## Wajah Hukum
Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
Marchelo Ivan Darmawan, Nany Suryawati Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Darma Cendika Correspondence email: marchelo.darmawan@student.ukdc.ac.id, nany.suryawati@ukdc.ac.id
Abstrak. Permasalahan hukum dalam bidang pertanahan sangat sering terjadi, apalagi situasi ini tanah jadi hal yang  mempunyai  nilai  ekonomi tinggi. Hal  itu bisa  memancing timbulnya  sengketa tanah diantara segolongan orang  dalam  masyarakat  luas.  Sengketa  ataupun  konflik  itu  hendak  memberikan  warna  bagi  kehidupan masyarakat dimana semakin naiknya pertumbuhan penduduk yang memberikan tanggungjawab akan naik untuk keinginan atas tanah. Sengketa pertanahan ialah sengketa dasarnya masuk pada bagian perdata kecuali jika ada elemen pidana maupun ranah hukum pada sengketa maupun konflik pertanahan itu. Riset ini ialah riset yuridis normatif, Metode yuridis normatif ialah cara riset bagi ilmu hukum yang dikerjakan untuk meriset dengan bahan pustaka  maupun  sekunder  untuk  mempelajari  diantara  jenis  aturan  serta  aturan  hukum  yang  berkrakter  formil yakni  undang-undang,  peraturan  dan  literatur  yang  terisi  konsep  teoritis  atas  pendekatan  undang-undang. Banyak  persoalan  pertanahan  yang  berakhir  diselesaikan  pada  pengadilan  negara.  kasus  yang  dibahas  dari penulisan  artikel  ini  yaitu  Putusan  PN  SURABAYA  No  810/Pdt.G/2014/PN.Sby yang  dalam  putusannya menyatakan Sertifikat Hak Milik dalam perkara  itu tidak  mmpnyai kekuatan pembuktian menurut hukum serta memutuskan  dalam  membuat  pembatalan  Akta  Jual  Beli  yang  ditumbulkan  didepan  Notaris  dan  PPAT  yang mana  hal  itu  merupakan  kewenangan  dari  hakim  perdata  untuk  dapat  membatalkan  akta  jual  beli  yang diciptakan di depan Notaris  serta PPAT namun  hakim perdata tidak dapat  membatalkan sertifikat seperti  yang diatur pada SEMA No. 10 Tahun 2020, Perdata Umum/2/SEMA 10 2020.
Kata Kunci: Tanah; Sengketa; Jual Beli, Sertifikat
Abstract. Legal problems in the land sector occur very often, especially in this situation, land is something that has  high  economic  value.  This  can  trigger  land  disputes  between  groups  of  people  in  wider  society.  These disputes  or  conflicts  will  give  color  to  people's  lives  where  increasing  population  growth  will  increase  the responsibility for land demand. Land disputes are disputes that are basically included in the civil section unless there  are  criminal  or  legal  elements  to  the  land  dispute  or  conflict.  This  research  is  normative  juridical research.  The  normative  juridical  method  is  a  research  method  for  legal  science  which  is  carried  out  to research  with  library  and  secondary  materials  to  study  the  types  of  legal  rules  and  regulations  that  have  a formal character, namely laws,  regulations and literature  which are filled  with theoretical  concepts based on legal  approaches.  invite.  Many  land  issues  end  up  being  resolved  in  state  courts.  The  case  discussed  in  the writing  of  this  article  is  the  SURABAYA  District  Court  Decision  No.  810/Pdt.G/2014/PN.Sby  which  in  its decision  stated that the Certificate of Ownership  in the case did not have the power of proof according to the law and decided to cancel the Deed of Sale and Purchase which was presented in front of Notaries and PPATs, which  are  the  authority  of  civil  judges  to  cancel  deeds  of  sale  and  purchase  made  in  front  of  Notaries  and PPATs,  however,  civil  judges  cannot  cancel  certificates  as  regulated  in  SEMA  No.  10  of  2020,  General  Civil Affairs/2/SEMA 10 2020
Keywords: Land; Dispute; Buying and Selling, Certificates

## PENDAHULUAN
Tanah  ialah  diantara  kebutuhan  primer  manusia  yang  diinginkan  untuk  kehidupan  sebagai tempat  tinggal  dan  sarana  mendapatkan  penghasilan,  untuk  mendapatkan  tanah  seseorang  akan melakukan  antara  lain  :  menyewakan  tanah,  pelepasan  hak  atas  tanah,  dan  peralihan  hak  atas  tanah yang bisa dikerjakan atas perjanjian jual beli didepan notaris dalam bentuk Akta Notariil. Bersumber pada  Pasal  37  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintan  No  24  Tahun  1994  ialah  perubahan  atas  Aturan Pemerintan  No  10  Tahun  1961,  dinyatakan  kalau  perubahan  hak  atas  tanah  lewat  jual-beli,  tukar menukar,  hibah,  pemasukan  pada  perusahaan  maupun  perlakuan  hukum  memindahkan  hak  lainnya, dikecualikan  perpindahan  hak  lewat  lelang  Cuma  mampu  didaftarkan  jika  dibuktikan  atas  akta  yang
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
diciptakan PPAT yang mempunyai kuasa berdasarkan peraturan UU yang diterapkan.
Perjanjian  jual  beli  merupakan  suatu  kesepakatan  saling  menguntungkan,  di  mana  satu  pihak berkomitmen  dalam  mengasihkan  hak  milik  atas  barang  (penjual),  namun  pihak  lain  melakukan perjanjian  melakukan  pembayaran  harga  barang  itu  selaku  imbalan  dalam  mendapatkan  hak  milik (pembeli). 1 Untuk  memfasilitasi  transaksi  tanah,  kejelasan  hukum  dan  perlindungan  hukum diperlukan agar kedua belah pihak merasa aman. Maka dari itu, pihak biasanya membentuk perjanjian jual beli di depan pejabat yang berkuasa. Tahapan pemindahan hak atas tanah, yang dikerjakan PPAT, seharusnya  dilakukan  atas  pemakaian  dokumen  penyokong  yang  valid.  Kondisi  ini  penting  karena akta  autentik  yang  dihasilkan  oleh  PPAT  memberikan  kejelasan  mengenai  hak  serta  kewajiban, menjamin kepastian hukum, serta jadi bukti yang kuat serta lengkap untuk mengakhiri sengketa. 2 Para pihak  yang terkait pada perjanjian  jual  beli tanah memiliki kebebasan  untuk menentukan ketentuan-ketentuan  sesuai  dengan  persyaratan  sah  suatu  perjanjian.  Pasal-pasal  dalam  perjanjian dapat  disesuaikan  dengan  keinginan  para  pihak  yang  membuatnya,  dan  pasal-pasal  itu  mempunyai daya  hukum  yang sejajar atas UU bagi mereka  yang melakukan perjanjian. Jika tidak ada ketentuan yang  diatur  oleh  para  pihak,  seorang  PPAT  diperlukan  dalam  merumuskan  hal  yang  hendak dijanjikan.  Dalam  aktivitasnya,  tahapan  perubahan  hak  atas  tanah  lewat  jual  beli  kerap  dimulai  atas pembuatan  Perjanjian  penghubung  Jual  Beli  seorang  Notaris.  Perjanjian  ini  membuat  para  pihak terkait  sebelum  Akta  Jual  Beli  resmi  dibuat  oleh  PPAT.  Perjanjian  penghubung  Jual  Beli  hendak menjadi  sumber  untuk  menciptakan  Akta  Jual  Beli,  yang  merupakan  syarat  pemindahan  hak  atas tanah serta bangunan. Oleh karena itu, sebelum pembuatan akta, semua ketentuan perjanjian jual beli wajib terpenuhi.
Akta  Jual  Beli  memiliki  peran  penting  selaku  sumber  data  untuk  penjagaan  data  pendaftaran tanah.  Maka  dari  itu,  PPAT  memiliki  wewenang  dalam  memeriksa  syarat  sahnya  perlakuan  hukum yang  berkaitan.  Ini  melibatkan  pencocokan  data  pada  sertifikat  untuk  mendaftar  di  Kantor  Badan Pertanahan,  serta penilaian  lagi  keabsahan perlakuan semua pihak. PPAT bisa melakukan  penolakan menciptakan akta jika ada pihak yang tidak berhak maupun tidak terpenuhi syarat dalam mengerjakan perlakuan hukum jual beli.
Agar  perjanjian  jual  beli  tanah  dianggap  sah,  perlu  dipenuhi  persyaratan  materiil  dan  formal. Kesalahan  PPAT  ketika  berkeputusan  akta  jual  beli  mampu  berefek  fatal.  Maka  dari  itu,  calon pembeli  tanah  wajib  teliti  dengan  status  kepemilikan  tanah  yang  hendak  dibelinya 3 .  PPAT berkeharusan  dalam  memastikan  kewenangan  semua  pihak,  baik  penjual  ataupun  pembeli  serta  pula mengecek  keabsahan  berkas-berkas  yang  diperlukan  beserta  sertifikat  hak  asli  maupun  surat  tanah yang  ialah  bukti  kepunyaan  yang  dikasihkan  untuknya  oleh  penjual  dalam  tempo  menciptakan  akta jual  beli.  Pada  tahapan  jual  beli  tanah,  keabsahan  serta  legalitas  dokumen  yang  menjadi  persyaratan jual beli memiliki peran yang sangat penting. Pentingnya memahami dan memastikan keabsahan serta legalitas dokumen ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak pemilik dan pembeli tanah, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas hukum dan ekonomi suatu negara 4 . Karena itu, dalam artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana keabsahan dan legalitas dokumen- dokumen tersebut menjadi kunci dalam terjadinya akta jual beli tanah. Kajian ini akan memperhatikan peran  pemerintah,  notaris,  serta  pihak-pihak  terkait  lainnya  dalam  menjaga  integritas  dan  kepastian hukum  dalam  transaksi  properti,  serta  akan  mengeksplorasi  beberapa  isu  yang  mungkin  timbul  jika dokumen tersebut tidak sah atau legal.
Meskipun  sudah  ada  bukti  perpindahan  hak  selaku  wujud  kejelasan  hukum,  tidak  menjadikan terdapatnya  persoalan  hukum  yang  masuk  pada  kategori  pertanahan,  serta  kala  ini  tanah  jadi  bahan yang  mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi.  persoalan  ini  hendak  pemancing  munculnya  sengketa
1 Subekti, Hukum Perjanjian (21st edn, Linimasa 2002).
2 B Avissa, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat  Hukum  Oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Studi  Kasus  Putusan  …’  (2021)  3  Indonesian  Notary <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/32/>.
3 RAP  Anindhita,  ‘Akibat  Hukum  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Pura-Pura  Ppat  Atas  Jaminan  Kredit  Di Bank’ (2022) 4 Indonesian Notary
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984140&val=26769&title=Akibat
Hukum
Pembatalan Akta Jual Beli Pura-Pura Ppat Atas Jaminan Kredit Di Bank>.
4 Avissa, Op.Cit , hlm 2).
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
pertanahan  baik  diantara  individu  atas  individu,  individu  atas  masyarakat,  individu  atas  pemerintah, masyarakat  atas masyarakat  serta masyarakat atas pemerintah. Sengketa ataupun masalah  ini hendak selalu  memberikan  warna  pada  kehidupan  masyarakat  lebihnya  atas  makin  naiknya  pertumbuhan penduduk  yang  menghasilkan  efek  yang  tinggi  dalam  kebutuhan  tanah.  Sengketa  pertanahan  ialah sengketa yang dasarnya bagian pada ruang lingkup perdata (kecuali juga ada elemen pidana maupun ranah  hukum  lainnya  pada  sengketa  maupun  konflik  pertanahan  itu) 5 .  Berhubungan  pada  sengketa perdata,  untuk  itu  penyelesaiannya  bisa  dikerjakan  di  luar  pengadilan  (antar  semua  pihak)  serta  bisa dikerjakan di pengadilan jika penyelesaian diantara semua pihak tidak memperoleh titik temu. Banyak perkara  pertanahan  yang  berakhir  diselesaikan  pada  pengadilan  negara.  Jika  perkara  itu  diselesaikan pada  pengadilan  negara,  untuk  itu  tentu  hendak  diakhiri  dengan  cara  formal  serta  melakukan penuntutan pembuktian dengan cara formal juga.
Kejelasan hukum pada hak atas tanah jadi hal yang terpenting karena alas hak yang sah adalah alas  hak  yang  harus  terdaftar  di  Buku  C/Buku  data  register  tanah  di  kelurahan  atau  desa,  yang kemudian  dapat  ditingkatkan  menjadi  sertifikat  baik  itu  sertifikat  hak  milik,  hak  guna  bangunan, ataupun yang lainnya. Karena, jika tidak memiliki alas hak yang benar dan sah bisa menjadi sengketa yang  menjadikan  hakim  dapat  membuat  keputusan  akta  jual  beli  jadi  batal  untuk  hukum  karena terdapat  intervensi  dari  pihak  lain  yang  mengakui  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  didasarkan  dari persil/Letter  C,  Maka  dari  itu  maka  kasus  yang  dibahas  dari  penulisan  artikel  ini  yaitu  Putusan  PN SURABAYA Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby. Dimana terjadi permasalah terhadap tanah  petok atau letter c sudah dilakukan Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT namun terbit Sertifikat Hak Milik dengan Riwayat  tanah  dari  tanah  petok  atau letter  c tersebut  sehingga  dalam  putusannya  menyatakan Sertifikat  Hak  Milik  dalam  perkara  itu  tidak  memiliki  daya  pembuktian  menurut  hukum  serta memutuskan dalam membatalkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT.
Menurut  penjelasan  atas  latar  belakang  tersebut  diatas  untuk  itu  permasalahan  yang  dapat dirumuskan ialah selaku hal ini:
1. Apakah putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya dalam hal pembatalan Sertifikat Hak Milik?
2. Bagaimana keabsahan dari alat bukti dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik?

## METODE
Model  penelitian  yang  akan  dipakai  pada  riset  ini  ialah  riset  yuridis  normatif,  Metode  yuridis normatif  merupakan  metode  riset  pada  bidang  ilmu  hukum  yang  dikerjakan  atas  cara  meriset  atas kategori hukum positif tertulis di Indonesia. Riset yuridis normatif dikerjakan atas menpelajari banyak jenis  aturan  serta  aturan  hukum  yang  berkrakter  formil  selaku  UU,  pperaturan  dan  literatur  yang isinya pola teoritis yang berkaitan pada persoalan yang hendak dikaji pada riset ini. 6
Riset  ini  menggunakan  dua  pendekatan  utama,  ialah  pendekatan  UU  serta  pendekatan konseptual.  Pendekatan  undang-undang,  atau  yang  disebut  juga  pendekatan  perundang-undangan, melibatkan  penelaahan  seluruh  undang-undang  dan  regulasi  terkait,  dengan  fokus  pada  hukum perjanjian  yang  sah  di  Indonesia.  Di  sisi  lain,  pendekatan  konseptual  digunakan  ketika  periset  tidak melepaskan diri atas kerangka hukum yang terdapat. 7 .
Bahan Hukum yang penulis pakai ialah : Bahan primer, ialah Putusan PN SURABAYA Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby  dan  peraturan  perundang-undangan  terkaitseperti  :  1.  Buku  Undang-undang Hukum  Perdata;  2.  UU  No  5  Tahun  1960  mengenai  aturan  dasar  Pokok  Agraria;  3.  Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997  mengenai Pendaftaran Tanah; 4. Yurisprudensi; dan Bahan sekunder meliputi  buku-buku  hukum  yang  ditulis  para  ahli  hukum,  kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum, pernyataan UU serta penyataan putusan pengadilan, dan lainnya. 8 Metode analisis data yang  dipakai ialah  deskriptif  kualitatif,  yakni  data  yang  didapatkan  digambarkan  bersumber  fakta  yang  terdapat
5 Akbar  Mastang  and  Muskibah,  ‘Akibat  Hukum  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibatalkan  Oleh  Pengadilan Terhadap  Pembeli  Yang  Beritikad  Baik  (Studi  Kasus  Putusan  Nomo  60/PDT/  2018/PT  BTN)’  (2022)  4,  hlm 374.
6 Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Sinar Grafika 2014).
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Revisi, Kencana 2019).
8 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  In  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (1st edn, Alfabeta 2006).
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
serta diolah dengan cara kualitatif.

## HASIL Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Pembatalan Sertifikat Tanah
Berdasarkan  Pasal  1457  KUHP  perdata  mengatur  mengenai  jual-beli,  disahkan  kalau  “  Suatu perjanjian, atas mana pihak yang satu menghubungkan dirinya dalam mengasihkan suatu kebendaan, serta  pihak  yang  lain  dalam  membayar  harga  yang  sudah  diperjanjikan.”  Jual-beli  itu  dicap  sudah terjadi jika diantara 2 pihak, sesudah orang ini menggapai kesepakatan mengenai kebendaan itu serta harganya,  walaupun  kebendaan  itu  tidak  dikasihkan,  serta  harganya  belum  dibayar.  Berdasarkan Soerjono  Soekanto,  jual  beli  tanah  ialah  perilaku  hukum  pengalihan  hak  atas  tanah  yang  berkrakter jelas serta tunai. Jelas, bermakna kalau perilaku pengalihan hak itu wajib dikerjakan didepan Kepala Adat,  yang  berfungsi  selaku  pejabat  yang  bertanggungjawab  keteraturan  serta  sahnya  perilaku pengalihan  hak  itu,  hingga  perilaku  tersebar  ke  umum,  jika  tidak  dikerjakan,  untuk  itu  perilaku  ini tidak  jadi  kategori  ketertiban  umum,  tidak  berlaku  pada  pihak  ketiga  serta  keluar,  si  pembeli  tidak diakui selaku pemegang hak atas tanah. 9
Pengertian  jual  beli  tanah  saat  ini  sudah  ditetapkannya  UU  Pokok  Agraria.  jika  pihak  penjual memberiikan tanah serta pembeli melakukan pembayaran harga tanah, untuk itu bergantilah hak atas tanah itu untuk pembeli. Perilaku hukum pengalihan hak ini berkrakter tunai, jelas serta riil. 10
Tunai,  bermakna  atas  dikerjakannya  perilaku  hukum  itu  hak  untuk  tanah  yang  berhubungan beralihnya untuk pihak lain selamanya, atas disertai pembayaran diantara maupun semua harga tanah itu.  Jelas  bermakna  perilaku  hukum  pengalihan  hak  itu  dikerjakan  didepan  PPAT,  tidak  dikerjakan dengan cara tersembunyi serta riil maupun dengan cara nyata, ialah memperlihatkan untuk akta PPAT yang ditandatangani kedua belah pihak.
Adanya 2 syarat pada persoalan perilaku jual beli tanah, ialah syarat materil serta syarat formil. Syarat  materil  jual  beli  tanah  terdapatnya  syarat  maupun  kaidah  yang  mengatur  hak  serta  kewajiban para pihak (penjual serta pembeli) untuk mengerjakan perilaku hukum pengalihan hak atas tanah atas pihak  penjual  memberikan  tanah  serta  pembeli  melakukan  pembayaran  harga  tanah,  untuk  itu beralihlah hak atas tanah itu untuk pembeli, syarat materil begitu memberi ketentuan sah tidaknya jual beli tanah. 11
Syarat  material  yakni:  1.  Pembeli  berhak  membeli  tanah  yang  bersangkutan.  Artinya  ialah pembeli  selaku  penerima  hak  wajib  memenuhi  syarat  dalam  mempunyai  tanah  yang  dibelinya.  2. Penjual berhak dalam menjual tanah yang berhubungan yang berhak menjual bidang tanah tentu saja pemegang hak yang sah  dengan tanah  itu  yang dikenal sebagai pemilik. Jika pemilik sebidang tanah cuma satu orang, untuk itu ia berhak dalam menjual sendiri tanah itu. Namun, jika pemilik tanah ialah 2  orang  untuk  itu  yang  berhak  menjual  tanah  itu  yakni  ke  2  orang  itu  secara  bersamaan.  Tidak  bisa satu orang saja yang bertingkah selaku penjual. 3. Tanah hak yang berhubungan bisa diperjualbelikan serta  bukan  saat  pada  kondisi  sengketa.  4.  Apabila  diantara  syarat  materil  ini  tidak  terpenuhi  untuk maksud  jual  bukan  orang  yang  berhak  atas  tanah  yang  dijualnya  ataupun  pembeli  tidak  terpenuhi syarat  dalam  jadi  pemilik  hak  atas  tanah,  maupun  tanah  yang  diperjualbelikan  saat  pada  kondisi sengketa maupun yakni tanah yang tidak bisa diperjualbelikan, Untuk itu jual beli tanah itu tidak sah. Jual beli tanah yang dikerjakan yang tidak berhak ialah batal atas hukum. Maksudnya, semenjak awal hukum beranggapan tidak pernah ada jual beli. 12
Sedangkan  syarat formil jual beli tanah baru  dapat dikerjakan jika  syarat materiil telah penuh, untuk itu peran PPAT dibutuhkan dalam menjadikan akta jual beli. Akta jual beli diatur pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Pada penerapan jual beli yang dikerjakan PPAT yang jadi hal yang wajib dilihat ialah: pembuatan akta itu wajib dihadiri para pihak yang  menegerjakan  jual  beli  ataupun  kuasa  yang  sah  atas  penjual  serta  pembeli  dan  disaksikan  2
9 Soerjono Soekanto and Soleman B Taneko, Hukum Adat Indonesia (RajaGrafindo Persada 2002).
10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Revisi, Djambangan 2003).
11 Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah (Cet 3, RajaGrafindo Persada 1994).
12 Ibid .
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
orang  saksi. 13 Lalu  sebelum  akta  diciptakan  untuk  itu  PPAT  meminta  penjual  serta  pembeli memberikan  syarat  yang  dibutuhkan  yakni  KTP,  PBB,  KK,  Sertifikat  asli  hak  atas  tanah  yang  telah dikerjakan  pemeriksaan  pada  Kantor  Pertanahan.  Akta  dibuat  pada  wujud  asli  untuk  2  lembar,  ialah lembar  awal  disimpan  PPAT  yang  berkaitan  serta  lembar  ke  2  diberikan  untuk  Kantor  Pertanahan dalam kebutuhan pendaftaran serta pada  semua pihak yang mempunyai kepentingan bisa  dikasihkan copyannya.
Akta  PPAT  ialah  akta  otentik,  kondisi  ini  diperkuat  Pasal  1  ayat  (1)  serta  Pasal  3  ayat  (1) Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998  mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  Akta Tanah. Selaku  akta  otentik,  pada  akta  PPAT  ditetapkan  ketetapan  mengenai  syarat  serta  metode  pembuatan akta  otentik.  Wujud  akta  otentik  ditetapkan  UU,  Namun  pejabat  yang  bisa  membuatnya  tidak  bisa dijauhkan  supaya  berbobot  yang  sama  wajib  jula  ditetapkan  UU  maupun  peraturan  perundang- undangan setingkat atas undang-undang. 14
Notaris/PPAT  memiliki  peran  krusial  dalam  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban,  dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut menjadi bukti yang sangat kuat,  dan  dalam  konteks  sengketa  di  pengadilan,  akan  dianggap  sah  kecuali  ada  bukti  yang membuktikan sebaliknya,  sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata. Jika terjadi sengketa terkait  akta, pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan batal demi hukum akta tersebut, asalkan  dapat  dibuktikan  ketidakbenarannya.Pembatalan  akta  Notaris/PPAT  melalui  keputusan pengadilan  tidak  hanya  terjadi  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  Notaris/PPAT  dalam  pembuatannya, tetapi  juga  dapat  disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  terlibat dalam akta tersebut. Dalam proses perdata, Notaris/PPAT mungkin terlibat sebagai turut tergugat atas paksaan, meskipun sebenarnya, menurut undang-undang, mereka tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan hukum yang diatur dalam akta notariil.
Proses  gugatan  terhadap  sahnya  akta  Notaris/PPAT  memerlukan  bukti  yang  mendukung ketidakabsahannya dari segi lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak ada bukti yang memadai, maka akta tersebut tetap berlaku dan mengikat pihak yang terlibat. Pembuktian kekurangan atau cacat akta dapat  mengakibatkan  penurunan  status  akta  menjadi  di  bawah  tangan,  bahkan  menjadi  batal  demi hukum.
Pasal 1870 KUH Perdata menetapkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, artinya hakim diharuskan percaya pada akta tersebut selama tidak ada bukti yang menunjukkan ketidakbenarannya. Hakim tidak dapat membatalkan akta Notaris/PPAT secara ex officio tanpa  permintaan  dari  pihak  yang  bersangkutan.  Jika  diminta  pembatalan,  hakim  dapat memutuskan sesuai dengan bukti yang diajukan. 15 . Akta Jual Beli yang dibuat oleh notaris juga dapat dibatalkan  atau  diakui  batal  demi  hukum  jika  tidak  memenuhi  persyaratan  formil  dan  materiil  yang telah  diatur  dalam  perundang-undangan  Indonesia,  seperti  KUH  Perdata,  UUPA,  dan  PP  No.  24 Tahun 1997.
Sebagai  contoh  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  810/Pdt.G/2014/PN.Sby dapat  dilihat  terjadi  pembatalan  jual  beli  karena  adanya  sengketa  tanah  dan  ada  data  yuridis  yang salah  dalam  penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  dan  hal  terserbut  dimasukan  kedalam  gugatan  dari penggugat  sehingga dalam putusan  tetsebut  Akta Jual Beli dibatalkan dan  Sertifikat Hak  Milik  yang menjadi objek sengketa dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.
Dalam  putusan,  diterangkan  bahwa  Jual  beli  yang  dilakukan  oleh  Drs.  Ec  Moch.  Rifa'i  Abdul Kadir,  S.H.  (Almarhum)  sebagai  tergugat  1  dengan  Lo  Cundilo  (tergugat  2)  adalah  sudah  sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku,  hal  mana  terbukti  ketika  terjadi  jual  beli  tanah  obyek  sengketa tersebut  dilakukan  dihadapan  PPAT  dan  memenuhi  syarat  sah  nya  perjanjian  menurut  Pasal  1320 KUHPerdata  dan  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  terjadinya  Jual  Beli.  Namun  Akta  Jual  Beli tersebut dibatalkan karena dalam pembuktian selama pertimbangan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek Jual Beli tersebut bedasarkan pada data yuridis yang tidak sah/salah karena telah dilakukan jual beli terhadap tanah petok yang menjadi asal Sertifikat Hak Milik tersebut.
13 AP Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (2nd edn, Mandar Maju 1990).
14 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan (Cetakan  ke,  Citra Aditya Bakti 2016).
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (7th edn, Liberty 2006).
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
Pengadilan  Negeri  memiliki  wewenang  untuk  membatalkan  Akta  Jual  Beli  sesuai  dengan ketetapan  pembatalan  akta  selaku  akta  PPAT.  Aturan  tentang  pembatalan  akta  PPAT  diatur  pada Pasal 45 ayat (1) huruf f PP No 24 Tahun 1997, yang mana Kepala Kantor bisa mealkukan penolakan pendaftaran  perubahan  maupun  pembebanan  hak  apabila  perilaku  hukum  yang  dibuktikan  atas  akta PPAT batal ataupun dibatalkan putusan pengadilan yang telah mempunyai daya hukum tetap.
Pemaparan  untuk  Pasal  45  ayat  (1)  memberikan  penjelasan  kalau  akta  PPAT  berguna  selaku alat  bukti  dalam  membuktikan  adanya  perilaku  hukum.  maka,  apabila  perilaku  hukum  itu  batal ataupun  dibatalkan,  akta  PPAT  yang  terikat  bukan  lagi  mempunyai  fungsi  selaku  bukti,  dan  pihak- pihak  yang  terlibat  dapat  membatalkannya  sendiri.  Apabila  perbuatan  hukum  tersebut  telah didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan,  pendaftaran  tanah  yang  terpengaruh  oleh  pembatalan  perbuatan hukum  harus  didasarkan  pada  alat  bukti  lain,  seperti  putusan  pengadilan  atau  akta  PPAT  yang mencatat  perbuatan  hukum  yang  baru.  Dengan  demikian,  jika  suatu  perbuatan  hukum  dinyatakan batal  atau  dibatalkan,  Akta  PPAT  yang  terkait  kehilangan  keberlakuannya  sebagai  bukti  untuk perbuatan hukum tersebut.
Selaras  pada  Pasal  31  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  mengenai  Pendaftaran  Tanah  yang menetapkan  kalau“Sertipikat  ialah  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  selaku  alat  pembuktian  yang kuat  tentang  data  fisik  serta  data  yurldis  yang  serisi  padanya,  sejauh  data  fisik  serta  data  yuridis  itu cocok atas data yang terdapat di surat ukur serta buku tanah hak yang bersangkutan.”
Dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa ternyata data fisik tanah sudah dikuasai oleh Penggugat  sedangkan  data  yuridis  tidak  ada  peralihan  atau  pemecahan  dari  Buku  C  Kelurahan Kalisari  No.290  s/d  295  Persil  12,  13  atas  nama  M.  RIFAI  ARIF  ke  Petok  D  No.783  dan  784, sehingga data yuridisnya adalah tidak benar.
Untuk  itu  majelis  hakim  atas  sumber  ketetapan  Pasal  31  Ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997 mengenai Pendaftaran Tanah yang memberitahukan kalau “Sertipikat ialah surat tanda bukti hak yang berlaku  selaku  alat  pembuktian  yang  kuat  tentang  data  fisik  serta  data  yuridis  yang  ada  padanya sejauh data fisik serta data yuridis itu cocok atas data yang terdapat di surat ukur serta buku tanah hak yang  bersangkutan.”  Mempertimbangkan  kalau  sertifikat  ialah  tanda  bukti  hak  yang  kuat  jika  data fisik  serta  data  yuridis  yang  terdapat  padanya  ialah  data  yang  valid,  disebakan  telah  jadi  kewajiban jika  data  fisik  serta  data  yuridis  yang  terdapat  pada  sertifikat  cocok  atas  data  yang  terdapat  di  buku tanah disebabkan data itu diperoleh atas buku tanah serta surat ukur itu.
Sehingga,  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  sifat  pembuktian  yang  kuat  dari  sertifikat  dalam perkara tersebut menjadi tidak bernilai di depan hukum karena penerbitan dua sertifikat yang menjadi obyek sengketa/perkara ini diterbitkan atas dasar data fisik dan data yuridis yang sah.
Majelis  Hakim  memutuskan  hal  tersebut  diatas  dengan  mengacu  pada  Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  584K/Pdt/1983  tanggal  5  Januari  1985  yang  menyebutkan meskipun  sertifikat  dibuat  oleh  Pejabat  TUN  yang  berwenang  untuk  itu  dalam  hal  ini  Pejabat  BPN, akta  tersebut  tidak  bernilai  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna,  mengikat,  memaksa.  Oleh  karena  itu sertifikat tanah bukan nukti mutlak atas hak milik tanah. Keabsahan sebaai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi dan sesuai sifat deklaratif yang melekat padanya.
Penulis  setuju  dengan  amar  putusan  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim  karena  memang Pengadilan Negeri  tidak  mempunyai  wewenang dalam mengerjakan pembatalan sertifikat  hak milik, tetapi hakim pada amar putusannya cuma berwenang dalam berpendapat kalau sertifikat hak milik itu tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Pembatalan  sertifikat  ialah  perilaku  administratif  yang  ialah kewenangan  instansi  yang  memunculkan  ataupun  PTUN.  Kondisi  ini  selaras  atas  Yurisprudensi Mahkamah Agung ini : Putusan MA RI No. 383K/Sip/1971 tanggal 3 November  1971 yang isinya : “batal  surat  bukti  hak  milik  yang  dikeluarkan  instansi  agraria  dengan  cara  sah  bukan  termasuk wewenang  pengadilan  negeri  tetapi  wewenang  administrasi.  Pembatalan  surat  bukti  hak  milik  wajib dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan  untuk instansi agraria bersumber pada putusan pengadilan yang didapatkannya".
Kondisi  ini  pula  diatur  pada Surat  Edaran  MA  No  10  Tahun  2020  kategori  kamar  perdata (SEMA  No.  10  Tahun  2020,  Perdata  Umum/2/SEMA  10  2020)  yang  berkata:  “Hakim  perdata  tidak berwenang membatalkan sertifikat, tetapi cuma berwenang menyatakan sertifikat tidak memiliki daya
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
hukum, atas dasar tidak memiliki alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat ialah tindakan administratif yang ialah kewenangan peradilan tata usaha negara”.
Maka, untuk amar putusan dari majelis hakim yang mengatakan “Menyatakan putusan dengan perkara ini bisa dibuat dasar untuk Penggugat dalam mengajukan permohonan Hak Atas Tanah untuk Kantor  Pertanahan  Kota  Surabaya  II  serta  penerbitan  Sertipikat  Hak  Milik  dengan  nama  Penggugat cocok  atas  ketetapan  peraturan  UU  yang  diterapkan”  butuh  diperhatikan  disebabkan  pembatalan sertipikat  hak  milik  bisa  dikerjakan  atas  2  metode  ialah  meminta  pembatalan  untuk  Menteri ATR/BPN  lewat  Kantor  Pertanahan  atasan  alasan  terdapatnya  kesalahan  hukum  pada  tahapan penciptaannya ataupun lewat tahapan gugatan pada PTUN.

## Alat Bukti dan Syarat Untuk Membuat Sertifikat Hak MIlik
Untuk memastikan kejelasan hukum bagi pemegang hak atas tanah, Negara dengan Peraturan Pemerintah menetapkan bahwa pemegang hak atas tanah yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat sebagai  bukti  yang  sangat  kuat.  Prinsip  ini  sesuai  dengan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997,  yang  menyatakan  :  1)  Pemberian  sertifikat  hak  atas  tanah  kepada  pemegang  hak  yang bersangkutan  bertujuan  untuk  memberikan  kejelasan  dan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf  a. 2) Data fisik dan data  yuridis dari bidang  tanah dan satuan rumah susun  yang  sudah  terdaftar  diumumkan  untuk  umum  guna  memenuhi  fungsi  informasi  sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b. 3) Dalam rangka mencapai tata kelola administrasi yang teratur, setiap perubahan yang terjadi pada bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan  pembatalan  hak  atas  tanah  serta  kepemilikan  hak  atas  satuan  rumah  susun,  wajib  dicatat  dalam registrasi.
Dengan demikian, sertifikat hak atas tanah bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, tetapi  juga  sebagai  instrumen  untuk  memberikan  kejelasan  hukum,  informasi  publik,  dan  tata  kelola administrasi yang teratur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
Pendaftaran  tanah  ini  sendiri  dibuat  BPN  yang  dalam  Tingkat  Kabupaten  maupun  Kota. Pendaftaran tanah di BPN ialah wujud atas hak menguasai Negara pada kondisi kekuasaan eksekutif 16 . Berkaitan atas pendaftaran tanah pada rangka menjamin kejelasan hukum itu, untuk itu untuk pihak yang mempunyai  hak hendak dimunculkan sertifikat selaku bukti haknya. Pada Pasal 32 ayat (1 dan 2)  Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  1997  mengenai  Pendaftaran  Tanah  berpendapat  kalau:  (1) Sertifikat ialah surat tanda bukti hak yang berlaku  selaku alat bukti kuat tentang data fisik serta data yuridis  yang  ada padanya, sejauh data fisik serta data  yuridis itu cocok  atas data yang terdapat pada surat  ukur  serta  buku  tanah  hak  yang  bersangkutan.  Jika  tempo  adanya  gugatan  ataupun  tuntutan hukum  pada  pengadilan  dengan  subjek  tanah  yang  sudah  ada  sertifikatnya  itu,  Untuk  itu  seluruh keterangan  yang  ada  pada  sertifikat  itu  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  kuat  sejauh  tidak terdapatnya bukti lain yang menyangkalnya. Pada penyelesaian perkara pada pengadilan, pembuktian ialah  tindakan  yang  dikerjakan  semua  pihak  yang  berperkara  pada  sengketa,  hingga  didapatkan kebenaran yang mempunyai nilai kepastian serta keadilan.
Bedasarkan  informasi  dari  situs  web/ website milik  ATR  BPN    syarat  yang  dokumen  dalam menjadikan sertifikat tanah hak milik ialah:
1. Formulir  permohonan  yang  telah  diisi  serta  ditandatangani  pemohon  maupun  kuasanya  di  pada meterai cukup;
2. Surat kuasa jika dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon serta penerima hak (KTP, KK) dan kuasa jika dikuasakan, yang sudah disesuaikan atas aslinya atas petugas loket;
4. Bukti asli perolehan tanah maupun alas hak;
5. Surat bukti asli pengalihan hak serta pelunasan tanah serta rumah (Rumah Gol III) maupun rumah yang dibeli pada pemerintah;
6. Fotokopi  SPPT  PBB  tahun  berjalan  yang  sudah  di  selaraskan  pada  aslinya  oleh  petugas  loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) serta bukti bayar uang pemasukan (di situasi pendaftaran hak);
7. Fotokopi  SPPT  dan  PBB  tahun  berjalan  yang  sudah  disesuaikan  pada  aslinya  oleh  petugas  loket, penyerahan  bukti  SSB  (BPHTB)  serta  bukti  barang  uang  pemasukan  (di  kondisi  pendaftaran
16 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah (19th edn, Kencana 2019).
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)

## hak). 17
Pada tahapan pendaftaran dalam menjadikan sertifikat tanah, membutuhkan perhatian dalam hal ini:
1. Identitas diri;
2. Luas, letak serta pemakaian tanah yang dimohon;
3. Pernyataan tanah tidak sengketa;
4. Pernyataan tanah dikuasai dengan cara fisik. Pada tahapan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat, wajib dalam mengetahui Pembukuan Hak. Hal itu teratur pada Pasal 29 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 ialah:
“Hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf  serta  hak  milik  dengan  satuan  rumah  susun didaftar atas membukuannya pada buku tanah yang termuat data yuridis serta data fisik bidang tanah yang berkaitan, serta sejauh terdapat surat ukurnya ditulis pula di surat ukur itu.”
Bersumber  pada  pasal  itu,  untuk  tanah  atas  data  fisik  serta  data  yuridisnya  telah  komplit  dan tidak  terdapat  yang  disengketakan,  Untuk  itu  dikerjakan  pembukuannya  pada  buku  tanah.    Supaya, sertifikat bisa diterbitkan bagi kebutuhan pemegang hak yang berkaitan cocok atas data fisik serta data yuridis yang sudah didaftarkan pada buku tanah itu.
Adapun alat bukti pada perkara ini untuk perkara perdata berdasarkan Pasal 164 HIR ialah: a. Bukti surat;
b. Bukti saksi;
c. Pengakuan
d. Persangkaan;
e. Sumpah.
Bersmber pada penjelasan mengenai alat bukti pada penyelesaian perkara perdata itu, Untuk itu bukti surat ialah bukti yang begitu berati untuk mendapatkan kebenaran, kejelasan serta keadilan pada suatu  perkara.  Sertifikat  hak  atas  tanah  selaku  bukti  surat  (tertulis)  mempunyai  banyak  kegunaan untuk pemiliknya. Guna utama sertifikat ialah selaku alat bukti yang kuat. Kondisi ini di katakan pada Pasal 19 UUPA. Untuk itu siapapun bisa membuktikan hak atas tanahnya jika sudah jelas nama yang terdapat  pada  sertifikat  itu  selaku  pemegang.  Untuk  itu  hal  yang  bisa  dibuktikan  pada  sertifikat  hak atas  tanah  itu  ialah;  Tipe  hak  atas  tanah.  Pemegang  hak,  Keterangan  fisik  menegenai  objek  tanah, Peristiwa hukum yang muncul atas tanah 18 .
Pasal 1 angka 14  Permen Agraria/BPN 9/1999 mengenai metode Pemberian serta Pembatalan Hak  atas  Tanah  Negara  serta  Hak  Pengelolaan menafsirkan pembatalan  hak  atas  tanah selaku pembatalan  keputusan  pengasihan  hak  atas  tanah  ataupun  sertifikat  hak  dengan  tanah  disebabkan keputusan itu terdapat cacat hukum administratif dalam memunculkannya maupun dalam melakukan putusan pengadilan yang sudah inkracht .
Selain  sebab  administratif,  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  juga  bisa  timbul  pada  kondisi terdapatnya  pihak  lain  yang  bisa  memberikan  bukti  kalau  bidang  tanah  yang  tealah  dimunculkan sertifikat  itu  dialah  dengan  cara  sah  serta  nyata  kepunyaannya  serta  kondisi  ini  disokong  atas terdapatnya putusan pengadilan yang sudah inkracht .
Pembatalan  sertifikat  bisa  dikerjakan  di  luar  tapahapan  peradilan,  ialah  atas  metode mengajukan  permohonan  yang  diajukan  dengan  cara  tertulis  untuk  Menteri  maupun  Kementerian Agraria/BPN  lewat  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  wilayah  kerjanya  mencakup  posisi  tanah  yang berkaitan. Tahapan itu diatur dalam Pasal 110 jo . Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999. Permohonan  bisa  dikerjakan  apabila  diduga  ada  cacat  hukum  administratif  pada  penerbitan sertifikat  itu selayaknya  diatur  dalam Pasal  106  ayat  (1) dan  Pasal  107 Permen  Agraria/BPN 9/1999 selaku hal ini:
Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999  berpendapat “Keputusan pembatalan hak  atas tanah  disebabkan  cacat  hukum  administratif  pada  penerbitannya, bisa  dikerjkaan  disebabkan
17 ATR/BPN, ‘Pemberian Hak Milik Perorangan’
<https://apis.atrbpn.go.id/Layanan/Pemberian/HakMilikPerorangan>.
18 Arifin  Bur  and  Desi  Apriani,  ‘Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  Yang  Kuat  Dalam  Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah’ (2017) 1 UIR Law Review 127
<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/952>.
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
permohonan yang berkepentingan ataupun oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.”
Pasal  107  Permen  Agraria/BPN  9/1999  berpendapat  “Cacat  hukum  administratif  selayaknya diartikan pada pasal 106 (1) ialah:
a. Kesalahan prosedur;
b. Kesalahan pemberlakuan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subjek hak;
d. Kesalahan objek hak;
e. Kesalahan tipe hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
h. Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat administrative”
Surat  keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  berdasarkan Pasal  104  ayat (2)  Permen Agraria/BPN 9/1999, dimunculkan jika ada:
1. cacat hukum administratif;
2. Melakukan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bersumber  pada  ketetapan Pasal  104  ayat  (1) Permen  Agraria/BPN  9/1999,  yang  jadi  objek pembatalan hak atas tanah mencakup:
1. Surat keputusan pemberian hak atas tanah.
2. Sertifikat hak atas tanah.
3. Surat keputusan pemberian hak atas tanah pada rangka pengaturan penguasaan tanah.

## SIMPULAN
1. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam membuat keputusan dalam perkara pada putusan Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  810/Pdt.G/2014/  PN.Sby.  ialah  terdapatnya  keselarasan diantara dalil serta alat bukti  yang diberkan  penggugat  serta tidak terdapat pembuktian yang  kuat atas  Tergugat.  Disebabkan  sertifikat  yang  jadi  bukti  kepemilikan  yang  sah  atas  Tergugat  II  tidak mempunyai daya pembuktian yang kuat disebabkan sertifikat itu dimunculkan pada data fisik serta yuridis  yang  tidak  sah.  Hingga  pada  putusannya  hakim  membatalkan  Akta  Jual  Beli  atas  objek perkara  serta  memberitahukan  kalau  Sertifikat  Hak  Milik  yang  muncul  atas  objek  perkara  tidak mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sah.  Kondisi ini selaras pada  kewenangan Hakim  dimana Hakim  perdata  bisa  membatalkan  akta  jual  beli  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  serta  PPAT  tetapi hakim perdata tidak bisa membatalkan sertifikat semacam yang diatur pada SEMA No. 10 Tahun 2020,  Perdata  Umum/2/SEMA  10  2020  yang  berpendapat:  “Hakim  perdata  tidak  berwenang membatalkan sertifikat, tetapi cuma berwenang mengatakan sertifikat tidak memiliki daya hukum, atas sumber tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat ialah tindakan administratif yang ialah kewenangan peradilan tata usaha negara”.
2. Akibat dari Putusan tersebut adalah Jual Beli dianggap tidak sah karena dibatalkan dan penggugat dalam  perkara  ini  dapat  mengajukan  penerbitan  sertifikat  ulang  ke  BPN  Surabaya  dengan membawa  putusan  ini  karena  hakim  tidak  dapat  membatalkan  Sertifikat  Hak  Milik  tetapi  cuma dapat  menyatakan  bahwa  Sertifikat  Hak  Milik  tersebut  tidak  memiliki  kemampuan  pembuktian yang  sah,  tetapi  apabila  BPN  menyatakan  tidak  bisa  menerbitkan  ulang  sertifikat  maka  penulis menyarankan  untuk  melakukan  pengajuan  pembatalan  sertifikat  di  PTUN  kemudian  menerbitkan baru sertifikat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Anindhita RAP, ‘Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Pura-Pura Ppat Atas Jaminan Kredit Di Bank’ (2022) 4 Indonesian Notary
ATR/BPN, ‘Pemberian Hak Milik Perorangan’
Avissa B, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan …’ (2021) 3 Indonesian Notary
Budiono  H, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan (Cetakan  ke,  Citra  Aditya
Marchelo Ivan Darmawan dan Nany Suryawati, Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby)
Bakti 2016)
Bur A and Apriani D, ‘Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah’ (2017) 1 UIR Law Review 127
Harsono  B, Hukum  Agraria  Indonesia :  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi Dan Pelaksanaannya (Revisi, Djambangan 2003) Mahmud Marzuki P, Penelitian Hukum (Revisi, Kencana 2019)
Mastang  A  and  Muskibah,  ‘Akibat  Hukum  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibatalkan  Oleh  Pengadilan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Nomo 60/PDT/ 2018/PT BTN)’ (2022) 4 374
Mertokusumo S, Hukum Acara Perdata Indonesia (7th edn, Liberty 2006) Parlindungan AP, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (2nd edn, Mandar Maju 1990) Perangin E, Praktek Jual Beli Tanah (Cet 3, RajaGrafindo Persada 1994) Santoso U, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah (19th edn, Kencana 2019) Soekanto S and Taneko SB, Hukum Adat Indonesia (RajaGrafindo Persada 2002) Subekti, Hukum Perjanjian (21st edn, Linimasa 2002) Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  In  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (1st edn, Alfabeta 2006) Susanti DO and Efendi A, Penelitian Hukum (Legal Research) (Sinar Grafika 2014)

## Jurnal
Anindhita RAP, ‘Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Pura-Pura Ppat Atas Jaminan Kredit Di Bank’ (2022) 4 Indonesian Notary
ATR/BPN, ‘Pemberian Hak Milik Perorangan’
Avissa B, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan …’ (2021) 3 Indonesian Notary
Budiono  H, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan (Cetakan  ke,  Citra  Aditya Bakti 2016)
Bur A and Apriani D, ‘Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah’ (2017) 1 UIR Law Review 127
Harsono  B, Hukum  Agraria  Indonesia :  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi Dan Pelaksanaannya (Revisi, Djambangan 2003) Mahmud Marzuki P, Penelitian Hukum (Revisi, Kencana 2019)
Mastang  A  and  Muskibah,  ‘Akibat  Hukum  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibatalkan  Oleh  Pengadilan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik  (Studi Kasus Putusan Nomo 60/PDT/ 2018/PT BTN)’ (2022) 4 374
Mertokusumo S, Hukum Acara Perdata Indonesia (7th edn, Liberty 2006) Parlindungan AP, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (2nd edn, Mandar Maju 1990) Perangin E, Praktek Jual Beli Tanah (Cet 3, RajaGrafindo Persada 1994) Santoso U, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah (19th edn, Kencana 2019) Soekanto S and Taneko SB, Hukum Adat Indonesia (RajaGrafindo Persada 2002) Subekti, Hukum Perjanjian (21st edn, Linimasa 2002) Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  In  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (1st edn, Alfabeta 2006)
Susanti DO and Efendi A, Penelitian Hukum (Legal Research) (Sinar Grafika 2014)

## Website
https://apis.atrbpn.go.id/Layanan/Pemberian/HakMilikPerorangan Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 bagian kamar perdata (SEMA No. 10 Tahun 2020, Perdata Umum/2/SEMA 10 2020)