JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ANALISIS BIAYA MANFAAT PROGRAM KESERASIAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

## Oktia Dwi Permana, Binahayati Rusyidi, Dinar Kharisma
Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran E-mail : oktia22001@mail.unpad.ac.id, binahayati.rusyidi@unpad.ac.id, dinar.kharisma@bappenas.go.id

## ABSTRAK
Konflik sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara mental dan ekonomi pasca konflik. Konflik tersebut meliputi berbagai aspek, seperti konflik antar  etnis  dan  konflik  agama,  yang  menunjukkan  adanya  ketegangan  antar  kelompok  di  masyarakat.  Dalam konteks penanganan konflik sosial, diperlukan program keserasian sosial yang dapat memberikan manfaat sosial yang komprehensif. Namun, terdapat kesenjangan antara hasil penelitian yang menyoroti kompleksitas konflik sosial dari berbagai sudut pandang dengan kebutuhan akan kebijakan sosial yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan  konflik  sosial  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengukur manfaat  sosial  yang  dihasilkan  oleh  program  keserasian  sosial  serta  evaluasi  yang  mendalam  terkait  dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas program dalam mencapai tujuan keserasian sosial. Selain itu, aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penanganan konflik sosial, seperti biaya perawatan depresi dan gangguan psikososial. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dalam hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia.
Kata Kunci : Konflik Sosial, Keserasian Sosial, Analisis Biaya Manfaat

## ABSTRACT
Social  conflict  in  Indonesia  is  a  complex  problem  and  has  a  significant  impact  on  society  mentally  and economically after the conflict. The conflict covers various aspects, such as inter-ethnic conflicts and religious conflicts, which indicate the existence of tensions between groups in society. In the context of handling social conflict, a social harmony program is needed that can provide comprehensive social benefits. However, there is a gap between research results that highlight the complexity of social conflict from various perspectives and the need for holistic and integrated social policies in handling social conflict in Indonesia. Therefore, further research is needed to measure the social benefits generated by social harmony programs as well as in-depth evaluations related to the efficiency of resource use and program effectiveness in achieving social harmony objectives. In addition, the cost aspect is also an important consideration in handling social conflict, such as the cost of treating depression and psychosocial disorders. Thus, further research in this regard will make a significant contribution to the development of policies for handling social conflict in Indonesia.
Keyword : Social Conflict, Social Harmony, Cost Benefit Analysis

## PENDAHULUAN
Setiap  kali  kita  melibatkan  diri  dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan diri kita  didefinisikan  dalam  istilah  nasional. Meskipun  demikian,  kaum  nasionalis sering mereduksi hakikat dari nasionalisme dengan mengedepankan narasi tentang sifat alami manusia untuk berkompetisi, di mana masyarakat  tidak  dapat  berbaur  tanpa konflik,  menjadikan  keadaan  alami  dalam keberagaman  dan  kedaulatan  malah menjadi  jurang  pemisah  yang  hanya dipersatukan  karena  berada  dalam  satu wilayah  negara  tanpa  pernah  benar-benar mengecap apa itu kedaulatan diri. Indonesia sebagai negara berdaulat dengan
keberagaman sosial, budaya, dan etnis yang kaya, seringkali dihadapkan pada tantangan konflik  sosial  yang  kompleks.  Fenomena konflik sosial merupakan realitas yang tak terelakkan  dalam  dinamika  masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut, sejatinya,  dapat  menjadi  sumber  kekuatan positif,  namun  dalam  beberapa  konteks, juga menjadi pemicu ketegangan,
kerusuhan, kekerasan dan konflik.
Dalam sejarah Indonesia, konflik sosial dengan kekerasan kolektif yang melibatkan negara  dapat  dilihat  dalam  peristiwa G30S/PKI  serta  kerusuhan  1998  yang mengawali jatuhnya rezim orde baru, selain itu  terjadi  juga  konflik  antar  etnis,  seperti
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di  Kalimantan  Barat,  serta  konflik  agama, seperti kasus pembakaran vihara di Tanjung Balai,  menunjukkan  adanya  ketegangan antar  kelompok  di  masyarakat  (Sutianti, 2020;  Syahputra,  2018).  Faktor-faktor seperti  ketidaksetaraan,  ketidakadilan,  dan ketagangan antar kelompok dapat memicu konflik  sosial  yang  berpotensi  menjadi ancaman  serius  terhadap  keamanan nasional.  Badan  Pusat  Statistik  mencatat jumlah kematian akibat konflik pada 2022 sebanyak  481  korban  jiwa,  angka  ini mengalami  penurunan  setiap  tahunnya semenjak  2015  dengan  jumlah  tertinggi sebanyak  704  korban  meninggal  akibat konflik  sosial  (BPS,  2022),  selain  itu besarnya  biaya  kerugian  ekonomi  akibat konflik yang selama ini ditanggung negara, semakin  menambah  urgensi  dalam  hal penanganan konflik.
Pendalaman pemahaman terkait konsepsi konflik sosial dapat dirunut secara historis  berdasarkan  penelitian  dari Muliono  (2021),  Ia  membagi  Indonesia kedalam  tiga  periode  waktu  dalam mengkaji  dinamika  konflik  berwujud kekerasan.  Dimana  ketiga  periode  ini memiliki  pola  konflik  kekerasan  yang berbeda dan mengalami  perubahan seiring dengan  perkembangan  demokrasi  di Indonesia.  Konflik  sosial  merupakan permasalahan  kompleks  yang  merasuk  ke dalam jaringan sosial dan politik negara ini. Akan  tetapi  sayangnya,  sampai  saat  ini kebijakan  dan  program-program  sosial berbasis  preventif,  kuratif,  restoratif  dan adaptif  untuk  menangani  konflik  sosial cenderung  mengalami  stagnansi  dengan tidak  adanya  pembagian  wewenang  dan upaya-upaya kolaboratif  lembaga-lembaga pemerintah  untuk  secara  aktif  bersama- sama  dalam  upaya  penanganan  bencana sosial terutama konflik sosial.
Konflik  sosial  terjadi  ketika  ada benturan  kepentingan  antar  kelompok  di masyarakat  yang  umumnya  melibatkan tindakan-tindakan  represif  dan  kekerasan. Merujuk  pada  Bartos  dan  Wehr  (dalam Muliono,  2021),  ada  tiga  konsep  penting
dalam  memahami  konflik  sosial  yaitu benturan dan ketidaksesuaian tujuan ( goal incompatibility); permusuhan  ( hostility ); dan  perilaku  konflik  ( conflict  behavior ). Konflik  sosial  yang  terus  berlarut  larut apabila tidak tertangani dengan baik, akan berkembang menjadi cikal bakal radikalisme  dan  aksi-aksi  terorisme. Horace.M.Kallen (1998) mengurai tentang kecenderungan  umum  radikalisme,  yakni radikalisme  sebagai  reaksi  perlawanan terhadap situasi ketidakidealan yang terjadi, radikalisme  berupaya  mengganti  dengan tatanan  ideal  menurut  mereka,  dan radikalisme yang mempertahankan kebenaran  versi  ideologi  mereka  (dalam Amin & Windiyastuti, 2023).
Di  era  kontemporer,  isu-isu  strategis yang  melatarbelakangi  terjadinya  konflik sosial semakin beragam, konflik etnis dan agama,  konflik  kesenjangan  ekonomi, konflik sosial politik, konflik agraria serta konflik akibat kerusakan dan ketidakadilan lingkungan. Signifikansi isu-isu kontemporer  tersebut  didukung  oleh  fakta bahwa  isu-isu  tersebut  mempengaruhi kebijakan dan kesejahteraan sosial masyarakat, yang mengarah pada kerugian material, ketidakadilan, dan kerugian sosial (Delanova, 2021; Sutianti, 2020; Pratiwi & Arifin, 2019). Dengan adanya keberagaman dan  kompleksitas  yang  telah  diuraikan tersebut,  maka  merujuk  pada  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial,  pemerintah bertanggung jawab penuh atas serangkaian kegiatan  secara  sistematis  dan  terencana yang  mencakup  pencegahan,  penghentian, dan pemulihan konflik sosial.
Implementasi berbagai program penanganan  konflik  sosial  melibatkan kolaborasi  dan  sinergitas  lintas  sektoral, salah satunya melalui Program Keserasian Sosial  (KS)  di  Kementerian  Sosial.  Jika ditelisik  secara  kontekstual  program, keserasian  sosial  dimaknai  tidak  hanya sebagai  tujuan  namun  juga  sebagai  proses mewujudkan tujuan itu sendiri (Kemensos, 2022).  Keserasian  sosial  diyakini  sebagai kondisi  ideal  yang  ingin  dicapai  oleh
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
rangkaian  kegiatan  penanganan  konflik sosial,  melalui  program-program  berbasis perlindungan sosial sebagai upaya mewujudkan  kesejahteraan  sosial.  Sejalan dengan  hal  itu,  Rusyidi  et  al  (2019), menyoroti perlunya program kesejahteraan sosial  yang  terkait  dengan  upaya kontraterorisme, dengan menekankan pada minimnya  perencanaan  pada  program- program  kesejahteraan  sosial.  Sejalan dengan itu, penelitian oleh Nulhaqim et al (2022) menyimpulkan bahwa konflik sosial dapat  diatasi  jika  tercipta  kerukunan masyarakat  yang  bisa  dicapai  melalui pelatihan dan kegiatan-kegiatan pembangunan kerukunan di masyarakat.
Adapun  untuk  mewujudkan  kondisi ideal tersebut, tingkat keberhasilan implementasi  Program  Keserasian  Sosial merupakan suatu kemenjadian yang mutlak dan  terus  diupayakan  melalui  berbagai strategi perbaikan program. Dalam menyusun  rencana  strategi  perbaikan program,  sebaiknya  didasarkan  pada empirical  evidence yang  diperoleh  dari hasil  analisis  dan  evaluasi  terhadap program  KS.  Salah  satu  metode  analisis yang bisa digunakan yakni metode analisis biaya-manfaat.  Analisis  biaya  manfaat melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan  untuk  melaksanakan  program dengan  manfaat  atau  hasil  yang  dicapai (Harahap  et  al.,  2023).  Oleh  karena  itu, artikel  penelitian  ini  akan  berfokus  pada analisis  biaya-manfaat  dari  Program  KS. Metode  analisis  ini  dapat  mengukur dampak sosial dan ekonomi dari program, serta  menyediakan  cara  sistematis  yang dapat  dijadikan  landasan  dalam  menilai efektivitas  program  secara  keseluruhan. Dengan  demikian,  diharapkan  artikel penelitian ini dapat memberikan pandangan yang  komprehensif  untuk  mendukung pengambilan  keputusan  dan  perbaikan program di masa depan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  artikel penelitian  ini  yakni  metode Cost  Benefit Analysis  (CBA) .  CBA  merupakan  metode
yang  digunakan  untuk  mengevaluasi proyek atau kebijakan dengan membandingkan  manfaat  dan  biaya  yang terkait  dengan  proyek  atau  kebijakan tersebut  (Ibrahim  &  Djamaludi,  2022). Dalam  konteks  penelitian  ini,  CBA digunakan untuk menganalisis manfaat dari program keserasian sosial dan membandingkannya  dengan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  melaksanakan  program tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini memandang pentingnya untuk memperhitungkan  manfaat-manfaat  yang belum  diperhitungkan  sebagai multiplier- effect ,  seperti  manfaat  peningkatan  gizi, terciptanya  lingkungan  perumahan  yang lebih  baik,  privasi,  keamanan,  martabat, dan  status  sosial  (Yushananta  &  Bakri, 2021). Hal ini diharapkan dapat memperkaya  analisis  biaya  manfaat program keserasian sosial dengan memasukkan  aspek-aspek  yang  mungkin tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung setelah menerima dana bantuan program.
Untuk melakukan metode analisis biaya manfaat,  terlebih  dulu  dilakukan  kajian literatur  terhadap  data  sekunder  penelitian berupa dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan program milik Direktorat  PSKBS  ,  Kementerian  Sosial selaku  pelaksana  program  KS  yang  dapat diakses  oleh  publik,  serta  penelitian terdahulu  tentang  program  KS  sebagai komparasi.  Selanjutnya,  langkah-langkah yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini sebagai  berikut:  (1)  pengumpulan  data terkait biaya implementasi Program KS; (2) identifikasi  manfaat  secara  kuantitatif  dan kualitatif;  (3)  kategorisasi  biaya  dan manfaat dengan mempertimbangkan indikator  yang  telah  diidentifikasi;  (4) penilaian dampak sosial dan ekonomi serta efektivitas  program  dengan  mengukur keseimbangan  antara  biaya  dan  manfaat yang  dihasilkan;  dan  (5)  penyajian  hasil analisis beserta hasil interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menganilisis cost-benefit untuk program  KS,  penting  untuk  melakukan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
identifikasi  sekaligus  mempertimbangkan manfaat  sosial  dari  program  tersebut. Identifikasi  manfaat  program  didapatkan dengan  menganilisis  tujuan  program  yang sudah  dianalisis  sebelumnya  dengan rangkaian kegiatan yang mendukung tujuan tersebut,  yakni  (1)  penilaian  risiko;  (2) perencanaan  kontijensi;  (3)  mobilisasi sumber daya; (4) Pendidikan dan pelatihan; (5)  koordinasi;  (6)  mekanisme  respon;  (7) peringatan dini; (8) manajemen informasi; dan  (9)  simulasi.  Berdasarkan  analisis tersebut,  manfaat  program  KS  yang teridentifikasi  baik  yang  dirasakan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  oleh penerima  layanan  yakni  :  1)  pengurangan risiko  terjadinya  konflik  sosial;  2) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan  usaha  ekonomi  produktif;  3) peningkatan  kapasitas  masyarakat  melalui kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  terkait keserasian  sosial;  dan  4)  peningkatan solidaritas  warga  saat  kegiatan  diskusi tematik  dan  pembangunan  fisik.  Setelah dilakukan  identifikasi  manfaat  sosial program,  kemudian  dilakukan  konversi menjadi biaya manfaat sosial yang bisa juga didapat  dari  biaya  kerugian  jika  terjadi konflik sosial.

## Identifikasi Manfaat Sosial
Identifikasi  pada  manfaat  sosial  bisa dikategorikan berdasarkan pemangku kepentingan,  seperti  manfaat  sosial  dari perspektif  masyarakat,  maupun  manfaat sosial  dari  perspektif  pemerintah.  Dalam perspektif  masyarakat,  kerugian  utama yang dirasakan akibat konflik sosial  dapat berupa kerugian berupa kehilangan anggota keluarga,  kerusakan  tempat  tinggal  jika konflik yang terjadi memicu kekerasan dan kerusuhan yang lebih besar. Adapun dengan adanya  program  KS,  manfaat  yang didapatkan dari program dapat menghindari biaya/kerugian akibat risiko sosial tersebut, selain  itu  peningkatan  depresi  dan gangguan  mental  juga  menjadi  salah  satu risiko akibat terjadinya konflik sosial. Sama halnya  dalam  perspektif  pemerintah, manfaat sosial yang dapat diperoleh apabila
program  KS  jika  program  ini  efektif mengatasi konflik sosial yakni mengurangi anggaran  pemerintah  dalam  penanganan kedaruratan  dan  penanganan  pemulihan sosial  akibat  konflik  sosial,  selain  itu pemerintah  juga  dapat  berkurang  biaya kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  konflik sosial,  serta  berpotensi  menambah  PNBP dan  investasi  jika  lokasi  tujuan  investasi bebas  konflik.  Identifikasi  pada  manfaat yang  didapatkan  oleh  100  lokasi  bantuan forum  keserasian  sosial  dengan  jumlah anggota  forum  sebanyak  200  orang  per lokasi dapat diasumsikan sebagai berikut :
Tabel 1 Identifikasi Asumsi Nilai Manfaat No Asumsi Manfaat Nilai Konversi Asumsi Manfaat Kesehatan 1. Penghematan
Biaya Perawatan
Depresi dan Gangguan Psikososial akibat Konflik 3.203.700.000 2. Biaya Kehidupan Akibat tidak adanya korban jiwa karena konflik sosial 11.900.000.000 Asumsi Manfaat Ekonomi 1. Penghematan biaya sewa setelah ada pembangunan fisik dari program KS 2.000.000.000 2. Keuntungan dari usaha ekonomi produktif 1.200.000.000 Asumsi Manfaat Ekonomi Pemerintah 1. Potensi penurunan biaya penanganan kedaruratan akibat pengurangan konflik sosial 400.000.000
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
2. Potensi pengurangan biaya pemulihan sosial pasca konflik 2.870.000.000 3. Potensi pengerahan relawan bencana untuk penanganan konflik 1.350.000.000 4. Potensi pengurangan biaya santunan kepada korban konflik sosial 1.500.000.000 5. Potensi penambahan PNBP / investasi 28.696.498.055 Total 53.520.198.055
Sumber : Diolah dari data sekunder, 2023
Adapun nilai konversi dari asumsi nilai manfaat  sosial  didapatkan  dari  berbagai sumber,  baik  berdasarkan  hasil  penelitian maupun dokumen resmi standar biaya milik pemerintah. Sebagai contoh, biaya perawatan depresi dan gangguan psikososial yakni sebesar Rp. 1.601.850 per tahun  untuk  satu  orang  (Puspitasari  et al,.2020), nilai konversi didapatkan dengan mengkalikan  satuan  biaya  dengan  2000 orang  yang  diasumsikan  sebagai  jumlah anggota masyarakat di wilayah rentan yang mendapatkan  bantuan  keserasian  sosial. Untuk nilai konversi lainnya, satuan biaya disesuaikan  dengan  aturan  pada  Satuan Biaya Masukan (SBM) seperti besar biaya penanganan  kedaruratan  Rp.200.000  per orang,    dan  biaya  santunan  korban Rp.15.000.000 per orang
(Kemenkeu,2022).

## Identifikasi Asumsi Biaya
Selanjutnya
setelah melakukan identifikasi  manfaat  sosial,  yang  perlu diingat  bahwa  analisis  cost  benefit  juga harus memperhitungkan biaya yang terlibat dalam  implementasi  program.  Dalam konteks  program  KS,  biaya  pelaksanaan
program  bukan  hanya  didapat  dari  dana bantuan  sosial  yang  ditransfer  kepada masyarakat,  namun  biaya  pendukung  lain yang harus dikeluarkan untuk memastikan program KS dapat berjalan secara optimal. Hasil  identifikasi cost secara  sederhana untuk alokasi di 100 lokasi bantuan dengan jumlah  anggota  forum  KS  sebanyak  200 orang per lokasi, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2 Identifikasi Asumsi Biaya No  Uraian Asumsi Biaya Nilai 1. Perencanaan program KS Rp. 119.625.000 2. Seleksi dan asesmen Rp. 401.490.000 3. Penyaluran bantuan KS Rp. 15.000.000.000 4. Pendampingan program Rp. 150.000.000 Total Rp. 15.671.115.000 Sumber : Kemensos, 2022
Berdasarkan  data  pada  tabel  tersebut, maka  dapat  diasumsikan  bahwa  per  satu lokasi  penerima  bantuan  program  KS dengan  besar  anggaran  Rp.156.000.000 dapat  memberikan  nilai  manfaat  sosial sebesar  Rp.535.201.981  atau  sekitar  1:3, dalam  artian  per  satu  lokasi  program keserasian  sosial  dapat  memberikan manfaat  sosial  tiga  kali  lipat  bagi masyarakat  dan pemerintah.  Namun,  yang perlu digarisbawahi, nilai manfaat maksimal  tersebut  baru  bisa  didapatkan apabila    program  KS  tersebut  berhasil menangani konflik sosial secara optimal di Indonesia,  dalam  artian  selama  satu  tahun penuh tidak terjadi konflik sosial apapun di Indonesia.
Setelah  melakukan  analisis  biaya manfaat  pada  program  keserasian  sosial, ditemukan  bahwa  program  tersebut memiliki  potensi  untuk  memberikan manfaat  sosial  yang  signifikan.  Berbagai penelitian  menunjukkan  bahwa  program keserasian  sosial  dapat  memberikan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dampak  positif  bagi  masyarakat,  seperti mengurangi ketimpangan sosial,
meningkatkan harmoni sosial, dan memperkuat  hubungan  antarindividu  dan kelompok.  Selain  manfaat  sosial,  analisis juga  melibatkan  komponen  biaya  yang terdapat  dalam  pelaksanaan  program. Setelah  dilakukan  analisis  pada  keduanya didapatkan  hasil  bahwa  manfaat  yang dihasilkan oleh program tersebut memberikan  manfaat  lebih  besar  daripada biaya yang dikeluarkan.

## Analisis Gap Penanganan Konflik Sosial
Setelah  mengidentifikasi  biaya-manfaat sosial Program KS, sebagai data pendukung lain  untuk  memperkuat  argumentasi  dan signifikansi hasil penelitian telah dilakukan kajian  literatur  pada  artikel  penelitian  dan dokumen-dokumen kebijakan terkait. Penyajian hasil kajian literatur dinarasikan dalam  bentuk  analisis gap, untuk memudahkan
peneliti menyusun rekomendasi. Analisis gap dalam penanganan konflik sosial melingkupi gap penelitian dan gap pada kebijakan sosial.
Analisis gap hasil
penelitian menunjukkan  bahwa  konflik  sosial  di Indonesia  memiliki  akar  yang  kompleks meliputi masalah-masalah sosial yang juga kompleks  serta  memberikan  dampak terhadap kondisi masyarakat secara mental dan  ekonomi  pasca  konflik  (Agung  et  al., 2022).  Maka, gap penelitian  yang  dapat diidentifikasi berdasarkan analisis tersebut adalah  perlunya  penelitian  lebih  lanjut untuk mengukur secara lebih komprehensif manfaat  sosial  yang  dihasilkan  oleh program keserasian sosial. Selain itu, perlu juga  dilakukan  evaluasi  yang  lebih mendalam terkait dengan efisiensi penggunaan  sumber  daya  dan  efektivitas program dalam mencapai tujuan keserasian sosial.
Sementara  itu,  analisis gap kebijakan penanganan  konflik  sosial  menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang memperhatikan aspek-aspek sosial-budaya, seperti  peran  modal  sosial  dalam penanganan konflik pasca bencana (Agung
et  al.,  2022),  implementasi  kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perspektif sistem-ekologi  sosial  (Sagala et al.,  2021),  serta  multikulturalisme  sebagai instrumen pereda konflik (Noak & Erawan, 2019). Dengan demikian, terdapat kesenjangan  antara  hasil  penelitian  yang menyoroti kompleksitas konflik sosial dari berbagai sudut pandang , adanya kebutuhan akan  kebijakan  sosial  yang  holistik  dan terintegrasi  dalam  penanganan  konflik sosial di Indonesia.

## KESIMPULAN
Program  Keserasian  Sosial  telah  di desain  dengan  baik.  Hal  tersebut berdasarkan  buku  pedoman  umum  yang memuat  terkait  desain  program,  uraian objektif program, tahapan pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan  utama  program  secara langsung  mendukung  tercapainya  tujuan utama  program  dalam  penciptaan  kondisi damai  di  masyarakat  sebagai  bagian  dari upaya  pencegahan  bencana  sosial.  Untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  jauh terkait  relevansi  program  KS  dalam penanganan  konflik  sosial  di  Indonesia, dilakukan analisis mendalam menggunakan metode analisis biaya manfaat.
Berdasarkan hasil analisis biaya manfaat pada program Keserasian Sosial, ditemukan bahwa program ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat sosial yang signifikan, seperti mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan harmoni sosial,  dan  memperkuat  hubungan  antar individu dan kelompok. Evaluasi biaya dan manfaat menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan memberikan manfaat yang lebih besar  daripada  biaya  yang  dikeluarkan dalam  pelaksanaan  program.  Namun, gap kebijakan yang teridentifikasi, memperlihatkan  perlunya  penelitian  lebih lanjut untuk mengukur secara
komprehensif manfaat sosial dan melakukan  evaluasi  yang  lebih  mendalam terkait efisiensi sumber daya dan efektivitas program.  Temuan  ini  dapat  menjadi  dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif  dan  efisien  dalam  mendukung
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
keserasian  sosial  di  masyarakat.  Oleh karena  itu,  diperlukan  rekomendasi  dan langkah tindak lanjut yang didasarkan pada hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  pada penelitian ini.
Penelitian ini merekomendasikan untuk mengembangkan  strategi  komprehensif yang berfokus pada peningkatan koordinasi antar  instansi,  rekontruksi  desain  program KS  khususnya  berkaitan  dengan  temuan gap kebijakan,  dan  pelaksanaan  evaluasi komprehensif  untuk  menilai  keberhasilan program.  Strategi  ini  harus  melibatkan intervensi yang ditargetkan yang bertujuan untuk  mempromosikan  pemahaman  dan toleransi  di  antara  berbagai  kelompok masyarakat.  Selain  itu,  berinvestasi  dalam program pembangunan ekonomi dan sosial di daerah rawan konflik dapat berkontribusi pada stabilitas dan harmoni jangka panjang.
Namun, penerapan rekomendasi- rekomendasi  ini  mungkin  menghadapi tantangan yang berkaitan dengan resistensi dari  perpecahan  masyarakat  yang  sudah mengakar, sumber daya yang terbatas, dan perlunya komitmen yang berkelanjutan dari para  pemangku  kepentingan  baik  dari kalangan pemerintah maupun non- pemerintah.  Meskipun  terdapat  tantangan dan  risiko,  potensi  manfaat  dari  membina keharmonisan  dan  penguatan  keserasian sosial  serta  terciptanya  stabilitas  sosial sangatlah  besar,  sehingga  upaya  untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi ini menjadi penting bagi kemajuan bangsa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  haturkan kepada  Kementerian  Sosial  Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil, serta kepada Ibu  Binahayati  Rusyidi,  dan  Bapak  Dinar
Kharisma selaku Dosen Mata Kuliah, serta tidak  lupa  kepada  seluruh  entitas  di Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Y.,  Yahya,  Y.,  Fuaturosida,  R., Ahda, M., Khotimah, K., & Hidayat, S.
(2022).  Peran  modal  sosial  sebagai solusi  konflik    pasca  gempa  bumi.
Journal  of  Indonesian  Psychological Science (Jips), 2(1), 77-98. https://doi.org/10.18860/jips.v2i1.1602 7 Arfandi,  R.  and  Sumiyarti,  N.  (2022).
Analisis  pembagian  manfaat  atas program  bantuan  sosial  di  indonesia tahun  2018.  Media  Ekonomi,  30(1),  1- 15. https://doi.org/10.25105/me.v30i1.1030 4 Artiani, Listya E.(2011). Dampak Ekonomi Makro Bencana : Interaksi Bencana dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal Nasional Informatika, 2(11), 67-74.
Chambers, Donald E & Jane Frances Bonk.
(2013).  Social  Policy  and  Social Program  : A  Method  For The  Practical Public  Policy  Analyst.  New  Jersey  : Pearson Education.
Hariyani,  I.  (2016).  Peran  jaringan  sosial pada  kampanye  lingkungan  di  media sosial:  kasus  kampanye  melawan  asap.
Informasi, 46(1), 87. https://doi.org/10.21831/informasi.v46i 1.9652 Hidayat,  E.,  Sumertha,  I.,  &  Istiani,  C. (2020). Perception of effective multicultural  leadership:  a  qualitative study  in  western  java.  Jurnal  Psikologi Sosial, 18(1), 39-52. https://doi.org/10.7454/jps.2020.06
Isnaini,  M.,  Sarwoprasodjo,  S.,  Kinseng, R.,  &  Kholil,  K.  (2020).  Praktik vigilantisme  digital  di  media  sosial dalam  konflik  antarkelompok.  Jurnal Studi  Komunikasi  (Indonesian  Journal of Communications Studies), 4(3), 749. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i3.2468 Lestari,  J.  (2020).  Pluralisme  agama  di indonesia:  tantangan  dan  peluang  bagi keutuhan  bangsa. Al-Adyan  Journal  of
Religious Studies, 1(1), 29-38. https://doi.org/10.15548/al- adyan.v1i1.1714
Lestari,  T.  and  Sa'adah,  N.  (2021). Pendidikan  multikultural  solusi  atas konflik sosial:  indikasi intoleran dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 42 - 49
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
keberagaman. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 6(2), 140. https://doi.org/10.17977/um021v6i2p14 0-154 Listyawati,  A.  (2019).  Peranan  forum keserasian  sosial  dalam  mengatasi konflik  sosial  di  ambon.  Sosio Konsepsia, 8(2). https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1496 Maryani, E. (2020). Implementasi pembelajaran nilai-nilai pancasila sebagai  upaya  mitigasi  bencana  sosial konflik antar etnis di ntb. Geodika Jurnal Kajian  Ilmu  Dan  Pendidikan  Geografi,
4(1),
32-43. https://doi.org/10.29408/geodika.v4i1.1 938
Noak,  P.  and  Erawan,  I.  (2019). Multikulturalisme  desa  di  bali  dalam kontrol negara: implementasi dana desa bagi  kegiatan  lintas  budaya  di  badung dan buleleng. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan  Politik  (Jisop),  1(2),  133. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.480 8 Puspitasari,  Irma,M.,  Rano.K.Suraya.,
Cherry  Rahayu.,  Witriani.,  Uzlifatul Zannah., Auliani Hafifah., Ajeng.R.Ningtyas., & Hilda Vildayanti. (2020) Medication Profile and Treatment  Cost  Estimation  Among
Outpatients with Schizophrenia, Bipolar
Disorder,  Depression,  and  Anxiety Disorders  in  Indonesia.  Dove  Press Journal:Neuropsychiatric  Disease  and Treatment, 16, 815-828. https://doi.org/10.2147/NDT.S240058 Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N.  (2019).  Pekerjaan  sosial  dan penanganan  terorisme.  Sosio  Informa,
5(2),
128-142.
https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1765
Sagala, D., Wike, W., & Danar, O. (2021). Analisis
implementasi
kebijakan pengurangan  risiko  bencana  dalam perspektif  sistem-ekologi  sosial.  Jurnal
Ilmiah Administrasi Publik, 007(01), 1-
9. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.0 07.01.1
Sukardi,  S.  (2016).  Penanganan  konflik sosial  dengan  pendekatan  keadilan restoratif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(1), 70. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1. 49 Sutianti, S. (2020). Dinamika konflik antar etnis  dayak  dan  etnis  madura  di samalantan  kalimantan  barat.  Ijd-
Demos, 2(1).
https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.35 Yushananta,  P.  and  Bakri,  S.  (2021).
Analisis pembiayaan peningkatan akses air  minum  dan  sanitasi  sehat  dengan pendekatan  cost  benefit  analysis  (cba).
Jurnal Kesehatan, 12(2), 306. https://doi.org/10.26630/jk.v12i2.1855