## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Ferdricka Nggeboe 1* , Reza Iswanto 2 , Sriayu Indah Puspita 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
* Correspondence email: ferdricka.nggeboe@yahoo.com; rezaiswanto17@gmail.com; izzy_euys@yahoo.com
Abstrak. Pada  penelitian  perlindungan  hukum  terhadap  pemuda  dari  kejahatan  terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dari pemerintah dan penegak hukum Provinsi Jambi. Obyek peneltiannya adalah perlindungan hukum terhadap pemuda. Permasalahan dalam hal  ini  yaitu  bagaimana perlindungan hukum terhadap pemuda dari kejahatan  terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi.  Metode  penelitian  yaitu  normatif  sehingga  penelitian  ini  lebih  bersifat deskriptif kualitatif dan  bersumber  dari  kepustakaan. Pendekatannya adalah pendekatan kasus dan  teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap pemuda  dari  kejahatan  terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi  dilakukan  dengan  cara  preventif  yaitu  pemerintah mengeluarkan  aturan  hukum  terkait  dengan  kejahatan  terorisme  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  untuk  melindungi pemuda yang menjadi korban kejahatan terorisme, kemudian aparat penegak hukum beserta Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme  melakukan  sosialisasi/  penyuluhan  terkait  kejahatan  terorisme,  sedangkan  bentuk  represif  yaitu  pemerintah  Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum menjerat pelaku kejahatan terorisme dengan menjatuhkan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemuda; Kejahatan Terorisme
Abstract.  Research  on  legal  protection  against  youth  from  terrorism  crimes  in  the  jurisdiction  of  Jambi  Province  aims  to determine the form of protection from the government and law enforcement in Jambi Province. The object of his research is legal protection  for  youth.  The  problem  in  this  case  is how  the  legal  protection  of  youth  from  terrorism  crimes  in  the  jurisdiction  of Jambi  Province.  The  research  method  is  normative  so  that  this  research  is  more  descriptive  qualitative  in  nature  and  sourced from literature. The approach is a case approach and the data collection technique is document study and data analysis is done qualitatively.  The  result  of  his  research  is  that  legal  protection  for  youth  from  terrorism  crimes  in  the  jurisdiction  of  Jambi Province  is  carried  out  by  means  of  preventive  means,  namely  the  government  issues  legal  rules  related  to  terrorism  crimes, namely  Law  Number  5  of  2018  to  protect  youth  who  are  victims  of  terrorism  crimes,  then  law  enforcement  officers  and  The Counter-Terrorism Communication Forum conducts outreach / counseling related to terrorism crimes, while the repressive form is  the  Jambi  Provincial  government  and  law  enforcement  officials  to  ensnare  perpetrators  of  terrorism  crimes  by  imposing criminal  sanctions  as  regulated  in  Law  Number  5  of  2018  concerning  Amendments  to  Law  Number  15  2003  concerning  the Stipulation  of  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  1  of  2002  Concerning  the  Eradication  of  Criminal  Acts  of Terrorism into Law.

## Keywords: Legal Protection; Youth; Terrorism Crimes

## PENDAHULUAN
Sebelum  pelaku  teroris  tersebut  melakukan  aksinya  yaitu  dengan  melakukan  bunuh  diri  di  tengah-tengah masyarakat,  pelaku  teroris  tersebut  terlebih  dahulu  melakukan  teror  terhadap  korbannya.  Korban  dari  kejahatan terorisme ini adalah masyarakat termasuk juga masyarakat Provinsi Jambi. Pelaku teroris tersebut sengaja melakukan teror guna untuk menakut-nakuti korbannya yaitu masyarakat Provinsi Jambi. Terkait dengan terjadinya teror tersebut juga telah dikemukakan dalam konvensi PBB tahun 1937, dimana dalam konvensi tersebut  menjelaskan pada intinya yaitu  terorisme  merupakan  bentuk  tindak  pidana  (kejahatan)  dan  ditujukan  langsung  ke  suatu  Negara,  guna  untuk meneror  orang  tertentu  maupun  masyarakat. 1 Oleh  karena  itu,  sudah  jelas  bahwa  yang  menjadi  korban  teror  dalam kejahatan  terorisme  ini  adalah  orang-orang  atau  kelompok  seperti  masyarakat  Provinsi  Jambi.  Tujuan  dilakukannya teror  oleh  pelaku  teroris  tersebut  guna  untuk  memberi  rasa  ketakutan  terhadap  masyarakat  Provinsi  Jambi  sehingga masyarakat  Provinsi  Jambi  mengikuti  apa  yang  dikehendaki  oleh  pelaku  teroris  tersebut.  Jika  masyarakat  Provinsi Jambi telah merasa takut dan mengikuti perintah teroris tersebut maka mempermudah pelaku teroris untuk melakukan aksinya masyarakat Provinsi Jambi sesuai dengan kemauan pelaku teroris itu sendiri.
1 Abdul  Wahid  Sunardi  dan  Muhammad  Imam  Sidik, Kejahatan  Terorisme  Perspektif  Agama,  HAM  dan  Hukum , (Bandung : Retika Aditama, 2004), hal 29.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Aksi  terorisme  ini  tidak  hanya  berupa  teror  saja  kepada  siapapun  yang  ditujunya,  melainkan  juga  para  pelaku tindak  pidana  terorisme  ini  dalam  melancarkan  aksinya,  apabila  ada  yang  memperhambat  atau  menelusuri  jejak mereka  maka  mereka  segera  melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang  menelusuri  jejak  mereka  bahkan  sampai membunuh  orang  tersebut.  Hal  ini  terjadi  pada  insiden  penusukan  yang  menimpa  personel Densus 88 Bripda  Saud di Kabupaten Tebo.  Kejadian  bermula  ketika  Bripda  Saud  bersama  seorang  rekannya,  Bripda  Dedi  Yonesa  sedang membuntuti  terduga  teroris  berinisial  WF.  Di  Jalan  Lintas  Tebo-Bungo  KM  5  Dusun  Bogo  Rejo,  Kelurahan  Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Jambi, kedua anggota menghadang sepeda motor yang ditumpangi terduga teroris. 2 WF  langsung  menjatuhkan  motor  R2  yang  dikendarainya  dan  langsung  menyerang  Bripda  Saud  dan  Bripda  Dedi. Ketika itu terduga teroris memiliki kesempatan untuk menikam Bripda Saud menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau. 3 Mengingat  telah  masuknya  kejahatan  terorisme  di  Provinsi  Jambi  yang  berada  di  Kecamatan  Tebo  Tengah maka  sudah  seharusnya  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  Provinsi  Jambi  harus  selalu  waspada  terhadap  siapa saja  yang  belum  dikenal.  Hal  ini  dilakukan  demi  menciptakan  kesejahteraan  dan  keamanan  di  dalam  masyarakat Provinsi Jambi sehingga masyarakat Provinsi Jambi dapat hidup dengan tenang tanpa adanya teror dari pelaku teroris tersebut.
Selain itu, terkait dengan  menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat Provinsi Jambi dari gangguan teroris  merupakan  bagian  dari  perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  karena  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga  telah  diatur  tentang  berbagai  macam  hak  manusia.  Adapun  isi  dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 4 yaitu hak untuk hidup, hak  untuk tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut  adalah  hak  hak  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  keadaan  apapun  dan  oleh  siapapun.  Jika dilihat  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  tersebut  maka  aparat penegak hukum Provinsi Jambi harus serius dalam menangani kasus kejahatan terorisme sehingga hak-hak masyarakat Provinsi Jambi dapat dilindungi dari ancaman kejahatan terorisme.
Aparat  penegak  hukum  Provinsi  Jambi  sudah  seharusnya  melakukan  penanganan  yang  serius  terhadap kejahatan terorisme karena kejahatan terorisme juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Adapun yang  dimaksud  dengan  pelanggaran  HAM  adalah  setiap  perbuatan  orang/kelompok  baik  disengaja/tidak disengaja/kelalaian  secara  melawan  hukum  mengurangi/menghalangi/  membatasi  HAM  seseorang  atau  kelompok yang  dijamin  oleh  undang-undang  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar berdasarkan  mekanisme  hukum  yang  berlaku. 4 Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  terhadap  pelaku  yang melakukan pelanggaran HAM tidak mendapatkan penyelesaian hukum berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Selanjutnya  menurut  Muhtas  Majda  El,  pelanggaran  HAM  berat  meliputi  pembunuhan  massal  ( genocide ), pembunuhan  sewenang-wenang  atau  pembunuhan  diluar  putusan  pengadilan  ( arbitrary/extra  yudicial  killing ), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis ( systematic discrimination ). 5 Apabila  dikaitkan  dengan  kejahatan  terorisme  maka  sudah  jelas  kejahatan  terorisme  merupakan pelanggaran  HAM  berat  karena  kejahatan  terorisme  selain  merupakan  perbuatan  berupa  teror  yang  meresahkan masyarakat  provinsi  Jambi,  kejahatan  terorisme  juga  merupakan  pembunuhan  massal  yang  sewenang-wenang terhadap orang yang tidak bersalah sehingga sudah seharusnya terhadap pelaku kejahatan terorisme ini harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya.
Untuk  itu  pemerintah  mengeluarkan  aturan  hukum  terkait  dengan  kejahatan  terorisme  yaitu  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Kemudian,  seiring  dengan  berjalannya  waktu  maka  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini  diperkuat lagi  sehingga  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  Menjadi Undang-Undang.
Namun,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  ini  tidak  relevan  lagi  sehingga  digantikan  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini telah diatur bahwa orang yang melakukan teror terhadap orang lain maka orang (pelaku) teror tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
2 https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/19/kronologi-anggota-densus-88-ditikam-terduga-teroris-di-jambi-sempat- terjadi-pergumulan-2-lawan-1, diunggah pada tanggal 26 September 2020.
3 Ibid .
4 Muhtas Majda El, Dimensi Dimensi HAM , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 29.
5 Ibid , hal 27.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Diadakannya  penjatuhan  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  terhadap  pelaku  kejahatan terorisme merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Teguh Prasetyo, tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. 6 Dengan demikian, sudah jelas bahwa apabila ada orang yang telah  melanggar  hukum  pidana  termasuk  juga  telah  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  maka orang tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Selain itu juga, diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  ini  karena  undang-undang  tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum.
Adapun pengertian perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 7 Untuk  itu,  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang  karena  memberikan  pengayoman  terhadap  masyarakat  dari  kejahatan  terorisme  sehingga masyarakat  Provinsi  Jambi  dapat  menikmati  hak-haknya  yang  sudah  diberikan  oleh  undang-undang  tersebut  yaitu terbebas dari teror yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme.
Selain  kasus kejahatan terorisme yang  telah  diberitakan di atas, di Provinsi Jambi para pelaku terorisme dapat dikatakan masih termasuk usia pemuda. Hal ini dibuktikan dengan adanya lelaki berinisial M, 29 tahun, satu dari dua orang terduga teroris yang diamankan Densus 88 anti teror, selama mengontrak bersama istrinya di salah satu rumah di kawasan Rukun Tetangga (RT) 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, diketahui tidak pernah melapor kepada  ketua RT  setempat. 8 Jika dilihat dari usia pelaku kejahatan terorisme yang terdapat di dalam kasus  di  atas  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  tersebut  maka  pelaku  kejahatan  terorisme  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai  bagai  pemuda.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  ketentuan  umum  pada  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2019  tentang  Kepemudaan  yang  berbunyi  yaitu  pemuda  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dengan demikian,  telah  jelas  bahwa  usia  pelaku  kejahatan  terorisme  yang  berinisial  M  termasuk  ke  kategori  pemuda  karena usianya 29 tahun, dimana usia tersebut berada diantara 16 (enam belas) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.
Dengan  ini  terbukti  bahwa  pelaku  kejahatan  terorisme  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  yang  yang dikategorikan  telah  melewati  usia  dewasa,  melainkan  dalam  usia  dewasa  juga  ada  yang  menjadi  pelaku  kejahatan terorisme. Oleh karena itu, sudah seharusnya kepada aparat penegak hukum beserta masyarakat Provinsi Jambi harus memperhatikan pemuda-pemudanya agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan terorisme karena selain merugikan diri pemuda itu sendiri, kejahatan terorisme juga merasakan masyarakat di sekitarnya.

## METODE
Untuk  mendapatkan  data  dan  mencari  kebenaran  di  dalam  suatu  penelitian  maka  harus  menggunakan  metode penelitian.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  pemuda  dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi antara lain:

## Metode pendekatan
Dalam  melakukan  penelitian  hukum  normatif  diperlukan  suatu  pendekatan  guna  untuk  mengetahui  hubungan antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  terjadinya  permasalahan  tersebut  seperti  terjadinya kejahatan terorisme. Untuk itu, terkait permasalahan kejahatan terorisme pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara: 9
1. Melakukan  kajian  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain.
6 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal 7.
7 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53.
8 https://nasional.tempo.co/read/880311/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-jambi-rt-akui-kecolongan,  diunggah  pada tanggal 28 Januari 2020.
9 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 18.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
3. Objek  kajian  pokok  di  dalam  pendekatan  kasus  adalah ratio decidendi atau reasoning ,  yaitu  pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.
Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan pendekatan kasus dengan cara-cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus  terkait  dengan  kejahatan  terorisme  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  terkait dengan perlindungan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang kejahatan terorisme.
Selanjutnya  apabila  dilihat  dari  pokok  penelitian  ini  maka  tipe  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  normatif.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  menyajikan  pengertian  penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 10 Jadi, hal yang diperhatikan dalam penelitian  hukum  normatif ini adalah  mengamati setiap isi  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  kemudian  menelaah  sejauhmana  isi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang tersebut  telah  melindungi  kepentingan  (hak-hak)  masyarakat  termasuk  pemuda  di  Provinsi  Jambi  dari  kejahatan terorisme.

## Rancangan kegiatan
Di dalam penelitian perlindungan hukum terhadap pemuda dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi ini yang dilakukan secara normatif maka rancangan kegiatan juga dibutuhkan dalam penelitian ini  guna untuk memberikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan.  Sebenarnya  rancangan  kegiatan  yang  dibuat  oleh  peneliti bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap  pemuda  dari  kejahatan  terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi.  Untuk  itu,  apabila  dilihat  dalam penelitian  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pemuda dari  kejahatan  terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi dimana  pendekatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  kasus  maka  rancangan  kegiatan  Dilakukan  dengan  cara melihat langsung kasus yang telah terjadi dan kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

## Ruang lingkup atau objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pemuda  dari  kejahatan  terorisme  di wilayah  hukum  Provinsi  Jambi  ini  guna  untuk  memberi  batasan  di  dalam  mengkaji  permasalahan  tentang perlindungan hukum terhadap pemuda dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi sehingga penelitian ini  hukum  kepada  permasalahan  tersebut.  Dengan  demikian,  ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji terkait dengan perlindungan  hukum  dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  terhadap  pemuda  dari  kejahatan terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  aparat  penegak hukum.
Objek  kajian  dalam  penelitian  sebenarnya  memfokuskan  pada  permasalahan  yang  sedang  diteliti  untuk mendapatkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itu, apabila dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap  pemuda  dari  kejahatan  terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi  ini  objek  kajiannya  adalah  pemuda Provinsi  Jambi  maka  penelitian  ini  memfokuskan  terhadap  pemuda  Provinsi  Jambi  agar  terhindar  dari  adanya pengrekrutan kejahatan terorisme.
Selain itu juga, penelitian ini dilakukan spesifikasi penelitian untuk memberikan kemudahan dalam memahami pokok permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, spesifikasi penelitian dalam penelitian perlindungan hukum terhadap pemuda dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. 11
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2010), hal 13-14.
11 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , hal 9.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Apabila  dilihat  dari  pokok  permasalahan  yang  diteliti  maka  penelitian  ini  meneliti  permasalahan  yang  sedang terjadi  di  Provinsi  Jambi  terkait  dengan  adanya  kejahatan  terorisme  dan  melihat  sejauhmana  perlindungan  hukum tersebut telah diberikan terhadap pemuda yang ada di Provinsi Jambi dari kejahatan terorisme.

## Bahan dan alat utama
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  harus  menggunakan  sumber  data  untuk  mencari  kebenaran  di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, bahan penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder, dimana data sekunder ini didapatkan dari bahan kepustakaan yang memiliki hubungan dengan objek di dalam penelitian yang kita  teliti.  Untuk  itu,  terkait  dengan  sumber  data  sekunder  maka  penulis  mengambil  dari  bahan  kepustakaan  seperti buku-buku dan  website internet  yang terpercaya dan ada  hubungannya dengan pokok penelitian  yaitu  terkait dengan kejahatan terorisme.
Setelah  mempelajari  buku-buku  dan  website  internet,  kemudian  peneliti  melihat  sejauhmana  isi  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  telah  melindungi  pemuda  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dari  kejahatan  terorisme. Sedangkan alat utama di dalam penelitian ini adalah mernggunakan alat elektronik seperti leptop atau computer guna untuk membuat hasil penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Di  dalam  mengumpulkan  data  primer  tentunya  digunakan  teknik  pengumpulan  data.  Adapun  teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. 12 Jadi, di dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan sudi dokumennya berupa mengkaji isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  dan  buku-buku  serta  website  internet  yang  ada  hubungannya  dengan pemuda dan kejahatan terorisme.

## Teknik Analisis
Mengingat  di  dalam  penelitian  perlindungan  hukum  terhadap  pemuda  dari  kejahatan  terorisme  di  wilayah hukum  Provinsi  Jambi  merupakan  penelitian  hukum  normatif  maka  analisis  datanya  dilakukan  secara  kualitatif. Secara  kualitatif  yakni  menguraikan  data  secara  berkualitas  dan  komprehensif  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 13
Dengan demikian, dalam penelitian normatif ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang yang ada dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan  sistematik,  dimana  kalimat-kalimat tersebut  akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Dalam  perkembangannya  terorisme  ini  dilakukan  tidak  satu  wilayah  saja,  melainkan  juga  terus  semua  ini dilakukan  di  semua  wilayah  karena  kelompok  teroris  ini  mempunyai  simpatisan  di  berbagai  wilayah,  bahkan  tidak menutup kemungkinan penyebaran teror ini dapat dilakukan sampai dengan melewati batas-batas negara atau wilayah tersebut.  Hal  ini  dikatakan  demikian  karena  perkembangan  terorisme  itu  sendiri  tidak  dapat  lepas  dari  pergerakan maupun pengrekrutan anggotanya, di mana hanya merekrut orang-orang yang mau ikut dalam aksi teror itu saja, akan tetapi untuk sekarang ini pengrekrutan tersebut mulai dilakukan terhadap pemuda di seluruh wilayah.
Pengrekrutan  kejahatan  terorisme  untuk  sekarang  ini  berbeda  dengan  pengrekrutan  seperti  dulu.  Hal  ini dikatakan demikian karena menurut Narasumber dahulu pengrekrutan anggota terorisme ini lebih menekankan kepada ada  orang  yang  lebih  matang  dan  berpengalaman  dibidang  teror,  akan  tetapi  untuk  sekarang  ini  dalam  perekrutan kejahatan terorisme dibutuhkan pengrekrutan terhadap pemuda. Hal ini terjadi telah terbukti dari adanya pelaku tindak pidana terorisme yang berinisial M, 29 tahun, satu dari dua orang terduga teroris yang diamankan Densus 88 anti teror, selama  mengontrak  bersama  istrinya  di  salah  satu  rumah  di  kawasan  Rukun  Tetangga  (RT)  35,  Kelurahan  Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, diketahui tidak pernah melapor kepada ketua RT setempat. 14
12 Ibid , hal 19.
13 Ishaq , Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal 73.
14 https://nasional.tempo.co/read/880311/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-jambi-rt-akui-kecolongan,  diunggah  pada tanggal 28 Januari 2020.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Untuk  itu,  pengrekrutan  kejahatan  terorisme  terhadap  pemuda  ini  dilakukan  karena  pemuda  dirasakan  masih labil dan mempunyai idealisme yang tinggi serta mudah dipengaruhi cara berpikirnya sehingga para pemuda tersebut akan tunduk pada pimpinan terorisme. Selain itu juga, bagi pemuda yang tidak mau mengikuti pengrekrutan tersebut akan diteror sehingga membuat rasa pemuda itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan mereka mau tidak mau agar tidak diteror terus menerus maka dengan terpaksa para pemuda itu mengikuti pengrekrutan terorisme itu sendiri. Hal yang demikian ini sangat dikhawatirkan karena mengingat pemuda merupakan cikal bakal penerus bangsa  Indonesia sebab pemuda inilah yang menentukan Indonesia maju atau tidaknya.
Sebenarnya  kejahatan  terorisme  saat  ini  tidak  asing  lagi  didengar  karena  berita  terkait  dengan  kejahatan terorisme telah beredar luas baik di media cetak seperti koran dan majalah maupun media elektronik seperti berita di televisi  dan  internet  sehingga  dibutuhkan  kewaspadaan  terhadap  kejahatan  terorisme  ini  sebab  kejahatan  ini  tidak hanya mengancam pihak pemerintah dan masyarakat  umum saja, melainkan juga dapat mengancam pemuda sebagai generasi  penerus  bangsa.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  dibutuhkan  perlindungan  hukum  terhadap  pemuda  dari kejahatan terorisme di Provinsi Jambi. Diadakan perlindungan hukum terhadap Pemuda tersebut dikarenakan Pemuda inilah  yang  sering  menjadi  korban  dari  kejahatan  terorisme  dan  pemuda  ini  juga  harus  dilindungi  haknya  sebagai warga negara Indonesia dari adanya kejahatan terorisme itu sendiri.
Pemuda di Provinsi Jambi sudah seharusnya ada perlindungan hukum sehingga pemuda-pemuda tersebut yang ada  di  Provinsi  Jambi  dapat  terlindungi  dari  ancaman  kejahatan  terorisme.  Dengan  adanya  perlindungan  hukum  ini maka  para  pemuda  di  Provinsi  Jambi  dapat  beraktivitas  seperti  biasanya  dengan  tenang. Selain  itu  juga,  diadakan perlindungan  hukum  terhadap  pemuda  dikarenakan  pemuda  dalam  kejahatan  terorisme  ini  adalah  pihak  yang  masih mudah terpengaruh sehingga mudah untuk di bujuk rayu untuk terlibat di dalam melakukan terorisme.
Dengan mudah terpengaruhnya pemuda untuk bergabungnya menjadi anggota terorisme itu maka para pemuda dapat menjadi korban dari kejahatan terorisme itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari para pemuda yang ada di Provinsi Jambi akan bahaya dari kejahatan terorisme tersebut maka para pemuda di Provinsi Jambi harus dilindungi oleh hukum dari berbagai ancaman yang mengancam dirinya terutama ancaman dari kejahatan terorisme itu sendiri.
Untuk  menghindari  adanya  korban  kejahatan  terorisme  yang  berasal  dari  Pemuda  maka  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  atau  biasa  yang  singkat  dengan  BNPT  dan  dibentuk  pada  16  Juli  2010.  Adapaun  tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme yaitu 1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
2. Mengkoordinasikan  instansi  pemerintah  terkait  dalam  pelaksanaan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang penanggulangan terorisme.
3. Melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penanggulangan  terorisme  dengan  membentuk  Satuan  Tugas-Satuan  Tugas yang  terdiri  dari  unsur-unsur  instansi  pemerintah  terkait  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing- masing.
Kemudian  dalam  menanggulangi  terjadinya  kejahatan  terorisme  maka  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme  (BNPT)  membentuk  kepengurusan  Forum  Komunikasi  Penanggulangan  Terorisme  (FKPT)  di  Provinsi Jambi. Dasar pembentukan lembaga ini adalah Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: KEP-02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Daerah. 15 Dalam Pasal  1  ayat  (3)  Keputusan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  Nomor:  KEP-02/K.BNPT/1/2012 tentang  Pembentukan  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  menjelaskan  bahwa  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  selanjutnya  disebut  BNPT  adalah  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian,  berada  di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan terorisme.
Tugas  dari  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  yang  diatur  dalam  Pasal  8  Keputusan  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  Nomor:  KEP-02/K.BNPT/1/2012  tentang  Pembentukan  Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  yang  berbunyi  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7, FKPT dapat melakukan:
1. Penelitian tentang potensi radikal terorisme.
2. Pembuatan peta sistem siaga dini bahaya terorisme.
3. Pengembangan potensi positif dan kreatif untuk pemuda dan perempuan.
4. Edukasi  anti  radikalisme  dan  terorisme  kepada  semua  elemen  masyarakat  di  daerah  dan  pengembangan kreativitasnya dari berbagai perspektif.
5. Literasi media kontra-ideologi radikal melalui media massa, media sosial dan media lainnya.
15 Mohammad Hasan Ansori, dkk , Memberantas Terorisme Di Indonesia : Praktek, Kebijakan Dan Tantangan, (Jakarta : The Habibie Center, 2019), hal 55.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
6. Advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban aksi terorisme.
7. Pembinaan terhadap napi teroris, mantan napi teroris, keluarga, dan jaringannya.
8. Pembinaan terhadap orang/kelompok potensi radikal terorisme.
Dengan  dibentuknya  Forum  Komunikasi  Penanggulangan  Terorisme  (FKPT)  ini bertujuan  untuk  melindungi masyarakat Jambi terutama para pemuda di Provinsi Jambi akan adanya kejahatan terorisme yang sekarang ini sering terjadi. Selain itu juga, apabila terdapat informasi baik dari pemuda maupun masyarakat Provinsi Jambi terkait dengan adanya  kejahatan  terorisme  di  sekitar  tempat  tinggalnya  maka  Pemuda  maupun  masyarakat  Provinsi  Jambi  tersebut dapat melakukan pengaduan kepada Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).
Sebenarnya  Forum  Komunikasi  Penanggulangan  Terorisme  (FKPT)  ini  terbentuk sesuai  dengan  tugas  dan perannya yaitu melakukan penelitian tentang  potensi adanya terorisme dan mengembangkan potensi  serta  kreativitas yang  ada  terdapat  diri  pemuda  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dalam  mencegah  terjadinya  terorisme  di  Provinsi  Jambi. Selain itu, juga memberikan edukasi kepada para pemuda yang ada di provinsi Jambi agar dapat menghindari dirinya untuk tidak terlibat menjadi anggota terorisme.
Kondisi seperti ini dilakukan karena mengingat paham terkait dengan terorisme banyak ditemukan di kampus- kampus,  termasuk  juga  kampus  yang  ada  di  Provinsi  Jambi.  Untuk  itu,  untuk  menghindari  para  pemuda  dan mahasiswa  agar  tidak  terlibat  di  dalam  kejahatan  terorisme  maka  Forum  Komunikasi  Penanggulangan  Terorisme (FKPT)  juga  melakukan  sosialisasi  yang  bersifat  keagamaan  melalui  lembaga  dakwah  kampus  agar  mahasiswa  dan para  pemuda  yang  ada  di  provinsi  Jambi  terhindar  dari  konten  provokatif  sehingga  menjerumuskan  mereka  menjadi pelaku kejahatan terorisme.
Dengan adanya Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) tersebut maka sudah ada perlindungan terhadap  pemuda  dari  kejahatan  terorisme.  Walaupun  telah  ada  perlindungan  terhadap  Pemuda  dari  kejahatan terorisme agar pemuda tersebut tidak menjadi korban kejahatan terorisme, harus ada juga perlindungan hukum untuk menjerat pelaku kejahatan terorisme agar dapat dihukum karena mengingat kejahatan terorisme sangat membahayakan bangsa  dan  negara  serta  meresahkan  masyarakat  terutama  pemuda  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  dikatakan  demikian karena  perlindungan  hukum  selain  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  telah  dirugikan  yaitu korban  dari  adanya  kejahatan  terorisme,  perlindungan  hukum  juga  memberikan  hukuman  kepada  setiap  orang  yang melakukan kejahatan termasuk juga kejahatan terorisme.
Demikian  juga  senada  dengan  pendapat  Satjipto  Raharjo  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 16 Ini berarti dengan adanya upaya hukum dari aparat penegak  hukum  maka  terhadap  siapa  saja  pelaku  kejahatan  termasuk  juga  kejahatan  terorisme  harus  dijatuhkan dengan hukuman atau sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Mengingat  akan  bahayanya  kejahatan  terorisme  baik  terhadap  masyarakat  maupun  pemuda,  sebenarnya  di dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  telah  diatur  terkait  dengan  perlindungan  terhadap  korban kejahatan  terorisme.  Adapun  aturan  tentang  perlindungan  terhadap  korban  dari  kejahatan  terorisme  terdapat  dalam BAB VI pada Pasal 35A yang berisikan sebagai berikut:
(1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Korban langsung; atau
b. Korban tidak langsung.
(3) Korban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  penyidik  berdasarkan  hasil  olah  tempat  kejadian Tindak Pidana Terorisme.
(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Bantuan medis.
b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis.
c. Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia dan
d. Kompensasi.
Apabila  dilihat  dari  isi  pasal  35A  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hal 74.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  di  atas  maka  telah  jelas  bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan terorisme dapat berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis serta santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia dan kompensasi.
Perlindungan  di  dalam  pasal  35A  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ini merupakan perlindungan hukum karena  melindungi  subjek  hukum  baik  orang  maupun  masyarakat  Provinsi  Jambi  melalui  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang.  Hal  ini  juga  senada  dengan  pendapat  Satijipto  Raharjo  yang  menyatakan  bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan  perlindungan  itu  di  berikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum. 17
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ini maka telah melindungi hak-hak subjek hukum agar terlindungi dari adanya kejahatan terorisme dan sekaligus mencegah sebelum terjadinya kejahatan terorisme. Hal ini juga sependapat dengan pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  berikap  hati-hati  dalam  pengambilan keputusan  berdasarkan  diskresi. 18 Ini  berarti  bahwa  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah bersifat preventif (sebelum terjadi).
Selain itu juga, perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara memberikan sosialisasi terhadap para pemuda yang ada di Provinsi Jambi untuk dapat menghindari dirinya dari pengrekrutan  kelompok  terorisme.  Dengan  dilakukannya  sosialisasi  oleh  aparat  hukum  ini  maka  para  pemuda  di Provinsi Jambi dapat lebih  waspada  akan  adanya pengrekrutan anggota  terorisme dan mereka juga dapat terlindungi dari adanya kejahatan terorisme yang belakangan ini marak terjadi.
Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat melakukan sosialisasi terhadap para pemuda Provinsi Jambi khususnya terkait dengan kejahatan terorisme, Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi juga dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat provinsi Jambi khususnya para pemuda untuk tidak  mudah  dibujuk  rayu  oleh  anggota  terorisme.  Dengan  adanya  sosialisasi  atau  penyuluhan  ini  maka  dapat mencegah  agar  para  pemuda  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  tidak  menjadi  anggota  terorisme  dan  terhindar  dari  adanya kejahatan terorisme itu sendiri.
Perlindungan  hukum  melalui  jalur  preventif  ini  sangat  diperlukan  karena  mengingat  kejahatan  terorisme  yang semakin marak terjadi di dalam masyarakat sehingga diperlukan antisipasi terlebih dahulu agar kejahatan terorisme itu tidak  terjadi  di  dalam  masyarakat  khususnya  terhadap  para  pemuda  di  Provinsi  Jambi.  Sebenarnya  perlindungan hukum dengan menggunakan jalur preventif ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kejahatan terorisme itu sendiri sehingga dengan dapat diminimalisirnya tingkat kejahatan terorisme maka tidak akan banyak korban yang berjatuhan dari kejahatan terorisme itu sendiri terutama terhadap pemuda yang ada di Provinsi Jambi.
Sementara  itu  Abintoro Prakoso mengatakan yang pada intinya  yaitu  sebenarnya  upaya pencegahan  kejahatan harus  berfokus  kepada  adanya  akar  kejahatan  itu  sendiri. 19 Dengan  terfokus  kepada  akar  kejahatan  dalam  hal  ini terfokus pada kejahatan terorisme maka upaya penanggulangan kejahatan terorisme dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum melalui jalur preventif lebih efektif di dalam upaya pencegahan kejahatan terorisme. Dikatakan lebih efektif karena perlindungan  hukum dengan cara preventif ini lebih memfokuskan  pada  akar  kejahatan  terorisme  sehingga  apabila  telah  memfokuskan  pada  akar  kejahatan  terorisme tersebut maka dimungkinkan tidak akan terjadi kejahatan terorisme pada pemuda.
Selain itu, pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. 20 Ini berarti bahwa di dalam mencegah terjadinya  kejahatan  terorisme  yang  marak  terjadi  di  dalam  masyarakat  maka  dengan  adanya  campur  tangan  sosial seperti peran dari masyarakat dalam hal melaporkan adanya kejahatan terorisme di sekitar tempat tinggalnya sehingga dengan  adanya  laporan dari  masyarakat  tersebut, para pelaku  kejahatan  terorisme tidak akan berani melakukan teror
17 Ibid , Hal 54.
18 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), Hal 2.
19 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana , (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), Hal 160.
20 Ibid .
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
terhadap  masyarakat  maupun  pemuda  Provinsi  Jambi.  Untuk  itu,  peran  masyarakat  dan  para  pemuda  sangat dibutuhkan dalam mengatasi kejahatan terorisme yang seringkali terjadi khususnya di Provinsi Jambi.
Selain menggunakan jalur preventif dalam memberikan perlindungan  hukum  terhadap pemuda Provinsi Jambi dari  kejahatan  terorisme,  dapat  juga  digunakan  jalur  represif  di  dalam  memberantas  kejahatan  terorisme  itu  sendiri. Secara  kasar  dapat  dibedakan  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  penal  lebih  menitikberatkan  pada sifat represive (penindasan/pemberantasan/penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi. 21 Untuk  itu,  apabila  telah  terjadi kejahatan terorisme pada pemuda maka aparat penegak hukum beserta Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) cepat menggunakan cara represif untuk menjerat pelaku kejahatan terorisme tersebut. Sebenarnya digunakan jalur represif ini karena kejahatan terorisme tersebut telah terjadi di dan telah ada korban dari kejahatan terorisme itu sendiri, dimana yang menjadi korban dari kejahatan terorisme ini yaitu pemuda yang ada di Provinsi Jambi.
Mengingat  kondisi  kejahatan  terorisme  yang  sangat  membahayakan  terhadap  pemuda  yang  menjadi  generasi penerus  bangsa  maka  sudah  seharusnya  dibutuhkan  perlindungan  hukum  yang  tegas  dengan  menggunakan  jalur represif.  Jalur  Represif  dalam  hal  ini  maksudnya  melakukan  perlindungan  terhadap  korban  dari  ancaman  kejahatan terorisme  melalui  pengadilan.  Jika  dilakukan  melalui  pengadilan  ini  berarti  penanggulangan  kejahatan  terorisme dilaksanakan secara paksa terhadap pelaku kejahatan teroris berupa penjatuhan sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Dengan  dijatuhkannya  sanksi  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebenarnya diharapkan  agar  pelaku  terorisme  yang  belum  melakukan  aksinya  untuk  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk melakukan  kejahatan  terorisme.  Hal  ini  dikatakan  demikian  karena  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  tersebut  telah mencegah  terjadinya  kejahatan  terorisme.  Menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  pidana  harus  ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. 22 Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan terorisme merupakan upaya pencegahan agar kejahatan terorisme tidak terjadi.
Tidak  hanya  itu  saja,  dengan  dijatuhkannya  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  terorisme  maka  akan memberi efek jera untuk tidak melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari dan tentunya penjatuhan sanksi pidana yang  harus  dijalankan  oleh  pelaku  kejahatan  terorisme  tidak  ringan  sebab  mengingat  beratnya  sanksi  pidana  yang tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  berupa  pidana  penjara,  pidana  seumur  hidup bahkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan terorisme.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum terhadap  pemuda dari kejahatan terorisme di wilayah  hukum Provinsi Jambi yaitu dalam hal preventif adalah pemerintah telah mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  untuk  memberikan perlindungan  kapada  pemuda  untuk  tidak  menjadi  korban  kejahatan  terorisme  dan  aparat  penegak  hukum  beserta Forum  Komunikasi  Penanggulangan  Terorisme  (FKPT)  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  terkait  dengan bahayanya  kejahatan  terorisme,  sedangkan  dalam  hal  represif  yaitu  pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang  beserta  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  aturan  ini  menjerat  pelaku  kejahatan terorisme dengan menjatuhkan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ansori, Mohammad Hasan, dkk. Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktek, Kebijakan Dan Tantangan, Jakarta: The Habibie Center, 2019 El, Muhtas Majda. Dimensi Dimensi HAM , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987
21 Ibid .
22 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1998), Hal 20-21.
Ferdricka Nggeboe et al, Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Hs,  H.  Salim  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  Jakarta  : PT. Raja Grafindo Persada, 2013 Ishaq , Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 2017 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1998 Prakoso, Abintoro. Kriminologi Dan Hukum Pidana , Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013 Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana , Jakarta : Rajawali Press, 2010 Rahardjo, Satjipto. Ilmu hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000 Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2010
Sunardi,  Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Imam  Sidik. Kejahatan  Terorisme  Perspektif  Agama,  HAM  dan  Hukum , Bandung : Retika Aditama, 2004

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan

## Website
https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/19/kronologi-anggota-densus-88-ditikam-terduga-teroris-di-jambi-sempat- terjadi-pergumulan-2-lawan-1
https://nasional.tempo.co/read/880311/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-jambi-rt-akui-kecolongan