## DIVESTASI  SAHAM  DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(PT. NNT di NUSA TENGGARA BARAT)

## DIVESTMENT VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE (PT. NNT IN WEST NUSA TENGGARA)

## Zainal Asikin
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : asikinzainal@yahoo.com
Naskah diterima : 01/02/2013; revisi : 17/02/2013; disetujui : 29/02/2013

## A bstrAct
The Shares divestment Process of PT NTT becomes interesting legal problem to criticize because the case of shares divestment that involves a big company foreign company in gold mining sector that happened in Indonesia especially in West Nusa Tenggara.The research analyze about how the Indonesian Law regulates on shares divestment and how the divestment practice conducted by Local government of West Nusa Tenggara. Through the normative approach (normative study) and case approach. It was concluded that the law in Indonesian has not been regulated on the process of shares divestment by the Government (Local Company). However through the legal analogy method so the Acts Number 1 Year 2004 on State treasury and some of its implementation regulations applicable to the investments and divestments process. Likewise, as long as the divestment cooperation aims to build the public infrastructure so that the President Regulation Number 65 Year 2005 refers to President Number 13 Year 2010 could be umbrella of law. In the process of shares divestment of PT. NNT, it is found the procedural mistakes by the Government of West Nusa Tenggara, as well as there are collaboration agreement contain a conflict of norm, so that potentially causing losses to the state.

## Keywords:  the Cooperation Agreement, Divestiture Shares

## A bstrAk
Proses Divestasi Saham PT.NNT menjadi persoalan hukum yang cukup menarik untuk dikritisi mengingat kasus divestasi saham dengan melibatkan suatu perusahaan besar dan perusahaan asing  di bidang pertambangan emas baru terjadi di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang divestasi saham dan bagaimana praktek divestasi saham itu dilakukan oleh pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan melalui pendekatan normative (studi normative)  dan pendekatan kasus, maka disimpulkan bahwa hukum di Indonesia belum mengatur tentang proses divestasi saham oleh pemerintah (Perusahaan Daerah). Akan tetapi melalui metode analogi hukum maka UU N0.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan beberapa peraturan pelaksanannya dapat diterapkan terhadap proses investasi dan divestasi. Begitupula sepanjang yang menyangkut kerjasama divestasi itu bertujuan untuk membangun infrastruktur publik maka Perpres No.67 tahun 2005 Jo Perpres No.13 Tahun 2010 dapat dijadikan paying hukum. Ditemukan kesalahan prosedur dalam proses divestasi saham PT.NNT oleh Pemerintah NTB dan adanya perjanjian Kerjasama yang mengandung konflik norma sehingga berpotensi merugikan Negara (daerah)

## Kata Kunci, Perjanjian Kerjasama, Divestasi Saham

## PENDAHULUAN
i ndonesiA meruPAkAn n egArA yang san- gat kaya akan potensi alam terutama min-
eral dan minyak  bumi. Jika kekayaan alam tersebut dapat di exploitasi dan di explora- si, maka akan memberikan kesejahteraan
Zainal Asikin  | Divestasi  Saham  Dalam Perspektif Keadilan (PT.NNT di NTB)..............................
bagi rakyat Indonesia. Tugas Negara ialah bagaimana agar potensi alam itu dapat dil- indungi, karena itu  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat  (3)  ditegaskan  bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkand- ung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya  untuk ke- makmuran rakyat.
Untuk mengelola kekayaan  alam terse- but,  pemerintah dapat   mengelola  send- iri kekayaan alam itu dengan membentuk Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN), atau dapat juga bekerjasama dengan pe- rusahaan swasta, bahkan dapat saja  me- nyerahkannya kepada Perusahaan Asing dengan melakukan kontrak  karya. Kon- trak Karya ialah perjanjinan pengusahaan pertambangan antara pemerintah republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan indone- sia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata work of contract. 1
Kontrak karya  dalam system hukum An- glo Saxon disebut production sharing sering diterjemahkan  dengan istilah  kontrak bagi hasil. Istilah ini dapat di baca dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang No.22 tahun 2001 tntang Minyak dan Gas Bumi. Unsur- unsur yang tercantum dalam definisi  bagi hasil  adalah:
a.  Adanya perjanjian atau kontrak
b. Adanya subjek hukum, yaitu badan pe lak sana dengan badan usaha atau badan usaha tetap.
c. Adanya objek, yaitu ekspolitasi dan eksplorasi minyak dan gas mengenai kondisi  geografi bumi di wilayah kerja yang ditentukan  bertujuan  untuk  meng- hasilkan minyak dan gas bumi.
d.  Kegiatan di bidang minyak dan gas bumi
1 Citra Satria O.ST, M.Sc,Eng, Work  of Contract ,  diak- ses  dari http://hukumpedia.com/index.php ,   ,4 Juni 2012, jam 09.00
e.  Adanya prinsip bagi hasil.
Pelaksanaan kontrak karya maupun pro- duction sharing tersebut telah mendapat pengaturan dalam berbagai peraturan anta- ra lain UU No. 1 Tahun 1967 tentang Pena- naman Modal Asing yang disempurnakan dengan UU No. 25 Tahun 2007  tentang Penanaman Modal, UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan dan Batu Bara.
Kerjasama kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak ketiga tersebut harus benar benar mengikuti kaidah hu- kum  yang mengatur larangan dan kebole- han kerjasama tersebut karena menyangkut pengelolaan kekayaan Negara dan Keuan- gan Negara. Untuk itulah maka payung hu- kum kerjasama itu tidak terlepas dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  UU  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah yang dilaksanakan dengan PP No. 58  Tahun 2005 tentang Keuangan  Daerah dan Peraturan Pemer- intah No.50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama  Daerah.
Pada dasarnya  Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, sesama Pemerintah Daerah, lembaga per- bankan, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat untuk membiayai penyeleng- garaan pemerintah, bahkan  dapat mener- bitkan  obligasi untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah (Pasal  169  UU No. 32 Tahun 2004). Ker- jasama antar daerah dan  kerjasama dengan pihak swasta  juga dapat dilakukan dalam bentuk  pengadaan/ penyediaan pelayanan public (Pasal 192 UU No.32 Tahun 2004).
Jadi  kata kunci kerjasama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta  adalah  dalam  konteks in- vestasi dan pelayanan publik. Kata investasi ditemukan dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara dalam Pas- al 41 yang menentukan bahwa Pemerintah
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 168 ~ 178
dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sos- ial dan atau/ manfaat  lainnya.
Investasi adalah penanaman modal un- tuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan ha- rapan mendapatkan keuntungan di masa- masa yang akan datang. Pengertian investa- si menurut James C Van Horn 2 Yaitu keg- iatan yang dilangsungkan dengan meman- faatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang.
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa- masa yang akan datang. Dewasa ini banyak negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan pe nam- bahan devisa 3
Pengertian investasi menurut Suad Hus- nan adalah “suatu rencana untuk meng- investasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.” Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, me- sin, bangunan dan lain-lain. 4
Pengertian investasi menurut Kasmir dan Jakfar diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memi-
2 James C Van Horn , Fundamentals of Financial Managemen t  Eleventh Edition by  James C. Van Horne Stanford University John M. Wachowicz, Jr, University of Tennessee, 2001, hlm.16
3 Sunariyah. Pengatar Pengetahuan Pasar Modal , Edisi Keempat, UPP AMP. YKPN :  Yogyakarta, 2004 , hlm 67
4 Suad  Husnan, Dasar-Dasar Teori Porto Folio & Analisis Sekuritas ; YKPN,  2007,  hlm. 78
liki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik atau pun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek penelitian, dan pengembangan. 5 Se- dangkan  menurut Downes dan Goodman , investasi adalah di mana seorang investor menanamkan uangnya dalam bentuk usa- ha dalam waktu tertentu dari setiap orang yang ingin memperoleh laba dari keberhasi- lan pekerjaannya. 6
Menurut M. Suparmoko : Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persedi- aan kapital ( capital stock ). Persediaan kapi- tal ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-me- sin kantor, barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Termasuk dalam persediaan kapitaladalah rumah- rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan ( inventory ). Jadi investasi adalah pengeluaran yang menambah perse- diaan capital. 7
Definisi yang  lain bahwa: “Investasi merupakan penanaman dana yang dilaku- kan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu asset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. 8
Pengeluaran perusahaan secara keselu- ruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku atau material, mesin- mesin dan peralatan pabrik serta semua modal lain yang diperlukan dalam proses produksi, pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, bangunan tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi lain-
5 Kasmir  dan Jakfar , Studi Kelayakan Bisnis ,  Pener- bit Kencana : Jakarta, 2007,hlm  30.
6 Downes  dan Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi , Edisis Ketiga, Penerbit Elex Media Kom- putindo :  Jakarta 2001, hlm 16
7 M. Suparmoko, Ekonomika Untuk Manajer, Eko- nomika Manajerial , Edisi 4, Penerbit: BPFE : Yogyakar- ta, 1994, hlm  79.
8 Martono  dan D Agus Marjito. Manajemen Keuan- gan . Cetakan Kelima Ekonisia : Yogyakarta,2005,   hln 138
Zainal Asikin  | Divestasi  Saham  Dalam Perspektif Keadilan (PT.NNT di NTB)..............................
nya, juga perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga adalah bagian dari in- vestasi   . 9
Tujuan investasi tentunya adalah un- tuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan dating  karena investasi merupakan pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva riil (tanah, rumah, mobil, dsb) atau aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang leb- ih besar dimasa yang akan datang, selan- jutnya dikatakan investasi adalahaktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat seka- rang, dengan barang modal itu akan dihasil- kan aliran produk baru di masa yang akan datang. 10
Dari sisi pengeluaran investasi dapat di- artikan sebagai pengeluaran atau pembelan- jaan penanam-penanam modal atau perusa- haan untuk membeli barang-barangmodal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan mem- produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. 11
Berangkat dari pengertian di atas maka pemerintah (daerah) dapat melakukan  keg- iatan usaha menanamkan modal pada  suatu usaha tertentu yang dikelolanya sendiri dalam Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau berinvestasi kepada  usaha tertentu pada suatu usaha yang dikelola oleh Perusahaan Swasta melalui perjanjian kerjasama
Kembali pada persoalan kerjasama antara Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam bentuk “kontrak  karya (work of contract ),
9 Deliarnov, Ekonomi Politik , Penerbit  Erlangga : Surabaya, 2006,  hlm  123
10 Murdifin Haming  dan Salim  Basalama, Studi Ke- layakan Investasi Proyek & Bisnis , Penerbit Bumi Aksara : Jakarta 2010 ,  hlm. 87.
11 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah,dan  Dasar  Kebijaksana an, Penerbit Borta Go- rat : Medan, 1981, hlm. 107.
maupun kontrak bagi hasil ( production sharing), ada kewajiban kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan swasta asing atau  perusahaan PMA  antara lain berisi ketentuan bahwa Perusahaan Asing harus bekerjasama dengan Perusahaan Nasional untuk mendirikan  perusahaan di bidang exploitasi dan explorasi. Dalam  rangka itulah maka “Nusa  Tenggara Mining  Corporation dan Somitomo  Corporation bekerjasama dengan Perusahaan Nasional (PT. Pukuafu Indah  Indonesia)  mendirikan Perusahaan Terbatas (PT)  dengan nama PT.  Newmont Nusa Tenggara disingkat PT. NNT yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas di Kabubaten Sumbawa Barat NTB”. Adapun perbandingan kepemilikan sa ham - nya adalah  45 %  untuk  Nusa Teng gara Mi ning Corporation,  Sumitomo Corpo ra- tion  45 %  dan 20 %  untuk  PT. Pukuafu Indah Indonesia.
Oleh Pemerintah Indonesia, PT.NNT di- berikan ijin Kontrak Karya ( work contract) mulai tangal 1 Maret 2000  sampai bulan Februari 2030  dengan ketentuan bahwa mulai Tahun 2006 Pihak PT.NNT  ha- rus melakukan “divestasi saham“ atau apa yang dikenal dengan  istilah  “ Promotion  of National Interest “ yang  diutamakan  ke pihak  Pemerintah Pusat/ Daerah  dan  Pe- rusahaan Nasional jika pemerintah tidak mampu membeli saham PT.NNT yang di divestasikan itu.
Adapun rincian kewajiban PT.NNT un- tuk melakukan  divestasi saham itu adalah Tahun 2006 sebesar 3 %, Tahun 2007 sebe- sar 7 %, Tahun 2008 sebesar  7 %, Tahun 2009 sebesar 7 %, Tahun  2010 sebesar  7 % sehingga kepemilikan saham oleh Pemer- intah Indonesia/Swasta nasional menjadi 51% karena ditambah dengan saham yang dimiliki oleh PT.Pukuafu Indah Indonesia 20 %.
Ternyata pihak PT.NNT lalai melakukan kewajibannya untuk menjual sahamnya ke Pemerintah Indonesia (divestasi)  sehingga
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 168 ~ 178
Pemerintah menggugat PT .NNT melalui jalur arbitase Internasional melalui United Nation Commission  on International  Trade Law (Uncintral ), dan Majelis Tribunal memutuskan pada tanggal 31 Maret 2009 yang intinya PT.NNT telah melakukan “ default “  atau  melanggar perjanjian  dan diwajibkan melakukan divestasi sahamnya paling lambat 180 hari sejak keputusan dikeluarkan. Apabila dalam waktu 180 hari tidak dilaksanakan maka  Pihak  Indonesia berhak mencabut kontrak karyanya.
Berkenaan dengan  divestasi ini maka per- lu dikemukakan apa yang dimaksud  dengan divestasi dikaitkan dengan pe merintah daerah.Pengertian Divestasi adalah pengu- rangan beberapa jenis aset baik dalam ben- tuk finansial atau barang, divestasi dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang di- miliki oleh perusahaan. Divestasi merupak- an kebalikan dari inves tasi pada aset yang baru. Definisi divestasi se bagai upaya pe- milik perusahaan untuk menjual aset atau sebuah divisi kerjanya kepada  pihak lain, yang mampu mem berikan harga penawaran paling tinggi 12 . Pada proses divestasi peru- sahaan akan menerima dana dalam bentuk tunai dan biasanya diinvestasikan lagi atau dikem balikan kepada pemegang saham se- bagai dividen atau stock buybacks . Pola di- vestasi yang dilakukan hampir seragam, yakni  me lalui strategic sales diikuti dengan market placemement
Pada hakikatnya  bahwa  tujuan divesta- si adalah untuk memberikan kesempatan pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki saham dari sebuah perusahaan yang sedang melakukan ekxploitasi dan explorasi di wilayahnya agar dengan me- miliki saham itu maka pemerintah daerah akan memperoleh deviden (keuntungan) atau laba dari perusahaan itu. Sehingga jika selama ini pemerintah/pemerintah daerah hanya memperoleh royalty atas kontrak karya itu, maka dengan divestasi pemerin-
12 Jeff Madura . Introduction to Business, Fourth Edi- tion . USA: Thomson South-Wester,2007,   hlm. 209
tah daerah akan memperoleh royalty dan deviden (laba).
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan peneli- tian tentang  Perjanjian antara Pemerintah dengan Pihak Swasta  dalam kaitannya den- gan divestasi saham (Studi Kasus Pada PT. NNT). Adapun permaslahan dalam peneli- tian ini yang ingin dipecahkan adalah: Apa yang  menjadi landasan hukum Pemerin- tah/Pemerintah Daerah  membuat Perjan- jian kerjasama dengan Perusahaan Swasta Nasional  guna membeli saham PT.NNT yang sedang  melakukan   divestasi itu?; dan Bagaimana implikasi yuridis yang mun- cul berkenaan  dengan  divestasi saham  PT NNT?
Untuk mengupas hal tersebut Penelitian hukum ( legal research ) Ini dilakukan ses- uai  dengan kekhasan yang dimiliki oleh ilmu hukum (jurisprudence ) yang tentunya ber beda dengan  ilmu sosial (social  science) dan ilmu alam ( natural science ). 13 Metode pe nelitian ini akan meliputi beberapa hal yaitu pendekatan ( approach )  dalam  penen- tuan bahan hukum ( legal materials ) dan analisa kritis (critical analisys )  ter hadap bahan hukum  dengan melakukan  penelu- suran ( explorative ), pengkajian men dalam ( inquiry) dan penafsiran ( interpretation) .
Berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum yang dikumpulkan bersumber dari Perundang Undangan dan buku buku teks yang berkenaan dengan  investasi dan di- vestasi saham serta dokumen Perjanjian Kerjasama yang terkait dengan divestasi saham. Selain itu berkenaan dengan ka- sus yang menjadi obyek penelitian, maka pendekatan yang diambil adalah pendeka- tan kasus ( case study ) terhadap divestasi saham PT.NNT di Nusa Tenggara Barat .
13 Yohanes Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa   oleh Pemerintah , : Unair, 2005 , hlm. 45.
Zainal Asikin  | Divestasi  Saham  Dalam Perspektif Keadilan (PT.NNT di NTB)..............................

## PEMBAHASAN
1.  Landasan Hukum Perjanjian  Kerjasama dan Investasi
Sebagai salah satu landasan hukum Pemerintah  (Daerah) dalam membuat perjanjian kerjasama dengan pihak swasta adalah UU NO.1 Tahun 2004 tentang Per- bendaharaan Negara.  Dalam Pasal  41 UU No.1 Tahun 2004 hanya mengatur  investa- si yang dimaknai sebagai  penyertaan mod- al dalam suatu usaha (Badan Usaha Milik Negara) yang dikelola sendiri oleh Pemer- intah.  Bentuk badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah tentunya bisa berbagai alternative seperti Perusahaan Umum (Pe- rum) atau PT. Persero, misalnya Perusa- haan Perkereta Apian,  Penerbangan (PT Garuda dan PT Merpati), PT. Pertamina, Perusahaan Listrik  Negara (PLN) atau lain lainnya.
Dalam  Pasal  1 ayat  (11)  PP No.6 Ta- hun 2006  sebagai pelaksanaan  UU No.1 Tahun 2004  menentukan sebagai “Peny- ertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang mi- lik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhi- tungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hu- kum lainnya yang dimiliki Negara “.
Selanjutnya  Pasal  62  ayat  ((1) disebut- kan  “ Penyertaan modal pemerintah pusat/ daerah atas barang milik negara/daerah di- lakukan dalam rangka pendirian, pengem- bangan, dan peningkatan kinerja badan us- aha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah;
Kemudian ayat (2) menentukan “Peny- ertaan modal pemerintah pusat/daerah se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku- kan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen pengang- garan diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
b. barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lain- nya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Selanjutnya  UU No.32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dengan Daerah lain yang  me- nyangkut pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama model ini bisa dengan  membentuk badan ker- jasama antar daerah atau  bentuk bentuk lain yang  dikenal selama ini  seperti Bank Pembangunan Daerah IBPS) atau sekarang menjadi PT. Bank Daerah.  dengan berbagai Pemerio  sama sama dengan pemerintah daerah. (lihat Pasal 195 ayat (1) dan (2).
Dalam Peraturan Pemerintah No.50 Ta- hun  2007 tentang Tata Cara Pelaksnaan Kerjasama Daerah yang berfungsi melak- sanakan UU  No.32 Tahun 2004  tidak dise- butkan secara tegas diatur model ivestasi apa yang boleh dikerjasamakan oleh Dae- rah dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga.  Dalam Pasal 4 disebutkan yang menjadi obyek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi  kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan public.
Peraturan Presiden No, 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha  Dalam Penyediaan Infra- struktur yang dirubah dengan Perpres No. 13 Tahun 2010.   Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha ini  menyangkut mod- el Build Operate Transfer dan model model lainnya
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 168 ~ 178
Selanjutnya   Pasal  3   Peraturan Pemer- intah No. 1. Tahun 2008 tentang  Invetasi Pemerintah  membedakan 2 jenis investasi, yaitu  Investasi Surat Berharga  dan Investa- si Langsung.   Investasi  Surat Berharga yaitu investasi dengan cara  membeli surat berharga   dan pembelian surat hutang.
Sedangkan investasi langsung itu  beru- pa Penyertaan Modal dan Pemberian Pinja- man. Investasi langsung ini  harus dilaku- kan  melalui Badan Investasi Pemerintah (BIP)   dengan membuat Perjanjian Ker- jasama dengan Pemerintah  ( Public Private Partnership ). Kerjasama tersebut hanya sebatas pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2010.
Apa  yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2004   dan  UU No. 32 Tahun 2004   dan   UU No. 1 Tahun 2008  dan Peraturan Pelaksanaannya lebih cenderung sebagai bentuk investasi langsung pemer- intah dalam bisnis ( direct   investment), di mana  pemerintah  menyertakan modal- nya (terutama dalam  bentuk  benda/ ba- rang tidak bergerak)  dalam suatu perusa- haan Milik Negara/ Daerah yang sudah ada maupun perusahaan yang akan dibentuk kemudian, dan penyertaan modal berupa benda tidak bergerak tersebut dihitung se- bagan investasi saham. Dengan demikian tertutup kemungkinan penyertaan modal investasi dalam bentuk pembelian surat berharga  atau pembelian surat hutang bila bekerjasama dengan  pihak swasta  ( Public Private Partnership )., karena  pola Publict Private Public t hanya diperuntukan bagi kerjasama bagi pembangunan Infrastruktur melalui BIP.
Jadi untuk  pengadaan  Infrastruktur yang menyangkut kepentingan umum sep- erti  rumah sakit,  pasar, pelabuhan, jalan raya dan sebagainya, maka  Pemerintah masih boleh bekerja sama dengan pihak swasta dengan model Build Operate Trans- fer di mana Tanah berasal dari Pemerintah
sedangkan modal untuk membangun (pen- danaan berasal dari Swasta) dengan keten- tuan setelah bangunan itu jadi maka pihak swasta berhak mengoperasikan bangunan tersebut untuk beberapa lama dan kemudi- an diserahkan ke Pemerintah setelah masa waktu pengoperasian berakhir.

## 2.  Kasus Divestasi Saham PT. NNT
Seperti telah diuraikan terdahulu bah- wa Perusahaan Pertambangan Emas yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kewajiban untuk melakukan di- vestasi sahamnya  atau  apa  yang dikenal dengan istilah “ Promotion  of National In- terest “, diutamakan  kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat atau  kepada Pemerintah.  Hakikat dari divestasi saham atau promotion of National interest adalah agar Pemerintah Daerah atau Pemerintah dapat menjadi pemegang saham dari PT. NNT  sehingga akan mendapatkan keuntun- gan berupa deviden langsung dari PT,NNT setiap tahun. Tentunya apabila Pemerintah Daerah NTB tidak mampu membeli saham yang di divestasi itu sendirian maka Pemer- intah Daerah NTB  dapat melakukan ker- jasama dengan daerah lain dalam rangka in- vestasi ini dengan membentuk perusahaan patungan dengan mempergunakan payung hukum  PP No.50 Tahun  2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama  Daerah.
Dalam rangka membeli saham PT. NNT yang sedang “ Promotion of National interest “,  maka pemerintah NTB telah membentuk Perusahaan Daerah dengan nama PT. Dae- rah Maju Bersaing (PT. DMB) dengan Akta No. 14 tanggal 23 Mei 2009.
PT. DMB ini didirikan oleh konsosium tiga daerah yaitu Pemerintah Daerah NTB dengan saham  40 % saham, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 40% saham, dan Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa  sebesar 50 % saham.
Ternyata untuk membeli  24 % saham (divestasi saham) PT.NNT yang jumlahnya
Zainal Asikin  | Divestasi  Saham  Dalam Perspektif Keadilan (PT.NNT di NTB)..............................
USD.865.000.000  atau setara dengan Rp. 8.6  trilyun,  Pemerintah Daerah melalui PT.DMB tidak mampu melakukan pembeli- an saham itu.  Oleh sebab itu PT.DMB men- cari mitra kerjasama yaitu PT.Multi Capital, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta   Akhirnya dibuatlah suatu Perjan- jian Kerjasama untuk membuat perusahaan patungan dengan nama PT. Multi Daerah Bersaing dengan Perjanjian No.03/DMB/ VII/09 dan No.007/MC/07/2009  tanggal 23 Juli 2009.
PT. Multi Daerah  Bersaing  yang diben- tuk itu memiliki komposisi saham 25% di- miliki oleh PT. DMB  dan 75 % dimiliki oleh PT. Multi Capital.
Di dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara PT. DMB dan PT .Multi Capital dise- butkan :
a. Pihak Kedua (PT.Multi Capital) akan menyediakan segala fasilitas pendanaan untuk pembelian Saham Divestasi NNT dengan ketentuan Pihak Pertama (PT. DMB) tidak akan dibebani hutang pendanaan;
b.  Hutang yang timbul dalam rangka fasilitas pendana an    Saham  Divestasi  NNT   menjadi beban dan tanggung jawab Per usahaan Patungan (PT. Multi Daerah Bersaing).
Selanjutnya dalam Pasal 8 ditegaskan :
(1)Perusahaan patungan akan membayar Deviden kepada Para Pihak  dari keuntun- gan bersih Perusahaan Patungan setelah pajak dan penyelesaian kewajiban Peru- sahaan Patungan lainnya;
(2)a.Dalam hal Perusahaan Patungan dalam suatu tahun  berjalan  telah mendapat membagikan deviden kepada Pemegang Sahamnya namun jumlah deviden yang diterima Pihak Pertama kurang\dari USD.4000.000 (empat juta dolar Amerika Serikat), maka Pihak Kedua akan mem- berikan dana talangan ……sehingga Pihak Pertama akan menerima deviden sebesar
USD.4000.000;  b.Dalam hal Perusahaan Patungan pada suatu tahun berjalan telah dapat membagikan keuntungan  deviden dan Pihak Pertama memperoleh lebih dari USD.4000.000, maka selisih kelebihannya akan diserahkan kepada Pihak Kedua pal- ing banyak USD.2000.000,-
Setelah dipaparkan  bahan  hukum yang diperoleh berkenaan dengan proses Di- vestasi saham PT.NNT tersebut terdapat beberapa persoalan hukum yang perlu di- kritisi dan berpotensi melanggar hukum dan merugikan Negara.
1.  Pemilihan mitra kerjasama daerah dengan menetapkan PT.Multi Capital tanpa melalui proses tender yang transparan bertentangan dengan ketantuan Pasal 18, 19 dan 20 Perpres No.67 Tahun 2005 jo Perpres Npo. 13 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut dengan tegas disebutkan bahwa pemiihan badan usaha yang akan menjadi mitra Pemerintah Daerah atau melalui “ Procurement Com- mittee “. Meskipun yang akan bekerjasama adalah PT.DMB   dengan PT.Multicapital (antara Perusahaan Daerah dengan Swasta atau Perusahaan dengan Perusahaan), tetap  saja prosesnya  dengan mekanisme terbuka dan trans paran, karena PT.DMD adalah perusahaan milik pemerintah maka segala tindakan hukumnya adalah mencerminkan  dan mewakili  kepentingan pemerintah  daerah. Analog seperti itu adalah jika Perusahaan Listrik Negara ingin membangun Fasilitas Listrik disuatu daerah maka PT. (Perseroan) PLN akan melakukan pelelangan umum untuk mencari mitra usaha tersebut.
Oleh  sebab  itu  dalam  konteks   di- ves tasi saham PT NNT langkah yang semestinya dapat diambil oleh Pe merintah Daerah NTB  (PT.DMB) adalah me- ngundang/melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain atau Badan Usaha Milik Daerah lain atau BUMN seperti PT.Pertamina mendirikan suatu
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 168 ~ 178
perusahaan patungan guna mem eli saham PT. NNT agar hasilnya lebih  me- nguntung kan bagi kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat. Jika lang- kah pertama tidak berhasil atau jika penawaran saham PT. NNT sudah  ber- usaha dilakukan kepada Daerah daerah lain melalui kerjasama tidak berhasil, maka barulah Pemda NTB melakukan kerjasama dengan Pihak Swasta Nasional untuk membeli saham PT. NNT.  Semua mekanisme hukum dalam pemilihan mitra kerjasama itu, baik bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, dengan Badan Usaha Milik Daerah lain ataupun dengan BUMN  harus  dilaksana kan secara selektif, kompetitif, dan obyektif.   Proses “meng- undang  dengan  inisiatif sendiri  atau adanya inistif pihak lain yang menawarkan diri, dalam  kerjasama  kemitraan  disebut “ solicited dan unsolicited “.
2. Mencermati isi Perjanjian Kerjasama antara PT.DMB)  dengan PT Multicapital seperti Pasal yang telah dipaparkan di atas terdapat sesuatu yang merugikan daerah karena Pasal yang satu dengan Pasal yang lain terdapat kekaburan norma dan konflik norma. Conclict of Norms itu terlihat di dalam Pasal 7 (a) menyebutkan bahwa PT. DMB tidak dibebani  dana (hutang) untuk membeli divestasi saham PT. NNT. Akan tetapi di dalam Pasal  7 (b) ditetapkan bahwa hutang yang timbul akibat fasilitas pendanaan Saham Divestasi PT. NNT menjadi beban perusahaan patungan. Makna yang terkandung dari ayat (b) jelas bahwa apabila PT. Multicapital sebagai  Pihak Kedua menalangi pembelian divestasi saham itu dengan meminjam uang dari Bank atas nama perusahaan patungan, maka perusahaan patungan akan membayar hutang  itu. Hal itu berarti sama saja  dengan  Pihak  Pemerintah Daerah (PT. DMB) turut menanggung hutang akibat pembelian divestasi saham, dan ini sangat merugikan PT. DMB.
Dari hasil penelitian ternyata terbukti bahwa PT. Multi Capital telah  menggadai- kan Saham PT. NNT yang dibeli oleh Pe- rusahaan Patungan yang mengakibatkan PT. DMB (milik Pemerintah Daerah) yang semestinya memperoleh deviden sebesar USD. 30 juta, Pemeritah tidak memperoleh apa-apa karena deviden itu dipergunakan untuk membayar utang ke Credit Suisse Singapura . 14 Menanggapi hal itu Gubernur NTB menyatakan 15 bahwa saham yang digadaikan  itu adalah saham PT. Multicapi- tal  yang  18 % sedangkan 6  % saham  PT. DMB tidak turut digadaikan.
Apa yang dikemukakan oleh Gubernur NTB adalah pernyataan yang menyesatkan karena setelah dibuatnya kerjasama antara PT. DMB dengan PT. Multicapital  dengan membentuk PT. MDB (Multi Daerah Bersa- ing), maka tidak lagi bisa dipisahkan mana yang menjadi saham masing-masing, karena saham itu adalah saham bersama yang jika sebahagian saham itu digadaikan maka yang digadaikan adalah Saham patungan. Oleh sebab itu karena yang digadikan adalah sa- ham perusahaan patungan maka yang akan membayar hutang adalah PT. Multi Daerah Bersaing, bukan PT. Multi Capital.

## KESIMPULAN
Dari uraian uraian di atas maka dapat- lah ditarik simpulan sebagai berikut : Per tama, pengaturan hukum tentang divestasi saham oleh suatu daerah melalui perusahaan daerah dengan membuat suatu konsorsium kemitraan belum mendapat pengaturan secara khusus oleh hukum di Indonesia. Meskipun demikian, sepanjang proses divestasi dan investasi itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kerjasama daerah dengan pihak swasta  maka payung hukum yang dipergunakan adalah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara
14 Suber ,diakses dari Detik.Finance ,  tanggal 3 Juli 2011, jam 12.00.
15 TGH.Zainal Majdi selaku Gubernur NTB,  diakses dari Sumber Berita .Com, Balnusra , tanggal,  7 Juni 2011.
Zainal Asikin  | Divestasi  Saham  Dalam Perspektif Keadilan (PT.NNT di NTB).............................. beserta beberapa peraturan pelaksanaanya, serta Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 jo Perpres No. 13 Tahun 2010 sepanjang kerjasama yang menyangkut pembangunan infrastruktur publik.
Kedua, pelaksanaan divestasi saham PT.NNT oleh Pemerintah Daerah NTB melalui PT.DMB bertentangan dengan hu- kum yang berlaku karena tidak dilaku kan sesuai dengan prosedur yang berlaku (me- lalui  tender) secara transparan, dan meru- gikan Negara karena Pasal Pasal yang ter- tuang dalam perjanjian kerjasama mengin- dikasikan adanya konplik norma ( conflict  of norm) ;
Olehh karena itu, maka langkah-lang- kah yang perlu dilakukan adalah: Pertama, perlu sesegera mungkin dilakukan pem- bentukan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kerjasama Investasi dan Divestasi dalam suatu peraturan khu- sus, dan tidak cukup hanya dalam tingka- tan Peraturan Presiden ; Kedua, Perjanjian Kerjasama antara PT.DMB dan PT Multi Capital ditinjau kembali atau di addendum terutama yang menyangkut hak dan ke- wajiban para pihak dan yang menyangkut beban pemerintah daerah dalam turut ser- ta menangung hutang perusahaan akibat peng gadaian saham oleh PT. Multi Capital.

## Daftar Pustaka
Agus Marjito. D dan , Martono, 2005,  “ Manajemen Keuangan , Yo- gyakarta: Ekonisia, Cetakan kelima
Basalamah, Salim  dan  Haming ,Murdifin, 2010 , Studi Kelayakan Investasi Proyek & Bisnis ,   Jakarta ,  Penerbit Bumi Aksara, .
Deliarnov, 2006, Ekonomi Politik ,  Surabaya,  Penerbit Erlangga
Downes  dan Goodman , 2001, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi , Jakarta , Penerbit  PT. Elex   Komputindo,  Edisi Ketiga.
Husnan,  Suad,    2007, Dasar-Dasar Teori Porto Folio & Analisis Sekuritas; Jakarta , YKPN; Jakfar  dan Ksmir,  2007, “ Studi kelayakan bisnis/ Kasmir,  Penerbit Kencana, Jakarta, Pener- bit  Kencana
James C, Van Horn, 2002, Fundamentals of Financial Management , University of  Tennessee,  Eleventh Edition
Jeff  Madura. 2007, “ Introduction to Business, Fourth Edition . USA:Thomson South-Wester,
O. Citra ,ST, M.Sc,Eng,  diunduh  dari http://hukumpedia.com/index. php,  Jmuat ,4  Juni 2012, jam 09.00
Sunariyah . 2004 . Pengatar Pengetahuan Pasar Modal ,   Yogyakarta, UPP AMP. Edisi Keempat.
Suparmoko, M, 1994, “ Ekonomika Untuk Manajer (Ekonomika Manajerial) “ , Penerbit: BPFE Yogyakarta,  Penerbit  BPFE, Edisi 4.
Sadono  Sukirno. 2004, Ekonomi Pembangunan Proses,Masalah dan DasarKkebijaksanaan ,  Medan ,Penerbit    Borta Gorat
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 168 ~ 178
Yohanes   Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa   oleh Pemerintah , Unair, 2005, hal. 45.
Sumber , Detik.Finance ,  diunduh  Jumat tanggal 3 Juli 2011,jam 12.00.
Zainal Majdi selaku Gubernur NTB, 2011,   Sumber Berita .Co, Bal- nusra, diunduh Hari Selasa 7 Juni 2011 jam 20.00.