## Gorontalo Accounting Journal
Vol. 3 No. 2 October 2020
P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019

## REALITY OF OBSTACLES OF IAS 41 (BIOLOGICAL ASSETS) FOR MSMEs FISHERIES AND FARMING IN EAST JAVA

## REALITA HAMBATAN PENCATATAN IAS 41 (ASET BIOLOGIS) BAGI UMKM PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI JAWA TIMUR
Mar’a Elthaf Ilahiyah, I Made Laut Mertha Jaya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya email: mar’aelthafilahiyah@stesia.ac.id
Submit : 2020-06-09; Revision : 2020-09-15; Publish : 2020-09-25 Gorontalo Accounting Journal, 3(2): 94-104

## ABSTRACT
Biological  assets  are  a  unique  type  of  asset,  because  they  undergo  growth transformation, and are able to produce an output. This transformation consists of the process of growth, degeneration, production and procreation that can cause a variety of changes qualitatively and quantitatively the life of the asset. This study aims to determine the  problem  of  the  reality  of obstacles  in  the  application  of recording  IAS  41 for  SMEs fisheries and farming in East Java. Data collection  was carried  out through the Group Group Discussion (FGD) grouping technique. This data is then processed through three stages, namely: 1) data reduction, 2) data presentation, 3) data analysis and drawing conclusions based on predetermined theories. The results showed that market prices that occurred in Indonesia could not be used as a basis for measuring the value of biological assets in some MSMEs fisheries and farming in East Java. This is because some MSME fisheries and farming actors in East Java are still doing their own estimates in accordance with  the  conditions  of  their  biological  assets.  Thus,  existing  market  prices  give  rise  to unreliable information,  which allows changes in estimates that differ from time to time according to the life of biological assets.
Keywords: Biological Assets; MSMEs Accounting

## ABSTRAK
Aset  biologis  merupakan  jenis  aset  yang  unik,  karena  mengalami  transformasi pertumbuhan, dan mampu menghasilkan sebuah output. Transformasi ini terdiri dari proses  pertumbuhan,  degenerasi,  produksi  dan  prokreasi  yang  dapat  menyebabkan berbagai  perubahan  secara  kualitatif  dan  kuantitatif  kehidupan  aset  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  realita  hambatan  pada penerapan pencatatan IAS 41 bagi pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  pengelompokan Forum  Group Discussion (FGD). Data ini selanjutnya diolah melalui tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data,  2)  penyajian  data,  3)  analisis  data  dan  penarik  kesimpulan  berdasarkan  teori yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar yang terjadi di Indonesia tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran atas nilai asset biologis pada sebagian UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan beberapa pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur masih melakukan estimasi sendiri sesuai dengan kondisi aset biologis yang dimilikinya. Sehingga, harga pasar yang ada menimbulkan informasi yang tidak andal, yang memungkinkan adanya perubahan estimasi yang berbeda setiap waktu sesuai umur aset biologis.
Kata Kunci : Aset Biologis; Akuntansi UMKM

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  data  yang  disampaikan  di  laporan  keuangan  sangat  penting  untuk manajemen, pemilik maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan (Kieso, 2014). Sehubungan  dengan  upaya  penyusunan  laporan  keuangan  yang  baik,  maka pemilihan  dan  penggunaan  metode  akuntansi  yang  tepat  menjadi  hal  penting untuk  diperhatikan.  Metode  akuntansi  yang  digunakan  harus  disesuaikan dengan jenis industri perusahaan. Pemilihan metode akuntansi yang tepat untuk digunakan  oleh  entitas  dapat  memastikan  kesesuaian  terhadap  pengakuan, pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  masing-masing  elemen  laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Namun, perbedaan penggunaan metode untuk  perlakuan  akuntansi  entitas  sangat  mungkin  terjadi,  khususnya  pada beberapa jenis industri yang unik dan memiliki karakteristik khusus. Entitas  yang  bergerak  di  industri agriculture memiliki  dan  mengelola  aset berupa  tanaman  perkebunan  yang  cenderung  lebih  rumit  perlakuannya berdasarkan  pengakuan,  pengukuran  dan  pengungkapannya  di  laporan keuangannya. Mulanya, entitas akan melakukan penilaian aset-aset mereka yang berupa  hewan  dan  tanaman  berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  14  tentang  persediaan  dan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang aset tetap. Namun, dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia, maka aset yang dari aktivitas dan berhubungan dengan agriculture disebut dengan aset biologis. Salah satu perubahan pencatatan dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu penggunaan nilai wajar. Penggunaan model nilai  wajar  dalam  IAS  41  untuk  aset  biologis  dan  hasil  agrikultur  ini  diyakini merupakan standar akuntansi yang menyediakan “a good conceptual framework” dan manfaat lainnya (Argiles, Aliberch, & Blandon, 2012; Ariyanto, Sukendar, dan Kurniawati,  2014).  Penggunaan  model  nilai  wajar  juga  dapat  mendorong transparansi dan pengambilan keputusan yang baik karena model nilai wajar ini mencerminkan kondisi pasar saat itu (Menicucci & Paolucci, 2017). Namun,  penggunaan  model  nilai  wajar  ini  menuai  banyak  kritik  karena beberapa  hal.  Salah  satu  kontroversi  tersebut  adalah  anggapan  bahwa pendekatan yang digunakan IAS 41 too academic dan tidak fokus pada praktik pelaporan aset biologis (Elad & Herbohn, K., 2011). Sehingga, penggunaan model nilai wajar ini di beberapa penelitian masih diragukan. Penggunaan nilai wajar lemah dari sisi keandalan informasi dan kemudahan untuk dipahami karena nilai wajar  berpijak  pada  harga  pasar  arbitrer  yang  masih  bersifat  subjektif  (Fisher, Mortensen & Webber, 2010). Beberapa penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa  penerapan mark-to-market sulit  dipahami  oleh  penyusun  maupun pengguna  laporan  keuangan,  karena  terlalu  akademis  dan  akan  sangat  sulit dipahami lagi pada negara berkembang (Elad & Herbohn, K., 2011). Di sisi lain, penggunaan  model  nilai  wajar  juga  memakan  lebih  banyak  biaya  dalam mendapatkan informasi harga wajar, terutama untuk entitas-entitas pelapor pada beberapa negara berkembang (Elad & Herbohn, K., 2011). Selain itu, penggunaan nilai wajar juga dapat menimbulkan volatilitas pada laporan keuangan laba rugi yang  dilaporkan  entitas  dan  sering  kali  gagal  untuk  menangkap  substansi ekonomi yang sebenarnya terjadi (Fontes, Panaretou, & Peasnell, 2018). Aset biologis merupakan jenis aset yang berupa tanaman dan hewan hidup.
Aset  biologis  terus  mengalami  perubahan,  pertumbuhan  serta  kemerosotan hingga  menghasilkan.  Aset  biologis  memiliki  karakteristik  yang  unik  pada perusahaan  industri  perkebunan  maupun  peternakan.Karakteristik  unik  dan
berbeda  dari  usaha  lain  umumnya  membuat  perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang ini memiliki kemungkinan keterjadian menyajikan informasi secara bias, jika  dibandingkan  dengan  perusahaan  di  bidang  lainnya  (Ridwan,  2011; Kumalasari, 2012; Putri, 2014; Harum, 2014).
Kondisi  wilayah  Indonesia  sangat  cocok  untuk  industri  perkebunan, perikanan,  dan  peternakan.  Kondisi  ini  pula  yang  menjadikan  satu  alasan tersendiri  mengapa  banyak  tumbuh  entitas  perikanan,  perkebunan,  dan peternakan di Indonesia.

## Tabel 1. Potensi Tangkapan Perikanan di Indonesia
No.  Nama Wilayah Potensi Bisnis Perikanan 1. Simeuleu, Aceh 36.000 ton potensi tangkapan per tahun 2. Natuna, Kepulauan Riau 542.000 ton potensi tangkapan per tahun 3. Nunukan, Kalimantan Utara 338.000 ton potensi tangkapan per tahun 4. Talaud, Sulawesi Utara 135.000 ton potensi tangkapan per tahun 5. Morotai, Maluku Utara 1.228.000 ton potensi tangkapan per tahun 6. Biak Numfor, Papua Barat 1.997.000 ton potensi tangkapan per tahun 7. Sarmi, Papua 299.000 ton potensi tangkapan per tahun 8. Mentawai, Sumatera Barat 270.000 ton potensi tangkapan per tahun 9. Rote Ndau, NTT 17.000 ton potensi tangkapan per tahun 10. Moo, Maluku 200.000 ton potensi tangkapan per tahun 11. Saumlaki, Maluku 36.000 ton potensi tangkapan per tahun 12. Tual, Maluku 1.729.000 ton potensi tangkapan per tahun 13. Timika, Papua 183.000 ton potensi tangkapan per tahun 14. Merauke, Papua 125.000 ton potensi tangkapan per tahun
Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, 2016.
Data  pada  tabel  1  menunjukkan  besarnya  potensi  negara  Indonesia  untuk pengembangan  bisnis  perikanan.  Entitas  yang  bergerak  pada  sektor  industri perikanan, utamanya bidang pertambakan, memiliki karakteristik khusus terkait dengan  penyusunan  laporan  keuangannya.  Sehingga,  perlu  adanya  sebuah peningkatan kualitas bisnis dan informasi bisnis yang disajikan oleh perusahaan melalui  periodisasi  laporan  kinerjanya  kepada  pihak  luar  (calon  investor),  agar dapat lebih mengembangakan usaha dan saling memakmurkan satu sama lain. Di  Provinsi  Jawa  Timur  pun sangat  potensial  untuk  pengembangan  bisnis Perikanan Budidaya  dan  Tangkap  yang cukup  besar.  Pada  tahun  2015  jumlah produksi  Perikanan  Budidaya  mencapai  1.093.121,5  ton  sedangkan  Perikanan Tangkap  mencapai  399.867,4  ton.  Sedangkan,  jumlah  Unit  Pengolah  Ikan menengah  sampai  besar  mencapai  180  unit  dengan  jumlah  eskpor  melebihi 200.000ton per tahun. Dalam pemenuhan konsumsi masyarakat di Jawa Timur yang  rata-rata  mencapai  30  kg/kapita/tahun,  maka  stok  bahan  baku  ikan tersebut masih dapat dikatakan mencukupi. Namun, menurut hasil survey Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Timur,  menemukan  bahwa  terdapat beberapa unit pengolah ikan yang kapasitas produksinya menurun hampir 40%. Hal  ini  dikarenakan  ketersediaan  pasokan  bahan  baku  ikan  untuk  industri mengalami penurunan. Seiring dengan adanya kebijakan mengimpor komoditas perikanan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, maka beberapa perusahaan yang telah memiliki Angka  Pengenal  Impor  (API)  dapat  meminta  rekomendasi  untuk  penerbitan  ijin impor sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Rekomendasi ijin impor
dikeluarkan  oleh  Dinas  Provinsi  yang  berwenang  di  Bidang  Perikanan. Sedangkan,  ijin  impor  diterbitkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.Realisasi  impor  komoditas  perikanan  dari  tahun  2013-2016  telah mengalami penurunan rata-rata 20% tiap tahunnya.

## Gambar 1.Perkembangan Impor Produk Perikanan Tahun 2013-2016
Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur, 2017.
Komoditas perikanan yang diijinkan mengimpor bahan bakubertujuan untuk di  ekspor  kembali,  sehingga  menghasilkan  nilai  tambah  bagi  produk  yang dihasilkannya.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  melalui  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, selalu berupaya dalam pemenuhan kebutuhan bahan  baku  produk  perikanan.  Berbagai  macam  program  aplikatif  telah dilakukan  untuk  dapat  menormalkan  kembali  stok  sumber  daya  ikan  di  laut teritorial Indonesia. Pemerintah telah bekerjasama membangun Rumah Ikan dan Underwater Restocking , Revitalisasi sejumlah Pelabuhan Perikanan, Pembenahan Armada  dan  Alat  Tangkap  Ikan  yang  digunakan  nelayan,  Revitalisasi  Tambak, Pengembangan Budidaya Ikan di Laut dan Pengendalian Jaminan Mutu terhadap produk yang beredar di Jawa Timur.

## Gambar 2. Program Prioritas Kementrian Kelautan dan Perikanan
Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2019.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Provinsi  Jawa  Timur  juga  berupaya mendorong  peningkatan  kinerja  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM) berbasis  perikanan  di  beberapa  Kabupaten  melalui  sinergi  antara nelayan/pembudidaya  ikan,  kelompok  pengolah  dan  pemasar  (poklahsar), perbankan hingga ritel. Program ini difasilitasi dengan proses kemitraan dari hulu sampai  hilir,  seperti  nelayan  sebagai  penyedia  bahan  baku,  pelaku  usaha pengolahan ikan, penyedia cold storage hingga pelaku distribusi dan pemasaran. Hal  ini  tentu  mendorong  minat  masyarakat  di  Kabupaten  yang  mempunyai penghasilan  menengah  ke  bawah  tertarik  dalam  industri  perikanan  dan pertambakan.  Sehingga,  mereka  memilih  memulai  usaha mikro  kecil  dan menengah  (UMKM)  di  bidang perikanan  dan  peternakan  karena  masih  adanya lahan yang dapat digunakannya sebagai tempat budidaya perikanan. Namun,  kendala  utama  yang  masih  menjadi  pelaku  UMKM  perikanan  dan peternakan  ini  adalah  permasalahan  pencatatan  dan  penyusunan  laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang semestinya. Pecatatan ini secara khusus menyoroti tentang aset biologis yang dimiliki oleh pelaku UMKM perikanan  dan  peternakan.  Menurut  IAS  41  (2000)  dalam  Ridwan  (2011)  aset biologis  dapat  diklasifikasikan  sebagai  aset  biologis  dewasa  dan  aset  biologis belum dewasa. Aset biologis dewasa adalah aset yang sudah mencapai spesifikasi untuk dipanen (aset biologis konsumsi). Sedangkan, aset biologis belum dewasa adalah aset biologis yang mampu mempertahankan hasil panen seperti biasanya atau secara rutin (aset biologis pembawa).Sehingga, aset biologis dapat dibedakan ke  dalam  aset  lancar  ( current  assets )  dan  aset  tak  lancar  ( non  current  assets ) (Ridwan,  2011).  Sehingga,  selama  ini  para  pelaku  UMKM  perikanan  dan peternakan  di  Jawa  Timur  masih  banyak  yang  tidak  dapat  mengembangkan usahanya karena kesulitan dalam melakukan pencatatan aset biologis di dalam penyusunan  laporan  keuangannya.  Sehingga,  elemen  aset  biologis  selama  ini hanya  dicatat  sebagai  aset  pada  umumnya  saja.  Padahal,  Aset  biologis  diakui sebagai  aset  lancar  dan  aset  tidak  lancar.  Kategori  aset  lancar  dimasukkan  ke dalam persediaan sebagai hewan ternak produksi jangka pendek dan aset tidak lancar dikategorikan ke dalam aset tetap atau aset lainnya sebagai hewan ternak produksi jangka panjang (Cahyani dan Vita, 2014). Kondisi ini tentunya menjadi kendala  besar  jika  usaha  ini  ingin  berkembang  bermitra  dengan  perbankan melalui penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar.
Tujuan dari adanya laporan keuangan yang baik, utamanya adalah agar dapat dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  maupun  dengan  kinerja  laporan keuangan  entitas  bisnis  lain  yang  sejenis  (PSAK  No.1,  2015:1).Tujuan  lainnya yang paling dibutuhkan untuk pengembangan usaha yaitu untuk memperlancar proses pengajuan sebagai mitra pemerintah dan menambah jumlah permodalan agar  lebih  mendorong  maju  usahanya.  Kendala  lainnya,  yaitu  pada  proses pencatatan yang telah berlangsung selama ini belum mencatumkan jumlah aset biologis pada usaha kelompok tani tersebut. Untuk itu, penelitian ini, dilakukan berdasarkan  fenomena  masih  adanya  beberapa  pelaku  UMKM  perikanan  dan peternakan yang belum mengetahui perlakuan IAS 41 secara baik dan benar di laporan keuangannya. Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM perikanan dan peternakan  di  Jawa  Timur.  Sehingga,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan penjelasan kepada pemerintah tentang kendala-kendala yang masih dialami oleh pelaku UMKM perikanan dan peternakan dalam menyusun laporan keuangan  terutama  perlakuan  IAS  41.  Berdasarkan  teori  regulasi  menyatakan
bahwa  pembentukan  regulasi  terkait  dengan  beberapa  kepentingan  dan kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna atas  pembentukan  regulasi  (Kieso,  2014).  Pemerintah  dibutuhkan  peranannya untuk mengatur ketentuan perusahaan yang diperlukan agar pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Selain itu, penelitian ini  juga  dapat  memberikan  solusi  kepada  pemerintah  dan  masyarakat  umum tentang  perlakuan  IAS  41  secara  baik  dan  benar  agar  kelangsungan  usahanya dapat bertahan lama. Berdasarkan uraian teori stakeholder menyatakan bahwa kelangsungan  hidup  perusahaan  tergantung  pada  dukungan stakeholder yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Soewardjono, 2014).  Sehingga,  ketika  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  UMKM  perikanan  dan peternakan sudah sesuai, terutama dalam hal pencatatan aset biologisnya, maka hal ini diharapkan dapat memudahkan UMKM perikanan dan peternakan dalam hal  pengajuan  permodalannya  agar  dapat  mengembangkan  usaha  dan keberlangsungan usahanya.

## 2.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Forum Group Discussion (FGD). Teknik FGD mempermudah pengambil keputusan bagi peneliti serta membantu memudahkan memahami sikap, keyakinan, ekspresi dan istilah yang  biasa  digunakan  oleh  peserta  mengenai  topik  yang  dibicarakan  (Atmadja, 2013).  Sehingga,  sangat  berguna  untuk  mengerti  alasan-alasan  yang  tidak terungkap  dibalik  respons  peserta.  Dengan  FGD  juga  dapat  mempercepat memperoleh  temuan-temuan  baru  dan  sekaligus  penjelasannya,  yang  mungkin tidak terdeteksi jika menggunakan teknik lain. Namun demikian, karena jumlah peserta FGD tidak banyak, maka hasil FGD tidak dapat digeneralisasikan atau digunakan sebagai kesimpulan umum untuk populasi atau kelompok yang lebih luas  dari  peserta  FGD.  Teknik  pengumpulan  data  kualitatif  FGD  relatif  lebih mudah diselenggarakan daripada teknik pengumpulan data kualitatif yang lain. Tulisan ini dimaksudkan dapat menyegarkan kembali ingatan peneliti mengenai beberapa  kaidah  dalam  FGD  yang  perlu  diperhatikan  agar  hasil  FGD  dapat maksimal, berdasarkan studi penelusuran pustaka.
Untuk menentukan jumlah kelompok FGD, maka dibentuk beberapa kriteria sebagai  berikut:  (1)  Terkait  dengan  lamanya  usaha  UMKM  perikanan  dan peternakan, (2) Jumlah Pendapatan Bersih per Tahun kurang lebih >= 50 juta, (3) Mendapat Bantuan Pinjaman dari Lembaga Perbankan.
Tabel 2. Sampel Penentuan Focus Group Discussion

## UMKM Tambak Jawa Timur
Kategori Pemilihan UMKM di Jawa Timur Jumlah UMKM Jumlah Kelompok Diskusi Lamanya  Usaha  UMKM  bidang perikanan  dan  peternakan  kurang lebih 20 tahun 35 UMKM 5 Kelompok Jumlah  Pendapatan  Bersih  per Tahun >=  50 Juta 35 UMKM 5 Kelompok Mendapat  Bantuan  Pinjaman  dari Lembaga Perbankan 30 UMKM 5 Kelompok Jumlah 100 UMKM 15 Kelompok Sumber: Data Olahan, 2020.
Pada pelaksanaan focus group discussion , pertanyaan pada sampel penelitian berupa pertanyaan terbuka ( open-ended question ), dapat bebas mengungkapkan opini  terhadap  pertanyaan  yang  dikemukakan  yang  terdiri  dari  4  butir pertanyaan, meliputi:
1) Bagaimana  Pengakuan,  Pengukuran  dan  Penggolongan  Aset  Biologis  pada UMKM di Jawa Timur;
2) Apa yang menjadi hambatan Utama dalam Melakukan Pencatatan IAS 41 Aset Biologis?

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Hasil Analisis
Analisis  kualitatif  dilakukan  dengan  menggali  infomasi  dari  beberapa narasumber melalui FGD (Forum Group Discussion) sebagai berikut.
Tabel 3. Pengakuan, Pengukuran dan Penggolongan Aset Biologis pada UMKM di Jawa Timur
Sumber: Hasil pengelompokkan FGD, 2020.
Berdasarkan hasil FGD di atas dapat dipastikan sebagian besar pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur banyak yang tidak mengetahui istilah aset biologis. Aset biologis merupakan aset yang mengalami transformasi, asset yang akan mengalami pertumbuhan setiap waktu sehingga pengakuan atas asset biologis dilakukan dari benih ikan hingga menjadi besar. Pada saat itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk ikan harus dicatat sampai dengan ikan tersebut panen. Berdasarkan  yang  saya  tulis  di  latar  belakang  bahwa  masih  terdapat  banyak permasalahan  pada  UMKM  di  Jawa  Timur  terkait  pencatatan  aset  biologis khususnya  industri  perikanan  dan  peternakan.  Sebelum  menerapkan  IAS  41 dalam pengakuannya beberapa UMKM terkait industri perikanan dan peternakan mengakui  adanya  amortisasi  pada  aset  perikanan  dan  peternakan  yaitu  segala aset  biologis  (hewan)  yang  menghasilkan.  Namun,  setelah  penerapan  IAS  41 pengakuan aset biologis (hewan), seperti ikan dan sapi menghasilkan; serta ikan dan  sapi  yang  belum  menghasilkan  tidak  terdapat  akumulasi  amortisasi. Pengakuan aset biologis yang dicatat dalam perusahaan adalah aset perikanan dan peternakan yang belum menghasilkan dan yang menghasilkan.
Opini    Pelaku  UMKM  Terhadap Aset  Biologis  dan  Penerapan  IAS 41 Frekuensi Ranking 1. Aset Biologis adalah istilah asing yang  tidak  banyak  diketahui  oleh kalangan UMKM di Jawa Timur 55 1 2.  Aset biologis berupa aset biologis dewasa dan  aset  biologis  belum dewasa  diukur  sebesar nilai  wajar dikurangi  taksiran  biaya  untuk menjual 45 2 TOTAL 100 3
Tabel 4. Hambatan Utama dalam Melakukan Pencatatan IAS 41 Aset Biologis Opini Frekuensi Rating 1.  Penyusunan Laporan Keuangan Dianggap Membingungkan, apalagi istilah dalam penyajian pengakuan aset biologis. 55 UMKM 1 2.  Pelaku  UMKM  perikanan  dan peternakan yang sudah cukup ahli dalam melakukan praktik penyajian aset biologis. 45 UMKM 2
Sumber: Hasil pengelompokkan FGD, 2020.
Menurut PSAK 16 yang mengatur tentang bagaimana perlakuan aset dalam akuntansi dapat kita tentukan sendiri bahwa memang secara harfiah aset biologis memiliki sebuah karakteristik yang berbeda. Tetapi, PSAK 16 tetap  merupakan pedoman  yang  digunakan  oleh  industri  UMKM  perikanan  dan  peternakan maupun  perkebunan  untuk  menilai  bagaimana  dampak  perubahan  depresiasi aset pada aset bologis. Penilaian nilai depresiasi pada PSAK 16 didasarkan atas bagaimana  sebuah  aset  memiliki  kandungan  informasi  lengkap  atas  segi  biaya yang dihasilkan. Memang secara harfiah aset tetap dapat dikurangkan dari nilai depresiasi  atas  penyusutan  manfaat  ekonomis  yang  mana  metode  akuntansi menawarkan  metode  garis  lurus  maupun double  declines ,  tetapi  apabila  kita berbicara tentang konteks aset biologis maka hal ini akan menjadi berbeda. Pada saat  kita  berbicara  mengenai  aset  biologis  pengukuran  atas  nilai  depresiasi didapatkan dari informasi mengenai penggunaan biaya produksi pada saat benih masih berupa “bibit atau benih” hingga menjadi fisik aset yang siap untuk dipanen dan  dijual,  jika  kita  amati  dari  segi  fisiknya.  Oleh  karena  itu,  disarankan  bagi pelaku  UMKM  perikanan  dan  peternakan  di  Jawa  timur  agar  mencatat  detail pengeluaran bruto yang dihasilkan dengan seksama serta dapat memperkirakan bagaimana kiranya nilai yang tertera di dalam laporan keuangan.

## 3.2. Pembahasan
Pada sub bagian ini akan dilakukan pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Pembahasannya sebagai berikut.
3.2.1 Pengukuran Aset Biologis Berdasarkan IAS 41.
Di dalam IAS 41 pengukuran asset biologis diukur sesuai dengan nilai wajar dikurangi  biaya  penjualan,  kecuali  jika  nilai  wajar  tidak  dapat  diukur  secara reliable dalam kondisi lain nilai historis dapat digunakan. Dasar yang digunakan sebagai  dasar  penentuan  nilai  wajar  adalah  nilai  pasar.  Hanya,  jika  elemen keuangan memiliki pasar aktif, dan pasar aktif ini juga menjadi pedoman untuk menilai keadaan asset yang sebenarnya, tempat aset, kondisi, yang sesuai pada tanggal  neraca.  Akan  tetapi,  jika  untuk  hal-hal  khusus  tidak  layak  atau  sulit dilakukan  penilaian  wajarnya,  maka  dibolehkan  menilai  dengan historical  cost . Berikut  merupakan  cara  menentukan  nilai  wajar  pada  terkait  pelaku  UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur, yaitu:
1. Harga  pasar  transaksi  terbaru,  asalkan  belum  ada  perubahan  signifikan dalam  keadaan  ekonomi  antara  tanggal  transaksi  dan  periode  akhir pelaporan;
2. Harga pasar untuk aset serupa dengan penyesuaian
3. Benchmark, nilai ternak dan perikanan yang dinyatakan per kilogram. Nilai  wajar  yang  digunakan  oleh  pelaku  UMKM  perikanan  dan  peternakan adalah harga per kg, yaitu harga yang berlaku saat terjadinya transaksi. Jika ada kontrak  harga  tetap  dapat  mengakibatkan  nilai  wajar  dari  aset  biologis  tidak disesuaikan karena adanya kontrak.
3.2.2  Pengungkapan  dan  Penyajian  Aset  Biologis  Berdasarkan  IAS  41 Perikanan dan Peternakan.
Salah satu entitas yang wajib menerapkan IAS 41 dalam pengungkapannya, yaitu pelaku UMKM Perikanan dan Peternakan di Jawa Timur. Pencatatan aset biologis menurut IAS 41 tidak mengakui adanya depresiasi, maka pada laporan laba/rugi tidak ada akumulasi depresiasi yang berakibat adanya kenaikan pada laporan  laba/rugi.  Umumnya,  laporan  arus  kas  oleh  para  pelaku  UMKM perikanan dan peternakan tidak menjelaskan mengenai konsep laporan arus kas secara jelas, hanya saja pada IAS 41 ini menggunakan metode fair value, yaitu nilai  yang  saat  ini  sedang  berlaku,  sehingga  akan  lebih  relevan.  Sedangkan, penerapan metodenya belum memiliki ketentuan secara pasti.
3.2.3 Hambatan Utama dalam Melakukan Pencatatan IAS 41 Aset Biologis
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa  hambatan  dan  hambatan  utama  pelaku  UMKM  perikanan  dan peternakan dalam melakukan pencatatan IAS no. 41, diantaranya
1) Adanya pemberlakukan pencatatan transaksi keuangan berdasar standar IAS  41  membuat  para  pelaku  UMKM  perikanan  dan  peternakan  perlu untuk  mengevaluasi  kembali  metode  pencatatannya  selama  ini.  Hal  ini dikarenakan beberapa pencatatan yang dilakukan masih keliru dan perlu untuk dicatat ulang sesuai IAS No. 41.
2) Secara umum, pelaku UMKM perikanan dan peternakan selama ini hanya beberapa yang telah memahami pencatatan laporan keuangan berdasarkan IAS No. 41, yaitu sebanyak 45 pelaku UMKM. Sedangkan sisanya, yaitu 55 pelaku  UMKM  perikanan  dan  peternakan  masih  belum  memahami, sehingga  dibutuhkan  penyuluhan-penyuluhan  secara  berkala  untuk membantu menambah ilmu pengetahuan mereka dan pembetulan laporan keuangannya ke arah yang lebih baik.
3) Hal  utama  yang  masih  menjadi  kendala  pelaku  UMKM  perikanan  dan peternakan melakukan pencatatan IAS No. 41 ialah tingkat pengetahuan dari pelaku UMKM yang beberapa masih lulusan tidak sarjana membuat mereka  kesulitan  dalam  memahami  IAS  No.  41  secara  dasar.  Sehingga, mereka  sangat  membutuhkan  bantuan  pendamping  yang  dapat membantunya melalukan pencatatan laporan keuangan dengan lebih baik.

## 4. PENUTUP 4.1 Simpulan
Adaupun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam pembahasan dan temuan mengenai aset biologis  yakni: (1) Secara harfiah pengukuran aset pada prinsip  IFRS  menggunakan  prinsip  nilai  wajar  untuk  pengakuan  aset,  namun apabila  kita  telaah secara  seksama  khususnya  untuk  aset  biologis  bahwa  nilai wajar  tidak  dapat  memberikan  asumsi  yang  valid  dan  kredibel.  Hal  ini dikarenakan penggunaan nilai wajar akan memberikan dampak nilai yang bias karena  penjual  dan  pembeli  memiliki  asumsi  yang  berbeda  atas  subyektifitas,
sehingga  kondisi  ini  dapat  membuat  dampak  akhir  pada  laporan  keuangan hasilnya  menjadi  bias.  (2)  Dari  sisi  penyajian,  bagaimana  laporan  akuntansi disajikan  oleh  pelaku  UMKM  perikanan  dan  peternakan  di  Jawa  Timur  masih cenderung menggunakan pedoman yang belum baku dalam pelaporan akuntansi, sehingga  menimbulkan  kerancuan  dan  kebingungan  oleh  pihak-pihak  yang terkait.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pembekalan  dan  pelatihan  wawasan tentang tata cara mencatat informasi terkait dengan proses bisnis yang mereka lakukan  dengan  semestinya.  (3)  Dari  segi  transparansi  dan  akuntabilitas, kelompok pelaku UMKM perikanan dan peternakan sudah menjalankan tugasnya dengan  baik  dan  jujur.  Namun,  alangkah  baiknya  apabila  setiap  koordinator kelompok  UMKM  perikanan  dan  peternakan  ini  diberikan  bekal  terkait pengembangan  sistem  pencatatan  berbasis  komputer  yang  teroganisir  dengan standar  akuntansi  terutama  pencatatan  IAS  No.  41  yang  semestinya,  sehingga mengurangi dampak kesalahan pada pelaporan keuangan.

## 4.2 Saran
Beberapa  saran  yang  terkait  dengan  hasil  penelitian  ini,  diantaranya:  (1) Akibat tidak adanya standar yang berperan dalam penentuan harga bibit benih aset  bilogois,  maka  seharusnya  segera  dilakukan  pengujian  terhadap  harga historis  oleh  para  akademisi  dan  praktisi  serta  pemerintah  untuk  fokus menyelesaikan  persoalan  tesebut.  (2)  Aset  biologis  banyak  dihadapkan  pada resiko ketidak pastian di dalam akuntansi. Oleh karena itu, resiko ini harus segera diminimalisir dengan baik oleh para pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa  Timur.  (3)  Perlu  diadakan  sebuah  pelatihan  dan  pembekalan  mengenai akuntansi  khususnya  dari  segi  pencatatan  aset  bilogis  (IAS  No.  41)  bagi  para pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Argiles, J., Aliberch, A. & Blandon, J. (2012). A Comparative study of difficulties in accounting preparation and judgement in agriculture using fair value and historical cost for biological assets valuation. Spanish Accounting Review , 15 (1), pp. 109-115.
Ariyanto, Stefanus, Heri Sukendar, dan Heny Kurniawati. (2014). Penerapan PSAK Adopsi IAS 41 Agriculture. BINUS BUSINESS REVIEW , Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 186-193
Atmadja,  Anantawikrama  Tungga,  dkk.  (2013). Akuntansi  Manajemen  Sektor Publik . Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Cahyani, Ranny dan Vita, Aprilina. (2014). Evaluasi Penerapan Sak Etap Dalam Pelaporan Aset Biologis Pada Peternakan Unggul Farm Bogor. Jurnal RAK, Vol. 5 No. 1.
Elad,  C.,  &  Herbohn,  K.  (2011). Implementing  Fair  Value  Accounting  in  the Agricultural  Sector. London:  The  Institute  of  chartered  Accountants  of Scotland.
Fisher,  R.,  Mortensen,  T.  &  Webber,  D.  (2010).  Fair  value  accounting  in  the agricultural sector: an analysis of financial statement preparers perception before  and  after  the  introduction  of  ias  41  agriculture .  Accounting  and Finance  Association  of  Australia  and  New  Zealand  (AFAANZ)  Conference, Christchurch, 4-6 July , at:
www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php.
Fontes, Joana C., Argyro Panaretou, & Kenneth V. Peasnell. (2018). The Impact of Fair Value Measurement for Bank Assets on Information Asymmetry and the Moderating Effect of Own Credit Risk Gains and Losses, The Accounting Review (2018) 93 (6): 127–147. https://doi.org/10.2308/accr-52070 Harum  D.N,  Desti.  (2014).  Deplesi  Aset  Biologis  Pada  Peternakan  Sapi  Perah KUD Boyolali. Jurnal Riset Akuntansi . Universitas Nuswantoro. Kieso, Donald E. Jerry J.Weygandt, Paul D. Kimmel. (2014). Accounting Principles Pengantar Akuntansi Edisi 7 Jilid 1 . Jakarta: Salemba Empat. Kumalasari, Dian Dwi. (2012). IAS 41 : Tinjauan Kritis Terhadap Pengakuan Dan Pengkuruan Aset Biologis Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi.
Menicucci,  Elisa  &  Guido  Paolucci.  (2017).  Fair  Value  Accounting  within  a Financial  Crisis:  An  Examination  of  Implications  and  Perspectives. International Journal of Business and Social Science , Vol. 8, No. 2; February 2017.
Putri,  Sulistyorini  Rafika.  (2014).  Analisis  Perbandingan  Pelaporan  Dan Pengungkapan  Aset  Biologis  Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan  IAS (International  Accounting  Standard)  41  Pada  PT.  Asta  Argo  Lestari, Tbk. Skripsi . Unversitas Negeri Surabaya. Ridwan,  Abd  Achmad.  (2011). Perlakuan  Akuntasi  Aset  Biologis  PT  Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero). Makasar: Universitas Hasanuddin . Soewardjono. (2014). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan . Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.