## Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)
ISSN 2798-0243, Vol 3, No 2, 2023, 89-97 https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i2.2339
Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Kegiatan  Peer  to  Peer Lending  (Protection  of  Personal  Data  in  Peer  to  Peer

## Lending Activities)
Vika Rachayu 1 Marnia Rani 2 Muhammad Fajar Hidayat 3 Universitas Maritim Raja Ali Haji, kepulauan Riau 1,2,3

## vikarahayu020201@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 12 Agustus 2023 Revisi 1 pada 27 September 2023 Revisi 2 pada 30 September 2023 Disetujui pada 3 Oktober 2023

## Abstract
Purpose: The research objective to be achieved in this study is to determine  the  protection  of  personal  data  in  peer  to  peer  lending activities. In this data analysis technique, researchers use research materials  in  the  form  of  books,  journals,  documents  and  research results obtained from a literature review.
Methodology: In the data analysis technique, the data obtained will be  analyzed  using  qualitative  methods.  The  qualitative  method  is observing  in  their  environment  by  interacting  and  trying  to understand language and interpretations of the world around them. Results: Information  technology-based  service  providers  through online,  have  an  obligation  to  meet  personal  data  protection standards. Protection of personal data is one of the most important things  in  conducting  online  transactions,  because  personal  data  is related to user security.
Limitation: This  research  contributes  to  the  government  and  the community must be able to act more thoroughly, meticulously and have  a  prudent  nature,  especially  when  carrying  out  technology- based lending and borrowing services.
Contribution: It is hoped that this law will become a strong legal umbrella  for  the  management  and  protection  of  citizens'  personal data and government administrators.
Keywords:  Personal  Data  Protection,  Agreements  and  Peer  to Peer Lending How  to  Cite: Rachayu,  V.,  Rani,  M.,  Hidayat,  M,  F.  (2023). Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Kegiatan  Peer  to  Peer  Lending. Jurnal  Studi Ilmu Sosial dan Politik, 3(2), 89-97..

## 1. Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan  di  era  globalisasi  dalam  keadaan  perubahan  secara  cepat  dengan munculnya  teknologi  yang  semakin  pesat  dan  canggih  dalam  sistem  dan  transaksi  elektronik  telah menciptakan industri teknologi informasi yang diunggulkan seperti adanya teknologi dan juga internet. Keduanya  memberikan  kontribusi  untuk  menunjang  kehidupan  manusia  dan  perkembangan  dalam suatu  teknologi.  Perkembangan  suatu  teknologi  berdampak  pada  perubahan  dari  segi  bidang  jasa, perdagangan  serta  dari  sektor  finansial.Hadirnya  suatu  teknologi  yang  telah  mendukung  terciptanya adanya  layanan  jasa  keuangan  yang  lebih  efisien  dan  mudah  untuk  digunakan  dalam  kebutuhan masyarakat dengan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). Melalui peer to  peer lending ini masyarakat yang memerlukan  dana  dalam jumlah  banyak  dengan  cara cepat  dan mudah  untuk  mendapatkan  pinjaman  tanpa  perlu  mengajukan  kredit  ke  bank  dengan  membawa persyaratan  tertentu  (Priliasari,  2019).  Perkembangan  teknologi  finansial  dapat  merubah  gaya  hidup masyarakat  serta  membantu  pengembangan agar  perusahaan  baru  dapat  meningkatkan  kualitas yang dimiliki serta dapat membantu masyarakat dalam keadaan darurat maupun kesusahan dengan adanya teknologi finansial ini yang terhubung ke internet dan masyarakat sangat mudah untuk mengaksesnya (Kesuma, Budiartha, & Wesna, 2021).
Kemudahan dalam mengakses merupakan hal suatu yang penting karena dari berbagai kriteria untuk mengakses khususnya pinjaman online dalam sistem online yang dapat di akses dengan cepat melalui smartphone dan jaringan internet (E., 2020). Perkembangan teknologi fintech ini merupakan sesuatu
yang masih perlu dibahas. Sehingga dilakukan dengan banyaknya penelitian yang membahas terkait dengan  data  pribadi  (Suryono,  2019).  Perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia  yang merupakan bagian  dari  perlindungan  diri  pribadi.  Perlindungan  data  pribadi ini  diatur dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi data pribadi dan privasi yang bersifat universal yang artinya diakui banyak negara.  Negara Indonesia dalam melindungi kepentingan bagi konsumen serta melindungi data diri konsumen, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi (Zulham., 2013). Keberadaan sistem pinjaman online terus menimbulkan permasalahan baru seperti adanya ketentuan bagi penyelenggara layanan jasa berbasis fintech khususnya dalam layanan pinjaman online bagi peminjakarena jika gagal membayar, maka informasi data pribadi, transaksi data, dan data keuangan akan disebarluaskan melalui media sosial. Banyak keluhan dalam kasus pinjaman online terutama dengan metode pembayaran yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan.
Sebagai konsumen yang melakukan pinjaman online mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi dari  pihak  yang  sewenang-wenangnya  dalam  menyebarluaskan  data  pribadinya.  Konsumen  yang melakukan pinjaman online menjadi korban pencemaran nama baik oleh penyelenggara peer to peer lending maka konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil atas penyebarluasan data  pribadi  dikarenakan  tindakan  tersebut  telah  merugikan  konsumen  sebagai  pihak  peminjaman online (Novinna, 2020). Kemudahan yang ditawarkan oleh fintech atau layanan pinjaman online banyak masyarakat yang tertipu dan terjebak tentang kemudahan yang didapat dengan memberikan pinjaman online tersebut. Terjebak dan terjerumus dalam meminjam uang pada layanan pinjaman online yang tidak  memiliki  izin  penyelenggaraannya  atau  ilegal  dan  jika  konsumen  tidak  berhati-hati  dalam pinjaman online akan berpotensi memperburuk keadaan. Pinjaman online yang ilegal pada dasarnya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman karena dalam transaksi pinjaman tersebut akan dilakukannya dengan cara memberikan beban bunga yang jumlahnya sangat besar, cara penagihannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, bahkan yang lebih berbahaya dengan cara penyebaran informasi data pribadi konsumen (Septiyani, 2022).
Transaksi elektronik dalam melakukan perjanjian untuk mengikatkan para pihak ketika pihak peminjam tersebut  telah  download  aplikasi  pinjaman  online  seperti  Easycash  atau  mengakses  website  lalu meregistrasi dengan memasukan nomor telepon dan melakukan cek limit yang harus dipenuhi, mengisi data  dan  mengunduh  berkas  yang  dibutuhkan  dengan  ketentuan  syarat  yang  telah  disediakan  dan sebagainya dengan menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan dalam waktu cepat dan langsung cair ke  dalam  rekening  peminjam.  Perjanjian  ini  berisikan  tanda  tangan  para  pihak  yang  dibuat  secara elektronik  dan  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  ini  dilakukan  oleh  penyelenggara  sertifikasi elektronik  atau  sebagai  pihak  ketiga  dalam  melakukan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi. Dengan  dipenuhinya  semua  ketentuan  yang  dipersyaratkan,  maka  kontrak  elektronik  yang  berisikan transaksi  elektronik  berupa  pinjam  meminjam  uang  ini  dapat  mengikatkan  para  pihak  dan  segala informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  Perjanjian  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  antara  kedua  belah  pihak  yang  memberi  tawaran dengan pihak yang menerima penawaran sudah terjadi kesepakatan. Terhitung dari detik diterima segala persyaratan yang telah disediakan, maka sejak itu perjanjian online lahir dan mengikat para pihak (Iman Sjahputra, 2021).
Era globalisasi ini semua aktivitas masyarakat tidak terlepas dari teknologi. Demikian pula pada layanan jasa  keuangan  dalam  perkembangannya  mulai  bergeser  pada  lembaga  keuangan  yang  berbasis teknologi.  Indonesia  banyak  yang  menyalahgunakan  data  pribadi  yang  dapat  mengkhawatirkan terutama  sejak  pemerintah  menerapkan  program  KTP  elektronik  (e-KTP)  menjadi  rekaman  data elektronik yang dapat digunakan oleh pemerintah yang didalamnya terdapat beberapa identitas seperti Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  Oleh  karena  itu,  data  pribadi  yang  terekam  sangat  mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan data pribadi serta kesenjangan  penyalahgunaan  data  pribadi  khususnya  pada  masyarakat  atau  para  konsumen  yang menggunakan  platform  pinjaman  online  tersebut.  Penyelenggaraan  yang  melanggar  ketentuan perundang-undangan  dan  tidak  sesuai  dengan  yang  dilaksanakan,  maka  dapat  dikenai  sanksi
administratif  pada  Pasal  23  Ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  berupa:  peringatan  tertulis, pembatasan  kegiatan  usaha,  dan/atau  pencabutan  izin.  (Pasal  23  Ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” 2022.)
Terjadinya  penyebaran  data  pribadi  dalam  prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia merupakan  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  berdasarkan Pancasila.  Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  merupakan  sebagai sumber  Pancasila  karena  dalam  pengakuan  dan  perlindungan  yang  melekat  pada  Pancasila(Sunarjo, 2014) . Sebenarnya tidak hanya keamanan data pribadi ataupun identitas pengguna layanan pinjaman online yang harus dilindungi tetapi perlindungan dana juga wajib diperhatikan saat memberikan layanan peer to peer lending (Syaifudin, 2020). Masyarakat terus dihimbau untuk tidak terjebak dalam pinjaman online  ilegal  yang  menawarkan  secara  mudah  dalam  peminjaman,  sekaligus  menjanjikan  pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan pencairan dana yang sangat cepat. Bahkan harus menguras hartanya  yang  dimilikinya  dengan  meminjam  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  sampai  akhirnya menjual rumah karena modus berbunga (Pratama., 2022).
Transaksi  pinjaman  online juga  harus  di seimbangkan  dengan  payung  hukum  yang  bersifat  adil  dan berkepastian hukum. Menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kemudahan kepada kreditur dan  debitur  dalam  kegiatan  pinjam  meminjam.  Maksud  dari  kemudahan  tersebut  bahwa  debitur memiliki jaminan terkait kerahasiaan data pribadinya. Sehingga resiko penyebaran data pribadi sangat mudah melalui media online (Istiqamah, 2019). Pengesahan Undang-Undang ini menandakan era baru dalam  pengelolaan  data  pribadi.  Prinsipnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur perlindungan data dalam hal keamanan, tetapi juga memenuhi hak proporsionalitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dari sisi pengendali, hubungan antar pengendali dan hak subjek data pribadi tersebut. Pengesahan ini bertepatan dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  berfungsi  untuk  menjamin  diri  pribadi  dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini  diharapkan  diharapkan menjadi  payung  hukum  yang  kuat  bagi  tata  kelola  dan  perlindungan  data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan (Jannah, 2022).
Pinjam meminjam secara online tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi banyak konsumen yang mengeluh  akan  adanya  gangguan  privasi  seperti  nomor  ponsel  yang  tidak  dikenal.  (Rahmi,  2020). Masalah yang lebih spesifik dihadapi oleh perusahaan fintech adalah perlunya lebih banyak regulasi di sektor  lain.  Indonesia  memiliki  beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang  pertumbuhan  di  sektor fintech.  Dengan  menerapkan  prinsip  perlindungan  konsumen  dan  manajemen  risiko  serta  bersifat kehati-hatian untuk menjaga stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang cepat, mudah dan aman, Bank Indonesia mengatur pemanfaatan penyelenggara teknologi finansial untuk  mendorong  inovasi  di  sektor  keuangan  dan  melindungi  keamanan  data  dalam  melakukan transaksi. (Ryan Randy Suryono, 2019).

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1 Perlindungan
Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi.

## 2.2 Data Pribadi
Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik. (Pasal 1 Ayat 18 Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi).

## 2.3 Kegiatan
Kegiatan adalah tindakan, aktivitas, usaha atau pekerjaan. Segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan- kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan suatu aktivitas.

## 2.4 Peer To Peer Lending
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, fintech lending atau peer to peer lending atau  P2P  Lending  adalah  layanan  pinjam  meminjam  uang  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan adalah Layanan Peer To Peer Lending yang sekarang ini sedang berkembang pesat saat ini membuat perusahaan teknologi finansial menjadi terus bermunculan, dengan misalnya masyarakat yang melakukan aktivitas keuangan sebagai regulasi teknologi finansial membuat  aturan  mengenai  layanan Peer  To  Peer  Lending yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  10/POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan untuk  mengatur  dalam  memecahkan  suatu  permasalahan  tertentu  mengenai  tersebarnya  data  pribadi terdapat  dalam  Undang-Undang  khusus  yaitu  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan  Data  Pribadi.  (Azmi  Aulia  Rahmi,  2020). Layanan  penyelenggara  berbasis  teknologi informasi  melalui online ,  memiliki  kewajiban  memenuhi  standar  perlindungan  data  pribadi. Perlindungan data pribadi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi online , sebab  dalam  data  pribadi  memiliki  keterkaitannya  dengan  keamanan  pengguna.  (Celina  Tri  Siwi Kristiyani, 2011). Terdapat beberapa kategori dalam perlindungan data pribadi sebagai subyek hukum yang  harus  di  atur.  Subyek  hukumnya  ialah  Pengelola  Data  Pribadi  yang  merupakan  orang,  badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama- sama  mengelola  data  pribadi.  Pengelolaan  data  pribadi  tersebut  dapat  berupa  menggunakan  sistem penyimpanan  data,  namun  tidak  terbatas  pada  kegiatan  pemprosesan  pengumpulan,  penggunaan, pengungkapan,  penyebarluasan  dan  pengamanan  data.  Perlindungan  data  pribadi  merupakan  hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II khususnya pada Pasal 28 huruf G ayat (1) yang berisikan tentang setiap orang berhak melindungi data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
Hadirnya peer  to  peer  lending tidak  bisa  dilepaskan  dari  kebutuhan  masyarakat  untuk  memperoleh pinjaman  uang,  yang  bisa  diperoleh  dari  bank,  namun  persyaratan  untuk  mengajukan  kredit  bank banyak  dan  pencairan  pinjamannya  cukup  memakan  waktu  dan  hadirnya  penyelenggara  pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini maka pengajuan kredit sangat efisien, cepat dan mudah dalam melakukan pinjaman. (Arfuanna Novera Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari , 2022).
Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Antara Pinjaman Legal dan Ilegal No Prihal Pinjol Legal Pinjol Ilegal 1. Status di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tidak terdaftar dan tidak melakukan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Aplikasi Aplikasi terdapat pada Playstore, ada logo OJK Aplikasi tidak terdapay di Playstore , tidak ada logo OJK. Pengguna
melakukan installasi menggunakan Aplikasi 3. Metode Penawaran Promo, iklam resmi Menggunakan broadcast , pesan WhatsApp, SMS 4. Pengajuan Kredit Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan Cenderung sangat mudah 5. Domisili Alamat dan kontak perusahaan jelas Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada
Perlindungan data pribadi bagi konsumen yang melakukan pinjam meminjam online berkaitan dengan data pribadi di atur dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasal tersebut mewajibkan penyelenggara peer  to  peer  lending dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  harus mempunyai  dan  menaati  peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang diperolehnya, yaitu: a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
b. Memastikan  tersedianya  proses  autentikasi,  verifikasi,  dan  validasi  yang  mendukung kenirasangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
c. Menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaaan,  pemanfaatan,  dan  pengungkapan  data  pribadi,  data transaksi  dan  data keuangan  yang  diperoleh  oleh penyelenggara  berdasarkan  persetujuan  pemilik data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
d. Memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya. telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal tersebut adalah salah satu Pasal yang dengan sangat jelas menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi, secara garis besar Pasal-Pasal yang dilakukan dalam melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan  informasi  elektronik  yang  dapat  merugikan  orang  lain  terutama  konsumen  yang melakukan pinjam meminjam uang dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan  orang  lain  terutama  pemilik  data  pribadi.  Penyalahgunaan  data  pribadi  yang  dijadikan jaminan dalam peer to peer lending menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tidak ada kaitannya  dengan  perjanjian  kredit  antara  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman,  hal  ini dikatakan  karena  ketidaksempurnaan  dalam  kesepakatan  perjanjian,  atau  cacat  kehendak  atau  batal demi  hukum.  Pasal  1365  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  “perbuatan  melawan  hukum  itu  adalah sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian  tersebut  untuk  menggantinya.”  Menurut  Pasal  1365  KUHPerdata,  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian  yang  timbul  dari kesalahan tersebut. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan  bahwa  klausul  perjanjian  yang  didalamnya  terdapat  permintaan  pemprosesan  Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum. Artinya persetujuan ini mewajibkan dalam klausul perjanjian yang secara eksplisit untuk disetujui oleh pemilik data pribadi. Ketiadaan perjanjian dalam eksplisit ini dapat menimbulkan tidak adanya suatu kejadian perjanjian secara sah para pihak yang menjadi batal demi hukum. Unsur perbuatan  melawan  hukum  ini  menekankan  pada  tindakan  seseorang  yang  dinilai  melanggar  kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pengertian dari kata hukum diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan, maka perbuatan melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-
kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan  atau  asas  kesusilaan.  (Nurhimmi  Falahiyati,  2020).  Pemberi  pinjaman online diwajibkan untuk menggunakan teknologi informasi  dengan  baik dan  cermat  serta  tidak menyebarkan  data-data pribadi  dalam  hal  mengelola  data  dan  informasi  keamanan  data  pribadi  dan  informasi  lain  guna menjamin keamanan  data. (Fajrin  Putri  Carolin dan Rani  Apriani,  2022).  Kewajiban  untuk menjaga ketertiban dan  keamanan, hal  ini  dapat terwujud jika  setiap masyarakat  menaati  peraturan-peraturan yang  ada  di  lingkungan  masyarakat  Pemerintah  merupakan  badan  yang  berkuasa  yang  memiliki, dimana  peraturan  ini  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Layanan  pinjam meminjam online harus  memiliki sifat  kehati-hatian,  maka  perlu  adanya  regulasi  yang  ada  dan  bertujuan  untuk  bersikap  adil  diantara kepentingan  pemberi  pinjaman  dengan    penerima  pinjaman  yaitu  masyarakat  sebagai  konsumen. Perjanjian yang terjadi dan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang secara canggih ini melalui internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kemudian perjanjian adapun bentuknya, online atau  langsung,  dapat  berbentuk  lisan  atau  tulisan.  Terlebih  dahulu  dimulai  dengan  adanya kesepakatan  antara  para  pihak  serta  berlaku  dan  mengikat  bagi  para  pihak  layaknya  undang-undang bagi yang membuatnya. (Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, 2020).
Terdapat beberapa kategori dalam perlindungan data pribadi sebagai subyek hukum yang harus di atur. Subyek  hukumnya  ialah  Pengelola  Data  Pribadi  yang  merupakan  orang,  badan  hukum  publik  atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelolaan data pribadi tersebut dapat berupa menggunakan sistem penyimpanan data, namun  tidak  terbatas  pada  kegiatan  pemprosesan  pengumpulan,  penggunaan,  pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data. Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat  dari  perbuatan  hukum  tidak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  jika  tidak  terdapat  unsur kesalahan.  Unsur  kesalahan  itu  dapat  diklasifikasikan  menjadi  2  (Tandelilin)  yaitu  kesalahan  yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Hukum perdata dalam kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan  karena  kurang  hati-hatian  atau  kealpaan  memiliki  akibat  hukum  yang  sama,  yaitu  pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (Tandelilin) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau  kerugian  inmateril.  Kerugian  materil  ini  merupakan  kerugian  yang  secara  nyata  di  derita. Sedangkan kerugian inmateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari seperti menyebarkan data pribadi seseorang untuk keuntungan. Hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh penerima pinjaman yaitu dalam ajaran kausalitas hukum perdata untuk meneliti hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum dan  kerugian  yang  ditimbulkan,  sehingga  pelaku  pemberi  pinjaman  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur ini ingin menegaskan bawah sebelum meminta pertanggungjawabannya perlu dibuktikan terlebih dahulu sebab dan akibat pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh penerima pinjaman yang  merupakan  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemberi  pinjam. Ketidaksempurnaan dalam kesepakatan ini terjadi karena tidak adanya pernyataan sepakat dari pihak ketiga terhadap isi perjanjian. Kesepakatan dari pihak ketiga menjadi penting, karena data pribadi milik peminjam tersebut yang diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak.  Kesepakatan perjanjian antara pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman peer  to  peer  lending menjadikan  pihak  ketiga  secara sepihak masuk dalam perjanjian peer to peer lending dan ikut menanggung resiko apabila penerima pinjaman melakukan perbuatan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, pihak perusahaan penyelenggara dapat mengakses data pribadi milik pihak penerima terutama nama dan   nomor telepon.  (Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, 2020).
Pemberi pinjaman online diwajibkan untuk menggunakan teknologi informasi dengan baik dan cermat serta  tidak  menyebarkan  data-data  pribadi  dalam  hal  mengelola  data  dan  informasi  keamanan  data pribadi dan informasi lain guna menjamin keamanan data. Kewajiban untuk menjaga ketertiban dan
keamanan,  hal  ini  dapat  terwujud  jika  setiap  masyarakat  menaati  peraturan-peraturan  yang  ada  di lingkungan masyarakat Pemerintah merupakan badan yang berkuasa yang memiliki, dimana peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah. Layanan pinjam meminjam online harus memiliki sifat kehati-hatian, maka perlu adanya regulasi yang ada dan bertujuan untuk bersikap adil diantara kepentingan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yaitu masyarakat sebagai konsumen. Perjanjian yang terjadi dan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang secara canggih ini melalui internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kemudian perjanjian adapun bentuknya, online atau langsung, dapat berbentuk lisan atau tulisan. Terlebih dahulu dimulai dengan adanya kesepakatan antara para pihak serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. (Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, 2020).
Perjanjian yang dilakukan secara online merupakan sebagai perjanjian online atau elektronik. Perjanjian elektronik  yang  dimaksud  adalah  kontrak  yang  dibuat,  disepakati,  digandakan,  dan  disebarluaskan melalui internet. Perjanjian online ini tidak perlu mempertemukan para pihak peminjam dengan pihak pemberi  pinjaman  secara  langsung  karena  di  dalam  pembuatannya  hanya  menggunakan  media eletronik. Transaksi online ini menjadi pilihan seluruh dunia karena memiliki keunggulan yang lebih praktis, cepat, mudah dan dapat dilakukan kapanpun dan di manapun.Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik wajib  melaksanakan  prinsip  perlindungan  data  pribadi  dalam  melakukan  pemprosesan  data  pribadi meliputi:
a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi.
b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi.
d. Pemrosesan  data  pribadi  dilakukan  secara  akurat,  lengkat,  tidak  menyesatkan,  mutakhir,  dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi.
e. Pemrosesan  data  pribadi  dilakukan  dengan  melindungi  keamanan  data  pribadi  dari  kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau kerusakan data pribadi.
f. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disahkannya  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  menjadi  harapan  untuk  mampu  mencegah segala permasalahan kebocoran data dan penyalahgunaan data, serta mengakomodir sanksi yang pantas bagi pihak-pihak yang melanggar. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membuat banyak  pihak  tidak  terkecuali  istitusi  privat  dan  publik  yang  mempunyai  kewajiban  untuk menyesuaikan business process- nya agar mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Salah satu highlight baru dari dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan melalui perseujun antara pihak yang ingin melakukan pemprosesan data dengan pemilik  data  pribadi.  Pengesahan  ini  bertepatan  dengan  banyaknya  kasus  kebocoran  data  pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berfungsi untuk menjamin  diri  pribadi  dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  serta  menjamin  pengakuan  dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini diharapkan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang ini setelah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 17 Oktober 2022 dan kebocoran serta penyalahgunaaan data pribadi milik orang lain yang akan terjadi.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Pasal  65  Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berfungsi untuk menjamin diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini diharapkan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. (Lina Miftahul Jannah, 2023).
Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap data pribadi konsumen yang menjadi jaminan dalam  perjanjian Peer  To  Peer  Lending adalah  pihak  pemberi  pinjaman  maupun  penyelenggara berkewajiban merahasiakan data pribadi pihak penerima pinjaman dimulai dari awal perjanjian pinjam- meminjam Peer  To  Peer  Lending hingga  berakhirnya  proses  perjanjian  pinjam  meminjam  sesuai dengan  asas  perlindungan data  pribadi  yang  diatur  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perkembangan fintech harus di imbangi dengan regulasi yang mengatur dan mengikat oleh pemerintah. Adanya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dari penyelenggaraan menjalankan pinjaman online salah satunya adalah memberikan kepastian hukum yang  dapat  menjamin  perlindungan  hukum  mengenai  data  pribadi.  Cara  penerapan  hukum  dalam melindungi  kepentingan  dalam  data  pribadi  dalam  kegiatan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi informasi  tersebut  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingan  tersebut,  dengan  istilah  “hak”  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  seseorang  yang mengandung unsur perlindungan dan kepentingan didalamnya.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bentuk perlindungan hukum dari penyelenggara Peer To Peer Lending berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen sejak data tersebut telah diperoleh hingga pinjaman uang selesai dan  setiap  penggunaan  terkait  infromasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi seseorang maka harus dilakukan atas persetujuan oleh orang yang bersangkutan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## Limitasi dan Studi Lanjut
Penelitian ini  hanya menggunakan analisis  peraturan  perundang-undangan,  oleh  sebab  itu  penelitian yang  akan  mendatang  dapat  mempertimbangkan  dengan  menggunakan  lebih  banyak  informan  serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Marnia Rani, S.H.,  M.H.  selaku  Pembimbing  Utama  dan  Bapak  Muhammad  Fajar  Hidayat,  S.H.,  M.H.  selaku Pembimbing Pendamping yang banyak berkontribusi dalam penulisan ini. Anda adalah seorang dosen pembimbing yang menginspirasi dan sangat luar biasa.

## Reference
E., Z. (2020). Keamanan Data Pribadi di Dunia Maya. Pusat Data dan Analisa Tempo. Iman Sjahputra, S. (2021). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber : Penerbit Alumni. Istiqamah,  I.  (2019).  Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum  Perdata. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 6 (2), 291-306.
Jannah, L. M. (2022). Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya. Kesuma, A. N. D. H., Budiartha, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Preferensi Hukum, 2 (2), 411-416.
Novinna,  V.  (2020).  Perlindungan  Konsumen  dari  Penyebarluasan  Data  Pribadi  oleh  Pihak  Ketiga:
Kasus Fintech “Peer to Peer Lending”. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9 (1), 92-110.
Pratama., A. (2022). OJK: Awas Pinjol Ilegal, Utang Rp. 2 Juta Terpaksa Jual Rumah. Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional, 49 (2), 1-27.
Rahmi,  A.  A.  (2020).  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Penggunaan  Layanan  Pinjam  Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending. Badamai Law Journal, 5 (2), 201-217. Septiyani, N. S. (2022). PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.
Sunarjo, S. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. Jurnal Cakrawala Hukum, 5 (2), 180-196. Suryono,  R.  R.  (2019).  Financial  technology  (fintech)  dalam  perspektif  aksiologi. Masyarakat Telematika Dan Informasi Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 10 (1), 52. Syaifudin,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam  Layanan  Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26 (4), 408-421. Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi : Kanisius. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen (Cet ke-2).