## Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi

## Hesti Widyaningrum
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, E-mail: hestiwidyaningrum01@gmail.com

## Abstrak
Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memiliki perbedaan dalam perkembangannya  antara  negara-negara  dengan  sistem  hukum  common  law  dengan negara-negara  dengan  sistem  hukum civil  law .  Hal  ini  juga,  tidak  terkecuali  terjadi  di Indonesia. Indonesia sebagai jajahan Belanda, yang menganut sistem civil law membawa adagium  “Universitas  deliquere  non  potest,”  dimana  korporasi  tidak  dapat  dipidana.
Dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  artikel  ini  membahas  tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktek, sudah ada beberapa kasus  yang menghukum korporasi karena melakukan tindak pidana, seperti korupsi. Temuan artikel ini adalah Pengadilan di Indonesia  lebih  cenderung  menggunakan  doktrin vicarious  liability seperti  di  negara- negara common  law .  Hal  ini  bertolak  belakang,  dengan  konsepsi  dalam  RKUHP  yang lebih  cenderung  menggunakan  doktin  identifikasi  terhadap  pertanggungjawaban korporasi.
Kata Kunci : s ejarah, pertanggungjawaban korporasi, Indonesia.

## Abstract
Corporate criminal responsibility has a difference in its development between countries with the common law system and those with civil law system. This is also, no exception in Indonesia. Indonesia as a Dutch Colony, which adheres to the civil law system which carries  the  adagium  "deliquere  non  potest  university,"  where  corporations  cannot  be convicted.  By  using  a  normative  approach,  this  article  discusses  about  corporation  as subject of criminal law which regulated outside  the Criminal Code (KUHP).  In  Pratice, there have been several cases that punish corporations who commit criminal acts such as corruption.  The  finding  of  this  article  is  court  in  Indonesia,  especially  corruption  court are  more  likely  to  use  the  doctrine  of  vicarious  liability  as  in  common  law  countries. Contrary, with the conception in the Draft Criminal Code (RKUHP) that is more likely to use identification doctrine on corporate responsibility.
Keywords : history, corporate responsibility, Indonesia.

## A. Pendahuluan
Pada  awal  teori  hukum  pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan  kepada  manusia  sebagai
subjek  hukum  alami.  Badan  hukum dianggap tidak bisa bertindak melakukan perbuatan  hukum  dan  tidak  memiliki jiwa  atau  sikap  kalbu  untuk  itu.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
Pemikiran seperti ini tetap dipertahankan terutama  oleh  pemikir-pemikir  masa lalu.  Namun  dalam  perkembangan selanjutnya muncul teori dan pemikiran- pemikiran  baru  untuk  membebankan juga pertanggungjawaban pidana kepada badan  hukum.  Hal  ini  diakibatkan karena  akhir-akhir  ini  perkembangan dari  kejahatan  yang  terjadi  di  tengah- tengah  masyarakat  terutama  berkaitan atau  yang  berkaitan  dengan  pereko- nomian  tidak  hanya  dilakukan  secara perorangan  namun  telah  terorganisir termasuk dilakukan oleh korporasi.
Dalam  perkembangannya  lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana korporasi  telah  mejadi  salah  satu  topik yang  menimbulkan  perdebatan  selama abad ke-20. Perdebatan mengenai
pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi  mulai  meningkat  pada  tahun 1990-an,  ketika  Amerika  Serikat  dan negara-negara Eropa
menghadapi permasalahan-permasalahan hukum mulai  dari  masalah  lingkungan  hidup, anti-trust, penipuan,  masalah  makanan dan  obat-obatan,  kesaksian-kesaksian palsu,  kematian  buruh,  penyuapan, tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice) , dan  kejahatan  finansial  yang  melibatkan korporasi. 1 Secara  substansi,  sebenarnya tujuan  utama  dari  pertangungjawaban pidana terhadap korporasi pada dasarnya adalah  sama  dengan  tujuan  hukum pidana  pada  umumnya.  Hal  tersebut dapat dijelaskan dengan mengi- ndentifikasikan ciri-ciri pidana korporasi sebagai berikut:
Ciri pertama dari pidana
terhadap korporasi adalah tujuan pencegahan  (preventif)  yang  efektif terhadap  kejahatan  yang  bisa  terjadi dimasa depan.
1 Anca Aulia Pop, “ Criminal Liability Of Corporations:  A  Comparative  Jurisprudence”. Paper  presented  at  Michigan  State  University College of Law, 2006, hlm.5.
Ciri  yang  kedua terdiri  atas pemberantasan dan cerminan dari
kewajiban  masyarakat  untuk  meng- hukum  siapapun  (orang)  dan  apapun (organisasi/badan hukum) yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya  sebagai  perintah  untuk
“mengafirmasi  nilai -nilai  sesungguhnya dari  korban” (affirm  the  victim’s  real value) .
Ciri  ketiga adalah  tujuan  untuk merehabilitasi korporasi yang melakukan tindak pidana. Ciri keempat , pertanggung- jawaban pidana korporasi harus mencapai tujuan dari kejelasan,
kemungkinan,  dan  konsistensi  dari prinsip-prinsip umum hukum pidana.
Ciri  kelima adalah  efisiensi, yang  dicerminkan  pada  tiga  tujuan sebelumnya, tetapi juga perhitungan dari implementasi  konsep-konsep  ini.  Pada akhirnya, hukum pidana memiliki tujuan yaitu  keadilan.  Bentuk-bentuk  dari pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi  dikembangkan  oleh  negara- negara  dengan  cara-cara  yang  berbeda, dan tidak satupun negara mencerminkan tujuan-tujuan ini secara sempurna. 2
Meskipun  memiliki  tujuan  yang memang sama, namun pandangan terhadap  pertanggungjawaban  pidana terhadap  korporasi  masih  merupakan topik  yang debatable sampai  saat  ini baik  di  negara-negara  yang  menganut sistem common  law maupun civil  law . Kedua  sistem  hukum  ini  memiliki karakternya masing-masing, dimulai dari asas  hukumnya,  sifat  hukumnya,  hingga pada  penerapannya.  Perbedaan  ini  tidak menutup  kemungkinan  dipengaruhi  oleh sejarah dan perkembangan yang berbeda pula,  termasuk  dalam  perkembangan subjek  hukumnya,  termasuk  hukum pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  dalam  artikel  ini  dibahas
2 Ibid. , hlm. 3-4.

## Volksgeist
tentang  sejarah  dan  perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam  sistem  hukum common  law dan civil  law .  Selain  itu  dibahas  pula mengenai  sejarah  dan  perkembangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan  dalam  artikel  ini  adalah metode  normatif.  Pendekatan  yang dipilih penulis untuk menjawab permasalahan  di  atas,  yakni  dengan pendekatan  perundang-undangan,  serta comparative  law dengan  sisi  historis (penafsiran  historis)  yang  berkaitan dengan  pengaturan  pertanggungjawaban korporasi  di  negara  yang  menganut Sistem Common Law (Amerika Serikat), dan Civil  Law (Belanda).    Penulis menggunakan  data  sekunder  berupa bahan  hukum  primer  seperti  perundang- undangan (KUHP, Undang-Undang Darurat  Nomor  17  Tahun  1951,  dsb), serta  bahan  hukum  sekunder  berupa buku,  makalah,  jurnal,  yang  berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.  Penulisan  ini  dilakukan dengan  analisis  secara  kualitatif,  yang ditarik secara  Deduktif. 3
B. Pembahasan
1. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  dalam  Sistem  Hukum Common Law (Anglo Saxon) Usaha yang pertama kali diupayakan untuk membebankan
pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi  dilakukan  oleh  negara-negara dengan  sistem  hukum common  law, di Inggris,  dan  negara  Anglo  Saxon lainnya,  seperti  Amerika  Serikat  dan Kanada.  Sebelum  revolusi  tahun  1750, Inggris sudah mengakui korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana  sejak
3 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Mandar  Maju,
2008), hlm. 37
tahun 1635. 4 Revolusi industri di Inggris yang kemudian membuat perkembangan pertanggungjawaban  pidana  koporasi semakin pesat, karena perubahan prilaku ekonomi  tidak  terbatas  oleh  orang, melainkan  juga  korporasi.  Penerapan upaya    pemidanaan  korporasi  pertama kali  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  di Inggris pada tahun 1842, ketika korporasi didenda karena gagal menjalankan  kewajibannya  yang  telah diatur dalam undang-undang.
Terhadap  ketidakmauan  untuk menjatuhkan  pidana  terhadap  korporasi terdapat  beberapa  alasan  yang  dapat dikemukakan. Korporasi dianggap sebagai  fiksi  hukum (legal  fiction) ,  dan dibawah  aturan ultra  vires 5 hanya  dapat melakukan perbuatan yang secara khusus  disebutkan  di  dalam  anggaran dasar  dari  korporasi.  Keberatan  lainnya juga  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat unsur mens  rea pada  korporasi,  dan kemampuannya  untuk  hadir  secara pribadi  di  depan  persidangan.  Pada akhirnya, hal yang membuktikan kesulitan  untuk  menjatuhkan  pidana kepada  korporasi  adalah  kurangnya sanksi-sanksi  yang  memadai.  Seiring berjalannya  waktu,  banyak  macam doktrin  yang  dapat  menjadi  landasaan dalam  meminta  pertanggungjawaban korporasi, yakni 6 :
a Strict  Liability  Doctrine ,  dimana pertanggungjawaban  pidana  dapat dibebankan  oleh  pelakunya,  tanpa disyaratkan means  rea terlebih dahulu,  cukup  dibuktikan  adanya actus reus .
4 Mazmur Septian Rumapea, dkk, “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  T indak Pidana  Kehutanan  (Studi  Putusan  Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642
K/Pid/2006),”Jurnal Hukum USU, Volume 4 no.
2 Tahun 2016.
5 Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggung jawaban  Pidana  Korporasi ,  (Jakarta:PT.Grafiti Pers, 2007), hlm.162.
6 Ibid. , hlm. 78-107

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
b Vicarous Liability, dimana pertanggungjawaban  pidana  oleh atasan,  meskipun  bawahan  yang melakukannya  berdasarkan  ruang lingkup kewenangannya.
c Delegation Doctrine . Hampir mirip  dengan  Vicarious,  namun perbedaannya,  ada  pelimpahan kewenangan    antara  atasan  dan bawahan.
d Identification  Doctrine .  Pertang- gungjawaban  korporasi  dilakukan dengan  mengidentifikasi  pihak yang  paling  menentukan  dalam sebuah korporasi (directing mind).
e Aggregation Doctine. Pertang- gungjawaban  korporasi  dimintai melalui kombinasi kesalahan sejumlah orang dalam suatu korporasi yang diatribusikan untuk kepentingan korporasi.
Berbagai  doktrin  yang  ada,  yang paling  berkembang  dalam  pengadilan- pengadilan  di  Inggris  mengikuti  ajaran doktrin respondeat superior, atau doktrin  pertanggungjawaban  vikarius (vicarious  liability) ,  dimana  perbuatan- perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  berada  dalam  struktur organisasi korporasi diatribusikan dengan  korporasinya. 7 Di  Amerika Serikat,  pengadilan-pengadilan  tingkat federal  di  Amerika  Serikat  pada umumnya  mengadopsi  doktrin vicarious liability kepada  korporasi  untuk  semua jenis tindak pidana. Dibawah doktrin ini, kadangkalah  digambarkan  sebagai “the principle  of  respondeat  superior” , sebuah  korporasi  bertanggung  jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat  dipidana  yang  dilakukan  oleh
7 Marcus  Wagner,  “Corporate  Criminal Liabi lity National and International Responses”.
(Background Paper for International Society For The  Reform  Criminal  Law  13 th Conference Commercial and Financial Fraud:
A Comparative  Perspective,  Malta,  July  8-12 1999), hlm. 2.
pegawai-pegawainya  selama  perbuatan- perbuatan  tersebut  berada  dalam  ruang lingkup pekerjaannya dandengan maksud  untuk  memberikan  keuntungan bagi korporasi tersebut. 8
Terkait  hal  tersebut,  terdapat golongan-golongan,  baik  yang  mempo- sisikan  sebagai  pro  terhadap  pembe- banan pertanggungjawaban pidana
terhadap korporasi, juga terdapat beberapa golongan yang kontra terhadap pertanggungjawaban  pidana  korporasi. Beberapa  ahli  hukum  yang  beralasan kontra  memulainya  dengan  premis bahwa  korporasi  adalah  subjek  hukum fiksi (fictional  entities) ,  yang  tidak memiliki keadaan psikis untuk melakukan  suatu  perbuatan.  Premis  ini dapat  dengan  cepat  menuju  sebuah konklusi yakni pertanggungjawaban pidana  terhadap  korporasi  adalah  tidak adil  karena  hal  tersebut  secara  efektif turut  memidana  pihak  ketiga  yang  tidak bersalah  (pemegang  saham,  pegawai, dan seterusnya) untuk perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana yang  bekerja  di  dalam  subjek  hukum fiksi ini. 9
Apa yang ditinjau dari tanggapan ini  sebenarnya  keliru,  dimana  pada kenyataannya korporasi tidaklah berbentuk  fiktif.  Korporasi  memiliki kekuatan  yang  sangat  besar,  dan  sangat nyata,  bertindak  sebagai  aktor  dimana perbuatan  mereka  dapat  menimbulkan kerugian  baik  kepada  individu-individu dan kepada masyarakat secara keseluruhannya.  Dalam  konteks  ini, hukum  mengakui  eksistensi  korporasi dengan  mengizinkan  korporasi  untuk
8 Jo anna  Kyriakakis,  “Corporate  Criminal Liability and The ICC Statute: The Comparative Law Challange”, Netherlands International  Law Review, LVI  333-336  ,TMC  Asser  Instituut  and Contributors,2009, hlm. 337.
9 Sara  Sun  Beale, “A  Response  To  The Critics  Of  Corporate  Criminal  Liability”. Criminal  Law  Review  150,  Duke  Law  School, 2009, hlm. 82.

## Volksgeist
memiliki  properti,  membuat  perjanjian- perjanjian, melakukan perbuatan melawan hukum, menuntut dan dituntut. Korporasi juga memiliki hak-hak konstitusional  yang  diatur  didalam Konstitusi Amerika Serikat.
Pada  masa  kini,  ruang  lingkup dari pertanggungjawaban pidana korporasi  menjadi  sangat  luas.  Suatu korporasi  dapat  dituntut  secara  pidana terhadap  beberapa  peraturan-peratuaran hukum  pidana – mail  and  wire  fraud statutes,  money  laundering  statues,  and extortion  statutes- atau  untuk  semua perbuatan yang dapat dipandang sebagai kejahatan  kerah  putih. 10 Kerangka hukum  dewasa  ini,  yang  diterapkan hampir  diseluruh  pengadilan-pengadilan federal, menyatakan bahwa setiap korporasi bertanggungjawab untuk perbuatan  pidana  yang  dilakukan  para karyawannya sepanjang mereka melakukannya  dalam  ruang  lingkup perkejaannya dan setidaknya juga memberikan keuntungan untuk atasannya. 11 Sejalan dengan semakin meningkatnya  jumlah  dan  peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban  pidana  korporasi pada  bentuk-bentuk   pelanggaran   atau kejahatan  yang  tidak  terlalu  serius  yang tidak   memerlukan   pembuktian mens rea atau criminal  intent ( offenses  that did  not  require  criminal  intent ),  yang didasarkan pada doktrin vicarious liability .  Hal ini diikuti oleh  pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa. 12
10 Edward  B.  Diskant,  “Comparative
Corporate  Criminal  Liability:  Exploring  the
Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure”. The Yale Law
Journal , Connecticut, 2003, hlm. 139.
11 Ibid.
12 V.S.  Khanna, Corporate  Criminal Liability:  What  Purpose  Does  It  Serve? ,  109 Harv.  L.Rev.  1477,   The  Harvard  Law  Review Association, 1996, hlm.2
Pembebanan pertanggung-
jawaban  pidana  korporasi  terhadap tindak pidana yang memerlukan pembuktian mens  rea baru  dilakukan setelah melalui waktu dan
perkembangan yang lambat. Di Amerika  Serikat,  penerapan corporate criminal liability pertama kali diterapkan dalam  kasus New  York  Central  & Hudson  River  Railroad  Company  v. United States , dimana pemerintah Amerika  Serikat  yang  diwakili  oleh Penuntut  Umum  mendakwa  perusahaan New  York  Central  telah  melanggar Elkins  Actsection I. 13 Elkins  Act adalah Undang-undang federal Amerika Serikat (1903)  yang  mendukung  pelaksanaan
Interstate  Commerce  Act (undang- undang  perdagangan  antara  negara bagian)  dengan   melarang  pemotongan harga  dan  bentuk-bentuk  perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut  ( shipper )  yang  besar. 14 Disinilah  pertama  kali  pertanggung- jawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana
dipraktekkan.
Pembebanan
pertanggungjawaban pidana  korporasi  terhadap  tindak  pidana ekonomi  yang  memerlukan  pembuktian mens rea baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat.
Pada  akhir  tahun  1990-an  terjadi suatu  tindak  pidana  dibidang  ekonomi yang  memberikan  efek  besar  dalam perekonomian  Amerika  Serikat.  Kasus tersebut adalah bankrutnya Enron Corporation yakni  sebuah  perusahaan multi-nasional  besar  di  Amerika  Serikat yang  bangkrut  akibat  terkuaknya  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  petinggi- petingginya dalam ruang lingkup jabatannya untuk memberikan
13 Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan  Pertanggungjawabanny a” . (Makalah  yang disampaikan  di  Jajaran  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara, Medan, 27 April 2006), hlm. 5.
14 Henry  Campbell  Black, Black’s  Law Dictionary  Revised  4 th Edition, (St.  Paul:  Minn West Publishing Co, 1968).

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
keuntungan terhadap Enron Corporation sebagai  korporasi.  Keuntungan  yang sangat  besar  dari Enron  Corporation didapatkan  melalui  proses  pemindahan pembukuan  utang-utang  dari Enron Corporation kedalam  pembukuan  anak- anak  perusahaannya  yang  kemudian mengakibatkan  perusahaan  ini  seolah- olah profitable didalam laporan keuangannya.  Belum  lagi  tindak  pidana pencucian uang, insider trading, penipuan,  pemberian  keterangan  palsu kepada bank dan auditor keuangan  yang mellibatkan para petinggi Enron Corporation ,  yakni  Jeffery  Skilling (dipidana  penjara  2  tahun  4  bulan), Kenneth  Lay  dituntut  45  tahun  penjara, namun  sebelum  dijatuhi  putusan  pidana Kenneth  Lay  meninggal  dunia  pada tanggal 5 Juli 2006.
Arthur Andersen selaku
pimpinan Arhur  Andersen  LLP sebuah perusahan  akuntan  publik  ternama  yang membantu  untuk  memalsukan  laporan kekuangan Enron  Corporation bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung
Amerika Serikat untuk tuduhan obstruction of justice 15
karena menghapus  serta  menghilangkan  semua bukti-bukti  yang  diperlukan  untuk mengungkapkan  skandal  dari Enron Corporation. Namun  hal  ini  sudah
15 Tindak  pidana obstruction  of  justice , dalam yurisdiksi Amerika Serikat mengacu pada gangguan  yang  dilakukan  terhadap  pelaksanaan kewenagnan polisi, penyidik, lembaga pemeriksa,  jaksa,  atau  pejabat  lainnya  (biasanya pemerintah).  Yurisdiksi  pada  sistem  hukum common  law selain  yang  diberlakukan  di Amerika Serikat cenderung menggunakan tindak pidana  ini  secara  lebih  luas  diartikan  sebagai menyesatkan  jalannya  peradilan. (The  crime of obstruction of justice , in United States jurisdictions, refers to the crime of interfering with the work of police, investigators, regulatory agencies, prosecutors, or other (usually government) officials. Common
law jurisdictions  other  than  the  United  States tend  to  use  the  wider  offense  of  perverting  the course of justice.)
cukup  untuk  menghancurkan  reputasi Arthur  Andersen  LLP untuk  keluar  dari bisnis. 16 Enron Corporation sendiri dinyatakan  bangkrut  pada  tanggal  30 November 2001 dan usahanya dinyatakan ditutup, 17 yang dapat dikatakan  merupakan  pidana  mati  bagi Enron Corporation .
Tindak  pidana  ekonomi  lainnya yang  menempatkan  korporasi  sebagai subjek  tindak  pidana  ekonomi  dapat ditemukan dalam UU Anti Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (Foreign Corrupt  Practice  Act) yang  untuk selanjutnya  disebut  FCPA . Salah  satu kasus  terbesar  di  Amerika  Serikat  yang menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi  dengan  menggunakan  FCPA adalah  kasus Siemens  AG, perusahaan multi-nasional  dibidang  telekomunikasi yang berbasis di Jerman yang dibuktikan telah  bersalah  melanggar Section  2 –
Accounting, Record Keeping and Internal  Controls  FCPA . Siemens  AG dijatuhi pidana denda sebesar $450.000.000, dan $350.000.000. 18 FCPA  menjatuhkan  pidana  bagi  setiap individu  dan  korporasi  yang  didasarkan pada  pedoman  pemidanaan  Amerika
Serikat (United States Sentencing Guidelines) . Dikatakan bahwa: a. Setiap orang yang dengan sengaja  melanggar  FCPA  pada bagian  ketentuan  anti-penyuapan (anti-bribery  provision) dipidana dengan denda maksimal $250.000 dan/atau 5 tahun penjara;
b. Setiap orang yang dengan sengaja  melanggar  FCPA  pada bagian ketentuan laporan keuangan (accounting  provision) 16 The Enron Scandal, http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal.
17 Ibid.
18 FCPA, Final Settlements For Siemens, <http://www.fcpablog.com/blog/2008/12/16/fina l-settlements-for-siemens.html.>.  Diakses  pada tanggal 15 Maret 2013

## Volksgeist
dipidana dengan denda maksimal $5.000.000 dan penjara maksimal 20 tahun penjara; c. Setiap korporasi didenda maksimal $2.500.000 untuk setiap tindak pidana yang melanggar ketentuan laporan keuangan (accounting  provision) dan  $2.000.000  untuk  setiap tindak  pidana  yang  melanggar ketentuan  anti  penyuapan (anti- bribery). 19
Sanksi  pidana  bagi  korporasi dalam  berbagai  aturan  perundang- undangan yang diberlakukan di Amerika Serikat  mengenakan  denda  yang  dapat berjumlah ratusan miliar dollar Amerika untuk  setiap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  korporasi.  Lebih  lanjut, setiap  korporasi  yang  dijatuhkan  pidana oleh  putusan  hakim  karena  melakukan kejahatan  usahanya  dapat  ditutup  secara permanen  oleh  institusi  pemerintah Amerika Serikat. Pada akhirnya, reputasi dari  korporasi  akan  menjadi  hancur – pengumuman  dari  pemerintah  yang dipertimbangkan  dari  putusan  pidana terhadap korporasi dapat membuat harga saham  suatu  korporasi  jatuh  dengan drastic,  dan  menciptakan  perubahan yang  drastic  dari  menejemen  korporasi, atau bahkan lebih buruk lagi. 20
2. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Dalam  Sistem  Hukum Civil Law (European Continental) Dalam  sistem  hukum European Continental  (civil  law) sejarah  mencatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi belum dapat diterima
19 Robert W. Tarun, Basic of The Foreign Corrupt  Act, American  Law  Review:  What Every  General  Councel,  Transactional  Lawyer, White  Collar  Criminal  Lawyer  Should  Know, Chicago, 2006, hlm. 10.
20 Pamela H. Bucy, “ Why Punish? Trends in  Corporate  Criminal  Prosecutions” . American Law Review 1287 , 2007, hlm. 89.
pada  awal  perkembangannya  karena pengaruh  dari  adagium  hukum  yang berbunyi “societas  delinquere  non - potest” . 21 Pertanggungjawaban  pidana korporasi sampai pada abad ke-18 masih menjadi  hal  yang  ditolak  secara  umum. Banyak pihak yang mempercayai bahwa untuk  dapat  melakukan  pembebanan pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi, merupakan hal hal yang tidak mungkin  mengingat  korporasi  tidak memiliki  sikap  batin (mens  rea) untuk membuktikan unsur kesalahan bila harus dibawa kedalam sistem peradilan pidana. 22 Sedangkan pada hukum privat, seperti  di  Perancis  baru  menjadi korporasi  sebagai  subjek  hukum  pada tahun  1807  dalam  kodifikasi Code  De Commerce dan Code De La Marine . 23 Kemudian  baru,  sistem  hukum di  Belanda  mengenal  korporasi  sebagai subjek hukum sebagaimana yang terdapat dalam
Wetboek Van
Koopenhandel .  Perkembangan  ini  yang secara  tidak  langsung  mempengaruhi hukum  di  Hindia  Belanda,  tidak terkecuali pada hukum pidananya.
Semenjak Revolusi Perancis terjadi,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  yang  baru  di  Perancis  yang ditetapkan  dan  mulai  diberlakukan  pada tahun 1982 menyebutkan konsep spesifik  dalam  Pasal  121-2.  Dorongan untuk  memasukan  pertanggungjawaban pidana  koroporasi  dalam  kodifikasi hukum  pidana    semakin  meningkat seiring waktu, Komisi Konstitusi Perancis (Counseil Constitutionnel) . Pada  tahun  1982  Komisi  Konstitusi Perancis  secara  jelas  menyatakan  tidak
21 Eric  Engle, Ectraterritorial  Corporate Criminal Liability: A Remedy For Human Rights Violations?, (Tartu:  University  of  Tartu  Press, 2003), hlm. 288-289.
22 Edward  B.  Diskant,  “Comparative Corporate  Criminal  Liability:  Exploring...,  hlm. 134.
23 ICJR,  PertanggungJawaban  Korporasi dalam Rangan KUHP, 2015

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
melarang  penjatuhan  pidana  denda terhadap  Korporasi.  Semenjak  Perancis mendasarkan konsep directing mind , dan Pasal  121-2  KUHP  Perancis  dibatasi dengan persyaratan dimana setiap tindak pidana  perlu  untuk  disebutkan  secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana, aplikasi  terhadap  pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dibatasi hanya  untuk  beberapa  tindak  pidana saja. 24
Teori-teori  pertanggungjawaban pidana  korporasi  yang  berkembang  di Negara  Eropa  Kontinental  terutama  di Negeri Belanda teori yang dikemukakan oleh Remmelink Teori  dari Ter  Heide , Teori  dari ‘t  Hart . Ajaran  yang bertendensi  “psikologis”  dari J. Remmelink ,  yang  berpendapat  bahwa hukum  pidana  memandang  manusia sebagai  makhluk  rasional  dan  bersusila ( redelijk zedelijk wezen ). 25
Remmelink , memilih cara pendekatan  atas  hukum  pidana  yang bersifat  “psikologis”,maka  hampir  tidak mungkin  dapat  dirumuskan  aturan- aturan  yang  dapat  dipergunakan  sebagai dasar  untuk  menggariskan  batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku. Hal ini terjadi karena dengan pendekatan “psikologis”,  permasalahan  dapat  atau tidaknya  badan  hukum  dipidana  tidak mungkin  ditempatkan  dalam  rangka dogmatika hukum pidana yang berlaku.Hal  ini  juga  menimbulkan permasalahan bahwa menurut
pandangan ini, pemidanaan harus didasarkan pada unsur kehendak manusia.  Hal  ini  dapat  menimbulkan
24 Marcus  Wagner,  “Corporate  Criminal Liability National and International Responses”,
Op.Cit, hlm. 5.
25 A.L.J.Van  Strien, Het  daderschap  van de  rechtspersoon  bij  milieudelicten dalam Faure,M.G.,
J.C.Oudijk,
D.Schaffmeister,
Kekhawatiran  Masa  Kini  Pemikiran  Mengenai Hukum  Pidana  Lingkungan  Dalam  Teori  Dan Praktek ,  (  Bandung,Citra  Aditya  Bakti,1994), Penerjemah Tristam P.Moeliono, hlm 229.
masalah  apabila  yang  harus  dipidana adalah  badan  hukum.  Dapat  ditemukan penulis-penulis yang mencoba menempatkan pemidanaan badan hukum,  dalam  konteks  pendekatan hukum  pidana  y ang  “psikologis”  ini dengan  cara  ‘ memanusiakan ’  badan hukum. Namun demikian, usaha
memanusiakan badan  hukum  hanya mengakibatkan  timbulnya  konstruksi pemikiran yang janggal. 26
Praktek  yang  diterapkan  di Belanda  sebelum  pertanggung-jawaban pidana  korporasi  ditetapkan  dalam KUHP  Belanda,  sebagaimana  disebut- kan  oleh  Remmelink  dalam  bukunya Hukum  Pidana  :  Komentar  atas  Pasal- Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan Padanannya dalam Kita Undang-
Undang  Hukum  Pidana  Indonesia , dalam  bidang  hukum  pidana  fiskal  atau ekonomi, ditemukan kemungkinan untuk dapat  menuntut  pertanggungjawaban pidana  terhadap  korporasi.  Pandangan ini  bahkan  sudah  dikenal  lama  sebelum KUHP  Belanda  dibuat.  Hal  ini  dimung- kinkan dengan mempertim-bangkan kepentingan praktis. Dari sudut pandang ini,  hukum  pidana  dapat  dengan  mudah melakukan  perujukan  pada  kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau
yang menyewakan  dan  lain-lain,  yang  sering kali berbentuk korporasi. Namun, terlepas  dari  itu,  dalam  perkembangan selanjutnya  hukum  pidana  umum  juga semakin sering dengan masalah tersebut.
Semakin  banyak  perundang-undangan dan  peraturan  administratif  baru  yang bermunculan.
Dalam aturan-aturan tersebut, pembuat undang-undang meru juk  pada  ‘pengemban’  hak -hak warga yang banyak berbentuk korporasi.   Bilamana  suatu  kewajiban tidak  dipenuhi,  maka  beranjak  dari sistem  perundang-undangan  yang  ada,
26 I bid , hlm 232

## Volksgeist
‘korporasi’  juga  dimungkinkan  untuk dipandang  sebagai  ‘pelaku’. Di Belanda,  kemungkinan  ini  sudah  lama dikenal  dalam waterschapsverordening (peraturan  tentang   tata  guna  dan  lalu lintas  perairan)  yang  sering  mewajibkan pemilik  tanah  yang  terletak  disamping sungai  atau  saluran  air  ( drainase )  untuk membersihkan atau menjaga kebersihan, yang merupakan kewajiban yang diancam  dengan  sanksi  pidana  apabila dilalaikan. 27
Pandangan Ter  Heide ,  memilih pendekatan  hukum  pidana  yang  lebih bernuansa  “ sosiologis ”. Di dalam bukunya  yang  berjudul  “ Vrijheid,  over de zin van de straf ”, menyatakan “ bahwa terdapat  suatu  kecenderungan  dimana hukum  pidana  semakin  lama  semakin dilepaskan  dari  konteks  manusia.”
Karena hukum pidana telah terlepas dari konteks manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hanya manusia yang pada  prinsipnya  dapat  diperlakukan sebagai subjek hukum dapat disimpangi. Alasan  untuk  memperlakukan  badan hukum  sebagai  subjek  hukum  adalah berkaitan  dengan  badan  hukum  mampu untuk  turut  berperan  dalam  mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan  hukum  sebagai  pelaku  tindak pidana secara fungsional), yang mengimplikasikan  bahwa  badan  hukum dapat dinyatakan bersalah (unsur kesalahan    disini  diartikan    bertindak secara  sistematis).  Berdasarkan  hal  ini Ter  Heide menarik  kesimpulan  “bila hukum  pidana  dilepaskan  dari  konteks manusia, maka hal itu mengimplikasikan dapat    dipidananya  badan hukum”. Berbeda dengan pendekatan ‘psikologis’ dari Remmelink , maka di dalam pendekatan  ‘sosiologis’ Ter  Heide ,
27 Timur  Abimanyu,  Persfektif  Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungan Jawaban Menurut UU  No.  25  Tahun  2003  dan  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Serta Analisanya, hlm.7-8.
pandangan  bahwa  badan  hukum  dapat dipidana,  dapat  ditempatkan  di  dalam keseluruhan  sistem  hukum  pidana. Meskipun  beliau  tidak  merinci  lebih lanjut    tentang  persyaratan  penetapan badan  hukum  sebagai  pelaku  harus ditempatkan, cukup jelas bahwa berdasarkan
wawasannya,penentuan batas harus dilakukan dengan memperhatikan makna sosial dari tindak badan hukum yang bersangkutan. 28
Pandangan    dari ‘t  Hart , menyatakan    bahwa  hukum  (pidana) harus  dilihat  sebagai  suatu  bentuk penyaluran pengejawantahan kekuasaan, yang  dikarakteristikan  oleh  aspek-aspek instrumen  tujuan  rasional  dan  aspek- aspek  pembatas  kekuasaan  yang    kritis. Kedua  aspek  ini  ,  satu  sama  lain,saling terkait  dengan  erat.  Di  dalam  persoalan penegakkan  hukum,  maka  yang  perlu diperhatikan adalah penciptaan keseimbangan antara kedua aspek di atas yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aspek lainnya.  Berbeda  dengan  pendekatan klasik pandangan ‘t Hart tidak menutup kemungkinan  untuk  ditempatkannya pemidanaan  badan  hukum  di  dalam sistem hukum pidana. Jika kita bersama- sama  dengan ‘ t  Hart berbicara    tentang manusia  di  dalam  hukum  pidana,  maka manusia lebih diartikan sebagai keberadaan  “yuridis”  dari  manusia sebagai  subjek  hukum.  Keberadaan yuridis ini tidak sama dengan pengertian manusia    sebagai  makhluk  yang  terdiri dari  daging  dan  darah.Menurut ‘ t  Hart hal  ini  akan  memberikan  ruang  cukup untuk  juga  menerima  konstruksi  person lain  selain  dari    manusia  sebagai  subjek hukum  di  dalam  hukum  (pidana). Berkaitan  dengan  hal  di  atas, ’t  Hart kemudian  juga  memperingatkan  bahwa teori dasar yang dikembangkannya tidak berpretensi mampu memberikan jawaban  siap  pakai  untuk  masalah- masalah  yang  ada  saat  ini.  Namun
28 I bid ,  hlm 237, 238

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
demikian  teorinya  sangat  berpengaruh terhadap  penentuan  batas-batas  (syarat) penetapan  badan  hukum  sebagai  pelaku tindak pidana. 29
Di  Jerman  juga  berkembang suatu  teori,  untuk  memidana  badan hukum  tanpa  mensyaratkan  kesalahan, yang berasal dari Schunemann . Menurut Schuneman n ,  badan  hukum tidak  mungkin  dinyatakan  bersalah. Namun  pemidanaan  terhadap  badan hukum dapat dilakukan. Menurut pandangannya Schuldgrundsatz dapat digantikan oleh prinsip legitimasi lainnya  yaitu  apa  yang  dinamakan Rechtsguternotstand . Rechtsguternotstand  mempunyai pengertian  “ yaitu bilamana ada kemungkinan objek-objek hukum penting tertentu  terancam  dan  perlindungannya hanya  dapat  diberikan  dengan  cara menjatuhkan pidana pada badan
hukum” . Jika  penjatuhan  pidana  hendak didasarkan
pada
suatu Rechtsguternotstand, maka    menurut
Schunemann ,masih harus dipenuhi beberapa  syarat  tertentu.  Syarat-syarat yang terpenting adalah sebagai berikut:
a. Pidana  harus  punya  daya  kerja preventif;
b. Kepentingan daya kerja preventif harus  lebih  besar  dibanding kepentingan  integritas  finansial dari perusahaan;
c. Tidak mungkin untuk menghukum subjek hukum manusia  karena  dalam  kenyataan tindak  pidana  dilakukan  dalam suatu ikatan perusahaan. 30
Point  a  dan  b  merupakan  ukuran asas  proporsionalitas,  sedangkan  point c
29 Ibid , hlm 238, 239 30
Faure, M.G., J.C.Oudijk, D.Schaffmeister, Kekhawatiran Masa Kini…, hlm
244,245,246
merupakan  ukuran  yang  berlandaskan asas subsidiaritas. 31
Roling , mengajukan    kriteria tentang  korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana  berdasarkan  delik  fungsional. Menurut Roling “ bahwa  badan  hukum dapat  diperlakukan  sebagai  pelaku tindak  pidana  bilamana  perbuatan  yang terlarang,yang  pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum,dilakukan dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan atau  pencapaian  tujuan-tujuan  badan hukum  tersebut.”  Seh ubungan  dengan hal  tersebut  di  atas  yang  dimaksud dengan  delik  fungsional  adalah  delik- delik  yang  berasal  dari  lingkup  atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan  syarat-syarat  bagaimana aktivitas  sosial  atau  ekonomi  tertentu harus dilaksanakan dan yang terarah/ditujukan pada kelompok- kelompok  fungsionaris  tertentu.  Contoh delik-delik fungsional adalah : 32
a. Delik-delik pelanggaran atas syarat-syarat  yang  terkait  dengan pemberian izin/lisensi yang merupakan perbuatan yang dilarang. b. Ketentuan-ketentuan tidak dipenuhinya kewajiban lapor atau registrasi dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
31 Asas proporsinalitas , harus ada keseimbangan antara kerugian yang
digambarkan  dengan  batas-batas  yang  diberikan oleh  asas  toleransi,  dan  dengan  reaksi  atau pidana yang  diberikan,  sedangakan asas subsidiaritas adalah sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan  apakah  kepentingan  hukum  yang terlanggar  oleh  perbuatan  tersebut  masih  dapat dilindungi  dengan  cara  lain;  hukum  pidana hanya  ultimum  remedium,  lihat  Mardjono Reksodiputro, Meninjau  RUU  Tentang  Kitab
Undang-undang  Hukum  Pidana  Dalam  Konteks Perlindungan  HAM ,  dalam  Jurnal  Keadilan Vol.2 No. 2 Tahun 2002, hlm 15,
32 Faure,M.G.,J.C.Oudijk,D.Schaffmeister,
Kekhawatiran Masa Kini..., hlm 254

## Volksgeist
c. Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap fungsionaris/pejabat tertentu dibebankan kewajiban
‘memaafkan’  suatu  hal  atau
untuk bekerjasama.
Sanksi  yang  dijatuhkan  dalam delik  fungsional  bersifat reparatoir , dengan tujuan utama adalah mengembalikan ke dalam kedaan semula atau  perbaikan  dari  keadaan  yang ‘ onrechtmatig ’ (melawan hukum). Melihat  sejarah  di  negara  civil law,  perdebatan  dalam  negara  civil  law sendiri  khususnya  Belanda  masih  dalam tataran  pembahasan  dan  perdebatan korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana. Hal  ini  terjadi  karena,  pengakuan korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana muncul  pertama  kali  terjadi  di  Inggris tahun 1635, dan diterapkan pertama kali pada  tahun  1842.  Sedangkan  Perancis, baru  mengakui  korporasi  sebagai  subjek hukum  dalam  hukum  privatnya,  pada tahun 1807, dan baru mengakui korporasi  dapat  dipidana  pada  tahun 1982.  Berpijak  pada  hal  di  atas,  maka yang lebih dulu mengenal dan menerapkan pengaturan mengenai doktrin  pertanggungjawaban  korporasi dilakukan  di  negara  yang  menganut Sistem Common Law .
3. Sejarah  Perkembangan  Korpo- rasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Indonesia  berlaku berdasarkan  asas  konkordansi  yang memberlakukan Wetboek  van  Strafrecht (KUHP  Belanda)  di  wilayah  Belanda pada  1918.  KUHP  Belanda  ini  berasal dari KUHP Perancis di bawah pemerintahan  Napoleon  pada  tahun 1801,  sehingga  dikenal  juga  dengan sebutan Kode Napoleon. KUHP tersebut kemudian  diberlakukan  di  Indonesia, dan hanya manusia yang dapat melakukan  tindak  pidana  (subjek  tindak
pidana).  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan frasa  hij  die yang  digunakan  dalam rumusan strafbaar  feit (tindak  pidana atau  delik).  Kalau  diartikan  ke  dalam bahasa  Indonesia  maka  menggunakan frasa  barang  siapa  yang  berarti  “siapa pun”.  Dalam  bahasa  Indonesia  “siapa” itu  menunjuk  kepada  manusia,  maka barang  siapa  atau  siapa  pun  menunjuk kepada setiap manusia.
Sebagai  negara  Jajahan  Belanda yang menganuti sistem hukum civil law, ini  mempengaruhi  pengaturan  hukum pidana  di  Indonesia,  termasuk  pada subjek  hukum  pidananya  sendiri  yang hanya  mengenai  “orang” .  Baik  dalam KUHP  yang  hanya  ditujukan  kepada manusia  sebagai  pelaku  tindak  pidana, hingga  dalam  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  baik  yang  lama  (HIR) maupun  yang  baru,  yaitu  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang sekarang  berlaku,  ternyata  juga  hanya mengakui bahwa hanya dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap manusia. Dalam KUHAP tidak dijumpai  pengaturan  untuk  melakukan penuntutan  terhadap  pelaku  tindak pidana  selain  manusia  (yang  bukan manusia), misalnya korporasi. 33
Pengertian  “tersangka”,  “rehabilitasi”, “pengaduan”, dan “terpidana” sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  1  KUHAP,  yang  dimaksud  adalah hanya  manusia  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Dengan  rumusan  seperti  itu maka  hanya  manusia  yang  dapat dibebani  pertanggungjawaban  pidana ( criminal liability ).
Pada  hal  korporasi  sebagai subjek  tindak  pidana  melalui  proses yang  cukup  panjang  yang  diawali dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal 59  KUHP,  korporasi  sebagai  subjek
33 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , (Jakarta: PT.Grafiti Pers, 2007), hlm.29.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
hukum pidana tidak dikenal karena para penyusun  KUHP  dahulu  dipengaruhi dengan  asas “societas  delinquere  non potest” danpada perkembangannya pada masa  revolusi  Perancis  pertanggung jawaban  secara  kolektif  dari  suatu  kota atau  gilde  (tukang-tukang  ahli)  yang dapat  membawa  akibat  yang  diragukan sehingga  titik  tolak  pembuat  W.v.S Belanda  pada  Tahun  1881  berdasarkan asas “Universitas deliquere non potest”. Apabila  pengurus  korporasi  melakukan tindak  pidana  yang  dilakukan  dalam rangka  mewakili  atau  dilakukan  untuk dan atas nama
korporasi, pertanggungjawaban  pidana  dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. 34 Dari Pasal 59 tersebut kita  dapat  mengetahui  bahwa  tindak pidana  tidak  pernah  dilakukan  oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya.
Di  dalam  KUHP  Indonesia  tidak ada  satu  pasal  pun  yang  menentukan pelaku  tindak  pidana  yang  bukan manusia,  dan  tentunya  menentukan tindak pidana tidak dapat dilakukan oleh korporasi.  Sehubungan  dengan  adagium “ actus non facit reum, nisi mens sit rea ” atau”  tiada  pidana  tanpa  kesalahan”, maka  konsekuensinya  adalah  bahwa hanya  “sesuatu”  yang  memiliki  kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban
pidana. 35 Hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi  tidak  memiliki  kalbu,  maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana.
Berjalannya  waktu,  ketentuan- ketentuan  pidana  di  luar  KUHP  telah memperluas  pelaku  tindak  pidana,  yaitu tidak terbatas kepada manusia tetapi juga kepada  korporasi.  Menurut  Sutan  Remy Sjahdeini,  korporasi  dilihat  dari  bentuk hukumnya,  dapat  diberi  arti  sempit maupun  arti  yang  luas.  Dalam  arti
34 Ibid. hlm.30 35 Ibid , hlm.39.
sempit  yaitu  korporasi  adalah  badan hukum.  Dan  dalam  arti  yang  luas korporasi  dapat  berbentuk  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum. 36 Dalam arti  sebagai  badan  hukum,  korporasi merupakan  figur  hukum  yang  eksistensi dan  kewenangannya  untuk  dapat  atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui  oleh  hukum  perdata.  Korporasi sebagai  badan  hukum  timbul  karena pendiri  atau  pendiri-pendirinya  yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan  secara  hukum  untuk  dapat mendirikan  korporasi.  Menurut  hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat
mendirikan  korporasi  adalah  orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person.
Seperti  di  Belanda  pada  tahun 1950  negara  ini  telah  menerapkan korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana yang  pada  awalnya  terdapat  dalam perundang-undangan  khusus  di  luar WvS. Seperti  yang terdapat dalam Pasal 15 “Wet  op  de  Economische  Delicten” dan  berkembang  lagi  dalam  Pasal  2 Rijksbelasting Wet tahun 1959. 37 Hal ini berkembang  mengikuti  perkembangan yang ada di negara-negara lainnya  sama halnya  di  Indonesia  sendiri,  sejak  tahun 1951, diberlakukan
Undang-undang Darurat  Nomor  17  Tahun  1951  tentang Penimbunan  Barang-Barang.  Undang- undang  ini  merupakan  undang-undang positif  pertama  yang  secara  resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi  dapat  menjadi  pelaku  tindak pidana.  Perkembangan  hukum  pidana, termasuk  juga  di  Indonesia  akhirnya menerima pendirian korporasi, walaupun tidak  memiliki  sikap  kalbu,  dan  dapat dibebani  pertanggungjawaban  pidana. Dan  berlanjut  pada  ketentuan  Undang-
36 Ibid , hlm.43.
37 Muladi dan Dwidja Priyanto,PertanggungJawaban Pidana  Korporasi, (Bandung: Kencana, 2010, hlm 29

## Volksgeist
Undang  Nomor  6  Tahun  1984  tentang Pos  pada  Pasal  19  ayat  1  menegaskan bahwa  korporasi  termasuk  sebagai subjek  tindak  pidana.  Sebagaimana disebutkan bahwa:
Jika  tindak  pidana  yang  disebut dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan oleh,  atau  atas  nama,  suatu  badan hukum,  perseroan,  perserikatan  orang lain, atau yayasan,maka tuntutan pidana dilakukan  dan  pidana  serta  tindakan tata  tertib  dijatuhkan,  baik  terhadap badan  hukum,  perseroan,  perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap keduaduanya.
Ketentuan  Korporasi  sebagai subjek tindak pidana masih diatur dalam undang-undang  di  luar  KUHP  karena dalam KUHP Indonesia belum mengatur mengenai  korporasi  sebagai  subjek tindak  pidana.  Adapun  Istilah  korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana di  Indonesia  dapat  kita  temukan  dalam berbagai  undang-undang  di  luar  KUHP yang diformulasikan sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Darurat  Nomor 17 Tahun 1951 tentang
Penimbunan Barang-Barang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965  tentang  Tindak  Pidana Ekonomi;
c. Undang-Undang
Nomor 11 PNPS  Tahun  1963  tentang Tindak Pidana Subversi (undang-undang ini telah dicabut  dengan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999)
d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika;
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pos;
f. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika; g. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Tindak  Pidana
Pencucian Uang Rancangan Kitab-Undang-Undang  Hukum
Pidana.
j. Rancangan KUHP Pada perkembangannya para ahli
hukum  berpendapat  bahwa  korporasi sebagai  subjek  tindak  pidana  juga  akan berkaitan pada pertanggungjwaban pidananya. Hal ini perlu suatu ketentuan yang  jelas  dalam  perundang-undang  di luar  KUHP  yang  mengatur  korporasi sebagai  subjek  tindak  pidana,  namun disamping itu juga ada alternatif lainnya dengan mereformulasikan KUHP sebagamana  yang  diterapkan  di  Beladan pada  tahun  1976  yang  menjadikan korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana dalam  W.v.S  Belanda. 38 Apa  yang dilakukan  di  Belanda  telah  mulai  kita lakukan  juga  seperti  yang  diatur  dalam RUU KUHP untuk menjadikan korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Dapat  dilihat  dari  bunyi  Pasal  48 disebutkan: ”Korporasi  merupakan subjek  tindak  pidana”.  Sementara  itu Pasal 161 memberikan definisi mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan “setiap orang” yang digunakan di semua rumusan  delik  RUU  tersebut.  Menurut Pasal  165:  “Setiap  orang  adalah  orang perseorangan, termasuk korporasi”
Berdasarkan  penjelasan  diatas bahwa sejarah dari ditentukannya korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana
38 Ibid .  hlm 199

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
bermula  dari  hanya  manusia  yang  dapat dipidana,  namun  dalam  perkembangan zaman hal itu tidak dapat menyesuaikan sehingga  perlu  suatu  ketentuan  terhadap korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana. Menentukan  korporasi  sebagai  subjek tindak pidana bukan melalui proses yang instan  namun  cukup  lama.  Hal  ini  dapat kita  ketahui  bahwa  diawali  dengan ditetapkannya  hanya  pengurus  sebagai subjek  tindak  pidana  yang  berdasarkan asas “Societas  Delinquere  non  potest”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, LN1951-78 tentang Senjata api  dan  berkembang  lagi  setelah  perang dunia  kedua,  ternyata  dalam  delik-delik ekonomi  dimana  keuntungan  yang diperoleh korporasi
memberikan kerugian  masyarakat  maka  tidak  lagi seimbang  jika  pidana  hanya  dikenakan pada pengurusnya saja, artinya bersamaan perkembangan zaman setelah terjadinya revousi perancis dengan mulai tumbuhnya  industri-industri  maka  perlu suatu  ketentuan  yang  tidak  hanya mengatur  orang  sebagai  subjek  tindak pidana  karena  korporasi  yang  makin banyak  di  Duniaa  sama  halnya  di Indonesia  tidak  menutup  kemungkinan salah  satu  korporasi  yang  ada  dapat merugikan  masyarakat.  Selain  pada proses  tersebut  bersamaan  dengan  itu jika  dapat  kita  lihat  bahwa  pada awalanya  korporasi  sebagai  subjek tindak  pidana  hanya  diaur  dalam perundang-undangan tindak pidana khusus  di  luar  KUHP.  Namun  seiring waktu  ketentuan  itu  juga  perlu  diatur dalam  ketentuan  induk  hukum  pidana yaitu  KUHP,  sehingga  sampai  saat  ini proses itu mengalami dinamisasi sebagaimana  yang  telah  ada  dalam konsep konsep Rancangan KUHP.
Adapun  yang  kita  harus  ketahui selain  adanya  ketentuan  mengenai korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana baik  dalam  KUHP  maupun  di  luar KUHP,Pada  awal  perkembangannya ketentuan  mengenai  korporasi  sebagai
subjek tindak pidana  belum ada putusan yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang Darurat  Nomor  17  Tahun  1951  tentang Penimbunan Barang-Barang namun,
pada  undang-undang  kita  juga  perlu mengetahui perkembangan yang kontemporer mengenai praktek pengenaan  pidana  terhadap  korporasi sebagai subjek tindak pidana. Walaupun ide mengenai ketentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana di
Indonesia  masih  cukup  sulit  dalam penerapannya  namun  para  penegak hukum  sudah  mulai  mencoba  untuk merepakannya dalam menyesuaikan perkembangan  zaman.  Sebagaimana  hal ini dapat kita lihat dalam berbagai kasus di  Indonesia  seperti  Kasus  Newmont yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus  pencemaran  lingkungan  hidup walaupun  divonis  bebas  di  Pengadilan Negeri Manado 39 . Berlanjut, pada Putusan Pengadilan  Negeri  Banjarmasin  Nomor
812/Pid.Sus/2010  menjatuhkan  pidana denda  terhadap  korporasi  PT.  Giri Jaladhi Wana sebesar Rp. 1,3 Miliar dan Pidana  tambahan  berupa  penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama 6  bulan  dan  diperkuat  kembali  dalam putusan  banding  di  Pengadilan  tinggi banjarmasin Nomor 04/Pid.
Sus/2011/PT.  BJM.  Melihat  pertim- bangan  dalam  putusan  ini,  upaya peradilan  dalam  mengadili  perkara korupsi  ini    dengan  menggunakan doktrin vicarious  liability. Kemudian Pertanggungjawaban korporasi juga terlihat dalam putusan mahkamah agung Nomor  862K/Pid.Sus/2010  mengenai tindak  pidana  pencemaran  lingkungan hidup  oleh  PT  DEI  berupa  pidana denda.Usaha ini pun tidak berhenti pada
39 NN, “PT Newmont Minahasa Pencemar
Teluk Tuyat ”,< http://pseudorechtspraak.wordpress.com /2012/04/06/pt-newmont-minahasa-raya- pencemar-teluk-buyat/>

## Volksgeist
kasus  di  banjarmasin,  misalnya  juga  di Tahun  2013  ini  mengenai  kasus Kejagung  menetapkan  PT  Indosat  Tbk dan  PT  Indosat  Mega  Media  (IM2) untuk dimintai pertanggungjawaban pidana  dalam  kasus  dugaan  korupsi penyalahgunaan  frekuensi  2,1  Ghz/3G Indosat  berdasarkan  Penetapan  Indosat dan  IM2  sebagai  tersangka  berdasarkan surat perintah penyidikan No. 01/F.2/Fd.1/01/2013 dan No. 02/F.2/Fd.1/01/2013  tanggal  3  Januari 2013 40 Berdasarkan  pada  kasus-kasus  di atas bahwa walaupun ketentuan korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana belum  diatur  di  dalam  KUHP  namun secara  penerapannya  sudah    diterapkan di  Indonesia  dalam    beberapa  tindak pidana  khusus,  seperti  korupsi  dan lingkungan hidup.
Sedangkan  mengenai  konsep pertanggungjawaban  pidananya  dalam Pasal  49  R-KUHP  lebih  cenderung doktrin  identifikasi, 41 meskipun  di Inggris  di  awali  dengan Strict  Liability Doctrine , dan pada perkembangannya di negara-negara  anglo  Saxon  lainnya seperti  Amerika,  termasuk  Indonesia lebih  menerapkan  doktrin Vicarious Liablity .
Apapun  sejarah  atau  doktrin yang digunakan atau yang akan digunakan  dalam  meminta  pertanggung jawaban  korporasi,  upaya    penegakan hukum,  khususnya  Mahkamah  Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah  Agung  tentang  Tata  Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,  Nomor  13  Tahun  2016  patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan semakin  jelas  bahwa  Indonesia  telah
40 Nov,  “Korporasi  Indosat  dan  IM2  jadi tersangka” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e8 50c466441/korporasi-indosat-dan-im2-jadi- tersangka , 12 Mei 2018
41 ICJR, Pertanggungjawaban Korporasi..., hlm. 37
menerapkan  korporasi  sebagai  subjek tindak pidana.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas bahwa  perkembangan  hukum  pidana  di Indonesia  telah  mengalami  proses  yang dinamis.  Walau,  Indonesia  merupakan negara  yang  mengadopsi  hukum  dari sistem Civil law, bukan berarti perkembangan hukum di negara common  law dikesampingkan  begitu saja,  hal  ini  tergantung  pada  kebutuhan dalam dinamika masyarakat yang terjadi.

## C. Penutup
Perkembangan  hukum  di  negara common law , dalam pengakuan korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana, mempengaruhi  hukum  yang  ada  di negara civil  law ,  dimana  Perancis  mulai menempatkan  korporasi  sebagai  subjek hukum  pertama  kali  dalam  hukum privatnya, Code De Commerce. Sedangkan dalam penerapannya, doktrin Vicarious Liability yang lebih berkembang dalam pengadilan- pengadilan  di  negara  Anglo  Saxon, seperti Amerika.
Indonesia  sebagai  negara  jajahan
Belanda,  yang  ikut  mempengaruhi sistem  hukum  Indonesia,  yang  awalnya tidak  menempatkan  korporasi  sebagai subjek hukum pidana karena bertentangan
dengan adagium “ Universitas deliquere non potest ,”namun  pada  perkembangannya Indonesia juga mengadopsi
perkembangan  hukum  yang  terjadi  di negara common  law .  Penerapan  doktrin Vicarious  Liabilty dalam  pertanggung jawaban  pidana  korporasi,  tidak  hanya dilakukan  di  negara  Aglo  Saxon  seperti Amerika,  namun  juga  terjadi  Di Indonesia  dilihat  dari  kasus-kasus  yang telah  ada.  Meski,  pengaturan  korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana  ada  di beberapa  undang-undang,  akan  tetapi pada  penerapannya  hanya  baru  tindak pidana  khusus,  seperti  korupsi  dan lingkungan hidup.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633
Sayangnya,  Dalam  Rancangan KUHP  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  49  lebih  cenderung  menganut Doktrin  Identifikasi.  Dengan  demikian, Keberadaan  pemisahan  sistem  hukum common  law dan civil  law tidak membawa  pengaruhnya  secara  absolut pada negara-negara lain, sehingga hal ini kembali  pada  kebutuhan  dinamika masyarakat yang ada.

## Daftar Pustaka

## Aulia Pop, Anca. “Criminal Liability Of
Corporations:  A  Comparative Jurisprudence”.  Paper  presented at  Michigan  State  University
College of Law, 2006.
B. Diskant,Edward. “Comparative
Corporate  Criminal  Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure”. The Yale Law Journal , Connecticut, 2003. Beni Mukti Setiyawan, Wahyu. “Pe rtanggungjawaban korporasidalam  tindak  pidana korporas.,”Jurnal Rechtstaat,
Fakultas Hukum Surakarta.
Volume 8 No. 1 Tahun 2014. Campbell Black,Henry. Black’s  Law
Dictionary  Revised  4 th Edition, (St.  Paul:  Minn  West  Publishing
Co, 1968. Donald,Lbn Toruan, Henry. “Pertanggung jawaban Pidana Korporas.,” Jurnal RechtsVinding, BPHN. Volume 3 No. 3 Tahun 2014.
Engle,Eric. Ectraterritorial
Corporate Criminal  Liability:  A  Remedy For  Human  Rights  Violations?. Tartu:  University  of  Tartu  Press, 2003.
FCPA,  Final  Settlements  For  Siemens, <http://www.fcpablog.com/blog/ 2008/12/16/final-settlements-for-
siemens.html.>.  Diakses  pada tanggal 15 Maret 2018
H.  Bucy,  Pamela.“ Why  Punish?  Trends in Corporate Criminal Prosecutions” . American  Law
Review 1287 , 2007.
ICJR,  PertanggungJawaban  Korporasi dalam Rangan KUHP, 2015 Johan  Nasution,    Bahder. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. Khanna, V.S. Corporate Criminal Liability:  What  Purpose  Does  It Serve? ,  109  Harv.  L.Rev.  1477, The Harvard Law Review Association, 1996. Kyriakakis,Joanna.  “Corporate  Criminal Liability  and  The  ICC  Statute: The Comparative Law Challange.” Netherlands
International  Law  Review, LVI 333-336  ,TMC  Asser  Instituut and Contributors,2009. M.G., J.C.Oudijk, D.Schaffmeister, Faure. Kekhawatiran  Masa  Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan  Praktek. Bandung,Citra Aditya  Bakti,1994.  Penerjemah Tristam P.Moeliono. Muladi dan Dwidja Priyanto,PertanggungJawaban Pidana Korporasi. Bandung: Kencana, 2010. Nasu tion, Bismar. “Kejahatan Korporasi dan  Pertanggungjawabannya” . Makalah  yang  disampaikan  di Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 27 April 2006 NN,
“PT  Newmont  Minahasa  Pencemar Teluk Tuyat”,< http://pseudorechtspraak .wordpress.com/2012/04/06/pt- newmont-minahasa-raya- pencemar-teluk-buyat/>.  diakses tanggal 12 mei 2018
Nov.  “Korporasi  Indosat  dan  IM2  jadi tersangka”

## Volksgeist
http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt50e850c466441/korpo rasi-indosat-dan-im2-jadi- tersangka.  12 Mei 2018 Reksodiputro,Mardjono. “ Meninjau
RUU  Tentang  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  Dalam Konteks  Perlindungan  HAM.” Jurnal  Keadilan  Vol.2  No.  2
Tahun 2002. Remy Sjahdeini, Sutan. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta:PT.Grafiti Pers, 2007.

## Saputra,  Rony.  “Pertanggungjawaban
Pidana  Korporasi  dalam  Tindak Pidana  Korupsi  (Bentuk  Tindak Pidana  Korupsi  yang  merugikan Keuangan  Negara  terkait  dengan P asal  2  UU  PTPK).”Jurnal  Cita Hukum, UIN Jakarta.  Vol. II No.
2, Desember 2015.
Septian Rumapea, Mazmur, dkk. “PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN  (Studi  Putusan
Kasasi  Mahkamah  Agung  RI

## Nomor  2642  K/Pid/2006.”Jurnal
Hukum  USU,  Volume  4  no.  2 Tahun 2016.

## Sun  Beale,Sara  “A  Response  To  The
Critics  Of  Corporate  Criminal Liability”. Criminal Law Review 150, Duke Law School, 2009.
The Enron Scandal, http://en.wikipedia.org/wiki/Enro n_scandal.
Timur  Abimanyu.  Persfektif  Kejahatan Korporasi  Dan  Pertanggungan Jawaban  Menurut  UU  No.  25 Tahun  2003  dan  Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Serta Analisanya. W.  Tarun,Robert. Basic  of  The  Foreign Corrupt  Act, American  Law
Review:  What  Every  General Councel,  Transactional  Lawyer,
White  Collar  Criminal  Lawyer Should Know, Chicago, 2006.
Wagner,Marcus.  “Corporate  Criminal Liability National and International Responses”. (Background Paper for International  Society  For  The Reform Criminal Law 13 th Conference Commercial and Financial  Fraud:  A  Comparative Perspective,  Malta,  July  8-12
199.