e-ISSN : 2621-4105

## UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DITINJAU DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nilna Muna Yuliandari 1 , Yu Un Oppusunggu 2 1,2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok nilnamunayuliandari@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  langkah  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  notaris  yang  merasa  dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang  dibuat  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas  rekomendasi  Majelis  Pengawas  Notaris.  Pada  proses pemeriksaan masih terdapat notaris yang tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Padahal pembelaan dalam tahap pemeriksaan merupakan hak setiap notaris. Notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya  surat keputusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan pembatalan surat keputusan pemberhentian karena pihak penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatannya sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam artikel ini serta mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan dianalisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Pada penelitian terdahulu hanya membahas upaya hukum notaris yang diberhentikan sementara, sedangkan pada artikel ini dibahas mengenai upaya hukum notaris yang diberhentikan secara  tidak  hormat.  Notaris  yang  diberhentikan  secara  tidak  hormat  tidak  bisa  menjalankan  profesinya  secara permanen, sedangkan notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali. Upaya hukum  notaris  melalui  PTUN  adalah  langkah  yang  harus  ditempuh  oleh  notaris  apabila  merasa  dirugikan  atas pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan notaris sesuai profesi jabatannya serta mengembalikan harkat dan martabat notaris kepada keadaan semula.
Kata Kunci: Notaris; Pemberhentian Dengan Tidak Hormat; Upaya Hukum

## LEGAL ACTION OF THE NOTARY TOWARDS PERMANENT DISMISSAL DISRESPECTFULLY IN TERMS STATE ADMINISTRATIVE COURT

## Abstract
This  article  explains  the  legal  action  of  the  notary  to  endeavor  their  legal  rights  against  dismissed  disrespectfully verdict without lawful defense procedure based on Permanent Dismissal Letter issued by Ministry of Law and Human Rights as a recommendation of The Central Supervisory Council of Notaries. Some cases showed the notary refused for their defense argumentations during investigation process. In fact, the lawful defense procedure sets on article 74 paragraph 2 of UUJN. The notary as an aggrieved party can file a lawsuit to State Administrative Court against to the official  dismissal  letter  since  90 (ninety)  days  after  announced or  well  informed.  This  lawsuit  was  filed  to  reprieve official dismissal letter due to the false implementation of good governance principles. This article uses an explanatory method  to  examine  the  causes  of  problem  and  to  find  out  legal  answers  through  related  law  references.  Previous research studied the legal action of the notary that temporary dismissal, while this article focuses on the notary that dismissed disrespectfully. The lawsuit of the notary to State Administrative Court is the legal act against dismissed disrespectfully  verdict.  The  judgement  which  states  the  official  dismissal  letter  null  and  void  at  law  automatically recover the profession and notary’s position.
Keywords: Legal actions; Permanent Dismissal Letter; The Notary
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Dalam organisasi kenotariatan seorang notaris dapat diberikan sanksi apabila tidak mentaati  Peraturan  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Organisasi  Notaris.  Sanksi  yang dijatuhkan  kepada  notaris  diantaranya,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  tidak hormat,  peringatan  tertulis,  dan  pemberhentian  secara  hormat.  Sanksi  yang  dijatuhkan kepada  notaris  dengan  pemberhentian  secara  tidak  hormat  harus  berlandaskan pelanggaran  kasus  tindak  pidana  dan  perbuatan  asusila  yang  merugikan  organisasi notaris. Hal ini bertujuan untuk menberikan kepastian hukum, sehingga diharapkan tidak merendahkan  harkat  dan  martabat  antar  sesama  anggota  notaris.  Namun,  masih  ada notaris  yang sudah menjalankan jabatannya sesuai  dengan kode etik masih  dinyatakan bersalah  dan  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  oleh  keputusan  Majelis  Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaaan seharusnya dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan fakta yang terjadi selama pemeriksaan, sehingga hasil keputusan Majelis Pengawas tidak merugikan notaris tersebut. 1
Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran diantaranya surat peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat,  dan  pemberhentian  secara  tidak  hormat.  Sanksi-sanksi  ini  hanya  dapat dijatuhkan  apabila  dalam  menjalankan  jabatannya  ditemukan  pelanggaran,  seperti notaris memiliki kantor lebih dari satu, 2 tidak menjaga kerahasiaan selama menjalankan tugas sebagai notaris, 3 berpergian di luar wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari  berturut-turut  tanpa  mengajukan  proses  cuti, 4 menjalankan  profesi  di  luar kedudukan, menyerahkan minuta akta kepada pihak yang tidak berhak, notaris membuat akta  untuk  dirinya  (Pasal  52  ayat  (1)  UUJN),  notaris  merangkap  menjadi  notaris pengganti,  serta  notaris  merangkap  jabatan  yang  dapat  mempengaruhi  moral  dan integritas notaris sebagai pejabat umum (Pasal 17 ayat (1) UUJN).
Pelanggaran terhadap kewajiban serta  kewenangan  yang diatur Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, 5 atas pelanggaran berat yang  dilakukan,  notaris  dapat  dijatuhkan  sanksi  berupa  pemberhentian  secara  tidak hormat  melalui  surat  keputusan  yang  dibuat  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pelanggaran lain yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan secara tidak hormat diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yaitu:  apabila  notaris  dinyatakan  pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; notaris berada di bawah pengampuan selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus; notaris melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat profesi jabatan notaris. notaris
1 Dera Reswara Santiaji, “Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik,” Aktualitas 3, no. 1 (2019): 365–81, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/5804.
2 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 19.
3 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat (2).
4 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat (1) huruf b..
5 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 12 huruf d.
yang  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  taun  atau  lebih,  notaris  akan  dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris).
Artikel  ini  membahas  mengenai  upaya  hukum  notaris  atas  diterbitkannya  surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat melalui PTUN mulai dari masa waktu pengajuan  gugatan, surat  keputusan pemberhentian sebagai  obyek gugatan TUN, dan langkah mewujudkan prinsip keadilan bagi notaris. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dianggap tidak cakap lagi menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum serta hilang harkat dan martabatnya. Di sisi lain, notaris sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN namun masih dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Artikel ini menjelaskan lebih mendalam tentang produk yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris  sebagai  obyek  tata  usaha  negara  yang  dapat  digugat  melalui  PTUN  dan pemulihan harkat martabat notaris tersebut yang sudah menjalankan jabatannya secara beritikad baik sesuai dengan UUJN sehingga melalui penelitian ini diharapkan menjadi rujukan  bagi  notaris  yang  merasa  dirugikan  akibat  diberhentikan  secara  tidak  hormat tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris.
Notaris  aalam  menjalankan  jabatannya  juga  dapat  dijatuhi  hukuman  sanksi berbentuk gugatan ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh penghadap yang mana notaris tidak menjalankan apa yang diamanahkan oleh penghadap. 6 Notaris juga dapat dijtuhi sanksi peringatan tertulis  dan sanksi peringatan lisan, apabila notaris menolak memberikan  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berakibat juga terhadap akta yang dikeluarkan notaris sehingga akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, sehingga akan berdampak pada keautentikasi akta sebagai alat bukti. Hal tersebut  dapat  menjadi  alasan penghadap  yang dirugikan menuntut  penggantian ganti rugi, biaya, maupun bunga kepada notaris.
Peraturan Jabatan Notaris mengatur sanksi karena saat ini banyak sekali notaris yang menjalankan jabatan tidak sesuai Peraturan Jabatan Kenotariatan serta Kode Etik Organisasi Notaris. Hal tersebut merugikan para penghadap dan sesama rekan notaris. Bagaimana tidak, dengan adanya 1 (satu) orang notaris  yang tidak amanah, membuat citra notaris di mata masyarakat menjadi dipandang sebelah mata. Sebuah contoh kasus, notaris dinyatakan berhenti secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan sudah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari jabatan notaris dan sekaligus telah dilakukan penunjukan pemegang protokol  notaris.  Persoalan  dalam  kasus  tersebut,  terjadi  atas  laporan  dari  klien  dari notaris,  karena  setelah  ditandatangani  akta,  notaris  yang  bersangkutan  tidak memberikan salinannya. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan  putusan  yang  menguatkan  putusan  Majelis  Wilayah  Notaris,  yang menyatakan notaris tersebut telah melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi, berupa
6 Undang-Undang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 16 ayat (2).
e-ISSN : 2621-4105
rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Telah  ada  penelitian  tentang  upaya  hukum  notaris  yang  diberhentikan  sementara oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah  Bali.  Berdasarkan  surat  keputusan  pemberhentian sementara tersebut, Notaris X menggugat Majelis Pengawas Wilayah Bali melalui PTUN karena  Notaris  X  merasa  dirugikan  atas  surat  keputusan  tersebut. 7 Hasilnya  surat keputusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Bali  dapat  dijadikan  obyek  gugatan  PTUN  dan menghasilkan putusan yang membatalkan surat keputusan pemberhentian sementara dan membebaskan  Notaris  X  dari  tuntutan.  Penelitian  artikel  ini  membahas  lebih  dalam notaris  yang  diberhentikan  secara  tidak  hormat  sehingga  memiliki  akibat  hukum  yang berbeda dengan pemberhentian sementara. 8 Notaris yang diberhentikan sementara dapat menjalankan jabatan profesinya kembali apabila masa pemberhentiannya telah berakhir sedangkan pemberhentian secara tidak hormat memiliki akibat hukum yang lebih berat sehingga notaris secara permanen diberhentikan dari jabatannya.
Berkontradiksi  dengan  hal  tersebut,  penelitian  terhadap  putusan  PTUN  Jakarta tahun 2011, majelis hakim menyatakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat tidak termasuk keputusan tata usaha negara sehingga gugatan notaris atas keputusan surat pemberhentian sementara ditolak. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa  Majelis  Pengawas  Pusat  adalah  pejabat  tata  usaha  negara  yang  berhak mengeluarkan KTUN, sehingga notaris yang mendapat sanksi pemberhentian sementara dan merasa dirugikan atas keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan PTUN setelah semua  upaya  administrasi  yang  terdiri  dari  keberatan  administrasi  dan  banding administrasi  telah  ditempuh. 9 Penelitian  ini  tidak  hanya  membahas  dari  sisi  UUJN, tetapi  secara  lebih  lengkap  meninjau  surat  keputusan  pemberhentian  sebagai  obyek gugatan  tata usaha negara  berdasarkan  UU  Administrasi  Pemerintahan,  dan  UU Tata Usaha Negara.
Notaris  yang  diberhentikan  secara  tidak  hormat  akibat  kepailitan  oleh  Majelis Pengawas  Pusat  seharusnya  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum. 10 Penelitian  tersebut  membahas  mengenai  kepastian  hukum  bagi  notaris  yang diberhentikan  dengan  tidak  hormat  akibat  kepailitan.  Notaris  yang  mendapat  sanksi pemberhentian  secara  tidak  hormat  akibat  kepailitan  tidak  memenuhi  asas  persamaan dihadapan hukum. 11 UUJN tidak mengatur secara terperinci mengenai kriteria kepailitan
7 Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani, I Wayan Parsa, and I Nyoman Sumardika, “Pelaksanaan Upaya Hukum Banding  Oleh  Notaris  Atas  Putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Provinsi  Bali,” Acta  Comitas  Jurnal  Hukum Kenoktariaan 3, no. 2 (2018): 247, https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p02.
8 Siregar, Ginting, and Devi, “Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT).”
9 Khavieza  Siregar,  Budiman  Ginting,  and  T.  Keizerina  Devi,  “Upaya  Hukum  Notaris  Atas  Sanksi Pemberhentian  Sementara  Oleh  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  (Studi  Putusan  Nomor:  43/G/2011/PTUN-JKT),” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4, no. 2 (2021): 844–53, https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.758.
10 Aditya  Sakti  Wardhana,  M  Khoidin,  and  Nurul  Ghufron,  “Prinsip  Keadilan  Dalam  Pemberhentian  Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan,” Lex Humana Jurnal Hukum Dan Humaniora 2, no. 1 (2017): 51–74, https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89525.
11 Wardhana, Khoidin, and Ghufron, “Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan.”
e-ISSN : 2621-4105
yang  dilakukan  oleh  notaris.  Surat  keputusan  pemberhentian  secara  tidak  hormat  ini mengakibatkan  notaris  tidak  berwenang  menjalankan  jabatannya  dan  merendahkan martabat  notaris.  Penelitian  ini  membahas  cara  untuk  mewujudkan  prinsip  keadilan  di depan hukum bagi notaris beritikad baik dalam menjalankan jabatannya namun dirugikan atas surat keputusan pemberhentian oleh Majelis Pengawas, yaitu melalui upaya hukum di PTUN.
Notaris  yang  merasa  dirugikan  atas  dikeluarkannya  keputusan  pemberhentian dengan  tidak  hormat  oleh  Majelis  Pengawas  padahal  dalam  menjalankan  jabatannya notaris  tersebut  sudah  mentaati  kode  etik  dan  Undang-undang  Jabatan  Notaris,  maka dapat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN.  Surat  keputusan  pemberhentian  dengan  tidak hormat yang diterbitkan secara melampaui kewenangan menyebabkan kerugian material dan imateril bagi notaris tersebut, diantaranya notaris tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai  pejabat  umum  secara  permanen,  serta  notaris  direndahkan  harkat  dan martabatnya. Upaya hukum notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh notaris yang sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN apabila merasa dirugikan atas dikeluarkanya surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat. Putusan  Majelis  Hakim  yang  menyatakan  surat  keputusan  tersebut  batal  demi  hukum, secara  tidak  langsung  mengembalikan  notaris  sesuai  profesi  jabatannya.  Persoalan tersebut  merupakan  salah  satu  contoh  permasalahan  yang  terjadi  di  Organisasi Kenotariatan Indonesia saat ini.

## B. PERMASALAHAN
Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notaris  dilakukan  secara  berjenjang  didasarkan atas fakta yang terjadi selama pemeriksanaan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan putusan  yang  adil  dan  tidak  merugikan  notaris.  Namun,  masih  ada  Majelis  Pengawas Notaris yang memeriksa tidak memperhatikan fakta yang ada, sehingga hasil keputusan Majelis Pengawas merugikan notaris tersebut. Oleh karena itu rumusan masalah artikel ini,  adalah,  “Bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  notaris  yang  merasa dirugikan atas putusan pemberhentian secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?”

## C. METODE PENELITIAN
Artikel ini berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada data sekunder  seperti  Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Tipe  penelitian  ini  bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam  artikel  ini  serta  mencari  jawaban  atas  permasalahan  tersebut  dengan  dianalisis terhadap  sumber  hukum  yang  berkaitan. 12 Jenis  data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini adalah  data  sekunder,  yaitu  data-data  yang  diperoleh  dari  Undang-undang  Jabatan Notaris,  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  dan  peraturan  terkait.  Artikel  ini menggunakan  sumber  hukum  sekunder,  seperti  artikel  ilmiah,  jurnal,  dan  penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam artikel ini adalah abstrak dari artikel sebelumnya.
12 Mahmuji  et  al., Metode  Penelitian  Dan  Penulisan  Hukum (Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005).
e-ISSN : 2621-4105
Alat pengumpul data dalam artikel ini terdiri dari studi literatur yaitu dengan cara melakukan studi literatur di Perpustakaan Universitas Indonesia, sedangkan wawancara kepada Thorkis Pane selaku dosen PTUN dan notaris Jakarta Selatan. Metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
Bentuk  laporan  dalam  artikel  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  mengenai gambaran secara umum dalam peraturan perundang-undang mengenai batasan pedoman perilaku  dan  perbuatan  notaris  dan  hak-hak  apa  saja  yang  diperoleh  notaris  pada  saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas, serta upaya apa saja yang bisa dilakukan notaris  untuk  mendapatkan  hak  tersebut.  Kemudian  dianalisis  dengan  Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Administrasi dan peraturan turunannya.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Surat  Keputusan  Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  yang  Diputus Melampaui Kewenangan
Permasalahan  terjadi  atas  laporan  klien  dari  notaris,  karena  pada  saat  dilakukan pembuatan  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  atas  sertipikat  hak  milik,  menurut pengakuan  klien,  notaris  tidak  langsung  memberikan  salinannya.  Berdasarkan  laporan tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh notaris  yang  bersangkutan  dan  memberikan  rekomendasi  kepada  Majelis  Pengawas Wilayah  atas  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  jabatan  notaris  agar  dilanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Majelis Pengawas Daerah Notaris merekomendasikan kepada  Majelis  Pengawas  Notaris  Wilayah.  Persoalan  tersebut  pernah  digugat  oleh notaris  dalam  Putusan  No.  235/G/2019/PTUN.KT  yang  menuntut  pembatalan  surat pemberhentian secara tidak hormat.
Dalam  pemeriksaan  tersebut  ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  dilakukan oleh notaris,  yaitu penandatanganan akta dilakukan di luar wilayah jabatan dan  notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya tidak jujur, amanah, saksama, mandiri, serta tidak memberikan salinan akta kepada klien. Majelis Pengawas Wilayah memberikan putusan yang diucapkan tanpa dihadiri notaris yang bersangkutan, yang berbunyi bahwa laporan diterima,  dan  menyatakan  notaris  tersebut,  terbukti  melanggar  kode  etik,  serta menjatuhkan  sanksi  berupa  usulan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat.  Pada  tahap pemeriksaan Majelis  Pengawas Wilayah tidak memberikan kesempatan kepada notaris untuk  melakukan  pembelaan.  Notaris  tersebut  menolak  putusan  Majelis  Pengawas Wilayah  dengan  alasan  penyebab  tidak  dibuatkannya  salinan  akta,  karena  pada  saat dibuatkan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut  masih  ada  masalah  diantara  para  pihak, sehingga  meminta  para  pihak  untuk  diselesaikan  masalahnya  terlebih  dahulu  secara damai melalui musyawarah. 13
Majelis  Pengawas  Pusat  memberikan  putusan  yang  menguatkan  Putusan  Majelis Pemeriksa Wilayah, memerintahkan Majelis Pengawas Daerah untuk menunjukan notaris pemegang protokol, dan memerintahkan notaris tersebut melakukan serah terima protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak surat keputusan pemberhentian diterbitkan.
13 Muhammad Afet Budi, “Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat,” Hukum , 2019, 277–86, https://media.neliti.com/media/publications/72400-ID-peranan-notaris-dalam-pendidikan-hukum-b.pdf.
e-ISSN : 2621-4105
Namun,  putusan  tersebut  diputus  tanpa  didahului  pemeriksaan  terhadap  notaris  yang bersangkutan dan pemanggilan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada saat panggilan yang pertama,  serta  tidak  ada  pemanggilan  kedua  dengan  alasan  notaris  yang  bersangkutan sedang di tahan untuk memenuhi pemeriksaan kasus perdata di pengadilan negeri.
Menteri  Hukum dan Hak Asasi  Manusia menguatkan Putusan Majelis  Pengawas Pusat  Notaris  dengan  menerbitkan  surat  keputusan  nomor.  Diktum  surat  keputusan tersebut memutus memberhentikan dengan tidak hormat, notaris yang bersangkutan dari jabatannya,  menunjuk  notaris  sebagai  pemegang  protokol;  melakukan  serah  terima protokol notaris kepada notaris penerima protokol, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
2. Obyek Gugatan Tata Usaha Negara
Obyek gugatan Tata Usaha Negara (untuk selanjunya disebut “TUN”) merupakan keputusan atau ketetapan. Utrecht menyatakan bahwa, “ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti kata luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti kata sempit  (dalam  menyelenggarakan  kepentingan  umum)”.  Menurut  pendapat  S.  Prajudi Atmosudirjo  keputusan  administrasi  negara,  bahwa 14 ,  bahwa,  “Keputusan  administrasi negara  dapat  dibentuk  dalam  posisi  selaku  pejabat  pemerintah  dan  dapat  juga  selaku pejabat  administrasi  negara.  Selaku  pejabat  pemerintah,  keputusan  administrasi  negara tidak  dirasakan  efeknya  oleh  warga  masyarakat  secara  langsung,  karena  keputusan pejabat  pemerintah (regeringsbesluit) bersifat  umum,  abstrak  dan impersonal (pengendalian tak langsung). Keputusan administrasi negara selaku pejabat administrasi negara mempunyai efek langsung karena keputusan administrasi negara (administrative beschikking) bersifat individual, kasual & konkrit (pengendalian langsung).”
Undang-undang  No.5  Tahun  1986  mendefinisikan  obyek  gugatan  TUN  sebagai ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN. Obyek gugatan TUN diatur oleh Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis  yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Menurut  Indroharto  (Usaha  Memahami  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara:  2004)  disebutkan  bahwa,  “Obyek  gugatan  TUN  merupakan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  ( Beschikking) yang  merupakan  suatu  keputusan  tertulis.  Syarat  tertulis tidak harus dengan format tertentu. Dapat dibentuk sebuah nota, memo, katabelietje dan lain-lain,  asal  surat  tertulis  itu  jelas  menunjukan;  Badan  atau  Pejabat  mana  yang mengeluarkan;  Isi  dari  nota  dan  sebagainya  itu  jelas  apa  maksud  dan  tujuannya;  Jelas alamat yang dituju; Dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”
Oleh karena itu yang tergolong dalam obyek gugatan TUN adalah Keputusan Tata Usaha  Negara  berupa  penetatan  tertulis  ( Beschikking). Penetapan  tertulis  yang  disebut
14 Nur  Aisyah,  “Eksistensi  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara  Terhadap  Tindakan  Pemerintah  Dalam Membuat  Keputusan  Administrasi  Negara,” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 11,  no.  1  (2016):  44–54, https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/25.
e-ISSN : 2621-4105
( Beschikking) merupakan  salah  satu  bentuk  keputusan  administratif  yang  dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan atas dasar kewenangannya dalam hukum publik.
Karakteristik penetapan atau keputusan tertulis yaitu harus dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh ketentuan hukum TUN, sehingga bersifat publik. Individua tau pihak yang dituju oleh keputusan tersebut sudah jelas.  Keputusan  TUN  harus  bersifat  sepihak.  Keputusan  TUN  bersifat  jelas  (konkrit), final atau tidak memerlukan tindakan lain, serta bersifat definitif (penetapan/keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum).
Obyek gugatan TUN yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Keputusan Tata Usaha Negara maupun yang dipersamakan dengan Keputusan TUN. Menurut Anna Erliyana dan Soemaryono (Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: 1999) obyek gugatan yang dipersamakan  dengan  KTUN  artinya  “  obyek  gugatan  ini  adalah  tidak  ada  wujudnya, tetapi  suatu  sikap  tidak  mengeluarkan  Keputusan  yang  telah  dimohonkan  kepadanya sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, dan terhadap sikap badan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dijadikan sebagai obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara”.
Untuk lebih jelas dan lengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986,  yaitu  “apabila Badan  atau Pejabat  Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan  keputusan,  sedangkan  hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal  itu disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;  jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan  yang dimohon, sedangkan  jangka waktu sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dimaksud  telah  lewat, maka Badan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud; dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaiman dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengaluarkan keputusan penolakan”. 15
Kemudian  pada  tanggal  17  Oktober  2014  mulai  berlaku  Undang-undang  No  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 butir (7) Undang-undang No. 30 Tahun  2014  mengatur,  “Keputusan  Administrasi  Pemerintahan  yang  juga  disebut Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  Keputusan  Administrasi  Negara  yang  selanjutnya disebut  Keputusan  adalah  ketetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Oleh karena itu lahirnya Undang-undang  No  30  Tahun  2014  makna  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  diperluas menjadi  keputusan  atau  tindakan  pejabat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  (di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif) yang tertulis yang mencakup tindakan faktual, bersifat  konkrit,  individual  dan  final  dan  menimbulkan  akibat  hukum,  berdasarkan peraturan dan AUPB.
15 Azza  Azka  Norra,  “Conflicting  Norms  Between  Tacit  Refusal  and  Tacit  Authorization  and  Its Contextualization in the Light of Government Administration Law,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 3, no. 2 (2020): 141–54, https://doi.org/10.25216/peratun.322020.141-154.
e-ISSN : 2621-4105

## 3. Badan atau Pejabat yang Menyelenggarakan Pemerintah
Kapan  badan  atau  pejabat  TUN  dikategorikan  sebagai  suatu  organ  lembaga pemerintahan, menurut pendapat Indroharto (Usaha Memahami Undang- undangPeradilan Tata Usaha Negara: 2004), yaitu “pada saat menjadi organ-organ dari suatu  lembaga  hukum  publik  yang  menjadi  induknya;  pada  saat  sebagai  pejabat  TUN yang  memiliki  wewenang  dalam  pemerintahan”.  Menurut  Thorkis  Pane,  “Pengertian Badan atau Pejabat TUN tersebut tidak hanya Pejabat Pemerintah. Akan tetapi dengan adanya  unsur  melaksanakan  urusan  Pemerintah  sebagaimana  yang  disebutkaan  dalam Pasal 1 ayat (1) butir 3 dan unsur wewenang  yang ada padanya dan  yang dilimpahkan kepadanya, Pasal 1 ayat (1) butir 6, pengertian Badan atau Pejabat TUN tersebut menjadi lebih  luas.  Dalam  hal  ini  juga  termasuk  lembaga-lembaga  atau  suatu  organisasi  dan termasuk  perorangan  sepanjang  mendapat  pelimpahan  dari  Pemerintah  dalam melaksanakan urusan Pemerintah, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga- lembaga atau perorangan tersebut oleh undang-undang dianggap sebagai obyek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN”.
Oleh  karena  itu,  siapa  saja  (badan,  pejabat  pemerintah,  lembaga,  dan  subyek hukum) yang melakukan pengurusan dalam pemerintahan atau mendapat pelimpahan dari pemerintah  dan  kewenangannya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat TUN.
4. Prosedur dan Tata Cara Pemberhentian Notaris
Pasal  8  –  14  Undang-undang  Jabatan  Notaris  mengatur  tata  cara  pemberhentian notaris. Pertama, pemberhentian  secara  hormat  dilaksanakan  apabila  notaris  yang memiliki umur 65 (enam puluh lima) tahun, atas permohonannya sendiri, telah meninggal dunia,  dan  terganggu  baik  rohani  ataupun  jasmaninya  dalam  pelaksanaan  jabatannya selama  lebih  dari  3  (tiga)  tahun  berturut-turut. Kedua, pemberhentian  sementara dilaksanakan apabila notaris melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (dalam proses  pailit),  perlakuan  tercela,  status  di  bawah  pengampuan,  mengabaikan  larangan jabatan  dan  kewajiban  serta  kode  etik  profesi,  melaksanakan  hukuman  dalam  masa kurungan penjara. 16
Meskipun  Undang-undang  Jabatan  Notaris  mengatur  pemberhentian  notaris  dan pemberian  sanksi  pemberhentian  secara  tidak  hormat,  tetapi  Undang-undang  Jabatan Notaris memberikan perlindungan hak-hak notaris. Pada proses pemeriksaan berjenjang oleh Majelis Pengawas, notaris wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. 17 Perlindungan  secara  hukum  bagi  notaris  yang  dilaporkan  bersalah  diberikan Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Pada  tahap  pemeriksaan  ini  notaris  wajib  mendapat kesempatan  untuk  memberikan  pembelaan  dirinya  tidak  bersalah  melalui  bukti-bukti yang sesuai.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengangkat kembali jabatan profesi bagi  notaris  yang diberhentikan sementara akibat proses pailit, di  bawah  pengampuan, perlakuan tercela, melanggar kewajiban dan kode etik, setelah seluruh rangkaian waktu
16 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9.
17 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (2) Pasal 74, Pasal 78.
e-ISSN : 2621-4105
pemberhentian sementara telah usai,  dengan catatan pemberhentian sementara tersebut paling  lama  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan. 18 Apabila  notaris  melakukan pelanggaran  ketentuan  Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik,  maka  notaris dikenakan  sanksi  berupa  dinyatakan  aktanya  sebagai  akta  dibawah  tangan, 19 teguran resmi  tertulis  ataupun  verbal, 20 dan  pemberhentian  secara  tidak  hormat.  Mengenai  tata cara  pemberhentian  notaris  yaitu  proses  dilaksanakan  berjenjang 21 mulai  dari pemeriksaaan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  kemudian  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  memberikan  usulan  kepada  Majelis  Pengawas  Notaris  Wilayah  (MPW)  sesuai ketentuan Permenkumhan Nomor 19 Tahun 2019. 22
Selanjutnya  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPW)  akan  memberikan  rekomendasi pemberhentian  secara  tidak  hormat  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  (MPP). Dalam hal  ini Majelis Pengawas Pusat  Notaris (MPP) akan melakukan sidang, apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata terbukti bersalah maka akan diputus pemberhentiannya.  Terhadap  keputusan  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  (MPP)  yang putusannya  menyatakan  notaris  diberhentikan  secara  tidak  hormat  harus  dikuatkan dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  beserta  penunjukan notaris yang menerima pengalihan protokol. 23
Dengan  demikian  Majelis  Pengawas  Notaris  adalah  pihak  yang  berwenang mejatuhkan  sanksi  kepada  notaris.  Kemudian  Majelis  Pengawas  akan  membentuk  tim pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan atas aduan dari masyarakat maupun aduan  dari  sesama  rekan  notaris.  Pemeriksaan  dilaukan  secara  terbuka  dan  apabila berdasarkan hasil pemeriksaan notaris terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya, maka laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Majelis Pengawas disertai rekomendasi sanksinya. Majelis Pengawas memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada  notaris  yang  bersangkutan.  Notaris  dapat  mengajukan  keberatan  apabila  dirasa sanksi yang diputuskan Majelis Pengawas tidak sesuai. Keberatan tersebut dapat diajukan secara berjenjang sampai di tingkat Majelis Pengawas Pusat. Apabila ternyata keputusan Majelis  Pengawas  Pusat  tidak  sesuai,  maka  notaris  dapat  mengajukan  gugatan  ke pengadilan tata usaha negara untuk menggugat keputusan MPP. Selama pemeriksaan di pengadilan sedang berjalan, notaris untuk sementara tidak dapat mejalankan jabatannya samapai ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan huku tetap.

## 5. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara
Pasal  21  Undang-undang  No  30  Tahun  2014  diatur  mengenai  kewenangan pengadilan  tata  usaha  negara,  yaitu  “Ayat  (1)  Pengadilan  TUN  berwenang  menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang
18 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (4).
19 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (9), Pasal 40, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4).
20 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 73 ayat (1) huruf e, Pasal 85.
21 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (2).
22 Kemenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pasal 90 ayat (2).
e-ISSN : 2621-4105
dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan.  Ayat  (2)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.”
Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memerikasa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  dalam  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana”. Selanjutnya dalam Pasal 3 Perma No. 5 Tahun  2015  mengatur  mengenai,  “Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintah  yang  merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.”
Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur, bahwa “Alasan-alasan yang  dapat  digunakan  dalam  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  :  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  Badan  atau  Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;  Badan atau Pejabat  Tata Usaha Negara pada waktu  mengeluarkan atau  tidak  mengeluarkan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak  sampai  pada  pengambilan  atau  tidak  pengambilan  keputusan  tersebut.” Kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah menerima, memeriksa, serta memutus ada  atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  kewewenangan  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah. 24
6. Upaya  Hukum  Bagi  Notaris  Yang  Diberhentikan  Dengan  Tidak  Hormat Berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan Kasus Posisi
Sebelum  diputus  bersalah  dan  diberhentikan  secara  tidak  hormat  dengan  surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, notaris harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Selama pemeriksaan tersebut notaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 74 Ayat 2 juncto Pasal 78 Ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2004. Akibat Majelis Pengawas Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut, notaris dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat yang diputus melampaui kewenangan atau tidak  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku. 25 Notaris  harus  menuntut  pembatalan  surat
24 Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan, “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang - Undang Cipta Kerja,”
Jurnal Rechts Vinding 10, no. 2 (2021): 323–37, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/715.
25 I  Gede  Eka  Putra,  “AAUPB  Sebagai  Dasar  Pengujian  Dan  Alasan  Menggugat  Keputusan  Tata  Usaha Negara,” ptun-palembang.go.id, 2013, http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita- terkini/297-aaupb-sebagai-dasar-pengujian-dan-alasan-menggugat-ktun.
e-ISSN : 2621-4105
pemberhentian  secara  tidak  hormat  tersebut  melalui  PTUN.  Selain  itu,  notaris  berhak menuntut  untuk  dikembalikan  profesi  dan  jabatannya  seperti  keadaan  semula,  serta menuntut harkat dan martabatnya dipulihkan. Majelis Pengawas Notaris maupun Menteri Hukum  dan  HAM  sebagai  penjabat  publik  seharusnya  berkoordinasi  secara berkesinambungan  serta  memenuhi  segala  ketentuan  yang  berlaku  dan  menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat  kepada  notaris.  Oleh  karena  itu,  berikut  diuraikan  aspek  hukum  terkait  yang menjadi  dasar  notaris  melakukan  upaya  hukum  di  PTUN  untuk  membatalkan  surat pemberhentian secara tidak hormat.
1. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan Penyelenggara Pemerintah Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  badan  eksekutif  yang bertanggung  jawab  kepada  presiden  dan  berada  di  bawah  presiden,  berwenang menyelenggarakan  urusan  dalam  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  kategorikan  sebagai  badan penyelenggara pemerintahan atau pejabat tata usaha negara.
Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap notaris secara atributif berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan eksekutif yang menjalankan kekuasaan pemerintah sebagai badan atau penyelenggara pemerintahan. Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris  mengatur  pendelegasian  kewenangan  pengawasan  oleh  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Pengawas Notaris.
Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai  penerima  delegasi  mempunyai kewenangan untuk mengawasi notaris sepenuhnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1  angka  1  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  16  Tahun 2021,  Majelis  Pengawas  Notaris  atau  Majelis  Pengawas  merupakan  suatu  badan yang  mempunyai  kewajiban  dan  kewenangan  melakukan  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  notaris.  Dengan  demikian,  kedudukan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  selaku  badan  yang  menjalankan  urusan  pemerintahan membawa  dampak  terhadap  Majelis  Pengawas  Notaris,  yaitu  sebagai  penerima delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku badan penyelenggara pemerintahan maka Majelis Pengawas  Notaris juga berkedudukan sebagai  badan penyelenggara pemerintahan.
Majelis  Pengawas  berarti  telah  memenuhi  unsur-unsur  jabatan  TUN  yang menjalankan  urusan  pemerinthaan  berdasarkan  Undang-undang  Jabatan  Notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam kedudukannya sebagai badan atau pejabat  yang menjalankan  kekuasaan  TUN  berwenang  menerbitkan  surat  keputusan  atau penetapan  yang  merupakan  produk  dari  TUN.  Surat  keputusan  yang  diterbitkan
e-ISSN : 2621-4105
oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  merupakan  hasil  dari  pemeriksaan,  penjatuhan sanksi, dan hasil pengawasan yang ditujukan kepada notaris yang bersangkutan.
2. Surat  Keputusan  Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  sebagai  Objek  Gugatan Tata Usaha Negara
Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan atau keputusan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  individual,  konkrit,  dan  final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang disebutkan dalam keputusan atau penetapan tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  1  angka  9  Undang-undang  Nomor  51  Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata  Usaha Negara  yang termasuk dalam obyek  gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking). Penetapan atau keputusan  tertulis  yang  disebut  ( Beschikking) merupakan  salah  satu  bentuk keputusan adminisstratif yang merupakan perbuatan administratif yang dikeluarkan oleh suatu Badan atau Pejabat TUN berdasarkan wewenang dalam peraturan hukum publik. 26
Pengertian  obyek  gugatan  Tata  Usaha  Negara  yang  sebelumnya  adalah bersifat konkrit, individual, dan final, maka pasca diundangkannya Undang-undang No.  30  Tahun  2014  menjadi,  “Keputusan  Administrasi  Pemerintahan  atau Keputusan Tata Usaha Negara yang juga disebut Keputusan Administrasi Negara yang merupakan Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
Oleh  karena  itu,  pasca  lahirnya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan,  makna  Keputusan  Tata  Usaha  Negara mengalami perluasan tidak hanya keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final, tetapi juga obyek tertulis dan/atau tindakan pejabat. Apabila Surat Keputusan itu berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dalam hal penyelenggaraan  pemerintah,  berarti  surat  keputusan  tersebut  memenuhi  unsur objek  gugatan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  7 Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. 27 Kemudian  orang  yang  ditunjuk  oleh  surat  keputusan,  merasa  kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan tersebut, maka orang yang merasa kepentingannya
26 Irfan  Iryadi,  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara (Authority of  The Honorary Council of Notary in Administrative Law Perpective),” Jurnal Rechts Vinding 9, no. 3 (2020): 481–97, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9. Irfan Iryadi.pdf.
27 Hidayat Pratama Putra, “Assessment Regarding the Nullity or Invalidity of a Governmental Administrative Decision and/or Action,” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 1 (2020): 35–50, https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35- 50.
e-ISSN : 2621-4105
dirugikan dapat mengajukan tuntutan agar surat keputusan yang merugikan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. 28
Notaris  sebagai  orang  yang  merupakan  subyek  hukum  yang  memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara  dan  dapat  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat yang di keluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditujukan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik, dapat merugikan Notaris. Atas kerugian tersebut maka notaris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  karena  berbentuk  keputusan tertulis yang berupa surat keputusan pengesahan dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  berdasarkan  surat  keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah badan atau pejabat pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  memenuhi  unsur Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Berdasarkan  kasus  posisi,  Surat  Keputusan Pemberhentian  secara  Tidak  Hormat  tersebut  dikeluarkan  dengan  bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas kecermatan. 29 Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara,  asas  kecermatan  mengatur  mengenai  syarat  formal  dalam  persiapan penerbitan  produk  pemerintahan.  Terkait  hal  ini,  Majelis  Pengawas  tidak memberikan kesempatan notaris untuk melakukan pembelaan pada saat dilakukan pemeriksaaan  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-undang No.  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Dalam  Pasal  Ps.  9  ayat  (2)  Undang- undang  No. 2 Tahun 2014 dan Pasal  74 Ayat  2 juncto Pasal  78 Ayat  2  Undang- undang  No.  30  Tahun  2004  menerangkan  apabila  notaris  yang  terlapor  bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam kode etik maupun peraturan, harus diberi kesempatan  untuk  membela  diri  dan  didengar  penjelasannya,  namun  dalam persoalan dalam artikel ini notaris tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 30 sebagai dasar untuk menggugat (beroepsgronden) terhadap Keputusan TUN diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa,  “Penggugat  atau  Hakim  masih  tetap  bisa menggunakan  AAUPB  lain  selain  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Perundang-
28 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53.
29 Muhammad  Kamil  Akbar,  “Peran Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan  Yang Baik,” Dharmasisya 1, no. 16 (2021), https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16%0AThis.
30 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” Administrative Law & Governance Jurnal 2, no. 3 (2019): 541–57, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.
undangan  sebagai  dasar  untuk  menggugat  atau  sebagai  dasar  untuk  melakukan pengujian  terhadap  keputusan  TUN,  karena  pada  hakekatnya  karekter  yuridis AAUPB  adalah  merupakan  sebagai  hukum  tidak  tertulis  yang  lahir  dari  praktek pemerintahan dan praktek peradilan.”
Dalam menerbitkan produk pemerintahan harus melakukan pendekatan asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik, 31 berhati-hati,  harus  mempertimbangkan ketelitian  serta  memiliki  pandangan  jelas  terhadap  fakta-fakta  yang  sesuai, termasuk kondisi pihak ketiga terkait. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian secara  Tidak  Hormat  yang  tidak  dilandaskan  atas  asas  kecermatan,  maka  dapat dinyatakan  batal  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu,  Surat  Keputusan Pemberhentian  secara  Tidak  Hormat  tersebut  dibuat  secara  tertulis  yang dikeluarkan oleh Menteri  Hukum dan Asasi  Manusia sebagai  pihak penyenggara pemerintahan,  kemudian  dalam  objek  tersebut  secara  jelas  menyebutkan  notaris selaku individu yang dialamatkan, serta atas surat keputusan tersebut menimbulkan akibat  hukum,  maka  apabila  notaris  merasa  dirugikan  atas  surat  tersebut  dapat melakukan  gugatan  secara  sah  ke  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam  kaitan pembatalan surat tersebut.
3. Surat  Keputusan  Pemberhentian  dengan  Tidak  Hormat  Diterbitkan  Secara Melampaui Kewenangan
Dalam  kasus  posisi  diatas  Majelis  Pengawas  Notaris  Pusat  dalam menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  telah  melampaui  kewenangan  karena kewajiban  memberi  kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan  diri  pada  proses pemeriksaan  Notaris  tidak  dilakukan.  Padahal  faktanya  notaris  tersebut  sudah menjalankan jabatannya sesuai kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. Hak notaris  untuk  didengar  pembelaannya  pada  saat  pemeriksaan  oleh  Majelis Pengawas tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, Majelis Pengawas  Notaris Pusat  tidak menerapkan Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB),  yaitu  Majelis  Pengawas  Notaris  Pusat menyalahgunakan kewenangannya dalam proses  pemeriksaan. Kelalaian tersebut menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi notaris yang bersangkutan.
Sudah  sepatutnya  seorang  badan  penyelenggara  pemerintahan  dalam menjalankan  kekuasaannya  berpedoman  pada  prinsip  tidak  menyalahgunakan kewenangan,  yang  artinya  mengharuskan  setiap  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan wajib tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau  kepentingan  yang  lain  sehingga  menyebabkan  tidak  sesuai  dengan  tujuan pemberian  kewenangan  tersebut,  tidak  melampaui,  tidak  menyalahgunakan, dan/atau  tidak  mencampuradukkan  kewenangannya.  Adanya  lembaga  peradilan tata usaha negara ini diharapkan badan/pihak penyelenggara pemerintah ini tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara.
4. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
31 Hendrik Salmon., “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik,” Jurnal Sasi 16, no. 4 (2010): 16–26.
Jangka  waktu  pengajuan  gugatan  di  pengadilan  tata  usaha  negara  diatur berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No. Register: 5 K/TUN/1992, yaitu “Penggugat atau seseorang atau subyek hukum atau badan hukum yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya keputusan Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  merugikan  kepentingannya  (Pasal  53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui,  maka  masih  dapat  mengajukan  gugatan  di  PTUN  dalam  waktu  90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut.”
Surat  keputusan  pemberhentian  secara  tidak  hormat  yang  dapat  menjadi obyek  gugatan  tata  usaha  negara  harus  diserahkan  dengan  tenggang  waktu pengajuan  gugatan  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  diterimanya  atau  diumumkan surat keputusan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh Upaya Administratif.
5. Notaris  sebagai  Subyek  Hukum  dapat  Mengajukan  Gugatan  ke  Pengadilan  Tata Usaha Negara
Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Peradilan
Tata  Usaha  Negara  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  orang  atau subyek  hukum.  Namun  dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  disebutkan  hanya  orang atau  badan  hukum  perdata  yang  berkedudukan  sebagai  subyek  hukum  dapat mengajukan gugatan ke  pengadilan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan atas keputusan tata usaha negara.
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “hukum itu ada untuk manusia, hukum merupakan  kaedah  yang  berisi  perintah,  larangan  dan  perkenan  itu  ditujukan  kepada anggota-anggota  masyarakat  yang  mengatur  hubungan  antara  anggota-anggota masyarakat,  antara  subyek  hukum.  Oleh  karena  itu  manusia  menurut  hukum  diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang”.
Notaris sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk dan yang memiliki kantor di wilayah Indonesia serta berhak tinggal di Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, notaris memenuhi unsur orang dan dapat mengajukan gugatan tata usaha negara.

## E. PENUTUP
Notaris  yang  merasa  dirugikan  akibat  dikeluarkannya  surat  keputusan pemberhentian  secara  tidak  hormat  berdasarkan  keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris
e-ISSN : 2621-4105
yang  sudah  mendapat  pengesahan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan itu  diumumkan  atau  diterima,  melalui  pengadilan  tata  usaha  negara  untuk  melakukan pembatalan atas surat  keputusan pemberhentian  yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh oleh notaris, selama dalam prinsipnya notaris telah melaksanakan profesi jabatannya sesuai kaidah dalam Kode Etik Notaris  dan  Pasal  16  Undang-undang  Jabatan  Notaris  serta  penjatuhan  sanksi  tersebut diberikan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  tanpa  memberikan  kesempatan  notaris  untuk melakukan pembelaan diri pada saat proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 74 Ayat 2 juncto Pasal 78 Ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2004. Surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat termasuk obyek gugatan tata usaha negara berdasarkan Pasal Pasal 1 butir (7) Undang- undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Putusan majelis hakim pengadilan  tata  usaha  negara  yang  menyatakan  surat  keputusan  tersebut  batal  demi hukum,  maka  secara  tidak  langsung  notaris  dapat  menjalankan  kembali  jabatannya sebagai  pejabat  umum  serta  mengembalikan  harkat  dan  martaban  notaris  kedalam keadaan semula.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  Nur.  “Eksistensi  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara  Terhadap  Tindakan Pemerintah  Dalam  Membuat  Keputusan  Administrasi  Negara.” Jurnal  Hukum Samudra Keadilan 11, no. 1 (2016): 44–54. https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/25. Akbar,  Muhammad  Kamil.  “Peran  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” Dharmasisya 1, no. 16 (2021). https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16%0AThis.
Budi, Muhammad Afet. “Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat.” Hukum ,  2019,  277–86.  https://media.neliti.com/media/publications/72400-ID- peranan-notaris-dalam-pendidikan-hukum-b.pdf.
Chandra  Mahayani,  Gusti  Ayu  Indira,  I  Wayan  Parsa,  and  I  Nyoman  Sumardika. “Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali.” Acta Comitas Jurnal Hukum Kenoktariaan 3, no. 2 (2018):
247. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p02. I Gede Eka Putra. “AAUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.” ptun-palembang.go.id, 2013. http://ptun-
palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/297-aaupb- sebagai-dasar-pengujian-dan-alasan-menggugat-ktun.
Iryadi,  Irfan.  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Perspektif  Hukum Administrasi  Negara  (Authority  of  The  Honorary  Council  of  Notary  in Administrative Law Perpective).” Jurnal Rechts Vinding 9, no. 3 (2020): 481–97. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9. Irfan Iryadi.pdf.
Kemenkumham. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Cuti,
e-ISSN : 2621-4105
Perpindahan,  Pemberhentian,  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris,  Berita Negara Republik Indonesia (2019).
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (2014).
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2004.  Undang-undang  No.  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2004).
Mahmuji, Sri, Hang Rahardji, Agus Supriyanto, Daly Erni, and Dian Pudji Simatupang. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum . Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Norra, Azza Azka. “Conflicting Norms Between Tacit Refusal and Tacit Authorization and Its Contextualization in the Light of Government Administration Law.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 3, no. 2 (2020): 141–54.
https://doi.org/10.25216/peratun.322020.141-154.
Putra,  Hidayat  Pratama.  “Assessment  Regarding  the  Nullity  or  Invalidity  of  a Governmental Administrative Decision and/or Action.” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 1 (2020): 35–50. https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50.
Salmon., Hendrik. “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik.” Jurnal Sasi 16, no. 4 (2010): 16–26. Santiaji,  Dera  Reswara.  “Peran  Majelis  Pengawas  Terhadap  Ketaatan  Notaris  Dalam Upaya Penegakan Kode Etik.” Aktualitas 3, no. 1 (2019): 365–81. Siregar, Khavieza, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi. “Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi  Pemberhentian  Sementara  Oleh  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT).” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4, no. 2 (2021): 844–53.
https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.758.
Solechan.  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Pelayanan  Publik.” Administrative  Law  &  Governance  Jurnal 2,  no.  3  (2019):  541–57. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.
Wardhana,  Aditya  Sakti,  M  Khoidin,  and  Nurul  Ghufron.  “Prinsip  Keadilan  Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan.” Lex Humana  Jurnal  Hukum  Dan  Humaniora 2,  no.  1  (2017):  51–74. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89525.
Wicaksono,  Dian  Agung,  Bimo  Fajar  Hantoro,  and  Dedy  Kurniawan.  “Quo  Vadis Pengaturan  Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang - Undang Cipta Kerja.” Jurnal Rechts Vinding 10, no. 2 (2021): 323–37.