## Article

## Dinamika Kinerja BMT di Indonesia dan Komitmennya terhadap Nilai-Nilai Islam: Studi BMT Daarut Tauhiid Bandung
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2019, Vol. 01 (02), 93-103 © The Journal, 2019 10.36256/ijrs.v1i2.28 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: May, 16 th 2019 Revised: November,13 th 2019
Accepted: November, 30 th 2019

## Kurnia Asni Sari
Jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia sarikurniaasni@gmail.com

## ABSTRACT
Sharia  Microfinance  Institutions  in  Indonesia  since 1995  is  an  attempt  to  internalize  Islamic values in entrepreneurial activities at financial institutions at the micro-community level. With case study approach to a BMT in Indonesia, this study is different with the previous studies which  consider  that  institutions  or  companies  in  Indonesia  only  undertake  the  efforts  of religious commodification of religious symbols that are in demand in the Indonesian market. This  study  argues  that  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  in  Indonesia  as  an  Islamic  financial institutions  are  committed  to  Islamic  values  both  in  the  product  and  management  of  the company,  although  this  commitment  has  an  impact  on  the decline  in  company  performance. The results of the study show that although BMT Daarut Tauhiid Bandung has decreased in corporate  performance,  this  company  can  maintain  its  commitment  to  Islamic  values, especially in its financial products. This shows that the BMT is not only focusing its efforts on the commodification of religious activities but also retains religious values in its business.
Keywords: Islamic microfinance institutions; BMT; company performance

## ABSTRAK
Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sejak 1995 merupakan sebuah usaha dalam menginternalisasikan nilai-nilai islam dalam kegiatan wirausaha pada lembaga keuangan di level mikro. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada salah satu BMT yang ada di Indonesia, studi ini berbeda dengan studi sebelumnya yang menganggap bahwa lembaga atau perusahaan yang ada di Indonesia hanya melakukan usaha komodifikasi agama pada simbol-simbol  agama  yang  laris  di pasaran  Indonesia.  Studi  ini  berargumen  bahwa  BMT yang  ada  di  Indonesia  sebagai  lembaga  keuangan  syariah    berkomitmen  pada  nilai-nilai Islam  baik  pada  produk  dan  juga  manajemen  perusahaannya,  walaupun  komitmen  ini berdampak pada turunnya kinerja perusahaan. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  mengalami  penurunan  kinerja  perusahaan,  namun perusahaan ini dapat mempertahankan komitmennya pada nilai-nilai Islam terutama pada produk  keuangannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BMT  ini  bukan  hanya  memfokuskan usahanya pada kegiatan komodifikasi agama namun juga tetap mempertahankan nilai-nilai agama pada usahanya.
Kata Kunci: lembaga keuangan mikro syariah; BMT; kinerja perusahaan

## 1. Pendahuluan
Kegiatan  lembaga  keuangan  syariah  merupakan  salah  satu  gerakan  wirausaha  pada  level meso.  Perkembangannya  terjadi  di  berbagai  belahan  dunia dan  kemunculannya  diawali di Mesir pada tahun 1960-an (Antonio, 2001). Lembaga keuangan syariah pertama ini bernama Mit  Ghamr  Bank  yang  beroperasi  sebagai rural-social  bank (di  Indonesia  seperti  lembaga keuangan  desa),  kemudian  berhasil  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  mikro  di sepanjang  delta  Sungai  Nil.  Perkembangan  selanjutnya,  pada  Desember  1970,  Pemerintah Mesir  dalam  Sidang  Menteri  Luar  Negeri  Negara-Negara  Organisasi  Konferensi  Islam,  di Karachi, Pakistan mengajukan proposal untuk pedirian Bank Syariah, Federasi Bank Islam, dan  pembentukan  perwakilan  khusus  dalam  bentuk  Asosiasi  Bank-Bank  Islam  yang bertugas  sebagai  badan  konsultan  untuk  memecahkan  berbagai  masalah ekonomi  dan perbankan  syariah  (Antonio,  2001).  Intinya,  dalam  proposal  tersebut  pemerintah  Mesir mengusulkan untuk penghapusan sistem bunga yang sudah berlaku pada bank-bank yang ada  menjadi  sistem  bagi  hasil  dari  setiap  keuntungan  dan  kerugian  yang  ditanggung  bank ataupun nasabah (Antonio, 2001). Proposal ini pun disetujui dengan pendirian IDB (Islamic Development Bank).
Disetujuinya  proposal  pendirian  Bank  Syariah,  Federasi  Bank  Islam,  dan  pembentukan Asosiasi  Bank-Bank  Islam  yang  bertugas  sebagai  badan konsultan  untuk  memecahkan berbagai masalah ekonomi dan perbankan syariah ini membangkitkan semangat 43 negara dengan  penduduk  mayoritas  muslim  lain  untuk  bergabung  dalam  IDB.  Perkembangan  ini juga  berpengaruh  pada  Indonesia.  Hal  ini  ditandai  oleh  berdirinya  Bank  Muamalat  pada tahun  1991  (Anshori,  2008),  dan  baru  disahkan  pada  tahun  1992  (Irfan,  2008). Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  ini  juga  sudah  menarget  masyarakat  ekonomi mikro.  Di  Indonesia  gerakan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  ini  pertama  kali dikembangkan  oleh  aktivis  Masjid  Salman  ITB  Bandung  yang  mendirikan  Koperasi  Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980 (Winario dan Fuaddi, 2017).
Lima belas tahun berselang, pada 13 maret 1995 di Jakarta, gagasan pembentukan BMT (Baitul  Maal  Wa  Tamwil)  mulai muncul.  Atas  gagasan  Dr.  Ir.  Amin  Aziz,  yang  kemudian diresmikan oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Majelis Ulama Indonesia  (MUI),  beserta  Bank  Muamalat  dibentuklah  YINBUK  (Yayasan  Inkubasi  Bisnis Usaha  Kecil),  yang  kemudian  YINBUK  membentuk  PINBUK  (Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha Kecil)  dalam  rangka  menjadi  sarana  operasional  dana  yang dihimpun  oleh  YINBUK,  yang memprakarsai  pembentukan  BMT  (Baskara,  2013).  Melalui  Presiden  Soeharto,  pada desember  1995,  BMT  dideklarasikan  sebagai  gerakan  nasional  pemberdayaan  usaha  kecil. Dengan pengakuan ini, Bank Indonesia mengijinkan BMT sebagai lembaga yang juga dapat menerima pinjaman dana dari bank umum (Baskara, 2013).
Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang berasal dari bank syariah seperti Bank Muamalat,  bank  konvensional,  atau  unit  usaha  bank  umum  konvensional,  yang  berada dalam  pengawasan  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan),  BMT  pada  awalnya  berada  di  bawah pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah karena memang dalam fungsi Baitul Tamwil-nya, BMT menargetkan usaha kecil atau mikro, alasan lainnya adalah karena belum adanya legal status (Baskara, 2013) maka BMT tunduk pada Undang-Undang No.25 Tahun  1992  tentang  Koperasi  yang  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  No. 17  Tahun 2012 tentang Koperasi (Masyithoh, 2014). Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang No 1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM),  status  lembaga  keuangan  BMT menjadi  masalah  tersendiri,  karena  undang-undang  ini  memiliki  kebijakan  bahwa  apabila BMT sudah melayani lebih dari satu daerah maka BMT harus berubah menjadi bank. Status BMT  yang  awalnya  berada  di  bawah  pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  harus  berpindah  ke  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) seperti  bank syariah, bank konvensional dan unit usaha bank umum konvensional lainnnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam yang ada di  Indonesia  menggambarkan  semangat  masyarakat  muslim  yang  bergiat  dalam  ekonomi Islam untuk berkomitmen pada nilai-nilai islam (Boubekeur, 2016) atau tauhid (Foziaa, 2016) dan  moralitas  (Boubekeur,  2016)  untuk  memberdayakan  umat  (Mahyudi,  2015)  dan diharapkan dapat meningkatkan moral ekonomi secara universal (Mahyudi, 2015). Gerakan ekonomi islam ini memperlihatkan bagaimana usaha muslim menginternalisasikan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan ekonominya (Roundy, Taylor & Evans, 2016; Christopher, 2011; Nwankwo, Gbadamosi &  Ojo,  2012).  Menurut sebagian  muslim pemisahan  antara  etika agama  dengan  praktik  ekonomi berdampak  pada  kinerja  usaha  mereka  dan  menjadi penyebab akar  krisis  ekonomi  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  korupsi,  inefisiensi  dan
kurangnya disiplin di tempat kerja (Rudnyckyj, 2009). Gerakan muslim dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonominya untuk mengurangi dampak buruk pada hasil kinerjanya.
Pada perkembangannya, gerakan ekonomi Islam telah diteliti dalam dua tingkatan, yaitu level  mikro  dan  meso.  Di  level  mikro,  pada  prakteknya  seharusnya  ada  komitmen  dari muslim yang bergiat dalam kegiatan ekonomi Islam untuk dapat menginternalisasikan nilai- nilai  Islam  dalam  kegiatan  ekonominya.  Sedangkan  di  level  meso,  pendekatan  ini berpendapat bahwa timbulnya semangat wirausaha muslim bukan hanya bersifat individual, ada aspek ekonomi yang melatarbelakangi wacana wirausaha Islam oleh  aktor Islam. Fealy dan  White  (2008), menunjukan  hal  yang  bertolak  belakang.  Mereka  berpendapat  bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia hanya merupakan usaha komodifikasi agama oleh aktor-aktor  di  level  meso. Untuk  menjelaskan  gerakan  ekonomi  Islam pada  level  meso di Indonesia,  penelitian  Fealy  dan  White  dianggap  terlalu  mengeneralisir  karena menyamaratakan karakteristik antar setiap perusahaan yang bergerak pada bidang ekonomi Islam di  Indonesia  yang mereka  anggap hanya  melakukan  komodifikasi  agama  pada usahanya. Padahal menurut argumen peneliti, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pegiat ekonomi  Islam  dalam  ranah  meso  untuk  terus  berbenah  diri  dalam  rangka  menghadirkan kegiatan wirausaha berbasis pada nilai-nilai Islam atau syariah.
Salah  satunya  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  yang  merupakan  unit  usaha  dari perusahaan yang dimiliki oleh salah satu pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren yang menjadi payung dari kegiatan usaha ini, memperlihatkan bahwa ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan lembaga keuangan tersebut, karena pada umumnya pesantren  merupakan  pusat  keagamaan. Pada  pengelolaannya  BMT ini mengadopsi  sistem manajemen  perbankan  syariah,  dengan  sistem  bagi  hasil  dan  tidak  ada  penetapan  suku bunga.  Lembaga  keuangan  mikro  syariah  ini  bertujuan  untuk  membantu keuangan  dan memberikan  binaan  pada  pengusaha  kecil yang  mengalami  kesulitan  mendapatkan  kredit dari  bank.  Sudah  menjadi  komitmen  BMT Daarut  Tauhiid  Bandung dalam  menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang produktif dalam skala mikro.
Adanya  respon  dari  publik  mengenai  produk    keuangan  BMT Daarut  Tauhiid  Bandung yang dianggap tidak ada bedanya dengan bank konvensional biasa, terutama dalam beberapa pembiayaan, membuat BMT ini pada tahun 2017 berjejaring dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah)  yang  merupakan  profesional  yang  telah  disertifikasi  oleh  MUI  (Majelis  Ulama Indonesia) untuk dapat memberikan kepastian produk keuangan yang halal tanpa riba bagi suatu lembaga keuangan. Namun sejak tahun 2017 tersebut terjadi penurunan kinerja dari BMT Daarut Tauhiid Bandung sendiri.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat  menjelaskan  peran  institusi,  jaringan  sosial,  kerangka nilai sosial yang dapat menghambat kinerja BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga keuangan berbasis islam. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif.  Melalui  pendekatan  ini,  penelitian  ini  dapat  menjelaskan dinamika yang terjadi di BMT Daarut Tauhiid yang menyebabkan turunnya kinerja lembaga keuangan  syariah  ini.  Melalui  pendekatan  ini,  peneliti  mendapatkan  berbagai  informasi seputar  pengalaman-pengalaman  dari  individu-individu  yang  terkait  dalam  membangun pemahaman yang mendalam dan spesifik mengenai bagaimana jaringan sosial dan nilai-nilai agama institusi dan aktor dalam mendorong kinerja institusi ini.
Dengan menggunakan  desain  penelitian  studi  kasus,  penelitian  ini  diharapkan  mampu menggali  kasus  dengan  pengumpulan  data  yang  mendalam  dari  berbagai  informasi  dan laporan  yang  menjelaskan  sebuah  kasus,  dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan single  case study dalam  menjelaskan  bagaimana  peran  institusi,  jaringan  sosial,  kerangka  nilai  sosial dapat menghambat kinerja wirausaha pada level meso yaitu pada level lembaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Subjek penelitiannya merupakan individu yang terdiri dari karyawan yang ada pada BMT Daarut Tauhiid Bandung serta informan pendukung yang merupakan jaringan yang dibangun oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi literatur dan observasi

## 3. Kerangka Teori
Beckert (2010) dalam menjelaskan interelasi antara institusi, jaringan sosial dan cognitive frame yang saling mempengaruhi dalam setiap dinamika yang terjadi dalam field. Beckert menjelaskan  bahwa  pasar  merupakan  sebuah field yang  dapat  diterjemahkan  berbagai
dinamikanya  melalui  tiga  elemen  interelasi  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Dalam kerangka ini, institusi merupakan aturan, norma, atau nilai yang mengikat setiap aktor di dalam field. Pasar  sebagai  jaringan  dapat  dipahami  bahwa  dalam field terjadi  hubungan antar aktor yang di dalamnya dapat menggambarkan sumber daya, kekuasaan, pengaruh, bahkan dominasi dari suatu aktor. Terakhir cognitive frame, merupakan pengetahuan yang dimiliki  oleh  aktor  dalam  melakukan  sesuatu  yang ingin  ia  capai  dalam field.  Cognitive frame dapat  meliputi  orientasi  ekonomi,  pemahaman  aktor  mengenai  sasaran  ekonomi, budaya dari tindakan aktor dan seluruh pemahaman mengenai tindakan dari aktor. Beckert  melihat  bahwa  pasar  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  institusi,  jaringan  dan cognitive  frame (bingkai  nilai  sosial). Pasar  sebagai  sebuah  institusi  berarti  bahwa  pasar diatur oleh nilai-normatif atau sebuah aturan legal formal yang mengikat individu-individu di dalamnya  yang  secara  langsung  membatasi  tindakan-tindakan  aktor  yang  ada  dalam pasar. Pasar sebagai sebuah jaringan berarti bahwa di pasar ada sebuah proses pertukaran yang  terjadi.  Jaringan  yang  terbentuk  dalam  proses  ini  sangat  dinamis  yang  berasal  dari pertukaran ekonomi yang dilakukan oleh antar aktor. Selanjutnya pasar sebagai cognitive frame (bingkai  nilai  sosial) berarti  bahwa  aktor  memiliki  sebuah  kecakapan  sosial  dalam melihat dan menyiasati jaringan serta institusi yang ada pada pasar mengenai fungsi pasar.
Pasar menurut Beckert akan selalu mengalami dinamika. Hal ini terjadi karena adanya interelasi antara institusi, jaringan dan cognitive frame (bingkai nilai sosial) di dalam pasar. Ketiga  elemen  ini  memiliki  hubungan  timbal  balik,  dimana  perubahan  dari  satu  elemen akan  mempengaruhi  dua  elemen  lainnya.  Misalnya,  perubahan  pada  institusi  akan mengubah pola jaringan antar aktor serta memaksa aktor untuk memperbarui bingkai nilai sosial . Perubahan  pada  jaringan  akan  berdampak  pada  penyesuaian  institusi  dan  juga mengubah bingkai nilai sosial pada aktor. Selanjutnya perubahan pada bingkai nilai sosial aktor akan berdampak pada perubahan relasi jaringan antar aktor dan juga pengembangan institusi dalam pasar.
Dalam  melihat  fenomena  yang  terjadi  ini, akan  digunakan  konsep-konsep Beckert mengenai peran institusi, jaringan dan cognitive frame dalam melihat dampaknya terhadap kinerja  dari  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung.  Sehingga  dapat  dipahami  bagaimana tiga konsep yang ada dapat menghambat kinerja wirausaha di lembaga keuangan mikro syariah ini.

## 4. BMT Daarut Tauhiid Bandung; Studi Kasus

## 4.1. BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai Bingkai Nilai Agama
Cognitive  frame atau  (bingkai  nilai  sosial)  yang  dalam  penelitian  ini  akan  difokuskan  pada bingkai nilai agama merupakan kecakapan yang dimiliki aktor dalam melihat dan menyiasati jaringan  dan  institusi  yang  ada  pada  sebuah  institusi  mengenai  fungsi  institusi  itu  sendiri (Beckert, 2010). Dinamika yang terjadi dalam bingkai nilai agama aktor ini menurut Beckert disebabkan  oleh  institusi  dan  jaringan  sosial  di  dalam  institusi  yang  secara  langsung berdampak pada relasi jaringan antar aktor dan pengembangan institusi.
Dalam  menggambarkan  bingkai  nilai  agama,  akan  dilihat  bagaimana  pandangan  aktor, yaitu karyawan yang bekerja di BMT Daarut Tauhiid Bandung dan mereka yang berjejaring dengan  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung. Pertama , karyawan  yang  bekerja  di  BMT  Daarut Tauhiid Bandung. Mereka merupakan orang yang ditempatkan berdasarkan keputusan dari pengurus  koperasi.  Perlu  diketahui  bahwa  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  merupakan  unit usaha yang dimiliki oleh koperasi yang terdapat dalam pesantren.
Mereka  yang  bekerja  di  satu  unit  usaha,  salah  satunya  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung bekerja di unit usaha tertentu atas arahan dari pengurus. Rerata karyawan hanya menerima ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pengurus,  meski  pada  akhirnya  mereka  harus  belajar  lagi terkait jobdesck baru yang mereka emban. Sedangkan saat ditanya mengapa memilih Pondok Pesantren  sebagai tempat bekerja, semua karyawan yang rata-rata telah mengabdi selama kurang lebih 10 tahun sebagai karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung di Pondok Pesantren, menyatakan karena lingkungan islaminya, dimana selain bekerja mereka lebih leluasa untuk melaksanakan ibadah.
“ Pertama karena memang dulu itu lingkungannya kondusif, kerja di luar tidak nyaman, terutama masalah ibadah. Memang di luar gajinya besar, tapi shalat susah. Sebenarnya cita-cita seperti itu sudah banyak yang menginginkannya. Dari segi ibadah, ada pencerahan dari sisi keagamaan.”
Adanya  SDM  baru  di kepengurusan  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  tentu  membawa warna baru bagi institusi ini. Beragam pemikiran baru yang ingin melakukan pembaharuan apalagi  sejak  adanya  DPS  pada  tahun  2017  membuat  perangkat  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung semakin berusaha agar setiap transaksi atau akad yang dilakukan sesuai dengan syariat.  Keinginan ini tentu bisa dilihat dari latar belakang karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung yang memilih bekerja karena alasan agama. Adanya keinginan memperbaiki kondisi lembaga  dan  kondisi  diri  mereka  agar  terhindar  dari  sesuatu  yang  dilarang  dalam  Islam seperti transaksi riba.
“adanya  perkataan  di  luar  mau  bank  konvensional,  bank  syariah,  BMT  tetap  aja  ada  unsur ribanya . Nah, kami sebenarnya tidak mau seperti itu,..”
Pernyataan  ini  mempertegas  bahwa  aktor  berusaha  untuk  dapat  menerapkan  dan menyesuaikan berbagai produk atau sistem yang ada di BMT Daarut Tauhiid Bandung agar sesuai  dengan  nilai-nilai  islam. Agar  dapat  berjalan  dengan  baik,  produk  keuangan  yang dikeluarkan  oleh  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  juga  disosialisasikan  pada  nasabah  saat akan  melakukan  akad.  BMT  Daarut Tauhiid  Bandung  bersama  dengan  koperasi juga mengadakan  seminar  akad  syariah  yang  dikhususkan  bagi  anggota  Koperasi baik  yang mengajukan  pembiayaan  atau  mereka  yang  hanya  menyetorkan  simpanan  wajib  mereka setiap bulannya. Aktor juga menyampaikan, sebagian orang yang ada di internal Pesantren pun  masih  tidak  paham  secara  utuh  mengenai  berbagai  produk  dari  lembaga  keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pemahaman yang mereka dapat sebatas pada kepercayaan mereka pada lembaga keuangan syariah yang menggunakan nama produk dan lembaga  syariah,  sehingga  keawaman  ini  yang  masih  diedukasi  oleh  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung.
“ untuk  sekarang  ini.  karena  banyak  juga  baik  eksternal  maupun  internal  masih  belum memahami,  yang  tahunya  mereka  minjam  dapat  uang  dan  kemudian  dibelikan  buat  apa  saja, namun  disitu  kan  tidak  boleh,  walaupun  ada  akadnya  disana  murabahah  mudarabah.  kalu misalkan  akadnya  kurang  syari  bahkan  tidak  syari  kan  tidak  boleh.    jadi  bagaimana mengedukasi transaksinya nyaman syariah,…”
Seminar  yang diberikan  pada  anggota  Koperasi yang  telah  disebutkan  sebelumnya merupakan  salah satu  langkah  yang  diambil  untuk  dapat  mengedukasi  internal  Pesantren atau karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung yang bekerja pada pesantren, karena sebagian besar memang anggota Koperasi  adalah karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung.
Kedua , bingkai nilai agama aktor yang merupakan nasabah yang berjejaring dengan BMT Daarut  Tauhiid  Bandung.  Pemilihan  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  sebagai  lembaga keuangan simpan pinjam bagi nasabah adalah karena adanya pemahaman nasabah bahwa jika  mereka  melakukan  simpan  pinjam  di bank  konvensional  belum  jelas  kehalalannya karena adanya bunga yang ditetapkan oleh bank. Meski pemahaman rerata nasabah masih kurang mengenai berbagai akad syariah, rerata nasabah mempercayai BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga keuangan syariah karena merupakan unit usaha perusahaan yang dimiliki  oleh  Pesantren  sebagai  pusat  keagamaan.  Kepercayaan  ini  mereka  letakkan  pada BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  sebagai  bentuk  kehati-hatian  mereka  dalam  melakukan simpan pinjam di lembaga keuangan agar bebas dari riba dan akad-akad yang tidak sesuai syariat.
Berbagai produk keuangan dalam simpanan dan pinjaman di tawarkan oleh BMT Daarut Tauhiid  Bandung  pada  nasabahnya. Pertama ,  produk  keuangan  simpanan  terdiri  dari berbagai produk yang ditawarkan, namun secara umum ada dalam dua akad yaitu wadi’ah (titipan)  dimana  nasabah  dapat  mengambil  simpanannya  sewaktu-waktu,  dan  akad mudharabah  (bagi  hasil)  dimana  nasabah  menitipkan  simpanannya  dalam  waktu  tertentu kemudian  pihak  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  menjadikan  simpanan itu  sebagai  modal usaha, dan pada waktu yang disepakati akan dilakukan bagi hasil antara nasabah dan pihak BMT Daarut Tauhiid Bandung sesuai kesepakatan awal. Kedua , produk pembiayaan, dalam produk  pembiayaan  ini  ada  beberapa  produk yang  ditawarkan  dengan beberapa  jenis  akad diantaranya murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.
Untuk  simpanan,  rerata  nasabah  mengetahui  bentuk  dari  transaksinya  namun  tidak mengetahui  nama  akadnya.  Lain  halnya  dengan  produk  pembiayaan,  beberapa  nasabah masih mendapatkan penjelasan terkait produk yang sesuai dengan pembiayaan mereka.
“Kalau pertama dijelaskan akadnya pas pembiayaan, kalau yang kedua udah nggak, kan udah tau akadnya, kita setuju, kita tanda tangan..” (Y)
“ Sebelumnya nggak tau  tentang akad-akad, mereka (BMT) yang jelasin. Paham setelah mereka ngejelasin,  akadnya  mudharabah,  jual  beli,  jadi  rido  sama  rido  udah  termasuk  nggak  riba.  Itu udah segitu nggak ada denda keterlambatan.” (E)
Pengetahuan nasabah mengenai produk keuangan syariah yang ditawarkan BMT Daarut Tauhiid  Bandung  terkait  juga  dengan  jenis  keanggotaan  nasabah  pada  koperasi,  dua nasabah  sebelumnya  merupakan  mereka  yang  berwirausaha  dan  tergolong  pada  jenis keanggotaan  alumni  dan  mitra  usaha.  Sedangkan  mereka  dengan  status  keanggotaan karyawan pada koperasi walaupun tidak terlalu paham, namun saat melakukan pembiayaan mereka sudah mengetahui akad apa yang sesuai dengan pembiayaan mereka.
Meskipun  melakukan  simpan  pinjam  di  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  nasabah  yang bukan  wirausahawan  tetap  menggunakan  bank  lain  untuk  transaksi  keuangan  dan simpanan  sehari-hari,  jasa  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  mereka  gunakan  dalam pembiayaan.  Karena  pembiayaan  mensyaratkan  nasabah  untuk  menjadi  anggota  Koperasi maka  nasabah  diwajibkan  membayarkan  simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  mereka  ke BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung.  Alasan  nasabah  tidak  menggunakan  jasa  BMT  Daarut Tauhiid  Bandung  dalam  menyimpan  tabungan  mereka  untuk  transaksi  dan  simpanan sehari-hari  adalah  karena  terbatasnya  aksesibilitas  dari  layanan  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung, diantaranya; pertama, gerai BMT Daarut Tauhiid Bandung yang terbatas hanya di satu tempat, dan mobil layanan yang tidak menjangkau daerah mereka. Kedua, keterbatasan transaksi pada jam kerja, karena melakukan transaksi hanya saat hari kerja dan jam kantor. Ketiga,  walaupun  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  telah  memiliki  mobile  banking,  namun penggunaannya  sangat  terbatas  pada  transfer  sesama  rekening  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung individual, sedangkan lembaga yang mempunyai rekening di BMT Daarut Tauhiid Bandung  tidak  dapat  menggunakan  fasilitas  ini  untuk  melakukan  transfer.  Keempat, minimnya ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BMT Daarut Tauhiid Bandung dan kegunaannya, saat ini baru ada satu ATM BMT Daarut Tauhiid Bandung yang terletak di depan salah satu unit  usaha  retail  yang  dimiliki  koperasi,  ATM  ini  tidak  dapat  melakukan  transaksi  antar bank, hanya sebatas rekening individual nasabah BMT Daarut Tauhiid Bandung. Kesulitan ini  juga  disampaikan  oleh  salah  satu  staf  bagian  keuangan  lembaga  internal  pesantren di luar koperasi yang melakukan pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid Bandung, namun untuk penggajian karyawan mereka menggunakan jasa bank lain.
Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung tidak terlepas dari penerapan  berbagai  nilai-nilai  islam  dalam  setiap  akad  dan  produk  yang  BMT  Daarut Tauhiid Bandung keluarkan kepada publik. Kemudahan tersebut bukan tanpa cela, beberapa nasabah menyayangkan dengan produk dan akad yang sudah sesuai dengan nilai-nilai islam namun peningkatan keprofesionalan BMT Daarut Tauhiid Bandung  dalam segi administrasi masih  menjadi  harapan  dari  nasabah.  Masih  kurangnya  fasilitas  pelayanan  yang  diberikan oleh  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  pada  nasabah  menyebabkan  sebagian  besar  nasabah tidak  menjadikan  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  sebagai  satu-satunya  lembaga  keuangan syariah  untuk  mengelola  simpan  pinjam  mereka.  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  masih menjadi salah satu alternatif bagi nasabah yang merasa bahwa hanya BMT Daarut Tauhiid Bandung  yang  memberikan  akad  sesuai  syariah  dalam  bidang  pembiayaan  murabahah, sedangkan  untuk  simpanan  mereka  masih  menggunakan  lembaga  keuangan  syariah  lain yang  dianggap  juga  menawarkan  produk  simpanan  sesuai  syariah  untuk  menyimpan  dana mereka.

## 4.2. BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai Institusi
Institusi memiliki norma atau aturan yang mengikat individu di dalam lingkungannya, dalam hal ini institusi merupakan serangkaian norma dan aturan yang mengikat setiap orang atau lembaga  yang secara  langsung  berhubungan  dengan BMT  Daarut Tauhiid Bandung.  Selain perannya  mengikat  individu  atau  lembaga  di dalamnya,  institusi  juga  mengalami  dinamika dan  berbagai  perubahan.  Menurut  Beckert  dinamika  yang  terjadi  dalam  sebuah  institusi disebabkan  oleh  logika  institusi  itu  sendiri,  dimana dinamika  yang  terjadi  pada institusi berasal  dari  kekuatan  struktur  sosial  lainnya  yaitu  jaringan  sosial  dan cognitive  frame (kerangka kognitif) atau dalam penelitian ini akan disebut sebagai bingkai nilai agama yang dimiliki  aktor,  yang  secara  langsung  mempengaruhi  struktur  jaringan  sosial  dan  memaksa aktor untuk mengubah bingkai  nilai agama yang ia miliki.
Sebagai  bagian  dari  unit  usaha  Koperasi,  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  mengikuti peraturan  dan  ketentuan  yang  ada  dari  Koperasi.  Tidak  dapat  berdiri  sendiri  BMT  Daarut
Tauhiid  Bandung  ikut  dalam  struktur  organisasi  pesantren  dimana  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung  sejajar  kedudukannya  dengan  unit  usaha  lain  dalam  hal  mendapatkan  bagian modal  usaha  dari  anggota  Koperasi  dan  mendapatkan  pengawasan  dari  pengurus  Koperasi yang terdiri dari dewan pengawas, pengurus itu sendiri dan dewan pengawas syariah (DPS).
Oleh  karena  struktur  tersebut,  setiap  kebijakan  dan  berbagai  produk  layanan  yang diluncurkan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas, pengurus dan dewan pengawas syariah. Awalnya hanya melalui dewan pengawas dan pengurus, adanya kebijakan dari Koperasi untuk memastikan setiap produk dan layanan yang mereka berikan pada anggota dapat sesuai dengan nilai-nilai syariah, dewan pengurus merekrut DPS pada tahun 2017. Sehingga setiap produk serta layanan yang ada harus atas persetujuan DPS. Lain halnya dengan berbagai peraturan yang terkait dengan aturan dalam perusahaan  semua  manajemen  perusahaan  diatur  dan  diawasi  oleh  pengurus  dan  dewan pengawas.  Pengaturan  dan  pengawasan  ini  meliputi  kerjasama  perusahaan,  manajemen SDM,  dan  manajemen  keuangan.  Peran  dewan  pengurus  dan  dewan  pengawas  Koperasi dalam  kerjasama  perusahaan  ini  meliputi  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  BMT  Daarut Tauhiid Bandung dengan pihak luar, penyertaan Koperasi sebagai penanggung jawab setiap kegiatan usaha BMT Daarut Tauhiid Bandung mengharuskan BMT Daarut Tauhiid Bandung untuk menyertakan Koperasi sebagai induk perusahaan dalam melakukan setiap kerjasama dengan  pihak  luar, baik  dalam  perencanaan  kerjasama  ataupun  penandatanganan  MOU ( Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman. Produk keuangan yang terdapat pada BMT Daarut Tauhiid Bandung ini terdiri dari tiga bagian, yaitu produk simpanan, gadai dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari simpanan  sukarela  dan  simpanan  berjangka.  Produk  gadai  yaitu  produk  keuangan  yang memberikan layanan utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut  pandangan  syara’  (agama)  sebagai  jaminan.  Jaminan yang  digunakan  dalam layanan  ini  adalah  emas,  dan  dalam  praktiknya  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung membebankan biaya titip terhadap jaminan yang dititipkan. Selanjutnya produk pembiayaan. Produk  pembiayaan  terdiri  dari  empat  jenis,  yaitu  murabahah,  mudharabah, musyarakah dan ijarah.
Murabahah  merupakan  sebuah  akad  jual  beli  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga beli, dan anggota bersedia membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) BMT Daarut  Tauhiid  Bandung  yang  disepakati.  Selanjutnya  akad  pembiayaan  mudharabah, mudharabah  merupakan  usaha  bersama  dimana  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung menyertakan modal dan anggota memiliki keahlian, keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut  kesepakatan  di  awal.  Apabila  usaha  tersebut  mengalami  kerugian  bukan  karena disebabkan oleh kelalaian dari anggota yang melakukan pembiayaan ini, maka BMT Daarut Tauhiid  Bandung  juga  menanggung  kerugian  yang  sama.  Lalu,  produk  pembiayaan musyarakah.  Akad  Musyarakah  merupakan  akad  yang  dilangsungkan  atas  usaha  bersama dimana  BMT  dan  anggota  sama-sama  menyertakan  modal  dan  keahlian.  Keuntungan  yang diperoleh  dibagi  menurut  kesepakatan  bersama  dan  kerugian  dibagi  secara  proporsional. Pada  praktiknya  akad  mudharabah  dan  musyarakah  hampir  sama  dalam  bagi  hasilnya, namun yang membedakan adalah pada akad musyarakah nasabah juga menyertakan modal dalam  akad  ini.  Terakhir  ada  akad  ijarah.  Akad  ini  merupakan  akad  yang  diberikan  BMT Daarut  Tauhiid  Bandung  dalam  rangka  menyediakan  dana  dalam  pemanfaatan  dari  suatu barang atau jasa, dimana BMT Daarut Tauhiid Bandung mendapatkan imbalan ( ujrah ) dari jasa tersebut secara proporsional.
Sekitar  10%  dari anggaraan  pembiayaan  adalah  untuk akad mudharabah,  musyarakah dan ijarah sedangkan sisanya diprioritaskan pada akad murabahah (jual beli). Masih banyak hal  yang  harus  dibenahi  dalam  akad  ini.  Menurut  seorang  petinggi  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung,  akad  musyarakah,  mudharabah  dan  ijarah  masih  ada  bagian  yang  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  islam  dalam  pembiayaan.  Hal  ini  dikarenakan  masih  kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman nasabah saat mereka mengajukan salah satu  dari tiga akad ini,  sehingga  pada  praktiknya  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  terpaksa  memberlakukan praktik  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah.  Di  tahun  2017,  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung mulai  melakukan perbaikan  pada  akad  mudharabah,  musyarakah  dan  ijarah,  hal  ini dilakukan  agar  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  menjadi  lembaga  keuangan  syariah  yang benar-benar  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Langkah  yang  dilakukan  adalah  dengan meminimalisir tiga akad tersebut dan mengalihkannya ke akad murabahah (jual beli).

## 4.3. BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai Jaringan Sosial
Jaringan  Sosial  yang  terjadi  pada  sebuah  institusi  dapat  menggambarkan  sebuah  proses pertukaran sosial. Menurut Beckert, dinamika yang terjadi pada jaringan sosial di dalam field (institusi)  akan  berdampak  pada  penyesuaian  institusi  itu  sendiri  dan  membentuk  serta mengubah bingkai nilai sosial (agama) aktor yang ada di dalamnya.
Memutuskan  untuk  berjejaring  dengan  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah)  merupakan langkah  yang  diambil  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  dalam  menjajaki  kembali  produk- produk  keuangan  mereka  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam.  DPS  merupakan  para ulama  yang  mendapat  rekomendasi  dari  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  mengawasi operasional  sehari-hari  bank  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  syariah (Antonio,  2001).  DPS  harus  membuat  laporan  secara  berkala  setiap  tahunnya  bahwa  bank yang  diawasi  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Tugas  lain  dari  DPS  adalah meneliti  dan  membuat  rekomendasi  produk  baru  bank  yang  diawasinya.  Selain  DPS,  BMT Daarut Tauhiid Bandung juga  bergabung dengan  beberapa organisasi koperasi syariah  dan perkumpulan BMT-BMT yang ada di daerah regionalnya untuk mendapatkan bantuan baik dari  modal  dan  berbagai  pelatihan  serta  seminar  yang  dapat  digunakan  oleh  BMT  Daarut Tauhiid Bandung sebagai sarana perbaikan dan pengembangan diri lembaga keuangan mikro syariah ini.

## 5. Dinamika BMT Daarut Tauhiid Bandung (2015-2018)
Sebagai  lembaga  keuangan  mikro,  BMT  Daarut Tauhiid  Bandung  yang  merupakan  unit usaha koperasi  menunjukkan perkembangan keuangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari naiknya jumlah asset yang dimiliki oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung dari tahun ke tahun.
Grafik 1. Pertumbuhan Aset BMT Daarut Tauhiid 2015-2018
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Tahun Buku 2016-2018 Namun dari tahun 2016 sampai 2017 laba bersih yang didapatkan BMT Daarut Tauhiid Bandung  semakin  menurun  dan  hampir  50%  turun  di  2017.  Penurunan  laba  bersih  ini disebabkan  pada  tahun  2017  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  mengadakan  pengkajian  dan penyelarasan  kaidah-kaidah  syariah  bersama  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah),  pembuatan SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  bersama  konsultan yang  ada  di pesantren.  Pengkajian ini  dilakukan  karena  menurut  salah  seorang  petinggi  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung,  BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga keuangan islam di level mikro masih mengandung riba dalam transaksinya.
Terdapat beberapa proses keuangan yang belum syariah, yaitu adanya penetapan biaya administrasi 1% setiap pengajuan pembiyaan. Setelah dikaji oleh DPS ternyata kebijakan ini mengandung  unsur  riba,  oleh  karena  itu  dengan  penghapusan  biaya  administrasi  1%  di tahun 2017 dan 2018 yang diganti dengan biaya administrasi sebesar Rp.50.000 dan biaya materai Rp.6.000 maka pendapatan BMT Daarut Tauhiid Bandung cukup drastis mengalami penurunan. Selain dipengaruhi oleh biaya administrasi pembiayaan, penyebab lain turunnya
laba  yang  didapatkan  oleh  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  adalah  karena  akad  yang diprioritaskan  adalah  murabahah  atau  jual  beli  yaitu  sebanyak  90%  dari  seluruh  akad pembiayaan. Sedangkan akad lain seperti mudharabah, musyarakah dan ijarah hanya 10% saja.

## Tabel 1. Perkembangan Keuangan BMT Daarut Tauhiid Bandung dari Tahun 2015-2018
No Uraian Tahun (Rp) 2015 2016 2017 2018 1 Asset 30.996.219.913 47.798.471.871 53.115.591.936 61.102.890.742 2 Omzet 3.971.124.736 4.514.249.355 4.385.568.582 4.718.651.807 3 Nisbah Bagi Hasil 1.300.578.820 1.701.098.111 1.051.185.856 1.038.769.805 4 Total Biaya 2.050.914.412 2.241.412.458 3.119.677.353 3.525.947.039 5 Laba Bersih 619.631.504 571.738.785 305.672.679 153.934.963 6 Jumlah Simpanan 22.606.395.625 32.131.092.375 45.140.001.557 48.043.344.798 7 Jumlah Pembiayaan 15.289.686.369 18.334.598.524 21.917.740.809 23.835.303.777 Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Tahun Buku 2016-2018
Kebijakan ini diambil dikarenakan masih adanya unsur yang tidak sesuai dengan syariat islam pada tiga pembiayaan tersebut. Kebijakan yang tidak sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah  ini adalah BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai  lembaga pemberi modal tidak menanggung kerugian nasabah, padahal di akad mudharabah dan musyarakah sesuai syariat  pemilik  modal  juga  harus  menanggung  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah.  Oleh karena itu pada tahun 2017 BMT Daarut Tauhiid Bandung mulai melakukan recovery guna meramu  kembali  akad  tersebut  agar  sesuai  syariat  dengan  menguatkan  pada  unsur kepercayaan dan membatasi transaksi dengan akad-akad tersebut.
Perkembangan BMT Daarut Tauhiid Bandung juga dapat dilihat dari penurunan jumlah nasabah  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  pada  tahun  2017  dan  2018.  Penurunan jumlah nasabah yang paling mencolok dapat dilihat pada berkurangnya jumlah mitra muamalah di tahun tersebut. Selain itu, penurunan jumlah nasabah juga disebabkan oleh oleh perubahan sistem pembiayaan yang lebih berfokus pada akad murabahah dan kurangnya prioritas pada pembiayaan akad lain.
Grafik 1. Anggota BMT Daarut Tauhiid 2015-2018
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi  Tahun Buku 2016-2018
Hal  lain yang  menyebabkan  berkurangnya  jumlah  nasabah  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung adalah tingginya angka kredit macet sehingga menyebabkan BMT Daarut Tauhiid Bandung  lebih  hati-hati  lagi  dalam  menentukan  nasabah  yang  layak  mendapatkan pembiayaan.

## 6. Kesimpulan
Bingkai nilai agama menjadi salah satu kekuatan sosial yang menyebabkan dinamika yang terjadi  di  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung.  Bingkai  Nilai  agama  merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor dalam melakukan sesuatu yang ingin ia capai dalam field (Beckert,
292 332 469 429 63 80
61
63 0 45 49 71 48 884 591 444 2015 2016
2017 2018
Karyawan Pesantren
Mantan Karyawan Pesantren
Komunitas Pesantren Wirausaha
2010) . Cognitive frame atau dalam penelitian ini disebut bingkai nilai agama dapat meliputi orientasi  ekonomi,  pemahaman  aktor  mengenai  sasaran  ekonomi,  budaya  dari  tindakan aktor dan seluruh pemahaman mengenai tindakan dari aktor. Jelas terlihat bahwa dalam bingkai  nilai  agama  yang  dimiliki  aktor  dalam  sebuah  lembaga  atau  BMT Daarut  Tauhiid Bandung mempengaruhi institusi dan jaringan sosial lembaga itu sendiri.
Sebagai bagian  dari  unit  usaha  dari  perusahaan  yang  dimiliki  pesantren  jelas  terlihat bahwa  aktivitas  keagamaan  akan  semakin  kental  di  dalam  perusahaannya.  Hal  ini dibuktikan  dengan  berbagai  kegiatan  dan  aktivitas  keagamaan  harian  yang  wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan pesantren dan kegiatan keagamaan yang ada di internal BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung sendiri  seperti  pagi  mengaji  dan mutaba’ah harian.  Selain secara eksternal melalui berbagai  kegiatan tersebut  bingkai  nilai agama aktor  juga sudah terbentuk sejak awal mereka memilih pesantren sebagai tempat mereka bekerja. Salah satu informan yang merupakan karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung menyebutkan memilih bekerja  di  Pesantren  disebabkan  oleh  lingkungan  kerja  yang  nyaman  untuk  beribadah sesuai dengan ajaran agama islam.
Selain  mendapatkan  keuntungan  dari  segi  ekonomi,  mereka  yang  bekerja  di  BMT Daarut Tauhiid Bandung juga mendapatkan keuntungan dari segi rohani. Dimana di luar dari  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  atau  perusahaan  lain  yang  tidak  menggunakan  nilai islam  dalam  perusahaan mereka  (karyawan  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung)  hanya mendapatkan  keuntungan  finansial  saja.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  orientasi  dari tindakan mereka pada lembaga BMT Daarut Tauhiid Bandung juga berbeda. Latar belakang mereka yang memilih tempat pekerjaan yang nyaman untuk beribadah dan sesuai dengan syariat  serta  berbagai  kegiatan  eksternal  yang  berisi  kegiatan  keagamaan  yang  mereka dapatkan,  membuat  aktor  (karyawan  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung)  berusaha  agar pekerjaan yang mereka lakukan juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Adanya dinamika pada bingkai nilai agama ini juga secara langsung berpengaruh pada jaringan sosial  yang  ada  pada  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung.  Pada  tahun  2017  Koperasi berjejaring dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai dewan yang bertanggung jawab dalam  memastikan  kesyariahan  setiap  produk  dan  layanan  yang  disediakan  oleh  setiap unit  usahanya  termasuk  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung.  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung yang  awalnya  hanya  berjejaring  dengan  dewan  pengawas  dan  pengurus  Koperasi  untuk menginisiasi sebuah produk atau menjalankan produk yang diberikan oleh Koperasi, saat adanya  DPS  semua  produk  dan  layanan  keuangan  harus  melalui  DPS  untuk  kemudian dikaji dan dinyatakan layak untuk dapat ditawarkan ke pasaran.
Komitmen BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  untuk  selalu  memperbaiki  berbagai  produk keuangan  yang  mereka  jual  di  pasar  dilatarbelakangi  oleh  bingkai  nilai  agama  aktor (karyawan  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung)  dan  aktor  (nasabah  BMT  Daarut  Tauhiid Bandung)  yang  menginginkan  pekerjaan  dan  juga  jasa  yang  nasabah  pakai  untuk memenuhi  kebutuhannya  akan  produk  keuangan  syariah  dapat  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam.  Bingkai  Nilai  Agama  yang  dimiliki  oleh  aktor  inilah  yang  memberikan  sumbangsih legitimasi  dan  membentuk  persepsi  institusi  mengenai  bagaimana  seharusnya  institusi menyesuaikan  diri  dengan  kebutuhan  nasabah.  Serta  bagaimana  bingkai  nilai  agama ini membuat BMT Daarut Tauhiid Bandung berusaha untuk dapat menyesuaikan produk dan layanan  keuangannya  agar  dapat  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Dalam  hal  ini, bingkai nilai  agama  aktor  dapat  mengubah  struktur  atau  relasi  jaringan  antar  aktor  yang  pada akhirnya  membuat  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung  berjejaring  dengan  DPS  dan  berbagai organisasi koperasi syariah dan BMT yang ada di wilayah regional operasionalnya.

## 7. Acknowledgment
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari  hasil  penelitian tesis penulis pada  program  studi magister  Sosiologi,  FISIP,  Universitas  Indonesia dengan  judul “Dinamika Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Studi Pada BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Rer. Soz. Rochman Achwan, MDS  sebagai  pembimbing  atas  bimbingannya  selama  penulisan  artikel  ini  sehingga  layak untuk dipublikasikan.

## 8. Conflicts of Interest
Penulis menyatakan  tidak  ada conflict  of  interest antara  penulis  dengan  subjek  penelitian dalam penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya  bagi  Praktik  Perbankan  Nasional. Jurnal  Fakultas  Hukum  UII , 2 (2),  159- 172.
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Buletin Studi Ekonomi . Beckert,  J  (2010) How  Do  Fields  Change?  The  interrelation  of  institutions,  networks,  and cognition  in  the  dynamics  of  market .  Organization  Studies  31(05)  605–627. https://doi.org/10.1177/0170840610372184
Boubekeur,  A.  (2016).  Islamic  Business  and  Muslim  Entrepreneurs  Networks  in  Europe: Performing  Transnational  Modernity  and  Overcoming  Marginalization. Contemporary Islam, 10 (3), 421-432. https://doi.org/10.1007/s11562-016-0358-2 Christopher, C. A. (2011). Religion in Entrepreneurship: How International and Indigenous Indian  Entrepreneurs  Differ.  International  Journal  of  Entrepreneurship  and  Small Business, 13(4), 411-428. https://doi.org/10.1504/IJESB.2011.041836 Fealy,  G.,  &  White,  S.  (2008). Expressing  Islam:  Religious  life  and  politics  in  Indonesia . Institute of Southeast Asian Studies. Foziaa, M., Rehmana, A., & Farooq, A. (2016). Entrepreneurship and Leadership: An Islamic Perspective. International Journal of Economics, Management and Accounting, 24 (1), 15. Irfan, L. A. (2008). Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII.
Nwankwo, S., Gbadamosi, A., & Ojo, S. (2012). Religion, Spirituality and Entrepreneurship. Society and Business Review, 7 (2), 149-167. https://doi.org/10.1108/17465681211237619 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2018
Mahyudi, M. (2015). Reviving The Islamic Economic System Through Shariah-Based Public Policy. Humanomics, 31 (4), 415-429. https://doi.org/10.1108/H-06-2015-0037 Masyithoh,  N.  D.  (2014).  Analisis  Normatif  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2013  Tentang Lembaga  Keuangan  Mikro  (Lkm)  Atas  Status  Badan  Hukum  Dan  Pengawasan  Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (2), 17-36. Kumpulan  Laporan  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  dan  Pengawasan  Koperasi  Tahun Buku 2016-2018
Roundy,  P.  T.,  Taylor,  V.  A.,  &  Evans,  W.  R.  (2016).  Founded  by  Faith:  Social Entrepreneurship  as  A  Bridge  Between  Religion  and  Work.  Journal  of  Ethics  & Entrepreneurship, 6(1), 13. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2738511
Rudnyckyj,  D.  (2009).  Spiritual Economies:  Islam  and Neoliberalism  in  contemporary Indonesia.  Cultural  Anthropology,  24(1),  104-141. https://doi.org/10.1111/j.1548- 1360.2009.00028.x
Winario, M., & Fuaddi, H. (2017). Penyuluhan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Desa Karya Indah  Kec.  Tapung, Kab.  Kampar. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Multidisiplin, 1(1), 23-31.