## PENOLAKAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) TERHADAP KESAKSIAN HASIL RUKYAT DI BAWAH KRITERIA IMKAN AL-RUKYAH
DARI TAHUN 1998 – 2017
Rizalluddin Institut Agama Islam Cirebon Email: rizalludin46@gmail.com
ABSTRACT
NU  is  known  to  be  consistent  with  rukyat  as  the  determinant  of  the beginning  of  the  Hijri  month.  But  in  practice,  not  all  reports  of  rukyat testimony  are  accepted.  There  were  9  testimonies  of  rukyat  which  were considered invalid from 1998-2017, namely 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 and 2017. As a result, the 9 testimonies were rejected by PBNU because according to contemporary reckoning at the rukyat location it had  not  achieve  the  Imkan  al-rukyah  criterion  with  minimum  indicators namely  crescent  altitude  is  2  degrees,  the  age  at  least  8  hours,  or  the angular  distance  between  the  moon  and  the  Sun  (elongation)  is  at  least  3 degrees.  Ibn  Hajar  al-Haitami's  opinion  which  states  that  shahada (testimony  of  seeing  the  hilal)  can  be  rejected  if  the  hisāb  experts  agree  to exclude  it,  and  it  is  acceptable  if  the  hisāb  experts  still  dispute  it  as  the basis for the rejection of the PBNU. The PBNU reasons for using Imkan al- rukyah's criteria as the basis for rejection are; (1) to improve the quality of rukyat supported by the method of reckoning tahkiki tadkiki / ashri, NUMO (Nahdlatul  Ulama  Mobile  Observatory),  rukyat  every  lunar  month,  the number of rukyat locations is ideal; (2) Together to start the beginning of the month  with  the  government;  (3)  Practices  in  the  field;  and  (4)  Avoiding people  who  act  manipulatively.  The  writer's  suggestions  for  the  creation  of rukyat  consistency  as  a  determinant  of  the  beginning  of  the  lunar  month are; First, with NU's consistency in implementing Imkan al-rukyah in each rukyat  location,  NU  can  firmly  reject  it  if  there  is  rukyat  testimony  that contemporary  calculations  do  not  meet  the  minimum  limit  of  Imkan  al- rukyah. But if at the time of the stipulation it turns out that the government through  the  isbat  session  accepts  the  testimony  and  makes  the  basis  of rukyat as the determinant of the entry of the new month, then NU obeys the government's  decision  to  eliminate  differences;  Second,  when  the  height  of the  new  moon  in  all  parts  of  Indonesia  has  reached  the  minimum  limit  of Imkan al-rukyah, but in fact no one has succeeded in seeing the new moon, then  NU  determined  the  beginning  of  the  month  on  the  basis  of  istikmal, even  though  at  that  time  the  government  through  the  isbat  session determined based on Imkan al reckoning -rukyah. Because the government determined  the  entry  of  a  new  moon  based  solely  on  hisab  and  ignored rukyat, NU did not need to obey and follow these decrees.
Keywords : Rejection, testimony to the hilal, rukyat, PBNU

## ABSTRAK
NU  yang  dikenal  konsisten  dengan  rukyat  sebagai  penentu  awal  bulan kamariah,  dalam  praktiknya  tidak  semua  laporan  kesaksian  rukyat diterima. Ada 9 kesaksian rukyat yang dianggap tidak sah dari tahun 1998- 2017,  yaitu  tahun  1998,  2001,  2002,  2006,  2007,  2011,  2012,  2013  dan 2017.  Akibatnya,  9  kesaksian  tersebut  ditolak  oleh  PBNU  karena  menurut hisab  kontemporer  di  lokasi  rukyat  belum  mencapai  kriteria Imkan  al- rukyah dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, atau  jarak  Matahari-Bulan  3  derajat  (elongasi).  Pendapat  Ibn  Hajar  al- Haitami yang menyatakan bahwa syahadat (kesaksian melihat hilal) dapat ditolak jika ahli hisāb sepakat memustahilkannya, dan dapat diterima jika para  ahli hisāb masih  memperselisihkannya  sebagai  dasar  pegangan penolakan  PBNU.  Adapun  alasan  PBNU  menjadikan  kriteria Imkan  al- rukyah sebagai  dasar  penolakan  adalah;  (1)  untuk  meningkatkan  kualitas rukyat  dengan  didukung  oleh  Metode  hisab  tahkiki  tadkiki/ashri,  NUMO (Nahdlatul  Ulama  Mobile  Observatory),  rukyat  setiap  bulan  kamariah, banyaknya  lokasi  rukyat  ideal;  (2)  Bersama-sama  mengawali  awal  bulan dengan  pemerintah;  (3)  Praktik  di  lapangan;  dan  (4)  Menghindari  orang- orang  yang  berlaku  manipulatif.  Adapun  saran  penulis  demi  terciptanya konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah adalah; Pertama, dengan  konsistensi  NU  dalam  menerapkan Imkan  al-rukyah di  masing- masing  lokasi  rukyat,  secara  tegas  NU  dapat  menolak  apabila  terdapat kesaksian  rukyat  yang  secara  perhitungan  kontemporer  belum  memenuhi batas  minimal Imkan  al-rukyah .  Tetapi  jika  pada  saat  penetapan  ternyata pemerintah  melalui  sidang  isbat  menerima  kesaksian  tersebut  dan menjadikan dasar rukyat sebagai penentu masuknya bulan baru, maka NU taat  terhadap  keputusan  pemerintah  demi  menghilangkan  perbedaan; Kedua, pada  saat  ketinggian  hilal  di  seluruh  wilayah  Indonesia  telah mencapai batas minimal Imkan al-rukyah , namun faktanya tidak ada yang berhasil  melihat  hilal,  maka  NU  menetapkan  awal  bulan  atas  dasar istikmal,  walaupun  pada  saat  itu  pemerintah  melalui  sidang  isbat menetapkan  berdasarkan hisab  Imkan  al-rukyah. Karena  pemerintah menetapkan  masuknya  bulan  baru  hanya  berdasarkan  hisab  dan mengabaikan rukyat, NU tidak perlu taat dan ikut ketetapan tersebut. Kata Kunci : Penolakan, Kesaksian hilal, rukyat, PBNU

## PENDAHULUAN
Penolakan  kesaksian  rukyat  (Melihat  hilal  ( rukyatul  hilal )  merupakan sebuah  ijtihad,  adapun  kebenarannya  bersifat  relatif.  Keyakinan  bahwa yang  dilihatnya  benar-benar  hilal  harus  didukung  pengetahuan  dan pengalaman  tentang  pengamatan  hilal.  (Djamaluddin,  2005))  pertama terjadi  pada  tahun  1998  M.  Hasil  rukyatul  hilal  dari  Jawa  Timur  dan Cakung  ditolak  karena  kesaksian  tersebut  dianggap  belum  memenuhi kriteria Imkan  al-rukyah dan  dianggap  bertentangan  dengan  hisab muktabar yang telah mencapai tingkat mutawatir (Hambali, 2012). Menteri Agama  dan  NU  sama-sama  menetapkan  1  Syawal  1418  H  jatuh  pada Jum’at Kliwon, 30 Januari 1998 M, atas dasar istikmal. Walaupun NU yang dikenal  konsisten  dengan  rukyat  sebagai  penentu  awal  bulan  kamariah,
dalam  praktiknya  tidak  semua  laporan  kesaksian  rukyat  diterima  oleh PBNU,  di  mana  PBNU  sebagai  pemegang  wewenang  ikbar/inforomasi  (LF PBNU,  2006).  Sedangkan  dalam  pelaksanaannya  didelegasikan  kepada Lembaga  Falakiyah  Pengurus  Besar  Nahdlatuh  Ulama  (  LF  PBNU,  2006) yang  bertugas  mengelola  masalah  rukyat,  hisab  dan  pengembangan  iImu falak (AD ART PBNU, 2015).
Penolakan  kesaksian  rukyat  kembali  terjadi  pada  tahun  2006 mengawali 1 Syawal 1427 H. Dalam almanak PBNU 2006 yang diterbitkan oleh LFNU telah menginformasikan tentang data hisab menjelang Idul Fitri 1427  H,  data  hisab  menyatakan,  bahwa  pada  tanggal  29  malam  30 Ramadan  1427  H  bertepatan  dengan  tanggal  22  Oktober  2006  ketika Matahari  terbenam,  tinggi  hilal  0 o 54’,  ini  artinya  belum  memenuhi  kriteria Imkan  al-rukyah dan  kemungkinan  melihat  hilal  sangat  sulit  sehingga kebenaran hasil rukyat di Gebang Bangkalan Madura diragukan. Penolakan PBNU terhadap kesaksian rukyat ini menimbulkan permasalahan intern di tubuh  NU,  yaitu  PBNU  mengikbarkan  1  Syawal  1427  H  jatuh  pada  hari Selasa, 24 Oktober 2006 atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat di Bangkalan, sedangkan PWNU Jawa Timur mengikbarkan 1 Syawal 1427 H  jatuh  pada  hari  Senin,  23  Oktober  2006  atas  dasar  rukyatul  hilal  (  LF PBNU, 2006).
Kasus  hampir  serupa  terjadi  pada  tahun  2011,  tepatnya  dalam mengawali  1  Syawal  1432  H.  Lokasi  rukyat  di  pantai  Kartini  melaporkan berhasil  melihat  hilal  dan  disampaikan  ke  PBNU.  Tetapi  data  hisab menyatakan,  bahwa  ketinggian  hilal  masih  di  bawah  kriteria Imkan  al- rukyah sehingga kesaksian rukyat tersebut ditolak. Namun, kali ini PWNU Jawa Timur tidak mengikbarkan tetapi menunggu PBNU melakukan sidang isbat  dengan  pemerintah  dan  hasilnya  PBNU  mengikbarkan  bahwa  1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011 (Hambali, 2017).
Penolakan kesaksian rukyat kembali terjadi pada tahun 2017, tepatnya dalam mengawali 1 Muharram 1439 H berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal  dari  berbagai  daerah  yang  diselenggarakan  pada  Rabu  20  September 2017  terdapat  1  pos  (lokasi  rukyat)  dengan  2  saksi  perukyat  yang menyatakan  berhasil  melihat  hilal.  Lokasi  rukyat  tersebut  adalah  Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan, melaporkan bahwa  hilal  dapat  dilihat  oleh  Ust.  Sofiyul  Muhibbin  Sidogiri  dengan menggunakan  teleskop  Ioptron  IEQ  30  Pro  dan  Ust.  H.  Inwanudin  Gresik dengan  kasat  mata.  Tetapi  PBNU  justru  menolak  kesaksian  tersebut  dan melakukan  istikmal  (  LF  PBNU,  2006),  sehingga  terjadi  perbedaan  awal bulan Muharram 1439 H, dimana pemerintah dan ormas lain sepakat jatuh pada  hari  Kamis,  21  September  2017  sedangkan  NU  melalui  LFNU mengikbarkan jatuh pada hari Jum’at, 22 September 2017.
Penolakan hasil rukyat 1 Muharram 1439 H ini sempat menjadi viral. Padahal jika dilihat dari ritual ibadah pada bulan tersebut tidaklah sebesar bulan  Ramadan,  Syawal  dan  Zulhijah.  Tetapi  penolakan  ini  menjadi perbincangan anggota masyarakat NU khususnya dan para pemerhati ilmu falak  pada  umumnya.  Alasannya, pertama ,  pemerintah  melalui  Tim  Hisab Rukyat  (THR)  beserta  organisasi  masyarakat  lain  seperti  Muhammadiyah, Persis sepakat bahwa 1 Muharram 1439 H jatuh pada Kamis, 21 September
2017  karena  menurut  data  perhitungan  menyatakan  di  bagian  Barat Indonesia  telah  memenuhi  kriteria Imkan  al-rukyah (Ikhbar  PBNU,  2017). Kedua ,  orang  yang  berhasil  melihat  hilal  adalah  orang  yang  selama  ini kesaksiannya selalu diterima oleh PBNU dan dijadikan penentu atas dasar rukyat  sebagai  masuknya  bulan  baru,  kredibilitasnya  berdasarkan pengalaman rukyat tidak diragukan, tetapi karena di lokasi rukyat tersebut posisi hilal belum mencapai kriteria Imkan al-rukyah maka PBNU menolak kesaksian tersebut dan melakukan istikmal.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas,  perlu  kiranya  untuk  dikaji  terkait lebih  dalam  mengenai    Alasan  PBNU  menjadikan  kriteria Imkan  al-rukyah sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  kajian penelitian  kepustakaan/literatur.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah buku “ Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama” dan “ Laporan Lajnah Falakiyah kepada  PBNU  tentangPenyelenggaraan  Rukyat  untuk  Idul  Fitri 1427  H ”  sebagai  sumber  data  primer  serta  buku-buku  yang  membahas persoalan penentuan awal bulan kamariah sebagai sumber data sekunder. Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  dokumentasi  dan wawancara  ( interview ).  Semua  data  dianalisis  dengan  metode  deskriptif- analitis  dan  pendekatan  historis  yang  terfokus  pada  penolakan  PBNU terhadap kesaksian di bawah Imkan al-rukyah .

## PEMBAHASAN
A. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama Pada dasarnya NU berpegang pada putusan Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cilacap tahun 1409 H/1987 M bahwa penentuan awal bulan kamariah, khususnya  bulan  Ramadan,  Syawal,  dan  Zulhijah  wajib  didasarkan  atas Rukyatul Hilal bil Fi’li atau Istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai  pembantu  dalam  melakukan  rukyat  (LF  PBNU,  2006).  Rukyatul hilal  inilah  yang  menjadi  asas  pokok  yaitu  asas ta’abbudi ( يدبعت )  atau  asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh nash yang ada dalam Al- Qur’an  dan  As-Sunnah,  untuk  kesempurnaannya,  NU  menggunakan  asas ta’aqquli ( يلقعت )  atau  asas  penalaran  yakni  menggunakan  ilmu hisab/astronomi  sebagai  instrumen  dan  pemandu  rukyat,  bukan  untuk menggantikan rukyat (Masroeri, 2011).
Dijelaskan  dalam  Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama  Nahdlatul  Ulama yang berlangsung pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/ 18-21 Desember 1983 M di Sukorejo, Situbondo Jawa Timur bahwa:
Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan menggunakan  dasar  hisab,  tidak  wajib  diikuti.  Sebab  menurut  Jumhur Salaf bahwa tsubut awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya birru’yah au itmamil adadi tsalatsina yauman. ” (Muktamar NU,1985) Selanjutnya,  keputusan  tersebut  dikukuhkan  dalam  Munas  Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992:
1. Bahwa  dasar ru’yah  al-hilal atau istikmal dalam  penetapan  awal Ramadan,  Idul  Fitri,  dan  Idul  Adha  adalah  adalah  dasar  yang diamalkan  oleh  Rasul  dan  Khulafaur  Rasyidin  dan  dipegangi  oleh seluruh  ulama mazahib  al-arba’ah .  Sedang  dasar hisāb falak  untuk penetapan  tiga  hal  ini  ialah  dasar  yang  tidak  pernah  diamalkan  oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama.
2. Bahwa isbat  ‘am (penetapan  secara  umum)  oleh  Qadli  atau  penguasa mengenai  awal  Ramadan,  Idul  Fitri,  dan  Idul  Adha  atas  dasar hisāb tanpa  dihasilkan rukyat  al-hilāl atau istikmāl adalah  tidak  dibenarkan oleh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali).
3. Bahwa  Nahdlatul  Ulama  adalah jam’iyah yang  berhaluan  Aswaja  (AD pasal 4), yaitu jam’iyah yang menjunjung tinggi dan mengikuti agama Rasulullah  dan  tuntunan  sahabat  serta  ijtihad  para  ulama  mazhab empat.
4. Bahwa Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabiul awal 1404 H/18 - 21 Desember 1983 di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan  awal  Ramadan  dan  Idul  Fitri  yang  intinya  bahwa  NU menggunakan  dasar rukyat  al-hilāl atau istikmāl. Keputusan  ini  telah dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 th. 1405 H/1984 M.
5. Dan  untuk  keseragaman  di  kalangan  warga  NU  dalam  melaksanakan keputusan  yang  dimaksud  dalam  hal  penetapan  mengenai  Idul  Adha, maka Munas Alim Ulama yang berlangsung tanggal 23-24 Rabiul awal 1408  H/15-16  November  1987  di  Pondok  Pesantren  Ihya  Ulumuddin Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil keputusan sebagai berikut :
a. Menegaskan  bahwa  penetapan  awal  Ramadan,  Idul  Fitri,  dan Idul  Adha  oleh  Qadli  atau  penguasa  yang  diberlakukan  kepada masyarakat  setempat  ( isbat  al-‘ām )  dapat  dibenarkan  jika berdasarkan rukyat al-hilāl atau istikmāl .
b. NU  telah  lama  mengikuti  pendapat  ulama  yang  tidak membedakan matla’ dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan  Idul  Adha,  yakni rukyat  al-hilāl di  salah  satu  tempat  di Indonesia  yang  diterima  oleh  pemerintah  sebagai  dasar penetapan  awal  Ramadan,  Idul  Fitri,  dan  Idul  Adha  berlaku  di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda matla’ nya.
c. Melakukan rukyat al-hilāl untuk penetapan awal Ramadan, Idul Fitri,  dan  Idul  Adha  adalah  fardu  kifayah  menurut mazahib alarba’ah kecuali  mazhab  Hambali  yang  berpendapat  bahwa hukumnya sunnah. Pelaksanaan rukyat al-hilāl yang diusahakan  pemerintah/Depag  adalah  sudah  cukup  sebagai pelaksanaan  fardlu  kifayah  tersebut  bagi  seluruh  umat  Islam Indonesia.
d. Lajnah  Falakiyah  PBNU  perlu  melakukan  upaya  bagi terlaksananya  prinsip rukyat  al-hilāl atau istikmāl antara  lain dengan cara :
i. Membuat  kepastian  awal  Syakban  dengan rukyat  al-hilāl atau istikmāl untuk keperluan awal Ramadan.
ii. Melakukan rukyat  al-hilāl pada  malam  30  Syawal  dan  30 Zulhijah  selanjutnya  menanyakan  hasil rukyat  al-hilāl tanggal  1  Zulhijah  kepada  pemerintah.  Hal  ini  dilakukan sebab  sering  kali  pemerintah  tidak  mengeluarkan pengumuman  penetapan  tanggal  1  Zulhijah  secara  rinci, kemudian  hasilnya  diumumkan  kepada  wilayah  dan cabang  NU  di  seluruh  Indonesia  untuk  keperluan  Idul Adha segera .
e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada warga NU terutama  anggota  pimpinan  dari  tingkat  pusat  sampai  dengan tingkat  ranting  diinstruksikan  agar  menyimak  pengumuman dan  penetapan  pemerintah/Depag  melalui  RRI  dan  TVRI mengenai  tiga  hal.  Jika  pengumuman  dan  penetapannya berdasarkan rukyat al-hilāl atau istikmāl, maka warga NU wajib mengikuti  dan  menaatinya,  tetapi  jika  pengumuman  dan penetapannya  hanya  semata-mata  berdasarkan hisāb ,  maka warga  NU  tidak  wajib  mengikuti  dan  menaatinya,  selanjutnya menyuruh  puasa  Ramadan,  melaksanakan  Idul  Fitri,  dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya (Izzuddin, 2007).
B. Penolakan-penolakan  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU) Terhadap  Kesaksian  Hasil  Rukyat  di  bawah Imkan  al-rukyah dari Tahun 1998-2017
Penolakan  Nahdlatul  Ulama  terhadap  kesaksian  rukyat  di  bawah Imkan  al-rukyah dari  tahun  1998-2017  terjadi  sebanyak  9  (sembilan)  kali, yaitu  tahun  1998,  2001,  2002,  2006,  2007,  2011,  2012,  2013  dan  2017. Kesaksian  rukyat  tersebut  dilaporkan  dari  6  lokasi  rukyat,  yaitu  Pantai Prapat  Tunggal  Bawean  Jawa  Timur  (5 o 50’56,52”  LS  112 o 39’45,01  BT), Cakung  Jakarta  Timur  (6 o 9’35,22”  LS  106 o 55’52,18  BT),  Pantai  Serang Panggung Rejo Blitar (8 o 19’53,66” LS 112 o 13’22,58 BT), Gebang Bangkalan Madura  (6 o 59’20,7”  LS  112 o 47’22,7  BT),  Pantai  Kartini  Jepara  (6 o 35’20,76” LS  110 o 38’41,80  BT)  dan  Pasuruan  Jawa  Timur  (7 o 39’39,68”  LS 112 o 54’48,17 BT). Dari 6 lokasi tersebut, Cakung Jakarta Timur sebanyak 7 kali menyampaikan bahwa hilal dapat dilihat, yaitu pada tahun 1998, 2002, 2006,  2007,  2011,  2012,  dan  2013  sedangkan  sisa  lokasi  rukyat  lainnya hanya sekali melaporkan hilal dapat terlihat.

## Tabel 1
Penolakan Kesaksisan Rukyat No.  Tahun Penolakan Penetapan
dalam Sidang Isbat  PBNU  Pemerintah PBNU 1 1998  - Istikmal Istikmal 2 2001 -  Tidak Istikmal Istikmal 3 2002 -  Tidak Istikmal Tidak Istikmal 4 2006  - Istikmal Istikmal 5 2007  - Istikmal Istikmal 6 2011  - Istikmal Istikmal 7 2012  - Istikmal Istikmal 8 2013  - Istikmal Istikmal 9 2017 -  Tidak Istikmal Istikmal
Sementara menurut perhitungan kontemporer di masing-masing lokasi rukyat  adalah  sebagai  berikut.  Pada  tahun  1998  M  dalam  mengawali Syawal 1418 H, menurut hisab, data hilal di lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur  adalah  ketinggian  hilal  dari  horizon  0 o 20’  3,8”,  umur  Bulan  5 j 13 m 48 d dan  elongasi  3 o 52’  48,6”.  Sedangkan  di  lokasi  rukyat  Pantai  Prapat Tunggal Bawean Jawa Timur ketinggian hilal 0 o 9’ 31”, umur Bulan 4 j 51 m 36 d dan  elongasi  3 o 44’  28”.  Kemudian,  pada  tahun  2001,  tepatnya  dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H, ketinggian hilal  1 o 36’ 30,4”, umur Bulan 2 j 31 m 48 d dan  elongasi  4 o 10’  0,6”  di  lokasi  rukyat  Pantai  Serang  Panggung Rejo  Blitar.  Dan  satu  tahun  kemudian,  yaitu  1  Zulhijah  1422  H  di  lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur, data hilal menunjukan ketinggian hilal 1 o 53’ 25,5”, umur bulan 3 j 32 m 24 d dan elongasi 4 o 39’ 15,4” Selanjutnya,  pada  penolakan  ketiga  tahun  2006  dalam  mengawali Syawal 1427 H, data hisab menunjukan bahwa ketinggian hilal 0 o 16’ 19,2”, umur  Bulan  5 j 6 m 36 d dan  elongasi  3 o 51’  6”  di  lokasi  Gebang  Bangkalan Madura  dan  di  Cakung  ketinggian  hilal  0 o 19’  57”,  umur  Bulan  5 j 28 m 48 d dan elongasi 3 o 57’ 57,8”. Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2007 di lokasi Cakung  Jakarta  Timur  melaporkan  bahwa  hilal  dapat  dilihat,  dimana menurut data hisab di lokasi tersebut tinggi hilal 0 o 8’ 14,1”, umur Bulan 5 j 42 m 36 d dan elongasi 4 o 24’ 15,4”.
Pada  tahun  2011  dalam  mengawali  bulan  Syawal  1432  H,  data  hisab menunjukan  bahwa  di  lokasi  Pantai  Kartini  Jepara    ketinggian  hilal  1 o 20’ 14,5”,  umur  Bulan  7 j 31 m 48 d dan  elongasi  mencapai 6 o 34’  30,8”. Sedangkan  di  lokasi  Cakung  Jakarta  Timur  ketinggian  hilal  1 o 23’25,8”, umur  Bulan  7 j 46 m 12 d dan  elongasi  mencapai  6 o 40’  14,9”.  Satu  tahun kemudian,  yaitu  tahun  2012  di  lokasi  Cakung  Jakarta  Timur  sendirian bersaksi  bahwa  hilal  dapat  dilihat,  sementara  data  hisab  menunjukan ketinggian hilal 1 o 22’ 29,8”, umur Bulan 6 j 25 m 48 d dan elongasi 5 o 17’ 16,7”. Di tahun berikutnya, dalam rukyat 29 Syakban 1434 H / 2013 M, kembali Cakung  Jakarta  Timur  sendirian  bersaksi  bahwa  hilal  dapat  dilihat, sementara data hisab menunjukan ketinggian hilal 0 o 19’ 47,6”, umur Bulan 3 j 33 m 36 d dan elongasi 4 o 47’ 15,1”.
Dalam  menetapkan  1  Muharram  1439  H  /  2017  M,  NU  kembali menolak kesaksian rukyat. Laporan disampaikan dari lokasi rukyat Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan. Data hisab tanggal  29  Zulhijah  menunjukan  ketinggian  hilal  di  lokasi  tersebut  adalah 1 o 34’ 15,5”, umur Bulan 4 j 52 m 48 d dan elongasi 3 o 56’ 58,4”.
Tabel 2 Data Hilal di Lokasi Rukyat yang Ditolak No. Lokasi Rukyat Tahun Tinggi Hilal Umur Bulan Elongasi 1. Cakung 1998 0 o 20’ 3,8” 5 j 13 m 48 d 3 o 52’ 8,6” 2. Bawean 1998 0 o 9’ 31” 4 j 51 m 36 d 3 o
44’ 28” 3. Pantai Serang Blitar 2001 1 o 36’ 30,4” 2 j 31 m 48 d 4 o 10’ 0,6” 4. Cakung 2002 1 o 53’ 25,5” 3 j 32 m 24 d 4 o 39’5,4” 5. Gebang Bangkalan 2006 0 o 16’ 19,2” 5 j 6 m 36 d 3 o 51’ 6” 6. Cakung 2006 0 o 19’ 57” 5 j 28 m 48 d 3 o 57’ 7,8” 7. Cakung 2007 0 o 8’ 14,1” 5 j 42 m 36 d 4 o 24’ 5,4” 8. Pantai Kartini 2011 1 o 20’ 14,5” 7 j 31 m 48 d 6 o 34’ 0,8” 9. Cakung 2011 1 o 23’ 25,8” 7 j 46 m 12 d 6 o 40’ 4,9” 10.  Cakung 2012 1 o 22’ 29,8” 6 j 25 m 48 d 5 o 17’ 6,7” 11.  Cakung 2013 0 o 19’ 47,6” 3 j 33 m 36 d 4 o 47’ 5,1” 12.  Pasuruan 2017 1 o 34’ 15,5” 4 j 52 m 48 d 3 o 56’ 8,4”
Dari data di atas, dapat dipahami bahwa memang betul data hilal pada saat  pelaksanaan  rukyat  belum  mencapai  kriteria Imkan  al-rukyah , sehingga kesaksian pada saat itu ditolak dan dianggap sebagai rukyat yang bermasalah.  Namun,  jika  diperhatikan  lebih  seksama,  ternyata  elongasi Bulan  dari  9  kasus  penolakan  sudah  melewati  batas  minimal Imkan  al- rukyah yang hanya 3 o , semua tempat rukyat menunjukan data elongasi di atas  3 o bahkan  ada  yang  mencapai  2  kali  lipat  batas  minimal Imkan  al- rukyah , yaitu 6 o .
C. Alasan Imkan al-rukyah Dijadikan Dasar Penolakan Kesaksian Rukyat Perspektif  NU,  dasar rukyat  al-hilāl ini  menjadi  asas  pokok  bagi penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, yaitu asas ta’abbudī
atau  asas  kepatuhan,  yakni  patuh  memberlakukan  seluruh nas yang terdapat  dalam  al-Quran  dan  as-Sunnah  tentang rukyat  al-hilāl .  Adapun untuk  kesempurnaannya,  NU  menerapkan  asas ta’aqqulī atau  asas penalaran,  yakni  menggunakan  ilmu hisāb atau  astronomi  dengan pendekatan imkān ar-rukyat (yang tertuang dalam bentuk Almanak) sebagai instrumen  dan  pemandu rukyat ,  dan  bukan  sebagai  pengganti rukyat (Masroeri, 2011).
NU  mulai  memfungsikan  hisab  sebagai  pengontrol  keabsahan  rukyat (Nawawi,  2004  ).  Ketetapan  NU  menjadikan hisāb sebagai  pengontrol  ini menjadi  pedoman  untuk  memilah  hasil rukyat  al-hilāl yang  sah  dan  yang tidak  sah.  Secara syar’ī sikap  NU  ini  didasarkan  pada  pendapat  Ibn  Hajar al-Haitami  yang  menyatakan  bahwa syahadat (kesaksian  melihat  hilal) dapat  ditolak  jika  ahli hisāb sepakat  memustahilkannya,  dan  dapat diterima  jika  para  ahli hisāb masih  memperselisihkannya  (al-Haitami, 1983),  sehingga  tidak  semua  laporan  kesaksian  rukyat  diterima  oleh  NU. NU  menolak  keabsahan  hasil  rukyat  bila  menurut  hisab  Bulan  masih belum melahirkan hilal (Nawawi, 2004).
Pendapat Ibn Hajar al-Haitami ini adalah jalan tengah yang ditawarkan ketika  hasil  rukyat  berbeda  dengan  hasil  hisab  (Nawawi,  2004).  Apabila terjadi rukyat tersebut bertentagan denga hisab qath’i maka rukyat tersebut harus  ditolak/tidak  diterima,  sebab  rukyat  itu  berdasarkan  hissi (pandangan  mata),  sedangkan  hissi  statusnya  dhanni.  Yang  dimaksud dengan hisab qath’i ialah apabila tercapai kesepakatan diantara ahli hisab berdasarkan  kaidah-kaidah  hisab  mereka  bahwa  keadaan  hilal  mustahil dapat  dirukyat  pada  tempat  tersebut.  Sebaliknya,  apabila  ahli  hisab berselisih  maka  rukyat  dimenangkan.  Sebab  di  sini  berarti  terjadi perlawanan  antara  dua  dhan  (rukyat)  dan  satu  dhan  (hisab).  Maka  yang dimenangkan  tentu  yang  memiliki  dua  dhan  (rukyat).  Dengan  adanya pertentangan  dikalangan  ahli  hisab  berarti  ada  dua  dhan  dalam  rukyat, yaitu satu dhan dari pihak yang menyatakan rukyat dan satu dhan lagi dari pihak ahli hisab yang menyatakan tidak mustahil rukyat (Hosen, 2004).
Hisab  pengontrol  yang  dipegangi  oleh  NU  sekarang  ini  adalah  kriteria Imkan  al-rukyah .  Kriteria Imkan  al-rukyah yang  dipakai  oleh  NU  adalah kriteria  Cisarua  1998  dan  2011.  Pada  tanggal  24-26  Maret  1998  di-  hotel USSU  Cisarua,  rapat  anggota  Badan  Hisab  Rukyah  (BHR)  telah menyepakati kriteria Imka>n al-rukyah sebagai berikut: (1) Tinggi hilal mar’i di  lokasi  perukyah  minimal  2°  dihitung  menggunakan hisab  hakiki  bit tahqiq /kontemporer,  (2)  Umur  Bulan  minimal  8  jam,  dan  (3)  Beda  Azimut minimal  3°.  Kriteria  tersebut  diperbarui  pada  tahun  2011,  yakni  pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab  Rukyah  (BHR)  telah  menyepakati  kriteria  imkan  arrukyat sebagai berikut:  (1)  Tinggi hilal  mar’i di  lokasi  perukyah  minimal  2°  dihitung menggunakan hisab hakiki bit tahqiq /kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal 3° (Amri,2011).
Adapun  alasan  NU  memilih  kriteria Imkan  al-rukyah sebagai  hisab pengontrol  dan  menjadikan  dasar  penolakan  kesaksian  rukyat  adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Rukyat.
Rukyat yang berkualitas adalah rukyat yang secara astronomis dapat  dibenarkan  dan  dipertanggungjawabkan  (rukyat  yang mu’tabar (Jayusman,  2011)).  Adanya  laporan  bahwa  hilal  berhasil dilihat  dalam  mengawali  Syawal  tahun    1412  H  (1992  M),  1413  H (1993  M)  dan  1414  H  (1994  M)  yang  kemudian  oleh  NU  dijadikan dasar  penentuan  awal  bulan  kamariah  dan  menyebabkan perbedaaan  antara  NU  dan  pemerintah,  secara  astronomis  rukyat tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  dan  dipertanggungjawabkan. Secara  astronomis,  sangatlah  tidak  mungkin  hilal  dapat  terlihat pada  saat  Matahari terbenam,  hilal  sudah  di  bawah  ufuk, bahkan sebelum Matahari terbenam, hilal sudah lebih dahulu terbenam.
NU  yang  pada  saat  itu  masih  berpegang  teguh  pada  dasar rukyat murni mulai dipertanyakan validitas hasil rukyat- nya. Maka kemudian,  langkah  yang  ditempuh  oleh  NU  dalam  mewujudkan rukyat  yang  berkualitas  adalah  mengadopsi  kriteria Imkan  al- rukyah .  Dengan  kriteria  ini,  rukyat  dapat  dipertanggungjawabkan secara  astronomis,  digunakan  untuk  memilah  hasil rukyat  al-hilāl yang  sah  dan  yang  tidak  sah.  Ada  beberapa  hal  yang  mendukung NU dalam mewujudkan rukyat yang berkualitas, diantaranya:
a. Metode Hisab Tahkiki Tadkiki/Ashri
Perbedaan yang terjadi antara NU dan Pemerintah pada tahun  1992,1993  dan  1994  disinyalir  karena  hisab  yang digunakan  adalah taqribi ,  tingkat  akurasinya  rendah  dan belum  menggunakan  koreksi-koreksi,  sehingga  data  hisab yang disajikan menyatakan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk  dengan  ketinggian  yang  cukup  tinggi,  maka  terdapat laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung yang kemudian dijadikan  dasar  atas  masuknya  bulan  Syawal,  padahal menurut  data  hisab  kontemporer  atau  hisab  hakiki  yang memiliki tingkat akurasi tinggi, sudah menggunakan koreksi- koreksi justru posisi hilal masih di bawah ufuk. Tidak heran pada  saat  itu  ritual  rukyat  NU  menjadi  bahan  cibiran  dan cemoohan.
Berangkat  dari  pengalaman  tersebut,  akhirnya  NU berusaha meningkatkan kualitas rukyat. Salah satu caranya adalah  dengan  meninggalkan  metode  hisab taqribi secara keseluruhan dan beralih menggunakan metode hisab tahkiki tadkiki/ashri atau kontemporer. Sebagaimana telah dijelaskan  dimuka,  bahwa  dalam  menentukan  awal  bulan kamariah,  NU  melalui  4  (empat)  tahap,  dimana  tahap pertamanya  adalah  hisab.  Menurut  NU,  hisab  dapat dijadikan sebagai pendukung dalam menentukan awal bulan kamariah,  tidak  sebagai  penentu  karena  hisab  sifatnya prediktif.
b. NUMO
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  kemampuan rukyat  dijajaran  perukyat  Nahdiyyin,  Lembaga  Falakiyah
Nahdlatul  Ulama  membuat  sebuah  sarana  rukyat  modern yang disebut NUMO, singkatan dari Nahdlatul Ulama Mobile Observatory  ataupun  Nusantara  Mobile  Observatory.  NUMO merupakan  generasi  kedua  setelah  Indonesia  Mobile Observatory  (IMO)  yang  diprakarsai  oleh  seorang  pegiat astronomi,  Hendro  Setyanto,  M.si.  yang  juga  anggota Penelitian dan Pengembangan LFNU (Mushlih, 2018).
Dalam  konteks  program,  NUMO  akan  menjadi  program unggulan  dari  Lembaga  Falakiyah  Nahdlatul  Ulama khususunya  berkaitan  dengan  program  pengembangan  ilmu pengetahuan  khususnya  Ilmu  Falak  serta  pelayanan masyarakat.  Urgensi  kehadiran  NUMO  menjadi  penting ketika  dihadapkan  pada  persoalan  minimnya  sebagian masyarakat  yang  “melek”  IT  dan  pengayaan  teori  yang kadang tidak berbanding lurus dengan praktik.
Dalam melaksanakan programnya, NUMO akan menjelajah  dalam  bentuk  mobil  yang  dilengkapi  dengan berbagai  perangkat  IT  khususnya  tentang  dunia  astronomi. NUMO  merupakan  wahana  bergerak  yang  dirancang  untuk melakukan  penelitian,  pendidikan  dan  sosialisasi  ilmu  falak (Rukyat dan Hisab) secara bersamaan. Untuk melaksanakan fungsinya,  NUMO  dilengkapi  dengan  perangkat  penelitian astronomi dan sosialisasi sebagai berikut (Masroeri, 2018):
1) Teleskop  APO  yang  dengan  spesifikasi  diameter  <  100 mm dan panjang fokus < 500 mm merupakan teleskop yang  optimal  untuk  keperluan  rukyat  sekaligus menikmati  keindahan  benda-benda  langit,  seperti permukaan  Bulan,  Matahari,  gugus  bintang,  serta planet.  Teleskop  tersebut  dipasang  pada  sebuah dudukan teleskop yang disebut Mount.
2) Goto  Mount  merupakan    dudukan  teleskop  yang dilengkapi  dengan  kemampuan pointing dan tracking benda-benda langit secara otomatis. Pointing merupakan  kemampuan mount untuk  menggerakan teleskop  ke  arah  benda  langit  sedangkan  tracking, merupakan kemampuan mount untuk mengikuti gerak benda langit.
3) Komputer  kontrol  yang  terhubung  dengan mount memungkinkan perukyat mengontrol pergerakan teleskop  secara  remote.  Di  samping  itu  komputer kontrol  dapat  digunakan  untuk  mengolah  citra  yang diperoleh dari detektor yang dipasang pada teleskop.
4) TV  32  inch  digunakan  sebagai  monitor  komputer sehingga aktivitas untuk mengontrol gerak teleskop dan menampilkan  objek  yang  dibidik  oleh  teleskop  dapat dilihat  bersama-sama.  Hal  ini  merupakan  salah  satu
bentuk  proses  pembelajaran  terhadap  publik  yang sangat efisien.
5) Detektor  merupakan  sarana  untuk  mengumpulkan informasi dalam bentuk citra. Detektor yang digunakan berupa kamera digital dan video CCD.
6) Teleskop  manual  dimaksudkan  untuk  keperluan pembelajaran  publik  dan  sosialisasi  akan  hakikat  ilmu falak.  Diharapkan  masyarakat  dapat  mengetahui dengan  baik  permasalahan-permasalahan  yang  terkait dengan ilmu falak.
7) Theodolite  digunakan  untuk  keperluan  pengukuran arah kiblat dan juga rukyatul hilal.
8) Navigator  GPS  yang  merupakan  perangkat  digital  yang dimaksudkan untuk menunjukan posisi (lintang-bujur). Informasi  posisi  yang  akurat  merupakan  salah  satu point penting yang menunjang kesuksesan pengamatan secara digital. Disamping itu, sebagai sebuah Navigator perangkat  tersebut  dapat  menuntun  arah  perjalanan NUMO menuju lokasi yang diharapkan dengan tepat.
c. Rukyat Setiap Bulan Kamariah
NU menetapkan bahwa penentuan awal bulan kamariah selain Ramadan dan Syawal adalah tetap berdasarkan rukyat berdasarkan  metode  mengqiyaskan  hukum  bulan  lain  pada hadis  nabi  tentang  rukyat  dan  adat  kebiasaan  masyarakat arab  (Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam Kementrian  Agama  RI,  2010).  Dengan  adanya  almanak  NU yang  merupakan  hasil  dari  hisab  jama’i  atau  hisab penyerasian  dari  berbagai  hisab  kontemporer  dapat membantu  LF  PBNU  untuk  memberikan  intruksi  kapan dilaksanakannya rukyat, selain masing-masing lokasi rukyat juga  sudah  pasti  melakukan  perhitungan  sendiri  sebelum rukyat dilaksanakan.
Ada  intruksi  ataupun  tidak  ada  dari  LF  PBNU,  warga Nahdlatul Ulama yang bertugas di lokasi-lokasi rukyat setiap tanggal  29  bulan  kamariah  pasti  melaksanakan  rukyat, bagaimanapun  keadaaan  hilalnya  baik  sudah  di  atas  ufuk maupun  di  bawah  ufuk  (Masroeri,  2018).  Apabila  ketika  itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi  bulan  baru  atas  dasar  rukyatulhilal.  Namun  apabila tidak  berhasil  melihat  hilal,  maka  malam  itu  adalah  tanggal 30  dari  bulan  yang  sedang  berjalan  dan  kemudian  malam berikutnya  dimulai  tanggal  1  bagi  bulan  baru  atas  dasar istikmal  (menggenapkan  30  hari  bagi  bulan  sebelumnya) (Junaidi,  2010).  Ketika  di  bawah  ufuk,  rukyat  dilaksanakan untuk mendapatkan dasar penetapan istikmal.

## d. Lokasi Rukyat
Rukyat yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama dalam setiap  bulannya  tidak  kurang  dari  59  lokasi  rukyat  yang tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  lokasi-lokasi penyelenggaraan rukyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan:  a.  Bahwa  di  lokasi  dimaksud  telah  terbukti adanya  keberhasilan  usaha  rukyat  pada  waktu-waktu sebelumnya; b. Bahwa secara geografis dan astronomis lokasi dimaksud  memungkinkan  terjadinya  rukyat;  c.  Berdasarkan usulan/laporan  dari  PWNU/PCNU  setempat.  Di  bawah  ini adalah  nama  lokasi  rukyat  yang  konsisten  melaksanakan rukyat, baik dalam menentukan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah maupun bulan yang lainnya (LF PBNU, 2006).
2. Bersama-sama Mengawali Awal Bulan dengan Pemerintah
Jika  Pemerintah  menetapkan  awal  Ramadan,  Syawal  dan Zulhijah  beradasarkan  landasan  al-qur’an  dan  al-sunah  yakni rukyat,  maka  keputusan  atau  isbat  pemerintah  tersebut  oleh Nahdlatul  Ulama  akan  diikuti,  sehingga  NU  dan  Pemerintah bersama-sama memulai awal bulan. Namun, apabila keputusannya mengabaikan  rukyat  hanya  berlandaskan  hisab  saja,  maka  NU akan  berbeda  dengan  Pemerintah.  Ini  bukti  bahwa  NU  berdiri sendiri,  mempunyai  dasar  pegangan,  bukan  selalu  mengikuti Pemerintah.  Sikap  NU  ini  tertuang  dalam  ikhbar,  dimana  ikhbar dikeluarkan setelah NU ikut andil dalam sidang isbat.
Ikhbar  merupakan  sikap  NU  menilai  secara  jernih  sesuai degan pedoman yg dipegang NU (Masroeri, 2018). Ikhbar PBNU ini memiliki fungsi sebgaia berikut:
1. Menyampaikan  pendirian  NU  tentang  awal  Ramadan,  Syawal, dan Zulhijah.
2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan rukyat.
3. Sebagai  koreksi  terhadap  isbat  Menteri  Agama  ketika diterbitkan dengan mengabaikan rukyat (Masroeri, 2011)
Walaupun NU ikut andil dalam sidang isbat, tetapi ikhbar NU tidak  selamanya  mengikuti  hasil  isbat  pemerintah,  pada  saat tertentu  bisa  berbeda.  Dalam  hal  isbat  Menteri  Agama mengabaikan  rukyat,  maka  kedudukan  ikhbar  PBNU  mempunyai nilai  isbat,  yakni  dapat  berlaku  umum  bagi  umat  Islam  di Indonesia  (Masroeri,  2018).  Perbedaan  ini  bukan  berarti  NU melawan  Pemerintah  dan  tidak  mengikuti  kodifikasi Madzahibul Arba’ah yang  menyatakan  isbat  hakim  (pemerintah)  wajib  diikuti karena dapat menghilangkan perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena  pemerintah  yang  menetapkan  awal  bulan  tidak  sesuai dengan landasan al-qur’an dan hadis dengan mengabaikan rukyat maka tidak wajib diikuti (Masroeri, 2018).

## 3. Praktik di Lapangan
Kriteria Imkan  al-rukyah MABIMS  (Menteri  Agama  Brunei, Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura)  yang  dianut  oleh  pemerintah dan  diadopsi  oleh  NU,  tersusun  berdasarkan  pengalaman  empirik pengamatan hilal awal Ramadan 1394 H/16 September 1974 yang dilaporkan  oleh  10  saksi  dari  3  lokasi  yang  berbeda.  Tidak  ada indikasi  gangguan  planet  Venus.  Perhitungan  astronomis menyatakan  tinggi  hilal  sekitar  2  derajat  dengan  beda  azimut  6 derajat  dan  umur  bulan  sejak  ijtimak  8  jam.  Jarak  sudut  bulan- matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak  minimal  7  derajat  untuk  manusia  rata-rata  (Djamaluddin, 2005).
Sejak  tahun  1964  yang  tercatat  di  Departemen  Agama (sekarang  Kementerian  Agama),  sudah  puluhan  kali  hilal  dapat dilihat. Bahkan terjadi beberapa kali hilal di bawah 5 o dapat dilihat di berbagai tempat. Sebagai contoh, hilal awal Syawal 1404 H yang ketinggiannya  sekitar  2 o dengan  saat  ijtimak  jam  10.18  WIB,  29 Juni  1984,  dapat  dilihat  oleh:  (1)  Muhammad  Arief,  33  tahun Panitera  Pengadilan  Agama  Pare-Pare,  (2)  Muhadir,  30  tahun, bendahara Pengadilan Agama Pare-Pare, (3) H. Abdullah Hamid, 56 tahun  Guru  Agama  Jakarta,  (4)  H..  Abdullah,  61  tahun,  Guru Agama Jakarta, (5) K. Ma’mur, 55 tahun, Guru Agama Sukabumi, (6)  Endang  Effensi,  45  tahun,  Hakim  Agama  Sukabumi  (Widiana, 2004).
4. Menghindari Orang-Orang yang Berlaku Manipulatif
Menurut  Ghozalie  Masroeri,  untuk  menghindari  orang-orang yang berlaku manipulatif penting adanya kriteria Imkan al-rukyah . Sebab,  rukyat  diperbolehkan  adalah  rukyat  yang  dalam  prosesnya benar-benar  membidik  dan  melihat  hilal  secara  langsung,  baik menggunakan alat bantu modern seperti teleskop maupun dengan mata telanjang. Tidak dibenarkan rukyat dengan melihat ke cermin atau  air  karena  yang  dilihat  bukanlah  hilal  secara  langsung melainkan pantulannya, ini dapat menimbulkan kekeliruan bahwa yang dianggap cahaya hilal ternyata cahaya polusi di sekitar lokasi (Masroeri,  2018).  Dijelaskan  oleh  Ma’ruf  Amin  bahwa  pada prinsipnya  Syariah  tidak  menolak  keikutsertaan  IPTEK  dalam proses  penentuan  awal  dan  akhir  Ramadan,  selama  tidak bertentangan  dengan  syariah  atau  mengabaikan  petunjuk  yang telah diberikan syariah. Namun syariah tidak menuntut sejauh itu supaya tidak memberatkan umat, selengkapnya( Amin, 1994).
Masroeri menjelaskan, adanya kriteria Imkan  al-rukyah , maka ketika  ada  laporan  hilal  dapat  terlihat  dan  memiliki  bukti  berupa foto, padahal menurut hisab hakiki tadkiki ashri atau kontemporer data hilal menunjukan masih di bawah Imkan al-rukyah , kesaksian tersebut  dapat  ditolak.  Lain  halnya  ketika  data  hilal  sudah mencapai Imkan  al-rukyah ,  langkah  selanjutnya  adalah  menguji keorisinilan  rukyat  tersebut.  Sebagai  contoh  Ghozalie  Masroeri
menyampaikan  bahwa  ada  kiriman  foto  dari  lokasi  rukyat  Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian dipertanyakan apakah orisinil atau tidak,  kalau  orisinil  apa  yang  menjadi  indikator  orisinilitasnya. Setelah  diteliti  dan  dikontrol  ternyata  dalam  proses  rukyatul  hilal tersebut  hasil  foto  merupakan  tangkapan  langsung  dari  lubang pengintai  teleskop  tanpa  adanya  olahan  citra  yang  dapat memanipulasi sesuatu (hilal) yang tidak ada menjadi ada (Masroeri, 2018).
Pada  dasarnya,  NU  tidak  mematok  kriteria  2  derajat  tinggi hilal,  3  derajat  elongasi  dan  8  jam  umur  Bulan.  Karena  MABIMS menentukan  kriteria  tersebut  dan  ternyata  secara  empirik  ada warga NU yang dapat melihat hilal pada kriteria itu, maka oleh NU kriteria  tersebut  dijadikan  sebagai  pengontrol  untuk  mewujudkan rukyat  yang  berkualitas.  Adapun  tawaran  kriteria  baru  dengan indikator  tinggi  hilal  3  derajat  dan  elongasi  6,4  derajat,  NU menolaknya,  karena  pada  akhirnya  kriteria  tersebut  akan meninggalkan rukyat dan menggantinya dengan hisab.

## PENUTUP
Penolakan  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  terhadap  kesaksian rukyat di bawah Imkan al-rukyah dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 (sembilan)  kali,  yaitu  tahun  1998,  2001,  2002,  2006,  2007,  2011,  2012, 2013  dan  2017.  Penolakan  tersebut  dilakukan  oleh  Pengurus  Besar Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  karena  menurut  hisab  kontemporer  di  lokasi rukyat belum mencapai kriteria Imkan al-rukyah dengan indikator minimal tinggi  hilal  2  derajat,  umur  bulan  8  jam,  atau  jarak  Matahari-Bulan  3 derajat. Secara syar’ī, didasarkan pada pendapat Ibn Hajar al-Haitami yang menyatakan  bahwa syahadat (kesaksian  melihat  hilal)  dapat  ditolak  jika ahli hisāb sepakat  memustahilkannya,  dan  dapat  diterima  jika  para  ahli hisāb masih  memperselisihkannya.  Adapun  alasan  PBNU  menjadikan kriteria Imkan  al-rukyah sebagai  dasar  penolakan  adalah;  (1)  untuk meningkatkan kualitas rukyat dengan didukung oleh Metode hisab tahkiki tadkiki/ashri,  NUMO  (Nahdlatul  Ulama  Mobile  Observatory),  rukyat  setiap bulan  kamariah,  banyaknya  lokasi  rukyat  ideal;  (2)  Bersama-sama mengawali awal bulan dengan pemerintah; (3) Praktik di lapangan; dan (4) Menghindari orang-orang yang berlaku manipulatif.
Adapun  saran  penulis  demi  terciptanya  konsistensi  rukyat  sebagai penentu  awal  bulan  kamariah  adalah; Pertama, dengan  konsistensi  NU dalam menerapkan imkan al-rukyah di masing-masing lokasi rukyat, secara tegas  NU  dapat  menolak  apabila  terdapat  kesaksian  rukyat  yang  jelas secara perhitungan kontemporer belum memenuhi batas minimal imkan al- rukyah .  Tetapi  jika  pada  saat  penetapan  ternyata  pemerintah  melalui sidang  isbat  justru  menerima  kesaksian  tersebut  dan  menjadikan  dasar rukyat  sebagai  penentu  masuknya  bulan  baru,  maka  NU  tidak  perlu melakukan  istikmal,  melainkan  taat  terhadap keputusan  pemerintah  demi menghilangkan  perbedaan; Kedua, pada  saat  ketinggian  hilal  di  seluruh wilayah  Indonesia  telah  mencapai  batas  minimal imkan  al-rukyah , namun faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka NU menetapkan awal
bulan  atas  dasar  istikmal,  walaupun  pada  saat  itu  pemerintah  melalui sidang isbat akan menetapkan berdasarkan hisab imkan al-rukyah. Karena pemerintah  menetapkan  masuknya  bulan  baru  hanya  berdasarkan  hisab dan mengabaikan rukyat, NU tidak perlu taat dan ikut ketetapan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Ma’ruf, (1994), “Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadan
Menurut Pandangan Syariah  dan  Sorotan  IPTEK”  dalam
Rukyah dengan   Teknologi (Upaya Mencari
Kesamaan Pandangan
tentang Penentuan Awal  Ramadan  dan  Syawal), Jakarta:Gema Insani Press.
Amri,  Rupi’i,  “Upaya  Penyatuan  Kalender  Islam  Indonesia  (Studi  atas Pemikiran   Thomas Djamaluddin)”, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
Anggaran  Rumah  Tangga  Nahdlatul  Ulama  dalam  Pengurus  Besar Nahdlatul   Ulama, (2015), Anggaran  Dasar  &  Anggaran  Rumah  Tangga Nahdlatul Ulama, Jakarta:Lembaga Ta’lif   wan Nasyr PBNU.
Bruinessen,  Martin  van,  (1994), Traditionalist  Muslim  in  A  Modernizing World:
The Nahdlatul
Ulama  Ana  Indonesian’s  New  Order  Politics,
Fictional Conflict, and The Search for a New
Discourse,
diterjemahkan  oleh  Farid  Wajidi  dengan  judul  “NU  :  Tradisi,  Relasi- relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta : LKiS.
al-Bukhari  ,  Muhammad  Ibn  Ismail,  (1403  H), Ṣ a ḥ ī ḥ al-Bukhārī, juz  2, Mesir:al- Maktabah al- Salafiyah, cet. 1.
Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementrian  Agama  RI, (2010), Almanak Hisab Rukyat, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI.
Djamaluddin,  Thomas,  (2005), Menggagas  Fiqih  Astronomi  (Telaah  Hisab- Rukyat  dan  Pencarian  Solusi  Perbedaan  Hari  Raya), Bandung:Kaki Langit.
al-Haitami,  Ibn  Hajar,  (1983), Tu ḥ fat  al-Mu ḥ tāj  bī  Syar ḥ al-Minhāj, juz  3, Mesir : at-Tijariyah al-Kubro.
Hambali, Slamet, (2012), “Fatwa Sidang dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya  Internasional Penyatuan  Kalender Hijriyah:Sebuah Upaya Pencarian Kriteria   Hilal  yang  Obyektif  Ilmiah , Semarang: Elsa Press.
Hosen,  Ibrahim,  (2004),  “Penetapan  Awal  Bulan  Qamariah  Menurut  Islam dan   Permasalahannya”, dalam Selayang  Pandang    Hisab  Rukyat
Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat   Pembinaan Peradilan Agama.
Ikhbar/pemberitahuan  hasil  rukyatul  hilal  awal  Muharram  1439  H Pengurus Besar   Nahdlatul   Ulama 23 September 2017 M.
Izzuddin,  Ahmad,  (2007), Fiqih  Hisab  Rukyat  :  Menyatukan  NU  & Muhammadiyah dalam   Penentuan  Awal  Ramadan,  Idul  Fitri,  dan Idul Adha, Jakarta : Erlangga.
Jayusman,  “Isyarat  Penentuan  Awal  Bulan  Kamariah  dalam  al-Qur’an; Mencermati Perbedaan  Kriterian  dan  Metode  Penetapan  Awal  Bulan Kamariah di Indonesia”, Al-Dzikra Vol. 5   No. 9 Juli - Desember Tahun 2011.
Junaidi,  Ahmad  ,  “Imkan  al-Ru’yat  sebagai  Pemersatu  Kalender  Islam: Memadukan Ru’yat NU  dan
Hisab Muhammadiyah dalam menentukan Kalender Islam”. Dimuat dalam Dialogia ,  Vol.  8  No.  2, Juli 2010.
Keputusan  Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama  Nahdlatul  Ulama  Nomor I/MAUNU/1404/1983   tentang  Hukum  atas  Beberapa  Masalah Diniyah dalam Hasil Muktamar NU ke 27  Situbondo Nahdlatul
Ulama Kembali  ke  Khittah  Perjuangan  1926,  Semarang:Sumber barokah, 1985.
Lajnah  Falakiyah  PBNU,  (2006), Pedoman  Rukyat  dan  Hisab  Nahdlatul Ulama, Jakarta: LF PBNU.
,  “Arship  LF  PBNU”  di  kantor  PBNU  jl. Kramat Raya  no. 164 Jakarta Pusat.
, Laporan Lajnah   Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H,
Jakarta: LF PBNU.
, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi   Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama , Jakarta: LF PBNU.
Masroeri , A. Ghazalie, (2011), Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU ,   Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Nawawi, Abd Salam, (2004), Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik  dalam  Menetapkan  Hilal), Surabaya:Diantama  dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, (1985), Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo, Semarang:Sumber Barokah.
Sakirman,  “Menelisik  Metode  Hisab-Rukyat  di  Indonesia”, Hunafa:  Jurnal Studia Islamika Vol 8 No 2 (2011).
SK  PBNU  NO.  :  311/A.II03/I/1994  tentang  Pedoman  Oprasional Penyelenggaraan Rukyat Bil   Fi’li  di  Lingkungan  Nahdlatul  Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat  dan  Hisab  Nahdlatul Ulama , Jakarta: LF-PBNU, 2006.
Wawancara  dengan  K.  H.  A.  Ghazalie  Masroeri  di  kantor  PBNU  jl.  Kramat Raya  no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.
Wawancara  dengan  Nahari  Muslih  di  kediaman  beliau  pada  tanggal  24 Febuari 2018.
Wawancara  dengan  Slamet  Hambali  di  Pascasarjana  UIN  Walisongo  pada tanggal 27 Oktober 2017.
Wawancara  dengan  Sayful  Mujab  pada  tanggal  11  April  2018  di Pascasarjana UIN Walisongo.
Widiana, Wahyu, (2004), “Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia”, dalam Selayang Pandang
Hisab  Rukyat Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat
Pembinaan
Peradilan   Agama.