as  to analyze  the  review  of  maqasyid  ash-sharia  on  obligatory  subsistence.  This research  is  a  literature  study.  The  primary  source  in  this  research  is  Yusuf  al- Qaradhawi's book entitled Min Hadyil Islam Fatawa Mu’ashirah. The secondary data  are  materials  related  to  research  targets  and  books  relating  to  living.  The results  of  the  study  are  that  according  to  Yusuf  al-Qaradhawi  regarding  the livelihoods  and  demands  of  life  that  are  obligatory  syara  'for  wives  that  is sufficient  levels  according  to  the  methods  that  ma'ruf.  What  is  meant  by  ma'ruf (proper)  is  adequate  size.  Regarding  the  mandatory  livelihood  for  a  husband towards  a  career  wife is  if  the  wife  works  with  the  husband's  permission,  this  is more  related  to  the  habits  and  agreements  between  the  husband  and  wife. Regarding  the  concept  of  basic  needs  that  must  be  a  priority  in  the implementation  of  obligatory  livelihoods  are  all  the  minimum  basic  needs  that must  exist  and  are  needed  to  maintain  the  safety  of  religion,  soul,  physical strength,  intellect  and  human  property,  so  that  each  individual  can  carry  out obligations towards himself, family, society , social and security systems
Keywords : Livelihood, Career, Maqasyid, Asy-Syariah.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pemikiran  Yusuf  al- Qaradhawi tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri dan istri yang berkarir serta untuk menganalisis tinjauan maqasyid asy-syariah terhadap nafkah wajib. Penelitian ini bersifat penelitian studi kepustakaan, Sumber primer dalam penelitian ini  adalah  kitab  Yusuf  al-Qaradhawi  yang  berjudul  Min  Hadyil  Islam Fatawa  Mu’ashirah.  Adapun  data  sekunder  yaitu  materi-materi  yang  berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan mengenai nafkah. Hasil penelitian  yaitu  bahwasanya  menurut  Yusuf  al-Qaradhawi  mengenai  nafkah  dan tuntutan  hidup  yang  diwajibkan  syara’  untuk  istri  yaitu  dengan  kadar  yang mencukupinya menurut cara yang  ma’ruf.  Yang dimaksud dengan ma’ruf (patut) itu  ialah  ukuran  yang  mencukupi.  Mengenai  nafkah  wajib  bagi  seorang  suami terhadap  istri  yang  berkarir  adalah  jika  istri  bekerja  atas  izin  suami,  ini  lebih terkait  dengan  kebiasaan  dan  kesepakatan  antara  suami  istri.  Mengenai  konsep kebutuhan  dasar  yang  harus  menjadi  prioritas  dalam  pelaksanaan  nafkah  wajib adalah  segala  kebutuhan  dasar  minimal  yang  harus  ada  dan  diperlukan  untuk menjaga  keselamatan  agama,  jiwa,  kekuatan  jasmani,  akal  dan  harta  manusia,
agar  setiap  individu  dapat  melaksanakan  kewajiban  terhadap  diri  sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan
Kata Kunci : Nafkah, Karir,  Maqasyid, Asy-Syariah.

## PENDAHULUAN
Islam  sangat  memperhatikan  perlindungan  untuk  tiap  individu,  yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral.  Islam  menjaga  kehidupan  tiap  individu,  menjaga  semua  yang  menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan menjaga  kehormatan,  yaitu  nasab,  tempat  tumbuh,  serta  silsilah  keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya. 1
Tujuan  hukum  Islam  dapat  dilihat  dari  dua  segi  yakni  (1)  segi „Pembuatan  Hukum  Islam‟  yaitu  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  (2)  segi  manusia yang  menjadi  pelaku  dan  pelaksana  hukum  Islam  itu.  Kalau  dilihat  dari  (1) Pembuat  Hukum  Islam,  tujuan  hukum  Islam  itu  adalah;  Pertama,  untuk memenuhi  keperluan  hidup  manusia  yang  bersifat  primer,  sekunder,  tertier, yang  dalam  kepustakaan  hukum  Islam    masing-masing  disebut  dengan  istilah daruriyyat , hajiyyat dan tahsiniyyat . 2
Syari‟at  mewajibkan  suami  untuk  menafkahi  isterinya,  karena  dengan adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah  itu  seorang  isteri  menjadi  terikat  semat- amata  kepada  suaminya,  dan  tertahan  sebagai  miliknya.  Karena  itu  ia  berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya,  mengatur  rumah  tangganya,  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya.  Sebaliknya  bagi  suami  berkewajiban  memenuhi  kebutuhannya,  dan memberi  belanja  kepadanya,  selama  ikatan  suami  isteri  masih  berjalan,  dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan
1 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah , Terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2013), hal. xi.
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2013), hal. 61.
belanja. 3 Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.
Perkawinan  sebagai  perbuatan  hukum  antara  suami  dan  isteri,  bukan saja  bermakna  untuk  merealisasikan  ibadah  kepada-Nya,  tetapi  sekaligus menimbulkan  akibat  hukum  keperdataan  di  antara  keduanya.  Karena  tujuan perkawinan  yang  begitu  mulia,  yaitu  membina  keluarga  bahagia,  kekal,  dan abadi  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  perlu  diatur  hak  dan kewajiban  masing-masing  suami  dan  isteri.  Apabila  hak  dan  kewajiban masing-masing  suami  dan  isteri  terpenuhi,  maka  dambaan  suami  isteri  dalam bahtera  rumah  tangganya  akan  dapat  terwujud,  didasari  rasa  cinta  dan  kasih sayang. 4 Allah menegaskan dalam QS. An-Nisa: 19.
                                                                                                                                                                                                    
                                                                            
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil  kembali  sebagian  dari  apa  yang  telah  kamu  berikan  kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan pergaulilah mereka  secara  patut.  Kemudian  bila  kamu  tidak  menyukai  mereka,  karena mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu,  padahal  Allah  menjadikan  padanya kebaikan yang banyak” . (Qs. An-Nisa: 19). 5
Ayat  tersebut  merupakan  petunjuk  yang  bersifat  umum  dalam pergaulan  antara  suami  dan  isteri,  agar  mereka  dapat  bergaul  secara makruf (baik).  Pergaulan  tersebut  bukan  saja  meliputi  aspek  fisik,  tetapi  juga  aspek psikis  atau  perasaan,  dan  juga  aspek  ekonomi  yang  menjadi  penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20
3 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hal. 229.
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 181.
5 Departemaen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah , (Jakarta: Al Huda,  2005), hal. 81.
yang mengatur tentang etika dalam memberi atau menarik kembali pemberian suami kepada isteri. Allah berfirman dalam al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 20:
                                                                                
                                                                 
“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara  mereka  harta  yang  banyak, maka  janganlah  kamu  mengambil  kembali  dari  padanya  barang  sedikit  pun. Apakah  kamu  akan  mengambilnya  kembali  dengan  jalan  tuduhan  yang  dusta dan dengan dosa yang nyata?” (Q.S. an-Nisa: 20) 6
Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah,  baik  minimal  atau  maksimal,  yang  wajib  diberikan  suami  kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq: 6-7 dijelaskan:
                                                                                       
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                            
                                                         
“Tempatkanlah  mereka  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan  mereka.  Dan  jika  mereka  itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka menyusukan  mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan musyawarahkanlah  di  antara  kamu  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang  mampum  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.  Dan  orang  yang disempitkan  rezkinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan  memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. al-Thalaq: 6-7) 7
6 Departemaen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah … hal. 82.
7 Departemaen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah … hal. 560.
Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai  pula  dengan  penghasilan  suami.  Karena  itu  jumlah  nafkah  yang diberikan  hendaklah  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  memberatkan  suami, apalagi  menimbulkan  mudarat  baginya,  bahkan  ada  yang  berpendapat  bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri. 8 Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya.
Menurut  Yusuf  al-Qaradhawi  bahwa  seorang  suami  dalam  memberi nafkah  kepada  istri  tidak  boleh  menentukan  berdasarkan  satu  kriteria  atau ukuran  tertentu.  Menentukan  nafkah  wajib  kepada  istri  dengan  satu  kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut.  Perbedaan  Yusuf  al-Qaradhawi  dengan  ulama  lain  dalam  menentukan nafkah wajib menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Apa yang melatar belakangi Yusuf al-Qaradhawi berpendapat seperti itu.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang  Nafkah  Wajib  Menurut Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari‟ah.

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah;
1. Untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah wajib .
2. Untuk  menganalisis  pemikiran  pemikiran  Yusuf  al-Qaradhawi  tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir.
3. Untuk menganalisis Tinjauan maqasyid asy-syariah terhadap nafkah wajib.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  bersifat  penelitian  studi  kepustakaan,  penelitian kepustakaan  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi    dengan
8 Zakiah  Daradjat, Ilmu  Fiqih, jilid  II,  (Yogyakarta:  PT.Dana  Bhakti  Waqaf,  1995),  hal. 145.
bantuan  macam-macam  material  yang  terdapat  di  ruang perpustakaan, misalnya  berupa:  buku-buku,  majalah,  naskah-naskah,  catatan,  kisah  sejarah, dokumen    dan  lain-lain.  Pada  hakekatnya,  data  yang  diperoleh  dengan  jalan penelitian  perpustakaan  tersebut  dijadikan  fondasi  dasar  dan  alat  utama  bagi praktek  penelitian  ditengah  lapangan.  Sumber  primer  dalam  penelitian  ini adalah  kitab  Yusuf  al-Qaradhawi  yang  berjudul Min  Hadyil  Islam  Fatawa Mu’ashirah . Adapun Data Sekunder yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan mengenai nafkah.

## KERANGKA TEORI
1. Defenisi Nafkah.
Nafkah  merupakan  kewajiban  suami  terhadap  istrinya  dalam  bentuk materi,  karena  kata nafaqah itu  sendiri  berkonotasi  materi.  Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk  dalam  artian nafaqah ,  meskipun  dilakukan  suami  terhadap  istrinya. Kata  yang  selama  ini  digunakan  secara  tidak  tepat  untuk  maksud  ini  adalah nafkah  batin  sedangkan  dalam  bentuk  materi  disebut  nafkah  lahir  atau  batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. 9
Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata anfaqa - yunfiqu - infaqan (
قفنا - قفني - اقافنا ) 10 .  Dalam  kamus  Arab-Indonesia, secara  etimologi  kata  nafkah  diartikan  dengan  “pembelanjaan 11 .  Dalam  tata bahasa  Indonesia  kata  nafkah  secara  resmi  sudah  dipakai  dengan  arti pengeluaran. 12
Secara  terminologi,  nafkah  itu  adalah  sesuatu  kewajiban  yang  wajib diberikan  berupa  harta  untuk  mematuhi  agar  dapat  bertahan  hidup.  Dari
9 Amir  Syarifuddi, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawin, Jakarta : Kencana, 2014), hal. 165.
10 Al-  Munjid  fi  Al-Lughat  wa  Al-i`lam ,  (Beirut:al-Maktabah  al  –  Syirkiyah  ,  1986),  hal. 828.
11 Ahmad  Warson  Munawir, Kamus  Al  Munawwir ,  (Yogyakarta:  Pondok  Pesantren  al  – Munawwir, 1984), hal. 1548.
12 Diknas, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta,  Balai  Pustaka,  2002),  Edisi  ketiga, hal. 770.
pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan. 13
Para  ulama  memberikan  satu  batasan  tentang  makna  nafkah. Diantaranya  sebagaimana  disebutkan  dalam Mu’jamul  Wasith ,  yaitu  apa-apa yang  dikeluarkan  oleh  seorang  suami  untuk  keluarganya  berupa  makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya. 14
2. Nafkah Yang Harus Diberikan Kepada Isteri
Syafi‟i  mengatakan,  “Yang  dimaksud  dengan  nafkah  disini  ada  dua macam,  yaitu:  nafkah  orang  yang  dalam  keadaan  miskin  dan  nafkah  orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud  makanan  pokok  yang  berlaku  di  negeri  tempat  ia  hidup  kepada isterinya dan  pembantunya.  Dan  cukup  pada  setiap  pekannya  memberikan  satu  rithal daging.  Selain  itu,  ia  juga  berkewajiban  memberikan  pakaian  yang  layak  dan wajar di lingkungan.
Dan  jika  suaminya  itu  seorang  yang  berada,  maka  ia  berkewajiban memberi  isterinya  dua  mud.  Juga  lauk  dan  daging  yang  jumlahnya  dua  kali lipat  yang  diberikan  oleh  suami  yang  hidup  miskin.  Dia  juga  harus  memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu seperempat mud. 15
3. Wanita Karir
a. Defenisi Wanita Karir
Menurut A. Hafidz Anshary A. Z, wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita  pada  zaman  Siti  Nurbaya  yang  hanya  mendekam  di  dalam  rumah merenungi  nasib,  terkungkung  oleh  tembok,  pagar  adat  dan  tradisi.  Dan
13 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, hal. 75.
14 Lisanul „Arab, 3/693
15 Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqhul  Usratil  Muslimah ,  Terj.  M.  Abdul  Ghoaffar,  Cet.  IV (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 384.
wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah. 16
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian wanita karir, berikut ciri-ciri dari wanita karir:
1) Wanita  yang  aktif  melakukan  kegiatan-kegiatan  untuk  mencapai  suatu kemajuan.
2) Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  itu  merupakan  kegiatan  professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainya.
3) Bidang  pekerjaan  yang  ditekuni  oleh  wanita  karir  adalah  bidang pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keahliannya  dan  dapat  mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain. 17
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  wanita  karir  adalah: wanita  yang  berkutat  dalam  suatu  bidang  tertentu  sesuai  dengan  keahlian yang  dimilikinya  sebagai  usaha  aktualisasi  diri  untuk  memperoleh  jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum.
4. Maqasyid Asy Syari’ah
a. Pengertian Maqashid Asy Syari’ah
Menurut  Satria Effendi  M.  Zein, maqasid  al-syari’ah adalah  tujuan Allah  dan  Rasul-Nya  dalam  merumuskan  hukum-hukum  Islam.  Tujuan  itu dapat  ditelusuri  dalam  ayat-ayat  al-Qur‟an  dan  hadis  sebagai  alasan  logis bagi  rumusan  suatu  hukum  yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan manusia. 18 Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat- ayat  al-Qur‟an  dan  hadis,  bahwa  hukum-hukum  disyariatkan  Allah  untuk
16 A.  Hafiz  Anshary  A,  Z  dan  Huzaimah  T,  Yanggo  (ed ),  Ihdad  Wanita  Karir  dalam Problematika Hukum Islam  Kontemporer  (II), (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III,  hal. 11- 12.
17 Ibid ., hal. 21-22
18 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hal. 233.
mewujudkan  kemaslahatan  umat  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. 19
Dr.  Wahbah  Zuhaily  menyebutkan Maqashid  syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara‟ dalam semua atau  sebagian  besar  kasus  hukumnya.  Atau  ia  adalah  tujuan  dari  syari‟at, atau  rahasia  di  balik  pencanangan  tiap-tiap  hukum  oleh Syar’i (pemegang otoritas syari‟at, Allah dan Rasul-Nya). 20
b. Tingkatan Maslahah
1) Dharuriyat,  yaitu  memelihara  kebutuhan  yang  bersifat  esensial  bagi kehidupan  manusia.  Kebutuhan  yang  esensial  itu  adalah  memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta,  dengan  batas  jangan  sampai terancam. 21 Apabila  yang  dharuriyah  tidak  tercapai,  maka  kehidupan manusia  akan  mengalami  keguncangan, 22 dan  juga  akan  berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu. 23
2) Hajiyat,  yaitu  kebutuhan  yang  tidak  bersifat  esensial,  melainkan termasuk  kebutuhan  yang  dapat  menghindarkan  manusia  dari  kesulitan dalam  hidupnya.  Tidak  terpeliharanya  kelompok  ini  tidak  akan mengancam  eksistensi  kelima  pokok  di  atas,  tetapi  akan  menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhshah. 24
Jika  yang  hajiyat  tidak  terlaksana,  maka  kehidupan  ini  akan  menjadi sesuatu yang menyulitkan. 25
3) Tahsiniyat,  yaitu  kebutuhan  yang  menunjang  peningkatan  martabat seseorang  dalam  masyarakat  dan  di  hadapan  Tuhan-Nya,  sesuai  dengan
19 Abu  Ishaq  al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Syari’ah, Jilid  I  (Cet.  III;  Bayrut:  Dar Kutub al-„Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hal. 195.
20 Wahbah Al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islam , (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), Juz II hal. 1045.
21 Mardani, Ushul Fiqh , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 337
22 Djazuli, Fiqh  Siyasah;  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu Syariah , (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 257.
23 Mardani, Ushul Fiqh ... hal. 337.
24 Ibid ., hal. 337. 25 Djazuli, Fiqh  Siyasah;  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu Syariah ... hal. 257.
kepatuhan. 26 Jika  yang  tahsiniyah  tidak  terwujudkan,  maka  kehidupan manusia  akan  menjadi  sesuatu  yang  tidak  indah.  Dengan  tercapainya maqashid al-syariah, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar,  baik,  dan  indah  atau  suatu  kehidupan  yang  maslahat  akan terwujudnyatakan,  suatu  kehidupan  yang  ditandai  oleh  hasanah  fi  al- akhirah menuju kerelaan Allah SWT. 27

## PEMBAHASAN
1. Kewajiban Nafkah Bagi Suami Terhadap Isteri dan kadarnya.
Mengenai  nafkah  wajib  terhadap  istri,  Yusuf  al-Qaradhawi mengatakan di dalam kitab Min Hadyil Islami Fataawa Mu’ashirah , bahwa syara‟  tidak  membatasi  (tidak  menentukan  batas)  nafkah  terhadap  istri dengan  kadar  tertentu  berapa  dirham  atau  berapa  rupiah  besarnya.  Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda- beda  antara  satu  masa  dengan  yang  lain,  antara  satu  lingkungan  dengan lingkungan  kain,  antara  satu  kondisi  dengan  kondisi  lain,  dan  antara seseorang  dengan  lainnya.  Karena  itu,  hubungan  hidup  di  kota  dengan kebutuhan  hidup  di  desa,  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  telah  maju berbedan  dengan  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  masih  terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang  masih  bodoh,  yang  berpendidikan  tinggi  dengan  yang  rendah,  antara yang  dibesarkan  di  tengah-tengah  gelimangan  nimat  dengan  yang dibesarkan  dalam  keluarga  yang  hidupnya  susah,  dan  berbeda  pula kebutuhan istri orang kaya dengan istri orang yang ekonominya sedang serta istri orang miskin. Hal ini juga diisyaratkan oleh Al-Qur‟an: 28
                                                                                         
                                                                     
26 Mardani, Ushul Fiqh ... hal. 338.
27 Djazuli, Fiqh  Siyasah;  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu Syariah ... hal. 257-258.
28 Yusuf al-Qaradhawi, Min Hadyil Islami Fataawa Mu’ashirah , (Beirur – Libanon, Darul Ma‟rifah, 1408 H – 1987 M), hal. 539.
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang  diberikan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada seseorang  melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq: 7) 29
Namun, sebelum menganalisa pendapat Yusuf al-Qaradhawi, penulis hendak  mengemukakan  lebih  dahulu  pendapat  ulama  lain.  Dari perbandingan ini diharapkan dapat mengetahui relevansi pendapat Yusuf al- Qaradhawi dengan kehidupan masa kini.
Para imam mazhab sepakat atas wajibnya sesorang  yang menafkahi orang-orang  yang  wajib  dinafkahi,  seperti  istri,  ayah  dan  anak  yang  masih kecil.  Namun,  mereka  berbeda  pendapat  tentang  nafkah  para  istri,  apakah diukur menurit ketentuan syara‟ ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri. 30
Hanafiah,  Maliki,  dan  Hambali  mengatakan:  Diukur  menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi  nafkah  kepada  istri  yang  kaya,  yaitu  sebanyak  nafkah  yang  biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah  kepada  istri  yang  miskin,  yaitu  sebesar  kecukupannya.  Suami  yang kaya memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan  antara  dua  nafkah  mereka.  Suami  yang  fakir  memberikan nafkah  kepada  istri  yang  kaya  adalah  sekadar  yang  diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.
Syafi‟i berpendapat: Nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara‟, dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja.  Oleh  karena  itu,  suami  wajib  memberikan  nafkah  sua  mud  sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi naflah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi naflah satu mud sehari.
29 Departemaen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah … hal. 560.
30 Syaikh al-„Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah , Terj. „Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal. 388.
Sedangkan menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan  tuntutan  hidup  yang  diwajibkan  syara‟  untuk  istri,  merujuk  dari perkataan  Syekhul  Islam  Ibnu  Qudamah  Al  Hambali  berkata  di  dalam kitabnya Al Kafi sebagai berikut:
“Wajib  memberi  nafkah  kepada  isteri  dengan  kadar  yang mencukupinya menurut cara yang patut, karena Nabi Saw, pernah berdabda kepada Hindun:
)ويلع قفتم( .فوزعملاب كدلو و كيفكيام يذخ
“Ambillah  apa  yang  mencukupi  bagimu  dan  bagi  anakmu  mnenurut  yang patut.” (HR. Muttafakun „Alaih)
Firman Allah:
                                                               
“...Dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  Pakaian  kepada  para  ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah: 233) 31
Yang  dimaksud  dengan  ma‟ruf  (patut)  itu  ialah  ukuran  yang mencukupi.  Karena  nafkah  itu  diwajibkan  demi  menutup  atau  memenuhi kebutuhan,  maka  ia  diperkirakan  menurut  ukuran  yang  mencukupi  seperti menafkahi  barang  yang  dimiliki.  Apabila  nafkah  itu  tidak  ditentukan ukurannya,  dapat  diajukan  kepada  hakim  untuk  menentukannya  yang sekitarnya  mencukupi  yang  dapat  berupa  roti  dan  lauk-pauknya.  Dan  ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka.
Menurut  analisis  penulis  bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  dapat ditarik  perbandingan  pendapat  Imam  mazhab  dan  Yusuf  al-Qaradhawi sebagai  berikut:  jumhur  ulama  selain  Imam  Syafi'i  dan  pengikutnya menetapkan  bahwa  jumlah  nafkah  itu  diberikan  diukur  menurut  keadaan suami-istri  atau  secukupnya.  Mereka  tidak  mengemukakan  jumlah  pasti dalam  penentuan  nafkah  tersebut,  tetapi  hanya  menetapkan  sesuai  dengan kemampuan  suami.  Maka  berbeda  dengan  Imam  Syafi'i  dan  pengikutnya yang menentukan jumlah minimal nafkah wajib  yang harus diberikan pada
31 Departemaen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah … hal. 38.
istri.  Sedangkan  menurut  Yusuf  al-Qaradhawi  Ia  wajib  juga  diberi  jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku  di  negeri  itu  seperti  minyak  zai,  minyak  bijan,  mentega,  susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan,karena yang demikian itu  termasuk  nafkah  secara  ma‟ruf,  sebagaimana  diperintahkan  Allah  dan Rasul-Nya.  Semua  itu  berbeda  antara  suami  yang  satu  dengan  yang  lain, sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  masing-masing,  sesuai  dengan  kelapangan dan kesempitan rezeki mereka.
Dengan demikian, seorang wanita kaya yang menjadi isteri laki-laki yang  kaya  wajib  nafkah  (makan)  barupa  roti  dan  lauk-pauk  yang  paling tinggi  mutunya  menurut  kebiasaan  yang  berlaku  di  negerinya,  dan  wanita fakir  yang  menjadi  isteri  dari  laki-laki  yang  fakir  wajib  diberi  nafkah (makan)  roti  dan  lauk-pauk  sesuai  dengan  kondisinya,  demikian  pula  bagi yang ekonominya sedang.
2. Nafkah Bagi Suami Terhadap Isteri Wanita Karir
Secara  garis  besar,  para  ulama  sesungguhnya  sepakat  untuk membolehkan  seorang  wanita  untuk  bekerja  di  luar  rumah, tetapi  mereka memberikan  batasan-batasan  yang  jelas  yang  harus  dipatuhi  jika  seorang wanita  ingin  bekerja  dengan  ridho  sang  suami,  dia  tetap  berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara  suaminya  melarangnya,  maka  istri  dianggap  telah  durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.
Lebih  tegas  lagi  dalam  fiqh  madzab  Hambali,  seorang  lelaki  yang pada  awalnya  sudah  mengetahui  dan  menerima  calon  istrinya  sebagai bekerja (wanita karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar  rumah,  suami  tidak  boleh  kemudian  melarang  istrinya  bekerja  atas alasan apapun. 32
Persoalan  yang  muncul  adalah  jika  istri  bekerja  atas  izin  suami, apakah  istri  berhak  atas  penghasilannya.  Jawaban  terhadap  pertanyaan semacam ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami
32 Wahbah al-Zuhaili , al-Fiqh al- Islami .., hal. 73-79.
istri.  Jika  suami  memberi  izin  istri  bekerja  dengan  syarat  penghasilan menjadi milik bersama, maka tentu saja istri tidak boleh memiliki sendiri penghasilan yang diperolehnya.
Tetapi  jika  tidak  ada  yang  mensyaratkannya,  yang  berarti  istri memiliki  kebebasan  sebagai  pribadi,  maka  istri  berhak  memiliki  dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan kebutuhan rumah tangga  sudah  menjadi  tanggng  jawab  suami.  Tetapi  walaupun  secara formal/fiqih  memang  demikian,  namun  psikososial  sebaiknya  segala sesuatu  dalam  rumah  tangga  itu  dimusyawarahkan  dan  saling  mengerti antara suami dan istri.
Jadi,  pada  prinsipnya,  apabila  suami  sudah  melaksanakan kewajibannya terkait nafkah, maka istri harus patuh pada suami dan tidak boleh melangkah sendiri tanpa izin suami. Di antara asas kerumahtanggaan yang  harus  dipedomani  oleh  semua  muslim  adalah  asas  kepatuhan  istri kepada  suami  (tentunya  yang  taat  pada  Allah).  Hal  ini  didasarkan  pada makna firman Allah Swt dalam surat an-Anisa‟ ayat 34. 33
                                                           
“...sebab  itu  Maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah lagi memelihara diri...” 34 (QS. Annisa: 34) 35
Bakan  dalam  sebuah  Hadits  yang  diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda;
اَه ِج ْو َزِل َدُجْسَت  ْنَأ َةَأ ْزَمْلا  ُت ْزَمَلأَ ٍدَحَلأِ َدُجْسَي  ْنَأ اًدَحَأ ا ًزِمآ  ُتْنُك  ْىَل )زيمزتلا هاور(
“Seandainya  aku  boleh  memerintahkan  seseorang  bersujud  pada sesamanya,  maka  pasti  aku  perintahkan  para  istri  untuk  bersujud  pada suami mereka” (HR at-Tirmidzi). 36
33 Ahmad Zahro, Fiqih Kontemporer , (Jakaerta: PT Qaf Media Rahman, 2016), hal. 182.
34 Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
35 Departemaen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah … hal. 85.
36 Diriwayatkan  oleh  at-Tirmidzi  (1159),  Ibnu  Hibbab  (4162)  dan  lain-lain  melalui  dua jalan dari Abu Salamah.

## 3. Implementasi Maqashid Asy-Syariah pada nafkah wajib
Memelihara  jiwa  pada  peringkat  “ dharuriyat ”  adalah  memelihara kebutuhan  pokok  berupa  makan,  minuman  untuk  mempertahan keberlangsungan  hidup.  Kalau  kebutuhan  pokok  tersebut  diabaikan  akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia.
Memelihara jiwa pada petingkat “ hajiyat ” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini  diabaikan  tidak  akan  mengancam  eksistensi  kehidupan  manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
Memelihara jiwa pada petingkat “ Tahsiniyat ” seperti ditetapkannya tata  cara  makan  dan  minum.  Kegiatan  ini  hanya  berhubungan  dengan kesopanan  dan  etika.  Sama  sekali  tidak  mengancam  eksistensi  jiwa manusia atau mempersulitnya.
a. Perlindungan Terhadap Agama
Hubungan  perkawinan  menimbulkan  kewajiban  nafkah  atas suami  untuk  istri  dan  anak-anaknya.  Dalam  kaitan  ini  QS  Al-Baqarah ayat  233  mengajarkan  bahwa  ayah  (suami  yang  telah  menjadi  ayah) berkewajiban  memberi  nafkah  kepada  ibu  anak-anak  (istri  yang  telah menjadi  ibu)  dengan  makruf.  Seseorang  tidak  dibebani  kewajiban, kecuali  menurut  kadar  kemampuannya.  Seorang  ibu  jangan  sampai menderita  kesengsaraan  karena  anaknya.  Demikian  pula  seorang  ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli warisnya pun juga demikian.
b. Perlindungan Terhadap Jiwa
Kebutuhan  akan  pemeliharaan  jiwa  meliputi  makan  dan  minum, berpakaian  dan  bertempat  tinggal  (kebutuhan  akan  rumah).  Artinya kebutuhan  akan  pangan,  sandang  dan  papan  adalah  mutlak  harus terpenuhi  untuk  menjaga  jiwa  manusia,  agar  dapat  menjaga  eksistensi hidup  serta  menjalankan  fungsi  utamanya  sebagai  pelaku  utama pembangunan (khalifah).
Terpenuhinya  kebutuhan  dasar  tersebut  adalah  merupakan  hak dasar  dari  setiap  individu.  Pemenuhan  nafkah  harus  menempatkan pemenuhan  kebutuhan  dasar  setiap  individu  sebagai  prioritas  utama, karena  jika  tidak  terpenuhi  akan  mengancam  eksistensi  hidup  manusia (jiwa). Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi beberapa bidang pokok:
1) Makanan  pokok  dan  perlengkapan  penyajiannya,  lauk-pauk  beserta bumbu- bumbu, air bersih dan garam.
2) Pakaian.
3) Perumahan atau tempat tinggal
c. Perlindungan terhadap Akal
Sedangkan  pemeliharaan  akal  melalui  pendidikan:  Tidak  ada peradaban  yang  mampu  bertahan  jika  generasi  mudanya  memiliki kualitas  spiritual,  fisik  dan  mental  yang  rendah,  sehingga  berdampak pada  ketidakmampuan  untuk  menghadapi  tantangan  kehidupan  yang semakin  dinamis.  Oleh  kerenanya  mesti  dilakukan  perbaikan  secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas  generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah  dengan  menanamkan  akhlak  baik  ( khuluq hasan )  melalui  proses tarbiyah di keluarga.
d. Perlindungan terhadap harta benda
Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia  untuk  menunjang  fungsi utamanya  sebagai  khalîfah  di  bumi. Harta  adalah amanah  yang  harus  dikembangkan  secara  terencana untuk tujuan  menghilangkan  kemiskinan,  memenuhi kebutuhan  dasar  setiap individu,  membuat  kehidupan terasan  nyaman  dan  mendorong terciptanya  distribusi pendapatan  dan  kekayaan  yang  merata.  Dalam memperoleh  dan  mengembangkan  harta  dituntut  untuk didasarkan  pada nilai-nilai Islam.
Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam  pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar  minimal  yang  harus  ada  dan  diperlukan  untuk  menjaga  keselamatan
agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat  melaksanakan  kewajiban  terhadap  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat, sistem  sosial  dan  keamanan;  kebutuhan  yang  dimaksud  mencakup  segala macam sandang, pangan dan papan.
Semua  kewajiban  diciptakan  oleh  Allah  SWT  dalam  rangka merealisasikan  kemashlahatan  manusia.  Tidak  satu  pun  hukum syari’at yang  tidak mempunyai  tujuan.  Hukum  yang  tidak mempunyai  tujuan  sama dengan taklif  ma  la  yutaq (membebani  sesuatu  yang  tidak  dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum Allah SWT. 37

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah didapatkandan dijelaskan dalam Disertasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu
1. Menurut Muhammad Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang  diwajibkan  syara‟  untuk  istri  yaitu  dengan  kadar  yang  mencukupinya menurut  cara  yang  ma‟ruf.  Yang  dimaksud  dengan  ma‟ruf  (patut)  itu  ialah ukuran  yang  mencukupi.  Karena  nafkah  itu  diwajibkan  demi  menutup  atau memenuhi  kebutuhan,  maka  ia  diperkirakan  menurut  ukuran  yang  mencukupi seperti  menafkahi  barang  yang  dimiliki.  Apabila  nafkah  itu  tidak  ditentukan ukurannya,  dapat  diajukan  kepada  hakim  untuk  menentukannya  yang sekitarnya mencukupi  yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi  makanan  pokok  berupa  roti,  yang  menjadi  kebiasaan  mereka.  Ia  wajib juga  diberi  jatah  untuk  lauk-pauk  sesuai  dengan  kadar  keperluannya  menurut kebiasaan  yang  berlaku  di  negeri  itu  seperti  minyak  zai,  minyak  bijan, mentega,  susu,  daging,  dan  lauk-pauk  apa  saja  yang  biasa  diperlukan,  karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma‟ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka.
37 Syahrial  Dedi, ALHURRIYAH  :  Jurnal  Hukum  Islam, Vol.  03.,  No.  01.,  Januari-Juni 2018. hal. 46.
2. Mengenai nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir adalah jika  istri  bekerja  atas  izin  suami,  ini  lebih  terkait  dengan  kebiasaan  dan kesepakatan  antara  suami  istri.  Jika  suami  memberi  izin  istri  bekerja  dengan syarat  penghasilan  menjadi  milik  bersama,  maka  tentu  saja  istri  tidak  boleh memiliki  sendiri  penghasilan  yang  diperolehnya.  Tetapi  jika  tidak  ada  yang mensyaratkannya, yang berarti istri memiliki kebebasan sebagai pribadi, maka istri berhak memiliki dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan  kebutuhan  rumah  tangga  sudah  menjadi  tanggung  jawab  suami.  Tetapi walaupun secara formal/fiqih memang demikian, namun psikososial sebaiknya segala sesuatu dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dan saling mengerti antara suami dan istri.
3. Konsep  kebutuhan  dasar  yang  harus  menjadi  prioritas  dalam  pelaksanaan nafkah  wajib  adalah  segala  kebutuhan  dasar  minimal  yang  harus  ada  dan diperlukan  untuk  menjaga  keselamatan  agama,  jiwa,  kekuatan  jasmani,  akal dan  harta  manusia,  agar  setiap  individu  dapat  melaksanakan  kewajiban terhadap  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat,  sistem  sosial  dan  keamanan; kebutuhan  yang  dimaksud  mencakup  segala  macam  sandang,  pangan  dan papan,  hal  ini  sejalan  dengan  konsep maqasyid  asy-syariah .  Memelihara  jiwa pada  peringkat  “ dharuriyat ”  adalah  memelihara  kebutuhan  pokok  berupa makan,  minuman  untuk  mempertahan  keberlangsungan  hidup.  Kalau kebutuhan  pokok  tersebut  diabaikan  akan  mengancam  eksistensi  hidup  jiwa manusia.  Memelihara  jiwa  pada  petingkat  “ hajiyat ”  adalah  dianjurkan  untuk berusaha  guna  memperoleh  makanan  yang  halal  dan  lezat.  Kalau  kegiatan  ini diabaikan  tidak  akan  mengancam  eksistensi  kehidupan  manusia,  melainkan hanya  dapat  mempersulit  hidupnya.  Memelihara  jiwa  pada  petingkat “ Tahsiniyat ”  seperti  ditetapkannya  tata  cara  makan  dan  minum.  Kegiatan  ini hanya  berhubungan  dengan  kesopanan  dan  etika.  Sama  sekali  tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Daud,  Mohammad, Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013. Al- Munjid fi Al – Lughat wa Al-i`lam , Beirut:al-Maktabah al – Syirkiyah , 1986. al-Qaradhawi, Yusuf, Min Hadyil Islami Fataawa Mu’ashirah , Beirur – Libanon, Darul Ma‟rifah, 1408 H – 1987 M.
Al-Syatibi, al-Gharnati, Abi Ishaq Ibrahim, Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Jilid 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
Al-Zuhayli, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islam, Damaskus: Dar al-Fikr , 1998.
Anshary Hafiz A. A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed ), Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum  Islam  Kontemporer  (II), Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2002.
Ayyub  Hasan, Fiqhul  Usratil  Muslimah ,  Terj.  M.  Abdul  Ghoaffar,  Cet.  IV Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqih, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995. Dedi, Syahrial, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03. No. 01. Januari – Juni 2018.
Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 2002. Djazuli, Fiqh  Siyasah;  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu Syariah , Jakarta: Kencana, 2009. Effensi, Satria, Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, 2005. Jauhar  Husain  Al-Mursi  Ahmad, Maqashid  Syariah ,  Terj.  Khikmawati  Jakarta: Amzah, 2013.
Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern , Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2011.
Mardani, Ushul Fiqh , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013. Muhammad  al-„Allamah  bin  Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Rahmah  al-Ummah  fi Ikhtilaf al-A’immah , Terj. „Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015. Munawir  Warson  Ahmad, Kamus  Al  Munawwir ,  Yogyakarta:Pondok  Pesantren al-Munawwir, 1984.
Rofiq  Ahmad, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1997.
Sabiq Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth. Syarifuddin  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawin, Jakarta : Kencana, 2014. Zahro Ahmad, Fiqih Kontemporer , Jakaerta: PT Qaf Media Rahman, 2016.