Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
A.Indraerawati 1 , Kurniati 2 , Abd Rahman R 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1, 2, 3
Email: aindraerawati@gamil.com 1
kurniati@uin-alauddin.ac.id 2
abdulrahmanr@uin-alauddin.ac.id 3
P-ISSN : 2745-7796 E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama  dalam  Bidang  Pendidikan,  Politik  dan  Sosial  Budaya  dalam  Pengembangan  dan Penerapan  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library  research)  dengan  pendekatan  teologi  normatif  dan  konseptual.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia melalui kontribusi dua ormas Islam  yakni  Muhammmadiyah  dan  Nahdatul  Ulama  sangat  berpengaruh  hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  adanya  pendirian  Lembaga-lembaga  Pendidikan  seperti  perguruan  tinggi, institusi,  politeknik  bahkan  akademi  yang  berada  dibawah  naungan  Muhammadiyah  dan Nahdatul Ulama, sedangkan dalam bidang Politik Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama telah banyak  berpartisipasi  dalam  memberikan  fatwa  dalam  pembentukan  perundang-undangan seperti  kritik  dan  sarannya  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual.  Dari  setiap  ormas  Islam  yang  terdapat  di  Indonesia,  masing-masing  memiliki karakter  dan  pengaruh  tersendiri  dalam  pengembangan  dan  upaya  penegakan  hukum  Islam. Namun  umumnya  melakukan  kegiatan  keagamaan  (dakwah),  pelayanan  pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi. Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (diyānī), tetapi juga dalam bidang qaḍā’i (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi.
Kata Kunci: Muhmmadiyah, Nahdatul Ulama, Organisasi Islam.
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Organisasi  masyarakat  atau  disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa
yang  dibentuk  dengan  tujuan  tertentu berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan  atau  tujuan,  misalnya:  agama, pendidikan,  dan  sosial.  Dengan  demikian,
Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia A.Indraerawati, Kurniati, Abd Rahman R
ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi  berbasis  massa  yang  disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-Qur’an dan hadis serta memajukan  umat  Islam  dalam  berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan,  sosial  maupun  budaya.(Abdul Somad, 2015).
Di
Indonesia, keberlangsungan  Ormas  telah  diatur  dalam konstitusi  dan  sistem  perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat  suatu  jaminan  bagi  seluruh  warga negara  Indonesia  untuk  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan  maupun  tulisan  dan  sebagainya.  Setiap orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif  untuk  membangun  masyarakat, bangsa,  dan  negara.  Setiap  orang  memiliki hak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul, dan  mengeluarkan  pendapat.  Maksud  dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain
membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk  badan usaha, lembaga amal atau yayasan,  partai  politik,  dan  organisasi masyarakat.  Namun  demikian,  kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  berpendapat tetaplah  harus  merujuk  pada  asas  Indonesia sebagai  negara  hukum.  Artinya,  bentuk- bentuk  institusi  dan  organisasi  yang  ada harus  tunduk  dan  patuh  pada  konstitusi, sistem  hukum,  dan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Era  demokrasi baru ini, Ormas dan LSM mempunyai fungsi strategis  sebagai  pelopor  yang  melayani perubahan  sosial  dalam  penguatan  ranah sipil.  Undang-Undang  No.17  tahun  2013 pasal  6,  menyatakan  bahwa  ormas  berfungsi sebagai sarana.
a. Penyalur  kegiatan  sesuai  dengan kepentingan  anggota  dan/atau  tujuan organisasi.
b. Pembinaan dan pengembangan anggota  untuk  mewujudkan  tujuan organisasi.
c. Penyalur aspirasi masyarakat.
d. Pemberdayaan masyarakat.
e. Pemenuhan pelayanan sosial.
f. Partisipasi masyarakat untuk
memelihara, menjaga, dan memperkuat  persatuan  dan  kesatuan bangsa.
g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Dinamika  hukum  Islam  di  Indonesia tidak  lepas  dari  peran  dan  kontribusi  ormas- ormas Islam dalam mendorong pengembangan  dan  penerapannya.  Hukum Islam  telah  mengalami  perkembangan  yang pesat  berkat  peran  ormas  Islam  yang diaktualisasikan  melalui  kegiatan  di  berbagi bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, hingga politik.
Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dibahas mengenai kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul ulama dalam
bidang  politik,  pendidikan  dan  sosial budaya dalam  pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

## METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan  historis  (historical  approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual  approach).  Untuk  penelitian  ini, digunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Pendekatan dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan undang-undang
(statuta
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan  pendekatan  kasus  (case  approach). Pendekatan undang-undang (statute
Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia A.Indraerawati, Kurniati, Abd Rahman R
approach)  yang  dilakukan  untuk  menelaah semua  undang-undang  dan  semua  hal  yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.Analisis  bahan  hukum  dilakukan dengan  menggunakan  metode  analisis  isi ( centent  analysis  method )  yang  dilakukan dengan  menjelaskan  tentang  kontribusi Muhammadiyah  dan  Nahdatul  ulama  dalam bidang politik, pendidikan dan sosial budaya dalam  pengembangan  dan  penerapan  hukum Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran  Muhammadiyah  dan  Nahdatul
Ulama dalam Bidang Pendidikan
a. Muhammadiyah
Muhammadiyah  merupakan  salah satu  organisasi  Islam  terbesar  di  Indonesia yang  memiliki  peran  sangat  penting  dalam perkembagan  dakwah,  pendidikan  dan  sosial kemasyarakatan.  Pembaharuan  pendidikan yang  dilakukan  Muhammadiyah  pada  masa kolonial diantaranya dilakukan dengan mendirikan  lembaga-lembaga  pendidikan. Secara  umum  lembaga  pendidikan  yang didirikan oleh Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, sekolah  agama  Muallimin  (untuk  putra), Muallimat  (untuk  putri),  Diniyah  Ibtidaiyah (sekolah  agama  tingkat  dasar  3  tahun), Diniyah  Wustho  (sekolah  agama  tingkat menengah),  sekolah  Tabligh  (sekolah  agama lanjutan atas), Kuliyatul Muballighin. Kedua, Sekolah  Umum,  sepeti  Volks  School Moehammadijah  (sekolah  dasar  3  tahun), Vervolg School (lanjutan dari Volks School), Normal  School  (sekolah  guru  setelah Vervolg),  Cursus  Voor  Volks  Onderwijzer (CVO), Hollandsch Inlandsche School (HIS), Schakel  School,  Meer  Uitgebreid  Lager Onderwijs  (MULO),  Algemeene  Middlebare School  (AMS),  dan  Hollandsch  Inlandsche Kweekschool (HIK). (Ahmad Mansur, 2010). Menurut  Ramayulis,  dilihat  dari  sudut historis, Muhammadiyah memiliki andil yang sangat  besar  dalam  pembaharuan  bidang pendidikan  di  Indonesia.  Pembaharuan  yang
dilakukan Muhammadiyah diantaranya adalah modernisasi pesantren. Untuk mewujudkan hal ini, Muhammadiyah mendirikan  Madrasah  al  Diniyah,  yang khusus  memberikan  pelajaran  agama,  dan sekolah  yang  mengajarkan  pelajaran  agama dan pelajaran umum. Selain itu Muhammadiyah  juga  mendirikan  sekolah model  Belanda,  seperti  Holland  Islandes School  (HIS)  dan  Kweek  School  (Sekolah Guru),  namun  tetap  menjadikan  pendidikan agama  sebagai  salah  satu  kurikulum  wajib. (Ramayulis,  2016).  mengadopsi  kurikulum, sistem dan metode pembelajaran dari sekolah Belanda,  tetapi  di  sisi  lain  juga  menjadikan pendidikan  agama  sebagai  kurikulum  wajib di sekolah. Pada proses selanjutnya, pendidikan  Muhammadiyah  ini  berkembang dengan  pesat,  dari  Taman  Kanak-kanak (TK),  sampai  ke  jenjang  perguruan  tinggi (S1, S2 dan S3).
Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA)  merupakan salah  satu amal  usaha  muhammadiyah  di  bidang Pendidikan.  Bahkan  mengacu  kepada  data yang  penulis  peroleh  dari  pusat  data Muhammadiyah  memiliki  172  perguruan tinggih  yang  terdiri  dari  83  Universitas,  28 Institut, 54 Sekolah tinggi, 6 Politeknik dan 1 akademi.  Pun  sejak  tahun  2019  terdapat penggabungan  beberapa  perguruan  tinggi diantaranya Universitas Muhammadiyah
Malang, Universitas
Muhmaadkiyah Yogyakarta,  Universitas  Muhammadiyah Prof  Dr.  Hamka  dan  Universitas  Ahmad Dahlan. Adapun perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah tertua dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta.
b. Nahdatul Ulama (NU)
Setelah  Nahdatul  Ulama  resmi  didirikan sebagai  organisasi  keagamaan  pada  tahun 1926,  organisasi  tersebut  membentuk  lembaga pendidikan  yang  diberi  nama  LP  ma’arif Nahdatul  Ulama  sebagai  pelaksana  kebijakan Nahdatul  Ulama.  Lembaga  tersebut  berfungsi sebagai  pelaksana  kebijakan  Nahdatul  Ulama dibidang  pendidikan  dan  pengajaran,  baik formal  maupun  non  formal  selain  pondok
Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia A.Indraerawati, Kurniati, Abd Rahman R
pesantren  serta  membentuk  RMI  Rabitha ma’ahid al-Islamiyah yang bertugas melaksanakan  kebijakan  Nahdatul  Ulama dibidang  pengembangan  sistem  pendidikan dan pondok pesantren.
Kontribusi  lembaga  pendidikan  NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia  dapat  dilihat  dengan  banyaknya jenis lembaga pendidikan telah didirikan dan dibina  oleh  NU  melalui  pendidikan  tinggi. NU  telah  membina  sekitar  12.092  lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, madrasah  dan  sekolah  sesuai  dengan  sistem pendidikannya  yang  tersebar  di  wilayah Nusantara. Perguruan tinggi Nahdatul Ulama (PTNU)  merupakan  salah  satu  satuan Pendidikan  di  bawah  naungan  LPTNU (Lembaga pendidikan Tinggi Nahdatul Ulama  yang  meliputi  Universitas,  institut, sekolah  tinggi,  politeknik  dan  akademi  yang total berjumlah 179 unit . Peran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama  (NU)  dalam  Bidang  Politik  dan Sosial Budaya
Sebagaiamana  kita  ketahui  bahwasanya Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS)  yang diusulkan  oleh  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan), menuai pro dan kontra. Merespons  dinamika  ini,  Majelis  Tarjih  dan Tajdid  PP  Muhammadiyah  mengadakan . Seminar dan Focus Group Discussion tentang RUU  PKS  pada  10  Maret  2019  di  Hotel Dafam  Rohan  Yogyakarta.  Forum  ini dimaksudkan  untuk  menjaring  masukan tentang  materi  RUU  PKS,  khususnya  dari sudut  pandang  hukum  Islam.  Selanjutnya, Majelis  Tarjih  (bersama  Majelis  Hukum  dan HAM) akan menyampaikan hasil respons/usulan/rekomendasi  kepada  Komisi VIII DPR RI.Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan organisatoris  dengan  partai  politik  manapun, serta  konsisten  bergerak  pada  ranah  dakwah dan  tajdid  yang  bersifat  pencerahan.sama halnya  dengan  Nahdatul  Ulama  sebagai organisasi  massa  juga  bekerja  sama  dengan
Bawaslu dalam hal upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum maupun Pilkada. Kehadiran  organisasi  kemasyarakatan  (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung  tinggi  demokrasi  di  mana  setiap individu  dan  masyarakat  memiliki  kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  berpendapat  yang dijamin secara konstitusi. Secara lebih terperinci  pengaturan  mengenai  ormas  telah tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 17  Tahun  2013.  Pandangan  Muhmaadiyah mengenai  RUU  ini  disebabkan  karena  timpa- menimpa  dengan  UU  Ketahanan  Keluarga. Yang  seyogyanya  tidak  perlu  dimasukkan dalam undang-undang  khusus  atau  lex specialis.  Alih-alih  membuat  payung  hukum baru,  lebih  baik  untuk  memperkuat  sistem hukum  yang  sudah  ada,  terutama  aspek ketahanan  dalam  keluarga.  Selain  itu  juga perlu dilihat aspek maqashid-nya.

## Muhammadiyah
Ideologi  Muhammadiyah  dapat  terlihat  dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah berlandaskan pada al- Qur’an  dan  sunah.  Kedua  sumber  ini merupakan landasan organisasi Muhammadiyah.  Pada  awal  kemunculannya, organisasi ini menyiarkan kepada masyarakat Islam  yang  ada  di  Hindia  Belanda  agar kembali  kepada  al-Qur’an  dan  sunah  serta meninggalkan segala ibadah yang berhubungan dengan kemusyrikan dan khurafat.  Organisasi  ini  menginginkan  agar masyarakat  mampu  menjalankan Islam secara  benar  berdasarkan  al-Qur’an  dan  al- Sunnah.  Organisasi  Muhammadiyah  sejak awal konsisten dengan bidang garapannya di bidang  sosial  keagamaan.  Oleh  karena  itu, Muhammadiyah  tidak  pernah  melakukan transformasi  menjadi  partai  politik  seperti yang  dialami  ormas-ormas  Islam  lainnya, seperti  SI  dan  NU  misalnya.  Pada  masa pendudukan  Jepang,  organisasi  Islam  justru berkembang dengan cukup pesat ini dikarenakan Jepang tidak menginginkan elit- elit  modern  warisan  Belanda.  Pada  bulan September  1943,  dua  organisasi  Islam  yakni
Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia A.Indraerawati, Kurniati, Abd Rahman R
NU  dan  Muhammadiyah  diizinkan  kembali melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sosial keagamaan.(Bachtiar Efendy, 1998).
Nahdatul Ulama (NU)
Nahdatul Ulama (NU)  merupakan organisasi Islam  yang  menganut  paham  ahlusunah waljamaah sebagai pola kehidupan beragama (menurut  AD/ART  NU  bab  II  Pasal  3). Nahdatul Ulama menganut Islam Suni, yakni paham  yang  dianut  oleh  sebagian  besar warga negara Indonesia. Tujuan dari Nahdatul  Ulama  adalah  berlakunya  ajaran Islam menurut  faham  empat  mazhab  dalam  wadah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.(Alamsyah  Ratu  Perwiranegara, 1987).  Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan tujuan Nahdatul Ulama  pergerakan  Nahdatul Ulama  terbagi  kedalam  beberap  bidang,  di antaranya  bidang  agama,  sosial,  pendidikan, dan  ekonomi.  Ahlusunah  waljamaah  yang dianut  oleh  Nahdatul  Ulama  menekankan pada  tiga  aspek  ajaran  agama  Islam,  yakni akidah,  fikih,  dan  tasawuf.  Dalam  akidah, Nahdatul Ulama mengikuti pemikiran- pemikiran  yang  dikembangkan  oleh  Abu Hasan  al-Asy`arī  dan  Abu  Manṣūr  al- Mātūrīdī.  NU  juga  menganut  paham  4 mazhab  yaitu  mazhab  Hanafi,  Hambali, Syafii, dan Maliki dalam hal fikih.11Sedangkan  pada  hal  tasawuf,  NU mengikuti  paham  yang  dikembangkan  oleh Abū  Ḥāmid  al-Gazālī  dan  Al-Juwainī  al- Bagdādī.
Strategi  dakwah  dalam  NU  terdiri  dari tiga  pilar istimewah  Aceh,  atau  pada  masa pemerintahan Sultan Agung, misalnya, Hukum  Islam  telah  diberlakukan  walaupun masih tampak sederhana.
a. Tawassuṭ (moderat) yaitu sikap tengah  yang  berintikan  pada  prinsip hidup yang menjunjung tinggi berlaku  adil  dan  lurus  di  tengah kehidupan  tanpa  mengambil  sikap ekstrim. Implementasi sikap ini dalam konteks  hukum  adalah  keseimbangan
dalam  menggunakan  wahyu  dan  akal serta  dalam  konteks  akidah  tidak gampang memberikan vonis kafir dan sesat  kepada  orang  lain.  Mengambil sikap  tengah  antara:  wahyu  dan  akal, takdir  dan  ikhtiar,  serta  antara  taklid dan ijtihad.
b. Tawāzun
dan Ta`ādul
(keseimbangan)  sikap  ini  refleksi dalam  tata  pergaulan  baik  dimensi politik  maupun  budaya  yaitu  dengan mengambil  sikap  akomodatif  kritis dengan mengembangkan seruan amar makruf nahi munkar.
c. Tasāmuḥ (toleransi)
yaitu mengembangkan  dan  menumbuhkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan  dalam  konteks  keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya membangun  ukhuwah  baik  ukhuwah Islamiah, basyariyyah maupun waṭaniyyah .(Machmudi, 2013).
Peran Muhammadiyah dan Nahdatul
Ulama
dalam Pengembangan dan

## Penerapan Hukum Islam
Juhaya  S.  Praja  pendapatnya  dalam merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai  penunjang  pembangunan  dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa,  walaupun  dalam  praktik  tidak  lagi berperan  secara  menyeluruh,  hukum  Islam masih  memiliki  arti  besar  bagi  kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut  Juhaya  Praja  menyebabkan  hukum Islam  masih  memiliki  peranan  besar  dalam kehidupan  bangsa.  Pertama,  hukum  Islam telah  turut  serta  menciptakan  tata  nilai  yang mengatur  kehidupan  umat  Islam,  minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik  dan  buruk,  apa  yang  menjadi  perintah, anjuran,  perkenaan  dan  larangan  agama. Kedua,  banyak  keputusan  hukum  dan yurisprudensial  dari  hukum  Islam  telah diserap  menjadi  bagian  hukum  positif  yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki  aspirasi  teokratis  di  kalangan  umat
Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia A.Indraerawati, Kurniati, Abd Rahman R
Islam  sehingga  peranan  hukum  Islam  secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.14 Muhammadiyah
Kehidupan manusia modern menghadapi  berbagai  problem  hukum  Islam kontemporer yang belum diatur dalam wahyu dan  atau  fatwa  ulama  klasik.  Hal  itu merupakan  suatu  keniscayaan,  sebab  wahyu sebagai dasar hukum Islam itu telah berakhir pasca  wafatnya  Nabi  Muhammad  saw. sedangkan  peristiwa  hukum  baru  yang memerlukan  penyelesaian  hukum,  selalu muncul dalam kehidupan. Hal itu menunjukkan  bahwa  penyelesaian  berbagai problem  hukum  Islam  kontemporer  yang muncul  dalam  era  modern  ini  tidak selamanya  telah  memiliki  pijakan  hukum dalam wahyu secara tekstual dalam al-Qur’an dan  atau  hadis  Nabi  Muhammad  saw. Apalagi di samping bermanfaat meningkatkan  kemakmuran  umat  manusia, teknologi  modern  juga  bisa  membahayakan harkat  dan  martabat  manusia,  serta  merusak keseimbangan ekologis hidupnya. (Nurcholis Majid, 2005).
Muhammadiyah  memiliki  majelis tarjih dan tajdid yang berkompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum  yang dialami umat Islam, baik dalam bentuk  pemikiran  ulang  terhadap  aturan hukum  Islam  yang  telah  ada,  maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap  masalah-masalah  baru.  Pada  era modern  ini.  Syafi’i  Ma’arif  mengemukakan, bahwa  Muhammadiyah  harus  melihat  ijtihad sebagai  usaha  serius  dan  sistematis  yang berlaku  sepanjang  masa,  tanpa  dibatasi  oleh waktu.(Sudarno Shobron, 2003).
Tulisan ini mengkaji kontribusi Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran  hukum  Islam  kontemporer  di Indonesia selama ini. Sebab Muhammadiyah sebagai  organisasi  sosial  keagamaan  di Indonesia  telah  melakukan  itjihad  untuk memberikan  fatwa  terhadap  problem  hukum Islam  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Fatwa
hukum Islam dalam organisasi
Muhammadiyah
dipercayakan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam  Muhammadiyah,  dan  sejak  2005 berubah  menjadi  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid. Majelis  ini  bertugas  berijtihad  terhadap problem  hukum  Islam  di  Indonesia  (Jaih Mubarok, 2002).

## Nahdatul Ulama
Sebagai upaya untuk mengakomodasi persoalan-persoalan  yang  dihadapi  umat, khususnya  dalam  persoalan  hukum  suatu perkara,  maka  Nahdatul  Ulama  membentuk sebuah  lembaga  yang  dikenal  dengan lembaga bahsul masail (pembahasan mengenai  berbagai  macam  permasalahan). Untuk  memahami  corak  pemikiran  hukum yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  ini  secara obyektif,  maka  sedikit  banyak  akan  bisa dibaca  dari  kerangka  ijtihad  yang  mereka lakukan.  Pada  dasarnya,  pola  ijtihad  yang dilakukan  oleh  Nahdatul  Ulama  adalah  pola bermadzhab,  baik  bermadzhab  secara  qauli maupun  manhaji.  Akan  tetapi  sebenarnya, mayoritas  ulama  Nahdatul  Ulama  hanya memegang  dan  mempelajari  manhaj  imam Syafi’i.  Hal  ini  terlihat  dalam  kepustakaan mereka  dan  kurikulum  pesantren  yang diasuhnya.  Kitab-kitab  seperti  Waraqat, Hujjah  al-Wushul,  Lam'u  al-Jawami,  al- Mushtasyfa,  al-Asybah  wan  al-Nazhair  dan lain-lain  banyak  dijumpai  pada  koleksi kepustakaan  mereka  dan  dibaca  (diajarkan) di  beberapa  pesantren.  Secara  garis  besar, Nahdatul  Ulama  agaknya  memang  terkesan hati-hati  dalam  menafsirkan  problematika hukum yang berkembang di tengah masyarakat.  Nahdatul  Ulama  mengambil mazhab  Syafi’i  sebagai  dasar  paham keagamaannya  terutama  dalam  bidang  fiqh. Penyandaran  ke  mazhab  ini  bukan  berarti mazhab  yang  selainnya  berkualitas  lebih rendah  dan  tidak  benar,  akan  tetapi  lebih karena faktor sejarah.

## KESIMPULAN
Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia A.Indraerawati, Kurniati, Abd Rahman R
Berdasarkan  uraian  tentang  kontribusi Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama  dalam Bidang  Pendidikan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pengembangan  hukum  Islam  di Indonesia tidak lepas dari peran ormas-ormas Islam  yakni  Muhammadiyah  dan  Nahdatul Ulama  dari  masa  ke  masa,  mulai  dari  masa kemerdekaan  hingga  masa  kini.  Dari  setiap ormas  Islam  yang  terdapat  di  Indonesia masing-masing memiliki karakter dan pengaruh  tersendiri  dalam  pengembangan dan  upaya  penegakan  hukum  Islam,  namun umumnya  melakukan  kegiatan  keagamaan (dakwah),  pelayanan  pendidikan,  kesehatan, sosial,  politik,  hingga  ke  pemberdayaan ekonomi.  Terkhusus  Muhammadiyah  sendiri telah  memiliki  berbagai  perguruan  tinggi, institusi,  politeknik  yang  tersebar  di  seluruh penjuru  di  Indonesia  Organisasi-organisasi Islam  banyak  memberikan  andil  yang  cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum  Islam  di  Indonesia  melalui  lembaga- lembaga  hukumnya.  Hal  ini  bertujuan  agar hukum  Islam  yang  diterapkan  di  Indonesia berkepribadian  Indonesia  atau  berwawasan ke Indonesiaan.
Pembaruan  dalam  hukum  Islam  di Indonesia  dilakukan  secara  bertahap  dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan  ( diyānah ),  namun perkembangannya  dalam  bidang qadhā’ī (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan  oleh  lembaga  hukum  Islam masing-masing  organisasi.  Menjelang  dan sesudah Indonesia merdeka, gerakan pembaruan  dalam  hukum  Islam  cenderung lamban,  seirama  dengan  ketradisionalan. Pada  masa  orde  baru  dan  sampai  saat  ini, terjadi  pembaharuan  yang  cukup  signifikan. Pun  disamping  pendidikan,  Muhammadiyah dan  Nahdatul  Ulama  juga  cukup  dikenal karena  reputasinya  dalam  bidang  sosial  dan Kesehatan  dalam  mendirikan  rumah  sakit diberbagai daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis  Dahlan  Abdul,  [et  al.],  Ensiklopedi  Hukum
Islam,  Jilid  3,  Cet.  I  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 1996.
al-Fath Muhammad Abû ‘Abd al-Karîm bin Abû Bakr Ahmad  al-Syahrastânî,  al-Milql  wa  al-Nihal, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 200.
Effendy,  Bahtiar, Islam  Dan  Negara;  Transformasi Pemikiran  Dan  Praktik  Politik  Islam  Di Indonesia , Cet. I Jakarta: Paramadina, 1998. Korver,  A.P.E Sarekat  Islam  Gerakan  Ratu  Adil  ? Jakarta: Grafiti Pers, 1985 Kurniati, Misbahuddin, “Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan  Stabilitas  dan  Perubahan  dalam Masyarakat  Jurnal Pengabdian  Mandiri 2  no.1 (Januari 2023): h. 119.
Madjid,  Nurcholis.  Islam  Doktrin  &  Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan,  Kemanusiaan,  dan  Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia, Depok: PTTI UI, 2013.
Mansur,  Ahmad  Suryanegara,  Api  Sejarah  Bandung:
Salamadina, 2010
Mubarok,  Jaih,  Metodologi  Ijtihad  Hukum  Islam
Yogyakarta: UII Press, 2002. Ratu Perwiranegara, Alamsyah, Islam Dan Pembangunan  Politik  Di  Indonesia  Jakarta:  cv. Mas Agung, 1987
Ramayulis,  Sejarah  Pendidikan  Islam:  Napaktilas Pembaharuan  Konsep,  Filsafat  dan  Metodologi Pendidikan  Islam  dari  Era  Nabi  SAW  sampai Ulama Nusantara Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
Shomad,  Abdul. Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
S,  Huda.  “Teologi  Mustad’afin  di  Indonesia:  Kajian atas  Teologi  Muhammadiyah,”  TSAQAFAH 7(2) (2011). h. 345-374
Shobron,  Sudarno,  Muhammadiyah  dan  NU  dalam Pentas  Politik  Nasional  (Solo:  Muhammadiyah University  Press,  2003)  dalam  Dian  Berkah, “Perkembangan  Pemikiran  Hukum  dalam Muhammadiyah,” Jurnal Hukum Islam 10, no. 1 (Juni 2012): h. 72.