ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## PENGEMBANGAN NASIONALISME KEAGAMAAN SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN POTENSI RADIKALISME ISLAM TRANSNASIONAL

## Muh. Khamdan
Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Indonesia khamdanwi@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini membuktikan bahwa penanggulangan potensi radikalisme agama dapat berjalan baik melalui pengembangan gerakan dan wacana yang  berbasiskan  nasionalisme  keagamaan.  Kekerasan  atas  nama agama oleh gerakan Islam transnasional tumbuh seiring berkembangnya kebebasan  berekspresi  di  Indonesia,  yang  berusaha  untuk  mengganti dasar  negara  Pancasila.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  teori konflik dan teori identitas sosial dalam menganalisis potensi radikalisme di masyarakat.
Kata Kunci: Radikalisme, Nasionalisme Keagamaan, Pancasila, Islam Transnasional.

## Abstract
THE  RELIGIOUS  NATIONALISM  DEVELOPMENT AS  A  TREATMENT  STRATEGY  OF  THE  TRANS- NATIONAL  ISLAMIC  RADICALISM  POTENTIAL: This  paper  proves  that  the  reduction  of   the  religious  radicalism  can run  either  through  the  development  of   movement  and  discourse  based on  the  religious  nationalism.  The  violence  in  the  name  of   religion  by
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
transnational Islamic movement developed along with the development of  the expression freedom in Indonesia, which seeks to replace the state ideology, Pancasila. This paper uses the approach of  conflict theory and social identity theory in analyzing the potential radicalism in society.
Keyword: Radicalism, Religious Nationalism, Pancasila, Transnational Islam.

## Pendahuluan A.
Radikalisme  sebagai  suatu  faham  tidak  selalu  ditandai dengan aksi-aksi kekerasan, namun dapat juga sebatas pemikiran dan ideologi yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan  pemikiran  tersebut.  Potensi  radikalisme  yang ditentukan oleh persepsi individu tentu tidak hanya dipengaruhi suatu landasan ideologi tertentu, namun dapat juga dipengaruhi oleh  beragam  faktor  lain  dalam  isu  global,  regional,  maupun lokalitas.Aksi terorisme yang berlangsung di Indonesia misalnya, diawali  adanya  fanatisme  ideologi  sehingga  menganggap  yang lain  salah  dan  berujung  dengan  penggunaan  senjata  atau  aksi pengeboman.
Ideologi  keagamaan  sering  menjadi  motivasi  sekaligus dorongan  untuk  membenarkan  aksi  kekerasan  yang  dilakukan. Penguatan kekerasan atas nama agama dianggap sebagai bentuk perjuangan keyakinan yang sangat mendasar dan wujud beragama secara kaffah .  Hal  demikian  melahirkan  kelompok  masyarakat beragama  yang  lebih  mengutamakan  doktrin  agama  daripada toleransi yang berdasar cinta dan penghormatan hak asasi manusia. 1 Ekspresi  keberagamaan  tersebut  berkembang  seiring  dengan adanya muatan-muatan politik tertentu berupa pendirian negara Islam sebagai pengaruh gerakan transnasional yang tidak memiliki hubungan kesadaran terhadap kearifan lokal masyarakat.
Agama seringkali digunakan sebagai faktor legitimasi atau untuk  menutupi  konflik  yang  sesungguhnya. 2 Aspek  teologis
1 Machasin, “Fundamentalisme dan Terorisme”, dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk (Ed)., Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 121-127.
2 Muh. Khamdan, Bina Damai Terorisme (Kudus: Parist, 2015), hlm. 40.
atau agama dapat mempengaruhi munculnya radikalisme karena memahami  agama  dalam  dua  kutub  yang  berseberangan,  yaitu merasa  lebih  benar  atau  lebih  berhak  untuk  masuk  surga  serta adanya dendam sejarah dalam setiap perkembangan agama. 3 Al- Jabiri  menegaskan  bahwa  radikalisme  tidak  lebih  dari  sekadar fenomena  yang  muncul  dari  persoalan  sosial  politik,  kemudian dikemas dengan isu agama. 4
Faktor  diluar  agama  seperti  krisis  multidimensi  yang berakibat pada perasaan terdiskriminasi melahirkan sikap saling curiga  di  tengah  kelompok  masyarakat.  Pengakuan  Ali  Imron dalam  peristiwa  bom  Bali  I  setidaknya  menggambarkan  latar belakang  aksi  pengeboman.  Alasan  ketidakpuasan  terhadap pemerintah yang tidak berdasarkan syari’at Islam dan tidak adanya imāmah menjadi  dasar  utama  sejalan  dengan  fatwa  Osama  bin Ladin tentang pembolehan membunuh warga negara Amerika dan sekutunya di manapun. Faktor lain yang mendorong pemilihan lokasi pengeboman di Bali adalah tingkat kerusakan moralitas dan akidah masyarakat melalui pariwisata, melindungi umat Islam, dan pembalasan terhadap kafir yang memerangi kaum Muslim. 5 Fatwa Osama bin Ladin merupakan salah satu bukti adanya pengaruh gerakan transnasional yang berkembang menjadi gerakan radikal atas nama agama di Indonesia.
Seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan karena dipengaruhi adanya sumber-sumber radikalisme tidak memandang bahwa aksinya tersebut sebagai sebuah kejahatan, tetapi muncul rasa kebanggaannya karena merasa telah menjadi pasukan yang memperjuangkan  kebenaran  apa  yang  diyakininya. 6 Kelompok- kelompok pejuang radikal yang kemudian berkembang menjadi
3 Mark Jurgensmayer, Terror in the Mind of  God: The Global Rise of  Religious Violence (California: University of California Press, 2001), 14-15; James M. Lutz dan Brenda J. Luts, Global Terrorism (London: Routledge, 2004), 74-78.
4 Muhammad ‘Abid al-Jābiri, Qad a ya al-Fikr al-‘Arābi: al-Mas-alah al-Thaqāfiyyah (Beirut: Markaz Dir ȃ sah al-Wahidah al-‘Arābiyyah, 1994), hlm. 134-135.
5 Ali Imron, Ali Imron Sang Pengebom , Cet. 1 (Jakarta: Republika, 2007), 41-71; Kumar Ramakrishna, “Delegitimizing Global Jihadi Ideology in Southeast Asia”, Contemporary Southeast Asia , Vol. 27, No. 3 (Desember 2005), hlm. 343-369.
6 Imam Samudra, Aku Melawan Terorisme (Solo: al-Jazera, 2004), 114-115; Asep Adisaputra, Imam Samudra Berjihad , Cet. 1 (Jakarta: Grafika Indah, 2006),hlm.  62-69;
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
gerakan  transnasional  seringkali  menggunakan  simbol-simbol militer  dalam  organisasi  gerakannya, 7 seperti Irish  of   Republican Army (IRA) di Irlandia, Euskadi Ta Askatasuna ( ETA ) di Spanyol, Hizbullah di Libanon, Harakat al-Muqawwama al-Islamiyyah (Hamas) di Palestina, Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) di Kolombia, The Moro National Liberation Front (MNLF) dan Abu Sayyaf’s Group (ASG) di Filipina, Al-Qaeda dan Taliban di Afghanistan. Gerakan  Islam  Transnasional  merupakan  gerakan  yang kegiatannya  melewati  batas  teritorial  negara  bangsa.  Gerakan tersebut  memiliki  beragam  varian  tujuan  dan  garis  perjuangan sesuai dengan sosial sejarah yang melatarbelakangi di negara-negara pendiriannya.  Gerakan  Pan-Islamisme  dan  Ikhwanul  Muslimin di Mesir, HizbutTahrir di Libanon, Jama’ah Tabligh di India dan gerakan-gerakan Islam lainnya terinspirasi oleh perlawanan kaum lemah dan kolonialisme.Perjuangan gerakan Islam transnasional seringkali  diiringi  adanya  proses  mengkritik  dan  menyalahkan kalangan yang berbeda dalam praktik beragama. Kebudayaan yang dianggap bukan dari Islam maka menjadi salah dan harus dijauhi dalam  perlawanan  pemikiran  ( ghazw  al-fikr ).  Potensi  kehidupan keberagamaan yang membentuk pola hitam putih atau salah benar mulai  mengalami  masa  pertumbuhan  bersamaan  dengan  iklim demokrasi yang menjamin kebebasan.
Pemerintah telah membangun hubungan kerjasama dengan para  ulama  melalui  berbagai  pendekatan  untuk  mengeliminir ideologi  radikal  yang  diimpor  dari  luar  Indonesia.  Pendekatan dengan melibatkan peran para ulama untuk mengkampanyekan nasionalisme  keagamaan  dirasa  efektif  untuk  mengidentifikasi potensi radikalisme yang berkembang di masyarakat luas. Langkah penyadaran  nasionalisme  dapat  membangun  imunitas  pada  diri masyarakat  terhadap  pemahaman  dan  gerakan  yang  berupaya menyerang kedaulatan nasional.
Wawan H. Purwanto, Terorisme Ancaman Tiada Akhir: Bahaya dan Strategi Pemberantasan di Indonesia , Cet. II (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2004), hlm. 53-55
7 Anisseh  Van  Engeland  dan  Rachael  M.  Rudolph, From  Terrorism  to  Politics (Ethics and Global Politics) (Burlington: Ashgate Publishing Company,  1988).

## Pembahasan B. Gerakan Radikal Transnasional di Indonesia
1.
Organisasi  gerakan  radikal  membangun  jaringan intern asional  yang  bersifat  transnasional  karena  kelompok- kelompok tersebut memiliki kepemimpinan bersifat global, bekerja secara jaringan lintas negara dan benua, serta mengusung cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal dalam bentuk khilafah atau negara Islam. Beberapa hal yang melatarbelakangi adalah kenyataan atas penderitaan umat Islam di berbagai negara akibat kolonialisme Barat terhadap negara-negara muslim  maupun  negara  dengan  penduduk  mayoritas  muslim. Jamaluddin  al-Afghany  misalnya  membangkitkan  patriotisme atas dasar solidaritas agama yang disebut dengan Pan Islamisme. 8 Gerakan Islam yang bersifat transnasional memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal karena dianggap sudah tercemar sehingga perlu dimurnikan kembali. 9
Sejalan  dengan  majunya  hubungan  internasional  yang terbangun antara pribumi Nusantara dengan negara-negara lain, pertukaran  tokoh  baik  sebagai  duta  kerajaan  maupun  kalangan terdidik untuk belajar dan mengajar merupakan fakta yang tidak bisa dikesampingkan. Hubungan tersebut memunculkan genealogi intelektual yang kompleks, dan lebih menguat oleh ikatan spiritual tarekat sufi berupa guru atau murshid dan murid. 10 Perkembangan masyarakat muslim disertai adanya perintah haji dalam rukun Islam, mempengaruhi banyaknya muslim Indonesia pergi ke Makkah dan mulai berinteraksi dengan ajaran Wahhābiyah yang menginginkan pemurnian Islam tanpa bermazhab atau tanpa adopsi budaya yang cenderung menjadi bid’ah , tahayul, dan khurafat .
8 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2013), hlm. 251.
9 Abdurrahman  Wahid  (Ed.), Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam Transnasional di Indonesia (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009), hlm. 43.
10 Andree  Feillard, NU  vis-à-vis  Negara:  Pencarian  Isi,  Bentuk,  dan  Makna (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 3; Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII , Cet. I (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 45.
Pengaruh  ideologi  transnasional  yang  mengarah  pada gerakan radikalisme agama di Indonesia dimulai pada kelompok Padri di Minangkabau. Haji Miskin dari Lu(h)ak Agam, Haji Abdur Rahman dari Piobang Limah Puluh Kota, dan Haji Muhammad Arief  dari  Sumanik,  Batusangkar  sekembalinya  pulang  dari Makkah pada masa antara 1803 dan 1804, membentuk kelompok Padri  untuk  melakukan  pemurnian  keberagamaan  masyarakat Minangkabau dari kontaminasi budaya dan adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran al-Quran. 11 Haji Miskin bersama tokoh- tokoh kelompok Padri mengerahkan kekuatan bersenjata dalam upaya pemurnian agama sebagaimana dilakukan kaum Wahabi di Arab yang berkolaborasi dengan pasukan militer Al-Sa’ūd sejak 1744 untuk menguasai semenanjung Arabia. 12 Gerakan perubahan yang dilakukan Haji Miskin dan tokoh Padri mendapat tantangan keras  dari  guru-guru  tarekat  Shattariyah  karena  gerakan  yang dilakukan cenderung memilih langkah kekerasan dan pengkafiran atau penyesatan atas keyakinan orang  lain.
Gerakan Padri mudah menggelari ulama lain sebagai orang sesat sebagaimana Tuanku Nan Renceh memusuhi Tuanku Nan Tuo,  gurunya  sendiri,  dan  memusuhi  orang-orang  yang  tidak berpandangan sama. Tuanku Nan Renceh juga menghukum mati bibinya  sendiri  yang  sudah  lanjut  usia  dan  tidak  membolehkan menguburkan  jasadnya  tetapi  dibuang  ke  hutan  karena mengunyah sirih yang diharamkan kalangan Wahabi. 13 Kekerasan yang  dilakukan  kaum  Padri  misalnya,  berupa  penyerangan  dan pembunuhan  terhadap  keluarga  kerajaan  Pagaruyung,  Tanah Datar. Kerajaan yang telah memeluk Islam sejak abad ke-16 ini diserang kaum Padri pada 1809. Tuanku Lelo sebagai salah seorang pemuka kelompok Padri menyebut keluarga raja seperti Tuanku Rajo  Naro,  Tuanku  di  Talang,  tidak  menjalankan  Islam  secara
11 Amir  Sjarifudin  TJ, Minangkabau  Dari  Dinasti  Iskandar  Zulkarnain  Sampai Imam Bonjol (Jakarta: Gria Media Prima, 2014), hlm. 514.
12 Khaled Abou el-Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 80-81.
13 Mangaraja Onggang Parlindungan, Pongkinangolngolan Sinambela Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833 , (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 132.
benar,  dan  dianggap  kafir.  Tragedi  berdarah  terjadi  pada  1815, gerakan  Padri  di  bawah  pimpinan  Tuanku  Lintau  membunuh keluarga  kerajaan  Pagaruyung  sehingga  menyulut  Perang  Padri secara masal. 14
Gerakan  pemurnian  agama  yang  disertai  kekerasan  oleh kaum  Padri  untuk  merubah  sistem  politik  sekaligus  tradisi keberagamaan  masyarakat  Minangkabau,  dapat  disebut  sebagai kelompok  salafisme  fundamental 15 yang  revolusioner.  Hal demikian  berdasarkan  pendekatan  Grant  Wardlaw  dalam memahami  aksi  kekerasan  yang  dilakukan  antara  warga  sipil dengan negara. 16 Berdasarkan pendekatan Angel Rabasa tentang sumber  radikalisme  Islam,  gerakan  Padri  dipengaruhi  adanya pemusatan otoritas keagamaan. 17
Olivier  Roy  menjelaskan  bahwa  fundamentalisme  agama seringkali  berubah  menjadi  aksi  radikal  untuk  mereformasi masyarakat  melalui  politik  kekuasaan. 18 Langkah  demikian mengalami  penafsiran  ulang  sebagai  gerakan  radikal  berupa perlawanan  di  berbagai  daerah  terhadap  Kerajaan  Protestan Belanda yang menjajah Indonesia, yaitu Perang Lampung (1832- 1833)  dipimpin  Imba  Koesoema,  Perang  Banjarmasin  (1859- 1905)  dipimpin  Pangeran  Antasari,  Perang  Batak  (1872-1907) dipimpin  Si  Singamangaradja  XII,  Perang  Aceh  (1873-1914) dipimpin Teuku Umar bersama Cut Nyak Din, dan Perang Jawa di berbagai  tempat. 19
Perubahan  politik  Kesultanan  Turki  Usmani  menjadi Republik  Sekuler  Turki  oleh  Mustafa  Kemal  Atartuk  pada  3
14 Adrianus Khatib, “Kaum Padri dan Pemikiran Keagamaan di Minangkabau”, Disertasi , Tidak Diterbitkan, (Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1991), hlm. 269.
15 Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 67.
16 Grant Wardlaw, Political Terrorism (New York: Cambridge University Press, 1986), hlm. 14-15.
17 Angel  M.  Rabasa, The  Muslim  World  After  9/11 (Arlington:  The  RAND Corporation, 2004), hlm. 36.
18 Olivier  Roy, Genealogi  Islam  Radikal (Yogyakarta:  Genta  Press,  2005), hlm.  13. 19 Ahmad Mansur Suryanegara, API Sejarah , cet. 6 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2013), hlm. 234-270.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
Maret  1924  berdampak  menurunnya  pengaruh  gerakan  Pan- Islamisme.  Keadaan  tersebut  didukung  dengan  jatuhnya  Raja Husein  dan  Raja  Ali  yang  menganut  Islam  Ahli  Sunnah  Wal Jamaah sebagai raja Hijaz oleh pemberontakan keluarga Sa’ud dengan  menobatkan  Muhammad  bin  Abdul  Aziz  sebagai  raja yang didukung Kerajaan Anglikan Inggris. 20 Dominansi gerakan wahabi menguasai Makkah menjadikan jejaring intelektual ulama dan santri dari Indonesia mengalami pertentangan karena berbeda secara  ideologi  politik  keagamaan  sebagaimana  pembentukan Komite  Hijaz  pada  31  Januari  1926  oleh  ulama  Ahlussunnah Wal  Jamaah  di  Indonesia  yang  kemudian  menjadi  organisasi bernama Nahdlatul Ulama. 21 Komite Hijaz yang dibentuk KH. Abdul Wahab Chasbullah bertujuan untuk meminta Raja Saud memberikan kebebasan menjalankan ajaran empat mazhab fikih di Makkah dan Madinah, serta tidak membongkar makam Nabi dan tempat-tempat bersejarah dalam Islam.
Penolakan  sistem  pemerintahan  Indonesia  setelah kemerdekaan  dilakukan  oleh  gerakan  sipil  bersenjata  Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan yang dipimpin Sekarmadji  Maridjan  Kartosoewiryo  ingin  membentuk  negara Islam dengan memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Ciawiligar, Tasikmalaya. Pemberontakan NII berakhir setelah Kartosoewiryo ditangkap pada  3  Juni  1962  melalui  operasi  pagar  betis  yang  menyekat wilayah  komunikasi  gerilyawan  dengan  masyarakat.  Kematian Kartosoewiryo tidak menyurutkan keberlangsungan gerakan dari pentolan eks-Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) untuk tetap memperjuangkan Negara Islam Indonesia.
Banyak  mantan  anggota  DI  yang  kemudian  mendukung Golkar  setelah  dilakukan  pendekatan  politik  oleh  pemerintah, namun  banyak  juga  yang  menolak  sehingga  melahirkan  dua faksi.  DI Fillah sebagai  faksi  yang  menolak  melakukan  jihad
20 Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), xviii; Zuhairi Misrawi, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 270-271.
21 Ali  Maschan  Moesa, Nasionalisme  Kiai:  Konstruksi  Sosial  Berbasis  Agama (Jogjakarta: LKiS, 2007), hlm. 131.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
perlawanan bersenjata dipimpin oleh Djaja Sudjadi, Adah Djaelani Tirtapraja, Ateng Djaelani, dan Danu Muhammad Hasan. Pada faksi  DI Fisabilillah yang  dipimpin  oleh  Ahmad  Sobari,  tetap melanjutkan semangat Kartosoewiryo untuk mendirikan Negara Islam  Indonesia  (NII),  sehingga  mengarah  pada  aksi  radikal dan  kemudian  hari  disebut  terorisme.  Kegagalan  NII  untuk mendirikan Darul Islam mengalami bentuk baru dalam organisasi yang  memperbolehkan  melakukan  perlawanan  senjata,  yaitu Jama’ah Islamiyah (JI). 22 Gerakan perlawanan ini memanfaatkan situasi  kebebasan  demokrasi  di  Indonesia,  sehingga  tokoh- tokoh eks DI/TII ataupun aktivis JI yang berasal dari Indonesia membangun jejaring kekuatan baru.
Gerakan reformasi Islam yang semula menyatakan Islam klasik sebagai penyebab kemunduran Islam, beralih sasaran untuk merekonstruksi ulang ideologi politik modern. Gerakan tersebut berjalan  seiring  berkembangnya  ideologi  jihad  kontemporer yang  dipengaruhi  pemikiran  Sayyid  Qutb. 23 Pemikiran  Qutb sebagaimana  dikutip  As’ad,  membagi  masyarakat  atas  2  (dua) kelompok, yaitu masyarakat jahiliyah yang melakukan pengingkaran hukum-hukum  Allah  dan  masyarakat  Islam  yang  menerapkan hukum  Allah  ( al-h } akimiyyah  lillāh ).  Kemunduran  yang  dihadapi umat Islam di berbagai negara, mulai dai kemunduran ekonomi, pemerintahan,  dan  moralitas  masyarakat  seakan  mendapatkan jawaban karena budaya jahiliyah sebagai akibat tidak diterapkannya hukum Allah berupa hukum Islam secara utuh.
Pemikiran  tersebutberimplikasi  pada  penegasian  semua yang  bukan  Allah  dan  bukan  dari  Allah  sesat,  musyrik,  kafir, dan  zalim.  Islam  menurut  kalangan  fundamentalisme  adalah kesatuan  antara  agama,  dunia,  dan  negara  ( dīn,  dunyā,  dawlah ), sehingga  perlu  adanya  pendirian  negara  Islam  yang  dipimpin oleh  seorang khālifah untuk  dapat  berjalannya  agama  secara
22 Rohan  Gunaratna, Inside  Al-Qaeda,  Global  Network  of   Terror (New  York: Columbia University Press, 2002).
23 As’ad Said Ali, Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 16-17.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
murni dan kāffah . 24 Gerakan ini dijalankan oleh Hizbut Tahrir yang  dimotori  Taqiyuddīn  an-Nabhānī  di  Syria,  Libanon,  dan Yordania  pada  1953,  serta  telah  dinyatakan  sebagai  organisasi terlarang  di  negara  asalnya  berdiri  tersebut.  Embrio  Hizbut Tahrir yang terlarang tersebut membangun kekuatan kembali di Indonesia dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Transformasi  pemikiran  Qutb  menginspirasi  Jamaah Al-Muslimin  yang  dipimpin  Syukri  Musthofa,  Jamaah  Jihad atau  Tanzimul  Jihad  pimpinan  Muhammad  Abdul  Aziz  asy- Sayqawi  bersama  Ismail  Thanthawi,  dan  Jamaah  Islamiyah yang  diprakarsai  Umar  Abdurrahman,  untuk  melakukan  aksi konkret menerapkan al-h } akimiyyah lillāh untuk mengganti hukum kafir  jahiliyah. 25 Langkah  konkret  mengganti  pemerintahan kafir  merupakan  keharusan  dan  memeranginya  menjadi  suatu kewajiban  sebagaimana  pemahaman  atas  Surat  Al-Anfal  Ayat 44. 26 Perang terhadap pemerintahan kafir mencakup juga mengusir orang-orang  kafir  dari  negeri  Islam  karena  menjadi  penyebab penghancuran  agama  Islam. 27 Pendapat  yang  dikembangkan oleh Abdullah Azzam, ulama Yordania  keturunan Palestina, ini dipengaruhi pengalaman jihad di Afganistan melawan Uni Soviet dan traumatik atas perang Palestina dengan Israel. Jihad menurut Azzam  adalah  satu-satunya  cara  untuk  memperjuangkan  dan menjadi  kewajiban  permanen  yang  bersifat fardhu  ‘ain karena Islam tegak dengan pedang dan lebih utama daripada kewajiban sholat, puasa, atau haji.
Perkembangan  demokratisasi  di  Indonesia  semakin memudahkan  para  aktivis  Jamaah  Islamiyah  untuk  melakukan aksi terornya, terlebih muncul fatwa dari Usamah bin Laden yang
24 Taqiyuddīn an-Nabhānī, Daulah Islam , terj. Umar Faruq (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009), 273.
25 Abdul  Mun’im  al-Hafni ,  Ensiklopedia  Golongan,  Kelompok,  Aliran,  Mazhab,
Partai dan Gerakan Islam (Jakarta: Grafindo, 1999), hlm. 318.
26 ِ هَّلِلُه ُك ُني ِّ لدا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت َ لا  َّتَح ْمُهوُلِتاَقَو
Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnahdan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.
27 Abdullah  Azzam, Runtuhnya  Khilafah  dan  Upaya  Menegakkannya (Solo: Pustaka Al-Haq, 2002), hlm. 158.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
memperbolehkan serangan kepada warga sipil, terutama warga Amerika  Serikat  sebagai  aksi  balasan  ( retaliation ). 28 Hubungan fatwa dengan kegiatan teror terwujud setelah muncul peledakan bom terhadap 15 gereja di beberapa daerah di Indonesia pada malam natal 2000. Operasi teror demikian jelas sangat terencana dan masuk dalam kategori operasi militer oleh jejaring Al-Qaeda dan Jama’ah Islamiyah di Indonesia.
Mobilisasi  sel-sel  gerakan  radikal  Indonesia  dilakukan oleh  Dulmatin  dengan  dukungan  Abu  Bakar  Ba’asyir  sebagai amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) melalui pelatihan militer di Bukit Janto, Aceh Besar, pada Juli 2009. Para kader dari berbagai kelompok  ikut  bergabung,  seperti  JAT,  kelompok  Dulmatin, Ring Banten sebagai bagian dari faksi DI Jawa Barat, faksi DI Enceng Kurnia, Mujahidin KOMPAK, Tauhid wal Jihad, eks NII, Mujahidin Lampung, dan alumni konflik Poso. 29 Polisi mampu mengungkap  pelatihan  terorisme  lintas  jaringan  tersebut  pada 22 Pebruari 2010, sehingga menyebabkan terpencar-pencarnya buronan aksi radikal terorisme ke seluruh Indonesia.
Sigit  Qardhawi  bersama  kelompok  Hisbah  tertembak Densus 88 pada 15 Mei 2011, Abu Roban tertembak di Batang dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Fadli Sadana tertangkap dalam perampokan Bank CIMB Medan, dan Santoso alias Abu Wardah dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kegagalan membangun pusat jaringan di Aceh, menjadikan pusat pelatihan berpindah ke Poso dengan munculnya  jaringan  terorisme  MIT  pimpinan  Santoso  dan Daeng  Koro.
Kelompok  Santoso  dan  Daeng  Koro  diindikasikan berpencar  untuk  menghindari  operasi  Camar  yang  dilakukan oleh  aparat  keamanan  pada  Pebruari-Maret  2015.  Penyisiran aparat keamanan di Poso membuahkan hasil dengan tewasnya Daeng Koro di Pegunungan Sakina Jaya, Sulawesi Tengah, pada
28 Christopher  M.  Blanchard, ‘Al-Qaeda:  Statements  and  Evolving  Ideology (Congressional Research Service Report for Congress, 2005), hlm. 3.
29 International  Crisis  Group, Bagaimana  Kelompok  Ekstrimis  Membentuk Kelompok Baru (Jakarta: International Crisis Group, 2012).
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
3 April 2015. Kelompok MIT telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung kelompok Islamic State of  Iraq and Sham (ISIS) pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi, sehingga Santoso sebagai pemimpin yang tersisa menjadi yang paling dicari serta semakin terdesak.
ISIS  sebagai  organisasi  teroris  transnasional  bertujuan untuk  mendirikan  Daulah  Islamiyah  dalam  sistem  khilafah. Pernyataan  ikrar  dukungan  terhadap  ISIS  terjadi  di  berbagai wilayah  indonesia,  seperti  yang  dilakukan  sekitar  50  warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, atas pimpinan seorang anggota JAT yang bernama Syamsudin Uba. Militansi Islam di Indonesia sejak deklarasi  NII  dengan  kekuatan  militer  DI/TII  yang  berjuang untuk mendirikan negara Islam, memiliki titik pertemuan dengan ideologi ISIS. Mutasi kelompok Islam radikal dan penyebaran sel jaringan  terorisme  membuat  propaganda  ideologi  ISIS  mudah menyebar di tengah masyarakat.
Simpatisan ISIS di Indonesia berasal dari gabungan beberapa kelompok radikalisme sebelumnya yaitu JI, JAT, MIT, dan MIB. Hal  demikian  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  propaganda  di situs youtube. Bahrumsyah alias Abu Muhammad Al-Indonesy melakukan propaganda menantang pemerintah Indonesia, TNI, dan  Gerakan  Pemuda  Anshor  NU.  Keterlibatan  JAT  dalam mendukung ISIS dapat dilihat pada baiat yang dilakukan oleh 23 narapidana terorisme pimpinan Abu Bakar Ba’asyir di Lapas Pasir Putih,  Nusakambangan.  Warisan  ideologi  radikal  transnasional tersebut dapat mempengaruhi kelanjutan perjuangan terorisme kendati berubah bentuk gerakan dan aksi.

## Pemahaman Tekstual Sebagai Titik Awal 2.
Penafsiran hermeneutik dianggap menodai kesucian agama sehingga ekspresi keberagamaan masyarakat menjadi tekstualis. Tampilan keberagamaan demikian mempengaruhi pemahaman radikalisme  karena  teks  dalil  tidak  dilihat  berdasarkan  konteks kehidupan  masyarakat  tetapi  sebagai  indikator  benar  dan salah. Pemahaman tekstual gerakan Islam radikal yang bersifat transnasional biasanya dikaitkan dengan dalil tidak ada hukum kecuali  dari  Allah  ( lā  h } ukma  illa  lillāh ),  dan  barangsiapa  yang
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
menggunakan  hukum  selain  dari  Allah  adalah  kafir. 30 Dalil  ini tentu  menjadi  pondasi  pemikiran  bahwa  Islam  adalah  agama yang    sudah  sangat  sempurna  dan  paripurna  untuk  mengatur segala aspek kehidupan, 31 termasuk politik. Pandangan demikian sebagaimana  menjadi  garis  ideologi  Hasan  al-Banna,  Sayyid Quthb, Rashid Ridha, Taqiyudin an-Nabhani, dan al-Mawdudi.
Dalam sejarah pemikiran Islam awal, dalil kekafiran tersebut telah digunakan oleh kelompok Khawarij untuk menghakimi Ali bin Abi Thalib, ‘Amr bin Ash, dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, Abu  Musa  al-Asy’ari  yang  melakukan tahkīm (perdamaian) dalam Perang Siffīn pada 37 H / 657 M dengan mengangkat al- Qur’an di atas ujung tombak. 32 Golongan yang menolak tahkim karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  hukum  Allah  sehingga keluar  dari  barisan  Ali  dalam  musyawarah  perdamaian  di Daumatul Jandal dengan mengkafirkan para sahabat senior ini, dipimpin oleh Abdullah Ibn Wahab Al-Rasyidi dengan jumlah 12.000  pasukan. 33
Perkembangan corak pemikiran kelompok khawarij dengan berbagai  sekte-sekte  di  dalamnya  setidaknya  dapat  difahami melalui identitas yang sama, yaitu membatasi dalil agama hanya pada al-Qur’an dan al-Hadits. Oleh karenanya, terjadi penolakan atas ijma’ (kesepakatan  para  ulama)  dan qiyās (analogi)  yang keduanya sangat dekat dengan penggunaan akal atau logika dalam penentuan hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan al- Hadits terutama menyangkut urusan duniawi. 34 Metodologi ta’wil (penafsiran terhadap dalil) dengan menggunakan akal atau logika dianggapnya hanya akan membuat agama tidak murni lagi karena
30 Q.S. al-Ma’idah [5]: 44.
31 Q.S. al-Ma’idah [5]: 3.
32 Muhammad Abū Zahrah, Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyah (Cairo: Dār el-Fikr al-‘Arābi, tt), 99; Abī Ja’far Muhammad ibn Jarīr al-T } abarī, Tārīkh al- T } abarī: Tārikh al-Rasūl wa al-Muluk , juz III (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1963), hlm.  540-543.
33 Harun Nasution, Theologi Islam, Sejarah Analisa dan Perbandingan (Jakarta: UI
Press, 1991), hlm. 23; Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Bandung: Mizan,
1999), hlm. 112-113; Philip K. Hitti, History of  The Arabs (London: The Macmilan Press LTD, 1974), hlm. 181-183.
34 Abu Muhammad Ibn Hazm, al-Ih } kām fī Us } ūl al-Ah } kām , Vol. 1 (Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1980), hlm. 27.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
terkontaminasi pendapat-pendapat manusia yang tidak memiliki wewenang menetapkan syari’at.
Purifikasi hukum Tuhan sebagaimana menjadi garis ideologi Ikhwanul Muslimin (IM) menganggap hukum hanya bersumber dari Islam, bukan bersumber dari agama-agama lain. Pandangan demikian  yang  telah  memicu  suburnya  benih-benih  fanatisme keberagamaan yang mengarah pada ekstrimisme. 35 Hukum Tuhan dalam QS. Al-Maidah ayat 44 difahami sebagai hukum kelompok tertentu yang telah dikodifikasi, sebagaimana hukum yang telah dikodifikasi oleh ulama Syiah atau ulama Sunni. Konteks historis turunnya  ayat  tersebut  berkaitan  orang  Yahudi  yang  dihukum cambuk  dan  dipanasi  badannya  karena  melakukan  perzinahan dan sudah berkeluarga. 36 Hal ini menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak berkaitan dengan pendirian negara Islam atau sistem khilafah tetapi kewajiban bagi agama samawi untuk melaksanakan hukum dalam kitab sucinya sendiri.
Tabel 1. Dalil Kekerasan Atas Nama Agama 37 No Dalil Pemahaman 1 Q.S. al-Ma’idah [5]: 44 Berhukum selain hukum Allah adalah kafir 2 Q.S. al-Ma’idah [5]: 3 Islam sudah sempurna mengatur semua bidang 3 Q.S. al-Fath [48]: 29 Bersikap keras terhadap orang-orang kafir 4 Q.S. al-Ma'idah [5]: 5 Perintah untuk membunuh, menangkap, dan mengintai orang-orang musyrikin 5 Q.S. al-Baqarah [2]: 120 Yahudi dan Nasrani selalu memiliki rencana untuk menyerang umat Muslim
Metode memahami pemahaman dalil secara tekstual dengan menolak pendekatan-pendekatan lainnya menjadikan kelompok ini cenderung bersifat eksklusif dan fanatik. Kelompok literalis ini  tidak  bersahabat  dengan  kelompok  di  luar  bagiannya  serta
35 Zuhairi  Misrawi, Al-Qur’an  Kitab  Toleransi  Inklusivisme,  Pluralisme,  dan Multikulturalisme (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), hlm. 401.
36 Imām al-Wā ḥ idi, Asbāb al-Nuzūl (Kairo: Dār al- Ḥ adīth, 2003), hlm. 150.
37 Nasaruddin Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 83-232.
selalu berfikir negatif dengan kelompok lain. Bersikap keras atas kekafiran bukanlah menyerang fisik orang kafir, tetapi pemahaman untuk melawan nilai-nilai kekafiran dalam konteks toleransi, yaitu ketidakadilan, dan kediktatoran dalam masyarakat.

## Nasionalisme 3. vis a vis Agama
Nasionalisme  ulama  dengan  menerima  Pancasila  sebagai dasar  negara  Indonesia  merupakan  sikap  tengah  yang  diambil untuk  menjaga  persatuan  Indonesia,  sekaligus  menjaga keberlangsungan  beragama.  NU  dan  Muhammadiyah  sebagai organisasi  yang  terdepan  dalam  pembelaan  nasionalisme Indonesia  tidak  tertarik  untuk  melakukan  formalisasi  hukum Islam dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana pemberlakuan  hukum  Islam  dalam  ruang  publik,  tata  negara, dan administrasi negara, termasuk hukum privat keluarga seperti perkawinan,  waris,  dan  perbankan.  NU  sendiri  sebelum  masa kemerdekaan melalui muktamar ke-11 pada 1936 di Banjarmasin mengukuhkan  Indonesia  sudah  sebagai  negara  Islam  karena masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan tidak ada larangan menjalankannya  kendati  dipimpin  oleh  Kerajaan  Protestan Belanda. 38 Relasi  agama  dan  negara  oleh  ulama-ulama  NU dianggap dalam hubungan akomodatif dengan mempertahankan nasionalisme  Indonesia  tanpa  membedakan  agama,  suku,  dan golongan.  Politik  sebagai  sumber  radikalisme  sebagaimana pendapat Angel Rabasa, diredam oleh ulama NU dengan fatwa penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara.
Pertarungan gagasan antara nasionalisme dan agama selalu mengarah pada 2 (dua) problem utama, yaitu relasi muslim versus non-muslim dan hukum Tuhan versus hukum manusia. Pondasi yang  harus  dibangun  adalah  kesadaran  bahwa  Islam  sebagai agama kemanusiaan. Kateori teologis untuk dilakukan perubahan pemahaman terdiri atas relasi Islam dengan non-Islam, hukum Tuhan  dalam  agama-agama,  Islam rahmatan  lil  ‘ālamīn ,  serta paradigma jihad dan perang. 39
38 Jimmy Oentoro, Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 167.
39 Materi Pembinaan Keagamaan di LP Cipinang, 2010-2011.
Pemilihan  ayat  yang  sangat  populer  bagi  kalangan  Islam radikal  dalam  hal  hubungan  antara  Islam  dengan  agama  lain adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 120: “ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah:  “Sesungguhnya  petunjuk  Allah  itulah  petunjuk  (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”.
Terdapat 3 (tiga) problem atas ayat tersebut yang digunakan untuk  memerangi  atau  mencurigai  kalangan  non-Islam. 40
Pertama, munculnya persepsi bahwa orang di luar Islam terutama umat Kristen dan Yahudi sebagai musuh abadi, yang dikuatkan adanya beberapa ayat yang mengecam perilaku kaum Yahudi dan Kristen atas Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Kedua, hubungan permusuhan diberlakukan dalam jangka waktu yang tidak  terbatas  sehingga  memandang  semua  orang  Yahudi  dan Kristen  sebagai  musuh.  Ketiga,  hilangnya  perhatian  terhadap ayat-ayat  lain  yang  menyerukan  aspek  toleransi  sehingga  Al- Qur’an yang terdiri dari ribuan ayat seolah digeneralisir dalam ayat tertentu saja.
Pembinaan yang diberikan terkait penjelasan ayat tentang relasi  Islam  dan  non-Islam  adalah  menyadarkan  bahwa memahami ayat perlu terlebih dahulu memahami latar belakang sejarah penurunan ayat. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 120, Imām al-Wā ḥ idī  menerangkan  bahwa  suatu  saat  orang  Yahudi  dan Kristen  mengajukan  gencatan  senjata  kepada  Rasulullah.  Pada saat  Rasulullah  hampir  menerima  gencatan  senjata,  Allah mengingatkan  melalui  ayat  tersebut  bahwa  orang  Yahudi  dan Kristen  selamanya  tidak  akan  rela  mengikuti  gencatan  senjata atau  perjanjian  damai  dengan  Islam. 41 Latar  belakang  kedua berkaitan dengan permintaan orang Yahudi dan Kristen untuk tetap menghadapkan kiblat ke arah Masjid al-Aqsha, Jerussalem.
40 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), hlm. 383-384.
41 Imām al-Wā ḥ idī, Asbāb al-Nuzūl (Kairo: Dār al- Ḥ adith, 2003), hlm.  39.
Konteks sejarah dalam mewarnai lahirnya teks keagamaan tentu  memiliki  nuansa  yang  berbeda  jika  dihubungkan  dalam ruang  kerjasama  di  bidang  pendidikan,  ekonomi,  politik, kebudayaan, dan lainnya. Hal demikian disebabkan karena ayat tersebut  berkaitan  dengan  gencatan  senjata  dan  pemindahan arah  kiblat.  Permusuhan  terhadap  Yahudi  dan  Nasrani  yang digeneralisasikan  untuk  semua  bidang  maka  akan  berlawanan dengan ayat yang menyatakan pentingnya memahami keragaman suku, bangsa, dan agama.
Pemahaman  yang  mendasari  gerakan  keagamaan  pada kewajiban  menegakkan  hukum  Tuhan,  sudah  dilakukan  oleh Wahabisme yang disponsori oleh Arab Saudi dengan melakukan institusionalisasi paham keagamaan. 42 Imbasnya, hukum Tuhan dianggap  sebagai  hukum  yang  bersumber  dari  Islam  saja dengan meniadakan agama lain. Hukum Islam juga mengalami pengerucutan sebagai hukum yang diturunkan kepada kelompok tertentu,  misal  hukum  Islam  yang  dikodifikasi  ulama  Sunni maka  dianggap  bukan  sebagai  hukum  Tuhan  oleh  kalangan Syiah.  Kenyataan  tersebut  dapat  dilihat  dari  apa  yang  pernah dipraktikkan kalangan Khawarij dengan menyatakan Ali bin Abu Tholib dan Muawiyah sebagai orang kafir.
Memperhatikan Q.S. al-Ma’idah [5]: 44 dan 47 dijelaskan adanya  hukum  yang  diatur  bukan  hanya  hukum  Islam,  tetapi juga  hukum  Tuhan  di  dalam  Kitab  Taurat  dan  Kitab  Injil. Pandangan  demikian  yang  sekiranya  menjadikan  47  (empat puluh  tujuh)  narapidana  terorisme  LP  Cipinang  dari  58  (lima puluh  delapan)  orang,  dan  para  mantan  narapidana  terorisme dapat menerima Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia karena konsep Pancasila diambil dari teks keagamaan Islam oleh para perumusnya.
42 Khaled Abou el-Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists (New York: harperSan Fransisco, 2005), hlm. 45-94.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## Tabel 2. Hubungan Dalil Islam dan Sila Pancasila 43
No Sila Pancasila Dalil Islam 1 Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa Q.S. al-Baqarah [2]: 163 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Q.S. al-Ma’idah [5]: 8 3 Persatuan Indonesia Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu Q.S. al-Hujurat [49]: 10 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan Bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Q.S. Ali Imran [3]: 159
5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat Q.S. an-Nahl [16]: 90
Quraish  Shihab  menjelaskan  bahwa  orang-orang  yang berhukum dengan menggunakan Kitab Taurat dan Kitab Injil di  dalam  Al-Qur’an  disebut Ahlul  Kitāb sebanyak  31  kali, Al- Yahūd sebanyak  8  kali, An-Nas } āra sebanyak  14  kali,  dan Banī Isrāil sebanyak  41  kali. 44 Ahlul  Kitab  atau  penyebutan  yang sejenis  tersebut  diartikan  sebagai  konsep  yang  memberikan pengakuan kepada agama di luar Islam yang memiliki kitab suci.
43 Douglas E. Remagee, Pemahaman Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila dan Penerapannya Dalam Era Paska Azaz Tunggal (Yogyakarta: LKiS, 1994).
44 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Penerbit Mizan, 2003), hlm. 348.
Sikap pengakuan ini bermaksud untuk memberi pengakuan hak eksistensi dalam menjalankan aturan agama masing-masing.

## Nasionalisme Keagamaan Sebagai Filter
4. Istilah kebangsaan merupakan gambaran ciri-ciri terhadap kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, budaya, bahasa, dan  akar  sejarahnya  pada  suatu  lokasi  tertentu.  Kesamaan  ciri terhadap  kelompok  manusia  sehingga  dapat  disebut  bangsa mulai  berkembang  pada  abad  ke-18  di  Eropa,  dan  mengalami transformasi  ideologi  ke  dunia  Islam.  Penyebaran  ideologi kebangsaan  tersebut  berkembang  seiring  agresi  Napoleon Bonaparte  ke  Mesir  pada  Juli  1978  yang  mempropaganda  diri sebagai  mus } lim  yang  taat. 45 Propaganda  melalui  penyebaran panflet oleh 36.000 pasukan diawali dengan ungkapan “ Bismillah } irrah } mani > rrah } i > m ” untuk menunjukkan sebagai saudara. Strategi  membangkitkan  kesadaran  berdasarkan  kesamaan asal  dan  wilayah  membuat  sebagian  umat  Islam  merasa  bahwa nasionalisme  menjadi  sebab  terpecahnya  dunia  Islam.  Bagi kelompok  islamisme  semacam  HTI,  nasionalisme  dianggap sebagai  primordialisme  dan  fanatisme  kebangsaan  ( ashabiyah ) yang dihukumi haram. 46 Pendapat itu menjadi pandangan politik mayoritas kelompok Islam radikalis di Indonesia. Kelompok ini berpegang teguh pada prinsip kesatuan umat yang didasarkan atas ikatan aqidah atau ideologi keislaman, bukan ikatan kebangsaan. Hal demikian mengacu pada Q.S. al-Hujurat [49]: 10, Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara .
Perkembangan  ideologi  kebangsaan  sesungguhnya  telah dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  dalam  proses  membangun masyarakat baru kota Yatsrib. Nasionalisme modern itu ditandai dengan penyusunan konstitusi Piagam Madinah ( Misaq al-Madinah ) untuk mengikat seluruh masyarakat Madinah tanpa membedakan agama, suku, maupun kelas sosial yang ada. Komposisi masyarakat
45 Shmuel Moreh, Napoleon in Egypt: Al-Jabarti’s Chronicle of  The French Occupation , 1798, Princeton: Marcus Wiener Publishing, 1993, hlm. 24-26.
46 M.  Kusman  Sadik,  “Nasionalisme  dan  Separatisme  Haram!”  (31  Maret 2013), http://www.hizbut-tahrir.or.id/2013/03/31/nasionalisme-dan-separatisme- haram/, diakses 10 Pebruari 2014.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
Madinah  pada  saat  itu  terdiri  atas  suku  Auz  dan  Khazraj  yang sebagian  memeluk  Islam,  dan  suku  Quraizhah,  Nadhir,  dan Qaynuqa yang memeluk Yahudi. 47 Piagam Madinah diberlakukan untuk seluruh suku guna membela kedaulatan kota Yatsrib yang kemudian berubah menjadi Kota Madinah.
Strategi  yang  dilakukan  Nabi  Muhammad  di  Madinah memiliki  kesamaan  dengan  kehidupan  kebangsaan  Indonesia yang  tidak  menerapkan  konstitusi  berdasarkan  hukum  agama tertentu  untuk  seluruh  suku,  tetapi  menerapkan  konstitusi atas  dasar  kesepakatan  bersama  yang  bermodalkan  semangat prinsip-prinsip  persamaan.  Kebersamaan  membela  masyarakat berdasarkan aspekkewilayahan menunjukkan adanya bela negara yang dibangun oleh masyarakat Madinah.
Dalam kosakata Arab, istilah yang memiliki makna bangsa antara  lain qaum dan sya’b .  Kata qaum di  dalam  Al-Qur’an disebut  sebanyak  322  kali,  sebagaimana  di  dalam  Q.S.  Hud [11]: 63-84. Sedangkan kata sya’b hanya ditemukan dalam 1ayat sebagaimana pada Q.S. al-Hujurat [49]: 13: Ideologi kebangsaan atau nasionalisme jelas memiliki dasar dalam Al-Qur’an dengan adanya inklusivitas untuk saling mengenal identitas satu dengan yang  lain.  Tentu  kebangsaan  tersebut  akan  dijumpai  adanya kebhinekaan dalam hal agama, suku, warna kulit, status sosial, dan perbedaan lain dengan dibatasi penghargaan melalui ketaqwaan, yaitu  memanusiakan  manusia  dengan  tidak  saling  melecehkan. Titik  temu  antara  kebangsaan  dengan  keislaman  dapat  dilihat pada prinsip yang harus dijunjung. Berbangsa menuntut adanya persatuan  masyarakat  ( al-ummah ),  perlindungan  hak  masyarakat ( al-adalah ),  prinsip  permusyawaratan  ( al-syura ),  dan  persamaan perlakuan ( al-musawah ).
Nasionalisme merupakan tampilan konsep yang dibangun oleh  Nabi  Muhammad  untuk  memperhatikan  kepentingan persatuan masyarakat ( al-ummah al-wahidah ). Atas dasar kesepakatan dan kontrak sosial,negara kota Madinah dibangun oleh generasi muslim  pertama  dengan  menghormati  kebhinekaan  dalam
47 Mun’im  A.  Sirry, Membendung  Militansi  Agama:  Iman  dan  Politik  dalam Masyarakat Modern (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 48.
tujuan yang sama, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Keterbukaan masing-masing anggota masyarakat dan kesediaan para pemimpin menerima usulan merupakan model masyarakat berbangsa yang modern. Masyarakat muslim di Indonesia sejak perkembangannya sudah mengenal makna persaudaraan bukan sekadar saudara atas dasar agama ( ukhuwah Islamiyah ), tetapi juga persaudaraan sebangsa ( ukhuwah wathaniyah ), dan persaudaraan sesama manusia ( ukhuwah basyariyah ).  Hal  demikian  dirumuskan  oleh  para  pendiri  bangsa dengan ikatan Pancasila.
Aksi kekerasan atasnama agama yang masih marak terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa sikap dan perilaku sebagian masyarakat  Indonesia  tidak  lagi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Pancasila.  Masyarakat  cenderung  memilih  aksi  kekerasan  atau adu  kuat  dalam  menghadapi  perbedaan.  Tindakan  demikian menyuburkan intoleransi beragama, pembakaran rumah ibadah, dan frustasi beragama dengan ideologisasi Islam menjadi jaringan terorisme.  Masyarakat  muslim  Indonesia  banyak  yang  tidak memandang  bahwa  Pancasila  adalah  prinsip  beragama  Islam. Dalam  epistemologi  hukum  Islam  ( ushul  fiqih ),  Pancasila  sama halnya  dengan al-kulliyat  al-khams ,  yaitu  prinsip  dasar  tujuan pemberlakuan hukum Islam. Panca prinsip hukum Islam tersebut adalah perlindungan agama ( hifzh din ), perlindungan  jiwa ( hifzh al-nafs ), perlindungan keturunan ( hifzh al-nasl ), perlindungan akal
( hifzh al-’aql ), perlindungan harta ( hifzh al-mal ). Al-kulliyat  al-khams dalam  konteks  Indonesia  sudah tercermin  pada  rumusan  Pancasila.  Sila-sila  dasar  negara yang  merupakan  asli  produk  budaya  bangsa  Indonesia,  sudah memberikan perlindungan agama pada sila pertama. Perlindungan jiwa dan aspek-aspek kemanusiaan pada sila kedua. Perlindungan keturunan sebagai bentuk hak kewarganegaraan dalam sila ketiga. Perlindungan  akal  dan  kebebasan  berserikat  berkumpul  dalam sila keempat.  Sedangkan perlindungan harta serta akses sumber ekonomi tercermin dalam sila kelima.
Pancasila  merupakan  pondasi  norma  atas  hukum-hukum yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  demikian  berimplikasi  pada pemberlakuan dan penerapan syariat Islam tidak boleh berlawanan
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, perastuan,  permusyawarakatan,  dan  keadilan.  Hukum  Islam ditempatkan  sebagai  sumber  pembentukan  hukum  nasional yang  berinteraksi  dengan  agama-agama  lain.  Pancasila  sebagai mazhab  berkebangsaan  ditempatkan  untuk  meneguhkan  Islam di  Nusantara  guna  mengembangkan  peradaban  Indonesia  dan peradaban dunia yang damai.

## Simpulan C.
Pertemuan  damai  antara  nasionalisme  dengan  agama  di Indonesia  berwujud  dengan  keberhasilan  rumusan  Pancasila. Karakter  kebhinekaan  mendapatkan  posisi  penghargaan  yang baik guna menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat atau kearifan  lokal  masyarakat  Nusantara.  Hal  tersebut  membentuk sistem  sosial  yang  kemudian  memetakan  identitas  kebangsaan itu sendiri. Formulasi Islam dan negara yang terbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
NKRI  adalah  negara  yang  mendasarkan  pola  interaksi masyarakatnya menjadi terbuka, ramah, dan bersahabat dengan lingkungan  budaya.  Oleh  karena  itu  Islam  sebagai  agama  yang bersinergi dengan budaya, mengedepankan sikap jalan tengah atau moderasi ( tawasut ). Corak Islam di Indonesia sebagai darussalam melahirkan  tegaknya  Pancasila  dan  NKRI  sebagai  intisari  dari ajaran Islam ahlussunnah wal jama’ah . Kolaborasi antara Pancasila dan NKRI menjiwai karakteristik bangsa Indonesia yang damai, membina  keberagaman,  serta  mampu  bekerjasama  dalam kebhinekaan.
Tiga pilar utama yang mendukung keberhasilan identifikasi potensi  radikalisme  gerakan  transnasional  adalah  dengan menggabungkan  antara  pendekatan  agama  dengan  pendekatan kebangsaan melalui kerjasama lintas sektoral. Hubungan kerjasama mesti  didukung  dengan  pemanfaatan  kekuatan  struktural,  dan otoritas  keislaman.  Sinergi  kerjasama  yang  dilakukan  antara Kemenkumham  dengan  BNPT  serta  Kementerain  Agama telah menjadikan beberapa tokoh inti jaringan radikal mengakui kesalahan  dan  membangun  rasa  nasionalisme  terhadap  NKRI, seperti Ali Imron, Nasir Abas, dan Umar Patek.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abid al-Jābiri, Muhammad Qad a ya al-Fikr al-‘Arābi: al-Mas-alah al-Thaqāfiyyah , Beirut: Markaz Dir ȃ sah al-Wahidah al- ‘Arābiyyah, 1994.
A. Sirry, Mun’im, Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern , Jakarta: Erlangga, 2003. Abegebriel, A. Maftuh,  dkk (Ed), Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Abou el-Fadl, Khaled, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists , New York: harperSan Fransisco, 2005.
Adisaputra,  Asep, Imam  Samudra  Berjihad ,  Cet.  1,  Jakarta: Grafika Indah, 2006.
an-Nabhānī,  Taqiyuddīn Daulah  Islam ,  Terj.  Umar  Faruq, Jakarta Selatan: HTI Press, 2009.
Ayubi, Nazih, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, London and New York: Routledge, 1991. Aziz,  Abdul, Chiefdom  Madinah:  Salah  Paham  Negara  Islam , Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
Azra,  Azyumardi, Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan Nusantara  Abad  XVII  dan  XVIII ,  Cet.  I,  Bandung:
Penerbit Mizan, 1994.
Azzam, Abdullah, Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya , Solo: Pustaka Al-Haq, 2002.
Blanchard,  Christopher  M, ‘Al-Qaeda:  Statements  and  Evolving Ideology ,  Congressional  Research  Service  Report  for Congress, 2005.
Feillard, Andree, NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna , Yogyakarta: LKiS, 1995.
Gunaratna,  Rohan, Inside  Al-Qaeda,  Global  Network  of   Terror , New York: Columbia University Press, 2002.
H. Purwanto, Wawan, Terorisme Ancaman Tiada Akhir: Bahaya dan  Strategi  Pemberantasan  di  Indonesia ,  Cet.  II,  Jakarta:
Grafindo Khazanah Ilmu, 2004.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
Hitti, Philip K, History of  The Arabs, London: The Macmilan Press LTD,  1974.
Ibn Hazm, Abu Muhammad, al-Ih } kām fī Us } ūl al-Ah } kām , Vol. 1, Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1980. Imām al-Wā ḥ idi, Asbāb al-Nuzūl , Kairo: Dār al- Ḥ adīth, 2003.
Imron,  Ali, Ali  Imron  Sang  Pengebom ,  Cet.  1,  Jakarta: Republika,  2007. Jurgensmayer, Mark, Terror in the Mind of  God: The Global Rise of  Religious Violence , California: University of  California Press, 2001.
Khamdan, Muh, Bina Damai Terorisme, Kudus: Parist, 2015.
M. Lutz, James dan Brenda J. Luts, Global Terrorism , London: Routledge, 2004. Mansur Suryanegara, Ahmad , Api Sejarah , Bandung: Grafindo Media Pratama, 2013. Maschan Moesa, Ali, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis
Agama . Jogjakarta: LKiS, 2007.
Misrawi,  Zuhairi, Al-Qur’an  Kitab  Toleransi:  Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme , Jakarta: Penerbit Fitrah,
2007.
Misrawi, Zuhairi, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad  SAW, Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,
2009.
Moreh, Shmuel, (terj), Napoleon in Egypt: Al-Jabarti’s Chronicle of The French Occupation , 1798, Princeton: Marcus Wiener Publishing, 1993. Muhammad  ibn  Jarīr  al- Ṭ abarī,  Abī  Ja’far, Tārīkh  al-T } abarī: Tārikh  al-Rasūl  wa  al-Muluk ,  juz  III,  Kairo:  Dār  al-
Ma’ārif, 1963.
Mun’im al-Hafni , Abdul, Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab,  Partai  dan  Gerakan  Islam ,  Jakarta:  Grafindo,
1999.
Oentoro,  Jimmy, Indonesia  Satu,  Indonesia  Beda,  Indonesia  Bisa , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Onggang Parlindungan, Mangaraja, Pongkinangolngolan Sinambela
Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833 , Yogyakarta: LKiS, 2007. Rabasa, Angel M The Muslim World After 9/11 , Arlington: The RAND Corporation, 2004.
Ramakrishna, Kumar, “Delegitimizing Global Jihadi Ideology in Southeast Asia” Contemporary Southeast Asia , Vol. 27, No. 3 Desember 2005.
Roy,  Olivier, Genealogi  Islam  Radikal, Yogyakarta:  Genta Press,  2005.
Said  Ali,  As’ad, Al-Qaeda:  Tinjauan  Sosial-Politik,  Ideologi  dan Sepak Terjangnya, Jakarta: LP3ES, 2014.
Samudra, Imam, Aku Melawan Terorisme , Solo: al-Jazera, 2004.
Shihab,  M.  Quraish, Wawasan  Al-Qur’an:  Tafsir  Maudhu’i  atas Pelbagai  Persoalan  Umat ,  Bandung:  Penerbit  Mizan,
2003.
Sjarifudin TJ, Amir, Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Imam Bonjol , Jakarta: Gria Media Prima, 2014.
Umar,  Nasaruddin, Deradikalisasi  Pemahaman  Al-Qur’an  dan Hadis , Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
Wahid, Abdurrahman (Ed), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam  Transnasional  di  Indonesia ,  Jakarta:  Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute,  2009.
Wardlaw,  Grant  , Political  Terrorism ,  New  York:  Cambridge University Press, 1986.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan