Perkawinan  Beda  Agama  Perspektif  HAM  dan  Hukum  Islam:  Studi  Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia No 4/2005
Muhammad Khoirul Rozikin 1* , Abu Yazid Adnan Quthni 1 , Irzak Yuliardy Nugrhoho 1 1 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia khoiru070700@gmail.com*

## Abstract
This research is motivated by the increasing trend of interfaith marriages among the population, driven by the inseparable love between partners despite their differing religious beliefs. Human rights  or  the  absence  of  state  law  are  often  invoked  as  legal  grounds  to  legitimize  such marriages.  Specifically,  this  study  focuses  on  the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  Fatwa  No. 4/2005,  which  rejects  interfaith  marriages  and  analyzes  the  associated  risks.  The  research employs  a  library  research  method  with  a  qualitative  approach,  concentrating  on  document analysis.  Primary  data sources include the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 regarding marriage, MUI fatwas on interfaith marriage, Quranic verses, Hadiths, and Islamic law ( maqasid al-shariah ).  Additionally,  secondary  data  from  relevant  books  or  journals  are  utilized.  The findings indicate that the legal validity of a marriage is determined solely by religious norms, not state  law.  Therefore,  the  government's  authority  is  limited  to  regulating  the  registration  of marriages valid according to religious norms, not legalizing marriage status. The prohibition of interfaith marriages is attributed to the increased risks involved in forming a family.
Keywords: Interfaith Marriage, Islamic Law, MUI Fatwa Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Diantaranyaa  tantangan  yang  ditemui  dalam  relasi  berbagai-umat  beragama saat  Ini  merupakan  pernikahan  antara  individu  yang  menganut  agama  Islam  dan individu yang tidak beragam islam, yang umumnya dikenal dengan pernikahan beda kepercayaan  atau  pernikahan  beda  agama.  Meskipun  prinsip  agama  melarang penganutnya untuk menikah dengan penganut beda agama, kenyataannya pernikahan lain agama sering terjadi di Indonesia. Pernikahan dianggap sebagai sunnatullah yang berperan dalam kemajuan kehidupan di dunia ini, sehingga merajalela dari zaman ke zaman. Pernikahan  tidak hanya  sekadar pengikatan  antara  laki-laki  dan  perempuan, melainkan  juga  suatu  hubungan  sosial  yang  membawa  sejumlah  tugas  dan pertanggung  jawaban,  membentuk  hak  dan  kewajiban  antara  pasangan.  Kontroversi mengenai  pernikahan  beda  agama  muncul  dengan  berbagai  argumentasi,  termasuk argumentasi pribadi, hukum, dan yang paling krusial, yaitu keyakinan agama (Turnip, 2021).
Akibat dari banyaknya perbedaan dan keragaman di negara Indonesia, sering kali menimbulkan permasalahan dimana laki laki dan Perempuan berbeda keyakinan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, August 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
ingin  melangsungkan  pernikahan  beda  agama  demi  mendapatkankan  status  sebuah hubungan, tidak mempermasalahkan apakah perkawinan tersebut diperbolehkan atau dilarang  dalam  agama  islam.  Oleh  karena  itu,  melihat  situasi  ini  masyarakat  di indonesia  membutuhkan  pengetahuan  yang  luas  guna  memahami  tentang  nilai-nilai islam  dalam  pernikahan.    Tujuannya  supaya  umat  muslim  dapat  menghindari, menolak,  dan  tidak  terjerumus  untuk  melakukan  pernikaha  yang  dilarang  dalam agama.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pernikahan  yang  dilarang  tidak  akan mendapatkan ridho Allah SWT. (Yulianti, 2022)Selain itu, ikatan pernikahan tersebut akan mendatangkan istidraj dari Allah dan bisa jadi mereka tidak akan bahagia dan tidak mendapatkan keberkahan pernikahan akibat mengabaikan larangan yang telah ditetapkan oleh h Allah h SWT. Undang-undang N Nomor R 1  tahun n 1974  mengenai  institusi  pernikahan, meskipun  ada,  tetapi  tidak  bisa  menjawab  semua  masalah  pernikahan  lain  agama. Perkawinan  semacam  ini  tidak  disusun  dengan  rapi  dalam  undang-undang,  seperti contohnya ketika dua individu dari agama yang berbeda memutuskan untuk menikah tanpa memperhatikan latar belakang agama mereka. Larangan perkawinan lain agama diperkuat  oleh  Kompilasi H Hukum M Islam,  yang  menjadi  dasar  hukum M Islam  yang berlaku  di  wilayah  Indonesia  berlandaskan  pada  instruksi  Kepresidenan  Nomor  1 tahun 1991 dan ketetapan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada  tahun  2005.(Wawan,  2021)  Perkawinan  lain  agama  merupakan  permasalahan yang menarik untuk dibahas. terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan ketika dua orang  dari  agama  yang  berbeda  memutuskan  untuk  menikah  dan  membentuk keluarga. Oleh karena itu, bahasan ini masih menjadi topik yang menimbulkan banyak pertanyaan  kekhawatiran  dan  perdebatan  dari  berbagai  kalangan  terutama  umat muslim
Dari  sudut  pandang  Hukum  Islam,  pernikahan  antara  penganut  agama  yang berbeda tidak diakui sah sesuai dengan n firman Allah h yang terdapat d dalam ayat 221 surah h Al-Baqarah . َلاَو ،ْمُكْتَ بَجْعَا ْوَلىو ٍةَكِرْشُّم ْنِ م ٌْيَْخ ٌةَنِمْؤُّم ٌةَمََلاَو ،ىنِمْؤُ ي  ىتََّح  ِتٰكِرْشُمْلا اوُحِكْنَ ت َلاَو ىتََّح َْيِْكِرْشُمْلا اوُحِكْنُ ت ُٰ للاَو ،ْراىنلا َلِا َنْوُعْدَي َكٕىٰلوُا ،ْمُكْتَ بَجْعَا ْوَلىو ٍكِرْشُم ْنِ م ٌْيَْخ ٌنِمْؤُّم ٌدْبَعَلَو ،اْوُ نِمْؤُ ي ُِ يَْبُ يَو ،ِهِنْذِِبِ ِةَرِفْغَمْلاَو ِةىنَْلْا َلِإ اْوُعْدَي
َنْوُرىكَذَتَ ي ْمُهىلَعَل ِساىنلِل ِهِتٰيٰا
Yang  artinya: Serta  janganlah  kau  langsung  mengawini Wanita-wanita M yang menyekutukan  Tuhan,  sebelum m mereka  memeluk  iman.  Sesungguhnya M perempuan hamba  sahaya  yang  beriman  daripada  perempuan  yang  menyekutukan  Tuhan, walaupun  dia  memikat  perasaanmu.  Dan  hindarilah  kamu  menikahkan  orang  yang menyekutukan Tuhan (bersama wanita wanita a mukmin) s sebelum m mereka a memeluk k islam.  Sesungguhnya M hamba M sahaya laki-laki y yang  beriman n lebih u utama  dibandingkan  dengan  laki-laki m musyrik, meskipun n dia  memikat  perasaanmu.  Mereka a akan  membawamu  ke d dalam neraka, S sedangkan  Allah a akan  membawamu  ke M dalam  surga  dan M magfiroh  atas seizin  Allah.  Dan  Allah  memberikan  penjelasan  terhadap  ayat-ayat N Nya (perintah N Nya) serta  memberikan  pengajaran kepada  manusia agar  mereka bisa memetik hikmah.
Keharmonisan  kehidupan keluarga  melalui pernikahan  antara  dua orang dengan  keyakinan agama  yang berbeda dipandang  mustahil dicapai. J Jika  suami D dan istri tidak memegang teguh keyakinan a agama yang g sama. Adanya perbedaan agama dapat  menimbulkan  kesulitan  dalam  lingkungan  keluarga,  pelaksanaan  ibadah,
pendidikan anak, serta dalam mengatur aspek makanan dan tradisi keagamaan (Mutia et al., 2021).
Meskipun  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  telah  menjadi  perbincangan  hangat  dan dijamin  oleh pemerintah Indonesia,  Hak untuk  menjalani  kehidupan bersama  dalam ikatan  perkawinan  dengan  pasangan  yang  menganut  agama  atau  keyakinan  yang berlainan  masih  menjadi  perdebatan.  Konsep  HAM  yang  diterapkan  di  Indonesia, konsep  tersebut  berbeda  dengan  apa  yang  diterapkan  di  daerah-daerah  Barat  yang mengakui hak untuk hidup bersama tanpa memandang perbedaan agama. Penelitian hukum  normatif  digunakan  dalam  mengkaji  isu  hukum  ini,  dengan  mengumpulkan bahan hukum primer untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi (Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, 2021).

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  library  research dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, analisis dilakukan terhadap sumber bacaan yang ada, yang bersumber dari literatur bahan pustaka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis isu yang kompleks seperti pernikahan  beda  agama  secara  mendalam,  melalui  interpretasi  dan  analisis  yang mendetail terhadap teks-teks yang relevan. Analisis sumber bacaan dilakukan sebagai bentuk  penelitian  kepustakaan,  di  mana  peneliti  mengumpulkan  informasi  dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber bacaan utamanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Komplikasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 40 dan 44 Bab VI serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data primer ini dipadukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, yang merupakan  sumber  utama  ajaran  dan  hukum  Islam.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh dari jurnal, buku, atau tulisan ilmiah terkait pernikahan beda agama, yang memberikan  pandangan  dan  pemahaman  dari  berbagai  perspektif  dan  penelitian terdahulu (Suyaman,  2021) .  Dengan  menggunakan  metode  ini,  penulis  dapat menyajikan  analisis  yang  komprehensif  dan  mendalam tentang  isu  pernikahan  beda agama, dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Dengan demikian,  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  yang  berharga  dalam  pemahaman dan  penanganan  isu  yang  sensitif  dan  kompleks  dalam  masyarakat,  serta  dapat menjadi  dasar  bagi  penelitian  lebih  lanjut  dan  pengembangan  kebijakan  yang  lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Majelis s Ulama a Indonesia MUI A atau U Majelis Ulama a Indonesia, merupakan organisasi sosial yanggdidirikan  untuk  mempertemukan  para  cendekiawan,  pemimpin,  dan  pemikir Muslim di Indonesia. Tanggung jawab utama mereka adalah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam perkembangan jumlah umat Islam di seluruh penjuru Indonesia. MUI didirikan padaa tanggal 17 Robiul Awal tahun 1395 Hijriah yang setara dengan  26  Juli  1975  di  Jakarta,  Indonesia.  Sesuai  tugas  resminya,  Majelis  Ulama Indonesia  bekerja  sama  dengan  pemerintah  dalam  berbagai  isu  yang  berkaitan dengan  kesejahteraan  umat  Islam.  Hal  ini  mencakup  pemberian  fatwa  kebolehan makanan,  pembuktian  ajaran  Islam,  dan  menyikapi  berbagai  aspek  kehidupan  umat Islam dan lingkungan sekitar (Rani et al., 2020).
Majelis  Ulama  Indonesia  menerbitkan  ketetapan  hukum  terkait  dengan hubungan  antaragama    pada  tanggal  1  Juni  1980  dan  selanjutnya  memperkuat
Keputusan  tersebut  dikeluarkan  pada  tanggal  28  Juli  2005.  Majelis  Ulama  Indonesia kembali mengeluarkan fatwa ini, artinya menerbitkan dua ketetapan hukum pada satu tema.  Kandungannya  sesuai  dengan  pendapat  rapat  Komite  C  tentang  fatwa  pada Kongres  Nasional  VII  Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tahun  2005. Ketetapan  hukum tersebut adalah:
1. Melangsungkan  pernikahan  antar  agama  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang tidak diizinkan dan tidak sah
2. Menurut  pandangan  yang  diterima  secara  konsensus  (qoul  mu’tamad), pernikahan A antara  laki-laki M Muslim  dan d perempuan  yang I menganut  ajaran kitab dianggap sebagai tindakan yang tidak diizinkan dan tidak sah (Setiyanto, 2018).
Dari  pernyataan  tersebut,  maka ketetapan  hukum  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  mengenai  pernikahan  antar  agama  bisa  dimaknai  dalam  dua  aspek.  Pertama, perkawinan pernikahan  antar  agama  tanpa  kesepakatan  (quoid)  dianggap  sebagai perbuatan yang tidak diizinkan dan tidak sah, dan kedua, perkawinan n antara a seorang Muslim  laki-laki d dan s seorang  Muslim  perempuan n dengan  penganut  agama yang N berbeda,  khususnya  menurut  Arul  kita  dianggap  sebagai  tindakan  yang  tidak diizinkan  dan n tidak  sah.  Dalam  hal  ini,  fatw a kedua  ini  sering  dipertanyakan  dalam praktiknya,  karena  perkawinan  jenis  ini  dibicarakan  oleh  mayoritas  ulama  literatur Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih. memperbolehkan.
Dalam  memutuskan ketidakhalalan  hukum  pernikahan  antar  agama,  MUI merujuk pada dasar hukum yang g terdapat dalam a ayat 221 surat t Al-Baqarah: َلاَو ،ْمُكْتَ بَجْعَا ْوَلىو ٍةَكِرْشُّم ْنِ م ٌْيَْخ ٌةَنِمْؤُّم ٌةَمََلاَو ،ىنِمْؤُ ي  ىتََّح  ِتٰكِرْشُمْلا اوُحِكْنَ ت َلاَو ىتََّح َْيِْكِرْشُمْلا اوُحِكْنُ ت ُٰ للاَو ،ْراىنلا َلِا َنْوُعْدَي َكٕىٰلوُا ،ْمُكْتَ بَجْعَا ْوَلىو ٍكِرْشُم ْنِ م ٌْيَْخ ٌنِمْؤُّم ٌدْبَعَلَو ،اْوُ نِمْؤُ ي
ُِ يَْبُ يَو ،ِهِنْذِِبِ ِةَرِفْغَمْلاَو ِةىنَْلْا َلِإ اْوُعْدَي
َنْوُرىكَذَتَ ي ْمُهىلَعَل ِساىنلِل ِهِتٰيٰا . Yang  artinya: Dan  janganlah h kamu  menikahi I Wanita-wanita musyrik, l sebelum mereka beriman. S Sesungguhnya wanita a hamba sahaya yang m mukmin lebih b baik dari pada a wanita  musyrik, k walaupun  dia  menarik  bagimu.  dan  janganlah  kamu menikahkan  orang-orang  musryik  (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka beriman.  Sesungguhnya  budak  laki-laki  yang  beriman  lebih  baik  daripada  laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka membawa ke neraka, sedangkan Allah membawa  ke  surga  dan  magfiroh  dengan  izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat-Nya (perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran Dari ayat t tersebut dapat diuraikan bahwa M Majelis Ulama Indonesia B berpendapat  bahwa a seorang  pria  yang  memeluk  agama  Muslim  tidak diizinkan  untuk  melangsungkan  pernikahan  dengan  seorang  perempuan musrik sekalipun  wanita  itu  cantik  karena  akan  mendatangkan  mudharat  atau  ke tidakbahagiaan  dalam  perkawinan  tersebut.  Dalam  hal  ini  MUI  juga  beranggapan bahwasanya  wanita  musrik  dan menggolongkan  ahli  kitab  sebagai  individu  yang sama-sama menyekutukan Allah. Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan dengan keduanya  dianggap  sebagai  tindakan  yang  tidak  diizinkan.(Mutia  et  al.,  2021). Di s samping g itu  hal  tersebut  Majelis s Ulama a Indonesia a (MUI) j juga  merujuk  pada dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang di riwatakan dari Abu Hurairah ra yang berbunyi: “ dari abu Khurairah ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda: ُ ت ُ حَكْن َُكاَدَيُ ْتَب ارَتُانيا دلاُاتاَذابُ ْرَفْظاَفُ،اَهانْيادالَوُ،اَهالاَمَجَوُ،اَهابَسَحالَوُ،َاهالَامالُاعَب ْرَٔ الُِ ةَا ْرَمْلا Menikahilah  seorang  perempuan  karena  empat  perkara: dikarenakan kekayaannya,  garis  keturunannya,  daya  tarik  fisiknya,  dan  keyakinannya.  Pastikan
untuk  memilih  wanita yang memiliki keteguhan  dalam agamanya,  maka  kebahagiaan akan menjadi milikmu. ”.
Hadist diatas sering ditafsirkan sebagai perintah atau anjuran nabi Muhammad SAW  untuk  menikahi  wanita  karena  empat  perkara  diatas  dan  memerintah  untuk mengumpulkan empat perkara tersebut atau memilih salah satu dari empat perkara tersebut.  Namun  disisi  lain  nabi  Muhammad  SAW  memberi  petunjuk  bahwa pernikahan  yang  bahagia  adalah  pernikahan  dengan  wanita  atau  laki-laki  yang beragama, alias pilihan selain faktor agama tidak menghasilkan kebahagiaan.(Hakim, Ahmad, & Syed Jaafar, 2023)
Dasar Hukum  untuk  Fatwa  MUI  Nomor:  4/Munas  Vii/Mui/2005  Mengenai Pernikahan Antar Agama
Lembaga a fatwa adalah entitas berdaulat yang terbentuk oleh para pakar ilmu pengetahuan, membentuk satu kesatuan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang  memadai  untuk  mengeluarkan  keputusan  ilmiah. Karena  itulah,  lembaga  dan seluruh  anggotanya  tetap  mematuhi  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan.  Sesuai dengan ketetapan tahun 1997, setiap fatwa harus berlandaskan pada Kitab-kitab Allah dan  Sunnah  Nabi  yang  diakui,  tidak  bertentangan  dengan  kesejahteraan  umat, kesepakatan  umat  Islam,  penalaran  analogi  (qiyas),  dan  berdasarkan  pada  hukum- hukum  lainnya.  Pernyataan  seperti  maslahah h murrasa,  istihsan  dan  saddu dara'i.(Sunandar  W,  2011).  Dalam memutuskan f fatwa  pernikahan  beda  agama,  MUI merujuk kepada tata cara pendapat fatwa di  tersebut. Hal semacam ini  hanya untuk memastikan  bahwa  fatwa a yang  dikeluarkan  oleh  MUI  dapat  dengan  mudah mengidentifikasi  sumber  atau  bukti  yang  digunakan,  serta  mengikuti  standar  yang telah ditetapkan dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Dalam m menjalankan tata cara pelaksanaan fatwa pernikahan beda agama, MUI berpedoman  kepada  ayat  Alquran,  hadis  serta  memakai  kaidah aspek-aspek  hukum dan prinsip-prinsip dasar. Sebelum m diterbitkannya keputusan MUI pada tahun n 1997, MUI d dalam menyusun fatwa h hanya mencakup penilaian hukum t tanpa mencantumkan prinsip-prinsip dari Alquran, hadis, atau bahkan fiqhiyah. Oleh karena itu,  pada Musyawarah h Nasional k ke-VII  tahun  2005,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengalami kemajuan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang lebih terperinci dan  terstruktur  dalam  merumuskan  fatwa a sesuai d dengan  pedoman  yang  telah ditetapkan n oleh h dewan n pimpinan p pusat.  Dasar y yang d digunakan  alam  perkawinan beda a agama a dalam  Musyawarah  Nasional  VII  yang  bertempat  Jakarta a adalah  al- Qur’an n QS.  An- Nisa’  ayat t 3,  QS  Ar-Rum m ayat t 30,  QS  At-Tahrim m ayat t 6,QS  Al- Maidah h ayat t 5  dan  25,  QS  Al-Baqarah h ayat t 221,  dan  QS S Al-Mumtahanah h ayat t 10 (Mutia et al., 2021).
Disamping  ayat a al- Qur’an,  MUI I juga  mendasarkan n fatwanya k kepada a hadist nabi Muhammad yang di riwayatkan oleh h Imam m Bukhori dan Imam m Muslim m tentang Keberhasilan  dan  keamanan  suatu  pernikahan  sangat dipengaruhi  oleh  kualitas  spiritual  calon  istri,  yang  dapat  membawa  berkah  dan keselamatan  dalam  hubungan  tersebut  (Hakim  et  al.,  2023).  Kaidah u ushuliyah yang g diterapkan  adalah  sadzu adzri’ah. Hasbi  as-Siddiqy  menjelaskan  bahwa  sadzu adzri’ah  adalah h tindakan  mencegah h suatu  hal  yang g dapat  terjadi  penyebab kerusakann, dengan tujuan untuk m menolak terjadinya kerusakan a atau menghambat jalur yang dapat membawa seorang pada kerusakan (Hasbi & Shiddieqy, 2009).

## Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia
Dalam  mengeluarkan  fatwa  terkait  isu-isu  tertentu,  MUI  perlu mempertimbangkan  referensi  hukum,  seperti  yang  terdapat  dalam  Al-Qur'an,  hadis,
kesepakatan  umat  Islam  (ijma'),  dan  analogi  (qiyas).  Di s samping g itu, Majelis s Ulama a Indonesia  (MUI) j juga  diharapkan  untuk  memerhatikan  pandangan para  imam  madzhab  dan  cendekiawan  fiqih  pada  masa  lampau  dengan  menyelidiki argumen-argumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi.
MUI  menggunakan  tiga  pendekatan  dalam  menetapkan  sebuah  fatwa.  Ketiga pendekatan tersebut melibatkan:
1. Pendekatan n Nash  Qoth’I (penafsiran  hukum  yang  didasarkan  pada  teks  hukum yang bersifat pasti)
Pada  umumnya  nash  qoth'i  adalah  metode  untuk  menetapkan  fatwa  yang langsung  merujuk  kepada  naskah-naskah  Al-Qur'an n dan h hadis.  Jika  terdapat  dalam Al-Qur'an n atau  hadis s tidak  terdapat  penjelasan  mengenai  permasalahan  tertentu, pendekatan  qauli  akan  diterapkan  untuk  menetapkan  fatwa,  dimana  pendapat  huk umnya ditemukan berdasarkan pendapat para ulama atau pakar hukum Islam.
dan pendekatan manhaji .
2. Pendekatan Qauli
Pada umumnya qauli ini adalah pendekatan dalah sebuah usaha menetapkkan fatwa dengan mempertimbangkan argumen imam madzhab yang ada pada kitab-kitab fiqih.  Jika  dalam  pendapat  imam  madzhab  Dalam  situasi  di  mana  pendekatan  nash qoth'i  dianggap  kurang  sesuai  karena  kesulitan  pelaksanaannya,  terutama  akibat perubahan  illat,  diperlukan  suatu  peninjauan  ulang  yang  berkaitan  dengan  hukum dari suatu hal tersebut.

## 3. Pendekatan Manhaji
Pendekatan  manhaji  adalah  suatu  metode  untuk  menangani  permasalahan hukum  dengan  mengaplikasikan  pemikiran  serta  prinsip-prinsip  hukum  yang dikembangkan oleh para imam madzhab . (Ibad, 2019)
Terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai  perkawinan  beda  agama  bagi seorang  muslim  pria  dan  wanita  yang  berasal  dari  kalangan  ahli  kitab.  Setelah dipertimbangkan  bahwa jika  kerusakan  yang  ditimbulkan  lebih  besar  daripada manfaatnya, MUI menyatakan dengan fatwa bahwa perkawinan beda agama tersebut dianggap sebagai haram . (Muhammad Jamil, Herian Sani, & Dialektika, n.d.) Fatwa MUI ini dikeluarkan Setelah diteliti lebih jauh bahwa perkawinan beda agama sering kali berdampak  ketegangan  di  kalangan  masyarakat t dan  menyulut  pro  dan  kontra,  MUI mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa jenis perkawinan tersebut dianggap haram di  kalangan  umat  islam,  dan  keputusan  tersebut  didukung  oleh  Nahdlatul ulama’ (NU) dan Muhammdiyah.
Menurut  penulis  fatwa  dari  MUI  ini  adalah  hasil  yang  baik  dan  tepat t untuk zaman  modern  ini  memandang  bertambah  hilangnya  martabat  islam  dalam masyarakat  mukmin.  Kerusakan  (mafsadah)  yang  didapat  dari  perkawinan  antara orang  muslim  menikah  dengan  seorang  selain  muslim  lebih  besar  apabila dibandingkan  dengan  kemaslahatannya  (manfaatnya)  yang  akan  didapat.  Meskipun separuh ulama’ ada a yang
memperbolehkan orang pria m muslim n menikah h dengan p perempuan  yang  ahli k kitab,  tetapi  sangat  sulit  di zaman sekarang menemukan wanita ahli kitab mengingat kitab-kitab terdahulu sudah banyak dirubah di zaman sekarang.
Pada  Musyawarah  Nasional  MUI  tingkat  VII  tahun  2005  yang  dilaksanakn  di Jakarta,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  sebelas  fatwa yang g salah satuunya  adalah  fatwaa  terkait  perkawinan  antar  agama.  Oleh  karena  itu  deskripsi diatas sudah jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan memperhatikan :
a. Fatwa  MUI  dalam  Musyawarah  Nasional  II  tahun 1 1400/1980 0 tentang pernikahan silang
b. Pendapat  sidang  komisi  C  Bidang g fatwa  pada  Musyawarah  Nasional  VII  MUI 2005 5 memutuskan f fatwa  tentang p pernikahan  beda a agama  Pernikahan muslim laki-laki d dengan w wanita a ahli kitab, pendapat q qoul mu’tamad a adalah haram dan b tidak o sah (Sunandar W, 2011). Hak Asasi Manusia
a. Profil HAM (Hak Asasi Manusia)
Konsep  Hak Asasi  Manusia  (HAM) adalah suatu  ide  dalam bidang  aturan  dan norma yang m menyatakan n bahwa setiap orang memiliki h hak-hak yang g melekat p pada d dirinya  dan  tidak  dapat  dipisahkan  karena  keberadaannya sebagai  manusia . Sejak  awal  kelahiran,  setiap  manusia  secara  kodrati  telah memiliki h hak a asasi y yang g melekat p pada a dirinya,  dan n tidak  ada  individu  yang memiliki kewenangan untuk ikut campur atau merampas hak-hak tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian dari pemberian anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM pada a perinsipnya tidak bisa dicabut, tak dapat dipisahkan, memiliki keterkaitan, dan bersifat saling bergantung. HAM bisa dikelompokkan sebagai hak s sipil d dan n politik,  yang  melibatkan  kebebasan s sipil  seperti  hak k hidup, hak k untuk t tidak mengalami penyiksaan, serta hak kebebasan berpendapat. Masyarakat pada zaman kuno tidak memiliki pemahaman terhadap Istilah Hak Asasi  Manusia  sebagaimana  dimengerti  oleh  masyarakat  masa  kini. Sejatinya,  akar dari  perbincangan  mengenai  Hak k Asasi m Manusia  adalah h gagasan  tentang hak k kodrat  yang  mulai  dipertimbangkan  pada a masa p pencerahan. Pemikiran mengenai  HAM  yang  bersifat  modern  berkembang  pada  abad k kedua a puluh  ini, terutama a setelah  terbentuknya  Pernyataan n Umum  tentangg g Hak k Asasi n Manusia (PUHAM) d di p Paris p pada a tahun n 1948 (Clooney, 2019).
b. Pendapat HAM Mengenai Perkwainan Beda Agama Sikap  terhadap  pernikahan  antaragama  di  Indonesia,  seperti  yang  terlihat dalam ide Hak Asasi Manusia (HAM), mencerminkan realitas keberagaman komunitas dengan  keragaman  etnis,  latar  belakang  rasial,  dan  kepercayaan  agama. Meskipun peraturan Hak k Asasi n Manusia (HAM) diuraikan dalam i Undang-Undang Hak k Asasi n Manusia yang merujuk pada a Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan n Bangsa-Bangsa, pelaksanaannya disesuaikan d dengan prinsip h hukum m yang b berlandaskan n pada a Pancasila a dan n Undang-Undang g Dasar 1945.(Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, 2021)
Kenyataannya,  pergaulan  antar  manusia  semakin  bebas  dan  tampak  tanpa batas,  dipengaruhi  oleh  perkembangan  budaya  dan  teknologi  komunikasi. Situasi  ini membuka peluang bagi terjadinya pernikahan antaragama, karena adanya keterkaitan yang  erat  di  antara  penganut  agama  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pernikahan beda a agama mengacu pada a ikatan pernikahan n antara a seorang lelaki dan perempuan dengan keyakinan agama yang berlainan.(Supangat, 2015)
Isu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  konteks  pernikahan  timbul  setelah diberlakukannya Undang-Undang g Nomor  1 t Tahun n 1974  mengenai  Perkawinan n dan Peraturan n Pemerintah  Nomor  9 t Tahun n 1975  mengenai  Pencatatan n Perkawinan berfungsi semacam regulasi turunan dari Undang-Undang g Perkawinan. Sejak saat itu, beberapa isu muncul terkait perkawinan beda agama yang dianggap kurang mendapat perhatian di mata hukum.
Di  samping  persoalan  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  negara  atau pengakuan berdasarkan keyakinan terhadap perkawinan antar agama, pasangan yang
menjalani pernikahan semacam itu seringkali dihadapkan pada masalah tambahan di masa  mendatang  yang  lebih  kompleks,  terutama  pada  konteks  pernikahan  beda agama.  Contohnya,  seperti  pengakuan  dari  pihak  negara  terhadap  keturunan, permasalahan perceraian, pembagian harta, atau isu-isu warisan. Terdapat juga  efek tambahan,  seperti  meningkatnya  semarak  hidup  bersama  tanpa  pernikahan atau h hidup  sendiri  tanpa p pasangan,  yang g terkadang g bisa a dipicu  oleh  ketidak mampuan menerima pernikahan antar agama.
Sebagai  akibatnya,  walaupun  suatu  pernikahan  telah  dianggap  sah  menurut ketentuan agama tertentu, tapi apabila belum didaftarkan di instansi pemerintah yang berkompeten, termasuk di k Kantor r Urusan n Agama (KUA) b bagi p penganut a agama a Islam a atau u di k Kantor  Catatan n Sipil  bagi  agama lainnya,  sehingga  perkawinan  tersebut  belum  memperoleh pengakuan  resmi  dari pihak negara.(Baso, n.d.)
Dari s sudut p pandang h hak k asasi n manusia, ini dianggap tidak selaras dengan n prinsip-prinsip p Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia,  di  mana  beberapa ketentuannya memberikan n peluang untuk perkawinan antaragama. Pasal-pasal yang relevan  terkait  pernikahan  beda  agama  tersebut  dapat  ditemukan dalam Deklarasi u Universal n HAM dan n Undang-Undang g No. n 39 t Tahun n 1999 mengenai Hak k Asasi n Manusia.
Pasal  16  dalam  perundang-undangan  tersebut,  contohnya,  dengan  jelas memberikan  hak  kepada  pria  dan  wanita  dewasa,  tanpa  memandang  asal  usul, hak u untuk m menikah d dan  membentuk k keluarga g tidak d dapat  dibatasi  berdasarkan kewarganegaraan,  agama,  atau  faktor  lainnya. Dalam  konteks  pernikahan,  keduanya memiliki hak yang setara, termasuk selama pernikahan dan dalam proses perceraian. Ketentuan ini memberikan kebebasan sepenuhnya bagi kedua calon pengantin untuk memilih dan menyetujui pernikahan (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).
Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  juga  menegaskan  hak-hak  tiap  individu, sebagaimana  dinyatakan  dalam p pasal  3,  yaitu  menetapkan  bahwa a setiap  individu wajib mendapatkan kesaksian, tanggungan, penjagaan, tindakan hukum yang adil, dan juga  ketegasan  hukum  dan  tindakan  yang  sepadan  didepan  hukum. Pasal  10 menegaskan hak setiap individu untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah,  asalkan  kemauan  lepas  dari  calon  suami d dan c calon n istri  tersebut,  seimbang demi  ketetapan  hukum  yang  berlangsung.  Sementara  itu,  Pasal  22  menjamin kebebasan  setiap  individu  untuk  menganut  agamanya  dan  beribadah  sesuai  dengan keyakinannya.(HAM, 1999)
Secara  keseluruhan,  pasal-pasal  tersebut  pada  umumnya  memberikan  dasar hukum  untuk  pernikahan  antaragama.  Hal  ini  terkait  dengan  Undang- Undang n Nomor r 1 t Tahun k 1974  tentang p pernikahan,  yang  mengatakan  sebenarnya pernikahan  dipandang  sah h jika  dilakukan  sepadan  beserta  norma  agama  masing- masing,  dengan  menyerahkan  wewenang  terkait  ketentuan  dan  pelaksanaannya kepada  masing-masing  agama.  Oleh  karena  itu,  kevalidan  suatu  pernikahan  juga bergantung  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam m Undang-Undang g Nomor r 1 Tahun n 1974  dan  ajaran  agama  yang  bersangkutan.  Menjadi  sebuah  negara hukum m yang  berlandaskan  Pancasila,  Indonesia  berharap  agar  pelaksanaan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Pancasila.  Dengan  kata  lain, implementasi  HAM  diharapkan  dapat  mencerminkan  dan  menghormati  prinsip- prinsip  yang  terdapat  dalam  filosofi  kehidupan  masyarakatt  indonesia.  Saat menjalankan  HAM,  perhatian  khusus  harus  diberikan  pada  hak-hak  asasi  individu, mengingat setiap orang selain memiliki hak asasi juga memikul tanggung jawab asasi,
terutama dalam konteks kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain. Setiap p warga n negara dilindungi oleh negara u untuk menyebarkan ajaran n agamanya.  Salah s satu  wujud  kebebasaan  beribadah  dalam  agama  adalah melalui  perkawinan.  Ajaran  agama  mengatur  prosedur  perkawinan,  termasuk ketentuan mengenai apa a yang diizinkan dan yang tidak d diizinkan. Enam agama yang mendapat pengakuann di Indonesia memiliki pandangan yang menentang pernikahan antar  agama.  Larangan  perkawinan  antaragama  dianggap  melanggar  prinsip  dasar kebebasan  beragama  dan  dianggap  sebagai  tindakan  yang  bersifat  diskriminatif. Seharusnya,  tidak  sepatutnya  terdapat  permasalahan  serius  terkait  pernikahan antaragama  antara  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Undang-Undang  Perkawinan, karena  terdapat  hubungan  yang  jelas  antara  pasal-pasalnya.  Meskipun  demikian, beberapa  kelompok  berpendapat  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  sejalan dengan  kebebasan  HAM,  mengingat  terikat  pada  landasan  dasarnya,  yaitu Deklarasi u Universal h Hak k Asasi m Manusia a (DUHAM)  internasional (Muhammad, 2020). Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam m Hak k Asasi m Manusia a (HAM) bukanlah  pernikahan  itu s sendiri,  melainkan h hak  untuk  membentuk  keluarga. Pasal l 1 u UU Nomor r 1 Tahun n 1974
menegaskan bahwa hak u untuk m membentuk k keluarga adalah sasaran dari pernikahan. Pernikahan, sesuai dengan n Undang-Undang g Nomor r 1 t Tahun n 1974, merupakan  "hubungan  lahir  batin  seorang  lelaki  dan  perempuan  dalam  peran sebagai s suami n istri  mempunyai  tujuan n membentuk k keluarga a (rumah  tangga) sejahtera,  didasarkan  pada  prinsip  Ketuhanann."  Perlu  dicatat  bahwa  isu  Hak  Asasi Manusia (HAM) seharusnya tidak dicampuradukkan dengan pernikahan antaragama, karena  pernikahan  adalah  hak  pribadi  manusia  yang  tidak  seharusnya  diintervensi oleh negara. Persoalan keyakinan merupakan tanggung jawab pribadi setiap individu terhadap  sesuai  dengan  keyakinan  yang  di  anut  (agama)  oleh  setiap  individua  tau sesuai dengan sang Pencipta.
Hukum Islam (Maqasid Asy Syari’ah)
a. Maqasid As Syar’iah
Secara bahasa, maqashid adalah jamak dari isim mufrad maqshud yang artinya maksud,  tujuan,  sasaran,  prinsip,  niat,  tujuan  akhir.  Maqashid  Syar’iah  bila  diartiak secara  Bahasa  adalah beberapa  tujuan  syari’ah. (Kasdi  &  Kudus,  2014)  Secara  istilah maqashid  Syar’iah  ialah  sebuah  ide  pikiran  dalam  hukum  islam  adalah  syari’ah diturunkan Allah SWT untuk mencapai tujuan tertentu.
b. Sejarah Munculnya Maqosid Asy Syari’ah
Mayoritas cendekiawan agama mengakui Al-Qur'an d dan n hadis sebagai arahan yang  diterima.  Bahkan,  keduanyaa  dianggap  sebagai  sumber h hukum  yang  bersifat tetap dan tidak akan mengalami penambahan kuantitas setelah wafatnya Rasulullah. Seiring  berjalannya  waktu,  umat  Islam  dihadapkan  pada  perkembangan  persoalan yang  memerlukan  penetapan  hukum.  Dalam  mengatasi  hal  ini,  para  ulama  sepakat untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukum terkait kasus-kasus yang muncul, dengan  seluruh aturan  hukum  yang  bersumber d dari a Al-Qur'an n dan n hadis, yang g merujuk pada tujuan-tujuan syariah.(Zamrodah, 2016) Umat  Islam  setelah  masa  Rasulullah  SAW  sepakat  untuk  mengembangkan ijtihad. Istilah "maqasid syar'i" dipakai untuk pertama kalinya oleh al-Hakim Turmudi . Akan  tetapi,  fokus  yang  intens  terhadap  kajian  maqasid  syar'i  baru  muncul  di lingkungan  akademisi d dan n intelektual  Islam  pada  awal  abad  ke-20  M.  Setelah penyebaran dua karya a Abu u Ishak a al-Syatibi, yakni "al-Muwaffaaqat" dan "al- I’tishan". Dipenghujung a abad  ke-20 m M,  muncul  ulamaa  modern  seperti t Thahir b bin n ‘Asyur
yang  menghasilkan  karya-karyanya  yang  berjudul m "Maqashid d al- Syari’ah h al- Islamiyah",  dan  ‘Allal  al -Fasi d dengan  karyanya  yang  berjudul  "Maqashid m al- Syari’ah h al-Islamiyah g wa m Makarimuha". Kedua cendekiawan modern ini memperkuat  analisis  maqashid  syar'i  dan  menambahkan  kedalaman  pada diskusinya.(Umam, 2017)
Pada permulaannya, maqasid syar'i tidak mendapat perhatian yang signifikan sebagai  bagian  dari  ilmu  syariah.  Meskipun  maqasid  syar'i  dianggap  sebagai  cabang ilmu  tersendiri  dalam  ilmu  syariah,  jelas  memiliki  relevansi  dalam  konteks  ijtihad. Secara  umum,  pemikiran  hukum  Islam  pada  umumnya  lebih  fokus  pada  kepatuhan terhadap  teks-teks  Ilahi,  dan  hukum  ushul  fiqih  memainkan  peran  kunci  dalam menggerakkan kemajuan terhadap tujuan ini.(Uin, Yunus Batusangkar, & Id Abstrak, 2023)
Maqosid Sya’i Sebelum Imam As -Syatibi
a. Pada era Sahabat dan setelahnya.
Maqasid  syar'i  belum  memiliki  wujud  ilmiah  yang  kongkrit.  Meskipun demikian,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  khulafaur  rasyidin  dan  khalifah-khalifah berikutnya  pada  saat  itu dianggap  oleh Imam Syatibi  sebagai  implementasi  maqasid syar'i secara implisit. Hal yang serupa terjadi pada generasi berikutnya, di mana para imam  fiqih  (Maliki,  Syafi'i,  Hanafi,  Hambali)  mengembangkan  ilmu  fiqih  dengan merujuk  pada  instrumen  ilmu  ushul fiqih,  yang  mencakup  diskusi  tentang  maslahah mursalah, syad adra'i, istishan, dan aspek lainnya.
b. Pada periode kodifikasi.
Maqasid  syar'i  masih  tercatat  sebagai  bagian  dari  pengembangan  ilmu  ushul fiqih dan  belum  sepenuhnya  terfokus sebagai  disiplin  ilmu  independen.  Imam-imam ahli  fiqih  dan  ushul  fiqih  belum  menyusunnya  sebagai  disiplin  ilmu  yang  berdiri sendiri,  sehingga  pada  masa  ini  belum  ada  definisi  yang  baku  dan  disetujui  oleh seluruh ulama. Meskipun demikian, pada periode ini, beberapa ulama di bidang ilmu maqasid  syar'i  mulai  muncul  dengan  karya-karya  mereka  masing-masing.(Uin  et  al., 2023)
c. Perkawinan Beda Agama Menurut Maqasid Syar'i.
Maqasid  Syar'i  mengacu  pada  tujuan  dari  segala  peraturan  yang  diwajibkan oleh  Allah  kepada  manusia.  Sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  Imam  As-Syatibi, Maqasid Syar'i memiliki peran penting sebagai suatu sarana supaya mengetahui teks Al-Qur'an n dan n Sunnah,  menyempurnakan  konflik  antara  bukti-bukti,  dan menentukan hukum dalam situasi-situasi yang tidak d dijelaskan n oleh h Al-Qur'an n dan Sunnah d dalam konteks linguistik.
Terminologi Malikiyah dan ide-ide Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahah merujuk  pada  segala  sesuatu  yang  dapat  menjamin  kesejahteraan  dan  kepentingan manusia yang sesuai dengan tujuan syariah dalam menerapkan hukum. Cendekiawan ushul fiqh mengelompokkan maslahah ke dalam tiga kategori.(Nurjanah, Estiwidani, & Purnamaningrum, 2013)
1. Dharuriyat  merupakan  upaya  menjaga  kebutuhan-kebutuhan  penting  bagi kelangsungan  hidup  manusia. Dalam  kategori  ini,  kesejahteraan  menjadi sebuah  mekanisme  penyeimbang  dan  perantara  antara  aspirasi  kehidupan dunia  dan  akhirat.  Fokus  utamanya  adalah  pada  nilai-nilai  yang  diharapkan oleh Tuhan untuk keberlangsungan kemanusiaan. Kehendak pokok ini dikenal sebagai  al-maqasid d al-khamsah,  yang  mencakup  pelestarian  agamaa, kehidupan, pikiran, keturunann, dan h harta. Penjelasan rinci melibatkan aspek- aspek berikut:
2. Agama:  Dalam  konteks  ini,  Islam  mengamanatkan  jihad  untuk mempertahankan  akidah  Islam  jika  terancam  oleh  ancaman  yang  dapat merusak keyakinan tersebut.
3. Jiwa: Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang dan  pangan.  Selain  itu,  hukum  qishas  diberlakukan  untuk  pelanggaran terhadap keselamatan orang lain.
4. Akal: Islam melarang konsumsi minuman beralkohol dan setiap hal yang dapat merusak  mental,  dan  memberikan  sanksi  bagi  mereka  yang  melanggar peraturan tersebut.
5. Keturunan:  Islam  melarang  perzinahan,  melarang  menuduh  perempuan  yang dihormati  melakukan  perzinahan,  dan  menjatuhkan  hukuman  bagi  mereka yang melakukan pelanggaran.
6. Harta: Islam  melarang  pencurian,  riba, dan  memberlakukan  hukuman  potong tangan  bagi  pelaku  tindakan  merusak  atau  menghilangkan  harta  orang lain.(Sulaeman, 2018)
Jika  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  tidak  terpenuhi,  dapat  berdampak  pada kelima aspek tersebut.
Hajjiyat merujuk pada kebutuhan yang dapat mencegah kesulitan dalam hidup manusia.  Sebagai  contoh,  Islam  memberikan  keringanan  (rukhsah),  seperti memperbolehkan  qashar  dan  jamak  shalat  saat  melakukan  perjalanan,  serta melakukan  tayammum  ketika  air  tidak  tersedia.  Dalam  muamalat  (urusan  dunia), disyariatkan  akad  (perjanjian)  dalam  pembelian  barang  melalui  pesanan  dan pemberian  identitas.(Kurniawan  &  Hudafi,  2021)  Keringanan  ini,  sebagaimana dijelaskan  Abdul  Wahab  Khallaf,  mencerminkan  perhatian  hukum  Islam  terhadap kebutuhan  tersebut.  Prinsip  bahwa  kesulitan  membawa  kemudahan  dalam  syariat Islam berdasarkan tuntunan ayat Al-Qur'an.
Tahsiniyat  adalah  keperluan  yang  mendukung  peningkatan  posisi  dan kedudukan  individu  dalam m masyarakat d dan d di h hadapan n Tuhan,  seiring  dengann ketaatan  dan  keutamaan  perilaku  yang  baik.  Kemaslahatan  ini  mencakup  perhatian terhadap  seluruh  larangan  dan  perintah h Allah d dalam m Al-Qur'an, d dan n juga  dalam hambatan serta petunjuk y yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, semuanya  membawa  nilai  hukum,  tujuan  khusus,  kebijaksanaan,  dan  keberkahan untuk umat manusia.(Miswanto, 2019)
Pada  prinsipnya,  inti  dari  maksud  syariat  atau  maqasid  syar'i  adalah kesejahteraan  umat  manusia.  Terkait  dengan  ini,  As  Syatibi  menjelaskan  bahwa, "Padahal para pembuat syariat dalam menetapkan hukum-hukum tersebut bertujuan untuk  mencapai  kesejahteraan  bagii  hamba-Nya, b baik  dalam m kehidupan  dunia ataupun  kehidupan  akhirat  secara  simultan.  Apabila  kita  mengamati  ungkapan  As Syatibi, d dapat  diambil  kesimpulan  bahwa a inti  tentang  maqasid  syar'i  adalah kesejahteraan  umat. Dengan  demikian,  tujuan  sejati  dari  hukum  Islam  adalah menciptakan  kesejahteraan. Setiap  hukum  yang  diterangkan  oleh h Allah d dalam  Al- Qur'an m memiliki  tujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  manusia,  dengan  menjaga kelima aspek k kehidupan, yakni keyakinan (agama), jiiwa, pikiran, keturunan, d dan h harta benda. Seperti  yang d dijelaskan  dalam  syari'at,  yang  memiliki  tujuan  untuk kesejahteraan  umat,  maka  tujuan  pernikahan  adalah  menciptakan  keluarga  yang dapat  memenuhi  kelima  aspek  tersebut. Dalam  pernikahan  antara  dua  agama  yang berbeda, salah satu aspek utama, yakni agama, tidak dapat dipenuhi karena perbedaan keyakinan antara Islam dan agama lain sangat mendasar. mengharuskan rekonsiliasi
atas perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental ini hanya karena cinta manusia, yang dapat hilang karena situasi, menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami, apalagi jika dibandingkan dengan cinta kepada a Allah, Sang g Maha a Pencipta alam m semesta a yang  berada  di  atas  segalanya.  Selain  itu,  masalah  yang  timbul berkaitan  dengan  keyakinan  anak-anak  yang  diharuskan  mengikuti  keyakinan  salah satu dari orang tua mereka.
Penting untuk diketahui bahwa tujuan maqasid syar'i adalah kesejahteraan atau mendapatkan kebaikan serta menjauhi kerusakan atau keburukan, baik d dalam m kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratt. Menikah dengan n pasangan  yang g berbeda  agama  dapat  menimbulkan  sejumlah  kerugian  atau masalah  bagi  kedua  belah  pihak,  melibatkan  perselisihan  dalam  hal  keyakinan, masalah  ekonomi,  hingga  isu-isu  terkait  anak  dan  warisan.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Jalil  et  al.,  2018)  bahwa  tidak  dibolehkannya pernikahan jika berbeda agama. Oleh karena itu, persoalan keyakinan menjadi sumber utama  yang  menentukan  apakah suatu  keluarga  dapat  mencapai  harmoni  dan kebahagiaan,  atau  sebaliknya.  Menurut  fiqih menikah h dengan  pasangan  yang mempunyai  keyakinan  agama  yang  tidak  sama  diharamkan  dalam  hukum  Islam, situasi  tersebut  termanifestasi  ketika  pasangan  menikah h dengan  individu  yang mempunyai  agama  yang g berbeda,  maka  akan  terjadi  sesuatu  yang  buruk  yang dikemudian hari. Analisis tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Togatorop,  2023). Maka  hukum  islam  (maqosid  syar’i)  tidak  memperbolehkan perkawinan  beda  agama  dengan  alasan  terlalu  banyaknya  mudharat  dan  demi kemaslahatan umat islam.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  memahami kompleksitas  isu  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia.  Dengan  menguraikan pendapat  Hukum  Islam  yang  menegaskan  keharaman  perkawinan  beda  agama berdasarkan  fatwa  MUI  No  4/2005,  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang mendalam  tentang  dasar  hukum  Islam  yang  menjadi  landasan  bagi  pandangan tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap perspektif Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  menyoroti  bagaimana  prinsip-prinsip  HAM  memandang isu  perkawinan  beda  agama  dalam  konteks  kebebasan  individu  dan  hak  untuk berkeluarga.  Dengan  menghubungkan  kedua  perspektif  ini,  penelitian  ini  berperan dalam membangun jembatan pemahaman antara nilai-nilai Hukum Islam dan prinsip- prinsip  HAM,  memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  kedua  pandangan  dapat disatukan dalam konteks yang saling menghormati. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi  sosial  yang  signifikan  dalam  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat tentang sensitivitas isu perkawinan beda agama serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi sosial untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif  dan  menghormati  keberagaman  dalam  menangani  isu  ini  secara  bijaksana. Dengan  demikian,  penelitian  ini  bukan  hanya  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  isu  perkawinan  beda  agama,  tetapi  juga  membuka  ruang  untuk dialog  dan  tindakan  yang  lebih  baik  dalam  menangani  isu  yang  kompleks  ini  di masyarakat.

## KESIMPULAN
Praktik  pelaksanaan  pernikahan  beda  agama  dikalangan  masyarakat  sudah seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  dan  haram  hukumnya  bagi  umat  islam.  Hal  ini dikarenakan  seorang  muslim  harus  berpegang  teguh  pada  syari’at  islam,  supaya kedua  pasangan  menemukan  kedamaian  hidup  satu  sama  lain,  baik  itu  perempuan
maupun  pria.  Karena  pernikahan  tidak  hanya  berhubungan  dengan  pemuas  nafsu semata,  akan  tetapi  bersifat  ibadah. Kita  ada  di  dunia  ini dengan  satu tujuan  utama, yaitu  untuk  menyembah  Allah  sebagai  persiapan  untuk  kehidupan  akhirat.  Perlu diketahui  bahwa  Majelis Ulama a Indonesia a (MUI) j juga  ikut  serta  mengharamkan pernikahan  lain  agama  sesuai  dengan  Musyawarah  Nasional  MUI  VII  tahun  2005  di Jakarta. MUI mengeluarkan fatwa ini karena mengingat pernikahan beda agama bisa membawa resiko yang lebih besar bagi kehidupan keluarga. Baik dari segi keturunan yang pada nantinya membuat anak bingung dalam memilih keyakinan, dan juga dari segi ibadahnya pasti akan tertanggu dan aspek-aspek lain yang terkait dengan agama . Begitu pula dengan hukum islam (maqosid syar’i) yang juga mengharamkan tentang pernikahan beda agama tersebut dengan alasan  mudharat(keburukan) yang di dapat lebih  besar  daripada  maslahatnya(kebaikannya).  Berbeda  dengan  HAM  yang berpendapat  bahwa  pernikahan  beda  agama  boleh-boleh  saja  dengan  alasan  karena pernikahan beda agama tidak termasuk dalam HAM , akan tetapi yang masuk dalam kategori  HAM  adalah  hak  untuk  berkeluarga  bukan  hak  untuk  perkawinan  beda agama.

## REFERENSI
Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Analisis Penggunaan Kalimat Efektif Pada Penulisan Kritik Dan Saran Mahasiswa Fkip UNA . 03 (July), 1 – 23. Baso, A. (n.d.). Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, Dan Analisis Kebijakan .
Clooney, G. (2019). Hak Azasi Manusia (HAM) . https://doi.org/10.31227/osf.io/9trnz Hakim, A., Ahmad, R., & Syed Jaafar, S. M. J. (2023). Perbandingan Fatwa Perkahwinan Beza Agama Antara Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia  Dengan  Majlis  Ulama  Indonesia  Dari  Perspektif  Maqasid  Shari’ah (Comparison of Interfaith Marriage Fatwas Between the National Council for Isla. Online Journal of Research in Islamic Studies , 10 (2), 39 – 54. https://doi.org/10.22452/ris.vol10no2.3
HAM,  K.  (1999).  Undang-Undang  No  .  39  Tahun  1999. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , (39), 1 – 45.
Hasbi,  M.,  &  Shiddieqy,  A.  S.  H.  (2009). SKRIPSI  Disusun  untuk  Memenuhi  Tugas  dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S1 ) Dalam Ilmu Syari ’ ah Oleh : Ah Muzaki Fakultas Syari ’ Ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo : Ah Muzaki .
Hidayat  Taufik.  (2019).  Pembahasan  Studi  Kasus  Sebagai  Bagian  Metodologi Pendidikan. Jurnal Study Kasus , (August), 128.
Ibad, M. B. (2019). Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Al- Hukama’ ,
9 (1),
195 – 230. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230
Jalil,  A.,  Ahli,  W.,  Pusdiklat,  M.,  Pendidikan,  T.,  Keagamaan,  D.,  &  Ri,  K.  (2018).
Pernikahan  Beda  Agama  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan , 6 (2), 46 – 69. https://doi.org/10.36052/Andragogi.V6I2.56
Kasdi,  A.,  &  Kudus,  D.  S.  (2014).  Maqasyid  Syari  ’  Ah  Perspektif  Pemikiran  Imam Syatibi Dalam Kitab. Yudisia , 63. Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al Mabsut , 15 (1), 29 – 38. Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In Ushul Fiqh: Metode
Ijtihad Hukum Islam . Muhammad Jamil, H., Herian Sani, D., & Dialektika, S. (n.d.). Fikih Kontemporer: sebuah dialektika .
Muhammad,  N.  E.  (2020).  Realitas  Perkawinan  Beda  Agama  Perspektif  Keluarga Sakinah. Al-Mizan , 16 (2), 273 – 298. https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830 Mutia, M. K., Alicia, T. S., Neno, M. S., Amaliyyah, R., Hidayah, N., Qurhtuby, M., (2021). Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al- Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 dan Q.S. Al-Maidah: 5). Journal of Business Theory and Practice , 10 (2), 6.
Nurjanah,  R.,  Estiwidani,  D.,  &  Purnamaningrum,  Y.  E.  (2013).  Penyuluhan  dan Pengetahuan  Tentang  Pernikahan  Usia  Muda. Kesmas:  National  Public  Health Journal , 8 (2), 56. https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i2.343 Rani,  P.,  Chakraborty,  M.  K.,  Sah,  R.  P.  R.  P.  R.  P.,  Subhashi,  A.,  Disna,  R.,  UIP,  P.,  … Kumar,  A.  A.  A.  A.  A.  (2020).
انلأا رخلآاو يودو برغلاز . Range  Management  and Agroforestry , 4 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020
Setiyanto, D. A. (2018). Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi). Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 3 (1), 85 – 106. https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1342 Sulaeman,  S.  (2018).  Signifikansi  Maqashid  Asy- Syari’Ah  Dalam  Hukum  Ekonomi
Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 16 (1), 98 – 117. https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524
Sunandar  W,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Tentang  Nikah  Beda  Agama  dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya, (2011). hal. 42. (2011). Fatwa Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Tentang  Nikah  Beda  Agama  dan  Respon  Para  Pemuka Agama Terhadapnya, (2011). hal. 42 . Supangat, A. (2015). Pendidikan dan Perubahan Iklim . 63 – 93. Togatorop,  A.  R.  (2023).  Perkawinan  Beda  Agama: Journal  of  Religious  and  Socio- Cultural , 4 (1), 26 – 36. https://doi.org/10.46362/JRSC.V4I1.126
Turnip, I. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia. Al  -  Tadabbur:  Jurnal  Ilmu  Al- Qur’an  Dan Tafsir , 6 (1), 112. https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337 Uin, N. R., Yunus Batusangkar, M., & Id Abstrak, A. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama tentangnya Sebelum Imam Syatibi. Jurnal Al- Ahkam , 14 (1), 54 – 69.
Umam,  M.  K.  (2017).  Pengembangan  Konsep  Maqashid  Al- Syari’ah  Menurut  Ahmad Ar-Raisuni. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
WAWAN. (2021). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo. Lp2M.Iainpalopo.Ac.Id , (3). Yulianti,  Y.  (2022).  Pernikahan  Beda  Agama  Dalam  Pandangan  Empat  Madzhab. Darussalam: Jurnal Ilmiah Dan Sosial , 23 (2), 1 – 19.
Yusuf,  Alfian;  Suseno,  Irit;  Prasetyawati,  E.  (2021).  Perkawinan  Beda  Agama  Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Akrab Juara , 6 , 68 – 83. Zamrodah, Y. (2016). Struktur Konseptual Ushul Fiqh (Vol. 15).

## Copyright Holder :
© Muhammad Khoirul Rozikin, et al., (2024)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: