## STRATEGI INTERNALISASI ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
Isroni Muhammad Miraj Mirza 1 , Adrian Permana Zen 2
1 Fakultas Komunikasi Bisnis, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu - Bojongsoang, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat, 40257 mirzamiraj23@gmail.com
2 Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu - Bojongsoang, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat, 40257 adrianzen@telkomuniversity.ac.id

## Abstract
The principle of justice is a principle that will always remain fascinating to be scrutinized much further.  One  of  the  principles  of  justice  that  exists  in  society,  especially  in  the  legal  realm,  is restorative justice. The principle of  restorative justice  has long been in the midst  of Indonesian society. However, judging from its implementation, this principle cannot be applied effectively in providing maximum justice for justice seekers. Therefore, a comprehensive role and strategy are needed  in  internalizing  the  principles  of  restorative  justice  both  normatively  and  in  social practice by various elements of  society and the government. The government  agency  which has the  authority  to  help  achieve  this  aim  is  the  Pancasila  Ideology  Development  Body  (BPIP).  In this case, BPIP needs to be the leading institution in helping to formulate and internalize these principles through various existing laws and regulations according to the values of Pancasila so that people can feel the impact of the implementation of restorative justice. This paper is written to analyze the framework, strategies, and roles that  BPIP can play in  helping to accelerate the realization of the implementation of restorative justice in a systematic and integrated manner in all areas of legislation.
Keywords: Restorative justice; Criminal Justice; Internalization.

## Abstrak
Asas  keadilan  merupakan  suatu  asas  yang  tidak  akan  pernah  habis  untuk  ditelaah.  Salah  satu prinsip keadilan yang ada di masyarakat, khususnya dunia hukum, ialah restorative justice . Asas restorative  justice sudah  sejak  lama  berada  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia.  Namun dilihat  dari  implementasinya,  asas  tersebut  belum  bisa  diterapkan  secara  efektif  dalam memberikan  keadilan  yang  maksimal  bagi  para  pencari  keadilan.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan peranan dan strategi yang komprehensif dalam menginternalisasikan asas restorative justice baik secara normatif maupun praktik di masyarakat oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Lembaga pemerintah  yang  memang  berfungsi untuk  membantu tercapainya  hal  itu  ialah Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP).  Dalam  hal  ini,  BPIP  perlu  menjadi  Lembaga  terdepan dalam  membantu  merumuskan  dan  menginternalisasikan  asas  tersebut  melalui  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sesuai  nilai  Pancasila  sehingga  masyarakat  bisa merasakan  dampak  dari  praktik restorative  justice ini.  Tulisan  ini  dibuat  dalam  rangka menganalisa  kerangka  kerja,  strategi,  maupun  peranan  yang  bisa  dilakukan  BPIP  dalam membantu  mempercepat  terwujudnya  pelaksanaan restorative  justice secara  sistematik  dan terintegrasi di seluruh ranah kebijakan peraturan perundang-undangan
Kata Kunci : Restorative justice ; Peradilan Pidana; Internalisasi.

## A. Pendahuluan
Jika  sejenak  kita  berpikir  tentang konsep  keadilan, maka  akan muncul sejumlah  pertanyaan.  Misalnya  Apakah tujuan  akhir  dalam  sebuah  pemidanaan? Apakah  semata-mata  untuk  memberikan efek  jera  pada  pelaku?  Apakah  untuk menciptakan  ketertiban  dan  keamanan? Apakah untuk menciptakan kepastian hukum? Jawaban sudah pasti akan bervariasi ,  namun  yang  pasti  tolak  ukur  keberhasilan sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana  yang  menghuni jeruji  besi.  Oleh karena  hal  tersebut,  munculah  suatu  asas yang disebut restorative justice .
Ada sejumlah pendapat para pakar yang mencoba  mendefinisikan  arti  dan  ruang lingkup  dari restorative  justice .  Sebagai contoh,  terdapat  pengertian  dari restorative justice sebagaimana yang dikemukakan oleh Tony Marshall, yang juga pernyataannya ini menjadi  salah  satu  bahan  referensi  utama bagi penulis lainnya, yakni sebagai berikut:
“Suatu  proses  di  mana  semua  pihak yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah  bagaimana  menangani  akibat  dari pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang” (Marshall, 1999).
Penulis lainnya, Bazemore and Walgrave,  juga  mengemukakan  pendapat lainnya  terkait restorative  justice dengan memberikan perspektif yang berbeda, terutama  pada  tujuan  akhir  dari  konsep tersebut, yaitu sebagai berikut:
“Setiap tindakan yang terutama berorientasi pada keadilan dengan memperbaiki kerugian yang telah disebabkan  oleh  kejahatan.” (Bazemore  & Walgrave, 1999).
Konsep restorative  justice merupakan suatu  pendekatan  yang  lebih  berfokus  pada terbentuknya  keadilan,  kesetaraan,  dan keseimbangan  bagi  para  pelaku  tindak pidana serta korban. Teknis penyelenggaraan  peradilan  pidana  yang berfokus  pada  pemidanaan  diubah  menjadi proses  musyawarah  yang  konstruktif  & kekeluargaan  demi  tercapainya  konsensus
atas penyelesaian perkara pidana  yang  lebih adil  dan  seimbang  baik  bagi  pihak  korban maupun pelaku.
Oleh  karena, restorative  justice dalam banyak hal sebetulnya menekankan pada sisi kekeluargaan atau perdamaian, maka idealnya, ialah  tentu  bagaimana  bisa memulihkan/merestorasi  dampak  yang  telah dirasakan baik pelaku dan korban. Sehingga begitu  kembali  ke  masyarakat,  kedua  belah pihak dapat kembali terintegrasi secara  baik dan  khususnya  bagi  pelaku  tidak  lagi mengulangi  perbuatan  kriminalnya  serta mendapat jaminan tidak mendapatkan stigmatisasi  dari  lingkungan  karena  dicap sebagai  penjahat.  Berbicara  perdamaian, maka  jika  kesepakatan  itu  tercapai  antara korban  dan  pelaku,  maka  aparat  penegak hukum  umumnya  lepas  tangan  dan  tidak akan memaksa kedua belah pihak meneruskan  ke  ranah  pengadilan.  Tentu  hal ini  juga  dilihat  per  kasus.  Karena  sangat mustahil restorative  justice ini  diterapkan secara  terus-menerus  misalnya  dalam  hal terjadi  pembunuhan,  lalu  pelaku  mengajak damai  serta  merta  dengan  korban,  tapi  tak ada  pertanggungjawaban  moral  dan  hukum dari  si  pelaku  atas  pembunuhan  yang  sudah dilakukan  pada  keluarga  korban  dengan anggapan  pelaku  akan  bebas  dari  hukuman penjara  karena  sudah  minta  maaf  pada keluarga korban. Tentu hal  ini sangatlah tak adil bagi masyarakat. Dalam kasus pembunuhan  semacam  ini  misalnya,  tentu aparat penegak hukum tetap dapat melanjutkan  perkara  ini  ke  ranah  pidana. Konsep restorative  justice ,  jika  diterapkan secara  efektif,  sebetulnya  menawarkan proses pemulihan keadaan dan dampak yang dirasakan korban maupun juga pelaku secara optimal dan efektif pula. Karena tidak dapat dipungkiri,  proses  acara  persidangan  serta administrasi  perkara  yang  lama,  kaku,  serta normatif-legistis,  tentu  bukanlah  solusi ampuh satu-satunya dalam pemulihan hubungan  korban  dan  pelaku  atas  tindakan kriminal  yang  sudah  dilakukan.  Secara mekanisme  hukum  acara,  jelas  bahwa  baik, hakim  maupun  jaksa,  tidak  bisa  mengetahui secara  detail  kondisi  psikis  dan  batin  yang
dialami  baik  korban  maupun  pelaku  selama mekanisme  pidana  konvensional  semacam ini berlangsung, bahkan hingga vonis hakim dijatuhkan pada pelaku. Di sinilah sebetulnya  mengapa  asas restorative  justice bisa  menjadi  alternatif  dalam  membantu proses penyelesaian perkara pidana. Tentunya  dalam  proses  tersebut,  asas restorative justice ini perlu juga terinternalisasikan  dalam  seluruh  elemen penegakkan  hukum  secara  sistemik  dan terintegrasi  melalui  penguatan  kebijakan Lembaga  negara  yang  berwenang agar pada akhirnya  penerapan  asas  tersebut  dalam berbagai peraturan-perundang-undangan yang  ada  sesuai  dengan  nilai  ideologi Pancasila  sebagai the  living  law bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Mantan  Ketua  Mahkamah  Agung,  Prof.  Dr. H.  Bagir  Manan,  S.H.,  M.C.L.  bahwa  sikap aparat  penegak  hukum  yang  kaku,  legistis, serta normatif-formalistik memberikan hambatan  tersendiri  dalam  merealisasikan perdamaian  antara  korban  dan  pelaku.  Hal ini  terlihat  dari  sistem  hukum  yang  ada  di mana  proses  hukum  akan  tetap  berjalan meskipun telah terjadi perdamaian sebagaimana  yang  seringkali  diklaim  aparat penegak hukum. Ini menunjukkan perdamaian tidak menghapuskan sifat melawan  hukum . Walaupun  perdamaian telah  disepakati  pelaku  dan  korban,  namun tetap  saja  tujuan  pemidanaan  dinilai  belum selesai.  Penerapan  hukum  bukanlah  semata- mata  untuk  memenuhi  aspek  normatif- formalistik  semata.  Namun  lebih  jauh  dari itu  ialah  demi  terciptanya  kedamaian, ketertiban,  ketenteraman,  dalam  tatanan masyarakat  yang  harmonis  dan  adil  yang juga  merupakan  tujuan  dari  penegakan hukum itu sendiri (Tangens, 2011).
Dalam  sistem  peradilan  pidana  yang bersifat permusuhan/perlawanan ( adversarial  system ),  keputusan  pihak  yang menang  dan  kalah  bukanlah  satu-satunya yang  diimplementasikan  melalui restorative justice .  Lebih  dari  itu,  justru  dialog, musyawarah, dan diskusi kekeluargaan antar
para  pihak  maupun  elemen  terkait  lainnya yang  merupakan  sasaran  dalam  proses restorative  justice .  Penyelesaian  secara kolektif  terkait  penanggulangan  setelah terjadinya  kejahatan  dan  dampaknya  di kemudian  hari  merupakan  suatu  tahapan sekaligus  upaya  yang  mana  hal  tersebut menjadi  tanggung  jawab  seluruh  pihak terkait,  terutama  yang  berisiko  dalam kejahatan  tertentu (Umbreit,  Vos,  Coates, & Lightfoot, 2005).

## B. Pembahasan
Perbedaan sudut pandang antara restorative  justice dengan criminal  justice dideskripsikan  melalui  karya  Howard  Zehr dalam  bukunya  yang berjudul Little Book of Restorative justice , yang menyatakan sebagai berikut:
“Criminal Justice
a) Crime  is  the  violation  of  the  law  and the state
b) Violations create guilt
c) Justice  requires  the  state  to  determine blame (guilt) and impose pain (punishment)
d) Central  focus:  offenders  getting  what they deserve
Restorative justice:
a) Crime  is  a  violation  of  people  and obligations
b) Violations create obligations
c) Justice  involves  victims,  offenders, and  community  members  in  an  effort to put things right
d) Central  focus:  victim  needs  and offender  responsibility  for  repairing harm” (Zehr, 2002)
Ada  kalanya  dampak  kerugian  yang ditimbulkan  dari  aksi  kejahatan  terhadap korban masih dapat dipulihkan agar setidaknya  situasi  yang  sebetulnya  sudah rusak bahkan hancur masih dapat diupayakan  agar  kembali  ke  keadaan sebelumnya.  Fenomena  ini  menunjukkan bahwa  Penjara  dengan  maksud  memberikan efek  jera  sebagaimana  yang  pada  umumnya berlaku di Sistem Peradilan Pidana Indonesia  bukanlah  satu-satunya  cara  dalam
menyelesaikan  perkara  pidana (Lazuardi, 2020).
Secara garis besar, tahap formulasi atau legislatif,  tahap  penerapan  atau  yudikatif, dan  tahap  pelaksanaan  atau  eksekutif/ administrasi  merupakan  sejumlah  tahapan terkait  kebijakan  penyelesaian  perkara berdasarkan sistem hukum pidana (Muhaimin, 2019).
Berkaitan  dengan  penjelasan  di  atas, jelas terlihat bahwa penerapan asas restorative  justice yang  efektif  memerlukan internalisasi  yang  juga  mumpuni  ke  seluruh lapisan  masyarakat,  termasuk  pemerintah yang  dalam  hal  ini  tercermin  dari  Lembaga yudisial . Atas  dasar  tersebut,  internalisasi asas restorative  justice secara  hukum, kultural,  dan  sosiologi  memerlukan  upaya yang  sangat  serius  dari  pemerintah.  BPIP, sebagai  Lembaga  yang  berwenang  dalam merumuskan  dan  menjamin  standarisasi pembinaan  ideologi  Pancasila  di  seluruh aspek  kebijakan  nasional  pemerintah  dari berbagai  instansi  negara,  tentunya  berperan sangat signifikan dalam membantu terwujudnya  internalisasi  asas restorative justice .
Secara lebih spesifik, Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila atau disingkat BPIP adalah  lembaga  yang  berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden  yang  memiliki  tugas  membantu
Presiden  dalam  merumuskan  arah  kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan  koordinasi,  sinkronisasi,  dan pengendalian  pembinaan  ideologi  Pancasila secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan,  dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan,  serta  memberikan  rekomendasi berdasarkan  hasil  kajian  terhadap  kebijakan atau  regulasi  yang  bertentangan  dengan Pancasila  kepada  lembaga  tinggi  negara, kementerian/lembaga,  pemerintahan  daerah, organisasi  sosial  politik,  dan  komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP)
(Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, n.d.).
Secara  struktur  ketatanegaraan,  BPIP melaporkan  kinerjanya  langsung  kepada Presiden  sekaligus  merupakan  perwujudan secara kelembagaan dari UKP-PIP. Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2018,  BPIP  memiliki  otoritas  yang bersifat  eksekutif  dikarenakan  pembentukan lembaga  ini  langsung  berasal  dari  instruksi Presiden.  Lembaga  ini  dinilai  sebagai  organ lapis  ketiga  dalam  sistem  organisasi  negara RI.  Secara  institusional,  maka  eksistensi BPIP  lebih  permanen  dan  tidak  mengikuti masa  jabatan  Presiden  (Suratna  &  Achmad, 2020).
Namun  dalam  praktiknya,  BPIP  masih belum optimal dalam menjamin dan mempercepat  pembinaan  dari ideologi pancasila  itu  sendiri  dalam  setiap  kebijakan pemerintah termasuk isi peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Termasuk dalam hal ini ialah upaya untuk memasukkan  dan  menjamin  pelaksanaan asas restorative justice bisa berjalan optimal dan  terinternalisasikan  dalam  sistem  hukum dan masyarakat Indonesia. Walaupun berdasarkan  Perpes  No  7/2018,  BPIP memang  memiliki kewenangan  memberikan rekomendasi  kepada  lembaga  negara  agar peraturan  yang  dibuat  sesuai  dengan ideologi  Pancasila,  namun  tetap  saja  dalam implementasinya, apalagi sebuah rekomendasi,  tentu  kekuatan  hukum  dan implementasi kedepannya akan sulit diterapkan secara berkelanjutan dan efektif.
Oleh  karenanya,  dalam  tulisan  ini  akan dikupas  strategi  dalam  penguatan  BPIP untuk  mempercepat  terinternalisasikannya asas restorative justice .
Dalam kaitannya dengan hal itu, penulis akan coba menguraikan sistematika pembahasan  pada  bagian  ini  agar  bisa dipahami  secara  lebih  mudah,  sistematis, dan  komprehensif.  Adapun  sistematikanya sebagaimana  dimaksud  terbagi  ke  dalam beberapa subbab sebagai berikut:
1. Hukum Pidana Indonesia dan

## Restorative Justce
Secara  normatif,  hukum  pidana Indonesia  diatur  dalam  KUHP.  KUHP sendiri  secara  isi  sebagian  besar  banyak
merefleksikan aspek historis yang berasal semenjak zaman kolonial dahulu. Sehingga  sistem  hukum  di  Indonesia dilandaskan  pada  sistem  hukum  Eropa
Kontinental. Praktik keadilan restoratif semestinya  lebih  tepat  untuk  diterapkan daripada  keadilan  retributif  di  negara- negara  yang  sistem  yudisialnya  belum berjalan secara optimal. Melalui restorative  justice ,  terdapat  upaya  untuk meningkatkan  jaminan  kesejahteraan sosial  sekaligus  merupakan  elemen utama dalam asas
tersebut.
Konsekuensinya, perdamaian
dan rekonsiliasi menjadi fokus pada keadilan restoratif,  bukannya  hukuman    balas dendam  yang  memberikan  efek  jera semaksimal mungkin pada pelaku, bahkan sampai tahap mewajibkan hukuman  mati  atau  seumur  hidup . Ketidakpastian serta ketidakadilan dalam Proses  peradilan  justru  akan  memicu sentimen,  dendam,  amarah,  sekaligus kebencian  diantara  korban  dan  pelaku. Konsekuensinya,  bahkan  reaksi  yang brutal sekalipun tidak menutup kemungkinan  akan  terjadi  di  antara keduanya. Materi berlimpah serta kekuasaan yang dimiliki golongan masyarakat  yang  cenderung  memiliki arogansi tinggi, diharapkan akan terkikis dengan adanya keadilan restoratif. Golongan  semacam  ini  seringkali  secara sepihak  dalam  banyak  kasus  akan membawa  kasus-kasus  yang  sangat sepele  ke  ranah  pengadilan  karena mereka mampu membayar biaya administrasi perkara persidangan (Aryadi, 2020).
2. Perkembangan  Implementasi  Asas Restorative  justice Sesuai  Ideologi Pancasila
Sistem hukum di Indonesia mengakui eksistensi asas restorative justive .
Namun  dalam  praktiknya,  hal  tersebut belum  bisa  direalisasikan  secara  efektif. Hal  ini  juga  karena  terutama  prinsip pemidanaan di Indonesia masih menitikberatkan  efek jera. Padahal
dalam  konteks restorative  justice ,  efek jera  bukanlah  satu-satunya  pencegahan Tindakan  kriminal,  tetapi  juga  perlu adanya keseimbangan dalam hal pemulihan/restorasi  apa  yang  telah dialami  pihak  pelaku  dan  terutama  juga korban.  Sehingga  ketika  pelaku  kembali sebagai masyarakat bebas, dia tidak akan lagi  mengulangi  tindakan  kejahatannya dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  lain secara  terbuka  dan  rasa  aman.  Begitu pula  dengan  hak  korban,  yang  mana korban  akan  merasa  tetap  hidup  aman dan  nyaman,  walaupun  sudah  tersakiti oleh perbuatan pelaku.
Terkait  fenomena  tersebut,  tentu dalam hal ini menjadi tugas para pejabat berwenang  untuk  menjamin  bahwa  asas restorative justice dapat terinternalisasikan  dan  terlaksana  secara efektif dalam sistem birokrasi penegakan hukum  di  masyarakat  sesuai  nilai  yang terkandung dalam ideologi Pancasila.
Berkaitan dengan pemaparan perkembangan implementasi konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) di Indonesia,  muncul  sebuah  pertanyaan, apakah konsep keadilan restoratif ( restorative  justice )  dapat  direalisasikan di  Indonesia?    Terkait  hal  tersebut, Braithwaite mengatakan bahwa:
“Indonesia is a nation with wonderful resources  of  intracultural  restorative justice.  Traditions  of  musayawarah (musyawarah)  decision  by  friendly cooperation  and  deliberation-traverse the  archipelago.  Adat  law  at  the  same time  allows  for  diversity  to  the  point  of local  criminal  laws  being  written  to complement  universal  national  laws” (Hutauruk, 2014).
Praktik penyelesaian  masalah  melalui konsep  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  terbukti  jelas  memang  telah  ada dalam budaya hukum dan sosial masyarakat  Indonesia  jika  ditelusuri pandangan  Braithwaite  tersebut. Meski demikian, parktek tersebut masih terbatas  di  kalangan  elite  tertentu  dari masyarakat.  Jika  ditelusuri  lebih  jauh
pendapat Braithwaite tersebut, penyelesaian  perkara  hukum  melalui praktik keadilan restoratif dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat  dengan  cara  memberikan insentif pelatihan/pendidikan.
Dalam perkembangannya, hingga saat ini  keadilan  restoratif    memang  belum sepenuhnya  diimplementasikan  secara menyeluruh,  sistematis,  dan  terintegrasi dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia. Walaupun konsep  ini salah satunya baru tercermin  dari  diberlakukannya  UU  No 11/2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak.  Namun  dengan  catatan, restorative  justice itu  pun  masih  belum bisa terinternalisasikan secara efektif dan optimal  dalam  UU  ini . Pengalihan (diversi)  merupakan  perspektif  yang menjadi  titik  utama  dalam  UU  ini sebagai  bentuk  implementasi  keadilan restoratif. Adapun diversi sendiri merupakan  bentuk  penanganan  perkara yang  mengalihkan  Anak  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7).
Sebetulnya, diversi itu sendiri merupakan salah satu mekanisme/program dalam sistem
peradilan  restoratif.  Jika  ditelusuri  lebih jauh,  keadilan  restoratif  sebagaimana yang  termaktub  dalam  UU  ini  masih didefinisikan  sebagai  alternatif  upaya penanganan konflik secara damai di luar jalur hukum. Secara kontekstual, mekanisme/program  keadilan  restoratif sebagaimana yang  termaktub dalam UU No.  11  Tahun  2012  difokuskan  pada pengalihan dan kejahatan ringan.
Sebenarnya,  jika  menelisik  fakta  ini lebih jauh, implementasi konsep restorative  justice yang  dogmatis  dan tidak  menyeluruh  ini  membuat  esensi dan  fakta  keadilan  restoratif  sebagai asas,  prinsip,  dan  pedoman  yang  harus terlaksanakan dalam semua proses tahapan  peradilan,  baik  itu  peradilan anak  maupun  umum,  mulai  dari  proses penyidikan,  penuntutan,  penghukuman, penahanan dan pasca tahanan
sebagaimana  telah  dipaparkan    dalam diskusi  sebelumnya  menjadi  terabaikan. Memang  terdapat  kesalahpahaman  di masyarakat  terkait restorative  justice, yang mana dalam praktiknya seolah-olah selalu  mengutamakan  instrumen  mediasi dan  dianggap  pengganti  sepadan  dari sistem  peradilan  pidana.  Hal  ini  juga yang  akhirnya  membuat  implementasi restorative justice menjadi tidak menyeluruh  dan  terintegrasi,  khususnya di  sistem  peradilan  anak. UU  No.  11 Tahun 2012, bagaimanapun juga, berhasil  setidaknya  menciptakan  inovasi dan  tentunya  banyak  yang  berekspetasi aturan  ini  mampu  berperan  sebagai  titik awal untuk rencana strategi transformasi sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia yang  ada  akhirnya  menginternalisasikan asas restorative justice (Hasan, 2013).
Anak,  apalagi  di  bawah  umur,  tentu memiliki  hak  serta  kondisi  psikis maupun  fisik  yang  jelas berbeda  dan butuh  perhatian  lebih  dibandingkan orang  dewasa.  Fakta  ini  pula  yang membuat asas restorative justice menjadi  suatu  usaha  agar  pertumbuhan dan  perkembangan  anak  dalam  berbagai aspek  yang  dimilikinya  tetap  dapat berjalan dengan optimal, walaupun ingin dia  sedang  menjalani  proses  hukum. Keterlibatan Masyarakat juga sebetulnya menjadi elemen penting dalam menjamin  sistem  peradilan  pidana  yang terharmonisasikan dengan nilai-nilai yang hidup di lingkungan sosial sebagaimana yang tercantum pula dalam The  Tokyo  Rules  (UN  Standard Minimum  Rules  for  Non-Custodial Measures). Hal  ini  menjadi  penting apalagi  di  era  sekarang  dengan  semakin meningkatnya  tingkat  kriminalitas  dan kejahatan  sehingga  terjadi  pengulangan dari  aksi  tersebut  di  masyarakat  yang akhirnya  menimbulkan  rasa  takut  dan tidak  aman  di  lingkungan  sekitar. Dengan  kata  lain  jelas  perlu  ada keterlibatan dari masyarakat baik langsung atau tidak langsung sedemikian rupa sehingga asas restorative justice ini
terus  disuarakan  dan  ikut  membantu sosialisasi aparat penegak  hukum terkait hal  itu  sehingga  akan  timbul  secara bertahap hukum kebiasaan bahwa tindakan non pemenjaraan dan depanalisasi  juga  dapat  memberikan keadilan  yang  semestinya  baik  bagi korban  dan  pelaku.  Sehingga  integrasi kedua  pihak,  terutama  pelaku,  untuk kembali di masyarakat juga bisa berjalan secara  konstruktif  serta  ikut  membantu meminimalisir berulangnya tindak pidana.  Asalkan  keterlibatan  masyarakat sebagaimana  yang  dijelaskan  bisa terus diupayakan secara efektif, baik langsung atau tidak langsung. Penerapan restorative  justice bagi  anak  ini  juga senada dengan Konvensi Hak Anak yang sangat  menekankan  risiko  terkecil  dan kebermanfaatan  paling  besar  bagi  anak tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan  yang  optimal  bagi  anak itu ke depannya  (Septianita, 2018).
Praktik  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia
menunjukkan bahwa penerapan restorative  justice sebetulnya sudah terlihat, walaupun memang belum terbentuk sebagai suatu hukum kebiasaan  yang  berlaku  secara  umum, apalagi mengikat dalam proses penegakkan  hukum.  Hal  ini  khususnya terbukti dari sejumlah kasus dan putusan pengadilan yang tidak menutup kemungkinan berlaku sebagai
yurisprudensi  dalam  penerapan  asas restorative justice di kasus-kasus lainnya untuk  ke  depannya.  Asas restorative justice memang  sudah  mulai  dianut  dan diberlakukan  dalam  sejumlah  regulasi nasional selama beberapa tahun terakhir. Hal  ini  dibuktikan  dengan  misalnya dikeluarkannya    Surat  Kapolri  No.  Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS  tanggal 14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).  Kemudian,  dalam kasus  anak,  esensi  keadilan  restoratif terefleksikan melalui praktik
pengalihan/diversi seperti diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana  Anak  sebagaimana  yang  sudah dipaparkan  sebelumnya . Di  bidang  hak cipta, dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 154  UU  No.  13  Tahun  2016  tentang Paten,  secara  garis  besar  ada  pengakuan terhadap mekanisme mediasi yang boleh dijadikan  alternatif  pilihan  di  luar pengadilan  bagi  penggugat  maupun tergugat  dalam  membantu  penyelesaian sengketa.
Kepolisian  dan  kejaksaan  beserta sejumlah  instansi  lain  misalkan,  juga berupaya  menerapkan keadilan restoratif yang  terbukti  dengan  diterbitkannya SE
Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif  ( Restorative  justice )  dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana; Peraturan Kapolri  No.  6  Tahun  2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan  Kejaksaan  No.  15  Tahun 2020 tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga peradilan  yang  berwenang  menangani perkara  di  tingkat  kasasi,  juga  ikut terdorong dengan adanya putusan pengadilan yang  mengimplementasikan restorative  justice .  Hal  ini  terbukti dengan dikeluarkannya sejumlah
kebijakan  berupa  Perma  dan  SEMA. Seperti, SE  Ketua  MA  No.  3  Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan  Narkotika  di  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi  Sosial.  Lalu, Perma  No.  2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No.
4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak;  Perma  No.  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan Hukum; Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan
Keadilan  Restoratif  pada  22  Desember
2020. Terlepas  dari  fakta  ini,  tetap  saja masih  ada  berbagai  isu  ke  depan  nya yang  harus dihadapi  lembaga  yudisial di Indonesia dalam merealisasikan restorative  justice . Pengembangan  dan pengukuhan penerapan restorative
justice secara  sistematik  dan  terintegrasi dalam seluruh ranah peraturan perundang-undangan  merupakan  salah satu  isu  yang  harus  dihadapi  para birokrat  hukum  ke  depannya. Hal  lain yang  juga  menjadi  tantangan  tersendiri ialah jangankan untuk melakukan sosialisasi  ke  masyarakat,  di  lingkungan penegak  hukum  itu  sendiri  sebetulnya memang  masih  terdapat  kekurangan sumber  daya  manusia  yang  memang memahami  sekaligus  berani  menerapkan asas restorative justice dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  selaku  subjek keadilan restoratif.
(Sahbani, 2021).Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka  jelas  bahwa  sebetulnya  titik  tolak awal dalam mempercepat, menyistematisasikan, serta
mengintegrasikan  implementasi  konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) di Indonesia memang dimulai dari Mahkamah Agung (MA) itu sendiri. Hal ini  disebabkan  Mahkamah  Agung  (MA) merupakan  salah  satu  Lembaga  yudisial sekaligus sebagai pucuk tertinggi lembaga  peradilan  dalam  hal  proses penanganan  perkara  pada  tingkat  kasasi sekaligus berwenang  melakukan judicial review hingga  ranah  Undang-Undang . Hal  ini  secara  tegas  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan misalnya
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009  Tentang  Mahkamah  Agung. Oleh karenanya, dengan melihat fungsi, status,  tugas,  serta  otoritas  Mahkamah
Agung  (MA)  sebagai  lembaga  yudisial sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya, maka sudah semestinya jika Mahkamah  Agung  (MA)  mengadopsi dan menerapkan konsep keadilan restoratif  ( restorative  justice )  secara lebih efektif . Jika hal  ini ditelusuri  lebih jauh,  peradilan  di  bawah  Mahkamah Agung seperti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, akan menerapkan pula konsep keadilan restoratif  ( restorative  justice )  manakala Mahkamah  Agung  (MA)  mengadopsi dan menerapkan konsep tersebut. Dengan begitu,  diharapkan  konsep keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) dapat diimplementasikan secara sistematik  dan  terintegrasi  di  seluruh organ  yudisial  di  Indonesia  dari  mulai Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi, hingga Mahkamah Agung itu sendiri.
Terlepas  dari  fakta  bahwa  memang sudah  ada  sejumlah  putusan  pengadilan serta PERMA ataupun SE dari MA yang mencoba  mempertegas  eksistensi  asas restoratif  justice  di  Indonesia,  namun penulis  melihat  hal  itu  masih  jauh  dari sempurna  dan  masih  perlu  perbaikan. Mengingat  sebagaimana  yang  sudah disebutkan  sebelumnya  bahwa  asas  ini masih belum sepenuhnya
terinternalisasikan dalam jiwa dan semangat  penegakkan  hukum  yang  ada di  Indonesia,  baik  dari  segi  prosedural maupun aspek material secara menyeluruh  dan  terintegrasi.  Padahal kita  ketahui  pula  bahwa  asas  ini  pun tercermin  dalam  nilai-nilai  ideologi Pancasila.
Pada  kenyataannya  secara  normatif, memang hakim berkewajiban menelusuri nilai-nilai hidup
kemasyarakatan  ( the  living  law ).  Hal  ini sebagaimana  dinyatakan  pada  Pasal  5 Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) pada intinya sesuai dengan semangat dan
jiwa  Pancasila  sebagai  ideologi  negara, yang  di  dalamnya  termaktub  pula  nilai- nilai hukum adat, nilai-nilai agama, serta nilai-nilai  sosial  masyarakat  lainnya. Dengan  demikian,  sebetulnya  tidak  ada alasan  bagi  hakim  untuk  tidak  sama sekali  menerapkan  keadilan  restoratif ( restorative justice ).
Mahkamah  Agung  (MA) bukan  satu- satunya organ yudisial yang menerapkan konsep  keadilan  restoratif  ( restorative justice ).  Sebetulnya  terdapat  beberapa langkah  yang  harus  dilalui  bagi  para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  di  pengadilan  hingga  tahap vonis  hakim,  jika  melihat  mekanisme beracara  pada  peradilan  pidana  pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia  secara  khusus. Hal  ini  juga bahkan  terlihat  pada  langkah  dimana para  pencari  keadilan  melakukan  upaya hukum  (baik  upaya  hukum  biasa maupun  upaya  hukum  luar  biasa). Oleh karenanya,  penulis  berpendapat  bahwa memang sudah semestinya seluruh organ peradilan secara sistematik dan terintegritas mengadopsi serta menerapkan  konsep  keadilan  restoratif ( restorative
justice ) sebagaimana dikemukakan sebelumnya.
Melalui  pemaparan  di  atas,  jelas merupakan hal esensial untuk menerapkan  konsep  atau  pendekatan keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) secara  terintegrasi  dan  sistematis.  Ini dikarenakan  karena  asas restorative itu sendiri  berfungsi  layaknya  suatu  sistem. Dengan  kata  lain,  sebagai  suatu  sistem, jika  salah  satu  dari  elemen  yang  ada tidak mengimplementasikan konsep keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) maka  putusan  yang  restoratif  tidak mungkin  dapat  terlaksana. Misalnya, hakim  masih  menganut  pola  pikir  yang legistis  dan  sangat  normatif,  sedangkan kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep  keadilan  restoratif. Maka  dalam kasus ini, sulit bagi Lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan
resorative  justice .  Oleh  karena  vonis yang  dijatuhkan  hakim  bersifat sangat normatif. Oleh  karenanya,  perlu  ada keseimbangan  serta  harmonisasi  antar semua  elemen  penegakkan  hukum  yang berkaitan dengan pelaksanaan restorative justice yang berkesinambungan,  adil,  sistematis  dan terintegrasi. Sebaliknya,  jika  ada  satu elemen  saja  yang  tidak  menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif  ( restorative  justice ),  maka secara  keseluruhan  pendekatan  atau konsep  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) itu sendiri tidak akan terealisasikan dengan efektif (Kristian & Tanuwijaya, 2015).
3. Peran  dan  Strategi  BPIP  Dalam Mempercepat  Penerapan Restorative justice
Secara  garis  besar,  sebagaimana yang  telah  disebutkan  pada  bagian sebelumnya,  BPIP  merupakan  Lembaga yang berwenang dalam menjamin pembinaan dan implementasi nilai ideologi  Pancasila  dalam  setiap  aturan dan kebijakan pemerintah.
Perspektif serta indikator yang ditetapkan  BPIP  terkait  analisis  situasi kebangsaan  serta  kenegaraan  dalam kurun periode tertentu di setiap tahunnya,  tentu  berperan  sangat  penting dalam  membantu  merancang  Rencana Strategis  BPIP.  Fokus  utama  eksistensi BPIP  dalam  prinsip good  corporate governance di bidang pembinaan ideologi  Pancasila  untuk  kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dipengaruhi oleh adanya indikator keberhasilan  atau  kinerja,  keluaran ( output ),  hasil  ( outcome ),  dan dampak ( impact ) terhadap penyelenggaraan pemerintahan . Peraturan Presiden Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
mengamanatkan  perancangan  Rencana Strategis  BPIP  sekaligus  merupakan manifestasi  dari  Visi,  Misi,  Tugas,  dan Fungsi  BPIP  itu  sendiri. Tindak  lanjut berikutnya  ialah  akan  ada  penyelarasan
terkait  peraturan  ini  dengan  hasil penelaahan kondisi kekuatan dan kelemahan internal sesuai hasil penilaian yang  tepat,  serta  hasil  analisis  peluang dan risiko yang muncul dalam lingkungan  strategik  eksternal.  Secara teknis,  Peraturan  BPIP  Nomor  5  Tahun 2018 menjadi wadah disimpannya Rencana  strategis  BPIP  2018-2023 (Burhanuddin, 2020).
Memang  tidak  dapat  dipungkiri diperlukan  strategi  komprehensif  untuk menginternalisasikan  Pancasila  dalam rangka  menerapkan  asas restorative justice .
Jika  ditinjau  dari  konsep  rencana strategis  BPIP  sebagaimana  yang  sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada setidaknya  tiga  strategi  yang  harus dilakukan.  Pertama,  Pancasila  harus tumbuh  secara  menyeluruh  ke  semua lapisan  masyarakat.  Kedua,  Pemerintah perlu  senantiasa  menumbuhkan  jiwa  & semangat  Pancasila  melalui  berbagai kebijakan  yang ada, utamanya di  bidang pendidikan.  Ketiga,  perlunya  institusi negara  dalam  hal  ini  BPIP  sebagai  roda penggerak  untuk  menginternalisasikan Pancasila dalam rangka menerapkan asas restorative justice secara lebih sistematis, terintegrasi, dan efektif (Muhtada & Diniyanto, 2021).
Mekanisme restorasi terhadap korban harus ada jaminan dari pemerintah bahwa hal tersebut diselaraskan  dengan  kesepakatan  yang telah  dibangun  pelaku  dan  korban  agar terjalin  dialog  yang  konstruktif  ke depannya  antara  para  pihak  terkait.
Masyarakat  bersama  dengan  pemerintah menjadi elemen esensial dalam menjamin implementasi restorative justice yang  berkelanjutan,  sistematis, terintegrasi, dan terinternalisasikan dalam  jiwa  dan  semangat  penegakan hukum  di  Indonesia  sesuai  ideologi Pancasila . Masyarakat  beserta  bagian- bagian  di  dalamnya,  memiliki  peranan esensial untuk terus mengupayakan agar asas restorative  justice terlaksana  sesuai
dengan  prinsip  keadilan  dan  HAM sebagaimana  yang  dituangkan  dalam nilai  Pancasila.  Sehingga  ini  sekali  lagi membuktikan  bahwa  betapa  pentingnya keterlibatan komponen masyarakat dalam membantu mengawasi dan menerapkan  asas restorative  justice ini (Satria, 2018).
Sukses  tidaknya  peran  BPIP  dalam mempercepat penerapan restorative justice dalam sistem hukum di Indonesia tentunya  memerlukan  koordinasi  yang sangat konstruktif serta terintegritas baik dengan  warga  maupun  lembaga  negara lainnya  dalam  menjamin  hal  tersebut. Salah  satunya  ialah  koordinasi  dengan DPR  sebagai  lembaga  legislatif  di  mana perlu  terjadi  komunikasi  yang  lebih tegas, bukan hanya sebatas pada rekomendasi  semata.  Hal  tersebut,  baik dengan  DPR  maupun  warga,  bisa dilakukan dengan pertemuan serta sosialisasi  tentang  mendesaknya  serta kebermanfaatan  asas restorative  justice sesuai ideologi pancasila dalam membangun  sistem  hukum  yang  lebih konstruktif dan  menjamin keadilan  yang lebih luas ke depannya bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan secara  teknis  jelas  dapat  menjadi  wadah untuk  diterapkannya  asas restorative justice secara  lebih  efektif  di  Indonesia.
Revisi  KUHP  yang  saat  ini  tengah dibahas  dalam  sidang  DPR  juga  bisa menjadi  wadah  penting  lainnya  terkait penerapan restorative  justice .  Tindak lanjut  dari  hal  ini  tentunya  diperlukan pedoman  material  maupun teknis  formal dalam rangka merealisasikan
rekonsiliasi,  restorasi  pada  korban, pelaku, serta masyarakat yang terimplikasi kejahatan yang telah terjadi. Prosedur  sebagaimana  dimaksud  tentu harus  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga bisa  mengakomodasi  kemampuan  warga untuk  mengatasi  masalah  yang  terjadi kepada mereka (DA, 2021).
BPIP  sebagai  lembaga  negara  yang berwenang  menjamin  pembinaan  dan pelaksanaan nilai-nilai ideologi
Pancasila dalam seluruh peraturan perundang-undangan,  dapat  mendorong dan  memberikan  rekomendasi  lebih tegas  khususnya  kepada  DPR  untuk mempercepat  proses  legislasi  peraturan- perundang-undangan terkait untuk memasukkan  asas restorative  justice di dalamnya. Seperti dalam hal
pembahasan RUU KUHP yang baru, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Penguatan  Kebijakan  BPIP  Dalam Mempercepat Internalisasi Asas
Restorative  justice Sesuai  Ideologi Pancasila Strategi Nasional Pemantapan
Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter Bangsa  merupakan  konsep  penting sebagai  salah  satu  bentuk  indikator perencanaan  dan  pencapaian  tujuan  dari eksekusi  kebijakan  Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam struktur kenegaraan  Indonesia. Pengukuhan
BPIP  sebagai  Lembaga  negara  menjadi langkah  penting  dalam  mempercepat pencapaian sebagaimana dimaksud, khususnya  dalam  menjalankan  fungsi dan  tugasnya  untuk  melakukan  berbagai kebijakan  seperti  misalnya  menetapkan strategi  nasional,  melakukan  analisis sosial, dan menjamin terciptanya pembinaan  wawasan  kebangsaan  dan karakter kebangsaan ke depannya secara lebih  efektif  dalam  pelaksanaan  strategi sebagaimana  yang  telah  ditetapkan.. (Mustari, 2019)
Memaknai Pancasila sebagai
ideologi  negara  tentunya  bukan  hal mudah. Ini dikarenakan kita tidak  hanya fokus  pada  ranah  teori  saja,  namun  juga harus  memanifestasikan  substansi  dari teori  tersebut  dalam  ranah  praktik,  baik dari  segi  penyelenggaraan  negara  dari perspektif  pemerintah  maupun  bagi setiap  warga  masyarakat.  Dalam  hal inilah,  peran  BPIP  sangat  diperlukan untuk membantu menjawab kesenjangan di masyarakat terkait refleksi/penelaahan Pancasila demi kepastian hukum. (Suratna & Achmad, 2020).
Berdasarkan penjelasan tersebut,
maka  jelas  hal  itu  juga  berlaku  dalam upaya menjamin pelaksanaan, pembinaan,  dan  percepatan  internalisasi asas restorative  justice yang  sesuai dengan ideologi Pancasila. Secara teknis lebih  lanjut,  BPIP  perlu  diperkuat  pula melalui koordinasi oleh instansi pemerintah  lainnya  maupun  juga  swasta ataupun  LSM.  Dalam  kaitannya  dengan hal  ini,  ada  sejumlah  hal  yang  perlu diperhatikan. Artinya tanpa BPIP dikuatkan  secara  kelembagaan  dan kewenangan,  maka  penulis  menilai penerapan  asas restorative  justice ini masih  belum  bisa  terlaksana  secara optimal.
Ada  sejumlah hal yang  perlu dijadikan sorotan. Pertama, Terefleksikannya  nilai  Pancasila  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  merupakan tujuan  yang  harus  dicapai  seluruh elemen  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini dapat dicapai melalui proses internalisasi ideologi Pancasila sebagai bentuk kebutuhan  yang  sangat  mendasar  dalam mencapai  tujuan  yang  dimaksud. Salah satu  cara  untuk  menginternalisasikan Pancasila  ialah  dengan  ditingkatkannya fungsi,  status,  kewenangan,  serta  peran BPIP  agar  menjadi  roda  penggerak masyarakat Indonesia dalam menginternalisasikan Pancasila. Penguatan  BPIP  secara  kelembagaan salah satunya dilakukan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, perlu ada perubahan dari segi otoritas  yang  dimiliki  BPIP.  Salah  satu perubahan  tersebut  ialah  BPIP  dapat diberikan  kewenangan  dan  kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan uji  materiil  (judicial  review)  Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945  di  Mahkamah  Konstitusi  dan  uji materiil  Peraturan  Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung.  Hal  ini  senada  sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie.
Hal-hal  sebagaimana  dijelaskan  di atas  penting  untuk  dijadikan  indikator bagi  BPIP  untuk  terus  memperkokoh status  dan  peranannya  dalam  menjadi terinternalisasikannya  asas restorative dalam penegakkan hukum di Indonesia.
Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan akan  berjalan  cepat  dan  efektif  jika diiringi  oleh  kemampuan  instansi  yang juga kuat dan efektif dalam merealisasikan  hal  tersebut . Sejauh  ini, memang  regulasi  nasional  yang  tidak sesuai  dengan  nilai  ideologi  Pancasila dalam  banyak  hal  sudah  cukup  berhasil dikaji, dievaluasi, dan diupayakan untuk diselaraskan oleh BPIP misalnya melalui rekomendasi  terhadap  instansi  terkait. Walaupun  dalam  pelaksanaannya,  tentu masih  terdapat  sejumlah  hambatan  baik birokrasi  maupun  faktor  lainnya  yang tentu perlu jadi perhatian demi pembinaan  nilai  Pancasila  ke  depannya. Dari  sini  terlihat  jelas  bahwa  memang diperlukan kebijakan transformatif dalam rangka lebih mengukuhkan fungsi, otoritas, serta struktur kelembagaan  dari  BPIP  itu  sendiri.
Dengan  demikian,  akan  ada  kepastian hukum  dan  administratif  dari  setiap regulasi  yang  ada  agar  selaras  dengan nilai Pancasila. Dalam rangka terselenggaranya
koordinasi antar lembaga pemerintah yang efektif,
semestinya  BPIP  dibantu  pula  melalui inisiatif  dari  lembaga  pemerintah  yang mana di masing-masing lembaga
tersebut  dibentuk  dan  dibina  semacam komite khusus yang mengawasi nilai/substansi  Pancasila  dari  mulai mekanisme pembentukan sampai diputuskannya peraturan yang bersangkutan di masing-masing lembaga pemerintah tersebut (Setyawan, 2021).

## C. Simpulan
Asas restorative  justice merupakan unsur  yang  tidak  lagi  bisa  dipandang sebelah  mata dalam penegakkan  hukum,
khususnya di Indonesia, di era globalisasi  seperti  sekarang.    Namun, implementasi restorative  justice di Indonesia masih terbatas dalam beberapa kasus  saja,  utamanya  kasus  ringan  dan dalam  perkara  pidana  anak.  Dalam rangka  menjamin  percepatan  penerapan asas restorative  justice ini  secara menyeluruh,  maka  diperlukan  adanya internalisasi  dari  asas  tersebut  secara menyeluruh,  sistematik,  dan  terintegrasi di seluruh peraturan perundang- undangan.  Selanjutnya  BPIP  sebagai Lembaga negara yang berwenang mengawasi  serta  melakukan  pembinaan sekaligus menyelaraskan berbagai kebijakan  pemerintah  sebagaimana  yang tertuang dalam semua peraturan perundang-undangan, agar sesuai dengan nilai-nilai  ideologi  Pancasila,  perlu diperkuat  peranan,  status,  fungsi,  tugas, serta  wewenangnya.  Hal  ini  penting untuk menjamin  dan mempercepat diterapkan  dan  terinternalisasikannya asas restorative justice secara menyeluruh di berbagai elemen kehidupan masyarakat yang  sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila BPIP  sebagai  lemabaga  negara  yang berwenang  mengawasi  serta  melakukan pembinaan sekaligus menyelaraskan berbagai kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam semua peraturan perundang-undangan, agar sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila,  perlu  diperkuat  peranan, status, fungsi, tugas, serta wewenangnya. Hal  ini  penting  untuk  menjamin  dan mempercepat diterapkan
dan terinternalisasikannya  asas restorative justice secara  menyeluruh  di  berbagai elemen  kehidupan  masyarakat  yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan demikian, nilai keadilan  di  tengah  masyarakat  dapat dicapai secara optimal dan komprehensif melalui  internalisasi  asas restorative justice sesuai nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila.  (t.thn.).
Profil .  Dipetik  Agustus  21,  2021,  dari Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila: https://bpip.go.id/bpip/profil/440/profil. html
Aryadi,  D.  (2020,  Desember).  Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Sebagai  Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila. Al-Daulah  :  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan, 9 (2), 140-153.
Marshall,  T.  F.  (1999). Restorative  justice:  An Overview. Great Britain: Home Office.
Bazemore,  G.,  &  Walgrave,  L.  (1999). Restorative  Juvenile  Justice:  In  Search of  Fundamentals  and  an  Outline  for Systemic  Reform  (From  Restorative Juvenile  Justice:  Repairing  the  Harm  of Youth  Crime). U.S.  Department  of Justice , 45-74.
Tangens,  J.  (2011,  July  19). Hukum  Online . Dipetik August 25, 2021, dari www.hukumonline.com:
https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt4e25360a422c2/pendekatan- restorative-justice-dalam-sistem-pidana- indonesia
Umbreit,  M.,  Vos,  B.,  Coates,  R.,  &  Lightfoot, E.  B.  (2005). Restorative  justice in  the twenty-first century : A Social
Movement  Full  of  Opportunities  and Pitfalls. Marquette  Law  Review,  89 ,
259-263.
Zehr,  H.  (2002). The  Little  Book  of  Restorative justice (1st  ed.).  Pennsylvania,  USA: Good Books, The Little Books of Justice & Peacebuilding.
Lazuardi,  G.  (2020,  August  15). Jurnal  Kertha Semaya, 8 (https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.
i09.p01), 1303.
Muhaimin.  (2019,  Juni  13).  Restoratif  Justice Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana
Ringan ( Restorative
justice in Settlement  of  Minor  Offences). Jurnal
Penelitian  Hukum  DE  JURE,  Vol.  19 (
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019. V19.185-206), 198.
Hasan,  H.  (2013,  Juli).  Penerapan  Keadilan Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Di  Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2 , 260-261.
Satria,  H.  (2018,  Juni  1). Restorative  justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum, 25 (DOI: 10.18196/  jmh.2018.0107.111-  123), 118.
Hutauruk,  R.  H.  (2014). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan  Restoratif  Suatu  Terobosan
Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Kristian,  &  Tanuwijaya,  C.  (2015,  Juli- Desember). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan  Konsep  Keadilan  Restoratif ( Restorative  Justice )  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia,  1 ,  600- 603.
Muhtada,  D.,  &  Diniyanto,  A.  (2021,  April  29).
Penguatan  Peran  BPIP  Dan  Strategi Membumikan Pancasila Untuk Melindungi Kelompok Minoritas. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 1 (DOI:https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1
.9), 118.
Sahbani,  A.  (2021,  Februari  21). Hukum online.com .  Dipetik  Agustus  26,  2021,: https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt60317604be719/ketua-ma--ada- tantangan-memperkuat-implementasi- keadilan-restoratif/?page=1
Septianita,  H.  (2018,  Agustus  6).  Keadilan Restoratif  Dalam  Putusan  Pidana  Anak (Kajian  Putusan  Nomor  9/PID.SUS- ANAK/2016/PT.BDG). Jurnal  Komisi Yudisial,
11 (http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.2 90), 199-205.
DA, A. T. (2021, Juli 31). HUKUM ONLINE.COM .  Dipetik  Agustus  25, 2021, dari www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt610507960a5ed/akademisi-usul-i- restorative-justice-i-dituangkan-dalam- uu/?page=1
Burhanuddin.  (2020,  November).  Eksistensi Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila (BPIP)  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik  Indonesia. JURIDICA  (Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Rinjani),
2 (DOI  :  Prefix  10.46601  by  Crossref),
67.
Mustari.  (2019,  Oktober).  Eksistensi  Badan
Pembinaan  Ideologi  Pancasila  Dalam Sistem
Ketatanegaraan
Republik Indonesia. Jurnal  Idea  Hukum,  5 (DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2
.123), 1518-1519.
Suratna,  W.  R.,  &  Achmad.  (2020,  Januari-
April). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila. Res Publica  (Jurnal  Hukum  Kebijakan Publik), 4 , 86-89.
Setyawan, F. (2021, Juni). Institusionalisasi nilai pancasila  dalam  pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Jurnal  Legislasi  Indonesia,  18 ,  258.