## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DIGITAL DI KOTA MAKASSAR
Kuntum Suryani Sitorus Universitas Hasanuddin kuntumsitorus@gmail.com
Hijrah Adhyanti Mirzana Universitas Hasanuddin adhayantihijrah@gmail.com
Audyna Mayasari Muin Universitas Hasanuddin audynmayasari@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan investasi digital di Kota Makassar dan menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam melindungi  korban  kejahatan  penipuan  investasi  digital  di  Kota  Makassar.  riset.  Teknik pengumpulan  data  melalui  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan,  melalui  wawancara  dan pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh ditulis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang berkaitan erat  dengan  penelitian  ini,  kemudian  ditarik  kesimpulan  berdasarkan  analisis  yang  dilakukan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan investasi digital di Kota Makassar diberikan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  represif. Perlindungan preventif ini merupakan perlindungan hukum dalam mencegah sebelum terjadinya penipuan  investasi  digital  menjadi  tugas  dan  wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Sesuai Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  POJK  6/POJK 07/2022  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat.  Selain  itu,  OJK  juga  membentuk Satuan  Tugas  (Satgas)  Waspada  Investasi  yang  bertugas  mengawasi  penanaman  modal  ilegal. Bentuk  perlindungan  yang  kedua  adalah  perlindungan  hukum  secara  represif.  Perlindungan hukum  represif  ini  menjadi  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum,  kepolisian,  kejaksaan  dan hakim untuk menegakkan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta melindungi

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 1 – April 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
hak-hak korban. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi  korban  kejahatan  penipuan  investasi  digital  di  Makassar  adalah:  pertama  faktor hukum,  kedua  faktor  penegakan  hukum,  ketiga  faktor  sarana  atau  fasilitas  dan  keempat  faktor masyarakat.

## Kata Kunci: Perlindungan Korban, Penipuan, Investasi Digital

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  form  of  legal  protection  for  victims  of  digital  investment  fraud crimes  in  the  City  of  Makassar  and  analyze  the  effectiveness  of  law  enforcement  in  protecting victims of digital investment fraud crimes in the City of Makassar.This study is an empirical type of research. Data collection techniques through field studies and library studies, through interviews and  collecting  library  materials  relevant  to  this  study.  Furthermore,  the  obtained  data  were qualitatively  written  and  presented  descriptively  in  accordance  with  the  explanations  closely related to this study, then drew a conclusion based on the analysis carried out. The form of legal protection for victims of digital investment fraud crimes in Makassar City is provided with 2 (two) ways, namely preventive legal protection and repressive protection. This preventive protection is a legal  protection  in  preventing  before  the  occurrence  of  digital  investment  fraud  is  the  duty  and authority  of  Otoritas  Jasa  Keuangan(OJK).  In  accordance  with  Law  Number  21  of  2011  about Otoritas  Jasa  Keuangan  and  POJK  6/POJK  07/2022  concerning  Consumer  and  Community Protection. In addition, OJK also formed an Satuan Tugas(Satgas) Waspada Investasi which is tasked  with  supervising  illegal  investment.  The  second  form  of  protection  is  repressive  legal protection.  This  repressive  legal  protection  is  the  responsibility  of  law  enforcement  officials,  the police, public prosecutors and judges to enforce and sanction criminal offenders and protect  the rights of victims. The factors affecting the effectiveness of law enforcement in protecting victims of digital investment fraud crimes in Makassar are: The first is the legal factor, the second is the law enforcement  factor,  the  third  is  the  means  or  facilities  factor  and  the  fourth  is  the  community factor.

## Keywords: Victim Protection, Fraud, Digital Investment

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  suatu  negara  berkembang  ( developing  country )  dan  kepulauan ( archipelago state ) tidak akan luput dari pengaruh perkembangan teknologi.(Teguh Sulistia dan Aria  Zurnetti,  2012)  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  (iptek)  yang  cukup  pesat  dewasa  ini telah  menjadi  realita  sehari-hari  bahkan  tuntutan  dalam  hidup  masyarakat  yang  tidak  dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah kehidupan masa depan umat manusia yang lebih baik, mudah, murah,cepat, dan aman terutama dari segi teknologi informasi seperti halnya  Internet  sangat  menunjang  profesi  dan  pekerjaan setiap  orang  untuk  mencapai  tujuan
hidup  dalam  waktu  singkat.  Teknologi    informasi    mengalami    perkembangan    yang    sangat pesat  di  berbagai  negara  termasuk  di  Indonesia. Kemajuan  teknologi  informasi  membawa pengaruh  baik dalam  perkembangan  ekonomi  serta  perolehan  informasi   yang   cepat  dari seluruh  dunia  .Namun      disamping      membawa      pengaruh      yang      baik,      perkembangan teknologi informasi  juga  membawa  pengaruh  buruk.(M Syukri Akub, 2018) Dengan adanya kemajuan teknologi di era 4.0 ini membuat masyarakat semakin sadar akan kemajuan teknologi internet  yang  semakin  mudah  untuk  digunakan.  Era  Globalisasi  juga  menyebabkan  makin canggihnya  teknologi  informasi  sehingga  membawa  pengaruh  terhadap  munculnya  berbagai bentuk  kejahatan.(Budi  Suhariyanto,  2012)  Teknologi  informasi  saat  ini  sebagai  pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan  kesejahteraan, kemajuan dan  peradapan  manusia  sekaligus  juga  menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan hukum.(Maskun, 2013) Semakin mudahnya masyarakat menggunakan internet semakin banyak cara bagi sebagian oknum untuk melakukan berbagai cara dalam mendapat keuntungan secara ilegal dan banyak merugikan orang lain seperti yang sedang marak akhir-akhir ini ialah modus penipuan investasi digital.
Perkembangan  investasi  di  Indonesia  sendiri  pada  tahun  2017  mengalami  peningkatan, dengan  adanya  peningkatan  investasi  di  Indonesia  inilah  yang  membuat  masyarakat  lebih banyak melakukan investasi daripada menabung, yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  masyarakat.  Investasi  sendiri  mempunyai  artian  komitmen  atas  sejumlah dana maupun dari segi sumber daya lainnya dan dilakukan pada saat ini, yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.
Menggunakan Investasi digital sebenarnya tidak buruk sepanjang digunakan dengan benar yang  menjadi  masalah  apabila  digunakan  sebagian  oknum  untuk  menipu  para  korban  dan didalamnya melanggar undang-undang seperti tertera dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:
“Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Aturan  yang  digunakan  untuk  mengatur  mengenai  investasi  digital  terlebih  khususnya aturan  mengenai  perlindungan  terhadap  korban  investasi  digital    dalam  menangani  kasus penipuan  investasi  digital  ini  ialah  selain  menggunakan  Pasal  378  KUHP  juga  menggunakan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Selanjutnya disingkat UU ITE) yakni Pasal 45 A ayat 1 jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 A ayat (2) jo 28 ayat 1 UU ITE Pasal 28 ayat 1.
Perlindungan  kepada  korban  tindak  pidana  investasi  digital  sangat  dibutuhkan  untuk melindungi  setiap  kepentingan  korban  yang  dirugikan.  Masih  kurangnya  edukasi  mengenai investasi  yang  baik  dan  benar  membuat  banyak  orang  yang  terpengaruh  dan  tertipu  tanpa mereka sadari menjadi korban penipuan investasi digital. Walaupun dalam penanganan kasus investasi digital untuk saat ini sebagian besar masih menggunakan ketentuan dari KUHP dan UU ITE  sangat  diharapkan  adanya  regulasi  payung  hukum  yang  mengkhususkan  mengenai investasi digital sehingga bukan hanya memberi efek jera yang memberi dampak kepada pelaku dan  juga  memberi  dampak  positif  kepada  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi    dengan memberikan perlindungan hukum yang maksimal.
Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu:
1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar ?
2) Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melindungi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

## 3. PEMBAHASAN
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  digital, menurut  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif  bertujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  suatu  pelanggaran  atau  tindak pidana dalam  hal  ini  terjadinya  penipuan investasi  digital dan perlindungan  hukum  yang bersifat  resprensif  merupakan  perlindungan  akhir  yang  dilakukan  setelah  terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman.
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  dalam  mencegah  sebelum  terjadinya  tindak  pidana penipuan investasi digital ini merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Seseuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Didalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 28 menyatakan bahwa:
“Untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
1) Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2) Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3) Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”
Sejalan  dengan  aturan  tersebut  diatas  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada Otaritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 untuk mendukung pencegahan terjadinya tindak pidana  penipuan  investasi  digital,  Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan  edukasi  dan sosisalisasi  kepada  masyarakat  mengenai  karesterikstik  kegiatan  perhimpunan  dana  dan pengetahuan  mengenai    bagaimana  berinvestasi  yang  baik  sehingga  tidak  terjerumus dengan  investasi  ilegal,  selain  itu  OJK  juga    membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)  Waspada Investasi  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  investasi  ilegal  ,membantu melakukan  upaya  koordinatif  antarinstansi  yang  berkerjasama  dengan  OJK  dalam menangani  penipuan  kasus  investasi  digital  ilegal.  Instansi  yang  melakukan  Kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi yaitu OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  Kementerian  Koperasi  dan  UKM; Penegak Hukum  :  Polri,  Kejaksaan  Agung; Pendukung  :  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi, PPATK.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  Muhammad  Darmawan  selaku Analis  Edukasi  dan  Perlindungan  Konsumen  Otoritas  Jasa  Keuangan  Kantor  Regional  6, menyatakan bahwa: (Muhammad Darmawan, 2022)
“OJK  khususnya  Kantor  regional  6  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  ke  masyarakat secara  berkala  setiap  bulan  bisa  sampai  3-4  kali  dengan  tujuan  untuk  menumbuhkan kewaspadaan  masyarakat  terhadap  investasi  sehingga  kerugian  akibat  investasi  ilegal dapat dicegah. Selain itu untuk mendukung pencegahan investasi ilegal OJK melakukan kerjasama  dengan  berbagai  universitas  sebagai  contoh  sudah  melakukan  Kerjasama dengan  univesitas  hasanuddin  pada  bulan  agustus.  Kerjasama  ini  dilakukan  dengan memberikan TOT (training of trainers) kepada 3700 mahasiswa yang ingin KKN dengan tujuan program kknnya berliputan tentang waspada investasi dan layanan managemen keuangan, sehingga dapat membantu OJK mengedukasi masyarakat mengenai waspada investasi ilegal diharapkan dengan adanya kerjasama ini lebih banyak lagi masyarakat lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Selain memberikan edukasi ke masyarakat satgas waspada  investasi  juga  melakukan  tindakan  proaktif  bukan  hanya  menunggu  laporan pengaduan tindakan penipuan investasi ilegal masuk tetapi juga secara proaktif mencari tahu  ketika  melihat  layanan  berita  atau  isu  mengenai  adanya  investasi  digital  yang ilegal  dengan  melakukan  secret  buyer  menyamar  menjadi  masyarakat  bisa  turun langsung melakukan investasi mengikuti skema investasi ilegal tersebut.
Perlindungan  hukum  menjadi  hak-hak  warga  negara  sehingga  negara  wajib memberikan  perlindungan  hukum  kepada  setiap  warganya.  Kehadiran  negara  dalam memberikan  perlindungan  hukum  pada  setiap  warganya  dalam  hal  ini  korban  yang dirugikan  dalam  tindak  pidana  penipuan  investasi  digital  yaitu  langkah  preventif  yang dilakukan OJK dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam mencegah dan mengurangi kegiatan  investasi  digital  ilegal  yang  menjerat  masyarakat  dengan  melakukan  edukasi, sosialisasi, dan memblokir situs/aplikasi investasi yang tidak berijin.
b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan  hukum  represif  ini  merupakan  tanggung  jawab  dari  aparat  penegak hukum  yaitu  kepolisian  (penyidik),  jaksa  penuntut  umum  dan  hakim  untuk  menegakan dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  tindak  pidana  serta  melindungi  hak-hak  korban. Perlindungan represif yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Polda Sulawesi Selatan dalam  melidungi  hak  korban  ialah  dengan  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  ,  dan mengumpulkan alat dan barang bukti untuk membuat lebih jelas pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan investasi digital.
Penulis  mewancarai  Narasumber  yaitu    hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  bapak Joharas Siringo Ringo, S.H,.M.H mengatakan bahwa:
“Penggantian  kerugian  mengenai  tindak  pidana  penipuan  investasi  digital  sangat mungkin  dilakukan  tetapi  membutuhkan  waktu  yang  lumayan  lama  prosesnya  di pengadilan dikarenakan proses penggantian dilakukan dengan penggabungan Perkara Pidana  dan  Perkara  Perdata.  Dalam  hukum  acara  pidana  hanya  memberikan  sanksi hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana  sedangkan  ketika  ingin  mengajukan  gugatan ganti  kerugian  dilakukan  dengan  gugatan  perdata.  Korban  diberi  kebebasan  untuk menempuh  proses  pidana  atau  perdata,Tetapi  korban  kebanyakan  hanya  mengetahui dengan menuntut melului proses pidana.”
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Polda  Sulawesi  Selatan  dan Pengadilan Negeri kota Makassar upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi korban dalam penggantian kerugian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
1. Litigasi
Permintaan ganti kerugian korban tindak pidana penipuan investasi digital  melalui jalur Litigasi terbagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:
a. Penggabungan perkara ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP)
Penggabungan  perkata  gugatan  ganti  kerugian  dilakukan  apabila  terhadap  suatu perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana menimbulkan  kerugian  terhadap  korban  tindak  pidana.  Permintaan  penggabungan perkara  oleh  korban  tindak  pidana  diajukan  paling  lambat  sebelum  penuntut  umum mengajukan  tuntutan  pidana  atau  paling  lambat  sebelum  hakim  menjatuhkan putusan.(Haeranah dan Amriyanto, 2020)
b. Permohonan restitusi kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Pergantian  ganti  kerugian  juga  dapat  diajukan  melalui  LPSK,  dengan  merujuk  pada ketentuan  Undang-undang  No.  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut ketentuan Pasal 7A ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa :
Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b) ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
c. Perbuatan melawan hukum/wanprestasi
Mekanisme  lain  dalam  menuntut  ganti  kerugian  dapat  diajukan  melalui  gugatan perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  gugatan  ini  korban  tindak  pidana  harus  menunggu dulu  adanya  putusan  pidana  yang  berkekuatan  hukum  tetap  lalu  mengajukan permohonan gugatan perdata melawan hukum pada tergugat.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum ialah, “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk mengganti kerugian tersebut .”
Penggantian  kerugian  dalam  hukum  perdata  terjadi  karena  adanya  wanprestasi. Wanprestasi timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu  jika  ada  pihak  dalam  perjanjian  yang  tidak  melaksanakan  komitmen  yang  sudah dituangkan  dalam  perjanjian,  maka  menurut  hukum  ia  dapat  dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian.
2. Non Litigasi Permintaan ganti kerugian melalui jalur non litigasi sudah dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Selatan khususnya dalam menangani kasus tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara penulis  kepada  narasumber  AKP.  Abd.  Kadir  Tuhulele  Kanit  4  Subdit  5  tindak  pidana Cyber Dirkrimsus  Polda Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa:
“Dalam mengangani kasus tindak pidana penipuan investasi digital selain melakukan penyelidikan, penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti, penyidik juga memberi ruang untuk  melakukan  restorative  justice  untuk  kasus  penipuan  investasi  digital  ini  tetapi hanya sebatas kerugian yang tidak terlalu besar tidak melebihi Rp.2.500.000,-. Sesuai dengan  aturan  yang  sudah  ada,  restorative  justice  dilakukan  karena  biasanya pelakunya hanya sebagai kaki tangan saja untuk melakukan penipuan investasi digital. Tetapi  penanganan  kasus  penipuan  investasi  digital  yang  melebihi  nilai  kerugiannya Rp.2.500.000, tidak dapat dilakukan restorative justice.”
Sulitnya penyelesaian perkara tindak pidana penipuan investasi digital melalui jalur restorative  justice  karena  dibatasi  oleh  aturan  yang  ada.  Penyelesaian  melalui restororative  justice  hanya  terbatas  pada tindak  pidana  ringan  yang  hukumannya  tidak lebih  dari  3  (tiga)  bulan  penjara  dan  kerugian  yang  dicapai  hanya  tidak  lebih  dari  Rp.
2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  rupiah).  Sedangkan  kasus  tindak  pidana  penipuan investasi  digital  melanggar  pasal  378  KUHP  yang  hukumannya  paling  lama  4  (empat tahun)  dan  juga  melanggar  UU  ITE  Pasal  45  yang  hukumannya  paling  lama  6  (enam) tahun  dan  juga  nilai  kerugian  korban  yang  dirugikan  kebayakan  melebihi  dari Rp.2.500.000,-. (dua juta lima ratus rupiah).
Penerapan restorative  justice dalam  perkara  tindak  penipuan  investasi  digital sebenarnya  sangat  diperlukan  tetapi  terbatas  dengan  aturan  yang  ada.  Dengan  adanya restorative  justice diharapkan  dapat  mempercepat  proses  pengembalian  kerugian  para korban dibandingkan harus melewati proses penuntutan di pengadilan yang memerlukan waktu yang lumayan lama.
2. Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Dalam Melindungi Korban Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar
a) Faktor Hukum Faktor  hukum  yang  dimaksud  pada  pembahasan  ini  ialah  undang-undang  yang menyangkut  tentang  perlindungan  hukum  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi digital. Dalam pratiknya undang-undang yang digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana  penipuan  investasi  digital  menggunakan  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana)  Pasal  378  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yakni Pasal 45 A ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat (2) jo 28 ayat 1. Namun dalam  prateknya    didalam  KUHP  dan  UU  ITE  sebenarnya  tidak  diatur  secara  spesifik mengenai  investasi  digital  ini  hanya  merujuk  pada  penipuan  dan  dalam  prakteknya  di kepolisian kejaksaan dan pengadilan dalam putusannya hanya menggunakan dua undang- undang  tersebut.  Pasal  yang  digunakan  tersebut  hanya  merujuk  pada  pemberian  sanksi pada pelaku tindak pidana yang diharapkan bisa memberi efek jera pada pelaku. Tetapi masih belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban penipuan investasi digital.
b) Faktor  Penegak Hukum
Penegakan  hukum  sebenarnya  tidak  hanya  membicarakan  tentang  bagaimana  cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi  di  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  tersebut.(Ayu  Veronica  dkk,  2020) Dengan  kenyataan  yang  ada  dilapangan  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, diperlukannya  koordinasi  antara  penegak  hukum  untuk  melakukan  sosialisasi  dan edukasi  yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai investasi digital ini bukan hanya edukasi melakukan investasi yang baik dan benar tetapi juga memberikan edukasi mengenai  bagaimana  proses  penanganan  ketika  masyarakat  tersebut  terjerat  investasi digital  yang  ilegal  dan  juga  secara  aktif  memberikan  edukasi  kepada  para masyarakat/korban  mengenai  bagaimana  seharusnya  proses  ganti  kerugian  sehingga perlindungan  bagi  korban  penipuan  investasi  digital  diharapkan  bisa  menjadi  lebih maksimal.
c) Faktor Sarana atau fasilitas
Terkait  dengan  sarana  atau  fasilitas  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah Lembaga-lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana  penipuan  investasi  digital  yang  meliputi  Kepolisian,  Pengadilan,  Kejaksaan, Otoritas  Jasa  Keungan,  dan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  lembaga- lembaga  tersebut  secara  bersama  dan  tersistem  untuk  melindungi  korban  penipuan investasi digital.
Dengan  adanya  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) sangat membantu untuk melindungi hak-hak korban yang dirugikan.Belum adanya LPSK di daerah-daerah berdampak pada sulitnya para korban untuk meminta perlindungan ke LPSK. Walaupun
LPSK saat ini sudah memberi ruang kepada para korban penipuan investasi digital untuk membantu  proses  pergantian  kerugiannya  tetapi  dengan  keberadaan  LPSK  yang  hanya ada  di  Ibukota  Jakarta  menjadi  sulit  bagi  para  korban  untuk  dapat  melaporkannya khususnya  yang  berada  di  daerah-daerah  karena  akan  memakan  waktu  yang  lama  dan juga pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
d) Faktor Masyarakat
Pemahaman  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  sangat  penting  untuk  menunjang efektifitas khususnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital dimana masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya harus wajib mempunyai pengetahuan  mengenai  bagaimana  berinvestasi  yang  baik  dan  benar  dan  mempunyai peran  aktif  dalam  mengecek  kelegalan  perusahaan  investasi  di  OJK  sebelum menginvestasikan  uangnya  sehingga  ketika  masyarakat  lebih  banyak  mengetahui bagaimana  berinvestasi  yang  baik dan  benar  diharapkan dapat  menimalisir  masyarakat yang terjerat penipuan investasi digital. Dengan begitu tujuan penegakan hukum  pidana tuuntmenciptakan  keamanan,  ketentraman,  kedamaian  dan  kenyamanan  hidup dimasyarakat dapat terwujud.

## 4. PENUTUP

## 1) Kesimpulan
Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di  Kota  Makassar  diberikan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu  perlindungan  hukum  preventif dan  perlindungan  represif.  Perlindungan  preventif  ini Perlindungan  hukum  preventif dalam  mencegah  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  investasi  digital  ini merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Seseuai dengan Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  POJK  6/POJK 07/2022  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat.  Selain  itu  OJK  juga membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)  Waspada  Investasi  yang  bertugas  melakukan pengawasan  terhadap  investasi  ilegal.  bentuk  perlindungan  yang  kedua  ialah perlindungan  hukum  represif  Perlindungan  hukum  represif  ini  merupakan  tanggung jawab  dari  aparat  penegak  hukum  yaitu  kepolisian  (penyidik),  jaksa  penuntut  umum dan  hakim  untuk  menegakan    dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  tindak  pidana serta  melindungi  hak-hak  korban.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas penegakan  hukum  dalam  melindungi  korban  penipuan  investasi  digital  di  Kota Makassar,  yaitu:    Pertama,  faktor  hukumnya,  Kedua,  faktor  penegak  hukum,  Ketiga faktor sarana atau fasilitas  dan keempat faktor masyarakat dimana masyarakat masih banyak  yang  belum  memahami  bagaimana  berinvestasi  yang  benar  sehingga  masih banyak yang terjerat penipuan investasi digital.

## 2) Saran
Agar perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar  dapat berjalan dengan efektif maka diharapkan aparat penegak hukum lebih  serius  dalam  menangani  kasus  penipuan  investasi  digital  ini  karena  banyak pengaduan  tetapi  tidak  ditindaklajuti  atau  lambat  penanganannya  dan  juga  perlu memperhatikan hak-hak korban dalam proses pergantian kerugian baik materi maupun immaterial  bagi  korban  yang  sudah  banyak  mendapat  kerugian.  Agar  setiap  aparat penegak hukum dapat memberikan edukasi yang menyeluruh sampai kedaerah-daerah bagaimana  berinvestasi  yang  baik  dan  benar  selain  itu  juga  memberikan  edukasi kemasyarakat mengenai proses penanganan dan pergantian rugi korban apabila terjerat penipuan  investasi  digital.  Dan  diperlukan  adanya  LPSK  disetiap  provinsi  yang  ada  di Indonesia  sehingga  korban  dapat  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum yang maksimal.
5. DAFTAR PUSTAKA
Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti,2012, Hukum  Pidana:  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
M  Syukri  Akub.2018. Pengaturan  Tindak  Pidana  Mayatara  (cyber  crime)  Dalam  Sistem Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum.Volume  20  Nomor  2.  November 2018.Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Budi  Suhariyanto,2012, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya ,Rajawali Pers,Jakarta,
Maskun, 2013,Kejahatan Siber ( Cyber Crime) Suatu Pengantar.Kencana,Jakarta. Haeranah  dan  Amriyanto,2020, Ganti  Kerugian  dan  Rehabilitasi  Bentuk  Perlindungan Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  dan  Korban  Proses  Penegakan  Hukum  di Indonesia ,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum,Fakultas  Hukum  Universitas Khairun,Volume 2 Nomor 1 Desember 2020
Ayu  Veronica,  Kabib  Nawawi  dan  Erwin,2020, Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Penyeludupan  Baby  Lobste r,  Pampas: Journal  Of  Criminal Volume  1  Nomor  3, Universitas Jambi, hal. 50