## ANALISIS MEKANISME KOORDINASI PUSKESMAS DENGAN KADER DALAM UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN K1 ANC DI KOTA BLITAR
Coordination Mechanism Analysis of the Public Health Centers with Cadre in Effort to IncreaseK1 ANC’s Coverage in Blitar City
Aghnes Khen Phuspo Anindyo, Ratna Dwi Wulandari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya
Email: aghneskhen@gmail.co.id

## ABSTRAK
Pendahuluan  : Berdasarkan  tujuan  kelima  MDGs  ( Millenium  Development  Goals )  yaitu  meningkatkan kesehatan ibu dengan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar tiga per empatnya atau 102/100.000 kelahiran hidup per tahunnya, masih perlu upaya yang keras. Data profil kesehatan Kota Blitar menunjukkan bahwa AKI dari tahun 2009-2012 meningkat. Oleh sebab itu, pelayanan antenatal pada ibu hamil harus dapat lebih  dilaksanakan  secara  komprehensif,  terpadu  dan  berkualitas  agar  adanya  masalah/  penyakit  dapat dideteksi  dan  ditangani  secara  dini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  mekanisme  koordinasi yang  dilakukan  Puskesmas  dengan  kader  dalam  upaya  meningkatkan  cakupan  K1  ANC  di  Kota  Blitar. Metode  : Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  observasional.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  bidan  wilayah  dengan  menggunakan  total  populasi.  Terdapat  31  bidan  wilayah  di Puskesmas  Kota  Blitar  (PuskesmasSukorejo,  PuskesmasKepanjenkidul  dan  PuskesmasSananwetan). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  terbuka  dan  kuesioner  untuk  memperoleh  informasi  yang jelas dan lengkap. Variabel yang diteliti pada faktor mekanisme koordinasi Puskesmas meliputi penyesuaian bersama, pengawasan  langsung,  standarisasi proses pekerjaan, standarisasi  hasil pekerjaan, dan standarisasi keterampilan pegawai. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmasdi Kota Blitar belumdominan dalam  melaksanakan  koordinasi  dengan  kader  melalui  mekanisme  standarisasi  proses  pekerjaan  dan standarisasi  keterampilan  pegawai  dengan  kategori  “cukup  baik”. Pembahasan  : Secara  umum  perlu dilakukan  perbaikan  mekanisme  koordinasi  dalam  upaya  meningkatkan  cakupan  K1  ANC  berdasarkan variabel pada faktor yang kurang maksimal tersebut.

## Kata kunci : ANC, mekanisme koordinasi, Puskesmas

## ABSTRACT
Introduction : In accordance with the fifth point of MDGs (Millennium Development Goals), there still takes effort  to  improve  maternal  healthybyreducing  maternal  mortalityrate  (MMR)  three-quarteror  102/100,000 living births per year. Referred to health profile data, Blitar indicated that MMR from 2009-2012 increased. Therefore,  prenatal  care  of  the  pregnan  two  men  should  be  able  to  be  implemented  comprehensively, integrated, andgoodquality , in order to detectandtreattheir problem/ disease early.This study’s purpose is to analyzethemechanism  of  coordinationof  the  public  health  centers  (PHC)  with  thecadre  as  theeffort  of increasing  K1  ANC’scoveragein  Blitar  city. Method  : This  descriptive  researchis  solved  with theobservational  approach.  Populations  of  this  research  were  the  local  midwives  used  total  population. Thereare  31  local  midwives  at  Blitar  PHC  (Sukorejo  PHC,  Kepanjenkidul  PHC  andSananwetan  PHC)  as thesamples.  The  data  iscollectedbyopeninterviewsandquestionnairestogainclearlyandcompletelyinformation. Variableisexaminedbased on thecoordinationmechanismsincludemutualadjustment, directsupervision, workprocessstandardization,  workoutputstandardization, andworkskillstandardization. Result : The  result of this  study  indicatedthatthe  PHC  of  Blitar  city  have  not  been  dominant  incoordintang  withthecadre troughthemechanism  of  work  out  puts  standardizationand  workskills  standardizationin  category  of “goodenough”. Discussion :  Overall,  there  still need  coordination  mechanism  improvement  in  theeffort  of increasing the coverage of K1 ANC according to variables on the factors which are under optimal.
Keywords : ANC, coordination mechanisms, public health center
PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Deklarasi
Millenium  yang  berisi  komitmen  untuk
mempercepat  pembangunan  manusia  dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut  diterjemahkan  menjadi  beberapa tujuan  dan  target  yang  dikenal  sebagai Millennium  Development  Goals (MDGs). MDGs  ditargetkan  selesai  dan  tercapai  di tahun  2015.  Pencapaian  sasaran  MDGs menjadi  salah  satu  prioritas  utama  Bangsa Indonesia.Angka  kematian  ibu  (AKI)  harus segera diatasi sejalan dengan tujuan Millenium  Development  Goals (MDGs) kelima  yaitu  meningkatkan  kesehatan  ibu dengan  target  menurunkan  AKI  sebesar  tiga per  empatnya  atau  102/100.000  kelahiran hidup  per  tahunnya  antara  1990  dan  2015 (Stalker,  2008).AKI  merupakan  salah  satu indikator
penting yang dapat
menggambarkan  derajat  kesehatan  suatu wilayah.
Berdasarkan  data  profil  kesehatan Kota  Blitar  capaian  AKI  adalah  sebagai berikut  :  tahun  2009  sebesar  50/100.000 kelahiran  hidup  (1  kasus  kematian);  tahun 2010  sebesar  51,47/100.000  kelahiran  hidup (1  kasus  kematian);  tahun  2011  sebesar 101,8/100.000  kelahiran  hidup  (2  kasus kematian); tahun 2012
sebesar 339,31/100.000  kelahiran  hidup  (7  kasus kematian); dan tahun 2013 sebesar 49,48/100.000  kelahiran  hidup  (1  kasus kematian).  AKI  di  Kota  Blitar  tahun  2009- 2012  mengalami  peningkatan,  namun  pada tahun  2013  bila  dibandingkan  dengan  target RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah)  sebesar  47,21/100.000 kelahiran  hidup  dan  target  MDGs  sebesar 102/100.000  kelahiran  hidup,  maka  AKI  di Kota  Blitar  sudah  hampir  mencapai  target dan  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja pelayanan kesehatan dalam menekan kematian  perlu  mendapat  apresiasi  positif dan perlu ditingkatkan.
Sesuai  harapan  tersebut,  pelayanan antenatal harus dilaksanakan secara komprehensif,  terpadu  dan  berkualitas  agar adanya masalah/ penyakit dapat dideteksi dan ditangani  secara  dini.  Melalui  pelayanan antenatal  yang  terpadu,  ibu  hamil  akan mendapatkan pelayanan yang lebih menyeluruh  dan  terpadu,  sehingga  hak reproduksinya dapat
terpenuhi, missedopportunity dapat  dihindari,  serta
pelayanan  kesehatan  dapat  diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien.
Puskesmas  sebagai  salah  satu  institusi pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat  pertama  secara  menyeluruh,  terpadu dan  berkesinambungan  dengan  salah  satu upaya kesehatan wajib adalah upaya kesehatan  ibu,  anak  keluarga  berencana. Upaya  kesehatan  ibu  dilakukan  dengan menerapkan antenatalcare (ANC)  terpadu.
Kementerian  Kesehatan  menetapkan  norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk pelayanan  terpadu  salah  satunya  melakukan koordinasi  (Kemenkes  RI,  2010b).  Dalam skema tata hubungan kerja, bidan koordinator Puskesmas di kota melakukan koordinasi dan kerja  sama  dengan  pihak  kecamatan,  toga, toma,  PKK,  organisasi  profesi  (IBI),  dan lain-lain.  Berdasarkan  studi  pendahuluan melalui  wawancara  dengan  pihak  Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan KIA menyebutkan  bahwa  koordinasi  antar  sektor atau  lintas  sektor  dalam  kegiatan  antenatal meliputi  pelaksanaan,  pencatatan  maupun pelaporan  masih  belum  begitu  berjalan dengan baik. Didukung pernyataan oleh salah satu  bidan  koordinator  Puskesmas  yang menyebutkan bahwa kemungkinan pelaporan koordinasi  dengan  wilayah  lain  masih kurang.Salah  satu  bidan  diPuskesmas  juga menyebutkan  bahwa  kader  baru  mulai  rutin melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai  bumil  di  tahun  2015,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum  tahun 2015  pencatatan  dan  pelaporan  masih  belum berjalan dengan baik dan sesuai.
Kota  Blitar  memiliki  tiga  Puskesmas. PuskesmasSananwetan
dan
PuskesmasKepanjenkidulmerupakan Puskesmasponed,  serta  PuskesmasSukorejo yang  nonponed.  Indikator  yang  digunakan untuk  menggambarkan  akses  ibu  hamil terhadap pelayanan antenatal adalah cakupan K1-kontak  pertama  dan  K4-kontak  empat kali dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar (Kemenkes  RI,  2010b).  Cakupan  indikator K1  dan  K4  pada  program antenatalcare di Puskesmas Kota Blitar masih belum mencapai  sasaran  atau  target  nasional  yang telah ditetapkan oleh
Kementerian
Kesehatan, yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Cakupan  indikator antenatalcare (ANC)  K1  dan  K4  di  Puskesmas  Kota  Blitar
tahun 2012-2014 berdasarkan indikator SPM.
Tahun Puskesmas Sasaran K1 K4 Capaian Cakupan (%) Target Nasional (%) Capaian Cakupan (%) Target Nasional (%) 2012 Sananwetan 970 761 78,45 97 675 69,59 90 Kepanjenkidul 741 676 91,23 601 81,11 Sukorejo 918 666 72,55 657 71,57 Kota 2629 2103 79,99 1933 73,53 2013 Sananwetan 963 800 83,07 98 666 69,16 93 Kepanjenkidul 735 645 87,76 584 79,46 Sukorejo 911 676 74,20 613 67,29 Kota 2609 2121 81,30 1863 71,41 2014 Sananwetan 957 918
95,92
100 844 88,19 95 Kepanjenkidul 730 685 93,84 603 82,60 Sukorejo 905 677 74,81 590 65,19 Kota 2592 2280 87,96 2037 78,59
Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase  cakupan  K1  dan  K4  di  setiap Puskesmas Kota Blitar masih jauh dari target nasional  yang  ditetapkan  dalam  rencana strategi  Kementerian  Kesehatan  2010-2014. Pada  tahun  2012-2014  cakupan  K1  dengan K4  cenderung  mengalami  penurunan  dan masih  jauh  dari  target  nasional.  Indikator yang  akan  dibahas  lebih  lanjut  adalah cakupan  K1  ANC  tanpa  memandang  apakah Puskesmas  tersebut  memiliki  fasilitas  rawat inap  untuk  pertolongan  persalinan  serta tempat  tidur  rawat  inap  sesuai  kebutuhan untuk  pelayanan  kasus  obstetri  dan  neonatal. K4  menunjukkan  ibu  hamil  yang  melakukan pemeriksaan
kehamilan
menjelang/
mendekati persalinan dengan tenaga
kesehatan  yang  mempunyai  kompetensi  dan yang  akan  menolong  persalinan  serta mempersiapkan  rujukan  apabila  diperlukan. Indikator akses K1 digunakan untuk mengetahui  jangkauan  pelayanan  antenatal serta kemampuan program
dalam menggerakkan  masyarakat  (Kemenkes  RI, 2010a).
Contoh  rencana  tindak  lanjut  tingkat bidan  di  desa  dalam  meningkatkan  cakupan K1  adalah  dengan  bekerja  sama  dan berkoordinasi  dengan  kader  untuk  mencari
ibu  hamil  baru  dan  sisa  ibu  hamil  tahun  lalu yang belum diperiksa secara lengkap. Contoh intervensi  tindak  lanjut  di  Puskesmas  adalah berkoordinasi  dengan  toma  dan  kader  agar ibu  hamil  melakukan  pemeriksaan  ke  tenaga kesehatan  secara  teratur  dan  agar  tiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini adalah rendahnya cakupan K1 ANC yang masih  belum  mencapai  sasaran  atau  target yang  telah  ditetapkan  dari  tahun  2012-2014 di Puskesmas Kota Blitar.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  tujuan  utama  untuk membuat  gambaran  atau  deskripsi  tentang suatu keadaan secara objektif (Notoadmodjo, 2002).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah observasional  yaitu dalam pengumpulan data tanpa  adanya  intervensi  atau  perlakuan  pada sampel. Metode penelitian deskriptif
digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi  pada  situasi  penelitian,  yaitu masalah rendahnya cakupan K1
antenatalcare di  Puskesmas  Kota  Blitar,
untuk memperbaiki dan meningkatkan program  pelayanan  KIA  terutama  program antenatalcare di Puskesmas.
Populasi dalam penelitian adalah bidan wilayah  di  Puskesmas  Kota  Blitar  meliputi PuskesmasSukorejo,
PuskesmasKepanjenkidul dan PuskesmasSananwetan.  Besar  sampel  bidan wilayah  Puskesmas  menggunakan  total populasi, yaitu 9 bidan
di
PuskesmasSukorejo, 11 bidan di
PuskesmasKepanjenkidul  dan  11  bidan  di PuskesmasSananwetan, sehingga
total menjadi 31 bidan termasuk bidan koordinator wilayah.
Variabel  dalam  penelitian  meliputi penyesuaian  bersama,  pengawasan  langsung, standarisasi  proses  pekerjaan,  standarisasi hasil
pekerjaan, dan standarisasi
keterampilan  pegawai.Indikator  penyesuaian bersama meliputi menggali informasi/ penyesuaian  jadwal,  pembahasan  kegiatan dan  pengambilan  keputusan  bersama  kader. Indikator  pengawasan  langsung  meliputi kehadiran langsung bidan wilayah  dan pengarahan  kegiatan.  Indikator  standarisasi proses pekerjaan meliputi ketersediaan standar  prosedur  operasional  (SPO)  dan petunjuk  teknis.  Indikator  standarisasi  hasil
pekerjaan meliputi kesamaan indikator keberhasilan/  pencapaian  target.  Indikator standarisasi  keterampilan  pegawai  meliputi komunikasi  efektif,  promosi  kesehatan  dan konseling, identifikasi peran, dan pemberdayaan potensi keluarga. Teknik pengumpulan data menggunakan  data  primer  yang  diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan  Kota  Blitar.  Pengambilan  data primer  di  lapangan  dilakukan  pada  bulan Desember 2015. Pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui uji distribusi frekuensi  untuk  ditampilkan  hasilnya  secara deskriptif.

## HASIL

## Penyesuaian Bersama
Penyesuaian bersama merupakan kesepakatan  yang  dibuat  antara  bidan wilayah  dengan  kader  dalam  pelaksanaan koordinasi  program  K1  ANC.  Berdasarkan hasil wawancara, distribusi penilaian jawaban  bidan  wilayah  terhadap  variabel penyesuaian  bersama  dapat  dilihat  pada
Tabel 2.
Tabel 2.  Distribusi  penyesuaian  bersama  oleh  bidan  wilayah  di  Puskesmas  Kota  Blitar bulan Desember 2015.
No. Penyesuaian Bersama PuskesmasSukorejo PuskesmasKepanjenkidul PuskesmasSananwetan n (%) 1. Menggali informasi untuk menyesuaikan jadwal  dengan kader dalam melaksanakan program K1 ANC. Selalu 9   (100) 10   (90,9) 7  (63,6) Sering - 1     (9,1) 1    (9,1) Kadang - - 2  (18,2) Tidak pernah - - 1    (9,1) Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) 2. Saling membahas kegiatan/ rencana  kerja yang akan dilaksanakan bersama  kader dalam Selalu 6   (66,7) 6   (54,5) 7  (63,6) Sering 2   (22,2) 4   (36,4) 1    (9,1) Kadang - 1     (9,1) 2  (18,2) Tidak pernah 1   (11,1) - 1    (9,1)
No. Penyesuaian Bersama PuskesmasSukorejo PuskesmasKepanjenkidul PuskesmasSananwetan n (%) program K1 ANC. Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) 3. Mengambil keputusan bersama  kader dalam melaksanakan program K1 ANC. Selalu 7   (77,8) 4   (36,4) 4  (36,4) Sering 1   (11,1) 7   (63,6) 4  (36,4) Kadang 1   (11,1) - 1    (9,1) Tidak pernah - - 2  (18,2) Total 9   (100) 11   (100) 11  (100)
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui bahwa  sebagian  besar  bidan  wilayah  di Puskesmas  Kota  Blitar  memberi  tanggapan yang  baik  pada  seluruh  aspek  penyesuaian bersama  kepada  kader.  PuskesmasSukorejo memperoleh persentase tertinggi pada seluruh aspek penyesuaian bersama.
Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung merupakan keterlibatan  bidan  wilayah  untuk  hadir mengawasi  kegiatan  secara  langsung  dalam pelaksanaan  program  K1  ANC.  Berdasarkan hasil  wawancara,  maka  distribusi  penilaian jawaban bidan  wilayah terhadap pengawasan langsung dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.  Distribusi pengawasan langsung oleh bidan wilayah diPuskesmasKota Blitar bulan Desember 2015.
No. Pengawasan Langsung PuskesmasSu korejo PuskesmasKepan jenkidul PuskesmasSana nwetan n (%) 1. Hadir  dalam  kegiatan untuk  mengawasi  secara langsung pelaksanaan program K1 ANC. Selalu 6   (66,7) 11   (100) 8  (72,7) Sering 3   (33,3) - 3  (27,3) Kadang - - - Tidak pernah - - - Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) 2. Mengarahkan serta membimbing kader untuk menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan program K1 ANC. Selalu 9   (100) 11   (100) 11  (100) Sering - - - Kadang - - - Tidak pernah - - - Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diketahui  bahwa hampir  seluruh  bidan  wilayah  di  Puskesmas Kota  Blitar  memberi  tanggapan  yang  baik pada  seluruh  aspek  pengawasan  langsung. PuskesmasKepanjenkidul memperoleh persentase  tertinggi  sebesar  100%  pada seluruh aspek pengawasan langsung.

## Standarisasi Proses Pekerjaan
Standarisasi  proses  pekerjaan,  yaitu tugas  dapat  dikoordinasikan  sesuai  dengan standar prosedur operasi atau pedoman dalam pelaksanaan  koordinasi  program  K1  ANC
sehingga  memiliki  spesifikasi,  karakteristik atau hal kemutlakan yang sama. Berdasarkan hasil  wawancara,  maka  distribusi  penilaian jawaban  bidan  wilayah  terhadap  standarisasi proses pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Distribusi  standarisasi  proses  pekerjaan  oleh  bidan  wilayah  di  Puskesmas  Kota Blitar bulan Desember 2015.
No. Standarisasi Proses Pekerjaan PuskesmasSuko rejo PuskesmasKepanje nkidul PuskesmasSanan wetan n (%) 1. Terdapat  standar  prosedur operasional  (SPO)  untuk melakukan  program  K1 ANC. Ada, selalu dilakukan - - - Ada, kadang dilakukan - - - Ada, tidak dilakukan - - - Tidak ada 9   (100) 11   (100) 11  (100) Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) 2. Terdapat  petunjuk  teknis untuk menunjang koordinasi  program  K1 ANC. Ada, selalu dilakukan 5   (55,6) 10   (90,9) 10  (90,9) Ada, kadang dilakukan 3   (33,3) - - Ada, tidak dilakukan - - - Tidak ada 1   (11,1) 1   (9,1) 1  (9,1) Total 9   (100) 11   (100) 11  (100)
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  diketahui bahwa  100%  bidan  wilayah  di  Puskesmas Kota Blitar menjawab “tidak ada” pada aspek standarisasi  proses  pekerjaan  mengenai “terdapat standar prosedur operasional (SPO) untuk  melakukan  program  K1  ANC”.  Pada aspek standarisasi proses pekerjaan mengenai “terdapat  petunjuk  teknis  untuk  menunjang koordinasi  program  K1  ANC”  hampir seluruh bidan wilayah menjawab “ada, selalu dilakukan” dengan peresentase tertinggi pada
PuskesmasKepanjenkidul dan PuskesmasSananwetan sebesar 90,9%. Bidan wilayah menggunakan petunjuk teknis
sekaligus sebagai prosedur operasional berupa  buku  Pedoman  Pelayanan  Antenatal Terpadu dan buku PWS KIA dari Kementerian Kesehatan.

## Standarisasi Hasil Pekerjaan
Standarisasi  hasil  pekerjaan,  yaitu kesamaan  indikator  keberhasilan  atau  target yang  digunakan  sebagai  landasan  dalam pelaksanaan  koordinasi  program  K1  ANC. Berdasarkan hasil wawancara, maka distribusi  penilaian  jawaban  bidan  wilayah terhadap  standarisasi  hasil  pekerjaan  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5.  Distribusi  standarisasi  hasil  pekerjaan  oleh  bidan  wilayah  di  Puskesmas  Kota Blitar bulan Desember 2015.
No. Standarisasi Hasi Pekerjaan PuskesmasSu korejo PuskesmasKepanj enkidul PuskesmasSan anwetan n (%) 1. Memiliki indikator keberhasilan/ pencapaian dalam melaksanakan Ya 8   (88,9) 11   (100) 10   (90,9) Kadang - - 1     (9,1) Tidak 1   (11,1) - -
program K1 ANC. pernah Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) Berdasarkan  Tabel  5  dapat  diketahui bahwa  pada  variabel  standarisasi  hasil pekerjaan,  hampir  seluruh  bidan  wilayah  di Puskesmas  Kota  Blitar  memberi  tanggapan yang baik dengan menjawab “ya”.
PuskesmasKepanjenkidul
memperoleh persentase  tertinggi  sebesar  100%.  Artinya bidan  wilayah  telah  memberitahukan  kepada kader  mengenai  jumlah  target  yang  harus dicapai  dalam  K1  meskipun  masih  belum 100% tercapai.

## Standarisasi Keterampilan Pegawai
Standarisasi  keterampilan  pegawai, yaitu  tingkat  keterampilan  yang  tinggi  yang dapat diketahui dari persyaratan/ kemampuan yang  harus  dimiliki  bidan  wilayah  guna meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan  koordinasi  program  K1  ANC dengan  kader. Berdasarkan  hasil  wawancara, maka  distribusi  penilaian  jawaban  terhadap standarisasi  keterampilan oleh bidan  wilayah dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6.  Distribusi  standarisasi  keterampilan  pegawai  oleh  bidan  wilayah  di  Puskesmas
Kota Blitar bulan Desember 2015.
No. Standarisasi Keterampilan Pegawai PuskesmasSu korejo PuskesmasKepanj enkidul PuskesmasSan anwetan n (%) 1. Dilatih melakukan komunikasi  efektif/  bertukar informasi  secara  verbal  dan non  verbal  dalam  pemberian info  kesehatan  kepada  ibu hamil dan kader. Selalu - 1     (9,1) 2  (18,2) Sering 9   (100) 5   (45,5) 6  (54,5) Kadang - 5   (45,5) 1    (9,1) Tidak pernah - - 2  (18,2) Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) 2. Dilatih dalam melakukan promosi kesehatan dan konseling  terkait  kesehatan ibu  kepada  ibu  hamil  dan kader. Selalu 2   (22,2) 1    (9,1) 3  (27,3) Sering 6   (66,7) 5   (45,5) 3  (27,3) Kadang 1   (11,1) 5   (45,5) 4  (36,4) Tidak pernah - - 1  (9,1) Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) 3. Mendapat  sosialisasi  untuk mengidentifikasi peran individu, keluarga dan masyarakat  dalam  mencegah penyakit  dan  meningkatkan kesehatan ibu. Selalu 2   (22,2) - 2  (18,2) Sering 5   (55,6) 6   (54,5) 7  (63,6) Kadang 2   (22,2) 5   (45,5) 2  (18,2) Tidak pernah - - - Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) 4. Mendapat sosialisasi pemberdayaan potensi keluarga dan masyarakat dalam  upaya  meningkatkan derajat  kesehatan  bersama kader. Selalu 1   (11,1) - 3  (27,3) Sering 7   (77,8) 6   (54,5) 4  (36,4) Kadang 1   (11,1) 5   (45,5) 4  (36,4) Tidak pernah - - - Total 9   (100) 11   (100) 11  (100) Berdasarkan  mekanisme  koordinasi pada  Puskesmas  dengan  kader  yang  telah
dijelaskan  meliputi  penyesuaian  bersama,
pengawasan  langsung,  standarisasi  proses
pekerjaan,  standarisasi  hasil  pekerjaan,  dan standarisasi keterampilan pegawai, maka dari hasil penilaian dan kategori secara keseluruhan menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi  di  Puskesmas  Kota  Blitar  yang
lebih dominan dilakukan dalam meningkatkan  cakupan  K1  ANC  adalah penyesuaian  bersama,  pengawasan  langsung dan  standarisasi  hasil  pekerjaan.  Hasil  dan kategori dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Kategori Mekanisme koordinasi Puskesmas Kota Blitar dengan Kader

## PEMBAHASAN
Mekanisme koordinasi merupakan bagian fundamental ketika Puskesmas dengan  kadersalingmengkoordinasikan  kerja mereka dalam mencapai
tujuan meningkatkan  cakupan  K1  ANC.  Mintzberg
(1993)  dalam  bukunya  yang  berjudul Structurein Fives: Designing Effective Organizations menyebutkan ada lima mekanisme  koordinasi  yang  penerapannya disesuaikan  dengan  situasi  organisasi,  yaitu penyesuaian  bersama  ( mutual  adjustment ), pengawasan  langsung  ( direct  supervision ), standarisasi
proses pekerjaan ( standardization of workprocesses ), standarisasi  hasil  pekerjaan  ( standardization of workoutputs ), dan standarisasi keterampilan  pegawai  ( standardization  of worker  skills ).  Hal  tersebut  dipertimbangkan sebagai  struktur  elemen  dasar,  sebagai perekat  yang  menyatukan  kebersamaan Puskesmas  dengan  kader  dalam  mencapai cakupan K1 ANC.
Penyesuaian Bersama ( Mutual Adjustment ) Penyesuaian bersama merupakan koordinasi kerja dengan proses yang sederhana pada komunikasi informal (Mintzberg,  1993).  Penyesuaian  bersama diperlukan ketika bidan wilayah merencanakan  kegiatan  dan  melakukan intervensi  program  K1  ANC  dengan  kader, sehingga terdapat  hubungan timbal balik dan
muncul  kesamaan  pemikiran,  pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di antara keduanya. Biasanya penyesuaian bersama ini dilakukan dalam pertemuan formal/ informal pada  saat  sebelum/  setelah  pelaksanaan posyandu.  Penyesuaian  bersama  yang  timbul antara  bidan  wilayah  dengan  kader  adalah ketika  saling  menggali  informasi  untuk menyesuaikan  jadwal  dalam  melaksanakan program K1 ANC, saling membahas kegiatan/ rencana kerja yang akan dilaksanakan  dalam  program  K1  ANC  serta pengambilan  keputusan  bersama  dalam melaksanakan program K1 ANC.
Penyesuaian  bersama  antara  bidan wilayah  dengan  kader  di  Puskesmas  Kota Blitar  berada  pada  kategori  “baik”.  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  komunikasi informal  yang  terjadi  antara  bidan  wilayah dengan  kader  dalam  melaksanakan  program K1  ANC  sudah  berjalan  dengan  baik, berhasil serta tidak terdapat ego dari masing- masing  pihak  yang  dapat  menghambat terjadinya  mekanisme  koordinasi  sendiri, meskipun terkadang terdapat sedikit
perbedaan  pendapat  namun  dapat  segera diatasi bersama. Penyesuaian bersama tersebut juga terjadi antara bidan wilayah dan kader  dalam  melakukan  intervensi  karena terdapat  keadaan  saling  bergantung  atau timbal balik. Hasil dari tindakan penyesuaian bersama  tersebut  berupa  kunjungan  rumah ibu  hamil,  pelaksanan  kelas  ibu  hamil,  rapat formal,  dan  lain-lain.  Looney  (2011)  dalam
No. Mekanisme Koordinasi Kategori Puskesmas (%) Sukorejo Kepanjenkidul Sananwetan 1. Penyesuaian bersama Baik (88,9) Baik (90,9) Baik (100) 2. Pengawasan langsung Baik (100) Baik (100) Baik (100) 3. Standarisasi proses pekerjaan Cukup (55,6) Cukup (90,9) Cukup (90,9) 4. Standarisasi hasil pekerjaan Baik (88,9) Baik (100) Baik (90,9) 5. Standarisasi keterampilan pegawai Cukup (66,7) Cukup (72,7) Cukup (54,5)
penelitiannya
menunjukkan
bahwa penyesuaian  bersama  merupakan  mekanisme koordinasi  yang  paling  tepat  ketika  terdiri dari beberapa orang dengan tingkat pengetahuan  yang  tinggi.  Bidan  wilayah memiliki  pengetahuan  yang  baik  mengenai ANC  dan  kader  memiliki  pengetahuan  yang baik mengenai kondisi masyarakatnya sehingga dibutuhkan untuk saling
berkolaborasi  dan  interaksi  yang  baik  dalam mencapai cakupan K1 ANC. Kegiatan  yang  menyangkut  teknis
menjadi tanggung jawab Puskesmas.
Selanjutnya  bidan  wilayah  berkomunikasi dengan  kader  sehingga  terdapat  keterpaduan dalam  perencanaan  yang  efektif  dan  dalam melakukan tindakan lainnya demi tercapainya cakupan K1 ANC. Pengawasan Langsung ( Direct Supervision )
Merupakan  koordinasi  kerja  dimana adanya  seseorang  yang  bertanggung  jawab untuk  keseluruhan  pekerjaan  yang  lain, memberikan instruksi dan mengawasi
tindakan lainnya (Mintzberg, 1993).
Pengawasan  langsung  merupakan  bentuk koordinasi  kerja  yang  dilakukan  dimana bidan  wilayah  dan  kader  bertanggung  jawab untuk  keseluruhan  pekerjaan  yang  menjadi kompetensinya  masing-masing  dalam  K1 ANC.  Bidan  wilayah  telah  memberikan instruksi  dan  mengawasi  tindakan  kader, mengacu pada pendapat Suharto dan Trisnantoro  (2006).  Sesuai  hasil  yang menunjukkan  bahwa  pengawasan  langsung yang  dilakukan  oleh  bidan  wilayah  di Puskesmas  Kota  Blitar  berada  pada  kategori “baik” dengan persentase sebesar 100%. Hal tersebut  nampak  dari  bidan  wilayah  yang turut hadir dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan  kegiatan  K1  ANC,  sejalan dengan  pendapat  Catlett (2014)  yang menyebutkan  bahwa  Asosiasi  Pendidikan Kedokteran  Gigi  Umum  dan  Ahli  Kesehatan Gigi  Amerika  mendefinisikan  pengawasan langsung sebagai dokter gigi yang perlu hadir untuk memberikan layanan.
Bidan  wilayah  juga  turut  memberi instruksi  kepada  kader  dalam  mengarahkan dan  membimbing  kader  untuk  menjalankan tugasnya  di  program  K1  ANC.  Bimbingan teknis  ini  diperlukan  bidan  wilayah  untuk melihat  kinerja  para  kader  dan  mengetahui masalah  yang  dihadapi.  Bidan  wilayah
diharapkan  dapat  mengelola  para  kader  agar lebih  efektif  dalam  menjalankan  tugasnya serta membantu kader untuk melakukan kerja sama dalam meningkatkan cakupan K1 ANC. Mekanisme  pengawasan  langsung  ini  juga dapat  berjalan  lebih  maksimal  lagi  apabila bidan  wilayah  mampu  menjalankan  fungsi manajerialnya dalam program K1 ANC yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
kepegawaian ( staffing ), pengarahan, pengkoordinasian,  pelaporan/  pengontrolan, dan penganggaran.
Standarisasi Proses Pekerjaan ( Standardization of WorkProcesses ) Mengacu  definisi  Tangkilisan  (2005), standarisasi  proses  pekerjaan  yaitu  beberapa tugas  dapat  dikoordinasikan  sesuai  dengan standar prosedur operasi atau pedoman dalam pelaksanaan  koordinasi  program  K1  ANC sehingga  memiliki  spesifikasi,  karakteristik atau hal kemutlakan yang sama. Berdasarkan hasil  yang  telah  diperoleh  menunjukkan bahwa  standarisasi  proses  pekerjaan  oleh bidan  wilayah  di  Puskesmas  Kota  Blitar sebagian  besar  berada  pada  kategori  “cukup baik”.  Standarisasi  pekerjaan  oleh  bidan wilayah  di  Puskesmas  Kepanjen  kidul  dan Puskesmas Sanan wetan memperoleh persentase  tertinggi  dengan  90,9%  kategori adalah “cukup baik”. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  mekanisme  koordinasi bidan wilayah dengan kader melalui standarisasi  proses  pekerjaan  di  Puskesmas Kota  Blitar  masih  belum  dominan  dilakukan karena  belum  terdapat  SOP  ( Standard ) dalam  melaksanakan  tugasnya.  Padahal terdapat  target  yang  harus  dicapai  dalam program K1 ANC. Tanpa adanya SOP dirasa bahwa keefektifan dan keefisiensian dari unit kerja  KIA  dalam  menjalankan  koordinasi program K1 ANC dengan kader akan kurang maksimal,  apabila  ditinjau  lebih  jauh  dari segi  waktu,  proses  kerja,  tenaga  kerja, maupun biaya operasional.
Budihardjo (2014), menyebutkan bahwa  pada  dasarnya  SOP  adalah  suatu perangkat  lunak  pengatur,  yang  mengatur tahapan  suatu  proses  kerja  atau  prosedur kerja  tertentu.  Oleh  karena  prosedur  kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin dan tidak berubah,  prosedur  kerja  tersebut  dibakukan menjadi  dokumen  tertulis  yang  disebut Standard  OperatingProcedure atau  yang disingkat  SOP.  Apabila  semua  unit  kerja
dalam  Puskesmas  terutama  bidan  wilayah sendiri  sepakat  untuk  disiplin  dan  konsisten dalam  menerapkan  SOP  sesuai  kepentingan dan  kebutuhan  pada  unit  kerja  masing- masing, dapat dipastikan bahwa keefisiensian akan  tercapai  secara  menyeluruh  dalam organisasi  Puskesmas.  Koordinasi  program K1  ANC  dengan  kader  juga  akan  mudah dilakukan  karena  sudah  diatur  dan  terarah sehingga tujuan dapat tercapai.
Standarisasi  proses  pekerjaan  yang telah  diterapkan  oleh  bidan  wilayah  di Puskesmas  Kota  Blitar  adalah  melalui pemanfaatan  buku  petunjuk  teknis  yang  ada pada Pedoman Antenatal Terpadu serta buku PWS  KIA  dari  Kementerian  Kesehatan. Meskipun  demikian  tidak  semua  Puskesmas pembantu  memiliki  salinan  dari  buku pedoman  tersebut.  Penggunaan  buku  ini masih  tergolong  mudah,  tetapi  akan  sulit diterapkan  apabila  terdapat  masalah  baru dalam  program  K1  ANC  yang  solusinya tidak  terdapat  pada  buku  pedoman  atau petunjuk teknis tersebut.
Standarisasi Hasil Pekerjaan ( Standardization of WorkOutputs )
Tangkilisan (2005), menyebutkan bahwa  standarisasi  hasil  yaitu  ketika  produk harus  diproduksi  sesuai  dengan  spesifikasi, maka  spesifikasi  tersebut  dapat  digunakan sebagai landasan untuk melakukan koordinasi  aktivitas.  Apabila  program  K1 ANC  memiliki  target  yang  harus  dicapai, maka  target  tersebut  digunakan  sebagai landasan  oleh  bidan  wilayah  dengan  kader dalam  melakukan  koordinasi.  Bidan  wilayah dan kader  harus saling memiliki pemahaman yang  sama  mengenai  target  K1  ANC  yang akan dicapai.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh menunjukkan bahwa standarisasi hasil pekerjaan  oleh  bidan  wilayah  di  Puskesmas Kota  Blitar  cenderung  berada  pada  kategori “baik” dengan bidan
wilayah
PuskesmasKepanjenkidul
memperoleh persentase  tertinggi  sebesar  100%.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  bidan  wilayah memiliki  indikator  keberhasilan/  pencapaian target  serta  pemahaman  yang  sama  dengan kader  dalam  melaksanakan  program  K1 ANC,  walaupun  masih  ada  wilayah  yang cakupan K1 ANC-nya belum tercapai. Bidan wilayah  telah  menyampaikan  target  yang harus  dicapai  dalam  cakupan  K1  ANC
kepada kader sehingga terdapat landasan atau persepsi  yang  sama  untuk  berkoordinasi  dan berupaya  bersama  kader  dalam  mencapai target cakupan K1 ANC tersebut.
Standarisasi Keterampilan Pegawai ( Standardization of WorkerSkills )
Tangkilisan (2005), menyebutkan bahwa  standarisasi  keterampilan  pegawai yaitu  tingkat  keahlian  yang  tinggi  dapat diperoleh  melalui  pelatihan  yang  dilakukan terhadap karyawan, sehingga karyawan dapat mengkoordinasikan aktivitasnya. Standarisasi keterampilan  pegawai  yaitu  keterampilan (dan  pengetahuan)  distandarkan  ketika  jenis pelatihan dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan  tertentu.  Standarisasi  keterampilan mencapai  secara  tidak  langsung  apa  yang standarisasi proses pekerjaan  atau  hasil kerja capai  secara  tidak  langsung:  mengontrol  dan mengkoordinasikan  pekerjaan  (Mintzberg, 1993).
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh menunjukkan bahwa standarisasi keterampilan  pegawai  oleh  bidan  wilayah  di Puskesmas Kota Blitar sebagian besar berada pada  kategori  “cukup  baik”  dengan PuskesmasKepanjenkidul memperoleh persentase  tertinggi  sebesar  72,7%.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  mekanisme koordinasi  Puskesmas  melalui  standarisasi keterampilan  pegawai  (bidan  wilayah)  sudah menunjukkan  keahlian  yang  baik  dalam melakukan koordinasi yang telah distandarkan melalui proses pelatihan
maupun sosialisasi. Bidan wilayah memerlukan  tingkat  keahlian  yang  tinggi agar memiliki keterampilan, pengetahuan dan kinerja  yang  terbaik  dan  berkualitas  yang telah distandarkan melalui pelatihan sebelum memasuki  organisasi/  Puskesmas.  Meskipun tidak  melalui  pelatihan  khusus/  formal,  hasil telah  menunjukkan  bahwa  bidan  wilayah sudah  memiliki  standarisasi  keterampilan yang  cukup  baik  dalam  menunjang  kegiatan koordinasi  yang  pernah  diperoleh  dalam masa pendidikan di kebidanan.
Standarisasi keterampilan bidan wilayah  meliputi  kemampuan  melakukan komunikasi efektif/ bertukar informasi secara verbal  dan  non  verbal  dalam  pemberian  info kesehatan  kepada  ibu  hamil  dan  kader; kemampuan  melakukan  promosi  kesehatan dan  konseling  terkait  kesehatan  ibu  kepada ibu  hamil  dan  kader;  kemampuan  untuk
mengidentifikasi  peran  individu,  keluarga dan  masyarakat  dalam  mencegah  penyakit dan  meningkatkan  kesehatan  ibu;  serta kemampuan  dalam  pemberdayaan  potensi keluarga  dan  masyarakat  dalam  upaya meningkatkan  derajat  kesehatan  bersama kader.

## SIMPULAN DAN SARAN
Mekanisme  koordinasi  yang  dominan dilakukandalam pelaksanaan koordinasi antara  Puskesmas  dengan  kader  adalah melalui  penyesuaian  bersama,  pengawasan langsung  dan  standarisasi  hasil  pekerjaan dengan kategori “baik”. Mekanisme koordinasi melalui standarisasi proses pekerjaan  dan    standarisasi  keterampilan pegawai  meskipun  berada  pada  kategori “cukup  baik”  tetap  memiliki  andil  dalam keberhasilan  pelaksanaan  koordinasi  oleh Puskesmas dengan kader dalam meningkatkan cakupan K1 ANC.
Dinas  Kesehatan  dapat  mengkaji  lebih lanjut  terkait  penyebab  rendahnya  cakupan K1  ANC  di  Puskesmas  Kota  Blitar  ditinjau dari  faktor  ibu  hamil,  faktor  pelayanan kesehatan  lainnya  atau  faktor  masyarakat. Puskesmas sebaiknya juga memperbaiki cara kerja organisasi dalam program ANC dengan menyusun  tugas  berupa jobdescription ,  SPO serta  alur  yang  mengatur  bagi  bidan  wilayah sehingga  kinerja  menjadi  lebih  jelas,  terarah serta  tujuan  K1  ANC  dapat  tercapai  lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Anindyo,  A.K.P.  2016.  Analisis  Pelaksanaan
Koordinasai antara Puskesmas dengan Kader dalam Upaya Meningkatkan Cakupan K1 Antenatal  Care di  Puskesmas  Kota Blitar.  Skripsi  tidak  dipublikasikan. Universitas Airlangga Budihardjo,  M.  2014. Panduan  Praktis Menyusun  SOP .  Jakarta:  Raih  Asa Suskses (Penebar Swadaya Group) Catlett,  A.  2014.  A  Comparison  of  Dental Hygienists’  Salariesto  State  Dental Supervision Levels. Journal of Dental Hygiene Volume (88) Nomor (6) Dinas  Kesehatan  Kota  Blitar.  2013.  Profil Kesehatan  Kota  Blitar  Tahun  2013.
Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
Blitar Kementerian  Kesehatan  RI.  2010a. pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (PWS- KIA). Jakarta: Departemen Kesehatan RI _____. (2010b). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Juli 2010. Jakarta:  Dirjen  Bina  Kesehatan Masyarakat Looney, J. 2011. Knowledge as a ContingencyFactorin Virtual Organizations. AMCIS 2011 Proceedings-AllSubmissions.  Paper 349, (online), ( http://aisel.aisnet.org/amcis2011_su bmissions/349 .,  diakses  tanggal  24
Mei 2016, jam 20.00 WIB) Mintzberg, H. 1993. StructureinFives: DesigningEffectiveOrganizations. Prentice  Hall,  UpperSaddle  River. N.J. 07458 Notoadmodjo, S. 2002. Metodologi Penelitian  Kesehatan.  Jakarta  Pusat: Rineka Cipta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014. Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Stalker,  P.  2008.  Millenium  Development Goals.  Cetakan  2.  Jakarta  Pusat:
Bappenas
Suharto, T., L. Trisnantoro. 2006. Koordinasi Lintas  Sektor  pada  Tim  Sistem Kewaspadaan  Pangan  dan  Gizi  di Kabupaten Sleman. Jurnal Manajemen  Pelayanan  Kesehatan, 09(04), 185-191 Tangkilisan, H.N.S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo