## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)
Criminal Law Policy to Limitation Authority Investigations on Notary (The Law Number 2 of 2014 on Notary Office)
Desi Indriani PT. Great Giant Foods Lampung Tengah email: desiindriani0@gmail.com

## Abstract
The criminal law policy of the authority restriction in investigation against the notary is at the stage of policy formulation of the law provided authority Honorary  Council  of  Notaries  in  the  proceedings  against  the  notary  is  to give consent to  the  investigator, prosecutor  or  judge  to  take  copies  Minuta Deed  and  /  or  letters  attached  to  Minuta  Deed  or  the  Protocol  Notary Notaries in storage. The legal implications for restricting the authority in the investigation  of  the  Notary  of  the  proceedings  for  the  notary  is  not  in accordance with equality of citizens before the law should not discriminate between the treatments of nationals who commit criminal acts. Additionally, Notary  Honorary  Council  approval  is  also  contrary  to  the  principle  of independence in the judicial process.
Keywords: Policy, Restriction Authority, Notary

## Abstrak
Kebijakan  hukum  pidana  dari  pembatasan  kewenangan  dalam  penyidikan terhadap  notaris  adalah  pada  tahap  perumusan  kebijakan  hukum  yang tersedia  Kehormatan  Dewan  kewenangan  Notaris  dalam  proses  hukum terhadap  notaris  adalah  untuk  memberikan  persetujuan  kepada  penyidik, jaksa  atau  hakim  untuk  mengambil  salinan  Akta  Minuta  dan  /  atau  huruf yang  melekat  pada  Akta  Notaris  Minuta  atau  Protokol  Notaris  dalam
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
penyimpanan.  Implikasi  hukum  untuk  membatasi  kewenangan  dalam penyelidikan  Notaris  dari  proses  untuk  notaris  tidak  sesuai  dengan kesetaraan  warga  negara  di  hadapan  hukum  seharusnya  tidak  membedakan antara  perawatan  dari  warga  negara  yang  melakukan  tindak  pidana.  Selain itu,  persetujuan  Dewan  Kehormatan  Notaris  juga  bertentangan  dengan prinsip kemerdekaan dalam proses peradilan.
Kata Kunci: Kebijakan, Kewenangan Pembatasan, Notaris

## A. Pendahuluan
Notaris  pada  dasarnya  merupakan  pejabat  umum  yang  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat  melalui  akta  otentik  yang  dibuatnya. Kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  umum  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat  dewasa  ini,  sebab  masyarakat  tidak  lagi  mengandalkan perjanjian  yang  berdasarkan  atas  kepercayaan  satu  sama  lain  seperti  yang mereka  kenal  dulu.  Setiap  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat mengarah  kepada  notaris  sebagai  sarana  keabsahan  perjanjian  yang  mereka lakukan, sehingga kedudukan notaris menjadi semakin penting. 1
Keberadaan notaris menurut peraturan perundang-undangan mengenai notaris  pun  mengalami  perkembangan.  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  ditulis  UUJN),  hal  ini didasarkan  pada  upaya  mewujudkan  jaminan  kepastian  hukum,  ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
Selain itu dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional  dengan  dilandasi  kepribadian  yang  luhur  dengan  senantiasa melaksanakan  undang-undang  sekaligus  menjunjung  tinggi  kode  etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. 2
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pejabat  umum  untuk membuat  akta  otentik  diawasi  oleh  Komisi  Majelis  Pengawas  yang  terdiri dari  Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  Majelis Pengawas Pusat dengan tujuan agar Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syatat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan  oleh  Undang-undang  demi  terjaminnya  kepastian  hukum  bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pengawasan yang dilakukan terhadap notaris sangat beralasan karena notaris merupakan pejabat yang memberikan
1 Saputro, Anke Dwi. (Ed), (2009). Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Mendatang. Jakarta: Gramedia Pustaka, p. 33.
2 Utama, Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum . Bandung: Refika Aditama, p. 127.
jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat  peranan  dan  kewenangan  Notaris  sangat  penting  bagi masyarakat,  maka  perilaku  dan  perbuatan  Notaris  dalam  menjalankan jabatan  profesinya,  rentan  terhadap  penyalahgunaan  yang  dapat  merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu  diefektifkan.  Ketentuan  yang  mengatur  Majelis  Pengawasan  dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN), merupakan salah  satu  upaya  untuk  mengantisipasi  kelemahan  dan  kekurangan  dalam sistem  pengawasan  terhadap  Notaris,  sehingga  diharapkan  dalam menjalankan  profesi  jabatannya,  Notaris  dapat  lebih  meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Notaris  bertugas  membuat  minuta  (akta  otentik)  sebagai  dokumen negara,  dan  dalam  hal  ini  berkedudukan  sebagai  pejabat  umum.  Pejabat umum  adalah  pejabat  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  kekuasaan umum  (pemerintah)  dan  diberi  wewenang  serta  kewajiban  untuk  melayani publik  dalam  hal-hal  tertentu,  karena  ikut  melaksanakan  kewibawaan pemerintah.  Secara  umum  dapat  dikatakan  Notaris  adalah  satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik. 3
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  harus  dapat  bersikap profesional  dengan  dilandasi  kepribadian  yang  luhur  dengan  senantiasa melaksanakan  tugasnya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sekaligus  menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi  Notaris  sebagai  rambu  yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. 4
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  hidup  itulah,  hukum  kemudian diciptakan. Meski penuh dengan fregmentasi dan pertentangan, keseimbangan  dalam  masyarakat  harus  dicapai.  Salah  satunya  cara,  adalah dengan  mengakomodasi  dua  hal  yang  sebetulnya  saling  berseberangan atau bertentangan  satu  sama  lain. 5 Suatu  konsep  yang  berhubungan  dengan
3 Adjie, Habib. (2009). Hukum Notaris Indonesia. . Bandung: Refika Aditama, p. 6.
4 Setiawan, Wawan. (2004). “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik” , Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, p. 25.
5 Zainal  Arifin  Mochtar,  (2015),  Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia, Halrev Journal of Law, 1(3): 321.
konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung  jawab  atas  sanksi  yang  dikenakan  atas  perbuatannya  yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab  tanggung  jawab  dapat  dilakukan  secara  langsung  ataupun  secara tidak  langsung  dalam  hal  dilakukan  oleh  orang  lain,  tetapi  di  bawah kekuasaannya atau pengawasannya.
Konsekuensinya adalah apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  ada  dalam  UUJN,  Notaris  yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan  menurut  UUJN.  Pengawasan  terhadap  Notaris  dilakukan  oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:
1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;
Sampai saat berlakunya UUJN di Indonesia masih terdapat organisasi Notaris  yang  mempunyai  Kode  Etik  dan  diakui  oleh  pemerintah  adalah Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  merupakan  suatu  organisasi  profesi  Notaris yang mempunyai kode etik yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres INI. Kongres  INI  pertama  diadakan  di  Surabaya  Tahun  1974  dan  kemudian diubah dan disusun kembali dalam Kongres XIII yang diadakan tahun 1981 di  Bandung.  Selanjutnya  Kode  Etik  Notaris  telah  disempurnakan  melalui Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  di  Bandung  tanggal  29 Januari 2005. 6
Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  menurut  Pasal  1  Kode  Etik  Ikatan Notaris  Indonesia merupakan perkumpulan  organisasi  bagi  para  Notaris mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  penegakkan  pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris. Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan  oleh  Perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  selanjutnya akan  disebut  “Perkumpulan”  berdasar  keputusan  Kongres  Perkumpulan dan/atau  yang  ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang  berlaku  bagi  serta  wajib ditaati  oleh  setiap  dan  semua  anggota  perkumpulan  dan  semua  orang  yang menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  termasuk  di  dalamnya  para Pejabat  Sementara  Notaris,  Notaris  Pengganti  dan  Notaris  Pengganti Khusus. 7
Pasal  7  Kode  Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  menjelaskan  bahwa pengawasan  atas  pelaksanaan  kode  etik  itu  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut:
6 Saputro, Anke Dwi. (ed), Op.Cit., p. 168.
7 Ikatan  Notaris  Indonesia,  (2005), Kode  Etik  Hasil  Kongres  Ikatan Notaris  Indonesia  (INI)
Tanggal 27 Januari 2005, Bandung. p. 2.
1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Pada  tingkat  banding  oleh  Pengurus  Wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. Pada  tingkat  terakhir  oleh  Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan Dewan Kehormatan Pusat.
Adanya  Dewan  Kehormatan  yang  mempunyai  tugas  utama  untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik tidak lain adalah semata- mata  untuk  kepentingan  para  Notaris  sendiri,  yang  mempunyai  ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Salah satu pembaharuan dalam pemberlakuan Pasal 66 UUJN adalah adanya  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  proses  peradilan terhadap Notaris. Isu hukum dalam penelitian ini adalah ketentuan Pasal 66 yang  menuai  kontroversi  karena  dinilai  membatasi  kewenangan  dari penegakan hukum seperti hakim, Jaksa Penuntut Umum dan penyidik. Pasal 66  Ayat  (1)  pada  frasa  ‘dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris (MKN)  dianggap  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, sehingga Pasal 66 Ayat (3), (4) demi hukum juga harus  dibatalkan.  Ketentuan  tersebut  membatasi  kewenangan  dari  Hakim, Jaksa  Penuntut  Umum,  dan  Penyidik  untuk  menegakkan  hukum.  Hal tersebut terkesan seolah-olah kewenangan hakim, Jaksa Penuntut Umum dan penyidik  berada  di  bawah  kewenangan  MKN.  Hal  ini  bertentangan  dengan kewajiban  seorang  notaris  sebagai  warga  negara  yang  memiliki  kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebelumnya dalam pengujian Pasal 66 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 yang diuji adalah frasa yang menyatakan bahwa dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah.  Dalam  Putusan  MK  No. 49/PUU-X/2012  terkait  pengujian  tersebut  sudah  menyatakan  pemeriksaan proses  hukum  yang  melibatkan  notaris  tak  perlu  persetujuan  Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Berdasarkan  Pasal  66  UU  Nomor  2  Tahun  2014,  untuk  kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN  berwenang:  1.  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan Notaris; 2. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam penyimpanan Notaris.
Pasal 66A Perubahan UUJN menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Masih dalam Pasal  yang  sama  dinyatakan  komposisi  Majelis  Kehormatan  Notaris berjumlah tujuh orang, terdiri atas unsur: 1). Notaris sebanyak tiga orang, 2). Pemerintah sebanyak dua orang, 3). ahli atau akademisi sebanyak dua orang.
Menurut  Pasal  67,  pengawasan  Notaris  dilakukan  oleh  menteri  dan  dalam melaksanakan  pengawasan  Notaris,  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas Notaris  yang  terdiri  dari  atas  tiga  orang  dari  pemerintah,  tiga  orang  dari organisasi  notaris,  dan  tiga  orang  dari  akademisi  yang  kesemuanya berjumlah sembilan orang.
Setelah  dibaca  Pasal  66A  dan  67  Perubahan  UUJN  tampak  jelas perbedaan  kedua  majelis  itu.  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN) berwenang  melakukan  “pembinaan”,  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN) berwenang  melakukan  “pengawasan”.  Kerancuan  nampak  setelah mencermati  Pasal  1  UU  Nomor  2  Tahun  2014,  karena  tidak  ditemukan pengertian  MKN,  tetapi  hanya  ditemukan  pengertian  MPN.  Dalam  Pasal  1 angka  6  dikatakan  bahwa  MPN  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai kewenangan  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan terhadap Notaris. Hal ini menunjukkan ada kekurang cermatan dalam mengubah UUJN dan berakibat pada ketidaksinkronan antara Pasal 1 angka  6,  Pasal  66A  dan  Pasal  67.  Dalam  Pasal  66A  dijelaskan  bahwa kewenangan  pembinaan  itu  ada  pada  MKN,  bukan  pada  MPN,  sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 kewenangan pembinaan berada pada MPN. Apabila diasumsikan  MKN  merupakan  bagian  dari  MPN,  maka  tidak  ditemukan ketentuan yang mengatakan bahwa MKN merupakan bagian dari MPN. 8 Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ada yaitu, 1)  Bagaimanakah  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pembatasan kewenangan  dalam  penyidikan  terhadap  Notaris?;  dan  2)  Bagaimanakah implikasi  hukum  atas  pembatasan  kewenangan  dalam  penyidikan  terhadap Notaris?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

## B. Pembahasan

## 1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembatasan Kewenangan dalam Penyidikan Notaris
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  pada dasarnya  merupakan bagian dari  proses  penegakan  hukum  pidana,  yaitu  upaya  yang  ditempuh  untuk menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  dengan menjaga  keselarasan,  keseimbangan  dan  keserasian  antara  moralitas  sipil yang  didasarkan  oleh  nilai-nilai  aktual  di  dalam  masyarakat  beradab. Sebagai  suatu  proses  kegiatan  yang  meliputi  berbagai  pihak  termasuk
8 http://medianotaris.com/melawanputusanmk/berita384.html  (diakses  tanggal  19  Januari 2016).
masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk  melihat  penegakan  hukum  pidana  sebagai  suatu  sistem  peradilan pidana 9
Kebijakan  hukum  pidana  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah pada tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan  pembuat  undang-undang.  Pembuat  pembuat  undang-undang  dalam tahap  ini  melakukan  kegiatan  memilih  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan keadaan  dan  situasi  masa  kini  dan  yang  akan  datang,  kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan (kepastian dan kemanfaatan hukum) serta daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif. 10
Tahap  formulasi  hukum  pidana  terhadap  pembatasan  kewenangan penyidik dalam penyidikan notaris terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: a. Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
1) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan
2) memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan Notaris.
b. Pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  atau  surat-surat  sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
c. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat  permintaan  persetujuan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  wajib  memberikan  jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
d. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), majelis kehormatan
Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Sesuai  dengan  ketentuan  di  atas  maka  kewenangan  Majelis Kehormatan Notaris dalam kepentingan proses peradilan adalah memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau  Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris.  Selain  itu  Majelis Kehormatan  Notaris  berwenang  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam
9 Arief, Barda Nawawi. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 12.
10 Ibid. , p. 12-13.
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pasal 66A Perubahan UUJN menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Masih dalam pasal  yang  sama  dinyatakan  komposisi  Majelis  Kehormatan  Notaris berjumlah tujuh orang, terdiri atas unsur: 1). Notaris sebanyak tiga orang, 2). Pemerintah sebanyak dua orang, 3). ahli atau akademisi sebanyak dua orang.
Berdasarkan  penjelasan  M.  Reza  Berawi 11 semenjak  disahkannya Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  pada  awal  Tahun 2014  yang  lalu,  telah  hadir  lembaga  baru  bernama  Majelis  Kehormatan Notaris,  didasari  oleh  Pasal  66  dan  Pasal  66A  UU  Perubahan  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga baru ini adalah menggantikan  peran  yang  telah  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah dalam memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris.
Peran  dan  kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  sebelumnya terdapat  dalam  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris yang nyaris sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  49/PUU-X/2013 karena  bertentangan  dengan  konstitusi  negara  Indonesia.  Selanjutnya  yang kemudian  yang  menjadi  persoalan  adalah  apakah  kewenangan  Majelis Kehormatan  Notaris  telah  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012.
Lebih lanjut menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pengawasan  Notaris  dilakukan  oleh  menteri  dan  dalam  melaksanakan pengawasan  Notaris,  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris  yang terdiri dari atas tiga orang dari pemerintah, tiga orang dari organisasi notaris, dan tiga orang dari akademisi yang kesemuanya berjumlah sembilan orang.
a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
b. Dalam  melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
c. Majelis  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2)  berjumlah  9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3) ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
d. Dalam  hal  suatu  daerah  tidak  terdapat  unsur  instansi  pemerintah sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (3)  huruf  a,  keanggotaan  dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
11 Hasil wawancara dengan M. Reza Berawi selaku Notaris. Selasa 19 Januari 2016.
e. Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  meliputi  perilaku (integritas) Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
f. Ketentuan  mengenai  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66A  dan  Pasal  67  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka akan tampak jelas perbedaan kewenangan kedua majelis,  yaitu  apabila  Majelis  Kehormatan  Notaris  berwenang  melakukan pembinaan,  sedangkan  Majelis  Pengawas  Notaris  berwenang  melakukan pengawasan.
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tidak  ditemukan pengertian  Majelis  Kehormatan  Notaris,  tetapi  hanya  dijelaskan  pengertian Majelis  Pengawas  Notaris.  Pasal  1  angka  6  dikatakan  bahwa  Majelis Pengawas  Notaris  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan kewajiban  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Notaris.  Hal  yang  menjadi  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Konstitusi menghapuskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana termuat dalam putusan, yang menyatakan:
a. Frasa  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”  dalam  Pasal  66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
b. Frasa  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”  dalam  Pasal  66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 12
Sesuai  dengan  uraian  di  atas  maka  diketahui  frasa  “dengan persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”  yang  terdapat  dalam  Pasal  66 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  jabatan  notaris  telah dinyatakan  bertentangan  dengan  Pasal  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD 1945), tepatnya bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris,  di  mana Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta otentik  seperti  maksud  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.  Akta  bisa  disebut  otentik  pada  dasarnya  harus  memuat  kebenaran formal  sesuai  dengan  apa  yang  diberitahukan  para  pihak  kepada  notaris. Oleh  sebab  itu,  memang  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  notaris dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum.
12 Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2009). Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan Etika . Yogyakarta: UII Press, p. 37.
Menurut penjelasan Rugun HS 13 notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses  terhadap  informasi,  termasuk  akses  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan  ditandatanganinya.  Namun  demikian,  Akta  otentik  yang  dibuat  oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena  dianggap  merugikan  kepentingannya,  baik  itu  dengan  pengingkaran akan  isi, tanda-tangan  maupun  kehadiran  pihak  di  hadapan  Notaris,  bahkan adanya  dugaan  dalam  Akta  Otentik  tersebut  ditemukan  keterangan  palsu. Hal  ini  dimungkinkan  dengan  begitu  banyaknya  jenis  Akta  otentik  yang dapat dibuat oleh Notaris.
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  terhadap  Jabatan  Notaris  telah diatur  secara  teknis  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pada BAB III
Permenkumham  tersebut  diatur  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pengambilan Minuta  Akta  dan/atau  Surat-Surat  Yang  Diletakan  Pada  Minuta  Akta  Atau Protokol  Notaris  Dalam  Penyimpanan  Notaris,  yaitu  dengan  tata  cara  yaitu perlindungan  Hukum  yang  diberikan  terhadap  (Jabatan)  Notaris,  baik  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maupun  dalam  ketentuan- ketentuan  peraturan  lainnya.  Menurut  penulis  Undang-Undang  Jabatan Notaris  sudah  cukup  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  guna  menjaga  kerahasiaan  jabatannya. Perlindungan  Hukum  yang  demikian,  apabila  tetap  diikuti  dengan  “Hak stimewa”,  tidak  menutup  kemungkinan  disalahgunakan  atau  dimanfaatkan oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab,  baik  itu  melibatkan Notaris-nya ataupun tidak.
Menurut M. Reza Berawi 14 persamaan kedududukan di depan hukum terkait  perlunya  pemanggilan  dan  kehadiran  notaris  dalam  pemeriksaan perkara  pidana,  baik  sebagai  Ahli,  Saksi  maupun  Tersangka/Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:
a. Sebagai  Ahli,  dalam  hal  ini  notaris  dipanggil  dan  perlu  kehadirannya dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  sebagai  ahli  hukum  yang  berwenang membuat  akta  autentik  sehingga  diperlukan  pertimbangan  hukum  yang khusus  sesuai  keahliannya  berkaitan  dengan  kewenangan  dan tanggungjawab  notaris  serta  hal  yang  dapat  memberikan  penjelasan
13 Hasil  wawancara  dengan  Rugun  HS  selaku  Anggota  Majelis  Pengawas  Notaris.  Senin  18 Januari 2016.
14 Hasil wawancara dengan M. Reza Berawi selaku Notaris. Selasa 19 Januari 2016.
kepada  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  maupun  pihak  pencari keadilan
b. Sebagai  Saksi,  dalam  hal  ini  notaris  dipanggil  dan  perlu  kehadirannya dalam  pemeriksaan  perkara  pidana,  dalam  kapasitas  sebagai  pejabat umum  yang  membuat  akta  autentik,  diperlukan  kesaksiannya  terhadap apa  yang  dilihat,  didengar  dan  bukti-bukti  pendukung  dalam  pembuatan akta  autentik  tersebut,  apakah  dalam  prosesnya  terindikasi  adanya perbuatan pidana atau tidak;
c. Sebagai  Tersangka,  dalam  hal  ini  notaris  dipanggil  dan  perlu kehadirannya  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  sebagai  tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan  notaris  sebagai  pembuat  akta  autentik,  baik  dilakukan  sendiri maupun  bersama-sama,  yang  ditemukan  oleh  penyidik,  sehingga  notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum;
Sesuai dengan penjelasan di atas maka ”persamaan kedudukan dalam hukum”  dan  ”perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil”  adalah merupakan  hak  konstitusional  setiap  warga  negara  Indonesia  sekaligus pengakuan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan atau situasi apapun;
Selanjutnya  mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  notaris melalui  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  dalam  hal  ini  telah  dibatalkan  oleh putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2013  menurut  penulis adalah  sudah  tepat,  karena  Profesi  jabatan  Notaris  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  66  Ayat  (1)  UU  Jabatan  Notaris,  dibenarkan  mendapat perlakuan  yang  berbeda  sepanjang  perlakuan  itu  berkaitan  dengan  tindakan dalam  lingkup  kode  etik  yaitu  yang  berkaitan  dengan  sikap,  tingkah  laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas.  yang  telah  diatur  dan  diberikan  perlindungan  dalam  Kode  Etik Notaris.
Hubungan  profesi  notaris  dengan  organisasi  profesi  notaris  diatur melalui  kode  etik  notaris  yang  ditetapkan  dan  ditegakkan  oleh  organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk  suatu  pekerjaan  yang  disebut  sebagai  profesi.  Bahkan  ada  pendapat yang  menyatakan  bahwa  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  diberikan kepercayaan  harus  berpegang  teguh  tidak  hanya  pada  peraturan  perundang- undangan, namun juga kode etik profesi, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. 15
Menurut  penjelasan  M.  Fakih,  diketahui  bahwa  pada  dasarnya penegakan  hukum  terhadap  notaris  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana
15 Hasil  wawancara  dengan  Helmi  selaku  Anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Selasa  19 Januari 2016.
merupakan  ranah  aparat  penegak  hukum,  tetapi  apabila  perbuatan  notaris merupakan  pelanggaran  kode  etik  maka  menjadi  ranah  MKN  untuk melaksanakan sidang Kode Etik tersebut. Selanjutnya jika sudah ada putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terhadap  peraturan  perundang-undangan  maka yang menjadi acuan adalah Putusan MK. 16
Adanya  hubungan  antara  kode  etik  dan  Undang-Undang  Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan  Notaris  dan  kode  etik  notaris  menghendaki  agar  notaris  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai  pejabat  umum,  selain  harus  tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta  harus  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  yang  dilayaninya, organisasi  profesi  (Ikatan  Notaris  Indonesia  atau  INI)  maupun  terhadap negara.  Dengan  adanya  hubungan  ini,  maka  terhadap  notaris  yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril,  ditegur  atau  dipecat  dari  keanggotaan  profesinya  juga  dapat  dipecat dari  jabatannya  sebagai  notaris.  bahwa  notaris  dalam  menjalankan  tugas jabatannya:
a. Notaris  dituntut  melakukan  pembuatan  akta  dengan  baik  dan  benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
b. Notaris  dituntut  menghasilkan  akta  yang  bermutu.  Artinya,  akta  yang dibuatnya  itu  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan  kehendak  pihak-pihak yang  berkepentingan  dalam  arti  yang  sebenarnya,  bukan  mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.
c. Berdampak  positif,  artinya  siapapun  akan  mengakui  akta  notaris  itu mempunyai kekuatan bukti sempurna. 17
Menurut  M.  Reza  Berawi 18 terkait  dengan  sanksi  sebagai  bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai  suatu  hukuman  yang  dimaksudkan  sebagai  sarana,  upaya  dan  alat pemaksa  ketaatan  dan  didiplin  notaris.  Sanksi  dalam  kode  etik  notaris dituangkan  dalam  Pasal  6  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  yang  dikenakan terhadap  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dapat  berupa teguran,  peringatan,  skorsing  (pemecatan  sementara)  dari  keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan)  dari  keanggotaan  perkumpulan  dan pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan. Dengan demikian tidak perlu lagi  harus  ada  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah  untuk  memberikan
16 Hasil wawancara dengan M. Fakih selaku Akademisi. Senin 28 Maret 2016.
17 Dewi,  Santi  dan  Diradja,  R.M  Fauwas.  (2011). Panduan  Teori  dan  Praktik  Notaris . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, p. 65-66.
18 Hasil wawancara dengan M. Reza Berawi selaku Notaris. Selasa 19 Januari 2016.
persetujuan  tindakan  kepolisian  terhadap  Notaris  dikarenakan  dalam organisasi notaris telah ada penegakan kode etik jabatan.
Menurut  analisis  penulis  terkait  dengan  notaris  yang  terlibat  dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana maka kewenangan Majelis Kehormatan  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris  dapat  dianggap  sebagai  suatu  kewenangan  yang kontraproduktif dengan proses penegakan hukum itu sendiri, karena Majelis Kehormatan  Notaris  seperti  membatasi  kewenangan  hakim,  jaksa  dan penyidik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  aparat  penegak hukum  dalam  melaksanakan  proses  peradilan  bagi  notaris  yang  melakukan suatu tindak pidana tertentu.
Sesuai  dengan  teori  kewenangan,  bahwa  secara  organisasi kewenangan  adalah  kemampuan  yuridis  yang  didasarkan  pada  hukum publik,  terdapat  kewenangan  diikatkan  pula  hak  dan  kewajiban,  yaitu  agar kewenangan  tidak  semata-mata  diartikan  sebagai  hak  berdasarkan  hukum publik,  tetapi  juga  kewajiban  sebagai  hukum  publik.  Kewenangan  tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan  hukum  publik  selalu  terikat  kewajiban  berdasarkan  hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. 19
Sesuai  dengan  teori  tersebut  maka  kewenangan  kewenangan  Majelis Kehormatan  Notaris  terhadap  proses  peradilan  bagi  notaris  merupakan kewenangan  tersebut  bersifat  organisasional  yang  didasarkan  pada  hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Melalui  aturan  hukum  ini  maka  Majelis  Kehormatan  Notaris  memiliki  hak dan  kewajiban,  terkait  dengan  notaris  yang  menjalani  proses  peradilan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  bahwa  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  majelis  kehormatan  Notaris berwenang  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan Notaris;  danmemanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang berkaitan  dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam penyimpanan Notaris.
Kewenangan  adalah  fungsi  untuk  menjalankan  kegiatan  dalam organisasi, sebagai hak untuk  memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak  melakukan  sesuatu  agar  tujuan  dapat  tercapai.  Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.
19 Admosudirjo, Prajudi. Op. Cit., p. 6.
Sesuai  dengan  pengertian  di  atas  maka  kewenangan  adalah  fungsi Majelis Kehormatan Notaris untuk menjalankan kegiatan sebagaimana diatur dalam  Pasal  66  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  yaitu pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  atau  surat-surat  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1)  huruf  a,  dibuat  berita  acara  penyerahan.  Pasal  66  Ayat  (3) menjelaskan bahwa Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat  permintaan persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  wajib  memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  Pembentukan Majelis  Kehormatan  Notaris  sebagai  pengganti  Majelis  Pengawas  Daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor    2  tahun  2014,  semakin menjauhkan  makna  pengawasan  yang  sebenarnya  terhadap  notaris,  apalagi bila  dilihat  saat  ini  belum  ada  payung  hukum  mengenai  peraturan pelaksanaan  dari  pembentukan  Majelis  Kehormatan  Notaris  tersebut.  Oleh karena  itu  dituntut  kehati-hatian  yang  tinggi  bagi  praktisi  notaris  dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik.
Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  dan  Peraturan  Menterinya sampai  saat  ini  belum  terbentuk  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  66 dan  Pasal  66  A  UUJN,  demikian  pula  peraturan  pelaksanaannya sebagaimana  diamanatkan  dalam  pasal  91B  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  juga  belum  dibuat,  maka  penyidikan terhadap  Notaris  saat  ini  masih  berlaku  seperti  pada  peraturan  sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  terkait  dengan  kebijakan hukum pidana terhadap pembatasan kewenangan dalam penyidikan terhadap Notaris,  maka  pandangan  penulis  adalah  terdapat  perbedaan  dalam pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  profesi Notaris, terutama dalam hal pemanggilan dan pemeriksaannya. Perbedaannya adalah pada tata cara atau mekanisme pemanggilannya, yaitu penyidik harus minta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa  Notaris  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Ada  tenggang waktu  1  (satu)  bulan  untuk  memperoleh  jawaban  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan  Notaris  (MKN).  Saat  ini  untuk  memanggil  Notaris,  maka penyidik  harus  merujuk  pada  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014,  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
Tempo  30  hari  yang  diberikan  Undang-Undang  kepada  Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tersebut adalah waktu yang final, artinya dalam waktu  30  hari  tersebut  MKN  harus  secara  cepat  memeriksa  dan mengklarifikasi Notaris dimaksud guna  menentukan “disetujui” atau “tidak disetujui”  permintaan  pemeriksaan  oleh  penyidik  atas  Notaris  dimaksud.
Apabila disetujui apa kriterianya dan kalau tidak disetujui apa alasannya, ini yang  harus  terukur  dan  dapat  diterima  secara  akal  sehat  serta  sesuai  fakta hukum  yang  ada.  Hal  ini  tentunya  tidak  selaras  dengan  salah  satu  azas hukum  dalam  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  adanya  persamaan  hak  dimuka hukum  terhadap  setiap  orang,  sebelum  yang  bersangkutan  diputus  bersalah oleh Hakim.
Hal  ini  pada  sisi  lain  juga  dapat  merugikan  hak  para  Notaris  dan semakin  membebani  tugas  para  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan jabatannya  dalam  pembuatan  akta-akta  autentik.  Dengan  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  maka  banyak  timbul  kegelisahan  dari  para praktisi  Notaris,  karena  hak  istimewa  untuk  diperlakukan  dan  dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atas nama negara sebagai Notaris menjadi hilang. Notaris dalam  menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syatat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang demi  terjaminnya  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian.
Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  hal  ini  merupakan kemampuan  untuk  melakukan  tindakan  hukum  publik,  atau  secara  yuridis kewenangan  adalah  kemampuan  bertindak  yang  diberikan  undang-undang untuk  melakukan  hubungan-hubungan  hukum,  khususnya  proses  peradilan terhadap  notaris.  Pengecualian  dilakukan  terhadap  notaris  yang  tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka tidak diperlukan adanya rekomendasi dari  MKN,  sehingga  aparat  penegak  hukum  (penyidik)  dapat  secara langsung melakukan proses hukum terhadap notaris yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana tersebut.
Keistimewaan  dalam  proses  peradilan  dalam  prinsip  kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal subjek hukum adalah kelompok  masyarakat  tertentu  atau  kelompok  warga  masyarakat  tertentu, anak  atau  kelompok  rentan,  ataupun  dalam  hal  perlindungan  saksi  dan korban. Dalam hal ini diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang,  namun  perlakuan  demikian  tidak  boleh  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  legalitas  atau  kepastian  hukum  dalam  peradilan pidana,  apalagi  sampai  berakibat  pada  terhambatnya  proses  hukum.Hukum berasal  dari  masyarakat  dan  hidup  serta  berproses  di  dalam  masyarakat, maka  pembaharuan  hukum  tidak  mungkin  dilepaskan  secara  mutlak  dari masyarakat.  Sistem  pemidanaan  adalah  keseluruhan  peraturan  yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana. 20
20 Rosidah,  Nikmah.  (2014), Budaya  Hukum  Hakim  Anak  di  Indonesia.  Sebuah  Pendekatan Hukum Progresif. Semarang: Pustaka Magister, p. xii.
Keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip  independensi  dalam  proses  peradilan  dan  bertentangan  dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang  memiliki kedudukan sama  di  hadapan  hukum  serta  bertentangan  dengan  prinsip  kesamaan  di depan  hukum,  karena  kewenangan  yang  dimiliki  Majelis  Kehormatan Notaris  dalam  menyetujui  pemanggilan  Notaris  dan  pengambilan  fotokopi protokol  Notaris  oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  adalah  sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
Hal  ini  bermakna  bahwa  saat  saat  ini  penyidik  dalam  melakukan penyidikan terhadap Notaris (mengingat MKN dan Peraturan
pelaksanaannya  belum  terbentuk  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Tahun  2004),  sehingga tidak  ada  lagi  mekanisme  izin  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) sebagaimana  diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga  penyidik dapat langsung  memanggil  Notaris  untuk  diperiksa  demikian  pula  penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta Notaris.

## 2. Implikasi  Hukum  terhadap  Pembatasan  Kewenangan  dalam Penyidikan terhadap Notaris
Implikasi  hukum  adalah  dampak  yang  terjadi  dalam  praktik  atau pelaksanaan  aturan  hukum  setelah  diberlakukan  suatu  produk  hukum  atau peraturan  perundang-undangan. 21 Sesuai  dengan  pengertian  ini  maka  yang dimaksud  dengan  implikasi  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  dampak setelah diberlakukannya ketentuan Pasal 66 dan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  terhadap  praktik  penyidikan notaris yang diduga melakukan tindak pidana.
Implikasi  hukum  atas  pembatasan  kewenangan  dalam  penyidikan terhadap  Notaris  berdampak  pada  proses  peradilan  bagi  notaris  yang berwenang  memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim  untuk  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan Notaris  dalam  kepentingan  proses  peradilan  adalah  dapat  dinyatakan bertentangan  dengan  asas  kesamaan  warganegara  di  depan  hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Menurut  penjelasan  M.  Fakih,  Penegakan  hukum  terhadap  notaris yang  melakukan  tindak  pidana  semestinya  relevan  dengan  kedudukan  yang sama  di  hadapan  hukum.  Seorang  notaris  sebagai  warga  negara  yang
21 http://dilihatya.com/2411/pengertian-implikasi-menurut-para-ahli.  (diakses  17  Februari 2016).
memiliki  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  27  Ayat  (1),  Pasal  28D  Ayat  (1)  UUD  1945.  Apabila  notaris terbukti  melakukan  tindak  pidana  maka  implikasi  hukum  terhadap  klien maupun  calon  klien  adalah  hilangnya  kepecercayaan  masyarakat  terhadap notaries yang bersangkutan. 22
Sebelumnya  Pengujian  Pasal  66  Ayat  (1)  UU  30/2004  terkait  frasa yang menyatakan “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”.  Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian tersebut dinyatakan pemeriksaan proses  hukum  yang  melibatkan  notaris  tak  perlu  persetujuan  Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Notaris yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya dilaksanakan proses  peradilan  dan  penegakan  hukum  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang berlaku,  yaitu  melalui  pemidanaan.  Menurut  Nikmah  Rosidah,  pemidanaan merupakan  penjatuhan  pidana/ sentencing sebagai  upaya  yang  sah  yang dilandasi  oleh  hukum  untuk  mengenakan  nestapa  penderitaan  pada seseorang  yang  melalui  proses  peradilan  pidana  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. 23
Majelis  Kehormatan  Notaris  seharusnya  tidak  diberikan  kewenangan untuk  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  proses  peradilan  yang  sedang berjalan. Keberadaan MKN  dapat dilihat dalam ketentuan pasal 66 Ayat (1) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  adalah:  Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan  majelis  kehormatan  Notaris  berwenang  mengambil  fotokopi Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  majelis  kehormatan  notaris  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris terdapat sikap berlawanan dengan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi  dalam  putusannya  nomor  49/PUU-X/2012  yang  mana  telah menghapuskan kewenangan majelis pengawas daerah dalam hal memberikan persetujuan  tindakan  kepolisian  terhadap  notaris.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah merupakan kewenangan prosedural, karena kewenangan Majelis
22 Hasil wawancara dengan Fakih selaku Akademisi Fakultas Hukum Unila. Senin, 28 Maret 2016.
23 Rosidah, Nikmah. (2011). Asas-Asas Hukum Pidana . Semarang: Penerbit Pustaka Magister, p.68.
Kehormatan  Notaris  tersebut  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan, terutama  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Sedangkan  dalam  hal pelaksanaan  berbagai  wewenangnya,  MKN  harus  memperhatikan  berbagai syarat pelaksanaan yang dinyatakan dalam peraturan perundangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  kewenangan  pemberian  persetujuan  pemeriksaan  Notaris  untuk kepentingan proses peradilan, pada mulanya berada pada Majelis Pengawas Daerah.  Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU- X/2012 tertanggal 28 Mei 2012, yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  kewenangan  tersebut  dihapus. Setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris,  kewenangan  pemberian  persetujuan  pemeriksaan  Notaris  untuk kepentingan  proses  peradilan  muncul  kembali  dan  dibebankan  kepada Majelis  Kehormatan  Notaris.  Tentang  apa  yang  menjadi  kewenangan lembaga  baru  yang  bernama  Majelis  Kehormatan  Notaris  dapat  kita  lihat dalam  ketentuan  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  yang  menyatakan,  bahwa  untuk  kepentingan  proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan  Notaris  berwenang  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris;  dan  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta.
Selain  hal  tersebut  yang  terdapat  diatas  dalam  Pasal  yang  lain  juga disebutkan  mengenai  kewenangan  ini  bahwa  dalam  melaksanakan pembinaan.  enteri  membentuk  majelis  kehormatan  Notaris  Majelis Kehormatan  Notaris  berjumlah  7  (tujuh)  orang,  terdiri  atas  unsur:  Notaris sebanyak  3  (tiga)  orang,  Pemerintah  sebanyak  2  (dua)  orang,  dan  ahli  atau akademisi  sebanyak  2  (dua)  orang.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tugas dan  fungsi,  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian,  struktur organisasi,  tata  kerja,  dan  anggaran  majelis  kehormatan  Notaris  diatur dengan Peraturan Menteri.
Setelah  menelaah  Pasal  66  dan  Pasal  66A  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  maka  tampak  jelas  bahwa  tugas  dan  fungsi,  syarat dan  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian,  struktur  organisasi,  tata kerja,  dan  anggaran  Majelis  Kehormatan  Notaris  diatur  dengan  Peraturan Menteri. Putusan mahkamah konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 para hakim mahkamah telah mempertimbangkan tentang proses tindakan kepolisian oleh penyidik,  untuk  mengambil  dokumen-dokumen  dalam  penyimpanan  notaris
dan  memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  dokumen-dokumen  yang  dibuatnya  yang  hanya  dapat  dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam  kelompok  pengaturan  yang  seharusnya  tidak  mengandung  perlakuan berbeda  yang  bertentangan  dengan  prinsip  equal  protection  sebagaimana yang  dijamin  oleh  Pasal  27  Ayat  (1)  dan  Pasal  28D  Ayat  (3)  UUD  1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan;
Dengan  demikian  Mahkamah  Konstitusi  adalah  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  disamping  Mahkamah  Agung.  Namun  Mahkamah Konstitusi  didesain  khusus  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan  bawahan  dari  lembaga  lain.  Hal  inilah  yang  membedakan putusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  putusan  peradilan  lainnya.  Hal tersebut  tidak  terlepas  dari  kewenangan  yang  menjadi  kompetensi Mahkamah  Konstitusi  sebagai  sebuah  pengadilan  konstitusional  yang difokuskan kepada sengketa ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Sifat putusan  Mahkamah  Konstitusi  pun  berbeda  dengan  peradilan  konvensional lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut. 24
Secara  umum  putusan  MK  berisi  pernyataan  apa  yang  menjadi hukumnya  dan  sekaligus  dapat  meniadakan  keadaan  hukum  dan menciptakan  keadaan  hukum  baru.  Dalam  perkara  pengujian  UU,  putusan yang mengabulkan bersifat menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma  undang-undang,  yaitu  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Pada  saat yang  bersamaan,  putusan  tersebut  meniadakan  keadaan  hukum  berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.
Seluruh proses penegakan hukum terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan  lain  di  luar  peradilan,  dalam  hal  ini  termasuk  juga  dengan kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  untuk  memberikan  persetujuan tindakan  kepolisian  terhadap  notaris.  Hal  demikian  sejalan  dengan  prinsip penyelenggaraan  kekuasaan  peradilan  yang  merdeka  sebagaimana  diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menegaskan,“Segala campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar  kekuasaan kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) UU Jabatan Notaris
24 Estiko, Didit Hariadi dan Suhartono. (2003). Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal  Konstitusi. Jakarta: Pusat  Pengkajian  dan  Pelayanan  Informasi  Sekretariat Jenderal DPR RI, p. 14.
perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah  laku,  dan  perbuatan  notaris  dalam  melaksanakan  tugas  yang berhubungan dengan moralitas.
Penghapusan kewenangan pemberian persetujuan tindakan kepolisian terhadap  Notaris  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU- X/2012 tertanggal 28 Mei 2013, yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak banyak berarti dan berpengaruh terhadap  pengawasan  notaris  karena  kemudian  di  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ternyata oleh pembuat Undang- Undang  dicantumkan  kembali  dalam  pasal  66,  di  mana  kewenangan  yang dahulu  di  miliki  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  dialihkan  kepada  Majelis Kehormatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa  untuk  kepentingan  proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis kehormatan  Notaris  berwenang  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris;  dan  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pembuat  Undang-Undang  pada  saat  mencantumkan  tentang kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  ditunjang  dengan  Peraturan Menteri sesuai amanat pasal 66 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris,  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  tugas  dan  fungsi,  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  dan pemberhentian,  struktur  organisasi,  tata  kerja,  dan  anggaran  Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri, sehingga kewenangan yang  dimiliki  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya,  akibatnya  pada  saat  ini  terjadi  kevakuman  hukum terhadap pengawasan notaris yang seolah-olah terjadi situasi seperti sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana pihak kepolisian dapat langsung memanggil notaris yang bersangkutan bilamana terjadi tindakan hukum.
Pemberlakuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berimplikasi  pada  belum  adanya  kepastian  hukum  terhadap  notaris  itu sendiri, mengingat sampai dengan saat ini belum ada peraturan turunan dari undang-undang  tersebut,  baik  Peraturan  Menterinya  maupun  Peraturan Pelaksanaannya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan M. Reza
Berawi, 25 yang  menjelaskan  bahwa  sebaiknya  pemerintah  melalui Kementerian  Hukum  dan  HAM  segera  memberlakukan  produk  hukum berupa  Peraturan  Menteri  sebagai  turunan  dari  Pasal  66  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan Majelis Kehormatan  Notaris  sebagaimana  dimaksud,  menjadi  jelas  dan  dapat diterapkan, sehingga memberikan kepastian hukum pada tataran pelaksanaan atau implementasinya di lapangan.
Kepastian  hukum  merupakan  asas  tujuan  dari  hukum  yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur  ialah  keadilan  dengan  memberikan  kepada  tiap-tiap  orang  apa  yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk  terlaksananya  hal  tersebut,  maka  menurut  teori  ini  hukum  harus memuat  peraturan/ketentuan  umum  yang  diperlukan  masyarakat  demi kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  sangat  diperlukan  untuk  menjamin ketentraman  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  karena  kepastian  hukum (peraturan/  ketentuan  umum)  mempunyai  sifat  adanya  paksaan  dari  luar (sanksi)  dari  penguasa  yang  bertugas  mempertahankan  dan  membina  tata tertib  masyarakat  dengan  perantara  alat-  alatnya  serta  sifat  undang-  undang yang berlaku bagi siapa saja. 26
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka terhadap notaris yang  menjalani proses peradilan  proses  penyidikan  menjadi  berbeda  dibandingkan  dengan  warga Negara  lain.  Mekanisme  pelaksanaan  pemanggilan  dan  pemeriksaan terhadap  Notaris  oleh  penyidik  adalah  penyidik  mengajukan  surat  kepada Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  dengan  menyebutkan  untuk  keperluan apa  atau  alasan  apa  sampai  dilakukan  pemanggilan,  apakah  mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau  protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris,  atau  keperluan memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan minuta  akta  yang  dibuatnya  ataukah  protokol  Notaris  yang  berada  dalam penyimpanan Notaris. Menjelaskan dengan kalimat yang mudah dimengerti, singkat dan jelas tentang perkara apa dan siapa tersangkanya;Setelah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari, maka penyidik akan mendapatkan keputusan dari Majelis Kehormatan  Notaris  (MKN)  untuk  “memberikan  persetujuan” atau “tidak memberikan persetujuan” atas permintaan dari penyidik tersebut
Apabila  MKN  memberikan  persetujuan,  maka  penyidik  akan melanjutkan  dengan  melakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan  waktu  yang telah  ditentukanoleh  penyidik.  Namun  apabila  MKN  tidak  memberikan
25 Hasil wawancara dengan M. Reza Berawi selaku Notaris. Selasa 19 Januari 2016.
26 Rasjidi,  Lili  dan  Rasjidi,  Ira.  (2001). Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum .  Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 43-44.
persetujuan pemeriksaan atau menolak, maka pihak MKN harus memberikan klarifikasi dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Disinilah  nantinyadiprediksi  akan  terjadi  “adu argumentasi”  antara  penyidik  dengan  MKN,  karena  masing-masing  akan membela  kepentingannya.  Untuk  mengatasi  hal  ini  diharapkan  masing- masing  pihak  untuk  saling  memahami  dan  mengerti  tugas  dan  kewajiban masing-masing  pihak  demi  terselenggaranya  proses  penyidikan.  Dalam  hal tempo  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  surat  permintaan  persetujuan dari  penyidik  kepada  MKN  terlampaui,  maka  dianggap  pihak  MKN  telah menyetujui  atas  pemeriksaan  terhadap  Notarisdimaksud.  Hal  ini  tidak  sulit bagi penyidik untuk memutuskan memanggil kembali Notaris
Pada  kenyataannya  sampai  dengan  saat  ini  Majelis  Kehormatan Notaris (MKN) dan Peraturan Menterinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal  66  dan  Pasal  66  A  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014    belum terbentuk,  demikian  pula  Peraturan  Pelaksanaannya  sebagaimana  amanat pasal  91  B  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris juga  belum  ada,  sehingga  mekanisme  penyidikan  terhadap  Notaris  masih mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris yang lama. Padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan  Notaris  lama  telah  diralat  dengan  adanya  putusan  dari  Mahkamah Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2013,  tanggal  28  Mei  2013  yang  mencabut Pasal  66  Ayat  (1),  khususnya  pada  frasa  tentangkewajiban  untuk mendapatkan  persetujuan  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD).  Hal  ini akhirnya  juga  berhubungan  dengan  tidak  berlakunya  lagi  ketentuan  dalam pasal  14  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor M.03HT.0310,  tahun  2007  yang  mengatur  tentang  hal  serupa.  Dengan demikian  saat  ini  realisasinya  dalam  proses  pemanggilan  oleh  penyidik terhadap  Notaris  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana,  ataupun  sebagai saksi  biasa,  maka  mekanisme  pemanggilannya  dapat  langsung  kepada Notaris yang bersangkutan, tanpa melalui MPD ataupun MKN.
Seperti  halnya  dalam  proses  pemanggilan  dan  pemeriksaan,  maka mekanisme  penyitaan  terhadap  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol  Notaris,  di  mana  MKN belum  terbentuk,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  belum  ada  serta Peraturan  Pelaksanaannyapun  juga  belum  ada,  maka  penyidik  dapat langsung melakukan penyitaan terhadap fotokopi minuta akta dan/atau surat- surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol  Notaris  dimaksud, sebagaimana  amanat  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU- X/2013, tanggal 28 Mei 2013 yang mencabut pasal 66 Ayat (1), khususnya pada frasa tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD.
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  penulis  berpandangan  bahwa implikasi  hukum  atas  pembatasan  kewenangan  dalam  penyidikan  terhadap
Notaris  terhadap  proses  peradilan  bagi  notaris  adalah  tidak  relevan  dengan persamaan  warganegara  di  depan  hukum  yang  seharusnya  tidak  membeda- bedakan  perlakuan  terhadap  warganegara  yang  melakukan  tindak  pidana atau  kesalahan.  Selain  itu  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  juga bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan.
Aparat  penegak  hukum  pada  satu  sisi  dituntut  untuk  menjaga  harkat, martabat,  wibawa,  dan  kehormatan  notaris  selaku  pejabat  umum,  dalam proses peradilan, namun pada sisi lain dituntut adanya persamaan kedudukan di  hadapan  hukum  sebagai  wujud  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Keadilan  sosial  yang  berarti  keadilan  yang  berlaku  dalam masyarakat  di  segala  bidang  kehidupan,  baik  materiil  maupun  sprituil. Keadilan  itu  bukan  keadilan  formal,  suatu  keadilan  yang  lahir  karena perundang-undangan,  melainkan  keadilan  yang  dikaitkan  dengan  habitat sosialnya  yaitu  masyarakat  Indonesia  dalam  bingkai  keadilan  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.Munculnya  kekhawatiran  dari  Notaris dihapuskannya  kewajiban  untuk  meminta  persetujuan  dari  MPD  terlebih dahulu  sebelum  dilakukannya  pemeriksaan  ataupun  permintaan  keterangan dari Notaris cukup beralasan meskipuin notaris masih memiliki hak istimewa berupa “Hak Ingkar”. Adanya Hak Ingkar tersebut membuat Notaris sebagai jabatan  kepercayaan  wajib  untuk  menyimpan  rahasia  mengenai  akta  yang dibuatnya  dan  keterangan  pernyataan  para  pihak  yang  diperoleh  dalam pembuatan  akta-akta,  kecuali  undang-undang  memerintahkannya  untuk membuka  rahasia  dan  memberikan  keterangan/  pernyataan  tersebut  kepada pihak yang memintanya.
Proses peradilan bagi notaris sesuai dengan ketentuan UUJN tersebut tidak  relevan  dengan  persamaan  warganegara  di  depan  hukum  yang seharusnya  tidak  membeda-bedakan  perlakuan  terhadap  warganegara  yang melakukan  tindak  pidana  atau  kesalahan.  Persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris  juga  bertentangan  dengan  prinsip  independensi  dalam  proses peradilan.
Notaris  selaku  warga  negara  dalam  proses  penegakan  hukum  harus diberlakukan  sama  dan  adanya  keharusan  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris  bertentangan  dengan  prinsip  independensi  dalam  proses  peradilan dan  bertentangan  dengan  kewajiban  seorang  notaris  sebagai  warga  negara yang  memiliki  kedudukan  sama  di  hadapan  hukum.  Dengan  cara  demikian akan  terhindarkan  pula  adanya  proses  peradilan  yang  berlarut-larut  yang mengakibatkan  berlarut-larutnya  pula  upaya  penegakan  keadilan  yang  pada akhirnya  justru  dapat  menimbulkan  pengingkaran  terhadap  keadilan  dan tidak memenuhi kepastian hukum.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pembatasan  kewenangan  dalam penyidikan  terhadap  Notaris  adalah  pada  tahap  formulasi  hukum  diatur kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  proses  peradilan  terhadap notaris  yaitu  dengan  memberikan  persetujuan  kepada  penyidik,  penuntut umum,  atau  hakim  untuk  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat- surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris.  Selain  itu  Majelis  Kehormatan  Notaris  berwenang memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Implikasi  hukum  atas  pembatasan  kewenangan  dalam  penyidikan terhadap Notaris terhadap proses peradilan bagi notaris adalah kurang sesuai dengan  persamaan  warganegara  di  depan  hukum  yang  seharusnya  tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap warganegara yang  melakukan tindak pidana  atau  kesalahan.  Selain  itu  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris juga bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan.

## 2. Saran
Saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Diperlukan kebijakan hukum pidana sebagai revisi terhadap Kewenangan Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  proses  peradilan  terhadap  notaris, sehingga  proses  penegakan  hukum  terhadap  notaris  yang  melakukan suatu tindak pidana dapat berjalan sesuai dengan sistem peradilan pidana.
b. Majelis  Kehormatan  Notaris  disarankan  untuk  menyerahkannya  proses hukum  terhadap  notaris  yang  melakukan  tindak  pidana  kepada  aparat penegak  hukum  untuk  menjalani  proses  peradilan  pidana  sebagai implikasi  dari  asas  kesamaan  warga  negara  di  depan  hukum  sehingga tidak terdapat intervensi dalam proses penegakan hukum.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Adjie, Habib. (2009). Hukum Notaris Indonesia. Refika Aditama, Bandung. Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta: UII Press. Arief,  Barda  Nawawi.  (2002). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Dewi,  Santi  dan  Diradja, R.M  Fauwas.  (2011). Panduan  Teori  dan  Praktik Notaris . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Estiko,  Didit  Hariadi  dan  Suhartono.  (2003). Mahkamah  Konstitusi, Lembaga  Negara  Baru  Pengawal  Konstitusi. Jakarta:  Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Rasjidi,  Lili  dan  Rasjidi,  Ira.  (2001). Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Rosidah,  Nikmah.  (2011). Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Semarang:  Penerbit Pustaka Magister. ______________. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Sebuah
Pendekatan Hukum Progresif . Semarang: Pustaka Magister. Saputro,  Anke  Dwi  (Ed).  (2009). Jati  Diri  Notaris  Indonesia,  Dulu, Sekarang, dan Di Masa Mendatang. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama,  Shidarta.  (2006). Moralitas  Profesi  Hukum .  Bandung:  Refika Aditama.

## B. Jurnal dan Lain-Lain
Setiawan, Wawan. (2004). “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik , Media Notariat. Edisi Mei-Juni 2004. Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tanggal 27 Januari 2005. Bandung.
Mochtar,  Zainal  Arifin.  (2015).  “Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia”, Halrev Journal of Law , 1(3).
C. Internet
http://medianotaris.com/melawanputusanmk/berita384.html. (diakses tanggal 19 Januari 2016). http://dilihatya.com/2411/pengertian-implikasi-menurut-para-ahli. (diakses 17 Februari 2016).