Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)
Megawati Hairuni dan Wahyuni Safitri Mega_wati96@yahoo.com , wahyunibun@gmail.com Alumni dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai  daerah  otonom  telah  memiliki  dokumen perencanaan  pembangunan  daerah  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem perencanaan  pembangunan  Provinsi  dan  Nasional.  Semakin  besarnya  peranan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  berarti  semakin  sedikit  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pusat.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  peran  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dalam  melakukan  penyelenggaraan  pungutan  dan  melaksanakan  pengawasan terhadap  pemilik  sarang  burung  walet  dalam  melaksanakan  kewenangannya  membayar  pajak untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan  Mengetahui  perhitungan  tarif  pajak  sarang burung  walet  yang  ditetapkan  sebesar  10%  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  informan  utama  yaitu  Badan  Pendapatan  Daerah kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pungutan dan melaksanakan pengawasan terhadap  pemilik  sarang  burung  walet  dalam  melaksanakan kewenangannya  membayar  pajak untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  masih  belum  maksimal.  Seharusnya  dalam penyelenggaraan  pungutan  juga  harus  dilakukan  pengawasan,  agar  dapat  mengevaluasi penyelenggaraan  pungutan.  Perhitungan  tarif  pajak  sarang  burung  walet  yang  di  tetapkan sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah cukup baik namun dalam segi penerapan harus dilakukan sosialisasi kepada pengusaha sarang burung walet.
Kata Kunci: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet.

## ABSTRACT
Kutai  Kartanegara  Regency  as  an  autonomous  region  has  regional  development planning  documents  as  an  integral  part  of  the  provincial  and  national  development planning  systems.  The  greater  role  of  Regional  Original  Revenue  (PAD)  means  less regional dependence on central assistance. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency in carrying out levies and carry out supervision of swallow nest owners in exercising their authority to pay taxes to  increase local revenues and to  determine the calculation of the swallow's nest  tax  rate  which  was  set  at  10%  based  on  the  Regulation  Regency  of  Kutai Kartanegara  Number  2  Year  2011  regarding  Regional  Tax.  The  method  used  in  this study  is  normative  with  the  main  informant  namely  the  Regional  Revenue  Agency  of Kutai  Kartanegara  Regency.  The  results  showed  that  the Regional  Revenue Agency  of Kutai  Kartanegara  Regency  in  carrying  out  levies  and  carrying  out  supervision  of swallow bird nest  owners in  carrying  out their authority to pay taxes to  increase local revenue  is  still  not  optimal.  Supervision  should  also  be  carried  out  in  the implementation  of  levies,  in  order  to  evaluate  the  administration  of  levies.  The calculation  of  the  tax  rate  for  swallow's  nest  which  is  set  at  10%  based  on  the  Kutai Kartanegara Regency Local  Regulation Number 2 of 2011 concerning  Regional Taxes is  good  enough  but  in  terms  of  implementation  it  must  be  carried  out  to  the entrepreneur of swallow's nest.
Keywords : Increase of Original Regional Income Sourced from Swallow's Nest Tax .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Mengacu  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan, Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah  sebagai  derivasi  dari Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan
Nasional; perencanaan pembangunan daerah  merupakan  satu  kesatuan  dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal  tersebut  dilakukan  pemerintah  daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,  berdasarkan  kondisi  dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,  sesuai  dinamika  perkembangan daerah dan nasional. 1
1 https://dispenda.kutaikartanegarakab.go.id,
Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2018, Pukul 10.15
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai  daerah  otonom  telah  memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional. Pelaksanaan pembangunan Kutai
Kartanegara  sejak  tahun  2011  berpedoman kepada  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten Kutai  Kartanegara  Tahun  2011-2015  yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun  2010 tentang  RPJMD  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun 2011-2015. Dalam  perjalanan  pembangunan  jangka menengah  yang  menginjak  tahun  ke-3, dilakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,  maka  dipandang  perlu  untuk
melakukan  perubahan  RPJMD  Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. 2 Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kutai Kartanegara  Nomor  40  Tahun  2016 tersebut,  kedudukan  Badan  Pendapatan Daerah  merupakan  unsur  penunjang  urusan pemerintahan  pemerintah  daerah  dibidang pendapatan  daerah  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati,  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  dan bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah.  Sedangkan  tugas  pokok
Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan  tugas  membantu  Bupati dalam  melaksanakan  fungsi  penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  di  bidang  pendapatan daerah.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  mempuyai fungsi:
(1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
(2) Pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  di bidang pendapatan daerah;
(3) Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  di bidang pendapatan daerah;
(4) Pembinaan  teknis  penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 3 Negara  Republik  Indonesia  sebagai
Negara kesatuan, saat ini sedang menerapkan  azas  desentralisasi  dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan  pemberian  kesempatan  dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui  otonomi  diharapkan  daerah  akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya  untuk  memajukan  daerah. Agar  daerah  dapat  menjalankan  kewajiban dengan sebaik-baiknya, perlu sumber keuangan  daerah.  Semakin  besar  keuangan
2 Ibid.
3 Dokumen  Rencana  Strategis  (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, hal. 7.
daerah,  maka  akan  semakin  besar  pula kontribusinya terhadap penyelengaraan usaha-usahanya  dalam  bidang  keamanan, ketertiban  umum,  sosial,  kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  dalam Pasal  285  menyebutkan  tentang  sumber- sumber Pendapatan Daerah meliputi :
(1) Sumber  Pendapatan  Daerah  terdiri atas:
a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain  pendapatan  Daerah  yang sah.
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b meliputi:
a. Transfer  Pemerintah  Pusat  terdiri atas:
1. Dana perimbangan;
2. Dana otonomi khusus;
3. Dana keistimewaan; dan
4. Dana Desa.
b. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
1. Pendapatan bagi hasil; dan
2. Bantuan keuangan.
Semakin besarnya
peranan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berarti semakin  sedikit  ketergantungan  daerah terhadap  bantuan  pusat,  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) digunakan untuk  membiayai pengeluaran  daerah  seperti  :  pengeluaran rutin  dan  pengeluaran  pembangunan.  Dari hasil penerimaan pajak sarang burung walet oleh pemerintah digunakan untuk membiayai  keperluaan  daerah,  baik  dari segi  pembangunan,  keamanan,  ketertiban lingkungan,  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan daerah itu sendiri. Supaya
perkembangan daerah menjadi maju, dengan ini daerah harus memiliki
keunggulan yang dapat dihandalkan. 4 Salah satu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber pembiayaan  penyelengaraan  pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan  meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. Pajak daerah  telah  menjadi  sumber  penerimaan yang dapat di handalkan bagi daerah.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Pajak Sarang Burung  Walet  adalah  pajak  atas  kegiatan pengambilan  dan/atau  pengusahaan  sarang burung walet. Dalam meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  Pajak  Sarang  Burung  Walet juga  berperan  penting.  Mengingat  banyak terdapatnya  rumah  sarang  burung  walet yang  disediakan  oleh  pengusaha  burung yang dalam hal ini memiliki potensi. Sarang Burung Walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik  dihabitat  alami  maupun  dihabitat buatan  dari  bahaya  kepunahan,  serta  untuk meningkatkan produksi dalam upaya pemanfaatan  untuk  kesejahteraan  rakyat. Pajak  sarang  burung  walet  juga  menjadi handalan  Pemerintah  Daerah  memberikan kontribusinya untuk Meningkat Pendapatan Asli  daerah  (PAD)  mengingat  terdapat rumah-rumah  pengusahaan  Sarang  burung walet  oleh  pengusaha  yang  di  jadikan sebagai Wajib Pajak daerah. 5

## B. Permasalahan
Berdasar pada latar belakang tersebut
diatas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam penelitian adalah :
1. Bagaimana  peran  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara dalam  penyelenggaraan  pungutan  dan melaksanakan pengawasan terhadap pemilik  sarang  burung  walet  dalam melaksanakan kewenangannya
membayar  pajak  untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah ?
4 Marohot  P.  Siahaan, Pajak  dan  Retribusi Daerah , PT. Rajagrapindo Persada, 2016. Hal. 1 5 Darwin, Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah , Mitra Wacana Media, 2010, hal.180.
2. Bagaimana  perhitungan  tarif  pajak sarang  burung  walet  yang  ditetapkan sebesar  10%  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian ini yaitu untuk  mengetahui peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan penyelenggaraan pungutan dan melaksanakan pengawasan terhadap
pemilik sarang burung walet dalam melaksanakan  kewenangannya  membayar pajak  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah. Dan untuk Mengetahui perhitungan tarif  pajak  sarang  burung  walet  yang ditetapkan sebesar 10% berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011  tentang
Pajak Daerah.
Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini adalah  Menjadi  salah  satu  bahan  evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dan  memberikan  pemahaman kepada  Pengusaha  Sarang  Burung  Walet dalam hal perhitungan pajak agar pengusaha  sarang  burung  walet  termotivasi untuk  taat  dalam  melakukan  pembayaran pajak sarang burung walet.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  Yuridis  Normatif  atau Metode Penelitian Kepustakaan yaitu motode  yang  dilakukan  dengan  cara  yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada.  Sehingga  adapun  data- data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi :

## a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  terdiri  atas peraturan perundang-undangan
yurisprudensi,  atau  putusan  pengadilan. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang  bersifat  otoritatif  yang  artinya mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  Tata  Cara  Perpajakan. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 79 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer.  Bahan hukum sekunder adalah:
1. Buku-buku ilmiah yang terkait
a. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)
b. Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu Pengantar
c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d. Metode Penulisan Karya Ilmiah
e. Konsep Dasar Perpajakan
f. Perencanaan Pajak
g. Perpajakan Edisi Revisi
h. Pajak dan Retribusi Daerah
i. Hukum Administrasi Negara
j. Ekonomi Otonomi Daerah
k. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 2. Hasil penelitian
a. Perbaikan  Keuangan  Negara  Dalam Era Reformasi;
b. Evaluasi  Kinerja  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Kemampuan  Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Lampung;
c. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Persfektif Ekonomi Islam d. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daeah di Kabupaten Sukoharjo c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Teknik Pengumpan Data yang digunakan dalam Penelitian ini dengan cara melakukan  Penelitian  Kepustakaan  dengan melihat sumber dalam media dan melakukan  wawancara  secara  langusng kepada  Narasumber  terkait  dengan  Judul Penelitian.
Analisis  Data  Dalam  Penelitian  ini analisis  data  yang  dilakukan  Metode analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. 6 Metode penarikan  kesimpulan  pada  dasarnya  ada dua,  yaitu  metode  penarikan  kesimpulan secara  deduktif  dan  induktif.  Metode penarikan  kesimpulan  secara  deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya  telah  diketahui  dan  berakhir pada  suatu  kesimpulan  (pengetahuan  baru) yang bersifat lebih khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah  proses  berawal  dari  proposisi- proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 69

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam  Penyelenggaraan  Pungutan dan  Melaksanakan  Pengawasan Terhadap  Pemilik  Sarang  Burung Walet Dalam Melaksanakan Kewenangannya  Membayar  Pajak Untuk  Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah. Peran  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  didalam penyelenggaraan pungutan terhadap pemilik sarang burung walet adalah: 1. Memberikan sosialisasi
kepada pengusaha  sarang  burung  walet  untuk selalu membayar pajak,
2. Mendaftarkan  pengusaha  sebagai  wajib pajak,
3. Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  memberikan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) kepada pengusaha atau wajib pajak,
4. Badan  Pendapatan  Daerah  Menunggu Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  berapa pendapatan  sarang  burung  walet  dan berapa pajak yang ingin diberikan.
Peranan  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu  cara  agar  pengusaha  sarang  burung walet  sadar  bahwa  mereka  memiliki tanggung  jawab  mengenai  pembayaran pajak yang sudah diatur mulai dari Undang- Undang, Peraturan Daerah, hingga
Peraturan  Bupati.  Peraturan  Daerah  yang menjadi  acuan  yaitu  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  2 Tahun  2011  Tentang  Pajak  daerah  dan kemudian  turun  pada  Peraturan  Bupati Nomor  45  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Teknis  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak Sarang Burung Walet.
Sistem  pemungutan  yang  dilakukan oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  yaitu Self  Assessment System, dimana  semua  diserahkan  kepada wajib pajak. Mulai dari melakukan pelaporan kepada Badan pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, melakukan  perhitungan  untuk  melakukan
pembayaran  pajak  hingga  menyetor  pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  hanya  membantu  pengusaha mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak, pemberian  NPWP,  dan  penjelasan  ijin  bila pengusaha  tidak  memiliki  ijin  sarang burung  walet.  Hal  ini  juga  seusai  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara  Nomor  2 Tahun  2011  Tentang Pajak  Daerah  pada  Pasal  89  yang menyatakan  bahwa  dari  Sembilan  jenis pajak  yang  dibayarkan  sendiri  oleh  wajib pajak,  salah  satunya  adalah  pajak  sarang burung walet.
Pemungutan  pajak  tidak  serta  merta dilakukan.  Pengusaha  sarang  burung  walet harus  terdaftar  terlebih  dahulu  sebagai Wajib  Pajak.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Kutai
Kartanegara  Nomor  45  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet, Pasal  6  Ayat  1  menyatakan  bahwa  subyek pajak harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak  dengan  mengisi  formulir  SPTPD yang  disediakan  oleh  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Dalam  SPTPD  tersebut  pengusaha  harus mengisi  Nama  dan  alamat,  letak  lokasi, nomor  formulirm,  jenis  usaha/produksi, data  subyek  dan  obyek  pajak  lainnya. Kemudian  pada  ayat  2  disebutkan  hawa formulir  pendftaran  tersebut  harus  diisi secara  jelas,  lengkap  dan  benar  dan  harus ditandatangani subyek pajak atau kuasanya. hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah pengusaha  terdaftar  sebagai  wajib  pajak. Bila  penyelenggaraan  pungutan  pajak sarang  burung  walet  bercermin  pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ada atau tidak adanya  ijin  usaha  sarang  burung  walet  tim penyelenggara  pungutan  pajak  sarang burung  walet  tetap  wajib  menerima  pajak yang diberikan oleh wajib pajak. Tetapi tim penyelenggara  pungutan  pajak  sarang burung  walet  berbenturan  dengan  apatur penegak  hukum  yang  tidak  mengijinkan melakukan  pemungutan  pajak  yang  tidak memiliki  ijin  dengan  alasan  melegalkan yang illegal. Dalam Undang-Undang tersebut  berbunyi  ketika  dia  (pengusaha)
sudah  jatuh  sebagai  objek,  maka  sudah wajib  atau  berhak  dipungut  pajaknya. Sejauh  wajib  pajak  ingin  menyetor  kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,  tim  penyelenggara  pungutan pajak  tetap  menerima  pajak  yang  diberikan tanpa  melihat  atau  menanyakan  masalah ijin  tersebut.  Tetapi  bila  wajib  pajak ataupun  pengusaha  sarang  burung  walet tidak mau menyetor kepada tim penyelenggara  pungutan,  tidak  akan  terjadi paksaan  karena  semua  murni  atas  kemauan dari pengusaha dan wajib pajak.
Penyetoran hasil pajak sarang burung walet  sudah  ditentukan  dalam  peraturan daerah  dan  peraturan  bupati.  Bila  dalam penentuan tersebut pengusaha sarang burung  walet  belum  melakukan  penyetoran maka  akan  dikenakan  sanksi  sebesar  2% sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Kutai Kartanegara  Nomor  45  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet sesuai  dalam  Pasal  14  ayat  4  poin  a  yang menyatakan angsuran pembayaran
dilakukan  secara  teratur  dan  berturut-turut maksimal  4  kali  selama-lamanya  1  tahun sejak  tanggal  persetujuan  Bupati,  dengan dikenakan  sanksi  bunga  2%  sebulan  dari jumlah  pajak  yang  belum  atau  kurang dibayar.
Kelemahan  dari  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  2 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Teknis Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Sarang Burung  Walet  disini  ialah  tidak  adanya sanksi  bagi  pengusaha  sarang  burung  walet yang  tidak  terdaftar  sebagai  wajib  pajak. Data  yang  dimiliki  oleh  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara adalah hanya data pengusaha yang terdaftar sebagai  wajib pajak. Dari hasil daftar wajib pajak sarang burung walet periode 1 januari 2016  sampai  dengan  30  april  2018  yang terdaftar  sebagai wajib  pajak hanya sebanyak  123  Wajib  Pajak.  Hal  ini  tidak sebanding  dengan  keadaan  di  lapangan, banyaknya  pengusaha  sarang  burung  walet tidak  sebanding  dengan  daftar  wajib  pajak dimasing-masing  kecamatan.  Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi sebelas
kecamatan.  Dalam  setiap  kecamatan  hanya puluhan  bahkan  ada  yang  hanya  belasan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan  bila  dilihat  dilapangan  dalam satu  kecamatan  ada  raturan  bangunan sarang  burung  walet.  Mulai  dari  bangunan sarang  burung  walet  yang  berdiri  sendiri ataupun  bangunan  sarang  burung  walet yang  menjadi  satu  tempat  dengan  tempat tinggal  pemiliknya.  Hal  ini  terjadi  karena kurangnya  kesadaran  pengusaha  sarang burung  walet  untuk  menjadi  wajib  pajak dan  kurangnya  monitoring  tim  terpadu kepada  pengusaha  sarang  burung  walet  di wilayah kerjanya sendiri.
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  pada  saat  ini hanya  bisa  berharap  pembayaran  pajak dapat  berjalan  baik  pada  123  wajib  pajak. Tetapi  pada  kenyataannya  setahun  setelah terdaftar sebagai wajib pajak, yang melakukan  pembayaran  pajak  hanya  4 orang wajib pajak saja. Dan hal ini jauh dari target  dan  harapan. Pelaksanaan  pungutan pajak  sarang  burung  walet  yang  tidak tecapai  atau  tidak  memenuhi  target  terjadi mulai  dari  tahun  2015  hingga  saat  ini. Target  yang  ditetapkan  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tidak pernah  terpenuhi,  bahkan  untuk  mencapai 10%  dari  target  saja  tidak  tercapai.  Dari trend pendapatan asli daerah yang ada. Pada tahun  2015  target  yang  ditentukan  sebesar Rp.  10.000.000  dan  yang  teralisasi  adalah Rp.  0.  Untuk  tahun  2016  target  yang ditentukan  adalah  Rp.  11.000.000  dan realisasinya adalah Rp. 600.000, pencapaian  sebesar  5,45%  dari  taget  yang ditentukan.  Ditahun  2017  target  yang ditentukan adalah Rp. 60.000.000 dan yang terealisasi adalah Rp. 1.760.2502, pencapaian sebesar 2,93%. Pada tahun 2018 target  sebesar  Rp.  50.990.000  dan  yang terealisasi  sejuah  ini  adalah  Rp.  530.000, pencapaian sebesar 1,04%.
Salah  satu  pengusaha  sarang  burung walet yang berada di Kecamatan Tenggarong  beralasan  karena  kesibukan mereka,  maka  tidak  sempat  atau  tidak memiliki waktu untuk mendaftarkan dirinya sebagai  wajib  pajak.  Maka  dari  itu  dari mulai  tahun  2013  sarang  burung  walet berproduksi, pengusaha tidak pernah
membayar  pajaknya.  Dan  pengusaha  pun belum  pernah  dikunjungi  oleh  tim  terpadu mengenai pendataan dan pendaftaran pajak. Pengusaha  sarang  burung  walet  merasa terbebani bila terdaftar sebagai wajib pajak. Karena merasa memiliki tanggungan tambahan.  Maka  dari  itu  mereka  merasa biasa saja bila tidak serdaftar sebagai wajib pajak dan tidak membayar pajak.
Berbeda  dengan  yang  disampaikan dari  pihak  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  selama ini melakukan pendataan diseluruh Kabupaten  Kutai  Kartanegara  melalui  UPT yang  terbagi  dalam  sebelas  UPT  tersebut. Ada  hal  lain  yang  menjadi  kendala  tim penyelenggara pungutan pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  dalam  melalukan  pemungutan pajak  yaitu  tingkat  kesadaran  wajib  pajak masih  rendah.  Mereka  selalu  beralasan bahwa  usaha  yang  mereka  bangun  selama ini  adalah  usaha  sendiri.  Pemerintah  tidak pernah berperan didalamnya. Peran pemerintah  yang  mereka  harapkan  selama ini  adalah  seperti  pembinaan  terhadap pengusaha  dalam  bentuk  pelatihan  atau bimbingan  tekhnis  untuk  mengelola  sarang burung  walet  agar  sarang  burung  walet yang  mereka  miliki  selalu  berproduksi tanpa  mengenal  hambatan.  Sementara  tim penyelenggara pungutan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memberikan  pemahaman  bahwa  hasil  dari pungutan  pajak  tidak  bisa  dirasakan  secara langsung  tetapi  secara  tidak  langsung seperti dalam bentuk fasilitas jalan kemudian  bangunan  sarana  pendidikan, sarana  kesehatan  yang  dari  semua  itu berasal  dari  pungutan  pajak.  Tapi  berbeda dengan keinginan pengusaha yang berharap hasil  pungutannya  dapat  mereka  rasakan secara langsung.
Selain  itu  pula  masalah  lain  ialah harapan  dari  pengusaha  sarang  burung walet disini adalah pungutan sarang burung walet dapat dirasakan secara langsung yaitu dengan  cara  membantu  atau  menjembatani memberikan  pinjaman  kepada  bank  untuk dapat  mengembangkan  usahanya.  Hal  ini yang  menjadi  alasan  pengusaha  sarang burung  walet  tidak  ingin  membayar  pajak karena  masalah  Bank  tidak  memberikan
peminjaman permodalan  kepada pengusaha sarang  burung  walet  bila  ingin  membuka usaha  sarang  burung  walet.  Dengan  alasan burung  walet  tidak  bisa  menjadi  salah  satu hewan yang bisa diakui kepemilikannya.
Dalam  Peraturan  daerah  Nomor  2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 3 ayat  1disebutkan  bahwa  tujuan  dari  pajak daerah itu sendiri ialah untuk penyelenggaraan  otonom  daerah  dengan menempatkan  diri  pada  pembebanan  pajak daerah.  Dalam  ayat  2  menyatakan  sebagai pedoman,  arahan,  panduan  dalam  rangka pemungutan  pajak  daerah  yang  meliputi pendataan,  penetapan  dan  penagihan.  Hal terpenting  lainnya  disini  disebutkan  pada ayat  3  bahwa  pajak  daerah  menjadi  salah satu  sumber  pendapatan  daerah.  Maka  bila dilaksanakan  dengan  baiik,  pendapatan  asli daerah pun akan meningkat.
Banyaknya permasalahan atau kendala-kendala  Badan  Pendapatan  Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan  pungutan  pajak  sarang burung walet, maka dari itu tim penyelenggara  pungutan  pajak  sarang burung  walet  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  diawal  tahun 2018 membuat program baru yang bernama Jemput  Bola  Pajak  Sarang  Burung  Walet (Jebol  Pak  Sabu).  Kemunculan  program baru ini diharapkan dapat mengoptimalisasi penyelenggaraan pungutan pajak di Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Program jemput  bola  pajak  sarang  burung  walet  ini baru  dilaksanakan  pada  Desa  Perian Kecamatan  Muara  Muntai.  Pelaksanaan pertama  pada  Desa  Perian  bukan  tanpa alasan,  melainkan  salah  satu  dari  Unit
Pelaksana Teknis Pajak Daerah menginformasikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Bahwa di UPT yang berkedudukan di Kecamatan Muara Muntai siap  membayar  pajak  sarang  burung  walet yang  bila  dihitung-hitung  memiliki  potensi sebesar  ±  Rp.  2.000.000.000.  Kemudian pada  saat  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan pelayanan pembayaran pajak sarang  burung  walet  dengan  melibatkan Bank  BPD  Kaltim,  Satuan  Polisi  Pamong
Praja,  dan  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harapan dapat
terintegrasi  dengan  baik.  Dan  pada  saat sesampainya  ditempat  tujuan  yaitu  Desa Perian,  semua  jauh  dari  harapan.  Karena tim dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  hanya  bisa mendaftarkan  pengusaha  sebagai  Wajib Pajak  dan  sementara  pembayaran  pajak belum bisa terealisasikan.
Badan  Pendapatan  Kabupaten  Kutai Kartanegara  mempunyai  prinsip  tidak  akan memeras  atau  memaksa  masyarakat  untuk membayar  pajak  karena  pemahaman  dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  yaitu  walaupun  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  ditingkatkan  berapa puluh  persen  tidak  akan  signifikan  dalam menutupi  pembiayaan  pembangunan,  dan kalaupun masyarakat dipaksa untuk membayar  pajak  semua,  maka  tidak  akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah begitu besar dalam hal pembangunan. Tetap saja daerah Kabupaten Kutai  Kartanegara  selalu  berharap  dana yang  diberikan  dari  pusat.  Sebenarnya dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kutai Kartanegara  Nomor  45  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet, Pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Dispenda wajib memberikan arahan kepada pengusahaan  dan/atau  pengambilan  sarang burung walet yang tidak berijin untuk dapat memperoses perijinan. Maka disini sifatnya tetap  membina  dengan  cara  memberikan arahan sampai akhirnya pengusaha mendapatkan ijinnya.
Trend  Pendapatan  Asli  Daerah  pada tahun  2015  hingga  2018  bisa  dikatakan stabil  dari  target  yang  ada,  walau  dalam  3 tahun  terakhir  terjadi  penurunan  tetapi penurunan tersebut tidak begitu berpengaruh.  Untuk  pendapatan  asli  daerah pada  tahun  2015  pajak  daerah  terealisasi sebanyak 106.05% dari target yang ditentukan. Di tahun 2016 terjadi
penurunan  yaitu  hanya  terealisasi  75.23%.
Di  tahun  2017  pajak  daerah  terjadi peningkatan kembali yaitu terealisasi sebanyak  94.92%.  Pada  tahun  2018  ini pajak  daerah  baru  terealisasi  sebesar
44.14%  yang  dihitung  dari  bulan  januari hingga bulan juni.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang Pajak Daerah, pada Pasal 62 ayat 1 disebutkan  bahawa  yang  dimaksud  dengan objek  pajak  sarang  burung  walet  adalah pengambilan  dan/atau  pengusahaan  sarang burung  walet,  dan  pada  ayat  2  disebutkan bahwa  pengambilan  sarang  burung  walet yang  telah  dikenakan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  tidak  termasuk  dalam  objek pajak  sarang  burung  walet.  Pemahaman lainnya  yang  tidak  diketahui  masyarakat atau  pengusaha  sarang  burung  walet  yaitu mengenai  pajak  sarang  burung  walet  yang berbeda  jenis  pajaknya  dengan  jenis  pajak yang  lain.  Jenis  pajak  lain  yang  dimaksud disini  adalah  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP).  Seperti  halnya  pada  saat pengepul  sarang  burung  walet  melakukan pengiriman  sarang  burung  walet  yang belum  dibayar pajak daerahnya, maka pada saat  dibandara  pengepul  akan  dikenakan pajak  sebesar  10%.  Hal  tersebut  membuat kerugian  terhadap  daerah  karena  PNBP langsung  diberikan  kepada  pusat  dan  tidak dibagi ke daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melaksanakan pengawasan terhadap pemilik sarang burung walet dalam melaksanakan  kewenangannya  membayar pajak.  Hal  tersebut  terjadi  karena  mereka mengaanggap  bukan  tugas  dan  fungsi  dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang dilakukan hanya sebatas pendataan dan pendaftaran terhadap pengusaha  sarang  burung  walet.  Dan  yang layak melakukan pengawasan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara  Nomor  45  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet. Dalam  pasal  23  sudah  jelas  disebutkan bahwa  pengawasan  merupakan  tanggung jawab  dari  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  kalaupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menganggap pengawasan lebih baik ditangani oleh SATPOL PP
seharusnya  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  melakukan koordinasi  kepada  SATPOL  PP  untuk melakukan pengawasan. Tetapi hal tersebut belum  bisa  terealisasi  sampai  saat  ini karena  berbagai  macam  kendala  seperti anggaran  yang  tidak  memungkinkan  dan waktu  yang  tidak  cukup,  karena  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  tidak  berfokus  pada  pajak sarang  burung  walet  tetapi  ada  sepuluh jenis pajak lainnya. Pada  saat  pengusaha  sarang  burung walet  sudah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak, seharusnya  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memonitoring, memberikan peringatan kepada  wajib  pajak  untuk  melakukan pembayaran  pajak. Tetapi  sejauh  ini  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  hanya  menunggu  wajib  pajak untuk  membayar  pajaknya.  Maka  dari  itu pembayaran pajak tidak bisa terealisasikan.
Hal  lain  yang  membuat  pengawasan tidak berjalan yaitu karena lokasi bangunan sarang  burung  walet  yang  berbeda  dengan lokasi tempat tinggal pemilik sarang burung walet.  Kalaupun  dilakukan  pengecekan dilapangan  hanya  dapat  bertemu  dengan penjaga  dari  bangunan  sarang  busrung walet tersebut, tidak dapat bertemu langsung  dengan  pemilik  sarang  burung walet.  Dan  tim  terpadu  tidak bisa melakukan  monitoring  lapangan  karena keterbatasan waktu dan dana. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  melakukan pengawasan  dengan  cara  memberikan himbauan  untuk  taat  akan  pembayaran pajak.  Tetapi  pada  saat  penulis  meminta bukti laporan surat himbauan yang diberikan kepada wajib pajak atau pengusaha  sarang  burung  walet  laporan tersebut  tidak  ada  dan  pengawasan  tersebut tidak benar-benar terjadi.
Menurut  pendapat  penulis  peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
dalam penyelenggaraan
pungutan  dan  melaksanakan  pengawasan terhadap  pemilik  sarang  burung  walet dalam melaksanakan kewenangannya
membayar  pajak  untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah  masih  belum
maksimal, Seharusnya dalam
penyelenggaraan  pungutan  juga  harus dilakukan pengawasan, agar dapat mengevaluasi  penyelenggaraan  pungutan tersebut  agar  semua  pengusaha  sarang burung  walet  dapat  dilakukan  pendataan kemudian terdaftar menjadi wajib pajak dan yang  sudah  terdaftar  menjadi  wajib  pajak dapat  taat  akan  kewajibannya  untuk membayar  pajak.  Dan  pendapatan  asli daerah  yang  bersumber  dari  pajak  sarang burung  walet  dalam  hal  peningkatan pendapatan  tidak  signifikan  dari  tahun 2015-2018.
B. Perhitungan  Tarif  Pajak  Sarang Burung  Walet  Yang  Di  Tetapkan Sebesar 10% Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Perhitungan tarif pajak sarang burung walet  ditetapkan  untuk  memudahkan  para wajib pajak menghitung besaran pajak yang akan  disetor  kepada  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Perhitungan pajak sebesar 10%
diperuntukan  untuk  kedua  jenis  sarang burung  walet  yaitu  sarang  burung  walet alam dan sarang burung walet menggunakan  habitat  buatan.  Hal  ini  pun tertera  dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten Kutai  Kartanegara  Nomor  45  Tahun  2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanan Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet dalam  Pasal  2  ayat  1  menyatakan  yang dimaksud  dengan  objek  pajak  sarang burung  walet  adalah  kegiatan  pengambilan dan/atau  pengusahaan  sarang  burung  walet yang  berada  di  habitat  alami  burung  walet dan habitat buatan burung walet.
Perhitungan  pajak  10%  banyak  tidak diketahui  oleh  semua  pengusaha  sarang burung  walet  karena  pengusaha  sarang burung  tidak  terdaftar  sebagai  wajib  pajak, terlebih  pengusaha  sarang  burung  walet yang baru memulai usahanya tidak mendapatkan sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.  Dan  adapula  pengusaha  yang sudah  menjadi  wajib  pajak  dan  memahami bagaimana  perhitungan  pembayaran  pajak
sebesar  10%  tetapi  tetap  tidak  ingin membayar pajaknya.
Bagi  pengusaha  sarang  burung  walet yang  sudah  menjadi  wajib  pajak  pasti mengetahui  apa  saja  yang  harus  dilakukan untuk  membayar  pajak.  Bila  wajib  pajak ingin membayar pajaknya maka wajib pajak akan  mendapatkan  surat  keterangan  yang berisi  NPWPD,  nama  wajib  pajak,  alamat usaha sarang burung walet, masa petik yang terdiri  dari  tanggal  dan  bulan  pemetikan, volume,  harga  jual  dan  hasil  pemetikan. Kemudian setelah surat keterangan tersebut terisi, wajib pajak menyerahkan kepada tim pelayanan  pembayaran  pajak  di  Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  dan  tim  akan  menuangkannya lewat  SPTDP  (Surat  Pemberitahuan  Pajak
Daerah).  Hal  ini  juga  sudah  ditetapkan sesuai  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kutai Kartanegara  Nomor  45  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet, Pasal  7.  Hanya  tingkat  kesadaran  yang masih  rendah,  yang  membuat  wajib  pajak hanya sekedar mengetahui tanpa menerapkan dengan cara membayar pajak.
Kelemahan  dari  perhitungan  tarif pajak  sarang  burung  walet  yang  ditetapkan sebesar 10%  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  yaitu penetapan tarif pajak sebesar 10% diberikan dengan  cara  sepihak  tanpa  mengukur tingkat  kemampuan  pengusaha  sarang burung  walet.  Dan  untuk  kelebihan  dari
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Pajak  Daerah  yaitu  bila  ketetapan  tarif pajak  sebesar  10%  dapat  terlaksana  maka Pendapatan  Asli  Daerah  khususnya  pajak sarang burung walet akan meningkat.
Pemungutan  pajak  sarang  burung walet  dihitung  dari  nilai  yang  dijual. Misalnya  dalam  satu  bulan  ada  produksi  2 kg  sarang  burung  walet.  Dari  2  kg  sarang burung walet itu dihitung harga pasarannya. Misalnya  pada  saat  itu  harga  pasarannya adalah Rp. 20.000.000, maka Rp. 20.000.000  dikali  2  kg  dikali  10%.  Maka hasil dari perkalian itulah yang akan disetor sebagai pajak.
Menurut pendapat penulis perhitungan tarif pajak sarang burung walet yang  di  tetapkan  sebesar  10%  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Pajak  Daerah  sudah  cukup  baik    namun dalam  segi  penerapan  harus  dilakukan sosialisasi kepada pengusaha sarang burung walet. Agar pengusaha sarang burung walet memahami lebih jelas mengenai perhitungan  pajak  sarang  burung  walet yang diperuntukan untuk kedua jenis sarang burung walet.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Peran  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pungutan dan melaksanakan pengawasan terhadap
pemilik sarang burung walet dalam melaksanakan kewenangannya  membayar pajak  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  masih  belum  maksimal.  Dalam penyelenggaraan  pungutan  juga  harus dilakukan pengawasan, agar dapat mengevaluasi  penyelenggaraan  pungutan tersebut  agar  semua  pengusaha  sarang burung  walet  dapat  dilakukan  pendataan kemudian terdaftar menjadi wajib pajak dan yang  sudah  terdaftar  menjadi  wajib  pajak dapat  taat  akan  kewajibannya  untuk membayar  pajak.  Dan  pendapatan  asli daerah  yang  bersumber  dari  pajak  sarang burung  walet  dalam  hal  peningkatan pendapatan  tidak  signifikan  dari  tahun 2015-2018.
Perhitungan tarif pajak sarang burung walet  yang  di  tetapkan  sebesar  10% berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Pajak  Daerah  sudah  cukup  baik namun dalam segi penerapan harus dilakukan  sosialisasi  kepada  pengusaha sarang  burung  walet.  Agar  pengusaha sarang  burung  walet  memahami  lebih  jelas mengenai  perhitungan  pajak  sarang  burung walet  yang  diperuntukan  untuk  kedua  jenis sarang burung walet.
Adapun  saran  yang  disampaikan dalam  penelitian  ini  sebaiknya  Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara lebih memaksimalkan kinerjanya  dalam  melakukaan  pendataan dan pendaftaran dan merubah Self Assessment system menjadi Official Assessment  System agar  dapat  membantu wajib pajak menentukan besaran pajak yang akan disetor. Dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian teknis pemungutan pajak sarang burung walet. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan sosialisasi dan melakukan monitoring  mengenai  perhitungan  pajak sarang burung  walet kepada pengusaha dan wajib pajak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  45 Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Teknis Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Sarang Burung Walet yang merupakan tanggungjawabnya dan
melakukan
kerjasama  dengan  instansi  terkait  agar pengawasan dan berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku  :
Abdul Halim, 2015, Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan), Yogyakarta, Unit Penerbit dan
Percetakan STIM YKPN. Bastian,  Indra,  2011, Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar ,  Jakarta, Erlangga.
Darwin,  2010, Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah ,  Jakarta,  Mitra  Wacana
Media. Denial A.R, 2010, Metode Penulisan Karya Ilmiah,  Bandung ,  Universitas  PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Diana Sari, 2013, Konsep Dasar
Perpajakan ,  Bandung,  PT.  Refika Aditama. Dokumen  Rencana  Trategis  (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Tahun 2016-2021. Erly  Suandy,  2011, Perencanaan  Pajak , Jakarta, Salemba empat.
Jum  Anggraini,  2012, Hukum  Administrasi
Negara , Yogyakarta, Graha Ilmu.
M. Haddin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan , Jakarta, Genta Publishing.
Mardiasmo, 2013, Perpajakan Edisi Revisi , Yogyakarta, Penerbit Andi. Marohot,  2016, Pajak  dan  Retribusi Daerah ,  Jakarta,  PT.  Raja  grapindo Persada.
Riawan Tjandra, 2014, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Grasindo. Rudy  Badrudin,  2011, Ekonomi  Otonomi Daerah ,  Yogyakarta,  UPP  STIM YKPN.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tijauan  Singkat, Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada.
Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta, Rinekacipta.
Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003
tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor  45  Tahun  2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 79 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat  STruktural  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Artikel / Majalah dan/atau Jurnal :
Eka  Ratnawati,  2011, Perbaikan  Keuangan Negara  Dalam  Era  Reformasi ,  Hasil Penelitian  Universitas  Atma  Jaya, Yogyakarta.
Felisitas  Devinta  Tania,  2016, Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung , Universitas Sebelas Maret, Solo. Nerpi Handayani, 2017, Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Provinsi Lampung Menurut
Persfektif  Ekonomi  Islam ,  Bandar Lampung,  Universitas  Islam  Negeri
Raten Intan.
Safitri, 2013, Analisis  Kinerja  Pengelolaan
Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daeah di Kabupaten
Sukoharjo ,  Surakarta,  Universitas Sebelas Maret.
Website :
https://ejurnal.untag-smd.ac.id https://dispenda.kutaikartanegarakab.go.id