## ANALISIS PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS YAYASAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: STUDI KASUS YAYASAN MAL
Qonita A.Z Efnelir 1) ; Monica M.C Dewa 2) ; Lovenka D. Navael 3) ; Adib N. Farhan 4) ; Ferry Irawan 5)*
1) 2110112046@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2) 2110112050@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3) 2110112067@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4) 2110112073@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5) ferryirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
Taxes play an important role in the state financial system to finance government activities. In Indonesia, taxes are the main source of revenue for the government to serve the public and maintain economic stability. However, there are still many people who do not have a deep understanding of taxes. This study aims to understand the treatment and tax regulations for educational foundations in improving their financial performance. The research method used is qualitative with a case study approach at an educational foundation called the MAL Foundation and data collection is in the form of interviews and observations. The results of the study show that the MAL Foundation deducts, pays, and reports PPh 21, as well as payments and reports Corporate Income Tax, Motor Vehicle Tax, and  other  regional  taxes.  The  foundation  has  also  implemented  tax  management  properly,  such  as  having  an NPWP, preparing financial reports using the Mekari Journal software, and reporting taxes using the SPT 1771 e- form with the help of a tax consultant. However, the MAL Foundation also carries out legal tax evasion, namely tax planning in the form of selecting a PPh 21 calculation method that can reduce the foundation's fiscal profit. Therefore, in general, the foundation has asked for the applicable tax regulations in Indonesia when viewed from the scale of its business.

## Keywords: Tax, Tax avoidance, Tax management

## Abstrak
Pajak  memegang  peranan  penting  dalam  sistem  keuangan  negara  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah.  Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk melayani publik dan menjaga stabilitas ekonomi.  Akan  tetapi,  masih  banyak  orang  yang  belum  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  pajak. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui treatment dan peraturan perpajakan untuk yayasan pendidikan dalam meningkatkan performa keuangannya. Metode penelitian dalam penelitian ini berjenis kualitatif melalui pendekatan studi kasus terhadap yayasan pendidikan bernama Yayasan MAL dan pengumpulan data melalui wawancara beserta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Yayasan MAL melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan terhadap PPh 21, serta pembayaran dan pelaporan PPh Badan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan pajak daerah lainnya. Yayasan juga telah menerapkan manajemen perpajakan dengan baik, seperti memiliki NPWP, penyusunan laporan keuangan  menggunakan software Jurnal  Mekari,  dan  pelaporan  pajak  menggunakan e-form  SPT 1771  dengan bantuan konsultan pajak. Akan tetapi, Yayasan MAL juga melakukan penghindaran pajak bersifat legal, yakni tax planning berupa pemilihan metode perhitungan PPh 21 yang dapat mengurangi laba fiskal yayasan. Oleh karena itu,  secara  garis  besar  yayasan  telah  menaati  peraturan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  jika  dilihat  dari  skala usahanya.
Kata Kunci: Manajemen pajak, Pajak, Penghindaran pajak

## PENDAHULUAN
Perpajakan adalah bagian integral dari sistem keuangan suatu negara yang memainkan peran  penting  dalam  mengumpulkan  pendapatan  untuk  membiayai  berbagai  kegiatan pemerintah. Namun, perlakuan pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap berbagai jenis transaksi atau entitas tidaklah seragam. Kebijakan perpajakan yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda,  dengan  tujuan  serta  konsekuensi  ekonomi  yang  beragam  pula.  Perpajakan  di Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam rangka membelanjai kegiatan  pembangunan  dan  penyediaan  layanan  publik.  Sistem  perpajakan  Indonesia didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengalami berbagai perubahan sejak saat itu.
Salah  satu  hal  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  modern  adalah  pajak.  Sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak memainkan peran penting dalam membiayai program  dan  layanan  publik,  serta  menjaga  stabilitas  ekonomi  suatu  negara.  Namun, pemahaman yang mendalam tentang pajak sering kali menjadi tugas yang rumit dan menantang bagi  banyak  orang.  Analisis treatment perpajakan  merujuk  pada  penelitian  dan  evaluasi terhadap perlakuan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dampak peraturan perpajakan terhadap individu, perusahaan, atau sektor ekonomi tertentu.  Hal  ini  melibatkan  pengkajian  terhadap  berbagai  aspek,  seperti  struktur  tarif  pajak, insentif perpajakan, pembebasan pajak, pengecualian, dan aturan penghindaran pajak. Penting untuk  melakukan  analisis treatment perpajakan  guna  mengevaluasi  keadilan,  efisiensi,  dan efektivitas  sistem  perpajakan  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  ekonomi  dan  sosial  yang diinginkan.
Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan analisis treatment perpajakan pada yayasan pendidikan.  Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2004  yang  mengubah  UU  No.  16  Tahun  2001 mengenai yayasan, yayasan merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki niat dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan  formal  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  tersebut.  (Kuncoro  and  Pratama, 2017).  Yayasan  pendidikan  merupakan  organisasi  nirlaba,  yaitu  organisasi  yang  fokus utamanya mendukung suatu hal atau isu yang ada dalam masyarakat tanpa ada tujuan komersial atau  mencari  laba  (Tansuria,  2009).  Yayasan  pendidikan  memiliki  peran  krusial  dalam menciptakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Namun, sebagai entitas nirlaba, yayasan pendidikan juga tunduk terhadap aturan pajak yang diterapkan di Indonesia. Memahami treatment perpajakan  yang  relevan  sangat  penting  untuk  memastikan  kepatuhan yang benar dan pengelolaan keuangan yang efisien dalam konteks yayasan pendidikan.
Yayasan pendidikan memiliki ciri khas yang berbeda dari badan usaha lainnya secara umum  jika  dilihat  dari  segi  pekerjaannya.  Ini  adalah  bentuk  insentif  yang  diberikan  oleh pemerintah  dengan  tujuan  mendorong  kemajuan  dunia  pendidikan  sejalan  dengan  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai guna mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif. Berdasarkan UU PPh, yayasan tetap memiliki kewajiban  pajak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  jika  mendapatkan penghasilan yang menjadi objek pajak (Andayani, Sudiana and Nuratama, 2020). Dengan kata lain,  yayasan  harus  memenuhi  semua  kewajiban  yang  dimiliki  sebagai  subjek  pajak  tanpa terkecuali. Jika yayasan memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak, maka yayasan tetap akan dianggap sebagai subjek pajak. Namun, tidak semua pendapatan yang diperoleh oleh yayasan akan  dikenai  pajak,  karena  ada  peraturan  yang  mengatur  kriteria  kewajiban  pajak  tersebut. Artikel  ini  akan  membahas  berbagai  aspek  perlakuan  pajak  yang  berlaku  bagi  yayasan pendidikan.
Artikel ini bertujuan untuk memberikan masukan dan landasan untuk yayasan terkait agar mereka dapat memahami dengan baik treatment dan peraturan perpajakan untuk yayasan Pendidikan yang ada, sekaligus juga untuk meningkatkan performa keuangan yayasan terkait. Dengan  pemahaman  yang  baik  tentang  persyaratan,  pembebasan,  dan  kewajiban  pajak  pada yayasan  pendidikan  di  Indonesia,  diharapkan  yayasan  pendidikan  dapat  beroperasi  dengan efektif  dan  memanfaatkan  manfaat  pajak  yang  tersedia  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan mereka. Pentingnya treatment pajak pada yayasan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan aspek pajak yang relevan.
.

## KAJIAN PUSTAKA
Yayasan  merupakan  entitas  badan  hukum  yang  tujuannya  bersifat  keagamaan, kemanusiaan,  dan  sosial,  serta  dibentuk  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Undang-Undang. Yayasan memiliki tujuan utama
untuk menjalankan kegiatan yang berfokus pada aspek keagamaan, kemanusiaan, dan sosial. Dana yang digunakan untuk menjalankan tujuan ini diperoleh melalui sumbangan atau bantuan dari masyarakat, berupa uang atau barang.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kekayaan yang dimiliki oleh yayasan dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi yayasan, yaitu Pembina. Pembina bertanggung jawab dalam mengelola  dan  mempertanggungjawabkan  kekayaan  tersebut.  Selain  itu,  yayasan  juga  harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001,  pasal  5  dan  pasal  6,  sumber  dana yang  diperlukan  untuk  kegiatan  yayasan  dapat  berasal  dari  kekayaan  yayasan,  baik  dalam bentuk  uang,  barang,  dan  kekayaan  lainnya,  seperti  wakaf  atau  hibah.  Akan  tetapi,  yayasan dilarang secara langsung atau tidak langsung membagikan atau mengalihkan kekayaan tersebut kepada pihak yang memiliki hubungan atas yayasan. Yayasan juga memiliki tanggung jawab untuk membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh yayasan ketika menjalankan kegiatannya. Yayasan  memiliki  salah  satu  kewajiban  penting,  yaitu  membayar  beban  pajak  kepada pemerintah. Selain itu, yayasan juga wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan memiliki kedudukan yang setara dengan organisasi lain yang memiliki orientasi pada laba, dan pendirian yayasan harus sesuai dengan hukum formal yang berlaku. Oleh karena itu, ketika sebuah yayasan memperoleh selisih lebih antara pendapatan dan beban, maka hal tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Yayasan memiliki beberapa tanggung jawab sebagai Wajib Pajak Badan, yaitu:
1. Yayasan  harus  mendaftarkan  diri  di  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  agar  tercatat sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Yayasan harus menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan, seperti PPh pasal 25 dan 29.
3. Yayasan bertanggung jawab untuk memotong serta mengumpulkan pajak yang wajib dibayarkan, seperti PPh pasal 21, 22, dan 23.
4. Yayasan  pendidikan  tetap  menyusun  laporan  keuangan  dalam  format  yang  serupa dengan  perusahaan  komersial  biasa,  sesuai  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK).
5. Yayasan  Pendidikan  wajib  menghitung  pajak  penghasilan  dan  mengetahui  sumber penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak.
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  PPh,  objek  pajak  adalah  tambahan  kemampuan ekonomis  yang  didapatkan  oleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  luar Indonesia, dan dipakai untuk dikonsumsi maupun meningkatkan harta Wajib Pajak yang terkait, baik atas nama dalam bentuk apa pun. Sehubungan dengan yayasan pendidikan, maka sumber penghasilan yang diterima, seperti melalui uang pendaftaran dan uang pangkal, uang formulir penerimaan siswa baru, uang SPP, uang kegiatan, penghasilan lain, misalnya penjualan seragam dan  alat  tulis,  penjualan  buku  cetak  ,dan  penjualan  di  kantin,  di  mana  semuanya  itu  dapat mendukung kelancaran yayasan pendidikan
Kegiatan yang dilakukan oleh yayasan pendidikan memiliki perbedaan dengan kegiatan yang  dilakukan  oleh  subjek  pajak  badan  lainnya.  Hal  ini  karena  yayasan  pendidikan  adalah organisasi nirlaba yang tidak berorientasi terhadap laba ( non-profit oriented ). Oleh karena itu, yayasan pendidikan mendapatkan dispensasi  atau kelonggaran tertentu dibandingkan dengan
subjek pajak badan lainnya. Dispensasi atau kelonggaran ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (m) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Dispensasi  ini  mengacu  pada  konsep  "sisa  lebih".  Artinya,  terdapat  selisih  atas penghasilan yang didapatkan oleh yayasan dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Sisa lebih atau  surplus  ini  adalah  penghasilan  neto  atau  bersih  yang  dikenakan  beban  pajak.  Namun, yayasan  bersifat  sebagai  organisasi  nirlaba  sehingga  sisa  lebih  atau  surplus  tersebut  dapat dikecualikan dari objek PPh.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  metode  penelitian  kualitatif  digunakan  melalui  pendekatan  studi kasus terhadap salah satu yayasan pendidikan di Indonesia yang peneliti samarkan identitasnya menjadi  yayasan  MAL.  Dalam  proses  pengumpulan  data,  peneliti  melaksanakan  wawancara bersama pengurus yayasan MAL dan melakukan observasi langsung di lapangan. Tujuan dari wawancara  dengan  pengurus  yayasan  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang bagaimana yayasan pendidikan MAL menjalankan kegiatan bisnisnya, serta untuk mengetahui bagaimana yayasan pendidikan ini memperoleh pendapatan dari aktivitas yang dilakukan dan bagaimana pelaporan pajaknya dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaporan, Pemotongan, dan Pemungutan Pajak
Withholding  Tax  System merupakan  suatu  sistem  perpajakan  yang  dilakukan  dengan cara menyerahkan wewenang kepada pihak ketiga, dalam hal ini bukan wajib pajak dan fiskus. Pihak  ketiga  ini  bertugas  dalam  hal  memotong  dan  memungut  besaran  pajak  yang  terutang. Selain  itu,  pihak  ketiga  berperan  sebagai  penanggung  jawab  biaya  pemungutan  pajak  serta risiko  apabila  dikenakan  suatu  sanksi  administrasi  apabila  melakukan  kesalahan,  seperti keterlambatan  menyetor  maupun  keterlambatan  melapor.  Yayasan  termasuk  ke  dalam  pihak ketiga tersebut dengan melaporkan, memotong, dan mengumpulkan beberapa jenis pajak yang terkait dengan kegiatannya. Berikut ini adalah beberapa pajak yang dilaporkan, dipotong, dan dipungut  oleh  yayasan,  yaitu  (a)  Pajak  Penghasilan  (PPh)  21:  Yayasan  melaporkan  Pajak Penghasilan atau penghasilan yang diterima, termasuk PPh pasal 21 (upah dan gaji). PPh 21 terhadap karyawan yang memiliki NPWP akan dibayarkan oleh Yayasan MAL maksimal pada tanggal  10  bulan  berikutnya.  Kemudian,  untuk  pelaporan  PPh  21  karyawan  yang  memiliki NPWP ke dalam SPT Masa akan dilaksanakan maksimal tanggal 20 di bulan berikutnya. Dalam pembayaran  dan  pelaporan  ini,  Yayasan  MAL  menanggung  secara  keseluruhan  PPh  21 karyawan yang memiliki NPWP. Akan tetapi, yayasan juga memotong salah satu komponen PPh 21, yakni iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dari karyawan sebanyak 3,7%. (b) PPh Badan. Dalam mekanisme pelaporan PPh Badan, Yayasan MAL selalu melakukan tepat waktu, yaitu maksimal pada tanggal 30 April. Berdasarkan hal tersebut, yayasan melaporkan dan membayar PPh Badan berdasarkan ketentuan yang ada. Apabila terdapat sisa kurang bayar (PPh 29), maka akan segera dibayarkan oleh Yayasan MAL sebelum tanggal 30 April pada setiap tahunnya. Perhitungan PPh Badan  untuk  tahun fiskal  2021  menggunakan tarif PPh Badan Final, yakni 0,5% dari peredaran bruto berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Namun, sejak tahun 2021, pemerintah menetapkan kebijakan baru bahwa Badan tidak bisa lagi menggunakan perhitungan dengan  tarif  ini.  Oleh  karena  itu,  tarif  PPh  Badan  untuk  Yayasan  MAL  yang  berlaku  untuk tahun fiskal 2022 adalah sebesar 22% berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP. Selain itu, terdapat pajak lain yang mungkin relevan pada kegiatan dan karakteristik yayasan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor atau pajak-pajak daerah lainnya. Yayasan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  pemotongan,  pembayaran,  dan  pelaporan pajak-pajak tersebut.

## Treatment Manajemen Perpajakan
Yayasan  Pendidikan  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mengelola  perpajakannya berdasarkan  Undang-Undang  yang  tertera.  Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat definisi badan sebagai subjek Pajak Penghasilan, yang Yayasan  Pendidikan  termasuk  ke  dalamnya.  Yayasan  MAL  telah  teregistrasi  sebagai  subjek pajak  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  memperoleh  NPWP  Badan  sejak  awal terbentuk yayasan, yang merupakan hal wajib dalam pelaporan perpajakan. Selain melakukan pelaporan pajak, Yayasan juga perlu untuk melakukan pencatatan laporan keuangan tahunan dengan akurat dan tepat waktu. Pelaporan pajak perlu dilakukan berdasarkan aturan pajak yang diterapkan  di  Indonesia.  Yayasan  perlu  memperhatikan  pengelolaan  penghasilan,  terkait dengan pemantauan penerimaan dan pengeluaran, pengaturan sistem pembayaran yang baik, dan pengelolaan dana yayasan yang sesuai.
Pemantauan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  MAL  menggunakan software Jurnal  Mekari  sehari-harinya,  sehingga  pengelolaan  penerimaan  dan  pengeluaran  dapat terpantau  secara  lebih  terstruktur.  Pengelolaan  penghasilan  yang  dilakukan  meliputi  sistem pembayaran,  pencatatan  penerimaan,  pencatatan  pengeluaran,  dan  rekonsiliasi  keuangan. Penggunaan Jurnal Mekari mempermudah yayasan dalam melakukan pencatatan pembayaran siswa, pembayaran gaji karyawan, pembelian kebutuhan operasional, dan pengelolaan arus kas. Pencatatan  penerimaan  yang  diperoleh  oleh  yayasan  biasanya  dapat  berupa  biaya  sekolah, sumbangan  dari  orang  tua,  dan  pendapatan  lainnya.  Pendapatan  ini  seluruhnya  akan  dicatat secara rinci dan teratur, yang juga mencakup informasi sumber penerimaan, tanggal, dan jumlah yang diterima. Selain penerimaan, pengeluaran juga tentunya dicatat seluruhnya, baik dalam pembayaran  gaji  karyawan,  pembelian  buku  dan  peralatan,  biaya  operasional,  biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu, yayasan melakukan rekonsiliasi keuangan setiap akhir bulan untuk melakukan perbandingan antara pencatatan keuangan dengan laporan bank atau sumber lain yang relevan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengidentifikasi apakah ada kesalahan pencatatan, serta melakukan perbandingan antara aktual dengan yang dicatat.
Yayasan  melakukan  pelaporan  pajak  melalui  beberapa  prosedur,  yang  dimulai  dari pengumpulan  data  keuangan.  Setelah  itu  yayasan  akan  menyiapkan  dokumen  pajak  yang dibutuhkan  berdasarkan  peraturan  yang  ada,  yaitu  formulir  pajak,  lampiran,  dan  dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan. Formulir yang digunakan Yayasan MAL dalam pelaporan tahunannya adalah e-form SPT 1771. Pelaporan pajak ini dibantu oleh konsultan  pajak  dalam  melakukan  penyusunan  dan  pengisian  formulir  yang  sesuai  dengan peraturan,  sehingga  konsultan  akan  memastikan  bahwa  pelaporan  pajak  telah  dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat. Terkait dengan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi, karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkannya sendiri, dan tidak dibantu oleh pihak yayasan. PPh 21  yang  dimiliki  oleh  karyawan  pada  yayasan  rata-rata  masih  bersifat  nihil,  dikarenakan penghasilan yang diterima masih berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## Analisis  Treatment  Manajemen  Perpajakan  Sesuai  Ketentuan  Undang-  Undang  yang Berlaku
Yayasan  MAL  merupakan  sebuah  yayasan  yang  berdiri  sejak  tahun  2001.  Pada awalnya,  Yayasan  MAL  bergerak  di  bidang  kegiatan  sosial  dan  memiliki  kegiatan  usaha, berupa toko buku. Namun, kegiatan usaha toko buku ini sudah berhenti dan bergerak menjadi yayasan di bidang pendidikan mulai tahun 2010, berupa playgroup hingga SMP. Yayasan MAL telah terdaftar menjadi Wajib Pajak Badan dan memiliki NPWP mulai tahun 2010. Melalui hal tersebut, maka Yayasan MAL telah mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Undang-Undang  tersebut  pada  Pasal  2  Ayat  1 menyebutkan  bahwa  “Setiap  Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan objektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal  atau  tempat  kedudukan  Wajib  Pajak  dan  kepadanya  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak.”
Gambar 1. Struktur Organisasi Yayasan MAL
Sumber : Data Diolah, 2023
Berdasarkan  Gambar  1,  maka  Yayasan  MAL  memiliki  total  Sumber  Daya  Manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 31 orang. Dari 31 SDM tersebut, tidak semua memiliki NPWP.  Rata-rata  yang  tidak  memiliki  NPWP  adalah  SDM  dengan  penghasilan  di  bawah Rp5.000.000, seperti OB dan satpam. Para SDM yang tidak memiliki NPWP tidak melaporkan pajaknya  dan  tidak  melakukan  penyampaian  SPT.  Hal  ini  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebab,  bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak  mempunyai  NPWP serta memiliki penghasilan di bawah PTKP, maka tidak wajib melakukan penyampaian SPT.
Sementara itu, untuk SDM yang memiliki NPWP akan melakukan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi secara mandiri tanpa bantuan dari yayasan. Akan tetapi, Yayasan MAL tetap  bertanggung  jawab  memberikan  bukti  potong  kepada  SDM  yang  ada  sebagai  bukti pemotongan,  pembayaran,  dan  pelaporan  PPh  21  telah  dilaksanakan  oleh  yayasan.  Jangka waktu pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan MAL juga telah sesuai dengan PMK No.16/PMK.03/2010 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
Jika  ditinjau  dari  sisi  PPh  Badan,  Yayasan  MAL  sudah  terbilang  cukup  baik  dalam pembayaran dan pelaporannya ketika diukur berdasarkan skala usahanya. Hal ini disebabkan oleh  waktu  pelaporan  PPh  Badan  Yayasan  MAL  selalu  dilakukan  secara  tepat  waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, penanggung jawab PPh Yayasan MAL juga mengikuti perkembangan kebijakan pajak yang ada mengenai perhitungan PPh Badan. Misalnya, perubahan kebijakan yang sebelumnya memperbolehkan Badan menggunakan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018, tetapi sekarang harus mengikuti Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP. Yayasan MAL juga melakukan koreksi fiskal yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar atau PPh 29 sehingga Yayasan MAL melakukan pembayarannya secara tepat waktu.
Akan tetapi, Yayasan MAL juga melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak terbagi menjadi 2 kategori, yaitu tax avoidance dan tax evasion. Menurut Zaki et al. (2019) tax avoidance merupakan  suatu  perilaku  penghindaran  pajak  dengan  cara  tidak  melanggar ketentuan pajak yang berlaku dan cenderung memanfaatkan celah-celah hukum atas peraturan perpajakan dan Undang-Undang yang dimanfaatkan untuk meringankan beban pajak terutang. Sedangkan,  menurut  Praditasari  and  Setiawan  (2017), tax  evasion merupakan  suatu  cara
Ketua Yayasan (1 Orang) Bendahara (1 Orang) Kepala Sekolah (1 Orang) Staff TU (3 Orang)
Guru Playgroup dan TK
Guru SD (10 Orang) Guru SMP (7 Orang) OB (2 Orang) Satpam (1 Orang)
perusahaan  dalam  mengurangi  besaran  beban  pajak  melalui  pelanggaran  hukum  perpajakan yang berlaku (Praditasari and Setiawan, 2017).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Yayasan MAL, maka penghindaran pajak yang dilakukan lebih bersifat legal. Pertama, Yayasan MAL melakukan tax planning terhadap perhitungan PPh 21 karyawan berdasarkan metode gross up . Artinya, PPh 21  karyawan  sepenuhnya  ditanggung  oleh  yayasan  dan  dijadikan  sebagai  tunjangan  pajak terhadap PPh 21 karyawan. Akibat dari tax planning ini, maka laba fiskal yang dihasilkan oleh yayasan  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  laba  fiskal  apabila  perhitungan  PPh  21 sepenuhnya ditanggung oleh karyawan. Hal ini akan menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi  berkurang, tetapi  metode ini memang dilegalkan oleh peraturan perpajakan. Kedua, pengetahuan yayasan masih minim terhadap kebijakan-kebijakan pajak. Yayasan seharusnya bisa  memanfaatkan  insentif  berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  44/PJ/2009 tentang  sisa  lebih  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Pada  kenyataannya,  yayasan  tidak mengetahui  insentif  ini  dan  konsultan  pajak  eksternal  yang  dibayar  oleh  yayasan  juga  tidak memberikan  informasi  akan  hal  tersebut.  Pada  saat  ini,  negara  memang  diuntungkan  jika Yayasan  MAL  tidak  menggunakan  insentif  ini  karena  penerimaan  pajak  negara  tidak berkurang.  Akan  tetapi,  jika  ditinjau  dari  sisi  jangka  panjang,  maka  insentif  ini  sebaiknya digunakan  oleh  Yayasan  MAL  sehingga  ke  depannya  Yayasan  MAL  lebih  berkembang  dan penerimaan  pajak  negara  juga  turut  meningkat.  Ketiga,  karyawan  pada  yayasan  juga  dinilai belum memiliki pemahaman pajak secara menyeluruh sehingga ditakutkan terjadi pelanggaran, seperti SPT Tahunan Orang Pribadi tidak dilaporkan secara tepat waktu dan benar. Kondisi ini diperburuk  dengan  tidak  adanya  bantuan  dari  yayasan  untuk  mendampingi  pengisian  SPT karyawannya.  Jika  pemahaman  yayasan  dan  karyawannya  masih  minim  terhadap  pajak  ke depannya, maka negara berpotensi mengalami kerugian yang cukup signifikan..
.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa poin yang dapat  kami  simpulkan  terkait treatment perpajakan  pada  yayasan  MAL.  Pertama,  yayasan merupakan  pihak  ketiga  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  melaporkan,  memotong,  dan mengumpulkan beberapa jenis pajak terkait dengan kegiatannya. Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh)  21,  Yayasan  melaporkan  PPh  21  (upah  dan  gaji)  karyawan  yang  memiliki  NPWP. Yayasan juga memotong iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 3,7% dari karyawan. Selain itu,  PPh  Badan  juga  dilaporkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dengan  tarif  yang berbeda-beda tergantung pada tahun fiskal dan peraturan yang berlaku. Yayasan juga mematuhi ketentuan  perundang-  undangan  terkait  dengan  pajak-pajak  lain  yang  relevan  sesuai  dengan kegiatan  dan  karakteristik  yayasan,  seperti  Pajak  Kendaraan  Bermotor  atau  pajak  daerah lainnya.
Kedua, yayasan pendidikan terkait sudah terdaftar sebagai subjek pajak dan memiliki NPWP  Badan.  Selain  melakukan  pelaporan  pajak,  Yayasan  juga  perlu  menyusun  laporan keuangan tahunan yang akurat dan tepat waktu. Yayasan menggunakan software Jurnal Mekari untuk  memantau  penerimaan  dan  pengeluaran  secara  terstruktur.  Pengelolaan  penghasilan melibatkan  sistem  pembayaran,  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran,  serta  rekonsiliasi keuangan.  Yayasan  juga  melakukan  pelaporan  pajak  dengan  bantuan  konsultan  pajak  dan menggunakan  e-form  SPT  1771.  Karyawan  yayasan  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan SPT PPh Orang Pribadi sendiri, dan umumnya penghasilan karyawan masih di bawah PTKP sehingga PPh 21 bersifat nihil.
Ketiga,  tidak  semua  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  yayasan  memiliki  NPWP. Orang Pribadi dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000, seperti office boy dan satpam, tidak
wajib melaporkan pajak dan menyampaikan SPT berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Yayasan  MAL  bertanggung  jawab  memberikan  bukti  potong  kepada  SDM  yang  memiliki NPWP sebagai bukti pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 yang telah dilaksanakan oleh yayasan. Terdapat penghindaran pajak yang dilakukan oleh Yayasan MAL, yang termasuk dalam  kategori tax  planning . Tax  planning yang  digunakan  adalah  metode gross  up pada perhitungan PPh 21 karyawan, yang mengurangi  laba fiskal  yayasan. Hal  ini mempengaruhi penerimaan  pajak  negara.  Namun,  Penghindaran  pajak  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan celah hukum perpajakan yang sah.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  dapat  dikembangkan  dengan  menggunakan  model  penelitian kuantitatif. Hal ini penting untuk menyelidiki perilaku yayasan pendidikan di Indonesia dalam menjalankan  kewajiban  perpajakan,  dan  menilai  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yayasan pendidikan.  Pendekatan  yang  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  data  primer  berupa kuesioner dan wawancara mendalam ( in-depth interview )

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani, N. K. Y., Sudiana, I. W. and Nuratama, I. P. (2020) ‘Penerapan Tax Review atas
Pajak  Penghasilan  Badan  sebagai  Dasar  Evaluasi  Kewajiban  Perpajakan  Salah  Satu Yayasan Pendidikan di Denpasar Tahun 2018’, Hita Akuntansi dan Keuangan , 1(1), pp. 525–554. doi: 10.32795/HAK.V1I1.789.
BPK (1983) Undang Undang No 6 Tahun  1983 .  Available at: https:// www.google.com/search?q=undang+undang+no+6+tahun+198
3&oq=undang+undang+no+6+tahun+1983&aqs=chrome..69i57j0i22i30 l2j0i10i22i30j0i22i30l6.13579j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  (Accessed:  9  June 2023).
BPK (2001) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 . Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44893 (Accessed: 9 June 2023). BPK (2004) Undang Undang No 28 Tahun  2004 .  Available at: https:// www.google.com/search?q=undang+undang+no+28+tahun+20
04&sxsrf=APwXEddmnj_ZhiABeUv_6hgh29G2ewIPfg%3A16863200808
72&ei=0DODZN7jNI2c4- EP9_mEkAk&ved=0ahUKEwjei5frr7b_AhUNzjgGHfc8AZIQ4dUDCA8&ua
ct=5&oq=undang+undang+no+28+tahun+2004&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6L XN (Accessed: 9 June 2023). BPK (2007) Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2007 .  Available at: https:// www.google.com/search?q=uu+no+28+tahun+2007+tentang+k etentuan+umum+dan+tata+cara+perpajakan&sxsrf=APwXEdeYL2ryA- jITmqkJb9HsAUEEHReeA%3A1686399025014&ei=MWiEZPpCi_SO4w_ k8paQBA&oq=uu+no&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgcIIxCKB RAnMgcIABCKBRBDMgcIABCK (Accessed: 10 June 2023).
BPK (2008) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 . Available at: https:// www.google.com/search?q=undang+undang+nomor+36+tahun
+2008&oq=undang+undang+nomor+36+tahun+2008&aqs=chrome..69i 57j0i22i30l9.21258j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Accessed: 9 June 2023).
BPK  (2009) Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.44/PJ./2009 .  Available  at: https:// www.google.com/search?q=Peraturan+Direktur+Jenderal+Paja k+No.44%2FPJ.%2F2009&oq=Peraturan+Direktur+Jenderal+Pajak+No. 44%2FPJ.%2F2009&aqs=chrome..69i57j0i22i30.768j0j7&sourceid=chr ome&ie=UTF-8 (Accessed: 10 June 2023).
BPK (2010) PMK  No.16/PMK.03/2010 .  Available at: https:// www.google.com/search?q=pmk+no.16%2Fpmk.03%2F2010+o
rtax&oq=pmk+nomor+16%2Fpmk&aqs=chrome.2.69i57j0i19i512j0i19i 22i30l8.4339j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Accessed: 10 June 2023). BPK (2018) PP Nomor 23 tahun  2018 .  Available at: https:// www.google.com/search?q=pp+nomor+23+tahun+2018&oq=p
p+nomor+23+tahun+2018&aqs=chrome..69i57.15144j0j7&sourceid=ch rome&ie=UTF-8 (Accessed: 10 June 2023).
Ersania,  G.  A.  R.  and  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018)  ‘Pengaruh  Penerapan  E-  System Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi’, E-  Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 22(3), pp. 1882–1908. doi: 10.57178/atestasi.v1i1.57.
Kuncoro, A. R. and Pratama, A. D. Y. (2017) ‘Optimalisasi Pajak atas Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan’, Jurnal Pajak Indonesia , 1(2), pp. 31–37. Available at:
Praditasari,  N.  K.  A.  and  Setiawan,  P.  E.  (2017)  ‘Pengaruh  Good  Corporate  Governance,
Ukuran  Perusahaan,  Leverage  dan  Profitabilitas  pada  Tax  Avoidance’, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 19(2), pp. 1229– 1258. Available at:
https:// www.google.com/search?q=PENGARUH+GOOD+CORPORATE+G OVERNANCE%2C+UKURAN+PERUSAHAAN%2C+LEVERAGE+DAN+PRO FITABILITAS+PADA+TAX+AVOIDANCE&oq=PENGARUH+GOOD+CORPO RATE+GOVERNANCE%2C+UKURAN+PERUSAHAAN%2C+LEVERAGE+D AN+PROFITABILITAS+PADA+TAX+AVOIDANCE&aqs=chro  (Accessed:  10 June 2023).
Tansuria,  B.  I.  (2009)  ‘Perlakuan  Pajak  Penghasilan  bagi  Yayasan  Pendidikan  Tansuria’, Journal of Business and Economic , 8(1), pp. 27–31. Available at: https:// www.google.com/search?q=Perlakuan+Pajak+Penghasilan+bagi +Yayasan+Pendidikan+tansuria&oq=Perlakuan+Pajak+Penghasilan+bag
i+Yayasan+Pendidikan+tansuria&aqs=chrome..69i57j0i546l5.2959j0j7
&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Accessed: 9 June 2023).
Wardani,  D.  K.  and  Wati,  E.  (2018)  ‘PENGARUH  SOSIALISASI  PERPAJAKAN TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DENGAN  PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)’, Nominal, Barometer Riset
Akuntansi dan Manajemen ,  7(1).  doi: 10.21831/nominal.v7i1.19358. Zaki,  F. et  al. (2019)  ‘Analisis  Hukum  Terhadap  Tindakan  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance)  Yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan  Berdasarkan  Hukum  Pajak  Di Indonesia’, USU Law Journal , 7(6), pp. 1–15. Available at: http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1424075
&val=4099&title=Analisis  Hukum  Terhadap  Tindakan  Penghindaran  Pajak  Tax Avoidance Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia (Accessed: 10 June 2023).