## Artikel
1 Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2013, 2 (1):  1 – 16
Keterlibatan Warga  dalam Pembentukan Ruang Publik ( Analisa Pembentukan Ruang Publik dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta)
Adi Himawan, Drajat Tri Kartono, Supriyadi SN 1

## Abstract
This  research  was  conducted  to  offer  a  democratic practice  model  in  the  era of openness, decentralization and direct local head election. It is the model opening communication spaces within our society post-new order era taking into account cultural, economic and political pluralities. A public policy should be based on the public  interest.  In  democratic  world,  the  broad  space  for  idea  exchange  and argumentation  is  opened  well  when  the  policy  will  be  implemented  by  the government.
This  research  was  taken  place  in  Surakarta.  This  study  belonged  to  a  qualitative one  with  phenomenological  approach.  The  sample  of  research  consisted  of traditional market seller, municipal government and Surakarta people. Technique of analyzing data used was domain analysis.
In the currently developing democratic world, every collective decision making in the  form  of  public  policy  impossibly  occurs  without  featuring  the  public  space schemata having penetrated many social actions and practices. Public space is the one  where  the  citizens  can  express  their  opinions,  interest,  and  needs discursively. Traditional market revitalization policy becomes one important policy taken by Surakarta’s Mayor in managing the city he heads.
Keywords : Public space, consensus, involvement, democracy

## Pendahuluan
Di  tengah  kompleksitas  modernitas  yang  menghadirkan  tata  ekonomi  baru yang lebih berpihak kepada pasar dan tak jarang mengacuhkan tata ekonomi tradisional,  hal  yang  penting  dirumuskan  adalah  studi  mengenai pengambilan  kebijakan  publik  secara  deliberatif  agar  tidak  terjebak  pada godaan  politik  yang  hegemonik  dan  menindas.  Penelitian  ini  dilatar belakangi  oleh  keinginan  untuk  memberikan  tawaran  sebuah  model  bagi praktik  demokrasi  di  era  keterbukaan,  desentralisasi  dan  pemilihan  kepala daerah  langsung.  Model  yang  membuka  ruang-ruang  komunikasi  politis  di dalam  masyarakat  kita  pasca  era  orde  baru  yang  mempertimbangkan pluralitas budaya, ekonomi maupun politik.
Studi  yang  berusaha  menjangkau  bagaimana  ruang  publik  dibentuk  oleh warga  kota  dalam  menentukan  masa  depan  kotanya  terutama  di  bidang ekonomi.
Menengok  ke  belakang,  sebagai  lembaga  ekonomi,  pasar  tradisional  telah berkembang  cukup  lama.  Pasar  tradisional  dalam  awal  keberadaannya memiliki  peranan  yang  penting  dalam  perkembangan  wilayah  dan terbentuknya  kota.  Sebagai  pusat  aktivitas  ekonomi  masyarakat,  pasar tradisional  telah  mendorong  tumbuhnya  pemukiman-pemukiman  dan aktivitas sosial-ekonomi lainnya yang pada tahapan selanjutnya berkembang menjadi  pusat  pemerintahan.  Jasa  besar  pasar  tradisional  (bersama  pelaku- pelaku pasar yang ada didalamnya), hampir tidak terbantahkan terutama jika kita lihat sejarah berdirinya hampir seluruh kota di Indonesia yang awalnya berpusat  pada  pasar.  Secara  sosiologis,  pasar  tradisional  memiliki  arti penting bagi masyarakat. Pasar tradisional berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial  ekonomi  kerakyatan.  Karakter  khas  dari  pasar  tradisional  adalah sistem  perdagangan  dengan  memakai  pola  harga  luncur,  tawar-menawar untuk  mencapai  kesepakatan  harga.  Dengan  pola  hubungan  ekonomi  ini maka  interaksi  sosial  terjalin  akrab  antara  penjual  dan  pembeli.  Sosialitas pun  terbangun  dalam  masyarakat  lewat  kegiatan  ekonomi.  Fungsi  pasar tradisional  juga  terus  berkembang  sebagai  pusat  pertemuan,  pusat pertukaran  informasi,  aktivitas  kesenian  rakyat  dan  belakangan  menjadi unggulan paket wisata. Inilah aspek historis dan sosiologis pasar tradisional sebagai identitas yang kemudian terpatri dalam benak warganya.
Dalam  pemikiran  demikian  maka  pasar  tradisional  baik  bangunan  maupun karakter sosialnya merupakan aset daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam  masyarakat.  Runtuhnyaa  pasar  tradisional  sebetulnya  meruntuhkan bangunan  sosial,  ekonomi  kerakyatan  dan  memori  kolektif  masyarakatnya, hingga    akhirnya  menjalar  pada  pudarnya  sosialitas  masyarakat.  Patut disayangkan  jika  pasar  tradisional  tergusur  oleh  deru  modernitas, mengingat, sisi historis, potensi sosial, ekonomi maupun budaya yang telah berkembang lama.
Untuk itu, setiap perubahan terhadap makna dan tata ruang penting untuk di dialogkan  dengan  warga  masyarakat.  Ada  ruang  partisipasi  publik  yang melibatkan  warga  dalam  menghadapi  perubahan  yang  terjadi  dalam komunitasnya.  Sehingga  identitas  yang  dikehendaki  warga  kemudian  tidak tercerabut oleh kebijakan satu arah dari pemegang kuasa. Dengan demikian masyarakat  memiliki  kontrol  terhadap  perkembangan  kotanya.  Pasar tradisional pun akan tetap mempunyai pesona tersendiri di tengah kehidupan masyarakat  modern  jika  dikelola  secara  baik  dengan  mempertahankan keunikan dan karakter khasnya.
Merujuk  pada  pemikiran  Jurgen  Habermas  bahwa  integrasi  dan  solidaritas sosial  masyarakat  dewasa  ini  tidak  dapat  dijamin  oleh  agama  atau pandangan-pandangan metafisis melainkan harus dikembalikan pada proses komunikasi  sosial  untuk  mencapai  saling  pengertian  diantara  warga  kota dengan berbagai orientasi nilai dan cara hidup (Habermas, 2004). Untuk itu
perlu  keterlibatan  atau  partisipasi  warga  kota  yang  seluas-luasnya  dalam ikut serta menentukan gerak kotanya.
Dalam  setiap  proses  politik  melahirkan  sikap-sikap  politik  tertentu.  Tak terkecuali  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah.  Agen  memiliki penafsiran  terhadap  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional  sebagai  sebuah struktur  dan  kemudian  melahirkan  sikap  politik.  Dua  sikap  yang  menonjol dalam  setiap  adalah  menerima  atau  menolak  implementasi  kebijakan tersebut. Dalam kerangka inilah untuk mencapai kesepahaman terbentuklah ruang publik sebagai ruang interaksi dan komunikasi politik.
Untuk  itu  menjadi  relevan  melakukan  kajian  terkait  pembentukan  ruang publik.  Sebuah  kajian  yang  mencoba  menelusuri  jejak dialetic  of  control dalam  setiap  penerapan  kebijakan  public  dalam  perspektif  sosiologis  baik secara makro maupun mikro. Pada level makro kita perlu membedah sistem pemerintahan  daerah  dan  kemudian  pembentukan  ruang  publik  sebagai struktur  yang  melingkupi  individu  dan  mempengaruhi  tindakan  individu untuk  tidak  menggunakan  haknya  dalam  penentuan  kebijakan.  Di  titik  lain kita  perlu  pula  mengkaji  pada  level  mikro  terkait  sikap  politik  agen  untuk terlibat  dalam  mendukung  atau  menolak  kebijakan  tersebut.  Dalam  lain perkataan  kita  mengkaji  dualitas  antara  struktur  dan  agen  dalam implementasi  kebijakan  sebagai  sebuah  skemata.  Anthony  Giddens memberikan  jalan  untuk  membuka  selubung  dualitas  antara  agen  dan struktur, antara individu dan sistem sosialnya yakni melalui teori strukturasi (Priyono, 2003).
Lokus  kajian  yang  representatif  untuk  membaca,  menganalisa  dan mendapatkan  gambaran  tentang  fenomena  pembentukan  ruang  publik adalah  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional.  Mengapa  demikian?  Dalam proses  pengambilan  keputusan  bersama  ( consensus )  revitalisasi  pasar tradisional – dalam hal ini Kota Solo -- memperlihatkan keterlibatan warga kota terutama pedagang yang begitu luar biasa. Para pedagang membentuk asosiasi,  paguyuban  ataupun  bentuk  lain  sebagai  wadah  “perjuangan”  di tengah kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang dicanangkan pemerintah kota.  Mereka  berharap  wadah  tersebut  menjadi  garda  depan  dalam memperjuangkan hak-hak pedagang, melindungi dari ragam kebijakan yang merugikan pedagang.
Media  massa  juga  berperan  penting  dalam  pembentukan  opini  publik. Media  massa  yang  terbit  dan  hadir  di  Solo  hampir  tak  melewatkan  berita yang  mengangkat  kisah  tentang  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional beserta  pro  dan  kontra  di  dalamnya.  Dialektika  terbangun  antara  harapan pedagang  dengan  pemerintah  kota  terkait  progam  revitalisasi  dan  media massa menjadi perantaranya.
Dengan pendekatan pembentukan ruang publik yang dikenalkan oleh Jurgen Habermas  (Hardiman,  2009)  penelitian  ini  mencoba  menulusuri  jejak-jejak
keterlibatan  warga  kota  dalam  pembentukan  ruang  publik.  Paling  tidak penelitian  ini  hendak  menelusuri  bagaimana  warga  kota  memandang program  revitalisasi,  di  dalamnya  terkait  kesadaran,  pengetahuan  dan kepentingan  baik  individual  maupun  kelompok.  Penelitian  ini  kemudian berkembang  ke  dalam  upaya  bagaimana  jejaring  kekuasaan,  keterlibatan kelompok-kelompok  masyarakat  dan  pemerintah  secara  institusional. Terakhir  bagaimana  sistem  kelembagaan,  aturan,  norma  yang  diterapkan sebagai konsensus bersama dalam progam revitalisasi pasar tradisional.

## Metode Penelitian

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang  pembentukan ruang  publik  dalam  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional.  Penelitian  ini dilakukan di Kota Surakarta pada tahun 2009-2012.
Sebagai  sebuah  kota,  Surakarta  yang  terletak  di  bagian  selatan  Pulau  Jawa ini  mempunyai  karakteristik  yang  khas.  Di  kota  inilah  sampai  sekarang masih  berdiri  dengan  kokoh  Keraton  Kasunanan  Surakarta  dan  juga Mangkunegaran.  Sebuah  kota  yang  banyak  dikenal  sebagai  kota  budaya dengan  berbagai  stereotip  yang  muncul  seperti  masyarakat  yang  lembut, hingga  hadirnya  simbolisasi puteri  solo ,  dan  sebagainya.  Kota  Surakarta atau  akrab  disebut  dengan  Kota  Surakarta,  di  tengah  terpaan  modernisasi sekarang  ini  nampak  jelas  berusaha  untuk  memposisikan  diri  sebagai  kota yang  modern  namun  tidak  ingin  meninggalkan  tradisi  ataupun  budayanya sendiri.  Publik  kemudian  membaca  Surakarta  sebagai  kota  yang memadukan tradisionalisme dan modernisme. Kota Solo dengan moto ”Solo in  the  Past  is  Solo  in  the  Future”,  kemudian  menjadi  identitas  yang mendasari perkembangan kota ini.

## Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  fenomenologi. Fenomenologi  merupakan  satu  pendekatan  metodologis  dalam  penelitian kualitatif  (Mudjiyanto  dan  Kenda,  2011).  Kata  fenomenologi  berasal  daru bahasa Yunani fenomenon yaitu sesuatu  yang tampak, yang terlihat. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah “gejala”.
Fenomenologi  menurut  Husserl  (Mudjiyanto  dan  Kenda,  2011)  memberi pengetahuan  yang  perlu  dan  essensial  mengenai  apa  yang  ada/tampak. Fenomenologi  merupakan  studi  tentang  pengalaman  yang  disadari ( conscious  experience ),  jadi  peneliti  mencoba  untuk  menggali  pengalaman yang  disadari  oleh  responden  penelitiannya  bukan  meneliti  sesuatu  yang diluar  responden  penelitiannya  atau  sesuatu  diluar  pengalaman  sadar responden  penelitiannya  (Prianti,  2011).  Fenomenologi  mempelajari  dan melukiskan  ciri-ciri  intrinsik  suatu  fenomena.  Dengan  demikian  peneliti
harus bertolak dari subyek (manusia) serta kesadarannya, berupaya kembali pada “benda-benda”. Benda yang dimaksud disini merupakan subyek yang diberi kesempatan untuk berbicara tentang hakikat dirinya.
Metodologi penelitian kualitiatif dengan menggunakan metode fonomenologi  membantu peneliti memasuki sudut  pandang orang lain, dan berupaya memahami mengapa mereka demikian. Fenomenologi mengesampingkan gagasan-gagasan awal peneliti mengenai suatu peristiwa atau  pengalaman  dengan  tujuan  memahaminya  dari  dunia  tempat  para informan berada.
Dalam  usaha  melihat  hakikat  diri  tersebut,  Husserl  memperkenalkan pendekatan  reduksi  (Mudjiyanto  dan  Kenda,  2011),  yaitu  penundaan  atau penyaringan Istilah lain dari reduksi adalah ephoce segala pengetahuan yang ada tentang obyek sebelum pengamatan intuitif dilakukan.

## Pengumpulan Data
Pembentukan  ruang  publik  dalam  revitalisasi  pasar  tradisional  merupakan forum  komunikasi  antara  pedagang  pasar  tradisional,  masyarakat  dan pemerintah.
Dimana masing-masing elemen saling berdialog,
mengkomunikasikan  masing-masing  kebutuhan,  kepentingan  dan  apa  yang menjadi  tujuannya.  Data-data  dari  kelompok  atau  unsur  di  luar  kelompok sasaran,  merupakan  informasi  yang  penting  untuk  membantu  melakukan telaah  atas  kondisi  sosial  historis  yang  terjadi  dalam  masyarakat  setempat. Data  dari  pemerintah  maupun  unsur  masyarakat  yang  lain,  dapat  menjadi poin  entry dalam  memetakan  permasalahan,  kepentinga,  ide  dan  gagasan.
Oleh karena itu data yang diperlukan meliputi data dari:
a. Pemerintah Kota Surakarta. Untuk pemerintah pengggalian data melalui wawancara dilakukan kepada Walikota Kota Surakarta dan Kepala Dinas Pasar  Tradisional  Kota  Surakarta.  Langkah  selanjutnya,  masing-masing unsur pemerintah tersebut terlibat dalam proses FGD. Dalam proses FGD tersebut,  selain  digali  permasalahan  yang  selama  ini  terjadi,  diharapkan terbangun  hubungan  interpersonal.  Sehingga  ada  keterbukaan  serta dorongan  kepada  pemuda  untuk  berpartisipasi  dan  memperjuangkan aspirasinya.
b. Lembaga Swadaya Masyarakat. Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat dipergunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan permasalahan  mengenai  perencanaan  dan  implementasi  kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Aktivis LSM juga terlibat dalam FGD untuk memperdalam dan mengungkap data.
c. Akademisi,  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  terlibat  secara  langsung  atau pun  tidak  langsung  di  dalam  menyuarakan  aspirasi  dalam  kebijakan revitalisasi pasar tradisional.
d. Dokumentasi  hasil-hasil  studi  terkait  dengan  kajian  pembentukan  ruang publik di era desentralisasi.

## Analia Data
Kunci  dari  penelitian  fenomenologi  adalah  kemampuan  peneliti  untuk melakukan reduksi, peneliti harus mampu melupakan pengertian-pengertian tentang obyek untuk sementara. Dengan demikian sejak tahap pra lapangan, lapangan hingga analisis data peneliti harus menempatkan obyek penelitian untuk “bicara tentang dirinya”.
Setelah  data  terkumpul  kemudian  dilakukan  kategorisasi,  pengelompokkan data  kemudian  dilakukan  analisa.  Teknik  analisa  yang  digunakan  adalah a nalisa domain . Peneliti membandingkan variasi pembentukan ruang publik di setiap lokasi penelitian. Melihat karakteristik pedagang sebagai informan dengan  melihat  latar  belakang  sosial,  ekonomi,  pendidikan  serta  partsipasi politik.  Kemudian  dibandingkan  pula  dengan  kesadaran,  pengetahuan  dan partisipasi  politiknya.  Dengan  cara  analisa  ini  diharapkan  dapat  diperoleh kesimpulan  pembentukan  ruang  publik  berdasarkan  variasi  karakteristik pasar  tradisional,  pengetahuan  dan  kesadaran  serta  partisipasi  politik pedagang pasar tradisional
Ada  tiga  level  analisa  yakni  individual,  institusi  dan  sistem.  Individual berkaitan  dengan  motivasi,  persepsi  dan  pengetahuan.  Sedang  institusi berkaitan  dengan  sumber  daya  sosial  dimana  pengaruh  institusi  seperti partai  politik,  organisasi  masyarakat  amat  berpengaruh.  Dan  sistem berkaitan  dengan  undang-undang  dan  kebijakan  lain  terkait  dengan revitalisasi pasar tradisional.
Dalam analisa data dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini  memungkinkan  analisis  didasarkan  pada  penghayatan  intuitif  atau  versi subyektif  sebagaimana  didapatkan  dari  pengamatan  partisipatoris  dan wawancara  langsung  yang  mendalam.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan dengan  menggunakan  setidaknya  tiga  langkah,  yaitu: interpretasi , ekstrapolasi dan meaning .
Penafsiran  adalah  tetap  berpegang  pada  materi  yang  ada,  dicari  latar belakangnya,  konteksnya  agar  dapat  ditemukan  konsep  atau  gagasannya secara  lebih  jelas.  Ekstrapolasi  lebih  menekankan  pada  kemampuan  daya pikir  manusia  untuk  menangkap  hal  dibalik  yang  tersajikan.  Memberikan makna  merupakan  upaya  lebih  jauh  dari  penafsiran  dan  mempunyai kesejajaran  dengan  ekstrapolasi.  Materi  yang  tersajikan,  seperti  juga ekstrapolasi  dilihat  tidak  lebih  dari  tanda-tanda  atau  indikator  bagi  sesuatu yang lebih jauh. Dibalik yang tersajikan bagi ekstrapolasi terbatas dalam arti empirik logik, sedangkan pada pemaknaan dapat pula menjangkau yang etik ataupun yang transendental.
Alur  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  membagi  empat  tahap analisis  data,  yaitu:  (1)  deskripsi  fenomena,  (2)  identifikasi  tema-tema,  (3) melakukan  interpretasi  (4)  abstraksi  intisari  dari  setiap  data  yang  telah  di interpretasi.

## Hasil Dan Pembahasan
Perubahan  sosial  ekonomi  di  Indonesia  memunculkan  gejala  sosial  baru yakni  berkembangnya  pasar  modern  dalam  bentuk  mall,  pasar  swalayan, supermarket, hypermarket dan lain sebagainya. Pasar modern ini  tak hanya tumbuh di perkotaan namun hadir dan berkembang hingga pedesaan. Hal ini tentu  bukan  sekedar  sebuah  ekspansi  ekonomis  semata  akan  tetapi  telah memunculkan pola baru menyangkut relasi sosial ekonomi.
Gejala di  atas juga dialami oleh Kota Surakarta. Sebagai  sebuah kota  yang berada di jalur tengah perhubungan di Pulau Jawa.
Sektor  perdagangan  adalah  sektor  ekonomi  yang  bisa  menggambarkan secara  langsung  kondisi  perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan  sektor  ini merupakan cerminan dari tingkat konsumsi masyarakat. Indikator awal dari kondisi  perekonomian  yang  mengalami booming atau  resesi  terlihat  dari kenaikan  atau  penurunan  transaksi  dalam  sektor  perdagangan.  Penurunan atau kenaikan daya beli masyarakat juga nampak dari perkembangan sektor perdagangan.
Gerak  ekonomi  Kota  Surakarta  juga  didorong  oleh  keberadaan  pasar tradisional.  Hal  ini  nampak  jelas  bahwa  penyumbang  terbesar  retribusi daerah  adalah  retribusi  pelayanan  pasar,  di  dalamnya  termasuk  pasar tradisional. Pada APBD 2010 sumbangan retribusi palayanan pasar terhadap pendapatan  asli  daerah  mencapai  Rp12.509.447.000  (27%).  Retribusi pedagang  pasar  tradisional  ini  menjadi  tumpuan  gerak  ekonomi  Kota Surakarta.  Potensi  ekonomi  pasar  tradisional  di  Kota  Surakarta  tentu  akan menjadi lebih besar lagi jika dikelola dengan baik.
Saat ini jumlah pasar tradisional di Kota Surakarta adalah 41 pasar, tersebar di  lima  kecamatan.  Setiap  pasar  memiliki  kekhasan  produk,  dengan  luas pasar dan jumlah pedagang yang beragam.
Kebijakan  pemerintah  kota  untuk  merevitalisasi  pasar  tradisional dihadapkan pada harapan warga pasar terhadap bentuk dan hasil revitalisasi. Dalam proses ini pemerintah memiliki otoritas untuk menjalankan kebijakan yang  telah  direncanakan  sedang  pedagang  pasar  memiliki  hak  pula  untuk menerima  ataupun  menolak  kebijakan  tersebut.  Proses dialectic  of  control ini  harus  dijembatani  agar  tidak  terjadi  persinggungan  yang  justru merugikan kedua belah pihak.
Dalam  praktek  politik  modern,  jembatan  yang  dibangun  adalah  dalam bentuk  dialog.  Melalui  dialog  inilah  kedua  belah  pihak  dapat mengkomunikasikan  pandangan,  keinginan  dan  harapannya.  Inilah  yang disebut  oleh  Jurgen  Habermas  sebagai  demokrasi  deliberatif,  demokrasi yang dibangun atas dasar permusyawarahan.
Ruang  publik  yang  terbangun  dalam  proses  revitalisasi  pasar  tradisional merupakan  ruang  publik  politik.  Dalam  praktek  politik  modern,  jembatan yang  dibangun  untuk  mencapai  konsensus  bersama  adalah  dalam  bentuk dialog.  Melalui  dialog  inilah  kedua  belah  pihak  dapat  mengkomunisikan pandangan, keinginan dan harapannya. Inilah apa yang disebut oleh Jurgen Habermas  sebagai  demokrasi  deliberatif,  demokrasi  yang  dibangun  atas dasar permusyawarahan.
Ruang  publik  yang  membentuk  secara  eksplisit  fungsi  politis  dalam hubungan  antara  negara  dengan  masyarakat.  Bentuk-bentuk  ruang  publik politik  sebagai  jembatan  yang  mewarnai  proses  tercapainya  konsensus revitalisasi pasar tradisional adalah pertama, pertemuan yang
diselenggarakan  pemerintah  kota,  kedua  pertemuan  yang  diselenggarakan oleh  pedagang  maupun  masyarakat  umum  serta  dalam  bentuk  event-event kebudayaan  yang  bertujuan  melakukan  upaya  pembentukan  opini  akan eksistensi pasar tradisional.
Penataan  pasar  tradisional  menjadi  hal  yang  dibutuhkan  dalam  kerangka pemberdayaan  ekonomi  dan  keberpihakan  pemerintah  daerah  terhadap tumbuh dan kembangnya ekonomi lokal. Pasar tradisional mempunyai nilai strategis  dari  sisi  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik.  Menjadi  harapan setiap  pihak  bahwa  segenap  potensi  yang  ada  di  dalam  pasar  tradisional dapat  didayagunakan,  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  pasar tradisional  mampu  bertahan  dan  menjadi  kekuatan  ekonomi.  Begitu  juga halnya,  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  Kota  Surakarta. Segenap  komponen  kota  berharap  pasar  tradisional  dapat  tumbuh  dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kota.
Sebagian besar pedagang yang ada dipasar tradisional menginginkan adanya revitalisasi  terhadap pasar  yang ditempatinya.  Hasil survey  yang dilakukan oleh  Dinas  Pengelolaan  Pasar  Kota  Surakarta  menunjukkan  prosentase angka  yang  menginginkan  adanya  revitalisasi  sebesar  74,8%  dari  seluruh jumlah  pedagang  yang  ada  dipasar  tradisional  Kota  Surakarta.  Sedangkan yang  tidak  menginginkan  adanya  revitalisasi  sejumlah  25,2%  dari  seluruh jumlah pedagang  yang ada di  Pasar Tradisional  Kota Surakarta  (DPP Kota Surakarta, 2010).
Beragam  pandangan  tentang  revitalisasi  pasar  tradisional  dengan  segenap permasalahan  serta  penyelesaiannya  menjadi  perbincangan  yang  hangat. Wacana, ide, gagasan terkait kebijakan revitalisasi pasar tradisional dengan cepat berkembang dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Revitalisasi
kemudian  bukan  lagi  monopoli  pemerintah  kota  maupun  pedagang  pasar, akan tetapi menjadi ruang bagi siapa saja untuk memperbincangkannya.
Revitalisasi  pasar  tradisional  kemudian  menjadi  diskursus,  menjadi  isu, wacana  yang  diperbincangkan  oleh  siapa  saja.  Diskursus  dalam  pemikiran Jurgen  Habermas  dipandang  sebagai  upaya  untuk  mencapai  sebuah konsensus  intersubyektif  melalui  percakapan-percakapan.  Jadi  diskursus adalah  bentuk  refleksi  tindakan  komunikatif  dengan  sarana  argumentasi bersifat kritis dan terbuka. Diskursus merupakan bentuk komunikasi modern di  mana  orang  tidak  begitu  saja  menerima  sesuatu  dengan  pemahaman- pamahaman  yang  berkembang  lewat  tradisi,  melainkan  menguji  hal  itu dengan pertimbangan rasional.
Visi-misi  yang  dicanangkan  Jokowi  dalam  memimpin  Kota  Surakarta adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  memajukan  kota dilandasi  spirit  Solo  sebagai  Kota  Budaya.  Dalam  konteks  pengembangan ekonomi  dan  keberpihakan  kepada  ekonomi  lokal,  pasangan  Jokowi-Rudi mencanangkan  misi  mengembangkan  dan  meningkatkan  ekonomi kerakyatan  melalui  pengembangan  sektor  riil,  pemberdayaan  usaha  mikro, kecil,  menengah  dan  koperasi  (UMKMK)   dengan  fasilitasi  kredit, menuntaskan  penataan  PKL,  melanjutkan  program  revitalisasi  pasar tradisional,  meningkatkan  kemampuan  manajemen  pedagang  pasar  serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang.
Visi  dan  misi  inilah  yang  menjadi  kontrak  politik  selama  memimpin  Kota Surakarta.  Dengan  menempatkan  misi  melanjutkan  program  revitalisasi pasar  tradisional,  meningkatkan  kemampuan  manajemen  pedagang  pasar serta  mempromosikan  keberadaan  pasar  dan  pedagang  menjadikan  Kota Surakarta  menjadi  salah  satu  kota  yang  secara  tegas  menempatkan  pasar tradisional  sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  di  tengah  hiruk  pikuk modernisasi dan penetrasi pasar modern di perkotaan.
Dalam banyak hal Walikota Kota Surakarta membuka ruang yang lebar bagi upaya  perlindungan  pedagang  pasar  tradisional.  Pemerintah  kota menempatkan  diri  untuk  membantu  pedagang  mengatasi  kesulitan  yang dihadapi.  Seperti  pada  saat  pembangunan  kembali  pasar  Nusukan  pasca kebakaran.  Revitalisasi  merupakan  bentuk  keberpihakan  Pemerintah  Kota Surakarta  terhadap  keberadaan  pasar  tradisional.  Kebijakan  ini  juga mendapat apresiasi yang baik dari pedagang pasar tradisional.
Upaya  untuk  mencapai  sebuah  progam  revitalisasi  yang  partisipatif dibutuhkan  sinergi  antara  pemerintah  kota  dengan  pedagang  serta masyarakat  umum.  Dalam  kerangka  hubungan  antara  pemerintah  kota  dan pedagang,  dilakukan  dengan  beragam  cara,  salah  satunya  dengan komunikasi intensif, baik formal maupun informal.
Gagasan  bahwa  pedagang  menjadi  subyek  utama  dalam  proses  revitalisasi ini  mendorong  pedagang  untuk  memiliki  ikatan  ke  dalam,  dan mewujudkannya  dalam  bentuk  organisasi.  Pedagang  membentuk  asosiasi, paguyuban  ataupun  bentuk  lain  sebagai  wadah  “perjuangan”  di  masing- masing  pasar  tradisional.  Paguyuban  menjadi  wadah  bersama  membangun kebersamaan  di  tengah  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional  yang dicanangkan  pemerintah  kota.  Mereka  berharap  wadah  tersebut  menjadi garda  depan  dalam  memperjuangkan  hak-hak  pedagang,  melindungi  dari ragam kebijakan yang merugikan pedagang.
Dalam  situasi  pasar  tradisional  banyak  terbakar,  maraknya  pembangunan mall,  dan  pedagang  pasar  tradisional  masih  banyak  keterbatasan  dalam  hal berorganisasi dan memperjuangkan hak-haknya. Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional  Surakarta  (PAPATSUTA)  merupakan  paguyuban  pedagang yang  lahir  pada  saat  pasar  tradisional  dalam  kondisi  yang  memprihatinkan ini.
Keprihatinan pedagang pasar tradisional akan nasib pasarnya yang terdesak oleh  kekuatan  modal  besar  dalam  wujud  pasar  modern  serta  membaca kebijakan  pemerintah  yang  tidak  berpihak  pada  kepentingan  warga  pasar menjadikan  Papatsuta  menjadi  wadah  perjuangan.    Revitalisasi  holistik merupakan bentuk  revitalisasi  yang tak sekedar fisik bangunan, revitalisasi yang partisipatif dan revitalisasi yang mampu memberdayakan pedagang.
Keterlibatan  warga  masyarakat  dalam  upaya  pengembangan  kota  menjadi hal  yang  teramat  penting.  Keterlibatan  warga  masyarakat  dalam  setiap pengambilan  keputusan  arah  gerak  pembangunan  kota  akan  meningkatkan kohesivitas  kota.  Merujuk  pada  pemikiran  Habermas  bahwa  integrasi  dan solidaritas sosial masyarakat dewasa ini tidak dapat dijamin oleh agama atau pandangan pandangan metafisis melainkan harus dikembalikan pada proses komunikasi  sosial  untuk  mencapai  saling  pengertian  diantara  warga  kota dengan berbagai orientasi nilai dan cara hidup. Untuk itu perlu keterlibatan warga kota atau partipasi yang seluas-luasnya dalam ikut serta menentukan gerak kota-nya.
Dalam  kacamata  yang  lebih  lebar,  partisipasi  warga  terhadap  kebijakan revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu bentuk hubungan negara dan masyarakat. Anthony Giddens memberikan gambaran bahwa hubungan negara  dan  masyarakat  merupakan  hubungan social  practice ,  bagaimana keduanya  menjalani  kehidupan  sehari-harinya.  Hal  yang  penting  disini adalah interaksi antara negara dan masyarakat, antara struktur dan agensi. Di dalamnya  terjadi  proses  tawar  menawar  atau dialectic  of  control yang merupakan  inti  dari  seluruh  dinamika  interaksi  tersebut.  Negara  memakai legitimasinya untuk mengontrol masyarakat tetapi masyarakat
mempertahankan  diri  dengan  hak-hak  yang  dimilikinya,  yaitu citizens rights. Dengan demikian hubungan negara dan masyarakat bukanlah sebuah
hubungan  yang  statis,  tetapi  hubungan  yang  terus-menerus  berubah (dinamis).  Hubungan  antara  negara  dan  masyarakat  inilah  yang  kemudian biasa disebut dengan proses politik.
Dalam  kerangka  demikian  keterlibatan  masyarakat  dalam  revitalisasi  pasar tradisional  menjadi  hal  yang  sewajarnya  bahkan  dibutuhkan.  Warga masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan kontrol atas jalannya revitalisasi.  Sinergitas  antara  pemerintah  kota,  pedagang  dan  masyarakat umum  dalam  proses  revitalisasi  pasar  tradisional  menjadi  hal  yang menunjang keberhasilan proses revitalisasi.
Kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional  kemudian  berkembang  menjadi  isu bersama seluruh warga kota dan masuk ke dalam ranah ruang publik. Ranah publik  di  sini  terdiri  dari  organ-organ  informasi  dan  perdebatan  politik, seperti  surat  kabar,  asosiasi  atau  paguyuban  pedagang,  seminar  di  mana diskusi  sosio-politik  berlangsung.  Konsep  ranah  publik  yang  diangkat Habermas  ini  adalah  ruang  bagi  diskusi  kritis,  terbuka  bagi  semua  orang. Pada  ranah  publik  ini,  warga  privat  ( private  people )  berkumpul  untuk membentuk  sebuah  publik,  di  mana  nalar  publik  tersebut  akan  bekerja sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara.
Di dalam ranah publik inilah, segenap perdebatan tentang revitalisasi pasar tradisional  diperbincangkan.  Dengan  prinsip  dialog  yang  penuh  kesetaraan mengkritis arah kebijakan pemerintah, harapan pedagang hingga warga kota semuanya diperbincangkan. Diskursus diangkat dari respons pedagang pasar tradisional,  masyarakat  umum  hingga  media  massa  terhadap  kebijakan revitalisasi  pasar  tradisional.  Inilah  diskursus  yang  terbangun  dalam revitalisasi pasar tradisional. Beragam respon ini kemudian diperbincangkan dalam  ruang  publik  yang  kemudian  menghadirkan  konsensus  bersama  atas revitalisasi pasar tradisional.
Untuk  mencapai  revitalisasi  pasar  tradisional  yang  memberi  nilai  manfaat bagi  kelangsungan  kehidupan  kota  maupun  pedagang,  dibutuhkan  upaya yang  sinergis  untuk  mencapai  konsensus  bersama.  Konsensus  yang dibangun  atas  dasar  kesetaraan,  hubungan  sosial  yang  mengesampingkan status  dan  diskusi  yang  bersendikan  partisipasi  aktif  anggotanya.  Praktek revitalisasi  pasar  tradisional  ini  dijalankan  atas  konsensus  yang  dibangun oleh pemerintah kota, pedagang dan masyarakat umum.

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Keterlibatan  warga  terhadap  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional merupakan  salah  satu  bentuk  hubungan  negara  dan  masyarakat.  Hubungan negara  dan  masyarakat  merupakan  hubungan social  practice ,  bagaimana keduanya  menjalani  kehidupan  sehari-harinya.  Interaksi  antara  negara  dan
masyarakat,  antara  struktur  dan  agensi  menjadi  hal  yang  penting  disini.  Di dalamnya  terjadi  proses  tawar  menawar  atau dialectic  of  control yang merupakan  inti  dari  seluruh  dinamika  interaksi  tersebut.  Proses  tawar- menawar  yang  kemudian  menghasilkan  kebijakan,  sistem  yang  kemudian menjadi kerangka acuan dalam bertindak.
Keterlibatan  individu  dalam  dalam  ruang  publik  memperhitungkan  faktor- faktor berikut:
1. Peluang  resmi  artinya  adanya  kesempatan  seseorang  terlibat  dalam ruang  publik  karena  didukung  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh negara.
2. Sumber  daya  sosial  menjadi  faktor  yang  turut  menentukan.  Dalam kenyataannya  tidak  semua  orang  mempunyai  peluang  sama berkenanaan  dengan  sumber  daya  sosial  dan  sumber  daya  ekonomi untuk terlibat dalam ruang public.
3. Motivasi  personal,  motif  yang  mendasari  kegiatan  politik  sangat bervariasi, namun keterlibatan warga dalam pembentukan ruang publik dalam  revitalisasi  pasar  tradisional  memperlihatkan  motivasi  rasional mempertahankan  kepentingan  ekonominya  terutama  bagi  pedagang pasar.
Konsensus  yang  disepakati  oleh  seluruh  komponen  kota,  bahwa  dalam revitalisasi  pasar  tradisional  haruslah  berpedoman  dan  diarahkan  pada upaya:
a. Revitalisasi sebagai bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan
b. Revitalisasi sebagai bentuk pemberdayaan
Untuk  mencapai  konsensus  diperlukan  jembatan  atau  peratara  yang kemudian  dapat  menjadi  media  mengartikulasikan  kepentingan  dan menemukan  berbagai  ide,  gagasan  menjadi  sebuah  konsensus  atas  ragam persoalan.  Jembatan  inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai  ruang  publik. Ruang  bagi  siapa  saja  untuk    menyampaikan  gagasan  dan  ide  serta kepentingannya.
Ruang  publik  yang  terbangun  dalam  proses  revitalisasi  pasar  tradisional lebih dekat dengan ruang publik politik yang terwujud dalam bentuk :
1. Pertemuan  oleh  pemerintah  kota.  Pertemuan-pertemuan  formal  yang digagas  oleh  pemerintah  kota  untuk  membangun  pengertian, kesepahaman yang akhirnya berujung pada konsensus bersama.
2. Pertemuan  antar  pedagang.  Pertemuan  formal  maupun  informal  yang digagas  oleh  pedagang  sebagai  sarana  artikulasi  kepentingan  dan penyampaian aspirasi pedagang.
3. Pertemuan  oleh  warga  masyarakat.  Beragam  cara  dilakukan  untuk mencapainya  mulai  dari  seminar  yang  diselenggarakan  oleh  kelompok masyarakat,  hingga  tekanan  politik  dalam  bentuk  dengar  pendapat dengan DPRD maupun Pemerintah Kota
Event-event kebudayaan yang menjadi sarana untuk membangun opini dan upaya menampakkan eksistensi pasar tradisional di tengah masyarakat kota.

## Saran
Perubahan  atas  pola  ekonomi  dan  relasi  sosial  dirasakan  oleh  masyarakat baik  di  perkotaan maupun di  pedesaan pasca hadirnya pasar-pasar modern. Pasar  tradisional  yang  sebelumnya  menjadi  ruang  ekonomi  dan  juga  sosial warga kemudian ilang kumandange , pasar kehilangan eksistensinya seiring dengan ekspansi ekonomi pasar-pasar modern tersebut
Penataan  pasar  tradisional  menjadi  hal  yang  dibutuhkan  dalam  kerangka pemberdayaan  ekonomi  dan  keberpihakan  pemerintah  daerah  terhadap tumbuh  dan  kembangnya  ekonomi  lokal.  Alasan  utamanya  adalah  pasar tradisional  mempunyai  nilai  strategis  dari  sisi  ekonomi,  sosial,  budaya  dan politik.  Menjadi  harapan  setiap  pihak  bahwa  segenap  potensi  yang  ada  di dalam  pasar  tradisional  dapat  didayagunakan,  dikelola  oleh  pemerintah daerah  sehingga  pasar  tradisional  mampu  bertahan  dan  menjadi  kekuatan ekonomi.
Konsep  dasar  ruang  publik  ada  pada spirit kesetaraan,  saling  penghargaan, demokratis, membuka ruang kritik, tidak terhegemoni maupun terintervensi oleh  relasi  kuasa  yang  asimetris.  Raung  publik  mengandaikan  terbukanya ruang  perdebatan  egaliter  sampai  pada  validitas  yang  paling  sahih  dan dipertanggungjawabkan.  Tetapi  ketika  ruang  publik  sebagai  sebuah  etos, habitus  dan  juga  ruang  (space)  secara  fisik  telah  meminggir  karena  relasi kuasa  yang asimetris  maka tentu harapan  akan ruang publik itu kini makin mengecil.
Beberapa  saran  atas  hasil  penelitian  ini  baik  bagi  pemerintah  maupun masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Sebagai  komponen  kota,  pedagang  pasar,  kelompok-kelompok masyarakat maupun media massa tidak perlu menunggu dari pemerintah untuk  terbentuknya  ruang  publik  tetapi  terlibat  di  dalamnya  untuk memperjuangkan habitus tersebut.
b. Pemerintah  sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  atas  pengelolaan kota  harus  mengikuti  dinamika  masyarakat  dan  mengembangkan  pola relasi sosial yang demokratis, transparan, dan akuntabel
c. Ruang publik merupakan ruang yang tercipta secara sosial karena proses- proses sosial di dalamnya.
d. Setiap  perubahan  terhadap  makna  dan  tata  ruang  mestinya  juga didialogkan  dengan  warga  kota.  Ada  ruang  partisipasi  publik.  Sehingga identitas  yang  dikehendaki  warga  kemudian  tidak  tercerabut  oleh kebijakan satu  arah dari  pemegang kuasa. Dengan demikian masyarakat memiliki kontrol  terhadap perkembangan kotanya. Pasar tradisional  pun akan tetap mempunyai pesona tersendiri di tengah kehidupan masyarakat modern asal dikelola dengan baik dengan mempertahankan keunikan dan karakter khasnya.
e. Pemahaman  bersama  bahwa  modernitas  membawa  konsekuensi  yakni kompleksitas  dalam  orientasi  nilai,  kepentingan,  budaya,  ekonomi maupun politik warga kota terhadap kotanya. Maka persoalan utamanya adalah  bagaimana  integrasi  sosial  dan  solidaritas  sosial  tetap  dijaga  di tengah-tengah  fakta  kompleksitas  nilai  tadi.  Upaya  untuk  terus  menerus mengambangkan  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  kota menjadi  jawabannya.  Untuk  itu  menjadi  kebutuhan  bersama  untuk mendorong tumbuhnya ruang publik yang semakin luas.

## Daftar Pustaka
Alisyahbana,  2005. Marginalisasi  Sektor  Informal  Perkotaan .  Surabaya: ITS Perss.
,  2005. Sisi  Gelap  Perkembangan  Kota,  Resistensi  Sektor Informal  Dalam  Perspektif  Sosiologis. Yogyakarta:  LaksBang Press
Budiardjo,  Miriam.  1982. Partisipasi  dan  Partai  Politik,  Sebuah  Bunga Rampai . Jakarta : Gramedia.
Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta : Gramedia, 1996
Geerzt,  Clifford.  1989. Penjaja  dan  Raja:  Perubahan  Sosial  dan Modernisasi  Ekonomi  di  Dua  Kota  Indonesia .  Jakarta:
Gramedia
Giddens,  Anthony,  2001. Runaway  World:  Dunia  yang  Lepas  Kendali ,
Jakarta: Gramedia
Giddens,  Anthony.  1984. The  Constitution  of  Sociaty:  The  Outline  of  the Theory  of  Structuration .  Diterjemahkan  oleh  Adi  Loka  Sujono. 1995. The  Constitution  of  Society:  Teori  Strukturasi  untuk Analisa Sosial . Yogyakarta: Pedati.
Habermas , Jurgen. 2004. Krisis Legitimasi , Yogyakarta: Qalam
Hadi  Sabari  Yunus.  2000. Struktur  Tata  Ruang Kota .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
. 2005. Manajemen Kota Perspektif Spasial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hardiman,  F.  Budi.  1993. Menuju  Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu, Masyarakat,  Politik  dan  Postmodernisme  Menurut  Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius
.  2004. Demokrasi  Deliberatif:  Model  untuk  Indonesia Pasca-Soeharto? .  Majalah  Basis  Edisi  75  Tahun  Jurgen Habermas. Tahun ke 53, November – Desember tahun 2004.
Huntington,  Samuel.  P  dan  Nelson,  Joan.  1994. Partisipasi  Politik  di Negara Berkembang. Jakarta : Rineka Cipta.
Kartono,  Drajat  Tri.  2004. Pembentukan  Sistem  Ketahanan  Sosial  Melalui
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan . Surakarta:UNS Press
Koentjaraningrat,  1993. Metode-metode  Penelitian  Masyarakat. Jakarta: Gramedia,
Matthew, B dan Huberman, Michael,  1992. Analisa Data Kualitatif . Jakarta
: UI Press,
Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyadi,  M.  Hari.  dkk,  1999. Runtuhnya  Kekuasaan  “Kraton  Alit”  (Studi Radikalisasi  Sosial  Kerusuhan  Mei  1998  di  Surakarta),
Surakarta : LPTP.
Pemerintah Kota Surakarta. 2007. Memboyong 989 PKL Dari Banjarsari ke Semanggi. Surakarta: BIK Pemkot Surakarta
Priyono,  Herry  B.  2003. Anthony  Giddens  Suatu  Pengantar .  Jakarta:
Gramedia
Sulisyo,  Eko.  dkk.  2004. Masyarakat  Marjinal  di  Kota  Surakarta:  Kajian Implikasi  Otonomi  Daerah  Dalam  Pemberdayaan. Surakarta: Kompip dan Ford Foundation.
Vegeer, K.J. 1985. Realitas Sosial , Jakarta: Gramedia
Yustika,  Ahmad  Erani.  2000. Industrialisasi  Pinggiran .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## Jurnal
Bambang Mudjiyanto dan N. Kenda, Metode Fenomenologi sebagai Salah Satu Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Komunikologi, Jurnal Penelitian Komunikasi dan opini Publik, BPPI No. 11 Tahun 2010.
Meuthia  Roesfadhila,  2007. Mengukur  Dampak  Keberadaan  Supermarket Terhadap Pasar Tradisional , Jurnal Smeru No. 22 Tahun 2007
Sri  Budiyati,  2007. Pasar  Tradisional  dengan  Struktur  Bangunan Bertingkat:  Siapa  yang  Diuntungkan . Jurnal  Smeru  No.  22
Tahun 2007