Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
337

## AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang e-mail: kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

## Abstrak
This research is motivated by a thought that domestic violence is every  act  against  a  person,  especially  a  woman,  resulting  in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the suffering or suffering  of  the  household.  Seeing  the  fact,  should  not  be  much more  domestic  violence,  but  the  reality  of  proving  domestic violence is increasing. The purpose of the study: first, to know and analyze  the  violence  in  the  household  that  the  reason  for  the occurrence of divorce. Second, to know and analyze the authority of  the  Religious  Courts  in  handling  divorce  cases  caused  by domestic violence. Thirdly, to know and analyze the legal conse- quences  of  the  decision  of  the  Religious  Courts  in  divorce  cases caused by domestic violence. Researchers use normative juridical approach  method.  The  research  specification  used  qualitative analytical  descriptive  research.  Sources  of  data  in  this  study  are some judges of the Religious Courts. As the primary data are Law Number 1 Year 1974 About Marriage, KHI and interview guidelines in  a  structured  manner.  Against  secondary  data,  the  data collection  method  is  done  by  library  research.  The  results  show that domestic violence is the reason for divorce. The reasons for divorce caused by cruelty or severe maltreatment have been set forth  in  the  following  provisions:  a)  provided  for  in  Article  39 paragraph (2) of the explanation of Law Number 1 Year 1974 con- cerning  Marriage;  b)  is  regulated  in  Article  19  point  (d)  of Government Regulation Number 9 Year 1975 concerning the imple- mentation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; c) is regulated in Article 116 point (d) KHI (Compilation of Islamic Law). These reasons are included in the category of domestic violence. In other words, domestic violence is part of cruelty or severe abuse. The  authority  of  the  Religious  Courts  to  handle  divorce  cases caused by domestic violence has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the decision of the
Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence are stipulated in Article 156 of KHI. _________________________________________________________
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
338
Penelitian  ini  didorong  oleh  pemikiran  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  setiap  tindakan  terhadap  seseorang,  ter- utama  wanita,  yang  mengakibatkan  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah  tangga,  namun  kenyataan  membuktikan  kekerasan  dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk  mengetahui  dan  menganalisa  kekerasan  di  rumah  tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk menge- tahui  dan  menganalisis  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tang- ga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari  keputusan  Pengadilan  Agama  dalam  kasus  perceraian  yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian meng- gunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Spesifikasi  pe- nelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  analitik  kualitatif. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  beberapa  hakim  Peng- adilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian.  Alasan  perceraian  yang  disebabkan  oleh  kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  penjelasan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe- laksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin- an;  c)  diatur  dalam  Pasal  116  huruf  d  (d)  KHI  (Kompilasi  Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian  dari  kekejaman  atau  penganiayaan  berat.  Kewenangan Pengadilan  Agama  untuk  menangani  kasus  perceraian  akibat  ke- kerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam  kasus  perceraian  yang  disebabkan  oleh  kekerasan  dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.
Kata Kunci: perceraian; Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); pengadilan agama

## A. A. A. A.     Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Meskipun  tidak  ada  ayat  al-Qur’an  yang  menyuruh  atau  melarang melakukan  talak  yang  mengandung  arti  hukumnya  mubah,  namun  talak  itu termasuk  perbuatan  yang  tidak  disenangi  Nabi.  Hal  itu  mengandung  arti perceraian  itu  hukumnya  mubah.  Adapun  ketidaksenangan  Nabi  kepada  per- ceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-Hakim, sabda Nabi:
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 339 َ لﺎَﻗ ُﻪْﻨَ  ُﷲا  َ ِ َر َﺮَﻤُ   ِﻦ ْﺑا  ِﻦَﻋ : َﻗ ُﺾَﻐْ َ أ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴ َ ﻠَﻋ ُﷲا   َﺻ ِﷲا ُ لْﻮُﺳَر َ لﺎ ُق َ ﻼﻄﻟا َ 'ﺎَﻌَ) ِ*ا َ 'ِإ ِل َ ﻼَ ْ ,ا ) ﻢ.ﺎ,ا ﻪﺤّﺤﺻو ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑاو دواد ﻮﺑا هاور (
Ibnu  Umar  ra.,  mengatakan:  Rasulullah  saw.,  bersabda:  “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-Hakim)
Apabila hadis tersebut ditelaah, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  serta  menghindarkan terjadinya  perceraian  (talak).  Islam  telah  memberi  aturan  tentang  bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah .
Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga.  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merumuskan bahwa:  Dasar  perkawinan  adalah  adanya  ikatan  lahir  dan  batin  antar  seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Hal ini berarti rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bagi anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Selain itu, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan  merumuskan  bahwa:    Suami  istri  wajib  saling  cinta  mencintai hormat  menghormati,  setia,  dan  memberi  bantuan  lahir  dan  batin  yang  satu kepada yang lain.
Dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Perkawinan  telah  diatur  hak  dan  ke- wajiban  antara  suami-istri.  Dengan  pengaturan  hak  dan  kewajiban  yang  sama bagi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka  hukum,  serta  adanya  kewajiban  untuk  saling  mencintai,  menghormati, setia  dan  saling  memberi  bantuan  lahir  dan  batin,  maka  Undang-undang Perkawinan  bertujuan  agar  kehidupan  antara  suami  istri  akan  terhindar  dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti. Kenyataan menunjukkan  bahwa  banyak  rumah  tangga  menjadi  tempat  penderitaan  dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan:
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 340
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantar- an  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga.
Memperhatikan pasal di atas sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga sangatlah rentan terjadi hal-hal seperti disebutkan dalam pasal tersebut, namun dalam kenyataannya mereka yang berada dalam rumah tangga tersebut meng- anggap  perbuatan  itu  adalah  “wajar”  selain  kekerasan  terhadap  keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi)  yang terjaga ketat privaci - nya dalam rumah tangga sehingga orang lain tidak perlu tahu dan peduli.
Adapun  bentuk  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  disebut  di  atas berdasarkan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004:
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan:
a.  Kekerasan fisik, artinya yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
b.  Kekerasan  psikis  artinya  yang  mengakibatkan  rasa  ketakutan hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  ber- tindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
c.  Kekerasan seksual artinya yang berupa pemaksaan seksual dengan tidak  wajar,  baik  untuk  suami  maupun  untuk  istri  untuk  tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
d.  Penelantaran  rumah  tangga  artinya  yang  terjadi  dalam  lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang meng- akibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  membatasi  dan/  atau melarang untuk  bekerja  yang  layak  di dalam  atau  di luar  rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.
Dalam  pasal  di  atas  tersurat  dengan  jelas  mengenai  larangan  untuk kekerasan dalam rumah tangga, jadi setiap perbuatan yang termasuk dalam pasal di atas adalah perbuatan pidana meskipun hal itu dilakukan oleh suami sendiri dan  anggapan  kekerasan  yang  dilakukan  suami  merupakan  suatu  kewajaran perlu dirubah menjadi persoalan serius misalnya diposisikan pada permasalahan hak asasi manusia.
Apabila  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sudah  terjadi,  pihak  perempuan enggan  melaporkannya  ke  polisi,  namun  mereka  cenderung  menyelesaikan
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
kasus rumah tangganya dengan perceraian melalui Pengadilan Agama setempat. Ketentuan  mengenai  alasan  perceraian  dalam  PP  No.  9  Tahun  1975  Pasal  19 dinyatakan  hal-hal  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian.  Perceraian  dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.   Salah satu pihak meninggalkan pihak  lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
e.   Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Alasan-alasan  perceraian  di  atas  berlaku  secara  umum  bagi  keseluruhan masyarakat  tanpa  memperhatikan  perbedaan  agamanya.  Karena  alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang Muslim maupun  non  Muslim.  Dengan  sebab  itu  alasan-alasan  dimaksud  ditampung dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9/1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia..
Atas  penetapan  alasan-alasan  yang  bersifat  umum  tersebut,  terdapat  pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan dilakukan orang- orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam KHI Pasal 116 (g-h) yaitu:
1.     Suami melanggar taklik talak;
2.   Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak- rukunan dalam rumah tangga.
Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtad- nya salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
produk  hukum  yang  berlaku  bagi  umat  Islam,  KHI  menetapkan  keduanya sebagai  alasan  perceraian  tambahan.  Dengan  pengaturan  di  atas,  setiap  per- ceraian  yang  inisiatifnya  muncul  dari  suami  (Cerai  Talak)  maupun  istri  (Cerai Gugat), harus mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud.
Diantara  alasan  perceraian  tersebut  di  atas,  kenyataan  menunjukkan banyak perceraian yang didasarkan pada alasan yaitu salah satu pihak melaku- kan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 19 butir (d) PP No. 9 Tahun 1975). Alasan inilah yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Perceraian yang Diterima dari Seluruh Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2013-2015
Perceraian Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah Perkara Perceraian Perkara Lainnya Jumlah Perkara 2013 19423 38531 57954 2366 60320 2014 20526 41348 61874 3293 65167 2015 21418 45671 67089 4151 71240
Data  tersebut  menunjukkan  perkara  perceraian  cukup  tinggi  dan jumlahnya dari tahun ketahun meningkat. Berdasarkan penelitian pendahuluan (pra penelitian) diperoleh keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Semarang 1 bahwa dari perkara perceraian ternyata alasan KDRT menempati urutan yang tinggi di samping alasan-alasan lainnya. 2
Mengacu pada keterangan di atas, penelitian ini penting untuk diteliti lebih dalam karena kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun tidak bisa dibiarkan,  karena  itu,  perlu  pemahaman  semua  pihak,  bahwa  suami  dan  istri mempunyai  hak  dan  tanggung  jawab  bersama  mengatur  rumah  tangga  dan membangun peradaban manusia. Membebani istri dengan tugas–tugas yang bisa
____________
1 Seluruh  Pengadilan  Agama  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang  berjumlah 36 (tiga puluh enam) Pengadilan agama (Pengadilan Tingkat Pertama)
2 Rekapitulasi  laporan  perkara  yang  diputus  Pengadilan  Agama  se  wilayah  hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2013, 2014, 2015.
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
343
dilakukan  bersama  (suami)  adalah  kurang  bijaksana,  perwujudan  marjinalsasi perempuan berpotensi meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Apabila  terjadi  tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  maka  biasanya suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama,  dan Pengadilan Agama  dengan  melihat  alat  bukti  yang  kuat  akan  menjatuhkan  putusan  dan mengabulkan gugatan atas alasan KDRT. Melihat kenyataan tersebut, seharus- nya KDRT tidak banyak lagi terjadi, namun realita membuktikan KDRT makin meningkat.  Masalahnya  apa  yang  menjadi  hambatan  dalam  mengimplemen- tasikan UU No. 23 Tahun 2004  (UU PKDRT), bagaimana mekanisme kerja pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara perceraian yang menyangkut KDRT.
Budaya patriaki yang secara umum mengakibatkan timbulnya pola budaya yang menempatkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, dari beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Semarang,  alasan  perceraian  yang  mereka  ajukan  dilatar  belakangi  oleh  tindak kekerasan  fisik,  namun  sebagian  besar  alasan  perceraian  yang  diajukan  karena alasan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal ter- sebut, peneliti tertarik untuk meneliti apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
B. B. B. B.     Kekerasan Dalam Rumah Kekerasan Dalam Rumah Kekerasan Dalam Rumah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadin Tangga Menjadi Alasan Terjadin Tangga Menjadi Alasan Terjadin Tangga Menjadi Alasan Terjadiny y y ya a a a
Perceraian Perceraian Perceraian Perceraian
Berkenaan  dengan  perceraian  harus  dilaksanakan  di  depan  sidang  Peng- adilan Agama dinyatakan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi.
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
1.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi dan lain sebagai-nya yang sulit disembuhkan.
2.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3.  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4.  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang membahayakan pihak lain.
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
5.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6.  Antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7.  Suami melanggar taklik talak.
8.  Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Berangkat dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ini, ada tambahan dua sebab  perceraian  dibanding  dengan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan yaitu  suami  melanggar taklik  talak dan  murtad,  Tambahan  ini  relatif  penting karena  sebelumnya  tidak  ada. Taklik  talak adalah  janji  atau  pernyataan  yang biasanya  dibacakan  suami  setelah  akad  nikah.  Kalau  suami  melanggar  "janji" yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.
Jadi  taklik talak sebagai  sebuah  ijtihad  baru  sangat  penting  untuk  me- lindungi hak-hak wanita. 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  menyinggung  murtad  sebagai  alasan perceraian,  sedangkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  murtad  dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau  istri  dapat  mengajukan  permohonan  cerai  kepada  Pengadilan.  Namun demikian  yang  menjadi  pertanyaan  di  dalam  Pasal  tersebut  ada klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi ada kesan jika murtad  tidak  sepenuhnya  menjadi  alasan.  Sampai  di  sini,  Kompilasi  Hukum Islam terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama.
Kembali pada persoalan KDRT yang menjadi alasan terjadinya perceraian, bahwa apabila memperhatikan uraian di atas, maka alasan terjadinya perceraian
____________
3 Isi taklik  talak tersebut adalah: Sewaktu-waktu saya: (l) Meninggalkan istri saya dua tahun  berturut-turut.  (2)  Atau  saya  tidak  memberi  nafkah  wajib  kepadanya  tiga  bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan)  istri  saya  enam  bulan  lamanya.  Kemudian  istri  saya  tidak  ridha  dan mengadukan  halnya  kepada  Pengadilan  Agama  dan  pengaduannya  dibenarkan  serta diterima pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang Rp. 10000 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
345
yang  disebabkan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  telah  diatur  dalam ketentuan sebagai berikut: 1) Diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan;  2)  Diatur  dalam  Pasal  19  butir  (d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan;  3)  Diatur  dalam  Pasal  116  butir  (d)  KHI (Kompilasi  Hukum  Islam).  Alasan  inilah  yang  masuk  dalam  kategori  KDRT. Dengan  kata  lain  bahwa  KDRT  merupakan  bagian  dari  kekejaman  atau penganiayaan berat.

## C. C. C. C.     Kewenangan Kewenangan
Kewenangan Kewenangan Pengadilan Pengadilan Pengadilan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Agama dalam Menangani Perkara Agama dalam Menangani Perkara Agama dalam Menangani Perkara Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah
Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga Tangga Tangga Tangga
Sebagaimana  diketahui,  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut UU No. 23 tahun 2004 diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri sebagai delik aduan, di mana delik ini baru ada tindakan aparat hukum jika ada pengaduan dari  pihak  korban  atau  delik  yang  penuntutannya  didasarkan  atas  permintaan dari si korban atau si penderita dan jika pihak tersangka telah diadukan ke aparat hukum,  kemudian  pelapor  atau  pengadu  berubah  pikiran,  maka  ia  dapat mencabut kembali laporan tersebut.
Dengan  masuknya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  ke  dalam  delik aduan,  maka  dituntut keaktifan pencari keadilan (korban) untuk mengadukan pelaku kepada aparat hukum, sementara di sisi lain korban ingin bercerai dengan pelaku  dan  korban  harus  menggugat  melalui  Pengadilan  Agama,  sehingga korban  harus  berperkara  di  dua  Pengadilan  yang  mempunyai  Hukum  Acara masing-masing  padahal  subjek  hukumnya  satu,  namun  menurut  Undang- Undang objeknya harus dibedakan dan diproses di dua pengadilan. Keharusan berperkara  di  dua  Pengadilan  menimbulkan  tidak  berjalannya  salah  satu  asas penting Peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Kecenderungan  para  pihak  yang  dirugikan  (istri)  lebih  banyak  memilih untuk    bercerai  ketimbang  mempersoalkan  pidananya,  sehingga  pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kurang  efektif di Pengadilan  Negeri,  sementara  kesewenang- wenangan  dari  pihak  laki-laki  terhadap  perempuan  terus  terjadi  tanpa  adanya hukuman bagi pelaku.
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
Ketika hal tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka akan timbul mas- alah kejiwaan tersendiri bagi pelaku, ketika masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga  divonis  terlebih  dahulu  di  Pengadilan  Negeri  kemudian  masalah perceraiannya  diajukan  di  Pengadilan  Agama,  maka  Pelaku  sebagai  tergugat harus menghadapi gugatan perceraian sementara dia dalam penjara. Manakala masalah  perceraiannya  yang  diajukan  terlebih  dahulu,  maka  tergugat  sebagai tersangka tindak kekerasan dalam rumah tangga, akan berperkara tanpa adanya status tersangka yang seharusnya ditahan.
Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang:
Sebaiknya penyelesaian kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  agar  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  atas  dasar pertimbangan,  akan  dicapainya  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan biaya ringan yang merupakan amanat Undang-undang. 4
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  apabila  kewenangan  menangani tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga akan dilimpahkan kewenangan mengadilinya  kepada  Pengadilan  Agama,  maka  memiliki  kekuatan-kekuatan sebagai  berikut: Pertama, adanya  kelembagaan  satu  atap  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang menetapkan Pengadilan Agama sejajar dengan  Peradilan  lainnya  baik  dari  sisi  pembinaan  yustisial,  maupun  sisi organisasi, kepegawaian dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, akan memperkuat koordinasi baik antar lembaga maupun dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Kedua ,  aparat  hukum  Pengadilan  Agama  memiliki  latar  belakang  pen- didikan di Fakultas Syari'ah yang nota benenya di samping mempelajari hukum Islam,  mereka  juga  menerima  materi-materi  Hukum  Pidana  bahkan  banyak diantara  mereka  yang  memperdalam  Hukum  Pidananya  di  fakultas  Hukum sehingga banyak diantara mereka disamping memiliki gelar Drs/S.Ag/SHI, juga memiliki gelar SH. Ketiga , akan lebih memperkuat posisi Pengadilan Agama dan mengembalikan kompetensi absolutnya seperti pada saat awal keberadaannya di wilayah-wilayah  kesultanan  Islam. Keempat ,  akan  mendapat  dukungan  dari masyarakat  muslim  baik  kalangan  ulama/cendikiawan  maupun  masyarakat pada umumnya, hal ini didasarkan pada kesadaran menerapkan hukum agama
____________
4 Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 19 September 2016.
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
347
dalam  rumah  tangga  telah  mengikat  masyarakat  muslim  Indonesia. Kelima , banyaknya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  merupakan  alasan  dari perceraian di Pengadilan Agama.
Adapun  kelemahan-kelemahan  yang  menjadi  kendala  khusus  jika  penye- lesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diserahkan ke Peng- adilan Agama, sebagai berikut: Pertama , pendelegasian kewenangan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah ditunjuk oleh Undang- Undang No. 23 tahun 2004 yaitu diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Kedua , sistem Peradilan Pidana belum mengakomodir (melibatkan) Pengadilan Agama dimana  lembaga  Peradilan  yang  ada  dalam  sistem  tersebut  hanya  Pengadilan Negeri. Ketiga ,  kesadaran  masyarakat  untuk  mengajukan  kasus  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  masih  banyak  kendala,  sehingga  banyak  kasus  Ke- kerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak sampai ke Pengadilan. Kemungkinan peluang  Pengadilan  Agama  menangani  perkara  pidana  hanya  30-40%,  karena selama  ini  materiil  KDRT  di  Pengadilan  Agama  tidak  dipakai,  dan  memang diakui banyak perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.
Walaupun banyak kekurangan-kekurangannya yang ada jika kewenangan mengadili  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dilimpahkan  ke Pengadilan  Agama,  namun  di  sisi  lain  ada  beberapa  hal  yang  merupakan peluang  kesempatan  Pengadilan  Agama  mengadili  tindak  pidana  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga,  yaitu  sebagai  berikut: Pertama ,  secara  substansial, Undang-undang  sudah  mendukung  adanya  kewenangan  Pengadilan  Agama mengadili  tindak  pidana  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  2  Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Per- adilan Agama yang merubah kata "Mengenai perkara perdata tertentu" menjadi "mengenai perkara tertentu". Dengan menghapus kata "perdata" menunjukkan adanya perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara yang ditanganinya  termasuk  adanya  peluang  Tindak  Pidana  tertentu  menjadi kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama. Kedua ,  kompetensi  yang  selama  ini berjalan  di  Pengadilan  Agama  yaitu  masalah  perceraian  sangat  berhubungan dengan  Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dimana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu alasan perceraian sehingga dimungkinkan adanya  kumulasi  perceraian  dengan  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Ketiga ,  kurang  efektifnya  penanganan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
Tangga di Pengadilan Negeri, karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan  masalah  intern  rumah  tangga  dan  yang  lebih  familier  menangani masalah keluarga adalah Pengadilan Agama. Keempat , memberikan pelayanan yang  lebih  baik  dan  efisien  kepada  para  pencari  keadilan. Kelima ,  kesuksesan Undang-undang  mengenai  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  yang  telah  memasukkan  tindak  pidana  tertentu  menjadi  ke- wenangan Mahkamah Syar'iyyah.
Adapun  tantangan-tantangan  khusus  jika  kewenangan  mengadili  tindak pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Agama adalah sebagai berikut: Pertama , masih adanya superioritas subjektif Pengadilan Negeri  dalam  menangani Tindak Pidana. Kedua , dinamika politik yang belum sepenuhnya  kondusif  untuk  mengakomodir  kebijakan-kebijakan  yang  berbau agama. Ketiga ,  persepsi  masyarakat  tentang  Pengadilan  Agama  yang  hanya menangani  perkara  cerai  talak. Keempat ,  masih  membekasnya  doktrin-doktrin pakar  hukum  Hindia  Belanda  pada  sebagian  besar  sarjana  hukum  Indonesia yang menapikan Pengadilan Agama dalam menangani perkara pidana. Kelima , belum  familiarnya  perkara  pidana  bagi  Pengadilan  Agama, Keenam ,  imple- mentasi  kewenangan  mengadili  perkara  pidana  di  Mahkamah  Syar'iyyah Nanggroe Aceh Darussalam belum teruji keberhasilannya.
Atas  dasar  kekuatan  dan  kesempatan  yang  merupakan  peluang  dan kelemahan  yang  merupakan  tantangan  lembaga  Peradilan  Agama  apabila menangani  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dapat  dikatakan bahwa  sebaiknya  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga agar diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar pertimbangan, akan  dicapainya  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  yang merupakan amanat Undang-undang yang bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970. Di samping itu dapat memberi kemudahan bagi para pencari  keadilan  sehingga  tidak  harus  berperkara  di  dua  pengadilan.  Dengan mudahnya  para  pencari  keadilan  mencari  keadilan,  berarti  pemerintah  telah melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang tidak mempersulit dan membebani rakyatnya.
Adapun  berkaitan  dengan  kendala-kendala  yang  menjadi  tantangan  yang mungkin  harus  dihadapi  terkait  dengan  pilihan  ini,  dapat  dikemukakan  argu- mentasi berikut: Pertama , sehubungan Pengadilan Agama tidak mempunyai ke-
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
wenangan  untuk  memutus  perkara  pidana,  maka  dalam  hal  ini  diperlukan adanya  penambahan  kompetensi  absolut  dalam  bidang  pidana  tertentu. Rekomendasi perluasan kompetensi Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang berlebihan  atau  tidak  mungkin,  karena  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  tanpa mengubah  atau  mengamandemen  Undang-undang  Dasar  Pasal  24.,  dan  pe- nambahan kewenangan absolut ini telah terjadi diantaranya dengan ditambah- nya kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Per- ubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pemikiran  perluasan  kompetensi absolut  Peradilan Agama  ( wider mandate ) ini juga didasarkan atas asas Lex Posterior derogate legi priori (undang-undang yang lebih baru menyingkirkan undang-undang yang lama/undang-undang kemudian menyingkirkan  undang-undang  terdahulu).  Dengan  demikian,  jika  dalam undang-undang  baru  ditetapkan  pelimpahan  pemeriksaan  tindak  pidana  Ke- kerasan  Dalam  Rumah  Tangga  kepada  Pengadilan  Agama,  maka  ketentuan- ketentuan yang terdahulu, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikesampingkan.
Perluasan  kompetensi  tersebut  juga  dimungkinkan  berdasarkan  Pasal  52 ayat  (2)  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  beberapa  per- ubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 yang ber- bunyi "selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan  undang-undang".  Berdasarkan  Pasal  52  ayat  (2)  tersebut,  maka Pengadilan Agama selain ditunjuk oleh Undang-undang baru, dapat mengadili persoalan  perkara  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  tanpa  harus mempermasalahkan kendala-kendala legalitas formal.
Kedua ,  mengenai  dinamika  politik  yang  belum  kondusip  untuk  meng- akomodir  kebijakan-kebijakan  yang  berbau  agama  dan superioritas  Pengadilan Negeri  dalam  menangani  Tindak  Pidana,  hal  ini  telah  dicairkan  dengan  ke- berhasilan  memasukkan  Perkara  Pidana  tertentu  ke  Mahkamah  Syar'iyyah Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  walaupun  memiliki  sejarah  politik tersendiri  di  Aceh,  namun  hai  ini  telah  cukup  menunjukkan  tidak  alerginya pemerintah untuk mengakomodir keinginan rakyatnya yang ingin menegakkan hukum-hukum  agama.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  juga  tidak  banyak mempermasalahkannya.
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
350
Ketiga ,  mengenai  adanya  persepsi  masyarakat  tentang  Pengadilan  Agama yang hanya menangani cerai thalak, dalam hal ini bisa dicairkan dengan adanya penyuluhan-penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  dan  hal  ini  telah  menjadi program  rutin  pemerintah  untuk  mengadakan  penyuluhan  hukum  dengan anggaran  dana  yang  khusus,  dan  kesempatan  ini  tinggal  dimanfaatkan  oleh Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan kewenangan-kewenangan barunya.
Keempat ,  mengenai  masih  membekasnya  doktrin-doktrin  pakar  hukum Hindia Belanda pada sebagian besar sarjana hukum yang menafikan Pengadilan Agama  dalam  menangani  perkara  pidana,  dalam  hal  ini  telah  banyak  buku sejarah  peradilan  yang  mengurai  sejarah  pertumbuhan  Peradilan  Agama semenjak  masuknya  Islam  di  bumi  Indonesia  sampai  datangnya  penjajah Belanda, dimana sangat jelas, kalau mau jujur kepada sejarah bahwa Peradilan Agama  sebelum  datangnya  penjajah  Belanda  ke  Indonesia  pernah  disibukkan untuk menangani perkara-perkara pidana tertentu.
Mencermati  uraian  di  atas,  maka  ada  beberapa  langkah  yang  harus  di- tempuh agar Pengadilan Agama bisa mengadili perkara pidana:
1. Tersedianya  Peraturan  Pelaksana  yang  menegaskan  tata  kerja  proses berperkara pidana di Pengadilan Agama. Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia yaitu sistem hukum Eropa Continental dimana hukum berlaku apabila  telah  ada  undang-undangnya  dan  telah  diundangkan  dalam lembaran negara, maka seandainya perkara pidana KDRT dilimpahkan ke Pengadilan  Agama,  maka  harus  ada  perubahan  terhadap  UU  No.  23 Tahun 2004 dan dibuat peraturan pelaksana dari perubahan tersebut.
2. Dimasukkannya  Pengadilan  Agama  ke  dalam  sistem  peradilan  pidana, yang  terdiri  dari  lembaga  penyidikan  (polisi),  lembaga  penuntutan  (jaksa) lembaga  putusan  (hakim)  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur proses menangani perkara pidana,  dimana  dalam  prosesnya  melibatkan  beberapa  lembaga  yang disebut  sistem  peradilan  Pidana.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama  tidak termasuk  ke  dalam  sistem  tersebut  karena  tidak  memiliki  kewenangan menangani  perkara  pidana,  dan  seandainya  Pengadilan  Agama  diserahi kewenangan menangani perkara pidana, maka dalam KUHAP Pengadilan Agama  harus  dimasukan  sebagai  salah  satu  elemennya  yakni  dalam lembaga putusan.
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
351
3. Mempersiapkan sumberdaya manusia Pengadilan Agama yang menguasai Hukum  Acara  Pidana.  Mayoritas  pegawai  pengadilan  Agama  adalah lulusan  Fakultas  Syari'ah  yang  dalam  kurikulumnya  ada  materi  Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, namun tidak diperdalam sebagaimana diperdalamnya  materi  tersebut  di  Fakultas  Hukum,  hal  ini  terlihat  dari program praktikum Fakultas Syari'ah yang hanya dilakukan di Pengadilan Agama. Seandainya Pengadilan Agama diserahi kewenangan menangani perkara  pidana,  maka  dari  semenjak  dini  Fakultas  Syari'ah  harus memperdalam materi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sekaligus mengadakan  praktikum  di  Pengadilan  Negeri,  dan  bagi  aparat  Peradilan Agama  harus  melakukan  pendalaman  Hukum  Acara  Pidana  dengan penelitian dan praktikum di Pengadilan Negeri.
Walaupun  syarat-syarat  tersebut  di  atas  belum  ada,  namun  selama  ini hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama ada kesamaan dengan hukum acara  yang  berlaku  di  Pengadilan  Negeri  terutama  hukum  acara  perdata,  baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri keduanya menggunakan hukum acara  perdata  yang  sama,  kecuali  yang  diatur  oleh  perundang-undangan  lain, yakni  ketentuan  Pasal  54  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  yang  diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006.
Di  samping  itu  ada  juga  kesamaan  antara  Pengadilan  Agama  dan  Peng- adilan Negeri dalam pengajuan gugatan (bagi Pengadilan Agama) dan dakwaan (bagi Pengadilan Negeri), yaitu dari sisi adanya kumulasi gugatan dan dakwaan, dimana  apabila  subjek  penggugat  dan  pendakwa  satu  sementara  tuntutannya banyak maka tuntutan itu bisa dikumulasikan dalam satu gugatan atau dakwaan. Dalam  kasus  KDRT  bisa  saja  nantinya  ada  kumulasi  menggugat  cerai  dan mempidanakan tindak kekerasannya. Namun ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun  oleh  pihak  yang  dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan dibuat  oleh  penuntut  umum  dalam  hal  ini  jaksa.  Penuntut  umum (jaksa)  dalam  membuat  dakwaannya  tidak  tergantung  pada  kemauan  korban (kecuali dalam delik aduan).
Dengan melihat persamaan ini, maka dalam masalah kumulasi gugatan/ dakwaan,  karena  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  delik  aduan dimana  penuntut  umum  membuat  dakwaan  berdasarkan  kemauan  korban, maka dalam hal ini bisa saja keinginan mempidana pelaku bisa di kumulasikan dengan gugatan perceraian.
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
Dengan adanya kumulasi subjektif seperti ini, maka perlindungan terhadap korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  efektif  dan  pihak  korban  lebih terlindungi, karena kalau seseorang mengajukan gugatan perceraian saja dengan alasan  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suaminya,  maka  korban  akan merasa tidak aman dari ancaman pelaku karena pelaku bebas berkeliaran, tidak bisa  dikenakan  status  tahanan  kepadanya.  Sementara  kalau  gugatannya  di- kumulasikan dengan tindakan pidananya, maka status tahanan bisa dikenakan kepada  pelaku  dan  istri  sebagai  korban  bisa  lebih  tenang  mengajukan  gugatan dan dakwaannya.
Di samping kesamaan tersebut, ada kesamaan-kesamaan lain, yaitu adanya pemanggilan  kepada  tergugat  atau  tersangka  dan  adanya  kesempatan  bagi tergugat  atau  tersangka  untuk  menjawab,  mengajukan  saksi-saksi  dan  minta bantuan  kepada  advokat.  Melihat  kesamaan-kesamaan  tersebut,  maka  tidak akan  banyak  kesulitan  jika  Pengadilan  Agama  diberi  kewenangan  untuk mengadili perkara pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## D. D. D. D.     Akibat Akibat
Akibat Akibat Hukum Hukum Hukum Hukum Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara
Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara
Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Ru Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Ru Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Ru Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah mah mah mah
Tangga
Tangga Tangga Tangga
Apabila  dalam  rumah  tangga  terjadi  tindak  kekerasan  yang  dilakukan seorang  suami  terhadap  istrinya,  kemudian  istri  mengajukan  gugatan  yang  di- sebut  gugat  cerai,  kemudian  Pengadilan  Agama  memutus  perkara  perceraian tersebut, maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 KHI yang menegaskan:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) ayah; c) wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) wanita-wanita ken bat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila  pemegang hadanah ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmani  dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan hadanah telah  di- cukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
353
memindahkan  hak  hadanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak hadanah pula;
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadil- an Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
6. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
Apabila memperhatikan akibat hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang  disebabkan  oleh kekerasan  dalam rumah tangga  yang disebutkan dalam Pasal 156 KHI, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya persoalan hadanah (pemeliharaan anak).
Pasal 105  butir c Kompilasi Hukum Islam menyatakan: dalam hal terjadi- nya  perceraian,  biaya  pemeliharaan  di  tanggung  oleh  ayah.  Apabila  mem- perhatikan  Pasal  105  butir  c  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  yang  menjadi masalah  yaitu  tepatkah  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  105    butir  c  yang  me- wajibkan seorang ayah membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai?
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kewajiban  orang  tua  kepada  anaknya meliputi berbagai aspek. Namun, bila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua,  yaitu  kewajiban  moril  dan  kewajiban  materiel.  Pada  dasarnya  kewajiban tersebut adalah kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Kalau ayah, karena  suatu  sebab,  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  tersebut,  ibu  harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi, pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami istri manakala keduanya masih hidup dalam satu ikatan perkawinan. 5
Dengan  demikian  bahwa  pada  dasarnya  tanggung  jawab  pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau  ketika  perkawinan  mereka  gagal  karena  perceraian.  Pemeliharaan  anak
____________
5 Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 224.
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
354
setelah  terjadi  perceraian  dalam  bahasa  fiqh  disebut  dengan hadânah .  Secara etimologi, hadânah berasal dari kata " hidhan ", artinya: lambung, dan seperti kata: Hadânah  ath-thaairu  baidhahu ,  artinya  burung  itu  mengempit  telur  di  bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya (Sabiq, 1970: 351).
Dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak peng- adilan memberi keputusannya.
b.  Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu:  bilamana  bapak  dalam kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c.  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  mem- berikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  ke- wajiban bagi bekas istri.
Yang  perlu  ditegaskan  di  sini  adalah  bahwa  terdapat  perbedaan  antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab peng- asuhan.  Jika  ketentuan  Pasal  41  UU  Perkawinan  tersebut  lebih  memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.
Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut:
Dalam hal terjadinya perceraian:
a.  pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b.  pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai  pemegang hak pemeliharaannya;
c.  biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Jadi  meskipun pemeliharaan anak  setelah  terjadi  perceraian  dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungjawab ayahnya. Tanggungjawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.
Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri ….                                        Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
355
E. E. E. E.     Ke Ke Ke Kesimpulan simpulan simpulan simpulan
Dengan melihat dan mencermati keterangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pertama ,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  alasan  terjadinya perceraian.  Alasan  terjadinya  perceraian  yang  disebabkan  kekejaman  atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut: a) diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur  dalam  Pasal  19  butir  (d)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c) diatur dalam Pasal 116 butir (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan inilah yang masuk dalam kategori KDRT. Dengan kata lain bahwa KDRT merupakan bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat.
Kedua ,  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menangani  perkara perceraian  yang  disebabkan  oleh  kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah  diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Di  Indonesia  masalah  KDRT (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  telah  diatur  secara  khusus  dalam  KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Ketiga , akibat hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang  disebabkan  oleh  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur  dalam  Pasal  156 KHI.  Apabila  dalam  rumah  tangga  terjadi  tindak  kekerasan  yang  dilakukan seorang  suami  terhadap  istrinya,  kemudian  istri  mengajukan  gugatan  yang disebut gugat cerai, kemudian Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut, maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 KHI.[]
Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka
Aghnides, Nicolas P., The Background Introduction To Muhammedan Law, Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press, New York, t.th.
Apeldoorn,  L.J.  Van, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  terj.  Oetarid  Sadino,  Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 356
al-Asqalani,  Al-Hafidz  ibn  Hajar, Bulug  al-Marram, Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ijtimaiyah, t.th.
Hakim, Rahmat, Hukum Pernikahan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Rekapitulasi  Laporan  Perkara  yang  diputus  Pengadilan  Agama  se  wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2012, 2013, 2014, 2015.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  diubah  lagi  dengan  Undang-undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-undang
Nomor  7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Kompilasi Hukum Islam.
Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 15 September 2016. Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 16 September 2016. Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 15 September 2016. Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 16 September 2016. Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 17 September 2016. Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 19 September 2016. Wawancara dengan Hakim PA Semarang  tanggal 20  September 2016.
Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 15 September 2016.