## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

## Dadang Suherlan
Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang e-mail : suherlandadang79.ds@gmail.com

## ABSTRAK
Pembimbing  Kemasyarakatan  mempunyai  peran  dan  fungsi  dalam melakukan  diversi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  salah satu peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan diversi, yaitu sebagai  mediator.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  mediator  dalam pelaksanaan  diversi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Pembimbing  kemasyarakatan  sebagai mediator  harus  dapat  bertindak  adil  terhadap  pelaksanaan  diversi  yang artinya  tidak  berpihak  kepada  siapapun,  kemudian  Pembimbing Kemasyarakatan  harus  memiliki  keterampilan  untuk  dapat  memudahkan dalam melaksanakan proses upaya diversi.
Kata Kunci : Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Mediator, Diversi

## ABSTRACT
Community Counselors have a role and function in diversifying children in conflict with the law, one of the roles of Community Counselors in carrying out diversion is as a mediator. The purpose of this study was to find out how the role of the Community Counselor as a mediator in the implementation of diversion of children in conflict with the law. This study uses a descriptive qualitative method. From the results of the study, it can be concluded that the community supervisor as a mediator must be able to act fairly towards the  implementation  of  diversion  which  means  that  it  does  not  side  with anyone,  then  the  community  advisor  must  have  the  skills  to  be  able  to facilitate the process of diversion efforts.
Keywords : The Role of Community Counselor, Mediator, Diversion

## PENDAHULUAN
Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011 sudah tercapai 659 anak dan pada tahun 2018 tindakan kriminal yang dilakukan
oleh  anak  meningkat  drastis  menjadi  1.434  anak  yang  berkasus  dan menjadi  pelaku  sesuai  pendataan  dari  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia. Ditinjau dari peradilan pidana anak dan penempatan anak yang terduga dalam melakukan tindak pidana, sehingga anak harus dibedakan dengan  orang  dewasa,  dimana  anak  haruslah  ditempatkan  di  lembaga khusus yang menangani anak dan sistem pembinaannya harus dibedakan dengan  orang  dewasa  dengan  memperhatikan  hak-hak  dan  kewajiban anak,  hal  tersebut  dilakukan  sebab  berpacu  pada  prinsip  pemidanaan terhadap anak, apabila diberikan penjatuhan hukum terhadap anak, dapat mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  sehingga  akan menimbulkan stigma dalam masyarakat yang susah untuk dihindari. Jika perbuatan  orang  dewasa  disebut  kejahatan,  disebut  juga  kejahatan  anak atau  disebut  dengan  Juvenile  delinquency  atau  delinkuensi  anak,  hal  ini termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak, maka oleh karena itu  menjawab  dari  asumsi  masyarakat  yang  mengatakan  apakah penjatuhan  hukum  terhadap  anak  dan  dewasa  disamakan  atau  tidak. Dengan penjelasan di atas, jelas terlihat harus dibedakan antara penegakan hukum anak dan orang dewasa.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  bahwa  “  terkait  tindakan  kriminal  yang dilakukan oleh anak, maka adanya alternatif selain pemidanaan yaitu harus memperhatikan hak-hak anak dan mengedepankan perlindungan terhadap anak  karena  posisi  anak  sangat  berbeda  dibandingkan  orang  dewasa” (cahyadi, 2018)
Sebagaimana  dijelaskan  pada  pasal  1  angka  1  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  bahwa  maksud  dan  tujuan diciptakannya sistem peradilan pidana anak untuk menyelesaikan masalah tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dari tahap penyelidikan hingga dilakukannya  pembimbingan  diluar  masa  pidana  berakhir  guna menghasilkan kehidupan anak  yang sejahtera dan menjauhkan hukuman pidana terhadap anak yang bersifat menghukum.
Sistem  peradilan  pidana  anak  membutuhkan  suatu  lembaga  yang berperan  penuh  dalam  penegakan  sistem,  salah  satunya  adalah  Balai Pemasyarakatan  yang  memiliki  fungsi  salah  satunya  melakukan pembimbingan, pengawasan dan juga pendampingan terhadap anak Balai Pemasyarakatan  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya,  maka  adanya Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  merupakan  penegak  hukum  yang melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
Peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam menindindaklanjuti Anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya melalui alternatif yang berbeda yaitu dengan melakukan keadilan restoratif yang  ditempuh  melalui  diversi  yaitu  menyelesaikan  kasus  perkara  anak yang seharusnya dilakukan dalam proses peradilan pidana menjadi di luar
proses  peradilan  pidana  dengan  melibatkan  Anak,  orangtua/wali  Anak, korban, masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya  yang berwenang dalam  penyelesaian  perkara  untuk  mencapai  kesepakatan  dalam penyelesaian masalah (Yusmiati, Eneng Imas; Equatora, 2020)
Salah  satu  cara  mediasi  yaitu  dengan  upaya  diversi  yang  dilakukan dalam  setiap  tahapan  dengan  melakukan  metode-metode  untuk tercapainya  kesepakatan  diversi  antara  kedua  pihak.  Mediasi  adalah bentuk  cara  penyelesaian  masalah  melalui  perundingan  dengan mengedepankan  keadilan  restoratif.  Pihak  yang  melakukan  mediasi  dan tidak  memiliki  kewenangan  dalam  memutuskan,  akan  tetapi  hanya membantu  para  pihak  dalam  mencari  penyelesaian  dengan  hasil  yang terbaik bagi kedua pihak merupakan tugas dari mediator. Kegiatan diversi dilaksanakan  setelah  adanya  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)  yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan.
Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi bertindak sebagai mediator yang menerapkan nilai netral maksudnya tidak berpihak kepada siapapun, baik pada pelaku maupun korban. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan  mediasi  antara  kedua  belah  pihak  untuk  mencari  hasil  yang terbaik antara kedua belah pihak secara damai tanpa harus mengedepankan pemidanaan.  Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis mengangkat judul yaitu: “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Mediator  Dalam  Proses  Diversi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum”.

## A. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana  Peran  Pembimbing  kemasyarakatan  sebagai  Mediator  dalam proses  diversi  anak  yang  berhdapan  dengan  hukum  di  Balai Pemasyarakatan?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif,  metode  ini  dinilai  tepat  untuk  menganalisis  dan  menjabarkan tentang  pembahasan  ini.  Oleh  karena  itu,  penulis menggunakan  metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana Peran Pembimbing kemasyarakatan sebagai  Mediator  dalam  proses  diversi  terhadap  anak  di  Balai Pemasyarakatan

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Diversi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7 adalah pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses di luar peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Hal ini semakin mempertegas peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator  dalam  proses  diversi  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Adapun  yang  menjadi  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai Mediator adalah sebagai berikut:

## 1. Fasilitator
Dalam  pelaksanaan  upaya  diversi,  pembimbing  kemasyarakatan berperan  sebagai  fasilitator  dan  mengadakan  pertemuan  untuk mempertemukan  anak  yang  melanggar  hukum  dan  korban kejahatannya.
2. Pemimpin diskusi yang netral
Pada  pelaksanaan  diversi,  Pembimbing  Kemasyarakatan  berperan sebagai  Mediator,  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  adalah  bertindak  adil  dan  netral  dengan  tidak memihak  kepada  pihak  manapun,  baik  itu  keluarga  pelaku  maupun korban.

## 3. Rule Keeper
Rule  keeper  merupakan  peran  mediator  sebagai  pengatur  aturan perundingan mediasi dalam penyelesaian permasalahan antara kedua pihak, mediator mengatur mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

## 4. Stabilisator
Stabilisator  merupakan  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai yang  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  diversi  yang  mana  pada pelaksanaan  diversi  tersebut  para  pihak  yang  terlibat  akan mengendalikan  emosi  masing-masing.  Ini  yang  menjadi  peran Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  mediator  untuk  dapat mengendalikan emosi para pihak selama pelaksanaan berlangsung.

## 5. Motivator
Motivator  adalah  pendorong  pihak  atau  peserta  pelaksanaan  yang tidak berani berpendapat atau mengungkapkan pandangannya dalam penyelesaian  perkara.  Pada    Proses  diversi,  para  pihak  wajib melakukan  perundingan  dalam  penyelesaian  permasalahan  agar diketahui  keinginan  dan  keluhan  dari  kedua  belah  pihak.  Sehingga Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  berperan  sebagai  mediator  pada pelaksanaan  berhak  memberikan  pendorongan  terhadap  pihak  yang bersengketa  dalam  penyelesaian  masalah  baik  dari  pihak  Anak ataupun korban untuk mampu dalam mengungkapkan pandangannya dalam penyelesaian permasalahan.

## 6. Notulensi
Sebagai  mediator,  pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  peran dalam mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.

## 7. Verifikator
Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  mediator  berperan  dalam mendengar  keluhan  dan  pendapat  dari  pihak  yang  terkait  dengan penyelesaian  permasalahan  dan  berwenang  dalam  memberikan kesimpulan  tentang  keinginan  antara  kedua  pihak  tersebut  dalam proses diversi tersebut.

## 8. Negosiator
Dalam  berperan  sebagai  mediator,  Pembimbing  Kemasyarakatan mempunyai  wewenang  dalam  membantu  para  pihak  dalam memberikan  pandangan-pandangan  terhadap  para  pihak  dalam penyelesaian permasalahan.

## 9. Problem Solver
Pada  proses  diversi  berlangsung  PK  sebagai  mediator  harus memberikan  masukan  berupa  alternatif-alternatif  untuk  dapat menyelesaikan  masalah.  Pembimbing  Kemasyarakatan  memberikan pendapatnya  yang  sudah  tertuang  dalam  penelitian  kemasyarakatan berupa  rekomendasi  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  yang  bertikai terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Pada proses akhir dari proses upaya diversi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan  sebagai mediator mempunyai peran dalam membantu para pihak terkait untuk menjelaskan  apa  maksud  dari  alternatif-alternatif  yang  sudah dirumuskan.
Selanjutnya  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  melaksanakan perannya sebagai mediator dalam pelaksanaan diversi terhadap Anak, harus memiliki  keterampilan  yang  cukup  untuk  mencapai  hasil  kesepakatan diversi.  Dalam  modul  Mediasi  dan  Musyawarah  Diversi  (2019) Menjelaskan  bahwa  beberapa  keterampilan  yang  harus  dimiliki  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  menjadi  mediator  yang  baik (Nasirudin, 2019) yaitu:
1. Komunikasi ( Listening and General Communication)
Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian pesan dari pengirim kepada  penerima,  komunikasi  dapat  dikatakan  berhasil  jika,  apabila yang  disampaikan  oleh  pengirim  dapat  diterima  dengan  baik  oleh Penerima.  Dalam  melakukan  proses  mediasi,  Peran  Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator harus bisa melakukan komunikasi dengan baik, dan disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan harus menjadi  pendengar  yang  baik  dan  mampu  memberikan  empati terhadap  orang  yang  menyampaikan  informasi,  sehingga  segala permasalahan  dan  informasi  bahkan  pendapat  yang  diberikan  oleh pihak pada pelaksanaan mediasi diversi dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai hasil kesepakatan diversi yang terbaik bagi Anak dan korban.
2. Meringkas (summarising)
Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan diversi, kedudukannya tidak hanya menjadi pendengar pada saat pihak-pihak yang  berkonflik  menyampaikan  permasalahan  dan  keinginannya, akan tetapi Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai Mediator harus  bisa  mencatat  pokok-pokok  permasalahan  dan  apa  saja keinginan  dan  tuntutan  dari  pihak  Anak  dan  Korban,  kemudian, Pembimbing  Kemasyarakatan  membuat  ringkasan,  itu  dilakukan untuk  memusatkan  perhatian  pihak-pihak  yang  berhadir  dalam pelaksanaan  pada  keprihatinan  bersama,  kemudian  Pembimbing Kemasyarakatan dengan cepat dia mengalihkan dari sebuah ringkasan menjadi  ajakan  seluruh  pihak  untuk  berpendapat  dalam  rangka memecahkan masalah dan tercapainya hasil kesepakatan diversi yang terbaik bagi kedua belah pihak.
3. Memparafrasekan (Building report)
Pembimbing  Kemasyarakatan  mempunyai  peran  sebagai  mediator yang  mana  seorang  mediator  tersebut  dituntut  untuk  mampu membangun hubungan kedua belah pihak. Tujuan dari dilakukan ini semata-mata  untuk  membangun  kepercayaan,    hubungan  yang  baik dengan keduanya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejak awal adanya komunikasi dengan kedua belah pihak yang berkonflik maupun pada saat mediasi berjalan, namun  yang terjadi di lapangan adalah  yang  menjadi  sulit  dilakukan  yaitu  membangun  hubungan yang baik dengan Korban dan Keluarga korban karena pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pihak korban memiliki ego yang merasa dirinyalah yang dirugikan pada proses ini dan menolak untuk diajak bicara oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mediator  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut,  maka Pembimbing  Kemasyarakatan  harus  bisa  memahami  dan  mengerti dengan keadaan korban dan keluarga korban sera mendengarkan dan memfrasekan ungkapan-ungkapan mereka.
Arti dari memparafrasekan disini adalah mengulangi dengan kata-kata PK sendiri dengan pemahaman Pembimbing Kemasyarakatan tentang apa yang baru saja dikatakan oleh orang lain.
4. Ketegasan (Assertiveness)
Ketegasan yang harus dimiliki mediator adalah Perilaku yang mampu mengekspresikan hak, perasaan, pikiran, jujur dan tahap mengganggu orang lain sebagai berikut:
a. Konsep  diri  yang  memiliki  sifat  positif  dan  bebas  dalam menyampaikan hak, keinginan, dan mengutarakan pendapat.
b. Menghargai diri sendiri dan orang lain.
c. Mengutamakan interaksi dengan konsep “Win-Win Solution”.
d. Mampu berinteraksi dan melakukan koordinasi dengan orang lain
pada tiap tingkatan.
e. Selalu mencari alternatif bagi pribadi.
f. Selalu  menerima  kegagalan  dan  kelemahan  yang  menimpa dirinya.
g. Tidak angkuh atas keberhasilan yang telah dicapai.
h. Selalu menerima penolakan orang lain.
i. Selalu menghargai pendapat orang lain.
j. Selalu  mengatakan  tidak  bila  haknya  diganggu  tanpa mengganggu hak orang lain.
k. Selalu  nyaman  dan  menerima  kondisi  dirinya  sendiri.Terbuka terhadap  pendapat  dan  selalu  ingin  perbaikan  pada  saat  ada masalah.
l. Bersikap Fair dan jujur terhadap orang lain.
5. Memfasilitasi ( Facilitation) Dalam berperan menjadi mediator, pembimbing kemasyarakatan juga harus  memiliki  peran  sebagai  Fasilitator,  dimana  setiap  tahapan pelaksanaan  perlu  direncanakan  pertemuan,  tempat,  sarana,  dan mengundang pihak-pihak yang menjadi peserta dalam pelaksanaan.
6. Pemecahan masalah (problem solving)
Sebagai  mediator,  Pembimbing  Kemasyarakatan  harus  mampu menjadi  pemecah  masalah  dengan  cara  mencari  data  dan  menggali ide-ide  gagasan  untuk  diselesaikan  dari  kedua  belah  pihak  dan dimusyawarahkan
7. Manajemen Konflik (Conflict management) Pembimbing Kemasyarakatan yang berperan sebagai mediator dalam suatu  penyelesaian  dari  sebuah  masalah  harus  mengerti  bagaimana sebuah  konflik  tersebut  bisa  diselesaikan  dengan  tahapan-tahapan manajemen dengan cara melakukan perencanaan, analisa dan evaluasi mengenai konflik-konflik, dan memecahkannya dengan baik.
8. Kemampuan Presentasi (Presentation skills)
Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan menjadi  mediator  yang memiliki posisi  yang adil dalam  mengambil  keputusan  dan  tidak  berpihak  ke  sebelah  pihak, harus  mahir  dalam  menyampaikan  tujuan  diadakan  pelaksanaan diversi, dan bagaimana proses yang harus dilalui dalam melaksanakan proses pelaksanaan diversi, dan dapat menjelaskan apa yang diperoleh dari  hasil  kesepakatan  diversi.  Pembimbing  Kemasyarakatan  juga harus memperhatikan kejelasan dan keefektifan dalam menjelaskan, sehingga  kedua  belah  pihak  dan  peserta  lainnya  mudah  memahami dan mengerti.

## D. SIMPULAN
Pembimbing kemasyarakatan sebagai mediator harus mampu bertindak adil terhadap  proses  diversi  yang  maksudnya  tidak  berpihak  kepada  siapapun,
Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  proses  diversi  harus mengedepankan keadilan restoratif dengan mencari hasil yang terbaik bagi kedua  belah  pihak.  Kemudian  dalam  melaksanakan  perannya  sebagai mediator, Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keterampilan untuk dapat memudahkan dalam melaksanakan proses upaya diversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak, P. P. (2017). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Et Societatis , 5 (9).
cahyadi. (2018). Skripsi proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak . Universitas Hasanuddin.
Jafar,  K.  (2015).  Restorative  Justice  Atas  Diversi  dalam  Penanganan  Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum). Jurnal Al-‘Adl , 8 (2).
Juliana,  R.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Anak  dan  Kejahatan  (Faktor  Penyebab  dan Perlindungan Hukum). Jurnal Selat , 6 (2), 225–234.
https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019
Mayasari, D. E. (2018a). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 385–400.
https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837
Yusmiati,  Eneng  Imas;  Equatora,  M.  A.  (2020).  PERANAN  PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  DALAM  PELAKSANAAN  DIVERSI  BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM. Jurnal Neo Societal , 5 (2), 112– 120.
Undang  Undang  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  1 Angka 7