## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
Volume 12 Issue 1 2024 Pages 193 - 203 website : https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index
Akuntabilitas Pemimpin Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat,

## Psikologi dan Sosiologi
Derry Nugraha 1* , Agusti Agusti 2 1,2,3 Universitas Islam Nusantara, Indonesia. *Corresponding author: -
Abstract: This study aims to  describe and analyze the accountability  of  educational  leaders based  on religion, philosophy, psychology and sociology. 1). Based on the religion  of Allah SWT as a result of an education that is fair, kind, satisfying,  not deceptive, not against rules and  not  self-contradictory.  2).  What  is  philosophically  grounded  is  a  moral  responsibility  to the  rules  of  logical  reasoning  that  arise  from  educational  acts  that  must  be  carried  out  with substantive, sustained, practical, progressive and reconstructive diligence. . 3). Psychology is based  on  the  emotional  responsibility  of  feeling  human  about  something,  the  correct character,  behavior,  and  educational  actions  that  should  be  taken  in  situations.  Four). Sociology is grounded in social responsibility to social status through education and must be practiced in ways that meet the functional needs of society and the stratification of political, economic and social status.
Keywords: educational  accountability;  religion-based  accountability;  philosophy-based accountability; psychology-based accountability; sociology-based accountability; leaders.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  akuntabilitas pemimpin  pendidikan  berbasis  agama,  filsafat,  psikologi  dan  sosiologi.  1).  berbasis berdasarkan  agama  kepada  Allah  SWT  sebagai  akibat  dari  suatu  tindakan  pendidikan  yang harus  adil,  baik  hati,  memuaskan,  tidak  menipu,  tidak  melanggar  aturan  dan  tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. 2). berbasis filsafat adalah tanggung jawab mental untuk aturan berpikir logis akibat dari suatu tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati- hati  substansial,  abadi,  pragmatis  dan  progresif  dan  rekonstruktif.  3).  berbasis  psikologi adalah  tanggung  jawab  emosional  untuk  merasakan  manusia  tentang  sesuatu  tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati-hati karakter, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya. 4). berbasis sosiologi adalah tanggung jawab sosial atas kedudukan sosial melalui pendidikan, harus dilakukan dengan cara yang  memenuhi kebutuhan fungsional  masyarakat, stratifikasi status politik, ekonomi dan sosial.
Kata  kunci: akuntabilitas  pendidikan;  akuntabilitas  berbasis  agama;  akuntabilitas  berbasis filsafat; akuntabilitas berbasis psikologi; akuntabilitas berbasis sosiologi; pemimpin.
Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY -SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) Received: 02-01-2023 Revised: 10-11-2023 Accepted: 25-11-2023 Published: 28-11-2023

## PENDAHULUAN
Perubahan  zaman  yang  semakin  maju  telah  menyebabkan  perubahan  di  segala bidang,  termasuk  bidang  pendidikan.  Sekolah  merupakan  salah  satu  lembaga  formal masyarakat  yang  harus  senantiasa  melakukan  perubahan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan.  Menurut  Mutohar  dalam  Zahro  2018  (Zahro,  2018)  menyatakan: “Meningkatkan mutu sekolah pada hakekatnya merupakan strategi untuk meningkatkan mutu  pengajaran  dengan  memberikan  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  pengambilan
keputusan  kepada  sekolah,  yang  mencakup  keterlibatan  individu  baik  staf  sekolah maupun anggota masyarakat”.
Peningkatan  mutu  merupakan  kerja  keras  yang  harus  didukung  oleh  seluruh warga  sekolah.  Kualitas  sebuah  sekolah  tidak  hanya  tercermin  dari  bagaimana  kinerja sekolah  tersebut  dan  lulusan  seperti  apa  yang  dihasilkannya.  Namun  demikian,  mutu sekolah  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  lain,  yaitu  bagaimana  proses  pembelajaran dilaksanakan di sekolah, bagaimana pendidikan dikelola dengan memberikan pelayanan kepada konsumen pendidikan, dengan memperhatikan faktor yang berkembang.
Kualitas  pembelajaran  di  sekolah  tercermin  dari  kualitas  proses  pembelajaran yang  dilakukan  oleh  guru,  maka  hal  pertama  yang  perlu  diperbaiki  adalah  kualitas pembelajaran. Dalam hal ini kemampuan guru dalam mengarahkan proses pembelajaran harus ditekankan, agar proses pembelajaran menjadi inovatif dan kreatif. Hal ini karena belajar merupakan bentuk nyata dari kegiatan pendidikan yang sesungguhnya dari mana siswa  memperoleh  pengalaman  belajar.  Untuk  mencapai  proses  tersebut,  guru memegang peranan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
Berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  mutu  pembelajaran,  penanggung  jawab pendidikan  sendiri  telah  banyak  melakukan  kegiatan  yang  inovatif  dan  kreatif. Misalnya, peningkatan kualifikasi guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, perbaikan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, dll. Tentunya untuk memberikan pembelajaran  yang  menyenangkan  bagi  siswa,  guru  harus  menyiapkan  pembelajaran yang  inovatif  dan  kreatif.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kurikulum  jelas  memegang peranan penting dalam proses pembelajaran  yang dilaksanakan di dalam kelas, dimana kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang ditawarkan oleh  lembaga  pendidikan,  yang  membentuk  kurikulum  dalam  satu  periode  pendidikan tingkat  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  guru  untuk  mencapai  tujuan  akhir pembelajaran.  Dalam  hal  ini,  mutu  pendidikan  tergantung  pada  bagaimana pembelajaran dilakukan dan kurikulum yang diterapkan. Di sekolah yang digambarkan sebagai  sekolah  yang  lebih  baik,  tentu  ada  perbedaan  kualitas  pembelajaran  yang diberikan.  Sebagai  sekolah  unggulan,  kualitas  pembelajaran  mereka  tentu  lebih  baik yang  tercermin  dari  dukungan  mereka  terhadap  pembelajaran  yang  lebih  inklusif  dan mendukung,  seperti:  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  guru  yang  berkualitas  dan terampil secara teknis, lingkungan sekolah yang menyenangkan dan pembelajaran yang menyenangkan.
Namun  sekolah  berkategori  yang  lebih  tinggi  (unggul)  bukan  berarti  lepas  dari kekurangan  yang  ada  (Maryono,  2018),  disini  peran  pendidik  sangat  penting,  karena untuk  merancang  proses  pembelajaran  yang  inovatif  dan  kreatif,  guru  tentunya  harus terus berinovasi dan kreatif, sehingga dapat menggunakan produk-produk inovatif yang ada  untuk  meningkatkan  pembelajaran  untuk  ditingkatkan  agar  mutu  pendidikan  terus meningkat  (Naerih  &  Nurtiana,  2021).  Kita  tahu  bahwa  pendidik  memiliki  kewajiban untuk menerapkan kegiatan inovatif dan kreatif di kelasnya, selain menerapkan produk inovatif  yang  diperlukan,  guru  memiliki  kewajiban  untuk  terus  belajar  dan meningkatkan keterampilannya sebagai pendidik yang berkualitas. Mutu dalam konteks pendidikan  meliputi  konsep  mutu  input  pendidikan,  input  proses,  proses  dan  output. Input  pelatihan  adalah  semua  yang  perlu  ada  karena  perlu  menjalankan  proses. Pendidikan selalu berubah seiring waktu.
Oleh  karena  itu,  peran  pemimpin  lembaga  pendidikan  senantiasa  memerlukan upaya  perbaikan  dan  peningkatan  mutu  di  masa  mendatang  sesuai  dengan  kebutuhan dan  tuntutan  masyarakat  yang  terus  berkembang.  Akuntabilitas  pendidikan  sekolah dapat  diartikan  sebagai  ekspresi  tanggung  jawab  yang  mencerminkan  sikap  transparan para pihak sekolah terutama pemimpin lembaga pendidikan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  data  dikumpulkan menggunakan  teknik library  research (Sidiq  et  al.,  2019),  materi  dianalisis menggunakan  paradigma  analisis Miles  dan  Hubarman dalam  Anwar  2020  (Anwar  et al.,  2022)    yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  membuat kesimpulan/pemeriksaan berhubungan dengan akuntabilitas pendidikan berbasis agama, filsafat,  psikologi  dan  sosiologi.  Proses  teknis  keempat  analisis  data  ini  ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Gambar 1. Proses Analisis Data Miles dan Hubarman (Anwar et al., 2022)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Akuntabilitas Pendidikan
Dalam  kamus  Bahasa  inggris The  Cambridge  English  Dictionary disebutkan bahwa  “ accountability” diartikan  “ the fact  of  being  responsible  for  what  you  do  and able  to  give  a  satisfactory  reason for  it,  or the degree to  which this happens” .  Dalam kamus  Bahasa  inggris The  Cambridge  English  Dictionary  disebutkan  bahwa “Education” diartikan “ the  process  of  teaching  or  learning,  especially  in  a  school  or college, or the knowledge that you get from this”. Jadi, Akuntabilitas pendidikan adalah tindakan mewujudkan pertanggungjawaban dalam proses tindakan mendidik/edukasi.
Dalam  konteks  pendidikan  khususnya,  menurut  Direktorat  Jendral  Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI (Hamdi, 2020), akuntabilitas pendidikan meliputi tiga, yaitu:
1. Akuntabilitas keberhasilan, dimulai dengan penetapan tujuan-tujuan  yang  spesifik.
Dalam  konteks  ini,  usaha  pendidikan  diorientasikan  untuk  menutup  jurang  antara keadaan  awal  peserta  didik  dengan  kondisi  akhir  yang  diharapkan  sebagaimana yang menjadi tujuan yang spesifiknya. Jenis akuntabilitas ini, menilai keberhasilan pengajaran dengan cara langsung mengukur keadaan siswa atau peserta didiknya;
2. Akuntabilitas profesional mengacu pada sejauh mana standar praktis tentang sikap, keterampilan,  dan  teknik-teknik  yang  telah  teruji  secara  sahih  dan  handal  dipakai dalam  mencapai  hasil  yang  setinggi-tingginya.  Pada  dasarnya,  akuntabilitas profesional  ini  berkaitan  dengan  akuntabilitas  keberhasilan  karena  mengingat dengan  keahlian  yang  profesional  tersebut,  guru  bekerja  mengusahakan keberhasilan siswa; dan
3. Akuntabilitas  sistem  dimana  sistem  pendidikan  hendaknya  akuntabel  dalam mewujudkan  janji-janjinya  kepada  masyarakat  sebagai  imbalan  dari  berbagai kemudahan  (fasilitas)  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat.  Dalam  aplikasi akuntabilitas  yang  berkaitan  dengan  dirinya  sendiri,  suatu  sistem  harus  mampu mengukur  pencapaian  siswa,  serta  menghubungkan  hasil  pengukuran  itu  dengan tujuan, harapan masyarakat, dengan resources yang tersedia, dan dengan cara-cara keahlian profesional yang telah dipraktekkan.
Sebagai  alternatif  pemikiran  pada  terminologi  akuntabilitas,  termasuk  bidang pendidikan  di  Indonesia  berpedoman  pada  pendapat  para  ahli  dan  pemerintah  ini, deskripsi  dan  analisis  berdasarkan  agama,  filsafat,  psikologi  dan  sosiologi  tugas  yang
sangat  mendesak.  Karena  agama  erat  kaitannya  dengan  tanggung  jawab  spiritual, filsafat  berkaitan  erat  dengan  tanggung  jawab  berpikir,  psikologi  berkaitan  erat akuntabilitas psiko-emosional dan sosiologi terkait erat dengan tanggung jawab dimana keempatnya harus menjadi dasar pertimbangan yang paling penting dan lengkap..

## Pembahasan

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama
Dalam  agama  Islam,  banyak  ayat  al-Quran  yang  menjadi  basis  akuntabilitas pendidikan,  antara  lain  p ertama ,  firman  Allah  Swt.  dalam  Q.S.  Al-Qiyamah:  36,
“apakah  manusia  mengira  ia  dibiarkan  saja  tanpa  pertanggungjawaban?”.  Kedua , firman-Nya  dalam  Q.S.  Al-Isra:  36,  “ Dan  janganlah  kamu  mengikuti  apa  yang  kamu tidak  mempunyai  pengetahuan  tentangnya.  Sesungguhnya  pendengaran,  penglihatan dan  hati,  semuanya  itu  akan  diminta  pertanggungjawabannya”.  Ketiga, sabda  Nabi Saw., ”Setiap  orang  adalah  pemimpin  dan  akan  diminta  pertanggungjawaban  atas kepemimpinannya”.
Dua  ayat  dan  sebuah  hadits  menunjukkan  hal  ini  dengan  jelas  bahwa akuntabilitas  pendidikan  adalah perintah/persyaratan  yang  mengikat  dari  Sang  Khalik untuk  setiap  makhluk.  dia  adalah k ewajiban  setiap  orang  kepada  Allah  SWT  adalah tanggung jawab rohani karena sikapnya sendiri atau karena pihak lain yang dipimpinnya dimanapun dan kapanpun. Setiap orang harus siap untuk memikul beban atau membawa semuanya sesuatu, tidak hanya berupa pahala, tetapi juga berupa azab dari Tuhan sesuai kebutuhan atau dibebankan.(Anwar et al., 2022).
B agaimana  penerapan  akuntabilitas uluhiyah ?  Dalam  Q.S.  Al-Nahl: 90,  Allah  Swt.  berfirman,  “ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,  kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat  mengambil  pelajaran”. Menurut  ayat  tersebut,  dua  prinsip  penting  dalam melakukan akuntabilitas pendidikan diantaranya :  1) wajib  berlaku adil, dan (2) haram berlaku keji (Anwar et al., 2022).
Dari  uraian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  tentang  tanggung  jawab  berbasis agama  adalah  tanggung  jawab  spiritual  setiap  orang  adalah  kepada  Allah  SWT  untuk tindakan  pendidikannya,  yang  harus  adil,  ihsan,  memuaskan,  tidak  mengecewakan, tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan aturan Allah SWT.
Sebagai  pemimpin  sebuah  lembaga  pendidikan  sudah  seharusnya  memiliki pandangan,  asumsi,  dan  pemikiran  serta  keyakinan  yang  kuat  dari  segi  spiritual  untuk
menjawab  tantangan  dinamika  pendidikan  mendatang.  Keyakinan  dan  bimbingan spiritual  mewajibkan  pendidikan  dikelola  dengan  baik  tanpa  melanggar  aturan-aturan yang  telah  ditetapkan  Allah  SWT  dan  setiap  tindakan  berupa  kreativitas  dan  inovasi dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Filsafat
Banyak aliran filsafat yang dapat dipilih sebagai basis akuntabilitas pendidikan, antara lain aliran/paham/cara berpikir :
1. esensialisme yang  memusatkan  perhatian  intelektualnya  pada  ide  dan  data-data realistik  dimana  pendidikan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  ideal  (sesuai ide/nilai) dan realistis (faktual / tidak manipulatif);
2. perenialisme yang  memusatkan  perhatian  intelektualnya  pada  keabadian  dimana pendidikan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  konstan/  berkelanjutan  (tidak temporal/sesaat);
3. pragmatisme dan progresivisme yang  memusatkan  perhatian  intelektualnya  pada hal-hal  praktis  dan  maju  dimana  pendidikan  harus  dipertanggungjawabkan  sesuai dengan  praktek  yang  sebenarnya  dan  demi  perkembangan  selanjutnya  yang  lebih baik; dan
4. rekonstruksionisme yang  memusatkan  perhatian  intelektualnya  pada  tindakan rekonstruksi dimana akuntabilitas dimaksudkan untuk merekonstruksi/memperbaiki kembali mutu pendidikan yang sudah ada (Kristiawan, 2016).
Menurut Saidah A.H dalam  jurnal  Al  Asas  (Saidah, 2020)  menjelaskan tentang aliran filsafat yang menjadi pedoman akuntabilitas pendidikan diantaranya :
1. Essensialisme  menghendaki  agar  landasan pendidikan berakar dari  nilai-nilai  yang esensial,  yaitu  yang  telah  teruji  oleh  waktu,  bersifat  menuntun  dan  telah turuntemurun  dari  zaman  ke  zaman,  dengan  mengambil  zaman  renaisanse  sebagai permulaan;
2. Perenialisme  menghendaki  pendidikan  diarahkan  pada  upaya  pengembangan kemampuan  intelektual  melalui  pemberian  pengetahuan  yang  bersifat  abadi, universal, dan absolut;
3. Pragmatisme  dan  Progresivisme  menghendaki  pendidikan  diarahkan  pada  upaya yang  bukan  semata-mata memberikan pengetahuan teoritis,  melainkan pada upaya pragmatis  dan  progresif  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  guna  memecahkan masalah yang dihadapi, dan;
4. Rekonstruksionisme  merupakan  lanjutan  gerakan  progresivisme  yang  hampir sepaham  dengan  perenialisme  yang  menghendaki  gerakan  mengatasi  krisis masyarakat modern. Rekonstruksionisme mencoba membina konsensus secara luas yaitu  dengan  mencari  kesepakatan  semua  orang/rakyat  mengenai  tujuan  inti pendidikan  secara  demokratis,  bukan  yang  diatur  atau  dikuasai  oleh  golongan- golongan tertentu.
Berdasarkan filsafat adalah akuntabilitas setiap orang untuk aturan berpikir logis karena pendidikannya tentang apa yang harus dilakukan dengan cara tertentu pemikiran esensial, gigih, pragmatis dan progresif dan rekonstruktif.
Dari  definisi  etimologis  di  atas  dipahami  bahwa  akuntabilitas  pendidikan berbasis  filsafat  adalah  pertanggungjawaban  proses  perbuatan  mendidik  berasaskan pada  kecintaan  terhadap  penggunaan  dan  pemahaman  akal  sehat,  termasuk  yang dihasilkan oleh para ahli filsafat yang tepat dan sesuai.
Sebagai  pemimpin  dalam  sebuah  lembaga  pendidikan, pemimpin  dalam membawa  perubahan  harus  berperan  sebagai  fasilitator,  yaitu  kepala  sekolah  bertugas memberikan dukungan terhadap ide-ide atau inisiasi perubahan yang selaras dengan visi perubahan  yang  telah  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  berbagai  masukan  serta saran dari internal maupun eksternal sejalan dengan dinamika pendidikan yang semakin dinamis.

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Psikologi
Dari  aliran-aliran  psikologi  itulah  yang  dapat  dijadikan  landasan  akuntanbilitas pendidikan  adalah  model Trait-Behavioural-Contingency seperti  yang  dijelas  pada Anwar et all 2022 (Anwar et al., 2022):
1. trait model yang berpusat pada kepedulian emosionalnya terhadap pola perilaku di mana  tanggung  jawab  untuk  pendidikan  terletak  sifat  yang  melekat  pada  setiap individu dan kelompok;
2. behaviour  model mengarahkan  perhatian  emosional  mereka  pada  pola  perilaku yang  akuntabilitas  pendidikan  menjadi  perilaku  alami  yang  tertanam  dalam  diri setiap individu dan kelompok; dan
3. contingency model yang memfokuskan perhatian emosionalnya pada model situasi lingkungan  di  mana  tanggung  jawab  pendidikan  menjadi  bagian  yang  tidak  ada terpisah dari kebutuhan masyarakat sekitar.
Karena  akuntabilitas  pendidikan  adalah  pertanggungjawaban  untuk  pemimpin, maka  ketiga  model  ini  erat  kaitannya  dengan  watak  dan  budi  pekerti  pemimpin.
Mengacu pada hasil penelitian Rebecca Jewett-Geragosian dari Granite State Colleges seperti  yang  dijelaskan  pada  anwar  et  al  2022  (Anwar  et  al.,  2022)  meskipun  dalam istilah  yang  berbeda,  tetapi  memiliki  arti,  sifat  dan  sifat  yang  sama.  karakteristik pemimpin yang bertanggung jawab atas pelatihan dalam ketiga model tersebut adalah:
1. trait model / trait theory : Berdasarkan karakteristik pemimpin, pemimpin memiliki karakteristik  yang  sama  kecerdasan,  penilaian,  kepercayaan,  kejujuran  dan  sosial, kepemimpinan  Bersama  wawasan  tentang  kekuatan  dan  kelemahan,  pemimpin tidak memperhatikan efek/situasi, pemimpin tidak fleksibel;
2. behavioral  model  /  style  approach :  Berbasis  perilaku  pemimpin,  mengkaji bagaimana  perilaku  pemimpin  mempengaruhi  kelompok  dalam  dua  cara,  yaitu orientasi  tugas  (membantu  kelompok  mencapai  tujuan)  dan  orientasi  hubungan (membantu anggota), efektif dalam situasi terbatas; dan
3. contingency  model  /  contingency  theory :  Percaya  pada  kelayakan  seorang pemimpin  yang  berfungsi  kemampuan  dalam  situasi  tertentu  berdasarkan  ruang lingkup penugasan/manajer/struktur hubungan anggota dan posisi kekuasaan, fokus situasi/kontekstual,  motivasi  tugas,  hubungan  interpersonal  termotivasi  dan fleksibel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Gambar 2. Styles and Traits Theory by Rebecca Jewett-Geragosian 2018 (Anwar et al., 2022)
Dari  uraian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  tentang  akuntabilitas  pendidikan berdasarkan psikologi adalah tanggung jawab emosional setiap orang terhadap perasaan kemanusiaan  sebagai  hasil  dari  aktivitas  pendidikannya,  yang  dalam  arti  harus dilakukan memperhitungkan sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya.
Sebagai pemimpin dalam  sebuah  lembaga pendidikan   menjadi panutan pribadi yang juga jujur dan transparan siap untuk diuji, menjadi teladan berarti menjadi panutan pribadi  /  contoh  yang  bersedia  menanggung  apa  pun  risiko,  dan  menjadi  pribadi  yang
mampu  menanggung  beban  keadaan  masyarakat  yang  mewakilinya  dan  siap mengevaluasinya kapan saja,

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Sosiologi
Salah  satu  mazhab  sosiologi  yang  dapat  dijadikan  landasan  akuntabilitas pendidikan adalah fungsionalisme  struktural dengan  tokoh-tokoh  seperti Emile Durkheim  dan  Talcott  Parsons ,  yang  ide  intinya  adalah  sistem  sosial  seperti  organ tubuh.  Akuntabilitas  pendidikan  dipandang  sebagai  prasyarat  dari  hirarki  stratifikasi sosial.  Akuntabilitas  pendidikan  bekerja  dalam  sistem  yang  berlapis  dan  semuanya berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  sistem  sosial.  Singkatnya,  akuntabilitas  pendidikan adalah  kebutuhan  sistem  stratifikasi  sosial,  bukan  apa  adanya  dari  "status"  tertentu, tetapi dalam sistem status sosial. Setiap posisi yang diwakili, seperti organ tubuh, adalah jantung,  hati,  dan  ginjal.  Jadi.  Semua  organ  berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan fungsional  tubuh.  Ketika  posisi  sosial  tidak  berfungsi,  sistem  sosial  menjadi  tidak teratur  maka  masyarakat  sedang  mengalami  kekacauan.(Rukiyati  &  &  Purwastuti, 2015).
Menurut  sosiologi fungsionalisme  struktural (Rukiyati  &  &  Purwastuti,  2015) ada tiga bentuk stratifikasi yang berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan, yaitu:
1. stratifikasi  politik,  yaitu  anggota  masyarakat  berdasarkan  tingkat  kekuatannya, termasuk kasta, oligarki, dan demokrat. Lapisan politik ini terdiri dari sekelompok elit  beberapa  penguasa.  Para  penguasa  ini  dan  anggotanya  memiliki  kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur gerak-gerik masyarakat. Biasanya properti kelas penguasa  seperti  itu  tampak  dalam  sistem  masyarakat  yang  hidup  dalam pemerintahan  feodal  dan  otoriter,  tetapi  itu  masih  terjadi  bahkan  dalam pemerintahan yang demokratis khususnya di lembaga birokrasi negara dan lembaga swasta lainnya  mengikuti hirarki organisasi. Pada dasarnya, kehormatan seseorang diukur berapa banyak kekuatan yang dia miliki;
2. stratifikasi  ekonomi,  yaitu  anggota  masyarakat  yang  didasarkan  pada  kepemilikan materi  yang  termasuk  kelas  atas  (kehidupan  berlebihan),  sedang  (hidup berkecukupan) dan rendah (hidup kurang/miskin). Stratifikasi ekonomi ini biasanya merupakan  lapisan  atas  dihuni  oleh  individu/kelompok  yang  dapat  memperoleh kekayaan  finansial  dalam  jumlah  banyak,  sedangkan  lantai  bawah  ada  yang  tidak berhasil  mengumpulkan  sejumlah  besar  kekayaan  finansial.  Pada  dasarnya  suatu kehormatan seseorang diukur dari berapa banyak kekayaan yang dia miliki; dan
3. stratifikasi  status  sosial,  yaitu  anggota  masyarakat  berdasarkan  kehormatan, termasuk  gelar  kebangsawanan,  jenis  pekerjaan  dan  tingkat  pendidikan  (sangat tinggi,  mis dan dosen, setinggi SMA dan  mahasiswa, sedang SMA, rendah seperti sekolah  dasar  dan  menengah  dan  buta  huruf).  Menurut  sosiolog  terkenal Max Weber ,  pada  stratifikasi  status  sosial  ini  memungkinkan  seorang  individu memainkan  berbagai  pola  interaksi  sosial  yang  membuatnya  menjadi  pengaruh yang  sangat  besar  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  jika individu/kelompok  memiliki  lebih  dari  satu  status  (posisi  sosial)  dalam  kehidupan masyarakat pembentuknya lebih dihormati dan dihargai. Pada dasarnya kehormatan seseorang  diukur  dari  seberapa  besar  kebangsawanan,  jenis  pekerjaan  dan  tingkat pendidikan
Akuntabilitas  pendidikan  didasarkan  pada  pemahaman  sosiologi  berarti tanggung  jawab  atas  proses  pendidikan  berbasis  pengetahuan  sosial,  termasuk  produk pemikiran  sosiolog  yang  terarah  dan  sesuai  dengan  tujuan.  Dari  paparan  dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan  berbasis  sosiologi  adalah  pertanggungjawaban  sosial  setiap  orang  kepada posisi  masyarakat  akibat  perbuatan  edukasinya,  yang  mestinya  dilakukan  dengan  cara memenuhi  kebutuhan  fungsional  masyarakat,  baik  stratifikasi  politik,  ekonomi maupun status sosial.
Sebagai  seorang  pemimpin  pada  sebuah  lembaga  pendidikan  yang  memegang kekuasaan  maka  selalu  mempertimbangkan  masukan  dan  saran  dari  berbagai  status sosial  masyarakat  demi  menjawab  dinamika  pendidikan  ke  depan,  pemimpin  dapat bekerja  sama  ia  dapat  dimintai  bantuan,  pendapat  dan  kerjasama  untuk  kepentingan program  lembaga  pendidikan,  pemimpin  mampu  mengelola  sumber  daya  dan  potensi seluruh warga lembaga pendidikan dari seluruh posisi dan status sosial.

## PENUTUP
Akuntabilitas pendidikan dapat disimpulkan dari pembahasan sebelumnya :
1. berbasis  berdasarkan  agama  kepada  Tuhan  sebagai  akibat  dari  suatu  tindakan pendidikan  yang  harus  adil,  baik  hati,  memuaskan, tidak  menipu, tidak  melanggar aturan dan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri.
2. berbasis  filsafat  adalah  tanggung  jawab  mental  untuk  aturan  berpikir  logis  akibat dari  suatu  tindakan  pendidikan  yang  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  substansial, abadi, pragmatis dan progresif dan rekonstruktif.
3. berbasis  psikologi  adalah  tanggung  jawab  emosional  untuk  merasakan  manusia tentang  sesuatu  tindakan  pendidikan  yang  harus  dilakukan  dengan  hati-hati karakter, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya.
4. berbasis  sosiologi  adalah  tanggung  jawab  sosial  atas  kedudukan  sosial  melalui pendidikan,  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  memenuhi  kebutuhan  fungsional masyarakat, stratifikasi status politik, ekonomi dan sosial.
Peran  pemimpin  yang  akuntabel  sebagai  pemimpin  perubahan  yaitu  pertama berperan untuk menentukan visi, misi, serta arah dan target yang ingin dicapai lembaga sekaligus sebagai penanggung jawab atas semua program dan kegiatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  K.,  Saifullah,  I.,  Al  Mighwar,  M.,  &  Nurjaman,  U.  (2022).  Akuntabilitas Pendidikan  Berbasis  Agama,  Filsafat,  Psikologi,  dan  Sosiologi. Al-Afkar,  Journal For Islamic Studies , 101–115.
https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.239
Hamdi,  M.  M.  (2020).  Evalusi  kurikulum  pendidikan. Intizam:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam , 4 (1), 66–75.
Kristiawan, M. (2016). Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Valia Pustaka .
Maryono,  M.  (2018).  Akuntabilitas  Sekolah;  Suatu  Upaya  Meningkatkan  Mutu Pendidikan Madrasah. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 1 (1), 29–41. Naerih,  N.,  &  Nurtiana,  N.  R.  (2021).  Peran  Guru  Dalam  Pembangunan  Mutu Pendidikan Melalui Proses Pembelajaran. Ojs3. Umc. Ac. Id , 168–173.
Saidah,  A.  H.  (2020).  Pemikiran  Essensialisme,  Eksistensialisme,  Perenialisme,  dan Pragmatisme dalam Perspektif Pendidikan Islam. AL ASAS , 5 (2), 16–28.
Sidiq,  U.,  Choiri,  M.,  &  Mujahidin,  A.  (2019).  Metode  penelitian  kualitatif  di  bidang pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1–228.
Rukiyati  &,  &  Purwastuti,  L.  A.  (2015).  MENGENAL  FILSAFAT  PENDIDIKAN. Universitas Negeri Yogyakarta , 1–151.
Zahro,  A.  M.  (2018).  Kepemimpinan  Perubahan  Kepala  Sekolah  Dalam  Peningkatan Mutu Pendidikan. Studi Islam , 10 (2), 1–14.
https://dictionary.cambrigde.otg/dictionary/english/accountability https://dictionary.cambrigde.otg/dictionary/english/education https://quran.kemenag.go.id/sura/75
HR. Muslim