Vol. 5 No. 2 (Desember 2015): 148-160
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/
e-ISSN: 2460-5824

## EVALUASI KESESUAIAN DAN KEMAMPUAN LAHAN TERHADAP RTRW KABUPATEN KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN
The Evaluation of Suitability and Land Capability towards the Land Use System in District of Kotabaru, South Kalimantan
I Made Haribhawana Wijaya a , Lilik Budi Prasetyo b , Omo Rusdiana c a Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  imadeharibhawanawijaya@gmail.com b Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
c Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. Spatial planning is prepared to maintain and support the improvement of environment consider to the limited capacity of the environment and its natural resources. The land use which is uncompatible with the Regional Land Use Plan (RTRW) and tend to support economic growth by relying on its natural resources without putting any efforts to increase their environmental values can cause all living organism in danger. One of the environmental issue is spatial problem at District of Kotabaru. This study aimed to evaluate Kotabaru’s spatial plans (RTRW) based on suitability of forest functions, land capability, and landcover. The method used in this study is Geographic Information System (GIS) based for spatial analysis: suitability of forest functions, land capability and identification of land cover. The result showed that there are some inconsistencies against the RTRW of Kota- baru, such as 1). The suitability of forest functions is about 188073,11 Ha (27,66% area of study). The region inconsistency hap- pened mostly in karst area toward annual plantation area; 2) Land capability is about 62967,02 Ha (9,28% area of study). This region inconsistency are happened in some land capability classes such as class II, III, IV and VI; and 3) . Landcover is about 61779,31 Ha (9.05 % area of study).
Keywords: evaluation, land capability, land cover, land suitability, regional land use plan
(Diterima: 21-08-2015; Disetujui: 27-10-2015)

## 1. Pendahuluan
Konsep pembangunan berkelanjutan diawali karena adanya  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  diikuti dengan  meningkatnya  aktivitas  dan  intensitas  ek- sploitasi  sumber  daya  alam  serta  jumlah  limbah  yang mengganggu  keseimbangan  ekosistem  sehingga  men- imbulkan kecemasan terhadap penurunan daya dukung alam sebagai sistem penyangga kehidupa. Aspek fisik lahan  lebih  mengarah  pada  kepentingan  kelestarian alam  dan  aspek  sosial  ekonomi  lebih  mengutamakan pada kesejateraan masyarakat. Namun demikan, upaya keselarasan dua kepentingan tersebut menjadi hal yang penting  guna  dapat  memberikan  manfaat  yang berkesinambungan.
Pemanfaatan  ruang  yang  tidak  diatur  dengan  baik dapat  menimbulkan  ketidakseimbangan  dalam  ling- kungan hidup seperti yang terjadi di Kabupaten Kota- baru.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) provinsi  Kalimantan  Selatan  menunjukan  bahwa  ter- jadinya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan sehingga  hal  itu  berdampak  pada  peningkatan  kebu- tuhan fasilitas pelayanan sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat.  Untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  akan ruang  sebagai  konsekuensi  dari  pertambahan  jumlah penduduk,  maka  konversi  lahan  telah  menjadi  alter- natifnya.
Di  dalam  peraturan  yang  tercantum  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  tahun  2007 mengenai  Penataan  Ruang  dinyatakan  bahwa  pem- anfaatan ruang pada perencanaan wilayah harus mem- perhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal  ini  dikarenakan  apabila  suatu  lahan  tidak  sesuai dengan  peruntukkan  dan  kemampuannya  dapat mengakitbakan kondisi kritis dalam  jangka waktu ter- tentu.
Tantangan utama permasalahan lingkungan di Kabu- paten  Kotabaru  yaitu  masalah  spasial  yang  meliputi tidak efisiennya pemanfaatan lahan tertentu dalam pe- runtukannya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu evaluasi lahan yakni proses memprediksi kinerja tanah  dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  jenis  yang spesifik penggunaan (Sonneveld et al . 2010). Penilaian kesesuaian  lahan  sebagai  proses  untuk  mengevaluasi kinerja tanah pada saat digunakan untuk jenis pertanian (Prakash  2003).  Sedangkan  menurut  Maryati  (2013) penilaian  kemampuan  lahan  adalah  proses  untuk mengevaluasi potensi lahan sesuai dengan kemampuan untuk penggunaan  lahan  yang  berkelanjutan.  Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keragaan atau kinerja ( per- formance )  lahan  jika  digunakan  untuk  tujuan  tertentu meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei serta studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim agar mampu men- gidentifikasi  dan  membuat  perbandingan  berbagai
penggunaan lahan (FAO 1976). Kriteria kesesuaian la- han  dan  kemampuan  lahan  disusun  berdasarkan  per- syaratan  penggunaan  lahan  yang  diselaraskan  dengan data kualitas karakteristik  lahan di suatu wilayah. Hal ini dapat digunakan untuk  memprediksi potensi  lahan di wilayah tersebut.
Namun  dalam  prakteknya  kegiatan  evaluasi  lahan sering  kali  mengalami  kesulitan  salah  satunya  adalah cakupan yang begitu luas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan dengan menggunakan teknologi di bi- dang sistem informasi geografis (SIG) dan penginder- aan jauh yang merupakan suatu teknik untuk mengum- pulkan  informasi  mengenai obyek dan  lingkungannya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik. Penginderaan jauh adalah ilmu, seni dan teknik memperoleh informasi ten- tang  obyek,  area  atau  kejadian  melalui  analisis  data yang  dikumpulkan  dengan  suatu  peralatan  yang  tidak bersentuhan  dengan  obyek,  area  atau  kejadian  yang diteliti (Lillesand dan Kiefer 1979).
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengeval- uasi kebijakan pola ruang daerah (RTRWK) Kotabaru berdasarakan kesesuaian fungsi hutan dan kemampuan lahan serta penutupan lahan ( landcover ).

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kota- baru, Provinsi Kalimantan Selatan (2 0 20’- 4 0 21’ LS dan
115 0 15’-116 0 30’  BT)  pada  bulan  Januari  hingga  Mei 2015.

## 2.2. Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data penelitian  adalah  seperangkat  alat  komputer yang terdiri dari PC, Erdas Imagine 9.1 dan ArcGIS 9.3. Ba- han yang digunakan dalam pengolahan data penelitian mencakup data raster berupa citra satelit Landsat 8 OLI perekaman tanggal 22 bulan April tahun 2015 dan data vektor berupa data dijital aspek biofisik, dan data dijital RTRW Kabupaten Kotabaru.
2.3. Prosedur Penelitian
a. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  pelaksanaan penelitian  terdiri  dari  pengumpulan  data  sekunder. Pengumpulan data sekunder berupa studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber dan pengumpulan data spasial. Studi  literatur diperoleh dari  berbagai  sumber seperti  buku  laporan,  jurnal,  atau  dokumen  lain  yang terkait  dengan  kajian  penelitian.  Data  spasial  dalam kajian  penelitian  ini  diperoleh  dari  instansi-instansi terkait. Penjelasan tujuan, jenis data, dan metode dalam kajian penelitian disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Tujuan, jenis data dan metode
No Tujuan Jenis Data Metode 1 Identifikasi Penutupan Lahan  Citra Satelit Landsat 8 OLI perekaman tanggal 22 bulan April tahun 2015 Analisis Interpretasi Citra 2 Identifikasi Kemampuan Lahan  Data Kelerengan  Data Tanah  Data Erosi  Data Drainase
Overlay Berdasarkan Tingkat Kelas Kemampuan Lahan 3 Identifikasi Kesesuaian Lahan Fungsi Hutan  Data Topografi
 Data Iklim  Data Tanah  Data Karst  Data Gambut  Data Mangrove  Data Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Metode Scoring atau Pembobotan 4 Evaluasi Pola Pemanfaatan Lahan yang Opti- mal
 Peta Kemampuan Lahan  Peta RTRWK Kotabaru, Kali- mantan Selatan  Peta Kesesuain Lahan Dan Fungsi Kawasan Hutan  Peta Landcover Overlay

## b. Analisis Interpretasi Citra
Klasifikasi  penutupan  lahan  yang  dilakukan  adalah klasifikasi  secara  intrepretasi  visual.  Analisis  inter- pretasi  citra  secara  visual  merupakan  pengenalan tutupan lahan yang kemudian dilakukan pendeliniasian
Elemen yang digunakan dalam interpretasi terdiri atas rona, warna, bentuk, tekstur, pola dan asosiasi. Klasifi- kasi  secara  visual  dilakukan  untuk  memberikan  gam- baran dalam mengidentifikasi 17 penutupan lahan yang terdiri  dari  badan  air,  belukar  rawa,  hutan  mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan primer, hutan sekunder,  hutan  tanaman,  lahan  terbuka,  pemukiman,
perkebunan,  pertambangan,  pertanian  lahan  kering, pertanian  lahan  kering  campur,  rawa,  rumput,  semak belukar dan tambak  yang terdapat  di kabupaten Kota- baru.

## c. Analisis Kemampuan Lahan
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  alokasi pemanfaatan  lahan  yang  tepat  untuk  pertanian  yang dikategorikan  dalam  bentuk  kelas  dan  satuan kemampuan  atau  unit  pengelolaan  serta  mengetahui lahan  yang  sesuai  untuk  pertanian,  lahan  yang  harus dilindungi  dan  lahan  yang  dapat  digunakan  untuk pemanfaatan lainnya.
Pengelompokkan  kemampuan  lahan  dilakukan untuk  membantu  penggunaan  dan  interpretasi  peta tanah.  Kemampuan  lahan  sangat  berkaitan  dengan bahaya  kerusakan  dan  hambatan  dalam  mengelola lahan. Arsyad (2010) mengemukakan bahwa ancaman kerusakan atau hambatan meningkat berturut-turut dari kelas  I  sampai  kelas  VIII.  Dengan  demikian  apabila tingkat  bahaya  atau  resiko  kerusakan  dan  hambatan penggunaan  meningkat,  spektrum  penggunaan  lahan menurun.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor 17 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penentuan Daya  Dukung  Lingkungan  Hidup  dalam  Penataan Ruang  Wilayah  menyatakan  lahan  terdiri  dari  8  kelas menggambarkan tingkat kelas ancaman atau hambatan yang  berbeda-beda  terhadap  penggunaan  lahan  di setiap  kelasnya.  Pengelompokkan  di  setiap  kelas tersebut  tentunya  memiliki  pengkategorian  terhadap penggunaan lahan.
Pengelompokkan  pada  kelas  I  dan  II  merupakan lahan  yang  sangat  cocok  untuk  penggunaan  lahan pertanian. Pengelompokkan kelas III sampai dengan VI dapat  dipertimbangkan  untuk  pemanfaatan  lainnya. Selain itu juga dalam pengelompokkan kelas III dan IV juga  penggunaan  lahan  yang  dapat  juga  digunakan sebagai  lahan  pertanian.  Pengelompokkan  dua  kelas terakhir yaitu kelas VII dan VIII merupakan lahan yang harus  dilindungi  atau  untuk  fungsi  konservasi. Pengelompokan  kemampuan  lahan  pada  tingkat  unit pengelolaan  memberikan  keterangan  yang  lebih spesifik dan detil dari kelas dan subkelas kemampuan lahan  terutama  untuk  melakukan  evaluasi  kecocokan penggunaan  lahan  saat  ini.  Evaluasi  kecocokan kemampuan  lahan  terhadap  RTRWK  Kotabaru diperlukan sebagai masukan bagi revisi arahan rencana tata ruang atau penggunaan lahan yang sudah ada.

## d. Analisis Kesesuaian Lahan
Kesesuaian lahan merupakan penggambaran tingkat kecocokan  sebidang  lahan  untuk  penggunaan  tertentu (FAO  1976).  Analisis  ini  pada  dasarnya  berhubungan dengan  evaluasi  untuk  penggunaan  lahan  tertentu. Dalam  hal  kajian  penelitian  ini  lebih  ditujukan  pada penggunaan  yang  lebih  spesifik  ditinjau  berdasarkan sifat biofisik lingkungan seperti iklim, tanah, topografi, hidrologi atau drainase sesuai dengan suatu komoditas tertentu.  Tujuan  prinsip  analisis  kesesuaian  lahan adalah  untuk  memprediksi  antara  potensi  lahan
terhadap keterbatasan penggunaan lahan (Pan dan Pan 2012).
Analisis
ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan  fungsi  ekologis  pada  kawasan  yang rentan terhadap kerusakan dan bencana alam. Analisis yang dilakukan berdasarkan pada fungsi kawasan yang mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 837/KPTs/UM/11/1980  pada  kriteria  dan  tata  cara penetapan  hutan  lindung  dan  menurut  SK  Menteri Pertanian No. 683/KPt/UM/08/1981 mengenai kriteria dan  tata  cara  penetapan  hutan  produksi.  Dalam  Surat Keputusan  ini,  terdapat tiga  faktor  atau  variabel  yang dinilai sebagai penentuan fungsi hutan sebagai kawasan lindung  dan  kawasan  budidaya  yaitu  (1)  kelerengan lapangan,  (2)  jenis  tanah  menurut  kepekaan  terhadap erosi, (3) intensitas/curah hujan harian rata-rata.
Analisis  kesesuaian  lahan  untuk  fungsi  hutan (kawasan budidaya dan kawasan lindung) menggunakan  metode  scoring  atau  pembobotan  serta penggabungan  aspek  fisik  lainnya  berupa  data  karst, data gambut, data mangrove, data hutan produksi yang dapat  dikonversi.  Nilai  skoring  untuk  masing-masing parameter  ditentukan  dengan  mengalikan  nilai  kelas yang relevan dengan angka bobotnya. Skoring akhir ini merupakan  nilai  indeks  wilayah  dari  suatu  kawasan yang  kemudian  dievaluasi  untuk  menentukan  fungsi kawasan seperti tertera Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Indeks wilayah dan klasifikasi fungsi kawasan
No Indeks wilayah Klasifikasi fungsi 1 0 - 124 Hutan produksi 2 125 - 174 Hutan poduksi terbatas 3 Lebih dari 175 Hutan lindung

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Peruntukan Lahan Menurut RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032
Arahan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Kotabaru  tahun  2012  –2032  memiliki  3  tipe  kawasan dan 12 peruntukan lahan (Gambar 1). Berdasarkan hasil analisis data, tipe kawasan di lokasi kajian terdiri dari kawasan  lindung,  kawasan  budidaya  dan  kawasan lainnya.  Peruntukan  lahan  pada  tipe  kawasan  lindung antara  lain  cagar  alam  (CA)  dan  kawasan  lindunng (KL).  Peruntukan  lahan  pada  tipe  kawasan  budidaya antara lain kawasan budidaya hutan produksi (KBHP), kawasan  budidaya  perikanan  darat  (KBPD),  kawasan budidaya  pertanian  lahan  basah  (KBPLB),  kawasan budidaya  tanaman  pertanian  lahan  kering  (KBTPLK) dan  kawasan  budidaya  tanaman  tahunan  perkebunan (KBTTP). Sedangkan tipe pada kawasan lainnya antara lain kawasan  industri nasional  besar (KIN Besar), ka- wasan  industri  nasional  menengah  (KIN  Menengah), kawasan pemukiman perdesaan (Kpem Perdesaan), ka- wasan  pemukiman  perkotaan  (Kpem  Perkotaan)  dan pelabuhan khusus (Pelsus).
Berdasarkan hasil analisis luasan setiap tipe kawasan di  lokasi  penelitian,  tipe  kawasan  budidaya  memiliki proporsi  luasan  yang  terluas  sebesar  73.86%  atau 502220,15 Ha. Pada kawasan lindung memiliki luasan proporsi sebesar 23,70% atau 161180,32 Ha sedangkan luasan terkecil terdapat pada kawasan  lainnya dengan proporsi  luasan  sebesar  2,44%  atau  16605,35  Ha. Menurut arahan RTRW Kabupaten Kotabaru, pada pe- runtukan  lahan  kawasan  budidaya  tanaman  tahunan perkebunan (KBTTP) yang terdapat tipe kawasan budi- daya  merupakan peruntukan  lahan  yang terluas di an- tara  yang  lainya  dengan  proporsi  luasan  45,89%  atau
312051,28 Ha dari total keseluruhan luasan peruntukan lahan  di  Kabupaten  Kotabaru.  Pada tipe  kawasan  lin- dung, peruntukan lahan kawasan lindung (KL) merupa- kan  luasan  yang  terbesar  dengan  proporsi  sebesar 18,00%  atau  122399,16  Ha.  Sedangkan  pada  tipe  ka- wasan lainnya, peruntukan lahan kawasan pemukiman perkotaan (Kpem Perkotaan) merupakan kawasan yang terluas  dengan  proporsi  luasan  sebesar  1,10%  atau 7475,74 Ha. Luasan masing - masing tipe kawasan dan peruntukan lahan disajikan pada Tabel 3.
Gambar 1. Peta arahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotabaru 2012 – 2032
Tabel 3. Luasan (Ha) dan proporsi (%) pada tipe kawasan dan RTRW Kabupaten Kotabaru tahun 2012–2032 No Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru 2012-2032 Luasan (Ha) Proporsi (%) Luasan (Ha) Proporsi (%) Tipe Kawasan Peruntukan Lahan 1 Lindung Cagar Alam 38781,16 5,70 161180,32 23,70 Kawasan Lindung 122399,16 18,00 2 Budidaya Kawasan Budidaya Hutan Produksi 156449,14 23,01 502220,15 73,86 Kawasan Budidaya Perikanan Darat 2159,82 0,32 Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah 15389,17 2,26 Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian Lahan Kering 16170,73 2,38 Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perke- bunan 312051,28 45,89 3 Lainnya Kawasan Industri Nasional Besar 2024,58 0,30 16605,35 2,44 Kawasan Industri Nasional Menengah 2210,62 0,33 Kawasan Pemukiman Perdesaan 4876,59 0,72 Kawasan Pemukiman Perkotaan 7475,74 1,10 Pelabuhan Khusus 17,82 0,00 Total 680005,82 100,00 680005,82 100,00

## 3.2. Klasifikasi Kesesuaian Kawasan Fungsi Hutan
Dalam konsep ini, kawasan lindung merupakan ka- wasan  yang  memiliki  fungsi  utama  mempertahankan dan  melindugi kelestarian sumberdaya alam dan sum- berdaya buatan Pemerintah Republik Indonesia (2010).
Berdasarkan
SK Menteri Pertanian No. 837/KPTs/UM/11/1980  pada  kriteria  dan  tata  cara penetapan hutan lindung dan SK Menteri Pertanian No. 683/KPt/UM/08/1981  mengenai  kriteria  dan  tata  cara penetapan  hutan  produksi  diperoleh  hasil  penentuan kesesuaian  lahan  untuk  fungsi  kawasan  hutan  beserta hasil tumpang tindih kawasan lainnya.
Berdasarkan hasil  analisis didapatkan 7 kawasan di lokasi kajian penelitian  yaitu kawasan  lindung, kawa- san  produksi,  kawasan  produksi  terbatas,  kawasan mangrove, kawasan karst, kawasan gambut dan hutan produksi  yang  dapat  dikonversi  yang  di  tujukan  pada Gambar 2. Secara ketinggian kawasan, kawasan hutan yang  berada  di  kajian  penelitian  tidak  berada  pada ketinggian 2000 m atau lebih di atas permukaan laut se- hingga tidak ditetapkan secara langsung pada kawasan
atau hutan lindung. Berdasarkan topografi (kelerengan), hampir keseluruhan kawasan yang berada di Kabupaten Kotabaru  terletak  pada  kemiringan  0-8%  atau  datar dengan  luasan  557908,78  Ha  atau  83,46%  dari  total luasan  kelerengan  668500,35  Ha  dengan  nilai  ke- tentuan  skor  sebesar  20.  Kemiringan  lereng  dan  pan- jang  lereng  merupakan  dua  faktor  yang  menentukan karakteristik  terpenting  untuk  terjadinya  erosi,  hal  ini dikarenakan  menentukan  besarnya  kecepatan  aliaran dan volume air. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotabaru  didominasi  oleh  podsolik  dan  kambisol dengan  luasan  sebesar  232099,95%  atau  34,24% dengan  ketentuan  nilai  skor  60.  Jenis  tanah  tersebut merupakan  jenis  tanah  yang  cocok  untuk  lahan  per- tanian. Potensi atau intesitas curah hujan yang terdapat di  Kabupaten  Kotabaru  yaitu  sebesar  13,6  –  20,7 mm/hari hujan atau dikategorikan rendah untuk seluruh areal  Kabupaten  Kotabaru sehingga dengan ketentuan nilai  skor  20.  Potensi-potensi  sumberdaya  air  sangat tergantung kepada besarnya curah hujan tahunan yang turun dan penutupan vegetasinya. Menurut SK Menteri Pertanian  (1980)  semakin  tinggi  nilai  kelas  sesuatu faktor, makin  besar pengaruh  faktor tersebut terhadap kepekaan wilayah yang bersangkutan terhadap erosi.
Gambar 2. Peta kesesuaian lahan untuk fungsi kawasan hutan Tabel 4. Luasan (Ha) dan proporsi (%) kawasan fungsi hutan di lokasi penelitian
No Kawasan Fungsi Hutan Luasan (Ha) Proporsi (%) 1 Kawasan Gambut 20416,94 3,01 2 Kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi 8464,4 1,25 3 Kawasan Hutan Lindung 863,14 0,13 4 Kawasan Hutan Produksi 394892,12 58,23 5 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 65468,9 9,65 6 Kawasan Karst 177763,03 26,21 7 Kawasan Mangrove 10311,11 1,52 Total 678179,64 100
Tabel  4  menunjukan  hasil  analisis  luasan  dan  pro- porsi  pada  masing  masing  kawasan  di  lokasi  kajian penelitian. Secara keseluruhan, luasan kawasan fungsi hutan di lokasi kajian penelitian sebesar 678179,64 Ha dengan  luasan  terluas  terdapat  pada  kawasan  hutan produksi sebesar 394892,12 Ha atau 58,23% dari total luasan kajian penelitian, sedangkan luasan terkecil ter- dapat pada kawasan  hutan  lindung  sebesar 863,14 Ha atau 0,13% dari total luasan kajian penelitian.

## 3.3. Evaluasi Kesesuaian Kawasan Fungsi Hutan Terhadap Peruntukan Lahan Menurut RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032
Evaluasi  penentuan  kesesuaian  fungsi  kawasan  ter- hadap RTRW Kabupaten Kotabaru berdasarkan teknik overlay  dari  hasil  metode  pembobotan  atau  scoring dengan kawasan lainnya. Berdasarkan hasil tersebut di- peroleh 49 polygon kombinasi  yang terbagi dalam 29 polygon  kombinasi  konsisten  dan  20  polygon  kom- binasi inkosisten. Berdasarkan hasil analisis luasan, ka- wasan  fungsi  hutan  yang  konsisten  terhadap  pe- runtukan RTRW kabupaten Kotabaru sebesar 491887.26  Ha  atau  72.34  %  dari  total  seluruh  luasan kajian.  sedangkan  wilayah  inkonsistensi  terhadap RTRW sebesar 188073,11 Ha atau 27,66 % dari  total
luasan kajian wilayah penelitian. Luasan  inkonsistensi terbesar  terdapat  pada  kawasan  karst  terhadap  perun- ntukan  lahan  Kawasan  Budidaya  Tanaman  Tahunan Perkebunan  (KBTTP)  sebesar  92347,65  Ha  atau 13,58% dari total  luasan kajian penelitian. Hasil eval- uasi inkonsisten kawasan fungsi hutan terhadap RTRW Kabupaten  Kotabaru  disajikan  pada  Tabel  5.  Adanya perbedaan luasan antara luas total kawasan fungsi hu- tan  dengan  luas  total  RTRW  Kabupaten  Kotabaru dikarenakan perbedaan luasan (polygon) di setiap data yang digunakan. Gambar 3 menunjukkan hasil evaluasi fungsi  kawasan  hutan  di  daerah  kajian  penelitian  ter- hadap RTRW Kabupaten Kotabaru.
Peningkatan  kebutuhan  lahan  di  Kabupaten  Kota- baru  terhadap  kepentingan  sektor  ekonomi  dalam penunjang peningkatan pendapatan daerah demi kese- jahteraan  masyarakat  tentunya  yang  memerlukan  la- han-lahan baru, sehingga akan menggunakan kawasan fungsi hutan. Kawasan fungsi hutan merupakan bagian dari penataan wilayah yang diwujudkan dalam RTRW. Di dalam penataan ruang diperlukan keseimbangan an- tara mempertahankan kawasan hutan sebagai kawasan lindung  dengan  peruntukan  lahan  untuk  berbagai kepentingan  pembangunan  lainnya.  Penentuan  suatu areal menjadi atau dilepaskan dari kawasan hutan ada- lah  kewenangan  dari  Kementrian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
Gambar 3. Peta evaluasi inkonsistensi kawasan fungsi hutan terhadap RTRWK Kotabaru tahun 2012-2032
Tabel 5. Luasan (Ha) dan proporsi (%) pada evaluasi inkonsistensi kawasan fungsi hutan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru
No Kawasan Fungsi Hutan RTRW Luasan (Ha) Proporsi (%) 1 Gambut KBTPLK 1580,91 0,23 2 Gambut KIN Besar 191,04 0,03 3 Gambut KPem Perdesaan 450,45 0,07 4 Gambut KPem Perkotaan 499,75 0,07 5 Hutan Lindung KBHP 18,15 0,00 6 Hutan Produksi Pelsus 14,59 0,00 7 Karst KBHP 80207,62 11,80
No Kawasan Fungsi Hutan RTRW Luasan (Ha) Proporsi (%) 8 Karst KBTPLK 1673,12 0,25 9 Karst KBTTP 92347,65 13,58 10 Karst KIN Menengah 6,55 0,00 11 Karst KPem Perdesaan 907,91 0,13 12 Karst KPem Perkotaan 1905,45 0,28 13 Mangrove KBPLB 1644,27 0,24 14 Mangrove KBTPLK 279,32 0,04 15 Mangrove KBTTP 4723,62 0,69 16 Mangrove KIN Besar 1079,26 0,16 17 Mangrove KIN Menengah 171,91 0,03 18 Mangrove KPem Perdesaan 12,94 0,00 19 Mangrove KPem Perkotaan 355,37 0,05 20 Mangrove Pelsus 3,22 0,00 Total 188073,11 27,66

## 3.4. Klasifikasi Kelas Satuan Kemampuan Lahan di Kabupaten Kotabaru
Pengklasifikasian kelas dan satuan unit pengelolaan kelas  kemampuan  lahan  yang  dilakukan  membantu penggunaan dan interpretasi peta lahan. Kelas kemam- puan lahan memiliki tingkat faktor pembatas yang ber- beda di setiap kelasnya sehingga peruntukan lahan akan berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan rencana tata ru- ang wilayah (RTRW) dan penggunaan lahan, semakin tinggi  tingkat  kelas  kemampuan  lahan  akan  semakin sedikit  pemilihan  jenis  peruntukan  lahan  dan  se- baliknya. Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan yang menggabungkan beberapa faktor pembatas meli- puti: tekstur tanah, kedalaman tanah, kemiringan lereng ( slope ),  drainase  dan  erosi  menghasilkan  distribusi
wilayah satuan kelas kemampuan lahan yang di sajikan pada Gambar 4.
Pada kelas kemampuan  lahan VII  merupakan wila- yah luasan terkecil diantara wilayah kelas kemampuan lahan. Hal ini dikarenakan wilayah luasan faktor pem- batas pada kelas kemampuan lahan VII yang memben- tuknya  cenderung  kecil  dibandingkan  kelas  sebe- lumnya. Pada kelas kemampuan VII tidak diperuntukan pada budidaya pertanian karena  memiliki  faktor pem- batas yang berat sehingga ancaman pada kelas kemam- puan ini tidak dapat dihindari seperti kemiringan lereng 45-65% dan tingkat erosi yang sangat berat maka dari itu peruntukan  lahan  yang sesuai adalah  yang  bersifat konservasi atau dalam keadaan alami. Dari hasil distri- busi  sebaran  kelas  dan  satuan  pengelolaan  kelas  ke- mampuan  lahan  diperoleh  luasan  wilayah  yang disajikan pada Tabel 6.
Gambar 4. Peta kemampuan lahan di Kabupaten Kotabaru
Tabel 6. Luasan (Ha) dan proporsi (%) pada kelas kemampuan lahan dan satuan kelas kemampuan lahan
No Kemampuan Lahan Luasan (Ha) Proporsi (%) Luasan (Ha) Proporsi (%) Kelas Kelas Satuan
1 II II d2 k1 23078,39 3,40 428406,98
63,17 2 II d2 k1 e1 162,57 0,02 3 II k1 224772,68 33,14 4 II k1 e1 6298,88 0,93 5 II k3 668,33 0,10 6 II l1 d2 k1 7361,06 1,09 7 II l1 d2 k1 e1 36,47 0,01 8 II l1 k1 16623,95 2,45 9 II l1 k1 e1 274,46 0,04 10 II l2 e2 383,16 0,06 11 II t1 120938,85 17,83 12 II t1 l1 23962,83 3,53 13 II t1 l1 e1 3845,35 0,57 14 III III e2 62229,08 9,18 164839,20 24,31 15 III k3 93494,52 13,79 16 III l2 9115,60 1,34
17
IV IV e3 16312,25 2,41
73040,91 10,77 18 IV k3 e3 1539,66 0,23 19 IV l3 4664,99 0,69 20 IV l3 e3 1,98 0,00 21 IV l3 k3 50481,66 7,44 22 IV l3 k3 e3 40,37 0,01 23 VI VI e4 2382,40 0,35 11352,30 1,67 24 VI l4 8597,61 1,27 25 VI l4 e4 372,29 0,05 26 VII VII l5 567,07 0,08 567,07 0,08 Total 100,00 678206,46 100,00 3.5. Evaluasi Kemampuan Lahan Terhadap Peruntukan Lahan Menurut RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032
Berdasarkan  hasil  analisis  evaluasi  kelas  satuan pengelolaan kemampuan lahan terhadap peruntukan la- han RTRW kabupaten Kotabaru didapatkan 136 poly- gon. Klasifikasi kelas satuan pengelolaan kemampuan lahan  yang  konsisten  terhadap  RTRW  sebanyak  111 polygon dengn  luasan  sebesar  615560,23  Ha  atau 90,72% dari total  luasan kajian penelitian. Sedangkan luasan  inkonsistensi  sebesar  62967,02  Ha  atau  9,28% dari total  luasan kajian penelitan. Masing-masing lua- san  dan  proporsi  pada  hasil  analisis  evaluasi  ini disajikan pada Tabel 7.
Berdasarkan  Tabel  7,  25 polygon inskosintesi  ke- mampuan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru diperoleh  evaluasi  inkonsistensi  terbesar  terjadi  pada kelas III dengan faktor pembatas kedalaman tanah (k3) yang  diperuntukan  KBHP  (Kawasan  Budidaya  Hutan Produksi)  dan  KBTTP  (Kawasan  Budidaya  Tanaman
Tahunan  Perkebunan)  dalam  RTRW  dengan  luasan secara berturut-turut sebesar 17753,09 Ha atau 2,62 % dan 13006,33 Ha atau 1,92 % dari total  luasan kajian penelitian, lalu kelas IV dengan faktor pembatas tingkat erosi (e3) yang diperuntukan KBTTP (Kawasan Budi- daya  Tanaman  Tahunan  Perkebunan)  dalam  RTRW dengan luasan sebesar 12048,83 Ha atau 1,78% dari to- tal luasan kajian penelitian. Faktor pembatas satuan la- han merupakan hal yang berpengaruh pada evaluasi da- lam  kajian  penelitian  ini.  Secara  keseluruhan,  hasil wilayah  ketidaksesuaian  dipengaruhi  oleh  faktor kedalaman tanah (k) pada tingkat, erosi (e) pada tingkat 3  dan  4,  kelerengan  (l)  pada  tingkat  3  dan  4.  Faktor pembatas  tersebut  akan  berpengaruh  pada  kehidupan ekosistem  yang berada di wilayah tersebut seperti pe- runtukan  wilayah  KBHP  (Kawasan  Budidaya  Hutan Produksi)  dan  KBTTP  (Kawasan  Budidaya  Tanaman Tahunan  Perkebunan)  yang  berada  pada  faktor  pem- batas k3 (kedalaman tanah sangat dangkal, <25 cm), hal ini  dikarenakan  akan  menghambat  pertumbuhan  akar dari tumbuhan karena lapisan tanah yang padat. Pern- yataan  tersebut  di  dukung  juga  oleh  Hardjowigeno
(1995)  yang  mengemukakan  banyaknya  perakaran, baik  akar  halus  maupun  akar  kasar,  serta  dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah dan bila tidak
dijumpai  akar  tanaman,  maka  kedalaman  efektif  di- pengaruhi oleh kedalaman solum tanah.
Tabel 7. Luasan (Ha) dan proporsi (%) pada evaluasi inkonsistensi kelas satuan kemampuan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru
No Kelas Satuan Kemampuan Lahan RTRW Luasan (Ha) Proporsi (%) 1 II k3 KBHP 603,28 0,09 2 II k3 KBTTP 58,44 0,01 3 III k3 KBHP 17753,09 2,62 4 III k3 KBPLB 6897,06 1,02 5 III k3 KBTPLK 1626,77 0,24 6 III k3 KBTTP 13006,33 1,92 7 IV e3 KBHP 954,22 0,14 8 IV e3 KBPLB 698,59 0,10 9 IV e3 KBTPLK 1839,76 0,27 10 IV e3 KBTTP 12048,83 1,78 11 IV e3 KPem Perdesaan 617,71 0,09 12 IV e3 KPem Perkotaan 5,50 0,00 13 IV k3 e3 KBHP 200,02 0,03 14 IV k3 e3 KBTTP 4,20 0,00 15 IV k3 e3 KPem Perdesaan 32,65 0,00 16 IV l3 KPem Perdesaan 34,43 0,01 17 IV l3 e3 KBHP 0,10 0,00 18 IV l3 k3 KBHP 6066,92 0,89 19 IV l3 k3 KBTTP 1,87 0,00 20 IV l3 k3 KPem Perdesaan 0,00 0,00 21 VI e4 KBHP 142,21 0,02 22 VI e4 KBTTP 0,00 0,00 23 VI e4 KPem Perdesaan 14,41 0,00 24 VI l4 KBHP 354,26 0,05 25 VI l4 e4 KBHP 6,37 0,00 Total 62967,02 9,28
Gambar 5. Peta evaluasi inkonsistensi kelas satuan kemampuan lahan terhadap RTRWK Kotabaru tahun 2012-2032
Selain  itu,  terlihat  juga  pada  peruntukan  RTRW  di wilayah kelas kemampuan VI  dengan memiliki  faktor pembatas  kelerengan  (l)  dan  erosi  (e)  pada  tingkat faktor pembatas ke-4 (kelerengan 30-45% dan  tingkat erosi  yang  sangat  berat:  >  25%  lapisan  tanah  akan hilang), hal ini akan berpengaruh tingkat bahaya pada wilayah tersebut khususnya untuk kawasan pemukiman bila terjadi longsor sedangkan untuk kawasan budidaya jika tidak dikelola dengan baik untuk menghidari erosi maka  akan  kehilangan  lapisan  tanah  oleh  erosi  dan mengurangi hasil produksi tanaman. Gambar 5 menun- jukan hasil evaluasi inkonsistensi kelas satuan kemam- puan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru tahun 2012-2032.

## 3.6. Klasifikasi Penutupan Lahan (Landcover) di Kabupaten Kotabaru
Klasifikasi  penutupan  lahan  dalam  kajian  ini  dil- akukan dengan teknik interpretasi secara visual. Inter- petasi  merupakan  penyampaian  suatu  informasi  yang dilihat tentang suatu objek yang dilihat oleh informan. Interpretasi  yang  dilakukan  dalam  analisis  kajian  ini
dengan melihat 8 unsur melalui suatu perangkat kom- puter. Menurut Baplan (2008), dalam interpretasi citra, untuk  mengenali  suatu  objek  diperlukan  alat  bantu dengan  menggunakan  8  unsur  intrepretasi  citra  yaitu rona atau warna, tekstur, bentuk, pola, ukuran, bayan- gan,  asosiasi,  dan  situs.  Identifikasi  karakteristik tutupan  lahan  pada  kajian  penelitian  ini  dilakukan dengan melihat kenampakan objek dalam berdasarkan ciri-ciri terhadap gambar citra dan keadaan tutupan la- han  di  lapangan.  Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  Pur- wadhi  (2001)  yaitu  karakteristik  spasial  dalam  inter- pretasi citra digital dikenal dengan pengenalan pola da- lam klasifikasi dengan pendekatan tekstur.
Klasifikasi  penutupan  lahan  (landcover)  hasil  ana- lisis digitasi  menggunakan citra Landsat 8 perekaman tahun 2015 di kajian penelitian memiliki 17 penutupan lahan  yang  terdiri  dari  badan  air,  belukar  rawa,  hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan pri- mer,  hutan  sekunder,  hutan  tanaman,  lahan  terbuka, pemukiman,  perkebunan,  pertambangan,  pertanian  la- han  kering,  pertanian  lahan  kering  campur,  rawa, rumput, semak belukar dan tambak yang disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6. Peta penutupan lahan hasil digitasi pada citra Landsat 8 tahun 2015 di Kabupaten Kotabaru
Tabel 8. Luas (Ha) dan proporsi (%) penutupan lahan tahun 2015 di Kabupaten Kotabaru
No Penutupan Lahan Luasan (Ha) Proporsi (%) 1 Badan Air 734,13 0,11 2 Belukar Rawa 38523,98 5,64 3 Hutan Mangrove Primer 31452,66 4,60 4 Hutan Mangrove Sekunder 32094,32 4,70 5 Hutan Primer 13946,79 2,04 6 Hutan Sekunder 184000,73 26,93 7 Hutan Tanaman 58424,57 8,55 8 Lahan Terbuka 7359,58 1,08 9 Pemukiman 7867,01 1,15
e-ISSN 2460-5824     JPSL Vol. 5 (2): 148-160
No Penutupan Lahan Luasan (Ha) Proporsi (%) 10 Perkebunan 63702,04 9,32 11 Pertambangan 7674,57 1,12 12 Pertanian Lahan Kering 43362,16 6,35 13 Pertanian Lahan Kering Campur 61260,23 8,97 14 Rawa 559,24 0,08 15 Rumput 79274,32 11,60 16 Semak Belukar 46960,52 6,87 17 Tambak 6022,53 0,88 Total 683219,38 100,00
Berdasarkan  hasil  analisis  luasan,  luasan  terbesar pada  kajian  penelitian  terdapat  pada  penutupan  lahan jenis hutan sekunder dengan luasan 184000,73 Ha atau 26,93  %  dari  total  luasan  kajian  penelitian.  Menurut data  BPS  (2012)  bahwa  sebagian  besar  penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB adalah sektor per- tanian  yang  terdiri  dari  tanaman  pangan,  hortikultura, perkebunan,  kehutanan,  peternakan  dan  perikanan  se- hingga penduduk setempat banyak yang memanfaatkan hasil  pertanian  tersebut  dengan  membuka  lahan  atau mengambil dari hutan. Padang rumput merupakan lua- san  terbesar  kedua  yaitu  sebesar  79274,32  Ha  atau 11,60% dari total  luasan kajian penelitian. Luas  lahan padang  rumput  yang  cukup  tinggi  dapat  memung- kinkan terjadinya penyimpangan penutupan lahan baik dari peruntukan lahan RTRW, maupun berdasarkan ke- mampuan  lahan  di  daerah  penelitian  yang  seharusnya sebagai  kawasan  lindung  ataupun  kawasan  budidaya menjadi  kawasan  terbangun.  Luas  masing-masing  pe- nutupan  lahan  di  Kabupaten  Kotabaru  disajikan  pada Tabel 8.

## 3.7. Evaluasi Penutupan Lahan Terhadap Peruntukan Lahan Menurut RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun
2012-2032
Penentuan  konsisten  atau  inkonsistensi  penutupan lahan  terhadap  RTRW  Kabupaten  Kotabaru  mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Berdasarkan  penetuan  tersebut  diperoleh  kombinasi penutupan  lahan  dengan  RTRW  di  Kabupaten Kotabaru ini sebanyak 134 polygon yang terbagi dalam 96  kombinasi  konsisten  dan  38  kombinasi  inkosisten. Berdasarkan  hasil  analisis  luasan,  penutupan  lahan yang konsisten terhadap peruntukan RTRW Kabupaten Kotabaru sebesar 620656,22 Ha atau 90,95 % dari total seluruh  luasan  kajian.  Pada  wilayah  konsistensi terbesar  terhadap  RTRW  Kabupaten  Kotabaru  yaitu pada  penutupan  lahan  hutan  sekunder  dengan  luasan sebesar  99190,06  Ha  atau  14,53  %  dari  total  luasan wilayah kajian penelitian, sedangkan wilayah inkonsistensi  terhadap  RTRW  sebesar  61779,31  Ha atau 9,05 % dari total luasan kajian wilayah penelitian yang  disajikan  pada  Tabel  9.  Hasil  evaluasi inkonsistensi  kondisis  penutupan  lahan  terhadap RTRW  Kabupaten  Kotabaru  yang  disajikan  pada Gambar 7.
Tabel 9. Luasan (Ha) dan proporsi (%) pada evaluasi inkonsistensi penutupan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru
No Penutupan Lahan RTRW Tipe Kawasan Luasan (Ha) Proporsi (%) 1 Pertambangan CA Lindung 0.30 0.00 2 Pertambangan KBHP Budidaya 4112.65 0.60 3 Pertambangan KBPLB Budidaya 1.71 0.00 4 Pertambangan KBTPLK Budidaya 1.79 0.00 5 Pertambangan KBTTP Budidaya 2969.59 0.44 6 Pertambangan KIN Menengah Lainnya 22.08 0.00 7 Pertambangan KPem Perdesaan Lainnya 50.43 0.01 8 Pertambangan KPem Perkotaan Lainnya 512.03 0.08 9 Pertambangan Pelsus Lainnya 3.99 0.00 10 Badan Air KBTPLK Budidaya 0.27 0.00 11 Badan Air KBTTP Budidaya 279.37 0.04 12 Badan Air KIN Besar Lainnya 46.49 0.01 13 Badan Air KPem Perkotaan Lainnya 14.96 0.00
No Penutupan Lahan RTRW Tipe Kawasan Luasan (Ha) Proporsi (%) 14 Belukar Rawa KBTPLK Budidaya 1659.33 0.24 15 Belukar Rawa KBTTP Budidaya 21708.24 3.18 16 Hutan Mangrove Primer KBHP Budidaya 1178.34 0.17 17 Hutan Mangrove Primer KBPD Budidaya 89.44 0.01 18 Hutan Mangrove Primer KBPLB Budidaya 1062.84 0.16 19 Hutan Mangrove Primer KBTPLK Budidaya 64.87 0.01 20 Hutan Mangrove Primer KBTTP Budidaya 10449.01 1.53 21 Hutan Mangrove Primer KIN Menengah Lainnya 1562.92 0.23 22 Hutan Mangrove Primer KPem Perdesaan Lainnya 225.16 0.03 23 Hutan Mangrove Primer KPem Perkotaan Lainnya 79.03 0.01 24 Hutan Mangrove Primer Pelsus Lainnya 9.68 0.00 25 Hutan Mangrove Sekunder KBHP Budidaya 15.20 0.00 26 Hutan Mangrove Sekunder KBPD Budidaya 166.47 0.02 27 Hutan Mangrove Sekunder KBTPLK Budidaya 1619.15 0.24 28 Hutan Mangrove Sekunder KBTTP Budidaya 8920.02 1.31 29 Hutan Mangrove Sekunder KIN Besar Lainnya 874.64 0.13 30 Hutan Mangrove Sekunder KIN Menengah Lainnya 163.41 0.02 31 Hutan Mangrove Sekunder KPem Perdesaan Lainnya 62.47 0.01 32 Hutan Mangrove Sekunder KPem Perkotaan Lainnya 463.79 0.07 33 Hutan Primer KBHP Budidaya 1927.64 0.28 34 Perkebunan KBPD Budidaya 1.45 0.00 35 Rawa KPem Perdesaan Lainnya 24.71 0.00 36 Rawa KPem Perkotaan Lainnya 142.30 0.02 37 Tambak KBTTP Budidaya 1148.83 0.17 38 Tambak KIN Besar Lainnya 144.70 0.02 Total 61779.31 9.05
Gambar 7. Peta evaluasi inkonsistensi penutupan lahan terhadap RTRWK Kotabaru tahun 2012-2013
Menurut pasal-pasal yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang  Penggunaan  Kawasan  Hutan  disebutkan bahwa  penggunaan  kawasan  hutan  bertujuan  untuk mengatur  penggunaan  sebagian  kawasan  hutan  untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pem- bangunan di  luar kegiatan kehutanan hanya dapat dil- akukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strate- gis  yang  tidak  dapat  dihindari.  Penggunaan  kawasan hutan dilakukan tanpa  mengubah  fungsi pokok kawa- san hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka  waktu  tertentu  serta  kelestarian  lingkungan. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan antara lain 1)  religi,  2)  pertambangan,  3)  instalasi  pembangkit, transmisi,  dan  distribusi  listrik,  serta  teknologi  energi baru  dan  terbarukan,  4)  pembangunan  jaringan  tele- komunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, 5) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, 6) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangku- tan hasil produksi, 7) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, 8) fasilitas umum, 9) indus- tri terkait kehutanan, 10) pertahanan dan keamanan, 11) prasarana penunjang keselamatan umum atau 12) pen- ampungan  sementara  korban  bencana  alam.  Terdapat peraturan  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kegiatan pertambangan  dilakukan  baik  dalam  kawasan  hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pada kawasan hu- tan produksi dilakukan penambangan dengan pola per- tambangan terbuka dan penambangan dengan pola per- tambangan bawah tanah. Pada kawasan hutan lindung dapat  dilakukan  penambangan  dengan  pola  per- tambangan bawah tanah dengan ketentuan dan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan ter- jadinya kerusakan akuifer.

## 4. Kesimpulan
Lahan  arahan  RTRW  Kabupaten  Kotabaru  tahun 2012-2032 terbagi menjadi 3 tipe kawasan dan 12 pe- runtukan  lahan  yang  didominasi  oleh  kawasan  budi- daya seluas 502220,15 Ha (73.86% dari luas total), ka- wasan lindung seluas 161180,32 Ha ( 23.70% dari luas total) dan kawasan lainnya seluas 16605,35 Ha (2,44% dari  luas  total).  Terdapat  wilayah  inkonsistensi  kes- esuaian fungsi kawasan terhadap arahan RTRW Kabu- paten Kotabaru seluas 188073,11 Ha atau 27,66% dari luas total wilayah kajian penelitian. Inkonsistensi kes- esuaian fungsi kawasan sebagian besar terjadi pada ka- wasan karst terhadap peruntukan lahan Kawasan Budi- daya Tanaman Tahunan Perkebunan.
Terdapat  wilayah  inkonsistensi  kemampuan  lahan terhadap  arahan  RTRW  Kabupaten  Kotabaru  seluas
62967,02 Ha atau 9,28% dari luas total wilayah kajian penelitian. Inkonsistensi ini terjadi pada kelas kemam- puan  lahan  II,  III,  IV  dan  VI  terhadap  arahan  pe- runtukan  lahan  RTRW  Kabupaten  Kotabaru  tahun 2012-2032.  Selain  itu,  terdapat  wilayah  inkonsistensi penutupan  lahan  terhadap  arahan  RTRW  Kabupaten Kotabaru seluas 61779,31 Ha atau 9,05% dari luas total wilayah kajian penelitian.

## Daftar Pustaka
[1] Arsyad, S., 2010. Konservasi Tanah dan Air. Edisi Kedua. IPB Press, Bogor.
[2] [BAPLAN]  Badan  Planologi  Kehutanan,  2008.  Pemantauan Sumber Daya Hutan.  Badan Planologi  Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta.
[3] BPS  Kabupaten  Kotabaru,  2012.  Kabupaten  Kotabaru  Dalam Angka.  Badan  Pusat  Statistik  Propinsi  Kalimantan  Selatan, Kotabaru.
[4] [FAO] Food and Agriculture Organization, 1976. A Framework For  Land  Evaluation.  FAO  Soil  Bulletin  32,  Soil  Resources Managemet  And  Conservation  Land  And  Water  Development Division, Rome.
[5] Hardjowigeno,  S.,  1995.  Ilmu  Tanah.  Akademika  Pressindo, Jakarta.
[6] Lillessand,  T.  M.,  R.W.  Kiefer,  1979.  Remote  Sensing  And Image  Interpretation  Diterjamhkan  Oleh  Dulbahri  Et.Al Tahun1990. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
[7] Maryati,  S.,  2013.  Land  Capability  evaluation  of  reclamation area  in  Indonesia  coalmining  using  LCLP  Software.  Procedia Earth And Planetary Science 6, pp. 465 – 473.
[8] Pan, G., J. Pan, 2012. Research in crop land suitability analysis based  on  GIS.  Computer  and  Computing  Technologies  in Agriculture 365, pp. 314–325.
[9] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, 2009. Lampiran Pedoman Penentuan  Daya  Dukung  Lingkungan  Hidup  Penataan  Ruang Wilayah Nomor 17 Tahun 2009.
[10] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  2010.  Penggunaan Kawasan Hutan Nomor 24 Tahun 2010.
[11] Prakash,  T.  N.,  2003.  Land  suitability  analysis  for  agricultural crops: a  fuzzy  multicriteria decision  making approach. Science In Geoinformatics, pp. 6-13. ITC, Netherlands.
[12] Purwadhi, 2001. Interpretasi Citra Digital. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
[13] Sonneveld,  M.  P.  W.,  M.  J.  D.  Hack-Ten  Broeke,  C.  A.  van Diepen, H.  L.  Boogaard, 2010.  Thirty  years of systematic land evaluation in the Netherlands. Geoderma 156, pp. 84–92.
[14] Surat Keputusan Menteri Pertanian, 1980. Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung Nomor 837/Kpts/UM/11/1980.
[15] Surat Keputusan Menteri Pertanian, 1981. Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi Nomor 683/Kpt/UM/08/1981.
[16] Undang-Undang  Republik  Indonesia,  2007.  Penataan  Ruang Nomor 26 Tahun 2007.