Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 9 September 2021

## KINERJA  APARATUR  SIPIL  NEGARA  DI  KANTOR  KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA
Tedi Sukmana Harun STISIP Tasikmalaya Email: tedisukmanaharun@gmail.com

## Abstrak
Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki masalah yaitu: 1) Kurang disiplin terhadap waktu kerja, 2) Adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh pegawai, dan 3) Pelaksanaan pelayanan  E-KTP belum sesuai  dengan standar operasional prosedur. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah Kinerja Aparatur Sipil Negara  di  Kantor  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya.  Metode penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  teknik  pengumpulan  datanya  yaitu  observasi  (pengamatan), wawancara,  dokumentasi,  dan  triangulasi.  Penentuan  informan  penelitian menggunakan  teknik Purposive  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa:  1)  Responsivitas  ASN  kurang  responsif.  Hal  tersebut  dapat diketahui  dari:  (a)  Kemampuan  ASN  dalam  memberikan  pelayanan  administratif masih  minim;  (b)  Kemampuan  ASN  dalam  penggunaan  teknologi  dan  informasi masih minim; (c) Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kurang responsifnya pegawai dalam melakukan pelayanan administratif maupun teknis; 2) Responsibilitas Aparatur Sipil Negara adalah kurang responsibel. Hal tersebut dapat diketahui dari: a) Belum sesuainya pelaksanaan jam kerja Aparatur Sipil Negara; dan b) Pelaksanaan standar operasional prosedur yang belum sesuai. 3) Kualitas Layanan Aparatur Sipil Negara adalah kurang berkualitas, masyarakat kurang puas terhadap pelayanan; 4) Produktivitas  Aparatur  Sipil  Negara  kurang  produktif,  yaitu  kurang  jelasnya informasi  pelayanan,  dan  kurang  cepat  dan  tanggapnya  pelayanan  terutama  dalam pengoperasian komputer; dan 5) Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara dinilai kurang akuntabeldan  efektif.  Kesimpulannya  kinerja  aparatur  sipilnegara  di  kantor kecamatan cigalontang belum efektif.
Kata kunci : Kinerja; Aparatur Sipil Negara; Kecamatan Cigalontang

## Abstract
The  performance  of  the  State  Civil  Apparatus  at  the  Cigalontang  District  Office, Tasikmalaya Regency still has problems, namely: 1) Lack of discipline in working time,  2)  There  is  overlap  in  the  implementation  of  main  tasks  and  functions  by employees, and 3) The implementation of E-KTP services is not in accordance with standard operating procedures. . The purpose of this study was to find out how the performance  of  the  State  Civil  Apparatus  at  the  Cigalontang  District  Office, Tasikmalaya  Regency.  The  research  method  that  the  author  uses  is  a  descriptive
research  method  with  a  qualitative  approach,  the  data  collection  techniques  are observation,  interviews,  documentation,  and  triangulation.  Determination  of research  informants  usingtechnique  purposive  sampling.  Data  processing  and analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that: 1) ASN responsiveness is less responsive. This can be seen from: (a) ASN's ability to provide administrative services is still minimal; (b) The ability of ASN in the use of technology and information is still minimal; (c) The number of complaints from the public about the lack of responsiveness of employees in  performing administrative and technical services; 2) Responsibility of the State Civil Apparatus is less responsible. This can be seen from: a) The implementation of the  working  hours  of  the  State  Civil  Apparatus  is  not  yet  appropriate;  and  b) Improper  implementation  of  standard  operating  procedures.  3)  The  quality  of  the service of the State Civil Apparatus is of low quality, the community is not satisfied with  the  service;  4)  Productivity  of  the  State  Civil  Apparatus  is  less  productive, namely  the  lack  of  clear  information  on  services,  and  less  fast  and  responsive services, especially in computer operations; and 5) Accountability of the State Civil Apparatus  is  considered  less  accountable  and  effective.  In  conclusion,  the performance of  the state civil apparatus in  the Cigalontang  sub-district office has not been effective.

## Keyword : Performance; State Civil Apparatus; Cigalontang District

## Pendahuluan
Salah satu fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Birokrasi  merupakan  instrumen  pemerintah  untuk  mewujudkan  pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional,  aspiratif  dan  memiliki  daya  tanggap  yang  tinggi  terhadap  tuntutan masyarakat  yang  dilayani  agar  masyarakat  pengguna  jasa  merasa  puas  terhadap pelayanan yang diterimanya.
Indonesia merupakan Negara Berkembang dan menjadi salah satu Negara dengan birokrasi terburuk di Asia, menurut Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Political and Economic Risk Consultancy (PERC), di awal tahun 2020 telah melakukan sebuah survey, review, dan pemeringkatan terhadap sistem birokrasi di 12 Negara di Asia. Survey ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada 1.373 expatriat (tenaga kerja asing) executif tingkat menengah dan senior (PERC), 2020).
Tabel 1. Peringkat Kualitas Birokrasi Tahun 2020 No. Negara Skor Integritas 1. India 9,41 2. Indonesia 8,59 3. Filipina 8.37 4. Vietnam 8,13 5. China 7,93
6. Malaysia 6,97 7. Taiwan 6,60 8. Jepang 6,57 9. Korea Selatan 6,13 10. Thailand 5,53 11. Hongkong 3,49 12. Singapura 2,53 Sumber: Political and Economic Risk Consultancy (PERC)
Buruknya  kualitas  birokrasi  di  Indonesia  merupakan  indikasi  bahwa  kinerja birokrasi di  Indonesia semakin buruk dan semakin korup karena dengan besarnya skor yang dimiliki, semakin buruk kualitas birokrasi di suatu negara. Birokrasi di Indonesia dalan  tahun  2020  hanya  lebih  baik  dibandingkan  dengan  India.  Indonesia  menjadi peringkat kedua Negara dengan kualitas birokrasi terburuk.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan.  Aparatur  Sipil  Negara  terdiri  dari  Pengawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  yang  diangkat  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas  umum  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan dan  pelayanan  publik  profesional  bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari  KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sesuai dengan perannya Aparatur Sipil Negara harus memberikan  hasil  kerja  (kinerja)  yang  baik  dalam  perannya  sebagai  perencana  dan pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari  reformasi  birokrasi,  perlu  ditetapkan  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  profesi  yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dengan  menerapkan  prinsip  merit  dalam pelaksanaan  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara.  Citra  birokrasi  pemerintahan  secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
Indonesia, memiliki  Pegawai  Negeri Sipil  yang  banyak mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Namun, tidak jarang ada PNS yang sudah bekerja lebih dari 8 tahun,  tetapi  pendidikan  yang  didapat  baru  pra  jabatan.  Pendidikan  tersebut  memang wajib  bagi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  ketika  akan  diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri Sipil.
Kantor  Kecamatan  Cigalontang  merupakan  salah  satu  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Tasikmalaya  yang  memiliki  potensi  daerah  yang  sangat  baik  dalam  bidang pertanian, dan tanaman buah-buahan seperti kopi dan lainya. Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  dalam  rangka  mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Rencara
kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.
Berdasarkan  observasi  penulis  di  lokasi  penelitian,  ditemukan  berbagai permasalaan terkait kinerja Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kurang disiplin terhadap waktu kerja, yaitu banyaknya pegawai yang datang terlambat dan  pulang  lebih  awal  dari  waktu  yang  telah  di  tentukan,  hal  tersebut  diatur  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  68  Tahun  1995  tentang  Hari  Kerja  Di  Lingkungan Lembaga Pemerintah  yang menyebutkan bahwa  “Jam  kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Jam 07:30-16:00  Waktu istirahat: jam 12:00-13:00. b. Hari Jum’at: Jam 07:30-16:30 Waktu istirahat: Jam 11:30-13:00.”
Contoh: datang terlambat yaitu lebih dari jam 08:00 WIB, dan pulang lebih awal yaitu jam 15:00 WIB.
Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori menurut (Dwiyanto dalam Rina, 2021) yang menjelaskan bahwa: indikator kinerja dengan dimensi “Responsibilitas adalah kemampuan  yang  menunjukkan  tingkat  kesesuaian  antara  penyelenggaraan  dengan hukum dan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.” Jadi dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara fakta dilapangan dengan peraturan, yaitu dari kedisiplinan waktu kerja pegawai.
2. Adanya  tumpang  tindih  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  oleh  pegawai  di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
Di Kecamatan Cigalontang, penulis memperoleh informasi dari Camat di Kecamatan Cigalontang  yang  menyebutkan  bahwa:  “Dalam  pelaksanaan  kerja  masing-masing pegawai sering kali terjadi tumpang tindih pekerjaan, hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia pegawai yang rendah.” Jadi berdasarkan hasil observasi tersebut, maka dapat  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing pegawai belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.
3. Pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  di  Kecamatan  Cigalontang  belum  sesuai  dengan standar operasional prosedur dalam proses pembuatan E-KTP; Sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan E-KTP di Kecamatan harus ada Petugas Pendukung Pelayanan  dan  Operator  Kecamatan,  tapi  pada  kenyataannya  di  Kecamatan Cigalontang  Operator  Kecamatan  bertindak  sekaligus  sebagai  Petugas  Pendukung Pelayanan. Hal tersebut menyebabkan pelayanan yang ada di Kecamatan Cigalontang menjadi tidak efektif dan efisien.
Berikut  penulis  menyajikan perbandingan penelitan  yang digunakan oleh  penulis sekarang dengan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:
Membahas  tentang  kinerja  terdapat  penelitian  terdahulu  dan  tentunya  terdapat perbedaan penelitian yang penulis sekarang lakukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:
Penelitian  terdahulu  pertama  oleh  (Hutasoit,  2016)  perbedaannya  adalah  pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian peneliti terdahulu adalah (1) Untuk Mengetahui dan Mendiskripsikan  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Kantor  Kecamatan  Palaran  Kota Samarinda, dan (2) Untuk Mendeskripsikan Faktor Penghambat Kinerja Pegawai Negeri Sipil  Pada  Kantor  Kecamatan  Palaran  Kota  Samarinda,  sedangkan  penelitian  penulis Untuk  Mengetahui  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Kantor  Kecamatan  Cigalontang Kabupaten  Tasikmalaya  (Dandan,  2020).  Teori  yang  digunakan  adalah  sama  yaitu menggunakan  teori  menurut  (Dwiyanto,  2021)  dengan  dimensi:  (1)  Produktivitas,  (2) Kualitas Pelayanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, dan (5) Akuntabilitas. Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu  adalah  dengan  Triangulasi (gabungan), Penelitian Kepustakaan ( Library Research ), dan Penelitian Lapangan ( Field Work Research )  yang terdiri  dari  Observasi,  Informan (wawancara), dan  dokumentasi, sedangkan  penelitian  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi partisipasi pasif, interview/wawancara terstruktur, dokumentasi, dan triangulasi sumber.
Kedua oleh (Mandasari et al., 2017) Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kualitas Birokrasi di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang. Penelitian ini mendeskripsikan kinerja ASN melalui beberapa indikator yang meliputi produktivitas, kualitas  layanan,  responsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas  -Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Bontang baru berusaha menerapakan teknologi infirmasi dalam  meningkatkan  pelayanan  baik  dari  segi  produktivitas  dan  kualitas.  Selain  itu kelurahan  juga  berusaha  untuk  melakukan  strategi  jemput  bola  ntuk  meningkatkan responsivitas  dan  bertanggungjawab  untuk  mematuhi  standar  pelayanan  yang  telah ditentukan serta menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan aturan -Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelurahan perlu meningkatkan kinerjanya dalam konteks sosialisasi pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan fasilitas pelayanan yang memadai kepada masyarakat
Penelitian  tersebut  tentunya  relevan  dengan  penelitian  penulis  dalam  segi variabelnya  dan  tentunya  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  di  dalamnya.  Persamaan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  penelitian  tersebut  adalah  dalam  hal variabel kinerja, metode yang di gunakan. Adapun perbedaannya adalah dalam hal teori yang  digunakan,  waktu  dan  tema  atau  fokus  penelitian  serta  hasil  dan  kesimpulanya, namun  dianggap  relevan  dengan  penelitian  penulis.  Namun  yabg  penulis  bidik  sebagi kebaharuanya terletak pada reformasi ASN agar menjadi efektif dan memberikan dampak positif bagi pemerintahan.
Membahas  tentang  kinerja  tentunya  akan  membahas  konsepnya  terlebih  dahulu, kinerja perlu dilakukan dengan hati-hati, karena akan menentukan kinerja aparatur dan kinerja  organisasi,  sejalan  dengan  hal  tersebut  pengertian  kinerja  menurut  (Supandi, 2021), adalah:
“Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam  bahasa  inggris  adalah performance .  Istilah performance sering  di Indonesiakan  sebagai  performa.  Kinerja  adalah  keluaran  yang  dihasilkan  oleh
fungsi-fungsi  atau  indikator-indikator  suatu  pekerjaan  atau  suatu  profesi  dalam waktu tertentu.”
Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.
Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terukur dalam pekerjaannya dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan tugas yang telah ditentukan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberdayakan dan memaksimalkan suatu kinerja, diperlukan pengetahuan yang luas  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga  menghasilkan  apa  yang  menjadi  tujuan utama.  Pengertian  lain  menurut  Kinerja  dalam  bahasa  Inggris  disebut  juga  dengan job performance  atau  actual  performance ,  yang  merupakan  tingkat  keberhasilan  pegawai dalam  menyelesaikan  pekerjaannya.  Kinerja  bukan  merupakan  karakteristik  individu, seperti  bakat,  atau  kemampuan,  namun  merupakan  perwujudan  dari  bakat  atau kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  dalam  suatu  periode tertentu.  Kinerja  merupakan  suatu  fungsi  dari  motivasi  dan  kemampuan.  Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.
(Kasmir,  2014)  menyatakan  untuk  memperkuat  bahwa  kinerja  individu  adalah dasar  kinerja  organisasi  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  karakteristik  individu,  motivasi individu,  pengharapan,  dan  penilaian  yang  dilakukan  oleh  manajemen  terhadap pencapaian hasil kerja individu.
Sedangkan  menurut  (  Colquitt  dalam  Kasmir,  2014)  kinerja  ditentukan  oleh  3 faktor, yaitu :
a. Kinerja tugas ( task performence ).
b. Perilaku kesetiaan ( citizenship behavior ) sebagai perilaku positif.
c. Perilaku produktif tandingan ( counter productive behavior ) sebagai perilaku negatif.
(Ruky,  2016)  menguatkan  melalui  definisi  faktor  yang  berpengaruh  langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:
1. Teknologi  yang  meliputi  peralatan  kerja  dan  metode  kerja  yang  digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas  teknologi  yang  digunakan,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat kinerja organisasi tersebut.
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
3. Kualitas  lingkungan  fisik  yang  meliputi  keselamatan  kerja,  penataan ruanganm dan kebersihan.
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya.
Kinerja dalam lingkup Organisasi Publik yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  dan  dapat  dievaluasi tingkat kinerjanya. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat ditentukan dengan target  yang  dicapai  selama  periode  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  organisasi (Kreitner  &  Kinicki,  2005).  Berhasil  tidaknya  tujuan  dan  cita-cita  dalam  Organisai Pemerintahan  tergantung  bagaimana  proses  kinerja  itu  dilaksanakan.  Kinerja  tidak terlepas  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi.  Berikut  faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja
Berbagai  macam  jenis  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  tentunya membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai standar  yang  berbeda-beda  tentang  pencapaian  hasilnya.  Menurut  (Kasmir,  2014) menyebutkan dalam praktiknya kinerja dibagi ke dalam dua jenis yaitu kinerja individu dan  kinerja  organisasi.  Kinerja  individu  merupakan  kinerja  yang  dihasilkan  oleh seseorang,  sedangkan  kinerja  organisasi  merupakan  kinerja  perusahaan  secara keseluruhan.  Selanjutnya  menurut  (  Robbins  dalam  Sumual,  2017)  penilaian  kinerja terdiri  dari  pendekatan  sikap,  pendekatan  perilaku,  pendekatan  hasil,  pendekatan kontingensi. Adapun penjelasan mengenai jenis penilaian tersebut adalah: 1) Pendekatan sikap, pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. 2) Pendekatan  perilaku,  melihat  bagaimana  orang  berperilaku.  Kemampuan  orang  untuk bertahan  meningkat  apabila  penilaian  kinerja  didukung  oleh  tingkat  perilaku  kerja.  3) Pendekatan  hasil,  perilaku  memfokuskan  pada  proses,  pendekatan  hasil  memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang atau yang diselesaikan individu. 4) Pengekatan kontingensi,  pendekatan  ini  selalu  dicocokkan  dengan  situasi  tertentu  yang  sedang berkembang.  Pendekatan  sikap  cocok  ketika  harus  membuat  keputusan  promosi  untuk calon yang mempunyai pekerjaan tidak sama
Berdasarkan  pengertian  di  atas  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  adalah dipengaruhi  faktor  yang  dipengaruhi  beberapa  pendukung  dan  penghambat  dalam menjalankan  pencapaian  suatu  kinerja  yang  maksimal,  faktor  tersebut  meliputi  faktor yang  berasal  dari intern maupun ekstern .  Suatu  kinerja  dapat  dinilai,  apakah  sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, untuk itu perlu diadakan suatu evaluasi kinerja.
Selanjutnya  menurut  (  Greenberg  &  Baron  dalam  Sumual,  2017)  menjelaskan bahwa “Penilaian kinerja atau evaluasi dapat dipergunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi.  Manajemen  menggunakan  evaluasi  untuk  mengambil  keputusan  tentang sumber daya manusia. Penilaian memberikan masukan untuk kepentingan penting seperti promosi, mutase dan pemberhentian”.
Sedangkan  menurut  untuk  mengukur  kinerja  organisasi  pemerintah  secara komperehensif yaitu sebagai berikut:
“Dalam mengukur kinerja organisasi  pemerintah  ( birokrasi  publik )  disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selanjutnya dikatakan bahwa indikator kinerja yang komperehensif karena mencakup dimensi-dimensi: kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.”
Selain itu, indikator kinerja yang diungkapkan oleh ( Dwiyanto, dalam Rina , 2018) yaitu:
1. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Responsibilitas
Responsibilitas adalah kemampuan yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum dan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Kualitas Layanan
Kualitas  layanan  adalah  kemampuan  organisasi  pelayanan  publik  untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Isu mengenai kualitas layanan cenderung  menjadi  semakin  penting  dalam  menjelaskan  kinerja  organisasi pelayanan publik.
4. Produktivitas
Produktivitas  pada  umumnya  dipahami  sebagai  rasio  antara  input  dan  output, artinya  perbandingan  sejauh  mana  upaya  yang  dilakukan  dengan  hasil  yang diperolehnya dalam periode tertentu. Hasil yang dicapai dapat berupa barang.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas  publik  menunjukkan  pada  seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
Tujuan  penelitian  sebagai  berikut:  Untuk  Mengetahui  Kinerja  Aparatur  Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
Manfaat  dari  penelitian  ini  dapat  dikemukakan  menjadi  tiga  sisi,  pertama  dapat memberikan  manfaat  secara  teoritis,  sekurang-kurangnya  dapat  berguna  sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Kedua diharapkan dapat menambah studi kepustakaan  khususnya  Ilmu  Pemerintahan  guna  penelitan  lebih  lanjut.  Ketiga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide dan gagasan serta masukan dalam upaya meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang berdasarkan pada landasan teoritik empirik.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, sedang datanya terdiri Data Primer dan Data Sekunder ( Sugiyono , 2012)
Penentuan informan penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive  sampling  ( Indrawan  &  Yaniawati ,  2016).  Penulis  menentukan  informan penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Camat Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya,
2. Sekretaris Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya,
3. Kasubbag  Umum  dan  Kepegawaian  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya,
4. Pengelola  Umum  dan  Kepegawaian  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya,
5. Sebagian Masyarakat di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Teknik  pengumpulan  data  ialah  dengan  melakukan  pengamatan Observation ), Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi. Pengolahan data dan analisis datanya  yaitu reduksi data ( Data Reduction ), Penyajian Data ( Data Display ) dan Penarikan Simpulan/ Verifikasi (Conclussion Drawing/verification) .”
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya.Penelitian ini dilakukan dalam waktu 7 (Tujuh bulan)

## Hasil dan Pembahasan
Kinerja  (prestasi  kerja)  adalah  suatu  hasil  kerja  yang  dicapai  seseorang  dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Pembahasan mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  dianalisis  melalui  lima dimensi  yaitu:  Responsivitas,  Responsibilitas,  Kualitas  Layanan,  Produktivitas,  dan Akuntabilitas. Adapun penjelasan hasil penelitian ke lima dimensi yaitu sebagai berikut:

## 1. Responsivitas
Responsivitas  adalah  kemampuan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan administratif, Kemampuan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  penggunaan  teknologi  dan  informasi, Kemampuan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  berkomunikasi  dengan  baik  secara  lisan, Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
Kemampuan  Aparatur Sipil  Negara dalam  pelayanan administratif merupakan sebuah  acuan  tercapai  atau  tidaknya  target  yang  ditentukan  oleh  pimpinan  kepada stafnya, juga penggunaan waktu yang efektif dalam sebuah pekerjaan, serta pembagian kerja  yang  seimbang  dan  merata  kepada  jajaran  staf  dalam  memberikan  pelayanan administratif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang adalah berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing pegawai, tidak semua pegawai dapat mengoperasikan komputer, sehingga hal tersebut dapat menghambat terhadap proses pelayanan yang diberikan.
Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan melalui penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pada dimensi responsivitas adalah kurang responsif. Hal tersebut dapat diketahui dari: 1) Kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan administratif masih  minim  yaitu  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  pegawai belum  dapat  dilaksanakan  oleh  masing-masing  bidang;  2)  Kemampuan  ASN  dalam
penggunaan teknologi dan informasi masih minim yaitu tidak semua pegawai dapat mengoperasikan  komputer;  3)  Banyaknya  keluhan  dari  masyarakat  tentang  kurang responsifnya pegawai dalam melakukan pelayanan administratif maupun teknis.
2. Responsibilitas
Responsibilitas  adalah  kemampuan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum dan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian jam  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  terhadap  peraturan/Undang-Undang,  Kesesuaian standar  operasional  prosedur  pelayanan  terhadap  masyarakat,  dan  Kesesuaian  biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam melakukan pelayanan.
Berikut  penulis  sajikan  hasil  penelitian  dengan  narasumber  mengenai Responsibilitas yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten  Tasikmalaya  dengan  parameternya:  Jam  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara, kesesuaian  pelayanan  terhadap  Standard  Operasional  Prosedure,  dan  biaya  yang dipungut terhadap masyarakat dalam melakukan pelayanan, antara lain:
a) Kesesuaian  jam  kerja  pegawai  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya adalah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu masuk jam  08:00  WIB  –  15:00  WIB  hal  ini  menunjukan  bahwa  jam  kerja  ASN  di Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  belum  sesuai  dengan ketentuan jam kerja ASN di Kabupaten Tasikmalaya.
b) Pembahasan  tentang  parameter  kedua  dari  dimensi  responsibilitas  yaitu kesesuaian standar operasional prosedur pelayanan terhadap masyarakat dapat diketahui sebagai berikut: responsibilitas pegawai di Kecamatan Cigalontang adalah  kurang  responsibel.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  pelaksanaan pelayanan  yang  ada  belum  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur pelayanan,  dan  pelayanan  yang  diberikan  terhadap  masyarakat  tidak  oleh bidangnya  masing-masing.  Hasil  penelitian  ini  dapat  dianalisa  bahwa Rensponsibilitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya  adalah  kurang  responsibel,  artinya  Aparatur  Sipil  Negara  yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
c) Pembahasan  hasil  wawancara  untuk  parameter  yang  ketiga  pada  dimensi responsibilitas  adalah  kesesuaian  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat dalam  melakukan  pelayanan,  yaitu  dapat  diketahui  sebagai  berikut: “kesesuaian  biaya  yang  dikeluarkan  masyarakat  adalah  telah  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dalam  pelayanan  terhadap  masyarakat,  pihak Kecamatan tidak pernah memungut biaya diluar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan”.  maka  dapat  diketahui  bahwa  tidak  ada  pungutan  liar  yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Cigalontang terhadap masyarakat.
Jadi  berdasarkan  penjelasan  dari  beberapa  informan  di  atas,  maka  dapat diketahui bahwa responsibilitas kerja Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  adalah  kurang  responsibel,  hal  tersebut  dapat
diketahui dari: 1) Belum sesuai nya pelaksanaan jam kerja Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yaitu masih banyak Aparatur Sipil  Negara  yang  datang  terlambat  dari  waktu  yang  telah  ditentukan;  dan  2) Pelaksanaan  standar  operasional  prosedur  Aparatur  Sipil  Negara  yang  ada  di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya juga belum sesuai, hal tersebut dapat diketahui  dari  tumpang  tindih  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Aparatur  Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
3. Kualitas Layanan
Sejauh  mana  Kualitas  Layanan  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Kualitas layanan adalah kemampuan Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  untuk  memberikan  pelayanan  yang  dapat  memuaskan  para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Hal ini dapat  dilihat  dari:  Kepuasan  masyarakat  dalam  pelayanan  teknis  Aparatur  Sipil Negara, Kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara, Keramahan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  melakukan  pelayanan,  dan  Kesopanan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan.
Berdasarkan  hasilpenelitian  melalui  beberapa  informan  di  atas  mengenai kualitas  layanan  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya  adalah  kurang  berkualitas.  Kurang  berkualitasnya  pelayanan  yang diberikan  Aparatur  Sipil  Negara  dapat  diketahui  dari  banyaknya  masyarakat  yang merasa kurang puas terhadap pelayanan administratif maupun pelayanan teknis yang diberikan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara,  selain  itu  Aparatur  Sipil  Negara  yang  ada  di Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  kurang  ramah  dan  kurang  sopan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, hal tersebut dapat diketahui dari sikap Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang kurang peduli terhadap masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan.
4. Produktivitas
Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)  dengan  hasil  yang  diperolehnya  dalam  periode  tertentu.  Hasil  yang  dicapai dapat berupa barang. Hal ini dapat dilihat dari
a) Kecepatan pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;
b) Ketepatan pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;
c) Kejelasan informasi yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan administratif; dan
d) Kejelasan informasi yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan teknis.
Pegawai  dituntut  untuk  memiliki  semangat  dalam  melaksanakan  tugas-tugas baru  dan  dalam  memperbesar  tanggung  jawabnya.  Karena  tanggung  jawab  dalam pekerjaan menentukan tercapai tidaknya target yang sudah ditentukan oleh pimpinan.
Berdasarkan  hasilpenelitian  menunjukan  bahwa  produktivitas  Aparatur  Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya adalah kurang produktif,
hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  kurang  jelasnya  informasi  pelayanan  yang  ada  di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, selain itu Aparatur Sipil Negara di Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  kurang  cepat  dan  tanggap  dalam memberikan pelayanan terutama dalam pengoperasian komputer”.

## 5. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Hal ini  dapat  dilihat  dari:  Ketaatan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  berpakaian,  Kejujuran Aparatur  Sipil  Negara  dalam  melakukan  pelayanan  teknis,  dan  Kejujuran  Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan administratif.
Berdasarkan  hasilpenelitian  ditemukan  bahwa  Aparatur  Sipil  Negara  di Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  dinilai  kurang  bertanggung  jawab terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan, hal tersebut dapat diketahui dari kurangnya  perhatian  dari  pegawai  terhadap  masyarakat  yang  datang  ke  Kantor Kecamatan. Hasil analisis penullis menyimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara dinilai masih kurang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pegawai dan masyarakat yang ada di Kecamatan Cigalontang pun menjadi enggan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  dinilai  masih  kurang,  hal  tersebut  dapat diketahui  dari  belum  semua  Aparatur  Sipil  Negara  taat  dalam  berpakaian,  belum semua Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab dalam manajerial kerja, dan belum semua  Aparatur  Sipil  Negara  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan terhadap masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada uraian di atas tentang masalah dan  temuan-temuan  di  lapangan  mengenai  penelitian  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan berdasarkan 5 (lima) dimensi, yang  terdiri  dari:  1)  Responsivitas;  2)  Responsibilitas;  3)  Kualitas  Layanan;  4) Produktivitas; dan 5) Akuntabilitas, dapat diketahui sebagai berikut:
1. Responsivitas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya  adalah  kurang  responsif.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari:  1) Kemampuan  ASN  dalam  memberikan  pelayanan  administratif  masih  minim;  2) Kemampuan ASN dalam penggunaan teknologi dan informasi masih minim
2. Responsibilitas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya adalah kurang responsibel: 1) Belum sesuai nya pelaksanaan jam kerja Aparatur  Sipil  Negara  yang  ada  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya. 2) Pelaksanaan standar operasional prosedur Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya juga belum sesuai,
3. Kualitas  Layanan  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya adalah kurang berkualitas.
4. Produktivitas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya kurang produktif.
5. Akuntabilitas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya adalah kurang akuntabel.

## Bibliografi
(PERC), Political and Economic Risk Consultancy. (2020). Political and Economic Risk Consultancy (PERC), ( 2020) survey, review, dan pemeringkatan terhadap sistem birokrasi di 12 Negara di Asia .
Dandan, Haryono dan. (2020). Kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya .
Dwiyanto, Agus. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . UGM PRESS.
Hutasoit,  Nova  Selvia.  (2016). Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Kantor  Kecamatan Palaran Kota Samarinda . EJournal Administrasi Negara , 4 (2), 2016.
Indrawan,  Rully,  &  Yaniawati,  R.  Poppy.  (2016). Metodologi  Penelitian:  Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan .
Kreitner, Robert, & Kinicki, Angelo. (2005). Perilaku Organisasi, buku 1 . Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat .
Mandasari,  Pika,  Idris,  H.  Adam,  Si,  M.,  Dyastari,  Letizia,  Sos,  S.,  &  Si,  M.  (2017). KINERJA  APARATUR  SIPIL  NEGARA  (ASN)  DALAM  MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI DI KELURAHAN BONTANG BARU KOTA BONTANG .
Modal,  Profitabilitas  Dan  Likuiditas  Pada  Struktur.  (2014).  Kasmir.(2014). Analisis laporan keuangan, Edisi 7, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Sugiono, A & Untung, E.(2009). Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan, Edisi 2, PT. Grasindo, Anggota  Ikapi,  Jakarta.  Sitanggang,  JP.(2013) .  Manajemen  Keuangan  Pe. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 9 , 788–882.
Ruky,  Achmad  S.  (2001). Performance  management  system:  Panduan  praktis  untuk merancang dan meraih kinerja prima . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif . 46–57.
Sumual, Tinneke Evie Meggy. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia . Edisi Revisi. Surabaya: CV. RA De. Rozarie .
Supandi,  Muhammad  Zaki  Fadli.  (2021). Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Oleh Bank Sampah Gemah Ripah Bantul Perspektif Maqasid Syari’ah .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil Negara
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan