Palita: Journal of Social Religion Research April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI: http://10.24256/pal.v7i1.2751
Perbandingan Implementasi Kebijakan Gubernur Sulawesi Barat dalam Meningkatkan Pembangunan Jalan Poros
Salutambung-Aralle
1 Muhammad Gaus, 2 Sukri Tamma, 3 Ariana Yunus
1 Universitas Hasanuddin
Email: Gauzztt@gmail.com

## Abstract
Policy  implementation  is  the  most  crucial  stage  of  the  policy  process  because,  at  this  stage, benefits  will  be  obtained  from  previously  defined  concepts.  Regarding  the  policy  for  the construction  of  the  Salutambung-Aralle  axis,  the  steps  taken  were  to  compare  the implementation of the policies of the Governor of West Sulawesi in each period so that the efforts and  obstacles  of  each  Governor  were  found  in  that  period.  The  research  method  used  is  a qualitative approach with a descriptive analysis type. The study results show that during the reign of Anwar Adnan Saleh, efforts to increase the construction of the road got an excellent basis after  changing  its  status  from  a  district  road  to  a  provincial  strategic  highway.  Meanwhile, during the administration of the Governor of ABM, policy planning was quite good. Still, it did not have  a  strong  commitment  at  the  implementation  stage,  as  evidenced  by  various  obstacles, including  passing  incompetent  contractors  and  a  lack  of  communication  involving  the community.
Keywords: comparison, policy, Governor of SULBAR.

## Abstrak
Implementasi kebijakan merupakan tahap terpenting dari proses kebijakan karena pada tahap ini, akan diperoleh manfaat dari konsep yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle, langkah yang diambil adalah membandingkan implementasi  kebijakan  Gubernur  Sulawesi  Barat  pada  masing-masing  periodenya  sehingga ditemukan  upaya  dan  kendala  setiap  Gubernur  di  periodenya.    Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  deskiriptif  analisis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pada  masa  pemerintahan  Anwar  Adnan  Saleh,  upaya  peningkatan pembangunan  jalan  tersebut  mendapat  dasar  yang  baik  setelah  diubah  status  dari  jalan kabupaten  menjadi  jalan  strategis  propinsi.  Sedangkan  pada  masa  pemerintahan  Gubernur ABM, perencanaan kebijakan cukup baik tetapi tidak memiliki komitmen yang kuat pada tahap implementasi, dibuktikan dengan berbagai kendala, diantaranya meloloskan kontraktor yang tidak kompeten serta kurangnya komunikasi melibatkan masyarakat.
Kata kunci: perbandingan, kebijakan, Gubernur SULBAR.
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50

## Pendahuluan
Salah  satu  tugas  pemerintah  adalah  memerhatikan  dan  memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, terlebih jika hal tersebut penting dan  mendesak.  Asumsi  tersebut  berdasarkan  prinsip  bahwa  pemerintah merupakan  pilihan  rakyat  sehingga  mereka  yang  dipilih  bertanggungjawab kepada yang memilih (Hayat et al. 2020) 1 . Solusi yang hadir dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
Terkait kebijakan ia merupakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah  sebagai  bentuk  output  setelah  adanya  input  dari  masyarakat. menurut Iskandar  bahwa kebijakan dapat didefenisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi (Rhamdani, Rhamdani 2017) 2 .
Banyak  bentuk  kebijakan  yang  bisa  disaksikan  terutama  kebijakan pembangunan fisik seperti pembangunan gedung sekolah, jembatan, jalan dan masih  banyak  lagi.  Kebijakan  seperti  itu  dikeluarkan  demi  kepentingan masyarakat  dimasing-masing  sektor.  Menurut  penulis  setiap  kebijakan semestinya  berangkat  dari  analasis  masalah  sehingga  kebijakan-kebijakan yang hendak diambil menjadi tepat sasaran. Analisis masalah yang dimaksud adalah  memerhatikan  dan  mencermati  dengan  baik  kebutuhan  masyarakat, dampak  dari  kebijakan,  serta  bagaimana  cara  mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga masyarakat bisa ikut serta atau menyambut baik setiap  rencana  pemerintah.  Langkah  tersebut  ditempuh  demi  tercapainya tujuan kebijakan yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azaz kepentingan masyarakat (Desrinelti, D et al. 2021) 3 .
Contoh kebijakan pemerintah tersebar di seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diseluruh di Indonesia, di Sulawesi barat misalnya, tepatnya di Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda, pembanguan jalan poros Salutambung  sampai  Aralle  (Salutambung-Aralle).  Pembangunan  jalan tersebut sejak berdirinya Sulawesi Barat tahun 2004 sampai sekarang, belum selesai dikerjakan oleh pemerintah. Permasalahan ini selalu dikeluhkan oleh hampir seluruh warga karena jalan tersebut merupakan urat nadi masyarakat setempat.  Perlu  dicatat  bahwa  sejak  berdirinya  Sulawesi  barat  telah  terjadi tiga  kali  mekanisme  pemilihan  Gubernur  dimana  dua  periode  pertama
1 Hayat dkk. Reformasi Kebijakan Publik. ( Jakarta: Kencana, 2020), 12.
2 Ramdhani,  Abdullah.,  &  Muhammad  Ali  Ramdhani.  Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik(JP) 11, (2017): 2.
3 DesrineltI, desrinelti., Magfira Afifa., & Nurhizrah Gistituati. Kebijakan Publik: konsep pelaksanaan. JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia 6, no 1 (2021):83
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
masing-masing  di  menangkan  oleh  Anwar  Adnan  Saleh  (AAS)  meskipun dengan wakil yang berbeda. Sedangkan untuk satu periode terakhir di pimpin oleh  mantan  Bupati  Polewali  Mandar  Ali  Baal  Masdar  (ABM).  Total  tiga periode,  pembangunan  jalan  poros  Salutambung-Urekang  belum  mendapat perhatian yang signifikan.
Permasalah  di  atas  merupakan  pemantik  bagi  penulis  untuk  meneliti kebijakan  pembangunan  jalan  tersebut.  Penulis  juga  menganggap  hal  ini penting untuk diuangkap sebagai informasi seputar masaalah kebijakan yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah provinsi Sulawesi Barat (SULBAR). penelitian  ini,  juga  penting  sebab  akan  mengungkap  korelasi  antara  tugas pemerintah  daerah  sebagaimana  amanat  undang-undang  dan  realitas  yang terjadi.
Banyak hal yang penting untuk diteliti dari kasus di atas, tetapi penulis akan  memfokuskan  pada  perbandingan  implementasi  kebijakan  kedua Gubenur, pada masa kepemimpinannya di Sulawesi Barat terkait peningkatan pembanguan jalan poros Salutambung-Aralle. Implementasi kebijakan kedua Gubernur tersebut akan dibandingkan sehingga dilihat kepemimpinan siapa yang  lebih  berkomitmen  untuk  pembangunan  jalan  poros  Salutambung- Aralle?
Sebagai informasi awal bahwa daerah ini memiliki potensi sumberdaya alam  yang  sangat  melimpah  sehingga  menurut  hemat  penulis  daerah  ini efektifnya dapat menambah pendapatan daerah ketika dikelola dengan baik. Salah satu aspek utama untuk menarik masyarakat dalam mengelola potensi tersebut tentunya akses jalan yang baik. Hanya pemimpin yang visioner yang bisa berpikir kreatif yang bisa memajukan daerah tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi tentang upaya setiap pemimpin  (Gubernur)  SULBAR  dalam  mengeluarkan  kebijakan,  khususnya pembangunan  jalan  poros  Trans  Salutambung-Aralle,  serta  menjelaskan hambatan-hambatan  yang  membuat  pembangunan  jalan  tersebut  belum selesai  atau  terkendala  hingga  hari  ini.  Beberapa  penelitian  yang  relevan antara  lain  dilakukan  oleh  Agus  Suryono  (2014)  dengan  judul  ‘’  Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Permasalahan yang dibahas adalah esensi kebijakan publik dalam mewujudkan sila ke lima Pancasila, ‘’keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia 4 .  Upaya  demikian  akan  telihat  dalam  tahap implementasi  kebijakan,  entah  sesuai  antara  konsep  dan  realitas  atau sebaliknya. Selanjutnya penelitian yang lain dari Asep Hidayat (2018) dengan
4 Suryono,  Agus.  Kebijakan  Publik  Untuk  Kesejahateran  Rakyat. TRANSPARANSI (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi) 6, (2014): 1.
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
judul  ‘’  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Parkir  Kota  Bandung’’.  Tujuan akhirnya mengevaluasi suatu kebijakan berupa Peraturan yakni, PERWAL No 1005  Tahun  2014  Tentang  Harga  Sewa  Parkir  dan  Petunjuk  Teknis Pengelolaan Parkiran di Gedung dan Pelataran di Kota Bandung 5 . Penelitian ini  mengkaji  proses  akhir  dari  kebijakan  yakni  tahap  evaluasi pengimplementasian suatu kebijakan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Agus  Setiawan  (2013)  “Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan  Informasi Publik”.  Penelitian  ini  melihat  posisi  informasi  dalam  hal  ini  pengetahuan sangat  berperan  sentral  dalam  pengimplementasian  suatu  kebijakan. Penelitian ini dilakukan di kota bandung. Hasil penelitian menunjukkan warga kota  Bandung  belum  atau  kurang  memahami  persoalan  keterbukaan informasi publik bahkan tidak mengerti upaya pemerintah dalam memberikan informasi  dalam  mengaplikasikan  kebijakan  tertentu.  hal  demikian mempertegas  bahwa  masih  sangat  kurang  sosialiasi  yang  diberikan  kepada masyarakat sehingga partisipasinya masih kurang dan tidak efektif 6 .
Penelitian  di  atas  secara  keseluruhan  membahas  mengenai implementasi  kebijakan  tetapi  umumnya  cenderung  sampai  pada  tahap evaluasi  atas  suatu  kebijakan.    Secara  spesifik  penelitian  terdahulu  juga memfokuskan  pada  satu  aspek  yang  memengaruhi  implementasi  kebijakan seperti  terlihat  pada  penelitian  terakhir  dari  Agus  Setiawan  (2013). Sedangkan  untuk  penelitian  yang  penulis  lakukan  ingin  membandingkan implementasi kebijakan dari pemimpin berbeda tanpa mencoba mengevaluasi kebijakan tersebut.
Penelitian  tentang  perbandingan  Implementasi  kebijakan  Gubernur SULBAR,  dikerangkai  dengan  teori  implementasi  kebijakan.  Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya,  tidak  lebih  dan  tidak  kurang  (Hayat  etc,2020) 7 .  Untuk implementasi  kebijakan  publik  ada  dua  pilihan  langkah,  yaitu  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui  formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Tahapan  implementasi  kebijakan  dijadikan  tahapan  terpenting  dari proses  kebijakan.  Setelah  kebijakan  dibuat,  langkah  selanjutnya  adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Jika tidak dilaksanakan
5 Hidayat, Asep.,Aris munandar., & Armidiana. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. Publica( Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 10, (2018): 85
6 Setiaman, Agus., Sugiana., Jimi Narotama M. Implementasi Kebijakam Keterbukaan Informasi Publik . Jurnal Kajian Komunikasi 1, (2013): 196.
7 ibid
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
maka  sebuah  kebijakan  yang  dibuat  akan  sia-sia.  Setiap  kebijakan  akan memiliki  dampak,  terutama  bagi  sebagian  individu  atau  kelompok  yang merasakan dengan adanya kebijakan akan merasa mendapatkan keuntungan bahkan ada yang merasa dirugikan. (Prianto 2020) 8 .
Beberapa defenisi implementasi kebijakan publik antara lain: Van meter dan  Van  Horn  (dalam  Budi  Winarno,  2008)  mendefenisikan  implementasi kebijakan  publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam  keputusan-keputusan sebelumnya 9 .  Defenisi  yang  lain,  bahwa  implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  cara  atau  langkah  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya  (Sirajuddin  2014) 10 .  Sedangkan  Menurut  Dunn  bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (Haerul etc.al, 2016) 11 .
Lebih lanjut, penelitian ini akan merujuk teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (Hayat 2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yaitu: Komunikasi ,  yaitu keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementator mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  di  mana  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  (target group), sehingga akan mempengaruhi distorsi implementasi. Kedua Sumber daya ,  meskipun  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementator  kekurangan  sumber  daya  untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut  dapat  berupa  sumber  daya  manusia;  misalnya,  kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Ketiga Disposisi , adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementayor  tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memilki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif.  Terakhir Struktur
8 Prianto,  agus.  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pedoman  Evaluasi  Atas Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (  Studi  kasus  di  Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ). JAK PUBLIK ( Jurnal Adminstrasi dan Kebijakan Publik ) 1, no.3 (2020): 115.
9 ibid
10 Sirajuddin,  Ilham  Arif.  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pelayakan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik (JAP) 4, no. 1 (2014):  4.
11 Haerul., Haedar A., &  Hamdan. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. Jurnal Adminstrasi Publik  6, no.2  (2016): 25.
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
birokrasi ,  struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur  organisai  yang  terlalu  panjang  akan cenderung  melemahkan    pengawasan  dan  menimbulkan red-tape yakni prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks  yang  menjadikan  aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edward, sumber-sumber yang penting  meliputi  staf  yang  memadai  serta  13  keahlian  yang  baik  untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas gun melaksanakan pelayanan publik.

## Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pedekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, responden adalah warga kecamatan ulumanda sebagai objek kebijakan tersebut. Instrument Teknik pengumpulan data  dilakukan  menggunakan  teknik Indept-Interview  Analysis dengan menggunakan  pedoman  wawancara.    Kemudian  data  dianalisis  secara kualitatif,  dimana  setelah  melakukan  wawancara  penulis  akan  segera menuliskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang ada.

## Hasil dan Diskusi
Berdasarkan  hasil  wawancara  penelitian  yang  dilakukan  dengan beberapa  informan  bahwa,  sejak  berdirinya  pada  tahun  2004  propinsi Sulawesi Barat dapat memilih pemimpinnya sendiri  sehingga pada tahun itu juga  mereka  menggelar  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),  dalam  hal  ini memilih gubernur yang pertama. Akhirnya setelah pemilu pertama tersebut, masyarakat memberikan amanah kepada Anwar Andan Shaleh (AAS) bersama dengan  wakilnya  Sejak  saat  itu  banyak  harapan  dari  masyarakat  SULBAR terkait percepatan pembangunan di segala sektor.
Salah  satu  hal  yang  menjadi  pekerjaan  rumah  adalah  persoalan  jalan transportasi diberbagai daerah yang ada di SULBAR, salah satunya jalan poros Salutambung-Aralle.  Terkait  jalan  tersebut  pada  periode  pertama  Gubernur AAS  status  jalan  tersebut  masih  berstatus  jalan  kabupaten,  artinya  masih menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  kabupaten  dalam  hal  ini  kabupaten Majene.  Jalan  tersebut,  pada  saat  itu  belum  termasuk  jalan  poros  yang  bisa dibiaya  APBD  propinsi  oleh  sebab  itu  Pemerintah  Sulawesi  Barat  tidak
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
memberikan  perhatian  lebih  pada  peningkatan  pembangunan  jalan  poros yang menghubungkan kabupaten majene dan kabupaten mamasa  tersebut.
Menjelang  masa  jabatan  berakhir,  Gubernur  AAS  pada  saat  itu memberikan  janji  politik  kemasyarakat  Ulumanda  untuk  menyelesaikan permasalah  jalan  tersebut.  Praktisnya  ia  mendulang  suara  mayoritas  di kecamatan Ulumanda dan secara kebetulan AAS juga memenangkan Pilkada untuk kedua kalinya sehingga dipastikan ia menjabat sebagai Gubernur untuk periode kedua. Tuntutan masyarakat khususnya dari Ulumanda menjadi tak terbendung  diperiode  keduanya  sehingga  pada  tahun  2012/2013  ia menanggapi  tuntutan  masyarakat  dengan  menyetujui  peningkatan  status jalan poros Salutambung-Aralle menjadi jalan strategis propinsi.
Makna  dari  jalan  strategis  propinsi  yakni  pemerintah  propinsi  bisa memberikan suntikan dana untuk pembangunan jalan tersebut melalui APBD tetapi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi sebab kabupaten  masih  punya  tanggung  jawab.  Posisi  pemerintah  propinsi  pada status jalan tersebut yakni, bisa memerikan bantuan dana untuk pembanguan jalan tetapi dilain sisi kabupaten tidak bisa berpangkutangan.
Masa  pemerintahan  AAS  dinilai  punya  progress  untuk  meningkatkan pembanguan  jalan  ke  Ulumanda  setelah  aturan  tersebut  dikeluarkan, meskipun  pada  akhir  masa  jabatannya  di  periode  kedua  tidak  mampu menyelesaikan  pembangunan  jalan  yang  dimaksud.  Pandangan  warga terhadap  komitmen  AAS  terhadap  pembangunan  jalan  poros  Salutambung- Aralle masih beragam tetapi dari serangkaian fakta yang ada bisa menguatkan pandangan  bahwa  AAS  selalu  mengusahakan  peningkatan  kebijakan pembangunan  jalan  poros  yang  rencananya  tembus  hingga  kabupaten mamasa.  Mulai  dari  kenyaataan  bahwa  peningkatan  status  jalan  tersebut cenderung  dipaksakan  karena  pada  masa  pemerintahannya  jalan  tersebut belum sepenuhnya tembus ke Aralle (Mamasa) sebagai syarat mutlak untuk meningkatkan status jalan tetapi Gubernur AAS dengan keberaniannya tetap menandatangi rencana peningkatan status menjadi jalan strategis propinsi.
Dokumen  peningkatan  status,  dari  jalan  kabupaten  menjadi  jalan strategis  propinsi  tertuang  dalam  Perda  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Sulawesi Barat 2014-2034. Dokumen tersebut setidaknya menjadi bukti usaha-usaha yang dilakukan oleh Gubernur AAS dalam mengusahakan penyelesaian pembangunan akses yang selama ini dikeluhkan  warga  setempat.  Banyak  yang  menilai  bahwa  AAS  gagal  dalam menyelesaikan  tugasnya  di  Ulumanda  tetapi  di  sisi  lain  banyak  yang mengatakan  bahwa  apa  yang  dilakukan  AAS  sudah  lebih  dari  cukup  karena
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
secara  rasional  ia  tidak  dapat  menyelesaikan  karena  masa  jabatan  yang terbatas.
Gubernur AAS adalah perintis yang mengusahakan pembangunan jalan sehingga tembus Aralle (Kabupaten Mamasa). Usaha tersebut dilakukan pasca peningkatan status jalan demi menguatkan peraturan yang telah disepakati. Dasar  yang  telah  ditetapkan  oleh  AAS  seyogyanya  bisa  dilanjutkan  oleh Gubernur selanjutnya demi keberlanjutan pembangunan. Peningkatan status jalan sudah menjadi ultimatum kuat bahwa siapapun Gubernur selanjutnya, harus  memperhatikan  Ulumanda  sebab  ia  telah  masuk  mejadi  salah  satu tanggung jawab pemerintah propinsi SULBAR.
Dari  serangkaian  fakta  yang  terjadi  pada  masa  pemerintahan  Guberur AAS terkait pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle, menurut kacamata teori  implementasi  kebijakan  dari  George  C.  Edward  III,  salah  satu  variable yang memengaruhi implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Poin komunikasi  membahas  mengenai  langkah  apa  yang  harus  dilakukan  oleh implementator sehingga kebijakan yang hendak diambil dapat tepat sasaran. Gubernur  AAS  setidaknya  mempunyai  kemampuan  dalam  menerjemahkan keinginan masyarakat setelah berupaya meningkat status jalan. Langkah yang diambil  menurut  penulis  telah  mampu  menjawab  keinginan  masyarakat setelah  beberapa  kali  menyampaikan  aspirasinya.  Artinya  komunikasi  yang dibangun oleh masyarakat dapat direspon dengan cukup baik oleh Gubernur AAS  sehingga  kebijakan  yang  diambil  dapat  tepat  sasaran  meskipun  hanya pondasi awal yang dibenahi demi peningkatan untuk masa yang akan datang.
Setelah jabatan AAS sebagai gubernur diperiode kedua berakhir, maka secara otomatis ia tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi kandidat Gubernur periode  selanjutnya  karena  konstitusi  telah  mengatur  hanya  diperbolehkan menjabat maksimal dua periode. Setelah pemilihan Gubernur diperiode ke tiga maka masyarakat Sulbar memberikan amanah kepada Ali Baal Masdar (ABM) untuk menjadi Gubernur SULBAR selanjutnya.
Lahirnya pemimpin baru tentu banyak harapan untuk menjadi pelanjut pembangunan  sekaligus  sebagi  pelurus  dari  kebijakan  yang  dianggap  tidak produktif  yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur  sebelumnya.  Banyak  persoalan yang menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Gubernur ABM. Salah satunya adalah  pembangunan  jalan  poros  Salutambung-Aralle.  Pembangunan  jalan tersebut tidak bisa selesai pada pemerintahan Gubernur AAS tetapi ia telah berhasil merubah status menjadi jalan strategis propinsi sehingga Gubernur ABM wajib melanjutkan pekerjaan jalan tersebut.
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
Tahun  2018  jalan  poros  Salutambung-Aralle,  mendapatkan  suntikan dana  dari  Provinsi  sebesesar  8,9  M  sehingga  ini  di  sambut  suka  cita  oleh masyarakat. setelah beberapa bulan berjalan progres pekerjaan tidak begitu signifikan  sehingga  mengundang  banyak  pertanyaan  khususnya  Aliansi masyarakat yang selalu melakukan pengawalan terhadap pembangunan jalan yang  tembus  hingga  ke  kabupaten  Mamasa.  Akhirmya  setelah  di  cek kontraktor  yang  memenangkan  tender  tidak  mampu  menyelesaikan pekerjaan. Kejadian tersebut sangat merugikan masyarakat setempat.
Banyak  pihak  yang  menyebutkan  bahwa  kontraktor  tersebut  memang tidak  memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  pekerjaan.  Menurut  hasil wawancara,  alat  berat  yang  digunakan  bukan  milik  sendiri  tetapi  disewa sehingga akan mengahabiskan banyak anggaran hanya untuk sewa alat berat. Kondisi demikian menjadi tanda bahwa pemenang tender cenderung politis dipaksakan.  Setalah  kasus  tersebut  ditangani  oleh  aparat  penegak  hukum maka  kasusnya  pun  terungkap  bahwa  pada  proses  tender  proyek pembangunan  jalan  poros  Salutambung-Aralle  terdapat  transaksi  berupa Uang 1 M sebagai jaminan untuk memangkan pihak kontraktor.
Di  tahun  berikutnya  kebijakan  peningkatan  pembangunan  jalan  yang menghubungkan  antara  Kabupaten  Majene  dan  Mamasa  tepatnya  ditahun anggaran  2019/2020  tidak  mendapatkan  alokasi  anggaran  sebab  Negara sedang  dilanda  covid  19.  Kondisi  demikian  mengakibatkan  pengalokasian anggaran  ke  jalan  tersebut  tidak  memiliki  progress.  Pada  tahun  2021 pemerintah memanfaatkan dana teknis yang bersumber dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk memperbaiki beberapa ruas jalan di Sulawei Barat termasuk jalan poros Salutambung-Aralle.
Selama  pemerintahan  Gubernur  ABM  pengalokasian  anggaran  yang bersumber  dari  PEN  ke  jalan  poros  Salutambung-Aralle  telah  dianggarkan sebanyak  dua  kali  yakni  pada  tahun  2020  dan  2021.  Pada  tahun  2020 implementasi kebijakan tersebut berjalan cukup baik meskipun pada proses awal terjadi kendala sebab mekanisme yang ditawarkan harus tutup full jalan sehingga banyak mendapat protes dari masyarakat. selanjutnya di tahun 2021 alokasi anggaran untuk meningkatkan pembanguna jalan cukup besar yakni 21  M.  implementasi  kebijakan  pembangunan  jalan  disambut  baik  oleh masyarakat. pekerjaan jalan pada tahun tersebut dari awal tidak memberikan progres yang baik sampai berkahirnya kontrak. Pekerjaan jalan yang sedianya dikerjakan mulai pada bulan November tahun 2021 – Maret 2022 hanya bisa dikerjakan  sebanyak  33%  dari  total  pekerjaan.  Ironisnya  pekerjaan  dengan dana yang sama di Kabupaten lain telah mencapai 100% tetapi lain hal untuk pembangunan jalan di Kecamatan Ulumanda tersebut.
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
Kontraktor  yang  memenangkan  tender  pengerjaan  jalan  tersebut ternyata  tidak  mampu  merampungkan  tugasnya.  Banyak  kendala  yang menjadi faktor kegagalan mereka antara lain alat yang digunakan mayoritas adalah sewaan, juga medan yang kurang mendukung. Dana yang bersumber dari PEN baru akan cair sebanyak 50% kalau pekerjaan telah mencapai 30% sehingga  dibutuhkan  kontraktor  yang  betul-betul  mumpuni  dari  aspek sumber daya sebab tidak ada dana panjar dari PU. kenyataanya Kontraktor yang  memenangkan  tender  tidak  kompeten  dan  mumpuni  jika  dilihat  dari progress pembangunannya. Pihak terkait kembali memaksakan mereka untuk menang tender.
Dari serangkaian fakta yang ada bahwa Gubernur ABM cenderung hanya menggunakan dan taktis untuk pembangunan jalan ke Ulumanda. ABM dinilai memilik  rencana  kebijakan  yang  baik  dalam  upaya  peningkatan  kebijakan pembangunan  jalan  tetapi  pada  tahap  pengimplemntasian  banyak  kendala serius,  antara  lain:  melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  cenderung meloloskan  kontraktor  yang  tidak  mumpuni  atau  kompeten  dalam pembangunan  jalan  sehingga  pengimplementasian  tidak  memiliki  dampak yang  signifikan  dari  tujuan  awal.  Selanjutnya  tidak  melibatkan  masyarakat dalam  menentukan  titik  nol  pekerjaan  sehingga  selalu  menuai  kritik  setiap pengimplementasian  sehingga  berimplikasi  pada  kekaburan  atas  keinginan masyarkat setempat dititik mana yang paling layak untuk dikerjakan.
Berdasarkan  uraian  diatas  terkait  pembangunan  jalan  poros Salutambung-Aralle  pada  masa  pemerintahan  ABM,  dari  kacamata  teori implementasi  kebijakan  dari  George  C.  Edward  III  aspek  komunikasi  belum mampu  dilaksanakan  dengan  baik  dibuktikan  dengan  banyaknya  masalah yang  tidak  konStrukturktif  pada  aspek  implementasi.  Sumber  daya  yang dimiliki  terkait  kompetensi  implementator  dan  sumber  daya  finansial  juga masih  kurang  memadai  terutama  pada  aspek  kompetensi  implementator. Kecakapan  implementator  kebijakan  masih  sangat  kurang  dilihat  dari beberapa  kontraktor  yang  memenangkan  tender  pekerjaan  jalan  tersebut kurang siap dan cenderung dipaksakan karena persolan kepentingan praktis.
Disposisi  yang  melingkupi  persoalan  komitmen  implementator kebijakan  sudah  terbantahkan  sejak  awal  ketika  proses  tender  pada  tahun 2018  meloloskan  kontraktor  yang  tidak  kompeten  serta  tidak  memiliki  visi membangun  sehingga  aspek  terakhir  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  yaitu  struktur  birokrasi  tidak  mengambil  peran  karena  dari organisasi itu juga yang meniscayakan masalah implementasi kebijakan.
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50

## Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  peningkatan  pembangunan  jalan  poros Salutambung-Aralle telah mendapat dasar yang baik pada masa pemerintahan Gubernur Anwar Adnan Saleh (AAS) setelah ia meningkatkan Status menjadi jalan  strategis  provinsi.  sedangkan  pada  masa  pemerintahan  Gubernur  Ali Baal  Masdar  kurang  memperlihatkan  komitmen  yang  kuat  dalam meningkatkan  pembangunan  jalan  tersebut  mulai  dari  komunikasi  yang kurang  menyoal  apa  yang  harus  dilakukan  sampai  pada  sumber  daya implementator yang tidak mumpuni mewarnai satu periode kepemimpinannya. Olehnya demikian pengimplementasian kebijakan sangat ditunjang  oleh  pemimpin  yang  visioner  demi  untuk  memastikan  variabel implementasi kebijakan diperhatikan dengan sebaik-baiknya.

## Daftar Pustaka .
DesrineltI,  desrinelti.,  Magfira  Afifa.,  &  Nurhizrah  Gistituati.  2021.Kebijakan Publik: konsep pelaksanaan. JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia. 6 (1) 83
Dunn,  willian  N.  2017.Analisis  Kebijakan  Publik.Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Haerul.,  Haedar  A.,  &    Hamdan.    (2016).  Implementasi  Kebijakan  Program Makassar  Tidak  Rantasa  (MTR)  di  Kota  Makassar. Jurnal  Adminstrasi Publik . 6 (2) 25.
Hayat dkk. Reformasi Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana, 2020. Hidayat,  Asep.,Aris  munandar.,  &  Armidiana.  2018.  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Parkir  Kota  Bandung. Publica(  Jurnal  Pemikiran Administrasi Negara. 10 (2) 85
Prianto, agus. 2020. Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi kasus  di  Sekretaris  Daerah  Kota  Tasikmalaya  ). JAK  PUBLIK  (  Jurnal Adminstrasi dan Kebijakan Publik ). 1 (3) 115.
Ramdhani,  Abdullah.,  &  Muhammad  Ali  Ramdhani.  2017.  Konsep  Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik(JP) 11 (1) 2. Setiaman,  Agus.,  Sugiana.,  Jimi  Narotama  M.  2013.  Implementasi  Kebijakam Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi. 1 (2) 196. Sirajuddin,  Ilham  Arif.  2014.  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah Dalam  Pelayakan  Publik  Dasar  Bidang  Sosial  Di  Kota  Makassar. Jurnal Administrasi Publik (JAP) 4 (1 ) 4.
Muhammad Gaus, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.1, hal.39-50
Suryono,  Agus.  2014.  Kebijakan  Publik  Untuk  Kesejahateran  Rakyat. TRANSPARANSI (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi). 6 (2) 1.