## Pelembagaan Mediasi Desa dan Sinergi Membangun Sistem Peradilan

## Wawan Kokotiasa
Universitas PGRI Madiun, Indonesia; wawankokotiasa@unipma.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: village mediation; access to justice; justice system Institutionalization  of  village  mediation  is  a  strategic  and synergistic  endeavor  with  efforts  to  build  a  justice  system  in Indonesia. Especially in the perspective of access to justice for people in rural areas who experience disputes. Based on Law Number 6 of 2014, there are regulations that provide space and creativity  for  villages  to  institutionalize  village  mediation  as "informal  justice"  to  resolve  disputes  that  arise  in  village communities. Besides, there are legal opportunities for village heads  to  take  a  strategic  role in  disputes  that  occur in  village communities.  Thus  access  to  justice  is  closer  to  the  villagers. Such a situation clearly synergizes with efforts to build a justice system  that  is  accessible  to  all  levels  of  society,  is  effective, efficient and is able to encourage the creation of an atmosphere of harmony in society.
Article history:
Received 2023-05-30 Revised  2023-07-10 Accepted 2023-08-13
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Corresponding Author: Wawan Kokotiasa Universitas PGRI Madiun, Indonesia; wawankokotiasa@unipma.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  desa  umumnya  ditandai  dengan  pola  hidup  yang  mengagungkan keharmonisan. Namun demikian suasana yang harmonis itu tidak berarti tidak ada sengketa, konflik atau perselisihan. Karena sejumlah kesulitan hidup akibat pandemi dan krisis multi dimensi (ekonomi, politik  dan  lingkungan)  suasana  harmonis  itu  mulai  terkoyak.  Kalaupun  keharmonisan  itu  ada suasananya sudah semakin semu. Hal ini paling  tidak ditandai oleh munculnya berbagai fenomena yang memperlihatkan konflik/ perselisihan/ sengketa berskala luas terjadi. Artinya dalam kehidupan masyarakat  desa  yang  ditandai  dengan  keharmonisan  pasti  masih  menyimpan  masalah  dan problematika yang memerlukan kanalisasi untuk menyelesaikannya.
Telah  diketahui  secara  luas  dewasa  ini  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  tidak  hanya  takut ditempuh  oleh  orang  miskin,  tapi  juga  oleh  orang  kaya.  Disamping  karena  biaya  yang  mahal  juga waktu  yang  panjang.  Maka  dapat  dibayangkan  betapa  masyarakat  miskin  sangat  sulit  untuk memanfaatkan pengadilan untuk melindungi dan atau memulihkan hak dan kepentingannya, apalagi jika  nilai  obyek  sengketanya  tidak  cukup  banyak.  Rata-rata  masyarakat  enggan  berurusan  dengan pengadilan karena dianggap menyita waktu, energy bahkan biaya yang tidak sedikit.
Jika hal ini tidak segera diperhatikan dengan baik secara cepat maka sebagian besar masyarakat Indonesia akan terus rentan menjadi korban ketidakadilan. Sementara itu memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dan atau pengadilan ternyata tidak mudah. Fenomena peradilan yang lamban dalam menyelesaikan  suatu  perkara  adalah  fenomena  umum  dalam  arti  bahwa  masalah  yang  sama  juga dihadapi  oleh  negara-negara  maju.  Karena  itu  kehadiran  institusi  mediasi  di  luar  pengadilan
diharapkan dapat memberi kontribusi yang maksimal jika dibangun di desa-desa. Disamping untuk mendekatkan  layanan  kepada  kepada  masyarakat  juga  secara  tidak  langsung  akan  berkontribusi positif terhadap system peradilan di Indonesia. Selain mengurangi beban pengadilan terhadap jumlah perkara, juga dapat bersinergi membangun system peradilan di Indonesia.
Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran  serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa.  Dalam  konteks  ini pemerintahan  desa  diberikan  ruang  kreatifitas  untuk  berinovasi  mengembangkan  dan  membangun desa termasuk meningkatkan kemandirian dan pengetahuan hukum pada warganya, serta membuat terobosan  kebijakan  dan  program  yang  berkaitan  dengan  system  peradilan  di  level  desa.  Sekaligus menjawab jikalau terjadi perselisihan warga masyarakat desa dan akses terhadap keadilan yang hakiki.
Sementara  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi,  kemiskinan  dan  rendahnya  pendidikan  dapat memicu terjadinya konflik/sengketa/perselisihan di dalam masyarakat. Karena itu pemerintahan desa bisa  dijadikan  basis  untuk  mengembangkan  kemandirian  khususnya  yang  terkait  dengan  mediasi sebagai  instrument  penyelesai  perselisihan  warga  desa.  Sehingga  jika  perselisihan  muncul  di  desa, maka  pemerintahan  desa  telah  mempersiapkan  dirinya  ataupun  lembaganya  untuk  menyelesaikan perselisihan  tersebut.  Hal  inilah  yang  membuat  urgensi  perlunya  pelembagaan  mediasi  desa  bagi masyarakat desa. Lebih dari sekedar pemberdayaan,  lahirnya institusi mediasi di tingkat desa  akan memperkuat  tujuan  pengaturan  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 2014 tentang Desa.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative  berbentuk  preskriptif,  yaitu  penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta  yang  ada  dikaitkan  dengan  patokan/norma  yang  ada.  Dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis untuk memahami obyek kajian yakni perilaku masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder (data pustaka). Cara pengumpulan data dengan identifikasi dengan mengumpulkan data kepustakaan yang  berupa  buku,  jurnal,  makalah  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan permasalahan. Sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif.

## 3. HASIL DAN PEMBEHASAN
Praktik  menyelesaikan  perselisihan  dalam  masyarakat  desa  sebenarnya  telah  menjadi  kearifan lokal ( local wisdom ) yang masih ada hingga kini. Mereka dalam penyelesaikan perselisihan/ masalah/ konflik/  sengketa  cenderung  menggunakan  pendekatan  musyawarah  sebagai  jalan  keluarnya. Masyarakat  desa  lebih  mengutamakan  keseimbangan  dan  kerukunan  untuk  kasus  privat  maupun publik  yang  mereka  hadapi.  Hal  ini  sesuai  dengan  karakteristik  masyarakat  pedesaan  yang mengedepankan  kekeluargaan  dan  suasana  harmoni.  Substansi  mediasi  desa  sesungguhnya  adalah mekanisme  musyawarah  mufakat  diselimuti  suasana  kekeluargaan  dalam  menyelesaikan  hampir semua  jenis  perselisihan/sengketa  baik  publik  maupun  privat.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan Satjipto Rahardjo bahwa musyawarah merupakan karakteristik tetap dari budaya hukum Indonesia. Orang berseberangan dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat agar hubungan baik secara pribadi maupun komunal tidak rusak. Konsep memelihara hubungan baik lebih otentik sebagai kearifan lokal dengan kredo harmoni dan perdamaian ketimbang menghukum begitu saja. Dengan kata lain praktek musyawarah mufakat sebagai bentuk mediasi desa memiliki akar sejarah yang  kuat, bukan  hasil transplantasi dari negara lain yang sebelumnya menerapkan hukum positif. Pada masyarakat desa yang masih bercorak tradisional dan paguyuban dalam proses mediasi biasanya tokoh masyarakat sebagai mediatornya. Yang diyakini memiliki pengaruh, kewibawaan, kharisma, kekuatan, kearifan, pada lingkungan sosialnya. Karena itu seorang
tokoh  masyarakat  umumnya  sebagai  tempat  bertanya  sekaligus  menjadi  figur  untuk menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungannya. Sehingga tokoh masyarakat itu bisa menjadi mediator bagi para pihak yang mengalami perselisihan di lingkungannya tersebut. Mediator  pada  masyarakat  desa  semacam  itu  biasanya  dimiliki  oleh  kepala  desa  yang dianggap  memiliki  kharisma,  wibawa  dan  kearifan  yang  berupaya  mempertahankan  dan memulihkan harmoni sosial.
Masyarakat  memiliki  kebebasan  dalam  menyelesaikan  masalah,  kasus,  perkara,  perselisihan, sengketa, konflik yang mereka alami. Sebagaimana diungkapkan oleh Adi Sulistiyono dan Isharyanto bahwa  pilihan  tentang  kemana  masyarakat  membawa  kasus  mereka  umumnya  bergantung  pada kebiasaan pembagian tugas diantara pemimpin mereka, dan pada kapasitas pada individu-individu yang terlibat. Masalah pidana ringan yang dapat didamaikan biasanya dirujuk kepada kepala RT/RW, kepala  dusun,  pemuka  adat  atau  kepadal  desa.  Kasus  perceraian  atau  masalah  rumah  tangga  juga biasanya  ditujukan  kepada  pelaku  yang  sama,  walau  pemuka  agama  juga  mempunyai  peranan. Masalah  yang  terkait  pemerintahan  desa  biasanya  langsung  ditangani  oleh  kepala  desa.  Dalam beberapa kasus, orang langsung melaporkan ke polisi setempat. Konflik tanah biasanya dilaporkan ke kepala  desa  atau  pemimpin  adat  dimana  mereka  sangat  berpengaruh.  Perselisihan  besar  yang melibatkan  kepentingan  pihak  luar  selalu  menjadi  lebih  kompleks.  Intinya  pihak  yang  bersengketa biasanya  memilih  pelaku  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  kapasitas  mereka  untuk  memecahkan sebuah perselisihan secara kasus per kasus. Kapasitas ditentukan oleh kombinasi hubungan pribadi dan kelembagaan dengan status dan ketrampilan individu. Secara konseptual institusi mediasi desa termasuk  klasifikasi  peradilan  informal.  Sistem  peradilan  informal  erat  kaitannya  dengan  akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan memiliki fungsi untuk menggarisbawahi dua tujuan dasar dari  system  hukum  yang  diakses  oleh  masyarakat  untuk  mempertahankan  haknya  dan/atau menyelesaikan  sengketa  dibawah  supervise  umum  negara.  Pertama,  system  hukum  harus  dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang. Kedua, system hukum tersebut harus mengarah pada hasil yang adil, baik untuk individu maupun masyarakat. Menurut Adi Sulistiyono dan Isharyanto, dalam konteks  Negara  berkembang  seperti  Indonesia  system  hukum  tidak  hanya  terdiri  dari  peradilan semata  karena  berbagai  pengadilan  dan  lembaga  negara  dalam  proses  penanganan  sengketa  tidak memiliki peran sepenting institusi serupa di negara-negara tempat asal konsep akses terhadap keadilan. Hukum  di  Indonesia  seharusnya  memberika  perhatian  yang  lebih  besar  pada  berbagai  bentuk alternative  penyelesaian  sengketa  yang  tidak  disediakan  oleh  negara.  Disisi  lain  kondisi  umum ditemukan adalah aparat pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menangani keluhan dari warga negaranya. Misalnya: kepala desa, camat dan bupati, polisi atau aparat dari instansi pemerintah tertentu,  mungkin  terlibat  dalam  berbagai  bentuk  mediasi  atau  dalam  menerima  dan  memproses keberatan.
Dalam koridor penyelesaian perselisihan warga desa peranan kepala desa menjadi sangat penting. Tidak  selalu  setiap  masalah  yang  muncul  di  desa  selalu  dilimpahkan  ke  pengadilan,  karena  suatu perkara  cukup  diselesaikan  pada  “hakim”  perdamaian  desa.  Sehingga  kepala  desa  dapat  berperan sebagai orang yang dapat menciptakan perdamaian dan ketenteraman bagi masyarakat sesuai dengan apa  yang  dikehendaki  pemerintah.  Dalam  konteks  ini  kepala  desa  dapat  berfungsi  sebagai  hakim perdamaian di desa guna memulihkan suasana keseimbangan di desa. Tugas dan kewajiban kepala desa  adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab  utama di bidang pemerintahan pembangunan masyarakat  termasuk  pembinaan  ketenteraman  dan  ketertiban.  Kepala  desa  juga  memiliki  tugas mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
Ada legalitas kepala desa sebagai juru damai menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Studi  tentang  penguatan  kepala  desa  sebagai mediator  dalam  sengketa  masyarakat  desa  juga telah banyak dilakukan. Antara lain oleh Sri Lestari Rahayu (dkk) yang menyimpulkan bahwa fungsi kepala desa sebagai mediator penyelesai perselisihan warga desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun  2014  tentang  Desa  dapat  memperluas access  to  justice masyarakat  pedesaan  dan  mengurangi beban  perkara  di  pengadilan  negara.  Dalam  undang-undang  tersebut  mengedepankan  setiap
perselisihan  masyarakat  desa  dapat  diselesaikan  oleh  kepala  desa  yang  berperan  sebagai  mediator untuk  menghidupkan  budaya  paguyuban  ( gemeinschaaft )  dan  memberdayakan  kearifan  lokal  ( local wisdom )  dalam  mengelola  perselisihan,  untuk  mewujudkan  keadilan  restorative  guna  mengurangi beban  peradilan  negara.  Hasil  studinya  menunjukkan  bahwa  mediasi  atas  perselisihan  warga  desa yang dilakukan oleh kepala desa (non litigasi) lebih effektif dibandingkan lewat pengadilan (litigasi) dengan berbagai alasan antara lain lebih murah, efisien, dapat menjaga hubungan baik, dan bersifat kekeluargaan sebagaimana karakteristik masyarakat paguyuban.
Peran  kepala  desa  menjadi  sangat  penting  dalam  penyelesaian  perselisihan  masyarakat  desa. Secara historis sejak jaman Hindia Belanda sudah dikenal peradilan desa. Dalam kenyataannya dalam masa  pemerintahan  kolonial  Belanda  dikenal  dua  bentuk  peradilan  bagi  warga  pribumi,  yaitu: peradilan adat dan peradilan desa. Secara kultural masyarakat Indonesia terutama di pedesaan terbiasa menggunakan pranata sosial berbasis kearifan lokal dalam menyelesiakan perselisihan. Penyelesaian konflik  secara  damai  sangat  penting  dikedepankan  untuk  mempertahankan  harmoni  sosial  dalam kehidupan  masyarakat,  serta  tidak  menimbulkan  luka  batin  yang  menyisakan  dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari  pihak  yang  melakukan  kesalahan  kepada  pihak  yang  dirugikan  dan  pihak  yang  dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan. Konsep menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat yang selalu dikedepankan.
Sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan  : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan  Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan    pemberdayaan    masyarakat  Desa”.  Selanjutnya  Pasal  26  (4)  huruf  k. menyatakan:  “Dalam    melaksanakan    tugas  sebagaimana  dimaksud    pada  ayat  (1),  Kepala  Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di De sa”; Dalam  rangka  menekankan  fungsi kepala  desa  sebagai  penyelesai  perselisihan,  Pasal  28  mengancam  melalui  sanksi,  sebagaimana ditegaskan: (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak  menjelaskan  tentang  jenis  perkara/perselisihan,  mekanisme,  bentuk,  produk  putusan  maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR) Yang jelas adalah  ada  peluang  hukum  bagi  kepala  desa  untuk  ambil  peran  strategis  sebagai  penyelesai  dalam perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.
Dapat  dipahami  bahwa  sebagai  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Desa,  ditetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme,  bentuk,  produk  putusan  maupun  implikasi  hukum  dari  penyelesaian  kepala  desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim  desa”  atau  mediator  seperti  dalam alternative  dispute  resolution (ADR).  Apabila  bertindak sebagai  mediator  dapat  mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/ sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa ( dorpsjustitie). Kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang kepala desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai  penyelesai  perselisihan.  Kepala  desa  dapat  berperan  sebagai  juru  damai  apabila  ada perselisihan warganya melalui legitimasi Undang-Undang Desa tersebut. Dengan kata lain Undang-
Undang Desa telah memberikan legalitas kepada kepala desa untuk menjadi “hakim” perdamaian bagi perselisihan warganya.
Disisi lain memang, di Indonesia perkara pidana memang tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan,  akan  tetapi  dalam  hal  tertentu  dimungkinkan  pelaksanaannya.  Dalam  prakteknya penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia,  walaupun  tidak  ada  landasan  hukum  formalnya  perkara pidana  sering  diselesaikan  diluar  proses  pengadilan  melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum, mekanisme perdamaian, lembaga  adat dan sebagainya. Jadi dalam prakteknya tetap dimungkinkan dalam  konteks  perkara  pidana  untuk  dicarikan  jalan  keluar  secara  damai,  musyawarah  dan  dalam suasana kekeluargaan.
Karena  itu  sudah  seharusnya  bahwa  mediasi  dilakukan  dengan  transparan  sehingga  dapat mengurangi  permainan  kotor  yang  seringkali  terjadi  dalam  proses  peradilan  pidana  tradisional/ peradilan adat/ peradilan desa/ peradilan informal. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi,  sebagaimana  telah  dipraktikan  di  beberapa  negara,  maka  diperlukan  upaya  berupa  kajian untuk  menerapkan  mediasi  dalam  proses  peradilan  pidana  Indonesia  sebagai  bagian  dari  sistem peradilan pidana di Indonesia. Intinya bahwa tidak tertutup kemungkinan mediasi menjadi solusi bagi proses peradilan pidana di Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan yaitu: Peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa yang tidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut  dikenai  sanksi  administratif  berupa  teguran  lisan  dan/atau teguran  tertulis.  Dalam  hal  sanksi  administrative  tidak  dilaksanakan,  maka  dilakukan  tindakan pemberhentian  sementara  dan  dapat  dilanjutkan  dengan  pemberhentian.  Penerapan  mediasi  oleh kepala desa merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan restorative justice , dalam hal ini diterapkan oleh kepala desa pada kasus tindak pidana ringan.
Banyak masyarakat desa yang menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan mediasi. Atau dengan istilah lain seperti musyawarah. Bermusyawarah dipimpin oleh kepala desa, seseorang yang dituakan atau  yang ditunjuk oleh kepala desa. Tetapi secara kriteria model penyelesaiannya  seperti mediasi yaitu: metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat, melibatkan pihak ketiga netral yang berusaha untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang disepakati yang saling  menguntungkan.  Efektivitas  musyawarah  sebagai  pengganti  istilah  mediasi  di  desa  sebagai penyelesaian  sengketa  diakui  oleh  aparat  desa  yang  menjadi  responden  sangat  efektif  dalam membantu penyelesaian perkara di desa.
Hasil  penelitian  serupa  diungkapkan  oleh  I  Dewa  Nyoman  Anom  Rai  Putra  &  Nyoman  Wita bahwa  tugas  kepala  desa  sebagai  hakim  perdamaian  dalam  pelaksanaanya  melalui  musyawarah bersama perangkat desa dengan memberikan saran-saran sebagai norma hukum yang berlaku dalam masyarakat desa demi terciptanya kewibawaan, ketertiban, dan keamanan desa. Kepala desa sebagai hakim  perdamaian,  merupakan  tugas  dari  prajuru  desa  Pakraman  dalam  menyelesaikan  dan mendamaikan  perkara-perkara  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  diakui  keberadaannya  dalam peraturan daerah.
Hal senada, juga dialami oleh peradilan adat yang membutuhkan revitalisasi eksistensinya guna membantu menyelesaikan perselihan warga. Sebagaimana diungkapkan oleh I Ketut Sudantra bahwa peradilan  adat  sangat  penting  dan  mendesak  untuk  direvitalisasi  dalam  arti  diberdayakan  agar berfungsi  sebagai  alternative  penyelesaian  perkara.  Revitalisasi  peradilan  adat  dapat  dilakukan melalui strategi pembenahan seluruh komponen system hukumnya, baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukumnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Jamin dkk bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kesatuan masyarakat hukum  adat  menjadikannya  sebagai  desa  adat  bagi  yang  memenuhi  syarat.  Desa  adat  memiliki kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul,  termasuk  kewenangan  penyelesaian  sengketa  adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; dan penyelenggaraan sidang
perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuat UU No. 6 tahun 2014 berpandangan bahwa peradilan desa adat lebih sebagai forum perdamaian dalam rangka  penyelesaian  sengketa,  sehingga  perkara  yang  diselesaikan  lebih  untuk  kasus  yang  bersifat perdata. Artinya, peradilan desa adat tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perkara yang bersifat pidana, sekalipun itu perkara yang termasuk pidana ringan atau perkara kecil. Penyusun UU No. 6 tahun 2014 berpandangan bahwa peradilan desa adat lebih sebagai forum perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa, sehingga perkara yang diselesaikan lebih untuk kasus yang  bersifat perdata.
Begitu pula gagasan pelembagaan institusi mediasi desa dapat diselar askan sebagai “peradilan desa”  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  dapat  melayani  masyarakat  desa  apabila  menghadapi perselisihan  dan  untuk  mendapat  akses  keadilan  secara  keseluruhan.  Dibutuhkan  pelembagaan mediasi desa yang mengacu pada Undang-Undang Desa. Dengan harapan dapat bersinergi dengan upaya membangun system peradilan di Indonesia.
Sejarah  membuktikan  masyarakat  di  Indonesia  sebenarnya  telah  memiliki  mekanisme penyelesaian  perkara  baik  privat  maupun  publik  yang  lebih  mengutamakan  keseimbangan  dan kerukunan. Hingga kini kebiasaan itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat yang pada intinya masyarakat  apabila  mengalami  perselisihan  lebih  mengutamakan  musyawarah  mufakat  dan kekeluargaan sebagai solusinya. Kultur yang mengedepankan harmoni ini tetap terjaga. Hakekatnya musyawarah mufakat merupakan karakteristik asli dan tetap dari budaya hukum Indonesia. Ketika mereka berselisih biasanya mengedepankan musyawarah untuk mengatasinya. Dalam menyelesaikan masalah  dengan  musyawarah  untuk  mufakat  agar  hubungan  baik  secara  pribadi  maupun  secara komunal  tetap  terjalin.  Komunitas  di  pedesaan  banyak  menyimpan  kearifan  lokal  tersebut  dan menerapkannya demi kehidupan yang harmonis. Menjaga perdamaian dan menjaga hubungan baik agar masyarakat tidak retak, lebih dikedepankan. Semangat mediasi di desa sejalan dengan revitalisasi kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa sebagai sinergi system peradilan di Indonesia. Keadaan ini gayung bersambut dengan pemberlakuan Undang-Undang Desa yang juga mengatur tentang peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
Dengan kata lain terjadi sinergi yang positif antara gagasan pelembagaan mediasi desa dengan pembangunan  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Tuntutan  akan  eksistensi  institusi  mediasi  desa  pada muaranya akan menghasilkan perubahan besar di masyarakat desa terutama menyangkut akses pada keadilan.  Sebagaimana  diungkapakan  Friedman  bahwa  tuntutan-tuntutan  sosial  menghasilkan perubahan di bidang hukum yang pada gilirannya mengarah pada perubahan sosial yang besar.

## 4. KESIMPULAN
Mediasi desa sebagai solusi atas perselisihan warga desa yang dilakukan oleh kepala desa (non litigasi) lebih efektif dibandingkan lewat pengadilan (litigasi) dengan berbagai alasan antara lain lebih murah, efisien, dapat menjaga hubungan baik, dan  bersifat kekeluargaan sebagaimana karakteristik masyarakat paguyuban. Pelembagaan mediasi desa merupakan bentuk sinergi institusi mediasi desa dengan sistem peradilan di Indonesia. Institusionalisasi mediasi di desa yang dibentuk atas prakarsa pemerintahan  desa  yang  diakomodasi  oleh  Undang-Undang  Desa  dapat  mengurangi  kuantitas perkara yang masuk di pengadilan secara signifikan. Karena masyarakat desa yang berperkara sudah tersalurkan  dan  terselesaikan  masalahnya  di  level  desa.  Disisi  lain  ada  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat desa yang mengalami perselisihan dengan terputusnya perkara di tingkat desa. Dengan demikian akses terhadap keadilan makin dekat dengan warga desa. Situasi semacam itu jelas bersinergi dengan upaya membangun sistem peradilan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, efektif, efisien  dan  mampu  mendorong  terciptanya  suasana  harmoni  di  tengah-tengah  masyarakat. Prakteknya  pelembagaan  mediasi  di  tingkat  desa  bisa  melalui  instrument  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) yang melaksanakan fungsi mediasi yang anggotanya bisa ditunjuk oleh pemerintah desa atau  kepala  desa.  Yang  jelas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan  legalitas  bagi terbentuknya “Institusi Mediasi Desa” dan memperluas  akses keadilan bagi masyarakat desa. Yang terjadi  adalah  sinergi  yang  positif  antara  pelembagaan  mediasi  desa  dengan  pembangunan  sistem
peradilan di Indonesia. Dengan menjadikan desa sebagai basis penyelesaian sengketa/perselisihan/konflik  alternatif  diharapkan  desa  dapat  menjadi  filter  penjaga  untuk mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan, sehingga kasus yang akan masuk ke pengadilan benar-benar perkara perdata dan pidana yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari sinilah institusi mediasi desa menemukan relevansinya untuk diterapkan di desa-desa agar bersinergi dengan sistem peradilan negara yang tentunya overload dalam menangani perkara-perkara yang telah ada.

## REFERENSI
Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cetakan XI. Hajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.Fuady, Munir, Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep , Depok: Rajagrafindo Persada, 2018, Cetakan I.
Jamin, Muhammad, dkk, Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Berdasar Undang Undang Desa , Surakarta: UNS Press, 2016.
M  Friedman,  Lawrence, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  Bandung:  Penerbit  Nusa  Media,  2020. Cetakan VII.
Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya , Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 Sulistiyono,  Adi  &  Isharyanto, Sistem  Peradilan  Di  Indonesia,  Dalam  Teori  dan  Praktik ,  Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Sunggono, Bambang , Metodologi Penelitian Hukum , Depok : Rajagrafindo Persada, 2018, Cetakan  XVII. Suryadi , Suhardi, Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat , Jakarta: LP3ES, 2010.
Suteki  &  Taufani,  Galang, Metode  Penelitian  Hukum,  Filsafat,  Teori  dan  Praktek ,  Depok:  Rajagrafindo Persada, 2020.
Wibowo, Basuki Rekso, Pencegahan dan Resolusi Konflik melalui Mediasi , Makalah Seminar PMRK, 10 Mei 2019
Widjaja, HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh , Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
Dharma, Samuel PN, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, UBELAJ, Volume 3 Number 1 , April 2018.
Khalimy,  Akhmad,  Urgensi  Menjadikan  Desa  Sebagai  Basis  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata, Mahkamah, Vol. 3 No. 1, Juni 2018.
Putra,  Dewa  Nyoman  Anom  Rai,  &  Wita,  I  Nyoman,  Kedudukan  dan  Tugas  Kepala  Desa  Sebagai Hakim  Perdamaian  Desa  Di  Desa  Pakraman  taman  Tanda,  Kecamatan  Baturiti  Kabupaten Tabanan, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Rahayu, Sri Lestari dkk, Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016 .
Sudantra, I Ketut, Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Journal of Indoensian Adat Law (JIAL), Volume 2 Nomor 3, Desember 2018 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
PERMA.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016.