Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  317 - 323

## PENGARUH PAJAK PENDAPATAN PROGRESIF (PAJAK PENGHASILAN PRIBADI) TERHADAP KESINAMBUNGAN FUNGSI
Oleh : Dedek Kustiawati, Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id
Amalia Nurofah, Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : malia.nurofah20@mhs.uinjkt.ac.id Arini Eka Sapitri, Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : arini.ekasapitri20@mhs.uinjkt.ac.id Ricky Delfianto,
Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : ricky.delfianto20@mhs.uinjkt.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 This research is a type of research that uses descriptive methods, library research approaches or library research to analyze the effect of continuity on the progressive income tax function, namely personal income. In this study, a discussion of the 2018 income tax rate and the 2021 income tax rate shows that the income tax function in income tax is included in the discontinuous function. This is evidenced through the proof that is carried out  using  the  concept  of  continuity  and  continuity  graphs.  This  study proves  that  regulations  or  provisions  regarding  income  tax  rates  from 2018  and  2021  do  not  affect  the  sustainability  of  the  function,  but  the range  or  categorization  of  the  tax  provisions  affect  the  sustainability function.
Keyword : progressive  tax,  income, continuity

## 1. PENDAHULUAN
Matematika merupakan ilmu yang sangat universal dan abstrak, ilmu ini dapat digunakan sebagai  alat  penyelesaian  permasalahan  di berbagai macam bidang keilmuan salah satunya bidang  ekonomi  (Barus  &  Azzahra,  2020). Menurut seorang ahli filsafat Yunani, ekonomi merupakan pengaturan rumah tangga atau dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kaidah- kaidah,  aturan-aturan,  atau  cara  pengelolaan rumah  tangga  (Ahmad,  2021).  Ekonomi merupakan  salah  satu  bidang  kehidupan  yang memiliki  peranan  sangat  penting.  Menurut Ahmad (2021) terdapat beberapa konsep dasar ekonomi  yang  dapat  diekspresikan  ke  dalam bentuk  matematika  baik  secara  sederhana maupun kompleks.
Untuk
operasi sederhananya seperti
penjumlahan, pengurangan,  dan  perkalian,  sementara  untuk operasi  yang  kompleks  seperti  penyelesaian sebuah  permasalahan  menggunakan  konsep
limit  dan  kesinambungan.  Semakin  kompleks suatu  masalah  ekonomi,  maka  semakin kompleks  pula  alat  yang  digunakan  untuk pemecahannya.  Alat  yang  dianggap  mampu menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut adalah model matematika.
Kesinambungan  merupakan  salah  satu permasalahan ekonomi yang mampu diselesaikan  menggunakan  ilmu  matematika. Kesinambungan  sendiri  dalam  matematika terdapat dalam bagian limit. Suatu fungsi dapat dikatakan berkesinambungan apabila memiliki fungsi  yang  terdefinisi  juga  limit  yang terdefinisi  sehingga  limit  dan  fungsinya memiliki  nilai  yang  sama  (Dwiyanti  S.Si. MBA,  n.d.).  Di  dalam  sebuah  kesinambungan terdapat  batasan-batasan  atau  interval  dalam menentukan sebuah fungsi. Contoh permasalahan  ekonomi  yang  bersesuaian dengan  kesinambungan  yaitu  adanya  aturan mengenai  fungsi  penawaran  dan  permintaan,
perpajakan,  dan  lainnya.    Dalam  perhitungan perpajakan  dibutuhkan  sebuah  batasan  atau interval tertentu dalam menentukan sebuah tarif yang  harus  dibayarkan  rakyat  kepada  kas negara.
Pajak  adalah  suatu  alat  yang  digunakan pemerintah  demi  mendapatkan  penerimaan baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak untuk  membiayai/mendanai  pengeluaran  rutin serta  pembangunan  nasional  dan  ekonomi masyarakat. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo  (2009:1)  pajak  merupakan  iuran wajib  yang  harus  dibayar  rakyat  kepada  kas negara  (pemerintah)  yang  imbalannya  tidak dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh  rakyat (Pertiwi et al., 2014). Terdapat berbagai macam sistem  perpajakan  yang  diterapkan  oleh pemerintah salah satunya pajak progresif. Pajak progresif  sendiri  di  antaranya  adalah  pajak penghasilan  pribadi  dan  pajak  kendaraan bermotor.
Salah satu pajak yang dapat meningkatkan  pendapatan  suatu  daerah  atau negara  adalah  pajak  progresif.  Semakin  besar tarif nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, semakin meningkat pula pemasukan dari pendapatan daerah atau negara itu  sendiri  (Kustina,  2019).  Menurut  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2000  Pasal  1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan merupakan  pajak  yang  dikenakan  terhadap subjek  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak  (UU Nomor  17  Tahun  2000).  Peraturan  ini  yang mewajibkan kepada perseorangan untuk membayar  pajak  penghasilan  kepada  kas negara. Dalam membayar pajak penghasilan ini tentunya  ada  penentuan  tarif  tertentu.  Setiap orang  memiliki  tarif  yang  berbeda  dalam membayar pajak penghasilan ini. Misalnya ada seorang  yang  memiliki  pendapatan  rendah dimulai dari 0 sampai 60 juta rupiah memiliki wajib  pajak  5%  dari  gaji  yang  didapatkannya. Adapun  seorang  yang  memiliki  pendapatan tinggi yaitu lebih dari 5 miliar maka dia wajib membayar  pajak  35%  dari  penghasilan  yang didapatkannya.
Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemerintah memberlakukan  perubahan  terhadap  Pajak penghasilan  dengan  harapan  akan  mengurangi beban Pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut
Hidayat (2014)
perubahan  tarif  PPh  yang  ditetapkan  oleh pemerintah mampu
menyebabkan
berkurangnya beban terhadap pajak penghasilan itu sendiri.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penelitian  ini  akan  berfokus  kepada  pengaruh ketentuan-ketentuan  dari  pajak  progresif  yaitu pajak  penghasilan  terhadap  kesinambungan dalam  konsep  kesinambungan  limit  fungsi. Dalam  penulisan  ini  akan  lebih  terbatas terhadap  pajak  progresif  di  pajak  penghasilan. Penulisan  ini  akan  menganalisis  tentang pengaruh  dari  pajak  penghasilan  ini  apakah saling berkesinambungan atau justru sebaliknya  saling  asinambung.  Hal  ini  yang akan  diamati  oleh  peneliti  melalui  penulisan artikel  dengan  judul  “Pengaruh  Pajak Pendapatan  Progresif  (Pajak  Penghasilan Pribadi) Terhadap Kesinambungan Fungsi”.
2. KAJIAN PUSTAKA

## DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif, pendekatan  penelitian  kajian  pustaka  atau library  research  sebagai  tempat  atau  sumber acuan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian (Mhd.  Habibu  Rahman,  2021).  Metode  kajian pustaka  atau  library  research  adalah  sebuah metode  yang  menggunakan  studi  kepustakaan penelitian berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil  penelitian  terdahulu  baik  yang  telah dipublikasikan maupun belum.
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian  ini  diperoleh  secara  tidak  langsung atau tidak turun langsung ke tempat observasi(Jannah & Harni, 2020). Sumber data dari  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa hasil penelitian terdahulu dan data yang diperoleh  melalui  Badan  Perpajakan  di Indonesia yang menganalisis pengaruh kesinambungan  tarif  pajak  terhadap  pajak pendapatan progresif dalam pajak penghasilan. Menurut Jannah & Harni (2020) data sekunder yang  dimaksud  adalah  data  yang  diperoleh melalui  pihak  lainnya,  baik  yang  bersumber dari  buku  maupun  dari  hasil  penelitian terdahulu, data tersebut tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebuah  fungsi  dikatakan  sinambung apabila  gambarnya  berupa  sebuah  kurva  yang tidak  terputus.  Sedangkan  fungsi  dikatakan asinambung apabila gambarnya berupa sebuah kurva  yang  terputus(AL-Arif  M.  Nur  Rianto,
2013).  Hal  ini  merupakan  konsep  dasar  dari sebuah  kesinambungan.  Dapat  kita  tuliskan menjadi  sebuah  rumus  untuk  fungsi  dikatakan sinambung pada x=a jika
1. f(a) terdefinisi
2. f(x)  terdefinisi
3. f(x) =f(a)
Fungsi  fx  dikatakan  berkesinambungan dalam  suatu  interval  b≤x≤c  jika  ia  sinambung pada setiap titik di dalam interval tersebut dan begitupun  sebalikanya  jika  fungsi  fx  tidak sinambung  pada  suatu  titik  x=a  dikatakan asinambung pada x=a.
Dalam penerapan konsep kesinambunga n pada pajak progresif yaitu pajak penghasilan pribadi. Dapat dilihat dari Rentang Penghasilan berdasarkan  (RUU  HPP)  dan  tarif  yang dikenakan dalam pajak penghasilan. Berikut ini adalah  hasil  analisis  terkait  pajak  penghasilan terhadap kesinambungan fungsi:
Tarif Pajak Penghasilan Pribadi tahun 2018 Berdasarkan  Pasal  17  Ayat  1  UU  PPh, perhitungan  tarif  pajak  pribadi  menggunakan tarif  progresif  sebagai  berikut  (Desi  et  al., 2018):
1. Penghasilan  sampai  dengan  Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
2. Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 3. Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
4. Penghasilan  di  atas  Rp500.000.000,-  per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30% Berdasarkan  data  tersebut,  kita  akan menentukan  fungsi  pajak  penghasilan  dan apakah  fungsi  tersebut  sinambung  dan asinambung.  Penyelesaiannya  adalah  sebagai berikut:
Misalkan: P = Pendapatan T = Tarif pajak yang diwajibkan Maka akan menjadi:
T = 0,05P 0  ≤ P  50 juta T = 0,15P 50 juta  ≤ P  250 juta T = 0,25P 250 juta  ≤ P  500 juta T = 0,30P P  500 juta
Akan  dibuktikan  kesinambungan  fungsi pajak penghasilan orang pribadi tersebut.
T(P) sinambung jika memenuhi 3 syarat berikut ini:
1. T(P) ada
2. T(P)  terdefinisi
3. T(P) =T(a)
Akan dibuktikan T(P) sinambung di P = 50 juta. Syarat 1 : T(P) ada. T(P)  = 0,015 Y
= 0,15 (50.000.000) = 7.500.000
syarat 1 terpenuhi. syarat 2 : T(P)  terdefinisi
T(P) = (0,05P) =0,05(50.000.000) = 2.500.000 T(P) = (0,15P) =0,15(50.000.000) = 7.500.000
Karena T(P)   T(P) , makaT(P)  tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat  2  tidak  terpenuhi  maka  fungsi  T(P) tidak sinambung di P=50 juta.
Akan dibuktikan T(P) sinambung di P = 250 juta.
syarat 1: T(P) ada
T(P) = 0,25P = 0,25(250.000.000) = 62.500.000 syarat 1 terpenuhi. syarat 2 : T(P)  terdefinisi T(P) = (0,15P) =0,15(250.000.000) = 37.500.000 T(P) = (0,25P) =0,25(250.000.000)
= 62.500.000
Karena T(P)   T(P) , maka T(P)  tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat  2  tidak  terpenuhi  maka  fungsi  T(P) tidak sinambung di P=250 juta.
Akan dibuktikan T(P) sinambung di P = 500 juta.
syarat 1: T(P) ada T(P) = 0,3P
= 0,3(500.000.000)
= 150.000.000 syarat 1 terpenuhi. syarat 2 : T(P)  terdefinisi T(P) = (0,15P) =0,25(500.000.000) = 125.000.000 T(P) = (0,25P) = 0,3(500.000.000) = 150.000.000 Karena T(P)   T(P) , maka T(P)  tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat  2  tidak  terpenuhi  maka  fungsi  T(P) tidak sinambung di P=500 juta.
Pembuktian menggunakan grafik
T = 0,05P 0  ≤ P  50 juta T = 0,15P 50 juta  ≤ P  250 juta T = 0,25P 250 juta  ≤ P  500 juta T = 0,30P P  500 juta Mencari nilai T 1. T = 0,05P  0  ≤ P  50 juta untuk P = 0  T = 0,05(0) = 0 untuk P = 50  T= 0,05(50) = 2,5
2. T = 0,15P  60 juta  ≤ P  250 juta untuk P = 50  T = 0,15(50) = 7,5 untuk P = 250  T= 0,15(250) = 37,5
3. T = 0,25P  250 juta  ≤ P  500 juta untuk P = 250  T = 0,25(250) = 62,5 untuk P = 500  T= 0,25(500) = 125
4. T = 0,30P  P  5 juta untuk P = 500  T = 0,30(500) = 150 untuk P =   T= 0,30() =

## Gambar 1. Grafik Fungsi Kesinambungan Tarif  PPh tahun 2018
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan di atas, fungsi pajak pendapatan progresif yang diatur dalam undang-undang merupakan fungsi yang tidak berkesinambungan atau asinambung.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada pembuktian  secara  formal  yang  dilakukan dengan menggunakan konsep limit kesinambungan.  Pada  pembuktian  tersebut T(P) tidak memenuhi
syarat kedua kesinambungan
fungsi karena T(P)
T(P)     sehingga  T(P)    tidak  terdefinisi.  Dari pembuktian di atas diketahui bahwa fungsi T(P) tidak sinambung pada titik P = 50 juta, P = 250 juta, dan P = 500 juta
Kesinambungan fungsi juga dapat dilihat dari  gambar  fungsi  yang  diperoleh  seperti gambar  di  atas.  Kita  dapat  melihat  bahwa fungsi  pajak  pendapatan  tersebut  merupakan fungsi  asinambung  karena  grafik  tersebut terputus di titik P = 50, P = 250, dan P = 500. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak pendapatan  progresif  tidak  sinambung  pada titik P = 50, P = 250, dan P = 500.
Tarif  Pajak  Penghasilan  Pribadi  Tahun 2021
Berdasarkan Undang-Undang
Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan atau UU
HPP No  7  Tahun  2021 yang  mulai  berlaku sejak tahun 2022 (Kesehatan, 2022).
Perhitungan  tarif  pajak  penghasilan  pribadi mengunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPH21 WPOP dikategorikan berdasarkan  jumlah  penghasilan  tahunannya. Adapun  kategori  tarif  pajak  yang  dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Wajib  pajak  dengan  penghasilan  tahunan mencapai RP60.000.000,00 adalah 5%
b. Wajib  pajak  dengan  penghasilan  tahunan mencapai RP60.000.000,00 hingga
RP250.000.000,00 adalah 15% c. Wajib  pajak  dengan  penghasilan  tahunan mencapai RP250.000.000,00 hingga RP500.000.000,00 adalah 25% d. Wajib  pajak  dengan  penghasilan  tahunan mencapai RP500.000.000,00 hingga RP5.000.000.000,00 adalah 30% e. Wajib  pajak  dengan  penghasilan  tahunan lebih dari RP5.000.000.000,00 adalah 35% Berdasarkan  data  tersebut,  kita  akan menentukan  fungsi  pajak  penghasilan  dan apakah  fungsi  tersebut  sinambung  atau asinambung.  Penyelesaiaanya  adalah  sebagai berikut:
Misalkan:
P = Pendapatan T = Tarif pajak yang diwajibkan Maka akan menjadi : T = 0,05P 0  ≤ P  60 juta T = 0,15P 60 juta  ≤ P  250 juta T = 0,25P 250 juta  ≤ P  500 juta T = 0,30P 500 juta  ≤ P  5 miliar T = 0,35P P  5 miliar
Akan  dibuktikan  kesinambungan  fungsi pajak penghasilan orang pribadi tersebut.
T(P) sinambung jika  memenuhi 3 syarat berikut ini:
1. T(P) ada
2. T(P)  terdefinisi
3. T(P) =T(a) Akan dibuktiksn T(P) sinambung di P = 60 juta. syarat 1 :T(P) ada. T(P) = 0,015P = 0,15 (60.000.000) = 9.000.000 syarat 1 terpenuhi. syarat 2 : T(P)  terdefinisi T(P) = (0,05P) = 0,05(60.000.000)
= 3.000.000 T(P) = (0,15P) = 0,15(60.000.000) = 9.000.000
Karena T(P)   T(P) , makaT(P)  tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi. karena syarat  2  tidak  terpenuhi  maka  fungsi  T(P) tidak sinambung di P=60 juta.
Akan dibuktikan T(P) sinambung di P = 250 juta.
syarat 1: T(P) ada
T(P) = 0,25P = 0,25(250.000.000) = 62.500.000 syarat 1 terpenuhi.
syarat 2 : T(P)  terdefinisi
T(P) = (0,15P) = 0,15(250.000.000) = 37.500.000 T(P) = (0,25P) = 0,25(250.000.000) = 62.500.000
Karena T(P)   T(P) , maka T(P)  tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat  2  tidak  terpenuhi  maka  fungsi  T(P) tidak sinambung di P=250 juta.
Akan dibuktikan T(P) sinambung di P = 500 juta.
syarat 1: T(P) ada
T(P) = 0,3P = 0,3(500.000.000)
= 150.000.000 syarat 1 terpenuhi.
syarat 2 : T(P)  terdefinisi
T(P) = (0,15P) =0,25(500.000.000) = 125.000.000 T(P) = (0,25P) =0,3(500.000.000) = 150.000.000
Karena T(P)   T(P) , maka T(P)  tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena
syarat  2  tidak  terpenuhi  maka  fungsi  T(P) tidak sinambung di P=500 juta.
Akan  dibuktikan  T(P)  sinambung  di  P  =  5 miliar.
syarat 1: T(P) ada
T(P) = 0,35P = 0,35(5.000.000.000) = 1.750.000.000 syarat 1 terpenuhi.
syarat 2 : T(P)  terdefinisi
T(P) = (0,3P) = 0,3(5.000.000.000) = 1.500.000.000 T(P) = (0,35P)
=0,35(5.000.000.000)
= 1.750.000.000 Karena T(P)   T(P) , maka T(P)  tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat  2  tidak  terpenuhi  maka  fungsi  T(P) tidak sinambung di P=5 miliar.
Pembuktian menggunakan grafik
T = 0,05P  0  ≤ P  60 juta
T = 0,15P  60 juta  ≤ P  250 juta T = 0,25P  250 juta  ≤ P  500 juta T = 0,30P  500 juta  ≤ P  5 miliar T = 0,35P  P  5 miliar
Mencari nilai T a. T = 0,05P 0  ≤ P  60 juta untuk P = 0  T = 0,05(0) = 0 untuk P = 50  T= 0,05(60) = 3 b. T = 0,15P 60 juta  ≤ P  250 juta untuk P = 60  T = 0,15(60) = 9 untuk P = 250  T= 0,15(250) = 37,5 c. T = 0,25P 250 juta  ≤ P  500 juta untuk P = 250  T = 0,25(250) = 62,5 untuk P = 500  T= 0,25(500) = 125
d. T = 0,30P
500 juta  ≤ P  5 miliar
untuk P = 500  T = 0,30(500) = 150 untuk P = 5000  T= 0,30(5000) = 1.500
e. T = 0,35P P  5 miliar untuk  P  =  5000    T  =  0,35(5000)  = 1.750.
untuk P =   T= 0,35() =
Dari perhitungan diperoleh gambar sebagai berikut:

## Gambar 1. Grafik Fungsi Kesinambungan Tarif PPh tahun 2022
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan di atas, fungsi pajak pendapatan progresif yang diatur dalam undang-undang merupakan fungsi yang tidak berkesinambungan atau asinambung.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada pembuktian  secara  formal  yang  dilakukan dengan menggunakan konsep limit kesinambungan.  Pada  pembuktian  tersebut T(P) tidak memenuhi syarat kedua kesinambungan fungsi karena T(P)
T(P)     sehingga  T(P)    tidak  terdefinisi.  Dari pembuktian di atas diketahui bahwa fungsi T(P) tidak sinambung pada titik P = 60 juta, P = 250 juta, P = 500 juta, dan P = 5 miliar.
Kesinambungan fungsi juga dapat dilihat dari  gambar  fungsi  yang  diperoleh  seperti gambar  di  atas.  Kita  dapat  melihat  bahwa fungsi  pajak  pendapatan  tersebut  merupakan fungsi  asinambung  karena  grafik  tersebut terputus di titik P = 60, P = 250, P = 500, dan P =  5000.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa fungsi  pajak  pendapatan  progresif  tidak sinambung pada titik P = 60, P = 250, P = 500, dan  P  =  5000.  Kondisi  di  atas  termasuk asinambung berhingga karena fungsi f(x) pada x=a ketika f(x) terdefinisi tetapi berubah secara drastis  ketika  x=a.    yaitu  saat  f(a)  terdefinisi sedangkan  f(x)    untuk  x→a  tidak  terdefinisi. kurva pada fungsi yang asinambung berhingga pada  x=a  mempunyai  dua  macam  nilai  f(a) untuk  x→a  yaitu  limit  masing  sisi-sisinya; kanan dan kiri.
Fungsi-fungsi  yang  berkaitan  dengan bisnis  dan  ekonomi  tidak  sedikit  yang berbentuk  fungsi  asinambung  atau  diskrit. Bahkan  sebenarnnya  jumlah  fungsi  yang termasuk  fungsi  asinambung  terhitung  besar, terutama  fungsi  penawaran  dan  permintaan untuk jenis-jenis barang tertentu yang unit atau satuannya selalu diskrit. Oleh karena itu, dapat memungkinkan untuk ditelaah dengan menggunakan analisis matematik.
Dalam  matematika  dan  sains  istilah kontinu  digunakan  untuk  menyatakan  suatu proses  yang  berkelanjutan  tanpa  perubahan yang medadak atau signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi yang asinambung dikarenakan  perubahan  yang  cukup  besar secara  signifikan.  Berdasarkan  penjelasan  di atas, ketidaksinambungan pada pajak pendapatan  progresif  memiliki  dampak  ketika seseorang  memiliki  penghasilan  berada  di antara  nilai  maksimum  pada  penghasilan  pada
kategori  tertentu,  tetapi  termasuk  pada  nilai minimum  pada  kategori  yang  lebih  tinggi. Dapat dikatakan antara penghasilannya dengan nilai  maksimum  kategori  penghasilan  tertentu dan  penghasilannya  dengan  nilai  minimum kategori penghasilan yang lebih tinggi memiliki selisih  yang  tidak  jauh  berbeda.  Dampak tersebut  secara  sederhana  dapat  digambarkan ketika seseorang memiliki perubahan penghasilan yang tidak terlalu signifikan, tetapi berdampak pada kategori penghasilan yang ada pada  aturan  sehingga  orang  tersebut  harus membayar  pajak  pendapatan  progresif  yang lebih besar dan signifikan.
5. KESIMPULAN Berdasarkan analisis mengenai pajak pendapatan  progresif  pada  pajak  penghasilan yang  ditetapkan  pada  tahun  2018  dengan perubahan yang terjadi pada 2022
menunjukkan  bahwa  fungsi  pajak  pendapatan progresif bukanlah fungsi yang berkesinambungan  atau  asinambung.  Dapat dilihat  melalui  pembuktian  secara  konsep  dan grafik  kesinambungan  bahwa  fungsi  pajak pendapatan  merupakan  fungsi  asinambung, Konsep kesinambungan menunjukkan nilai dari limit  sisi  kanan  dan  kiri  bernilai  sama  tetapi pada fungsi pajak pendapatan terjadi sebaliknya dimana  nilai  dari  limit  sisi  kanan  dan  kirinya bernilai  berbeda  sehingga  tidak  memenuhi syarat bahwa
fungsi tersebut berkesinambungan.
Dengan demikian, peraturan  atau  ketentuan  mengenai  tarif  pajak pendapatan penghasilan baik dari 2018 maupun 202  tidak  mempengaruhi  kesinambungan fungsi  melainkan  rentang  atau  pengkategorian dari ketentuan pajak tersebut yang memengaruhi fungsi kesinambungan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A. M. (2021). Konsep-Konsep Dasar Matematika  dalam  Ekonomi.  Mega: Jurnal  Pendidikan  Matematika,  2(1), 77–85.
AL-Arif M. Nur Rianto. (2013). Matematika Terapan Untuk Ekonomi (p. 85). Barus, M. D. B. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan  Matematika  Pada  Ilmu Ekonomi  Fungsi  Permintaan  Dan Penawaran.  Akutansi  Bisnis  Dan Publik, 11(1), 1–11.
Desi,  Sagala,  E.,  &  Elidawati.  (2018).
Analisis  PPh  21  Terhadap  Gaji Karyawan  Pada  PT.  Kencana  Utama
Sejati. Jurnal Bisnis Kolega, 4(2), 55– 63.
Dwiyanti  S.Si.  MBA,  D.  (n.d.).  Bab  I  Limit dan Kesinambungan Fungsi. x.
Hamidah,  Mahuda,  I.,  &  Kusuma,  J.  w. (2020).  Matematika  Ekonomi  ;  untuk analisa ekonomi, bisnis dan ilmu sosial.
Scopindo Media Pustaka.
Hidayat,  A.  (2014).  Analisis  Dampak Perubahan  Tarif  Pajak  Penghasilan  di Indonesia. Bppk, 7(ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA), 3–5. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jur nalbppk/article/view/83/31 Jannah,  T.  M.,  &  Harni.  (2020).  Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran  Tematik  Terpadu  Di Kelas II Sekolah Dasar (Studi Literatur).  Journal  of  Basic  Education Studies, 8(8), 405–420. http://ejournal.unp.ac.id/students/index .php/pgsd Kesehatan,  K.  (2022).  PERHITUNGAN
DAN  PEMOTONGAN  PPh  PASAL 21.
Kustina.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Pajak Progresif  dan  Perilaku  Konsumtif Wajib Pajak dalam Pembelian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Bali UPT  .  Samsat  di  Kota  Denpasar. Wacana  Ekonomi  (Jurnal  Ekonomi,
Bisnis Dan Akuntansi), 18(September), 98–103. https://www.ejournal.warmadewa.ac.i
d/index.php/wacana_ekonomi/article/v iew/1168 Mhd. Habibu Rahman. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Discovery Dalam Pendidikan  Anak  Usia  Dini.  Early Childhood:  Jurnal  Pendidikan,  5(2),
223–240.
Pertiwi,  R.  N.,  Azizah,  D.  F.,  &  Kurniawan,
B. C. (2014).
ANALISIS
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota Probolinggo).  Jurnal  Perpajakan,  Vol. 3 No.(17), 7.
Sujalu, Akas Pinaringan, Eddy Soegiarto, and Titin  Ruliana.  Matematika  Ekonomi. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2000.
(2000).  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak  Penghasilan.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2001, 2003(1), 1–5. https://www.google.com/url?sa=t&rct =j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxr
Keif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAA egQICRAC&url=https%3A%2F%2F www.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpa sar-modal%2Fregulasi%2Fundang- undang%2FDocuments%2FPages%2F undang-undang-nomor Varberg, Dale, Purcell, Edwin J., dan Rigdon,
Steven  E.  2019.  Kalkulus  Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta : Erlangga.