Volume 5, Nomor 2, Juli - Desember 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6194

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA DESA DI PULAU SUMATERA GUNA MENDORONG KEBERHASILAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Kannitha Alana 1 , Rida Perwita Sari 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur 1,2
ridaps.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  efektivitas  pelaksanaan  dana  desa di  Pulau  Sumatera  terhadap  keberhasilan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan, efektivitas  pelaksanaan  dana  desa  di  Pulau  Sumatera  tahun  2017-2022,  dan  cara  agar efektivitas  pelaksanaan  dana  desa  di  Pulau  Sumatera  dapat  mendorong  keberhasilan Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah mix  method dengan  menggunakan  WarpPLS  7.0.  Populasi  dan sampel penelitian ini adalah 131 kabupaten/kota penerima dana desa di Pulau Sumatera tahun  2017-2022.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas  dana  desa berpengaruh  terhadap  keberhasilan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  dengan menurunkan  tingkat  kemiskinan  dan  kelaparan.  Hal  ini  terlihat  dari  program-program yang  diselenggarakan  dengan  memanfaatkan  dana  desa,  dapat  dikatakan  cukup  efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Simpulan, dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di desa.
Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

## ABSTRACT`
This study aims to determine the effect of the effectiveness of implementing village funds on  the  island  of  Sumatra  on  the  success  of  the  Sustainable  Development  Goals,  the effectiveness of implementing village funds on the island of Sumatra in 2017-2022, and how  the  effectiveness  of  implementing  village  funds  on  the  island  of  Sumatra  can encourage  the  success  of  the  Sustainable  Development  Goals.  The  research  method used in this study is the mix method using WarpPLS 7.0. The population and sample of this  study  are  131  districts/cities  receiving  village  funds  on  Sumatra  Island  in  2017- 2022. The results of this study indicate that the effectiveness of village funds influences the success of the Sustainable Development Goals by reducing poverty and hunger rates. This can be seen from the programs implemented using village funds, which can be said to be quite effective in reducing poverty and hunger levels. In conclusion, village funds have  an  effect  on  the  success  of  the  Sustainable  Development  Goals  by  reducing  the level of poverty and hunger that occurs in the village.

## Keywords: Village Funds, Effectiveness, Sustainable Development Goals

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  bentuk  pemerintahan  paling  rendah  di  bawah  kecamatan.  Guna mendorong  pemberdayaan  desa  yang  ada  di  Indonesia,  pemerintah  mengeluarkan
kebijakan berupa pemberian dana desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Prioritas  penggunaan  dana  desa diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015,    yang  diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan.
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Pulau Sumatera
Tahun Anggaran (Dalam Miliar) Realisasi (Dalam Miliar) 2017 Rp 17.956,68 Rp 17.779,87 2018 Rp 17.974,68 Rp 17.162,32 2019 Rp 19.673,02 Rp 19.680,97 2020 Rp 19.815,81 Rp 19.793,31 2021 Rp 19.987,57 Rp 19.935,43 2022 Rp 18.567,66 Rp 18.530,97 Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023)
Berdasarkan Tabel 1, telihat bahwa setiap tahunnya, dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat untuk 10 provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan, kecuali pada  tahun  2022.  Pada  tahun  Tahun  2017  dan  2018,  pemerintah  menganggarkan  dana desa  sebesar  Rp17.956,68  miliar  dan  Rp17.974,68  miliar.  Pada  tahun  2019,  dana  desa yang  dianggarkan  sebesar  Rp19.673,02  miliar.  Pada  tahun  2020,  anggaran  dana  desa kembali meningkat menjadi Rp19.815,81 miliar. Tahun 2021, pemerintah meningkatkan penganggaran  dana  desa  menjadi  Rp19.987,57  miliar.  Akan  tetapi,  pada  tahun  2022, anggaran  dana  desa  mengalami  penurunan  yang  cukup  banyak  menjadi  sebesar Rp18.567,66  miliar.  Terkait  dengan  kemiskinan,  jumlah  penduduk  miskin  di  Pulau Sumatera  pada  tahun  2017-2019  cenderung  mengalami  penurunan.  Kemudian,  pada tahun  2020  dan  2021  cenderung  mengalami  peningkatan.  Salah  satu  hal  yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin  tersebut  karena adanya pandemi Covid-19  yang  membuat  banyak  masyarakat  kehilangan  pekerjaan.  Hal  ini  membuat kemampuan  ekonomi  mereka  menurun  drastis.  Berikut  dapat  dilihat  jumlah  penduduk miskin di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2021.
Tabel 2.
Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera (Ribu Jiwa)
Provinsi 2017 2018 2019 2020 2021 Aceh 830 832 810 815 834 Sumatera Utara 1327 1292 1261 1283 1344 Sumatera Barat 360 353 343 344 371 Riau 496 494 484 483 501 Jambi 279 281 273 278 294 Sumatera Selatan 1087 1076 1067 1082 1114 Bengkulu 303 304 298 303 306
Provinsi 2017 2018 2019 2020 2021 Lampung 1084 1092 1041 1049 1084 Kep. Bangka Belitung 76 70 67 68 73 Kepulauan Riau 128 125 128 132 144
Sumber: BPS Sumatera Selatan (2023)
Terjadinya  kemiskinan  akan  menimbulkan  permasalahan  lain  yaitu  kelaparan. Sejak  pandemi  Covid-19,  tingkat  prevalensi  ketidakcukupan  konsumsi  pangan  di Indonesia  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  merupakan  suatu  penurunan  di  mana  pada tahun-tahun  sebelumnya  telah  menujukkan  perubahan  yang  baik  (Rizaty,  2022). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional ialah estimasi proporsi dari suatu populasi di mana memiliki konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak mencukupi untuk  hidup  normal  dalam  bentuk  persentase  (Badan  Pusat  Statistik,  2022).  Semakin tinggi nilai prevalensi ini, makin tinggi juga persentase penduuduk yang mengonsumsi makanan  kurang  dari  kebutuhan  energinya.  Dalam  Tabel  3,  terlihat  bahwa  pada  dari tahun  2017-2022,  tingkat  prevalensi  berfluktuasi  dan  sebagian  besar  provinsi  di Sumatera pada tahun 2022 mengalami peningkatan.
Tabel 3.

## Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Pulau Sumatera
Provinsi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aceh 8,4 8,68 9.41 8.58 6.90 10,98 Sumatera Utara 7,39 5,75 4.84 6.73 6.33 8,7 Sumatera Barat 5,53 5,45 4.90 5.86 6.02 7,31 Riau 8,61 9,66 8.32 9.16 10.61  15,12 Jambi 10,94  10,05 8.95 9.12 9.25 12,14 Sumatera Selatan 7,47 10,84 9.04 9.77 6.82 7,37 Bengkulu 12,51 8,71 7.66 7.72 8.64 11,66 Lampung 9,2 12,11  10.51  12.19  10.25  14,63 Kep. Bangka Belitung 9,61 10,07 7.85 9.35 11.05  15,19 Kep. Riau 4,09 4,38 4.08 6.07 7.71 11,3
Sumber: BPS (202
Terkait permasalahan tersebut, efektivitas penggunaan dana desa menjadi hal yang penting  untuk  dibahas  karena  dapat  digunakan  untuk  melihat  keberhasilan  atau kegagalan  dari  suatu  program.  Efektivitas  dapat  dikaitkan  dengan  pencapaian  sasaran atau  tujuan  karena  adanya  dana  desa  ditujukan  agar  dapat  diberikan  dan  dipergunakan secara  maksimal  kepada  masyarakat  desa.  (Prayoga  et  al.,  2020).  Pasalnya,  besarnya dana desa yang diterima rentan disalahgunakan dan rawan adanya penyimpangan.
Salah  satunya  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  di  mana  Inspektorat menemukan  sejumlah  penyalahgunaan  penggunaan  dana  desa  di  daerah  tersebut. Terdapat  berbagai  hal  yang  memengaruhi  adanya  penyalahgunaan  tersebut,  seperti kualitas dan integritas aparatur desa, regulasi dan kelembagaan, tata laksana desa, serta pengendalian  dan  pengawasan.  Selain  itu,  3  desa  di  wilayah  Siberut  Barat  harus menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018 karena adanya kesalahan penggunaan dana desa, yaitu pengerjaan proyek fisik yang terbengkalai serta upah  dan  material  yang  belum  dibayarkan.  Selain  itu,  penyelesaian  proyek  fisik  juga sering terlambat (Mentawai Kita, 2019).
Tujuan  dan  prioritas  penggunaan  dana  desa  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa,  sejalan  dengan  tujuan  dari  program Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB).  TPB  merupakan  suatu  program  yang disahkan  pada  bulan  September  2015  di  pertemuan  tahunan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  (Ramadhani  &  Prihantoro,  2020).  TPB  terdiri  atas  17  tujuan  dan    169 target  yang  ingin  dicapai  pada  tahun  2030 (International  NGO  Forum  on  Indonesian Development , 2022).
TPB  penting  untuk  dibahas  serta  diterapkan  oleh  Indonesia,  khususnya  desa, karena  mengangkat  isu  atau  persoalan  global  besar  yang  harus  segera  diselesaikan, seperti  pendidikan,  kemiskinan,  keseteraan,  kesehatan,  lingkungan,  dan  sebagainya. Guna mendukung dan meningkatkan pelaksanaan TPB di Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  menerbitkan  Permendes  PDTT Nomor  13  Tahun  2020  yang  fokus  pada  pelaksanaan  TPB  Desa,  di  mana  dalam peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  prioritas  dana  desa  tahun  2021  akan  fokus  pada upaya mencapai TPB (Hafni et al., 2021). Selain itu, TPB Desa juga penting diterapkan karena membuat program pemerintah yang ada bisa tepat sasaran dalam pelaksanaannya serta  dapat  mencapai  target  dalam  mewujudkan  desa  sehat  dan  tanpa  kemiskinan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022)
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  efektivitas  pelaksanaan  dana  desa  di  Pulau  Sumatera  terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,   efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau  Sumatera  tahun  2017-2022,  dan  cara  agar  efektivitas  pelaksanaan  dana  desa  di Pulau  Sumatera  dapat  mendorong  keberhasilan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan dengan mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan.
Berkaitan  dengan  topik  penelitian  mengenai  efektivitas  dana  desa  dalam mendorong  keberhasilan  TPB,  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah dilakukan.  Penelitian  Taryani  et  al.,  (2022)  mengenai  penggunaan  dana  desa  di  Jawa Tengah  dalam  mewujudkan  desa  tanpa  kemiskinan  dan  kelaparan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  realisasi  dana  desa  memiliki  korelasi  yang  positif  kuat  dan signifikan dengan tingkat kemiskinan tahun 2019. Namun, tahun 2020 korelasi di antara keduanya  menjadi  positif  lemah  dan  tidak  signifikan  karena  pengentasan  kemiskinan tidak hanya bergantung pada dana desa serta adanya perubahan kebijakan terkait tingkat kemiskinan desa yang menjadi dasar perhitungan alokasi dana desa.
Kemudian,  pada  tahun  2019  dan  2020,  realisasi  penyerapan  dana  desa  memiliki korelasi  negatif  kuat  dengan  ketahanan  pangan  disebabkan  adanya  Covid-19  yang menimbulkan  efek multiplier  effect terhadap  rumah  tangga  di  mana  terjadi  PHK  dan penurunan  pendapatan  masyarakat  yang  berimbas  pada  penurunan  konsumsi  makanan pokok.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wahyuddin  et  al.,  (2019)  yang  menunjukkan bahwa  pemanfaatan  dana  desa  di  Kecamatan  Kuala,  Kabupaten  Nagan  Raya  masih belum efektif di mana masih terjadi peningkatan kemiskinan.

## KAJIAN TEORI

## Teori Pembangunan Berkelanjutan
Para ahli mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai optimalisasi proses pembangunan  dengan  memanfaatkan  potensi  serta  keterampilan  manusia  yang dikoordinasikan dengan sumber daya alam. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga diartikan  sebagai  suatu  jenis  pembangunan  yang  mengacu  pada  pemanfaatan  potensi alam dan manusia dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan  sumber daya
yang  saling  bertentangan.  Pembangunan  berkelanjutan  juga  didefinisikan  sebagai strategi  pembangunan  di  mana  penggunaan  dan  pemberdayaan  sumber  daya  alam  dan manusia, potensi investasi, perkembangan IT, dan transformasi kelembagaan dilakukan secara  berimbang  dengan  memperhatikan  potensi  yang  ada  saat  ini  dan  ketersediaan untuk  memenuhi  kepentingan  hidup  di  masa  mendatang  (Fitriandari  &  Winata,  2021). Pilar  pembangunan  berkelanjutan  terdiri  atas  berkelanjutan  ekonomi,  berkelanjutan sosial,  dan  berkelanjutan  lingkungan.  Ketiga  hal  tersebut  harus  berjalan  dengan seimbang karena jika tidak, maka pembangunan akan terjebak pada model konvesional (Suparmoko, 2020).

## Efektivitas
Efektivitas  dapat  diukur  dengan  menggunakaan  analisis  data  efektivitas.  Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung efektivitas dana desa yaitu sebagai berikut.
Efektivitas= Realisasi Anggaran Dana Desa
Target Anggaran Dana Desa x 100%
Kriteria  efektivitas  keuangan  daerah,  termasuk  dana  desa  sebagaimana  diatur dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  yaitu  sebagai  berikut (Araujo et al., 2018).
a) Persentase di atas 100% dikatakan sangat efektif.
b) Persentase antara 90% - 100% dikatakan efektif.
c) Persentase antara 80% - 89% dikatakan cukup efektif.
d) Persentase antara 60% - 79% dikatakan kurang efektif.
e) Persentase kurang dari 60% dikatakan tidak efektif.

## Desa
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  desa  didefinisikan  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Dana Desa
Definisi dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dianggarkan oleh pemerintah setiap tahunnya secara nasional yang kemudian akan  disalurkan  melalui  APBD  kabupaten/kota  dan  akhirnya  ditransfer  ke  masing masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengalokasian dana desa,  pemerintah  memperhatikan  sejumlah  hal  ;  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Pasal 3,5,6 PP No. 60 Tahun 2014).

## Kemiskinan
Menurut Suryawati dalam (Jacobus et al., 2018), kemiskinan didefinsikan sebagai keadaan  ketidakmampuan  pendapatan  untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok  yang
mengakibatkan    kurang  mampu  untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup.  Kemiskinan juga  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  maupun  kebutuhan  lain  yang  dapat  menjamin  terpenuhinya  standar  kualitas hidup  (Jacobus  et  al.,  2018).  Selain  itu,  menurut  Nugroho  et  al.,  (2020),  indikator kemiskinan  terdiri  atas  tingkat  kemiskinan,  jumlah  penduduk  miskin,  kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.

## Kelaparan
Kelaparan didefinisikan oleh Lenhart (1989) dalam Mone & Utami (2021) sebagai suatu keadaan di mana terjadi kekurangan konsumsi pangan secara kronik atau keadaan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya. Tanziha (2007) melakukan pengembangan  indikator  kelaparan  dari  indikator  proses  dan  output.  Untuk  indikator proses, seseorang dikatakan kelaparan jika persentase pengeluaran untuk pangan pokok di atas  23,15%  dari total pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk indikator output, sesorang dikatakan kelaparan apabila mengonsumsi nasinya kurang dari 2 kali per hari (Tanziha, 2012).

## Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  didefinisikan  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  111  Tahun  2022  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  sebagai  agenda  pembangunan  global  untuk  mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan  sampai  tahun  2030.  Pada website TPB  yang  dikelola  oleh International  NGO Forum  on  Indonesian  Development (Infid),  dijelaskan  bahwa  TPB  memiliki  17  target dari  169  target  yang  diharapkan  dapat  tercapai  pada  tahun  2030. Berdasarkan permasalahan  dan  teori  yang  ada,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah  efektivitas  dana desa  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taryani  et  al.  (2022)  bahwa  realisasi  dana  desa berkorelasi  positif  kuat  dengan  tingkat  kemiskinan  di  tahun  2019  di  Jawa  Tengah.  Hal  ini disebabkan  adanya  formula  di  mana  angka  kemiskinan  memiliki  porsi  50%  dari  pagu  alokasi formula. Sementara itu, efektivitas dana desa berbanding terbalik dengan ketahanan pangan, di mana ketika efektivitas dana desa meningkat maka IKP akan menurun (Taryani et al., 2022).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggabungkan  dua  pendekatan  dalam  satu  penelitian  yaitu kualitatif  dan  kuantitatif.  Objek  penelitian  ini  adalah  efektivitas  dana  desa  dan  Tujuan Pembangunan  berkelanjutan,  sedangkan  subjek  penelitian  adalah  pagu  dan  realisasi dana  desa  tahun  2017-2022  di  seluruh  wilayah  Indonesia  berdasarkan  kabupaten/kota, persentase  penduduk  miskin  (P0),  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P1),  Indeks Keparahan  Kemiskinan  (P2),  prevalensi  ketidakcukupan  pangan,  dan  prevalensi penduduk  dengan  kerawanan  pangan  sedang  atau  berat.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  kabupaten/kota  di  Pulau  Sumatera  yang  menerima  dana  desa  tahun  2017-2022. Jumlah kabupaten/kota penerima dana desa  adalah 131 kabupaten/kota. Sementara itu, pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh  yaitu  semua populasi dijadikan sebagai sampel.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memperoleh  data  terkait  anggaran  dan  realisasi  dana  desa  serta website Badan  Pusat Statistik  untuk  data  terkait  kemiskinan  dan  kelaparan.  Untuk  pendekatan  kuantitatif,
penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data structural  equation  modeling (SEM) dengan software WarpPLS 7.0., di mana terdapat beberapa analisis yaitu analisis outer model (uji  validitas), inner  model (R- squared, Q- squared ,  dan  uji  model  fit),  dan  uji hipotesis  (Ghozali,  2020) . Sementara  itu,  untuk  pendekatan  kualitatif,  langkah  analisis data yang digunakan ada 3 yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Agusta, 2003).

## HASIL PENELITIAN Validitas Konvergen
Validitas   konvergen  berhubungan  dengan  prinsip  bahwa  manifest  variabel  dari suatu  konstruk  seharusnya  berkolerasi  tinggi.  Uji  validitas  konvergen  dapat  dilihat dengan  loading  factor  (korelasi  antar  skor  item/skor  komponen  dengan  skor  konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Dalam penelitian ini, apabila nilai factor  loading  >0,50  atau  muatan  faktor  signifikan  (p  value)  <0,05,  maka  validitas konvergen terpenuhi.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Konvergen No.  Indikator Factor Loading Keterangan P Value Keterangan 1 EF 1.000 Terpenuhi <0.001 Terpenuhi 2 P1 0.972 Terpenuhi <0.001 Terpenuhi 3 P2 0.941 Terpenuhi <0.001 Terpenuhi 4 P0 0.931 Terpenuhi <0.001 Terpenuhi 5 PKP 0.332 Terpenuhi <0.001 Terpenuhi 6 PKK 0.321 Terpenuhi <0.001 Terpenuhi Sumber: Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  hasil  uji  validitas  konvergen  dengan  menggunakan  aplikasi WarpPLS 7.0 di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel telah valid atau memenuhi nilai validitas konvergen.

## Validitas Diskriminan
Untuk melakukan pengujian validitas diskriminan dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai cross loading , di mana suatu model dikatakan baik  apabila setiap indikator  memiliki  nilai loading paling  besar  dibandingkan  nilai loading lain  terhadap variabel  laten  lainnya.  Cara  yang  lain  untuk  dapat  digunakan  dalam  menilai  validitas diskriminan yaitu dengan membandingkan akar dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai  korelasi  antar  konstruk  dalam  model,  yaitu  akar  kuadrat  AVE  >  korelasi  antar konstruk laten.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Diskriminan pada X1 No. Indikator Loading Cross Loading Keterangan X1 Y 1 EF 1.000  0.000 Terpenuhi Sumber: Data Diolah (2023)

## Tabel 6. Tabel hasil Uji Validitas Diskriminan pada Y
No. Indikator Loading Cross Loading Keterangan Y X1 1 P1 0.972 0.033 Terpenuhi 2 P2 0.941 0.044 Terpenuhi 3 P0 0.931 0.004 Terpenuhi 4 PKP 0.332 -0.142 Terpenuhi 5 PKK 0.321 -0.095 Terpenuhi Sumber: Data Diolah (2023) Tabel 7. Akar AVE dan Korelasinya No. Variabel Akar AVE Keterangan X1 Y 1 X1 1.000 0.010 Terpenuhi 2 Y 0.010 0.763 Terpenuhi
Sumber: Data Diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  diskriminan  dengan  indikator  refleksif    maupun akar  AVE,  diketahui  bahwa  masing-masing  variabel  telah  memenuhi  syarat  dan  dapat dikatakan memenuhi kriteria validitas diskriminan.
Uji R-Squared dan Q-Squared
Tabel 8. Hasil R-Squared dan Q-Squred No. Variabel R-Squared Q-Squared 1 Y 0.005 0.005 Sumber: Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  nilai R-Squared pada  pengujian  terhadap  variabel  Y sebesar 0,005, yang memiliki arti bahwa variabel penjelas dapat memberikan pengaruh sebesar  0,5%  dan  sisanya  dijelaskan  variabel  lain  di  luar  penelitian.  Hal  ini menunjukkan lemahnya pengaruh variabel X yaitu efektivitas dana desa dengan variabel Y  yaitu  keberhasilan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Kemudian,  untuk  nilai Q- Squared harus di atas 0 (> 0) karena artinya variabel memiliki nilai prediktif (Maulana et al., 2021). Dalam pengujian terhadap variabel Y, nilai Q-Squared sebesar 0,005 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0 dan variabel penjelas memiliki nilai prediktif.

## Uji Model Fit
Tabel 9. Uji Model Fit No Model Fit dan Quality Indices Kriteria Fit Hasil Analisis Keterangan 1 Average Path Coefficient (APC) P<0,05 0.069, P=0.013 Memenuhi Syarat Model Fit
No Model Fit dan Quality Indices Kriteria Fit Hasil Analisis Keterangan 2 Average Full Collinearity VIF (AFVIF) Diterima apabila <= 5, ideal <= 3.3 1.000 Ideal 3 Tenenhaus GoF (GoF) Small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36 0.062 Small 4 Sympson's Paradox Ratio (SPR) Diterima apabila >= 0.7, ideal = 1 1.000 Ideal 5 R-Squared Contribution Ratio (RSCR) Diterima apabila >= 0.9, ideal = 1 1.000 Ideal 6 Statistical Suppression Ratio (SSR) Diterima apabila >= 0.7 1.000 Diterima Sumber: Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  APC  sebesar  P=0,013  telah memenuhi kriteria fit model yaitu P<0,05. Selanjutnya, nilai AFVIF dikategorikan ideal sebesar  1,000  telah  memenuhi  syarat  yaitu  diterima  apabila  bernilai  <=5  dan  idealnya bernilai  <=3,3.  Untuk  nilai  GoF  dikategorikan small sebesar  0,062.  Kemudian,  nilai SPR dikategorikan ideal sebesar 1,000 dan telah memenuhi syarat yaitu diterima apabila bernilai  >=  0,7  dan  idealnya  bernilai  1.  Selanjutnya,  nilai  RSCR  dikategorikan  ideal sebesar  1,000  dan  telah  memenuhi  syarat  yaitu  diterima  apabila  bernilai  >=  0,9  dan idealnya  bernilai  1.  Selanjutnya,  untuk  nilai  SSR  sebesar  1,000  dan  telah  memenuhi syarat yaitu diterima apabila bernilai >= 0,7.
Tabel 10. Uji Hipotesis Pengaruh Langsung No. Hubungan Antar Variabel Koefisien Jalur P-Value Keterangan 1 X1 Y 0.069 0.026 Berpengaruh Sumber: Data Diolah (2023)
Bahwa  efektivitas  dana  desa  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Hal ini  ditunjukkan  dengan  nilai p-value sebesar  0,026,  di  mana  nilai  tersebut  lebih  kecil dari 0,05, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel di atas, diketahui bahwa efektivitas dana desa  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  nilai  perolehan  koefisien  jalur  sebesar  0,069  dengan p-value sebesar 0,026.  Dikarenakan  nilai  0,026  <  0,05,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hipotesis  dalam penelitian  ini  dapat  diterima.  Berdasarkan  hasil  dari  koefisien  jalur  menunjukkan besaran  pengaruh  efektivitas  dana  desa  terhadap  tujuan  pembangunan  berkelanjutan sebesar  6,9%  (lemah).  Artinya  terdapat  banyak  faktor-faktor  lain  yang  memengaruhi kemiskinan  dan  kelaparan,  di  mana  keduanya  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  dalam
menentukan  keberhasilan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan.  Dalam  penelitian Taryani  et  al.,  (2022),  dijelaskan  bahwa  ada  beberapa  penyebab  kemiskinan,  seperti adanya  ketidaksamaan  pola  kepemilikaan  sumber  daya  sehingga  timbul  ketimpangan, adanya  perbedaan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  adanya  perbedaan  akses  dalam modal. Begitu pula dengan kelaparan. Dengan mengalokasikan dana desa, hal ini dapat menjadi hanya menjadi salah satu langkah atau solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Di  sisi  lain,  hal  ini  sejalan  dengan  pemanfaatan  dana  desa  masih  cenderung berfokus  pada  pembangunan  infrastruktur  dasar.  Sementara  itu,  untuk  pemberdayaan masyarakat, masih banyak wilayah yang belum menggunakan dana desa secara optimal untuk tujuan ini. Padahal dengan adanya sedikit fokus pada pemberdayaan masyarakat, maka dapat menggali potensi desa dan menciptakan kegiatan ekonomi kreatif desa yang nantinya  dapat  digunakan  sebagai  mata  pencaharian  masyarakat  setempat  (Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, 2018).
Lemahnya  pengaruh  dana  desa  terhadap  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan, khususnya dalam hal  pengentasan kemiskinan dan kelaparan, karena penggunaan dana desa  lebih  difokuskan  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  fisik  sehingga  tidak memberikan multiplier  effect terhadap  peningkatan  perekonomian  desa.  Dana  desa sendiri  hanya  mampu  mengurangi  kemiskinan  sebesar  12,7%.  Hal  lain  yang memengaruhi lemahnya pengaruh dana desa terhadap kemiskinan dan kelaparan adalah alokasi  yang  cukup  rendah  dibanding  TPB  lain.  Pada  tahun  2018,  alokasi  dana  desa untuk  TPB  Nomor  1  yaitu  tanpa  kemiskinan  sebesar  Rp370.617.622.561  atau  0,64% dari total dana desa. Sementara itu, untuk TPB Nomor 2 yaitu tanpa kelaparan sebesar Rp1.996.098.399.921  atau  sebesar  3,46%  dari  total  dana  desa.  Kemudian  pada  tahun 2019,  terjadi    peningkatan  pada  alokasi  untuk  TPB  Nomor  2  yaitu  menjadi  sebesar Rp3.618.742.718.691  atau  5,42%  dari  total  dana  desa.  Untuk  TPB  Nomor  1,  besaran alokasi tidak mengalami banyak perubahan yaitu sebesar Rp417.308.508.210 atau 0,63% dari total dana desa (Permatasari et al., 2021).
Selain  itu,  dana  desa  juga  banyak  dipergunakan  untuk  meningkatkan  jumlah BUMDes  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  serta memberikan  peluang  usaha  maupun  lapangan  pekerjaan.  Akan  tetapi,  kesadaran  dan pemanfaatan  BUMDes  oleh  masyarakat  ternyata  masih  rendah.  Meskipun  terdapat sejumlah  BUMDes  yang  mampu  berkembang  dan  membuka  lapangan  kerja  kepada masyarakat, tidak banyak BUMDes yang mampu melakukan hal tersebut dan tidak ada pula peningkatan lapangan kerja yang signifikan di desa tersebut. Hal ini menjadi salah satu  faktor  mengapa  pengaruh  dari  dana  desa  terhadap  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan termasuk lemah (Permatasari et al., 2021).
Terkait  dengan  alokasi  dana  desa  di  Pulau  Sumatera,  berikut  anggaran,  realisasi, dan tingkat efektivitas penggunaannya. Berdasarkan tabel di bawah ini, diketahui bahwa selama 5 tahun, penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif di mana terlihat besaran rasionya lebih dari 90%.
Tabel 11. Anggaran, Realisasi, dan Efektivitas Dana Desa di Pulau Sumatera Tahun Anggaran (Dalam Miliar) Realisasi (Dalam Miliar) Efektivitas 2017 Rp 17.956,68 Rp 17.779,87 99,02% 2018 Rp 17.974,68 Rp 17.162,32 95,48%
Tahun Anggaran (Dalam Miliar) Realisasi (Dalam Miliar) Efektivitas 2019 Rp 19.673,02 Rp 19.680,97 100,04% 2020 Rp 19.815,81 Rp 19.793,31 99,89% 2021 Rp 19.987,57 Rp 19.935,43 99,74% 2022 Rp 18.567,66 Rp 18.530,97 99,80%
Sumber: Data Diolah (2023)
Pulau  Sumatera  tercatat  sebagai  daerah  penerima  dana  desa  terbanyak  kedua setelah Pulau Jawa. Dari total 10 provinsi yang ada di Sumatera, Provinsi Aceh menjadi penerima dana desa tertinggi, sedangkan Kepulauan Riau menjadi  penerima dana desa terendah. Provinsi Aceh menjadi penerima dana desa tertinggi karena memiliki jumlah desa  terbanyak  dibandingkan  provinsi  lain  yaitu  sebanyak  2.435  desa.  Hal  ini menunjukkan bahwa dana desa yang diberikan bergantung  pada jumlah desa yang  ada di wilayah tersebut (Agustina et al., 2021).
Meskipun  Aceh  menjadi  penerima  dana  desa  tertinggi,  masih  banyak pengimplementasian dana desa yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun  2021  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  permasalahan stunting belum  menjadi  hal yang  dipahami  oleh  masyarakat  maupun  tokoh  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tablet  tambah  darah  (TTD)  dan  pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  yang  diberikan oleh  posyandu  ternyata  tidak  dikonsumsi  secara  maksimal.  Sarana  air  minum  yang memadai di Aceh Tenggara juga hanya sedikit yaitu sebanyak 40% dari total sarana air minum  yang  ada.  Hal  ini  mengharuskan  masyarakat  untuk  membeli  air  jerigen. Kemudian  untuk  persoalan  sanitasi,  sebanyak  7.079  keluarga  di  Aceh  tenggara  belum memiliki jamban yang layak. Pemerintah setempat telah menggunakan dana desa untuk membangun jamban tetapi tidak dikelola dan difungsikan dengan baik (Ilmi, 2023).
Hal serupa juga terjadi di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering  Ulu.  Di  wilayah  tersebut,  dana  desa  masih  banyak  dipergunakan  untuk melakukan  pembangunan  fisik  yang  sifatnya  tidak  produktif,  seperti  gapura  desa  dan pos jaga. Hal ini cukup disayangkan mengingat pembangunan tersebut tidak berdampak pada  aspek  ekonomi  maupun  kesehatan  masyarakat.  Di  sisi  lain,  untuk  bidang pemberdayaan masyarakat belum ada pendampingan pada kelompok masyarakat untuk meningkatkan  keterampilan  dan  hanya  sebatas  pada  pemberian  penyuluhan.  Untuk pengembangan  BUMDes  sendiri  juga  belum  mampu  mengembangkan  potensi  wisata yang ada di desa, melainkan hanya terbatas pada usaha sewa kursi dan tenda BUMDes (A. Lestari & Utama, 2021).

## Tabel 12.
Program Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan dari Dana

## Desa di Pulau Sumatera
No. Nama Provinsi Program 1 Aceh 1) Pemberian bantuan kepada BUM Kute  (Malahayati &  Isnaini,  2022);  2)  Peningkatan  gizi  anak  usia  dini melalui  PAUD;  3)  Pembangunan  jamban/toilet  (Ilmi, 2023); 5) Pengembangan usaha ekonomi produktif dan pelestaria  lingkungan  hidup;  6)  Penyelenggaraan pelatihan  usaha  ekonomi  dan  teknologi  tepat  guna (Usman et al., 2020).
No. Nama Provinsi Program 2 Sumatera Utara 1)  Pembangunan  jalan;  2)  Pengadaan  pasar  desa;  3) Pembibitan  tanaman  pangan;  4)  Pengadaan  lumbung desa; 5) Pembukaan lahan pertanian; 6) Pengembangan usaha ikan dan ternak; 7) Pelatihan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna (Gurning, 2020); 8) Penyelenggaraan  program  Padat  Karya  Tunai  (PKT) berupa  penimbunan  sirtu  dan  pembangunan  rabat beton (Risa et al., 2021); 9) Penyelenggaraan posyandu serta  penambahan  makanan  balita  dan  lansia;  10) Pembangunan MCK; 11) Pembangunan jalan ke lahan pertanian (Tambunan et al., 2020). 3 Sumatera Barat 1)  Pemberdayaan  posyandu;  2)  Pembangunan  jalan nagari;  3)  Pembangunan  irjigasi,  jembatan,  jamban, dan  air  bersih;  4)  Pengembangan  BUMNag;  5) Pengembangan  usaha  ekonomi  masyarakat  (Gusti  et al., 2020); 6) Pelaksanaan PMT secara intensif kepada ibu hamil dan anak berusia 2 tahun sserta memberikan pelatihan dan insentif kepada kader posyandu (Yasri & Yusran, 2022) 4 Sumatera Selatan 1)  Pembangunan  jalan  menuju  kebun  warga;  2) Penyuluhan mengenai potensi desa; 3) Pengembangan BUMDes (A. Lestari & Utama, 2021); 4) Pembangunan sumur (Purnawan, 2020). 5 Bengkulu 1)  Pelaksanaan  intervensi  gizi,  seperti  penyediaan  air bersih  dan sanitasi,  kesadaran  dan  praktik  pengasuhan gizi,  dan  sebagainya  (Kurniawan  et  al.,  2021);  2) Pembangunan  jalan  lingkungan  dan  jembatan;  3)
Pembangunan  sumur  bos  untuk  memenuhi  kebutuhan air  bersih;  4)  Pembuatan  perkebunan  jahe  dengan memanfaatkan lahan tidur oleh ibu rumah tangga serta menjadikan  jahe  tersebut  sebagai  produk  minuman bermerek Jahe Raflesia; 5) Pembuatan koperasi simpan pinjam (Darmi & Mujtahid, 2019) 6 Jambi 1)  Pembangunan  jalan  usaha  tani  (Fikriman  et  al., 2020);  2)  Pembangunan  sarana  cuci  tangan  pakai sabun (CTPS) dan bak pembuangan sampah umum; 3) Pembangunan  jamban  sehat  (Miranti  &  Sekarina, 2022). 7 Bangka Belitung 1) Pengembangan hutan wisata mangrove Desa Kurau Barat  (Fikri  &  Septiawan,  2020);  2)  Pembangunan embung  desa,  sumur,  dan  sambungan  air  bersih;  3) Pembangunan  MCK;  4)  Pembangunan  jalan  desa, drainase, dan irigasi; 5) Penyelenggaraan posyandu/polindes (Agustina et al., 2021). 8 Riau 1) Pembangunan sarana air bersih; 2) Penyelenggaraan pos kesehatan, posyandu, dan desa siaga kesehatan; 3) Pembangunan  drainase;  4)  Pemberdayaan  posyandu, UP2K,  dan  BKB  (Hamidah  &  Panjaitan,  2021);  5)
Pemberian  makanan  tambahan  dan  tablet  tambah daerah (TTD) (P. Lestari et al., 2022).
No. Nama Provinsi Program 9 Kepulauan Riau 1)Pembangunan  jalan  desa,  jembatan,  drainase,  dan irigasi;  2)  Penyediaan  air  bersih;  3)  Penyelenggaraan posyandu  dan  polindes;  4)  Pembangunan  MCK;  5) Pendirian  atau  penyertaan  modal  BUMDes;  6) Pemberian pelatihan kepada masyarakat; 7) Pembinaan pertanian/perikanan (Arianto et al., 2019) 10 Lampung 1)  Pengembangan  BUMDes;  2)  Pemasaran  produk milik KWT (Mutolib et al., 2019); 3) Peningkatan gizi bayi,  balita,  dan  ibu  hamil;  4)  Penyediaan  sarana  air bersih;  5)  Pembangunan  MCK;  6)  Penyediaan makanan  sehat  bagi  balita  keluarga  tidak  mampu  dan perawatan kesehatan ibu hamil serta menyusui  (Adyas
& Karbito, 2019).
Sumber: Data Diolah (2023)
Meskipun  demikian,  terdapat  sejumlah  desa  yang  melakukan  pembangunan  fisik yang lebih bernilai ekonomi, seperti pembangunan jalan. Adanya akses jalan yang baik memudahkan  para  petani  dalam  menjual  hasil  pertaniannya  ke  pusat  pertumbuhan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Baturaja, di mana dahulu para petani menjualnya kepada tengkulak dengan harga yang murah. Dengan menjualnya langsung ke Baturaja, para  petani  dapat  menjualnya  dengan  harga  yang  lebih  baik  sehingga  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat BUMDes (A. Lestari & Utama, 2021).
Selain  itu,  beberapa  provinsi  lain  di  Sumatera,  seperti  Sumatera  Utara  dan  Riau juga  menyelenggarakan  program  Padat  Karya  Tunai  (PKT)  untuk  membangun  jalan, rabat beton, maupun jembatan. Program ini umumnya melibatkan masyarakat desa yang termasuk kategori miskin dan sedang menganggur untuk dijadikan kerja. Nantinya, para pekerja  ini  akan  dibayar  secara  tunai,  bisa  berupa  upah  harian  maupun  mingguan, sehingga  mereka  dapat  memperoleh  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhannya dan secara tidak langsung akan menurunkan angka stunting (Hamidah & Panjaitan, 2021)  (Risa et al., 2021)

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh  terhadap  keberhasilan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  dengan menurunkan  tingkat  kemiskinan  dan  kelaparan  yang  terjadi  di  desa.  Secara  rasio, penggunaan dana desa di Pulau Sumatera sudah efektif karena berada di atas angka 90%. Meskipun  alokasi  dana  desa  untuk  pengentasan  kemiskinan  masih  tergolong  rendah, tetapi untuk pengentasan kelaparan sudah cukup tinggi. Melihat program-program yang diselenggarakan dengan memanfaatkan dana desa, dapat dikatakan cukup efektif untuk menurunkan  tingkat  kemiskinan  dan  kelaparan.  Meskipun  demikian,  pemerintah  desa perlu mengoptimalkan lagi penggunaan dana desa dengan perlahan mulai memfokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adyas, A., & Karbito, D. (2019). BBLR diprediksi Faktor Utama Kejadian Stunting di Provinsi Lampung : Warning untuk Ibu Bekerja dan Penerapan Pola Asuh. Ilmiah Kesehatan Masyarakat , 11 (4), 325–335. https://doi.org/10.52022/jikm.v11i4.48 Agusta,  I.  (2003). Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data  Kualitatif .  Bogor:  Litbang
Pertanian.
Agustina, S., Valeriani, D., & Kesuma, A. (2021). The Relationship of Village Funds to
Poverty  and  Economic  Growth  in  Bangka  Belitung  Islands. Pareto:  Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 4 (1), 1–16.
https://doi.org/10.32663/pareto.v4i1.1164
Araujo, M. De, Wiagustini, N. L. P., & Purbawangsa, I. B. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi  Penerimaan  Daerah  Distrik  Dili. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis
Universitas Udayana , 12 , 2535. https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i12.p04 Arianto,  B.,  Putri,  N.  A.  D.,  &  Askarmin.  (2019).  Pemanfaatan  Dana  Desa  dan
Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 9 (2), 144–153.
https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i2.622
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Prevalensi  Ketidakcukupan  Konsumsi  Pangan  (Persen) . https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1473/sdgs_2/1#:~: text=Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau,sehat%2C yang dinyatakan dalam bentuk
Darmi,  T.,  &  Mujtahid,  I.  M.  (2019).  Peningkatan  Kapasitas  Kebijakan  Dana  Desa dalam  Mengentaskan  Kemiskinan. Journal  of  Indonesian  Public  Administration and Governance Studies (JIPAGS) , 3 (1), 547–566.
https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484
Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa
Wisata  di  Desa  Kurau  Barat. Jurnal  Ilmiah  Politik,  Kebijakan,  Dan  Sosial
(Publicio) , 2 (1), 24–32. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2635075&val=24571
&title=PEMANFAATAN  DANA  DESA  DALAM  PENGEMBANGAN  DESA WISATA DI DESA KURAU BARAT Fikriman,  Amri,  S.,  &  Susilawati,  W.  (2020).  Peran  Dana  Desa  dalam  Pembangunan Pertanian di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Jurnal Agri Sains , 4 (1), 20–30. https://doi.org/10.36355/jas.v4i1.358
Fitriandari,  M.,  &  Winata,  H.  (2021).  Manajemen  Pendidikan  Untuk  Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Competence: Journal of Management Studies , 15 (1), 1–13. https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10424
Ghozali,  I.  (2020). Partial  Least  Squares  Konsep,  Metode  dan  Aplikasi  Menggunakan Program WarpPLS 7.0 (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gurning,  W.  L.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Dana  Desa  Terhadap  Pengentasan
Kemiskinan di Sumatera Utara. Tansiq , 3 (1), 27–41.
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/8120
Gusti,  Y.,  Agustar,  A.,  &  Osmet.  (2020).  Pemanfaatan  Dana  Desa  dan  Kaitannya dengan  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Jurnal  Ilmiah
MEA (Manajemen,
Ekonomi, Dan Akuntansi) , 4 (2), 265–285. https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.379
Hafni,  R.,  RS,  P.  H.,  &  Nanda,  E.  D.  (2021).  PkM  Mendigitalisasi  Desa  Menuju Capaian  SDGs. ABDI  SABHA  (Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat) , 2 (3), 109–114. https://ceredindonesia.or.id/index.php/jas/article/view/568
Hamidah,  L.,  &  Panjaitan,  R.  P.  (2021).  Penggunaan  Dana  Desa  di  Desa  Tasik  Juang Kabupaten  Indragiri  Hulu. Jurnal  Ekonis:  Ekonomi,  Bisnis,  Dan  Manajemen , 11 (2), 314–329. 10.37932/j.e.v11i2.385
Ilmi, B. (2023). Analisis Strategi Penurunan Angka Stunting Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021. Jurnal Penelitian Progressif , 2 (1).
https://doi.org/10.5281/zenodo.7650357 International  NGO  Forum  on  Indonesian  Development.  (2022). Sustainable Development Goals . https://www.sdg2030indonesia.org/#modalIconDefinition Jacobus,  E. H.,  Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis  Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  Rumah  Tangga  Di  Sulawesi  Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (3), 86–103. https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018 Kementerian PPN/Bappenas. (2022). 1. Tanpa Kemiskinan . https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-1/
Kurniawan,  I.,  Misnaniarti,  &  Flora,  R.  (2021).  Analisis  Implementasi  Intervensi  Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Jumantik , 6 (4), 328–336. https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i4.10089
Lestari, A., & Utama, A. S. (2021). Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Ogan Komering
Ulu  (  Potret  Setengah  Dasawarsa  Penyelenggaraan  Dana  Desa  ). Journal  of Government and Social Issues (JGSI) , 1 (1), 53–60. https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal/article/view/6
Lestari,  P.,  Pralistami,  F.,  Ratna,  D.,  Hamijah,  S.,  &  Harahap,  R.  A.  (2022).  Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 22 (3), 2227–2230. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789
Malahayati,  R.,  &  Isnaini.  (2022).  Pengelolaan  dan  penggunaan  dana  desa  pada Kecamatan  Babussalam  Kabupaten  Aceh  Tenggara  Provinsi  Aceh  tahun  2019- 2021. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (5),  2239–2249. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2350
Maulana,  I.,  Wildan,  M.  A.,  &  Andriani,  N.  (2021).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan Terhadap  Kinerja  Perusahaan  Dimoderasi  Oleh  Karakteristik  Dewan  Komisaris. Jurnal Akuntansi , 13 , 173–187. https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.2934
Mentawai  Kita.  (2019). Dana  Desa,  Jumlah  Besar  Rawan  Penyimpangan . https://www.mentawaikita.com/baca/2857/dana-desa-jumlah-besar-rawan- penyimpangan
Miranti, & Sekarina, L. (2022). Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (  STBM  )  Untuk  Meningkatkan  Kesehatan  Masyarakat  Desa  Suka  Maju Kecamatan  Rimbo  Ulu  Kabupaten  Tebo  Tahun  2020. Jurnal  Politik  Dan Pemerintahan Daerah , 4 (1), 73–97. https://doi.org/10.36355/jppd.v4i1.39
Mone,  D.  M.  V,  &  Utami,  E.  D.  (2021).  Determinan  Kelaparan  di  Indonesia  Tahun 2015-2019. Seminar Nasional Official Statistics , 2021 (1), 547–556. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.962
Mutolib,  A.,  Nikmatullah,  D.,  Effendi,  I.,  Viantimala,  B.,  &  Rahmat,  A.  (2019). Kontribusi  Dana  Desa  dalam  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa Hanura  ,  Kabupaten  Pesawaran  ,  Provinsi  Lampung. JSHP , 3 (1),  10–19. https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.535
Nugroho,  D.,  Asmanto,  P.,  &  Adji,  A.  (2020).  Leading  Indicators  Kemiskinan  Di Indonesia:  Penerapan  pada  Outlook  Jangka  Pendek.  In The  Nasional  Team  For The Acceleration Of Poverty Reduction (TNP2K) (Vol. 49).
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  5 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2015,
(2015). https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-5- tahun-2015-tentang-penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa.pdf
Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A.  B.,  Samosir,  A.  P.,  &  Wardhana,  I.  W.  (2021).  The  village  fund  program  in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. Sustainability , 13 (12294), 1–30. https://doi.org/10.3390/su132112294
Prayoga,  I.  M.  A.  S.,  Mulyati,  D.,  &  Rowa,  H.  (2020).  Efektivitas  Penggunaan  Dana Desa  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Tulamben Kecamatan  Kubu  Kabupaten  Karangasem. Jurnal  Ilmiah  Administrasi Pemerintahan Daerah , 12 (1), 42–57. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1466
Purnawan, H. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa  Ulak  Mas  Kecamatan  Lahat  Kabupaten  Lahat. MIMBAR  Jurnal  Penelitian Sosial Dan Politik , 9 (1), 35–55. https://doi.org/10.32663/jpsp.v9i1.1235
Pusat  Kebijakan  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Negara.  (2018). Kajian  Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa . Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2018/07/02/132003146906279-kajian- manfaat-dana-desa-dalam-percepatan-pembangunan-dan-pengentasan- kemiskinan-desa
Ramadhani,  R.  W.,  &  Prihantoro,  E.-.  (2020).  Strategi  Komunikasi  Pembangunan Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  Menerapkan  Nawacita  dan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 18 (02), 117–129. https://doi.org/10.46937/18202028913
Risa, H., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai dari  Dana  Desa  dalam  Mengatasi  Kemiskinan  Masyarakat  Desa  Karang  Gading. Perspektif , 10 (2), 739–753. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207
Rizaty, M. A. (2022). Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Naik pada 2021 .
Https://Dataindonesia.Id/. https://dataindonesia.id/ragam/detail/prevalensi- ketidakcukupan-pangan-di-indonesia-naik-pada-2021
Suparmoko,  M.  (2020).  Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Dalam Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Dan  Regional. Jurnal  Ekonomika  Dan Manajemen , 9 (1), 39–50. https://doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112
Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan  Indeks  Desa  Membangun  di  Kecamatan  Sibolangit  Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Perspektif , 9 (2), 438–446. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942
Tanziha,  I.  (2012).  Pengukuran  dan  Indikator  Kelaparan  Serta  Upaya  Pencegahan  dan
Penanggulangannya. Mini  Seminar  Food  Security  In  Indonesia  Social  and Cultural Approach (Dits , 19–27. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60701/PROS2012_IKT?s equence=1
Taryani,  A.,  Rahma,  N.  N.,  Alam,  N.  S.,  Putri,  R.  Y.  E.,  Belindasari,  R.  R.  A.  D.,  & Suparjito.  (2022).  Mewujudkan  Desa  Tanpa  Kemiskinan  Dan  Kelaparan  Dengan
Dana  Desa  (2019-2020)  Di  Jawa  Tengah. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan Keuangan Daerah , 23 (1), 112–125.
https://doi.org/10.35794/jpekd.42849.23.1.2022
Usman, Latief, A., & Hariadi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dana Desa. Global
Science  Society:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (1),  270–278. https://www.ejurnalunsam.id/index.php/gss/article/view/2028
Wahyuddin,  W.,  Ramly,  A.,  Djalil,  M.  A.,  &  Indriani,  M.  (2019).  Efektivitas Pemanfaatan  Dana  Desa  dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  di  Kec  Kuala Kabupaten  Nagan  Raya. NUANSA:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  Dan Keagamaan Islam , 16 (2), 181–193. https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2410
Yasri,  A.,  &  Yusran,  R.  (2022).  Implementasi  Program  Laskar  Nagari  Peduli  Pangan dan  Gizi  (LNPPG)  dalam  Pencegahan  Stunting  di  Kabupaten  Padang  Pariaman. Publicness: Jornal of Public Administration Studies , 1 (1), 30–35. https://doi.org/10.24036/publicness.v1i1.4