Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 9 September 2017
TANGGUNGJAWAB HUKUM

## KLINIK KESEHATAN
DALAM

## PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
Endang Sutrisno & Sri Murdiyah Hidayati Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNSWAGATI endangsutrisno94@gmail.com

## Abstrak
Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  akan  melewati  proses  pemeriksanaan kesehatan.  Pemeriksanaan  tersebut  berisi  pemeriksaan  fisik  dan  jiwa. Pemeriksaan  penunjang  dilakukan  oleh  rumah  sakit  serta  klinik.  Hal-hal sebagaimana  demikian  tercantum  pada  Permenkes  No.  29  Tahun  20  13 mengenai  Penyelenggaraan  Pemeriksaan  Kesehatan  Calon  TKI.  Klinik. Faktanya  pemeriksaan  kesehatan  belum  selaras  dengan  peraturan,  yaitu  tidak dilakukan  informed  consent  sebelum  dilakukan  pemeriksaan  kesehatan. Sehingga  timbul  permasalahan  mengenai  standar  dam  aturan  dasar pemeriksaan  kesehatan  yang  digunakan  untuk  calon  TKI.  Penelitian  ini bertujuan  mengkaji  penerapan  standar  pelayanan  kesehatan  calon  TKI  dan mendeskripsikan pertanggungjawaban hukumnya. Metode penelitian menggunakan  penelitian  doktrinal.  Temuan  penelit ian  pemeriksaan  kesehatan belum  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur,  penerapan  sanksinya  yaitu sanksi  administrasi  seperti  teguran  lisan,  teguran  tertulis  yang  disampaikan oleh  Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten dan  Dinas Kesehatan  Daerah/Provinsi, dan  selanjutnya  pemberhentian  kegiatan  sementara  hingga  pencabutan  izin sarana kesehatan oleh Menteri Kesehatan.
Kata  Kunci :  Pelayanan  Kesehatan,  Calon    Tenaga    Kerja  Indonesia,  Sanksi Administrasi

## Pendahuluan
Secara  umum  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  adalah  merupakan  warga  negara Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri,  yang  dalam  pelaksanaannya  TKI  menjalani program  penepatan  kerja  berbasis  hubungan  kerja  dan  upah  sebagai  timbal  balik  (UU No.  39  2004).  Dalam  pandangan  lain,  TKI  sendiri  tidak  terikat  pada gender atau  jenis kelamin.  Lebih  lanjut,  siapa  pun  WNI  yang  memiliki  dan  bekerja  di  luar  negeri,  yang dalam pelaksanaan kerjanya  terikat oleh perjanjian kerja dengan durasi waktu  tertentu, maka WNI tersebut dapat dianggap sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Tenaga  Kerja  Indonesia  merupakan  pihak  yang  cukup  dominan  dalam mengumpulkan  pundi-pundi  devisa  negara.  Pada  kasus  lain,  TKI  juga  berhasil meningkatkan derajat dan kehidupan keluarganya. Akan tetapi  hal  sebagaimana di atas akan terwujud apabila sang  TKI dapat  menjad i  TKI  yang produktif dan sehat  baik  fisik maupun mental.
Kondisi kesehatan Tenaga Kerja Indonesia  adalah  faktor penting  yang  memiliki kaitan  atas  kualitas  dan  produktivitas  TKI  itu  sendiri.  TKI  yang  memiliki  masalah dengan  kesehatan  tidak  hanya  berurusan  dengan  dirinya  sendiri,  pihak  penyalur, maupun dokter yang menangani, melainkan juga pada bangsa yang merupakan asal TKI tersebut (Depkes: 2008).
Dalam  keterkaitannya  dengan  proses  peningkatan  kualitas  dan  mutu  Calon Tenaga  Kerja  Indonesia  (CTKI),  persiapan  fisik,  mental,  dan  keterampilan  adalah  hal yang  wajib  diperhatikan.  Menyangkut  dengan  persiapan  fisik,  perusahan  penyalur  dan negara  harus  memeriksa  kesehatan  secara  berkala.  Hal  tersebut  demi  menjaga  dan memastikan kondisi kesehatan CTKI selalu baik.
Pemeriksanaan  kesehatan  sendiri  merupakan  bagian  yang  berkaitan  program penempatan  CTKI.  Pada  pemeriksanaan  ini  setiap  CTKI  akan  diperiksa  dan diklasifikasikan  menjadi  dua  golongan,  yakni  sehat  dan  tidak  sehat.  Kegiatan  ini bertujuan  mengetahui kondisi kesehatan CTKI secara  riil.  Di samping  itu cara  ini  juga memungkinkan  pihak  penyalur  bahkan  CTKI  itu  sendiri  memiliki  data  dasar  rekam medik.  Menurut  Undang  Undang  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  kesehatan adalah  kondisi  dimana  tubuh––meliputi  fisik,  mental,  dan  spiritual––dalam  keadaan baik, sehingga mampu untuk hidup produktif, baik sosial dan ekonomis. Adapun Sarana Pemeriksaan  Pelayanan  Kesehatan  CTKI  adalah  tempat  dilaksanakannya  pemeriksaan kesehatan yang memenuhi strandar Menteri Kesehatan.
Dalam pemeriksaan tersebut CTKI akan  melewati beberapa  tahap pemeriksaan, yaitu pendataan identitas,  pemeriksaan fisik, pemeriksaan jiwa sederhana, laboratorium dan  radiologi.  Dalam  pemeriksanaan  laboratorium  sendiri  terdapat  beberapa  subtansi yang  harus  dilalui  CTKI,  salah  satu  subtansi  tersebut  adalah  pemeriks aan  HIV.  Pada saat  ini  kebijakan  pemerintah  dalam  pengendalian  penyebaran  HIV/AIDS  selain mengggunakan  metode  VCT ( Voluntary Counselling and Testing ) terdapat juga  metode PITC ( Provider Initiated Test and Counselling ) (Depkes: 2006).
Pada  prosesnya  pemeriksanaan  CTKI  tidak  dilakukan  oleh  pihak  penyalur, melainkan  oleh  pihak  lain.  Pihak  lain  disini  adalah  pihak  ketiga  yang  memiliki hubungan  dengan  pelayanan  kesehatan  layaknya  rumah  sakit,  puskesmas, medical centre, dan  balai  pengobatan  yang  telah  dipercaya  dan  disahkan.  Pihak  ini  merupakan pihak  ketiga  yang  memberi  pemeriksaan  medis  pada  setiap  CTKI  yang  akan diberangkatkan. Lembaga maupun institusi sebagaimana disebutkan memiliki karyawan baik  medis  maupun  non  medis  yang  sama-sama  mengembang  etika  masing- masing. Akan  tetapi,  terlepas  dari  hal  tersebut,  penulis  mendapati  bahwa  lembaga  dan  institusi kesehatan  terkait  memiliki tanggung  jawab penuh  untuk  memberi pelayanan kesehatan pada  pihak  yang  memerlukan.  Guandi  (2007)  menuturkan  bahwa  terdapat  hubungan pasien  dengan  sang  pemberi  pelayanan  kesehatan.  Lanjut  Guwandi,  menurut  dirinya, hubungan  yang dimaksud didasarkan pada dua ciri,  yakni adanya persetujuan  mengenai pemberian pelayanan (konsensual) dengan kepercayaan ( fiduciary) dari keduanya.
Persetujuan  sebagaimana  disebutkan,  selain  dilatar  belakangi  adanya  hak-hak pasien,  diatur  juga  dalam  Permenkes  Nomor  290/MENKES/PER/III/2008 , yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, persetujuan tindakan kedokteran merupakan pesetujuan yang diberikan keluarga pasien atau pasien sendiri pasca memperoleh keterangan terkait tindakan  dokter  akan  diberikan  pada  pasien.  Sedangkan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Semua tindakan  yang  dilakukan  dokter  harus  mendapat  persetujuan  pasien,  (2)  Persetujuan yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  diberi  melalui  lisan  maupun  tulisan,  ,  (3) Persetujuan sebagaimana pasal  (1) diberikan pasca pasien  mendapat keterangan  terkait perlunya tindakan kedokteran dilakukan.
Dalam  realitas  kajian  ditemukan  adanya  klinik  utama  sebagai  salah  satu  klinik kesehatan CTKI  yang ada di Kota Cirebon.  Dalam penyelenggaraan  layanan kesehatan untuk  para  CTKI  belum  melaksanakan informed consent dalam  layanan  pemeriksaan kesehatan  CTKI,  karena  proses  pelaksanaan informed  consent membutuhkan  waktu yang  lama,  untuk  para  CTKI  mendapatkan  infomasi  tentang  tindakan  medis  yang dilaksanakan,  tidak  terkecuali  informasi  tentang  pemeriksaan  HIV  dan  penyuntikan vaksin  MMR  bagi  para  CTKI  dengan  negara  tujuan  Taiwan,  juga  belum  tersedianya petugas  konseling  HIV  dan  keterbatasan  sumber  daya  manusia/pegawai  klinik  serta ruang  untuk  tempat  pemberian informed  consent ,  menjadi  batu  sandungan  dalam pelaksanaan informed consent . Selain  itu dengan keterbatasan pendidikan  yang dimiliki
oleh  CTKI  dan  keinginan  yang  besar  untuk  dapat  ke  luar  negeri  dengan  harapan mendapatkan  penghasilan  yang  besar  mengakibatkan  CTKI  tidak  memahami pemeriksaan apa saja  yang akan dilakukan.  Dari   hasil wawancara diperoleh  informasi bahwa  hak-hak  CTKI  sebagai  pasien  belum  terpenuhi.  Salah  satu  hak  yang  dimaksud adalah tidak adanya penjelasan serta persetujuan terkait tindakan  medis  yang  harus dan akan dilakukan ( informed consent ).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  metode  doktrinal.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan mengonsepsikan  hukum  sebagai  produk  perundang-undangan  yang  riil  dan  fungsional pada  sistem  kehidpan  bermasyarakat  yang  mempola,  dimana  penelitian  ini  dilakukan dengan  meneliti  bagaimana  penegakan  hukum  terkait  dengan  pelayanan  pemeriksaan kesehatan  CTKI  di  klinik  kesehatan  CTKI  yang  tidak  memenuhi  standar  pelayanan yang ditetapkan Menteri Kesehatan untuk proses pemeriksaan kesehatan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yang  mempunyai obyek  kajian  tentang  kaidah  atau  aturan  hukum,  dimaksudkan  untuk  menyampaikan argumentasi  hukum  sebagai  dasar  penentu  apakah  suatu  peristiwa  sudah  benar  atau salah  serta  bagaimana  sebaiknya  peristiwa  itu  menurut  hukum,  dengan  tujuan  ada pertanggungjawaban hukum yang jelas untuk klinik kesehatan yang tidak melaksanakan pelayanan kesehatan CTKI sesuai standar yang telah ditetapkan.

## Hasil dan Pe mbahasan
A. Implementasi  Standar  Pelayanan  Pemeriksaan  Kesehatan  Calon  Tenaga Kerja Indonesia
1. Standar Peme riksaan
Dibutuhkan  aturan  yang  lebih  komprehensif  terkait  penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan CTKI. Ketentuan hukum telah mengaturnya pada Permenkes  Nomor  29  Tahun  2013  mengenai  Penyelenggaraan  Pelayanan Pemeriksaan  Kesehatan  CTKI,  yang  menyatakan  bahwa  Pasal  1  Ayat  (2) Pemeriksaan Kesehatan proses diperiksanya kondisi kesehatan CTKI  meliputi  fisik dan  jiwa,  serta  pemeriksaan  penunjang.    Dan  Ayat  (3)  Standar  pemeriksaan
kesehatan  untuk  CTKI  merupakan  ketentuan  mengenai  jenis,  metoda,  serta penetapan hasil terkait kegiatan pemeriksaan kesehatan CTKI.
Adapun  standar  pemeriksaan  kesehatan  CTKI  dijelaskan  dalam  Pasal  3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 selengkapnya  norma  hukum tersebut mengatur sebagai berikut:
a. Pasal 3
1) Pasal 3 ayat 1
Masing- masing  calon TKI harus  diperiksa  sebagaimana standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.
2) Pasal 3 ayat 2
Di  samping  pemeriksaan  sebagaimana    ayat  (1),  atas  permintaan  negara, pemeriksaan tambahan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
b. Pasal 4
1) Pasal 4 ayat 1
Standar  pemeriksaan  sebagaimana  pasal  3  ayat  (1)  meliputi  pemeriksaan fisik lengkap, jiwa sederhana, dan pemeriksaan penunjang.
2) Pasal 4 ayat 2
Pemeriksaan  fisik  dan  jiwa  sebagaimana  ayat  (1)  harus  dilaksanakan  oleh dokter  spesialis  dan/atau  dokter  yang  telah  mengikuti  pelatihan  pemeriksaan  jiwa sederhana.
3) Pasal 4 ayat 3
Pemeriksaan penunjang sebagaimana ayat (1) adalah pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan laboratorium dan  radiologi.
4) Pasal 4 ayat 4
Pemeriksaan  laboratorium  sebagaimana  ayat  (3)  d ilaksanaan  oleh  analisis kesehatan dengan tanggung jawab dokter spesialis patologi klinik.
5) Pasal 4 ayat 5
Pemeriksaan  terkait  radiologi  sebagaimana  ayat  (3)  dilaksanakan  oleh radiografer dengan tanggung jawab dokter spesialis radiologi.

## c. Pasal 5
1) Pasal 5 ayat 1
Pemeriksaan  kesehatan  CTKI  dilakukan  oleh  tim  dokter  dengan  dipimpin oleh dokter spesialis penyakit dalam.
2) Pasal 5 ayat 2
Dokter spesialis sebagaimana ayat (1) akan menetapkan CTKI layak bekerja atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.
3) Pasal 5 ayat 3
Penetapan  layak  atau  tidaknya  CTKI  mengacu  pada  Penentuan  Batasan Kelaikan Kerja ( fit to work ).
4) Pasal ayat 4
Penetapan  sebagaimana  ayat  (3)  harus  ditentukan  paling  lambat  2  hari setelah proses pemeriksaan dilakukan.
d. Pasal 6
1) Pasal 6 ayat 1
CTKI  yang  ditemukan  mengidap  penyakit  harus  segara  diberi  pengobatan dan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.
2) Pasal ayat 2
TKI  yang  telah  sembuh  dan/atau  penyakitnya  terkontrol  dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan  ulang setelah 6 bulan pada sarana kesehatan yang sama.
e. Pasal 7
1) Pasal 7 ayat 1
Hasil  dari  setiap  pemeriksaan  kesehatan  maupun  pengobatan  CTKI  dicatat dalam rekam medis.
2) Pasal 7 ayat 2
Pencatatan sebagai ayat (1) dilakukan menggunakan  formulir 1 terlampir.
3) Pasal 7 ayat 3
Hasil  pemeriksaan  yang  menyatakan  CTKI fit  to  word, selain  dicatat  pada rekam medis, juga harus tercantum dalam buku kesehatan khusus.

## 4) Pasal 7 ayat 4
Buku  sebagaimana  ayat  (3)  bertujuan  sebagai  instrumen  evauasi  CTKI sebelum  pemberangkatan,  dan  akan  menjadi  catatan  tersendiri  di  negara penempatan maupun tanah air.
5) Pasal 7 ayat 5
CTKI wajib membawa buku sebagaimana ayat (3), serta senantiasa meminta meminta  status kesehatan pada buku  tersebut setiap kali berobat dan pemeriksaan, baik sebelum berangkat, di negara penempatan, maupun di tanah air.
f. Pasal 8
1) Pasal 8 ayat 1
CTKI  berjenis  kelamin  perempuan  yang  telah  dinyatakan fit  to  work wajib tes kehamilan paling lambat 7 hari sebelum proses keberangkatan dilakukan.
2) Pasal 8 ayat 2
Pemeriksaan  sebagaimana  ayat  (1)  dilaksanakan  pada  sarana-sarana kesehatan.
3) Pasal 8 ayat 3
Apabila  dilakukan  tes  laboratorium  ulang  menunjukan  kehamilan  yang positif, maka sertifikat kesehatan yang menyebutkan fit to work akan segera dicabut oleh penanggung jawab di sarana kesehatan.
4) Pasal 8 ayat 4
Sertifikat yang dicabut sebagaimana ayat (3) wajib diserahkan kembali pada lembaga/sarana kesehatan yang mengeluarkan sertifikat tersebut.
g. Pasal 9
Hal-hal  lain  terkait  standar  pemeriksaan  kesehatan  serta  penentuan  batasan fit  to  work sebagaimana  tercantum  pada  lampiran  I  adalah  bagian  yang  bertautan dengan Permenkes.

## 2. Alur Pelayanan Peme riksaan Kesehatan
Dalam  lampiran  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  29  Tahun  2013 terdapat pola pelayanan pemeriksaan kesehatan yang telah disusun adalah:
a. Prosedur Pendaftaran
Pada  proses  ini  masing- masing  CTKI  akan  melewati  tahap  verifikasi identitas dan foto CTKI.
b. Prosedur konseling atau informed consent
Prosedur  ini  secara  umum  dilakukan  dengan  tahap;  (1)  pemeriksaan kesehatan, (2) pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, dan radiologi, (3) pemeriksaan HIV dan psikotropika, (4) tindak lanjut atas pemeriksaan laboratorium.
c. Prosedur pemeriksaan (fisik, jiwa, laboratorium, dan radiologi)
d. Prosedur pencatatan dan pelaporan
e. Prosedur penerbitan sertifikat kesehatan

## B. Pembahasan  mengenai  Implementasi  Standar  Pelayanan  Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Berdasarkan uraian data yang berhasil dihimpun, diperoleh kesimpulan awal berupa:
1. Salah satu klinik utama di wilayah studi di Kota Cirebon
a. Tidak  memiliki  standar  operasional  prosedur  (SOP)  dalam  pemeriksaan kesehatan calon TKI, dimana tidak dilaksanakannya kegiatan informed consent sebelum calon TKI dilakukan pemeriksaan kesehatan, alur pemeriksaan terlihat belum  teratur,  calon  TKI  yang  telah  mendaftar  dilakukan  pemeriksaan  fisik dahulu  tetapi  sering  juga  dilaksanakan  pemeriksaan  laboratorium  lebih  dulu, dengan harapan agar dapat mempersingkat waktu pemeriksaan kesehatan.
b. Kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pada  proses  penyelenggaraan  pemeriksaan kesehatan  belum  terpenuhi,  yaitu  tidak  tersedianya  formulir informed  consent termasuk didalamnya formulir informed consent untuk pemeriksaan HIV, tidak tersedianya  petugas  konselor  HIV/AIDS  dan  tidak  adanya  ruangan  khusus sebagai tempat penyampaian informed consent.
2. Sumber manusia
a. Pemilik  klinik  sebagai  pemilik  modal  yang  bertujuan  utuk  mendapatkan keuntungan  mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,  selain  itu  pemilik  klinik  yang  bukan  berasal  dari  tenaga  kesehatan kurang memahami pelaksanaan pelayanan kesehatan.
b. Tenaga  medis  tidak  memiliki  hak dan kewenangan penuh dalam  menjalankan kewajibannya,  karena  tenaga  medis  hanya  sebagai employee yang  bertugas
melakukan  tugas  serta  kewajiban  klinik  saja,  dan  tidak  mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Akibatnya  muncul  ketiadaan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  maka pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  menjad i  tidak  terarah,  tidak  teratur  dan  tidak profesional.  Seyogyanya  SOP  wajib  dimiliki  oleh  setiap  layanan  publik,  klinik kesehatan  merupakan  pelayanan  publik,  tanpa  SOP  maka  pelayanan  pemeriksaan kesehatan hanya sebagai suatu rutinitas saja, akibatnya tertib administrasi dan mutu dari  hasil  pemeriksaan  kesehatan  tersebut  tidak  maksimal.  Selain  itu  tidak  adanya SOP berpotensi  munculnya  masalah  yang  memiliki kaitan dengan kelalaian  medik yang diakibatkan adanya risiko dari tindakan medis yang dilakukan.
Ada  beberapa  macam  pola  yang  tumbuh  terkait  hubungan  kerja  antara rumah sakit dan dokter, antara lain (Sofyan: 2002):
1. Dokter  sebagai employee ,  peran  rumah  sakit  sebagai  pihak  yang  harus memberikan  prestasi,  sedangkan  dokter  berperan  sebagai  karyawan  atau employee yang  melaksanakan  tugas dan  tanggung jawabnya pada  rumah sakit, dengan  kata  lain  peran  rumah  sakit  disini  adalah  sebagai principal sedang dokter berperan sebagai agent .
2. Dokter sebagai attending physician (mitra). Kedudukan rumah sakit dan dokter adalah  sederajat.  Dokter  berperan  sebagai  pihak  yang  wajib  memberi  prestasi dan rumah sebagai tempat penyedia fasilitasnya.
3. Dokter  sebagai independent  contractor .  Bahwa  dokter  bertindak  dalam profesinya sendiri dan tidak terkait dengan institusi manapun.
Tanggungjawab  dokter  atas  pasiennya  tergantung  dari  pola  kerjanya  di rumah  sakit.  Bila  kedudukan  dokter  sebagai employee, maka  dokter  berperan sebagai  pelaksana  kewajiban  rumah  sakit.  Dan  jika  dokter  sebagai  mitra  maka dokter bertanggungjawab sendiri atas kelalaian tindakan mediknya.
Dasar hukum pertanggung jawaban rumah sakit atau klinik kesehatan dalam pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  terhadap  pasien  yaitu  hubungan  hukum  antara rumah  sakit  berperan  sebagai  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  dan  pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan.  Hubungan hukum sebagaimana di atas lahir atas perikatan dan perjanjian  tentang pelayanan kesehatan. Hubungan hukum antara rumah sakit atau klinik kesehatan dan pasien salah satunya adalah sebuah hubungan
perikatan  yang  menekankan  pelaksanaa  hak- hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak  secara  timbal  balik.  Rumah  sakit  atau  klinik  kesehatan  berkewajiban  untuk memenuhi  hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban  memenuhi  hak- hak rumah sakit atau klinik kesehatan.
Selain  itu  dalam  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran  Nomor  29  Tahun 2004, Pasal 52  menyatakan bahwa pasien dalam  menerima pelayanan pada praktik kedokteran,  mempunyai  hak  memperoleh  keterangan  terkait  penjelasan  tindakan medis.  Adapun  penjelasan  disini  dijabarkan  dalm  Pasal  45  ayat  (3)  yang menyatakan  bahwa  penjelasan  sekurang-kurangnya  mencakup:  (1)  diagnosis  dan tata  cara  tindakan  medis;  (2) tujuan  tindakan  medis  yang  dilakukan;  (3)  alternatif tindakan  lain  dan  risikonya;  (4)  risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi;  dan (5) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
Berdasarkan  hasil penelitian dapat didiskripsikan bahwa prosedur informed consent yang  belum  dilaksanakan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  pemeriksaan kesehatan  calon  TKI  di  Klinik  Utama  di  wilayah  studi  menunjukkan  bahwa  hak- hak  pasien  dalam  hal  ini  calon  TKI  masih  belum  terpenuhi,  yaitu  hak  untuk memperoleh keterangkan lengkap terkait tindakan kedokteran  yang akan dilakukan, sehingga  apabila  terjadi  resiko  medis  dari  tindakan  yang  dilakukan,  maka  pasien dalam hal ini calon TKI dapat menuntut pihak klinik kesehatan tersebut.
Apabila  hukum dilihat sebagai suatu sistem  maka penegakan  hukum selaku proses akan  melibatkan berbagai komponen  yang saling berkaitan,  dan bahkan ada yang  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  cukup  erat.  Akibatnya,  ketiadaan  satu dari sekian komponen  mampu    menyebabkan inefficient maupun useless , sehingga tujuan  hukum  sulit  terwujud.  Komponen-komponen  tersebut  meliputi personel , information , budget , facilities , substantive law , prosedural law , decisions rules dan decision habits (Esmi: 2005).
Hukum sebagai suatu sistem apabila dideskripsikan dalam penyelenggaraan pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  calon  TKI.  Dengan  kata  lain,  peneliti  dapat berkesimpulan bahwa proses penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pada Klinik Utama  di  wilayah  studi  belum  terlaksana  dengan  baik,  ada  beberapa  komponen yang belum  terpenuhi, seperti komponen personel dimana pimpinan klinik sebagai pemilik  modal  yang  mempunyai  kewenangan  penuh  mengakibatkan  tenaga  medis
dan  tenaga  profesional  lainnya  menjalankan  pelayanan  kesehatan  hanya menjalankan  tugas  dan  kewajiban  klinik  saja,  dan  tidak  mempunyai  kewenangan dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan,  komponen facilities adalah  kelengkapan sarana  serta  prasarana  yang  belum  memadai  mengakibatkan  mutu  hasil pemeriksaan kesehatan tidak  maksimal, dan komponen prosedural law yang belum terpenuhi,  dalam  hal  ini  adalah  standar  oprasional  prosedur  (SOP)  menyebabkan pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  tidak  memiliki  panduan  yang  jelas,  sehingga berpotensi munculnya kasus kelalaian medik yang disebabkan karena adanya risiko dari tindakan medik.

## C. Pertanggung jawaban  Hukum  Klinik  Kesehatan  Dalam  Pelayanan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Hukum  adalah  karya  manusia  yang  berupa  norma- norma  berisikan petunjuk-petunjuk tingkah  laku. Ia  merupakan pencerminan dari kehendak  manusia tentang  bagaimana  seharusnya  masyarakat  dibina  dan  kemana  harus  diarahka n (Sutjipto: 2006).
Norma  hukum  memiliki  fungsi  untuk  melindungi  lebih  lanjut kepentingan- kepentingan  manusia.  Norma  hukum  ditujukan  pada  tindakan  dan  perilaku  yang konkrit  atau  riil.  Salah  satu  upaya  yang  biasanya  dilakukan  supaya  warga masyarakat  mematuhi  norma  hukum  adalah  dengan  mencantumkan  sanksi- sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang  memiliki  maksud  untuk  menimbulkan  rangsangan  agar  manusia  tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuj i (Soerjono: 1985).
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  29  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Pemeriksaan  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Pasal  1 ayat  (4)  dijelaskan  bahwa  sarana  kesehatan  adalah  rumah  sakit  atau  klinik  utama yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan  pemeriksaan  kesehatan  calon  TKI  yang mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan.
Berdasarkan  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun 1999, Pasal 6, dijelaskan bahwa hak pelaku usaha adalah:
1. Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik;
3. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penye lesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan  dalam  pasal  yang  lain  yakni  pasal  7  dijelaskan  akan  kewajiban pelaku usaha. Adapun kewajiban pemilik usaha yang dimaksud adalah:
1. Beritikad baik dalam melaksanakan tugas dan usahanya;
2. Memberikan pemaparan secara jelas, benar, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaiki, serta pemeliharaan;
3. Melayani konsumen secara benar dan jujur, termasuk di dalamnya adalah tidak diskriminatif dalam melayani;
4. Menjamin  setiap  mutu  barang  yang  dirpoduksi  dan/atau  diperdagangkan dengan berdasar pada standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
5. Mempersilahkan  konsumen  untuk  menguci  dan  mencoba  barang  yang dijajakan, serta menjamin setiap barang dan jasa yang diperdagangkan;
6. Memberi ganti rugi pada pengguna apabila terdapat kesalahan yang timbul dari produk;
7. Memberi kompensasi,  ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Klinik  Utama  di  wilayah  studi  merupakan  salah  satu  pelaku  usaha  yang bergerak  dalam  bidang  kesehatan,  yang  mana  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  bagi  calon  TKI  belum  melaksanakan  pelayanan informed  consent , apabila dikaitkan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dapat dideskripsikan bahwa:
1. Klinik Utama di wilayah  studi dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan  CTKI  belum  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta  memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
2. Klinik Utama di wilayah  studi dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan CTKI belum  memperlakukan atau  melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
Sehingga  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  klinik  kesehatan  bertanggungjawab apabila  terjadi  risiko  dari  tindakan  medis  yang  dilakukan.  Adapun  tanggungjawab pelaku  usaha  tercantum  dalam  Pasal  19,  ayat  (1)  Pelaku  usaha  bertanggungjawab memberikan  ganti  rugi  atau  kerusakan,  pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan; ayat  (2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang atau penggantian barang dan/atau jasa  ya ng sejenis atau  setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Setiap  peristiwa  hukum  adalah  setiap  peristiwa  yang  biasa  terjadi  di masyarakat  namun  memiliki  akibat  hukum.  Oleh  karena  itu,  setiap  tindakan melawan  hukum  atau  pelanggaran  hukum  akan  selalu  mengakibatkan  timbulnya sanksi hukum. Sanksi ini merupakan monopo li atau wewenang dari penguasa untuk memberikannya. Dan norma hukum itu sendiri berasal dari kekuasaan yang formal, sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Sanksi  hukum bersifat tegas,  memaksa dan mengikat. Sanksi ini dapat dipaksakan karena beberapa alasan:
1. Ada ketentuan yang jelas;
2. Ketentuan  tersebut  disahkan  oleh  organisasi  yang  diakui  dan  memiliki legitimasi;
3. Ada lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum;
Dengan  demikian,  hukum  pada  hakikatnya  adalah  kekuasaan.  Hukum mengatur,  mengusahakan  ketertiban  dan  membatasi  ruang  gerak  individu.  Hukum tidak mungkin menjalankan fungsinya dengan baik bila tidak merupakan kekuasaan yang  legitimasinya  diakui  oleh  masyarakat  secara  luas.  Oleh  karena  itu,  hukum merupakan kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, kare na itu hukum baru dapat diaplikasikan  jika  kekuasaan  tersebut  memiliki  legalitas  atau  keabsahan,  karena tidak semua kekuasaan melahirkan hukum.
Norma  atau  kaidah  hukum  bertujuan  agar  tercapai  kedamaian  di  dalam kehidupan  bersama,  dimana  kedamaian  berarti  suatu  keserasian  antara  ketertiban dan  ketentraman  atau  keserasian  antara  keterikatan  dengan  kebebasan.  Sehingga tugas  hukum  adalah  mencapai  suatu  keserasian  antara  kepastian  hukum  dengan kesebandingan  hukum. Hal  ini  menjadi  titik pangkal proses penegakan  hukum dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  memengaruhi  penegakan  hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah undang- undang;
2. Faktor penegak hukum; yakni pihak yang membentuk da n menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dan segala  hal  yang terkait di dalamnya yang menjadi tempat dimana hukum itu diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  erat  karena  kelima  faktor  tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum. Berdasarkan  lima  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  maka  faktor penegak hukum adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat.
Dalam  hal  ini  penegak  hukum  yang  bertugas  dalam  pengawasan  sarana kesehatan CTKI  adalah Menteri Kesehatan,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota/Kabupaten.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  29  Tahun  2013  pasal  26  ayat  (4),  menyatakan  bahwa  dalam rangka  pengawasan,  menteri,  Kepala  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  Kepala  Dinas Kesehatan  Kota/Kabupaten  dapat  mengambil  tindakan  administratif  terhadap sarana  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  Peraturan  Menteri  ini  sesuai  dengan  kewenangan  masing- masing. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Penghentian sementara kegiatan;
4. Pencabutan penetapan sebagai sarana kesehatan pemeriksaan kesehatan CTKI;
Sanksi  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  karena pembinaan  dan  pengawasan  serta  kontrol (monitoring  dan  evaluasi) yang  belum maksimal  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Cirebon  dan  Dinas  Kesehatan  Provinsi. Kegiatan pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan saat masa berlaku penetapan klinik  sebagai  sarana  kesehatan  calon  TKI  berakhir,  sehingga  penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan tidak dapat di pantau, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dilaksanakan.
Lemahnya  pembinaan,  pengawasan  dan  kontrol  ( monitoring dan  evaluasi) yang  seyogyanya  peran  tersebut  harus  diemban  oleh  lembaga-lembaga  yang bersangkutan seperti Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan Dinas Kesehatan Provinsi serta  Kementerian  Kesehatan,  membuktikan  bahwa  administrasi  birokrasi  hukum yang  berkenaan  dengan  pelayanan  kesehatan  calon  tenaga  Indonesia  belum  dapat berjalan  sesuai  dengan  sebagaimana  ama nat  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  yang berlaku.  Pada  sisi  lain,  juga  terjadi  disfungsi  kelembagaan  dalam  hal- hal  yang berkaitan  dengan  profesi  dokter,  dimana  dalam  penyelenggaraan  pelayanan pemeriksaan kesehatan calon  TKI, dokter tidak dapat  menjalankan kewenangannya secara maksimal.

## Kesimpulan
Dari  uraian  sebagaimana  disebutkan,  penulis  kemudian  mendapati  beberapa kesimpulan seperti berikut:
1. Penyelenggaraan pelayan pemeriksaaan kesehatan yang dilakukan di Klinik  Utama di  wilayah  studi  di  Kota  Cirebon  masih  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan, ditemukan bahwa:
a. Belum  memiliki  standar  operasional  prosedur  (SOP)  dalam  pelayanan kesehatan calon TKI.
b. Kelengkapan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi.
c. Kewenangan penuh yang dimiliki oleh pimpinan klinik sebagai pemilik  modal mempunyai kewenangan penuh dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan.
d. Tenaga  medis  hanya sebagai employee yang bertugas  melaksanakan kewajiban dan  tugas  klinik  saja,  tanpa  memiliki  kewenangan  sebagai  dalam  pelayanan pemeriksaan kesehatan.
Akibat  dari  hal- hal  tersebut  adalah  dengan  tidak  adanya  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  maka  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  menjadi  tidak  terarah,  tidak teratur dan tidak profesional. Seharusnya SOP wajib dimiliki oleh setiap layanan publik, klinik  kesehatan  merupakan  layanan  publik,  tanpa  SOP  maka  penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan hanya sebagai kegiatan rutinitas saja, akibatnya tertib administrasi dan mutu dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak maksimal. Selain itu  tidak  adanya  SOP  berpotensi  munculnya  masalah  yang  berkaitan  dengan  kelalaian medik yang diakibatkan adanya risiko dari tindakan medis yang dilakukan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 pasal 26 ayat (4), menyatakan  bahwa  dalam  rangka  pengawasan,  menteri,  Kepala  Dinas  Kesehatan Provinsi  dan  kepala  dinas  kesehatan  kota/kabupaten  dapat  mengambil  tindakan administratif  terhadap  sarana  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  Peraturan  Menteri  ini  sesuai  dengan  kewenangan masing- masing. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Penghentian sementara kegiatan.
d. Pencabutan penetapan sebagai sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CTKI.
Sanksi  tersebut belum  dapat dilaksanakan secara  maksimal karena pembinaan dan pengawasan  serta  kontrol  (monitoring  dan  evaluasi)  yang  belum  maksimal  dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan pembinaan dan  pengawasan  hanya  dilakukan  saat  masa  berlaku  penetapan  klinik  sebagai sarana  kesehatan  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  (CTKI)  berakhir,  sehingga penyelenggaraan  pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  tidak  dapat  di  pantau,  apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dilaksanakan.
Lemahnya  pembinaan,  pengawasan  dan  kontrol  (monitoring  dan  evaluasi)  yang seyogyanya  peran  tersebut  harus  diemban  oleh  lembaga- lembaga  yang bersangkutan seperti Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan Dinas Kesehatan Propinsi serta  Kementerian  Kesehatan,  membuktikan  bahwa  administrasi  birokrasi  hukum
yang  berkenaan  dengan  pelayanan  kesehatan  calon  tenaga  Indonesia  belum  dapat berjalan  sesuai  dengan  sebagaimana  amanat  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Departemen Kesehatan RI. 2008. Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon  Tenaga Kerja  Indonesia .  Departemen  Kesehatan.  Jakarta:  Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik.
Depkes.  2006. Modul  Pelatihan  Konseling  dan  Tes  Sukarela  HIV .  Jakarta:  Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Guandi , J . 2007. Dokter Pasien dan Hukum . Jakarta: FKUI
Rahardjo, Satjipto . 2006 . Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Republik  Indonesia.  2004. Undang-undang  Nomor  29  tahun  2004    tentang  Praktik Kedokteran. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  no.  116  tahun  2004.  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
________________.  2008. Peraturan  Menteri  Kesehatan  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Pemeriksaan  Kesehatan  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia. Permenkes Nomor 29 tahun 2013.
________________. 2008. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Permenkes Nomor 209 tahun 2008.
________________. Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Lembaran  Negera  Republik  Indonesia  no.  42  tahun  1999.  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
________________. Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144. Jakarta: Sekretariat Negara.
________________. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan    Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 133. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.  1985. Efektivitas  dan  Peranan  Sanksi .  Bandung:  CV  Remadja Rosda Karya.
Warassih,  Esmi.  2005. Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang:  PT Suryandaru Utama.