INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5067-5074 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dan Tinjauan Terhadap Peradilan Anak
Chairuni Nasution 1 ✉
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Email: chairuni.nasution@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Kejahatan anak sebagai pelaku kejahatan terus meningkat, pada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memberikan perhatian khusus. Keadilan restoratif merupakan salah satu solusi yang dapat diambil dalam penanganan kasus kejahatan anak dengan cara diversi. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang bertentangan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dilakukan  atas  3  komponen  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia, mulai dari Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila  usahanya  tidak  diakhiri  dan  dilakukan  secara  terpisah  dari  penjara  orang  dewasa.  Upaya perlindungan anak dilakukan dengan menegakkan keadilan restoratif.
Kata Kunci : Diversi, Anak, Peradilan Anak

## Abstract
Child crime as a perpetrator of crimes continues to increase, in certain cases, Therefore law enforcement should pay special attention. Restorative justice is one of the solutions that can be taken in handling child crime cases by diversion. According to Law Number 11 of 2012, diversion is the transfer of the resolution of child cases that conflict with the law from the criminal justice process to the process Outside of criminal justice. Diversion of child perpetrators of criminal acts is carried out by all three components of the criminal justice system in Indonesia ranging from the police, prosecutors to court. Law Number 35 of 2014 concerning amendments to the law. 23 years 2002 on Child Protection which states that imprisonment can be applied to children if there is no end to the attempt, and is carried out separately From adult prison. Child protection efforts are carried out by enforcing restorative justice.
Keywords: Diversion, Children, Juvenile of Justice

## PENDAHULUAN
Berbicara tentang anak tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  dan  berada  di  dalam  bangsa  Indonesia. Perlindungan anak dalam bahasa Indonesia berarti melindungi aset bangsa sebagai bagian dari  generasi  muda.  Dalam  konteks  ini,  anak  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tuanya, harapan bangsa dan Negara Indonesia  yang  meneruskan  tongkat  pembangunan  dan  mempunyai  peranan  yang strategis. Ciri atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara[1]. Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai kepentingan terbaik umat manusia.
Anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh faktor  internal  dan  eksternal,  seperti  :  pergaulan,  pendidikan  dan  pergaulan  lingkungan anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses peniruan atau pengaruh dari tindakan negatif orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika seorang anak berstatus narapidana, hal tersebut tentu saja mempunyai akibat yang besar dalam hal tumbuh kembang anak tersebut[2]
Anak  perlu  mendapat  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the  Right  of  the  Child) sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  degan  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Proses pemidanaan formal yang diberikan kepada anak oleh sistem peradilan pidana anak adalah menghukum anak dengan pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada anak agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk mencegah anak mengulangi  kejahatan  yang  sama,  perlu  adanya  pembinaan,  pendampingan  dan perlindungan  dari  lembaga  tertentu  yang  berwenang  dalam  hal  ini  yakni  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Bertujuan untuk mencegah pelaku anak melakukan
kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang tuanya[3]
Dalam perkara tindak  pidana  seringkali ditemukan anak dalam permasalahan hukum, baik sebagai tersangka hingga menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perkara pidana pada umumnya bersifat kaku dan memiliki waktu yang  panjang dalam penyelesaiannya, sehingga  diperlukan  penyelesaian  pidana  anak  yang  memiliki  prinsip  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  menghadirkan  keadilan  restoratif.  Melalui  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  04  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi.
Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu dimana semua pihak yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  analisis  dengan  menggunakan pendekatan  Yuridis  Normatif,  merupakan  pendekatan  yang  menganalisis  permasalahan dengan  menggunakan  pendekatan  asas-asas  hukum  dan  mengacu  pada  norma  hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan[4]. Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari :
a. Bahana  Hukum  Primer,  terdiri  dari  :  peraturan  perundangan-undangan,  Peraturan Menteri terkait, pendapat para pakar dan putusan Pengadilan;
b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : literatur buku-buku yang relevan dengan penelitian, artikel ilmiah, seperti : jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding dan referensi dari internet.
c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Yuridis Empiris merupakan  pendekatan yang menganalisis  secara langsung  kondisi masyarakat,  khususnya  tempat  penelitian  dilakukan.  Metode  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan  terjadi  kecenderungan  pelakunya  adalah  masih  tergolong  usia  anak-anak.  Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.2  Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pencegahan  dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak ( Juvenile Justice System) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menggantikan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar  dapat  terwujud  peradilan  yang  berar-benar  menjamin  perlindungan  kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
Berdasarkan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Permusyawaratan, Diversi antara pihak-pihak yang melibatkan anak dengan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya. Penyluh masyarakatm pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak- pihak lain yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai diversi melalui pendekatan restoratif, sedangkan fasilitator adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
Dalam PERMA Nomor 04 tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun  atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini  juga  mengatur  tahapan  musyawarah  diversi  yang  mewajibkan  fasilitator  untuk  dapat memberikan kesempatan kepada:
a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
b. Orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
c. Korban  /  anak  korban  /  orang  tua  /  wali  untuk  memberikan  tanggapan  dan  bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Dalam musyawarah diversi, jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka  Hakim  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  sesuai  dengan  Hukum  Acara  Peradilan Pidana  Anak.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  wajib  mempertimbangkan pelaksanaan  sebagian kesepakatan diversi. Bila  dipandang  perlu, fasilitator diversi dapat
memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.
Di luar itu, persoalan perkara pidana anak juga dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat.   Dalam mencapai keadilan restoratif, dapat diselesaikan dengan mewajibkan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  untuk  mengikuti  pendidikan  atau pelatihan  pada  lembaga  tertentu  berupa  tindakan  lainnya  yang  dilakukan  dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman, hak-hak anak tersebut tidak boleh diabaikan, sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif[6]
Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem ketika fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai  penyelesaian  yang  memuaskan  sebagai  keadilan  restoratif.  Tradisi  dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan,  pembelajaran  moral,  partisipasi  dan  perhatian  masyarakat,  dialog,  rasa memaafkan,  tanggung  jawab  dan  membuat  perubahan,  yang  semuanya  itu  merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif
Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap  anak  yang  tidak  sesuai  prosedur,  proses  peradilan  yang  panjang  mulai  dari penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  yang  pada  akhirnya  menempatkan  terpidana  anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak[7]
Diversi adalah pengalihan proses ke sistem penyelesaian kasus anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diversi  untuk  mencapai  keadilan  restoratif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peristiwa  dan prosedur dalam sistem yang dapat mengakomodir pemyelesaian perkara melalui reformasi hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang tetapi memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada sehingga tujuan yang diinginkan oleh undang-undang tercapai[4]
Salah satu bentuk mekanisme restoratif adalah dialog antar masyarakat Indonesia,
sehingga konsep keadilan restoratif menjadi pertimbangan penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya adalah anak. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan secara  prosedural  oleh  para  pihak  berdasarkan  laporan  dari  Pembina  Masyarakat  dan Lembaga Pemasyarakatan, maka Hakim meneruskan perkara tersebut ke proses peradilan pidana anak dan Hakim berhak mengambil putusan pengadilan serta mempertimbangkan pelaksanaan perjanjian pengalihan.
Pasal 2 PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa diversi berlaku bagi anak yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  PERMA  ini  juga  mengatur  tahapan-tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk oleh Hakim Ketua wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengarkan keterangannya mengenai tuntutan orang tua atau wali yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan oleh  orang tua atau wali korban atau anak korban untuk melakukan penyelesaian hukum yang diharapkan.
Konsep pelaksanaan diversi yaitu : 1) mengutamakan dukungan dan penyembuhan terhadap korban; 2) pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, 3) dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepahaman; 4) adanya upaya untuk menilai  secara  tepat  kerugian  yang  ditimbulkan;  5)  pelanggar  harus  sadar  bagaimana menghindari  kejahatan;  6)  masyarakat  membantu  mengintegrasikan  kedua  belah  pihak, baik korban maupun pelaku.[8]
Penyebaran  identitas  anak  dapat  memberikan  dampak  buruk  bagi  anak,  salah satunya adalah anak akan mengalami diskriminasi[9]. Menurut Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang :
a. Memperlakukan  anak  secara  diskriminatif  yang  mengakibatkan  anak  mengalami kerugian, baik materiil maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya;
b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Anak yang mengalami diskriminasi  karena  identitasnya  diumumkan  juga  dapat  menerapkan  pasal  ini  dan penerapan sanksinya adalah Pasal 77  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Set“ap orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76A  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal ini dapat diterapkan pada pelaku yang menyebarkan identitas anak agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari masyarakat.
Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restoratif. Melalui pendekatan restoratif maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua
pihak  terkait  antara  lain,  anak  dan  orang  tua/wali,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perawakilan dan pihak  terlibat  lainnya  agar  tercapainya  kesepakatan  diversi.  Musyawarah  Diversi  adalah penyelesaian  tindak  pidana  anak  melalui  konsep  dialog  antara  semua  pihak  sehingga menjadi  suatu  pertimbangan yang sangat  penting dalam menyelesaikan  perkara  pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  diversi  untuk  mencapai  keadilan  restoratif,  sehingga diperlukan fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
Fakta hukum ini lah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai formulasi diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan kajian ini diharapkan disamping dapat diketahui formulasi diversi dalam sistem pemidanaan edukatif  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana, sehingga dapat ditawarkan mengenai model sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Untuk  mendapatkan  fokus  dan  kedalaman,  maka penelitian terhadap diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibatasi kepada ruang lingkup tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih dari satu anak (penyertaan/deelneming) seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Urgensi dilakukan pembatasan ruang lingkup kajian adalah disamping untuk kepentingan melokalisir  objek  penelitian,  juga  dengan  pertimbangan  bahwa  anak  yang  berkonflik dengan hukum dalam beberapa kasus dilakukan secara bersama-sama sehingga terindikasi unsur penyertaan tindak pidana[10]
Fungsi  Peradilan  Anak  pada  umumnya  adalah  tidak  berbeda  dengan  peradilan lainnya  yaitu  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  perkara  yang diajukan  kepadanya,  namun  untuk  Peradilan  Anak  perkara  yang  ditangani  khusus menyangkut  perkara  anak.  Pemberian  perlakuan  khusus  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  fisik  serta  mental  anak  sebagai  generasi  penerus  yang  harus  diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai  tindakan  dengan  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa  yang diajukan kepadanya.
Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena  itu  biasa  dikatakan  bahwa  hakim  atau  pengadilan  adalah  penegak hukum.Pengadilan  dalam  mengadili  harus  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaanya,  fungsi  tersebut  dijalankan  oleh  pejabat-pejabat  khusus  Peradilan  Anak,
dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan.

## SIMPULAN
Penerapan  diversi  pada  tingkat  penyidikan  merupakan  tindakan  awal  yang  harus dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditangani oleh instansi terkait, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI)  dengan  menggunakan  pendekatan  mediasi.  Proses  mediasi  bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan setiap orang yang mendapat  panggilan untuk hadir selama proses hukum. Pada tingkat penyidikan belum terdapat standar operasional mengenai prosedur khusus penanganan diversi dan belum terdapat peraturan khusus mengenai  detail prosedur  pelaksanaan diversi sesuai  dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
F. N. Eleanora, Z. Ismial, and M. P. L. Ahmad, “Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,” Malang: Madza Media, 2021.
W. Soetedjo, “Melani, Hukum Pidana Anak, PT,” Refika Aditama, Bandung, 2013.
L. A. Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Deepublish, 2018.
Z. Abdussamad, “Buku Metode Penelitian Kualitatif,” 2022.
S. Soekanto, “Pengenalan Penelitian Hukum,” Graf. Jakarta, 2006.
N. Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu, 2010.
M. Lalungkan,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak,” Lex Crim., vol. 4, no. 1, 2015.
S. H. R Wiyono, Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika, 2022.
N. Djamil, Anak Bukan untuk dihukum. Sinar Grafika, 2017.
S.  JOSUA  RIVALDO  HAMONANGAN,  “Penerapan  Restorative  Justice  Oleh  Hakim  Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2022.