## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK

## ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
(Studi Deskriptif mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Dimensi  Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma)
OLEH : Edi Darmawi, S.Sos., M.Si

## ABSTRAK
Kinerja  suatu  organisasi  sangat  penting,  oleh  karena  terlihatnya  kinerja  dengan  tingkat pencapaian hasil,  maka dapat diketahui hasil pekerjaan yang beorientasi dengan tugas dan wewenang  yang  diberikan  dilaksanakan  secara  nyata  dan  maksimal.  Kelurahan  sebagai organisasi  pemerintahan  yang  terdepan  dan  paling  dekat  dengan  kebutuhan  maupun hubungannya  dengan  masyarakat,  yang  menjadi  tombak  keberhasilan  pembangunan. Mendukung  dari  apa  yang  diinginkan  masyarakat  dalam  terwujudnya  pelayanan  yang prima,  maka  menjadi  perlu  pula  bagi  aparat  pemerintah  kelurahan  Napal  untuk  memiliki kemampuan  Akuntabilitas,  Responsivitas dan  Responsibilitas di  dalam pelaksanaan tugas dan  fungsinya  sebagai  unsur  pelayan  di  dalam  organisasi  publik.  Penelitian  ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Sebagaimana  menurut Nawawi (1990: 64), bahwa metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada masalah- masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat faktual,  kemudian  digambarkan  secara  deskriptif  tentang  masalah  yang  diselidiki sebagaimana  adanya  dengan  diiringi  interprestasi  yang  rasional  dan  akurat.  Diketahui bahwa  dalam  melaksanakan  fungsinya,  aparat  kelurahan  Napal  kecamatan  Seluma  Kota kabupaten  Seluma  telah  berupaya  secara  optimal  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  mengupayakan  pemberdayaan  kelurahan  dan  masyarakat  kelurahan dengan mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas di dalam kinerjanya.  Akuntabilitas  aparat  kelurahan  Napal  kecamatan  Seluma  Kota  kabupaten Seluma  sudah  cukup  baik,  dimana  hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  komitmen  dan kesungguhan  aparat  kelurahan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  hal pelaksanakan  program  pemberdayaan.  Responsibilitas  aparat  kelurahan  sudah  cukup  baik, dimana  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan  aparat  kelurahan  dalam  meminimalisir pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat.  Responsivitas  aparat  kelurahan Napal  masih  perlu  adanya  perbaikan-perbaikan,  hal  ini  perlu  adanya  komitmen  dan tindakan aparatur yang intens di dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.
Keyword: Kinerja  Pemerintah  Kelurahan  Napal,  Akuntabilitas,  Responsibilitas  dan Responsiitas

## A. Pendahuluan
Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh  karena  terlihatnya  kinerja  dengan tingkat  pencapaian  hasil,  maka  dapat diketahui  hasil  pekerjaan  yang  beorientasi dengan tugas dan  wewenang yang diberikan dilaksanakan  secara  nyata  dan  maksimal. Kinerja sutu organisasi yang telah dilaksenakan  dengan  tingkat  pencapaian hasil tertentu, harus disesuaikan pula dengan visi  dan  misi  organisasi  yang  telah ditetapkan sebagai
landasan untuk melakukan  tugas  yang  diemban.  Artinya kinerja  atau Perfomance merupakan  tingkat
pencapaian hasil. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan  yang  terdepan  dan  paling dekat dengan
kebutuhan maupun hubungannya  dengan  masyarakat,  yang menjadi tombak keberhasilan pembangunan. Kelurahan  akan  terlibat  langsung  dalam perencanaan
dan pengendalian pembangunan  serta  pelayanan.  Dengan demikian  kelurahan  harus  mampu  menjadi tempat  bagi  masyarakat  untuk  diselesaikan atau  meneruskan  aspirasi  dan  keinginan tersebut  kepada  pihak  yang  berkompeten untuk ditindaklanjuti.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
April - Juni 2014 ISSN : 2252-5270
Volume 3 No.2
Untuk  meningkatkan  pelayanan  bagi masyarakat,  maka  visi  dan  misi  kelurahan Napal  Kecamatan  Seluma  Kota  Kabupaten Seluma perlu mengkondisikan serta
memberikan  upaya  kepada  masyarakat melalui  pemberdayaan  kepada  masyarakat. Dalam  melaksanakan  pemberdayaan  pihak pemerintah  kelurahan  harus  terlebih  dahulu melihat  faktor-faktor  yang  ada  melalui analisa  kesempatan,  peluang,  tantangan maupun  hambatan  yang  ada  di  era  otonomi ini,  serta  pemberdayaan  yang  dilakukan haruslah  dapat  menjawab  kehendak  atau keinginan  masyarakat  di  kelurahan  sebagai obyek pelayanan dari pemerintahan kelurahan.
Mendukung  dari  apa  yang  diinginkan masyarakat  dalam  terwujudnya  pelayanan yang  prima,  maka  menjadi  perlu  pula  bagi aparat  pemerintah  kelurahan  Napal  untuk memiliki kemampuan
Akuntabilitas,
Responsivitas  dan  Responsibilitas  di    dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  sebagai unsur pelayan di dalam organisasi publik.
Adapun  rumusan  masalah  didalam penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan ditinjau dari dimensi  Akuntabilitas,  Responsivitas  dan
Responsibilitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma?”
B. Landasan Teori
Organisasi  sebagai  suatu  sistem  yang terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih  dengan kegiatan  yang  saling  tergantung  satu  sama lain.  Dinamika  kegiatan  yang  berjalan berupa  komunikasi  yang  membentuk  suatu kontak  hubungan  hingga terbentuknya suatu jaringan,  dimana  dengan  jaringan  ini berpengaruh akan
kekuasaan yang digunakan oleh elemen di dalam organisasi. Rue  and  Byar,  1981  (dalam  Keban, 1995) menyatakan bahwa kinerja ( performance )  didefinisikan  sebagai  tingkat pencapaian  hasil  atau  “ the  degree  of accomplishment ”  atau  kinerja  merupakan tingkat  pencapaian  tujuan  organisasi  secara kesinambungan.
Format  ideal  kebijakan  otonomi  daerah pada  saat  ini  menandai  awal  dari  suatu proses  perubahan  yang  mendasar  dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Setiap penyelenggaraan pelayanan  publik  harus  memiliki  standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan  adanya  kepastian  bagi  penerima pelayanan.  Standar  pelyanan  merupakan unsur
yang
dibakukan
dalam
penyelengggaraan  pelayanan  publik  yang wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  penerima layanan. Menurut Surat Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004, menerangkan  standar  pelayanan  sekurang- kurangnya meliputi:
a. Prosedur pelayanan Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan bagi  pemberi  dan  enerima  pelyanan termasuk pengaduan.
b. Waktu penyelesaian
Waktu  penyelesaian  ditetapkan  sejak saat  pengajuan  permohonan  sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan c. Biaya pelayanan
Biaya  pelayanan  termasuk  rincian  yang ditetapkan  dalam  proses  pemberian pelayanan
d. Produk pelayanan Hasil  pelayanan  yang  diterima  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
e. Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan,  sikap  dan  perilaku  yang dibutuhkan Untuk  mengetahui,  bagaimana  kinerja sebuah  organisasi,  banyak  para  pakar berpendapat  dengan  menggunakan  indikator dan konsep, seperti efektivitas, efisiensi dan juga produktivitas untuk  menentukan sejauh mana kemampuan sebuah orga nisasi dalam mencapai  tujuan .  Namun  konsep dan  indikator  yang  dikemukakan  selalu  saja hanya  tepat  digunakan  bagi  organisasi swastayang  berorientasi  keuntungan  belaka, hal  ini  tentunya  berbeda  dengan  organisasi publik  yang  berorientasi  pada  pelayanan kepada  masyarakat  banyak  tanpa  mengejar keuntungan  materi.  Pelayanan  publik  bagi kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat untuk menuju suatu pemerintahan yang good governance . Karakteristik Good  Governance yang saling  memperkuat  dan  tidak  dapat  berdiri sendiri. UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003:7-8).
a. Partisipation. Setiap  warga  negara mempunyai  suara  dalam  pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun  melalui  intermediasi  institusi

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
legitimasi yang mewakili kepentingannnya.
b. Rule of law . Kerangka hukum harus adil dan  dilaksanakan  tanpa  perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
c. Transparency .  Transparansi  dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
d. Consensus orientation.
Good governance menjadi peranntara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh  pilihan  yang  terbaik  bagi kepentingan  yang  lebih  luas,  bak  dalam hal kebijakan maupun prosedur.
e. Responsiveness .  Lembaga  dan  proses harus  mencoba  untuk  melayani  setiap stakeholders.
f. Effektiveness  and  efficiency .  Proses  dan lembaga yang menghsilkan  sesuai dengan  apa  yang  telah  digariskan dengan  menggunakan  sumber  yang tersedia sebaik mungkin.
g. Accountability.
Para pembuat keputusan  dalam  pemerintahan,  sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab  kepada  publik  dan lembaga  stakeholders.    Strategic  vision. Para  pemimpin  dan  publik  harus mempunyai persepektif good governance dan pengembangan manusia yang  luas  serta  jauh  kedepan  sejalan dengan  apa  yang  diperlukan  untuk pembangunan.
Donald  dan  Lawton  (dalam  Keban, 1995)  mengatakan  bahwa  penilaian  kinerja organisasi  dapat  digunakan  sebagai  ukuran keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  kurun waktu  tertentu  dan  penilaian  tersebut  juga dapat  dijadikan input bagi  perbaikan  dan peningkatan  kinerja  organisasi.  Sedangkan Levine  dkk,  1990  (didalam  buku  Dwiyanto, 1995)  mengusulkan  tiga  konsep  yang  bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi  public,  yaitu: responsiveness, responsibility dan accountability . Di dalam penelitian ini terdapat beberapa  dari  hasil  kajian  teori  yang  ingin ditarik  sebagai  bahan  analisis  dan  di definisikan sebagai konsep berikut:
a. Kinerja pemerintah adalah
menunjukan  seberapa  jauh  tingkat kemampuan  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintah  dalam  rangka  pencapaian tujuan b. Responsivitas  merupakan  kemampuan organisasi Kelurahan dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan layanan c. Responsibilitas merupakan
pelaksanaan  kegiatan  organisasi  yang dilakukan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip administrasi  yang benar sesuai dengan  kebijakan  organisasi,  dimana terciptanya  pelayanan  yang  efektif, efisien dan adil
d. Akuntabilitas  merupakan  konsistensi antara  kebijakan  dan  pelaksanaan
kegiatan  dengan  aprirasi  masyarakat, dimana tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian  aparatur  dan  masyarakat terhadap kemajuan Kelurahan C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian  deskriptif.  Sebagaimana    menurut Nawawi (1990: 64), bahwa metode deskriptif  yaitu  metode  penelitian  yang memusatkan  perhatiannya  kepada  masalah- masalah  atau  fenomena  yang  ada  pada  saat penelitian  dilakukan  atau  masalah  yang bersifat  faktual,  kemudian  digambarkan secara  deskriptif  tentang  masalah  yang diselidiki sebagaimana adanya dengan diiringi  interprestasi  yang  rasional  dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian  ini  tidak  dikenal  adanya  sampel, melainkan  informan.  Hal  ini  dibutuhkan untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih jelas  mengenai  masalah  penelitian  yang sedang  dibahas.  Dalam  hal  ini  penulis menggunakan  metode puspose  sampling . Oleh  karena  itu,  informan  yang  dipilih  di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
No  Informan Jumlah 1. Kepala Kelurahan 1 2. Aparat Kelurahan 3 3. Kepala Lingkungan  2 4. LMD 1 5. Masyarakat 5 Jumlah Keseluruhan 12 Orang
Metode  analisis  data  yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif  yaitu  suatu  pendekatan  yang bertujuan  untuk  membuat  deskripsi  atau gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan akurat mengenai
sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang
diselidiki.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
April - Juni 2014 ISSN : 2252-5270
Analisa data dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan  hipotesis  kerja.  Wawancara dilakukan  berdasarkan  daftar  pertanyaan yang  sudah  disusun  secara  terbuka,  namun difokuskan  pada  pokok-pokok  persoalan tertentu  yang  tercakup  dalam  tema  pokok penelitian.
Teknik deskriptif ini berusaha menyimpulkan  data  yang  berhubungan dengan  obyek  penelitian,  serta  berusaha menjelaskan  dan  menggambarkan  variabel penelitian secara mendalam dan komprehensif ( detail )  sesuai  dengan  tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Model struktur yang efisiensi selama ini tidak  berdampak  pada  peningkatan  kualitas pelayanan publik. Pemerintah pusat sepenuhnya belum memberikan kewenangan yang  lebih  bagi  daerah  otonom,  akibatnya pelayanan  yang  dihasilkan  cenderung  tidak memiliki  responsibilitas,  responsivitas  dan tidak  representatif  sesuai  dengan  tuntutan masyarakat.
Agenda  reformasi  birokrasi  merupakan langkah di dalam perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan public menjadi  isu  strategis  dari  pemerintahan pusat  untuk  segera  mendapatkan  perhatian. Birokrasi  yang  memiliki  kinerja  buruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  akan  sangat  mempengaruhi kinerja  pemerintah  dan  hubungan  yang berkaitan dengan
citranya kepada masyarakat.
Kinerja  birokrasi  dapat  ditinjau  melalui berbagai  dimensi,  yang  diantaranya  adalah dimensi  akuntabilitas,  responsibilitas  dan responsivitas,  yang  mana  merupakan  bagian terpanting  bagi  aparat  dalam  memberikan pelayanan.  Kinerja  merupakan  suatu  konsep yang  diukur  berdasarkan  indicator  yang sangat  bervariasi  sesuai  dengan  konteks penggunaannya.
1. Akuntabilitas
Terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dalam mencapai  tujuan  bangsa  dan  negara. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan  dan  penerapan  sistem akuntabilitas  yang  tepat,  jelas  dan  nyata sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  dapat  berlangsung secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,
bersih,  bertanggung  jawab  serta  bebas dari KKN.
Akuntabilitas  kinerja  paling  tidak memberi  manfaat  (pertama)  masyarakat ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap  kegiatan  publik  oleh  pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Pemerintah dapat sekaligus mengintrospeksi diri terhadap kemampuan  dari  setiap  program  yang dijalankan apakah  mengarah pada tujuan pada periode akhir perencanaan. Akuntabilitas pemerintah kelurahan  Napal  dapat  dilihat  pada pelaksanaan misi pemberdayaannya untuk  menerapkan  berbagai  kebijakan dalam  mengelola,  memajukan  serta meningkatkan  kualitas  hidup  kehidupan di  kelurahan  Napal.  Terdapatnya  tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan  kegiatan  di  bidang  kebersihan, keamanan, ketertiban, pembinaan masyarakat  serta  pelayanan  administrasi masyarakat. Komitmen pemberdayaan kelurahan tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai pelayan  masyarakat, sebagaimana Bapak
Lurah  Napal  mengungkapkan  bahwa upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, karena hal ini merupakan bagian dari bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.
Upaya-upaya  yang  ingin  ditingkatkan adalah  perlunya  untuk  diteruskan  agar masyarakat  berperan  aktif  dalam  proses pembangunan. Pendekatan
pemberdayaan kelurahan  Napal  bertitik  berat  pada pentingnya  masyarakat  yang  mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri  mereka  sendiri  sehingga  diharapkan dapat  memberi  peranan  kepada  individu bukan  sekedar  obyek,  tetapi  justru sebagai  subyek  pelaku  pembangunannya untuk  ikut  menentukan  masa  depan  dan kehidupan masyarakat secara umum.
Pelayanan public yang diselenggarakan oleh birokrasi
merupakan  salah  satu  perwujudan  dari fungsi  aparatur  negara  sebagai  abdi masyarakat.  Pelayanan  umum  dimaknai oleh  Lembaga  Administrasi  Negara (1998)  sebagai  segala  bentuk  kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi  pemerintah  dan  dilingkungan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
April - Juni 2014 ISSN : 2252-5270
Volume 3 No.2
perusahaan  negara/  daerah  dalam  bentuk barang  atau  jasa,  baik  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun  dalam  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabilah  layanan  yang  diterima sesuai  dengan  yang  diharapkan,  maka kualitas layanan yang dipersepsikan baik dan  memuaskan.  Jika  layanan  yang diterima  melampaui  harapan  pelanggan, maka  kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas  yang  ideal.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa baik dan buruknya  pelayanan  tergantung  kepada kemampuan  penyedia  layanan  dalam memnuhi  harapan  masyarakat  secara konsisten  dan  berakhir  pada  persepsi pemakai jasa.
Berdasarkan  uraian  konseptual diatas, maka pihak kelurahan Napal telah berupaya semaksimal mungkin mengembangkan konsep pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat secara  adil  dan  merata.  Pemberian layanan kepada masyarakat pihak kelurahan sangat memegang teguh prinsip  efisien  dan  efektivitas.  Setiap pelayanan yang diberikan telah
diupayakan  untuk  menjadi  pelayanan yang  memiliki  kualitas  prima,  sehingga kepuasan  masyarakat  tercapai  dan  citra pemerintah  menjadi  baik  di  mata masyarakat.
Keberhasilan  pembangunan  di setiap negara terdapat banyak aspek yang harus  diperhatikan,  diantaranya  adalah keterlibatan mesyarakat di dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan terletak pada partisipasi masyarakat yang turut  andil  di  dalam  proses  kegiatan program tersebut. Partisipasi masyarakat dapat memfasilitasi  arus  informasi  antara pemerintah dengan masyarakat, menghasilkan  pemenuhan  permintaan masyarakat  dan  membantu  pemerintah menggunakan  alokasi  sumber  daya sesuai  keinginan  pengguna.  Partisipasi masyarakat  dalam  penyediaan  pelayanan juga dapat menjunjung nilai akuntabilitas pemerintah melalui peningkatan kesadaran  masyarakat  terhadap  kegiatan dan sekaligus kontrol terhadap pemerintah  daerah.  Mekanisme  yang tersedia untuk pengguna yang berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan dan mengemukakan keinginannya  terhadap  kebijakan  public agar terwujud. Berdasarkan uraian analisis diatas, maka dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan Napal membuka  kesempatan  sebesar-besarnya bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi langsung  dalam  mensukseskan  program. Adapun  yang  perlu  diketahui  bahwa pemahaman  dan  kesadaran  mengenai pentingnya  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah membutuhkan komitmen dari seluruh  pihak  yang  terkait,  dimana  aktor kunci  di  dalamnya  adalah  masyarakat dan pemerintah.
2. Responsibilitas
Wujud  dari  pelaksanaan good governance di Indonesia dalam pengelolaan  administrasi  publik  dan pelaksanaan pemerintah yang akuntabiltas, merupakan bentuk responsibilitas pemerinah terhadap tuntutan  dan  aspirasi  masyarakat  yang ada selama ini.
Secara
umum pemerintah kelurahan  Napal  sudah  melaksanakan pemberdayaan  kelurahan  dengan  baik. Akan  tetapi,  kondisi  yang  alami  oleh pihak  kelurahan  masih  adanya  berbagai pelanggaran dari pihak masyarakat terhadap peraturan-peraturan
yang berlaku. Terciptanya  inovasi  di  dalam pelaksanaan  administrasi  di  kelurahan Napal
merupakan bagian dari permasalahan  yang  selama  ini  selalu menjadi  hambatan.  Salah  satu  inovasi tersebut  adalah  melalui  peraturan  yang dibuatnya mengenai persyaratan di dalam  pengurusan  masalah  administratif atau  kependudukan,  warga  diwajibkan terlebih  dahulu  untuk  melunasi  dahulu kewajiban PBB mereka.
Hal  ini  senada  dengan  yang disampaikan  oleh  sekretaris  kelurahan Napal,  bahwa  pihak  kelurahan  saat  ini memperketat  permasalahan  yang  selama ini sering menjadi kesemrawutan administrasi  pembayaran  PBB,  langkah strategis  yang  diambil  dalam  hal  ini adalah  memperkuat  melalui  peraturan baru  yang  mengharuskan  warganya untuk  melunasi  wajib  PBBnya  apabilah

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
di dalam pengurusan administrasi kependudukan dll.
Menurut  hasil  pengamatan  di
dalam  penelitian  ini,  terdapat  beberapa hal  penting  yang  menyebabkan  sulitnya dalam  merealisasikan  target  pembayaran PBB oleh masyarakat dikarenakan:
a. Ketidaksanggupam  masyarakat  di dalam membayar pajak
b. Kesadaran  masyarakat  yang  masih kurang dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga negara Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam hal wajib PBB adalah tidak  adanya  kejelasan  hukum  bagi pelanggaran  yang  tidak  mematuhinya.
Tidak  terdapatnya  sanksi  yang  tegas tehadap warga yang tidak melunasi PBB, sehingga  hal  ini  membuat  masyarakat lebih  berani  untuk  menghindar  dari kewajibannya tersebut.
3. Responsivitas
Responsivitas  merupakan  bentuk kemampuan birokrasi di dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Berdasarkan  hasil  pengamatan dan  wawancara  di  lapangan,  maka ditemukannya  beberapa  bentuk  keluhan dari  pihak  masyarakat  mengenai  kinerja aparat  kelurahan.  Beberapa  keluhan tersebut  menyangkut  masalah  layanan dalam kepengurusan kependudukan.
Adapun  anggapan  dari  masyarakat, propsedur  pelayanan  yang  harus  dilalui oleh pengguna masyarakat masih dirasakan sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.
Disamping masalah ketepatan waktu dan kecepatan di dalam melayani, masyarakat  juga  sering  mengeluhkan mengenai  penetapan  pembayaran  biaya kepengurusan.  Sistem  yang  ada  selama ini  tidak memberi  kepastian  bagi masyarakat  yang  sedang  melakukan pengurusan. Keadaan ini memaksa masyarakat  harus  mengeluarkan  biaya yang  besar  dan  tentu  diluar  aturan  resmi pemerintahan agar pelayanan dari aparatur dapat terlaksana dengan cepat. a. Berkaitan  dengan  profesionalisme aparatur pemerintah daerah, ditandai dengan  pelaksanaan  tugas  bagi aparatur  pemerintahan  daerah  sesuai
dengan  tuntutan  reformasi  yang  kini sedang  digulirkan.  Profesionalisme aparatur tersebut mensyaratkan sebagai berikut: aparatur yang menguasai konsep b. aparatur yang dapat mengimplemntasikan konsep-konsep tersebut, sehingga aparatur pemerintah  dapat  mengembangkan fungsinya  sebagai  abdi  negara. Fungsi  abdi  negara  antara  lain, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan  masyarakat,  fungsi pembangunan  sosial  ekonomi  dan politik. Untuk  sebuah  keberhasilan  dalam pengembangan aparatur yang diberdayakan  ditempuh  dengan  berbagai strategi antara lain: a. Proses pelatihan untuk mempersiapkan  individu  dan  tim agar kinerja pada tingkat tanggungjawab  dan  wewenang  yang lebih tinggi
b. Penekanan  pada  tanggungjawab  dan kewenangan  sesuai  tugas  pokok  dan fungsinya.
Berdasarkan langkah strategis diatas,  maka  pemberdayaan  aparatur pemerintah  pada  gilirannya  bermuara pada  aparatur  yang  inovatif  dan  kreatif dalam menciptakan masa depan.

## E. Penutup
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat disimpulkan  berupa  hasil  penelitian  sebagai berikut:
a. Akuntabilitas  aparat  kelurahan  Napal kecamatan  Seluma  Kota  kabupaten Seluma  sudah  cukup  baik,  dimana  hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen  dan  kesungguhan  aparat kelurahan  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  dalam  hal  pelaksanakan program pemberdayaan.
b. Responsibilitas  aparat  kelurahan  sudah cukup baik, dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat kelurahan dalam meminimalisir  pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat.
c. Responsivitas  aparat  kelurahan  Napal masih perlu adanya perbaikan- perbaikan, hal ini perlu adanya komitmen  dan  tindakan  aparatur  yang intens  di  dalam  melakukan  pembinaan kepada masyarakat.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
ISSN : 2252-5270
Volume 3 No.2

## Daftar Pustaka
Dwiyanto,  Agus.  1995.  Penilaian  Kinerja
Organisasi  Publik.  Seminar  Kinerja
Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan
Penerapannya. Jurusan Ilmu Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu
Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. _________.  2001.  Budaya  Paternalisme dalam Birokrasi Pelayanan Publik,
Policy  Brief,  Centre  for  Population  and
Policy Studies.UGM, Yogyakarta.
Keban,  Jeremias  T.  1995.  Indikator  Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen  dan  Kebijakan.  Makalah, Seminar Sehari, Fisipol,
UGM, Yogyakarta.
Moenir,  HAS.  2000.  Manajemen  Pelayanan Umum  di  Indonesia.  PT  Bumi  Aksara, Jakarta. Moleong,  J.  Lexy.  2001.  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  PT  Remaja  Rosda
Karya, Bandung.
Nawawi  Hadari,  1990.  Metode  Penelitian Bidang Sosial, Universitas, Press, Yogyakarta. Sedarmayanti.2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah.Bandung: Mandar Maju.