## EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN FARMASI KLINIK DI APOTEK KABUPATEN MAGELANG
Fitri Rahmawati, Junvidya Heroweti *) , Muhammad Ikhsan
Fakultas Farmasi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang *Email: junvidyaheroweti@gmail.com

## INTISARI
Standar pelayanan farmasi (PMK 73/2016) menjadi tolak ukur pelayanan kefarmasian pada apotek meliputi compounding dan dispensing ,  pengkajian  resep,  konseling,  pelayanan  informasi  obat, pelayanan  kefarmasian  di  rumah,  pemantauan  terapi  obat  dan  monitoring  efek  samping  obat. Berdasarkan  hasil  observasi  apotek  di  Kabupaten Magelang,  terdapat  beberapa apotek  yang  tidak terdapat  apoteker  selama  apotek  buka. Selain  itu  ditemukan  juga  tenaga  kerja  selain  tenaga kefarmasian  yang  ikut  serta  dalam  pelayanan  farmasi  klinik.  Penelitian  ini  untuk  mengevaluasi penerapan standar pelayanan farmasi klinik untuk apotek di sekitar Kabupaten Magelang. Penelitian dilakukan  secara deskriptif  non  eksperimental dengan  metode Cross-Sectional .  Pemilihan  sampel secara random dengan  jumlah  25  apotek  di  wilayah  Kabupaten  Magelang.  Pengambilan  data menggunakan  kuesioner.  Data  dianalisis  dengan  SPSS  secara  deskriptif  kuantitatif . Evaluasi penerapan standar pelayanan farmasi klinik pada apotek di sekitar Kabupaten Magelang diperoleh hasil rata–rata pengkajian dan pelayanan resep  93,28%  (kategori baik), compounding dan dispensing 93,89%  (kategori  baik),  pelayanan  informasi  obat  65,28%  (kategori  cukup),  konseling  66,53% (kategori cukup), pemantauan terapi obat 45,37% (kategori kurang), dan monitoring efek samping obat 30,33 % (kategori kurang).
Kata kunci : apotek, apoteker, evaluasi, farmasi klinik, Kabupaten Magelang

## ABSTRACT
Standards of pharmaceutical services in drug stores are regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 73/2016. The standards of pharmaceutical services become benchmarks include compounding and dispensing, review of prescriptions, drug information services, counseling, pharmaceutical services at home, monitoring of drug therapy and monitoring of drug side effects. Based on the results of observations of drug stores in Magelang Regency, there are several drug stores that do not have pharmacists as long as the drug stores are open.  In addition, there  were  also  workers  other  than  pharmacist  personnel  who  participated  in  clinical  pharmacy services. This Objective to evaluate the application of clinical pharmacy service standards at drug stores in Magelang Regency. This research is a non-experimental descriptive research with a cross- sectional  method.  The  sample  selection  was  randomized  with  a  sample  of  25  drug  stores  in  the Magelang Regency area. Collecting data using a questionnaire. Data were analyzed with SPSS in a quantitative  descriptive  manner.  Evaluation  of  the  application  of  clinical  pharmacy  service standards  at  drug  stores  in  Magelang  Regency  obtained    an  average  result  of  assessment  and prescription  services  of  93.28%  (good  category),  compounding  and  dispensing  of  93.89%  (good category),  drug  information  services  of  65.28%  (sufficient  category),  counseling  of  66.53% (sufficient category), monitoring drug therapy of 45.37% (poor category), and monitoring drug side effects of 30.33% (poor category).
Keywords : clinical pharmacy, evaluation, Magelang Regency, pharmacist, pharmacy
Nama : Junvidya Heroweti Institusi : Fakultas Farmasi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang
Alamat institusi  : Jl Manyaran-Gunungpati, Nongkosawit, Kec.Gunung Pati, Semarang E-mail : junvidyaheroweti@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pelayanan kefarmasian mengalami perkembangan dari drug oriented menjadi berfokus pada service . Pelayanan kefarmasian dapat dikatakan sebagai salah satu sub-sistem pelayanan kesehatan berorientasi pada pasien yang mendukung keberhasilan terapi untuk mencapai kualitas hidup yang optimal  (Ginting,  2009).  Apotek  merupakan  salah  satu  sarana  pelayanan  kefarmasian  tempat masyarakat  untuk  mendapatkan  obat  dalam  memperbaiki  kesehatan.  Menurut  standar  pelayanan kefarmasian  No.  73  Tahun  2016,  kegiatan  kefarmasian  di  apotek  meliputi  pengelolaan  sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes) dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik meliputi dispensing ,  pengkajian  resep,  pelayanan  informasi  obat  (PIO),  konseling,  pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO) dan pemantauan efek samping dari obat atau MESO (Kemenkes RI, 2016).
Evaluasi  terhadap  pelayanan  farmasi  klinik  penting  dilakukan  untuk  menjamin  apoteker telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian secara baik. Beberapa penelitian mengenai evaluasi pelayanan farmasi klinik telah dilakukan di Indonesia, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Diana dkk (2019) pada apotek di sekitar kota Palu mendapatkan hasil persentase pengkajian resep dengan nilai 61,6 %, dispensing sebesar 36,9 %, dan 52,5% pada kegiatan konseling yang dilakukan oleh apoteker. Sebanyak 62,1% untuk kegiatan PIO, PTO sebanyak 78,3% dan 89,9% monitoring efek samping tidak dilakukan. Menurut Mulyagustina dkk. (2017), pelayanan kefarmasian di rumah ( home  pharmacy  care ),  MESO  dan  dokumentasi  pelayanan  farmasi  klinis  masih  belum  dapat dilaksanakan oleh mayoritas apotek di sekitar Kota Jambi. Hal tersebut dikarenakan masih belum cukupnya waktu bagi para apoteker untuk memberikan pelayanan di apotek. Mayoritas apoteker tidak dapat  memberikan  pelayanan  setiap  hari  dan  lebih  banyak  mengerjakan  tugas  manajemen  apotek terutama mengenai kontrol distribusi persediaan kefarmasian dan administrasi pada sediaan farmasi, BMHP,  dan  alkes. Menurut  Supardi  dkk  (2019)  dalam  penelitiannya,  sebagian besar  pelaksanaan standar untuk pengelolaan sediaan farmasi lebih tinggi dengan nilai 98,4% dibandingkan pelaksanaan standar  untuk  pelayanan  farmasi  klinik  yaitu  sebesar  73,8%.  Hal  tersebut  juga  selaras  dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pontianak Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa penerapan standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek  belum  sepenuhnya  terlaksana.  Hal  tersebut  dikarenakan belum terlaksananya standar pelayanan farmasi klinik yang meliputi pemberian informasi obat dan konseling  (Anjani  dkk,  2021).  Minimnya  peran  serta  organisasi  profesi  dalam  melakukan pelatihan/pengembangan serta belum adanya kebijakan kuat dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun evaluasi secara berkala
Idealnya standar kefarmasian pada apotek atau Peraturan menteri kesehatan No. 73 tahun 2016  harus  dilakukan  pada  setiap  apotek,  begitu juga  pada  apotek  di Kabupaten  Magelang.  Hasil observasi, terdapat beberapa apotek yang tidak memiliki apoteker jaga selama apotek buka. Selain itu, ditemukan juga tenaga kerja selain tenaga kefarmasian yang ikut serta dalam pelayanan farmasi klinik,  dimana  tidak  mempunyai  kewenangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan evaluasi  terhadap penerapan standar pelayanan farmasi klinik di apotek sekitar Kabupaten Magelang untuk mengetahui penerapan standar pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, compounding dan dispensing , konseling, pelayanan informasi obat, pemantauan terapi obat serta monitoring efek samping obat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian deskriptif  non  eksperimental. Pengumpulan  data penelitian  dilakukan  dengan  cara  survei  menggunakan  rancangan Cross-Sectional. Terdapat  25 sampel apotek yang diambil secara acak. Kuesioner penelitian mengacu pada penelitian Apriansyah
dkk (2018) dan Diana dkk (2019), yang diisi oleh apoteker penanggung jawab apotek (APA) dan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 30 responden (Apriansyah, 2018; Diana dkk., 2019). Kode diberikan pada data yang sudah selesai kemudian dilakukan analisis univariat untuk melihat distribusi frekuensi dan persentase (%) dari setiap pertanyaan kuesioner dengan SPSS. Penerapan standar  pelayanan  farmasi  klinik  yang  sudah  melalui  analisis  univariat  kemudian  dilakukan perhitungan persentase (%) untuk dapat melihat tingkat penerapan standar farmasi klinik seperti pada rumus :
Jumlah nilai penelitian  x 100% Jumlah nilai target
Tingkat penerapan standar pelayanan farmasi klinik dikatakan kurang apabila hasil persentase (%) menunjukkan  nilai  ≤60%,  kategori  cukup  jika  hasil  60%-79%,  kategori  baik  apabila  hasil menunjukkan nilai 80%-100%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  komite  etik  No  157/VI/2021/Komisi  Bioetik Fakultas  Kedokteran,  Universitas  Islam  Sultan  Agung,  Semarang.  Penelitian  dilakukan  dengan melihat karakteristik pasien dan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan. Pelayananan farmasi klinik dilakukan untuk melihat peran apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Selain itu peran apoteker  juga  akan  mempengaruhi  persepsi  konsumen,  dimana  hal  tersebut  dapat  menjadi  angka pemenuhan harapan konsumen (Hutami &Rokhman, 2013).

## Karakteristik apotek
Karakteristik  apotek  dianalisis  dengan  melihat  sumber  daya  manusia  (SDM),  kepemilikan  apotek serta kegiatan kefarmasian. Berdasarkan penelitian menunjukkan SDM di apotek Magelang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) dengan rentang usia 26-35 tahun. Usia tersebut masuk  dalam  usia  produktif.  Status  APA  pada  penelitian  ini  menunjukkan  100%  non-PNS.  APA tidak memiliki pendapatan dari pemerintah dengan demikian APA berusaha untuk bekerja dengan baik untuk mendapatkan pendapatan yang baik. Jumlah apoteker pendamping (aping) dan TTK di masing-masing-masing apotek jumlahnya berbeda-beda. Aping dan TTK bertugas dalam membantu pekerjaan  kefarmasian  di  apotek.  Kehadiran  menunjukkan  bahwa  APA  hadir  setiap  hari  dengan menyesuaikan jam kerja. Pelayanan kefarmasian lebih sering dilakukan oleh aping dan/ TTK. Berdasarkan  pengalaman  kerja  sebanyak  48%  APA  di  apotek  Magelang  mempunyai  pengalaman kerja  1-5  tahun.  Hal  ini  mengindikasikan  memiliki  pengalaman  dan  pengetahuan  lebih  luas. Sebanyak  84%  apotek  di  Magelang  dimiliki  oleh  pemilik  sarana  apotek  (PSA).  Hal  tersebut diperbolehkan,  mengacu  pada  pasal  3  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9  Tahun  2017  tentang Apotek (Kemenkes RI, 2017). Setiap apoteker yang mendirikan apotek bekerjasama dengan pemilik modal (investor), maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan.
Kegiatan  kefarmasian  yang  dilakukan  di  apotek  Magelang  diantaranya  swamedikasi  untuk  nyeri kepala,  demam,  batuk  pilek  atau  kasus  ringan  lainnya.  Pemberian  informasi  obat  juga  dilakukan diantaranya informasi dosis obat, bentuk sediaan, aturan pakai, efek samping obat, atau penggunaan pada  pasien  khusus  misal  hamil  dan  menyusui.  Jika  membutuhkan  diskusi  intensif,  apoteker menyediakan layanan konseling diantaranya untuk kasus diabetes melitus (DM), tuberkulosis (TB), pasien geriatri, pediatri, atau pasien dengan instruksi khusus.
Hasil  dari  pelayanan  resep,  didapatkan  jumlah  rata-rata  <  10  lembar  resep  per  hari.  Hal  tersebut dikarenakan  sebagian  besar  apotek  tidak  melakukan  kerjasama  dengan  dokter  praktek.  Menurut Diana dkk. (2019) apotek yang bekerjasama dengan seorang dokter praktek mempengaruhi jumlah resep yang dilayani dan omset yang didapatkan per harinya.

## Penerapan Pelayanan Farmasi Klinik Pengkajian dan Pelayanan Resep
Pengkajian resep dilakukan dari segi administratif, farmasetis, maupun klinis. Kegiatan administratif meliputi  pemeriksaan  identitas  dokter,  tanggal  penulisan  resep,  identitas  pasien.  Sementara pengkajian  farmasetik  meliputi  bentuk  dan  kekuatan  sediaan,  kadaluarsa  produk,  Sebesar  64% kegiatan administratif dan farmasetis telah dilakukan oleh apotek di Magelang. Sedangkan
pertimbangan kesesuaian klinis dilakukan oleh keseluruhan apotek (25 apotek) di Magelang, yaitu dengan cara melihat kesesuaian indikasi dan dosis obat yang diberikan, aturan pakai, duplikasi obat, reaksi  obat  yang  tidak  diinginkan,  dan  kontraindikasi  serta  interaksi  obat.  Kegiatan  tersebut  telah dilakukan antara apoteker dan TTK. Kegiatan pengkajian resep juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, seperti tertuang pada PMK 73/2016.
Pemeriksaan administratif penting dalam menentukan ketepatan pemberian dosis obat. Resep yang ideal harus memuat informasi yang cukup supaya apoteker mengetahui obat yang diberikan, salah satunya komponen pada administratif resep (Megawati dan Santoso, 2017).  Kegiatan pemeriksaan administratif juga dapat menghindari kekeliruan pemberian resep pada obat dengan nama yang sama (Anna dkk., 2002).  Hal tersebut juga untuk menghindari adanya duplikasi/polifarmasi. WHO (2019) menyatakan polifarmasi sebagai penggunaan obat yang banyak (umumnya lebih dari lima obat) di waktu yang bersamaan oleh seorang individu. Sebesar 8% apotek di Magelang tidak melakukan cek duplikasi obat. Sebanyak 12% tidak melakukan pengkajian klinis terhadap kontraindikasi, dan 16% tidak  melakukan  pengecekan  interaksi  obat.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pemahaman apoteker terhadap efek kekeliruan jika mungkin terjadi, atau disebabkan karena lupa. Adapun 93,28% kegiatan pengkajian telah terlaksana secara baik. Apoteker dapat memastikan obat telah dilakukan pengkajian  sebelum  diserahkan  kepada  pasien.  Hal  tersebut  sebagai  langkah  preventif  dalam meminimalkan medication  error .  Menurut National  Coordinator  Council  for  Medication  Error Reporting and Prevention (2017), medication error merupakan suatu kondisi yang dapat dihindari karena  membahayakan  pasien.  Alasan  lain  pentingnya  dilakukan  pengkajian  resep  yaitu meminimalkan  kemungkinan  terjadinya  interaksi  obat  yang  berakibat  pada  kegagalan  terapi (Leschiutta and Troncon, 2012). Persentase pengkajian resep tertuang pada Gambar 1.

## Gambar 1 . Persentase pengkajian resep
Indikator pelayanan farmasi klinik lainnya juga dapat dinilai dari lama tunggu resep. Berdasarkan penelitian  mayoritas  apotek  di  Magelang  memiliki  waktu  15-30  menit  dalam  menyiapkan  obat racikan. Sementara untuk obat non racikan disiapkan lebih cepat daripada obat racik. Hal tersebut telah sesuai dengan standar PMK 73/2016 yang berlaku. Apotek di Magelang juga menerima resep dengan “Cito” misalnya inhalasi untuk pasien asma, tanpa menunda resep.
Compounding dan dispensing Compounding dan dispensing merupakan kegiatan peracikan hingga penyerahan obat yang disertai pemberian informasi. Hasil data compounding dan dispensing pada apotek di kabupaten Magelang ditunjukan pada Gambar 2.
Kegiatan peracikan dan penyerahan obat dilakukan kolaborasi antara apoteker dan TTK. Kegiatan tersebut tidak selalu dilaksanakan secara kolaborasi, tetapi sering dilimpahkan kepada TTK maupun non  TTK  lainnya.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  PMK  73/2016,  dimana  tanggung  jawab  pelayanan kefarmasian sepenuhnya berada pada apoteker. Adapun jika apoteker penanggungjawab berhalang hadir  maka  pelaksanaan  kegiatan  dapat  dilakukan  oleh  apoteker  pendamping.  Hasil  penelitian menunjukkan nilai sebesar 4% yang tidak melakukan pemeriksaan ulang obat. Hal ini tidak dilakukan karena  dalam  penyiapan  obat  sudah  diteliti  dan  dibaca  dengan  seksama  sehingga  tidak  dilakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan ulang obat oleh petugas lain tidak kalah penting dalam kegiatan
21% 21% 18% 15% 13% 12% Tepat indikasi Aturan pakai Duplikasi Reaksi tidak dikehendaki Kontraindikasi Interaksi obat
dispensing , hal tersebut dilakukan untuk memastikan obat sesuai resep, pemeriksaan ulang juga dapat menghindari terjadinya dispensing error yang menjadi tanggung jawab seorang farmasis.
Gambar 2. Sebaran kegiatan Compounding dan dispensing
Rata-rata penerapan compounding dan dispensing di apotek Kabupaten Magelang sebesar 93,89% yang termasuk dalam kategori baik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat tenaga kerja selain  tenaga  kefarmasian  yang  ikut  dalam  kegiatan dispensing dengan  alasan  tenaga  membantu karena sedang tidak ada pekerjaan, sudah dipercayai oleh apoteker dan menekan pengeluaran biaya. Pelaksanaan kegiatan kefarmasian harus menjadi tanggung jawab apoteker sepenuhnya, meskipun kegiatan pelayanan didelegasikan kepada petugas farmasi lainnya.

## Pelayanan informasi obat (PIO)
Pelayanan  informasi  obat  adalah  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  seorang  apoteker  untuk menyampaikan informasi terkait obat kepada seorang pasien agar mengkonsumsi obat dengan baik demi  mencegah  terjadinya  efek  samping  obat.  Kegiatan  PIO  di  apotek  Kabupaten  Magelang ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Kegiatan Pelayanan Informasi Obat
Kegiatan  PIO  berdasarkan  petunjuk  teknis  standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek  (2019), dilaksanakan  oleh  apoteker.  Akan  tetapi  dalam  penelitian  ini  kegiatan  PIO  tidak  hanya  dilakukan oleh  apoteker  saja.    Dari  data  yang  telah  dibahas  maka  didapatkan  rata  –  rata  penerapan  PIO  di Kabupaten  Magelang  sebesar  65,28%  yang  masuk  dalam  kategori  cukup.  Sejumlah  88%  pasien terlibat  secara  aktif  dalam  pelaksanaan  PIO.  Pemberian  informasi  dan  edukasi  yang  dilakukan meliputi  cara  pakai,  aturan  pakai,  cara  penyimpanan  obat  serta  makanan  dan  minuman  yang sebaiknya dihindari, serta kemungkinan terjadinya efek samping obat. Sebagian besar (56%) apotek di Magelang telah melakukan pemberian informasi obat, namun sebagian apotek menyatakan belum maksimal dalam  melakukannya. Hal tersebut karena pasien terburu-buru. Media informasi seperti bulletin/brosur dapat dimanfaatkan untuk sarana komunikasi dengan pasien, namun 52% apotek tidak
48% 56% 44% 64% 48% 48% 52% 48% Menyiapkan obat sesuai resep Menghitung kebutuhan obat
Mengambil obat pada rak simpan
Peracikan obat Pemberian etiket Pemeriksaan ulang obat Pembuatan Salinan resep Penyimpanan resep 56% 44% 24% 20% 4% 4% 8% Pemberian informasi dan edukasi pasien Menjawab pertanyaan lisan/tulisan
Penyebaran bulletin/brosur
Penyuluhan kepada masyarakat
Penelitian penggunaan obat
Menyampaikan makalah dalam forum ilmiah
Melakukan program jaminan mutu dan dokumentasi
melakukan hal tersebut. Banyaknya pekerjaan kefarmasian di apotek menjadikan tenaga kefarmasian tidak sempat membuat brosur atau media informasi. Menurut, Rasdianah dkk (2022), brosur dapat diberikan sebagai media informasi yang dapat membantu pemahaman masyarakat.
Pelaksanaan penelitian penggunaan obat juga tidak banyak dilakukan oleh apoteker di Kabupaten Magelang,  hal  tersebut  dikarenakan  keterbatasan  waktu  apoteker.  Salah  satu  APA  di  apotek Kabupaten Magelang menyatakan pernah melakukan penelitian hubungan penggunaan antidiabetes. Pengembangan  diri  apoteker  dalam  dalam  wujud  keikutsertaan  pada forum  ilmiah  dilakukan  oleh apoteker di Kabupaten Magelang, dengan tujuan untuk menambah wawasan dan juga mengumpulkan satuan kredit partisipasi (SKP) yang nantinya digunakan untuk keperluan memperpanjang sertifikat kompetensi apoteker, namun dalam hal penyampaian makalah pada forum ilmiah didapatkan 84% apotek di Kabupaten Magelang tidak menyampaikan makalah.
Pelaksanaan penjaminan mutu di apotek penting dilakukan dalam rangka evaluasi apakah pelayanan kefarmasian yang telah dijalankan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pemenuhan standar merupakan salah satu langkah memastikan layanan apotek memiliki kualitas bagus (Gobel dkk., 2022). Mutu menandakan suatu kualitas yaitu standar secara menyeluruh dimana menunjukkan pelayanan secara komprehensif yang berkaitan dengan penilaian subjektif pasien (Benita dkk., 2023). Hasil  penelitian  menunjukkan  52%  apotek  di  tidak  melakukan  program  tersebut  dengan  alasan kurangnya waktu saat bekerja di apotek. Perlu dilakukan evaluasi secara berkesinambungan sebagai parameter mutu dari pelayanan kefarmasian di apotek.

## Pelayanan konseling
Konseling  menurut  PMK  73/2016  merupakan  proses  interaktif  antara  seorang  apoteker  dengan seorang pasien atau keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan sehingga  terjadi  perubahan  perilaku  dalam  penggunaan  obat  dan  dalam  rangka  menyelesaikan masalah  terapi  yang  dihadapi  pasien.  Pelayanan  konseling  di  apotek  Kabupaten  Magelang  dapat dilihat pada Tabel I sebagai berikut:
Tabel I. Pelayanan Konseling
Unit kegiatan Persentas e Menilai pemahaman konsumen melalui three prime questions 36% Mendokumentasikan konseling 12% Menggali informasi lebih lanjut 32% Memberikan penjelasan kepada pasien terkait masalah pengobatan 44% Melakukan konfirmasi akhir pemahaman pasien 20%
Sebesar  52%  kegiatan  konseling  telah  dilakukan  oleh  apoteker,  dengan  memilih  pasien  yang memiliki penyakit kronis. Akan tetapi terdapat 28% apotek yang tidak melakukan kegiatan tersebut dikarenakan  pasien  telah  menggunakan  obat  yang  sama.  Hal  ini  tidak  dibenarkan  dalam  PMK 73/2016 yang mana konseling dapat juga dilakukan dengan memastikan bahwa obat yang digunakan pasien sudah benar.
Pemilihan  pasien  dilakukan  dengan  menyeleksi  penentuan  prioritas  pasien  yang  dianggap  perlu untuk  mendapatkan  konseling.  Data  penelitian  menunjukkan  prioritas  pasien  yang  dilakukan konseling  adalah  pasien  diabetes  melitus  (DM),  tuberkulosis  (TB),  pediatri  (<  11  tahun),  geriatri (usia>50  tahun),  epilepsi,  pasien  dengan  instruksi  khusus  dan  pasien  dengan  kepatuhan  rendah. Pemberian konseling oleh apoteker dapat meningkatkan kepatuhan penggunaan obat (Shaleha dkk., 2019). Sebanyak 36% apoteker dan TTK di apotek telah melakukan konseling dengan menerapkan three  prime  question untuk  mengetahui  seberapa  besar  pemahaman  pasien  atas  penjelasan  dokter terkait  penyakitnya  dan  obat  yang  diberikan,  serta  harapan  setelah  penggunaan  obat.  Kegiatan konseling didokumentasikan dalam suatu formular. Proses dokumentasi konseling hanya dilakukan oleh 12% apotek. Hasil penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan Mulyagustina dkk. (2017). Rata-rata  pelayanan  kefarmasian  pada  tingkat  konseling  sudah  diterapkan  namun  belum terdokumentasi  dengan  baik.  Dokumentasi  konseling  dapat  dimanfaatkan  sebagai  alat  telusur jika kemudian hari terjadi permasalahan. Distribusi pelayanan konseling di apotek Kabupaten Magelang
terdiri dari jenis obat, alat bantu yang digunakan, prioritas pasien, durasi dan aspek konseling yang disampaikan. Sebaran alat bantu konseling tersaji pada Gambar 4.

## Gambar 4. Alat bantu Konseling
Terdapat 15 apotek (60%) tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan konseling dan dilakukan secara lisan. Adapun 10 apotek (40%) menggunakan alat bantu berupa kartu pengingat, label obat atau keterangan yang tertera di kemasan obat serta melalui video dari youtube. Penggunaan alat bantu ketika  konseling  dapat  mempermudah  pemahaman  pasien.  Alat  bantu  yang  digunakan  pada  saat konseling dapat memudahkan pasien dalam mengambil keputusan (Hikma, 2019).
Pemberian  penjelasan  apoteker  harus  dilakukan  secara  jelas  dan  rinci  menggunakan  bahasa  dan kalimat yang mudah dipahami serta dimengerti oleh pasien (Depkes RI, 2007). Apoteker juga telah melakukan penggalian informasi terkait pasien untuk menyampaikan materi konseling. Durasi waktu konseling di setiap apotek berbeda–beda, berdasarkan data penelitian 15 apotek (60%) melaksanakan konseling  dengan  rata-rata  waktu  <  5  menit.  Konseling  yang  dilakukan  oleh  10  apotek  atau  40% memiliki rata – rata durasi >5 menit, hal tersebut dikarenakan faktor penyakit, faktor terapi, faktor pasien dan faktor komunikasi.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan konseling di apotek Kabupaten Magelang dalam  kategori cukup  dengan  rata–rata  persentase  hasil  72,33%.  Hambatan  yang  dialami  oleh  apotek  dalam melaksanakan  kegiatan  konseling  antara  lain  faktor  apoteker  yang  lebih  memilih  melakukan pekerjaan kefarmasian dalam bidang manajerial, dan faktor pasien yang tidak ada waktu atau terburu- buru, serta apotek tidak mempunyai ruang khusus konseling.

## Pemantauan terapi obat (PTO)
Pemantauan terapi obat (PTO) merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang diberikan aman, efektif dan rasional bagi seorang pasien. PTO di apotek Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel II berikut:
Tabel II. Pemantauan Terapi Obat Unit kegiatan Persentase (%) Pemilihan pasien yang memenuhi kriteria 28% Pengambilan data riwayat pengobatan pasien 28% Identifikasi masalah obat 24% Penentuan prioritas masalah sesuai kondisi pasien 24% Pemberian rekomendasi rencana tindak lanjut 28% Komunikasi dengan tenaga Kesehatan lain 28% Dokumentasi PTO 28%
Sebagian  besar  apotek  belum  melakukan  kegiatan  PTO.  Kegiatan  PTO  berfungsi  dalam meminimalkan kesalahan dan pemantauan pasien. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Diana dkk (2019), menyatakan bahwa 78,3% kegiatan PTO belum terlaksana di apotek kota Palu. Pemilihan
12, 12% 20, 20% 8, 8% 60, 60% Kartu pengingat Label obat Video dari youtube Tidak menggunakan alat bantu
pasien  PTO  mayoritas  ditentukan  oleh  apoteker,  contohnya  pasien  geriatri,  pasien  hamil  dan menyusui. Berdasarkan data penelitian terdapat 15 apotek (60%) tidak melakukan kegiatan PTO. Hal ini dikarenakan obat yang tertera di resep tidak terdapat masalah sehingga tidak perlu dilakukan PTO. Selain itu terdapat juga pendapat tidak dilaksanakan PTO karena kurangnya waktu saat bekerja di apotek. Apoteker juga menyatakan pelaksanakan PTO dilakukan secara online yang mana data pasien dimasukkan dalam sistem komputer yang sudah terprogram atau melalui media handphone . Berdasarkan data penelitian menunjukkan apotek tidak selalu melakukan PTO setiap hari. Hal ini dikarenakan adanya seleksi pasien yang menjadi prioritas dilakukannya PTO, sehingga apabila tidak terdapat  masalah  dalam  pengobatan  dan  kondisi  pasien  diluar  kriteria  pasien  PTO  maka  kegiatan PTO tidak dilaksanakan. Adapun catatan kasus lain di salah satu apotek adalah penggunaan jangka panjang  obat  golongan  statin  bersamaan  dengan  obat  golongan  fibrat  pada  pasien  DM  yang mengakibatkan myopathy atau  gangguan  otot  pada  tubuh  sehingga  dapat  memicu  terjadinya rhabdomyolysis (Islamiyah, 2021) (Tabel III).
Tabel III. Distribusi pelayanan PTO
Unit kegiatan
Persentase (%)
Kriteria pasien yang dilakukan PTO adalah : 40 Pasien dengan polifarmasi (DM dan TB) Pasien dengan gangguan fungsi organ Pasien geriatri, pediatri, pasien hamil dan menyusui Tidak melakukan PTO 60 Rentang waktu terakhir dilakukan PTO adalah : 3 bulan 8 1 bulan 32 Tidak dilakukan 60 Kasus lain yang ditemukan selama proses PTO antara lain : Penggunaan jangka panjang obat gol. statin dengan gol. Fibrate 4 Tidak ada kasus lain 96
Pemantauan terapi obat berdasarkan data penelitian menunjukkan rata–rata 45,37% yang termasuk dalam  kategori  kurang.    Penelitian  yang  telah  dilakukan  sejalan  dengan  studi  Mulyagustina,  dkk (2017), menjelaskan pemantauan terapi obat mayoritas belum diterapkan di sekitar Kota Jambi dan hanya  dapat  dilihat  pada  5%  apotek  yang  diobservasi,  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  format dokumentasi PTO pada PMK 73/2016.
Monitoring efek samping obat (MESO)
Kegiatan  MESO  meliputi  identifikasi  obat  yang  berpotensi  mengalami  efek  samping,  melakukan MESO  yang  terdokumentasi.  Kegiatan  pelayanan  MESO  sebagian  besar  dilakukan  oleh  48% apoteker, sementara 44% apotek di Kabupaten Magelang belum melakukan kegiatan MESO. Begitu juga terkait dokumentasi, terdapat 68% apoteker di apotek Kabupaten Magelang tidak melakukan dokumentasi pada MESO. Kegiatan MESO perlu dokumentasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam  pencarian  data  apabila  sewaktu-waktu  dibutuhkan.  MESO  adalah  salah  satu langkah  untuk meminimalkan  kejadian  tidak  diinginkan  (ROTD)  yang  sering  dilaporkan  sebagai  masalah  utama efek  samping  obat  (Ulfah  dkk.,  2018).Apotek  yang  tidak  melaksanakan  MESO  menyampaikan alasan keterbatasan waktu dan kurangnya tenaga kefarmasian. Hal ini dikarenakan sebagian besar apotek  belum  membuat  dan  menyediakan  pelayanan  tersebut  dan  kurangnya  tenaga  kefarmasian, waktu,  dan  apoteker  yang  tidak  dapat  selalu  hadir. Terdapat  beberapa  apotek  yang  melaksanakan kegiatan  tersebut  saat  waktu  tertentu  saja.  Berdasarkan  penjabaran  terkait  MESO  di  Apotek Kabupaten  Magelang,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  aspek  MESO  memiliki  persentase 30,33% sehingga dapat dikatakan dalam kategori kurang.

## KESIMPULAN
Hasil  evaluasi  penerapan  standar  pelayanan  farmasi  klinik  pada  apotek  di  sekitar  Kabupaten Magelang menunjukkan rata–rata pengkajian dan pelayanan resep sebanyak 93,28% termasuk dalam
kategori  baik, compounding dan dispensing 93,89%  termasuk  dalam  kategori  baik,  pelayanan informasi obat 65,28% dalam kategori cukup, konseling 66,53% dalam kategori cukup, pemantauan terapi obat 45,37% dalam kategori kurang, dan monitoring efek samping obat 30,33% dalam kategori kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anna, Y., V. F., Nugraha, D., & Mentari, N. (2002) ‘Kajian Resep Secara Administrasi dan Farmasetik pada Pasien Rawat Jalan di RSUD Soekardjo Kota Tasikmalaya periode 10 Maret-10 April 2017’. Journal Stifera , 23 (4), 1–16.
Anjani, B. L.P., Fitriana, Y., Hasanah, R. A. (2021) ‘Evaluasi standar pelayanan kefarmasian di Apotek X Kota Mataram  berdasarkan  Permenkes  No  73  Tahun  2016’. Jurnal  Kedokteran:  Media  Informasi  Ilmu Kedokteran dan kesehatan, 7(1), 29-37
Apriansyah,  A.  (2018)  ‘Gambaran  Pelayanan  Farmasi  Klinik  Di  Apotek  Wilayah  Kota  Tangerang  Selatan Clinical  Pharmacy  Service  At  Community  Pharmacy  in  South  Tangerang  Regency’. Journal  of Pharmacopolium , 1 (2), 81–87. https://doi.org/10.36465/jop.v1i2.329 Benita,  Z.,  Wijayanti,  T.,  &  Pramukantoro,  G.  E.  (2023)  ‘Hubungan  Mutu  Pelayanan  Kefarmasian  dengan Kepuasan  Pasien  di  Apotek  Wilayah  Kecamatan  X  Kota  Surakarta  Tahun  2022’. Jurnal  Sains  dan Kesehatan , 5 (2), 186–197. https://doi.org/10.25026/jsk.v5i2.1711 Diana, K., Tandah, M. R., & Basuki, M. (2019) ‘Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kota Palu’. Jurnal Ilmiah As-Syifaa , 11 (1), 45–54. https://doi.org/10.33096/jifa.v11i1.504 Ginting, R. 2009. Perancangan Produk . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Gobel, N., S. Tuloli, T., & Madania, M. (2022) ‘Studi Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Dalam Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek’. Journal  Syifa  Sciences  and  Clinical  Research , 4 (2),  237–266. https://doi.org/10.37311/jsscr.v4i2.13956
Hikma,  S.  I.  F.  (2019)  ‘Pengaruh  Konseling  Menggunakan  Alat  Bantu  Pengambilan  Keputusan  (ABPK) Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Implan. Jurnal JKFT , 4 (1), 7–13.
Hutami,  S.  T.,  &  Rokhman,  M.  R.  (2013)  ‘Persepsi  dan  Harapan  Konsumen  Apotek terhadap  Apoteker  Farmasi  Komunitas’. Indonesian  Journal  of  Clinical  Pharmacy ,  2(3), 85-93.
Islamiyah,  A.  N.  (2021)  ‘Telaah  Potensi  Interaksi  Obat  Resep  Polifarmasi  Klinik  Jantung  pada  Salah  Satu Rumah Sakit di Bandung’. Kartika : Jurnal Ilmiah Farmasi , 8 (1), 25. https://doi.org/10.26874/kjif.v8i1.283
Kemenkes RI. (2016) ‘Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek’. Kemenkes , 147 (March), 11–40. Kemenkes RI. (2017) ‘ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek ’. Nomor 9 Tahun 2017.
Leschiutta,  S.,  &  Troncon,  M.  G.  (2012)  ‘Prescription  screening  to  promote  safe  treatment:  drug-drug interactions  in  elderly’. European  Journal  of  Hospital  Pharmacy , 19 (2),  106.1-106. https://doi.org/10.1136/ejhpharm-2012-000074.56
Megawati, F., & Santoso, P. (2017) ‘Pengkajian Resep Secara Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Ri  No  35  Tahun  2014  Pada  Resep  Dokter  Spesialis  Kandungan  di  Apotek  Sthira  Dhipa’. Jurnal Ilmiah Medicamento , 3 (1), 12–16. https://doi.org/10.36733/medicamento.v3i1.1042 Mulyagustina,  M.,  Wiedyaningsih,  C.,  &  Kristina,  S.  A.  (2017)  ‘Implementation  of  Pharmaceutical  Care Standard  in  Jambi  City’s  Pharmacies’. Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan  Farmasi  (Journal  of Management and Pharmacy Practice) , 7 (2), 83. https://doi.org/10.22146/jmpf.30284 National  Coordination  Council  for  Medication  Error  Reporting  and  Prevention  (NCCMERP).
(2017). http://www.nccmerp.org/aboutmedicatio n-errors
Rasdianah, N., Djuwarno, E. N., & Taupik, M. (2022) ‘Edukasi Penggunaan Obat Yang Benar Melalui Media Brosur Bagi Masyarakat’. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) , 6 (1), 380–387.
Shaleha, R. R., Sumiwi, S. A., & Levita, J. (2019) ‘Pengaruh Konseling Terhadap Kepatuhan Minum Obat Dan Tekanan  Darah  Pasien  Hipertensi  Terapi  Kombinasi  Di  Poliklinik  Tasikmalaya’. Jurnal  Sains  Dan Teknologi Farmasi Indonesia , 8 (2), 39–47. https://doi.org/10.58327/jstfi.v8i2.126
Supardi,  S.,  Yuniar,  Y.,  &  Sari,  I.  D.  (2020)  ‘Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek  di Beberapa  Kota  Indonesia’. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pelayanan  Kesehatan ,  152–159. https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i3.3177
Ulfah, S.,  Ristiono,  H.,  & Perwitasari, D.  A. (2018) ‘Pengetahuan  Dan Persepsi  Apoteker Terhadap Sistem Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat (Meso) Di Apotek Wilayah Kota Yogyakarta’. Jurnal Ilmiah Manuntung , 3 (2), 150. https://doi.org/10.51352/jim.v3i2.121
World  Health  Organization.  (1993)  ‘ How  To  Investigate  Drug  Use  In  Health  Facilities ’ ,  World Health Organization.
Yusuf,A., Fitri, A., Nugraha,D., & Mentari, N. (2020) ‘Kajian resep secara administrasi dan farmasetika pada pasien rawat jalan di RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya Periode 10 Maret-10 April 2017’. Jurnal Farmasi & Sains Indonesia, 3( 2), 49-54