## JENERAL
Jurnal hompage://jurnal.unej.ac.id/index.php/JENERAL/index

## Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan
Ekonomi Bangsa 1

## Revision of Minerba Law as a New Milestone in The Nation's Economic
Ika Febriana Kuswardani 2 , Yensy Ina Anggraini
Progra m Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Jember, Jl. Ka lima ntan 37 Jember

## ABSTRAK
Indonesia merupakan negara ya ng ka ya a kan sumberdaya a la m. Sumberdaya minerba memiliki peranan penting untuk mendorong kemajuan sektor perekonomian negara karena menjadi sa la h sa tu sumber devisa terbesar di Indonesia. Regulasi ya ng dibuat harus tetap memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan supa ya da pat dinikmati oleh genera si a nak ba ngsa  ke  depannya. Sa la h sa tu  upaya  yang sudah dilakukan pemerintah a dalah dengan membentuk da n mengesahkan Undang-Undang ya ng seca ra khusus mengatur kegia tan pengelolaan minerba yakni UU Nomor 3 Ta hun 2020. Terdapat beberapa perubahan dari hasil revisi UU Minerba , dia ntaranya penambahan 2 bab dan 36 pasal, perubahan 85 pasal, dan penghapusan 18 pasal sehingga  jumlah total sebanyak 121 pasal a tau setara dengan 69% dari jumlah keseluruhan pasal UU Minerba ya ng direvisi. Aturan baru termuat dalam revisi UU Minerba yang mana kandungan isinya telah disesuaikan denga n kebutuhan dan kondisi negara. Penurunan investasi da pat berimbas terhadap harga komoditi seperti ba tubara sehingga  diperlukan sua tu  upaya untuk mengendalikan  kondisi ini  sa la h sa tunya a dalah dengan memperbaiki regula si a tau kebijakan. Sela in itu, fa ktor la in ya ng menyebabkan minat investasi di industri perta mbangan berkurang a dalah lemahnya jaminan kepastian hukum bagi pela ku usaha. Revisi UU Minerba mengatur tentang pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus kepada pelaku usaha selain BUMN da n BUMD sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pemangku usaha. Perpanjangan izin usaha perta mbangan merupakan wujud dari kepastian hukum Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan minat investasi di  sektor perta mbangan. Mina t investasi sub  sektor minerba ya ng tinggi  da pat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, meningkatkan nilai sumber da ya serta dapat membuka kesempatan kerja.
Ka ta  kunci: Regulasi, UU Nomor 3 Ta hun 2020, Minerba

## ABSTRACT
Indonesia is a country rich in natural resources. Minerba resources have an important role to drive the progress of the country's economic sector because it becomes one of the largest sources of foreign exchange in Indonesia. The regulations made must still pay attention to the goals of sustainable development so that it can be enjoyed by future generations of the nation's children. One of the efforts that has been done by the government is to form and ratify a Law that specifically regulates the management  activities of miners, namely Law No. 3 of 2020. There are several changes from the revision of the Minerba Law, including the addition of 2 chapters and 36 articles, changes in 85 articles, and the abolition of 18 articles so that the total number of 121 articles or equivalent to 69% of the total number of articles of the Revised Minerba Law. The new rules are contained in the revision of the Minerba Law where the content of its contents has been adapted to the needs and conditions of the state. The decrease in investment can affect the price of commodities such as coal so an effort is needed to control this condition, one of which is by improving regulations or policies. In addition, another factor that causes investment interest in the mining industry to decrease is the weak guarantee of legal certainty for businesses. The revision of the Minerba Law regulates the granting of special mining business license extensions to businesses other than BUMN and BUMD as an effort to ensure legal certainty for business stakeholders. The extension of mining business license is a manifestation of Indonesia's legal certainty as an
1 Info Artikel:  Received: 4 Mei  2021,  Accepted:  19 Juni 2021
2 E-mail: febrianaika530@mail.com
effort to increase investment interest in the mining sector. High interest in mining sub -sector investment can increase state revenues through tax and non-tax receipts, increase the value of resources and open up employment opportunities.
Keywords : Regulation, UU No. 3 Tahun 2020, Minerba

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Salah satu sumber kekayaan Indonesia yang  menjadi  aset  terbesar  negara  adalah  mineral  dan  batubara (minerba). Sumberdaya  minerba  memiliki  peranan  penting  untuk  mendorong  kemajuan  sektor perekonomian negara karena menjadi salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan tata kelola pertambangan yang tepat sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat bagi  masyarakat dan bangsa. Regulasi  yang dibuat  harus  tetap  memperhatikan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  supaya  dapat dinikmati oleh generasi anak bangsa ke depannya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan  membentuk dan mengesahkan Undang-Undang yang  secara khusus mengatur kegiatan pengelolaan minerba yakni UU Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini  merupakan revisi  dari Undang-Undang sebelumnya dengan fokus terhadap kegiatan pembaruan dan penataan kembali terkait evaluasi pengelolaan dan pengusahaan minerba.
Pengelolaan sumberdaya alam minerba telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 (2) yang tertulis bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” serta pasal 33 (3) yang menyatakan bahwa "Bumi dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”. Dari kedua ayat dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut terlihat bahwa tujuan utama pengelolaan sumberdaya alam Indonesia adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada negara  untuk  menetapkan  kebijakan,  kepenguru san,  pengaturan,  pengelolaan,  dan pengawasan sumberdaya alam  untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah  dalam hal  2  ini berupaya  untuk  mendayagunakan  kekuasaannya  atas  sumber  kekayaan  negara  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam  hal  ini,  mineral  dan  batubara merupakan komoditas Indonesia yang  digunakan sebagai sumber penerimaan negara melalui Penerimaan Pajak (PP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP)  dari  Sub  Sektor  Minerba.  Berdasarkan data  Kementrian ESDM, realisasi PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp34,627 Triliun. Angka tersebut melampaui target  yang telah ditetapkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp31,41 Triliun. Pada tahun 2021, penetapan target PNBP akan lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu diperkirakan sebesar Rp39,1 Triliun. [4]
Terlihat bahwa sektor minerba memiliki kontribusi yang besar dalam sumber pendapatan negara. Total penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN khususnya di bidang mineral dan batubara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak jarang ketika kegiatan belanja  negara  membengkak  maka  sektor  mineral  dan  batubara  menjadi  salah  satu penyeimbang dengan melakukan peningkatan produksi dan ekspor sehingga penerimaan negara dari mineral dan batubara meningkat.
Tabel 1 Jumlah Realisasi Produksi Komoditas Minerba Dalam Negeri Tahun 2020
No Komoditas Jumlah Produksi (Ton) 1 2 3 4 5 Ba tubara 561 juta Ferronikel Nickel Pig Iron (NPI) nickel ma tte ka toda tembaga 1,462 juta 860,5 ribu 91,7 ribu 268,6 ribu 6 Ema s 65,9 7 8 Pera k Tima h 335,2 52,5 ribu
Produksi mineral  dan batubara Indonesia diprediksi akan  terus mengalami  peningkatan setiap  tahunnya. Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri,  mengingat  sumberdaya minerba yang melimpah sehingga akan sangat merugikan apabila tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dan  kemakmuran  rakyat.  Selain  itu,  industri  pertambangan  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar area tambang dan pengembangan fasilitas daerah sekitar pertambangan.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN
UU  No  3  Tahun  2020  merupakan  hasil  revisi  dari  UU  No  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat beberapa perubahan dari has il revisi  UU Minerba, diantaranya penambahan 2 bab dan 36 pasal, perubahan 85 pasal, dan penghapusan 18 pasal sehingga jumlah total  sebanyak 121 pasal atau setara dengan 69% dari  jumlah keseluruhan pasal UU Minerba yang direvisi .[9] Perubahan UU Minerba yang telah disahkan pada tanggal 12 Mei 2020 ini dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stimulus  perekonomian  Indonesia.  Terlebih  pada  situasi  pandemi  Covid -19  saat  ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga industri pertambangan diharapkan menjadi salah satu sektor yang dapat memperbaiki kondisi keuangan dalam negeri.
Aturan  baru  termuat  dalam  revisi  UU  Minerba  yang  mana  kandungan  isinya  telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara. Pada  kuartal II-2019, iklim  investasi untuk sektor pertambangan mengalami penurunan 46,5% year-on-year menjadi Rp  15,1 triliun. Angka investasi sektor pertambangan hanya sebesar 7,5% dari total investasi. [7] Penurunan investasi dapat berimbas terhadap harga  komoditi seperti batubara sehingga diperlukan suatu upaya untuk  mengendalikan kondisi ini  salah  satunya adalah  dengan memperbaiki regulasi atau kebijakan. Harga komoditas yang semakin lesu merupakan faktor pemicu yang  membuat para  investor mengurungkan minat  untuk berinvestasi di  sektor pertambangan.  Selain  itu,  faktor  lain  yang  menyebabkan minat  investasi  di  industri pertambangan berkurang adalah lemahnya jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Revisi UU  Minerba mengatur tentang pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)  kepada pelaku  usaha  selain  BUMN  dan  BUMD  sebagai  upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi  pemangku usaha. Aturan tersebut termuat dalam pasal 169A yang  berbunyi “kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka  waktu paling  lama  10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”. Perpanjangan waktu izin pertambangan tentu bukan
tanpa sebab. Salah  satunya perpanjangan izin  PKP2B  menjadi IUPK  akan memberikan dampak positif  bagi  negara.  Komoditas  batubara Indonesia per  Desember tahun   2019 terdapat 149,00959  miliar ton sumber daya dan 37,60466 miliar ton  cadangan batubara (KESDM, 2019). Dari kekayaan sumber daya tersebut sebesar 70 -80% batubara Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti China, India, Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara di kawasan Eropa .[2] Ekspor komoditi minerba masih menyumbang kontribusi yang besar bagi  pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain  ekspor, batubara juga  dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Produksi batubara dalam negeri meningkat setiap tahunnya, sebab batubara masih menjadi pilihan utama sebagai sumber energi fosil termurah seperti PLTU, industri baja, industri semen, dan industri lainnya.
Perpanjangan  jangka  waktu  usaha  adalah  suatu  norma  yang  wajar  karena  usaha pertambangan merupakan salah satu industri padat modal dan membutuhkan biaya investasi tinggi sehingga kegiatan operasional sektor ini membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha juga dipertegas melalui PP No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.  Di  dalamnya termuat  bahwa  bagi  pemegang  Kontrak Karya/KK  dan  Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan Batubara /PKP2B  yang  masa  waktu operasionalnya telah berakhir tetapi belum mendapat perpanjangan menjadi IUPK, maka tetap dapat melakukan perizinan usaha sebagai lanjutan tanpa melalui skema lelang.
Pemberian perpanjangan izin menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya sebagai payung bagi perusahaan besar. Langkah ini digunakan sebagai bentuk penguatan pengawasan pemerintah di  bidang  pertambangan. Kepastian perpanjangan izin diberikan kepada pemegang IUP tanpa  mengukur besar  kecilnya perusahaan melainkan menilai  kemampuan perusahaan dalam  mengelola  kekayaan  komoditas  dalam  negeri  serta  upaya  perbaikan  terhadap lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Selain aspek perizinan, upaya peningkatan ekonomi juga termuat dalam pasal 169A revisi UU Minerba. Pemberian perpanjangan waktu dari perjanjian (KK/PKB2P) menjadi perizinan (IUPK) akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah yakni alokasi dana sumber daya alam sebesar 6% dari laba bersih perusahaan pertambangan .[8]
Upaya peningkatan ekonomi daerah juga dibahas dalam revisi  UU Minerba diantaranya terdapat pasal yang mengatur tentang Pertambangan Rakyat dan 5 Pertambangan Batuan. Pertambangan Rakyat yang dimaksud adalah sesuai isi pasal 66 revisi UU Minerba, yakni mencangkup Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral bukan Logam, dan atau Pertambangan Batuan. Izin  Pertambangan Rakyat atau IPR  berdasarkan pernyataan dari pasal  67  revisi  UU  Minerba  diberikan oleh  Menteri  kepada orang  perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau badan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.  Sedikit  berbeda  dengan  IPR,  berdasarkan  pasal  86A  revisi  UU  Minerba bahwasanya Surat  Izin  Penambangan Batuan  atau  SIPB  diberikan untuk  pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu dan tidak hanya diterbitkan kepada orang perseorangan atau koperasi melainkan juga kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta.
Dari pernyataan pasal tersebut terlihat bahwa pemerintah mengupayakan agar pertambangan masyarakat lokal tetap eksis. Keberadaan IPR dan SIPB dalam UU yang baru ini merupakan wujud  dari  keberpihakan negara  kepada  rakyat.  Namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa masyarakat harus  memiliki  wawasan  yang  baik  tentang  dunia  pertambangan termasuk pengetahuan  mengenai  reklamasi/pemulihan  lahan  bekas  tambang.  Oleh  karena  itu, pembinaan  terhadap  masyarakat  terkait  pengusahaan,  teknologi  pertambangan,  serta
permodalan dan  pemasaran dilakukan oleh  Menteri  dalam  usaha  untuk  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.
Kemudian melihat  isi  dari  pasal  112 revisi  UU  Minerba,  terdapat muatan bahwa bagi pemegang  saham asing  diwajibkan melakukan divestasi  saham sebesar 51%. Divestasi dilakukan secara bertahap kepada Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta supaya tetap menarik perhatian investor. Keuntungan divestasi saham adalah Pemerintah pusat dapat menentukan besaran royalti yang harus dikeluarkan perusahaan dan dapat dengan mudah mengawasi kegiatan pertambangan. Selain itu, aturan divestasi juga dapat memberikan dampak positif terhadap daerah sebab Pemerintah pusat melalui Menteri dapat melakukan koordinasi bersama Pemerintah daerah, BUMN, dan atau BUMD untuk menyatakan minat atau tidaknya terkait porsi dan skema saham yang akan dibeli. Pemerintah daerah berhak untuk membeli saham divestasi apabila Pemerintah pusat tidak berminat atas penawaran divestasi saham. Daerah diberikan peluang untuk mengelola pertambangan setempat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
Perpanjangan izin usaha pertambangan merupakan wujud dari kepastian hukum Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan minat investasi di sektor pertambangan. Minat investasi sub sektor minerba yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, meningkatkan nilai sumber daya serta dapat membuka kesempatan kerja. IPR  dan SIPB  dalam UU Minerba bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mengelola hasil alam di daerah setempat dengan pengawasan dari pusat sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul dan berwawasan lingkungan. Kewajiban divestasi saham memberikan peluang bagi daerah untuk membeli saham yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi melalui sektor pertambangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  sampaikan terimakasih  yang  sebesar-besarnya kepada Universitas  Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta, karena telah menyelenggarakan YMCC 2021 yang mana pada kesempatan ini kami selaku penulis dapat membagikan tulisan berupa essay ini. Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Teknik Pertambangan Universitas Jember yang telah membantu dalam penulisan makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Apbi-icma.org. (2020, 22 Juni). Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU  No.  4  Tahun  2009.  Diakses  pada  25  Februari  2021. http://www.apbi- icma.org/en/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4- tahun-2009 .
[2] Apbi-icma.org. (2020,  27  Juli).  Peran  Batubara  Bagi  Ketahanan Energi  Nasional. Diakses pada 25 Februari 2021. http://www.apbi-icma.org/news/3356/peran-batubara- bagi-ketahanan-energi-nasional .
[3] Duniatambang.co.id. (2020, 10 September). Inilah  Ketentuan Divestasi Saham Bagi IUP dan IUPK Asing dari Bocoran PP Minerba Terbaru. Diakses pada 1 Maret 2021.
https://duniatambang.co.id/Berita/read/1257/Inilah-Ketentuan-Divestasi-Saham-Bagi- IUP-dan-IUPK-Asing-dari-Bocoran-PP-Minerba-Terbaru .
[4] Ebtke.esdm.go.id. (2021, 7 Januari). Kinerja Tahun 2020 Dan Program  2021 Sektor ESDM. Diakses pada 1 Maret 2021. https://ebtke.esdm.go.id/post
/2021/01/08/2761/kinerja.tahun.2020.dan.program.2021.sektor.esdm .
[5] Esdm.go.id. (2021, 15 Januari).  Kinerja Minerba 2020: Kebutuhan Batubara dalam Negeri  Terpenuhi.  Diakses  pada  1  Maret  2021. https://www.esdm.go.id/id/media- center/arsip-berita/kinerja-minerba-2020-kebutuhan-batubara-dalam-negeri-terpenuhi .
[6] Jdih.esdm.go.id. (2020, 10 Juni). Undang-Undang Republik I Ndonesia Nomor 3 Tahun 2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral Dan Batubara.  Diakses pada  1 Maret 2021.
https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2059/detail .
[7] Laoli,  Noverius. 2019. “BKPM  Mencatat  Investasi  di  Sektor  Pertambangan Terus Merosot”. https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mencatat-investasi-di-sektor- pertambangan-terus-merosot . Diakses pada 1 Maret 2021.
[8] Mkri.id.  (2021,  5  Maret).  Pemerintah:  Perubahan  UU  Minerba  Dilakukan  Guna Memperbaiki  Kontribusi  Sektor  Pertambangan.  Diakses  pada  1  Maret  2021. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679&menu=2#:~:text=Pemeri ntah%3A%20Perubahan%20UU%20Minerba%20Dilakukan,Pertambangan%20%7 C %20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia .
[9] Perwitasari, Anna Suci. 2020. “Pembahasan Revisi UU Minerba Dimulai Awal Pekan Depan”. https://industri.kontan.co.id/news/pembahasan-revisi-uu-minerba-dimulai- awal-pekan-depan?page=all . Diakses pada 1 Maret 2021.
[10] Prakoso,  Rangga.  2021.  “PNBP  Minerba  2020  Capai  110%  dari  Target”. https://investor.id/business/pnbp-minerba-2020-capai-110-dari-target . Diakses pada 1 Maret 2021.