## POLIGAMI SIRRI DALAM TINJAUAN MASHLAHAT
Sudirman, Syarial Dedi, Hasep Saputra Pascasarjana IAIN Curup sudirman.sudir1215@gmail.com, syarialdedi@gmail.com,
hasepsaputra@gmail.com
Abstrak
Article History Received :25-08-2021 Revised  :14-09-2021 Accepted :20-09-2021 The  reason  for  opposing  polygamy  is because  it  is  considered  to  have  many negative  effects  and  is  considered  to discriminate  against  women.  While  those who  agree,  argue  that  Islam  does  not prohibit polygamy, under certain conditions  polygamy  is  one  solution  to overcome household problems. This research is a library research. So based on the  results  of  the  research  the  authors conclude that the sirri polygamy practiced by  the  community  today  does  not  contain mashlamat because: first, sirri polygamy is legally flawed, both religious law and state law;  second,  polygamy  sirri  does  not achieve the purpose of marriage in sharia,
namely  so  that  human  life  in  this  world  is full  of  peace  and  love;  third,  sirri polygamy  is  detrimental  to  women  and their offspring.
Keywords : Polygamy, Sirri, Maslahat.

## Pendahuluan
Bentuk  perkawinan  dalam  Islam  ada  dua,  yaitu  monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang,  cinta  sepasang  suami  istri  tanpa  berbagi  dengan  orang  lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuk tujuan perkawinan    sakinah,  mawaddah    wa  rahmah..    Salah  satu  bentuk perkawinan  yang  sering  diperbincangkan  dalam  masyarakat  muslim adalah poligami. Bentuk perkawinan poligami juga telah berkembang lama.  Perdebatan  antara  setuju  dan  tidak  setuju    dengan  poligami tetap up to date dalam diskusi para intelual muslim. Di antara alasan
menentang  poligami  karena  dianggap  banyak  mendatangkan  efek negatif  dan  dianggap  mendiskriminasi  kaum  perempuan.  Sedangkan yang  setuju,  mengemukakan  alasan  bahwa  Islam  tidak  melarang poligami, dalam kondisi tertentu poligami salah satu solusi pengatasi problem  rumah  tangga.  Perkawinan  bertujuan  untuk  menciptakan sebuah  keluarga  yang  bahagia,  kekal,  sejahtera  lahir  dan  batin  serta damai  di  antara  keluarga  sendiri.  Perkawinan  akan  menyebabkan adanya  akibat–akibat  hukum  dalam  perkawinan,  antara  suami  isteri tersebut,  sehingga  akan  mempengaruhi  pula  terhadap  hubungan keluarga  yang  bersangkutan.  Hubungan  kekeluargaan  ini  sangat penting,  karena  ada  sangkut  pautnya  dengan  hubungan  anak  dengan orang  tua,  pewaris,  perwalian  dan  perempuan.  (Afandi,  1984:  93) Ikatan  perkawinan  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  seperti kewajiban  bertempat  tinggal  yang  sama,  setia  kepada  satu  dan lainnya.
Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan terbitnya Inpres Tahun  1991  hingga  sekarang,  masalah  poligami  yang  oleh  hukum Islam  diperbolehkan  hingga  batasan  empat,  selalu  dipertanyakan keadilan dan keberpihakan hukumnya terhadap perempuan. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 kemudian sedikit memberikan kabar gembira, terutama  bagi  perempuan,  dengan  diberlakukannya  syarat-syarat tertentu  bagi  laki-laki  yang  mempunyai  hasrat  untuk  berpoligami. Hanya  saja,  dalam  penerapannya  banyak  timbul  penyelewengan seperti  memanipulasi  izin  isteri,  standar  rendah  dalam  kesanggupan memberi  nafkah  atau  dengan  tidak  mencatatkan  perkawinannya. Tidak  mencatatkan  perkawinan  berarti  meniadakan  dan  tidak menganggap  adanya  syarat-syarat  tertentu  yang  ditetapkan  dalam UUP. Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan manifestasi dari  upaya  menjaga  kelestarian  dan  kemurnian  agama,  kelestarian hidup  generasi  manusia,  kemurnian  keturunan  dan  lain  sebagainya. Kalau  pencatatan  nikah  itu  dimaksudkan  untuk  mewujudkan ketertiban  perkawinan  umat  Islam,  jelas  akan  membawa  kepada kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Kemaslahatan yang dikehendaki
Islam itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Dahlan, 1996: 39-41) 1.  Menarik manfaat  ( ﻤﻠﺍ ﺏﻠﺟ ﻊﻓﺎﻧ ) 2.  Menolak kerusakan ( ﺪﺴﺎﻓﻤﻠﺍ ﺀﺮﺪ ) 3.  Mempunyai  daya  tangkal  terhadap  kemungkinan  bahaya  dari  luar
(ﻊﺋﺍﺭﺫﻠﺍ ﺪﺴ )
4.  Lentur,  dapat  mengikuti  perubahan  zaman  dan  tempat  (        ﻦﺎﻤﺯﻷﺍ ﺮﻴﻴﻐﺗﺑ    ﻢﺎﻛﺤﻷ  ﺍ  ﺮﻴﻐﺗ  ﻦﺎﻜﻤﻠﺍﻮ  )  Ketentuan  diatas  jelas  banyak  manfaatnya bagi  semua  pihak  terutama  yang  bersangkutan  dan  dapat  menolak kekacauan  dalam  masyarakat  karena  dapat  diketahui  mana  yang menikah  benar dan yang tidak benar. Sebab di era globalisasi dengan semakian majunya  ilmu  dan  tekhnologi  serta  budaya  manusia,  tertib administrasi dan terib hukum itu mutlak diperlakukan.

## Literatur Terdahulu
Pertama,  Wannimaq  Hasbul  dengan  tema  “  Perkawinan terselubung  diantara    berbagai    pandangan”  Tahun  1994  yang menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  nikah    Sirri  itu  sah  menurut Hukum  Islam  karena  telah  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya. Wannimaq  juga  menganggap  nikah  Sirri  sebagai  pernikahan  yang dilakukan  dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai  jalan  pintas  atas    tujuan-tujuan  tertentu  dari  para  pelakunya. Kedua,  Karya  Abu  Zahrah  yang  berjudul  “Muhadarah  fi  „Aqd  az Zawaj wa Asarihi”, di dalam kitab tersebut beliau hanya menjelaskan tentang syarat dan rukun nikah serta perkataan Abu  Bakar as Siddiq yang  menyatakan    bahwa  nikah  sirri  hukumnya  tidak  sah  sampai pernikahan  tersebut  dipublikasikan    dan  dipersaksikan.  Ketiga, Asriadi  Rijal,  dalam  skripsinya  yang  berjudul  “Kedudukan    Waris Anak  Dari  Nikah  Sirri  Berdasarkan  Putusan  MK  no  46/PUU- VIII/2010  Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun pada tahun 2013, yang  membahas    tentang  salah  satu  dampaknya  dari  Nikah  Sirri berdasarkan putusan MK kemudian di tinjau dari segi Hukum Islam. Keempat,    Adin  Sababa  ”Keabsahan  Kawin  Sirri  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”  dalam karya  ini  membahas  Sirri  ialah  masih  dirahasiakan,  artinya  belum diberitahukan kepada umum, biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas,  dihadapan  seorang  kyai,  ajengan  atau  tokoh  agama,  tampa kehadiran  petugas  KUA.  Dan  tentu  saja  tidak  memiliki  surat  nikah yang resmi. Kawin sirri dilakukan sebab umur kedua calon mempelai belum cukup. Menurut Undang-Undang perkawinan, wanita minimal 16  Tahun,  dan  pria  minimal  19  Tahun  (pasal  7  ayat  (1).  Atau mungkin  ada  sebab  lain.  Kelima,  Ahmad  Rofiq  dalam  karyanya ”Hukum  Islam  di  Indonesia”  menyatakan  bahwasanya  nikah  Sirri tetap  sah  karena  standar  sah  dan  tidaknya  suatu  perkawinan  adalah ditentukan  oleh  norma-norma  agama  dari  pihak-pihak    yang
melakukan  pernikahan  tersebut.  Keenam,  Kusriyanto  dengan  karya yang membahas nikah sirri adalah: Kustriyanto yang berjudul “Nikah Sirri  di  Kalangan  Artis,  Analisis  Wacana  Teks  Media”      yang membahas nikah sirri dari segi teks-teks  maupun muatan berita baik cetak maupun elektronik. Karya ini menghasilkan bahwa alasan artis melakukan  praktik  nikah  sirri  adalah  untuk  kepentingan  dirinya sendiri.  Ketujuh,  Maman  Suriaman  dengan  judul  “Kriminalisasi Nikah  Sirri  dalam  Pandangan  Hukum  Pidana  Islam”.  Karya  ini mengungkapkan bahwa selama ini nikah sirri yang sebenarnya boleh dan  sah  dalam  Islam  dianggap  sebagai  perbuatan  kriminal  dan merupakan  pelanggaran  hukum.  Kedelapan,  Skripsi  Dadi  Nurhaedi yang  berjudul  “Nikah  di  Bawah  Tangan:Praktik  Nikah  Sirri Mahasiswa  Jogja.”    Karya  ini  membahas  tentang  praktik  nikah  sirri yang dilakukan oleh mahasiswa di Yogyakarta. Nurhaedi menemukan bahwa banyak kalangan mahasiswa di Yogyakarta melakukan praktik nikah  sirri.  Kesembilan,  Penelitian  Tesis,  Hasbullah  yang  berjudul “poligami  dalam  kompilasi  hukum  islam  dan  dalam  perspektif keadilan  gender”  tesis  ini  adalah  sebuah  kajian  pustaka  yang mendeskripsikan teleologis (teori tujuan hukum/Maqaṣidas-Syari‟ah) terhadap  keadilan  gender  dalam  konsep  poligami.  Penelitian  yang menitikberatkan  pada  latar  belakang  terbentuknya  sistem  hukum poligami dalam KHI syari‟ah hukum islam.
Dengan melihat banyaknya kasus perkawinan yang dianggap illegal  seperti  nikah  sirri  dan  poligami  tanpa  izin  istri  pertama  yang dilakukan oleh masyarakat umum. Berdasarkan telaah pustaka diatas bisa  diketahui  bahwa  perlu  kajian  mendalam  tentang  urgensinya kemaslahatan  dalam  peristiwa  sakral  kehidupam  manusia  yang melaksanakan  syariat  perkawinan.  Dalam  penelitian  ini  bukan  saja mengungkap  adanya  praktek  perkawinan  sirri  dan  poligami  dalam tinjauan  hukum  dan  maslahat,  juga  sekaligus  menganalisis  faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  tersebut  dengan kajian  yang  lebih  komprehensif.  Perbedaan  penelitian  terdahulu dengan  penelitian  ini  dan  belum  ada  yang  membahasnya  dari  segi substansinya  yakni  tinjauan  konsep  maslahat  dalam  syariat  dalam perkawinan poligami yang bersifat sirri.
Berdasarkan kajian pustaka dan penelusuran data yang telah penulis lakukan, ada beberapa yang membahas pernikahan sirri, akan tetapi  dari  beberapa  karya  ilmiah  maupun  lainnya  belum  ada  yang mengangkat  topik  penelitian  yang  penyusun  angkat.  Oleh  karna  itu
penyusun  beranggapan  bahwa  topik  ini  masih  layak  untuk  di  bahas lebih lanjut.

## Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang  menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan fenomena  yang  terjadi  dengan  menekankan  proses  berfikir  deduktif dan induktif dan  dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang  ada,      yaitu  Library  Research  yang  bertujuan  untuk  mengkaji, meneliti, dan menelusuri  data-data primer, sekunder, maupun tertier guna  menjawab  pertanyaan    melalui  cara-cara  berfikir  formal  dan argumentatif.  Jadi dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah library  research,  yaitu  dengan  mengkaji  sumber-sumber  tertulis  dari berbagai  rujukan  seperti  buku-buku,  skripsi,  artikel  serta  undang- undang  dan  rujukan  lain  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  ini, dengan  mengambil  objek  kajian  pernikahan  poligami  sirri.  Dalam tulisan  ini,  peneliti  hanya  menfokuskan  permasalahan  pada  tinjauan kemaslahatannya  dalam  islam,  hukum  pernikahan  yang  Allah  Swt syariatkan kepada para hambaNya.
Untuk  memperoleh  suatu  kebenaran  ilmiah  dalam  penulisan tesis,  maka  digunakan  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  studi kepustakaan,  yaitu  mempelajari  dan  menganalisis  secara  digunakan sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan  dengan  materi  yang  di  bahas  dalam  tesis  ini. Pengumpulan  data  merupakan  bagian  dari  kegiatan  penelitian  yang bertujuan  untuk  memperoleh  data-data  penelitian  yang  telah  dipilih. Data  penelitian  yang  penulis  kumpulkan  merupakan  bentuk  data dokumentasi. Bahan hukum primer dimaksudkan antara lain ;  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Nikah  Di Bawah  Tangan,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (  UU  Perkawinan  )  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  Perkawinan,  Intruksi  Presiden Nomor  1  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  peraturan  lannya yang  berkaitan  dengan  perkawinan.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder  dan  tersier  sebagai  bahan  pelengkap,  seperti  buku-buku fiqh,  jurnal,  kamus,  ensiklopedi  serta  bahan  dari  internet  yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji. Bahan-bahan
kepustakaan  merupakan  sumber  utama  dalam  jenis  penelitian  ini. Dalam  menganalisis  data,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif. Dalam  hal  ini,  penulis  mengkaji  masalah  dengan  menggunakan  cara deskriptif-analisis.  Artinya,  penulis  berusaha  menguraikan  konsep masalah  yang  penulis  kaji,  kemudian  penulis  berusaha  menjelaskan dan  menggambarkan  akar  permasalahan  terkait  penelitian  yang penulis  lakukan  yang  kemudian  masalah  tersebut  dicoba  untuk dianalisis  menurut  hukum  Islam  terhadap  bagaimana  cara penyelesaiannya.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratif artinya penelitian yang menjelaskan  gambaran  akurat  mengenai  masalah-masalah  secara fakta,  guna  untuk  mendiskripsikan  dan  menemukan  informasi  yang belum  diketahui,  belum  dipahami  atau  belum  dikenali  dengan  baik mengenai  maslahat  hukum  dalam  pernikahan  poligami  sirri,  yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan kejelasan hukum.
Dalam  menganalisis  data,  langkah  awal  peneliti  lakukan dengan menyajikan data-data terkait penelitian, selanjutkan dilakukan analisa  terhadap  data  tersebut.  Penyajian  data  merupakan  salah  satu kegiatan  dalam  pembuatan  laporan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  agar  dapat  dipahami  dan  dianalisis  sesuai  dengan  tujuan yang  diinginkan.  Penyajian  data  dimaksudkan  agar  mudah  dipahami oleh  pembaca.  Penyajian  data  ini  bisa  dalam  penjelasan,  tabel  dan keterangan-keterangan  sehingga  dengan  mudah  dapat  dipahami  oleh pembaca.  Penyajian data penelitian kualitatif sepeti dalam tulisan ini bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  dan  sejenisnya. Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan, teori-teori  hukum  dan  yurisprudensi  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  dibahas  yang  terkait  dengan  pentingnya pencatatan  perkawinan  dan  kaitannya  dengan  kemaslahatan  dalam hukum  islam.  Dalam  hal  ini  pendekatan  yang  digunakan  untuk menganalisis  permasalahan  pernikahan  poligami  sirri  dari  sudut pandang kemaslahatan bagi pelaku dan keluarganya juga masyarakat dan negara. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dari  hasil tersebut
kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  atas permasalahan ini

## Pembahasan
Makna Perkawinan ( Pernikahan ) 1.  Pengertian Perkawinan / Pernikahan
Ditinjau  dari  aspek  sosial,  perkawinan  mempunyai  arti penting : Pertama, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan  perkawinan  atau  pernah  melakukan  perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan  wanita  mendapat  hak-hak  tertentu  dan  dapat  melakukan tindakan-tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan mua‟malat,  yang  sebelumnya    ketika  masih  gadis  tindakan- tindakannya  masih  terbatas,  harus  dengan  persetujuan  dan pengawasan  orang  tuanya;  Kedua,  sebelum  adanya  peraturan tentang  perkawinan,  wanita  dulu  bisa  dimadu  tanpa  batas  dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran dan aturan islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak  empat  orang,  itupun  dengan  syarat-syarat  tertentu  pula. Ditinjau  dari  aspek  agama,  Islam  memandang  dan  menjadikan perkawinan  ini  sebagai  basis  suatu  masyarakat  yang  baik  dan teratur,  sebab  perkawinan  tidak  hanya  dipertalikan  oleh  ikatan lahir  saja,  tetapi  diikat  juga  dengan  ikatan  bathin  dan  jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian ataupun persetujuan  biasa melainkan merupakan suatu perjanjian  dan  persetujuan  suci,  dimana  kedua  belah  pihak dihubungkan  menjadi  pasangan  suami-isteri  atau  saling  meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. (Burhamsyah, 2016: 48)
Penjelasan  mengenai  nikah  merupakan  ikatan  yang  kuat antara  suami  dan  istri,  keluarga  suami  dan  keluarga  istri  dalam memulai  kehidupan  yang  baru.  Maka,  pergaulan  istri  dan  suami dengan  penuh  cinta  dan  kasih  sayang,  cinta  dan  sayang  terjadilah ikatan  nikah  yang  mengikat  kedua  belah  keluarga  sehingga  harus menjaga  hubungan  baik  pada  keduanya.  Dengan  demikian pernikahan  merupakan  suatu  ibadah  yang  terus  dijaga  agar terhindar dari kejahatan hawa nafsu. (Rasjid, 2010: 374)
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  sama  dengan pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  untuk  mentaati  perintah Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah,  dan  melalui perkawinan  tersebut  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah.  Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali  dibedakan  antara  „‟nikah”  dengan  “kawin”,  akan  tetapi  pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang  menurut  bahasa  berarti  penggabungan  dan  pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan  wali  perempuan  yang  karenanya  hubungan  badan  menjadi halal.  (Islam,  2013.  Vol  6.  No  1:  10)    pengertian  pernikahan terbagi  menjadi  dua,  menurut  bahasa  dan  menurut  istilah.  Secara bahasa  nikah  adalah    mengumpulkan,  memasukkan,arti  lain digunakan  pada  bersetubuh  (wathi‟)  dan  dikatakan  akad  nikah.
Sedangkan  menurut  istilah  hukum  Islam  perkawinan  merupakan yang  ditetapkan  syara‟  untuk  membolehkan  bersenang-senang antara  laki-laki  dengan  perempuan  dan  menghalalkan  bersenang- senangnya perempuan dengan laki-laki. (Islam, 2013. Vol 6. No 1:
11) Menurut  Hanafiah,  nikah  adalah  akad  yang  memberi faedah untuk melakukan mut‟ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber-istimta‟ dengan seorang wanita selama tidak  ada  faktor  yang  menghalangi  sahnya  pernikahan  tersebut secara  syar‟i.  Sedangkan  Menurut  Hanabilah  nikah  adalah  akad yang  menggunakan  lafaz  nikah  yang  bermakna  tazwij  dengan maksud  mengambil  manfaat  untuk  bersenang-senang.  (Islam, 2013.  Vol  6.  No  1:  11)  Golongan  ulama  Syafi‟iyah  berpendapat bahwa  kata  nikah  itu  berarti  akad  dalam  arti  yang  sebenarnya (hakiki),  berarti  juga  untuk  hubungan  kelamin,  bukan  dalam  arti sebenarnya  (arti  majazi).  Penggunaan  kata  untuk  bukan  arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. Di kalangan ulama Syafi‟iyah rumusan yang biasa dipakai adalah akad  atau  perjanjian  yang  mengandung  maksud  membolehkan hubungan  kelamin  dengan menggunakan  lafadz  na-ka-ha  atau  za- waja.  Ulama  golongan  Syafi‟iyah  ini  memberikan  definisi sebagaimana  disebutkan  di  atas  melihat kepada  hakikat  dari  akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri  yang berlaku sesudahnya yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut
berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. (Islam, 2013. Vol  6.  No  1:  11)  Muhammad  Abu  Zahrah  di  dalam  kitabnya  al- ahwal  al-syakhsiyyah,  mendefinisikan  nikah  sebagai  akad  yang menimbulkan akibat hukum berupa halal melakukan persetubuhan antara laki-laki  dengan  perempuan,  saling  tolong-menolong,  serta menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  keduanya.  Dengan redaksi  yang  berbeda,  Imam  Taqiyyudin  di  dalam  Kifâyah  al- Akhyâr  mendefinisikan  nikah  sebagai  ibarat  tentang  akad  yang masyhur  yang  terdiri  dari  rukun  dan  syarat,  dan  yang  dimaksud dengan  akad  adalah  al-wathi‟  (bersetubuh).  (Islam,  2013.  Vol  6. No  1:  11)  Definisi  yang  diberikan  oleh  ulama-ulama  fikih  di  atas bernuansa  biologis.  Nikah  dilihat  hanya  sebagai  akad  yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab  adalah  al-wath‟  (persetubuhan).  Pengertian  para  ahli  fiqh tentang  hal  ini  bermacammacam,  tetapi  mereka  semuanya sependapat,  bahwa  perkawinan,  nikah  atau  zawaj  adalah  suatu akad  atau  perjanjian  yang  mengandung  ke-sahan  hubungan kelamin. (Islam, 2013. Vol 6. No 1: 11)
2. Analisis Teori Maslahah Terhadap Praktek Nikah Poligami Sirri Analisis  Faktor  Orang  Melakukan  Perkawinan  Poligami
Sirri  Eksistensi  KHI  Pasal  57.  Salah  satu  ajaran  yang  penting dalam  Islam  adalah  pernikahan  (perkawinan).  Begitu  pentingnya ajaran  tentang  pernikahan  tersebut  sehingga  dalam  Alquran terdapat  sejumlah  ayat  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  berbicara  mengenai  masalah  pernikahan  dimaksud. (Abd-al-Baqi, 1987: 332-333)
Nikah  artinya  menghimpun  atau  mengumpulkan.  Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus  saranauntuk  mendapatkan  keturunan  yang  dapat menjamin  kelangsungan  eksistensi  manusia  di  atas  bumi. Keberadaan  nikah  itu  sejalan  dengan  lahirnya  manusia  di  atas bumi  dan  merupakan  fitrah  manusia  yang  diberikan  Allah  SWT terhadap  hamba-Nya.  Ikatan  perkawinan  merupakan  unsur  pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih,  maka  dalam  pelaksanaan  perkawinan  tersebut,  diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan  perkawinan  terutama  diperlukan  dalam  rangka mengatur  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  masing-masing
anggota  keluarga,  guna  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia dan sejahtera.
Perkawinan  mempunyai  tujuan  antara  lain  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan).  Dengan demikian,  maka  sebenarnya  tidak  perlu  diragukan  lagi,  apakah sebenarnya  yang  ingin  dicapai  dalam  perkawinan  itu.  Namun karena  keluarga  atau  rumah  tangga  itu  berasal  dari  dua  individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang  berbeda,  untuk  itu  perlu  penyatuan  tujuan  perkawinan  demi tercapainya keluarga yang sakinah.
Tanpa  adanya  kesatuan  tujuan  antara  suami  dan  isteri dalam  keluarga  dan  kesadaran  bahwa  tujuan  itu  harus  dicapai bersama-sama,  maka  dapat  dibayangkan  bahwa  keluarga  itu  akan mudah  mengalami  hambatan-hambatan  yang  merupakan  sumber permasalahan  besar  dalam  keluarga,  akhirnya  dapat  menuju keretakan  keluarga  yang  berakibat  lebih  jauh  sampai  kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakanuntuk dicapai secara bersama-sama pula.
Tujuan  perkawinan  akan  terkait  pada  frame  of  reference dari  individu  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  maka  timbul pertanyaan  bagaimana  keluarga  bahagia  itu  ?  Walalupun kebahagiaan  itu  relatif  dan  subyektif,  tetapi  adanya  ukuran  atau patokan  umum  yang  dapat  digunakan  untuk  menyatakan  bahwa keluarga  itu  merupakan  keluarga  yang  bahagia  atau  walfare. (Mansyur, 1994: 15)

## Simpulan
Dari gejala  yang timbul berarti pelaksanaan praktek poligami sirri  yang  ada  di  masyarakat  masih cenderung  dilatar  belakangi  oleh tujuan yang bersifat pribadi dan sepihak, bisa karena tuntutan teologis atau  biologis.  misalnya  untuk  sekedar  memenuhi  kebutuhan  seksual, atau  karena  tidak  mendapat  persetujuan  dari  istri,  dll.  Realita  yang selalu  menjadi  asumsi  masyarakat  adalah  selain  berpoligami  akan membantu  untuk  memenuhi  kebutuhan  perempuan,  menolong,  serta menafkahi mereka secara sah dan bertanggung jawab, poligami juga dianggap  sebagai  jalan  keluar  utama  bagi  laki-laki  yang  memiliki
dorongan/libido  seksual  yang  tinggi.  Daripada  berzina  lebih  baik poligami, demikian alasan yang diberikan. Bahkan, ada yang sampai mengatakan  bahwa  poligami  itu  wajib,  dengan  alasan  sebagai  jalan keluar untuk meninggalkan zina.
Quraish  Shihab  berpendapat  bahwasannya  pembahasan tentang  poligami  dalam  syariat  al-quran,  hendaknya  tidak  ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang  pengaturan  hukum,  dalam  aneka  kondisi  yang  mungkin terjadi.  Syarat-syarat  berpoligami  yang  dipedomani  Pengadilan Agama  pada  dasarnya  adalah  untuk  mempersulit  dilakukannya poligami. Jika kita melihat nash Al-Quran, yaitu “niscaya kamu tidak bisa  berbuat  adil  dengan  seadil-adilnya  meskipun  kamu  sudah mengusahakannya”  kita  harus  dengan  cerdas  mambaca,  dalam tafsirnya  juga  sudah  mempersulit  adanya  poligami.  Artinya  asas monogamilah  yang  diinginkan  Al-Quran.    Dalam  UUP  No.1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  pasal  3  ayat  1,  hukum  perkawinan  di Indonesia adalah menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita.  Hanya  apabila  dikehendaki  oleh  yang  bersangkutan,  karena adanya  beberapa  alasan  tertentu,  seorang  suami  dapat  beristri  dari seorang.  Dan  itu  dapat  dilakukan  dengan  persyaratan  tertentu  yang diputuskan  oleh  pengadilan.  Berdasarkan  alasan-alasan  yang dipedomani  Pengadian  Agama,  maka  ada  beberapa  syarat  untuk berpoligami  berdasarkan  ketentuan  pasal  5  UU  Perkawinan  dan  PP No.  9/1975  yang  juga  harus  mengindahkan  ketentuan  khusus  yang termuat    dalam  PP  No.  10/1983  tentang  ijin  perkawinan  dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Jadi  berdasar  hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan  bahwa poligami  sirri  yang  dilakukan  masyarakat  sekarang  ini  tidak mengandung mashlamat karena:
a. Poligami  sirri cacat hukum baik hukum agama maupun hukum negara
b. Poligami  sirri  tidak  tercapainya  tujuan  perkawinan  dalam syariah  yaitu  agar  hidup  manusia  didunia  ini  penuh  dengan kedamaian dan kasih sayang.
c. Poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya

## DAFTAR PUSTAKA
Abd-al-Baqi, M.  F. 1987. Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fa al-Qur'an al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr.
Afandi,  A.  1984. Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum Pembuktian  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Jakarta: Bina Aksara.
Alamsyah,  J.  2015,  Vol  1,  No  2.  Singkronisasi  Hukum  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Mengenai  Ketentuan  Murtad Sebagai Alasan Perceraian. Yurisprudentia .
Alim,  M.  2010. Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam.
Yogyakarta: LKiS.
Asrori,  A.  2015,  Vol  XII,  No  4.  Batas  Usia  Perkawinan  Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam. Al-'Adalah .
Bariah, O. 2014. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Solusi, Vol 1, No 4 .
Burhamsyah,  O.  D.  2016.  Nikah  Siri  dalam  Perspektif  Hukum Perkawinan  Nasional  (Siri  Mariage  In  The  Perspectife  Of National Marriage Law). Ubelaj , 48.
Dahlan,  M.  S.  1996. Fenomena  Nikah  Sirri. Surabaya:  Pustaka Progresif.
Daud, M. 2011. Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ghazali, A. R. 2010. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana.
Mansyur,  C.  1994. Sosiologi  Masyarakat  Kota  dan  Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
Rasjid, S. 2010. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
RI,  D.  A.  2012. Al-Qur'an  dan  Terjemahannya. Semarang:  Karya Toha Putra.
Saebani, B. A. 2013. Fiqh Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia.
Santoso.  2016.  Hakikat  Perkawinan  Menurut  Undang-undang Perkawinan,  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vo 7, No 2 .
Soemiyati.  2007. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  UU  Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
Tutik,  T.  T.  2008. Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jakarta: Kencana.