TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA

## Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Abstract: Accountability in the act of vote is inseparable from unsuccessful acts of  election.  Complications  of  problems  that  exist  in  elections,  participation  that does  not  involve  parties  involved  in  vote  problems.  Accountability  for  resolving vote  actions  must  find  the  best  formula  in  order  to  minimize  the  settlement  that occurs  in  elections.  Potential  to  avoid  failure  can  occur  before  voting,  during voting and after voting. The right formulation is needed as part of the anticipatory steps towards vote action. Collateral for anticipatory measures can be considered as  part  of  a  policy  on  crime  prevention  (criminal  policy).  In  this  case  the formulation  policy  in  the  accountability  of  vote  follow-up  must  be  formulated coherently  and  integratively,  with  the  basic  principles  needed  in  the administration  of  elections.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  formulate accountability  for  election  crimes  that  are  eligible,  effective  and  efficient,  and transparent.  This  review  of  the  formula  for  accountability  for  election  can  make the material for evaluating the policy formulation in the election follow-up.
Keywords : Criminal Law, Vote,  Criminal act
Abstrak: Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemilu ini tidak terlepas dari unsur  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  pelanggaran  pemilu.  Komplektisitas masalah  yang  terdapat  dalam  pemilu,  mengakibatkan  banyaknya  unsur  maupun pihak yang terlibat dalam penanganan masalah pemilu. Pertanggungjawaban atas pelanggaran tindak pidana pemilu tentunya harus ditemukan formula terbaik agar dapat  meminimalisir  pelanggaran  yang  terjadi  pada  pemilu.  Potensi  terjadinya pelanggaran  tindak  pidana  dapat  terjadi  sebelum  pemungutan  suara,  saat pemungutan  suara  dan  setelah  pemungutan  suara.  Dibutuhkan  formulasi  yang tepat  sebagai  bagian  dari  langkah  antisipasi  terhadap  tindak  pidana  pemilu.
Jaminan atas langkah antisipasi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari  kebijakan  terhadap  penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy ).  Dalam  hal ini  kebijakan  formulasi  dalam  pertanggungjawaban  tindak  pidana  pemilu  harus dirumuskan  secara  koheren  dan  integratif,  dengan  mengoptimalkan  prinsip  yang terdapat  dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Untuk  itu  dibutuhkan  formulasi pertanggungjawaban  tindak  pidana  pemilu  yang  memenuhi  unsur  demokratis, efektif dan efisien, serta transparan. Tinjauan terhadap formula pertanggungjawaban  tindak  pemilu  ini  dapat  menjadikan  bahan  kajian  kepada rumusan kebijakan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Pemilu, Tindak Pidana

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu)
diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan  wakil  rakyat  dan pemerintahan
negara yang demokratis.  Hasil  Amandemen  ke tiga  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  (UUD  45), Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-
Undang Dasar. Dalam perkembangannya pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung  dan  serentak,  tentunya  ini
merupakan  langkah  progresif  dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.
Pemilihan langsung dan serentak  dalam  pemilu  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum,  bahwa  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  tentang penyelenggara  Pemilihan  Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakryat, Dewan  perwakilan  Daerah,  dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah perlu  disatukan  dan  disederhanakan menjadi  satu  undang-undang sebagai landasan  hukum  bagi  pemilihan umum secara serentak.
Dalam pelaksanaan pemilu masih terdapatnya pelanggaran- pelanggaran di dalamnya yang mencederai rasa keadilan bagi rakyat.  Tentunya  keadilan  dalam penyelenggaraan  pemilu  dibutuhkan agar terjadi keseimbangan, keselarasan  dan  keserasian  dalam menjalankan amanah hukum, baik itu antara  penguasa  maupun  rakyat. Asas  keadilan  merupakan  salah  satu instrumen penting dalam penyelenggaraan  pemilu,  selain  itu juga  terdapat  asas  langsung,  umum bebas rahasia dan jujur. Sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  bahwa  Pemilihan Umum  yang  selanjutnya  disebut pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan
secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi dalam
penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD, pelanggaran tersebut  diklasifikasikan menjadi  enam  bagian,  yaitu:  (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,  (2)  pelanggaran  administrasi pemilu,  (3)  sengketa  pemilu,  (4) tindak  pidana  pemilu,  (5)  sengketa tata  usaha  negara  pemilu,  dan  (6) perselisihan hasil pemilu. 1 Kemudian secara spesifik dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum,  diatur  tentang  tindak  pidana pelanggaran terhadap pemilu. 2
Pelanggaran  yang  terjadi  tidak terlepas dari upaya adanya 1 BAB  XXI,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
2 Lihat Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
memperoleh kemenangan dalam pemilu  dengan  cara  menghalalkan segala  cara.  Dalam  pelanggaran tindak  pidana  pemilu  ini  bisa dilakukan  oleh  siapa  saja,  baik  itu individu,  badan  hukum  maupun organisasi.  Tindak  pidana  pemilu yang  dilakukan  dengan  melanggar hukum  seperti  memanipulasi  suara, mengacaukan jalannya penyelenggaraan  pemilu,  merusak dan  mengganggu  proses  pemilu harus diproses secara hukum.  Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap pemilu,  hanya  beberapa  saja  yang diproses hukum, tentunya hal tersebut akan mencederai rasa keadilan di masyarakat yang sejatinya  menginginkan  wakil  rakyat atau pemimpin yang mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik.
Pertanggungjawaban dalam tindak  pidana  pemilu  ini  tidak terlepas  dari  unsur  pelaku  yang melakukan  perbuatan  pelanggaran pemilu. Potensi adanya pelaku pelanggaran  pemilu  bisa  dilakukan oleh  penyelenggara  pemilu,  peserta pemilu,  pejabat,  media,  perusahaan, pemantau  asing  maupun  masyarakat pemilih itu sendiri.
Pertanggungjawaban atas
pelanggaran  tindak  pidana  pemilu tentunya  harus  ditemukan  formula terbaik  agar  dapat  meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada pemilu.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tindak Pidana Pemilu
Istilah  tindak  pidana  berasal dari bahasa Belanda yaitu “ strafbaar
feit ”.  Adapun strafbaar  feit sendiri terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar
dan feit .    Dari  tujuh  istilah  yang digunakan  sebagai  terjemahan,  maka straf bisa  diterjemahkan  sebagai pidana  atau  hukum,  dan baar yang bisa  diterjemahkan  dapat  dan  boleh, sedangkan feit dapat  diterjemahkan
sebagai tindak,
peristiwa, pelangggaran, dan perbuatan. 3 Dalam
banyak hal, tindak pidana
disinonimkam  dengan  delik,  yang berasal  dari  bahasa  latin  yakni  kata delictum . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa  delik  adalah  perbuatan  yang dapat  dikenakan  hukum  karena
3 Adami  Chazawi,  2002, Pelajaran  Hukum Pidana 1 , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 69.
merupakan  pelanggaran  terhadap undang-undang tindak pidana. 4
Tindak pidana merupakan perbuatan  yang  pelakunya  dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat  dikatakan  sebagai  “subjek” hukum pidana yang berarti seseorang manusia  sebagai  oknum.  Wujud hukuman  terhadap  pelaku  tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selain itu,  pada  perkumpulan-perkumpulan dari  orang-orang  apabila  dilakukan oleh  oknum,  jelas  masuk  perumusan pelbagai tindak pidana. Dan hukuman pidana juga dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran  dasar  yang  telah  disahkan oleh Departemen Kehakiman. 5
Pengertian tindak pidana pemilu  dalam  Pasal  260  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,
4 Asshiddiqie  Jimly,  Ali  Safa’at  M,  2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Konpres, Jakarta, hlm, 46.
5 Wirjono  Prodjodikoro,  2009,  Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Bandung: Refika Aditama, hal. 59-60.
menyebutkan  bahwa  tindak  pidana
pemilu adalah tindak pidana
pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap  ketentuan  tindak  pidana pemilu  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  ini.  Undang-undang tersebut, beserta undang-undang yang mengatur tentang pemilu seperti  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, dan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan  Umum,  disederhanakan menjadi  satu  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum,
sebagai landasan dalam
menyelenggarakan  pemilihan  umum secara serentak.
Tindak  pidana  pemilu  dalam undang-undang  tersebut  meliputi: Pertama , Penanganan Tindak Pidana Pemilu;  yang  berisi  tentang  tata  cara penanganan  tindak  pidana  pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu,
dan sentra penegakan hukum terpadu. Kedua menjelaskan  tentang Ketentuan Pidana Pemilu. Sedangkan dalam  undang-undang  sebelumnya Tindak  Pidana  Pemilu  diatur  dalam pasal  260  -  311  Undang  Undang
Nomor  10  Tahun  2008  Tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6 Adapun pelaku perbuatan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh (10) yaitu:
a. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada setiap orang.
b. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada petugas KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota,  PPK,  PPS dan PPLN.
c. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada aparatur sipil negara,
anggota  Tentara  Nasional
Indonesia  dan  Kepolisian Negara republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota permusyawaratan desa.
6 Lihat Buku Kelima  tentang  Tindak Pidana Pemilu,  Pasal  476-554,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum.
d. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye.
e. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada seorang majikan/atasan.
f. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada
Panwaslu dan Bawaslu.
g. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada
Ketua/Wakil  Ketua/ketua
muda/hakim  agung/hakim konstitusi, hakim pada semua  badan  peradilan, ketua/wakil  ketua  dan/atau anggota  Badan  Pemeriksa keuangan, Gubernur, Deputi  Gubernur  Senior, da/atau  deputi  gubernur bank Indonesia serta direksi,  komisaris,  dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha
milik  negara/badan  usaha milik daerah.
h. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada Perusahaan pencetak suara. i. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada pelaksana kegiatan
penghitungan cepat.
j. Pelaku  perbuatan  pidana yang ditujukan kepada
Pimpinan  partai  politik atau  gabungan  pimpinan partai politik.
Pelaku  pelanggaran  terhadap pemilu  tersebut  di  atas,  juga  di dalamnya memuat sanksi pidana baik itu  pidana  penjara  maupun  denda. Pidana  yang  dijatuhkan  berkisar antara  1  (satu)  tahun  sampai  6 (enam)  tahun,  dan  denda  berkisar antara  Rp.  6.000.000,-  (enam  juta rupiah) sampai Rp.
1000.000.000.000,-  (seratus  miliar rupiah)  tergantung  pada  pelanggaran pidana yang dilakukannya.
Adapun  institusi  atau  lembaga yang  terlibat  melakukan  penanganan masalah  hukum  pada  pemilu  adalah sebagai berikut:
a. Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP);
b. Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu);
c. Komisi  Pemilihan  Umum (KPU);
d. Kepolisian Negara;
e. Kejaksaan;
f. Pengadilan Tata Usaha Negara  dan  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
g. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
h. Mahkamah Agung;
i. Mahkamah Konstitusi;
Kompleknya masalah yang terdapat dalam pemilu, mengakibatkan banyaknya unsur maupun stakeholder yang  terlibat dalam  penanganan  masalah  pemilu. Masalah  pemilu  yang  didalamnya terdapat  tindak  pidana  pemilu  telah di atur dalam Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2017  tentang
Pemilihan
Umum. Meskipun
demikian,  dibutuhkan  energi  yang luar  biasa  dalam  melaksanakan, belum  itu  dalam  memahaminya peraturan  tersebut.  Komplekstisitas tersebut  juga  akan  berakibat  pada pertanggungjawaban  hukum,  dan formula pertanggungjawaban terhadap  tindak  pidana  merupakan tantangan  bagi  ahli  hukum  dan praktisi  dalam  membuat  maupun merumuskan  formula  yang  terbaik dalam  penanganan  tindak  pidana pemilu.
2. Permasalahan

## Tindak

## Pidana dalam Pemilu
Tindak  pidana  dalam  pemilu merupakan  ancaman  yang  dapat membahayakan  proses  demokrasi untuk  kedaulatan  rakyat.  Terdapat berbagai macam alasan yang membuat  orang  untuk  melakukan pelanggaran  pemilu,  salah  satunya bisa  terjadi  akibat  adanya  ambisi yang  berlebihan  kepada  kekuasaan yang  ingin  dimiliki.  Pada  dasarnya kekuasaan  yang  tempuh  dengan  cara yang  tidak  benar,  akan  berakibat amanah  rakyat  yang  tidak  berjalan sesuai dengan harapan, dalam hal ini masyarakat,  negara  dan  bangsa  akan sangat dirugikan.
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran  yang  terjadi  bervariasi seperti merintangi orang yang menjalankan  haknya  dalam  memilih, melakukan  penyuapan  atau money politics ,  melakukan  tipu  muslihat, mengaku  sebagai  orang  lain  dalam ikut pemilihan, menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan,  merusak  atau  melakukan tindakan  kekerasan  dan  ancaman, serta  perbuatan  pelanggaran  lain
yang  bertentangan  dengan  hukum pidana.
Proses  terjadinya  pelanggaran tindak  pidana  yang  terjadi  pada pemilu  dapat  dibagi  menjadi  tiga tahapan, yaitu:
1) Tindak  pidana  sebelum pemungutan  suara.  Tindak pidana  yang  bisa  terjadi dalam proses sebelum pemungutan  suara  adalah pada  saat  pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu,  penetapan  peserta pemilu,  penetapan  jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 2) Tindak pidana saat
pemungutan  suara.  Pada proses  ini  tindak  pidana yang  bisa  terjadi  adalah pada saat tahapan pemungutan  suara,  dan penghitungan suara.
3) Tindak pidana setelah pemungutan  suara.  Tindak pidana  pada  proses  setelah pemungutan  suara  adalah yang berkaitan dengan
penetapan hasil pemilu dan
pengucapan  sumpah/janji wakil rakyat yang terpilih.
Tahapan tersebut dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi tindak  pidana  yang  terjadi  pada pemilu  dengan  cara  mengetahui  dan memahami  tahapan-tahapan  pemilu. Tahapan  pemilu  ini  dibuat  oleh penyelenggara  pemilu,  yakni  KPU dengan  menyusun  peraturan  KPU untuk  setiap  tahapan  pemilu.  KPU juga bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan,  mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.  Kemudian  KPU  melapor kepada  DPR  dan  Presiden  mengenai pelaksanaan  tugas  penyelenggaraan seluruh  tahapan  pemilu  dan  tugas lainnya. 7
Adapun jenis-jenis tindak pidana berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilu antara lain: 8 a.  Tahapan  pemutahiran  data dan penyusunan daftar pemilih
1) Sengaja  menyebabkan orang  kehilangan  hak pilih;
7 Lihat  Pasal  1,  12,  13  dan  48,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8 Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional,
Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu ,  2008,  Position  Paper,  Berdasarkan Hasil Kajian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional  Dengan  dukungan  Yayasan  TIFA, Jakarta, Desember, hal. 6.
2) Pemalsuan identitas diri sendiri/orang lain dalam
daftar pemilih; 3) Menghalangi orang
mendaftar sebagai pemilih; 4) Panitia Pemilihan Suara /PPLN tidak memperbaiki daftar pemilih; 5) Merugikan  WNI  dalam
proses rekapitulasi
daftar pemilih tetap;
b.  Pendaftaran  peserta  Pemilu/
Penetapan  Peserta  Pemilu/
Penetapan  jumlah  Kursi/ pencalonan DPR, DPD,
DPRD;
1) Perbuatan curang
memperoleh  dukungan
pencalonan DPD; 2) Membuat dan
menggunakan  dokumen palsu  untuk  menjadi calon angota DPR, DPD,  DPRD  Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
3) Penyelenggara  Pemilu
yang  tidak  menindak lanjuti  temuan  Bawaslu
dalam  verifikasi  partai politik;
4) Penyelenggara  Pemilu yang  tidak  menindak lanjuti  temuan  Bawaslu dalam  verifikasi  partai politik  dan  verifikasi adninistratif calon DPR, DPD,  DPRD  Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota; c. Tahapan Masa Kampanye;
1) Kampanye
diluar jadwal waktu ang dtentukan;
2) Melanggar  larangan  isi kampanye (mempersoalkan  dasar negara/UUD 45, disintegrasi,  menghasut agama, ketertiban umum, kekerasan, merusak dan menggunakan  fasilitas pemerintah);
3) Larangan kampanye bagi pejabat negara
Hakim,  BPK  dan  BI,
PNS/TNI Polri;
4) Menyuap
untuk memilih peserta tertentu
atau tidak memilih
(golput);
5) Menerima suap;
6) Menerima  sumbangan kampanye  dari  pihak asing, tiidak jelas
identitas, pemerintah;
7) Mengacaukan kampanye;
8) Lalai atau sengaja menyebabkan terganggunya tahapan pemilu; 9) Keterangan  tidak  benar laporan Dana Kampanye; d. Tahapan masa Tenang; 1) Orang  /  lembaga  survei
dilarang mengumumkan hasil suevey pada masa tenang;
e.  Tahap  pemungutan  dan
Penghitungan Suara;
1) KPU  sengaja  mencetak surat  suara  melebihi jumlah  yang  ditentukan
(Pasal l 145); 2) Perusahaan pencetak suara mencetak melebihi  jumlah  yang ditetapkan  dalam  Pasal 146 ayat (1); 3) Perusahaan pencetak tidak menjaga kerahasiaan,  keamanan dan keutuhan surat suara; 4) Menjanjikan atau menyuap/memberi uang agar tidak memilih atau memilih  peserta  pemilu
tertentu;
5) Dengan kekerasan menghalangi orang menggunakan hak pilihnya; 6) Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara
pemilih tak bernilai;
7) Mengaku  orang  lain pada  saat  pemungutan suara;
8) Memberikan suara lebih  dari  satu  kali  di satu atau lebih TPS;
9) Sengaja mengagalkan pemungutan suara;
10) Majikan/atasan yang
tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suaranya;
11) Merusak hasil pemungutan suara; 12) KPPS tidak
memberikan surat suara pengganti  surat  suara yang rusak; 13) Memberitahu pilihan
pemilih  kepada  orang
lain; 14) KPU  tidak  menetapkan pilihan suara ulang; 15) KPPS tidak melaksanakan ketetapan  KPU  untuk melakukan pungutan suara ulang; f. Penetapan Hasil pemilu 1) Lalai menyebabkan rusak/hilangnya hasil
pemungutan suara;
2) Mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara; 3) KPU karena
kelalaiannya
menyebabkan hilangnya/berubahnya berita acara hasil rekapitulasi; 4) Sengaja merusak/mengganggu/ mendistorsi sistim
informasi  perhitungan suara;
5) KPPS  sengaja  tidak membuat/menandatang ani berita acara perolehan  suarapeserta pemilu;
6) KPPS  sengaja  tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil
penghitungan suara ;
7) KPPS/KPPSLN tidak menjaga,
mengamankan keutuhan kotak suara;
8) Pengawas Pemilu
lapangan  yang  tidak mengawasi  penyerahan kotak suara tersegel; 9) PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara;
10) KPU  tidak  menetapkan perolehan  hasil  Pemilu anggota  DPR,  DPD,
DPRD;
11) Orang/lembaga  survey perhitungan
cepat ( quickcount ) yang
mengumumkan hasil
perhitungan  cepat  pada hari/tanggal
pemungutan suara; 12) Orang/lembaga  survey perhitungan cepat ( quickcount )  yang  tidak
mengumumkan  bahwa hasil perhitungannya bukan  merupakan  hasil pemilu resmi; 13) Bawaslu /Panwaslu yang  tidak  menindak lanjuti  temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang  dilakukan  oleh penyelenggara  pemilu (KPU)  dalam  setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

## 3. Formulasi
Pertanggungjawaban  Tindak

## Pidana Pemilu
Kebijakan  formulatif  dalam menanggulangi tindak pidana pemilu secara  serentak  merupakan  upaya yang  patut  menjadi  perhatian  serius bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait  dengan  permasalahan  hukum pidana.  Dibutuhkan  formulasi  yang tepat  sebagai  bagian  dari  langkah
antisipasi  terhadap  tindak  pidana pemilu. Jaminan atas langkah antisipasi  tersebut  dapat  dipahami sebagai  salah  satu  bagian  dari kebijakan  terhadap  penanggulangan kejahatan  ( criminal  policy )  yang pada  hakekatnya  adalah  bagian  yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ).
Dalam kebijakan hukum pidana ( penal policy ), menurut Barda
Nawawi
Arief fungsionalisasi dilakukan  melalaui  beberapa  tahap,
yaitu: 9
1) Tahap formulasi
(kebijakan legislatif);
2) Tahap  aplikasi  (kebijakan yudikatif);
3) Tahap  eksekusi  (kebijakan administrastif).
Dalam  implementasi  kebijakan formulasi memiliki kedudukuan yang sangat  penting  dan  strategis,  karena sebagai  dasar  sekaligus  kebijakan dalam  merumuskan  sesuatu  dalam suatu  bentuk  perundang-undangan.
9 Barda  Nawawi  Arief,  2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung,  hal. 75
Selain itu, juga dapat  mempengaruhi kelancaran  proses  dalam  mekanisme penanggulangan  tindak  pidana  baik pada  tahap  aplikasi  maupun  tahap eksekusi.  Dalam  hal  ini  kebijakan formulasi dalam pertanggungjawaban  tindak  pidana pemilu  harus  dirumuskan  secara koheren dan integratif. Dasar pertanggunjawaban pidana adalah kesalahan, yang kemudian  dalam  arti  sempit  dapat berbentuk  sengaja  ( opzet )  atau  lalai ( culpa ). 10 Dalam  penyelenggaraan pemilu,  antisipasi  terhadap  adanya tindak pemilu dengan penangulangan terhadap  kesalahan  baik  itu  yang dilakukan  secara  sengaja  maupun tidak  sengaja  (lalai)  merupakan landasan dalam merumuskan
kebijakan  tindak  pidana  pemilu.
Rumusan yang dibuat secara integratif dengan meminimalisir
kesalahan  dalam  penyelenggaraan pemilu.
Dalam Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan umum,  Pasal  3  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip, yaitu:
10 Rasyis  Ariman  dan  Fahmi  Raghib,  2015, Hukum  Pidana ,  Malang:  Setara  Press,  hal.
215.
a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Berkepastian hukum;
e. Tertib;
f. Terbuka;
g. Proporsional;
h. Profesional;
i. Akuntabel;
j. Efektif; dan
k. Efisien.
Dalam mengoptimalkan prinsip yang terdapat dalam penyelenggaraan pemilu, maka dibutuhkan formula
pertanggungjawaban  tindak  pidana pemilu yang memenuhi unsur demokratis,  efektif  dan  efisien,  serta transparan. Adapun beberapa tinjauan formula pertanggungjawaban dalam
penanganan  tindak  pidana  pemilu adalah berikut ini:
a. Demokratis
Indonesia  merupakan  negara yang  menganut  sistem  demokrasi dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia (NRI) 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di  tangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar”.  Dalam  hal  ini,
pemerintahan harus berdasarkan kemauan  rakyat  dan  pada  akhirnya semua  tindakan  dari  pemerintah harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
Adapun ciri-ciri demokrasi modern  dibagi  menjadi  3  (tiga) golongan,  yaitu  (a)  pemerintahan rakyat  melalui  perwakilan  dengan sistem parlementer, (b) pemerintahan rakyat  melalui  perwakilan  dengan pemisahan kekuasaan, dan (c)
pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai
pengawasan  langsung  oleh  rakyat. 11
Jika mencermati tiga golongan tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa Indonesia menganut termasuk dalam golongan (c), bahwa kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hal tersebut membawa konsekuensi logis
terhadap pelaksanaan kedaulatan
rakyat.  Salah  satu  konsekuensinya adalah dengan penyelenggaran pemilu secara lansung dalam memilih  pemimpin  maupun  wakil rakyat di parlemen oleh rakyat.
11 Padmo Wahyono, 1985, Masalah
Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini,
Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 55.
Dalam penyelenggaraan pemilu secara langsung ini ditemukan  fenomena  pelanggaran- pelanggaran  yang  kemudian  disebut dengan  tindak  pidana.  Fenomena yang  muncul  ternyata  di  berbagai daerah banyak terjadi penyimpangan, di  mana  beberapa  calon  kepala daerah  melakukan  perbuatan  curang memanipulasi prasyarat formal, melakukan  tindakan-tindakan  yang kurang  terpuji  dengan  menghalalkan segala  cara  agar  dapat  terpilih. 12
Beberapa  kasus  lainn  dalam  pemilu seperti  penggunaan money  politic yang  masih  terjadi,  hal  ini  jelas mencederai  makna  demokrasi  itu sendiri.
Dalam  Bab  IV  Buku  Kedua KUHP  mengenai  tindak  pidana ”Kejahatan  terhadap  Melakukan Kewajiban  dan  Hak  Kenegaraan”, Pasal  149  KUHP  menyatakan  :  ”(1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan  berdasarkan  aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya,  atau  supaya  memakai  hak itu  menurut  cara  yang  tertentu, diancam  dengan  pidana  penjara
12 Aribowo,  dkk,  1996, Mendemokratiskan Pemilu , ELSAM, Jakarta, hal 5
paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat ribu  lima  ratus  rupiah.  (2)  Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih,  yang  dengan  menerima pemberian  atau  janji,  mau  disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”.
Pada Pasal 149 tersebut mengatur  bahwa  seseorang  akan dikenakan tindak pidana jika
melakukan penyuapan yang menyebabkan  orang  menggunakan hak  pilihnya  menurut  cara  tertentu atau orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu.  Hukuman  untuk  tindak pidana  ini  adalah  paling  lama sembilan  bulan  atau  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini juga berlaku bagi orang yang menerima  suap.  Berbagai  cara  atau bentuk money politic seperti
pemberian uang, pembagian sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih  kehendak dari pemberi atau  pembagi  tersebut.  Akan  tetapi masih banyak kasus yang terjadi, dan sangat  sedikit  yang  dikenai  sanksi pidananya.
Sedangkan pada Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2017
tentang  Pemilihan    Umum,  hal tersebut diatur dalam Bab II Ketentuan  Pidana  Pemilu  Pasal  515 yang  menyebutkan  bahwa  “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan  suara  menjanjikan  atau memberikan uang atau materi lainnya  kepada  Pemilih  supaya  tidak menggunakan  hak  pilihnya  atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan  hak  pilihnya  dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak  sah,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00  (tiga  puluh  enam juta rupiah).”
Sangat  jelas  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tersebut, penyuapan dengan pemberian  materi  atau  uang  kepada pemilih  agar  tidak  mengggunakan hak  pilih  atau  memilih  peserta pemilu  tertentu  merupakan  tindak pidana. Peraturan ini secara maksimal belum diketahui masyarakat  akan  adanya  pidana pidana  dalam  penyuapan.  Untuk  itu, selain  diperlukan  pengawasan  yang maksimal  atas  terjadinya money politic ,  juga  dibutuhkan  kesadaran bagi masyarakat untuk tidak
menggunakan  atau  menerima money politic dalam  mewujudkan  proses demokrasi, yang salah satunya adalah jujur.
Formula  pertanggungjawaban atas  tindak  pidana  yang  merusak demokrasi kita yang dilakukan dengan  cara-cara  seperti  penyuapan harus menjadi perhatian bagi penyelenggara maupun aparat penegak  hukum.  Adapun  motifnya yang  selalu  berkembang  dalam pidana  penyuapan  seperti  dengan tidak  menggunakan  uang,  tentunya aparat  penegak  hukum  maupun penyelenggara  harus  memperberat hukuman,  dan  tentunya  yang  lebih penting  adalah  sosialisasi  maupun publikasi  secara  maksimal  kepada para pelaku penyuapan pada penyelenggaraan pemilu agar
memeiliki  efek  jera  dan  berdampak luas kepada masyarakat. Hal ini akan mendorong  pemilu  kedepan  dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktik-praktik
penyuapan.
b. Efektif dan Efisien
Penanganan tindak pidana
dalam sistem peradilan pidana pemilu jauh lebih rumit jika dibandingkan  dengan  penanganan
tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh polisi, jaksa dan pengadilan. Menurut Khairul  Fahmi, 13 dalam  pengaturan dan  pelaksanaannya,  kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa  efektif,  karena  hampir  semua subsistem  hukum  yang  menopang bekerja  sistem  hukum  pemilu,  yang terdiri  dari  aturan  hukum  pidana pemilu,  aparat  yang  terlibat  dalam penegakan hukum pemilu dan budaya  pihak-pihak  yang  terlibat dalam penyelenggaaan pemilu.
Diperlukan  tata  kelola  dan formula  yang  tepat  agar  tindak pidana  pemilu  bisa  di  tangani  secara efektif  dan  efisien.  Seperti  diketahui bahwa dalam undang-undang penanganan  tindak  pidana  pemilu juga  melibatkan  pengawas  pemilu. Pengawas  pemilu  dalam  hal  ini adalah  Badan  Pengawas  Pemilu  atau Bawaslu.
Adapun tugas Bawaslu adalah: 14
a. menyusun  standar  tata laksana pengawasan
13 Khairul Fahmi, 2017, Sistem Penanganan Tindak  Pidana  Pemilu ,  Jurnal  Konstitusi, Juni, 12(2).
14 Pasal  93  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum.
Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas  Pemilu  di setiap tingkatan; b. melakukan pencegahan dan penindakan  terhadap pelanggaran Pemilu dan  sengketa  proses
Pemilu;
c. mengawasi  persiapan Penyelenggaraan
Pemilu;
d. mengawasi
pelaksanaan  tahapan
Penyelenggaraan
Pemilu;
e. mencegah  terjadinya praktik politik uang;
f. mengawasi  netralitas
aparatur  sipil  negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian  Republik Indonesia; g. mengawasi pelaksanaan
putusan/keputusan;
h. menyampaikan dugaan pelanggaran
kode etik Penyelenggara  Pemilu kepada DKPP; i. menyampaikan
dugaan  tindak  pidana Pemilu kepada Gakkumdu; j. mengelola,
memelihara, dan
merawat  arsip  serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi  arsip  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
l. mengawasi pelaksanaan  Peraturan
KPU; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas  yang  amanatkan  kepada Bawaslu  secara  teknis  dilapangan ketika  berhadapan  dengan  tindak pidana  pemilu  banyak  menemui kendala. Di mana waktu pemilu yang sangat singkat, dengan adanya
pemisahan keterlibatan yang terpisah antara  polisi  dan  jaksa  dari  proses pengawasan  pemilu  yang  dilakukan oleh  pengawas  pemilu.  Dalam  hal ini,  tentunya  kebijakan  formulatif dalam  pertanggungjawaban  tindak pidana  pemilu  seharusnya  di  desain agar  antara  pengawas  pemilu,  polisi dan jaksa berada dalam satu kesatuan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai upaya  untuk  menegakkan  hukum pidana pemilu.
Hal  tersebut  yang  mendorong bagaimana  mencari  formula  yang efektif dan efisien dalam menegakkan  hukum  pidana  pemilu. Efektif  karena  penegak  hukum  bisa bergerak  cepat,  dan  efisien  yang dimaksud adalah bagaimana memotong rangkaian panjang birokrasi  penanganan  perkara  tindak pidana pemilu. Dengan cara itu maka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan  tindak  pidana  pemilu akan  berada  dalam  satu  komando, yang  tentunya  dapat  memproses tindak  pidana  pemilu  secara  efektif dan efisien.
c. Tranparan
Salah satu kendala yang
dihadapi  dalam  permasalahan  tindak pidana  pemilu  adalah  tranparansi
atau keterbukaan. Sebenarnya permasalahan penegakan hukum pidana  pemilu  ini  bisa  dilihat  dari komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap  penegakan  hukum.  Salah satu komponen  tersebut adalah budaya hukum ( legal culture ). Kultur hukum merupakan opini-opini,
kepercayaan-kepercayaan
(keyakinan-keyakinan), kebiasaan- kebisaaan,  cara  berfikir,  dan  cara bertindak,  baik  dari  para  penegak hukum maupun dari warga masyarakat  tentang  hukum  dan berbagai  fenomena  yang  berkaitan dengan hukum. 15
Fenomena ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  hukum  pidana pemilu  yang  mampu  menjerat  para pelaku  tindak  pidana  pemilu  adalah sebuah  pesimistis  dari  masyarakat terhadap hukum tindak pidana pemilu.  Apabila  ini  masih  berlanjut, makabisa menjadi gejala yang berbahaya  dalam  penyelenggaraan pemilu  di  masa-masa  yang  akan datang.  Masalah  yang  terkait  tindak pidana pemilu, seperti
15 Achmad  Ali,  2012, Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 , Jakarta : Kencana, hal. 204
profesionalisme aparat penegak hukum  yang  terdiri  atas  pengawas pemilu, polisi, jaksa dan hakim pada proses dipengadilan jauh dari kondisi yang diharapkan.
Tentunya  dibutuhkan  formula pertanggungjawaban  tindak  pidana pemilu  yang  tranparan  atau  terbuka, sehingga  penanganan  tindak  pidana pemilu  tidak  terkesan  berpihak  pada
golongan tertentu yang berkepentingan  mencederai  pesta demokrasi  dengan  kecenderungan mensiasati/mengakali aturan sehinggga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Dengan tranparansi, tentunya  penyelenggaraan  pemilu akan  berjalan  dengan  baik  karena sistem  kepercayaan  pada  hukum
tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Beberapa formula
pertanggungjawaban  tindak  pidana pemilu  di  atas  merupakan  bagian kecil  dari  serangkaian  proses  yang terjadi  dalam  permasalahan  tindak pidana  pemilu.  Semoga  tinjauan terhadap formula
pertanggungjawaban  tindak  pemilu ini  dapat  menjadikan  bahan  kajian
dan pembuat kebijakan dalam merumuskan  permasalahan  tindak pidana pemilu. Sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan demokratis,  efektif  dan  efisien,  serta tranparan  sesuai  dengan  kehendak dan  kemauan  rakyak  dalam  menjaga kedaulatan rakyat yang sedang berjalan ini.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  tindak pidana pemilu dalam undang-undang terdiri atas penanganan tindak pidana pemilu dan ketentuan pidana pemilu. Kompleknya  masalah  yang  terdapat dalam pemilu, mengakibatkan
banyaknya unsur maupun stakeholder  yang  terlibat  dalam penanganan masalah pemilu.
Komplekstisitas  tersebut  juga  akan berakibat  pada  pertanggungjawaban hukum, dan
formula pertanggungjawaban  terhadap  tindak pidana  merupakan  tantangan  bagi ahli  hukum  dan  praktisi  dalam membuat maupun merumuskan formula yang terbaik dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Tindak  pidana  dalam  pemilu merupakan  ancaman  yang  dapat membahayakan  proses  demokrasi
untuk  kedaulatan  rakyat.  Proses terjadinya pelanggaran tindak pidana dapat  terjadi  sebelum  pemungutan suara,  saat  pemungutan  suara  dan setelah  pemungutan  suara.  Ada berbagai  jenis  tindak  pidana  pemilu berdasarkan  tahapan  pemilu  yang seharusnya dapat dirumuskan penanggulangan dengan cara membuat formula pertanggungjawaban  tindak  pidana pemilu secara koheren dan integratif. Penyelenggaraan
pemilu serentak  dilaksanakan  berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil, dengan menggunakan
prinsip mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, terbuka, proporsional,  prefesional,  akuntabel, efektif  dan  efisien.  Dalam  hal  ini, kebijakan  dalam  merumuskan  tindak pidana  pemilu  secara  serentak  harus memenuhi  unsur  tersebut,  sehingga tatanan  dan  penyelenggaraan  pemilu bisa  berjalan  sesuai  dengan  harapan masyarakat  dalam  menjaga  kedaulan rakyat.  Dalam  merumuskan  formula pertanggungjawaban  tindak  pidana pemilu  dengan  menggunakan  unsur demokratis,  efektif  dan  efisien,  serta transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Ali, Achmad. (2012). Menguak Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan
Teori Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk Interprestasi  Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 . Jakarta: Kencana. Aribowo, dkk. (1996). Mendemokratiskan Pemilu .
Jakarta: ELSAM. Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah  Penegakan  Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .
Bandung: Citra Aditya Bakti. Chazawi,  Adami.  (2002). Pelajaran Hukum  Pidana  1 .  Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada.
Fahmi,  Khairul.  (2017,  Juni). Sistem Penanganan  Tindak  Pidana Pemilu . Jurnal Konstitusi,
12(2), 265-283.
Jimly,  Asshiddiqie  dan  Safa’at  M., Ali. (2012). Teori Hans Kelsen
Tentang Hukum . Jakarta:
Konpres.
Prodjodikoro, Wirjono. (2009). Asas-
Asas Hukum Pidana di
Indonesia .  Bandung:  Refika
Aditama.
Wahyono,  Padmo.  (1985). Masalah Ketatanegaraan Indonesia
Dewasa  Ini .  Jakarta:  Ghalia Indonesia. b. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45).
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  8  Tahun  2012  tentang
Pemilihan Umum Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum.