## ASPEK HUKUM GANTI KERUGIAN KETERLAMBATAN
PENERBANGAN ( FLIGHT DELAY ) MASKAPAI PENERBANGAN KOMERSIAL INDONESIA
Nurul Qalbi 1 , Ahkam Jayadi 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurulqalbi69@gmail.com

## Abstrak
Pengangkutan udara komersial di Indonesia pasca deregulasi penerbangan tahun 2000  yang dilakukan oleh  pemerintah  mengalami  perkembangan  pesat.Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  perusahaan  atau  maskapai penerbangan saat ini. Padahal sebelumnya hanya  5  maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai  rute  penerbangan.  Sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  pengangkutan  udara  ternyata  banyak menimbulkan  masalah,  salah  satunya  yakni  masalah  keterlambatan  penerbangan  ( flight  delay ).  Masalah keterlambatan penerbangan ini sangat merugikan penumpang. Karena kecepatan waktu dalam menempuh suatu wilayah menjadikan transportasi ini dipilih oleh kebanyakan orang. Sehubungan dengan masalah keterlambatan penerbangan  maka  diperlukan  suatu  aturan  yang  mengatur  mengenai  ganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh keterlambatan penerbangan maskapai penerbangan komersial khususnya di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut dengan masalah ini, penulis melakukan penelitan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama mengenai aturan tentang ganti kerugian keterlambatan ( flight delay) penerbangan komersial di Indonesia diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2015 Tentang  Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Penerbangan Niaga Berjadwal Di Indonesia  yang diamanatkan dalam Undang-undang  RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pemberian ganti rugi dalam keterlambatan penerbangan ( flight  delay )  yakni  bisa dari  Staff/pegawai  serta  berbagai sarana yang  dimiliki  maskapai  penerbangan  yang  dapat  menghambat  pemberian  ganti  kerugian  dan  bisa  juga  dari penumpang itu sendiri karena kurang aktif dalam meminta hak-nya apabila terjadi keterlambatan penerbangan. Kata Kunci : Ganti Rugi; Keterlambatan Penerbangan; Ganti Kerugian Maskapai Penerbangan

## Abstract
Commercial air transportation in Indonesia after the deregulation of flights in 2000 by the government has  undergone  rapid  development.  It  is  able  to  be  seen  from  the  number  of  companies  or  airlines  nowadays. Whereas there  were only 5 airlines that served flight  services for various flight  routes.  In line  with the rapid development  of  air  transportation,  there  are  many  problems  arising,  one  of  which  is  the  problem  of  flight delays. This flight delay problem has been very detrimental for passengers due to the fact that the speed of time in  traveling  to  an  area  makes  this  transportation  chosen  by  most  people.    In  connection  with  the  problem  of flight delays, we need a rule governing compensation caused by flight delays of commercial airlines, especially in Indonesia. To find out more about this problem, the authors conducted a research. The results of this study indicate  that:  firstly,  it  was  concerning  the  rules  on  compensation  for  flight  delays  for  commercial  flights  in Indonesia  that are  regulated in  more detail  in  Ministerial Regulation  No. 89 of 2015 concerning  Handling  of Delay Management in Scheduled Commercial Business Entities in Indonesia mandated in RI Law No. 1 of 2009 concerning  Aviation.  Secondly,  the  factors  that  hinder  compensation  in  flight  delays  could  be  from  staff  / employees  and  various  means  owned  by  airlines  that  could  inhibit  compensation  and  also  from  passengers themselves because they were less active in asking for rights when there was a flight delay.
Keywords: Compensation; Flight Delay; Compensation for Airline Losses

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari pulau besar dan  kecil,  memiliki  17.504 1 pulau  dan  yang  telah  terverifikasi  oleh  PBB  sebanyak  16.056 pulau. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 268.074,6 ribu jiwa menjadikan
1 “Daftar Pulau di Indonesia Menurut Provinsi”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas . https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia_menurut_provinsi (22 Januari 2020)
Indonesia sebagai negara berpenduduk ke-4 terbanyak di dunia. Negara yang terhubung atas pulau-pulau  dan  jumlah  penduduk  yang  besar  serta  banyaknya  aktivitas  yang  dimiliki menjadikan masyarakat Indonesia memelukan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk sampai ke tempat tujuan dengan cepat.  Transportasi udara adalah pilihan yang sangat tepat  untuk    mengangkut  penumpang  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  transportasi  darat dan transportasi laut jika kita melihat dari kecepatan waktu dan jarak tempuh untuk sampai ke tempat tujuan.
Pasca deregulasi penerbangan tahun 2000 pengangkutan udara komersial di Indonesia mengalami  perkembangan  pesat.Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  maskapai  penerbangan  saat ini, padahal sebelumnya hanya 5 maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai  rute  penerbangan. 2 Namun  perkembangan  pengangkutan  tersebut  tidak  mungkin terselenggara dengan baik tanpa didukung oleh sistem angkutan udara yang baik pula.
Penerbangan  komersial  tidak  akan  terselenggara  tanpa  adanya  pengangkut  maupun penumpang/pengirim  barang.  Pengangkut  maupun  penumpang  di  dalam  penyelenggaraan pengangkutan  memiliki  tanggung  jawab  (hak  dan  kewajiban)  mulai  dari  awal  hingga berakhirnya pengangkutan.Tanggung jawab tersebut terbentuk dari perjanjian yang dilakukan oleh  kedua  bela  pihak  pada  saat  terjadinya  pembelian  tiket  pesawat.Dimana  perjanjian tersebut melahirkan perikatan yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
Maskapai  penerbangan  sebagai  pengangkut  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita  oleh  penumpang  Pernyataan  ini sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 (UU RI No.1 Tahun 2009) Tentang Penerbangan pada pasal 1 angka 22 yang berbunyi :
“Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban persahaan pengangkutan udara untuk mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  dan/atau  pengirim  barang  serta pihak ketiga.” 3
Sedangkan penumpang bertanggung jawab atas pembayaran tepat waktu, kedatangan sesuai  perjanjian  dalam  tiket  dan  memenuhi  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  maskapai penerbangan agar penerbangan dapat berjalan tepat waktu dan kondusif.
Menurut  peraturan  Menteri  Nomor  89  Tahun  2015  pasal  7  angka  3  huruf  (d) menyatakan  bahwa  penanganan  keterlambatan    pada  badan  usaha  angkutan  udara  niaga apabila  terjadi  keterlambatan  wajib  menyampaikan  informasi  kepada  penumpang  dengan yang  benar  dan  jelas  mengenai reschedule yang  disampaikan  kepada  penumpang  secara langsung  baik  melalui  telepon  maupun  pesanan  layanan  singkat,  atau  melalui  media pengumuman,  paling  lambat  24  jam  (dua  puluh  empat)  jam  sebelum  pelaksanaan penerbangan.  Akan  tetapi  hal  ini  berbeda  dengan  penerbangan  yang  telah  dilakukan  oleh Nona  Ayu  (adik  penulis)  pada  salah  satu  maskapai  penerbangan.Ia  menyatakan  dan memperlihatkan  bukti  bahwa  ia  mendapatkan reschedule oleh  pihak  maskapai  pada  tanggal 19/05/2020  jam  16.09  untuk  penerbangan  Jakarta-Makassar  pada  jam  08.00  WIB.  Secara regulasi  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  sebagaimana  mestinya  dalam  menyampaikan informasi kepada pihak penumpang.
Kasus  keterlambatan  penerbangan  ( flight  delayed )  penumpang  hingga  7  jam  juga pernah  terjadi  di  Bandara  Internasional  Minangkabau,  Padang,  Sumatra  Barat.  Pihak maskapai  beralasan  bahwa  komponen  pesawat  mengalami  kerusakan  sehingga  harus  di
2 Pepen Pendi, Kupas Tuntas Penerbangan (Cet-1; Yogyakarta: Deepublish,2016), h. 1.
3 Republik Indonesia, Undang-undang  RI No. 1 Tahun 2009tentang Penerbangan .
perbaiki. 4 Menurut Permen 89/2015 bahwa jika terjadi keterlambatan penerbangan lebih dari 2  jam  penumpang  sudah  mendapatkan  makan  berat,  dan  apabila  keterlambatan  itu  terjadi lebih  dari  4  jam  maka  sudah  mendapatkan  kompensasi  berupa  Rp.  300.000,-.  Yang  penulis sayangkan  bukan  hanya  keterlambatan  penerbangan  yang  dialami  penumpang  akan  tetapi keterlambatan mendapatkan kompensasi pun mereka alami. Hal ini dikarenakan pesawat dari pihak  maskapai  penerbangan  yang  harusnya  memberangkatkan  penumpangnya  sejak  pukul 10.40 WIB tersebut, baru memberikan kompensasi makanan berat kepada penumpang sekitar pukul  15.00  WIB  atau  sekitar  4  jam.Secara  regulasi  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan sebagaimana  mestinya.Logikanya  juga  penumpang  sudah  sangat  kelaparan  baru  mereka memberikan makanan berat.
Dalam hal terjadi keterlambatan ( delay) penerbangan, sebenarnya kedua belah pihak merasa  dirugikan.  Akan  tetapi  pihak  yang  paling  dirugikan  ialah  pengguna  jasa/konsumen. Pemilihan  transportasi  udara  dalam  berpergian  ialah  kecepatan  waktu  sehingga  apabila mengalami  keterlambatan  5  menit  saja  akan  merugikan  penumpang,  apalagi  yang  sedang dalam  perjalanan  bisnis.  Dalam  hal  ini  sebenarnya  pihak  pengangkut  saat  terjadi keterlambatan  penerbangan  sebenarnya  bisa  mengantisipasi  apabila  tidak  terjadi  kesalahan dalam management.
Dalam keterlambatanpenerbangan ini penumpang atau pengguna jasa yang dirugikan memerlukan  pelindungan  dan  upaya  hukum  yang  tepat  atas  kerugian  yang  dialami  oleh penumpang  akibat  tidak  terpenuhinya  prestasi  dari  pengangkut.  Mengenai  keterlambatan penerbangan ( flight delay) ini maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait ganti kerugian  akibat  keterlambatan  penerbangan.  Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab  yang dilakukan  oleh maskapai  penerbangan  komersial atas  terjadinya  keterlambatan  penerbangan ( flight delay) khususnya keterlambatan penumpang dan apa faktor-faktor  yang menghambat pemberian ganti rugi dalam keterlambatan penerbangan ( flight delay) .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini ialah penelitian pustaka atau library research dalam penelitian hukum. Melihat  dari  jenis  data,  penelitian  ini  bertitik  tolak  dari  data  yang  dipeoleh  langsung  dari hasil-hasil penelitian, baik dalam repository, website, jurnal, dan sebagainya yang merupakan hasil karya ilmiah yang menyangkut ganti kerugian keterlambatan penerbangan ( flight delay ). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yakni yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan  yang  digunakan  dengan  menyoroti  berbagai  fakta  yang  terjadi  dalam  realitia antara  pengguna  jasa  penerbangan  dan  penyedia  jasa  penerbangan  dalam  upaya  ganti  rugi dalam penanganan keterlambatan penerbangan maskapai penerbangan.
Adapun  sumber  data  yang  diperoleh  penulis  yakni  sumber  primer  berasal  dari  data yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama,  maka  dalam  penelitian  ini  sumber  datanya ialah  hasil  dari  pencarian  di  berbagai  situs  resmi  instansi  terkait  penelitian  yang  dilakukan penulis. Salah satunya pada situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan sumber data sekunder ialah sumber datanya mencakup semua dokumen resmi, buku, hasil penelitian  yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
4 Sapto  Andika dan Nidia Zuraya,  “ Delay 7 Jam, Penumpang Lion Air Mengamuk”, Republika.co.id . 01  November  2018.      https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/11/01/  phih6q383-delay-7-jam- penumpang-lion-air-ngamu k (22/06/2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bentuk  Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan  Komersial  atas  Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay) Penumpang
Tanggung  jawab  merupakan  suatu  bentuk  tindakan  seseorang/badan  hukum  untuk menanggung  segala  perbutannya  kepada  pihak  lain.  Tanggung  jawab  biasanya  berbentuk ganti kerugian.
Ganti  rugi  dapat  terjadi  karena  wanprestasi  dan  juga  karena  perbuatan  melawan hukum  (PMH).  Ganti  rugi  karena  wanprestasi  diatur  dalam  pasal  1243  KUHper,  yang berbunyi :
“Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tak  dipenuhi  nya  suatu  perikatan, barulah mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi perkataannya,  tetap  melelahkannya,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam  tenggang waktu yang telah di lampauinya.”
Dalam  pasal  ini  tidak  menjelaskan  secara  rinci  tentang  definisi  ganti  kerugian.Akan tetapi  dalam  pasal  1243  KUHPerdata  menjelaskan  tentang  wajibnya  penggantian  kerugian karena  tidak  terpenuhinya  perikatan  akibat  sesuatu  yang  harus  dilakukannya  melampaui waktu  yang  telah  ditentukan. 5 Pasal  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  mengapa seseorang dapat dibebani pembanyaran ganti kerugian. 6 Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum  adalah  suatu  bentuk  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  seseorang  yang  telah menimbulkan  kesalahan  kepada  pihak  lain  yang  dirugikannya,  ganti  rugi  itu  timbul  karena adanya keselahan, bukan karena adanya perjanjian. 7
Ganti  kerugian  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  yakni  pelaku  usaha bertanggung jawab memberika ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen dalam hal ini jasa  yang  diperdagangkan 8 .  Dalam  ganti  kerugian  yang  bekaitan  dengan  keterlambatan penerbangan,  jadi  apabila  konsumen  dirugikan  akibat  pemakaian  jasa  yang  diperdagangkan oleh  penyelenggara  jasa  penerbangan,  maka  konsumen  dapat  meminta  ganti  rugi  atas kerugian yang dideritanya. 9
Selanjutnya  ganti  rugi  (ta’widl)  dalam  islam,  menurut  Syekh  Wahbah  al-Zuhaily (fuqaha  kontenporer)    ialah  upaya  menutup  kerugian  yang  terjadi  dan  disebabkan  oleh pelanggaran atau kesalahan. 10 Adapun dalam islam yang menjadi landasan dalam pemberian ganti kerugian salah satunya yakni terdapat dalam penggalan QS. Al Isra’/17: 34.
٤٣ مَس ْئ ُو لًو َُ ائ َو ل ئ عََْد ََِو ائ َو ل ئ عَو ََو و َ أَس ْئُو ا ...
5 Niniek  Suparni, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) (Cet;  6:  Jakarta:  PT.  Asdi Mahasatya, 2005), h. 316.
6 Ahmad  Miru,  Sakka  Pati, Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233  Sampai  1456  BW , (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 13.
7 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h. 181.
8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
9  Asmah,  Asmah.  "KAJIAN  HUKUM  DAMPAK  REGULASI  PERATURAN  MENTERI PERHUBUNGAN TERHADAP  MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA."  Al Daulah:  Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6.2 (2018): 229-239.
10 Al-Zuhaily, Nadhariyatu al-Dlamman, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998). h. 82 dalam m.islam.nu.or.id (15 Mei 2020)
Terjemahannya :
“… dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.” 11
Adapun  keterlambatan  penerbangan  ( flight  delay )  ialah  terjadinya  perbedaan  waktu antara  keberangkatan  atau  kedatangan  yang  dijadwalkan  denganrealisasikeberangkatan  atau kedatangan. 12
Sehingga  secara  keseluruan  dapat  disimpulkan  bahwa  ganti  kerugian  dalam keterlambatan  penerbangan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  dari  pihak  maskapai  untuk menanggung  derita  yang  dialami  oleh  penumpang/konsumen  atas  terjadinya flight  delay . Ganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh  maskapai  terhadap  penumpang  atas  keterlambatan penerbangan  ini  sama  dengan  tidak  terpenuhinya  perikatan.  Tidak  terpenuhinya  perikatan/ perjanjian ini disebut wanprestasi 13 .
Dalam  hukum  perdata  apabila  terjadi  wanprestasi  maka  dimungkinkan  akan menimbulkan  ganti  kerugian.  Menurut  Pasal  1246  KUHPerdata,  ganti  rugi  terdiri  dari kerugian yang senyata-nyatanya diderita dan bunga atau keuntungan yang diharapkan 14 . Menurut pasal 1243 KUHPerdata juga dikenal ada 3 unsur ganti kerugian, yakni : 15
1. Biaya  yakni  semua  pengeluaran  yang  nyata-nyata  sudah  dikeluarkan  oleh  satu pihak.
2. Rugi yakni kerugian karena kerusakan barang milik kreditur (pemilik modal) oleh kelalaian debitur (peminjam).
3. Bungayakni kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan diharapkan oleh kreditur.
Penggolongan  kerugian  yang  biasa  di  derita  oleh  salah  satu  pihak  yang  merasa  di rugikan. 2 kerugian itu yakni :
a. Kerugian materiil (kerugian yang nyata/langsung diderita)
b. Kerugian imateriil (kerugian atas manfaat  yang kemungkinan akan diterima oleh salah satu pihak dikemudian hari).
Undang-undang  tidak  mengatur  penggantian  kerugian  immateril  tetapi  hanya mengatur  penggantian  kerugian  materiil  saja 16 .  Maka  dari  itu  pada  praktiknya,  pemenuhan tuntutan  kerugian  immaterial  di  serahkan  kepada  hakim  dengan  prinsip ex  aquo  et bono. Namun  guna  memberikan  pedoman  pemenuhan  gugatan  kerugian  immateril  dalam  putusan MA  dalam  perkara  Peninjauan  kembali  No.650/PK/Pdt/1994  menerbitkan  pedoman  yang isinya  “Berdasarkan  Pasal  1370,1371,1372  KUHPerdata  ganti  kerugian  immaterial  hanya
11 Kementerian Agama RI, Az-Zikru Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita . h. 285.
12 Repulik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 .
13 Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum & Yurisprudensi , (Cet-1; Jakarta: Kencana, 2017), h. 724.
14 Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 179.
15 Marilang. Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  (Samata-Gowa:  Alauddin University aPress, 2013), h. 129.
16 Tjoanda, Merry. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal  Sasi 16.4 (2010).
dapat  diberikan  dalam  hal-hal  tertentu  saja  seperti  perkara  Kematian,  luka  berat  dan penghinaan.” 17
Terkait dengan ganti kerugian, bentuk-bentuk ganti rugi secara umum biasanya dapat berupa :
1. Bentuk  uang.  Salah  satu  bentuk  ganti  rugi  adalah  berbentuk  uang  tunai.  Jenis bentuk ini yang sering terjadi dalam pemberian ganti rugi secara umum. 18
2. Bentuk  pengganti  jasa  sejenis.  Salah  satu  bentuk  ganti  rugi  ini  dimungkinkan apabila diperlukan dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Bentuk  voucher 19 .  Salah  satu  bentuk  ganti  rugi  adalah  berbentuk  voucher  yang dapat diuangkan di bank yang bekerja sama dengan pihak terebut.
4. Bentuk  makanan  dan  minuman 20 .  Salah  satu  bentuk  ganti  kerugian  atau kompensasi dapat berupa makanan dan minuman. Hal ini di sesuaikan aturan yang berlaku.
Selanjutnya, Pengangkut maupun penumpang di dalam penyelenggaraan pengangkutan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  akibat  dari  perikatan  yang  telah dilakukan. Hak kewajiban pengangkuta dan penumpang yakni :
1. Hak dan Kewajiban Penumpang/Konsumen
a. Hak konsumen
Hak konsumen menurut UU Nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen ada 9, akan tetapi yang berhubungan dengan keterlambatan  penerbangan yakni : 21
1) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  atas  informasi  kondisi  dan jaminan jasa.
2) Hak untuk didengar pendapat dn keluhannya atas jasa yang digunakan.
3) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
4) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
5) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
6) Hak  untuk  mendapatkan  konpensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian,  jika  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
7) Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
b. Kewajiban konsumen
1) Membaca    mengikuti  petunjuk  informasi  pemakai  dan  pemanfaatan  jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2) Beriktikad  baik dalam melakukan transaksi pembelian jasa.
17 Hukumonline.com,  “Dimana  Pengaturan  Kerugian  Konsekuensial  dalam  Hukum  Indonesia?”, Situs Resmi  Online.com. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259  c45b9/di-mana-pengaturan- kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/  (21 Juni 2020)
18 Mudakir Iskandar. Pembebasan Tanah&reklamasi Untuk Pembangunan Kepetingan Umum , (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018), h. 97.
19 Airport.id,  “Ini  Ketentuan  Ganti  Rugi  Keterlambatan  Penerbangan”, Situs  Resmi  Airport.id. https://airport.id/ini-ketentuan-ganti-rugi-keterlambatan-penerbangan / (25/6/2020)
20 Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  89  Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatan penerbangan ( Delay Management ) Pada Badan Usaha Penerbangan Niaga Berjadwal Di Indonesia.
21 Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3) Membayarsesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti  upayapenyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
2. Hak dan Kewajiban Pengangkut/Pelaku Usaha
a. Hak pelaku usaha
Pelaku  usaha  atau  dalam  hukum  penerbangan  dikenal  dengan  pengangkut memiliki hak antara lain : 22
1) hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar jasa yang diperdagangkan.
2) Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik.
3) Hak  untuk  melakukanpembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4) hak  untuk  merehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan.
5) Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
b. Kewajiban pelaku usaha
Pelaku  usaha  (pengangkut)  dalam  penyelenggaraan  penerbangan  memiliki kewajiban diantaranya : 23
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2) Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan.
3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4) Menjamin  mutu  jasa  yang  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar mutu jasa yang berlaku.
5) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaia dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan.
6) Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  apabila  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Bila  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  89  Tahun  2015  bentuk tanggung jawab yang diberikan apabila terjadi flight delay yakni berupa pengembalian uang, jasa  yang  sejenis  dan/atau  pemberian  santunan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang berlaku.
Lebih  rinci  bentuk-bentuk  tanggung  jawab/ganti  rugi  maskapai  penerbangan  kepada penumpang sesuai dengan Permen No. 89 Tahun 2015 akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Kategori  1,  keterlambatan  30  sampai  60  menit  yang  dialami  oleh  penumpang, maka  maskapai  bertanggung  jawab  memberikan  minuman  ringan  kepada penumpang.
2. Kategori  2,  keterlambatan  61  sampai  120  menit  yang  dialami  oleh  penumpang, maka  maskapai  bertanggung  jawab  memberikan  minumand  dan  makanan  ringan ( snack box ) kepada penumpang.
22 Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999.
23 Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999.
3. Kategori  3,  keterlambatan  121  sampai  180  menit  yang  dialami  oleh  penumpang, maka  maskapai  bertanggung  jawab  memberikan  minuman  dan  makanan  berat ( heavy meal ) kepada penumpang.
4. Kategori  4,  keterlambatan  181  sampai240  menit  yang  dialami  oleh  penumpang, maka maskapai bertanggung jawab memberikan minuman, makanan ringan ( snack box ), dan makanan berat ( heavy meal ) kepada penumpang.
5. Kategori  5,  keterlambatan  di  atas240  menit  menit  yang  dialami  oleh  penumpang, maka maskapai bertanggung jawab memberikan kompensasi sebesar Rp. 300.000,- kepada  penumpang  baik  dalam  bentuk  uang  tunai,  transfer  ke  rekening,  ataupun dalam  bentuk  voucher  yang  dapat  ditukarkan  ke  pihak  Bank  yang  bekerjasama dengan maskapai penerbangan yang bersangkutan paling lambat 3×24 jam.
6. Kategori  6,  pembatalan  penerbangan.  Pada  kategori  ini  maskapai  penerbangan wajib  mengembalikan  seluruh  biaya  tiket  ( refund  ticket )  atau  mengalihkan  ke penerbangan selanjutnya.
Perlu  untuk  diketahui  bahwa  kategori  2  sampai  dengan  5  juga  dapat  dimintai pengembalian biaya tiketatau pengalihan penerbangan ke penerbangan selanjutnya.Tetapi hal ini  dapat  terjadi  apabila  penumpang  secara  aktif  melaporkan  dirinya  ke  maskapai penerbangan  yang  bersangkutan  untuk  dialihkan  kepenerbangan  selanjutnya  atau  meminta pengembalian biaya tersebut .
Adapun  apabila  penumpang  ingin  meminta  pengembalian  biaya  tiket  pesawat,  maka maskapai  akan  memberikannya  sesuai  dengan  metode  pembayaran  yang  dipakai  oleh penumpang  saat  transaksi  pembelian  tiket  pesawat.    Apabila  penumpang  membeli  secara tunai atau transfer antar bank, maka uang tersebut akan diberikan kepada penumpang secara tunai  atau  melalui  transfer  ke  rekening.  Tetapi  apabila  penumpang  membeli  dengan menggunakan  kartu  kreditmaka  maskapai  penerbangan  akan  mengembalikan  ke  rekening kartu kredit paling lambat 30 hari kelender.
Untuk memudahkan mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan, maka akan dijelaskan melalui gambar berikut ini: 24
24 Hukumonline.com, “Ketentuan Ganti Kerugian Bagi Penumpang Jika Penerbangan Terlambat, Situs Resmi Online.com .https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt4e68e0492fbe4/ketentuan-ganti-kerugian- bagi-penumpang-jika-penerbangan-terlambat/ (21 Juni 2020)

## B. Faktor-Faktor  yang  Menghambat  Pemberian  Ganti  Rugi  dalam  Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay)
Sebelum  masuk  ke  pembahasan  faktor  penghambat  pemberian  ganti  rugi  dalam keterlambatan  penerbangan  ( flight  delay ),  penulis  akan  memaparkan  dahulu  gambaran singkat mengenai maskapai penerbangan.
Maskapai  penerbangan  ialah  sebuah  organisasi  yang  menyediakan  jasa  penerbangan bagi penumpang atau barang. Organisasi disini maksudnya ialah perusahan penerbangan.Mengenai  maskapai  penerbangan  di  Indonesia  tidak  bisa  terlepas  dari  sejarah penerbangan Indonesia.
Penerbangan  pertama  di  Indonesia  terjadi    19  Februari  1913  di  Surabaya.  Saat  itu penerbang asal Belanda bernama JWER Hilger berhasil menerbangkan pesawat jenis Fokker dalam  kegiatan  pameran.  Melihat  adanya  prospek  yang  baik  bagi  pengembangan penerbangan  sipil  dan  militer  di  Indonesia,  maka  pada  tanggal  1  Oktober  1924  sebuah pesawat  jenis  Fokker  F-7  milik  maskapai  penerbangan  Belanda  mencoba  melakukan penerbangan  dari  Amsterdam  (Belanda)    ke  Batavia  (Jakarta).  Penerbangan  yang membutuhkan  waktu    55  hari  itu  berhasil  mendarat  di  Cililitan  (sekarang  Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma). 25
Titik  awal  penerbangan  komersial  pertama  di  Indonesia  terjadi  pada  tanggal  26 Januari 1949 yang di tandai dengan penerbangan pesawat DC-3 Dakota Beregistrasi RI 001 yang diberi nama Seulawah. Pesawat tersebut merupakan hasil sumbangan Rakyat Aceh, dan lebih lanjut pesawat tersebut diberi logo Indonesia  Airways.Penerbangan tersebut berangkat dari  Kalkuta  (India)  menuju  Rangoon  (Myanmar)  untuk  disewa  pemerintah  Myanmar. Tanggal 31 Maret 1950, Garuda Indonesia didirikan dengan nama Garuda Indonesia Airways NV. Saat itu pemerintah Indonesia dan De Koninkelijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) NV berbagi  kepemilikan. 26 Dalam  pekembangannya,  Garuda  tumbuh  dan  berkembang  sangat pesat.Tidak hanya menghubungankan kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga hingga ke luar negeri. 27
Sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  Pemerintah  Indonesia  telah  menunjuk  intansi pemegang  otoritas  penerbangan  sipil  kepada  Kementerian  Perhubungan  yang  dalam  hal pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 28
Dalam penerbangan, pemerintah dan beberapa lembaga Indonesia ataupun dunia tiap bulan,  semester  (tiap  6  bulan),  maupun  tiap  tahun  memberi  peringkat  kepada  maskapai penerbangan sesuai dengan ketepatan waktu. Pemberian peringkat mengenai ketepatan waktu itu yang biasa di beri nama dengan On Time Performance (OTP). Penumpang yang memilih penerbangan  karena  ketepatan  waktunya,  dapat  melihat  peringkat  OTP  maskapai penerbangan  sebagai  cara  menghilangkan  kekecewan  atas flight  delay yang  biasa  terjadi. Disamping itu, untuk maskapai OTP memiliki manfaat yang sangat bagus yakni menjadikan maskapai  untuk  selalu  meningkatkan  ketepatan  waktu  dalam  penerbangan.  Karena  OTP  ini memiliki  manfaat  bagi  penumpang  maupun  maskapai,  maka  penulis  akan  memerlihatkan OTP maskapai penerbangan Indonesia.
Pada  Februari  2018  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  merilis  OTP  maskapai penerbangan  sepanjang  tahun  2017.  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  Kemenhub  Agus
25 Chappy Hakim, Believe It Or Not Dunia Penerbangan Indonesia (Jakarta: Kompas, 2014), h. 4.
26 Chappy Hakim, Believe It Or Not Dunia Penerbangan Indonesia, h. 6.
27 Chappy Ha kim, Menata Ulang Penerbangan Nasional ( Jakarta: Kompas, 2019), h. 63.
28 Chappy Hakim, Believe It Or Not Dunia Penerbangan Indonesia, h. 17.
Santoso  menyatakan maskapai penerbangan paling tepat waktu sepanjang 2017 ialah NAM Air  dengan  OTP  92,62%.  Penerbangan  rute  domestik  pada  2017  berjumlah  828.609 penerbangan.  Penerbangan  tepat  waktu  sebanyak  664.024  penerbangan  (82,67%),  yang mengalami delay sebanyak 159.153 penerbangan (19,21%) serta yang mengaami pembatalan yakni sebanyak 5.432 penerbangan (0,66%).  Berikut ini daftar OTP maskapai berjadwal dan jumlah penerbangannya : 29
No Maskapai Penerbangan Persentase OTP Jumlah penerbangan TotalPenerbangan 1. NAM Air 92,62 29.832 32.209 2. Sriwijaya Air 88,69 60.017 67.673 3. Batik Air 88,66 75.270 84.900 4. Garuda Indonesia 88,53 177.875 200.918 5. Citilink 88,33 74.912 84.808 6. TransNusa 71,36 526 737 7. Lion Air 71,32 140.459 196.932 8. Wings Air 77,42 70.888 108.278 9. Indonesia AirAsia Extra 77,42 5.998 7.747 10.  Indonesia AirAsia 75,94 5.603 7.378 11.  Travel Express 74,40 6.909 9.287 12.  Susi Air 72,65 4.926 6.781 13.  Kalstar Aviation 58,10 7.075 12.177 14.  Trigana Air 42,49 3.732 8.784
Adapun OTP semester  I (Januari-Juni) 2018, tercatat sebanyak 415.961 penerbangan yang  beroperasi  pada  periode  ini.  Sebanyak  326.461  penerbangan  tepat  waktu  dan penerbangan  yang  mengalami delay seanyak  87.509  penerbangan  serta  yang  mengalami pembatalan  penerbangan  sebanyak  1991  penerbangan  (0,48%  dari  total  penerbangan).
29 Hesti Rika Pratiw, “Pemerintah  Rilis  Maskapai Indonesia Paling Tepat Waktu”, CNN Indonesia 02 Februari 2018. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180202120207-92-273372/pemerintah-rilis-maskapai- indonesia-paling-tepat-waktu (28 Juni 2020)
Penyebab  utamanya  ialah  faktor  teknis  operasional  sebesar  7,8%  dan  faktor  non  teknis sebesarr 7,7%. Berikut ini OTP dari berbagai maskapai : 30
No. Maskapai Penerbangan OTP Delay 1. TransNusa 91% 9% 2. Batik Air 90% 10% 3. Garuda Indonesia 89% 11% 4. NAM Air 89% 11% 5. Citilink 87% 13% 6. Sriwijaya Air 85% 15% 7. Indonesia AirAsia 80% 20% 8. Indonesia AirAsia Extra 77% 22% 9. Susi Air 71% 21% 10. Lion Air 67% 33% 11. Travel Express 65% 21% 12. Wings Air 64% 36% 13. Trigana Air 54% 28%
Maskapai  penerbangan  di  Indonesia  yang    pernah  dan  masih  beroperasi   terdapat 25 maskapai 31 .  Akan  tetapi  data  dari  wikipedia  maskapai  berjadwal  yang  masih  beroperasi tersisa  13  maskapai.  Maskapai  tersebut  yakni  Garuda  Indonesia,  Lion  Air,  Batik  Air, Sriwijaya Air, NAM Air, Citilink, Susi Air, Kalstar Aviation, Indonesia AirAsia, Wings Air, TransNusa, Xpress Air, dan Aviastar. 32
Adapun jumlah pesawat/armada yang dimiliki beberapa maskapai penerbangan, yakni sebagai berikut :
30 Tim Viva, “Daftar Maskapai RI yang Tepat Waktu dan Hobi Delay Semester I 2018, Viva.co.id . 24 Juli  2018.    https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1057409-daftar-maskapai-ri-yang-tepat-waktu-dan-hobi-delay- semester-i-2018 (28 Juni 2020).
31 Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia,  “Organisasi /penerbangan  di  Indonesia”, Official  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  Kementerian  Perhubungan Republik Indonesia . http://hubud.dephub.go.id/website/Maskapai.php? id=121 (26 Juni 2020)
32 “Daftar
Maskapai Penerbangan Indonesia”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas . https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_maskapai_penerbangan_Indonesia (26 Juni 2020)
No. Maskapai Penerbangan Jumlah Pesawat 1 Garuda Indonesia 142 2 Lion Air 118 3 Citilink 67 4 Batik Air 64 5 Sriwijaya Air 37 6 Indonesia AirAsia 28 7 Wings Air 19 8 NAM Air 16
Untuk  mengetahui  dan  memahami  efektif  dan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  aturan maka dibutuhkan teori untuk menjadi landasan dalam memahaminya. Dengan mengacu pada teori  Lawrence  M.  Friedman,  ada  3  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  yakni Substansi  Hukum  (Legal Subtance ),  Struktur  Hukum  ( Legal  Structure )  dan  Budaya  Hukum ( Legal Culture ) 33 . Uraiannya sebagai berikut : 1. Substansi Hukum
Jika melihat dari substansi hukum yang mengatur pemberian ganti rugi apabila terjadi keterlambatan  penerbangan  bukanlah  menjadi  faktor  penghambat  dari  pemberian  ganti  rugi dalam kasus keterlambatan penerbangan. Hal ini dikarenakan telah ada aturan yang mengatur tentang  pemberian  ganti  rugi  oleh  maskapai  atas  keterlambatan  penerbangan  yang terjadi.Aturan  itu  lebih  rinci  dijelaskan  pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  89  Tahun 2015.

## 2. Struktur Hukum
Apabila  melihat  dari  segi  struktur  hukumnya  jika  terjadi  suatu  keterlambatan penerbangan  di  Bandar  udara,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  89/2015  maka    petugas setingkat General  Manager,  Station  Manager, staf  lainnya  atau  pihak  yang  ditunjuk  dan diberikan  kewenangan  penuh  dalam  mengambil  keputusan  dilapangan  dalam  menangani penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.  Penentuan terhambat atau tidaknya pemberian  ganti  rugi  atas  keterlambatan  penerbangan  ini  terletak  pada  pihak/staf  yang diberikan  kewenangan  pada  tiap  maskapai.  Jika  staf  tersebut  terlambat  dalam  menangani
33 Ahkam Jayadi, Hukum dan Keadilan Menguak Kewenangan Penegak Hukum dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 33.
insiden  keterlambatan  penerbangan  pada  maskapainya,  baik  dalam  pemberian  informasi maupun  pemberian  ganti  rugi  semuanya  akan  berdampak  bagi  kelangsungan  mskapainya. Dikarenakan  setiap  maskapai  penerbangan  yang  mengalami  keterlambatan  penerbangan diawasi  dan  dinilai  oleh  Dirjen  Perhubungan  Udara.Hasil  dari  pengawasan  dan  penilaian tersebut  dapat  berujung  pencabutan  izin  usaha  apabila  maskapai  penerbangan  mempunyai bobot penilaian tidak baik secara berturut-turut.

## 3. Budaya Hukum
Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Semakin tinggi pengetahuan  dan  kepatuhan  masyarakat  tentang  hukum,  maka  akan  tercipta  budaya  hukum yang baik. Jika pemberian ganti kerugian dalam kerelambatan penerbangan dikaitkan dengan faktor penghambat pada faktor budaya hukum ini, maka kesadaran hukum penumpang akan berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya dengan baik peraturan itu. Dikarenakan apabila struktur  hukum  atau  staf  yang  diberikan  kewenangan  terlambat  dalam  pemberian  informasi dan pemberian ganti kerugian, maka penumpang dapat secara aktif menanyakan dan meminta hak nya terkait dengan flight delayed ini.
Selain  teori  M.  Friedman,  adapun  teori  dari  Soerjono  Soekanto  yang  tidak  kalah terkenalnya  dalam  melihat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  suatu  penegakan  hukum terlaksana atau tidaknya dengan baik. Menurut Soekanto 5 yang mempengaruhi pelaksanaan dari penegakan hukum, yakni 34 :
1. Faktor Hukumnya. Dalam perkara ini yakni UU No. 1 Tahun 2009 dan Permen No. 89 Tahun 2015.
2. Faktor  Penegak  Hukum.  Dalam  perkara  ini  yakni  Staff/pegawai  yang  diberikan wewenang oleh maskapai untuk menanganinya.
3. Faktor  Sarana  atau  Fasilitas.  Dalam  perkara  ini,  salah  satu  sarana  yang  dapat menghambat  pemberian  ganti  kerugian  atas  keterlambatan  penerbangan  yakni kendaraan  yang  mengangkut  makana.  Apabila  kendaraan  tersebut  rusak  atau terjebak  macet  maka  pemberian  ganti  rugi  berupa  makanan  akan  terhambat  pula untuk diberikan kepada penumpang yang mengalami flight delayed .
4. Faktor  Masyarakat.  Dalam  perkara  ini  yakni  kesadaran  hukum  para  penumpang maskapai penerbangan komersial berjadwal.
5. Faktor  kebudayaan.  Ada  perbedaan  penjelasan  antara  faktor  budaya  yang dikemukakan oleh M.friedman dengan faktor kebudayaan yang dikemukakan oleh Soekanto.  Faktor  budaya  yang  dikemukakan  M.friedman  sama  dengan  faktor masyarakat  yang  dikemukakan  oleh  Soekanto.  Sedangkan  faktor  kebudayaan menurut  teori  ini  ialah  persesuaian  antara  peraturan  perundang-undangan  dan kebudayaan  masyarakat.  Dalam  perkara  ini  yakni  persesuaian  antara  UU  No.  1 Tahun  2009  dan  Permen  No.89  Tahun  2015  dengan  kebudayaan  yang  dimiliki masyarakat Indonesia, baik dalam penegakannya dan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan haknya.

## KESIMPULAN
Pengangkutan udara komersial di Indonesia pasca deregulasi penerbangan tahun 2000 yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengalami  perkembangan  pesat.Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  perusahaan  atau  maskapai  penerbangan  saat  ini.  Padahal  sebelumnya  hanya  5
34 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 5.
maskapai  penerbangan  yang  melayani  jasa  penerbangan  ke  berbagai  rute  penerbangan. Sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  pengangkutan  udara  ternyata  banyak  menimbulkan masalah,  salah  satunya  yakni  masalah  keterlambatan  penerbangan  ( flight  delay ).  Masalah keterlambatan penerbangan ini sangat merugikan penumpang. Karena kecepatan waktu dalam menempuh  suatu  wilayah  menjadikan  transportasi  ini  dipilih  oleh  kebanyakan  orang. Sehubungan dengan masalah keterlambatan penerbangan maka diperlukan suatu aturan yang mengatur  mengenai  ganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh  keterlambatan  penerbangan maskapai  penerbangan  komersial  khususnya  di  Indonesia.  Untuk  mengetahui  lebih  lanjut dengan  masalah  ini,  penulis  melakukan  penelitan.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  : pertama mengenai  aturan  tentang  ganti  kerugian  keterlambatan  ( flight  delay) penerbangan  komersial  di  Indonesia  diatur  lebih  detail  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  89 Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan  (Delay  Management)  Pada Badan Usaha Penerbangan Niaga Berjadwal Di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang- undang  RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pemberian  ganti  rugi  dalam  keterlambatan  penerbangan  ( flight  delay )  yakni  bisa  dari Staff/pegawai  serta  berbagai  sarana  yang  dimiliki  maskapai  penerbangan  yang  dapat menghambat  pemberian  ganti  kerugian  dan  bisa  juga  dari  penumpang  itu  sendiri  karena kurang aktif dalam meminta hak-nya apabila terjadi keterlambatan penerbangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.38.
Ngandung  I.B. Ketentuan  Umum  Pengantar  Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia .  (Ujung Pandang:   Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3.
Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.41
UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 3.
Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana Bagian I,h.44-45
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP (Yogyakarta : Sinar Grafika,2007),h.21.
Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana Bagian i,h.53-55
Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta : Sinar
Grafika,2014),h.178-179.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993) , h.58
Ngandung  I.B, Ketentuan  Umum  Pengantar  Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia.( Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3 .
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79.