## ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENYELESAIKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Komparasi BPR Wijaya Mulya Santosa dan
BPRS Bangun Drajat Warga)

## Rahmad dan Maryono
Jurusan MD, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Email: mamet_alirsyadi@yahoo.com;maryono@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  pengambilan  keputusan pada PT BPR Wijayamulya Santosa dan PT BPRS Bangun Drajat Warga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan  bermasalah,  mekanisme  pengambilan  keputusan  dalam  pembiayaan bermasalah  di  masing-masing  lembaga,  dan  aplikasi  keputusan  lembaga  dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan untuk uji validitas data digunakan dua jenis metode triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kredit bermasalah BPR Wijayamulya Santosa mengeluarkan SP hingga tiga kali, jika tidak berhasil maka direksi mengeluarkan surat tarik jaminan untuk mengambil alih agunan dengan proses penyelesaian litigasi dan  non-litigasi.  Namun  jika  masalahnya adalah  masalah  tidak  terduga  dan  di luar  kemauan  nasabah  seperti  bencana  alam,  maka  kredit  tersebut  akan dihapusbukukan  oleh  bank,  tetapi  bank  masih  bisa  menagih  apabila  nasabah dianggap sudah mampu membayar pinjamannya kepada bank. Semua prosedur ini dari  keputusan  dewan  direksi  dengan  mengacu  pada  peraturan  Bank  Indonesia. Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah BPRS Bangun Drajat Warga mengeluarkan SP hingga tiga kali. Jika masih bermasalah, maka bank menawarkan restruktur kepada nasabah dengan berbagai keringanan didalam prosesnya. Namun jika tidak berhasil, maka bank mengeluarkan surat somasi kepada nasabah dengan menggunakan litigasi dan non-litigasi. Tetapi bank masih memberikan kesempatan restruktur  kepada  nasabah.  Untuk  hapusbuku  BPRS  Bangun  Drajat  Warga menggunakannya  ketika  nasabah  benar-benar  sudah  tidak  mampu  membayar hutangnya.  Semua  proses  ini  didapatkan  dari  hasil  rapat  komite  dengan
mempertimbangkan  saran  dari  Dewan  Pengawas  Syariah  untuk  menyesuaikan keputusan dengan syariat Islam.
Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Kredit, Pembiayaan Bermasalah

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  decision-making  process  at  PT  BPR Wijayamulya Santosa and PT Bangun Drajat Warga to resolving financing prob- lems. Comprises the factors that cause the occurrence of  financing problems, decision- making mechanisms in financing problem at each institution, and application institu- tions decisions to resolving financing problem in the field. The method used is qualita- tive method by using interview techniques, observation and documentation. The data analysis used qualitative analysis techniques to interpret it in simple sentences that can be take sense to get a conclusion as a result of  research. While the validity of  the data used to test two types of  method of  triangulation to carried the level measurement of  the data validity that obtained, namely triangulation techniques and triangulation of  sources. The results of  the research showed that to overcome the loans problem BPR Wijayamulya Santosa take a warning letter up to three times, if  not successful then  direction  take  a  guarantee  pull  letter  to  change  position  of   a  guarantee  with litigation and non-litigation settlement. But if  the problem is the unpredictable prob- lem and involuntary customer such as a natural disaster, then the loan will be written- off  by the bank, but the bank can still charge if  the customer is considered able to repay its loan to the bank. All this procedure from the directors decision with reference to Bank Indonesia regulation. While, to overcome financing problems BPRS Bangun Drajat Warga take a warning letter up to three times. If  the problem persists, then the bank offered the restructuring to customers with a variety of  dispensation in the process. But if  it is not succeed, then the bank take a somation letter to customers by using litigation and non-litigation settlement. But the bank still gives an opportunity restructuring to customers. For written-off  BPRS Bangun Drajat Warga use it when the customer really is not able to pay its debts. All of  these processes is obtained from the results of  the committee meeting to consider the advice of  the Sharia Supervisory Board decisions to conform with Islamic law.
Keywords: Decision Making, Credit, Financing Problems

## PENDAHULUAN
Di Indonesia telah berkembang dua jenis lembaga perbankan dalam bentuk  bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Bank  sebagai  lembaga penyandang  atau  penyedia  dana  bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  disektor  riil.  Pada perkembangan selanjutnya lembaga perbankan ini mengalami polarisasi dan pengembangan dalam sistem operasionalnya. Kegiatan penyaluran dana  dalam  bentuk  kredit  atau  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank konvensional serta lembaga keuangan syari’ah pasti mempunyai resiko permasalahan  yang  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  jenis  transaksi lainnya. Karena dalam prakteknya sering terjadi permasalahan kredit atau pembiayaan disebabkan adanya wanprestasi, baik dipihak lembaga yang terkait maupun para anggota debitur.
Sejalan  dengan  permasalahan  dan  kehidupan  dunia  yang  semakin maju, maka peradaban manusia pun akan selalu mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan menuju ke arah perbaikan. Demikian pula dengan masalah perekonomian manusia  yang  akan  selalu  mengalami  perubahan  dan  akan  terus berkembang secara  dinamis. Usia perekonomian manusia  sama tuanya dengan  umur  manusia  di  dunia  ini,  demikian  juga  dengan  persoalan- persoalan dan upaya manusia untuk memecahkannya. 1 Manusia dengan segala kecerdasannya akan selalu berupaya mencari terobosan-terobosan dalam mencapai kepentingan perekonomiannya, serta berupaya membuat kehidupan ini lebih nyaman berdasarkan cita-cita ideal yang diinginkan. Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan  cita-cita  sosial  yang berorentasi kepada kaum lemah yang dirasakan belum terakomodir adalah selain diadakannya bank konvensional juga dibentuk bank yang berorentasi Islam dikalangan masyarakat. Kehadiran bank berbasis syariah telah memberi kontribusi positif  terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan juga telah merubah nuansa berfikir masyarakat ke arah yang lebih maju. 2
1 Umar M. Capra, Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001 ), hlm. xv
2 Muhammad  Azhar, Fiqh Peradaban,  (Yogyakarta: ITTAQA  Press, 2001),  hlm.
129.
Bank konvensional dan Bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh kredit atau pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal, laporan keuangan dan sebagainya.  Perbedaan antara  bank  konvensional  dan  bank  syariah  menyangkut  aspek  legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 3
Pertama, akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  akhirat,  karena  akad  yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad dalam Islam. Sedangkan bank konvensional berbeda  dengan  perbankan  syariah,  yaitu  mengunakan  akad  dengan berdasarkan hukum positif  yang diterapkan dalam suatu Negara.
Kedua, lembaga penyelesai sengketa. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan  perbankan  konvensional.  Kedua  belah  pihak  pada  perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan- nya sesuai tata cara dan hukum Islam.
Ketiga, struktur organisasi. Bank syariah secara garis besar memiliki struktur  yang  sama  dengan  bank  konvensional,  misalnya  dalam  hal komisaris dan direksi, namun unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar  sesuai  dengan  garis-garis  syariah  pada  perbankan  syariah.  DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris (DK) pada setiap  bank.  Hal  ini  untuk  menjamin  efektivitas  dari  setiap  opini  yang diberikan  oleh  DPS.  Karena  itu  biasanya  penetapan  anggota  DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
Keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut
3 Mahmud  Amir,  Rukman,  Bank  Syariah,  Teori,  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di Indonesia,(Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 11.
menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah- kaidah syariah.
Kelima, lingkungan dan budaya kerja. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya  sifat  bertanggungjawab  dan  jujur,  harus  melandasi  setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif  muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional dan mampu melakukan tugas secara  kelompok  dimana informasi  merata  di  seluruh  fungsional organisasi. Dalam hal bonus dan insentif, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum islam.
Dari  beberapa  perbedaan  bank  konvensional  dan  bank  syariah  di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dibatasi dan dilakukan untuk mendalami persamaan dan perbedaan keputusan pada BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan  yang  bermasalah.  BPR  Wijayamulya  Santosa  dan  BPRS Bangun Drajat Warga sebagaimana bank-bank lainnya sudah barang tentu memberikan  pelayanan  kredit  atau  pembiayaan  kepada  nasabah.  Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya muncul permasalahan bagaimana jika kemudian dana yang telah dikucurkan kepada masyarakat (debitur) tersebut ternyata bermasalah, dalam hal ini nasabah (debitur) mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang diperoleh kepada pihak bank atau  bahkan  anggota  debitur  melakukan  praktek  wanprestasi.  Padahal antara pihak pemberi modal dengan anggota sebelum melakukan transaksi selalu  membuat  kesepakatan  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. 4 Namun dalam prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota, yakni anggota tidak  melaksanakan  kewajiban  terhadap  pemberi  modal  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati.
4 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. Ke-16, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1
Mengenai kasus kredit atau pembiayaan yang bermasalah ini pihak bank  harus  melakukan  penyelamatan  dengan  tindakan  dan  keputusan yang  tepat,  sehingga  meminimalisir  timbulnya  kerugian  yang  dapat merugikan bank. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif  pemecahan masalah, yang mana hakikat pengambilan keputusan itu diambil jika pengambil keputusan menghadapi masalah atau mencegah serta menyelamatkan timbulnya masalah yang berkelanjuatan dalam sebuah organisasi.
Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengambilan terutama bagi kredit atau pembiayaan yang mengalami masalah. Selain itu permasalahan yang terjadi pada setiap lembaga  akan  berakibat  fatal  apabila  tidak  segera  diselesaikan,  artinya penanganan dan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah akan mudah terkontrol apabila manajemen perkreditan tepat guna dan tegas mengambil keputusan untuk menyelesaikan dengan cepat. Namun, apabila tindakan penyelesaian tidak segera dilaksanakan maka permasalahan akan semakin rumit dan mengakibatkan pada kerugian yang akan ditanggung oleh bank itu sendiri.
Apabila  terjadi  praktek  wanprestasi  dalam  perkreditan  atau pembiayaan pada BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga  kiranya  kedua  lembaga  ini  akan  mencari  faktor-faktor  yang menyebabkan adanya kegagalan pembiayaan dan berusaha mengurangi dan  menyelsaikan dengan  cara-cara sesuai  yang  diterapkan oleh  kedua lembaga keuangan tersebut. Secara jelasnya pengambil keputusan BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga akan menempuh sejumlah langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan mengambil suatu keputusan.
Dari  permasalahan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  penulis  merasa penelitian ini perlu dilakukan. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun  Drajat  Warga,  serta  langkah-langkah  dan  keputusan  apa  yang diambil  oleh  manajemen  dari  basis  yang  berbeda,  mengingat  kedua lembaga tersebut beroperasi secara konvensional dan syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di PT BPR Wijayamulya Santosa dan PT BPRS  Bangun  drajat  Warga  Yogyakarta,  mulai  bulan  Desember  2014 hingga bulan Juni 2015. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  dan  lisan  dari  individu  atau  kelompok  serta perilaku yang dapat diamati. 5 Dalam hal ini untuk meneliti dan menemukan secara spesifik tentang langkah-langkah serta keputusan seorang pengambil keputusan  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  baik  di  bank BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga.
Untuk memperoleh data, penulis mewawancarai tiga informan dari BPR Wijayamulya Santosa antara lain: satu orang dari internal auditor, kepala bagian marketing dan satu nasabah dari BPR Wijayamulya Santosa. Sedangkan dari BPRS Bangun Drajat Warga yaitu: satu orang dari bagian direksi, satu orang dari bagian remidial dan satu orang nasabah. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian disini adalah:
1. Langkah-langkah  manajemen  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah
2. Keputusan yang diterapkan dari kedua lembaga, serta
3. Kebijakan dari pengambil keputusan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Pada  penelitian  ini  digunakan  teknik  wawancara  yang tak terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan membawa serentetan pertanyaan  terperinci,  dapat  diubah  pada  saat  wawancara,  disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Metode wawancara atau interview digunakan untuk memperoleh data tentang latar belakang sejarah berdirinya  BPR  Wijayamulya  Santosa  dan  BPRS  Bangun  Drajat  Warga, struktur organisasi, visi dan misi dan pengambilan keputusan manajemen dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  dan  data-data  penunjang penelitian. Sedangkan obsevasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses penyelesaian masalah yang ada pada pada obyek penelitian, sehingga
5 Lexy J. Moelong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1998), hlm. 3.
obyektifitas hasil penelitian dapat terjamin. Serta teknik dokumentasinya digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, seperti sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi  digunakan  untuk  melengkapi  dan  mengoreksi  data  yang diperoleh dari interview dan observasi agar validitsnya tidak diragukan lagi.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil  wawancara,  catatan  lapangan  dan  dokumentasi,  dengan  cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit- unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  kedalam  pola,  memilih  mana  yang penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 6 Adapun analisis data  yang  penulis  lakukan  adalah  mengumpulkan  data  yang  diperoleh, kemudian  disusun  dan  diklarifikasikan  untuk  dianalisis  dan diinterpretasikan  dalam  bentuk  kalimat  yang  sederhana  dan  mudah difahami  sehingga  data  tersebut  dapat  diambil  pengertiannya  untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.
Uji  kredibilitas yang  dipakai  menggunakan triangulasi.  Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 7 Dalam uji validitas data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, peneliti mengguna- kan 2 jenis triangulasi dalam mendukung pengukuran tingkat keabsahan data  yang  diperoleh,  yaitu:  triangulasi  teknik  dan  triangulasi  sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 8 Dalam penelitian ini trianggulasi teknik dilakukan dengan mengecek kepada tiga teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut, tidak bisa dirata- ratakan  seperti  dalam  penelitian  kuantitatif,  tetapi  dideskripsikan,  di- kategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 89
7 Ibid, hlm. 369
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan Kombinasi, (Bandung:
Alfabeta, 2011), hlm. 371.
spesifik  dari  beberapa  sumber  data  tersebut.  data  yang  telah  dianalisis oleh  peneliti  menghasilkan  suatu  kesimpulan  selanjutnya  dimintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa sumber data tersebut. 9 Untuk menguji  validitas  data  menggunakan  triangulasi  sumber,  peneliti memberikan pertanyaan yang ditujukan pada sumber yang berbeda, yaitu pimpinan/ manajer, karyawan/ staf  dan nasabah bank. Sehingga akan diperoleh data-data dan informasi yang sama dari sumber yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  empiris  pengambilan  keputusan  dalam  menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT BPR Wijayamulya Santosa dan PT BPRS Bangun Drajat Warga adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Mekanisme Pengambilan Keputusan BPR Wijayamulya Santosa
9 Ibid,  hlm. 370
Dari bagan tersebut dapat diketahui langkah pertama yang dilakukan oleh  BPR  Wijayamulya  Santosa  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah adalah dengan mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Dalam proses pemberian surat peringatan tersebut bank masih memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi guna  meringankan  nasabah  dan  memperlancar  proses  pelunasan pembiayaan agar terhindar dari permasalahan.
Apabila restrukturisasi tidak membuahkan hasil yang baik maka bank mengeluarkan  surat tarik  jaminan untuk  mengambil  alih jaminan  yang telah dijaminkan oleh nasabah. Dalam proses pengambil alihan jaminan oleh bank kepada nasabah menggunakan dua proses penyelesaian, yaitu proses  penyelesaian  litigasi  dan  non-litigasi.  Untuk  jalur  litigasi  sendiri BPR Wijayamulya Santosa menggunakan tiga cara, yaitu eksekusi agunan via  pengadilan  negeri,  fridusia  dan  melalui  bantuan  pihak  berwajib. Sedangkan  untuk  jalur  non-litigasi  BPR  Wijayamulya  Santosa menggunakan dua cara penyelesaian, yaitu dengan menjual agunan melalui nasabah itu sendiri maupun penjualan agunan melalui bank.
Cara penyelesaian di atas merupakan cara-cara yang ditempuh oleh BPR Wijayamulya Santosa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Tetapi apabila pada kenyataannya semua cara tersebut tidak berhasil maka kredit yang telah masuk dalam daftar transaksi di perbukuan bank akan dihapusbukukan. Artinya transaksi tersebut sudah tidak terdaftar dalam perbukuan  bank.  Akan  tetapi,  meskipun  transaksi  tersebut  telah dihapusbukukan, pihak BPR Wijayamulya Santosa tetap masih memiliki hak untuk menagih, apabila nantinya nasabah sudah masuk kriteria mampu melunasi pembiayaannya yang sempat tertunda karena suatu permasalahan yang muncul.
Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah BPRS Bangun Drajat  Warga  mengeluarkan  SP  hingga  3  kali.  Jika  masih  bermasalah, maka  bank  menawarkan  restruktur  kepada  nasabah  dengan  berbagai keringanan  didalam  prosesnya.  Namun  jika  tidak  berhasil,  maka  bank mengeluarkan surat somasi kepada nasabah dengan menggunakan jalur penyelesaian  litigasi  dan  non-litigasi.  Untuk  hapusbuku  BPRS  Bangun Drajat Warga menggunakannya ketika nasabah benar-benar sudah tidak mampu membayar hutangnya. Semua proses ini didapatkan dari hasil rapat
komite dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengawas Syariah untuk menyesuaikan keputusan dengan syariat Islam. Penjelasan tersebut dapat dilihat pula dalam bagan berikut ini:
Gambar 2. Mekanisme Pengambilan Keputusan BPRS Bangun DrajatWarga
Dari bagan tersebut terlihat bahwa ketika nasabah mengalami suatu masalah dalam proses pembiayaannya, maka BPRS Bangun Drajat Warga membahas  masalah  tersebut  dalam  rapat  komite  yang  dilakukan  oleh dewan  komisaris  dengan  mempertimbangkan  fatwa  dari  DPS  (dewan pengawas  syariah).  Dari  hasil  rapat  tersebut  diputuskan  untuk mengeluarkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Dalam proses pemberian surat peringatan tersebut bank masih memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi guna meringankan nasabah dan memperlancar  proses  pelunasan  pembiayaan  agar  terhindar  dari permasalahan. Apabila restrukturisasi tidak membuahkan hasil yang baik
maka bank mengeluarkan surat somasi guna memberikan pertanda bahwa agunan  akan  segera  dieksekusi. Setelah  surat  somasi  dikeluarkan  tentu saja BPRS Bangun Drajat Warga masih memberikan kesempatan nasabah untuk melakukan restrukturisasi.
Namun apabila nasabah tidak memiliki itikad untuk memperbaiki angsurannya, dan semua kesempatan restrukturisasi yang diberikan pihak BPRS  Bangun  Drajat  Warga  tidak  dihiraukan  lagi  oleh  nasabah,  maka jalan  terakhir  yang  dilakukan  bank  adalah  eksekusi  agunan.  Eksekusi agunan  ini  dilakukan dengan  jalan  litigasi  dan non-litigasi.  Untuk  jalur litigasi sendiri BPRS Bangun drajat Warga menggunakan dua cara, yaitu eksekusi  agunan  via  pengadilan  negeri  dan  eksekusi  sertifikat  hak tanggungan.  Sedangkan  untuk  jalur  non  litigasi  terdapat  dua  cara penyelesaian,  yaitu  penjualan  agunan  melalui  nasabah  dan  penjualan agunan melalui bank.
Apabila upaya-upaya  yang telah disebutkan sebelumya  tetap tidak membuahkan  hasil  maka  transaksi  tersebut  dihapusbukukan  dari perbukuan BPRS Bangun Drajat Warga. Mekanisme penghapusbukuan pada  dasarnya  merupakan  upaya  yang  dipilih  perbankan  BPRS  BDW apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti Rekstrukturisasi, (reconditioning,  rescheduling ,  restructuring)  dan  penjualan  agunan  tidak memberikan hasil yang memadai, bencana alam, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Mekanisme hapus buku pada umumnya kurang populer bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi  laba  bank  dan  deviden  bagi  pemegang  saham  serta mencerminkan kekurang hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portofolio  kreditnya.  Namun  penghapusbukuan  tetap  dilakukan  oleh BPRS BDW terutama bagi nasabahnya yang mengalami bencana gempa pada tahun 2006 silam, pada waktu itu BPRS BDW mengalami kerugian yang cukup besar, dan banyak nasabah yang tidak bisa mengembalikan hutangnya  kepada  bank  karena  sudah  tidak  memungkinkan  lagi  untuk melunasinya. Bahkan walaupun hal tersebut merupakan kerugian pada bank, namun pihak bank tidak mengambil agunan yang di titipkan pada bank  karena  BPRS  BDW  beranggapan  jika  agunan  itu  dilelang  maka termasuk pendhaliman terhadap para nasabahnya.
Berbagai cara tersebut diputuskan dalam rapat yang dilakukan oleh dewan direksi bersama seluruh staff  BPRS Bangun Drajat Warga. Dari hasil  rapat  tersebut  kemudian  diajukan  ke  Dewan  Komisaris  untuk disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia dan diajukan pula ke Dewan Pengawas Syariah untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan Syariat Islam. Hasil keputusan tersebut selanjutnya diaplikasikan ke lapangan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa antara BPR Wijayamulya  Santosa  dan  BPRS  Bangun  Drajat  warga  pada  dasarnya banyak  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  di  dalam  menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kedua lembaga ini tentunya memiliki kebijakan- kebijakan tersendiri dalam mengatasi pembiayaan nasabah yang mengalami ermasalahan. Sehingga tentu saja memiliki persamaan dan perbedaan terkait proses penyelesaian masalah pembiayaan nasabah. Secara garis besarnya parsamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1.
Perbandingan BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertama antara BPR WS dan BPRS  BDW  sama-sama  melakukan  analisis  terhadap  masalah  yang dihadapi  nasabah.  Tetapi  perbedaannya,  jika  BPR  WS  hanya  melalui analisis  oleh  marketing  dan  dewan  direksi,  maka  BPRS  BDW menggunakan rapat komite dengan seluruh staff  ank dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi nasabah. Kedua BPR WS dan BPRS BDW sama-sama menggunakan surat edaran BI sebagai acuan keputusan, tetapi jika BPR WS menjadikan Dewan Direksi sebagai penentu kebijakan, maka BPRS  BDW  menggunakan  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas Syariah yang mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah  yang  dihadapi  nasabah.  Ketiga  terkait  denda,  jika  BPR  WS menerapkan  denda  keterlambatan  pembayaran  angsuran,  maka  BPRS BDW tidak menerapkan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran. Keempat terkait eksekusi jaminan. BPR WS dan BPRS BDW sama-sama  menggunakan  jalur  non  litigasi  berupa  penjualan  agunan melalui nasabah maupun melalui bank. Tetapi terdapat perbedaan dalam jalur litigasi, yaitu jika BPR WS menggunakan pengadilan negeri, fridusia dan bantuan pihak berwajib, maka BPRS BDW melalui pengadilan negeri dan  eksekusi  hak  tanggungan  untuk  mengeksekusi  agunan  yang  telah dijaminkan oleh nasabah kepada bank.
Kelima terkait pembinaan dan pengawasan nasabah. Kedua lembaga ini sama-sama menerapkan pembinaan dan pengawasan nasabah. Namun
perbedaannya jika BPR WS tidak tersusun dan terjadwal dalam proses pembinaan dan pengawasan nasabah tersebut, maka BPRS BDW proses pembinaan dan pengawasan nasabah tersusun dan terjadwal secara rutin. Keenam  terkait  surat  peringatan.  Kedua  lembaga  ini  juga  sama-sama menggunakan surat peringatan utuk memperingatkan nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran angsuran. Tetapi perbedaannya jika BPR WS menggunakan  surat  tarik  jaminan  dan  tidak  memberikan  kesempatan restruktur lagi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka BPRS BDW menggunakan surat somasi dan masih memberikan kesempatan restruktur lagi kepada nasabah. Terakhir terkait write-off  final, kedua  lembaga  ini  juga  menerapkan  write-off   final  (hapusbuku).  Tetapi perbedaannya  jika  BPR  WS  masih  menagih  lagi  ketika  nasabah  yang kreditnya telah dihapusbuku dapat kembali membayar angsurannya, maka BPRS BDW tidak lagi menagih lagi apabila pembiayaan nasabah sudah dihapusbukukan. Demikianlah persamaan serta perbedaan antara proses pengambilan  keputusan  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah pada PT BPR Wijayamulya Santosa dan PT BPRS Bangun Drajat Warga.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  analisis  yang  dikemukakan  di  bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses pengambilan keputusan yang diterapkan oleh BPR Wijayamulya Santosa  yaitu  dengan  mengeluarkan  SP  hingga  3  kali,  jika  tidak berhasil  maka  direksi  mengeluarkan  surat  tarik  jaminan  untuk mengambil alih barang dengan proses penyelesaian litigasi dan non- litigasi. Namun jika masalahnya adalah masalah tidak terduga dan di luar kemauan nasabah seperti bencana alam, maka kredit tersebut akan dihapusbukukan oleh bank, tetapi bank masih bisa menagih apabila  nasabah  dianggap  sudah  mampu  membayar  pinjamannya kepada bank. Semua cara ini atas keputusan dewan direksi dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia.
2. Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah BPRS Bangun Drajat Warga mengeluarkan SP hingga 3 kali. Jika masih bermasalah,
maka bank menawarkan restruktur kepada nasabah dengan berbagai keringanan didalam prosesnya. Namun jika tidak berhasil, maka bank mengeluarkan surat somasi kepada nasabah dengan menggunakan jalur penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Tetapi bank masih mem- berikan kesempatan restruktur kepada nasabah. Untuk hapusbuku BPRS Bangun Drajat Warga menggunakannya ketika nasabah benar- benar sudah tidak mampu membayar hutangnya. Semua proses ini didapatkan dari hasil rapat komite dengan mempertimbangkan sa- ran dari Dewan Pengawas Syariah untuk menyesuaikan keputusan dengan syariat Islam.
3. Persamaan  antara  BPR  Wijayamulya  Santosa  dan  BPRS  Bangun Drajat Warga terletak pada program restruktur yang dilakukan oleh kedua  bank  ini,  yaitu  melalui  penjadwalan  kembali  (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructur- ing). Persamaan kedua terletak pada proses penyitaan jaminan. Kedua bank ini pada akhirnya menghindari penyitaan jaminan. Kedua bank ini lebih memprioritaskan penyelesaian dengan jalur kekeluargaan.
4. Perbedaan secara mendasar dari kepututusan menyelesaikan kredit atau pembiayaan yang bermasalah dari BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga terletak pada beberapa aspek, yaitu: langkah internal pertama terhadap masalah, pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, langkah internal bank terhadap kegagalan restruktur, keputusan setelah kegagalan restruktur, penyitaan jaminan, jalur penyelesaian atas penyitaan jaminan, hapus buku (write-off), denda keterlambatan,  waktu  pelaksanaan  restrukturisasi,  bentuk-bentuk program restrukturisasi.
5. Kebijakan  pengambilan  keputusan  menangani  kredit  bermasalah pada BPR Wijayamulya Sanntosa dilakukan dengan diskusi dua arah antara  marketing  dengan  direksi,  dan  direksi  sebagai  penentu kebijakan namun kebijakan tersebut mengacu pada peraturan Bank Indonesia.  Sedangkan  BPRS  Bangun  Drajat  Warga  kebijakan dilakukan melalui rapat komite, kemudian hasil rapat diajukan kepada direktur untuk disesuaikan dengan peraturan bank Indonesia serta diajukan  pula  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  untuk disesuaikan dengan syariat Islam.

## 2. Saran
Berpijak dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, dapat diajukan berbagai saran sebagai berikut:
1. Kepada BPR Wijayamulya Santosa
a. Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPRS WS khususnya masalah penarikan agunan harus mengikuti seluruh ketentuan pelaksanaan tarik jaminan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia.
b. Prosentase  kredit  bermasalah  sudah  tergolong  dalam  kategori sehat,  namun  demikian  untuk  lebih  meminimalisir  angka prosentase tersebut bank harus lebih teliti memilih calon nasabah dan  krakter  nasabah  serta  memberikan  pembinaan  dan pengawasan kepada nasabah yang sedang dalam kredit bermasalah.
2. Kepada BPRS Bangun Drajat Warga
a. Penilaian  terhadap  calon  nasabah  khususnya  karakter  dan kelayakan menerima pinjaman harus lebih di teliti, agar dalam pembiayaan dapat meminimalisir adanya permasalahan.
b. Kebijakan  dalam  memutuskan  tindakan  penyelesaian  pem- biayaan bermasalah cukup baik dan tidak memberatkan nasabah, namun  demikian  kebijakan  harus  lebih  tegas  lagi  khususnya dalam eksekusi jaminan, karena tidak menutup kemungkina ada segelintir nasabah yang mengabaikannya.
c. Perlu adanya pinalti berupa denda bagi nasabah yang menunggak angsuran,  agar  nasabah  menjadi  lebih  disiplin  membayar tanggungjawabnya.  Dengan  cara  sosialisasi  diawal  akad  atau memasukkan dalam akad dan hasil denda tersebut dialokasikan pada dana sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Umar  M.  Capra,  Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi,  Sebuah  Tinjauan  Islam,  alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Muhammad Azhar, Fiqh Peradaban, Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001. Mahmud Amir, Rukman, Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010.
Subekti, Hukum Perjanjian, cet. Ke-16, Jakarta: Intermasa, 1996.
Lexy  J.  Moelong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1998.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan Kombinasi, Bandung:
Alfabeta, 2011 .