## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (StudiPutusanPengadilanTinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)
Oleh:
Donna Mariana Hutabarat 1)
Tutur Adp Sinaga 2)
Mhd. Ansori Lubis 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
donahutabarat@gmail.com 1) tutursinaga@gmail.com 2)
ansoriboy67@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  discusses  peace  as  a  judge's  consideration  in  easing  sanctions for  criminal acts of persecution (Analysis of the Medan District Court Decision No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn). This study aims to determine the arrangement of peace in criminal acts, to know the legal consequences of peace in criminal law, and to find out  the  judge's  considerations  in  the  presence  of  peace  in  the  decision  Number 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn.  This  research  is  a  normative  juridical  research  with analytical  descriptive  nature.  The  type  of  information  used  in  this  research  is  library research. The results of the study are the legal consequences of peace in criminal law is that  peace  does  not  remove  from  the  criminal  acts  of  perpetrators  of  persecution  but peace is only limited to being the basis for judges' considerations to provide relief from criminal  threats  that  will  be  imposed  by  judges  on  defendants.  Pid.B/2019/PN.Mdn  is one  of  the  judges'  considerations  in  imposing  a  lighter  sentence  on  the  perpetrator  of the persecution which was demanded by the Public Prosecutor with imprisonment for 6 (six)  months  but  because  of  the  peace  between  the  perpetrator  and  the  victim,  the perpetrator maltreatment shall be punished with imprisonment for 4 (four) months. Keywords: Peace, Judge's Consideration, Persecution

## ABSTRAK
Studi  ini  membahas  perdamaian  sebagai  pertimbangan  hakim    dalam  meringankan sanksi  pada  tindak  pidana  penganiayaan  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn).    studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan perdamaian  dalam  tindak  pidana,  mengetahui  akibat  hukum  terjadinya  perdamaian dalam  hukum  pidana,  dan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dengan  adanya perdamaian  dalam  putusan  Nomor  1160/Pid.B/2019/PN.Mdn.  Riset  ini  adalah  riset yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Tipe  informasi  yang  dipakai  dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka( library research).  Hasil penelitian yaitu  akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari  perbuatan  pidana  pelaku  penganiayaan  tetapi  perdamaian  hanya  sebatas  menjadi dasar  pertimbangan  hakim  untuk  memberikan  keringanan  ancaman  pidana  yang  akan dijatuhkan  oleh    hakim  kepada  terdakwa.Pertimbangan  hakim  dengan  adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah sebagai salah satu
pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukan  yang  lebih  ringan  terhadap  pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Kata Kunci : Perdamaian, Pertimbangan Hakim, Penganiayaan

## 1. PENDAHULUAN
Realitas  yang  terjadi  di  penduduk, praktek  perdamaian  antara  korban  serta pelaku perbuatan kejahatan banyak dicoba tidak  cuma  dalam  pelanggaran  kepada determinasi  adat  namun  dalam  perbuatan kejahatan  pada  biasanya.  Penanganan bentrokan  dengan  jalur  rukun  ialah  angka kultural  yang  dipunyai  warga  Indonesia. Salah satu penanganan perbuatan kejahatan  lewat  perdamaian  merupakan dalam  perbuatan  kejahatan  penganiayaan ialah  sesuatu  aksi  yang  menyebabkan terbentuknya kehancuran raga serta kesehatan yang berlawanan dengan hukum begitu juga diatur dalam Pasal 351 ayat(  4)  KUHP  ialah:“  Dengan  menyiksa disamakan terencana
mengganggu kesehatan”.
Penanganan perbuatan kejahatan  penganiyaan  dapat  dicoba  di luar  majelis  hukum  ialah  dengan  metode perantaraan.  Pasal  1  butir  6  Peraturan Dewan  Agung  RI  Nomor.  2  Tahun  2003 Mengenai Metode Perantaraan menarangkan kalau perantaraan merupakan  penanganan  bentrokan  lewat cara  negosiasi  para  pihak  dibantu  dengan jembatan.  Prinsip  perantaraan  merupakan bersama  berhasil  ( win-  win  solution ), alhasil  para  pihak  yang  ikut  serta bentrokan  merasakan  tidak  terdapatnya pihak berhasil serta tidak takluk.
Perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan seperti yang
dilakukan  oleh  Muhammad  Aqil  Alias Aqil  telah  melakukan  penganiayaan  yang mengakibatkan  luka  berat  dengan  cara memukuli  korban  dengan  kayu  bambu sehingga  kepala    korban  terkena  pukulan. Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa
oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dituntut pidana  dengan  pidana  penjara  selama  6
(enam) bulanpenjara. Korban dan terdakwa sudah berdamai didepan persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya,  terdakwa  tidak  berbelit- belit  dalam  Persidangan  serta  terdakwa belum pernah dihukum.
Adanya perdamaian  tersebut  menjadi  salah  satu pertimbangan  hakim  untuk  meringankan hukuman  yang  dijatuhkan    terhadap terdakwa  yaitu  pidana  penjara  selama  4 (empat)  bulan,  lebih  ringan  dari  tuntutan Jaksa  Penuntut  Umum.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  meneliti  tentang  “ Perdamaian Sebagai  Pertimbangan  Hakim    Dalam Meringankan  Sanksi  Pada  Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn) ”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Tindak Pidana
Perbuatan  kejahatan  merupakan aksi  yang  ditaksir  melanggar  determinasi KUHP.  Dalam  maksud  apabila  terdapat seorang yang melaksanakan aksi melanggar  hukum  hingga  orang  itu  bisa dikenai  salah  satu  pasal  dalam  KUHP. Sebutan  perbuatan  kejahatan  berawal  dari kata strafbaarfeit dalam  bahasa  Belanda. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia. Sebagian tutur buat
menerjemahkan  strafbaarfeit  oleh  sarjana- sarjana  Indonesia,  anatara  lain  perbuatan kejahatan,  delict  serta  aksi  kejahatan.  Hal arti  perbuatan  kejahatan  bisa  diamati pendapat-  pendapat  ahli  antara  lain,  bagi Voc ,“  melotot  merupakan feit yang
diklaim  bisa  dihukum  oleh  hukum. Sebaliknya  bagi Van  Hamel ,  melotot merupakan  sesuatu  serbuan ataupun bahaya kepada hak- hak orang lain.”

## Pengertian Kekerasan Seksual
Kekerasan  intim  merupakan aplikasi  ikatan  intim  yang  dicoba  dengan cara-  cara  kekerasan,  berlawanan  dengan anutan  serta  nilai-  nilai  agama  dan melanggar  hukum  yang  sah.  Kekerasan ditunjukkan buat meyakinkan kalau pelakunya  mempunyai  daya,  bagus  raga ataupun  non  raga.  Serta  kekokohannya bisa dijadikan perlengkapan buat melaksanakan  usaha-  usaha  jahatnya  itu. Kekerasan  intim  kepada  anak  merupakan pelibatan  anak  dalam  aktivitas  intim,  di mana  beliau  sendiri  tidak  seluruhnya menguasai, ataupun tidak sanggup berikan persetujuan.  Kekerasan  intim  diisyarati dengan  terdapatnya  kegiatan  intim  antara anak  dengan  orang  berusia  ataupun  anak lain. Kegiatan itu tertuju buat membagikan kebahagiaan untuk orang itu. Kekerasan intim mencakup pemanfaatan intim dalam pelacuran ataupun  pornografi,  pemaksaan  anak  buat memandang  aktivitas  intim,  menampilkan alat  kelamin  pada  anak  buat  tujuan kebahagiaan intim, eksitasi intim, perabaan, memforsir anak buat menggenggam  alat  kelamin  orang  lain, ikatan intim, perkosaan, ikatan intim yang dicoba  oleh  orang  yang  memiliki  ikatan darah (incest) ,  serta  sodomi.”  Kekerasan kepada  anak (child  abuse) merupakan insiden perlukaan raga, psikologis, ataupun  intim  yang  biasanya  dicoba  oleh banyak orang yang
memiliki tanggungjawab kepada keselamatan anak. Ilustrasi  sangat  nyata  aksi kekerasan  yang  dirasakan  kanak-  kanak merupakan
pemukulan
ataupun
penyerangan  dengan  cara  raga  berulang kali  hingga  terjalin  cedera  ataupun catatan.  Tetapi  begitu,  butuh  diketahui kalau  child  abuse  sesungguhnya  tidak
cuma  berbentuk  pemukulan  ataupun penyerangan dengan cara raga, melainkan pula  dapat  berbentuk  bermacam  wujud pemanfaatan  lewat  misalnya  pornografi serta  penyerangan  intim (sexual  assault) , pemberian  santapan  yang  tidak  pantas untuk  anak  ataupun  santapan  kurang vitamin,  pengabaian  pembelajaran  serta kesehatan, serta kekerasan yang berhubungan  dengan  kedokteran (medical abuse). Kekerasan  intim  tidak  cuma terbatas pada keadaan yang bertabiat raga, namun  pula  melingkupi  banyak  sikap yang lain, misalnya penganiayaan intelektual  serta  penghinaan,  alhasil  jika berdialog  permasalahan  kekerasan  intim haruslah  memegang  pada  inti  kekerasan serta  pemaksaan,  tidak  cuma  sikap  yang keras  serta  memencet.  Jika  kekerasan intim  cuma  dimaksud  kecil  selaku  sikap yang  keras  serta  memencet,  janganlah bingung  bila  banyak  peristiwa  kekerasan intim  yang  bebas  dari  desakan  majelis hukum.
Terdakwa permasalahan perkosaan banyak yang lulus dari desakan cuma sebab“ korban dituduh selaku pihak yang  turut  menikmati  insiden  kutuk  yang menimpanya itu.”
Sepanjang ini,
kerapkali terdapat asumsi seorang dengan orang lain itu  berlainan  dalam  memaknakan  sesuatu aksi  pelecehan  intim  itu  tercantum dicoba“  senang  serupa  senang  ataupun tidak”,“  memforsir  ataupun  tidak”,“ mengecam  ataupun  tidak”.  Ironisnya dalam  perihal  ini  merupakan  kerap  kali sesuatu  aksi  yang  bagi  arti  di  atas tercantum„tindakan  kekerasan‟  tetapi warga  ataupun  apalagi  wanita  sendiri tidak merasa yang dirinya hadapi perbuatan  kekerasan  intim,  misalnya perkosaan  dalam  pernikahan (marital rape), perkosaan  dikala  kencan (dating rape), perkosaan  sebab dieksploitasi( exploitation rape), serta serupanya.
Pengertian Perdamaian Menurut KUHP
Masalah  kejahatan  dalam  Hukum  positif Indonesia(  KUHAP  dan  KUHP)  pada asasnya  tidak  bisa  dituntaskan  lewat perdamaian hendak namun pada praktiknya ada sebagian masalah kejahatan  dituntaskan  dengan  cara  rukun, antara  lain:  lewat  diskresi  petugas penegak  hukum,  badan  adat,  serta  Sistem Peradilan  Kejahatan  Anak.  Perihal  ini membuktikan kalau sesungguhnya metode perdamaian  bisa  diaplikasikan  dalam sistem  peradilan  kejahatan  di  Indonesia, cuma saja belum dengan cara akurat serta jelas diatur. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Perbuatan kejahatan ialah sesuatu  perihal  yang  amat  berarti  serta pokok dalam hukum kejahatan. Bagi Ismu Gunadi  serta  Jonaedi Efendi merumuskan melotot merupakan“ sesuatu aksi melanggar  hukum  yang  sudah  dicoba dengan  terencana  atau  tidak  terencana oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya oleh  hukum  sudah  diklaim  selaku  sesuatu perbuatan  ataupun  tindakan  yang  bisa dihukum”.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk  membahas  kasus  yang sudah  diformulasikan  dan  dibatasi  diatas, hingga  dalam  metode  kategorisasi  serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan  tata  cara  serta  metode  riset begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset  yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif. Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan  riset  daftar  pustaka(  library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam  riset  ini  merupakan  informasi inferior  yang  berbentuk  materi  hukum pokok:  Hukum  No  23  tahun  2002 mengenai  Proteksi  Anak,  materi  hukum inferior:  ialah  materi-  materi  hukum  yang didapat  bukubuku  pustaka  serta  laporan-
laporan  hasil  riset  hukum  yang  terdapat hubungannya  dengan  permasalahan  yang diawasi  serta  materi  hukum  tersier  ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian bonus  kepada  materi  hukum  pokok  serta materi  hukum  inferior.  Materi  hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum,  kamus  bahasa,  ensiklopedia  serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Terjadinya Perdamaian    Dalam  Hukum  Pidana Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana Cara penguatan hukum kejahatan  di  Indonesia  dengan  cara  biasa bertumpu pada Undang- undang Nomor. 8 Tahun 1981 mengenai Kegiatan Kejahatan( KUHAP) serta Undang-
Undang  Nomor.  1  Tahun  1946  mengenai Peraturan  Hukum  Kejahatan(  KUHP), dimana penguatan hukum cuma bertumpu pada  negeri  selaku  donatur  kesamarataan, alhasil  sedikit  kedudukan  orang  dalam penanganan  masalah  kejahatan.  Pelacak kesamarataan  seluruhnya  terpana  pada sistem  peradilan  kejahatan  yang  lebih dimaknai  dengan  menuntaskan  seluruh penindakan  masalah  kejahatan  dengan rambu-  rambu  hukum  positif  yang bertabiat  kelu, alhasil  penajaan  penguatan hukum  dijalani  tanpa  pemilahan  masalah serta lebih menciptakan pada kesamarataan prosedural.
Hukum  kejahatan  yang  dipakai di  Indonesia,  spesialnya  KUHAP  serta KUHP,  ialah  hukum  aset  Belanda  yang telah  amat  terabaikan  jauh  dengan kemajuan  warga  serta  keinginan  hukum kejahatan  yang  lebih  bagus.  Sistem pemidanaan  dikala  ini  pula  dikira  tidak melegakan warga serta melalaikan kenyataan  nilai-  nilai  dalam  warga Indonesia. Perihal ini sudah mengakibatkan beberapa penelitian- penelitian buat melaksanakan usaha
pengganti  dalam  menanggapi persoalan-  persoalan  yang  berhubungan dengan  penindakan  perbuatan  kejahatan, salah  satunya  merupakan  lewat  metode perdamaian.
Penanganan masalah kejahatan  lewat  metode  perdamaian  ialah usaha  yang  bisa  jadi  salah  satu  referensi keterkaitan cara penguatan yang
mengaitkan  korban,  pelaku,  warga,  serta tercantum  pula  dalam  kondisi  tetapan pemidanaan dari hakim.
Mekanisme  perdamaian  umum dipakai dalam penanganan terpaut dengan kasus- kasus keperdataan, dengan mempertemukan  antara  para  pihak  yang berseteru, menuntaskan persoalannya dengan  cara  kekeluargaan,  serta  berakhir pada  pemberian  ubah  cedera  pada  pihak yang  dibebani.  Pola  penanganan  yang begitu  telah  benda  pasti  tidak  diketahui dalam  hukum  kejahatan,  mengenang kehadiran  hukum  kejahatan  dengan  fitur sanksinya  bagus  berbentuk  kejahatan mati,  bui,  kurungan  ataupun  kompensasi. Pola  penanganan  dalam  hukum  awas memanglah  diisyaratkan  sebab  tujuan kehadiran  hukum  awas  buat  mencegah hak-  hak  awam  atau  eksklusif,  sebaliknya kehadiran hukum kejahatan dengan saksinya dimaksudkan buat tujuan pemberian  dampak  kapok  pada  pelakon perbuatan  kejahatan(  moral  and  deterrent effects).
Berhubungan  dengan  tujuan pemberian  dampak  kapok  itu,  Bentham melaporkan  kalau  kejahatan  serupa  sekali tidak  mempunyai  angka  pembenaran apapun  apabila  sekedar  dijatuhkan  buat hanya  menaikkan  lebih  banyak  beban. Penjatuhan ganjaran lewat kejahatan yang berbentuk  membagikan  bayaran  beban pada  pelakon  tidaklah  perihal  yang penting  sebab  pada  prinsipnya  hukum kejahatan  legal  selaku  ultimum  remidium yang  mempunyai  maksud  kalau  hukum kejahatan  ialah  alat  terakhir  yang  dipakai buat menuntaskan sesuatu kasus hukum.
Hukum positif Indonesia( KUHAP  dan  KUHP)  asasnya  masalah kejahatan  tidak  bisa  dituntaskan  lewat perdamaian, hendak namun, pada praktiknya ada sebagian masalah kejahatan  dituntaskan  dengan  cara  rukun, antara  lain:  lewat  diskresi  petugas penegak  hukum,  badan  adat,  serta  Sistem Peradilan  Kejahatan  Anak.  Perihal  ini membuktikan kalau sesungguhnya metode perdamaian  bisa  diaplikasikan  dalam sistem  peradilan  kejahatan  di  Indonesia, cuma saja belum dengan cara akurat serta jelas diatur.
Mekanisme  perdamaian  dalam sistem  hukum  nasional  sebetulnya  sudah lama  diresmikan  spesialnya  pada  aspek penanganan masalah awas. Aplikasi usaha perdamaian didetetapkan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. Setelah itu, Sesudah pembaruan Penguasa meresmikan Hukum Nomor.  30  Tahun  1999  mengenai Arbitrase  serta  Pengganti  Penanganan Bentrokan. Hukum ini sudah membagikan tempat  spesial  untuk  kehadiran  pengganti penanganan bentrokan di luar cara litigasi. Kemajuan berikutnya,
aplikasi perdamaian  di  dalam  cara  litigasi  sudah diatur  dalam  Peraturan  Dewan  Agung Nomor.  1  Tahun  2016  mengenai  Metode Perantaraan di Majelis hukum.
Tidak hanya pada aspek penanganan masalah awas, metode perdamaian  pula  diketahui  dalam  aplikasi penanganan masalah kejahatan.
Perdamaian  dalam  penanganan  masalah kejahatan  diistilahkan  selaku  perantaraan penal.  Kehadiran  serta  penerapan  dari perantaraan  penal  ini  merupakan  di  luar majelis  hukum.  Perantaraan  penal  tidak diatur  dalam  hukum  melainkan  cuma diatur  dengan  cara  parsial  serta  dalam wujud diskresi penegak hukum. Perantaraan  penal  bisa  ditemui  pada ketentuan  di  kepolisian,  semacam:  Pesan Kapolri  Nomor.  Angket:  B/3022/XII/
2009/SDEOPS bertepatan pada 14 Desember  2009  mengenai  Penindakan
Permasalahan Lewat
Alternative  Dispute  Resolution(  ADR) dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negeri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2008 mengenai  Prinsip  Bawah  Strategi  serta Aplikasi Pemolisian Warga Dalam Penajaan Kewajiban Polri. Pada dasarnya, peraturan itu menata mengenai penindakan  permasalahan  kejahatan lewat ADR  dengan  watak  kehilangan  modul kecil,  disetujui  para  pihak,  dicoba  lewat prinsip konferensi perundingan,
meluhurkan  norma  sosial  atau  adat,  dan penuhi  dasar  kesamarataan  serta  bila digapai  lewat  ADR  pelakunya  tidak  lagi dijamah oleh aksi hukum yang lain.
Perantaraan  penal  begitu  juga kondisi  di  atas  nuansa  pengaturannya diatur  pada  tingkat  di  dasar  hukum, hendak  namun,  dalam  batasan  pengaturan ditingkat  hukum  buat  masalah  kejahatan pada asasnya tidak bisa dituntaskan di luar majelis hukum. Tetapi, penanganan di luar majelis hukum lewat perantaraan penal ini butuh  buat  dipikirkan  karena  bila  sesuatu masalah  mempunyai  watak  kehilangan perkaranya  kecil  ataupun  enteng  tetapi dicoba  lewat  cara  dalam  sub  sistem peradilan  kejahatan  hingga  relatif  hendak memunculkan luapan sebab rasa kesamarataan warga hendak terganggu. Misalnya, bisa dituturkan ilustrasi permasalahan Ny Minah
seseorang  nenek  pencuri  3  bulir  benih kakao  diperkebunan  PT  Rumpun  Ekstrak Antan  yang  didiagnosa  olehpengadilan, yang  memunculkan  membela  serta  anti dari warga dengan
dibawanya permasalahan  perampokan  itu  ke  majelis hukum serta dijatuhkan kejahatan. Tetapi, bila  seandainya  permasalahan  ini  bisa dituntaskan  tanpa  butuh  dipersidangkan, hingga  besar  mungkin  luapan  ini  hendak bebas. Pada dasarnya, kondisi penanganan masalah  di  luar  majelis  hukum  lewat perantaraan  penal  puncaknya  diharapkan bisa  memencet  penimbunan  masalah  di majelis hukum.
Perdamaian  sesungguh  sudah diaplikasikan  dalam  sistem  peradilan kejahatan Indonesia, tetapi cuma diketahui dalam masalah kejahatan yang berhubungan  dengan  anak,  yang  diatur dalam  Hukum  Nomor.  11  Tahun  2012 mengenai  Sistem  Peradilan  Kejahatan Anak.  Perdamaian  ini  diucap  dengan sebutan diversi. Diversi merupakan pengalihan penanganan masalah anak dari cara  peradilan  kejahatan  ke  cara  di  luar peradilan  kejahatan.  Aplikasi  diversi dimaksudkan  buat  kurangi  akibat  minus keikutsertaan  anak  dalam  cara  peradilan. Dalam  diversi  ini  mengaitkan  kesertaan aktif korban, pelakon, ataupun masyarakat warga  misalnya  badan  keluarga,  handal atau  pakar,  serta  pihak  lain  yang bersangkutan.  Hukum  itu  diatur  kalau hasil  diversi  bisa  berupa,  antara  lain: perdamaian  dengan  ataupun  tanpa  ubah kehilangan,  penyerahan  balik  pada  orang berumur  atau  orang  tua,  kesertaan  dalam Pembelajaran ataupun penataran pembibitan di Badan Pembelajaran,
ataupun  jasa  warga  serta  dalam  perihal diversi berhasil hingga pengecekan masalah dihentikan.
Tidak hanya lewat mediasi serta Sistem  Peradilan  Kejahatan  Anak  begitu juga  dipaparkan  diatas,  ada  pula  aplikasi perdamaian  dalam  penanganan  masalah kejahatan  yang  dilangsungkan  di  luar sistem  peradilan  kejahatan  Indonesia tetapi  diakui  serta  bisa  ditemui  pada putusan-  putusan  terdahulu,  ialah  dalam perkara- perkara adat. Hingga saat ini juga sedang  banyak  juri  yang  melandaskan putusannya  pada  hukum  kejahatan  adat ataupun menyangka hukum kejahatan adat sedang berlaku.
Tiap  hukum  adat  senantiasa berhubungan ataupun memiliki faktor adat serta  agama  yang  hidup  dalam  warga( sihir  religious).  Ganjaran  dalam  masalah adat  sekedar  dicoba  buat  memutuskan ganjaran adat yang dikira bisa
memperbaiki  hukum  adat  yang  dilanggar
itu.  Ganjaran  adat  bisa  dicoba oleh  sang  pelanggar  dengan  metode melunasi  ubah  cedera  pada  pihak  yang terserang dampak pelanggaran itu, ataupun  melunasi  duit  adat  pada  pihak yang  terserang  serta  atau  ataupun  warga. Bila  memandang  dari  rancangan  sidang adat  itu  hingga  tersirat  kalau  sidang  adat bermaksud  buat  menggapai  ketenangan, perdamaian,  kekeluargaan,  dan  senantiasa menjaga  derajat  serta  derajat  pada  warga adat dengan cara totalitas.
Bersumber pada praktik-
praktik perdamaian begitu juga
dipaparkan  diatas  bisa  disimpulkan  kalau kerapkali  penanganan  masalah  kejahatan lewat  metode  non  resmi(  di  luar  sistem peradilan)  ini  ditaksir  lebih  melegakan sebab lebih profitabel kedua koyak pihak. Perihal  ini  tidak  bebas  dari  penanganan masalah yang pokok pada prinsip konferensi.  Bila  berhubungan  dengan Pancasila  selaku  pandangan  hidup  negeri, hingga  metode  perdamaian  yang  berupa konferensi  searah  dengan  sila  ke-  4 Pancasila ialah“ Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.
2.  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam Tindak  Pidana  Penganiayaan  dalam Putusan
Nomor1160/Pid.B/2019/PN.Mdn Bersumber  pada  putusanNomor 1160 atau Pid. B atau 2019 atau PN. Mdn kalau  pesan  cema  yang  dijabarkan Penggugat Biasa dalam masalah itu sudah cocok  dengan  determinasi  Artikel  143 bagian( 2) KUHAP serta hukum kejahatan badaniah  yang  didakwakan  pada  cema ketiga  ialah  tersangka  melanggar  Artikel 351 Bagian( 1) KUHP.
Masalah yang diputuskan oleh Juri Majelis  hukum  Negara  Area  dengan tetapan  No  1160  atau  Pid.  B  atau  2019 atau  PN.  Mdn  ialah  masalah  yang didakwa  oleh  Penggugat  Biasa  dengan  2 cema  ialah  cema  primair  aksi  tersangka
begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam  Artikel  351  bagian(  2)  KUHP  dan cema  subsidair  aksi tersangka  begitu  juga diatur  serta  diancam  kejahatan  dalam Artikel 351 bagian( 1) KUHP.
Walaupun  begitu,  kedua  cema yang  diajukan  ialah  cema  pengganti dimana  Juri  bisa  memilah  salah  satu  dari ketiga  cema  yang  diajukan.  Gejala terdapatnya  cema  pengganti  merupakan terdapatnya  3  cema  yang  diajukan  oleh Beskal  Penggugat  Biasa(  JPU)  dalam pesan  dakwaannya  yang  mana  Juri  bisa memilah  salah  satu  dari  cema  itu  sebab memakai calo“ ataupun”.
Penentuan  salah  satu  dakwaan pada dakwaan pengganti tidak bisa dicoba asal- asalan. Walaupun mempunyai wewenang  dalam  sidang,  Juri  tidak  bisa menyudahi  cema  yang  diseleksi  semau hatinya. Penentuan cema yang hendak jadi penguat  estimasi  hukum  dalam  sidang wajib  dicocokkan  dengan  kenyataan  dan bukti-  bukti  yang  didapat  dalam  cara sidang. Tujuan Penggugat  Biasa memakai pesan  dakwaan  pengganti  ini  merupakan: awal,  buat  menjauhi  pelakon  perbuatan kejahatan
terbebas dari
pertanggungjawaban  hukum,  dan  kedua, buat  berikan  opsi  pada  hakim  buat mempraktikkan  hukum  yang  sangat  pas dikenakan kepada pelaku.
Seluruh  tetapan  majelis  hukum cuma  legal  serta  memiliki  daya  hukum bila  diucapkan  dimuka  konferensi  yang terbuka  buat  biasa.  Ketentuan  sahnya sesuatu  tetapan  juri  melingkupi  dua perihal ialah muat keadaan yang diharuskan  serta  diucapkan  di  konferensi yang  terbuka  buat  biasa.  Perihal itu  wajib dipadati  oleh  juri  dalam  tiap  cara pengumpulan ketetapan. Tetapan pemidanaan  diatur  dalam  Pasal  193  ayat( 1)  KUHAP  yang  memastikan“  bila majelis hukum beranggapan kalau tersangka bersalah melaksanakan perbuatan  kejahatan  yang  didakwakan kepadanya, hingga majelis hukum
menjatuhkan kejahatan. Seseorang hakim haruslah bebas, tidak berpihak pada siapapun  pula,  dalam  sidang  seluruhnya diperlakukan serupa.
Hukum  No  48  Tahun  2009 Mengenai Kewenangan Peradilan, kewajiban Hakim buat memeriksa masalah berukuran melempangkan kesamarataan serta
melempangkan hukum.  Juri  dalam  melakukan  tugasnya wajib  leluasa  serta  tidak  bisa  terbawa- bawa  ataupun  berpihak  pada  siapapun. Agunan  independensi  ini  pula  diatur dalam  bermacam  peraturan,  ialah  dalam Pasal  24  UUD  1945,  yang  merdeka  buat menyelenggarakan peradilan untuk melempangkan hukum serta kesamarataan. Bersumber  pada  penjelasan  di  atas bisa  diamati  kalau  tetapan  juri  dalam masalah kejahatan merupakan:
1. Pemidanaan( verordeling);
2. Leluasa( vrijspraak);
3. Pembebasan  dari  seluruh  desakan hukum( onslag van alle rechtsvervolging). Tetapan  pemidanaan  dijatuhkan oleh hakim bila hakim beranggapan kalau tersangka dengan cara sah serta memastikan  bagi  hukum  teruji  bersalah melaksanakan  perbuatan  kejahatan  yang didakwakan.  Tetapan  bebas  dijatuhkan bila  juri  beranggapan  kalau  dari  hasil pengecekan  di  konferensi  tersangka  tidak teruji  dengan  cara  legal  memastikan  bagi hukum  atas  aksi  yang  didakwakan. Tetapan pembebasan dari seluruh desakan hukum  dijatuhkan  bila  juri  beranggapan kalau aksi yang didakwakan pada tersangka  teruji,  namun  aksi  itu  bukan ialah perbuatan kejahatan.
Hakim dalam pengumpulan ketetapan  wajib  mempunyai  watak  arif, bijak, serta seimbang sebab juri merupakan  wujud  yang  sedang  lumayan diyakini  oleh  beberapa  warga  yang diharapkan  sanggup  mengayomi  serta menyudahi sesuatu masalah dengan
seimbang.  Sebab  dalam  menciptakan bukti serta kesamarataan atau faedah yang terlihat  dalam  tetapan  hakim  bukanlah gampang. Bila permasalahan posisi sesuatu  masalah  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-  undangan  alhasil juri selaku penegak hukum serta kesamarataan.  Harus  menggali,  menjajaki serta  menguasai  nilai-  nilai  hukum  yang hidup dalam warga.
Penjatuhan  hukum  oleh  hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:
1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.
Estimasi  yang  bertabiat  yuridis
merupakan  estimasi  juri  yang  didasarkan pada  kenyataan  kenyataan  yuridis  yang terbongkar  didalam  sidang  serta  oleh hukum  sudah  diresmikan  selaku  perihal yang  wajib  dilansir  di  dalam  tetapan. Keadaan yang diartikan itu, di antara lain:
1. Dakwaan jaksa penuntut umum Dakwaan merupakan pesan
ataupun  akta  yang  muat  kesimpulan perbuatan  kejahatan  yang  didakwakan pada  tersangka  yang  disimpulkan  serta ditarik dari hasil pemerikasaan investigasi, serta  ialah  bawah  dan  alas  untuk  juri dalam pengecekan dimuka majelis hukum. Cema  ialah  bawah  hukum  kegiatan kejahatan  sebab  bersumber  pada  seperti itu  pengecekan  di  sidang  dicoba(  Artikel 143  bagian(  1)  KUHAP).  Dalam  menata suatu  pesan  cema,  keadaan  yang  wajib dicermati merupakan syarat- syarat formil serta materilnya.
Ketentuan  Formil  sudah  diatur dalam Artikel 143 bagian( 2) graf a Buku Hukum  Hukum  Kegiatan  Kejahatan  yang antara lain terdiri dari:
a) Julukan  komplit,  bertepatan  pada lahir, baya, tipe kemaluan, kebangsaan,  tempat  bermukim, agama serta profesi terdakwa.
b) Penjelasan dengan cara teliti nyata serta komplit hal Perbuatan
Kejahatan yang didakwakan
dengan durasi serta tempat Perbuatan Kejahatan dicoba.
Ketentuan  materil  diatur  dalam  Artikel 143  bagian(  2)  graf  b  KUHAP  yang mengatakan pesan cema supaya:
a) Disusun dengan cara teliti didasarkan pada determinasi kejahatan terpaut, tanpa terdapatnya kekurangan atau kelalaian yang menimbulkan pesan cema tertunda untuk hukum ataupun  bisa  dibatalkan  atau diklaim  tidak  bisa  diperoleh(  niet onvankelijk verklaard).
b) Nyata, didasarkan pada penjelasan yang nyata serta gampang dipahami  dengan  metode  menata sidang pengarang yang mempertemukan  fakta-  fakta  aksi tersangka dengan faktor perbuatan kejahatan yang didakwakan.
c) Disusun  dengan  cara  komplit bersumber  pada  penjelasan  yang bundar  serta  utuh  yang  sanggup melukiskan unsur- unsur perbuatan kejahatan yang didakwakan  bersama  durasi  serta tempat  perbuatan  kejahatan  itu dicoba, antara lain: 1. Merumuskan lebih dulu unsur- unsur perbuatan kejahatan  yang  didakwakan yang  setelah  itu  disusul dengan  uraian-  uraian  fakta- fakta aksi yang penuhi unsur- unsur perbuatan
kejahatan itu.
2. Diformulasikan  unsur-  unsur perbuatan  kejahatan  serta fakta- fakta aksi dengan cara langsung serta berkaitan satu serupa  lain  alhasil  tampak kalau seluruh faktor perbuatan kejahatan itu terkabul  oleh  kenyataan  aksi tersangka.
Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pengecekan kata pengantar yang
bisa  disusun  dengan  wujud  tuntutan tunggal,  tertimbun,  pengganti  ataupun subsidairitas.  Cema  disusun  dengan  cara tunggal  bila  seorang  ataupun  lebih  bisa jadi melaksanakan satu aksi saja, misalnya cuma  selaku  pengguna.  Tetapi,  jika  lebih dari  satu  aksi  misalnya  kala  terjebak mengenakan narkotika ditemui pula senjata api dalam perihal ini cema disusun dengan  cara  tertimbun.  Oleh  sebab  itu dalam kategorisasi pesan tuntutan tertimbun umumnya disusun dengan cema pertama,  kedua,  ketiga  serta  berikutnya dengan mengenakan tutur” serta”.
tuntutan pengganti disusun bila penggugat  biasa  ragu  buat  memastikan peraturan  hukum  kejahatan  yang  hendak diaplikasikan  atas  sesuatu  aksi  yang  bagi pertimbangannya sudah teruji, pesan cema yang  perbuatan  pidananya  tiap-  tiap diformulasikan dengan cara silih dikecualikan  serta  membagikan  opsi  pada majelis  hukum  buat  memastikan  cema mana yang sangat pas buat dipertanggungjawabkan  oleh  tersangka sehubungan  dengan  perbuatan  kejahatan. Umumnya  dalam  pesan  tuntutan  terdapat tutur“ ataupun”. Pesan tuntutan subsideritas yakni  pesan  tuntutan  yang terdiri  atas  ataupun  sebagian  artikel  cema ataupun  berjenjang-  jenjang  berentetan mulai  dari  bahaya  ganjaran  terberat hingga  pada  perbuatan  kejahatan  yang sangat enteng.
Subsidair disini dimaksudkan selaku lapisan cema pengganti (Whit the alternative of) dengan arti  tuntutan  subsidair  mengambil  alih yang primair itu tidak teruji dipersidangan majelis  hukum.  Jadi,  bila  dalam  sesuatu tuntutan  ada  cuma  2  (dua)  saja  artikel yang  didakwakan,  hingga  yang  awal diucap  primair  serta  kedua  diucap subsidair.
2. Tuntutan pidana
Tuntutan  pidana  umumnya mengatakan  tipe-  tipe  serta  beratnya kejahatan  ataupun  tipe-  tipe  aksi  yang dituntut  oleh  beskal  penggugat  biasa  buat
dijatuhkan oleh majelis hukum pada  tersangka,  dengan  menarangkan sebab sudah teruji melaksanakan perbuatan  kejahatan  yang  mana,  beskal penggugat biasa sudah mengajukan desakan kejahatan itu di atas. Kategorisasi pesan  desakan  oleh  beskal  penggugat biasa  dicocokkan  dengan  cema  beskal penggugat  biasa  dengan  memandang  cara pembuktian dalam sidang, yang
dicocokkan  pula  dengan  wujud  tuntutan yang dipakai oleh jaksa penggugat biasa.
3. Keterangan saksi
Penjelasan  saksi  merupakan salah  satu  perlengkapan  fakta  dalam masalah  kejahatan  yang  ialah  penjelasan dari  saksi  hal  sesuatu  insiden  kejahatan yang  beliau  dengar  sendiri,  beliau  amati sendiri, serta beliau natural sendiri dengan mengatakan alibi dari pengetahuannya itu. Penjelasan  saksi  ialah  perlengkapan  fakta semacam  yang  diatur  dalam  Pasal  184 ayat  (1)  KUHAP  huruf  a.  Selama penjelasan itu hal sesuatu insiden kejahatan  yang  beliau  dengar  sendiri beliau  amati  sendiri  serta  natural  sendiri, serta  wajib  di  informasikan  dalam konferensi majelis hukum dengan mengangkut  ikrar.  Penjelasan  saksi  yang di  informasikan  di  wajah  konferensi majelis hukum yang ialah hasil pandangan saja  ataupun  hasil  rekaan  yang  didapat dari  bukti  orang  lain  tidak  bisa  ditaksir selaku  perlengkapan  fakta  yang  legal. Bukti  sejenis  ini  dalam  hukum  kegiatan kejahatan  diucap  dengan  sebutan  de auditu testimonium.
4. Keterangan terdakwa
Bersumber pada Pasal 184 ayat( 1)  KUHAP  huruf  e.  penjelasan  tersangka digolongkan  selaku  perlengkapan  fakta. Penjelasan tersangka merupakan apa yang diklaim tersangka di konferensi mengenai aksi  yang  ia  jalani  ataupun  yang  ia  tahu sendiri ataupun yang ia natural sendiri, ini diatur dalam Artikel 189 KUHAP. Dalam praktek penjelasan tersangka kerap diklaim  dalam  wujud  pengakuan  serta
antipati,  bagus  beberapa  ataupun  totalitas kepada  cema  penggugat  biasa  serta penjelasan yang di informasikan oleh para saksi.  Penjelasan  tersangka  pula  ialah balasan  atas  persoalan  bagus  yang diajukan  oleh  penggugat  biasa,  juri ataupun  penasehat  hukum.  Penjelasan tersangka  bisa  mencakup  penjelasan  yang berbentuk  antipati  serta  penjelasan  yang berbentuk  pengakuan  atas  seluruh  yang didakwakan  kepadanya.  Dengan  begitu, penjelasan  tersangka  yang  diklaim  dalam wujud antipati ataupun negasi begitu juga kerap  ditemukan  dalam  praktek  sidang, bisa pula ditaksir selaku alat bukti.
5. Barang bukti Barang bukti merupakan barang yang  dipergunakan  oleh  tersangka  buat melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan ataupun  benda  selaku  hasil  dari sesuatu  perbuatan  kejahatan.  Beberapa barang  ini  disita  oleh  interogator  buat dijadikan  selaku  fakta  dalam  konferensi majelis  hukum.  Benda  yang  dipakai selaku fakta yang diajukan dalam konferensi majelis hukum bermaksud buat memantapkan penjelasan saksi, penjelasan pakar,  serta  penjelasan  tersangka  buat meyakinkan kekeliruan tersangka.
Walaupun belum terdapat determinasi  yang  mengatakan  diantara yang  terdapat  dalam  tetapan  itu  ialah estimasi yang bertabiat yuridis di konferensi majelis hukum, dapatlah dituturkan serta digolongkan selaku estimasi  yang  bertabiat  yuridis.  Di  sisi estimasi  yang  bertabiat  yuridis  juri  dalam menjatuhkan  tetapan  membuat  estimasi yang  bertabiat  non  yuridis.  Estimasi yuridis  saja  bukanlah  lumayan  buat memastikan  angka  kesamarataan  dalam pemidanaan,  tanpa ditopang dengan estimasi  non  yuridis  yang  bertabiat sosiologis,  intelektual,  kriminologis  serta filosofis.
Bawah  estimasi  juri  dalam memidana  pelakon  perbuatan  kejahatan penganiayaan,  antara  lain:  fakta-  fakta
dipersidangkan,
penjelasan
tersangka  dipersidangan,  penjelasan  saksi dalam  sidang,  benda  fakta,  dampak  aksi tersangka serta situasi tersangka.
Keadaan  yang  dijadikan  alibi estimasi  oleh  juri  dalam  memperberat serta memperingan ganjaran kejahatan bui yang  hendak  dijatuhkan  pada  tersangka, alasan- alasan itu merupakan:
1. Alasan yang meringankan :
a) Belum sempat dihukum ataupun  residivis.  Dengan  arti kalau  tersangka  saat  sebelum melaksanakan perbuatan kejahatan, tersangka tidak sempat dihukum sebab melaksanakan perbuatan kejahatan  yang  lebih  dahulu. Perihal ini jadi memo estimasi sendiri untuk juri buat menjatuhkan  tetapan  kepada tersangka  selaku  bawah  yang memudahkan ganjaran kejahatan. b) Santun  dalam  sidang.  Dikala sidang  berjalan,  seluruh  orang yang  terdapat  di  dalam  ruang sidang  tercantum  tersangka wajib  legal  santun  serta  taat dalam berlagak, berbicara tutur yang bagus, dan mematuhi  seluruh  peraturan yang diresmikan dikala sidang berjalan.  Itu  seluruh  ialah angka  tertentu  untuk  juri selaku  estimasi  tetapan  buat memudahkan penjatuhan ganjaran kejahatan. c) Terdapatnya tindakan lalu jelas  dalam  sidang.  Sepanjang persoalan  yang  diajukan  di dalam sidang tersangka menanggapi  dengan  cara  lalu jelas serta tidak berkait, hingga perihal itu bisa dijadikan juri selaku alibi buat memudahkan ganjaran kejahatan yang hendak
dijatuhkan. Sebab balasan yang  lalu  jelas  itu  hendak memudahkan juri dalam mengecek  serta  memeriksa masalah yang dihadapkannya. d) Terdapatnya penyanggahan kekecewaan buat tidak mengulanginya. Sehabis tersangka membenarkan perbuatannya  serta  menangisi perbuatannya yang telah dikerjakannya,  dan  tersangka sudah berkomitmen tidak hendak mengulangi kesalahannya lagi, hingga perihal  ini  bisa  dijadikan sesuatu  estimasi  untuk  juri buat  memudahkan  ganjaran kejahatan yang hendak dijatuhkan pada tersangka.
2. Alasan yang memberatkan : a. Aksi itu menggelisahkan warga. Seluruh  perbuatan  kejahatan hendak memunculkan kegelisahan untuk warga tercantum  perbuatan  kejahatan kekerasan  yang  menyebabkan kematian. Terbentuknya perbuatan  kejahatan  kekerasan yang  menyebabkan  kematian  di sesuatu tempat hendak memunculkan  kegelisahan  pada warga,  spesialnya  pada  warga disekitar terbentuknya perbuatan kejahatan itu. Kegelisahan  itu  mencuat  sebab warga  takut  hendak  jadi  korban perbuatan  kejahatan  kekerasan yang  menyebabkan  kematian selanjutnya.  Kegelisahan  yang dirasakan warga wajib dijadikan estimasi untuk juri dalam mengutip  tetapan  tersangka. Perihal itu dijadikan pemberatan  buat  menghindari terbentuknya  klise  peristiwa yang  serupa  serta  berikan  rasa nyaman pada warga.
b. tersangka tidak santun di dalam sidang.  Cocok  dengan  Artikel
176 KUHP, bila tersangka legal tidak  santun  di  dalam  sidang hingga  pengecekan  pada  durasi itu  dilanjutkan  tanpa  adanya tersangka. Juri pula hendak bisa memperberat tetapan yang hendak dikeluarkan pada tersangka. c. tersangka  tidak  membenarkan aksi kejahatan( mungkir). cocok dengan determinasi Hukum Nomor. 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan pada Artikel 17 bagian( 2) dikala sidang berjalan,  tersangka  yang  sudah teruji bersalah tidak membenarkan perbuatannya. Permasalahan perbuatan kejahatan  penganiayaan  yang  dicoba  oleh Muhammad Aqil Nama lain Aqil bersumber  pada  tetapan  Majelis  hukum Negara  Area  Nomor.  2260  atau  PID.  B atau 2019 atau PN. Mdn, kalau bersumber pada pertimbangan- pertimbangan ketetapannya  nyatanya  aksi  tersangka sudah  penuhi  semua  unsur-  unsur  dari cema Penggugat  Biasa, alhasil Badan Juri berkesimpulan  kalau  tersangka  sudah teruji  dengan  cara  legal  serta  memastikan melaksanakan  perbuatan  kejahatan  yang didakwakan kepadanya ialah cema subsidair  Artikel  351  Bagian(  1)  KUHP alhasil  tersangka  bisa  disalahkan  sudah melaksanakan  aksi  begitu  juga  yang didakwakan kepadanya.
Sepanjang pengecekan  di  sidang  kepada  tersangka tidak ditemui keadaan yang bisa membebaskan tersangka dari pertanggung balasan  kejahatan,  bagus  selaku  alibi pembenar serta ataupun alibi toleran, oleh sebab itu Badan Juri berkesimpulan kalau aksi yang dicoba tersangka wajib dipertanggungjawabkankan kepadanya alhasil  tersangka  wajib  diklaim  bersalah atas perbuatan kejahatan yang didakwakan
kepada diri tersangka oleh sebab itu wajib dijatuhi kejahatan.
Bersumber pada semua pertimbangan- pertimbangan yang dijabarkan dalam putusannya Juri berkesimpulan kalau tersangka Muhammad  Aqil  Nama  lain  Aqil  itu diatas,  teruji  dengan  cara  legal  serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan  kejahatan  penganiayaan  dalam cema  subsidair  serta  kepadanya  wajib dijatuhi  kejahatan  yang  setimpal  dengan perbuatannya. Bersumber pada hasil pengecekan  di  sidang  nyatanya  pada  diri tersangka  tidak  ditemui  alasan-  alasan yang bisa melenyapkan pertanggungjawaban kejahatan bagus alibi pembenar  ataupun  alibi  toleran,  alhasil tersangka  ditaksir  sanggup  bertanggung jawab  atas  kesalahannya,  oleh  sebab  itu pada  terdakwaharuslah  dijatuhi  kejahatan yang setimpal dengan kesalahannya itu.
Pertanggungjawaban  seseorang yang melakukan aksi kesalahan penganiayaan  dalam  kasus  ini  tidak adanya  alasan-  alibi  yang  ditemui  dalam konferensi  baik  melalui  bukti-  fakta  yang dapat  jadi  alasan  penghapusan  kesalahan walhasil  terdakwa  dikira  fresh  tubuh  dan rohaninya melakukan aksi kesalahan itu.
Bagi  pengarang  kalau  estimasi hukum  juri  dalam  menjatuhkan  tetapan sudah  cocok  dengan  determinasi  yang legal  serta  sudah  didasarkan  pada  seluruh fakta-  fakta  dan  bukti-  bukti  yang terbongkar  dalam  sidang  alhasil  tetapan Hakim  yang  menjatuhkan  aksi  kepada tersangka selaku pelakon perbuatan kejahatan  penganiayaan  sudah  pas  buat bisa  dicoba  pembinaan  untuk  tersangka itu,  terdakwadapat  siuman  serta  tidak hendak  mengulangi  perbuatannya  balik serta  pula  wajib  memandang  keterkaitan sosial kemasyarakatannya.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas, maka  jelaslah  bahwa  hakim  dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum.
2. Asas Keadilan
3. Asas Manfaat.
Buat  kejelasan  hukum  yang wajib  dicermati  merupakan  peraturan perundang- undangannya. Dasar
kesamarataan  disini  mengarah  lebih  pada tindakan  warga,  gimana  mengembalikan atau  memperbaiki  kondisi  sosial  warga sehubungan  dengan  permasalahan  ini, perihal ini pula supaya jadi dampak kapok pada orang lain supaya tidak diulangi lagi. Dasar  khasiat  umumnya  ditunjukan  pada tahanan alhasil janganlah
hingga
pemidanaan  yang  diserahkan  ini  tidak berguna untuk anak.
Tidak  hanya  merujuk  pada Determinasi  Biasa  Pasal  1  nomor  9 KUHAP  dimana  wewenang  hakim  di majelis  hukum  ialah,  memeriksa  yang ialah  serangkaian  aksi  buat  menyambut, mengecek,  serta  memutuskan  masalah kejahatan  bersumber  pada  dasar  leluasa, jujur,  serta  tidak  berpihak  di  konferensi majelis  hukum  dalam  perihal  serta  bagi metode  yang  diatur  dalam  KUHAP, Hakim  pula  memakai  referensi  mereka sendiri  dalam  memutuskan  masalah  itu ialah  dasar  kejelasan  hukum,  dasar kesamarataan,  serta  dasar  khasiat  yang mana asas- asas itu mempunyai kedudukan tiap- tiap.
Bersumber pada analisa
pengarang  mengenai  estimasi  hukum  juri dalam  menjatuhkan  aksi  dalam  masalah tetapan  Majelis  hukum  Negara  Majelis hukum  Negara  Area  Nomor.  2260/  PID. B/ 2019/ PN. Mdn, pengarang satu bahasa dengan perihal itu sebab dalam memutuskan masalah Juri memiliki pertimbangan- pertimbangan yang lumayan  banyak.  Mulai  dari  desakan Beskal  Penggugat  Biasa,  terpenuhinya
unsur-  unsur  cocok  dengan  artikel  yang didakwakan  serta  tidak  terdapat  alibi pembenar  serta  toleran,  alhasil  diklaim bersalah, dan keadaan yang membebankan serta memudahkan.
Bersumber pada tetapan Majelis hukum  Negara  Majelis  hukum  Negara Area  Nomor.  2260/  PID.  B/  2019/  PN.
Mdn  jelaslah  kalau  dalam  masalah kejahatan penganiayaan, perdamaian bukanlah menghilangkan dari aksi kejahatan namun perdamaian cuma hingga membagikan kelapangan bahaya kejahatan  yang  hendak  dijatuhkan  oleh hakim pada tersangka.

## Analisis Kasus
Setelah  mempelajari  putusan pengadilan TinggiNomor 1247/Pid.Sus/2020/PT Sby, penulis sependapat  dengan  putusan  hakim  dalam menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa.Telah memenuhi ketentuan
Pasal  82  Ayat  (1)  Jo.  Pasal  76E  UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak.Putusan  hakim  telah memenuhi  unsur  hukum  pidana  dan ketentuan undang-undang
yang mengaturnya,  dalam  hal  ini  undang- undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan Anak. Menimbang, kalau yang diartikan  dengan  kekerasan  merupakan tiap  aksi  yang  berdampak  tampaknya kesusahan  ataupun  beban  dengan  cara raga,  kejiwaan,  intim,  serta  atau  ataupun penelantaran,  tercantum  bahaya  buat melaksanakan  aksi,  pemaksaan,  ataupun perebutan kebebasan dengan cara melawan  hukum.  Dengan  tetapan  yang sudah  dijatuhkan  jadi  ganjaran  jelas selaku  dampak  kapok  kepada  pelakon perbuatan kejahatan kekerasans intim buat tersangka serta pemikiran untuk warga.
5. Simpulan 1. Akibat hukum terjadinya perdamaian  dalam  hukum  pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan  keringanan  ancaman pidana  yang  akan  dijatuhkan  oleh hakim kepada terdakwa. 2. Pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian  dalam  putusan  Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah
sebagai  salah  satu  pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  hukan yang  lebih  ringan  terhadap  pelaku penganiayaan  yang  dituntut  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  dengan pidana  penjara  selama  6  (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban,  maka  pelaku  penganiayaan dipidana  dengan  pidana  penjara selama 4 (empat) bulan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal, Mediasi  Dalam Perspektif  Hukum  Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional, Kencana,  Jakarta, 2019. Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum
Pidana ,  Sinar Grafika, Jakarta,
2013. Arief,  Barda  Nawawi, Bunga  Rumpai Kebijakan Hukum Pidan: Perkembangan Penyusunan konsep  KUHP  Baru, Kencana,
Semarang, 2014.
Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
Emerzon,  Joni, Alternatif  Penyelesaian
Sengketa  diluar  Pengadilan , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, Hukum
Pidana .  Kencana  Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana Indonesia. Sapta  Artha  Jaya, Jakarta, 2014. Hiariej,  Eddy  O.S. Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana, Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2018. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik  Hukum ,  UMM  Press,
Malang, 2018.
Lamintang,  PAF. Dasar-Dasar  Hukum
Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2014. Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, Hukum  Acara  Pidana
Dalam  Teori  Dan  Praktek , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020