## ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PERNIKAHAN SIRIH UNTUK KEPENTINGAN PEMENUHAN HAK ANAK
“SOCIO -JURIDICAL ANALYSIS OF THE CHILD ORIGIN OF BETEL MARRIAGEDETERMINATION FOR FULFILMENT CHILDREN’S RIGHT”

## Vitra Fitria M. Koniyo
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo. Korespondensi Email: vkoniyo@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan agama dan untuk mengetahui dan mengenalisis  faktor – faktor  apa  saja  yang  menghambat  penetapan  asal  usul  anak.  Metode  penelitian  ini  adalah Penelitian  hukum  empiris  dengan  model  penelitian  yuridis  sosiologis  yang  mempunyai  objek  kajian  mengenai perilaku  masyarakat.  Adapun  dalam  pembahasan  dan  penelitian  ini  adalah  analisis  sosio  yuridis  terhadap penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih ditinjau dari UU Perkawinan. Perkawinan dilakukan secara nikah sirih atau dibawah tangan, maka saat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak  justru  akan  ditolak  oleh  pihak  pencatatan  sipil  dan  diarahkan  ke  KUA  dan  Pengadilan  Agama.  Apabila  ke Pengadilan Agama, maka jalan keluarnya adalah penetapan asal usul anak. Terkadang anak yang dilahirkan tidak mendapat pengakuan dari sisi hukum. Untuk itu perlu dilakukan adanya penetapan asal usul anak demi memenuhi hak serta kepentingan dari anak tersebut Sedangkan kendala – kendala yang menghambat penetapan asal usul anak yaitu kedua orang tua tersebut tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah Dan anak yang dilahirkan saat belum adanya akta cerai secara agama.
Kata Kunci: Perkawinan; Anak; Nikah Sirih.

## ABSTRACT
The purpose of this study  was to determine and analyze the determination of the  origin of  children regarding the fulfillment  of  children's  rights  from  the  result  of  betel  marriage  which  was  determined  through  the  ruling  of  the religious court and to identify and identify the factors that hinder the determination of the child's origin. This research method is empirical legal research with a sociological juridical research model that has the object of study on people's behavior.  The  discussion  and  research  is  a  socio-juridical  analysis  of  the  determination  of  the  origin  of  children regarding the fulfillment of children's rights from the results of betel marriage in a review of Article 55 Paragraph 1 No. 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage is carried out by betel marriage or under the hands, so when applying for a child's birth certificate it will be rejected by the civil registration and will be directed to both places, namely the KUA  and  the  Religious  Court.  If  you  go  to  the  Religious  Court,  the  solution  is  to  determine  the  origin  of  the  child. Sometimes children who are born do not receive legal recognition. For this reason, it is necessary to determine the origin  of  the  child  in  order  to  fulfill  the  rights  and  interests  of  the  child.While  the  obstacles  that  hinder  the determination of the origin of the child are that both parents do not register their marriage because they do not have a marriage book and children born when there is no divorce certificate religion.
Keywords : Marriage; Children; Betelmarriage.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin seorang pria dengan seoraang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Undang – Undang Nomor  16 Tahun  2019 tentang Perkawinan. 1
Sahnya  suatu  perkawinan,  Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan telah menetapkan Pasal 2 sebagai patokannya, sebagai berikut :
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing – masing  agamanya  dan  kepercayaanya itu.
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  Perundang – Undangan  yang berlaku.
Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  ini, disebutkan bahwa :
“Dengan perumusan  pada Pasal 2  Ayat (1) ini,  tidak  ada  perkawinan  di  luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya  itu,  sesuai  dengan Undang – Undang  Dasar  1945.  Yang dimaksud  dengan  hukum  masing – masing  agamanya  dan  kepercayaanya itu  termasuk  ketentuan  perundang – undangan“
Perkawinan  dapat  dikatakan  suatu peristiwa  yang  paling  penting  dalam kehidupan  masyarakat,  karena  tidak  saja menyangkut  pribadi  kedua  mempelai  tapi juga  urusan  keluarga  kedua  belah  pihak  dan juga kehidupan bermasyarakat. 2
1 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 301.
2 Dolot  Alhasni  Bakung.  (2014). “Analisis UU  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar
Pernikahan  yang  belum  tercatat  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  yaitu  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN),  harus  melaksanakan Sidang  Isbat  Nikah,  Isbat  Nikah  merupakan suatu  langka  bagi  pasangan  yang  belum memiliki  akta  yang  telah  melangsungkan perkawinan  menurut  hukum  agama.  Namun lantaran  statusnya  hanya  sah  secara  agama, Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri. Berdasarkan Pasal ayat (2) Kompilasi Hukum Islam  (KHI), “ Dalam  hal  perkawinan  tidak dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan  isbat  nikah-nya  ke  Pengadilan Agama .” Di  mana  penetapan  permohonan pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan terhadap haknya. Perlindungan hak  terhadap  anak  disini  dilakukan  secara universal tanpa pilh – pilih. Hak seorang anak wajib untuk dipenuhi terlepas dari bagaimana status dari anak tersebut. Status seorang anak terbagi  atas  anak  sah  dan  anak  tidak  sah  ( anak luar kawin ).
Sementara itu,  Perkawinan  yang dilakukan diluar ketentuan hukum tidak akan mendapat  pengakuan  dan  tidak  dilindungi oleh  hukum.  Tindakan  tidak  mencatatkan perkawinan,  walaupun  perkawinan  telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap  telah  melakukan  penyeludupan hukum,  alias  tidak  taat  hukum.  Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan  tersebut  terutama  terhadap keturunanya. 3
Provinsi  Gorontalo”.  Jurnal  Vol.  15  No.  1  Januari -Juni: Hal. 16
3 Anshry MK. (2015). Hukum Perkawinan di Indonesi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 45, Lihat juga Nur M. Kasim,  (2020). “The Implementation  of  Modest  and Simple  Principle  To  Mahr  As  A  Contribution  To  The

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar
belakang sebagaimana  dijelaskan,  maka  penulis merumuskan  beberapa  rumusan  masalah yang  akan  menjadi  fokus  penelitian  sebagai berikut:
1. Bagaimana  Analisis  Sosio-Yuriddis Terhadap  Penetapan  Asal  Usul  Anak Tentang  Pemenuhan  Hak  Anak  Dari Hasil  Pernikahan  Sirih  Di  Tinjau  Dari Pasal  55  Ayat  1  No.  16  Tahun  2019 Perkawinan  Di  Pengadilan  Agama Gorontalo ?
2. Faktor – Faktor  Apa  Saja  Yang Menghambat  Penetapan  Asal  Usul Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo ?

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  dengan  model  penelitian  yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku  masyarakat.  Perilaku  masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi  dengan  sistem  norma  yang  ada. Interaksi  itu  muncul  sebagai  bentuk  kreasi masyarakat  atas  diterapkannya  sebuah ketentuan perundangan positif dan bisapulah dilihat  dari  perilaku  masyarakat  sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan  sebuah  ketentuan  hukum positif. 4
Adapun  pendekatan  yang  digunakan oleh  peneliti  dalam  menyusun  penelitian  ini adalah, Bahan hukum primer dalam penelitian ini  merupakan  bahan  yang  diperoleh  dari Pengadilan  Agama  Gorontalo,  Tentang Penetapan  Asal  Usul  Anak  yang  dalam penelitian  ini  merupakan  yang  menjadi pijakan  dalam  melakukan  tinjauan  yang berkaitan  dengan  bahan  yang  hendak  akan dikaji  dalam  penelitian  ini.  bahan  utama.
Indonesian  Marriage  Law. Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 50 (2), 543
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer.  Adapun  bahan-bahan sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa  buku- buku/literatur  dan  dokumen-dokumen  lain yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Hak Anak Dari Hasil Pernikahan Sirih
Anak  dari  pernikahan  sirih.  Jika perniikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari  pernikahan  tersebut  harusnya  juga  sah. Tetapi  menyangkut  keabsahan  tersebut belum  bisa  diakui  secara  Undang – Undang. Seorang  anak  yang  sah  menurut  Undang – Undang  adalah  anak  hasil  dari  perkawinan yang  sah.  Yaitu  perkawinan  yang  tercatat dalam dokumen negara.
Terkait  perlindungan  atas  pemenuhan hak anak dalam perkawinan siri, masih belum bisa  terpenuhi  sebab  anak – anak  dari  hasil perkawinan  siri  tersebut  mendaptkan imbasnnya  yaitu  anak – anak  tidak  memiliki identitas  karena  UU  No.  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan  pengajuan  akta  kelahiran harus  disertai  dokumen  perkawinan  orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar  sekolah,  mendapatkan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Selain berimbas terhadap  administrasi  kependudukan  juga anak – anak  dari  hasil  perkawinan  siri terbebani secara psikologis dan sosial.
Menurut  Pasal  42  UU  perkawinan, adapun yang dimaksud dengan anak yang sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah; sedangkan  mengenai  pengertian  anak  luar kawin tidak  di atur secara jelas, namun dari
4 Mukti  Fajar  &  Yulianto  Ahmad.  (2017). Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 51
ketentuan  Pasal  42  tersebut  berdasarkan Logika Argumentum  a  Contrario anak  yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin.
Di  lingkungan  masyarakat,  anak  luar kawin  selalu  menjadi  objek  cibiran  dan cemoohan,  sedangkan  si  laki-laki  yang  telah menanam benih yang menyebabkan anak luar kawin  ini  lahir  malah  jarang  menerima dampak  dari  perbuatannya,  untuk  itu,  anak luar kawin ini patut mendapatkan perlindungan  baik  dari  segi  hukum  maupun dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketentuan-ketentuan  ini  menyangkut hak-hak  asasi  bagi  anak  luar  kawin  di  dalam kedudukannya sebagai insan pribadi
( Persoon )  yang  memiliki  dimensi  khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh- kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadia  si anak,  ketika  menyongsong fase kedewasaannya  kelak.  Anak  juga  sosok  yang akan  memikul  tanggungjawab  di  masa  yang akan  datang,  sehingga  tidak  berlebihan  jika negara memberikan perlindungan bagi anak- anak  dari  perlakuan-perlakuan  yang  dapat menghancurkan  masa  depannya.  Hakekat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut  status  hukum  anak  luar  kawin beserta  hak-hak  keperdataannya  seperti  hak waris.  Bukan  saja  memberikan  perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawin pun sepatutnya  diakui  keberadaannya,  namun  di dalam  kenyataannya  anak  luar  kawin  selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif. 5
Berdasarkan
putusan Mahkamah
Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  tanggal  17 Februari 2012, menyatakan, bahwa Pasal 43 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  16, Tambahan Lembaran Negara Republik
5 I Nyoman Sujana. 2015. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo. Hlm. 45
Indonesia  Nomor  3019)  yang  menyatakan, “Anak yang  lahir  di  luar  Perkawinan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga ibunya”, bertentangan  dengan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  di  maknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan laki-laki yang dapat di buktikan berdasarkan Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Pasal   43   Ayat   (1)    Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3019)  yang menyatakan, “Anak yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  ternyata  mempunyai hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga ayat  tersebut  harus  di  baca, “Anak yang  di lahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 6
Putusan uji materi Pasal 43 (1) Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2019 sesungguhnya  ditujukan  untuk  anak  yang lahir diluar perkawinan akibat nikah sirri atau kumpul  kebo.  Nikah  sirri  dan  kumpul  kebo merupakan terminology yang harus dipahami secara   berbeda,   meskipun   dimata   hukum
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Hlm. 5 - 6
keduannya  dilakukan  tidak  sesuai  dengan Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan.  Sedangkan  kumpul kebo  adalah  dua  orang  laki – laki  dan perempuan yang hidup layaknya suami – isteri tanpa diikat oleh perkawinan menurut agama, maupun  Negara.  Menurut  Islam  hal  tersebut disebut  zina  dimana  adanya  hubungan layaknya  suami  isteri  diantara  orang  yang tidak  ada  pernikahan  yang  sah  terlepas  dari kedua  orang  tersebut  terikat  pernikahan dengan orang lain atau tidak. Di sisi lain dalam KUHPerdata  anak  zina  adalah  anak  yang dilahirkan  dari  hubungan  anatara  dua  orang laki dan perempuan yang bukan suami isteri dimana  salah  satu  kedua – duanya  terikat dalam  suatu  perkawinan  dengan  orang  lain, dari  perbuatan  zina  tersebut  Undang – Undang  sebagai  aturan  yang  berlaku  di Indonesia  dan  Hukum  Islam  mengatur mengenai  kedudukan  dan  hubungan  nasab anak  yang  lahir  dari  pernikahan  yang  tidak sah  maupun  zina  yaitu  dinasabkan  kepada ibunya.
Pernikahan  di  bawah  tangan  termasuk salah satu perbuatan hukum yang bertentangan  dengan  Undang – Undang karena terdapat kecendurungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan  dibawah  tangan  termasuk perkawinan  illegal.  Walaupun  demikian dalam Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam terdapat informasi implicit bahwa pencatatan perkawinan  bukan  sebagai  syarat  sah perkawinan, melainkan alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.
Dalam  keputusan  ijtima  ulama  Komisi Fatwa Se-Indonesia terdapat ketentuan fatwa terkait nikah dibawah tangan.
1. Nikah  di  bawah  tangan  yang  dimakud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Hukum Islam namun
7 Jaih  Mubarok.  (2015).  Pembaruan  Hukum
Perkawinan  Di  Indonesia.  Bandung  :  Simbiosa Rekatama Media. Hlm. 77-78
tanpa  pencatatan  resmi  sebagaimana diatur  oleh  peraturan  Perundang – Undangan;
2. Pernikahan  seperti  itu  dipandang  tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang – Undangan  dan  kerap  kali menimbulkan dampak negative
terhadap  isteri  ataupun  anak  yang dilahirkannya terkait dengan hak – hak mereka. 7
3. Peserta  ijtima  ulama  sepakat  bahwa pernikahan  harus  dicatatkan  secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah  preventif  untuk  menolak dampak negative / mudarat;
4. Pernikahan dibawah tangan hukumannya sah karena telah terpenuhinya  syarat  dan  rukun  nikah tetapi  haram  jika  tidak  terdapat mudarat. 8
Seorang  anak  dikategorikan  sebagai anak  sah  menurut  Undang – Undang perkawinan  jika  dilahirkan  dalam  atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ada dua  kategori  yang  dirumuskan  Undang – Undang  untuk  menunjuk  keabsahan  seorang anak,  yaitu  berdasarkan  waktu  kelahirannya dan sebab yang mengaitkan tumbuhnya anak di  dalam  rahim  seorang  perempuan  sebagai akibat  dari  perkawinan  yang  sah.  Jika dibandingkan  dengan  ketentuan  Pasal  250 KUHPerdata  yang  berbunyi  tiap – tiap  anak yang  dilahirkannya  atau  ditumbuhkan sepanjang  perkawinan  memperoleh  si  suami sebagai bapaknnya. Maka subtansi pengertian keduannya  memiliki  sedikit  perbedaan karena ketentuan Pasal 250 KUHPerdata lebih meningkankan keabsahan anak semata – mata hanya  pada  hubungan  kebapakan.  Menurut DY Witanto beberapa faktor yang melatarbelakangi  kahamilan  pranikah  dan kelahiran anak luar kawin antara lain :
8 Jaih  Mubarok.  (2015).  Pembaruan  Hukum Perkawinan  Di  Indonesia.  Bandung  :  Simbiosa Rekatama Media. Hlm. 77-78
1. Usia  pelaku  masih  dibawah  batas  usia yang  diizinkan  untuk  melangsungkan pernikahan;
2. Belum  siap  secara  ekonomi  untuk melangsungkan perkawinan;
3. Perbedaan  keyakinan  dan  kepercayaan (agama);
4. Tidak mendapat restu orang tua;
5. Laki – laki  terikat  perkawinan  dengan wanita  lain  dan  tidak  mendapat  izin untuk melakukan poligami;
6. Pergaulan seks bebas. 9
Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan  adalah  syarat  sah  sebuah perkawinan. Oleh karena itu perkawinan yang tidak  di  catat  (perkawinan  bawah  tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. 10
Kecendurungan menjadikan pencatatan perkawinan  sebagai  salah  satu  syarat perkawinan  dipertegas  lagi  dalam  peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang – Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan.  Dalam  PP Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa:
1. Pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan menurut  agama  islam  dilakukan  oleh pegawai pencatat nikah;
2. Setiap  yang  akan  melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknnya kepada Pegawai Pencatat  Nikah  di  tempat  perkawinan akan dilangsungkan sekurang – kurangnya  sepuluh  hari  kerja  sebelum perkawinan dilangsungkan.
Pemberitahuan  dapat  dilakukan  secara lisan  ataupun  tertulis  oleh  orang  yang bersangkutan, orangtua atau wakilnya;
3. Perkawinan  dilaksanakan  dihadapan Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  dihadiri oleh dua orang saksi. 11
Menyangkut  pencatatan  perkawinan diperlukan  kajian  lebih  mendalam  dengan
9 Op. Cit , Siska Lis Sulistiani, Hal 11.
10 Ibid. Hlm. 20-21 11 Op.Cit. Jaih Mubarok, Hlm. 67
terbitnya  Undang – Undang  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  segala pencatatan  peristiwa  penting  dari  tata kehidupan  seseorang  misalnya  kelahiran maupun  kematian  oleh  pemerintah  mulai dilakukan  pembenahan  sesuai  dengan tuntutan kebutuhan zaman. 12
Memang harus diakui dalam menyikapi keberadaan “ kawin siri “ yang sering terjadi dalam masyarakat menyangkut keabsahannya.  Keabsahan  suatu  perkawinan akan  menentukan  kedudukan  hukum  anak yang  dilahirkan.  Manakala  perkawinan  itu sah,  maka  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut  akan  memperoleh kedudukan  hukum  sebagai  anak  sah  seperti yang  ditetapkan  oleh  Pasal  42  Undang – Undang  Perkawinan.  Sebaliknya  kalau  ada perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunnya  saja.  Sungguh dilematis  menyikapi  keberadaan  anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan  ini  dan  perihal tersebut  terbuktikan  bahwa  pemerintah sendiri  sampai  beberapa  decade  berlalu bahkan  setengah  abad  lebih  tak  kunjung menebitkan  peraturan  yang  dijanjikannya karena  gamang.  Harus  diakui  memang  sulit menentukan anak luar kawin yang bersangkutan secara tegas, karena kentallnya unsure  agamawi  menyelimuti  Undang – Undang  Perkawinan.  Kelahiran  anak  luar kawin  tidak  dapat  ditimpakkan  keselahan kepadannya  karena  itu  semua  adalah  ulah pasangan  yang  telah  melakukan  hubungan seksual  diluar  perkawinan  ataupun  sebagai akibat suatu perkawinan yang tidak sah.
Penetapan  asal  usul  anak  dalam perspektif  hukum  Islam  memiliki  arti  yang sangat  penting,  karena  dengan  penetapan itulah  dapat  diketahui  hubungan  mahram
12 H. Moch. Isnaeni. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandun : PT. Refika Aditama. Hlm. 40
(nasab)  antara  anak  dengan  ayahnnya. Kendatipun  pada  hakikatnnya  setiap  anak yang  lahir  berasal  dari  sperma  seorang  laki – laki  sejatinnya  harus  menjadi  ayahnnya, namun  Hukum  Islam  memberikan  ketentuan lain,  seorang  anak  dapat  dikatakan  sah  jika memiliki  hubungan  nasab  dengan  ayahnya jika  terlahir  dari  perkawinan  yang  sah. Sebaliknnya anak yang lahir diluar perkawinan  yang  sah,  tidak  dapat  disebut dengan  anak  yang  sah,  biasa  disebut  dengan anak  zina  atau  anak  diluar  perkawinan  yang sah, dan ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan  ibunnya.  Sedangkan  berkenaan dengan  pembuktian  asal  usul  anak  di  dalam Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2019 diatur dalam Pasal 55 Yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan  akta  kelahiran  autentik  yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
(2) Bila  akta  tersebut  dalam  ayat  (1)  Pasal ini  tidak  ada,  maka  Pengadilan  dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak seorang anak setelah diadakan pemeriksaan  yang  teliti  berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat;
(3) Atas  dasar  ketentuan  Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat  kelahiran  yang  ada  dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

## Faktor Penghambat Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Gorontalo
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah penulis lakukan, terdapat beberapa faktor yang menghambat penetapan  asal usul anak di pengadilan agama Gorontalo. Diantaranya yaitu:
1. Tidak Diadakan Persyaratan Tes DNA. Aturan sebenarnya di Pengadilan Agama Gorontalo  harus  mempunyai  TES  DNA, tetapi  dipengadilan  tidak  diadakan karena mereka memakai asas sederhana
dan cepat biar ringan. Karena TES DNA harus  ke  Makassar  dan  terlalu  banyak biayanya.  Maka  untuk  menunjang  TES DNA  tersebut  hanya  dari  saksi.  Dimana aturan  283Rbg  semua  permohonan harus  ada  bukti  dan  saksi.  Jika  mereka memakai TES DNA perkara akan sangat lama.  Dan  semakin  lama  anak  tersebut akan  menganggur  sekolah  karena prosedur masuk sekolah di tahun 2019 harus mempunyai akta kelahiran.
2. Tidak Mempunyai Buku Nikah. Mengenai  buku  nikah, pihak  orang  tua tidak       melakukan pencatatan perkawinan   karena     hanya  menikah sirih,  maka    dari     pernikahan   sirih tersebut  mengakibatkan  anak  tidak mendapatkan akta kelahiran. Karena prosedur      dalam      mengurus   akta kelahiran harus mempunyai buku nikah, sedangkan di kota Gorontalo ini banyak yang   menikah sirih dan tidak memikirkan    kedepannya   nanti,     dan imbasnya   kepada    anak  yang  tidak mengetahui soal pernikahan tersebut.
3. Tidak Adanya Saksi Untuk  keterangan  saksi  terkadang mereka  tidak  hadir  dalam  persidangan tersebut  dan  itu  bisa  memperlambat putusan  majelis  untuk  penetapan  asal usul  anak  di  pengadilan  agama Gorontalo.
4. Anak  Yang  Di  Lahirkan  Saat  Belum Adanya Akta Cerai.
Banyaknya perkawinan siri yang belum cerai  dengan  istri  sebelumnya  maka  hal  ini sangat menghambat prosedur untuk memenuhi  penetapan  asal  usul  anak,  karena salah  satu  dari  sepasang  tersebut  belum bercerai  dengan  istri  lamanya,  walaupun mereka  sudah  tidak  tinggal  serumah  tetap saja  ketidakadaan  akta  cerai  menjadi kesulitan  untuk  mengurus  akta  kelahiran anak tersebut.
Kelahirannya  tidak  tercatatkan,  maka anak-anak  dari  perkawinan  siri  tidak mempunyai identitas resmi di hadapan
hukum Negara. Imbasnya anak tidak memiliki identitas  karena  UU  No.  23  Tahun  2006
tentang
Administrasi Kependudukan mensyaratkan  pengajuan  akta  kelahiran harus  disertai  dokumen  perkawinan  orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar  sekolah,  mendapatkan  Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan tidak
mendapatkan harta warisan. 13

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti dapat  menyimpulkan  bahwa  hasil  dari penelitian ini menunjukan:
Pertama, bahwa  perlindungan  atas pemenuhan  hak  anak  dalam  perkawinan  siri di  Gorontalo,  masih  belum  bisa  terpenuhi sebab  anak – anak  dari  hasil  perkawinan  siri tersebut mendaptkan imbasnnya yaitu anak – anak  tidak  memiliki  identitas  karena  UU tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan  pengajuan  akta  kelahiran harus  disertai  dokumen  perkawinan  orang tua yang sah dari negara.
Kedua, bahwa  factor  penghambat penetapan  asal  usul  anak  yaitu,  apabila  wali nikah  tidak  berhak  memberikan  wali,  maka pasangan  yang  bersangkutan  terhitung menikah  tidak  sah  secara  agama  maupun hukum positif.

## Referensi
Buku:
Ahmad  Kamil.  2010. Hukum  Perlindungan Dan  Pengangkatan  Anak  DiIndonesia .
Jakarta: PT.RajaGrafindo.
Amirudin  &  Zainal  Asikin.  2014. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.
Anshry  MK.  2015. Hukum  Perkawinan  di Indonesia .  Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Bambang  Daru  Nugroh o. 2017 .  Hukum Perdata  Indonesia  Integrasi  Hukum Eropa  Kontinental  Ke  Dalam  Sistem Hukum Adat dan Nasional . Bandung : PT Refika Aditama.
H.  Moch.  Isnaeni.  2016. Hukum  Perkawinan Indonesia  . Bandung  :  PT.  Refika Aditama.
I  Nyoman  Sujana.  2015. Kedudukan  Hukum Anak  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.
Jaih  Mubarok.  2015. Pembaruan  Hukum Perkawinan  Di  Indonesia. Bandung  : Simbiosa Rekatama Media.
M.ran Suadi. 2016. Majalah Peradilan Agama. (Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Di Peradilan Agama) .
Mukti Fajar & Yulianto Ahmad. 2017. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Maidin  Guitom.  2014. Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan.
Bandung: Refika Aditama.
M.  Anshary.  2015. Hukum  Perkawinan Indonesia. (masalah – masalah krusial ).
Jakarta: Pustaka Pelajar. Liza Agnesta Krisna. 2018. Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum . Yogyakarta: Deepublish.
Nur  Moh.  Kasim.  2014. Hukum  Islam  Dan Masalah Kontemporer. Yogyakarta. Nur M. Kasim, (2020). “The Implementation of Modest and Simple Principle To Mahr As A  Contribution  To  The  Indonesian Marriage  Law. Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 50 (2), 543
Salim  HS.  2011. Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis (BW) .  Jakarta: Sinar Grafika. Siska  Lis  Sulistiani.  2015. Kedudukan Hukum Anak . Bandung: PT Refika Aditama.
13 Wawancara Penulis Dengan Masyarakat (YM), Tanggal 3 September 2020.

## Taufiqurrohman  Syahuri
. 2013 .  Legilasi Hukum  Perkawinan  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Zainuddin  Ali . 2012 . Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika .
Undang – Undang :
Undang-Undang  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Jurnal:
Kamalayati  Fatia – Pursetyowati  Sri.  2016.
Kedudukan  Anak  Hasil  Pernikahan  Siri .
Media. Neliti. com. 19 juli 2020.
Bakung, Alhasni Dolot. 2014. Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  Terkait Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo. Jurnal  Al  Hurriya:  Jurnal Hukum Islam , Vol. 15 Nomor I.
Tomu, H Ismail. 2010. Perkawinan Di Bawah Tangan  Menurut  Hukum  Islam  dan Pengaruhnya  Terhadap  Anak. Jurnal Legalitas , Vol. 3 Nomor II.