## INVOLUSI POLITIK PEMEKARAN, ETNISITAS, DAN AGAMA: TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI KASUS MALUKU UTARA

## INVOLUTION POLITICS PROLIFERATION, ETHNICITY, AND RELIGION: CASE CHALLENGES REFORMS NORTH MALUKU

## Zuly Qodir
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul – Yogyakarta
E-mail: zuly_qodir@yahoo.com Diterima: 13 Oktober 2012; direvisi: 20 Oktober 2012; disetujui: 10 Desember 2012

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  penjelasan  pertarungan  politik  lokal  berbasiskan  perspektif  politik etnis dan agama sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz. Dengan demikian pembahasan pada tulisan ini berkisar pada terjadinya pertarungan, perebutan, klaim dan reproduksi identitas etnis dan agama dalam dinamika  politik  lokal  sebagai  bagian  dari  apa  yang  saya  sebut  sebagai  involusi  pemekaran.  Kajian  ini hendak  menjawab  pertanyaan  dan  menjelaskan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  permasalahan pemekaran  yang  terjadi  di  Ternate,  Maluku  Utara,  sebagai  sebuah  daerah  pemekaran.  Pertanyaan  yang hendak dijawab adalah bagaimana pengaruh etnisitas dalam konflik pemekaran, bagaimana peran elit-elit agama dan elit politik dalam konflik pemekaran yang telah terjadi selama sebelas tahun, sejak tahun 2001- 2012.  Untuk  menjawab  pertanyaan  diatas,  kajian  ini  mendasarkan  pada  wawancara  mendalam  kepada tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  aktivis  perempuan,  politisi,  akademisi,  dan  birokrat  di  Daerah  Maluku Utara.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  analisis  kualititif  eksplanatif,  sehingga  tergambar kaitan antar faktor dalam konflik pemekaran.
Kata kunci: involusi politik, pemekaran, etnisitas, dan agama.

## Abstract
This  study  aims  to  provide  an  explanation  based  on  local  political  battles  ethnic  and  religious  politics perspective as expressed Clifford Geertz. Thus, the discussion in this paper revolves around the fight, the struggle, claims and reproduction of ethnic identity and religion in the dynamics of local politics as part of what I refer to as involution division. This study is going to answer questions and clarify issues relating to the problems of expansion that occurred in Ternate, North Maluku, as an area of expansion. The question being answered is how the expansion of ethnicity in conflict, the role of religious elites and political elites in  conflict  expansion  that  has  occurred  over  the  last  eleven  years,  since  2001-2012.  To  answer  these questions,  the  study  was  based  on  in-depth  interviews  community  leaders,  religious  leaders,  women activists, politicians, academics, and bureaucrats in the regions of North Maluku. The data obtained were analyzed using analysis kualititif explanative thus illustrated the link between the expansion factor in the conflict.
Keywords: political involution, expansion, ethnicity, and religion.

## PENDAHULUAN
Maluku Utara 1999 adalah kota yang baru saja Mekar  dari  Pulau  Ambon  sebagai  Provinsi  Induk. Gubernur  M.  Thaib  Armayn  ditetapkan  oleh Departemen  Dalam  Negeri  mengalahkan  Abdul Gafur,  yang  menang  dalam  pemilihan  Gubernur Maluku  Utara  tetapi  gagal  menjadi  gubenur  karena kalah  dalam  sidang  Mahkamah  Konstitusi  dengan dugaan adanya kecurangan dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara.
Tahun  1999,  Desember  di  Ambon  terjadi tragedi  berdarah  di  Masjid  Al  Fatah  yang  berbuah kerusuhan  antaretnis  dan  agama  sangat  besar  dan terdengar  diseluruh  Indonesia  bahkan  internasional. Korban  demikian  banyak  bergelimpangan  dari  pihak
yang  berkonflik  (Islam versus Kristen).  Masing- masing  pihak  membentuk  laskar  (milisi)  perang. Kristen membentuk Laskar Kristus. Islam membentuk Laskar Mujahid. Korban tak kurang dari 5.000 orang dari  dua  belah  pihak.  Rumah  dibakar  dan  dirusak hampir separuh kota Ambon. Bahkan pembakaran dan pembunuhan  menyisir  ke  daerah-daerah  seperti Jazirah  Hitu,  Leihitu,  Soya  dan  sekitarnya.  Puluhan rumah  ibadah  dirusak  dimana  oleh  agama  dilarang terjadi  perusakan  dan  pertumpahan  darah  di  rumah Tuhan.
Ambon sesungguhnya sebuah provinsi eksotik. Pulau yang dikelilingi pantai nan indah elok akhirnya bersimbah  darah  karena  konflik  yang  semula  sepele. Disebabkan  karena  antara  tukang  angkot  dengan penduduk  setempat  yang  hendak  memaksa  sopir
angkot.  Antara  sopir  dan  preman  yang  berbeda  etnis dan agama, kemudian saling mengancam dan bahkan saling membunuh.  Dua  belah pihak hancur lebur dan babak belur saling membunuh. Pela gandong hancur, hubungan sosial rusak. Pela dan gandong , seakan tak berakar di masyarakat sama sekali. Konflik antaretnis dan  agama  membuat  Ambon  menjadi  provinsi  yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Ketakutan menjadi  bagian  para  penduduk  setempat.  Pendatang pun dipaksa tidak bersedia datang ke Pulau Rempah- Rempah  yang  kaya  cengkeh,  pala  dan  lada.  Darah segar  pernah  mengalir  deras  di  pulau  beribu  ribu rempah ini.
Ambon  tentu  saja  bukan  daerah  satu-satunya yang  dilanda  konflik  kekerasan  berdarah.  Sambas Kalimantan  Barat  adalah  contoh  lain.  Kota  Waringin Barat  dan  Kota  Waringin  Timur  di  Kalimantan Tengah contoh lain lagi. Bahkan Palangkaraya adalah contoh  terjadinya  kekerasan  etnis  yang  juga mengerikan.  Sampit  adalah  tempat  yang  mengerikan untuk  pendatang  Bugis,  Buton,  Makasar  dan  juga Madura. Darah segar dan harta benda merupakan dua hal  yang  tidak  pernah  luput  dari  dampak  konflik kekerasan yang terjadi di sebuah daerah.
Di atas semua itu yang dapat dikatakan adalah daerah baru untuk kelompok masyarakat tertentu yang dikenal  dengan  istilah  masyarakat  pendatang. Pendatang karena faktor transmigrasi lokal, transmigrasi massal (bedol desa) atau bahkan sekedar berpindah  tempat  untuk  mencari  nafkah  dalam kehidupan  sehari-hari.  Ambon,  Ternate,  Kalimantan Timur,  Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan  Tengah adalah  lokasi  yang  menjadi  tujuan  perpindahan penduduk dari daerah asalnya.
Sebenarnya  perpindahan  penduduk  tidak identik  dengan  kekerasan  massal  (komunal)  yang terjadi  sejak  tahun  1998  di  Indonesia,  sebab perpindahan penduduk di Indonesia telah terjadi  jauh sebelum  tahun  1980,  ke  berbagai  wilayah  di Indonesia, seperti Lampung, Sumatera Selatan bahkan Papua.  Namun  belakangan  sejak  tahun  1999 tampaknya  perpindahan  penduduk  menjadi  masalah serius soal kependudukan Indonesia. Istilah pendatang dan  asli  menjadi  kosa  kata  baru  untuk  masalah kependudukan  dan  konflik  yang  bersifat  kedaerahan. Konflik di beberapa daerah di Indonesia, sebagaimana dikatakan Gerry van Klinken dan Nordoth sebenarnya sering berhubungan dengan persoalan sumber-sumber ekonomi  dan  politik  dalam  sebuah  wilayah.  Daerah yang semula seakan-akan menjadi wilayah kekuasaan etnis  dan  agama  tertentu  kemudian  berkembang menjadi  kekuasaan  etnis  dengan  agama  tertentu sehingga  etnis  yang  sebelumnya  berkuasa  menjadi tersaingi  dalam  perebutan  wilayah  kekuasaan;  baik politik maupun ekonomi. (Klinken, 2008)
Selain  persoalan  perpindahan  penduduk  di dalam  suatu  wilayah  (provinsi)  masalah  pemekaran wilayah  merupakan  persoalan  lain  yang  belakangan menjadi  masalah  serius  di  nusantara.  Di  nusantara sendiri  sampai  dengan  tahun  2009  telah  terjadi
pemekaran  yang  demikian  banyak  untuk  tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Sampai tahun 2009 yang lalu  tidak  kurang  dari  400  kabupaten/Kota  baru terbentuk di Indonesia. (Depdagri, 2009).
Daerah  pemekaran  merupakan  salah  satu daerah  yang  potensial  terjadinya  kekerasan  massal. Beberapa  daerah  konflik  kekerasan  memang  daerah lama. Tetapi pertambahan penduduk merupakan salah satu  penyebabnya.  Sambas  di  Kalimantan  Barat adalah  contoh  paling  nyata  dengan  pertambahan penduduk  asal  Madura  yang  dibeberapa  daerah berposisi  ekonomi  menjadi  lebih  mapan  sehingga mempengaruhi  siklus  ekonomi  dan  politik  serta komposisi keagamaan masyarakat setempat.
Ambon  sangat  jelas  memberikan  penjelasan tentang  pertambahan  penduduk  dan  kondisi  sosial ekonomi  dan  agama  yang  kemudian  berubah.  Dari dominan  Kristen  menjadi  berimbang.  Penduduk Muslim  45%,  Kristen  55%.  Kondisi  seperti  itu berpengaruh  pada  perilaku  politik dan  perilaku  sosial masyarakat  Ambon  yang  selama  bertahun-tahun berada dalam posisi tanpa persaingan karena memang tidak  ada  kompetitor.  Ambon  adalah  penguasa sekaligus  pemilik  bahkan  pewaris  tunggal  Pulau Rempah-rempah.  Namun  semuanya  berubah  sejak program  transmigrasi  bedol  desa  dan  migrasi penduduk  dari  provinsi  lain  seperti  Sulawesi,  Jawa dan  Kalimantan.  Kompetisi  pun  akhirnya  terjadi  di sana.  Kompetisi  tidak  selalu  berakhir  dengan  hasil yang  baik.  Seringkali  kekalahan  membawa  luka  dan dendam  kesumat.  Disebabkan  luka  serta  dendam kesumat  itulah  yang  membuat  kerusuhan  seringkali menjadi  hasil  akhir  dari  persoalan  persaingan  antar etnis dan sekaligus agama.
Etnis dan  agama  oleh antropolog Malinowsky (1982) dikatakan sebagai dua entitas yang sampai saat ini,  saat  dunia  menginjak  era  modern  bahkan  post modernisme akan menjadi salah satu perekat sekaligus ketegangan,  kerengganan  antar  elemen  dalam masyarakat yang paling mujarab. Etnisitas dan agama merupakan  dua  entitas  yang  bersifat  bagai  pedang bermata  dua.  Membuat  integrasi  sekaligus  membuat disintegrasi  antar  anggota  masyarakat.  Terlebih  jika etnisitas  dan  agama  dipahami  secara  sempit  ( narrow religion and  ethnicity )  akan  dengan  mudah mendorong  adanya  semangat  gerakan  perlawanan berdasarkan  sentimen  etnisitas  dan  agama  tertentu. Inilah mengapa di beberapa daerah persoalan etnisitas dan agama masih dikatakan rentan dan menguntungkan.  Rentan  terkait  akan  kemungkinan konflik  antar  etnis.  Menguntungkan  karena  akan membawa  dampak  pada  asosiasi-asosiasi  dan akomodasi kebudayaan.
Daerah  pemekaran,  ceritanya  akan  jauh  lebih panjang  dan  memberikan  fakta  lain.  Ada  pejabat, tetapi seringkali tidak ada ketentraman dan pelayanan. Dalam  bahasa  lain  miskin  pelayanan  dan  keamanan. Hal  ini  karena  masing-masing  pejabat  sibuk  dengan urusannya  sendiri.  Urusan  memperkuat  posisi  dan memperlebar  kekuasaan.  Inilah  sebuah  resiko  dari
pemekaran  yang  menjadi  basis  dari  pemikirannya adalah kekuasaan bukan pelayanan publik. Kekuasaan dapat  diperoleh  dengan  pelbagai  mekanisme  seperti membangun sentimen etnis dan agama. Pola semacam ini  pernah  dikatakan  oleh  Clifford  Geertz  sebagai politik  berbasis aliran, agama  dan  etnisitas,  sekalipun telah  banyak  dikritik  karena  dalam  hal  penempatan kategori priyayi dianggap gagal menjelaskan kategorisasi  etnisitas  dan  keagamaan.  Tetapi  untuk kasus  etnis  dan  agama  sebagai  aliran  tampaknya penjelasan Clifford Geertz masih bisa dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan: apakah pola  politik  kekuasaan  berbasis  etnisitas  dan  agama masih  berlangsung  di  Indonesia?  Secara  spesifik  lagi apakah etnisitas dan agama masih berlangsung dalam politik pemekaran?
Teori  yang  dipergunakan  dalam  memahami kasus  Maluku  Utara  adalah  politik  identitas  yang dialamatkan  pada  etnisitas  dan  agama  masyarakat yang  tinggal  dalam  sebuah  wilayah.  Etnisitas  dan agama menjadi perekat identitas yang masih dipercaya dalam  berbagai  pergulatan  politik  lokal  sehingga banyak  pihak  mempergunakan  dua  entitas  ini  untuk kepentingan  politiknya.  Etnisitas  dan  agama  bermain dalam  perebutan  posisi-posisi  politik  tertentu  yang berkaitan  erat  dengan  tokoh  politik  yang  ada  di wilayah.  Etnisitas  dan  agama  kemudian  direproduksi dalam  pergulatan  politik  pemekaran  yang  menjadi bagian dari kehidupan desentralisasi di Indonesia. Dua entitas  yang  berbeda  tersebut  sampai  sekarang  di lapangan politik masih menjadi bagian penting dalam konstruksi  politik  identitas  yang  berkembang  sejak sebelum tahun 1950-an  sebagaimana Cliffordz geertz menemukan  dalam  kasus  keagamaan  di  Jawa  waktu itu dan di kawasan Afrika (Maroko dan Sudan) ketika itu  yang  disimpulkan  dalam Islam  Observed (1960) maupun dalam After the Fact (1957).
Ikatan-ikatan  solidaritas  agama  dan  afiliasi politik  pun  terjadi  dalam  kurun  waktu  yang  cukup panjang. Religion  of  Java (1957)  yang  ditulis berdasarkan  peneltian  Clifford  Geertz  di  Desa  Pare (Jawa  Timur)  menggambarkan  masalah  afiliasi keagamaan  dan  politik,  selain  afiliasi  kultural  dan sosial yang terjadi. Tiga bagian dari masyarakat yang digambarkan  Geertz  tentang  santri,  abangan  dan priyayi,  ketika  itu  memberikan  penjelasan  bahwa dalam  masyarakat  terdapat  segmentasi  tentang kelompok sosial dan politik yang kemudian diperjalas oleh  Herbet  Fith  dan  Lance  Castles,  tentang  partai berbasiskan  aliran  keagamaan  dan  etnisitas.  Terdapat partai  berafiliasi  muslim  seperti  Masyumi,  NU,  yang cenderung  dianut  oleh  penduduk  Jawa,  kaum  Jawa nasionalis  yang  berafiliasi  pada  Partai  Nasionalis Indonesia (PNI) yang dianut oleh penduduk Jawa, dan sebagian  para petani  yang  cukup kaya,  partai  sosialis (PSI)  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  kaum  terdidik Indonesia  dan  etnis  luar  Jawa  (Sumatra),  partai Parkindo  yang  berafiliasi  pada  umat  Kristen  dan Indonesia Timur khususnya.
Dari penjelasan ringkas secara teoritik tersebut sebenarnya dapat dipahami sekalipun dalam perjalanan  sejarahnya  telah  banyak  perubahan  yang signifikan dalam hal pengelompokan sosial keagamaan, sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo, dan Robert  Hefner  bahwa  di  Indonesia  telah  terjadi pembelahan afiliasi sosial politik dan keagamaan yang relatif  baru  sehingga  muncul  apa  yang  dinamakan kelas  menengah  baru  dalam  hal  afiliasi  keagamaan dan  politik.  Dalam  keagamaan  muncul  kelas menengah muslim  yang  Kuntowijoyo,  dalam Muslim Tanpa  Masjid ,  (2001)  menyebutnya  dengan  istilah “Muslim  Tanpa  Masjid”.  Sementara  Robert  Hefner dalam Civil  Islam ,  200,  menyebutnya  dengan  istilah “Muslim  Akomodatif”  bahkan  muslim  rezimis  untuk menyebut kelas menengah muslim yang masuk dalam lingkaran  kekuasaan  zaman  akhir  Orde  Baru  sampai tumbangnya  Orde  Baru.  Kategorisasi  santri  baru  dan religio nationality serta ethnic nationalism merupakan pengaktegorian  yang  muncul  sejak  tahun  1990-an  di Indonesia  untuk  menggambarkan  perjalanan  politik etnis dan agama sebagai bentuk nyata politik identitas di Indonesia.
Persoalan  identitas  agama  dan  etnis,  dengan begitu  menjadi  persoalan  yang  telah  terjadi  sejak tahun  1950-an,  1960-an,  1970-an,  1980-an,  1990-an sampai tahun 2000-an dalam berbagai manifestasinya. Tahun  2000-an  menjadi  manifestasi  dalam  berbagai persoalan  pemekaran  daerah  yang  muncul  sejak  era reformasi  Indonesia  tahun  1998.  Pemekaran  menjadi semangat  baru  dalam  politik  identitas  yang  tidak jarang  membawa  korban  jiwa  dan  tentu  saja  harta benda  warga  masyarakat  yang  sama-sama  berada dalam sebuah wilayah tertentu. Terdapat banyak kasus mengenai  masalah  kekerasan  karena  etnistas  dan identitas  dalam  pemekaran.  Masyarakat  Tapanuli Selatan  yang  harus  mengakhiri  riwayat  hidup Mohammad  Abdullah  Angkat  sebagai  Ketua  DPRD Sumatera  Utara  (Medan)  karena  terbunuh  dalam persoalan  pemekaran Tapanuli  Selatan adalah  contoh paling  jelas.  Pembakaran  kantor  Walikota  dan Gubernur  Ambon  adalah  bentuk  lain  lagi.  Demikian pula  pembakaran  Kantor  Kecamatan  di  Kao  Malifut adalah  bentuk  kemarahan  karena  pemekaran  di Maluku Utara. Pembakaran kantor DPRD NTB adalah bentuk  kemarahan  masyarakat  terkait  soal  politik pemekaran yang terjadi di Indonesia.
Dua  entitas,  agama  dan  etnisitas  tampak menjadi  bagian  dalam  kehidupan  politik  Indonesia sejak  tahun  1950-an  sebagaimana  Clifford  Geertz kemukakan sampai dengan era 2000-an dimana zaman telah  banyak mengalami perubahan,  utamanya dalam hal kultur dan teknologi. Tetapi dua entitas ini masih menjadi idola dalam politik Indonesia. Hal seperti itu tentu menimbulkan banyak pertanyaan yang membutuhkan  uraian  untuk  memberikan  argumen sampai-sampai dimanakah sebenarnya ikatan etnisitas dan religius menjadi bagian dalam politik, khususnya dalam  era  politik  pemekaran  atau  desentralisasi
sebagai bagian dari demokrasi yang terjadi di provinsi Maluku Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat  induktif  kualitatif  dengan  mengambil  fokus lokasi  di  Provinsi  Maluku  Utara,  yang  merupakan wilayah  dengan  ketegangan  atau  suhu  politik  sangat tinggi  disamping  suhu  kekerasan  antar  warga masyarakat  juga  demikian  tinggi  sehingga  konflik berdarah  merupakan  bagian  dari  kehidupan  mereka dengan pemicu masalah-masalah  yang  sepele, seperti soal nonton main bola atau soal nonton pertunjukkan konser musik.
Penelitian ini fokus pada masalah politik yang muncul  di  daerah  pemekaran  seperti  Maluku  Utara yang merupakan wilayah pemekaran sejak tahun 1999 yang lalu dan sampai sekarang terdapat wilayah yang tidak  kunjung  selesai  karena  pemekaran  tersebut. Persoalan  pemekaran  wilayah  kemudian  terus  ramai menjadi konsumsi politik ketika menghadapi Pemilukada  (Pemilu  Bupati  maupun  Kota)  juga Pemilu  Legislatif  demikian  ramai  diperebutkan  oleh masing-masing  kandidat  dengan  latar  belakang  etnis dan agama yang terdapat di Maluku Utara.
Riset  ini  mendasarkan  pada  data  lapangan (dengan  observasi  lapangan  yang  dilakukan  selama enam  bulan),  melakukan  wawancara  mendalam dengan  berbagai  narasumber  yang  kompeten  dalam bidang  politik  pemekaran  dan  kaitannya  dengan agama maupun etnisitas, melakukan kajian kepustakaan atas literatur ataupun hasil-hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Hasil temuan lapangan dan kajian pustaka dianalisis dengan pendekatan  sosiologis;  khususnya  sosiologi  etnis  dan agama  yang  difokuskan  pada  perspektif  induktif analitik ( thick description ) sebagaimana dikemukakan oleh  para  antroplog  semacam  Clifford  Geertz)  dan Borislav Malinowsky.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Reproduksi Politik Pemekaran Berbasiskan Etnisitas dan Agama
Ada  pertarungan  yang  keras  dalam  etnis  dan agama  sebagai  basisnya  di  wilayah  pemekaran.  Riset ini menunjukkan bahwa di Maluku Utara, Kabupaten Halmahera  Utara  dan  Halmahera  Barat,  perilaku  elit lokal  (bupati),  politisi  partai  bahkan  sebagian  elit masyarakat  membuat  dramaturgi  yang  sangat menghipnotis tentang basis etnisitas dan agama untuk tetap bertahan atau pindah dalam sebuah wilayah baru. Reproduksi  etnisitas  dan  tradisi  yang  bertahun-tahun lamanya  dianut  direproduksi  dalam  konflik  dua wilayah  yang  tak  kunjung  usai  sampai  sekarang sekalipun  sudah  sepuluh  tahun  bahkan  menginjak  12 tahun (sejak 1999 hingga 2011). Tidak terlalu banyak riset  yang  menitikberatkan  pada  analisis  etnis  dan agama  dalam  proses  pemekaran  sebagai  bagian
penting  dalam  konflik.  Ada  beberapa  yang  mengkaji soal konflik etnis dan agama dalam pemekaran seperti (Rizal  Panggabean,  2002),  ketika  mengkaji  pola kekerasan  kolektif  di  Indonesia  sejak  tahun  1990- 2003, tetapi tidak khusus masalah pemekaran.
Drama  tentang  sentimen  etnis  dan  agama menjadi  buah  bibir  di  masyarakat  pendukung  atau penentang  atas  wilayah  baru.  Halmahera  Barat direproduksi  sebagai  daerah  yang  berlatar  belakang etnis  Jailolo,  Bacan,  Tobelo  dan  Tobaru  agak  sering bahkan  seringkali  dikonstruksikan  akan  sulit  bila harus  bergabung  dengan  wilayah  yang  etnisitasnya berbeda dan dengan tradisi  berbeda pula.  Reproduksi sejarah  etnitas  dan  agama  menjadi  bagian  dari persoalan  yang  melanda  menjadi  bagian  dalam pemekaran Maluku Utara sampai saat ini. Konstruksi tentang  etnisitas  dan  agama  pun  berkembang  dalam dialog-dialog keseharian di masyarakat.
Di  pasar,  angkutan  darat,  angkutan  laut  dan tempat keramaian seperti lapangan sepak bola (karena masyarakat  suka  main  dan  menonton  bola)  maka reproduksi  etnisitas  dan  agama  berlangsung  dengan nyaris sempurna. Bagaimana reproduksi bahwa Jailolo adalah  “asal  mula”  etnis  di  Halmahera  Barat  yang menyebar ke enam desa di kawasan Halmahera Utara yang  beribu  kota  di  Tobelo.  Jailolo  menjadi  penting dikemukakan  karena  merupakan  kecamatan  pertama sebelum terjadi pemekaran di Halmahera Barat. Selain itu  di  Jailolo  terletak  kerajaan  (Kesultanan  Bacan) yang  dianggap  sebagai  asal  usul  masyarakat Halmahera.  Oleh  sebab  itu  tetap  harus  menjadi  satu dengan  Halmahera  Barat  siapapun  masyarakatnya. Berkaitan  dengan  reproduksi  yang  dikembangkan adalah hal yang tidak mungkin etnis Jailolo dan Bacan perpindah ke wilayah yang bukan tanah kelahirannya. Tanah  kelahirannya  adalah  Halmahera  Barat  bukan Halmahera  Utara.  Reproduksi  akan  etnisitas  dan agama  di  lapangan  bola  bukan  hal  yang  aneh kemudian membuahkan kekerasan  fisik  ketika terjadi pertandingan  antar  desa  atau  antar  kecamatan. Bermula dari ejekan biasa kemudian berubah menjadi ejekan antaretnis dan agama  yang  berbuah kekerasan fisik pada salah satu pihak yang bertanding.
Dalam sebuah pertemuan di Akelamo bulan 19 Agustus,  2010,  dapat  menggambarkan  bahwa persoalan  etnisitas  menjadi  hal  yang  sangat  serius dalam  elit  lokal  Maluku  Utara,  misalnya,  mereka mengatakan  demikian:  FP  dan  AF  mengatakan: “Kami  yang  hadir  disini,  akan  mempertahankan sampai  titik  darah  penghabisan  tetap  menjadi penduduk Halmahera Barat, ketimbang harus menjadi penduduk  Halmahera  Utara.  Sekalipun  kami  akan diberi  segepok  uang  dana  comdev  dari  PT  NHM. Tidak akan kami berubah pendirian menjadi penduduk Halmahera  Barat.  Secara  historis  kami  adalah  orang Jailolo dan Bacan. Nenek moyang kami adalah orang Jailolo dan Bacan bukan Tobelo. Semua ini hanyalah akal-akalan  para  elit  politik  seperti  Gubernur  dan Bupati Halmahera Barat dan Timur yang memperalat penduduk Jailolo  untuk  saling konflik karena mereka
mendapatkan  untung  dengan  masyarakat  terus berkonflik.  Darah  segar  kami  tumpah  pun  tidak masalah asalkan tetap menjadi bagian dari Halmahera Barat.  Siapapun  yang  mengajak  kami  bergabung  ke Halmahera Utara akan kami lawan ”.
Jika  kita  mengkaji  lebih  dalam  soal  proses pemekaran  dan  transformasi  kekuasaan  daerah  dan pusat  akan  didapatkan  bahwa  tidak  ada  hal  yang bersifat gratis dan sekalipun harus mengorbankan hal yang sangat penting seperti nyawa manusia dan harta benda  yang  telah  dikumpulkan.  Bahkan  lahan kehidupan  lainnya  seperti  pertanian  dan  perikanan. Dalam  banyak  kasus  seperti  di  Halmahera  Barat  dan Halmahera Utara karena masyarakat selalu diperlakukan  dalam  politik  etnis  dan  agama  maka kehidupan mereka menjadi tidak sejahtera dan dilanda kemiskinan, namun masyarakat tak kuasa menghadang  bentuk-bentuk  politisisasi  etnis  dan agama  oleh  kelompok  elit  lokal.  Kekuasaan reproduski  etnis  dan agama  dalam  politik  pemekaran adalah elit lokal, baik kepala desa, pejabat kecamatan, pemerintah  daerah  (kabupaten  maupun  pemerintah provinsi).  Masyarakat  adalah  pendorong  gerbong kaum  elit  yang  seringkali  lebih  beruntung  dalam konflik daerah pemekaran.
Hal yang juga, jika kita hendak mengkaji soal apa  yang  dilakukan  oleh  pejabat  daerah  (bupati) sebenarnya  kita  seringkali  mendapatkan  apa  yang dalam  bahasa  popular  sekarang  adalah  adanya transaksi  politik  pemekaran  dengan  sesama  elit  lokal dan  elit  pusat.  Salah  satu  sarana  transaksi  politik pemekaran  adalah  etnisitas  dan  agama.  Masyhur  dan cukup  mujarab  sebab  sentimen  etnis  dan  agama seringkali  menjadi  bagian  sejak  kelahirannya. Reproduksi tentang kelahiran etnis dan agama menjadi jelas  untuk  mainan  politik  kepentingan  elit  lokal maupun  pusat  untuk  mendapatkan  untung.  Dalam ungkapan  penduduk  lokal  sering  kita  dengar  bahwa para pejabat dearah konflik di Maluku Utara bermain mata.  Mereka  bermain  golf  bersama  dan  sering bertemu  tetapi  masalah  konflik  enam  desa  tak  pula kunjung  selesai.  Ada  segepok  uang  yang  digadang- gadang  disana.  Masyarakat  benar-benar  menjadi korban politik elit daerah.
Jika  reproduksi  etnisitas  berlangsung  pada ruang-ruang  seperti lapangan  bola maupun angkutan, pasar  dan  pusat-pusat  keramaian,  reproduksi  agama berlangsung dalam ruang yang tak kalah menariknya. Masjid,  mushola,  gereja  dan  pengajian-pengajian adalah  ruang  yang  paling  popular  untuk  membuat konstruksi  agama  sebagai  bagian  dari  sentimen masyarakat yang terkena dampak pemekaran. Masjid, mushola, gereja dan pengajian-pengajian adalah lahan yang selama ini menjadi pusat membangun reproduksi sentimen  etnisitas  dan  keagamaan.  Kebetulan  di Halmahera  Barat  dan  Halmahera  Utara  agamanya adalah  Islam  dan  Kristen,  maka  gereja  dan  Masjid adalah  pusat  yang  paling  popular  menjadi  ruang mengkonstruksikan tentang siapa sebenarnya mereka. Siapa  mereka  dan  kelompok  mana  yang  dianggap
menjadi bagiannya serta lawan politiknya tidak jarang dikonstruksikan  dan  direproduksi  dalam  tempat- tempat  ibadah.  Tempat  ibadah  bukan  hanya  untuk membaca  dan  membawa  umat  pada  kesalehan individual  pada  Tuhan,  tetapi  sekaligus  membawa umat  pada  sentimen  politik  tertentu  berdasarkan kepentingan konstruksi elit agama dan elit politik.
Dalam sebuah Khutbah Jumat yang diselenggarakan  di  Halmahera  Barat,  17  Agustus, khatib  mengkonstruksi  bagaimana  Sultan  Ternate adalah benar-benar syayidin panata agama yang harus ditaati  oleh  warga  Maluku  Utara.  Sultan  Ternate adalah  tokoh  pemersatu  dan  penjaga  keamanan masyarakat, sekaligus pemberi kesejahteraan masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  sebelum  Sultan memutuskan  apakah  enam  desa  menjadi  wilayah Kabupaten  Halmahera  Utara  atau  Halmahera  Barat maka  kita  tidak  usah  mengikuti  apa  yang  menjadi persoalan para elit politik lokal. Sultan adalah penentu akhir  soal  pemekaran  di  Maluku  Utara  dan  sekarang belum  memutuskan.  Dalam  doa  khutbah  secara khusus  sang  Khatib  membacakan  untuk  Sultan Ternate  beserta  keluarga  besarnya  yang  telah memimpin Ternate dan Maluku Utara.
Apa  yang  dapat  dibaca  dari  pengkutbah  di Masjid tersebut diatas? Tidak ada lain, kecuali hendak memberikan  konstruksi  pada  masyarakat  bahwa apapun yang terjadi di Maluku Utara harus menunggu Sultan  dan  artinya  Sultan  adalah  sosok  tunggal  yang dipandang  paling  memiliki  otoritas  atas  persoalan pemekaran  di  Maluku  Utara.  Dikala  harapan masyarakat  pada  Sultan  demikian  tinggi,  Sultan bergeming  untuk  tidak  memutuskan  enam  desa  yang sudah  12  tahun  konflik  pemekaran.  Mengapa demikian, inilah yang menjadi pertanyaan maha besar atas  Permaisuri  Sultan  Ternate  (Muzzafar  Syach), sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, sementara Ratu Boki Nita sang istri menjadi Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dari  Partai Demokrat.  Sungguh  menyimpan  banyak  pertanyaan penting  disana.  Kita  mungkin  boleh  bertanya, bukankah ini politicking?
Persoalan  genting  lainnya  terkait  dengan  soal etnisitas  dan  agama  adalah  adanya  kecenderungan perilaku etnis (suku dan agama) yang menghubungkan soal  sukuisme  dan chauvinism dalam  kaitannya dengan  para  pemegang  saham  kekuasaan  daerah tentang posisi strategis di daerah. Dalam banyak kasus di  daerah  pemekaran  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak tahun  2001  hingga  2010  sebenarnya  persoalan  siapa yang  memiliki  saham  kekuasan  menjadi  persoalan cukup  berpengaruh.  Oleh  sebab  itu,  menempatkan posisi  para  pemilik  saham  kekuasaan  sebagai  subjek yang layak menjadi kajian akan menjadikan titik poros persoalan  konflik daerah pemekaran  semakin  kentara karena  faktor  politik  kekuasaan.  Saham  kekuasaan etnis dan agama tertentu akan berpengaruh pada pola kekerasan yang terjadi disebuah daerah. Maluku Utara termasuk  daerah  yang  kekerasan  kolektifnya  cukup tinggi, mencapai 2.447 dalam kurun waktu 1999-2003
seperti dikemukakan Rizal Panggabean. (Panggabean, dalam Koeswinarno dan Dudung Abdurrahman, 2009)
Politik  kekuasaan  ini  seringkali  berbasiskan etnis  tertentu.  Sekalipun  kadang  berbasiskan  agama sebagai  determinan.  Kasus  Poso  dan  Ambon  adalah persoalan agama lebih determinan sekalipun sebagian peneliti  dan  pengamat  lebih  suka  menempatkan persoalan  jarak  ekonomi  masyarakat  pendatang  dan pribumi  sebagai  masalah  utamanya.  Sementara Maluku  Utara  dalam  kasus  enam  desa  (Bobane  Igo, Akesahu,  Akelamu,  Tetewang,  Pasir  Putih  dan  Dum Dum)  berbasiskan  kesatuan  etnis.  Reproduksi  yang saya  katakan  pada  bagian-bagian  awal  tulisan  ini merupakan metode yang dibangun agar kesamaan dan kesatuan  etnis  menjadi  hal  yang  dominan  dalam menentukan  pemilihan  wilayah,  apakah  Halmahera Utara ataukah Halmahera Barat. Kekentalan akan hal ini menjadi basis dalam wacana politik lokal Maluku Utara dari tingkat Provinsi sampai Kecamatan bahkan desa-desa.
Persoalan  etnisitas  akan  menjadi  hal  yang sangat  penting  di  Maluku  Utara,  karena  sentimen  ini merupakan  hal  yang  dominan.  Hal  ini  bisa  dirujuk karena  akan  terkait  dengan  pihak-pihak  yang mengelola  kondisi  sumber-sumber  kekayaan  daerah. Seperti  kisah  di  Sulawesi  Barat  dan  Poso  sebagai daerah  Pemekaran  dan  areal  transmigrasi  maka  soal etnisitas  sangat  penting  posisinya.  Enititas  etnis tertentu akan berhasil dalam proses-proses politik jika berhubungan dengan identitas etnis tertentu. Keterkaitan  antar  etnis  akan  memudahkan  seseorang berada  dalam  tingkat  birokrasi  yang  mapan  dan berlangsung  lama  sebelum  akhirnya  terjadi  kudeta oleh  etnisitas  lain  yang  kemudian  hadir  dan  menjadi etnis  yang  berpengaruh  dalam  sebuah  pemekaran. Kekerabatan  etnisitas  dan  agama  menjadi  pola  yang kuat  dalam  masyarakat  Sulawesi  Barat  dan  Poso sebagaimana dilaporkan oleh Lorraine V Aragon yang menunjuk pada persaingan anta relit lokal berbasiskan etnis  dan  agama  terutama  sejak  Orde  Baru  hampir tumbang  tahun  1990-1996.  (Lorraine,  dalam  Henk Schulte Nordhot dan Gerry van Klinken, 2007)
Maluku Utara adalah contoh yang nyaris sama dengan Sulawesi Barat dan Poso. Etnis Makian adalah etnis  yang  jumlahnya  tidak  seberapa  besar  tetapi dalam beberapa tahun sepanjang sejarah Maluku Utara menjadi  penguasa.  Etnis  Makian  merupakan  etnis yang  kuat  dalam  hal  kerja  (pekerja  keras,  semangat maju yang keras, berpendidikan lebih baik ketimbang etnis  lain  dank  arena  itu  secara  ekonomi  dan  politik lebih  beruntung  ketimbang  etnis  lainnya).  Namun yang  menjadi  soal  adalah  etnis  Makian  akhirnya dianggap  menjadi  salah  satu  etnis  yang  menjadi sumber  konflik  dan  kerusuhan  Maluku  Utara  ketika berpindah ke Teluk Kao tahun 1999. Kerusuhan yang menimpa  etnis  Makian  ketika  pindah  dari  wilayah lereng Gunung Sei yang diprediksi akan terjadi letusan merupakan hal yang memberikan pertanda lain. (Abu Bakar Muhammad, 2009).
Pendeknya persoalan dominasi etnisitas karena politik, birokrasi, ekonomi, sekalipun jumlahnya etnis Makian  tidak  siginifikan  alias  sedikit  (18.722  jiwa) tahun 1975 dan tahun 1998 menjadi 20.620 jiwa) akan menjadi  persoalan  serius  terutama  dikalangan  etnis yang  mayoritas,  Jailolo,  Bacan  dan  Tobelo-Tubaru. Dari  sana  mengapa  etnis  Makian  sampai  sekarang dianggap sebagai musuh bebuyutan etnis mayoritas di Maluku  Utara,  Bacan,  Jailolo,  Tobelo  dan  Tobaru. Pertanyaan  bisa  kita  ajukan  mengapa  etnis  yang sedikit  tersebut  bisa  terus  bertahan  dalam  birokrasi pemerintahan, dalam penguasaan ekonomi, dan politik lokal  sesungguhnya  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja, sebab selama ini dalam politik etnis kita akan bertemu dengan apa yang kita kenal dengan tradisi. Utamanya kesamaan  tradisi  seringkali  membuat  penduduk merasa  nyaman  dan  aman  ketimbang  berada  dalam tradisi yang beragam.
Tradisi  sesama  etnis  dalam  perilaku  politik, ekonomi  dan  sosial  dengan  mudah  dapat  dipahami sehingga  memungkinkan  untuk  kerjasama  politik maupun  kerjasama  sosial.  Apalagi  etnis  Makian  ini secara  religi  juga  relative  sama  yakni  sebagai penganut  Islam  sehingga  akan  mudah  menerima tradisi dari Islam ketimbang Kristen di wilayah Teluk Kao ataupun Akesahu Gamsungi dan Akesahu apalagi Tobelo  yang  mayoritas  bertradisi  Kristiani.  Inilah persoalan  kesamaan  tradisi  yang  membuat  etnis Makian  menjadi  korban  yang  sesungguhnya  dalam konflik  Maluku  Utara  tahun  1999  yang  lalu  bahkan sampai sekarang.
Etnisitas dan agama juga bukan hal yang imun dari  menggejalanya  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN),  dari  sejak  sebelum  reformasi  sampai  orde reformasi  bahkan  sampai  Orde  sekarang tahun 2009- 2014.  KKN  dalam  bentuk  kesatuan  etnis  dan  agama ditambah  dengan  kesatuan  politik  membuat  semakin kuatnya  gejala  KKN  yang  terjadi  dari  tingkat  pusat hingga  daerah  pemekaran.  Maluku  Utara  adalah contoh yang tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah pemekaran  lainnya  yang  melanjutkan  tradisi  KKN dalam  birokrasi  pemerintahan  dan  feodalisme kekuasaan  keagamaan.  Pemilihan  Walikota  Ternate yang  melibatkan  putra  Gubernur  (sekalipun  akhirnya kalah) dengan kandidat lain adalah hal yang tidak bisa dipungkiri.  Apalagi  terdengar  bahwa  dua  putra Gubernur  akan  diajukan  dalam  Pemilihan  Bupati  di Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  Kepulauan  Morotai. Inilah  sebuah  bentuk  neo-feodalisme  yang  telah berlangsung  cukup  lama  dalam  tradisi  politik Indonesia.
Hal  yang  juga  menjadi  persoalan  krusial lainnya  dalam  konflik  pemekaran  di  Maluku  Utara adalah  terkait  konstruksi  politik  tentang  etnis  dan keagamaan  dalam  daerah  pemekaran.  Disana  terjadi apa  yang  kita  kenal  dengan  sebutan  politik diskriminatif  atas  kelompok  etnis  dan  agama  lain. Disini  sekaligus  bagaimana  menafsirkan  tentang pendatang  atau  orang  baru  dalam  daerah  pemekaran. Pendatang  adalah  faktor  yang  sangat  penting
dimasukan  dalam  konteks  politik  pemekaran  di Maluku Utara, sekalipun masyarakat sebenarnya tidak seberapa  memahami  apa  itu  pendatang  dan  apa  itu penduduk  asli.  Tetapi  reproduski  yang  kemudian mengkonstruksi masyarakat dalam dua belahan besar: masyarakat  asli  dan  masyarakat  pendatang  menjadi hal  yang  tidak  terelakan  dalam  politik  pemekaran yang  mendasarkan  pada  etnisitas  dan  religi-agama. Semuanya  jika  hendak  disambungkan  tidak  ada  lain kecuali  adanya  keinginan  memperpanjang  dominasi etnis dan agama dalam sebuah wilayah sehingga etnis dan agama  yang  berbeda  dan  bahkan minoritas  tidak akan pernah mendapatkan kesempatan dalam birokrasi pemerintahan  sampai  tradisi  politik  KKN  berubah menjadi tradisi politik professional dan bersih.

## Transaksi Politik Lokal Berdasarkan Identitas Etnis
Nyaris  tidak  pernah  terbantahkan  jika  dalam sebuah  proses  politik  terjadi  transaksi  sekaligus persaingan antara elit lokal versus elit pusat. Hal yang paling  menyedihkan  dan  menarik  untuk  tetap diperhatikan adalah kontestasi dan transaksi berdasarkan  etnis.  Penjelasan  Clifford  Geertz  dan Malinowsky  diatas  dapat  memberikan  penjelas  pada kita  untuk  melihat  betapa  kepentingan  etnis  dan agama  tidak  pernah  ditinggalkan  dalam  persoalan politik  lokal  maupun  nasional.  Dalam  bahasa  lain, perpolitikan  kita  belum  bisa  beranjak  pada  politik yang  lebih  mentransendensikan  etnisitas  dan  agama sehingga  berpolitik  lebih  mengutamakan  pada pensejahteraan  publik  dan  pelayanan  masyarakat. Politik  kita  adalah  politik chauvinism yang  lebih mendasarkan  pada  etnis  dan  agama  bukan  pada multikulturalisme dan heterogenisasi agama. Multikulturalisme  politik  dan  persaingan  politik berbasiskan  kapasitas  dan  profesionalisme  belum menjadi tradisi dalam  proses politik lokal.  Pencitraan memang seringkali dijadikan sebagai metode menggiring  massa  pemilih  untuk  menentukan pilihannya,  namun  sejatinya  bukan  pada  soal profesioalisme  dan  kapasitas  kandidat  pemimpin  di tingkat daerah (gubernur, walikota ataupun bupati).
Elit ditingkat pusat akan berupaya menyambungkan  konteks  lokal  dengan  etnisitas  dan agama  ketimbang  dengan  dengan  kondisi  sosial ekonomi riil yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Hal  ini  sekaligus  memberikan  penjelas  pada  kita bahwa kualitas politisi kita baik tingkat lokal maupun pusat  sebenarnya  masih  pada level mempertahankan identitas  secara  sempit  ketimbang  mengembangkan tradisi politik yang terbuka (inkulvisime politik) yang berbasiskan  pada  kerangka nation  state dan keindonesiaan  yang  majemuk  dalam  hal  etnis  dan agama.  Identitas  agama  dan  etnis  menjadi  pokok dalam  perhelatan  politik lokal,  sekalipun tidak  jarang menghasilkan kerusuhan massal karena sentimen etnis dan  agama  bermain  secara  tak  beraturan.  Kita  dapat saksikan  misalnya  dalam  hal  poster-poster  kandidat kepala daerah atau kandidat bakal anggota legislative,
hampir  selalu menyertakan sebutan ASLI  dan DARI. Dua kata ini merupakan ungkapan untuk secara tegas memberikan  deskripsi  singkat  bahwa  dirinya  adalah sosok yang dianggap merasa dan dirasa akan mewakili aspirasi masyarakat ketika nanti terpilih. Bahwa nanti setelah  terpilih  yang  terjadi  adalah  transaksi  politik antar  elit  lokal  dengan  pusat  atau  tidak  menjadi representasi merupakan persoalan lain.
Maluku Utara adalah eksemplar yang menarik untuk  dibaca  dalam  konteks  gagasan  merayakan kemajemukan  politik  berdasarkan  agama  dan  etnis. Hal  ini  karena  di  Maluku  Utara  persoalan  etnis  dan agama  sebagaimana  saya  kemukakan  diatas  menjadi penyanggap  politik  identitas  yang  bermakna  sempit (bukan bermakna keindonesiaan). Etnisitas dan agama adalah  komoditas  politik  yang  masih  mampu menghadirkan  banyak  kebentungan  politik  pada kandidat  yang  hendak  bertarung.  Identitas  etnis  dan agama  merupakan  salah  pijakan  seseorang  hendak maju  dalam  Pemilukada  dan  Pemilu  legislatif. Ungkapan  lain  yang  juga  popular adalah penggunaan bahasa lokal yang hanya dimengerti oleh mereka dan masyarakatnya,  bukan  orang  lain.  Ungkapan  dengan bahasa  lokal  merupakan  penggambaran  paling  jelas untuk menarik simpatik  dan  sentimen  etnisitas dalam proses politik di Maluku Utara.
Bahkan  penggunaan  gelar  kedaerahan  dan keagamaan merupakan hal yang ramai dipakai dalam proses politik di Maluku Utara, misalnya menempelkan  gelar  etnis  tertentu,  Jiko  Ono,  Tuan Haji Atau Tuan Guru dan seterusnya. Semuanya dapat dibaca  sebagai  cara  mengaitkan  identitas  etnis  dan agama  dalam  proses  politik  berlangsung.  Memang terdapat  kandidat  yang  mengusung  slogan  bergaya metropolitan namun tak dapat meghipnotis masyarakat,  bahkan  dikesankan  lelucon  belaka. Kandidat  menggandeng  Presiden  Amerika  Obama bersalaman  dan  bersanding  dengan  dirinya.  Begini ungkapannya:  “Selamat  Om  Bama,  Anda  menjadi Presiden Amerika. Doakan saya menyusul kesuksesan Om  Bama.  Obama  menjawab:  Saya  doakan  semoga Anda Sukses, sambil berjabat tangan!”
Soal lainnya yang perlu menjadi perhatian kita adalah  selain adanya transaksi  berdasarkan kesamaan etnis  dan  agama,  di  Maluku  Utara  sebenarnya berlangsung  pertarungan  antara  Elit  lokal versus elit lokal  berdasarkan  etnis.  Kondisi  ini  sangat  kuat  dan kentara dalam konflik pemekaran enam desa yang tak kunjung  selesai  sampai  sekarang.  Antar  elit  lokal berdasarkan  etnis  tertentu  mendorong  terjadinya hegemoni  dan  dominasi  dalam  pemerintahan  dan birokrasi  ketimbang  berbagi  etnisitas  sesama  warga Maluku  Utara.  Hal  ini  tentu  saja  membuat  semakin runyamnya politik di Maluku Utara karena antar etnis tidak  bersedia  akur  apalagi  duduk  bersama  untuk membahas masa depan daerah pemekaran. Perhatikan komentar  salah  seorang  birokrat  dibawah  ini  yang bukan asli dari Maluku Utara sekalipun sudah puluhan tahun di Maluku Utara.
“Disini namanya etnistas sangat kuat. Jika ada salah  seorang  pejabat  dari  etnis  tertentu,  dia  akan membawa  serta  etnis  kelompoknya  dalam  birokrasi. Hal ini yang menyebabkan adanya KKN dalam politik di  Maluku  Utara  dan  akan  terus  terjadi  ketika  antara etnis  di  Maluku  Utara  tidak  segera  memutus  mata rantai etnisitas tersebut. Hal yang dikhawatirka adalah adanya  politisasi  etnis  untuk  kepentingan  politik kelompok  etnis  sebagaimana  sekarang  terjadi  dalam Pemekaran Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat”. (AB, 19 Agustus 2010) Oleh karena politik Maluku Utara berdasarkan pada  sendi  etnis  dan  agama  maka  hampir  dipastikan bahwa  dalam  birokrasi  pun  akan  terjadi  pertarungan antar  kelompok  etnis  yang  sedang  berkuasa  dan bersiap  akan  berkuasa.  Dalam  Elit  lokal  dengan birokrasi  pemerintahan  identitas  etnis  akan  menjadi hal  yan  krusial  dan  perlu  diperhatikan  sehingga membaca  konflik  pemekaran  Maluku  Utara  bisa dikatakan  tidak  bisa  tanpa  memperhatikan  dimensi etnisitas dan agama dalam politik. Bahkan yang paling membahayakan  adalah  sebagaimana  dalam  politik pemekaran  di  daerah  lain  soal  asal  usul  etnis  terjadi pula  di  Maluku  Utara.  Elit  lokal  mempergunakan etnisitas  dan  agama  sebagai  perekat  politiknya sehingga  dimensi  etnis  dan  agama  tidak  dapat  lepas dari apa yang disebut sebagai sandera politik etnis dan agama,  sebab  itukah buffer  zone politik  lokal  yang sampai sekarang dipelihara.
Elit lokal  dengan tentara  setempat  dan tentara dari lain dari pun tak jarang berkolaborasi dalam KKN politik  di  Maluku  Utara.  Politik  berdasarkan  latar belakang  etnis  dan  asal  usul  daerah  menjadi  faktor yang  juga  berpengaruh  dalam  politik  pemekaran  di Maluku  Utara.  Sungguh  pun  dalam  banyak  hal  tidak menguntungkan untuk pengembangan daerah pemekaran,  namun  tradisi  menghubungkan  daerah asal  dan  menghubungkan  dengan  tentara  menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam tradisi politik di Maluku  Utara.  Inilah  yang  selama  ini  juga  telah menjadi  perhatian  oleh  para  peneliti  dan  penulis tentang  politik  Maluku  Utara.  Konflik  Maluku  Utara tidak pernah imun dari kehadiran tentara yang berlatar belakang  etnis  dan  agama  sama  dengan  elit  politik yang  berkuasa.  Tulisan  Abu  Bakar  Muhammad memberikan  penjelasan  soal  seperti  ini.  (Abu  Bakar Muhammad, 2009)

## Agenda-Agenda Politik Identitas Etnis dan Agama
Pemilihan  gubernur,  bupati,  walikota  dan pemilihan  legislatif  merupakan  agenda  politik  yang terjadi  di  Maluku  Utara.  Kontestasi  antarcalon gubernur,  bupati,  walikota  dan  anggota  legislative tidak pernah sepi dari persaingan antar kontestan yeng berlatar  belakang  etnis  dan  agama  tertentu.  Benar bahwa  persoalan  agama  tidak  demikian  menguat, tetapi  kita  dapat  saksikan  betapa  pemberlakuan formalism agama menjadi bagian dalam tradisi politik Maluku  Utara.  Setiap  Jumatan  misalnya,  jalan  raya yang  melewati  masjid  mesti  ditutup  tidak  boleh
terdapat  kendaraan  melewatinya.  Jika  ada  yang melewatinya  akan  ditangkap  dan  dihukum  oleh masyarakat.
Daerah Halhamera Utara dan Halmahera Barat salah  pusat  yang  dalam politik lokal menjadi penting diperhitungkan.  Enam  desa  merupakan  wilayah potensial  dengan  sumber  daya  alam  dan  etnis  yang beragam  dan agama  beragam.  Akelamo  berpenduduk mayoritas (100%) muslim. Akesahu mayoritas Kristen dengan  hanya  18  kepala  keluarga  (KK)  beragama Islam. Bobani Ego mayoritas muslim, Dum-Dum 100 %  Kristen,  Tetewang  mayoritas  muslim,  dan  Pasir putih  mayoritas  Kristen.  Dari  enam  desa  yang  ada, penduduk  terpadat  adalah  Bobani Ego  dan  Akelamo, dengan  jumlah  penduduk  233  KK,  Bobani  Ego  487 KK,  sedangkan  empat  desa  lainnya  adalah:  Akesahu 668  jiwa;  Tetewang  668  jiwa;  Pasir  Putih  544  jiwa, Dum  Dum  110  KK.  (Team  Peneliti  PSKP  UGM, 2010)
Dengan  kondisi  penduduk  semacam  itu,  elit lokal  seringkali  bermain  dalam  proses  politik  lokal dengan  memanfaatkan  sentimen  etnis  dan  agama sebagai  pemantiknya.  Ketika  riset  ini  berlangsung misalnya,  adalah  waktu  yang  sudah  berdekatan dengan  Pemilihan  Walikota  Ternate,  dimana  salah seorang  calon  berasal  dari  etnis  Bacan  dan  Jailolo sehingga situasi etnis cukup menonjol disana. Bahkan ketika salah satu pasangan kalah masih menggugat ke MK  sekalipun  akhirnya  kalah.  Dan  ketika  pemilihan bupati  hendak  berlangsung  gambar  dari  masing- masing  calon  sangat  gencar  beredar  di  Akelamo, Akesahu,  Bobani  Ego,  Tetewang,  Pasir  Putih  dan Dum  Dum  yang  berlatar  belakang  etnis  tertentu sebagai latar belakangnya. Situasi etnisitas dan agama sangat terasa di desa-desa tersebut.
Hal  yang  paling  jelas  terlihat  lainnya  adalah adanya Forum Komunikasi Kepala Desa di enam desa yang diketuai seorang mantan kepala desa dan mantan angota  dewan.  Forum  Kepala  Desa  ini  sangat  keras penolakannya terhadap penggabungan atas enam desa menjadi  wilayah  Halmahera  Utara  dengan  argument sejak  nenek  moyang  merupakan  etnis  Jailolo  Timur, bukan  Tobelo  sebaai  ibu  kota  Halmahera  Utara. Situasi  kental  etnis  dan  agama  behubungan  satu dengan  lainnya.  Dimana  kepala  desa  desa  Kristen adalah  seorang  Kristen,  sedangkan  kepala  desa muslim  adalah  seorang  muslim.  Benar  bahwa  disana mayoritas  Kristen  atau  Muslim  tetapi  yang  menjadi perhatian adalah ikatan emosional etnisitas dan agama menjadi  dinomor  satukan  ketimbang  persoalan pelayanan pada masyarakat yang telah dua belas tahun dilanda  konflik  pemekaran  (1999-2010).  Identitas keagamaan  dan  etnisitas  benar-benar  menjadi  ikatan emosional  warga  masyarakat  Maluku  Utara  dalam menghadapi Pemilukada (bupati maupun walikota dan Pemilu  Legislatif).  Hal  ini  yang  pantas  diperhatikan seksama.
Perilaku elit dalam politik pemekaran berdasarkan  kultur  dan  etnis  sangat  nyata  terjadi  di Maluku  Utara.  Itu  yang  kiranya  dapat  menjelaskan
mengapa  konflik  pemekaran  di  Maluku  Utara  tak kunjung  usai  dalam  proses  penyelesaian.  Hal  ini karena  masing-masing  etnis  membawa  agendanya sendiri-sendiri  sebagai  bagian  dari  politik  patronase atau kongkalikong antara elit tingkat pusat dengan elit tingkat  daerah  (gubernur  dan  bupati  sekaligus walikota).  Politik  patronase  dan  kongkalikong sekalipun banyak dikecam orang dan ahli politik yang berpaham  demokratis  dan  anti  feodali  namun  dalam prakteknya terus berjalan dan tampaknya menguntungkan  dalam  tradisi  politik  lokal  seperti  di Maluku  Utara.  Patronase  merupakan  bagian  tak terpisahkan dalam kultur politik lokal.
Oleh  sebab  itu,  agak  sulit  diselesaikan  ketika dimensi  politik  etnis  dan  agama  masih  dijadikan kendaraan  permainan  politik  lokal.  Persoalan  politik pemekaran  hanya  akan  berkembang  pada  tingkat  elit lokal  dan  nasional  yang  memiliki  agenda-agenda politik  mempertahankan  dominasi  politik,  ekonomi, birokrasi  dan  budaya.  Pemekaran  benar-benar  akan memperbanyak  jumlah  birokrasi,  pejabat  dan  politisi tetapi  minim  pelayanan  publik  sebagaimana  kita jumpai di Maluku Utara, khususnya pada enam desa. Terjadi  dualism  pemimpin  lokal  (desa)  tetapi  miskin fasilitas apalagi kemakmuran daerah. Yang menikmati pemekaran  adalah  elit  lokal  di  masing-masing kabupaten,  dan  desa,  sementara  warga  masyarakat hanya menjadi bagian dari komoditas politik elit lokal yang  suaranya  dibutuhkan  ketika  terjadi  perhelatan politik lima tahunan.

## SIMPULAN
Setelah  kita  baca  apa  yang  terjadi  pada pemekaran di Halmahera Barat dan Halmahera Utara pada  enam  desa,  sesungguhnya  kita  mendapatkan konstruksi politik pemekaran pada tingkat elit politik, konstruksi pada masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas.  Pada  tingkat  elit,  pemekaran  adalah  jalan keluar  untuk  mengatasi  sentralisasi  kekuasaan  pusat pada  desentralisasi  kekuasaan.  Prinsip  desentralisasi yang  didefinisikan  dalam  tiga  kategori:  (1)  sebagai delegasi  tugas-tugas  tertentu  sementara  pusat  masih menguasai  beberapa  sentra-sentra  kekuasaan  secara keseluruhan  yang  dapat  diperbandingkan  dengan  UU tahun  1974;  (2)  sebagai  dekonsentrasi yang mengacu pada  pergeseran decision  making dalam  Negara sentralistik,  yang  tercermin  dalam  UU  tahun  1975; dan  (3)  sebagai  devolusi,  yang  menyangkut  transfer kekuasaan secara aktual ketingkat pemerintahan yang lebih rendah dan diimplementasikan pada tahun 2011.
Dalam  tiga  tafsir  pemekaran  itulah  proses politik  di  daerah  dan  pusat  tidak  pula  segera terselesaikan  dengan  baik.  Bahkan  dalam  beberapa kasus  pemekaran,  sebagaimana  dievaluasi  oleh lembaga-lembaga  survei  semacam  Lembaga  Survei Indonesia,  88  %  daerah  pemekaran  sebenarnya  telah gagal  dalam  menjalankan  filosofi  dari  pemekaran  itu sendiri,  karena  politik  lokal  daerah  pemekaran berjalan pada  feodalisme kepemimpinan  yang pernah
berjalan pada zaman  orde  sebelum  pemekaran,  yakni zaman  orde  sentralisasi.  Persoalan  politik  pemekaran karena  masih  banyaknya  kepentingan  sentimen  etnis dan  kelompok  dominan  ketimbang  politik  yang mementingkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  serta keamanan masyarakat umum.
Peta  konstruksi  elit  tentang  pemekaran  jauh berbeda  dengan  konstruksi  kaum  minoritas  dan masyarakat.  Kaum  minoritas  secara  etnis  dan  agama memandang  bahwa  pemekaran  merupakan  agenda politik  kaum  elit  yang  memiliki  kepentingan memperpanjang  dominasi  kekuasaan  dan  menguasai masyarakat secara legal dan disyahkan karena melalui proses  politik  Pemilu  lokal  yakni  Pemilukada (pemilihan gubernur, walikota, dan bupati). Dari sana elit  politik  lokal  mendapatkan  kesempatan  untuk mengklaim  mendapatkan  mandat  dari  rakyat  banyak sekalipun  dalam  perilaku  politiknya  tidak  membela kepentingan rakyat.
Memperhatikan peristiwa politik pemekaran di Maluku Utara dua hal menjadi sangat dominan yakni identifikasi  etnis  dan  agama  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dalam  proses  politik.  Identitas  etnis  dan agama  menjadi  bungkus  yang  mujarab  untuk melakukan  penolakan  atau  penerimaan  sebuah kehendak pemekaran. Pemekaran dengan begitu tidak lain kecuali sebagai sebuah proses dari apa yang oleh Clifford Geertz sebut sebagai involusi. Inilah Involusi politik karena berbasiskan etnisitas dan religi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Bakar,  Muhammad.  2009. Merajut  Damai  di Maluku Utara . UMMU Press. Antlov,  Hans.  2002. The  State  in  the  Country . Yogyakarta: Lappera.
D.  Harmantyo.  2007. Pemekaran  Daerah  dan  Konlik Keruangan,  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implementasinya  di  Indonesia .  Jakarta:  Makara.
Sains. Vol. 11, No.1, April 2007. Dept. Geografi UI.
Decentralization  Support  Facility.  2007. Proses  dan Implikasi  Sosial  Politik  Pemekaran,  Studi  Kasus di  Sambas  dan  Buton , Laporan .  Unpublish.
Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Pemerintahan  Umum,  Depdagri.
2008. Rekapitulasi  Permasalahan  Perbatasan antar Provinsi, Laporan. Unpublish. Jakarta.
Donald  K  Emmerson.  2001. Beyond  Suharto,  Politics, Economy and Power . Australia: University Faisal  Bakti,  Andi,  (ed.).  2000. Good  Governance  and Conflict Resolution in Indoensia . Jakarta:  Logos. Geertz, Clifford. 1958. Religion of Java . USA.
__________. 1967. Islam Observed . Chicago University, USA.
Hancoock.  (2007). The  Gods  of  Poverty .  Yogyakarta: Pustaka Cinderalas.
Henk  Schulte  Nordholt  and  Gerry  van  Klinken.  2007.
Local  Politics  in  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. KITLV.
Henk  Schulte,  Nordhot  dan  Gerry  van  Klinken. Politik Lokal di Indonesia . Irfan Abu Bakar (ed.). 2005. Transisi Politik dan Konflik Kekersan . Jakarta: UIN. Jones, Stephen, B. 2000. Boundary Making , A Handbook for  Statesmen,  Treaty  Editors  and  Boundary Commissioners. New  York:  William  S.  Hein  & Co.,Inc. Buffalo. Kausar  dan  Eko  Subowo.  2008. Kebijakan  Penataan Batas Antar Daerah. Modul pelatihan Penegasan Batas  Daerah .  Yogyakarta:  Jurusan  Teknik Geodesi FT UGM. Unpublish. Koeswinarno dan Dudung Abdurrahman. 2006.
Fenomena Konflik Sosial di Indonesia . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. KPU, North Maluku Province 2009. Kuntowijoyo.  2001. Muslim  Tanpa  Masjid .  Bandung: Mizan. Leo  Agustino.  2010.  A  political  Dynasty  After  the Autonomy  of  the  new  order:  The  Experience  of Banten. Prism. Vol 29, No. 3, July 2010, Mochtar  Masoed.  1987. The  Structure  of  The  Political Economy of  The New Order  1966-1985 . Jakarta: LP3ES. Muhamin, A.  Yahya. 1991. Business and  Politics of the New Order Era . Jakarta:  LP3ES. of Melbourne. Rasyid,  Ryaas,  M.  2002.  Otonomi  Daerah:  Latar Belakang  dan  Masa  Depannya . Workshop Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Akuntabilitas Pemerintah  Daerah. Cetakan  ketiga.  Jakarta: LIPI Press. Ratnawati, Tri. 2009. For Sea Areas: Lokal Politics and The Issues Selected . LIPI. Safuan,  Razi.  2001. Communal  Violence  and  conflict resolution: Anatomy in Indonesia . Jakarta: LIPI. Subowo,  E.  2009.  Makalah  disampaikan  pada  FGD Permasalahan Konflik Batas Wilyah. 24 Desember  2009  di  Jurusan  Teknik  Geodesi Fakultas Teknik UGM.
Sutisna,  Sobar,  Sora  Lokita  dan  Sumaryo.  2008. Boundary  Making  Theory  dan  Pengelolaan Perbatasan  di  Indonesia. Workshop  Pengelolaan Wilayah  Perbatasan .  Yogyakarta:  Jurusan  Ilmu HI/UPN Veteran. November. Syafuan  Rozi  (dkk.).  2006. Kekerasan  Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia . 2006. Team  Pusat  Studi  Keamanan  dan  Perdamaian.  2010. UGM, Laporan  Assesment  di  Enam  Desa Kabupaten Halmahera Barat . TK,  Ommen.  2007. Citizenship,  Nationality  and Ethnicity, Creation of discourse . Yogyakarta. __________. 2009. Kewarganegaraan, Kebangsaan dan Etnisitas . Vivian Louis Forbes. 2001. Conflict and Cooperation in Managing  Maritime  Space  in  Semi-enclosed Seas .  Singapore:  Singapore  University  Press, Yusof Ishak House. Welfizar. 2004. Analisis Alternatif Kebijakan Penyelesaian  Konflik  Perubahan  Batas  Wilayah Kota  Bukittinggi  dan  Kabupaten  Agama . Yogyakarta: Program Studi Magister Adminstrasi Publik,  Konsentrasi  Kebijakan  Publik,  Pasca Sarjana UGM.
Winters,  Jeffry.  2007. Democracy  and  Oligarchy . Gramedia Pustaka Utama. Zartman,  I  William.  1997. Governance  as  Conflict Management:  Politics  and  Violence  in  West Africa . USA: Washington DC.