## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional
Sandy Kurnia Christmas 1* , Evi Purwanti 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
* ch.sandykurnia@gmail.com

## ABSTRACT
The  French  Revolution  was  an  event  that  caused a social  change  and  political-cultural  shift. This revolution is shaping ideologies such as liberalism, democracy, and nationalism that have an impact on the change of government system and sovereignty. What is the pattern of the French Pre-Revolutionary government system, and what changes have led to the development of international law in the aftermath of the French Revolution. This article aims to examine historically how a historical event has brought significant  changes  to  the  pattern  of  government  systems  used  today. This  research  method  uses normative legal research, where the assessment uses a conceptual approach and historical approach. The results of this study concluded that the ideologies that formed during the French Revolution, such as Liberalism,  Democracy, and  Nationalize  major  impact on  the  change  of  government  system  that prioritizes the interests of the people and the development of international law. The pattern of the French Pre-Revolutionary  government  system  in  the  form  of  Monarchy, in  fact, failed  many  times  and  was considered to be too pressing for the people. The change in the pattern of the government system that was triggered by the French Revolution was considered as a people's revolution because it created many forms of good state order, which became the ideals of the people who were influential until now.
Keywords: The French Revolution; Government system; Sovereignty Concept.

## ABSTRAK
Revolusi Perancis merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan perubahan sosial dan pergeseran budaya politik. Revolusi ini membentuk paham-paham seperti Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalisme yang  berdampak  pada  perubahan  sistem  pemerintahan  dan  kedaulatan.  Bagaimana  pola  sistem pemerintahan Pra-Revolusi Perancis, serta apa perubahan yang berdampak membawa perkembangan hukum  internasional  Pasca  Revolusi  Perancis.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  secara  historis bagaimana  sebuah  peristiwa  sejarah  membawa  perubahan  yang  signifikan  terhadap  pola  sistem pemerintahan yang sampai sekarang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif,  dimana  pengkajian  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  historis.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  paham-paham  yang  terbentuk saat  terjadinya  Revolusi  Perancis, seperti  Liberalisme,  Demokrasi,  dan  Nasionalise  berdampak  besar  terhadap  perubahan  sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat serta perkembangan hukum internasional. Pola  sistem  pemerintahan  Pra-Revolusi  Perancis  berbentuk  Monarki  nyatanya  banyak  mengalami kegagalan dan dianggap terlalu menekan rakyat. Adanya perubahan terhadap pola sistem pemerintahan yang  dipicu  oleh  Revolusi  Perancis  dianggap  sebagai  revolusi  rakyat  karena  banyak  menciptakan berbagaii  bentuk  tatanan  konsep  negara  yang  baik  yang  menjadi  cita-cita  rakyat  yang  berpengaruh hingga sekarang.
Kata Kunci : Revolusi Perancis; Sistem Pemerintahan; Konsep Kedaulatan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Revolusi Perancis merupakan sebuah masa terjadinya pergeseran terhadap kultur masyarakat serta  perubahan  sistem  poltik  di  Perancis  yang memiliki  dampak  besar  di  Eropa  secara keseluruhan, dimana peristiwa ini berlangsung dari tahun  1789  hingga  1814. Peristiwa  Revolusi Perancis terjadi  dengan  tujuan  untuk menghapuskan  absolutisme  yang  terjadi  selama berabad-abad  di  Perancis,  serta  untuk memperjuangkan hak-hak rakyat akibat kesewenang-wenangan  Kerajaan  Perancis  pada masa  itu.  Revolusi  Perancis  dianggap mendudukan  harkat  dan  martabat  manusia  pada tempatnya yang tepat (Az, 2014).
Pada  masa  pemerintahan  Kerajaan Perancis  sebelum  peristiwa  Revolusi  Perancis terjadi, sistem pemerintahan Monarki Absolut telah lama  diterapkan  berabad-abad  di  kerajaan tersebut. Hingga  akhirnya  Monarki  Absolut tersebut  runtuh  seketika  karena pecahnya peristiwa  Revolusi  Perancis  tersebut. Revolusi Perancis  menjadi  peristiwa  transformasi  politis, dimana  dinamika  perubahannya  mengarah  pada politik  revolusioner (Hanson,  2019). Terjadinya transformasi  sosial  politik  di  Perancis  juga menandakan  berakhirnya  paham-paham  seperti feodalisme,  aristokrasi,  dan  monarki  di  Perancis. Terjadinya  Revolusi  Perancis  ini  dikarenakan adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Raja Louis XVI saat krisis terjadi di Kerajaan tersebut. Kekuasan raja Luis XVI dengan
semboyannya “I’Etat,  c’est  Moi” atau  “Negara adalah  Aku”  menjadi  puncak  dari  pemerintahan absolutisme  di  Perancis (Sungkar,  2007). Ambisi untuk menumbangkan sistem kerajaan yang terjadi berabad-abad ini juga dikarenakan pengaruh aliran “Pencerahan”  atau “Aufklarung” oleh  kaum terpelajar, kaum petani, kaum buruh, serta individu masyarakat  yang  merasa  tersakiti  pada  masa- masa tersebut (Sondarika, 2017).
Revolusi  Perancis  dikenal  dengan  tiga semboyannya, yaitu “Liberte, Egalite, et Fraternite” atau “Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan”, dimana  merupakan  suatu  gagasan  yang  ingin dicapai  dalam  memperjuangkan  hak  asasi manusia  mereka. Upaya  Revolusi  Perancis  yang dilakukan  untuk  menggulingkan  kekuasaan kerajaan  ternyata  berhasil.  Adanya  perubahan tatanan  hukum  dan  konstitusi  melahirkan  sebuah deklarasi bernama  “Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia dan Warga Negara 1789” atau “La Declaration Des Droits  De  L'homme  Et  Du  Citoyen  1789”. Selain lahirnya  sebuah  deklarasi  tersebut,  perjuangan- perjuangan tersebut juga melahirkan suatu paham- paham  baru  seperti  Liberalisme,  Demokrasi,  dan Nasionalisme  yang  terlahir  dari  tiga  semboyan revolusi  tersebut.  Tokoh-tokoh  pemikir  itu  seperti Hugo  Grotius,  Montesquieu,  Jean  Jacques Rousseau, Abbe Mably, dan Condorcet, serta John Locke (Az,  2014). Paham-paham  dan  pemikiran ide  tantang  konsep  negara  tersebutlah  yang membuat hukum internasional mulai berkembang.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Pekembangan  hukum  pada  abad  ini  juga karena  adanya  pengaruh  dari  peradaban  Yunani, Mesir  Kuno,  dan  Romawi  Kuno  yang  kemudian diadaptasikan  menjadi  sebuah  budaya  yang bernama “Renaisans”. “Renaisans” merupakan sebuah  gerakan  budaya  yang  berkembang  pada masa  abad  ke-14  hingga  abad  ke-17,  dimana paham  ini  berkontribusi  dalam  perkembangan observasi,  diplomasi,  dan  peningkatan  ilmu pengetahuan. Renaisans dianggap  mewariskan prasyarat  pemikiran  independen, kritis,  dan pendekatan  humanistik,  serta  kerangka  hukum politiik  dimasa  depan (Shaw,  2008).  Adanya perkembangan  didalam  hukum  internasional ini dilihat dari adanya perkembangan di bidang politik, hukum,  budaya,  ideologi, dan  masih  banyak  lagi. Perkembangan hukum  pada  aspek  politik  dapat dilihat  dari  sebelumnya  adanya  pengaruh penguasa  duniawi  dan  gerejawi,  yang  rata-rata menguasai  beberapa  aspek  dalam  sebuah kerajaan,  seperti  ekonomi,  agama,  ideologi,  dan kultural.
Terjadinya  perkembangan  hukum  di  era Revolusi  Perancis  pada  dasarnya  membawa perubahan  dalam  aspek  hak  asasi  manusia  dan konsep  kenegaraan  didalam  hak-hak  kedaulatan. Perkembangan  selanjutnya  didalam  hukum internasional  terjadi  karena  adanya  hubungan antar  negara-negara  atau  bangsa-bangsa  yang berdaulat.  Hal  ini  dilihat  dengan  adanya “The Treaty  of  Westphalia  1648” yang  terjadi  sebelum Revolusi  Perancis.  Hal  ini  membuktikan
perkembangan  hukum  internasional  sudah  mulai berkembang  di  masa  lampau. Secara  historis, hubungan  antara  hukum  dan  sejarah dalam perkembangannya  adalah  tentang  kebiasaan internasional  yang  merupakan  sumber  hukum tertua (Sunyowati,  2013). Hukum  Internasional diartikan  sebagai  keseluruhan  hukum  yang didalamnya  terkadnung  prinsip,  kaidah,  dan perilaku  antar  negara  yang  mengikatkan  dirinya kedalam  suatu  hubungan  antar  negara,  sehingga harus ditaati setiap negara (Kuahaty, 2014).
Konsep negara didalam hukum internasional tidak  terlepas  dari  adanya  hubungan  antara negara-negara  yang  berdaulat,  dimana  mereka melakukan  sebuah  kerjasama  dalam  diplomasi hukum. Konsep Kedaulatan pertama kali dianalisis pada  tahun  1576  dalam  karya “Six  Livres  de  la Republique” oleh Jean Bodin. Konsep kedaulatan menurut  Jean  Bodin  menekankan  pentingnya sebuah  kekuasaan  yang  berdaulat  didalam  suatu negara yang  akan  membuat  hukum.  Meskipun pemegang  kekuasaan  tersebut  tidak  terikat  oleh hukum yang di lembagakan sendiri, namun dapat tunduk atas hukum Tuhan dan alam dalam paham Teologi.  Hal  ini  juga  menurut  Jean  Bodin  bahwa “Kedaulatan  merupakan  sumber  utama  untuk menetapkan  hukum.  Kedaulatan  merupakan sumber  otoritas  yang  berada  pada  arah  tertinggi dalam  hierarki  hukum (legal  hierarchy)” (Riyanto, 2012). Konsep  Kedaulatan  ini  nantinya  menjadi sebuah  landasan  dari  sistem  nilai  khas  yang melahirkan hubungan internasional dan hubungan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
antarbangsa,  diman  menjadi  dasar  alasan  bahwa kedaulatan  didalam  hukum  internasional mempunyai  sebuah  ikatan  yang  tidak  dapat dipisahkan.
Revolusi  Perancis  dijadikan  sebagai momentum  untuk  melakukan  perubahan  yang sebenarnya  telah  terpikirkan  diera  sebelumya, namun  terkekang  oleh  keterbatasan  hak  asasi karena  masih  tetap  terjadinya  imperialisme  dan kolonialisme.  Revolusi  Perancis  juga  menjadi pemicu lahirnya revolusi lainnya sampai abad ke- 20  karena  dianggap  sebagai  gerakan  menuju kebebasan dunia. Universalitas Revolusi Perancis dalam  paham-pahamnya  diikuti  oleh  beberapa revolusi  lainnya  seperti  Revolusi  Batavia  (1794), Revolusi  Swiss  (1798),  Revolusi  Spanyol  (1820), Revolusi Rusia (1905), Revolusi Tiongkok (1949), hingga Revolusi Kuba 1965) (Az, 2014).
Revolusi  Perancis  dianggap  sebagai peristiwa  yang  membawa  perubahan  dan perkembangan  yang  sangat  politis  dibidang hukum.  Eksplorasi  terhadap  literatur  sejarah Revolusi  Perancis  menjadi  sebuah  literatur  yang mengkaji  sejarah  awal  perkembangan  konsep- konsep hukum. Pada kasusnya, Revolusi Perancis membawa perubahan didalam hak asasi manusia dan  konsep kedaulatan,  karena  pasca  terjadinya Revolusi Perancis, beberapa wilayah
mengembangkan konsep, paham, serta perjuangan  yang  sama  dalam  upaya membebaskan  diri  dari  penindasan  absolutisme dan  monarki. Revolusi  Perancis  dijuluki  sebagai
revolusi  politik  dan  sosial,  karena  menyebabkan pergeseran  budaya.  Adanya  perkembangan budaya,  munculnya  norma-norma  baru,  serta praktik  sosial  budaya  dan  kepercayaan  religius yang  turut  bergeser  menyebabkan terjadinya perubahan dalam budaya  politik.  Hal  inilah  yang menyebabkan  pergeseran  budaya  merupakan pendorong  revolusi  sosiopolitik,  bukan  hanya sekedar  perubahan  nilai  dan  norma (Rosenfeld, 2019).
Berdasarkan sejarah  Revolusi  Perancis tersebut, ada beberapa faktor yang menjadi dasar berkembangnya  ilmu  hukum,  salah  satunya mengenai konsep kedaulatan. Konsep Kedaulatan diyakini  sudah  lama  ada,  namum  implementasi pemikirannya berbeda-beda. Sebagai contoh pada masa  abad  ke-14  hingga  abad  ke-17, Sistem pemerintahan berbentuk Kerajaan menkonsepsikan  dirinya  berdasarkan  kedaulatan Tuhan  dan  kedaulatan  Raja,  namun  pasca terjadinya  Revolusi  Perancis  muncul  adanya Kedaulatan  Negara  dan  Kedaulatan  Rakyat. Hal tersebut  ditandai  dengan  adanya  perubahan sistem pemerintahan di Perancis yang sebelumnya sistem  Monarki  Absolut  Kerajaan  menjadi  sistem pemerintahan  Republik.  Konsep  kedaulatan  tidak terlepas  dari  konsep  negara  dalam  hubungan hukum antara negara-negara.
Penulis  melihat  bahwa  penting  untuk meneliti  dan  membahas  dalam  penelitian ini mengenai  pola  sistem  pemerintahan  dan  konsep kedaulatan pada masa Pra-Revolusi Perancis dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
perkembangan  sistem  pemerintahan  dan  konsep kedaulatan  Pasca  Revolusi  Perancis  terhadap hukum internasional.
Penelitian  yang  menganalisis  mengenai perkembangan sistem  pemerintahan  dan  konsep kedaulatan pasca Revolusi Perancis belum pernah dikaji  pada  penelitian  jurnal  ilmiah  sebelumnya. Penelitian oleh Sigit Riyatno berjudul “Kedaulatan Negara  dalam  Kerangka  Hukum  Internasional Kontemporer”  membahas  mengenai  kedaulatan negara ada  dalam  konsep  dasar  hukum internasional, dimana mengkaji kedaulatan negara dalam hubungan antar negara (Riyanto, 2012). Hal yang membedakan dengan penulisan penelitian ini adalah konsep mengenai kedaulatan negara dikaji dengan  asal-usul historis  melalui  peristiwa Revolusi  Perancis,  sehingga  ide-ide  mengenai Kedaulatan  Negara  yang  berkembang  tersebut dapat dipahami sejarahnya.
Penelitian  oleh  Kiki  Mikail  berjudul  “Sistem Politik Iran Kontemporer : Dari Westernisasi hingga Islamisasi”  membahas  mengenai  perubahan sistem  politik  di  Iran  pada  masa  Revolusi  Iran, dimana  tujuan  revolusi  ini  bermaksud  untuk menguatkan  paham-paham  mengenai  keislaman dan  menghindari  pengaruh  paham  barat (westernisasi) Amerika (Mikail, 2019).
Perbedaannya dengan penelitian ini adalah unsur kebaharuan  dalam  penelitian  ini  lebih memfokuskan  kepada  dampak  yang  berkembang dan  meluas  bukan  saja  terhadap  negara  yang
melakukan  revolusi,  melainkan  dampak  secara luas terhadap negara-negara lain juga.
Penelitian oleh Mohamad Rosyidin berjudul “Dari  Otoritarianisme  ke  Demokrasi  :  Bagaimana Mendorong  Negara  Menuju  Kestabilan  dan Keterbukaan?” membahas  mengenai  fenomena demokratisasi,  dimana  strategi  dalam  upaya mendorong  perubahan  politik  dapat  memperkuat perlembagaan  politik.  Penelitian  ini  mengkaji bahwa tidak semua hak pada negara-negara yang menjalankan  demokrasi  menjamin  hak-hak rakyatnya,  faktanya  negara-negara  Otoriter  yang tidak  menjamin  hak-hak  sipil  dan  poltik  justru jarang terjadi gejolak, hal ini memunculkan apakah setiap  terjadinya  perubahan  sistem  pemerintahan dapat  merubah kestabilan  negara (Rosyidin, 2013). Penelitian  ini  pada  dasarnya  memiliki persamaan  bagaimana  upaya  mengubah  sistem pemerintahan  yang  dapat  memicu  terjadinya ditengah-tengah  masyarakat.  Unsur  kebaharuan dalam  penelitian  ini  bahwa  selain  menggunakan unsur  historis,  penelitian  ini  juga  mengkaji menggunakan  aspek-aspek  politik,  hukum,  dan sosial  yang  terjadi.  Hal  inilah  yang  menghasilkan tujuan  bahwa  perubahan  sistem  pemerintahan bukan merupakan kehendak penguasa, melainkan rakyat.
Pada  penelitian  jurnal  ilmiah  internasional, ada  beberapa  penelitian  membahas  mengenai Revolusi Perancis. Penelitian oleh Paul R. Hanson berjudul “Political History of the French Revolution Since  1989” membahas  mengenai  aspek-aspek

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
sejarah  politik  secara  eksplisit  dari  Revolusi Perancis. Penelitian ini pada dasarnya membahas bagaimana  pengaruh  politik  yang  terjadi  pasca Revolusi  Perancis (Hanson,  2019). Unsur kebaharuan  penelitian  ini  bahwa  pengaruh  yang terjadi  pasca Revolusi  Perancis  bukan  saja mempengaruhi  aspek  politik,  melainkan  sisi hukum, budaya, dan sosial yang dapat dilihat dari pengaruh  semboyan  Revolusi  yang  berdampak luas.
Penelitian  oleh Anthony  Crubaugh  berjudul “Local  Justice  and  Rural  Society  in  the  French Revolution” membahas mengenai dampak sosial yang  terjadi  akibat  revolusi,  dimana  dampak tersebut  tidak  hanya  dirasakan  masyarakat  kota, melainkan  masyarakat  pedesaan  merasakan dampak  terhadap  perubahan  realitas  hukum  dan pemahaman  mengenai  kewarganegaraan  yang dimilikinya (Crubaugh,
2000). Adapun
perbandingan  dengan  jurnal  tersebut  memiliki unsur  kebaharuan,  dimana  dampak  yang  terjadi pada Revolusi Perancis tidak hanya mempengaruhi  dampak  secara  sosial,  melainkan hukum  dan  sistem  pemerintahannya.  Inovasi pembaruan dalam penelitian ini lebih mengkaji sisi hukum  didalam  perubahan  sistem  pemerintahan dan konsep kedaulatan yang digunakan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian yang bersumberkan dengan fakta sejarah ini diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dimana pengkajiannya
berdasarkan  Pendekatan  Sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar hukumnya. Bahan  hukum  primer  itu  berbentuk konvensi,  perjanjian,  traktat,  piagam,  maupun deklarasi,  seperti Charter  of  The  United  Nations 1945 (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945), The Universal Declaration of Human Rights 1984 (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  1948), Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen 1789 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Warga  Negara  1789)  dan  beberapa  instrumen hukum  lainnya. Sedangkan  bahan  hukum sekunder  diambil  berdasarkan  sumber-sumber hukum  online  dan  offline  berupa  buku,  jurnal, artikel,  dan  beberapa  penelitian  hukum  dan sejarah lain yang relevan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pola  Sistem  Pemerintahan  dan  Konsep Kedaulatan Pra-Revolusi Perancis
Negara  merupakan sebuah  wilayah kedaulatan,  yang  dapat  disebut  sebagai  suatu organisasi  kekuasaan  yang  memilkik  unsur-unsur terbentuknya  negara,  seperti  pemerintahan  yang berdaulatan,  wilayah,  rakyat, dan  pengakuan dari negara  lain.  Menurut  Aristoteles  (384-322  SM), Negara  dibentuk  dengan  tujuan  mencapai kebaikan yang tertinggi terhadap rakyatnya, hal ini

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
dianggap  bahwa  negara  dapat  mensejahterakan rakyatnya didalam suatu wilayah.
Pada  dasarnya  negara  dipandang  sebagai institusi  sosial dan  kenyataan  sosial  yang menunjukkan adanya pola antara manusia dengan ikatan  kehendak  golongan  masyarakat,  dan negara  dipandang  sebagai  entitas  dalam  jumlah besar  yang  mencakup  golongan  masyarakat tersebut (Usman,  2015). Negara  dipandang sebagai  suatu  sistem  norma  yang  memiliki kesatuan  dan  kekhasan  sehingga  pantas  disebut sebagai suatu tatanan hukum.
Konsep kedaulatan dalam  hal  ini  berkaitan dengan terbentuknya suatu negara. Terbentuknya suatu  negara  terjadi  karena  orang-orang  yang mempunyai  kesamaan,  baik  itu  nasib,  budaya, kepentingan,  dan  lainnya,  membentuk  suatu kelompok  (genossenchaft)  yang  dipimpin  oleh seseorang. Hal  inilah  yang  membedakan  setiap negara  memiliki  tujuan  yang  berbeda.  Tujuan negara  berdasarkan  teori  tujuan  negara  memiliki tiga  tujuan,  yaitu  negara  yang  bertujuan kebahagiaan  hidup  manusia  sebagai  tujuan  akhir manusia;  negara  yang  bertujuan  untuk menimbulkan  negara  kekuasaan (machtstaat) ; serta  negara  yang  bertujuan  untuk  mencari kemakmuran (Soemarsono, 2007). Oleh karena itu peran negara sangatlah penting, dimana harus ada sinergi  antara  pemerintah  yang  berdaulat  dan rakyat.
Peristiwa Revolusi Perancis yang terjadi dari tahun  1789  hingga  1799  menjadi  bagian  penting
dari adanya pergeseran sistem pemerintahan yang sebelumnya  berbentuk  Kerajaan  menjadi  sebuah Negara  Republik.  Peristiwa  tersebut  ditandai dengan penggulingan  kekuasaan  Raja  Louis XVI yang  dianggap  tidak berkompeten  dalam menyingkapi persoalan negara dalam menjalankan pemerintahan  pada  saat  itu. Pemerintahan  yang dijalankan oleh Raja Louis XVI berbentuk monarki telah diterapkan selama berabad-abad di Kerajaan Perancis. Pemeritahan  Monarki  merupakan  jenis pemerintahan  yang  dikepalai  oleh  seorang  Raja atau Ratu.
Pada prakteknya,  jenis  pemerintahan monarki  ada  dua,  yaitu  Monarki  Absolut  dan Monarki Konstitusional.  Monarki  Absolut  adalah model pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang langsung oleh satu orang raja atau ratu. Model kekuasaan absolut ini selalu memperlakukan  “sebuah  subjek”  sebagai  bentuk pemerintahan,  dimana  artinya  apapun  yang diinginkan  raja  atau  ratu  merupakan  sebuah perintah yang harus dijalankan tanpa harus dikaji atau diirumuskan terlebih dahulu sebuah perintah tersebut (Daly, 1978). Bentuk monarki yang secara historis sangat nyata adalah monarki absolut yang terjadi  di  Eropa  selama  abad  ke-18.  Dibawah bentuk pemerintahan ini yang juga dikenal sebagai despotisme,  tatanan  hukum  dalam  seluruh tahapan  dibuat  dan  diterapkan  baik  secara langsung  oleh  raja,  maupun  organ-organ  yang diangkat  oleh  raja. Sedangkan  Monarki Konstitusional  adalah  bentuk  pemerintahan  yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kekuasaan kepala negara dipegang oleh perdana menteri  yang  dibatasi  oleh  ketentuan-ketentuan konstitusi negara.
Pemerintahan  Monarki  dianggap  menjadi masalah besar dalam suatu pemerintahan, hal ini terbukti  dengan  munculnya  berbagai  Revolusi didunia,  khususnya  Perancis.  Absolutisme  yang diterapkan  menjadi  penghalang  bagi  kebebasan seseorang.  Hal  inilah  juga  menjadi  suatu penghalang  terhadap  hak  asasi  manusia. Ditambah lagi dengan pembagian kelas atau kasta dalam masyarakat menjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Berdasarkan Teori Kedaulatan, memandang sistem  pemerintahan  monarki  sebagai  Teori Kedaulatan  raja,  karena  kekuasaan  dikendalikan langsung  oleh  raja.  Hal  ini  dianggap  bahwa kekuasaan raja berada diatas konstitusi sehingga dianggap tidak perlu mentaati norma-norma hukum lainnya.  Raja  pada  masa  sistem  permerintahan Monarki  selalu  direpresentasikan  sebagai  wakil Tuhan, sehingga tidak jarang kekuasaan tersebut bersifat tirani.
Sistem  pemerintahan  yang  diterapkan selama abad pertengahan (abad ke-16 sampai ke- 18) menerapkan dua teori kedaulatan, yaitu Teori Kedaulatan  Tuhan  dan  Teori  Kedaulatan  Raja. Representasi dari kedua teori ini terlihat dari siapa yang  memimpin.  Keterlibatan  Paus  dalam  suatu pemerintahan  dianggap  sebagai  aturan  mutlak yang menganggap bahwa perintahnya merupakan perintah dari Tuhan, dan gereja menjadi penyalur
pesan  dalam  menyampaikan  perintahnya.  Oleh karena  itu  sifat  absolutisme  ini  menjadi  suatu penentang  bagi  sebagian  orang  yang  membenci aturan  atau  perintah  yang  dibuat  secara sewenang-wenang.
Sebelum terjadinya Revolusi Perancis, tidak ada  pemisahan  antara  urusan  negara  dengan urusan  agama.  Keduanya  dianggap  sama  dalam wujud  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan. Hubungan antar Negara dengan agama ini disebut Teokrasi.  Teokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan dimana  prinsip-prinsip  ilahi  memegang  peranan utama  atau  bisa  dikatakan  sebagai  sistem pemerintahan  yang  menjunjung  dan  berpedoman pada  prinsip  ilahi. Teokrasi  direpresentasikan sebagai  Kedaulatan  Tuhan  karena  kekuasaan tertinggi  berasal  dari  Tuhan.  Namun  hakikat  ini berubah  setelah  mengalami  distorsi  yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan para diktator  oleh  para  Raja  atau  Ratu  pada  masa pemerintahan Monarki (Wahyuni, 2012).
Bentuk  pemerintahan Teokrasi  dapat dikatakan  lemah  karena  menimbulkan  perspektif yang  negatif.  Hal  ini dapat dilihat  dari  adanya golongan “Etats Rohaniawan” atau “Etats Kedua”, dimana golongan ini dianggap terlalu dekat dengan pemerintahan  sehingga  menimbulkan  banyak permasalahan  seperti  korupsi  dan  perilaku sewenang-wenang dari kaum  rohaniawan. Padahal  jika  melihat  dari  tugas  dan tanggungjawabnya  sebagai  kaum  rohaniawan,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
seharusnya lebih dekat kepada rakyat dan memiliki peran dalam pembentukan karakter umatnya.
Sistem pemerintahan kerajaan  yang turun- temurun juga menjadi penyebab kekuasaan hanya berpusat kepada ikatan keluarga kerajaan. Sistem pemerintahan  yang  hanya  dipegang  oleh  satu orang  (Otokrasi)  menyebabkan  tidak  ada  yang dapat  membatasi  kekuasaan  Raja,  sehingga rentan  terjadinya  permasalahan,  seperti  krisis ekonomi, kelaparan, utang negara, penjajahan dari negara lain, dan sebagainya.
Pemerintahan Monarki dikategorikan sebagai konsep otokrasi, sedangkan pemerintahan republik  dikategorikan  sebagai  konsep  oligarki. Menurut  Robert  Barros,  “Otokrasi  adalah  aturan seseorang  atau  sekelompok  orang  yang arogan pada  diri  mereka  sendiri  dan  memonopoli kekuasaan  di  negara  bagian,  melaksanakannya tanpa  menahan  diri” (Barros,  2002). Sedangkan Oligarki menurut  Robinson-Hadiz  didefinisikan sebagai sebuah  sistem  relasi  kekuasaan  yang menghubungkan antara negara dan kaum borjuis, dimana konsentrasi kekayaaan yang terdapat pada kaum  borjuis  dipadukan  antara  akulmulasi kekayaan dan kekuasaan politik (Ananta, 2016).
Adanya  perubahan  ini  terjadi  karena ketidaksenangan rakyat kepada sistem pemerintahan  yang  lama,  yang  dalam  hal  ini bersifat  feodalisme,  aristokrasi,  dan  monarki, sehingga  rakyat  dengan  inisiatif  mengambil  alih kekuasaan pemerintah. Rakyat menjadi penyelenggara kesejahteraan dan
bertanggungjawab  terhadap  hal  tersebut. Pengambil  alihan  kekuasaan  pemerintah  ini dianggap  sebagai  langkah  dalam  menjunjung tinggi  sekaligus  memperjuangkan  hak  asasi manusia yang mereka miliki.
Runtuhnya  Monarki  Absoulut  Raja  Louis XVI, tidak serta merta membuat Perancis langsung berganti  ke  sistem  pemerintahan  Republik. Gerakan  revolusi  yang  dilakukan  oleh  Rakyat secara  langsung  menyebabkan  belum  dapat menetapkan  pemimpin  dalam  pemerintah selanjutnya.  Oleh  karena  itu  jatuhnya pemerintahan Monarki  Absolut  diganti  dengan pemerintahan Monarki Konstitusional sebagai jalan untuk  merumuskan  konstitusi  negara  dan perlengkapan aparatur negara.
2. Perkembangan  Sistem  Pemerintahan  dan

## Konsep  Kedaulatan  Pasca  Revolusi Perancis terhadap Hukum Internasional
Keruntuhan  Monarki  Absolut  menjadi pertanda revolusi yang dijalankan rakyat Perancis berhasil.  Setelah  pemerintahan  Monarki  Absolut diganti dengan pemerintahan Monarki Konstitusional, Majelis  Konstituante  Nasional dibentuk  untuk  menghapuskan  feodalisme  yang terjadi  selama  berabad-abad  tersebut.  Majelis Konstituante  Nasional  membentuk  sebuah dokumen  bernama  “Dekret  Agustus”  yang bertujuan  menghapuskan  seluruh  hak  istimewa. Pembentukan  dokumen  tersebut  kemudian melahirkan  sebuah  deklarasi  HAM  bernama “Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## 1789”  atau  “La Declaration  Des  Droits  De
L'homme  Et  Du  Citoyen  1789”. Majelis Konstituante  Nasional  dibentuk  tidak  hanya berfungsi  sebagai  badan legislatif,  melainya sebagai  badan  yang  menyusun  konstitusi  baru. Hal  inilah  yang  kemudian  melahirkan  Negara Republik Perancis.
Terbentuknya Republik Perancis merupakan negara pertama yang mendeklarasikan negaranya sebagai  negara  republik  di  Eropa.    Pada bentuk pemerintahan  Republik  ini,  kekuasaan  tertinggi bersumber  kepada  rakyat.  Menurut    John  Locke sebagai  pelopor Teori  Kedaulatan  Rakyat menyatakan  bahwa kekuasaan  bukanlah  milik Raja yang memimpin, melainkan milik rakyat yang dipimpin.  Karena  pada  hakikatnya,  kekuasaan timbul  akibat  adanya  perjanjian  masyarakat, dimana  rakyat  menyerahkan  hak-hak  rakyat kepada  pemerintah  untuk  diatur,  dan  kekuasaan pemerintah  mengembalikan  hak  tersebut  melalui hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian masyarakat  tersebut  dikenal  dalam  buku  John Locke “Du  Contract” sebagai  “Kontrak  Sosial”, dimana  bertujuan  untuk  membentuk  badan  yang diberikan  kekuasaan  untuk  menyelenggarakan ketertiban  masyarakat (Fahmi,  2010). Adanya kedaulatan  suatu  negara  pada  dasarnya mengarahkan  hak  negara  untuk  secara  bebas menentukan status politik, struktur sosial, ekonomi, dan budaya dalam wilayah tersebut (Christmas & Seetiyono, 2019).
Revolusi  Perancis  diidasari  oleh  paham Liberalisme, Demokrasi dan Nasionalisme, dimana paham-paham  inilah  yang  kemudian  berkembang dalam  hukum  internasional.  Paham  Liberalisme menurut  Max  Weber  dianggap  pandangan mengenai  individu  yang  bebas  untuk  memilih nilainya  sendiri (Bakar,  2012).  Paham Demokrasi diartikan sebagai sebuah mekanisme politik dalam menentukan  pendapat  dan  memilih  pemimpinnya Demokrasi  direpresentasikan  sebagai  kebebasan hak dalam berpendapat dan memilih pemimpinnya sendiri (Nugroho, 2012). Sedangkan Nasionalisme diartikan sebagai sebuah paham kebangsaan yang dimiliki  oleh  rakyatnya  dalam  sebuah  negara. Sikap kebangsaannya tersebut muncul karena sifat kecintaannya  terhadap  negara  karena  memiliki sejarah dan cita-cita yang sama dalam membentuk negara,  serta  persamaan  cita-cita  dan  tujuan bangsa (Alfaqi, 2015).
Pembentukan Republik  Perancis  juga dianggap  sebgai  langkah  awal  dalam penghapusan  golongan  atau  kelas  dalam  strata sosial  masyarakat.  Hal  ini  kemudian  melahirkan paham  sekularisme,  dimana  menurut  paham  ini menyatakan  sebuah  intitusi atau  badan  negara harus terpisah dari unsur agama dan kepercayaan. Paham ini menjelaskan pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Sehingga Sekularisme dipandang  sebagai  paham  yang  menunjang kebebasan  beragama  dan  kebebasan  dari pemaksaan  kepercayaan  dengan  menyediakan sebuah  kerangka  yang  netral,  serta  memahami

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
bahwa menyelesaikan suatu permasalahhan tanpa mengatasnamakan  sebuah  agama  tertentu. Paham  inilah  yang  kemudian  menjadi  prinsip utama dalam pemisahan gereja dan negara dalam mengurusi persoalan negara.
Perkembangan  sistem  pemerintahan  pasca Revolusi  Perancis  dilihat  dari  terbentuknya  suatu negara.  Teori  Perjanjian  Masyarakat  dan  Teori Kedaulatan  Rakyat  menciptakan  suatu  perangkat berbentuk badan atau lembaga yang diangkat oleh rakyat  untuk  melindungi  kepentingan  rakyat, termasuk hak asasi  manusia.  Hak asasi  manusia yang  terbentuk  merupakan  sebuah  cita-cita  dari rakyat  yang  menumpahkan  darahnya  untuk menghapus  penindasan  yang  terjadi  selama berabad-abad  dengan  menegaskan  kebebasan manusia.
Revolusi  Perancis  nyatanya  tidak  hanya membawa  perubahan  dalam  perkembangan sistem  pemerintahan,  melainkan kepada penegakan hak asasi manusia juga diperjuangkan. Implikasi  lahirnya  paham-paham  Liberalisme, Demokrasi,  dan  Nasionalisme  membawa perubahan  yang  signifikan  terhadap  sistem pemerintahan.  Terbentuknya  elemen-elemen pendukung  dalam  kontrak  sosial  melahirkan badan-badan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif didalam Trias Politika.
Perkembangan  hukum  internasional  yang terjadi  pasca  Revolusi  Perancis  membawa perubahan terhadap hubungan antara negara. Hal ini  dapat  dilihat  bahwa  paham-paham  yang  lahir
dari  Revolusi  Perancis  diadopsi  oleh  beberapa wilayah. Perkembangan hukum internasional yang dapat dilihat pasca Revolusi Perancis yaitu secara sistem  pemerintahan,  bentuk  pemerintahan Republik telah hampir diterapkan diseluruh daratan Eropa (kecuali Kerajaan Inggis), bahkan sampai ke negara-negara  di  Asia,  Afrika,  dan  Amerika.  Hal inilah yang  menyebabkan  Eropa  sebagai  pusat episentrum negara Republik.
Selain dari  perkembangan sistem pemerintahan, perkembangan selanjutnya berasal dari  penalaran  paham  Liberalisme  yang berkembang. Paham ini dikatakan sebagai paham kebebasan  yang  tidak  hanya menjalar  di  bidang politik, melainkan di bidang ekonomi, budaya, dan bidang  lainnya.  Di  bidang  Ekonomi  dapat  dilhat dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa/ European  Economic  Community yang  lahir  dari kebebasan  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi dan perdagangan.
Penalaran dalam paham Demokrasi menjadi sebuah  bukti  bahwa  negara  tersebut  menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan dijalankannya  pemungutan  suara,  baik  kepada lembaga,  oeganisasi,  maupun  oeang,  dalam memilih hak suara mereka. Penaalaran mengenai demokrasi  ini  juga  melahirkan  aparatur pemerintahan  dengan  memilih  siapa  saja  yang diangkat  oleh  rakyat  sebagai  pemangku pemerintahan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.    Perkembangan  hukum internasional pasca  Revolusi Perancis  ini  juga  membentuk

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
hubungan  kerjasama  antar  negara  dalam membantu  negara-negara  membentuk  tatanan bersama-sama.  Karena  pada  hakikatnya, membentuk  suatu  perjanjian  antar  negara  harus memiliki kedaulatan negara.

## D. SIMPULAN
Revolusi Perancis menjadi sebuah peristiwa penting  yang  membawa  perubahan  terhadap sistem  pemerintahan  yang  baru  serta  konsep kedaulatan. Sebelum terjadinya Revolusi Perancis, kekuasaan  yang  dikendalikan  oleh  raja  dalam sistem pemerintahan monarki selalu direpresentasikan  sebagai  pemerintahan  tirani yang absolut, dimana pemerintahan terbentuk oleh raja  dan  untuk  raja,  sehingga  tidak  jarang kekuasaan  yang  dikendalikan  oleh  raja  atau  ratu secara  langsung  tidak  memperhatikan  hak-hak rakyatnya,  hal  ini  seringkali  menyebabkan  krisis ditengah-tengah masyarakat. Sistem Pemerintahan  Monarki  pada  dasarnya  hanya mementingkan  kesejahteraan  kelas  atas  dan menengah.    Pasca  terjadinya  Revolusi  Perancis pemisahan  kelas  tersebut  dihapuskan  seiring dengan  penghapusan  sistem  pemerintahan monarki yang dianggap tidak berperikemanusiaan.
Kebebasan  hak  pasca  Revolusi  Perancis selalu  menjadi  perhatian,  karena  pasca  Revolusi Perancis  tersebut  melahirkan  paham-paham  baru seperti Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalisme. Paham-paham baru ini, terutama mengenai paham Demokrasi dianggap mengubah sistem
pemerintahan yang sebelumnya hanya berdasarkan  ikatan  keluarga  kerajaan  atau  kaum kelas  atas,  menjadi  semua  rakyat  berhak menentukan  pemimpin  mereka  sendiri  dalam sebuah  pemilihan  umum. Selain  ketiga  paham tersebut,  paham  Sekularisme  juga  hadir  sebagai pemisah antara urusan agama dan urusan negara, dimana pada masa pemerintahan monarki, gereja dan negara selalu berbarengan dalam memimpin, sehingga  dianggap  gereja  terlalu  mencampuri urusan negara.
Lahirnya  paham-paham  baru  Pasca- Revolusi  Perancis  hingga  kini  berkembang  dan diadopsi  kedalam  sistem  hukum  dan pemerintahan. Paham-paham ini dianggap sangat mempengaruhi  sistem  pemerintahan  dan kedaulatan  hingga  sekarang  dalam  hukum internasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  mayoritas negara-negara hingga sekarang menerapkan pola pembagian  kekuasaan  dalam  memerintah  serta menerapkan  demokrasi  dalam  memilih  pemimpin mereka.  Tidak  hanya  berlaku  terhadap  negara. Bahkan organisasi internasional juga mengadopsi paham-paham tersebut dalam upaya menjalankan organisasinya. Hal ini terbukti paham-paham yang lahir  Pasca-Revolusi  Perancis  membawa  dampak yang  besar  dalam  sistem  pemerintahan  dan konsep-konsep  kedaulatan,  dimana  rakkyat berperan langsung dalam membangun negara.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Alfaqi,  Mifdal  Z.  (2015).  Memahami  Indonesia Melalui  Prespektif  Nasionalisme,  Politik Identitas,  Serta  Solidaritas. Jurnal
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.28, (No.2), pp.111- 116. DOI: http://dx.doi.org/
10.17977/jppkn.v28i2.5451.
Ananta,  Dicky  D.  (2016).  Politik  Oligarki  dan Perampasan  Tanah  di  Indonesia  :  Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Kerawang Tahun  2014. Jurnal  Politik, Vol.2, (No.1), pp.101-135. DOI: https://doi.org
/10.7454/jp.v2i1.83.
Bakar,  Muhammad  Yunus  A.  (2012).  Pengaruh
Paham  Liberalisme  dan  Neolibearlisme Terhadap  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Jurnal Tsaqafah, Vol.8, (No.1), pp.135-160. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i 1.22.
Christmas, Sandy Kurnia & Setiyono, Joko. (2019). Intervensi  Militer  Terhadap  Kudeta  Politik Menurut  Prinsip  Jus  Cogens. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia, Vol.1, (No.3), pp.308-321. DOI: https://doi.org /10.14710/jphi.v1i3.308-321.
Crubaugh,  A.  (2000).  Local  Justice  and  rural Society in the French Revolution. Journal of Social History, Vol.34, (No.2), pp.327-350.
Daly, J. (1978). The Idea of Absolute Monarchy in
Seventeent-Century England. The Historical
Journal, Vol.21, (No.2), pp.227-250. DOI: https://doi.org/10.1017/S0018246X0000052 2.
Fahmi,  K.  (2010).  Prinsip  Kedaulatan  Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota  Legislatif. Jurnal  Konstitusi, Vol.7, (No.3), pp.119-160. DOI: https://doi.org/ 10.31078/jk%25x.
Hanson,  Paul  R.  (2019).  Political  History  of  the
French  Revolution  Since  1989. Journal  of Social History, Vol.52, (No.3), pp.584-592.
DOI : https://doi.org/10.1093/jsh/shy075
Kuahaty,  Sarah  S.  2014.  Pengaruh  Hukum Internasional  Terhadap  Perkembangan Hukum  Kontrak  Di  Indonesia. Jurnal Sasi,
Vol.20, (No.2), pp.64-70.
Mikail, K. (2019). Sistem Politik Iran Kontemporer :
Dari Westernisasi Hingga Islamisasi. Jurnal Inteletualika : Keislaman, Sosial, dan Sains,
Vol.8, (No.2), pp.139-148.
Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi
: Sebuah  Kerangka  Konseptual  Untuk Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.1,
(No.1), pp.1-15. https://doi.org/
10.22146/jps.v1i1.23419.
Riyanto,  S.  (2012).  Kedaulatan  Negara  Dalam Kerangka Hukum
Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, Vol.1, (No.3), pp.5-14. DOI: https://doi.org/
10.20961/yustisia.v1i3.10074.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Rosenfeld,  S.  (2019).  The  French  Revolution  in
Cultural  History. Journal  of  Social  History, Vol.32, (No.3), pp.555-565.  DOI  : https://doi.org/10.1093/jsh/shy078.
Rosyidin, M. (2013). Dari Otoritarian Ke Demokrasi
: Bagaimana Mendorong Negara Menuju
Kestabilan dan Keterbukaan ?. Jurnal
Penelitian Politik, Vol. 10, (No.1), pp.155- 160.
Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia
Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan  Negara. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Vol.37,
(No.2), pp.299-322. DOI: http://dx.doi.org/
10.21143/jhp.vol37.no2.1480.
Sondarika,  W.  (2017).  Peranan  Golongan  Borjuis Dalam  Revolusi  Perancis  1789. Jurnal
Wahana Pendidikan. Vol.4 (No.2). pp.1-7
Sungkar,  L.  (2007).  Peranan  Golongan  Borjuis Pada Revolusi Perancis Tahun 1789. Jurnal Sejarah  Citra  Lekha, Vol.11, (No.1), pp.59-
67.
Sunyowati,  D.  (2013).  Hukum  Internasional Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Hukum Nasional  (Dalam  Perspektif  Hubungan Internasional  dan  Hukum  Nasional  di Indonesia). Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,
Vol.2, (No.1), pp.67-84. DOI: http://dx.doi.
org/10.25216/JHP.2.1.2013.67-84.
Usman. (2015).  Negara  dan  Fungsinya  (Telaah atas  Pemikiran  Politik). Jurnal  Hukum
Pidana & Ketatanegaraan : Al-Daulah, Vol.4,
(No.1), pp.130-140. DOI: https://doi.org/ 10.24252/ad.v4i1.1506.
Wahyuni,  S.  (2012).  Demokarsi  dan  Negara Hukum Dalam Islam. Jurnal Review Politik, Vol.2, (No.2), pp.153-173.

## BUKU
Az.,  Lukman  S. (2014). Para  Martir  Revolusi Dunia. Yogjakarta : Palapa
Barros,  R.  (2002). Constitutionalism  and Dictatorship : Pinochet, The Junta, and the 1980  Constitution. United  Kingdom  : Cambridge.
Shaw, Malcom N. (2008). International Law. United Kingdom : Cambridge University Press