Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 41-63 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PENGAMPUNAN PAJAK DAN REGULASINYA DI INDONESIA

## Gunawan Kusmantoro
Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Karawang gunawankusmantoro@gmail.com

## ABSTRAK
Pengampunan  pajak  yang  dilaksanakan  pemerintah  pada  periode  pertama  hingga  ketiga  yakni  pertengahan Juli 2016 hingga Maret 2017 sempat menimbulkan pro dan kontra. Artikel ini akan mengkaji apa sebenarnya tujuan kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia dan bagaimana regulasi kebijakan pengampunan  pajak  di  Indonesia.  Dari  hasil  pengkajian  konseptual  penulisan  ini,  tujuan  penulisan  pajak  di Indonesia adalah meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menutup kebutuhan anggaran negara, mendorong repatriasi harta yang berada di luar negeri, meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang;  dan  transisi  menuju  rekonsiliasi  perpajakan  nasional  termasuk  sistem  perpajakan  yang  baru. Regulasi  pajak  diatur  dengan  UU  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Pengampunan  Pajak.  Undang-undang  ini memuat  sejumlah  norma/  ketentuan,  diantaranya:  pengaturan  mengenai  subyek  pengampunan  pajak;  obyek pengampunan  pajak;  tarif  dan  cara  menghitung  uang  tebusan;  tata  cara  penyampaian  Surat  Pernyataan, penerbitan  Surat  Keterangan,  pengampunan  atas  kewajiban  perpajakan;  kewajiban  investasi  atas  harta  yang diungkapkan  dan  pelaporan;  perlakuan  perpajakan;  perlakuan  atas  harta  yang  belum  atau  kurang  diungkap; upaya hukum; manajemen data dan informasi; dan pengaturan mengenai ketentuan pidana.
Kata kunci: pajak, pengampunan pajak, regulasi pajak, regulasi pengampunan pajak

## ABSTRACT
The tax amnesty carried out by the government in the first to third period, namely mid-July 2016 to March 2017 could lead to pros and cons. This article will examine what the objectives of the tax amnesty policy are carried out by the Indonesian government and how the tax amnesty policy is regulated in Indonesia. From the results  of  the  conceptual  review  of  this  paper,  the  purpose  of  tax  writing  in  Indonesia  is  to  increase  state revenues  in  the  short  term  to  cover  the  needs  of  the  state  budget,  encourage  repatriation  of  assets  abroad, improve  tax  payer  compliance  in  the  future;  and  the  transition  to  national  tax  reconciliation  including  the new taxation system. Tax regulations are regulated by Law Number 11 Year 2016 Regarding Tax Amnesty. This  law  contains  a  number  of  norms  /  provisions,  including:  arrangements  regarding  the  subject  of  tax amnesty;  the  object  of  tax  amnesty;  tariffs  and  ways  to  calculate  ransoms;  procedure  for  submission  of Declaration,  issuance  of  Certificate,  forgiveness  of  tax  obligations;  investment  obligations  for  disclosed assets and reporting; taxation treatment; treatment of assets that have not been or have not been disclosed; legal effort; data and information management; and arrangements regarding criminal provisions.
Keywords: tax, tax amnesty, tax regulation, tax amnesty regulation

## A. PENDAHULUAN
Pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  saat  ini  sedang  memasuki  periode  ketiga pengampunan  pajak.  Periode  ketiga  pengampunan  pajak  ini  dimulai  sejak  1  Januari  2017 hingga 31 Maret 2017. Periode kedua pengampunan pajak telah selesai dilaksanakan, yakni sejak 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. Sedangkan periode pertama pengampunan pajak  telah  dilaksanakan  sejak  diundangkannya  UU  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak yakni 1 Juli 2016 hingga 30 September 2016.
Pada periode pertama pengampunan pajak, total  nilai harta yang dilaporkan dalam pengampunan  pajak  sebesar  Rp  3.770,  45  triliun  terdiri  dari  deklarasi  harta  dalam  negeri sebesar  Rp  2.555  triliun  dan  deklarasi  harta  luar  negeri  sebesar  Rp  974  triliun  serta repatriasi  sebesar  Rp  141  triliun. Khusus  untuk  deklarasi  dari  luar  negeri  dan  repatriasi, sebagian  besar  berasal  dari  lima  negara,  yakni  Singapura,  Virgin  Island,  Cayman  Island, Hongkong  dan  Australia.  Jumlah  deklarasi  dari  Singapura  Rp  730,84  triliun  dan  jumlah repatriasi  dari  Singapura  Rp  87,91  triliun.  Jumlah  deklarasi  dari  Virgin  Islands  Rp  75,87 triliun  dan  jumlah  repatriasi  dari  Virgin  Islands  Rp  2,66  triliun.  Jumlah  deklarasi  dari Cayman  Islands  Rp  52,75  triliun  dan  jumlah  repatriasi  dari  Cayman  Islands  Rp  16,51 triliun.  Jumlah  deklarasi  dari  Hongkong  Rp  52,79  triliun  dan  jumlah  repatriasi dari Hongkong  Rp  14,4  triliun.  Jumlah  deklarasi  dari  Australia  Rp  38,48  triliun  dan  jumlah repatriasi dari Australia Rp 1,43 triliun. Total dari ke lima negara itu deklarasi mencapai Rp 950,74 trilliun dan repatriasi Rp 122,91 trilliun dan sisanya berasal dari negara negara lain. 1
Uang tebusan dari hasil pengampunan pajak yang terkumpul sebesar Rp 89,2 triliun dan  tunggakan  pajak  sebesar  Rp  3,06  triliun  dan  dari  penghentian  pemeriksaan  dan  bukti permulaan sebesar Rp 363, 67 miliar. Setoran pajak dari uang tebusan dan tunggakan pajak ini berasal dari Orang Pribadi non UMKM sebesar  Rp 79,2 triliun, Orang Pribadi UMKM sebesar Rp 2,87 triliun, Badan/ Perusahaan non UMKM sebesar Rp 10,2 triliun, dan Badan/ Perusahaan UMKM sebesar Rp 190 miliar. 2
1 Omni Tax Consultant, “Fakta-Fakta Pengampunan Pajak Periode Pertama.” Diakses 14 Januari 2017  Pukul 19.52 WIB, https://pengampunanpajak.com/2016/10/18/fakta-fakta-pengampunan-pajak-periode-pertama/
2 Ibid.
Hingga  saat  ini  jumlah  total  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  sebanyak 20.165.718  wajib  pajak  dan  total  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  sebanyak  1.215.417 wajib pajak. Dari jumlah itu, yang mengikuti pengampunan pajak sebanyak 333.091 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berarti hanya 2,09 persen, yang terdiri dari 162.876 wajib pajak pribadi  karyawan  dan  170.125  wajib  pajak  pribadi  non  karyawan.    Sedangkan  dari  total Wajib  Pajak  Badan  yang  mengikuti  pengampunan  pajak  baru  sebesar  89.301atau  7,  35 persen. Sedangkan jumlah surat pernyataan harta (SPH) yang dilaporkan sebanyak 399.435 SPH. 3
Pada  periode  kedua  pengampunan  pajak,  minat  Wajib  Pajak  yang  mengikuti program pengampunan pajak menurun. Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak  mencapai  221  ribu  orang,  menurun  dibandingkan  periode  pertama  pengampunan pajak.  Berdasarkan  surat  pernyataan  harta  (SPH)  yang  disampaikan,  jumlah  harta  yang dilaporkan adalah Rp 4.295,8 triliun dengan 638.023 SPH.
Dari  total  jumlah  harta,  jumlah  dana  repatriasi  mencapai  Rp  141  triliun,  deklarasi luar negeri Rp 1.013 triliun dan deklarasi  dalam negeri Rp 3.143 triliun.  Sementara untuk tebusan mencapai  Rp 103,3 triliun. Rinciannya adalah Badan/ perusahaan non UMKM Rp 12,4  triliun,  orang  pribadi  non  UMKM  Rp  85,8  triliun,  orang  pribadi  UMKM  Rp  4,74 triliun dan sisanya adalah Badan UMKM.
Kebijakan  pengampunan  pajak  ini  adalah  terobosan  kebijakan  yang  dilakukan pemerintah untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia  sekaligus  memberikan  jaminan  keamanan  bagi  warga  negara  Indonesia  yang ingin  mengalihkan  dan  mengungkapkan  harta  yang  dimilikinya.  Terobosan  kebijakan berupa  pengampunan  pajak  atas  pengalihan  harta  juga  didorong  oleh  semakin  kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  karena  semakin  transparannya  sektor  keuangan  global  dan  meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara. 4
Kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang  mendukung berargumen antara lain karena pengampunan pajak dapat  memberikan dampak sebagai  berikut: (a) Peningkatan penerimaan pajak yang signifikan; (b) Mendorong kepatuhan Wajib Pajak; dan (c) Menambah informasi mengenai
3 Ibid.
4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
daftar kekayaan Wajib Pajak. Sedangkan kelompok yang menentang mengajukan argumen bahwa  sisi  lain  dari  pemberian  pengampunan  pajak  adalah  timbulnya:  (a)  Ketidakadilan ( inequity ) bagi Wajib Pajak patuh ( honest taxpayers ); (b) Risiko moral hazard Wajib Pajak untuk  memanfaatkan  pengampunan;  dan  (c)  Potensi  pajak  yang  hilang. 5 Berdasarkan pemaparan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahannya  sebagai  berikut:  (1)  Apakah tujuan  kebijakan  pengampunan  pajak  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia;  dan  (2) Bagaimana regulasi kebijakan pengampunan pajak di Indonesia?

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Tujuan Pengampunan Pajak
Bagi  suatu  negara,  pajak  merupakan  sumber  pemasukan/  penerimaan  yang  sangat penting  bagi  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan  di  segala  sektor.  Pajak  tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi kepentingan pemerintah, tetapi juga warga negaranya. Di beberapa  negara,  pajak  bahkan  merupakan  sumber  utama  pembiayaan  negara.    Menurut Rachmat  Soemitro  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 6
Andriani sebagaimana dikutip Hanggoro Pamungkas  mendefinisikan pajak sebagai iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  terutama  oleh  yang  wajib  membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,  yang gunanya adalah untuk  membiayai  pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. 7 Pengertian pajak menurut  Pasal 1 ayat (1) Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan adalah: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak
5 Direktorat  Jenderal  Pajak,  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pengampunan  Pajak.” Diakses  14  Januari  2017  Pukul  20.00  WIB, http://wikidpr.org/uploads/ruu/  56a7d8530d00db504b0000b0/ surpres-na-ta-ruu-pengampunan-pajak-15022016.pdf
6 Rachmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan I Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 5
7 Hanggoro Pamungkas. “Penyelesaian Sengketa Pajak.” Binus Bussiness Review , Vol. 2, No. 1 (Mei 2011), 552.
mendapat  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat".
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  masih  menggantungkan  sumber penerimaan  negara  dari  sektor  pajak.  Bahkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  ini, menjadi  sumber  penerimaan  utama  negara.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  setiap  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  yang  diajukan  pemerintah  setiap  tahunnya. Dengan demikian, pajak berperan sebagai tulang punggung APBN.
Dewasa ini pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berdampak  pada  turunnya  penerimaan  pajak  dan  juga  telah  mengurangi  ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Di  sisi  lain,  banyak  harta  warga  negara  Indonesia  yang  ditempatkan  di  luar wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  baik  dalam  bentuk likuid (uang  tunai) maupun nonlikuid (bukan  uang  tunai),  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 8
Permasalahannya  adalah  bahwa  sebagian  dari  harta  yang  berada  di  luar  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tersebut  belum  dilaporkan  oleh  pemilik  harta  dalam Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilannya  sehingga  terdapat  konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk  membawa  kembali  atau  mengalihkan  harta  mereka  dan  untuk  menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. 9
Keberhasilan  pembangunan  nasional  sangat  didukung  oleh  pembiayaan  yang berasal  dari  masyarakat,  yaitu  penerimaan  pembayaran  pajak.  Agar  peran  serta  ini  dapat terdistribusikan  dengan  merata  tanpa  ada  pembeda,  perlu  diciptakan  sistem  perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.  Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas  yang  tidak  dilaporkan  tersebut  mengusik  rasa  keadilan  bagi  para  Wajib  Pajak
8 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
9 Ibid.
yang  telah  berkontribusi  aktif  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  karena  para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. 10
Pemerintah  memandang  perlunya  mencari  langkah  terobosan  untuk  mengatasi persoalan  di  atas  dengan  menerapkan  kebijakan  pengampunan  pajak.  Kebijakan pengampunan  pajak  dilakukan  dalam  bentuk  pelepasan  hak  negara  untuk  menagih  pajak yang  seharusnya  terutang,  oleh  karena  itu  sudah  sewajarnya  jika  Wajib  Pajak  diwajibkan untuk  membayar  uang  tebusan  atas  pengampunan  pajak  yang  diperolehnya.  Penerimaan uang  tebusan  diperlakukan  sebagai  penerimaan  Pajak  Penghasilan  dalam  APBN.  Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang  tebusan  yang  berguna  bagi  negara  untuk  membiayai  berbagai  program  yang  telah direncanakan.  Dalam  jangka  panjang,  negara  akan  mendapatkan  penerimaan  pajak  dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11
Berdasarkan  penelitian,  pengampunan  pajak  perlu  diterapkan  karena  potensi penghasilan di Indonesia yang lolos dari sistem perpajakan tidak lepas dari ekonomi bawah tanah  ( underground  economy ).  Per  definisi,  ekonomi  bawah  tanah  adalah  bagian  dari kegiatan  ekonomi  yang  sengaja  disembunyikan  untuk  menghindarkan  pembayaran  pajak. Kegiatan  ekonomi  bawah  tanah  ini  tidak  pernah  dilaporkan  sebagai  penghasilan  dalam formulir  surat  pemberitahuan  tahunan  (SPT)  Pajak  Penghasilan,  sehingga  masuk  dalam kriteria penyelundupan pajak ( tax evasion ). Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar. 12
Pengampunan pajak juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan  dan efektivitas pembayaran  karena  daftar  kekayaan  wajib  pajak  makin  akurat.  Beberapa  penelitian menunjukkan  terjadi  penurunan  tingkat  kepatuhan  membayar  pajak  pascapengampunan pajak.  Namun  jika  dilaksanakan  secara  hati-hati,  pengampunan  pajak  dapat  memulihkan tingkat  kepatuhan  membayar  pajak.  Bahkan,  kepatuhan  membayar  pajak  akan  lebih  baik
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Tjip  Ismail, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  Tentang  Pengampunan  Pajak  Dalam  Kerangka  Kemajuan Usaha  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 19-20
bila  program  pengampunan  pajak  dibarengi  dengan  ditingkatkannya  upaya  penegakan hukum,  dibandingkan  apabila  upaya  penegakan  hukum  ditingkatkan  tanpa  program pengampunan  pajak.  Pengampunan  pajak  akan  mempermudah  masa  transisi  sistem perpajakan kearah yang lebih kuat, adil, dan baik. 13
Pengampunan  pajak  juga  akan  membuat  Wajib  Pajak  yang  belum  melaporkan seluruh penghasilannya dengan benar, akan mendapatkan keringanan dan bagi Wajib Pajak yang  belum  mendaftarkan  kekayaannya  juga  akan  mendapatkan  keringanan.  Sedangkan bagi  aparat  perpajakan,  pengampunan  pajak  dapat  meningkatkan  jumlah  Wajib  Pajak  dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih  optimal.  Selain  itu,  pengampunan  pajak  dapat  menjadi  alat  kontrol  bagi  masyarakat untuk  menilai  kewajaran  seseorang  yang  memiliki  kekayaan  yang  harus  sesuai  dengan kewajibannya untuk membayar pajak. 14
Berdasarkan uraian tersebut, pengampunan pajak secara umum bertujuan untuk: (a) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek; (b) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang; (c) Meningkatkan basis pemajakan (subjek dan objek); dan (d) Transisi ke sistem perpajakan yang baru yang lebih kuat dan adil.

## 2. Pengampunan Pajak di Indonesia
Kebijakan  pengampunan  pajak  sebenarnya  bukanlah  hal  baru  di  Indonesia. Pemerintah  pernah  menerapkan  kebijakan  pengampunan  pajak  pada  tahun  1964,  tahun 1984,  dan  tahun  2008.  Kebijakan  pengampunan  pajak  pada  tahun  2008  dikenal  dengan kebijakan Sunset Policy .
Program  pengampunan  pajak  pada  tahun  1964  dilakukan  berdasarkan  Penetapan Presiden  Nomor  5Tahun  1964  Tentang  Peraturan  Pengampunan  Pajak.  Progarm pengampunan  pajak  ini  berlangsung  dari  tanggal  9  September  1964  hingga  17  Agustus 1965. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak pribadi dan badan, dengan obyek pajak  pendapatan,  pajak  kekayaan  dan  pajak  perseroan.  Penerapan  Pengampunan  Pajak pada masa tersebut belum cukup berhasil dikarenakan sistem administrasi perpajakan pada masa tersebut dianggap belum memadai dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
13 Ibid., 20.
14 Ibid., 22-23.
Pengampunan  pajak  di  tahun  1984  dilakukan  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor 26  tahun  1984  tanggal  18  April  1994.  Pengampunan  pajak  diberikan  kepada  Wajib  Pajak Orang Pribadi atau Badan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang telah maupun yang  belum  terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak  diberi  kesempatan  untuk  mendapatkan pengampunan pajak. Tujuan diberikan pengampunan pajak ini adalah karena pada saat itu, tengah diterapkan serangkaian UU perpajakan baru yang mempunyai perbedaan signifikan dengan  ketentuan yang  sebelumnya ada sehingga dipandang perlu adanya suatu  titik awal yang bersih dari masyarakat. 15
Pengampunan  pajak  tersebut  diberikan  atas  pajak-pajak  yang  belum  pernah  atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Adapun  bentuk  pengampunannya  dikenakan  tebusan  dengan  tarif:  (a) Sebesar  1%  dari  jumlah  kekayaan  yang  dijadikan  dasar  untuk  menghitung  jumlah  pajak yang  dimintakan  pengampunan,  bagi  Wajib  Pajak  yang  pada  tanggal  ditetapkannya Keputusan  Presiden  ini  telah  memasukkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Pendapatan/Pajak Perseroan  tahun  1983  dan  Pajak  Kekayaan  tahun  1984;  (b)  Sebesar  10%    dari  jumlah kekayaan  yang  dijadikan  dasar  untuk  menghitung  jumlah  pajak  yang  dimintakan pengampunan, bagi  Wajib Pajak yang pada tanggal  ditetapkannya  Keputusan Presiden ini belum  memasukkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Pendapatan/Pajak  Perseroan  tahun  1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. 16
Program  pengampunan  pajak  pada  tahun  1984  berlangsung  pada  18  April  1984 hingga    31  Desember  1984.  Program  ini  diperpanjang  selama  enam  bulan.  Namun  meski jangka waktunya diperpanjang, program pengampunan pajak pada tahun 1984 ini gagal dan tidak  banyak  Wajib  Pajak  yang  tertarik  untuk  memanfaatkannya.  Selain  itu,  sepertinya pemerintah belum terlalu memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pajak terutama mengingat  masih  adanya    alternatif  pembiayaan  pembangunan  dari  sektor  migas, perdagangan internasional, maupun utang luar negeri. 17
15 Ibid., hlm. 42-43
16 Ibid., hlm. 43
17 Ibid., hlm. 43-44
Pemerintah  Indonesia  kembali  menerapkan  kebijakan  pengampunan  pajak  pada tahun 2008 melalui kebijakan yang dikenal dengan nama Sunset Policy . Pengertian Sunset Policy sebenarnya  menyangkut  suatu  kebijakan  yang  akan  berakhir  pada  waktu  yang ditentukan.  Penerapan  kebijakan Sunset  Policy pada  tahun  2008  mengacu  pada  ketentuan Pasal  37A  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan.  Kebijakan  ini  dilaksanakan  pada  1  Januari  2008  hingga  31  Desember 2008. Kebijakan Sunset Policy diperpanjang hingga 28 Februari 2009.
Ketentuan  Pasal  37A  mengatur  bahwa:  (1)  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan  paling  lama  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  berlakunya  Undang- Undang  ini,  dapat  diberikan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  berupa bunga  atas  keterlambatan  pelunasan  kekurangan  pembayaran  pajak  yang  ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (2) Wajib Pajak orang pribadi yang  secara  sukarela  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  paling  lama  1  (satu)  tahun  setelah  berlakunya  Undang-Undang  ini  diberikan penghapusan  sanksi  administrasi  atas  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  untuk  Tahun Pajak  sebelum  diperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan  tidak  dilakukan  pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.
Jadi Sunset  Policy adalah  kebijakan  pemberian  fasilitas  perpajakan  yang  berlaku pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diatur dalam  Pasal  37A  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan. 18
Penerapan  kebijakan Sunset  Policy dianggap  cukup  berhasil  karena  dapat meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  baru  dan  meningkatnya  penerimaan  pajak.  Melalui Sunset  Policy ,  jumlah  NPWP  baru  bertambah  5.365.128  NPWP,  SPT  tahunan  bertambah sebanyak  804.814  SPT  dan  penerimaan  PPh  meningkat  sebesar  Rp  7,46  triliun.  Meski dianggap  cukup  berhasil,  namun  pelaksanaan Sunset  Policy terkendala  sejumlah  hal,
18 Pelayanan  Pajak,  “Sunset  Policy.”  Diakses  14  Januari  2017  Pukul  20.15  WIB, http://pelayanan- pajak.blogspot.co.id/2008/08/sunset-policy.html .
seperti: (1) pengampunan yang hanya meliputi sanksi administrasi; (2) ketidaksiapan sistem administrasi perpajakan; (3) jangka waktu pelaksanaan terlalu pendek. 19

## 3. Pengampunan Pajak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016
Pemerintah  Indonesia  kembali  menerapkan  kebijakan  pengampunan  pajak  pada tahun  2016.  Landasan  hukum  bagi  pelaksanaan  kebijakan  pengampunan  pajak  tersebut adalah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak.  Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  pengampunan  pajak  dengan  pertimbangan  bahwa:  (1) pembangunan nasional yang bertujuan untuk memakmurkan  seluruh rakyat Indonesia yang merata  dan  berkeadilan,  memerlukan  pendanaan  besar  yang  bersumber  utama  dari penerimaan  pajak;  (2)    bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  penerimaan  pajak  yang  terus meningkat,  diperlukan  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dengan  mengoptimalkan semua  potensi  dan  sumber  daya  yang  ada;  dan  (3)  bahwa  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat  harta,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  belum  atau  belum  seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Pengampunan  pajak  adalah  pengampunan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada Wajib  Pajak  meliputi  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  penghapusan  sanksi administrasi  perpajakan,  serta  penghapusan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan  atas  harta yang  diperoleh  pada  tahun  2015  dan  sebelumnya  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT, dengan  cara  melunasi  seluruh  tunggakan  pajak  yang  dimiliki  dan  membayar  uang tebusan. 20
Wajib Pajak adalah orang  pribadi  atau badan yang mempunyai  hak dan kewajiban perpajakan. 21 Harta  adalah  akumulasi  tambahan  kemampuan  ekonomis  berupa  seluruh kekayaan,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak, baik  yang  digunakan  untuk  usaha  maupun  bukan  untuk  usaha,  yang  berada  di  dalam
19 Tjip  Ismail, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  Tentang  Pengampunan  Pajak  Dalam  Kerangka  Kemajuan Usaha  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 44
20 Direktorat  Jenderak  Pajak  Kementerian  Keuangan,  “Apa  Itu  Amnesti  Pajak?”  Diakses  14  Januari    2017 Pukul 20.25 WIB, http://www.pajak.go.id/amnestipajak#lingkup
21 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
dan/atau    di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 22 Utang  adalah  jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta. 23
Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan  Pajak  yang  di  dalamnya  terdapat  pokok  pajak  yang  terutang,  Surat  Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  Surat  Keputusan Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding,  dan  Putusan  Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak  yang  seharusnya  tidak  dikembalikan,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan. 24 Uang  Tebusan  adalah  sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. 25
Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  pengampunan  pajak  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  atau  tempat  lain  yang  ditentukan  oleh  Menteri  dengan membawa Surat Pernyataan atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat  lain  yang  ditentukan  oleh  Menteri  juga  tempat  awal  yang  harus  dituju  untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan  dalam  Surat  Pernyataan. 26 Sedangkan  waktu  berlakunya  pengampunan  pajak dibagi  dalam  3  (tiga)  periode,  yakni:  (a)  periode  pertama,  sejak  diundangkannya  UU Nomor  11  Tahun  2016  hingga  30  September  2016;  (  b)  periode  kedua,    1  Oktober  2016 hingga 31 Desember 2016; dan (c) periode ketiga, 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. 27
Pelaksanaan  kebijakan  pengampunan  pajak  dilakukan  dengan  slogan:  “Ungkap, Tebus,  Lega.”  “Ungkap”  mengandung  makna  bahwa  wajib  pajak  bersedia  melaporkan seluruh  kekayaan,  baik  kekayaan  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  kekayaan  yang dapat  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  digunakan  untuk  usaha  maupun  tidak, kekayaan  yang  ada  di  Indonesia  atau  di  luar  negeri,  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut dapat dikarenakan kelalaian
22 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
23 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
24 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
25 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
26 Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan,  “Kemana  Mengajukan  Amnesti  Pajak?”  Diakses  14 Januari 2017 Pukul 20.32 WIB, http://www.pajak.go.id/amnestipajak#lingkup
27 Ibid.
atau  di  luar  kekuasaan  yang  dialami  wajib  pajak  sehingga  kolom  harta  dan  utang  dalam SPT Tahunan PPh terakhir belum diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. 28
“Tebus” mengandung pengertian bahwa pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan Wajib Pajak kepada Direktorat  Jenderal  Pajak.  Uang  tebusan  atas  pengampunan  pajak  dihitung  dengan  cara mengalikan  tarif  uang  tebusan  dengan  nilai  harta  bersih  yang  telah  diungkapkan  Wajib Pajak.  “Lega”  mengandung  makna  sebuah  perasaan  yang  nantinya  akan  menaungi  wajib pajak  manakala  mereka  telah  memanfaatkan  pengampunan  pajak.  Dengan  diterimanya pengampunan  pajak,  Wajib  Pajak  akan  mendapatkan  penghapusan  atas  pajak  yang seharusnya  terutang,  sanksi  administrasi  perpajakan,  dan  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015. 29
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
(a)  kepastian  hukum,  bahwa  pelaksanaan    Pengampunan  Pajak  harus  dapat  mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum ;
(b)  keadilan,  bahwa  pelaksanaan  Pengampunan    Pajak    menjunjung  tinggi  keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat;
(c)  kemanfaatan,  bahwa  seluruh  pengaturan    kebijakan    Pengampunan  Pajak  bermanfaat bagi  kepentingan    negara,    bangsa,  dan  masyarakat,  khususnya  dalam  memajukan kesejahteraan umum; dan
(d) kepentingan nasional, bahwa pelaksanaan  Pengampunan Pajak mengutamakan kepen- tingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan Pajak menyatakan bahwa tujuan pengampunan pajak antara lain:
(a)    mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi    ekonomi  melalui    pengalihan    Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
(b)    mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
(c)  meningkatkan  penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
28 Ibid.
29 Ibid.
Secara  garis  besar,  pokok-pokok  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:
(a) pengaturan mengenai subyek pengampunan pajak; (b) pengaturan mengenai obyek pengampunan pajak;
(c) pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung uang tebusan;
(d)  pengaturan  mengenai  tata  cara  penyampaian  Surat  Pernyataan,  penerbitan  Surat  Kete- rangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan;
(e) pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pe-laporan;
(f)  pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
(g) pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap;
(h) pengaturan mengenai upaya hukum;
(i)  pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
(j)  pengaturan mengenai ketentuan pidana.

## a. Subyek Pengampunan Pajak
Secara  umum,  setiap  Wajib  Pajak  baik  wajib  pajak  pribadi  maupun  wajib  pajak badan yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya (tidak patuh) diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Artinya, Pengampunan Pajak ditujukan kepada  Wajib  Pajak  yang  telah  berada  dalam  sistem  administrasi  perpajakan  dan  Wajib Pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.  Yang dapat berpartisipasi dalam program pengampunan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib  Pajak  yang  bergerak  dibidang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  dan Orang pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak. 30
Subyek pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan  Pajak  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2).  Pasal  3  ayat  (1)  menyatakan bahwa: “Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.” Jadi pengampunan pajak merupakan hak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak.
Perlakuan  yang  berbeda  (suatu  pengecualian)  dimungkinkan  ketika  Wajib  Pajak yang  hendak  berpartisipasi  dalam  program  Pengampunan  Pajak  sedang  dalam  proses penyidikan  dan  berkas  penyidikannya  telah  dinyatakan  lengkap  oleh  Kejaksaan,  proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal ini,  Wajib  Pajak  yang  sedang  dilakukan  penuntutan,  proses  peradilan,  atau  sedang
30 Direktorat Jenderal Pajak, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.” Diakses  14  Januari  2017  Pukul  20.45  WIB, http://wikidpr.org/uploads/ruu/  56a7d8530d00db504b0000b0/ surpres-na-ta-ruu-pengampunan-pajak-15022016.pdf
menjalani  hukuman  pidana  tersebut  tidak    diperbolehkan    berpartisipasi  dalam Pengampunan  Pajak,  hal  ini  dikarenakan  proses  itu  sudah    berada    dalam  kewenangan instansi  lain,  bukan  dalam  ranah  kewenangan  Direktorat  Jenderal  Pajak. 31 Ketentuan  ini diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyidikan.
b. Obyek Pengampunan Pajak
Pengampunan  pajak  diberikan  berdasarkan  harta  yang  dilaporkan  oleh  subjek Pengampunan  pajak,  baik  yang  berada  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia    (NKRI)  maupun  di  luar  wilayah  NKRI.  Harta  yang  berada  di  dalam  wilayah NKRI  adalah  harta  yang  dikenai  pajak  yang  diadministrasikan  oleh  pemerintah  pusat. 32 Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan  Pajak,  kewajiban  perpajakan  terdiri  atas  kewajiban:  (a)  Pajak  Penghasilan; dan  (b)  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah.
Pengkhususan  jenis  pajak  pusat  sebagaimana  dimaksud  di  atas  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  bahwa  penerimaan  dari  hasil  program  pengampunan  pajak masuk  dalam  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  dan  untuk  menegaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  penerimaan  negara  sektor  pajak  adalah  penerimaan  pemerintah  pusat sehingga penerimaan tersebut bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun  penerimaan pemerintah daerah. 33
Pengampunan  Pajak  merupakan  akumulasi  dari  harta-harta  sebelumnya  yang  telah dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan,  termasuk  harta  yang  belum  dilaporkan dan akan dimohonkan untuk mendapatkan pengampunan pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal  3  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak, yang menyatakan bahwa:
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
“Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.”

## c. Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan
Secara  umum,  Pengampunan  Pajak  mensyaratkan  Wajib  Pajak  untuk  tetap membayar sejumlah uang tertentu sebagai tebusan atas Pengampunan yang diberikan. Uang Tebusan  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan  untuk  mendapatkan  pengampunan  pajak. Pengampunan  pajak  pada  dasarnya  mengampuni  tindak  pidana  perpajakan,  maka  sudah sewajarnya  bila  Wajib  Pajak  membayar  uang  tebusan  atas  pengampunan  yang diperolehnya.  Selain  itu,  pembayaran  uang  tebusan  akan  meningkatkan  penerimaan negara. 34
Penghitungan  Uang  Tebusan  mengacu  pada  nilai  harta  bersih.  Nilai  harta  bersih merupakan selisih dari harta dikurangi utang. Utang yang dimaksud dalam bentuk: (a) mata uang Rupiah dinilai berdasarkan nilai nominal; dan/atau (b) mata uang valuta asing dinilai berdasarkan kurs mata uang asing sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak atau kurs pasar. Utang meliputi: (a) seluruh Utang yang telah dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan;  dan  (b)  seluruh  Utang  tambahan  yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. 35
Penghitungan Uang Tebusan dilakukan dengan tarif yang bervariasi tergantung dari periode  penyampaian  Surat  Permohonan  Pengampunan  Pajak.  Agar  Wajib  Pajak  tertarik untuk  mengikuti  program  pengampunan  pajak,  maka  tarif  uang  tebusan  ditetapkan  tidak terlalu tinggi. 36 Program  pengampunan pajak pada  tahun 2016/2017  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak  menetapkan  tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4.

## Pasal 4
(1)  Tarif  Uang  Tebusan  atas  Harta  yang  berada  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
diinvestasikan  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
a.  2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai  dengan  akhir  bulan  ketiga  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai berlaku;
b.  3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2016; dan
c.    5%  (lima  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  terhitung  sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
(2)  Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Re-publik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
a.  4%  (empat  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
b.  6%  (enam  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan  ke- empat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
c.  10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
(3)  Tarif  Uang  Tebusan  bagi  Wajib  Pajak  yang  peredaran  usahanya  sampai  dengan Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  pada  Tahun  Pajak Terakhir adalah sebesar:
a.  0,5%  (nol  koma  lima  persen)  bagi  Wajib  Pajak  yang  mengungkapkan  nilai  Harta sampai  dengan  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dalam  Surat Pernyataan; atau
b.  2%  (dua  persen)  bagi  Wajib  Pajak  yang  mengungkapkan  nilai  Harta  lebih  dari  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dalam  Surat  Pernyataan,  untuk  periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

## (d) Tata Cara Permohonan Pengampunan Pajak
Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak di tempat domisili Wajib Pajak terdaftar.  Surat Permohonan Pengampunan Pajak tersebut  ditandatangani  oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau  dalam  hal  Wajib  Pajak  Badan  diwakili  oleh  Pengurus  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  Wajib  Pajak  atas  kebenaran  data  yang  disampaikan  dalam  rangka mengikuti program pengampunan pajak.
Pasal  8  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan Pajak mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak, yakni:
(a) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
(b) membayar Uang Tebusan;
(c) melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
(d)  melunasi  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau  melunasi  pajak  yang  seha-rusnya tidak  dikembalikan  bagi  Wajib  Pajak  yang  sedang  dilakukan  pemeriksaan  bukti permulaan dan/atau penyidikan;
(e)  menyampaikan  SPT  PPh  Terakhir  bagi  Wajib  Pajak  yang  telah  memiliki  ke-wajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
(f)  mencabut permohonan:
(1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
(2)  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan    dalam  Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di  dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
(3) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
(4) keberatan;
(5) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
(6) banding;
(7) gugatan; dan/atau
(8) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
Pengaturan  mengenai  Tata  Cara  Permohonan  Pengampunan  Pajak  selengkapnya diatur  dalam  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  dan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

## (e) Kewajiban Investasi atas Harta yang Diungkapkan dan Pelaporan
Wajib  Pajak  yang  mengalihkan  dan  menginvestasikan  hartanya  yang  berada dan/atau  ditempatkan  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ke  dalam wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  melalui  Bank  Persepsi  bagi  Wajib  Pajak yang  memiliki  Harta  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    (Repatriasi). Repatriasi  harta  akan  mendorong  pembentukan  modal  dalam  negeri  dan  dalam  jangka panjang  akan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Ketentuan  mengenai  hal  tersebut diatur  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak. 37
Repatriasi  Harta  Wajib  Pajak  dilakukan  dalam  rangka  memperkuat  struktur ekonomi  melalui  pembentukan  modal  di  dalam  negeri.  Pengampunan  Pajak  ini  menjadi
37 Ibid.
salah  satu  pendorong  agar  Wajib  Pajak  mau  melakukan  Repatriasi  hartanya  ke  dalam negeri.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  ayat  (2),  harta  yang  dialihkan  itu  wajib diinvestasikan paling singkat  3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Investasi dilakukan dalam bentuk: (a) surat berharga Negara Republik Indonesia; (b) obligasi Badan Usaha Milik Negara;  (c) obligasi lembaga  pembiayaan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah;  (d)  investasi  keuangan  pada  Bank Persepsi;  (e)  obligasi  perusahaan  swasta  yang  perdagangannya  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan; (f)  investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; (g) investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau (h) bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## (f) Perlakuan Perpajakan
Ketentuan  mengenai  Perlakuan  Perpajakan  diatur  dalam  Pasal  14  hingga  Pasal  17 Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2016 Tentang  Pengampunan Pajak.  Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

## Pasal 14
(1)   Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ke-tentuan Undang-Undang  mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  harus membukukan  selisih  antara  nilai  Harta  bersih  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat (3) yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang  telah  dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  SPT  PPh  Terakhir  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a,  sebagai  tambahan  atas  saldo  laba  ditahan dalam neraca.
(2)     Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat   Pernyataan sebagaimana dimak-sud dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  yang  berupa  aktiva  tidak  berwujud,  tidak  dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.
(3)    Harta  tambahan  yang  diungkapkan  dalam  Surat  Pernyataan  sebagaimana  dimak-sud dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  yang  berupa  aktiva  berwujud,  tidak  dapat  disusutkan untuk tujuan perpajakan.

## Pasal 15
(1)  Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Te-busan atas:
a.  Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, ha-   rus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
(2)  Pengalihan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf    a  dibebaskan  dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
a.  permohonan pengalihan hak; atau
b.  penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  Surat  Pernyataan,  dalam  hal  Harta dimaksud  belum  dapat  diajukan  permohonan  pengalihan  hak,  dilakukan  dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
(3)    Pengalihan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dibebaskan  dari  penge- naan  Pajak  Penghasilan  dalam  hal  terdapat  perjanjian  pengalihan  hak  dalam  jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
(4)    Apabila  sampai  dengan  tanggal  31  Desember  2017,  Wajib  Pajak  tidak  menga-lihkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

## Pasal 16
(1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:
a.   mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak  atau  Tahun  Pajak,  sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak  Terakhir,  ke  bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
b.    mengompensasikan  kelebihan  pembayaran  pajak  dalam  surat  pemberitahuan  atas jenis  pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (5)  untuk  masa  pajak  pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
c.    mengajukan  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  dalam  surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa  pajak,  bagian  Tahun  Pajak,  atau  Tahun  Pajak,  sampai  dengan  akhir  Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
d.   melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3  ayat  (5)  untuk  masa  pajak,  bagian  Tahun  Pajak,  atau  Tahun  Pajak, sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak  Terakhir,  setelah  Undang-Undang  ini diundangkan.
(2)  Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuan untuk masa pajak,  bagian  Tahun  Pajak,  atau  Tahun  Pajak,  sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak Terakhir  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  Surat  Pernyataan dianggap tidak disampaikan.

## Pasal 17
(1)  Surat  Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan Pembayaran  Pajak,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Pengurangan Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan  Pembatalan  Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan Keberatan,  Putusan  Banding,  Putusan  Gugatan,  Putusan  Peninjauan  Kembali,untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:
a.  Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengem-balian kelebihan pembayaran pajak;
b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
c.  Wajib  Pajak  untuk  mengompensasikan  kelebihan  pembayaran  pajak,  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2)  Surat  Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan Pembayaran  Pajak,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Pengurangan Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan  Pembataln  Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan Keberatan,  Putusan  Banding,  Putusan  Gugatan,  Putusan  Peninjauan  Kembali,untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:
a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pe-ngembalian kelebihan pembayaran pajak;
b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.
(3)  Dalam  hal  terdapat  Surat  Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pen- dahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan  Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan  Pembatalan  Ketetapan  Pajak,  Surat Keputusan  Pengurangan  Sanksi  Administrasi,  Surat  Keputusan  Penghapusan  Sanksi Administrasi,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding,  Putusan  Peninjauan Kembali,untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan  timbulnya  kewajiban  pembayaran  imbalan  bunga  bagi  Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.

## (g) Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap
Ketentuan mengenai Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap diatur dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

## Pasal 18
(1)  Dalam  hal  Wajib  Pajak  telah  memperoleh  Surat  Keterangan  kemudian  ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  pada  saat  ditemukannya  data  dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
(2)  Dalam hal:
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode   Pengam- punan Pajak berakhir; dan
b.  Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta  dimaksud  dianggap  sebagai  tambahan  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  pada  saat  ditemukannya  data  dan/atau  informasi  mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
(3)  Atas  tambahan  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  Pajak  Peng- hasilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Pajak Penghasilan  dan  ditambah  dengan  sanksi  administrasi  perpajakan  berupa  kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
(4)  Atas  tambahan  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dikenai    pajak  dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## (h) Upaya Hukum
Apabila timbul sengketa perpajakan, penyelesaian sengketa perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Penyelesaian sengketa perpajakan  dapat  dilakukan  melalui  upaya  keberatan,  banding,  gugatan,  dan  peninjauan kembali  ke  Mahkamah  Agung.  Namun  dalam  pengampunan  pajak,  penyelesaian  sengketa berdasarkan    ketentuan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan  Pajak,  penyelesaian  sengketa  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pengajuan gugatan dan gugatan tersebut hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

## (i) Manajemen Data dan Informasi
Data dan informasi yang diperoleh dari pengampunan pajak wajib dirahasiakan oleh pejabat  yang  terkait,  kecuali  atas  permintaan  Wajib  Pajak  yang  telah  mendapatkan  surat keputusan  pengampunan  pajak.  Pejabat  yang  menyalahgunakan  data  dan  informasi dimaksud dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan.  Kerahasiaan  data  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  rangka pengampunan  pajak  ini  memiliki  sifat  yang  berbeda  dengan  ketentuan  kerahasiaan  data dalam  UU  KUP.  Bila  dalam  UU  KUP  kerahasiaan  data  Wajib  Pajak  dapat  ditiadakan berdasarkan  ijin  Menteri  Keuangan,  maka  dalam  pengampunan  pajak  kerahasiaan  data Wajib Pajak bersifat mutlak dalam arti tidak dapat dibuka dengan alasan apapun. 38
Selain  itu  pejabat  yang  melaksanakan  tugas  dengan  itikad  baik  dan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan memiliki kekebalan hukum untuk tidak dilaporkan, digugat, dilakukan  penyidikan,  atau  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana. Adanya pengampunan  pajak  maka  akan  memperluas  basis  data  dan  informasi  dalam  rangka pengumpulan  pajak  dimasa  depan. 39 Ketentuan  mengenai  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  20,
38 Ibid.
39 Ibid.
Pasal  21,  dan  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan Pajak.

## Pasal 20
Data  dan  informasi  yang  bersumber  dari  Surat  Pernyataan    dan  lampirannya  yang diadministrasikan  oleh  Kementerian  Keuangan  atau  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  Undang-Undang  ini    tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

## Pasal 21
(1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelak-sanaan Undang-Undang ini.
(2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan  pelaksanaan  Pengampunan  Pajak,  dilarang  membocorkan,  menyebarluaskan, dan/atau  memberitahukan  data  dan  informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.
(3) Data  dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak  dalam rangka Pengampunan Pajak tidak  dapat  diminta    oleh  siapapun  atau  diberikan  kepada  pihak  manapun  berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
(4)  Data  dan  informasi  yang  disampaikan  Wajib  Pajak  digunakan  sebagai  basis  data  per- pajakan Direktorat Jenderal Pajak.

## Pasal 22
Menteri,  Wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan,  dan  pihak  lain  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  Pengampunan  Pajak,  tidak  dapat  dilaporkan,  digugat,  dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam  melaksanakan  tugas  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## (j) Ketentuan Pidana
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak  juga mengatur  pemidanaan  atau  sanksi  pidana  bagi  orang  yang  melanggar  ketentuan.  Namun berdasarkan  undang-undang  ini,  pemidanaan  hanya  ditujukan  kepada  setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  Pasal  21  ayat  (2).  Ketentuan  pemidanaan  ini  diatur  dalam  Pasal  23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

## Pasal 23
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2)  Penuntutan  terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dila- kukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

## D. PENUTUP
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
(1)  Kebijakan  pengampunan  pajak  oleh  pemerintah  Indonesia  paling  tidak  mempunyai empat tujuan yakni: (a) meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menutup  kebutuhan  anggaran  negara;  (b)  mendorong  repatriasi  harta  yang  berada  di luar  negeri;  (c)  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  di  masa  mendatang;  dan  (d) transisi  menuju  rekonsiliasi  perpajakan  nasional  termasuk  sistem  perpajakan  yang baru.
(2)  Regulasi pengampunan pajak di  Indonesia diatur dengan Undang-Undang No-mor 11 Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak.  Undang-undang  ini  memuat  sejumlah norma/  ketentuan, diantaranya:  (a) pengaturan mengenai  subyek pengampunan pajak; (b)  pengaturan  mengenai  obyek  pengampunan  pajak;  (c)  pengaturan  mengenai  tarif dan  cara  menghitung  uang  tebusan;  (d)  pengaturan  mengenai  tata  cara  penyampaian Surat  Pernyataan,  penerbitan  Surat  Keterangan,  dan  pengampunan  atas  kewajiban perpajakan; (e) pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan  pelaporan;  (f)  pengaturan  mengenai  perlakuan  perpajakan;  (g)  pengaturan mengenai  perlakuan  atas  harta  yang  belum  atau  kurang  diungkap;  (h)  pengaturan mengenai upaya hukum; (i) pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan (j) pengaturan mengenai ketentuan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Rachmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. Asas dan Dasar Perpajakan I  Edisi Revisi . Bandung: Refika Aditama. 2010
Tjip  Ismail, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  Tentang  Pengampunan  Pajak  Dalam Kerangka  Kemajuan  Usaha  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional .  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2006

## 2. Jurnal
Hanggoro  Pamungkas.  “Penyelesaian  Sengketa  Pajak.” Binus  Bussiness  Review ,  Vol.  2, No. 1 (Mei 2011)

## 3. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

## 4. Sumber Lain
Direktorat  Jenderak  Pajak  Kementerian  Keuangan.  “Apa  Itu  Amnesti  Pajak?”  Diakses  14 Januari 2017 Pukul 20.25 WIB, http://www.pajak.go.id/ amnestipajak#lingkup
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Kemana Mengajukan Amnesti Pajak?” Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.32 WIB, http://www.pajak.go.id/ amnestipajak#lingkup
Direktorat  Jenderal  Pajak,  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Pengampunan  Pajak.”  Diakses  14  Januari  2017  Pukul  20.45  WIB, http://wikidpr .org/uploads/ruu/56a7d8530d00db504b0000b0/surpres-na-ta-ruu-pengampunan- pajak-15022016.pdf
Omni  Tax  Consultant,  “Fakta-Fakta  Pengampunan  Pajak  Periode  Pertama.”  Diakses  14 Januari  2017  Pukul    Pukul  19.52  WIB, https://pengampunanpajak.com/ 2016/10/18/fakta-fakta-pengampunan-pajak-periode-pertama/
Pelayanan  Pajak,  “Sunset  Policy.”  Diakses  14  Januari  2017  Pukul  20.15  WIB, http://pelayanan-pajak.blogspot.co.id/2008/08/sunset-policy.html .