## NATAPRAJA
Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017
EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

## (STUDI EVALUASI PROGRAM BPJS KESEHATAN PADA TENAGA KERJA
DI SURABAYA TAHUN 2014-2016)
Aninda Yusmiati Dewi 1 , Sjamsiar Sjamsudin 2 dan Lely Indah Mindarti 3

## ABSTRACT
Law  Number  24  Year  2011  on  Social  Security  Administering  Institution  functions as guidance in the implementation of social insurance. One of the membership requirement mentioned  in  the  act  is  the  workforce  (PPU).  To  obtain  the  Health  Insurance,  the Manpower (PPU) is required to pay a contribution of 5% of the Regional Minimum Wage under  the  terms  of  4%  of  employers  and  1%  of  Labor.  Nevertheless  the  expected  health services have not been achieved yet. The needs for evaluating National Health Insurance program  were  to  assess  the  extent  of  program  effectiveness,  service  improvement  and membership  expansion.  This  research  focused  on  input,  process,  and  output  of  JKN Program  implementation  operated  by  BPJS  Health  KCU  Surabaya.  The  research  used descriptive qualitative method. The results showed that the assessment of the JKN program implementation  both  in  terms  of  input,  process  and  output  has  been  implemented  quite well.
Keywords:  Policy  Evaluation,  National  Health  Insurance  Program,  BPJS  on  Health

## Surabaya, Manpower

## ABSTRAK
UU  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah sebagai  acuan dalam pelaksanaan jaminan sosial. Salah satu  kepesertaan yang disebutkan dalam  Undang-Undang  tersebut  adalah  tenaga  kerja  (PPU).  Untuk  mendapatkan  jaminan kesehatan tersebut Tenaga Kerja (PPU) diwajibkan membayar iuran sebesar 5% dari Upah Minimum Regional dengan ketentuan 4% pemberi kerja dan 1% tenaga kerja. Sedangkan pelayanan kesehatan yang diharapkan belum tercapai. Perlunya evaluasi program Jaminan Kesehatan  Nasional  untuk  menilai  sejauh  mana  efektivitas  program,  peningkatan pelayanan  dan  perluasan  kepesertaan.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  input,  proses,  dan output  dari  implementasi  program  JKN  yang  dilaksanakan  oleh  BPJS  Kesehatan  KCU Surabaya.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penilaian  terhadap  implementasi  program  JKN  baik  itu  dari  segi input , proses, dan output telah dilaksanakan cukup baik.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Kota Surabaya, Tenaga Kerja.
1,2,3 Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas  Brawijaya.  email: aneendadewi@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kebijakan  publik  ( public  policy ) sebenarnya  menjadi  realitas  sosial  sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama disamping  variasi  kepentingan  yang  ada. Pengertian dasar kebijakan publik menurut  Parson  (1997,  h.21)  adalah sebagai  perwujudan  keinginan  dari  para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan ( close the  gap  between  knowledge  and  policy ).
Pada  sudut  pandang  lain  Abdul  Wahab (2004,  h.12)  mengatakan  bahwa  istilah ‘kebijakan’  ini  penggunaannya  sering dipertukarkan  dengan  istilah-istilah  lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design.
Kesehatan  adalah  salah  satu  hak asasi manusia sehingga kesehatan merupakan  kewajiban  pemerintah  kepada warga negaranya terutama terhadap warga negara  yang  kurang  memiliki  akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu karena pengaruh ketidakmampuan  secara  ekonomi.  Pada tahun  2000,  untuk  pertama  kalinya  kata- kata  “kesehatan”  tercantum  dalam  UUD 1945  pada  pasal  28H  yang  merupakan hasil  amandemen  tahun  2000  “…setiap penduduk berhak atas pelayanan
kesehatan”.  Hal  ini  tentu  saja  merupakan jaminan  hak-hak  kesehatan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  sesuai  dengan  deklarasi Hak  Asasi  Manusia  oleh  PBB  pada  tahun 1947.
Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  merupakan  kebijakan  baru  di bidang  jaminan  sosial  di  Indonesia  yang bertujuan  untuk  menggantikan  program- program jaminan sosial yang ada sebelumnya
seperti
ASKES,
JAMSOSTEK,  TASPEN,  DAN  ASABRI dan mencakup seluruh penduduk. Sebagai program  baru  tentu  saja  diperlukan analisis  yang  baik  agar  pada  tataran implementasinya  tujuan  yang  diharapkan dapat  tercapai  secara  optimal  yang  pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan  penduduk  termasuk  di bidang kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program JKN yang digulirkan oleh pemerintah  pada  1  Januari  2014  dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam  bidang  kesehatan  seperti  memiliki dua  sisi  mata  uang.  Salah  satu  sisi memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat untuk  merasakan  jaminan  kesehatan, namun  di  sisi  lain  memberikan  beban karena  jaminan  kesehatan  yang  ada  tidak diberikan  secara  gratis,  ada  harga  yang
dibayarkan untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerataan setiap warga negara seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  ditegaskan  bahwa pembangunan  kesehatan  diselenggarakan berdasarkan  asas  manfaat,  keseimbangan, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, perikemanusiaan,
gender
dan nondiskriminatif.
Faktanya  di  dalam  Perpres  No. 23/2013  tentang  JKN,  beberapa  pasal bersifat  diskriminatif,  tidak  menghormati hak-hak kesehatan rakyat terutama masyarakat miskin, serta tidak mepertimbangkan  situasi  dan  kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di  Indonesia saat  ini.  Hampir  4  (empat)  tahun pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN).  Sebagai  penyelenggara tunggal,  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial (BPJS) diupayakan dapat mengakomodir pelaksanaan program JKN ini  secara  sistematis  demi  memenuhi amanat undang-undang. Namun tidak bisa dipungkiri  berbagai  kelemahan  masih terjadi  dalam  operasionalnya.  “Usia” BPJS  yang  masih  muda  tentu  tidak  bisa dijadikan alasan mengingat BPJS Kesehatan  adalah  transformasi  dari  badan usaha  yang  sebelumnya  juga  bergerak  di bidang asuransi kesehatan.
Kenaikan  iuran  yang  dibebankan kepada  masyarakat  juga  telah  menjadi polemik tersendiri. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Jaminan  Kesehatan.  Sehingga  terhitung mulai  1  April  2016 iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional baik untuk masyarakat  pekerja  penerima  upah  dan peserta  pekerja  bukan  penerima  upah mengalami  kenaikan.  Kenaikan  tersebut beralasan  untuk  menekan  deficit  klaim pembayaran,  selain  itu  harapan  untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan.
Pekerja  Penerima  Upah  (PPU) menjadi  salah  satu  pihak  yang  terkena dampak  dari  sistem  Jaminan  Kesehatan Nasional  yang  berasaskan  gotong  royong. Persentase  yang  dibebankan  kepada  PPU disesuaikan  dengan  upah  yang  diterima, hal  tersebut  diatur  dalam  Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016.
Perusahaan  terbebani  harus  mendaftarkan seluruh  pekerja  untuk  menjadi  peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut tertulis  jelas  dalam  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS Kesehatan  yang  menyebutkan  Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya  dan  pekerjanya  sebagai  peserta kepada  BPJS  sesuai  dengan  Program
Jaminan  Sosial  yang  diikuti.  Belum terselesaikan permasalahan pelayanan kesehatan,  Jaminan  Kesehatan  Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan  secara  teknis  telah  berganti nama menjadi JKN-KIS (Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat).  Tetapi  secara  signifikan  belum dirasakan  adanya  peningkatan  pelayanan kesehatan  dari  program  JKN-KIS.  Secara teknis,  kartu  yang  digunakan  oleh  peserta yang  berubah,  dengan  alasan  banyaknya penyalahgunaan  yang  terjadi  di  lapangan seperti  pemalsuan  kartu  dan  kode.  Selain itu,  dari  BPJS  Kesehatan  sendiri  hanya memberikan jawaban mengikuti peraturan pemerintah.
Seiring  dengan  kenaikan  iuran, pelayanan  kesehatan  yang  diharapkan dapat  terpenuhi  menjadi  sebuah  tujuan dari  adanya  Jaminan  Kesehatan  Nasional ini.  Terlebih  sejak  transformasi  jaminan kesehatan  untuk  pekerja  Penerima  Upah yang  telah  dilebur  menjadi  satu  menjadi BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial).  Perlu  diketahui  bahwa  bagi pekerja  penerima  upah  (PPU)  dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tenaga kerja swasta, BUMN,  BUMD  dan  Pegawai  yang berkerja  di  lembaga  pemerintahan  yang didalamnya  terdiri  dari  PNS,  Polri,  TNI, pejabat  negara  dan  pekerja  pemerintah
non  PNS.  Sebelumnya  adalah  bagian  dari sistem asuransi kesehatan yang dibedakan, yaitu  untuk  pekerja  pemerintah  ditangani oleh  PT.  Askes  dan  untuk  pekerja  non pemerintah oleh PT. Jamsostek. Kelebihan dari  sistem  asuransi  yang  dibedakan adalah,  tidak  memerlukan  perubahan sistem  yang  berbelit-belit  dengan  tujuan yang sama yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Namun, kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk setiap warga negara Indonesia mengikuti jaminan  kesehatan  nasional  menjadikan tujuan  dari  JKN  ini  sedikit  “memaksa” bagi  pemberi upah untuk  dapat  mengikuti program.
Manfaat  yang  didapat  menjadi peserta  BPJS  Kesehatan  untuk  tenaga kerja  antara  lain  yaitu,  peserta  yang  telah didaftarkan oleh perusahaan dengan minimal UMR (Upah Minimum Regional) telah  mendapatkan  pelayanan  fasilitas kesehatan  tingkat  kelas  II  (dua).  Fasilitas kesehatan tersebut dapat digunakan dengan  indikasi  medis  yang  beberapa asuransi swasta mengecualikannya, dengan kata lain BPJS Kesehatan menanggung semua jenis penyakit, maupun  persalinan  (Permenkesnomor  28 tahun 2014) Kedua, iuran yang ditanggung  oleh  peserta  PPU  hanya  1% dari  5%upah  yang  dilaporkan  dan  sudah
mencakup 5 anggota keluarga dari peserta. Manfaat  tersebut  belum  mampu  menarik minat  perusahaan  untuk  mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS Kesehatan. Secara keseluruhan  BPJS  Telah  merilis  jumlah peserta  per  13  Januari  2017  adalah sebanyak  172.620.296  (Seratus  tujuh puluh  dua  juta  enam  ratus  dua  puluh  ribu dua  ratus  Sembilan  puluh  enam  jiwa). Jumlah  tersebut  terbagi  dari  63%  Peserta BPJS  Kesehatan  Penerima  Bantuan  Iuran (PBI)  dan  24  %  merupakan  peserta  BPJS Kesehatan  Pekerja  Penerima  Upah  serta 13%  merupakan  peserta  mandiri  yang iurannya  dibayar  sendiri.  Dari  daftar tersebut, PPU swasta berjumlah 23.594.328 (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan  puluh  empat  tiga  ratus  dua puluh delapan jiwa) (BPJS Online, diakses 20 Januari 2017). PPU swasta atau tenaga kerja  di  Surabaya  yang  sudah  terdaftar  di BPJS  Kesehatan  hanya  37,03%  dari jumlah  keseluruhan  tenaga  kerja.  Jumlah tenaga  kerja  di  Surabaya  mencapai 1.475.989 orang,  yang terdiri  dari pekerja formal  sebanyak  664.191  orang  dan pekerja  informal  sebanyak  811.798  orang (Antaranews,  Rabu  14  Desember  2016, diakses 20 Januari 2017).
Evaluasi  menjadi  penting  ketika suatu tujuan ( goal ) dalam sebuah kebijakan  belum  terpenuhi.  Evaluasi
kebijakan  dilakukan  untuk  menilai  sejauh mana  keefektifan  kebijakan  publik  untuk dipertanggungjawabkan  kepada  publiknya dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukannya evaluasi  implementasi  kebijakan  Jaminan Kesehatan  Nasional oleh BPJS Kesehatan sebagai  wujud  perlindungan  kesehatan tenaga  kerja  di  Kota  Surabaya.  Evaluasi ini  menggunakan  pendekatan  evaluasi formatif  yang  difokuskan  pada  (1) input yaitu  sumber  daya  manusia  dan  dana,  (2) Proses  dalam  hal  ini  adalah  proses pencapaian  tujuan  BPJS  Kesehatan  dan (3) Output yang  telah  dicapai  selama pelaksanaan  program  BPJS  Kesehatan untuk tenaga kerja di Surabaya.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  evaluasi formatif dengan jenis evaluasi administratif, karena sesuai dengan program JKN, pelaksana program tersebut adalah  BPJS  Kesehatan,  yang  merupakan badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan program jaminan sosial  (UU  Nomor  24  Tahun  2011  Ayat 1) . Metode  yang  digunakan  adalah kualitatif  deskriptif.  Responden  penelitian ini  adalah  32  orang  yang  diambil  dengan teknik Purposive  Sampling ,  terdiri  dari beberapa  pegawai  BPJS  Kesehatan  KCU Surabaya  dan  Perwakilan  Badan  Usaha
yang  berkepentingan.  Fokus  penelitian adalah evaluasi program jaminan kesehatan  nasional  meliputi  input,  proses, dan  output.  Serta  menganalisis  faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program
Jaminan
Kesehatan  Nasional  untuk  tenaga  kerja. Analisis  data  menggunakan  teori triple loops, dengan  tujuan  untuk  mendapatkan analisis mendalam tentang program jaminan kesehatan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  untuk  Tenaga  Kerja  Kota Surabaya  di  Kota  Surabaya  tahun 2014-2016
Program Jaminan
Kesehatan Nasional  telah  berjalan  mulai  dari  1 Januari  2014  sampai  dengan  saat  ini. Maka  evaluasi  yang  dapat  dilakukan adalah  evaluasi  proses.  Secara  tipe evaluasi proses digolongkan dalam evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan saat program masih belangsung dengan  tujuan  utamanya  adalah  untuk menyediakan informasi  untuk  improvisasi program  serta  sering  digunakan  untuk menilai    manfaat  dan  kegunaan  suatu bagian  tertentu  dari  program  (Fitzpatrick dkk,  2004,  h.16).  Evaluasi  proses  yang digunakan  untuk  mengevaluasi  program
JKN  dilihat  dari  unsur input (SDM  dan Dana/Pembiayaan),  proses  dan output . Serta  perlu  diketahui  faktor  pendukung dan penghambat dari implementasi program  JKN  yang  masih  berlangsung sampai saat ini.
Sumber  Daya  Manusia  yang  terlibat dalam  Implementasi  Program  JKN  di Kota Surabaya
Sumber  Daya  Manusia  pelaksana BPJS  Kesehatan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Bab  IV tentang  Organ  BPJS.  Dalam  Pasal  20 disebutkan  bahwa  Organ  BPJS  adalah dewan  pengawas  dan  direksi.  BPJS Kesehatan KCU Surabaya dibagi  menjadi 2  (dua)  kantor  dengan  alamat  yang berbeda;  (1)  Di  Kantor  Dharmahusada dengan pembagian pelayanan untuk peserta  PBPU  (mandiri)  dan  PPU  (PNS, TNI,  Polri,  veteran  maupun  pensiun)  dan (2)  Berada  di  Ruko  Mega  Galaxy  Mall dengan  pelayanan  dikhususkan  pada peserta PPU dari badan usaha. Kenyamanan kantor terjamin, ada 3 orang sekuriti  untuk  membantu  resepsionist dalam memberikan informasi, mengamankan,  dan  menertibkan  sistem antrian  pada  kantor  pusat  dan  1  (satu) orang dikantor cabang.
Salah satunya upaya untuk meningkatkan  kualitas  layanan  adalah
dengan  mengatur  kelembagaan  dengan struktur  organisasi.  Struktur  organisasi pada  BPJS  Kesehatan  KCU  Surabaya memiliki  kepala  kantor  cabang  dan membawahi 6 (enam) divisi dan bertanggung  jawab  langsung  kepada kepala kabupaten/kota. Divisi yang terbagi  menjadi  6  bagian  saling  terkait, meskipun berbeda tempat.
Kepegawaian  di  BPJS  Kesehatan dari  segi  manajemen,  terdiri  dari  level manajerial dan operasional. Untuk manajerial  bertugas  untuk  memberikan pelayanan  secara  tidak  langsung.  Artinya mereka  akan  menangani special  case dalam  bentuk  permasalahan  yang  lebih urgent bukan  sebagai  pemberi  langsung pelayanan yang mengharuskan tatap muka secara  teknis.  Sebagian  besar  adalah pegawai  perpindahan  dari  transformasi PT.  Askes  menjadi  BPJS  Kesehatan. Sebagian  lagi  adalah  hasil  rekruitmen karyawan  yang  dilakukan  setelah  BPJS Kesehatan  terbentuk  pada  tahun  2014. Dan  semakin  berkembangnya  jumlah kepesertaan  BPJS  Kesehatan  merekrut tenaga PTT dengan sistem PKWT.
Penyampaian informasi yang diberikan adalah berdasarkan kualitas dari SDM  yang  ada.  Ketika  SDM  menguasai informasi  pada  BPJS  Kesehatan,  maka reability- nya  terpenuhi.  Peserta  badan
usaha  menilai  bahwa  pertanyaan  yang diajukan  kepada  petugas  FO  dapat terpenuhi dengan baik.  Namun, terkadang informasi tadi berkembang ketika menemukan  permasalahan  yang  berbeda di  lapangan.  Jadi  kualitas  SDM  pada BPJS  Kesehatan  KCU  Surabaya  telah diperhatikan  dengan  baik,  dengan  adanya struktur  organisasi  yang  terarah,  serta sistem  rekruitmen  yang  professional, dengan  komitmen  memberikan  pelayanan yang  tebaik  kepada  peserta  sehingga merekrut  PTT  dengan  masa  1  tahun disesuaikan  dengan  kualitas  yang  telah diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan. Dana  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional
Kepesertaan kaitannya dengan dana  yang  didapat  oleh  BPJS  Kesehatan, semakin  banyak  peserta  maka  dana  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  BPJS  Kesehatan semakin bertambah. Sesuai dengan laporan audit keuangan kenaikan pendapatan  iuran  tahun  2016  secara umum. Kenaikan pendapatan iuran secara signifikan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.
1. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan.
Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang  yang  dibayarkan  secara  teratur  oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau
Pemerintah untuk program jaminan kesehatan (pasal 16, perpres No. 19 tahun 2016  tentang  perubahan  kedua  atas Perpres  No.  12  Tahun  2013  Tentang Jaminan kesehatan).
Semua  peserta  wajib  membayar iuran  yang  besarnya  telah  ditetapkan sesuai dengan perturan perundang- undangan.  Bagi  peserta  Pekerja  Penerima Upah  berdasarkan  persentase  dari  upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Setiap pemberi kerja  wajin memungut  iuran dari pekerjanya,  menambahkan  iuran  peserta yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  dan membayarkan  iuran  tersebut  setiap  bulan kepada  BPJS  Kesehatan  secara  berkala (Paling  lambat  tanggal  10  setiap  bulan). Apabila  tanggal  10  (sepuluh)  jatuh  pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
Sesuai  dengan  Perpres  No.  19 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Perpres  No.  12  Tahun  besaran  iuran perbulan  yang  harus  dibayar  sesuai dengan  jenis  kepesertaan  masing-masing dalam  JKN  adalah:  (1)  Iuran  jaminan kesehatan  bagi  Peserta  Pekerja  Penerima Upah  yang  terdiri  atas  Pegawai  Negeri Sipil,  Anggota  TNI,  Anggota  Polri, Pejabat  Negara,  dan  Pegawai  Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibayar melalui APBN/APBD  sebesar  5%  (lima  persen)
dari  Gaji  atau  Upah  per  bulan  dibayar dengan  ketentuan  3%  (tiga  persen) dibayar  oleh  Pemberi  Kerja  dan  2%  (dua persen)  dibayar  oleh  Peserta.  (2) Iuran Jaminan  Kesehatan  bagi  Peserta  PPU selain  Peserta  diatas  adalah  sebesar  4,5% (mulai  tanggal  1  Juli  2015  sebesar  5%) dari  Gaji  atau  Upah  per  bulan  dengan ketentuan,  4%  dibayar  oleh  Pemberi Kerja,  0,5%  dibayar  oleh  Peserta  (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 1%).
UMK  di  Kota  Surabaya  selalu mengalami  kenaikan  setiap  tahun.  Pada tahun  2014,  UMK  untuk  pekerja  adalah sebesar  Rp.2.200.000  dan  jumlah  yang harus  dibayarkan  oleh  badan  usaha sebesar  Rp.99.000,  mengalami  kenaikan hampir 25% menjadi Rp.2.710.000 dengan  iuran  yang  harus  dibayarkan  per peserta  PPU  adalah  Rp.121.950  dan terakhir  pada  tahun  2016,  UMK  menjadi Rp.3.045.000 dengan iuran perbulan yang harus  dibayarkan  sebersar  Rp.152.250. Sesuai dengan perubahan persentase  yang harus  dikeluarkan  oleh  PPU  dan  badan usaha  per  1  Juli  2016  menjadi  5%.  Dari iuran tersebut PPU mendapatkan pelayanan  kesehatan  rawat  inap  kelas  2 (dua).
Gaji/upah  yang  diterima  oleh tenaga kerja itu adalah yang menjadi dasar pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima
Upah.  Sehingga  laporan  yang  diterima oleh  BPJS  Kesehatan  seharusnya  adalah laporan real dari  Badan  Usaha.  Apabila Pekerja  menerima  lebih  dari  UMR termasuk  tunjangan  tetap  lebih  besar  dari 2  kali  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak maka berhak untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  kelas  satu.  Peserta BPJS  PPU  Karyawan  tidak  bisa  memilih kelas  sesuai  dengan  yang  diinginkan karena  hak  kelas  sangat  tergantung  sekali pada besar kecilnya gaji yang bersangkutan atau golongan pangkat. Bisa saja  hak  atas  kelas  di upgrade misal  dari kelas 2 menjadi kelas 1, namun gaji harus memenuhi.
Apabila dari segi  gaji pekerja atau peserta PPU tidak terpenuhi, namun masih menginginkan untuk mendapatkan pelayanan kelas 1 (satu) maka disarankan untuk mendaftarkan kepesertaannya mutasi  ke  PBPU/mandiri.  Jika  peserta PBPU maka pembayaran iuran yang harus dibayarkan  adalah  perseorangan,  bukan lagi  seperti  PPU  dengan  sejumlah  iuran telah mengcover 5 anggota keluarga inti.
Jadi,  pelayanan  kesehatan  yang didapat  oleh  peserta  Pekerja  Penerima Upah  adalah  sesuai  dengan  ketentuan kelas  yang  dibayarkan  sesuai  iuran,  dan potongan  iuran  didapatkan  dari  gaji/upah yang  dibayarkan  setiap  bulan  dengan
persentase  masing-masing.  Tidak  ada pembatasan  bagi  badan  usaha  kecil  yang masih  belum  mampu  dalam  membayar gaji  kurang  dari  UMK  jika  badan  usaha mampu  menunjukkan  surat  penangguhan pembayaran  upah  sesuai  UMK  dari Gubernur kepada BPJS Kesehatan.
2. Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan.
Iuran  yang  sudah  disetorkan  ke BPJS  Kesehatan  melalui  rekanan  yang telah  ditunjuk  oleh  BPJS  Kesehatan dikolektif  dan  langsung  tersetor  pada BPJS  Kesehatan  Pusat.  Pengelolaan  dana yang  masuk  pada  BPJS  Kesehatan  itulah yang  dimaksud  dengan  Dana  Jaminan Sosial. Tidak ada dana yang terkolektif di tingkat  kota  maupun  provinsi.  Tetapi untuk  berapa  jumlah  peserta  yang  telah membayar kantor cabang akan terverifikasi oleh kantor pusat.
Pembagian dana pada BPJS Kesehatan  terbagi  menjadi  2  (dua)  dana Jaminan Sosial, yaitu: (1) untuk memberikan  manfaat  jaminan  kesehatan kepada  peserta,  dan  (2)  dana  operasional yang digunakan untuk kebutuhan operasional  BPJS  Kesehatan  termasuk dalam  gaji  dan  belanja  pegawai.  Sistem ini  diartikan  sebagai  sistem  pembayaran yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  atau pihak  asuransi  setelah  pencari  layanan
kesehatan
berobat. Sistem health insurance ini dapat berupa sistem kapitasi dan  sistem Diagnose  Related  Group (DRG System ). Sistem kapitasi merupakan metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana PPK menerima sejumlah  tetap  penghasilan  per  peserta untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode  waktu.  Pembayaran  bagi  PPK dengan sistem kapitasi adalah pembayaran yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga kepada PPK atas jasa pelayanan kesehatan dengan  pembayaran  di  muka  sejumlah dana  sebesar  perkalian  anggota  dengan satuan  biaya  ( unit  cost )  tertentu.  Peserta Penerima Upah yang menjadi peserta akan membayar iuran dimuka untuk memperoleh pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang dengan pelaynan tingkat  pertama  sebagai  ujung  tombak yang memenuhi kebutuhan utama kesehatan  dengan  mutu  terjaga  dan  biaya terjangkau.
Kelemahan  dari  sistem health insurance adalah dapat terjadinya underutilization dimana  dapat  terjadi penurunan  kualitas  dan  fasilitas  yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya,  selain  itu  jika  peserta  tidak banyak  yang  bergabung  dalam  sistem  ini maka resiko kerugian tidak dapat
dihindarkan.  Namun  dibalik  kelemahan, terdapat  kelebihan  sistem  ini  berupa  PPK data  mendapat  jaminan  adanya  pasien ( captive  market ),  mendapat  kepastian dana  dan  di  tiap  awal  periode  waktu tertentu,  PPK  taat  prosedur  sehingga mengurangi  terjadinya multidrug dan multidiagnose. Sistem  ini  akan  membuat PPK  lebih  kearah  preventif  dan  promotif kesehatan.
3. Sanksi  Iuran  Jaminan  Kesehatan BPJS Kesehatan.
Badan  usaha  maupun  pemberi kerja  secara  bertahap  wajib  mendaftarkan dirinya  dan  pekerjanya  sebagai  peserta kepada  BPJS  sesuai  dengan  program Jaminan Sosial yang diikuti (pasal 15 ayat 1).  Sanksi  yang  dikenakan  bagi  pemberi kerja  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan sebagaimana  dalam  ayat  15  ayat  1  akan terkena sanksi administratif, berupa teguran  tertulis,  denda,  dan/atau  tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
Adanya  dua  macam  sanksi  yang diterapkan  oleh  BPJS  Kesehatan  KCU Surabaya  sesuai  dengan  bidang  yang menanganinya.  Jika  pemberi  kerja  tidak sesuai dengan 3 (tiga) objek kepatuhannya,  maka  akan  dikenakan sanksi  administratif.  Pemberian  sanksi pembayaran iuran dimulai dari keterlambatan  pembayaran  iuran  sampai
dengan tidak membayar iuran sama sekali oleh  badan  usaha.  Tenaga  kerja  setiap bulan  akan  dipotongkan  dari  upah  yang diterimanya  dikalikan  persentase  yang sudah  diatur  dalam  UU  No  24  Tahun 2011.  Apabila  pemberi  kerja  menyalahi aturan tersebut, pekerja dapat melaporkan kepada  BPJS  Kesehatan  atau  kepolisian karena  ketidakadilan  dalam  pungutan pembayaran iuran.
Selain  penegasan  dalam  adanya sanksi  BPJS  Kesehatan  juga  menghitung kelebihan  dan  kekurangan  iuran  JKN sesuai  dengan  gaji  atau  upah  peserta. Dalam  hal  ini  terjadi  kelebihan  dan kekurangan  pembayaran  iuran.  BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada  Pemberi  Kerja  dan/atau  Peserta paling  lambat  14  hari  kerja  sejak diterimanya iuran. Kelebihan dan kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan  dengan  pembayaran  iuran bulan berikutnya.
Proses  Implementasi  BPJS  Kesehatan dari tahun 2014-2016
1. Perluasan  Kepesertaan  untuk  Peserta
Penerima  Upah  Untuk  Tenaga  Kerja Swasta.
Kepesertaan dalam Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  dijelaskan dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang  Jaminan  Kesehatan.  Kepesertaan Jaminan  Kesehatan  bersifat  wajib  dan mencakup  seluruh  penduduk  Indonesia. Kepesertaan  Jaminan  kesehatan  Nasional dilakukan  secara  bertahap  yaitu  tahap pertama  mulai  1  Januari  2014  hingga mencakup  seluruh  penduduk  Indonesia paling lambat 1 Januari 2019.
Jumlah  BU  yang  telah  bergabung menjadi  peserta  JKN  mencapai  187.083 BU  se-Indonesia,  sumber  dari  BPJS Kesehatan  menyebutkan  dengan  jumlah BU terbanyak berasal dari Jakarta (55.072 BU), Surabaya (23.319 BU) dan Semarang  (21.217  BU).  Memperoleh jaminan  kesehatan  adalah  hak  pekerja yang  tidak  boleh  ditunda,  apalagi  baru dipenuhi  ketika  yang  bersangkutan  sakit atau  membutuhkan  pelayanan.  Terlebih, sustainibilitas program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat membayar  biaya  pelayanan  kesehatan peserta  yang  sakit.  Untuk  mendukung perluasan  kepersertaan  PPU,  diperlukan optimalisasi  kepatuhan  melalui  sinergi seluruh instansi terkait dalam menegakkan kepatuhan.  Pada  sisi  yang  lain,  untuk meningkatkan kepuasan kepuasan peserta, dilakukan  pula  intensifikasi  sarana  dan prasana  fasilitas  kesehatann  yang  sudah
tersedia  maupun  penambahan  fasilitas kesehatan  RS.  Inovasi  suara  pelanggan, customer service timer index dan dashboard RS merupakan wujud komitmen BPJS
Kesehatan untuk meningkatkan kepuasan peserta.
Peserta Badan Usaha dapat memilih  program  CoB  sebagai  jaminan kesehatan  dan  memberikan  kenyaman bagi pekerja. Untuk saat ini strategi BPJS Kesehatan KCU Surabaya adalah mejaring  kepesertaan  melalui  kerja  sama dengan  badan  perijinan  (PTSP)  serta sosialisasi  yang  bekerja  sama  dengan Disnaker,  dan  ARO  untuk  meningkatkan jumlah  kepesertaan  dari  badan  usaha. Mengingat  badan  usaha  di  Surabaya semakin  bertambah  dengan  semakin berkembangnya ekonomi.
2. Pelayanan  Peserta  Penerima  Upah
Untuk Tenaga Kerja Swasta.
Pelayanan kesehatan berubah, dari jaminan  pemeliharaan  kesehatan  yang pada awalnya menggunakan sistem reinbursment sekarang menggunakan sistem  kapitasi  sesuai  dengan  fasilitas kesehatan  yang  dipilih  oleh  pekerja. Pekerja  cukup  menunjukkan  kartu  BPJS Kesehatan  di  fasilitas  kesehatan  yang ditunjuk  dan  tanpa  mengeluarkan  biaya sedikitpun.
Pelayanan  kesehatan  pada  BPJS Kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  (FKTP)  dan  Fasilitas  Kesehatan Tingkat  Lanjutan  (FKTL).  FKTP  terdiri dari  puskesmas,  dokter  pribadi,  klinik pratama  dengan  menggunakan  sistem pembiayaan  kapitasi.  Sedangkan  untuk FKTL  terdiri  dari  Rumah  Sakit  Daerah dan Swasta yang bekerja sama menggunakan  sistem  INA  CBGs.  Jadi perubahan sistem pembiayaan
berpengaruh  pada  sistem  pelayanan  yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.
Pelayanan kesehatan yang awalnya  menggunakan  sistem fee  for service (biaya untuk mendapatkan pelayanan)  sehingga  tenaga  kerja  yang ingin berobat dan mendapatkan pelayanan yang  baik,  maka  dia  harus  membayar mahal. Dan sekarang pelayanan kesehatan menggunakan  sistem  kapitasi  dan  INA CBGs.
Perubahan  paradigma  dalam  pola pelayanan BPJS Kesehatan bahwa dengan menggunakan sistem kapitasi akan menekan  seseorang  untuk  tidak  lagi banyak  berobat.  Tapi  faskes  tingkat pertama  berperan  dalam  pemenuhan kesehatan bagi tenaga kerja. Jadi paradigmanya  sekarang  berbeda  jika  dulu semakin banyak yang sakit jadi faskes dan
dokter  dapat  banyak  uang.  Sekarang paradigmanya  dirubah  pencegahan  dan upaya preventif.
Untuk  mendapatkan  pertanggung- an  dari  JKN,  peserta  tetap  harus menerapkan prosedur yang berlaku, termasuk  pelayanan  berjenjang.  Peserta harus  membawa  surat  rujukan  primer yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  Di  bawah  ini  adalah  matrik koordinasi  manfaat  JKN.BPJS  kesehatan menjamin biaya pengobatan seuai  dengan biaya  INA  CBGs  di  rumah  sakit. Sedangkan  asuransi  kesehatan  tambahan akan  menanggung  selisih  biaya  dari pengobatan  tersebut.  Selanjutnya  asuransi kesehatan  tambahan  akan  mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan untuk menagihkan biaya yang menjadi kewajibannya.
Hasil Implementasi Program JKN untuk Tenaga Kerja di Kota Surabaya
Mengacu  pada  WHO  memberikan pedoman sebagai berikut, Pertama, seberapa  besar  persentase  penduduk  yang dijamin,  kedua  adalah  seberapa  lengkap pelayanan  yang  dijamin,  dan  ketiga seberapa  besar  proporsi  biaya  langsung yang  masih  ditanggung.  Karena  fokusnya adalah  program  JKN  untuk  tenaga  kerja maka  sebagai  ukuran  kinerja  adalah pertama, seberapa besar jumlah
kepesertaan tenaga kerja di BPJS kesehatan  mulai  dari  tahun  2014  sampai dengan  2016.  Kedua,  seberapa  lengkap pelayanan  yang  dijamin  untuk  tenaga kerja  dan  ketiga,  seberapa  besar  proporsi biaya  langsung  yang  masih  ditanggung oleh  tenaga  kerja  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan.
1. Jumlah  Kepesertaan  Tenaga  Kerja  di BPJS Kesehatan.
BPJS  KCU  Kota  Surabaya  telah memberikan  pelayanan  dari  tahun  2014 sampai dengan saat ini. Kepesertaan yang ditangani merupakan seluruh wilayah kota Surabaya.  Dalam  hal  ini  terbagi  menjadi 31  kecamatan.  Jumlah  badan  usaha mengalami  fluktuatif,  pada  tahun  2014 adalah  masa  dalam  transformasi  Jaminan Kesehatan  untuk  tenaga  kerja  dari  PT Jamsostek menjadi BPJS Kesehatan. Total jumlah  badan  usaha  pada  tahun  2014 adalah 4221 badan usaha yang tersebar di 31  kecamatan  di  Surabaya.  Badan  Usaha yang aktif dalam melakukan pembayaran, dan  pendaftaran  kepesertaan  tenaga  kerja dan  aktifitas  lain  sebesar  3122  dan  yang tidak  aktif  mencapai  1099.  Pada  tahun 2015  jumlah  badan  usaha  mengalami penurunan  yaitu  1985  dengan  total keseluruhan  badan  usaha  yang  aktif sebanyak  1985  dan  tidak  aktif  160  badan usaha. Pada tahun 2016 kembali
meningkat  dengan  total  badan  usaha sebesar 7846 dengan aktif dalam
kepesertaan sebesar 2066
dan kenonaktifan  hingga  mencapai  angka 5780 badan usaha.
Faktanya  pertambahan  jumlah  BU aktif  tidak  diikuti  dengan  jumlah  tenaga kerja, karena dimungkinkan adanya mutasi tenaga kerja yang keluar, atau bisa juga karena badan usaha belum mendaftarkan  tenaga  kerja  baru  di  BPJS Kesehatan  KCU  Surabaya.  Oleh  karena itu, BPJS Kesehatatan telah mempermudah  pendaftaran  kepesertaan untuk  badan  usaha  seperti  cara  offline yakni  dengan  mendatangi  kantor  BPJS Kesehatan  KCU  Surabaya,  dan  cara online  melalui  mendaftarkan  dengan kolom  37  yang  telah  diisi  dan  dilengkapi persyaratannya.  Dengan  cara  demikian BPJS Kesehatan berharap mampu meningkatkan  jumlah  kepesertaan  bagi tenaga  kerja,  sehingga  tujuan  dari  BPJS Kesehatan dapat tercapai.
2. Pelayanan  kesehatan  yang  dijamin untuk tenaga kerja.
Pelayanan  kesehatan  untuk  tenaga kerja tidak dibedakan dengan peserta yang lain.  Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor 19 Tahun 2016 adalah pelayanan kesehatan  yang  dijamin  terdiri  atas pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama
(FKTP)  dan  pelayanan  kesehatan  tingkat rujukan tingkat lanjutan (FKTRL).
Keseluruhan jumlah adalah terdapat  63  Puskesmas  di  Surabaya  yang tersebar  dari  31  kecamatan.  Selain pengembangan  jumlah  FKTP,  BPJS Kesehatan  meningkatkan  kerja  sama untuk  FKTRL.  Jumlah  FKTRL  di  Kota Surabaya  berupa  rumah  sakit  sebagai rujukan  bagi  tenaga  kerja  yang  perlu ditangani secara spesialistik secara medis. Beberapa  badan  usaha  yang  berhasil diwawancarai  sebagai  perwakilan  tenaga kerja  menjelaskan  bahwa,  tenaga  kerja masih  mengeluhkan  sistem  pelayanan BPJS  Kesehatan  pada  tingkat  pelayanan fasilitas  kesehatan.  Karena  generalisasi pelayanan  pada  semua  lini  masyarakat, maka  antrian  pelayanan  kesehatan  tidak dapat  dihindari.  Bagi  peserta  BPJS Kesehatan yang ingin menggunakan kartu JKN di fasilitas kesehatan harus meluangkan  waktu  lebih  banyak  untuk mengantri dan mendapatkan pelayanan. 3. Biaya langsung yang masih ditanggung  oleh  tenaga  kerja  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Biaya  pelayanan  yang  dicover BPJS  Kesehatan  di  fasilitas  tingkat pertama adalah biaya kapitasi maksimal di puskesmas. Dari hasil wawancara dijelaskan  bahwa  dalam  setiap  peserta
JKN  yang  telah  membayar  iuran  telah mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan  dari  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama.  Pembiayaan  tersebut  dilakukan oleh  BPJS  Kesehatan  dengan  sistem kapitasi  yang  disesuaikan  dengan  jumlah kepesertaan pada faskes. Kapitasi tersebut diatur dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2016  sebagai  revisi  Permenkes  No  19 tahun  2014.  Iuran  yang  diperoleh  BPJS Kesehatan dibayarkan untuk biaya kapitasi  pada  faskes  tingkat  pertama  dan pelayanan tingkat lanjutan/faskes II.
Pelayanan  kesehatan  yang  dicover oleh  BPJS  Kesehatan  dapat  dimanfaatkan oleh  semua  peserta  PPU  yang  telah membayar  iuran  setiap  bulan.  Peserta tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan  sesuai  dengan  prosedur  BPJS Kesehatan  dan  sesuai  dengan  indikasi medis  sesuai  dengan  kelas  perawatannya. Jika pekerja ingin meningkatkan pelayanan  dapat  berkoordinasi  dengan FKTP  dan  FKTRL  untuk  meningkatkan kelas rawat inap dan membayarkan selisih diakhir perawatan yang telah dilakukan.

## Faktor Pendukung
1. Kualitas sumber daya manusia
(SDM) yang berkompeten.
Widodo (dalam Kharis, 2010, h.8) sumber  daya  manusia  dapat  dikatakan
berkualitas  manakala  mereka  mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang diberikan kepadanya. Para pegawai  BPJS terbagi  dari  beberapa  divisi  dan  masing- masing  divisi  telah  melaksanakan  tugas dan fungsi sesuai dengan SOP.
Rekruitmen  pegawai  dilakukan secara  professional.  Penempatan  pegawai dilakukan  sesuai  dengan  latar  pendidikan yang  sesuai.  Menurut  Siagian  (2009, h.163)  profesionalisme  adalah  keandalan dan  keahlian  dalam  pelaksanaan  tugas sehingga  terlaksana  dengan  mutu  tinggi, waktu  yang  tepat,  cermat,  dan  dengan prosedur yang mudah dipahami.
Selain  itu,  kompetensi  masing- masing  pegawai  telah  diperhitungkan untuk  pelaksanaan  pelayanan  pada  BPJS Kesehatan.  Untuk  tenaga  PTT  dengan sistem  PKWT  juga  melalui  sistem rekrutmen yang professional, dan terdapat evaluasi  dalam  kinerja  para  PTT  setiap tahunnya.Secara  eksternal  yaitu  dari hubungan kerja sama antar lembaga BPJS kesehatan  dengan  fasilitas  kesehatan. SDM  mencakup  pelayanan  kesehatan oleh  fasilitas  kesehatan  seperti  tenaga medis dan tenaga farmasi.
Tenaga  medis  seperti  ijin  dokter pribadi  yang  akan  bekerja  sama  dengan BPJS  Kesehatan,  harus  melalui  proses
kredensialing .  Hal  tersebut  telah  menjadi alasan  utama  sebagai  perintah  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan peraturan pelaksanaannya, serta mewujudkan jaminan tersedianya layanan dan mutu yang dipercaya oleh peserta.
BU  juga  menjelaskan  bahwa, setiap  informasi  yang  dibutuhkan  kepada BPJS  Kesehatan  KCU  Surabaya  telah dijawab  sesuai  dengan  pertanyaan  yang diberikan.  Artinya  tenaga  kerja  dapat menerima  informasi  secara  langsung ketika  datang  di  kantor  BPJS  Kesehatan untuk badan usaha.
2. Sistem  Informasi  Manajemen  BPJS
Kesehatan yang baik.
BPJS  telah  melaksanakan  sistem informasi  manajemen  berbasis  komputer dan online .  Sistem database kepesertaan menggunakan  sudah  terhubung  sistem dispendukcapil  dengan  Nomor  Induk Kependudukan  KTP,  dan  Nomor  KK yang  menjadi  dasar  dalam  pendaftaran kepesertaan.
BPJS  Kesehatan  telah  memiliki sistem  informasi  manajemen  yang  baik yaitu  mengubungkan  sistem  input  data kepesertaan  dengan  data  dispendukcapil secara  lengkap.  Sistem  pendaftaran  oleh badan  usaha  pun  dibuat  secara online dengan  menggunakan  sistem  e-dabu.
Sistem tersebut mempermudah perwakian badan  usaha  untuk  mendaftarkan  tenaga kerjanya,  namun  dengan  catatan  yang bersangkutan  belum  pernah  terdaftar  di badan usaha lain, atau menjadi kepesertaan yang lain.
Sosialisasi  penggunaan  e-dabu sendiri baru dilaksanakan pada pertengahan  2016,  dengan  sistem  yang belum  sempurna.  Sehingga  lebih  dari  30 persen  badan  usaha  belum  mengerti  dan masih  bingung  dengan  penggunaan  e- dabu.  Sistem e-dabu  belum  dapat membantu  dalam pendaftran kepesertaan, maupun  mutasi  tenaga  kerja  dan  fungsi yang  lainnya,  hanya  dapat  untuk  cek jumlah  kepesertaan  saja,  dan  terkadang belum diupdate . BPJS Kesehatan mengakui  bahwa  sistem  e-dabu  masih dalam  penyempurnaan.  Sehingga  perlu dikonfirmasi  hal  tersebut  langsung  pada pihak  BPJS  Kesehatan,  mengatakan bahwa  e-dabu  merupakan  sistem  yang baru lahir, jadi masih perlu penyempurnaan lagi.
3. Peningkatan kerja  sama  dengan lembaga  lain  untuk  memperluas cakupan kepesertaan.
BPJS  Kesehatan  berusaha  untuk mencapai  tujuannya  yaitu universal coverage pada tahun 2019. BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN serta Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  BPJS.  Untuk  mencapai  cakupan jaminan  kesehatan  semesta,  diperlukan sinergi yang kokoh antara BPJS
Kesehatan dengan segenap pihak. Apalagi pada  tahun  2016  fokus  utama  BPJS Kesehatan  adalah  optimalisasi  rekrutmen Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  (PPU) dan pengawasan kepatuhan.
Pada BPJS Kesehatan KCU Surabaya  telah  bekerja  sama  dengan PTSP  untuk  mengetahui  pendaftaran jumlah badan usaha baru, atau perpanjangan  surat  ijin  usaha  /  surat  ijin operasional  perusahaan  untuk  menjaring kepertaan baru.
BPJS
Kesehatan telah meningkatkan  usaha  dalam  perluasan kepesertaan  dengan  cara  bekerja  sama dengan  lembaga  perijinan  (PTSP)  dan adanya  ARO  ( Assisten  Relationship Officer )  untuk  keliling  dari  satu  badan usaha  satu  ke  badan  usaha  yang  lain. Selain  itu  bekerja  dengan  dinas  tenaga kerja di kota Surabaya untuk pengawasan kepesertaan badan usaha.
Pelaksanaan  kerja  sama  dengan PTSP,  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  Surabaya dirasa efektif dalam memperluas kepesertaan untuk  badan usaha. Buktinya
peningkatan  jumlah  peserta  badan  usaha meningkat seiring dengan dilaksanakannya kerja sama ini.

## Faktor Penghambat
1. Rendahnya  dukungan  dari  kelompok sasaran.
Rendahnya  kepercayaan  Badan Usaha  (BU)  terhadap  kualitas  layanan JKN  serta  keengganan  mematuhi  alur pelayanan  kesehatan  berjenjang.  Kualitas pelayanan menjadi ukuran untuk perluasan  kepesertaan.  Jika  kualitas pelayanan  bagus  maka  kepesertaan  akan meningkat.  Banyak  badan  usaha  dan tenaga  kerja  yang  masih  melihat,  dan merasakan  pelayanan  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  masih  banyak  terdapat antrian.  Pelayanan  kurang  ramah  dan terkesan  mengesampingkan  pelayanan BPJS  Kesehatan  dari  pada  pelayanan kesehatan  umum.  Keenggenan  badan usaha untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan  karena  kondisi  pelayanan  dari faskes  yang  kurang  baik,  antrian  menjadi salah satu keluhan.
Selain  itu  BU  umumnya  sudah memiliki  jaminan  kesehatan  lain  yang dianggap  lebih  baik  dibanding  JKN. Terutama bagi level manajerial perusahaan  keatas.  Karena  pandangan untuk  mengkuti  program  JKN  adalah program jaminan kesehatan untuk
masyarakat tidak mampu, maka perusahaan  akan  menggunakan  jaminan kesehatan  komersial  yang  lebih  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  tentu juga prestisius.
Beberapa jawaban pertanyaan wawancara  disimpulkan  bahwa  belum adanya kesadaran pribadi untuk mengikuti program JKN.
Tetapi keterpaksaan  karena  adanya  peraturan pemerintah  dalam  Undang-Undang  yang mewajibkan untuk ikut.
2. Kurangnya peraturan untuk pengawasan  kepesertaan  pada  Badan Usaha dan tenaga kerja.
Kurangnya peraturan untuk pengawasan  kepesertaan  antara  badan usaha  dan  tenaga  kerja  yang  dimaksud adalam  implementasi  potongan  iuran yang  sesuai  dengan  peraturan  BPJS Kesehatan. Badan usaha akan
memberlakukan potongan
iuran sesukanya  karena  hal  tersebut  tidak  akan diperiksa  oleh  pihak  BPJS  Kesehatan maupun  dinas  tenaga  kerja.  Selama  iuran lancar dibayarkan senilai yang dilaporkan tentu  tidak  akan  menjadi  masalah  jika potongan sharing tidak sesuai.
Kemudian, belum berjalannya sanksi  dan  penegakkan  hukum  bagi  BU yang  tidak  mendaftarkan  pesertanya  ke BPJS  Kesehatan.  Meskipun  demikian,
sebagian  besar  Kantor  Cabang  tengah menginisiasi  kerjasama  dengan  Pemda setempat  terutama  Dinas  Tenaga  Kerja untuk melakukan sosialisasi JKN, mensinkronisasikan  daftar  BU,  serta mengimplementasikan
penegakan
kepatuhan bagi BU yang belum mematuhi ketentuan yang ada.
3. Transparansi  masih  berjalan  dua  sisi antara  BPJS  Kesehatan  dan  Fasilitas Kesehatan.
Tidak  dilibatkannya  badan  usaha maupun  peserta  penerima  upah  untuk memonitoring  langsung  pelayanan  di rumah sakit. Mereka hanya disajikan data apa saja yang dikeluarkan berupa kuitansi tagihan.  Peserta  PPU  dari  badan  usaha yang  menjelaskan  tidak  ada  informasi baik secara online maupun cetak mengenai  prosedur  pelayanan  kesehatan bagi  peserta  yang  sakit  atau  harus  rawat inap  dan  membutuhkan  pengawasan dokter.
4. Lemahnya  peningkatan  sosialisasi manfaat  BPJS  Kesehatan  dengan badan usaha.
Minimnya  jumlah  staf  pemasaran di  kantor  cabang  BPJS  Kesehatan. Disetiap  kantor  cabang  BPJS  Kesehatan, rata-rata  hanya  terdapat  1-3  orang  staf pemasaran,  sedangkan  target  yang  harus dicapai sangat besar.
Saat ini kerjasama BPJS menggencarkan  fungsi  ARO  (Assisten Relationshio  Officer)  untuk  lebih  banyak memperluas kepesertaan. Serta kerja sama dengan  disnaker  untuk  mengedukasi badan  usaha  yang  belum  tahu  tentang manfaat  mengikuti  program  JKN.  BPJS Kesehataan  juga  bekerja  sama  dengan disnaker  untuk  mengadakan  kunjungan rutin  sebagai  bentuk  pengawasan,  dan sosialiasi.  Disnaker  bersama-sama  BPJS memberikan  rekomendansi  baik  dari  segi hukum,  maupun  manfaat  untuk  pemberi kerja dan pekerja itu sendiri.

## SIMPULAN
Secara keseluruhan program Jaminan  Kesehatan  Nasional  oleh  BPJS Kesehatan  untuk  tenaga  kerja  di  Kota Surabaya belum berhasil di implementasikan. Kebijakan  yang bersifat top-down ini  telah  dilaksanakan  telah sesuai dengan peraturan perundang- perundangan,  baik  itu  Perpres  mengenai ketentuan  iuran,  Permenkes,  mengenai pelayanan  fasilitas  kesehatan  dan  peran serta  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  dalam  hal koordinasi pengawasan penjaringan kepersertaan.  Masing-masing stakeholder memiliki  peran  yang  saling  berkaitan untuk mewujudkan tujuan program Jaminan  Kesehatan  Nasional  ini.  Begitu
halnya  BPJS Kesehatan di  Kota Surabaya masih  perlu  banyak  penyempurnaan,  baik dari  sistem  informasi,  data  terintegrasi, dan perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan  khususnya  bagi  tenaga  kerja  di Surabaya.  Saran  yang  diberikan  adalah pertama, perlu ada regulasi yang mengatur tentang  pengawasan  lebih  lanjut  selain Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  penyelenggaraan  BPJS  Kesehatan pasal  19  ayat  1  dan  2  yang  menyebutkan bahwa  pemberi  kerja  wajib  memungut iuran  yang  menjadi  beban  peserta  dari pekerjanya  dan  menyetorkannya  kepada BPJS, dan Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung  jawabnya  kepada  BPJS  untuk menghindari fraud yang merugikan tenaga kerja. Kedua, perlu peningkatan pengawasan verifikasi data dan penanganan  pasien  dengan  inovasi  sistem berbasis online ,  agar  transparansi  dan akuntabilitas  dapat  terpenuhi.  Kedua Amnesty iuran  untuk  Badan  Usaha  Baru, untuk  menarik  perhatian  Badan  Usaha baru  mendaftarkan  karyawannya  bagi usaha  skala  besar  maupun  usaha  kecil menengah.  Ketiga,  Jemput  bola  untuk meningkatkan kuantitas kepesertaan untuk Badan  Usaha.  Keempat,  data  terintegrasi antara  BPJS  Kesehatan  dengan  BPJS Ketenagakerjaan  melalui  NIK  (Nomor
Induk  Kependudukan)  Selama  ini  data terintegrasi  secara  online  untuk  BPJS Kesehatan  dapat  diketahui  dengan  cara menggunakan  sistem  JKN-KIS  dengan memasukkan  NIK  KTP.  Jadi  beberapa karyawan  dapat  diketahui  belum  terdaftar di  BPJS  kesehatan,  meskipun  telah terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, S. 2005. Analisis Kebijaksanaan:  Dari  formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi aksara
Argyris,  C.  1999.  On  Organizational Learning. Cambridge: Blackwell
Antara  News,  Edisi  Rabu  14  Desember 2016
Nasution,  S.  2003. Metode  Penelitian
Naturalistik  Kualitatif .  Jakarta:
Tarsito
Parson,  Wayne.  1997.  Public  Policy  An
Introduction  to  The  Theory  and
Practice of Policy Analysis. Cambridge: Edward Elyard Publishing
Samodra,  Wibawa.  1994. Kebijakan
Publik Proses dan Analisis .
Jakarta: Intermedia
Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
Suharto,  Edi.  2012. Analisis  Kebijakan
Publik . Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2003. Metode Penelitian
Administrasi . Bandung: Alfabeta
Winarno,  Budi.  2008. Kebijakan  Publik Teori  dan  Proses. Jakarta:  PT Buku Kita
Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik: Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus .
Yogyakarta:  CAPS  Pusat  Kajian Politik FISIP UI Wiyoto, Budi. 2005. Implementasi
Kebijakan  Publik .  Bandung:  Griya
Pustaka Zahn,  Markus.  2006. Perancangan  Kota
Secara Terpadu . Yogyakarta: Kanisius