## Prosiding Seminar Nasional
Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Kerjasama Dengan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman “Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan”

## Pembatasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Putu Suma Gita
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia sumagita@gmail.com
KATA KUNCI
________________
Pembatasan;
Alih Fungsi Lahan Pertanian; Pemindahan Ibu Kota _________________

## ABSTRAK
___________________________________________________________________ Di  satu  sisi,  rencana  pemindahan  ibu  kota  Negara  merupakan  upaya  yang cukup baik untuk mobilisasi pemerintahan, namun di sisi lain terdapat dampak alih fungsi lahan khususnya alih fungsi lahan pertanian yang perlu ditanggapi serius  oleh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  sebagai  upaya mempertahankan  ketahanan  pangan  nasional.  Oleh  sebab  itu,  upaya pemerintah  daerah  dan  peran  serta  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kota pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, dan  merekomendasikan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap  upaya-upaya yang perlu dilakukan salah satunya membentuk peraturan daerah. Penelitian ini  menggunakan  teori  kepastian  hukum  yang  bermuara  pada  dibentuknya peraturan  daerah  mengenai  pembatasan  alih  fungsi  lahan  pertanian  untuk mencegah  alih  fungsi  lahan  ketika  dipindahkannya  ibu  kota  Negara  ke Kalimantan  timur  agar  tercapainya  kepastian  hukum.  Hasil  penelitian  yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan terhadap alih fungsi lahan  pertanian  memang  saat  ini  belum  keseluruhan  dirasakan  oleh masyarakat  dan  lingkungan  namun  di  masa  depan  akan  benar  terjadi  sebab dampak-dampak  tersebut  telah  terjadi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia terhadap  pelaksanaan  alih  fungsi  lahan  terutama  lahan  pertanian  pangan. Dengan direncanakannya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dampak-dampak  yang  akan  terjadi  kedepannya  dapat  diminimaliris  oleh pemerintah  daerah  setempat  dan  masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Upaya pembatasan alih fungsi lahan pertanian sangat perlu dilakukan dengan upaya preventif, upaya represif dan peran serta masyarakat. Secara nyata membuat suatu  regulasi  berupa  peraturan  daerah  yang  lebih  mementingkan perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  sesuai  dengan  amanat  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Laih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  sebagai  turunan  dari Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pemerintah daerah bersama masyarakat harus berkomitmen terhadap wilayah dan kawasan pertanian yang dianggap penting dan perlu perlindungan secara utuh dan tidak dapat diganggugugat.

## PENDAHULUAN
Pemindahan  ibu  kota  Negara  saat  ini  menjadi  buah  perbincangan  yang  hangat  di  seluruh kalangan  masyarakat  Indonesia  sebab  pemindahan  ini  baru  terealisasi  saat  era  pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru tersebut akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan lahan seluas 40.000 Ha yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024. Melaui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Negara ke luar pulau jawa.
Pemindahan ibu kota pasti  memerlukan bidang tanah, dan tanah tersebut pastinya beralih fungsi dari awalnya hutan, perkebunan dan atau lahan pertanian produktif dengan jumlah cukup luas  untuk  pembangunan  perkantoran-perkantoran  dan  fasilitas  sosial  lainya  dan  tidak  menutup kemungkinan  juga  perkembangan  bidang  tanah  untuk  perumahan,  tempat  rekreasi  wisata  dan berbagai bentuk keperluan yang menunjang kehidupan masyarakat di wilayah ibu kota, serta bisa saja pelan-pelan akan dibangun pabrik-pabrik industri kecil atau besar di sekitaran ibu kota yang seperti halnya ibu kota Jakarta saat ini.
Pindahnya ibu kota negara berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitar wilayah ibu kota negara. Dampaknya berupa bertambahnya penduduk, mahalnya harga tanah dan lahan pertanian yang dekat wilayah ibu kota mulai berlaih fungsi untuk pemukiman dan hal  lainnya  yang  telah  terjadi  dan  yang  akan  terjadi  untuk  kedepannya  yang  disebabkan  oleh pemindahan  ibu  kota  Negara.  Bertambahnya  penduduk  pastinya  berpengaruh  terhadap ketersediannya kawasan pemukiman yang nantinya berdampak terhadap alih fungsi lahan, dan tak luput juga pembangunan fasilitas umum akan semakin meningkat untuk menunjang kenyamanan masyarakat di wilayah tersebut.
Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari satu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunan,  disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang  secara  garis  besar  meliputi  keperluan  untuk memenuhi kebutuahn masyarakat yang semakin bertambah dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Menurut Lestari, proses konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang terjadi disebabkan oleh bebrapa faktor yaitu sebagai  berikut (Lestari, 2005):
1. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi dan ekonomi.
2. Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  lebih  melihat  sisi  yang  disebabkan  oleh  kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan.
3. Faktor  kebijakan  merupakan  aspek  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan alih fungsi lahan.
Konversi  lahan  atau  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non-produktif  berpotensi mengancam ketahanan pangan. Mestinya alih fungsi lahan tanaman pangan tidak pernah dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai turunan dari Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan
sebagai aturan tertinggi untuk melindungi lahan pertanian pangan dan konversi. Bila dengan sangat terpaksa  harus  dilakukan  alih  fungsi  lahan  mestinya  ada  upaya  pencegahan  seperti  pemberian insentif bagi pemilik sawah, perlindungan terhadap komoditas pertanian, dan pembatasan izin alih fungsi.  Pada  kenyataannya  dalam  pelaksanaan  alih  fungsi  lahan  yang  salah  satunya  terhadap pembangunan perumahan seringkali melanggar aturan tata ruang wilayah, sebab pemerintah terkait mengeluarkan izin alih fungsi lahan yang jelas-jelas di lindungi sebagai lahan pertanian pangan serta kurangnya pengawasan setiap lahan-lahan pertanian yang telah masuk kawasan pertanian.
Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  masukan  terhadap  upaya pembatasan  alih  fungsi  lahan  pertanian  terhadap  terencana  pemindahan  ibu  kota  negara  ke Kalimantan Timur. Secara khusus tulisan ini untuk mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi terhadap  alih  fungsi  lahan  dengan  adanya  rencana  pemindahan  ibu  kota  negara  ke  Kalimantan Timur  dan  merekomandasikan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap  upaya-upaya  yang  perlu dilakukan salah satunya membentuk peraturan daerah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  teori  kepastian  hukum  yang  bermuara  pada  dibentuknya peraturan  daerah  mengenai  pembatasan  alih  fungsi  lahan  pertanian  untuk  mencegah  alih  fungsi lahan  ketika  dipindahkannya  ibu  kota  Negara  ke  Kalimantan  timur  agar  tercapainya  kepastian hukum.

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan tujuan dan diskusi yang diperoleh dari penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat dijelaskan di bawah ini.
Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara
Alih fungsi lahan pertanian pastinya berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bisa jadi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak yang dialami langsung maupun tidak langsung terhadap alih fungsi lahan pertanian yaitu:
1. Berkurangnya lahan pertanian, dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja  memberi  dampak  negatif  ke  berbagai  bidang  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
2. Menurunnya produksi pangan, akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, dampak hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai.  Mengingat  jumlah  penduduk  yang  semakin  meningkat  tiap  tahunnya  sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.
3. Mengancam  keseimbangan  ekosistem,  dengan  berbagai  keanekaragaman  populasi  di dalamnya,  sawah  atau  lahan-lahan  pertanian  lainnya  merupakan  ekosistem  alami  bagi beberapa binatang. Sehingga sejak lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang- binatang  tersebut  akan  kehilangan  tempat  tinggal  dan  bisa  menggangu  ke  pemukiman warga  wasyarakat.  Selain  itu,  adanya  lahan  pertanian  juga  membuat  air  hujan termanfaatkan  dengan  baik  sehingga  mengurangi  resiko  penyebab  banjir  saat  musim penghujan.
4. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, untuk membantu peningkatan pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam  sistem  pengairan  misalnya  akan  banyak  dijumpai  proyek-proyek  berbagai  jenis irigasi  dari  pemerintah,  mulai  dari  membangun  bendungan,  membangun  drainase,  serta infrastruktur lain yang ditujukan untuk pertanian. Sehingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi. Maka sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi.
5. Banyak  buruh  tani  kehilangan  pekerjaan,  buruh  tani  adalah  orang-orang  yang  tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang  lain  yang  butuh  bantuan  tenaga.  Sehingga  jika  lahan  pertanian  beralihfungsi  dan semakin  sedikit,  maka  buruh-buruh  tani  tersebut  terancam  akan  kehilangan  mata pencaharian mereka.
6. Harga pangan semakin mahal, ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal tersebut tentu saja akan dimanfaatkan  sebaik  mungkin  bagi  para  produsen  maupun  pedagang  untuk  memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal.
7. Tingginya angka urbanisasi, sebagai besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan. Sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan kerja bagi sebagian  orang  tertutup,  maka  yang  terjadi  adalah  angka  urbanisasi  meningkat.  Orang- orang  dari  desa  akan  berbondong-bondong  pergi  ke  kota  dengan  harapan  mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal bisa jadi setelah sampai di kota keadaan mereka tidak berubah karena persaingan semakin kekat.
Sejak dulu, jumlah lahan pertanian Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Seperti yang telah dijelaskan dampak alih fungsi lahan pertanian yang disebutkan diatas tak lepas dari faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Faktor-faktor tersebut yaitu:
1. Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat,  dengan  jumlah  daratan  yang  tetap,  namun  jumlah penduduk  yang  terus  meningkat,  tentu  dapat  menyebabkan  berbagai  dampak  bagi lingkungan tempat tinggal manusia. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi  lahan  non-pertanian  guna  memenuhi  beberapa  kebutuhan  hidup  yang  juga meningkat.
2. Kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, adanya pertumbungan demografi tentu saja juga menuntut kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal. Ketika lahan di daerah permukiman tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diminta, maka konversi lahan pertanian  menjadi  kawasan  perumahan  menjadi  pilihan  sebagai  salah  satu  solusi permasalahan tersebut.
3. Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, anggapan masyarakat khususnya para generasi muda mengenai sektor pertanian masih belum sepopuler bidang- bidang usaha yang lain.
4. Pergantian  ke  sektor  yang  dianggap  lebih  menjanjikan,  seiring  berkembangnya  ilmu pengetahuan, teknologi, serta bertambahnya wawasan para pemilik lahan pertanian, maka tidak  sedikit  dari  mereka  yang  sengaja  mengalih  fungsi  lahan  pertanian  ke  sector  usaha lain. Dengan harapan perekonomian dapat semakin meningkat, mereka mulai mendirikan tempat-tempat industri, peternakan, serta tempat usaha lain di atas lahan pertaniannya.
5. Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan, ketidaktegasan peraturan perundang- undangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  mengenai pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Ketidaktegasan  tersebut  diantaranya  meliputi kekuatan hukum, ketegasan penegang hukum dan sanksi pelanggarannya.

## Upaya Pembatasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur
Alih fungsi lahan pertanian yang kemungkinan besar akan terjadi akibat pindahnya ibu kota negara seharusnya menjadi renungan bersama dalam menghadapinya. Hal ini sangat penting sebab di wilayah lain masih sarat akan pelanggaran alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Untuk itu perlunya upaya-upaya yang nyata mengahadapi alih fungsi lahan pertanian kedepannya, upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun peran serta masyarakat juga perlu ikut serta dalam mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk masa yang akan datang, maka selanjutnya upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu:
1. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  sangat  berperan  sebagai  pemegang  wewenang  untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan daerahnya guna mencapai kesejahtraan masyarakat, untuk itu sebagai langkah preventif jika terjadinya alih fungsi lahan yang tidak dapat terkendali maka perlu di buatnya peraturan daerah mengenai pembatasan alih fungsi lahan pertanian untuk perlindungan  alih  fungsi  lahan  pertanian  secara  berkelanjutan.  Untuk  tercapainya  hal  tersebut pemerintah daerah perlu melakukan:
a) Perencanaan,  perencanaan  dalam  hal  ini  yaitu  pemerintah  daerah  merencanakan perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang  mana  akan  tertuang  dalam peraturan  daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD), Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  dan  Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah  (RKPD).  Rencana  tersebut  dilakukan  terhadap  kawasan pertanian  pangan  berkelanjutan,  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  dan  lahan cadangan  pertanian  pangan  berkelanjutan.  Selanjutnya  untuk  menindaklanjuti rancangan tersebut harus tertuang dalam penyusunan program perindungan alih fungsi lahan  pertanian  yang  harus  memuat  lokasi  dan  jumlah  luas  lahan  pertanian,  bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, upaya mempertahankan lahan pertanian, target dan sasaran  yang  akan  dicapai  serta  pembiayaan  terhadap  program  kegiatan  yang  akan disusun dan dilaksanakan nanti.
b) Penetapan, penetapan dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menetapkan luas lahan pertanian pangan sesuai dengan rencana tata ruang daerah berupa jumlah luasan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan yang akan dilindungi secara utuh.
c) Pengembangan,  pengembangan  dalam  hal  ini  yaitu  dengan  upaya  optimalisasi  lahan pertanian pangan.  Optimalisasi  berupa intensifikasi  lahan  pertanian,  dan  diversifikasi lahan  pertanian.  Intensifikasi  lahan  pertanian  yaitu  kegiatan  pengembangan  produksi pertanian  dengan  menerapkan  teknologi  tepat  guna,  menggunakan  sarana  produksi bermutu  dalam  jumlah  dan  waktu  yang  tepat  dengan  jaminan  akses  permodalan, pengembangan  inovasi  pertanian,  pengembangan  irigasi  pertanian  dan  peningkatan
kualitas  komuditas  pangan.  Selanjutnya  ekstensifikasi  lahan  pertanian  yaitu peningkatan produksi dengan perluasan area usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan, diversifikasi lahan pertanian yaitu usaha penganekaragaman usaha tani dan usaha dalam penganekaragaman komuditi pertanian.
d) Sosialisasi  perlindungan  lahan  pertanian,  dalam  hal  ini  perlunya  mensosialisasi  atas upaya  program  kegiatan  dari  perencanaan,  penetapan  dan  pengembangan  lahan pertanian kepada masyarakat yang secara khusus kepada para pemilik lahan pertanian yang  masuk  dalam  kawasan  dan  wilayah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  lahan  yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan.
e) Pengetatan izin alih fungsi lahan pertanian kepada siapa saja yang menggunakan lahan untuk  dialihfungsikan  kecuali  terhadap  pembangunan  fasilitas  umum  dan  dalam pembangunan  fasilitas  umum  pemerintah  juga  perlu  mengakaji  fasilitas  umum  yang akan di bangun nantinya dan selektif terhadap program pembangunan fasilitas umum.
Setelah upaya pencegahan dengan kewenangan pemerintah membuat suatu kebijakan yang tertuang menganai pembatasan alih fungsi lahan. Selanjutnya upaya untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pembatasan alih fungsi lahan yaitu secara represif. Upaya represif alih fungsi lahan  pertanian  adalah  suatu  tindakan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  dilakukan setelah  terjadinya  tindakan  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan pemerintah daerah yaitu:
a) Melakukan  pengawasan  secara  rutin  wilayah  atau  lahan-lahan  yang  telah  ditetapkan sebagai lahan perlindungan dari alih fungsi .
b) Mengevaluasi program-program yang telah berjalan.
c) Menjalankan ketentuan terhadap sanksi pelanggaran secara administrasi dan pidana.
d) Dalam hal telah terjadinya pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian yang sudah tidak  dapat  di  kompromikan  lagi  maka  pemerintah  daerah  dapat  menerapkan  sanksi pidana sesuai aturan yang telah dibuat.
Upaya-upaya  tersebut  diatas  sejatinya  diimplementasikan  melalui  pembentukan  perda mengenai pembatasan alih fungsi lahan pertanian yang mana secara hukum dalam pembentukan perda harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai dasar hukum pembentukan perda adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 136 sampai pasal 149. Selain  landasan yuridis tersebut terdapat peraturan lain sebagai petunjuk penyusunan rancangan peraturan daerah seperti Surat  Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  21  November  1983  Nomor  188.34/3771/PUOD  perihal petunjuk penyusunan Ranperda, Intrusksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tingkat I dan Daerah Tingka II, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  1974  tentang  Bentuk  Peraturan  Daerah, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8 Tahun  1983  tentang  Bentunk  Peraturan  Daerah,  dan Surat  Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  2  Mei  1975  nomor  Pem  7/5/38  perihal  penjelasan  dan penegasan atas penafsiran terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat adalah hal upaya pembatasan alih fungsi lahan pertanian sangatlah penting  sebab  masyarakatlah  sebagai  pemilik  lahan  yang  harus  mengetahui  dampak-dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian nantinya yang akan terjadi kedepan. Maka oleh sebab itu peran
masyakat menjadi penting untuk mendukung program-program pemerintah dalam pembatasan dan perlindungan  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Bentuk  peran-peran  masyarakat  dan  hak-hak  sebagai pemilik lahan pertanian yaitu:
a) Masyarakat  berhak  memberikan  usulan,  tanggapan,  dan  saran  perbaikan  terhadap usulan perencanaan alih fungsi lahan kepada pemerintah daerah.
b) Masyarakat sebagai pemilik lahan berhak mengusulkan perjanjian alih fungsi dengan pemerintah daerah.
c) Masyarakat  diikut  sertakan  dalam  penelitian  mengenai  usaha  tani  dalam  rangka pengembangan perlindungan alih fungsi lahan pertanian.
d) Masyarakat  memberikan  laporan  dan  pemantauan  terhadap  kerja  pemerintah  daerah dalam upaya perlindungan alih fungsi lahan pertanian.
e) Masyarakat  berhak  mengajukan  keberatan  kepada  pejabat  berwenang  terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana perlindungan lahan pertanian.
f) Masyarakat  berhak  mengajukan  tuntutan  pembatalan  izin  dan  penghentian pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  perlindundungan  alih  fungsi  lahan pertanian.

## SIMPULAN
Dampak  yang  dirasakan  terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian  memang  saat  ini  belum keseluruhan  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  lingkungan  namun  sesuai  dengan  apa  yang  telah disampaikan  diatas  mengenai  dampak-dampak  tersebut  di  masa  depan  akan  benar  terjadi  sebab dampak-dampak tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terhadap pelaksanaan alih fungsi  lahan  terutama  lahan  pertanian  pangan.  Dengan  direncanakannya  pemindahan  ibu  kota negara ke Kalimantan Timur dampak-dampak yang akan terjadi kedepannya dapat diminimalisir oleh  pemerintah  daerah  setempat  dan  masyarakat  di  wilayah  tersebut. Upaya  pembatasan  alih fungsi lahan pertanian sangat perlu dilakukan dengan upaya preventif, upaya represif dan peran serta  masyarakat.  Secara  nyata  membuat  suatu  regulasi  berupa  peraturan  daerah  yang  lebih mementingkan perlindungan terhadap lahan pertanian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Penetapan  dan  Laih  Fungsi  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  sebagai  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pemerintah daerah bersama masyarakat harus  berkomitmen  terhadap  wilayah  dan  kawasan  pertanian  yang  dianggap  penting  dan  perlu perlindungan secara utuh dan tidak dapat diganggugugat.

## DAFTAR PUSTAKA
Intrusksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tingkat I dan Daerah Tingka II.
Kansil,  C.,  Christine.,  Kansil,  S.  T.,  Engelien,  R.,  Palandeng.,  &  Mamahit,  G,  N.  (2009) Kamus  Istilah Hukum , Jakarta. Lestari, T. (2005). Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Bogor: IPB Press Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Laih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentung Peraturan Daerah.
Rato,  D.  (2010). Filsafat    Hukum  Mencari,  Memahami  dan  Memahami  Hukum .  Yogyakarta:  Laksbang Pressindo
Surat  Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  21  November  1983  Nomor  188.34/3771/PUOD  perihal  petunjuk penyusunan Ranperda.
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 nomor Pem 7/5/38 perihal penjelasan dan penegasan atas penafsiran terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Syahrani, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.