JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 4 Desember 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Kasus: Jenjang SMA, Provinsi Kepulauan Riau)

## Anggi Syahfitriani
Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Maritim Raja Ali Haji Email: 190563201010@student.umrah.ac.id

## Absract
This zoning program, like the direction of Educational Justice, is one of the government's efforts to advance Indonesia in the field of education in many forms. One of them is the PPDB zoning system guidelines. With this zoning system, it is hoped that schools will have the same quality and there will be no more favorite schools other than schools that are popular as education customers. The purpose of this study is to find out how effective the existing and implemented zoning policies are. The research approach used is a descriptive qualitative approach because this research will describe or explain facts or circumstances or symptoms that are in accordance with the effectiveness of the zoning policy. The  data  collection  technique  used  is  a  literature  study  which  is  carried  out  by  tracing  important documents that are considered related to the research focus. The results of this study indicate that the zoning system in the Riau Islands so far has been running smoothly 5 districts in Riau Islands but is still  experiencing  problems,  especially  in  Tanjungpinang  City  and  Batam  City,  around  2000 prospective high school students cannot register for school due to lack of capacity.
Keywords: Effectiveness, Policy, Zoning, PPDB

## Abstrak
Program zonasi ini seperti halnya arah Keadilan Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk  memajukan  Indonesia  di  bidang  pendidikan  yang  banyak  bentuknya.  Salah  satunya  adalah pedoman sistem zonasi PPDB. Dengan sistem zonasi ini diharapkan sekolah memiliki kualitas yang sama dan tidak ada lagi sekolah favorit selain sekolah yang populer sebagai pelanggan pendidikan. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas dari kebijakan zonasi yang telah ada dan diterapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  atau  menjelaskan  fakta  atau  keadaan  atau  gejala  yang  sesuai dengan bentuk efektivitas pada kebijakan zonasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi  pustaka  yang  dilakukan  dengan  menelusuri  dokumen-dokumen  penting  yang  dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem zonasi yang ada di  Kepulauan  Riau  Sejauh  ini  PPDB  5  kabupaten  di  Kepri  berjalan  lancar  namun  masih  menuai permasalahan terkhusus di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam sekitar 2000 calon siswa SMA tidak dapat mendaftar kesekolah dikarenakan kurangnya daya tampung.
Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Zonasi, PPDB
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 4 Desember 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  utama  pemerintah  adalah sebagai  pelayanan  publik,  dimana  pemerintah dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  baik berupa  barang  maupun  berupa  pelayanan  untuk kebutuhan  masyarakat.  Barang  publik  atau "barang  publik"  adalah  barang  yang  bila dikonsumsi  oleh  individu  tertentu,  tidak mengurangi konsumsi barang tersebut oleh orang lain, dan negara adalah satu-satunya pihak yang menyediakan barang publik salah satunya yakni pendidikan.
Pendidikan merupakan sektor penting dalam kehidupan  manusia  saat  ini.  Untuk  itu, pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini juga  dijamin  dalam  sistem  hukum.  Indonesia (NKRI)  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
Menurut Heidjrachman dan Husnah (1997:77),  pendidikan  adalah  kegiatan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan umum, termasuk meningkatkan penguasaan teori dan  keterampilan,  mengambil  keputusan  dan mencari  pemecahan  masalah  dengan  kegiatan untuk  mencapai  tujuan,  baik  masalah  dalam dunia  pendidikan.  atau  kehidupan  sehari-hari (Haryanto, 2019).
Pendidikan  dipandang  sebagai  sarana  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia suatu  bangsa.  Bangsa  yang maju adalah bangsa yang  sangat  peduli  terhadap  pendidikan  dan dapat  dicontohkan  oleh  tingkat  pendidikan warganya.  Tingkat  pendidikan  suatu  bangsa dapat  ditentukan  oleh  kesesuaian  tujuan pendidikan dan tawaran pendidikan. (Morphology, n.d.).
Kepulauan  Riau  dalam  proses  belajar mengajar  terdapat  tiga  faktor  penting  yang mempengaruhi dan menentukan kualitas produksi  PBM.  Ketiga  faktor  tersebut  adalah input  instrumental,  input  lingkungan  dan keterampilan  dasar  anak  itu  sendiri.Dengan mengkorelasikan  output  dengan  faktor  input lingkungan,  dimungkinkan  untuk  menilai  peran faktor  input  instrumental  dalam  proses  belajar mengajar. (Purwanto, 2020).
Permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan  Riau  berbeda  dengan  permasalahan pendidikan di beberapa provinsi lainnya. Secara
umum  permasalahan  pendidikan  di  Provinsi Kepulauan Riau adalah permasalahan pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar. Masalah ini dilatarbelakangi  oleh  sifat  geografis  Kepulauan Riau  yang  terdiri  dari  pulau-pulau.  Kondisi  ini membuat  pemerataan  pendidikan  tidak  berjalan dengan baik. (Sumber: Kemendikbud, 2020).
Menurut  data  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan tahun 2019 dalam Neraca Pendidikan  Daerah  (NPD)  Provinsi  Kepulauan Riau, isu pemerataan pendidikan masih menjadi isu  utama.  jumlah  guru  dan  siswa  tidak seimbang.  Rasio  guru-murid  adalah  1:41  untuk tingkat dasar, 1:37 untuk tingkat menengah, 1:32 untuk  tingkat  menengah,  1:51  untuk  tingkat profesional  dan  1:31  untuk  tingkat  profesional. Sekolah  Luar  Biasa  (SLB).  Pada  kenyataannya, rasio siswa-guru yang ideal adalah 1:10. Secara umum jumlah guru di Provinsi Kepulauan Riau adalah 27.376 sedangkan jumlah siswa 431.965.
Selain itu, masalah pemerataan pendidikan di bidang sarana dan prasarana belum terselesaikan. Hal  ini  terlihat  dari  ketersediaan  jumlah  ruang belajar dengan jumlah mahasiswa. Jumlah ruang belajar di Provinsi Kepulauan Riau  Ada 16.175 kelompok  dengan  jumlah  siswa  431.965  siswa, yang tidak diimbangi dengan jumlah ruang kelas dan ruang belajar setiap tahunnya, mengabaikan proses  pembelajaran  karena  ketersediaan  ruang kelas  yang  tidak  mencukupi  dan  jumlah  ruang belajar yang tidak mencukupi.
Hal Ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan menangani beberapa isu terkait agar  tidak  terjadi  ketimpangan  pendidikan  di Provinsi  Kepulauan  Riau,  sehingga  pemerintah akhirnya  mencoba  mencari  solusi  seperti penerapan zonasi. Sistem dalam pendidikan.
Dari  permasalahan  yang  telah  dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana efektivitas kebijakan zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di jenjang SMA. Dari  rumusan  masalah  yang  dipaparkan  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  dari  penulisan  ini pada  dasarnya  untuk  mengetahui  tentang efektivitas  dari  kebijakan  zonasi  yang  telah  ada dan  diterapkan  guna  sebagai  solusi  untuk pemerataan terkhusus bagi calon siswa SMA di Provinsi Kepulauan Riau.
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 4 Desember 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif-deskriptif  karena penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fakta,  keadaan  atau  gejala  yang  sesuai  dengan efektivitas kebijakan zona.
Metode  Penelitian  Kualitatif  Menurut  Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah metode untuk menyelidiki  keadaan  sekelompok  orang,  suatu objek,  keadaan,  sistem  pemikiran  atau  suatu golongan  peristiwa  pada  masa  sekarang. Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk menghasilkan gambaran, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. (sugiyono 2019, 2019).

## Lokasi Penelitian
Lokasi  dalam  penelitian  ini  berada  di Provinsi  Kepulauan  Riau.  Sesuai  dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian.
Fokus Penelitian fokus penelitian ini ialah efektivitas kebijakan zonasi.
Teknik Analisis Data Analisis data yang diperoleh dari pengumpulan  data  yang  diperoleh  dengan metode  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu penelitian tanpa  hipotesis.  Teknik ini  dilakukan dengan  cara  mengklarifikasi  data  kemudian menganalisisnya sesuai dengan gejala-gejala dari objek yang diteliti, tanpa menggunakan perhitungan  numerik.  Data  yang  digunakan berupa  laporan,  jurnal  penelitian,  buku,  artikel, dan lain-lain. (Ari, 2019).
Adapun proses yang dilakukan dalam analisis data ini sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Tahap  ini  meliputi  proses  manipulasi, transformasi data , dan menyoroti data ketika data tersebut disajikan
2. Pengorganisasian Data
Merupakan proses penyusunan semua informasi  seputar  tema-tema  tertentu  dalam mencangkup  lebih  spesifik  dan  menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.
3. Interprestasi Data
Mencangkup  pembuatan  keputusan  dan pembuat  kesimpulan  berkaitan  dengan pernyataan penelitian.
Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan dalam  penelitian  ini  yakni  proses  pengumpulan dan  penyusunan  data  yang  didapatkan  melalui studi  literatur  serta  berbagai  bahan  lainnya. Fenomena yang terjadi yaitu ketidakpemerataan dalam  bidang  pendidikan  merupakan  suatu problem yang serius untuk dilakukan penanggulangan  atau  solusi,  mungkin  ada beberapa aspek yang menyebabkan ketidakmerataan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  amanat  Pasal  5  UU  No.  20  Tahun 2003,  pemerintah  berkewajiban  memberikan pelayanan  pendidikan  yang  bermutu  kepada seluruh  warga  negara.  Salah  satu  kebijakan pemerintah  untuk  mendorong  akses  yang  lebih baik  dan  pemerataan  pendidikan  berkualitas adalah  kebijakan  Sistem  Zonasi  Siswa  (PPDB) yang  baru.  Pendidikan dan  Kebudayaan menerbitkan  Permendikbud  Nomor  51  Tahun 2018  dan  kemudian  Permendikbud  Nomor  20 Tahun 2019 sebagai dasar hukum PPDB berbasis kawasan.  Pada  prinsipnya,  zonasi  adalah tindakan  negara  untuk memberikan  kesempatan kepada  warga  usia  sekolah  untuk  bersekolah  di dekat tempat tinggal mereka, tanpa memandang nilai sekolah, akademik, atau prestasi anak.
Berdasarkan  kajian  literature  bahwa persepsi  siswa  SMP,  90%  siswa  dalam  studi tidak  setuju  bahwa  dengan  sistem  zonasi  siswa tidak  harus  belajar  keras  dan  83%  siswa  SMP tidak  setuju  kalau  santai  belajar  karena  tempat tinggal  dekat  dengan  sekolah.  Demikian  juga persepsi siswa SMA, 80 persen tidak setuju kalau sistem zonasi membuat siswa tidak harus belajar keras,  dan  80%  siswa  SMA  tidak  setuju  kalau santai belajar karena tempat tinggal dekat dengan sekolah. Artinya tidak benar kalau dengan PPDB berbasis  zonasi  mengakibatkan  siswa  motivasi belajar menurun (Kebudayaan, 2020).
Menurut  studi  literatur  di  SMAN Tanjungpinang,  sistem  penerimaan  siswa  baru berbasis  zona  di  Kota  Tanjungpinang  masih memiliki  kendala  yaitu  antrian  di  SMA  Negeri Kota  Tanjungpinang  yang  belum  terisi  dengan baik. Sebaliknya, mereka memilih sekolah. yang jauh  dari  rumah  untuk  bersekolah  dianggap sebagai  sekolah  favorit  menggunakan  jalur prestasi.  Misalnya,  jika  kapasitas  sekolah  yang
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 4 Desember 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
direncanakan adalah 360 siswa, 80% jalur zona harus menerima 290 siswa, 15% jalur berprestasi 52 siswa, dan 5% jalur pindahan orang tua harus menerima 18 siswa.
Namun  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan penerimaan siswa baru, jalur prestasi hanya diisi sekolah-sekolah  yang  dipersepsikan  sebagai sekolah favorit. Memang, dengan diperkenalkannya  sistem  zona  ini,  siswa diharapkan  untuk  mendaftar  di  sekolah.  Zonasi untuk sampai ke sekolah terdekat dengan tempat tinggal adalah menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi antar sekolah sehingga sekolah lain bisa  menjadi  sekolah  yang  hebat  juga.Dari  sini terlihat  belum  adanya  kejelasan  dan  perlunya mengkaji ulang arah tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan nilai- nilai organisasi. (Zonasi et al., 2021).
Permasalahan terkait ketimpangan pendidikan  yang  akhirnya  diupayakan  oleh pemerintah  untuk  dicarikan  solusinya  dengan mengedepankan kebijakan zonasi agar tidak ada lagi  permasalahan,  sebagaimana  disebutkan dalam peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau nomor 2 Tahun 2018 Bab IV  adalah ditetapkan dalam  pelaksanaannya.  Pasal  17  Pendidikan, khususnya  Kepulauan  Riau,  yang  berbunyi sebagai berikut:
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah  daerah  wajib  menerima  calon peserta  didik  yang  berdomisili  pada  radius zona  terdekat  dari  sekolah  paling  sedikit sebesar  90%  (sembilan  puluh  persen)  dari total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang diterima yang terbagi atas
a. Potensi  siswa  minimal  70%  (70%) berasal dari sekitar sekolah.
b. Paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen) calon  siswa  berasal  dari  luar  wilayah sekolah.
c. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  radius dan wilayah penerimaan mahasiswa baru sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam Peraturan Gubenur.
d. Alamat  calon  mahasiswa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  didasarkan pada alamat  pada  kartu  keluarga  yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PPDB diberlakukan.
e. Radius  zona  terdekat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan daya tampung yang tersedia sesuai dengan ketentuan rumpun belajar masing-masing sekolah anak usia sekolah di daerah.
f. Untuk  sekolah  yang  berada  di  wilayah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan  persentase  dan  radius  zona terdekat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 dapat diterapkan dengan kesepakatan  tertulis  antara  pemerintah daerah yang bersebelahan.
Program Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah  daerah  dapat  menerima  calon  siswa melalui:
a. Jarak  prestasi  dengan  tempat tinggal  di  luar lingkungan sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah siswa yang diterima
b. Jalur  perjalanan  bagi  calon  siswa  yang berdomisili  di  luar  wilayah  sekolah  karena alasan khusus, termasuk pemindahan alamat orang tua/wali siswa atau bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah siswa yang diterima .
Melihat ketentuan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 yang telah ada  terkait  penyelenggaraan  pendidikan  dalam kebijakan  zonasi  tentu  terdapat  juga  pro  dan kontra  di  dalamnya  karena  masih  banyak permasalahan  yang  ada  Hal  ini  dibuktikan  oleh data rasio jumlah guru dengan siswa yang tidak seimbang. Perbandingan jumlah guru dan siswa adalah  1:41  untuk  tingkat  Seolah  Dasar,  1:37 untuk  jenjang  SMP,  1:32  untuk  jenjang  SMA, 1:51 untuk jenjang SMK, dan 1:31 untuk jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB). Sebenarnya perbandingan  rasio  guru  dan  siswa  yang  ideal adalah  1:10.  Secara  keseluruhan  jumlah  guru yang ada di Provinsi Kepri adalah 27.376 orang, sedangkan  jumlah  siswa  adalah  431.965  (Data Kemendikbud).  serta  temuan  kajian  literatur seperti halnya sebagai berikut:
1. Terdapat  jalur  yang  tidak  terisi  di  Kota Tanjungpinang untuk jenjang SMA
2. menurut  Ombudsman  yakni  sosialisasi sistem  zonasi  yang  kurang  gencar  ke masyarakat.  Ombudsman  juga  menemukan
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 4 Desember 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
memodifikasi sistem tersebut namun menyimpang dari tujuan utamanya.
3. Di  Kota  Tanjungpinang  dan  Kota  Batam sekitar  2000  calon  siswa  SMA  tidak  dapat mendaftar kesekolah dikarenakan kurangnya daya tampung.
4. Dan lain-lainnya.

## KESIMPULAN
Adanya  isu  ketidakmerataan  tersebut  tentu pemerintah  termasuk  kemendikbud  berupaya melakukan sebuah perubahan untuk mendapatkan  hasil  yang  baik  terkhusus  pada manajemen  pendidikan  dengan  menghadirkan sebuah  kebijakan  yang  disebut  zonasi  hingga tercantum di dalam peraturan daerah terkhususnya  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan maksud  dan  tujuan  menghadirkan  pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas  pendidikan  nasional.  Namun,  terdapat permasalahan-permasalahan  didalamnya  salah satunya yakni terdpat jalur dan tidak terisi.
Saran  dari  penulis,  sebaiknya  pemerintah serta  stake  holder  yang  terkait  dapat  meninjau dan  memperbaiki  kembali  kebijakan  zonasi tersebut  agar  system  manajemen  pendidikan khususnya  Provinsi  Kepulauan  Riau berjalan dengan semestinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdokhoda, M. (2019). Faktor Investigasi yang Mempengaruhi  Penerimaan  Teknologi oleh  Teknologi,  Bagian  Catatan  Medis Berdasarkan Model Penerimaan Teheran, di  Rumah  Sakit  Universitas  Ilmu Kedokteran.
Agustian,  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Rumah  Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019. 8–30. http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/770 Ari,  M.  (2019).  Verifikasi  Data.  Journal  of
Chemical  Information  and  Modeling, 53(9), 1689–1699.
Atmoko, T. (2017). zonasi. BAB 2 Kajian Teori,
1, 16–72. Haryanto. (2019). Pengertian Pendidikan.
Universal  Pendidikan,  april  2017,  8–22. https://unpendidikan.blogspot.com/2019/
02/pengertian-pendidikan.html
Kebudayaan,  K.  P.  dan.  (2020).  Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Zonasi  dalam Penerimaan  Peserta  Didik  Baru.  Pusat Penelitian  Kebijakan  Badan  Penelitian Dan  Pengembangan  Dan  Perbukuan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 1–8. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/
produk/risalah_kebijakan/detail/313332/ evaluasi-implementasi-kebijakan-zonasi- dalam-penerimaan-peserta-didik-baru Mira,  N.  A.  (2016).  Efektifitas  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Online  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makasssar.  Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik, 2. https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j &q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahUKEwjcpu_mvcbv AhWt7HMBHasmAlgQFjAAegQIAhA D&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.inf o%2F36937518-Skripsi-efektivitas- penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb- online-di-dinas-pendidikan Morphology, T. C. (n.d.). Pendidikan. Mu’minah.  (2017).  Analisis  Implementasi  Full Day  School  Dalam  Upaya  Membentuk Akhlak  Karimah  Siswa  di  SMP  IT Permata Bunda Mranggen Demak. 20(2), 140–142.
http://eprints.walisongo.ac.id/7483/2/BA
B I.pdf
Nofrizal.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam Menerapkan  Sistem  Zonasi  Sekolah (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat).
Pekei,  B.  (2017).  Landasan  Teori  Efektivitas. 11–78.
Pendidikan,  D.  (2021).  Juknis-PPDB-SMA-
SMK-dan-SLB-Tahun-2021.pdf. Purwanto,  A.  (2020).  Provinsi  Kepulauan  Riau. Kompas Pedia, 1–23. https://kompaspedia.kompas.id/baca/prof
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 4 Desember 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
il/daerah/provinsi-kepulauan-riau Simahate. (2020). Pengertian Efektivitas. Journal of  Chemical  Information  and  Modeling, 53(9), 1689–1699. sugiyono 2019. (2019). Generalisasi. 43. 43–51. Zonasi, S., Sma, P.,  Di, N., Tanjungpinang, K., & Ajaran, T. (2021). Online ISSN 2746- 8453. 449–460.