## Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)

## Muhammad Rijalus Sholihin
Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang muhammadrijalus@gmail.com

## Abstrak
Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat untuk memaksimalkan operasional produksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan mudharabah  seharusnya sesuai dengan PSAK 105. Salah satu lembaga yang diteliti yaitu BMT UGT Sidogiri  Yosowilangun.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  penerapan pembiayaan mudharabah dalam akuntansi syariah sesuai PSAK 105. Metode penelitian menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  secara  observasi.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan bahwa pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun belum  semunya  sesuai  dengan  PSAK  105.  Sedangkan  pengukuran  akuntansi  telah  sesuai  dengan PSAK  105.    Penyajian  akuntansi  terhadap  pembiayaan  mudharabah  yang  diterapkan  BMT  UGT Sidogiri  Yosowilangun  sudah  sesuai  dengan  PSAK  105.  Pengungkapan  akuntansi  terhadap pembiayaan  mudharabah  yang  diterapkan  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  sudah  sesuai  dengan PSAK 105 yaitu menggunakan profit sharing.
Kata Kunci: Pembiayaan, Akad Musharabah, Akuntansi Syariah

## Abstract
Mudharabah  financing  is  a  financing  channeled  by  Sharia  Financial  Institutions  to  the  public  to maximize  production  operations.  In  its  implementation,  mudharabah  financing  should  be  in accordance  with  PSAK  105.  One  of  the  institutions  studied  was  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun. This  research  was  conducted  with  the  aim  of  analyzing  the  application  of  mudharabah  financing  in Islamic  accounting  according  to  PSAK  105.  The  research  method  used  a  qualitative  descriptive method  with  observational  data  collection.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  accounting recognition of BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mudharabah financing is not all in accordance with PSAK  105.  Meanwhile,  accounting  Mudharabah  financing  implemented  by  BMT  UGT  Sidogiri Yosowilangun is in accordance with PSAK 105, namely using profit sharing.
Keywords: Financing, Musharabah Agreement, Sharia Accounting

## PENDAHULUAN
Lembaga  Keuangan termasuk Bank dan  Koperasi merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara  lembaga  keuangan.  Bank  dalam  pasal  1  ayat  (2)  UU.No.  10  Tahun  1998  tentang perubahan  UU  no.  7  Tahun  1992  tentang  Lembaga  Keuangan  Seperti  Bank  dan  Koperasi merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  dalam  bentuk  lain  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Pada  dasarnya,  Islam  telah  mengatur  semua  yang  ada  di  dunia  ini,  termasuk  dalam sistem  perekonomian  telah  diatur  dengan  jelas  di  dalam Al  –  Qur’an  (Kitabullah) dan As  – Sunnah . Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (Muamalah), harus didasarkan pada ketentuan yang  ada  di  Al  –  Qur’an  dan  As  –  Sunnah.  Dalam  perdagangan,  jual  beli,  sewa  menyewa,
maupun  bentuk  kerjasama  lainnya  dalam  aspek  transaksi  ekonomi  harus  dilakukan  dengan jujur dan adil.
Jenis  lembaga  keuangan  di  Indonesia  di  bedakan  menjadi  2  jenis,  yang  di  bedakan berdasarkan  pembayaran  bunga  yang  diterapkan  pada  lembaga  keuangan  yang  melakukan usaha  secara  konvensional  dan  berdasarkan  sistem  bagi  hasil  usaha  yang  di  terapkan  pada bank  yang  melakukan  syariah  ,  kedua  jenis  bank  ini  mempunyai  daya  tarik  masing-masing mencapai tujuan awal dari bank tersebut.
Lembaga  keuangan  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  islam,  Perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang  di  gunakan  perbankan  sebagai  dasar  dalam  menjalankan  kegiatan  dapat  di  terima masyarakat  dan  di  respon  sangat  baik  terutama  di  kalangan  muslim.  Prinsip  dasar  dalam perbankan  syariah  adalah tidak  munggunakan  system  bunga  seperti  pada  lembaga  keuangan konvensioanal, melainkan dengan menggunakan system bagi hasil.  Hal ini di dasarkan pada prinsip  agama  islam  bahwa  bunga  mengandung  unsur  riba  yang  di  haramkan  dalam  agama islam.
Konsep  perbankan  syariah  mengarah  kepada  perolehan  pengambilan  hasil  tidak  pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung resiko, artinya  setiap  kesempatan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  usaha  yang  dilaksanakan, didalamnya  terdapat  pula  resiko  untuk  menerima  kerugian  ,  maka  antara  nasabah  atau deposan dan lembaga keuangan sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resiko.
Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan lembaga keuangan konvensional. Tidak  begitu  juga  dengan  bermunculnya  lembaga  keuangan  syariah.  Kebanyakan  manager lembaga  keuangan  konvensional  tersebut  melakukan  persaingan  sehat  melalui  program peningkatan mutu, Profit maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu di Indonesia pelopor pertama lembaga keuangan syariah yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia . Berdiri pada Tahun 1991. Sistem syariah mulai di kenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai sekarang. Oleh karena itu banyak lembaga keuangan syariah konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah.
Baitul Maal Wat Tamwil yang berpegang teguh sebagai lembaga keuangan yang islami tentunya  memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan  bank  konvensional  yang  ada.  Berbagai konsep  di  munculkan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  nasabah  salah  satunya  konsep lembaga  keuangan  dengan  sistem  syariah  ,  konsep  lembaga  keuangan  syariah  merupakan kegiatan  dengan  dasar  syariah  islam  yang  ciri  cirinya  adalah  mudharabah  .  Mudharabah adalah  jenis  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  yang  prinsipnya  adalah  pembagian  hasil keuntungan sebuah usaha berdasarkan kesepakatan.
BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah yang  berbentuk  syariah  yang  ada  di  Yosowilangun  Kabupaten  Lumajang  dan  beroperasi dengan  prinsip  syariah  islam.  Dalam  operasional  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  baik dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  maupun  dalam  penyalurannya  tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Sistem bagi hasil  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun    terdiri  dari  mudharabah  ,  musyarakah  dan murabahah , sistem bagi hasil dalam mudharabah perlu semakin di tingkatkan karena prinsip kemitraan  dalam  bentuk  usaha  nyata  dalam  lembaga  keuangan  syariah  akan  memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial.
Dengan  adanya  fakta  bahwa  pembiayaan  mudharabah  merupakan  pembiayaan  yang lebih diminati oleh nasabah, peneliti ingin membuktikan apakah penerepan akuntansi syariah tentang  pembiayaan  mudharabah  pada  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  sudah  sesuai  atau
belum  dengan  PSAK  105.  Hal  ini  yang  mendorong  peneliti  untuk  melakukan  penelitian terhadap  salah  satu  produk  pembiayaan  yang  tidak  menganut  prinsip  bunga/riba,  melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan mudharabah. BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  adalah  lembaga  keuangan  di  Indonesia.  Lembaga Keuangan  Syariah  ini  berpusat  di  Pondok  Pesantren  Sidogiri  Pasuruan,  BMT  UGT  Sidogiri Yosowilangun kini telah membuka cabang diberbagai kota dan tempat di Indonesia, dengan latar  belakang  diatas  penulis  ingin  melakukan  penelitian  ilmiah    dalam  bentuk  tugas  akhir yang berjudul “ Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun“

## TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Syariah
Akuntansi  syari’ah  dapat  diartikan  sebagai  proses  akuntansi  atas  transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri dan Wasilah. 2011: 313).

## Prinsip Operasi Akuntansi Syariah
Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip Pertama, Prinsip Persaudaraan (ukhuwah), merupakan  bentuk  interaksi  sosial  dan  harmonisasi  kepentingan  para  pihak  untuk kemanfaatan  secara  umum  dan  saling  tolong-menolong.  Dalam  transaksi  syariah  meliputi berbagai  aspek,  yaitu  saling  mengenal,  memahami,  menolong,  menjamin,  dan  saling berninergi.  Kedua,  Prinsip  Keadilan  artinya  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  dan memberikan  sesuatu  pada  yang  berhak  dan  sesuai  posisinya.  Implementasi  keadilan  dalam Usaha  berupa  aturan  prinsip  muamalah  yang  melarang  unsur  riba,  Maysir,  gharar,  ihtikar, najasy, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi. Ketiga  Kemaslahatan  (maslahah);  kemaslahatan  harus  memenuhi  dua  unsur,  yaitu  halal (sesuai  dengan  syariah)  dan  thayyib  (bermanfaat  dan  membawa  kebaikan).  Keempat, Keseimbangan  (tawazun);  menekankan  bahwa  manfaat  yang  didapat  dari  transaksi  syariah tidak  hanya  difokuskan  pada  pemegang  saham,  melainkan  pada  semua  pihak  yang  dapat merasakan  manfaat  adanya  suatu  kegiatan  ekonomi.  Dan  Kelima , Universalisme (syumuliyah) artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan.

## Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia Periode Sebelum Tahun 2002
Pada periode ini Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Umum Syariah, cabang syariah,  Bank  Konvesional  maupun  BPR-Standar  Akuntansi  Keuangan  (DSAK),  sebagai otoritas  bidang  akuntansi  belum  mengeluarkan  ketentuan  (PSAK)  Akuntansi  Syariah.pada periode  ini  masih  mempergunakan  acuan  PSAK  31  tentang  Akuntansi  Perbankan,  namun PSAK  tersebut  tidak  sepenuhnya  dapat  dipergunakan  terutama  paragraf  –  paragraf  yang bertentangan  dengan  prinsip  syariah  misalnya  paragraf  tentang  pengakuan,  pengukuran,  dan penyajian kredit.

## Periode Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2007
Pada periode ini, Akuntansi Syariah di Indonesia telah memiliki acuan yaitu PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK 59 hanya  diterapkan  untuk  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah (BPRS),  dan  Kantor  Cabang  Syariah  Bank  Konvensional.  Jadi  PSAK  59  tentang  Akuntansi Perbankan  Syariah  hanya  untuk  Bank  Syariah,  sehingga  Lembaga  Keuangan  Syariah  Non
Bank  yang  didirikan  seperti  Asuransi  Syariah,  Pegadaian  Syariah,  Lembaga  Pembiayaan Syariah  dan  sebagainya,  tidak  mengikat  dan  tunduk  pada  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan No 59 (PSAK 59).

## Periode Setelah Tahun 2008
Oleh  karena  PSAK  59  hanya  untuk  Perbankan  Syariah  saja  sedangkan  Lembaga Keuangan Syariah Non Bank banyak berkembang maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI), merasa perlu untuk menerbitkan PSAK Syariah yang  dapat  dipergunakan  oleh  Entitas  Syariah  atau  entitas  yang  melaksanakan  transaksi syariah.
Pada  periode  ini,  PSAK  Syariah  yang  merupakan  perubahan  PSAK  59  tentang Akuntansi  Perbankan  Syariah  sudah  dapat  disahkan  oleh  DSAK  dan  dapat  diterapkan  suatu keharusan  melaksanakan  mulai  tahun  buku  2008.  PSAK  Syariah  yang  disahkan  tahun  2007 dan berlaku tahun buku 2008 adalah:
PSAK 101 – Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Syariah PSAK 102 – Akuntansi Murabahah PSAK 103 – Akuntansi Salam PSAK 104 – Akuntansi Istishna’ PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah
Jadi  periode  ini  acuan  akuntansi  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah,  khususnya Perbankan  Syariah  mempergunakan  PSAK  59  tentang  Akuntansi  syariah  dan  PSAK  yang berlaku  umum  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Sedangkan  untuk Lembaga Keuangan Syariah selain perbankan masih mempergunakan PSAK indutri masing  – masing. Mulai tahun 2008 akuntansi menunjukkan kemajuan yang luar biasa, karena Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) dapat megesahkan PSAK  101  sampai  dengan  PSAK  106  dan  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan  Keuangan  Syariah  (KDPPLKS)  yang  terpisah  dengan  PSAK  dan  Kerangka  Dasar Akuntansi Non Syariah.
Tabel 1 Acuan Akuntansi PSAK Syariah dan Non Syariah
Akuntansi Non Syariah Akuntansi Syariah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian  Laporan  Keuangan (KDPPLK) Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) PSAK  01  s/d  PSAK  99  –  Untuk transaksi Non Syariah PSAK  101  s/d  PSAK  109  –  Untuk Transaksi Syariah

## Sumber: Produk dan Transaksi Akuntansi Bank Syariah 2016

## Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (business oriented) dan sosial (social oriented) yang berlandaskan asas syariah di bawah Kementrian Koperasi. Menurut Ahmad Suniyanto (2008).

## Pembiayaan Mudharabah
Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 “mudharabah adalah pembiayaan yang  disalurkan  oleh  LKS  kepada  pihak  lain  untuk  suatu  usaha  yang  produktif”.  Dalam Ensiklopedi  Hukum    Islam,    Mudharabah    adalah  salah  satu    bentuk    kerja  sama  antara pemilik  modal  dan  seorang  yang  ahli  dalam  berdagang.
Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Repubik Indonesia  Nomor  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah: “Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik  modal  ( shahibul  maal )  menyetorkan  modalnya  kepada  anggota,  calon  anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha ( mudharib )  untuk  melakukan kegiatan    usaha    sesuai    akad  dengan  pembagian  keuntungan  dibagi  bersama  sesuai  dengan kesepakatan   ( nisbah ),    dan   apabila   rugi   ditanggung   oleh pemilik  modal  sepanjang bukan  merupakan,  kelalaian penerima pembiayaan”.

## Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105
Dana  mudharabah  yang  disalurkan  oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai  investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12). Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagaiberikut: Investasi  mudharabah  dalam  bentuk  kas  diukur  sebesar jumlah yang dibayarkan Investasi  mudharabah  dalam  bentuk  aset  nonkas  diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:
Jika    nilai    wajar    lebih    tinggi    daripada    nilai    tercatatnya  diakui,  maka      selisihnya diakui      sebagai      keuntungan  tangguhan  dan  diamortisasi  sesuai  jangka  waktu  akad mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai  kerugian.  (PSAK  105  :  Paragraf  13).  Jika  nilai  investasi  mudharabah turun  sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak    pengelola    dana,    maka    penurunan    nilai    tersebut  diakui  sebagai  kerugian  dan mengurangi  saldo  investasi  mudharabah.  (PSAK  105  :  Paragraf  14).  Jika  sebagian  investasi mudharabah  hilang  setelah  dimulainya  usaha  tanpa      adanya      kelalaian      atau      kesalahan pengelola   dana,   maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat  bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf  15).  Usaha  mudharabah  dianggap  mulai  berjalan  sejak  dana  atau  modal  usaha mudharabah  diterima  oleh  pengelola  dana.  (PSAK  105:  Paragraf  16)  Dalam  investasi mudharabah  yang  diberikan  dalam  aset  nonkas  dan  aset    nonkas    tersebut    mengalami penurunan  nilai  pada  saat  atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha  mudharabah,  maka  kerugian  tersebut  tidak  langsung  mengurangi  jumlah  investasi, namun  diperhitungan  pada  saat  pembagian  bagi  hasil.  (PSAK  105  :  Paragraf  17)  Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: Persyaratan  yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
Tidak  terdapat  kondisi  di  luar  kemampuan (force  majeur) yang  lazim  dan/atau  yang telah ditentukan dalam akad; atau Hasil  keputusan  dari  institusi  yang  berwenang.  (PSAK 105   : Paragraf 18) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum  dibayar  oleh  pengelola  dana,  maka  investasi  mudharabah  diakui  sebagai  piutang. (PSAK  105  :  Paragraf  19)  Jika  investasi  mudharabah  melebihi  satu  periode  pelaporan, penghasilan  usaha  diakui  dalam  periode  terjadinya  hak  bagi  hasil  sesuai  nisbah  yang disepakati.  (PSAK  105  :  Paragraf  20)  Kerugian      yang      terjadi      dalam      suatu      periode sebelum   akad mudharabah  berakhir   diakui   sebagai   kerugian   dan   dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: Investasi  mudharabah setelah  dikurangi  penyisihan  kerugian investasi; dan Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21) Pengakuan  penghasilan usaha    mudharabah    dalam    praktik    dapat  diketahui  berdasarkan  laporan  bagi  hasil  atas realisasi penghasilan usaha dari      pengelola      dana.      Tidak      diperkenankan      mengakui pendapatan  dari  proyeksi  hasil  usaha.  (PSAK  105  :  Paragraf  22)  Kerugian  akibat  kelalaian atau  kesalahan  pengelola  dana  dibebankan  pada  pengelola  dana  dan  tidak  mengurangi
investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola  dana  diakui  sebagai  piutang.  (PSAK  105  :  Paragraf  24)  Penyajian  Pemilik  dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36 ) Pengungkapan
Pemilik  dana  mengungkapkan  hal-hal  terkait  transaksi  mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
Isi    kesepakatan    utama    usaha    mudharabah,    seperti    porsi    dana,  pembagian  hasil  usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.  Penyisihan kerugian investasi  mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan yang   diperlukan   sesuai   PSAK   101:   Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105 : Paragraf 38 )

## Bagi Hasil
Bagi hasil biasa di kenal juga dengan istilah profit sharing . Secara makna profit berarti pembagian laba. Namun secara istilahprofit sharing merupakan distribusi berapa bagian laba pada  para  pegawai  dari  suatu  perusahaan,  bentuk-bentuk  distribusi  ini  dapat  merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain.
Dalam  mekanisme  keuangan  syari’ah,  bagi  hasil  ini  berhubungan  dengan  usaha pengumpulan  dana  (funding)  maupun  pelemparan  dana  atau  pembiayaan  (financing).  Di dalam  produknya  dikenal  istilah  shahibul  maal  dan  mudharib.  Shahibul  maal  merupakan pemilik  dana  yang  mempercayakan  dananya  pada  lembaga  keuangan  syari’ah  yaitu  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  untuk  dikelolah  sesuai  dengan  perjanjian  sedangkan,  mudharib merupakan  kelompok  orang  atau  badan  memperoleh  dana  untuk  dijadikan  modal  usah  atau investasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dalam  bentuk  desain deskriptif  dan  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi.  Objek  penelitian ini  adalah penerapan  pembiayaan  mudharabah  ,  sedangkan  subjek  penelitiannya  ini  adalah  BMT  UGT Sidogiri  Yosowilangun.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  skunder.  Sumber  data skunder  penelitian  ini  di  peroleh  dengan  cara  wawancara  dan  dokumentasi  kepada narasumber  asli  (tidak  melalui  perantara)  yaitu  pegawai  dan  pengurus  BMT  UGT  Sidogiri Yosowilangun.  Teknik  pengambilan  subjek  penelitian  pada  penelitian  ini  dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data dari  berbagai  sumber  baik  secara  perorangan  (individu)  maupun  kelembagaan.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah Observasi Partisipatif, Interview,  Dokumentasi.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penulisan  laporan  ini  yaitu: 1)  Mengumpulkan  data  yang  diperoleh  daro  observasi  dan  wawancara  dengan  pihak  BMT UGT  Sidogiri  Yosowilangun.  2)  Menganalisa  data  yang  diperoleh  dengan  PSAK  105  yang meliputi  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  pelaporan  serta  bagi  hasil  yang  diterapkan.  3) Membuat pernyataan atau kalimat dengan membandingkan antara teori yang sudah ada, yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah khususnya pada penerapan akuntansi syariah dan  sistem  pembagian  hasil  mudharabah  pada  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun.  4) Kemudian  data  yang  diperoleh  diuraikan  dengan  pernyataan  atau  kalimat  yang  mengarah pada suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Pembahasan  Mengenai  Kesesuaian  Pengakuan  Akuntansi  Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Kabupaten Lumajang Berdasarkan PSAK 105
Berdasarkan    analisis    yang    dilakukan    dapat    diketahui    bahwa  belum  sepenuhnya praktik  pengakuan akuntansi    sesuai  dengan  PSAK  105.  Pengakuan  keuntungan,  pengakuan kerugian,  pengakuan  piutang  dan  pengakuan  beban  di  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun telah  sesuai  dengan  PSAK  No.105.  Namun,  terdapat  ketidaksesuaian  dalam  hal  pengakuan investasi.
Pengakuan  investasi  di  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  belum  sesuai  karena  pada saat  penyerahan  dana  kepada  anggota,  BMT  mengakui  dana  mudharabah  tersebut  sebagai pembiayaan  mudharabah.  Padahal dalam PSAK No.105 dana mudharabah yang disalurkan kepada  anggota  dalam  akad  pembiayaan mudharabah harus  diakui  sebagai  investasi mudharabah. Seperti pada contoh kasus pembiayaan mudharabah tabel 4.2 pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun yang dapat kita amati lagi pada jurnal berikut:
Tabel 2 Jurnal Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah Tanggal Transaksi Jurnal BMT UGT Sidogiri Yosowilangun (Rupiah) 01/05/2020 Pencairan dana kepada anggota Db. Pembiayaan Mudharabah Kr. Kas 45.000.000 45.000.000
Sumber: Data diolah (2020)
Dalam transaksi  pada saat pencairan dana kepada anggota terlihat jurnal dengan debet pembiayaan  mudharabah  dan  kredit  kas.  Jurnal  tersebut  menunjukkan  bahwa  BMT  UGT Sidogiri  Yosowilangun  mengakui  dana mudharabah yang  disalurkan  kepada  anggota  diakui sebagai  pembiayaan mudharabah ,  seharusnya  BMT  mengakuinya  sebagai  investasi mudharabah.  Hal  ini  telah  tertulis  dalam PSAK  105  paragraf  12  “Dana  mudharabah      yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau  penyerahan  aset  non-kas  kepada  pengelola  dana”.  Pembahasan  pengakuan  akuntansi pembiayaan mudharabah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

## Tabel 3 Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun
PSAK 105 BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Analisis Kesesuaian Pengakuan Investasi Dana mudharabah yang  disalurkan oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai investasi mudharabah pada  saat pembayaran  kas  atau  penyerahan aset  non-kas  kepada  pengelola  dana. (PSAK 105 : Paragraf 12) Dana mudharabah yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota saat terjadinya akad. Belum  sesuai  dengan PSAK 105. Karena dana mudharabah yang disalurkan  ke  mudharib seharusnya diakui sebagai  investasi  bukan pembiayaan. PSAK 105 BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Analisis Kesesuaian
Usaha  mudharabah  telah  dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha  mudharabah  diterima  oleh pengelola dana (mudharib).
(PSAK 105 : Paragraf 16)
Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak  dana  telah  diterima oleh mudharib. Telah Sesuai dengan PSAK No.105

## Pengakuan Kerugian
Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum  usaha  dimulai  disebabkan rusak,  hilang  atau  faktor  lain  yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola  dana,  maka  penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan  mengurangi  saldo  investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 14) Penurunan nilai investasi atau  hilangnya  pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan  kesalahan  atau kelalaian  dari  anggota  maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi  saldo  investaasi mudharabah Telah  Sesuai  dengan PSAK No.105 Jika  sebagian  investasi  mudharabah hilang  setelah  dimulainya  usaha tanpa adanya kelalaian atau
kesalahan  pengelola  dana,  maka kerugian  tersebut  diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15) Penurunan nilai investasi atau  hilangnya  pembiayaan yang  bukan  disebabkan  oleh kesalahan atau kelalaian pengelola  maka  hal  tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Telah sesuai dengan PSAK No 105 Aset  nonkas  dan  asset  nonkas tersebut  mengalami  penurunan  nilai pada saatatau setelah barang dipergunakan  secara  efektif  dalam kegiatan  usaha  mudharabah,  maka kerugian  tersebut  tidak  langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan  pada  saat  pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)
BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas  seperti  mesin  dan peralatan. Tidak terdapat pembiayaan  aset  nonkas pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Kelalaian    atas    kesalahan  pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
a. Persyaratan          yang ditentukan di  dalam akad tidak dipenuhi.
b. Tidak    terdapat    kondisi  diluar kemampuan  (force  majeur)  yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c. Hasil  keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18) Kesalahan  anggota  sebagai pengelola  dana  ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan  yang  tertera  di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan, dan hasil keputusan  dari  institusi  yang berwenang. Telah sesuai dengan PSAK 105 PSAK 105 BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Analisis Kesesuaian
Kerugian      yang      terjadi dalam    suatu    periode  sebelum  akad mudharabah  berakhir  diakui  sebagai kerugian  dan  dibentuk  penyisihan kerugian  investasi.  Pada  saat  akad mudharabah  berakhir, selisih antara: a. Investasi    mudharabah  setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; b. Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21) Kerugian yang terjadi sebelum  akad  mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian.  Pada  saat  akad mudharabah  berakhir  selisih antara  investasi  mudharabah setelah  dikurangi  penyisihan kerugian  dan  pengembalian investasi  mudharabah  diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Telah sesuai dengan PSAk 105

## Pengakuan Keuntungan
Jika  investasi  mudharabah  melebihi satu  periode  pelaporan,  penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya  hak  bagi  hasil  sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20) Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan  periode  dan  nisbah yang  telah  ditetapkan  di awal perjanjian. Telah sesuai dengan PSAk 105 Pengakuan penghasilan usaha mudharabah  dalam  praktik  dapat diketahui  berdasarkan  laporan  bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.
Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22) Penghasilan usaha diperoleh  dari  perhitungan nisbah  yang  menggunakan laporan  pendapatan  laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota. Telah sesuai dengan PSAK 105
Pembagian  hasil  usaha  mudharabah dapat  dilakukan  berdasarkan  prinsip bagi  hasil  atau  bagi  laba.  Jika berdasarkan prinsip bagi  hasil, maka dasar  pembagian  hasil  usaha  adalah laba  bruto  (gross  profit)  bukan  total pendapatan usaha (omset) Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan  prinsip  bagi hasil usaha yakni menggunakan laba neto sebagai  dasar  pembagian usaha atau nisbah. Telah  Sesuai  dengan PSAK 105 (gross profit) bukan
total pendapatan  usaha  (omset).  Bila berdasarkan  prinsip  bagi  laba,  dasar pembagian  adalah  laba  neto  (net profit)  yaitu  laba  bruto  dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 11)
PSAK 105 BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Analisis Kesesuaian

## Pengakuan Piutang
Jika  akad  mudharabah  berakhir sebelum  atau  saat  akad  jatuh  tempo dan  belum  dibayar  oleh  pengelola dana,  maka  investasi  mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19) BMT  mengakui  pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo  dan  belum dibayarkan  oleh  pengelola dana sebagai piutang. Telah sesuai dengan PSAK 105 Bagian  hasil  usaha  yang  belum dibayar  oleh  pengelola  dana  diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24) BMT  mengakui  bagian  hasil usaha  yang  belum  dibayar oleh  pengelola  dana  sebagai piutang. Telah sesuai dengan PSAK 105 Pengakuan Beban Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23) Kerugian  yang  disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola  dana  dibebankan pada  pengelola  dana  dan tidak  mengurangi  investasi mudharabah. Telah sesuai dengan PSAK 105

## Sumber: Data diolah (2020)
Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun  Kabupaten Lumajang Berdasarkan PSAK 105
BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota / mudharib pada saat pencairan dana sesuai dengan  akad  yang  telah  disepakati.  Seperti  dalam  contoh  kasus  transaksi  pembiayaan mudharabah  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  terlihat  BMT  mengukur  pembiayaan mudharabah sebesar jumlah yang dibayarkan  yakni sebesar Rp 45.000.000,00 sesuai dengan akad  yang  disepakati  sebelumnya.  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  hanya  memberikan pembiayaan  dalam  bentuk  kas,  BMT  tidak  memberikan  pembiayaan  dalam  bentuk  nonkas seperti mesin dan sejenisnya.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  praktik  pengukuran akuntansi  yang  dilakukan  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  telah  sesuai  dengan  PSAK No.105  dimana  investasi  mudharabah  dalam  bentuk  kas  diukur  sebesar  jumlah  yang dibayarkan.Pembahasan mengenai pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah.
Tabel 4 Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun PSAK 105 BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Analisis Kesesuaian Pengakuan Investasi Dana mudharabah yang  disalurkan oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai investasi mudharabah pada  saat pembayaran  kas  atau  penyerahan aset  non-kas  kepada  pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12) Dana mudharabah yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota saat terjadinya akad. Belum sesuai dengan PSAK  105.  Karena  dana mudharabah yang disalurkan  ke  mudharib seharusnya  diakui  sebagai investasi bukan pembiayaan.
Usaha  mudharabah  telah  dianggap mulai  berjalan  sejak  dana  atau modal  usaha  mudharabah  diterima oleh pengelola dana (mudharib). (PSAK 105 : Paragraf 16) Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak  dana  telah  diterima oleh mudharib. Telah Sesuai dengan PSAK No.105

## Sumber: Data diolah (2020)
Pembahasan        Mengenai        Kesesuaian        Penyajian        Akuntansi  Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun  Berdasarkan PSAK 105 Penyajian akuntansi  pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai  dengan  PSAK  No.105.  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun menyajikan  pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Seperti  contoh  kasus  transaksi  pembiayaan  mudharabah  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun terdapat    penyaluran    investasi    mudharabah    sebesar    Rp  20.000.000.  BMT  UGT  Sidogiri Yosowilangun menyajikan  investaasi  mudharabah  yang  disalurkan  kepada  anggota  dalam laporan  keuangan  yakni  sebesar  Rp  45.000.000.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  PSAK  105 Paragraf 36 dimana pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
Tabel 5 Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Investasi
di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun PSAK 105 BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Analisis Kesesuaian Pemilik      dana      menyajikan investasi    mudharabah  dalam laporan  keuangan  sebesar  nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36 ) BMT UGT Sidogiri Yosowilangun menyajikan pembiayaan  mudharabah  yang disalurkan kepada anggota dalam  neraca  sebesar  dengan nilai yang tercatat. Telah sesuai dengan
PSAK 105

## Sumber: Data diolah (2020)

## Pembahasan    Mengenai    Kesesuaian    Pengungkapan    Akuntansi  Pembiayaan
Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Berdasarkan PSAK 105
BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  mengungkapkan    isi    kesepakatan  usaha mudharabah    dalam    laporan    hasil    usaha.    Pengungkapan  pembiayaan  mudharabah  dalam laporan  hasil  usaha  mencakup  hal-hal  seperti  jumlah  dana  dan  pembagian  hasil  usaha  dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah.  Dari  contoh  kasus  transaksi  pembiayaan  mudharabah  BMT  UGT  Sidogiri Yosowilangun  mengungkapkan  jumlah  dana  pembiayaan  mudharabah  sebesar  Rp 45.000.000,00  pembagian  hasil  usaha  sebesar  30%  dari  laba  sesuai    dengan    nisbah    yang telah  ditetapkan  pada  akad  pembiayaan mudharabah. Semua ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38.
Tabel 6 Perlakuan Akuntansi terhadap Pengungkapan Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun
PSAK 105 BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Analisis Kesesuaian
Pemilikdana pengungkapkan hal-hal  terkait  transaksi  mudharabah,
tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38 ) Isi kesepakatan utama usaha
mudharabah, seperti porsi dana, pembagian  hasil  usaha, aktivitas  usaha mudharabah, dan lain- lain.
Rincian  jumlah  investasi  mudharabah berdasarkan jenisnya.
Penyisihan
kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah  dalam  laporan hasil  usaha.  Pengungkapan pembiayaan mudharabah
dalam  laporan  hasil  usaha mencakup  hal-hal  seperti jumlah dana dan pembagian hasil  usaha  sesuai  dengan yang  tertera  dalam  akad pembiayaan mudharabah.
Telah sesuai dengan
PSAK 105

## Sumber: Data diolah (2020)

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT UGT Sidogiri Yosowilangun dan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Perlakuan  akuntansi  yang  diterapkan  BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum semuanya sesuai dengan PSAK 105. Hal ini dikarenakan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengakui  dana  penyerahan  kepada  pengelola (mudharib) sebagai  pembiayaan  mudharabah bukan sesuai PSAK 105 dimana seharusnya diakui sebagai investasi mudharabah. Perlakuan akuntansi    mengenai    pengukuran    akuntansi    terhadap  pembiayaan  mudharabah  yang diterapkan BMT  UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan 105. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri  Yosowilangun  telah  sesuai  dengan  PSAK  105.  Perlakuan  akuntansi  mengenai pengungkapan  akuntansi  terhadap  pembiayaan  mudharabah  yang  diterapkan  BMT  UGT Sidogiri  Yosowilangun  telah  sesuai  dengan  PSAK  105.  Prinsip  bagi  hasil  yang  yang diterapkan  oleh  BMT  UGT  Sidogiri  Yosowilangun  sudah  sesuai  dengan  PSAK  105,  yaitu menggunakan profit  sharing dimana  laba  bersih  sebagai  dasar  pembagian nisbah (keuntungan).

## DAFTAR PUSTAKA
Afifi, L. D. (2020). Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Anotoni,  Muhammad  Syafi’i.  2006. Manajemen  Bank  Syariah. Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN
Arifah, O. N. (2020). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 40-46.
Eka Pratiwi, I., & Septiarani, D. F. (2016). Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah. Jurnal Akuntansi 6 (1) , 17-32
Hasanah,  U.  (2020).  Analisis  enerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  105 dalam  Pembiayaan  Mudharabah  pada  BMT  Muawanah  Palembang.  (Skripsi,  UIN Raden Fatah Palembang).
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Lisa, Oyong. (2020). Produk dan Transaksi Akuntansi Bank Syariah (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
Luayyi,  Sri.  (2015).  Evaluasi  Perlakuan  Akuntansi  Pembiayaan  Murabahah  Berdasarkan PSAK  102  Pada  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Ar  Rahmah  Kabupaten  Kediri. Cendekia Akuntansi 3 (1) , 111-120.
Marcela  Nasir,  S.,  &  Sululing,  S.  (2015).  Penerapan  Akuntansi  Murabahah  Terhadap Pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  Pada  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Luwuk. Jurnal Akuntansi 19 (1) , 109-128.
Nurwidiaty,  D.,  &  Sri  Widiawati,  H.  (2018).  Akuntansi  Syariah  Untuk  Pembiayaan Murabahah,  Mudharabah  Serta  Kesesuaian  Dengan  PSAK  Syariah  No  102  dan  105 pada KSPPS  BMT NU Jombang. Jurnal Akuntansi & Akuntansi FE. UN PGRI 3 (2) , 24-37
Permata,  F.  E.,  &  Wartoyo,  W.  (2020).  Analisis  Penerapan  PSAK  No.  105  pada  Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(1).
Priyambodo, d. (2018). Analisis penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah pada  kspps  syamil  ampel  untuk menjaga  kepuasan  nasabah  tugas  akhir  (Skripsi,  IAIN Salatiga).
Purwoko, S., & Setiawan, N. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 5(1).
Standar Akuntansi Keuangan Syariah. (2020). Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
Surai Abu, Hadi Abdul. 2005. Bunga Bank Dalam Islam. Surabaya: Al-Ikhlas.
Yahya,  Rizal.  Martawireja,  A.  E.,  dan  Ahim,  Abdurrahim.  2009. Akuntansi  perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat Yusuf,  M.  (2013).  Analisis  Penerapan  Pembiayaan  Murabahah  Berdasarkan  Pesanan  dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102. Binus Bussines Review 4 (1) , 15- 29