## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 2, November 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200 DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3758
EKSISTENSI TRADE FACILITATION AGREEMENT DALAM PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING WORLD TRADE ORGANIZATION

## THE EXISTENCE OF TRADE FACILITATION
AGREEMENT IN LAW PERPECTIVE NUMBER 17 YEAR 2017 REGARDING PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING WORLD TRADE ORGANIZATION

## Romi Habie
Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: romi_habie@yahoo.com

## Abstrak
Politik hukum nasional Indonesia dalam perpektif Hukum Perdagangan Internasional tidak akan  terlepas  dari  realita  sosial  dan  tradisional  yang  terdapat  di  Indonesia  artinya banyaknya  aspek  yang  menjadi  penghambat  berkaitan  dengan  industry  manufakur  dan tingginya  biaya  transportasi  dari  setiap  daerah.  Sehingga,  dalam  implementasi  TFA  WTO Indonesia  meski  telah  meratifikasi  dengan  terbitnya  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2017  Tentang  Pengesahan Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing  World  Trade  Organization  hanya  saja  dalam  praktek  Indonesia  belum sepenuhnya  menerima  klausula-klausula  TFA  WTO  dengan  berbagai  alasan  tersebut. Eksistensi  negara  tidak  hanya  di  tunjukan  dengan  membuat  perjanjian  dan  ratifikasi  serta penyedian Trade Facilitation Agreement akan tetapi memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan  dari  lahirnya  regulasi  dan  penerapannya  agar  setiap  tindakan  hukum  yang  di lakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat indonesia.

## Kata kunci: Eksistensi, Trade Facilitation Agreement

## Abstract
Indonesian national legal politics in the perspective of International Trade Law will not be separated from the social and traditional realities found in Indonesia, meaning that there are many aspects that become obstacles related to the manufacturing industry and the high cost of transportation from each region. So, in the implementation of the TFA WTO Indonesia, although it has ratified the issuance of the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  17  of  2017  concerning  Ratification  of  the  Protocol Amending  the  Marrakesh  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization,  in  practice Indonesia has not fully accepted the TFA clauses of the WTO for these various reasons. The existence of  the  state  is  not  only  demonstrated  by  making  agreements  and  ratifications  and  providing  Trade Facilitation  Agreements  but  also  paying  attention  to  the  potential  that  can  arise  from  the  birth  of
regulations and their implementation so that  every legal action taken does not have the potential  to cause harm to the State and the Indonesian people.
Keywords: Existence, Trade Facilitation Agreement

## Pendahuluan
Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 merupakan  dasar  hukum  tertinggi  di  Indonesia.  Dalam  tataran  normatif, UUD  NRI  1945  dianggap  sebagai  norma  hukum  tertinggi  dalam  sistem hierarki  norma  hukum  di  Indonesia 1 dimana  dalam  kostitusi mengamanahkan  akan  jaminan  kesejahteraan  yang  di  tuangkan  dalam undang- undang khususnya berkaitan dengan perdagangan, dimana negara wajib  ikut  dalam  melaksanakan  berbagai  bentuk  perundingan  dalam perdangan  guna  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  akan kebutuhan.
Pemerintah  Indonesia  melakukan  Perjanjian  Fasilitasi  Perdagangan atau Trade  Facilitation  Agreement merupakan  hasil  kerja  perundingan  yang sangat  panjang,  yaitu  hampir  10  tahun,  dari  para  anggota  Organisasi Perdagangan  Dunia  atau World  Trade  Organization (WTO).  Sebagai  tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Bali tanggal 3 sampai 6  Desember  2013,  Indonesia  memainkan  peran  yang  sangat  penting  sampai disepakatinya  Paket  Bali  ( Bali  Package )  yang  mengandung  tiga  komponen pengaturan  dalam  bidang  perdagangan  global.  Salah  satu  kesepakatan tersebut  adalah  fasilitasi  perdagangan  (FP).  Dua  isu  lainnya  yaitu  tentang perdagangan pertanian yang mencakup pengelolaan stok pangan masyarakat untuk ketahanan pangan ( public stockholding for food security ), subsidi ekspor, akses  pasar,  dan  masalah  pembangunan  untuk  kepentingan  khusus  negara kurang berkembang seperti duty free-quota free dan kemudahan akses pasar. 2
Berdasarkan  jejak  digital  hubungan  perniagaan  Bangsa  Indonesia dengan bangsa-bangsa di dunia terbilang cukup baik. Sejak zaman sebelum kemerdekaan  Bangsa  ( rakyat) Indonesia  telah  memiliki  pengalaman
1 Roni Sulistyanto Luhukay dan Rachmasari Kusuma Dewi, Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara , Al-„Adl, IAIN Kendari, Vol. 13 No. 2, Juli 2020 hlm 269
2 Prof.  Dr.  Achmad  Suryana,  MS.  (Profesor  Riset  Bidang  Ekonomi  Pertanian,  PSEKP  – Kementerian  Pertanian  RI)  Fasilitasi  Perdagangan  Kesiapan  Indonesia  Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm vii
hubungan  komunikasi  (bisnis)  dengan  bangsa-bangsa  lain  di  dunia khususnya  dalam  bidang  perdagangan.  Wilayah  Indonesia  yang  kaya  akan sumber  daya  alam  memicu  semangat  bangsa  lain  untuk  berdagang  bahkan lebih  dari  berdagang  yakni  melalui  Penjajahan  sampai  dengan  Bangsa Indonesia  memproklamirkan  dirinya  menjadi  bangsa  yang  merdeka  dan berdaulat.
Pasca Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945 merupakan tonggak sejarah  yang  agung,  termasuk  mengambil  kebijakan  luar  negeri  dengan politik  bebas  aktif.  Artinya,  bangsa  Indonesia  mencoba  mengambil  peran dalam  berbagai  masalah  regional  termasuk  perdagangan  International berdasarkan  kapasitas  dan  teroterial  dengan  menghindari  keterlibatan konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.
Tentunya  sikap  politik  bangsa  indonesia  di  tentukan  oleh  siapa pemimpin bangsa saat itu. ketika, zaman pemerintahan presiden ir. soekarno dengan  ciri  khas  “revolusi”  dengan  kebijakan  anti  barat  dan  anti  amerika. selanjutnya,  ketika  berganti  pemerintahan  soeharto  dengan  orde  baru merubah  kebijakan  menjadi  pro  barat  dan  pro  amerika  sebagai  pola  untuk membangun bangsa indonesia, dan begitu seterusnya sampai dengan saat ini Bangsa  Indonesia  di  pimpin  oleh  Ir.  joko  Widodo.  Hal  mana,  kebijakan- kebijakan  tersebut  juga  bersinggungan  dengan  pola  kebijakan  hubungan perdagangaan  Internasional.  Sehingga  dengan  demikian,  Bangsa  Indonesia dalam menjalankan politik International dengan cara melakukan kerja sama dengan negara negara di dunia. Dan, untuk itu Indonesia membuat konsep lingkaran konsentris politik luar negeri yang merupakan pembagian regional hubungan  luar  negeri  yang  dianggap  bisa  menjadikan  tolok  ukur  (acuan) bagi  Indonesia  untuk  melakukan  hubungan  internasional.  Hal  lain,  konsep lingkaran  konsentris  dapat  pula  diartikan  sebagai  2  ( dua )  lingkaran hubungan  internasional  atau  lebih  yang  diartikan  bahwa  Indonesia  dapat berhubungan  tidak  hanya  2  (dua)  negara  akan  tetapi  lebih  negara  untuk menjalin  hubungan  kerja  sama  ( termasuk  perdagangan )  demi  kepentingan Nasional Indonesia.
konteks  menjalin  hubungan  kerjasama  International  tentunya  akan lahir  dari  adanya  kesepahaman-kesepahaman  ( agreement )  termasuk  dalam perdagangan  International.  Hal  mana,  sebagai  pengejewantahan  Indonesia
sebagai Anggota World Trade Organization (WTO) telah melakukan ratifikasi TFA dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017  Tentang  Pengesahan Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing  World  Trade  Organization .Trade  Facilitation  Agreement  di tuangkan dalam undang undangan bertujuan untuk menciptakan kerjasama perdagangan  yang  efektif,  mengurangi  hambatan  lalu  linta  ekspor-impor, dan  memberikan  bantuan  teknis  serta capacity  building bagi  negara berkembang. 3
Penerapan  kesepakatan,  lanjutnya,  tersebut  dapat  menurunkan  biaya perdagangan serta mempermudah usaha kecil dan menengah (UKM) untuk ikut  berkontribusi  dalam  perdagangan  global.  Berdasarkan  data  yang dilansir  dari Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development ,  TFA dapat mengurangi biaya perdagangan global hingga 12,5%-17,5%. 4
Persoalan yang akan muncul mengenai fasilitas yang ada d indonesia mengingat  persoalan  perdagangan  internasional  sifatnya  dinamis  dan semakin  kompetitif.  Selain  itu,  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  upaya memperkuat  kesiapan  sarana  dan  prasarana  penunjang  perdagangan internasional,  termasuk  sistem  perdagangan  di  perbatasan/pelabuhan  dan penyelenggaraan  karantina.  Semua  ini  harus  menjadi  langkah  prioritas jangka  pendek/menengah  (2-5  tahun  ke  depan)  untuk  penyelesaiannya. Kerja sama antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan dunia
3 Seputar Trade  Facilitation  Agreement ,    https://www.unpad.ac.id/2020/09/fh-unpad-gelar- diskusi-seputar-trade-facilitation-agreement/ , uraian manfaat Trade Facilitation Agreement bermanfaat  untuk  melancarkan  arus  peredaran    barang  dan  jasa  dalam  kegiatan  ekspor maupun  impor,  menciptakan  efisiensi  waktu  dan  biaya  perdagangan,  meningkatkan pendapatan  dan  investasi  negara,  hingga  mendorong  peran  UMKM  dalam  melakukan ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diakses pada hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib.
4 Manfaat Trade  Facilitation  Agreement menurut  kemendag  Republic  Indonesia https://ekonomi.bisnis.com/read/20151117/12/493133/ini-manfaat-trade-facilitation- agreement-menurut-kemendag,  ImplementasiTrade  Facilitation  Agreement(TFA)  diyakini dapat  menurunkan  biaya  perdagangan  serta  meningkatkan  kinerja  ekspor  negara-negara berkembang.  Plt.  Direktur  Kerja  Sama  Multilateral  Ditjen  Kerja  Sama  Internasional Kementerian  Perdagangan  Djatmiko  Bris  Witjaksono  menyebutkan  TFA  merupakan perjanjian  multilateral  yang  dapat  meningkatkan  kecepatan  dan  efisiensi  prosedur perdagangan dan kepabeanan. Diakses pada hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib
usaha  untuk  mempercepat  pengembangan  infrastruktur  yang  dapat menunjang kelancaran perdagangan ini sangat diperlukan. 5
Potensi  Jika  fasilitas  perdagangan  tidak  di  perbaiki  sesuai  keinginan pasar global dan tidak di bangun reputasi positif  maka pembisnis atau orang asing  akan  lebih  memilih  china  di  bandingkan  dengan  Indonesia  hal  ini  di kerenakan  lebih  memiliki  reputasi  positif  dalam  dunia  perdagangan. Berbagai  kendala  di  hadapi  mengenai  penyelarasan      dan      pendisiplinan demi mempermudah pembentukan fasilitas Trade Facilitation Agreement sulit dilakukan  karena  jumlah  peraturan  yang      ada      sangat      banyak      dan cenderung   sudah over    regulated sehingga    proses    penyelarasan  dan pendisiplinan  tidak  mudah  untuk   dilakukan. 6 Untuk itu Trade Facilitation Agreement perlu  di  laksanakan  dengan  berbagai  tahap  mulai  dari perencanaan  sampai  dengan    pengundangan    produk    hukum    yang dihasilkan,   karena   hukum   pada   dasarnya   dipahami   sebagai   sarana menata      perilaku      masyarakat  menjadi  lebih  baik  dalam  rangka mewujudkan    tujuan    pembangunan    nasional    yakni      masyarakat      yang adil   dan   negara   berkewajiban   melaksanakan   pembangunan   hukum nasional        yang        dilakukan        secara        terencana,    terpadu,    dan berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin pelindungan hak   dan   kewajiban   segenap 7

## Permasalahan
1. Bagaimana  Politik  Hukum  Nasional  Dalam  Perspektif  Hukum Perdagangan International
2. Eksistensi  Trade  Facilitation  Agreement  di  Indonesia  yang  dalam perpektif  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017
5 Prof.  Dr.  Achmad  Suryana,  MS.  (Profesor  Riset  Bidang  Ekonomi  Pertanian,  PSEKP  – Kementerian  Pertanian  RI)  Fasilitasi  Perdagangan  Kesiapan  Indonesia  Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm ix
6 Andi    Sandi    Ant.T.T.,    “Refleksi    Terhadap    Pembatalan    Produk    Hukum    Daerah”, MakalahLecture  on  Law  and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam    Membatalkan    Perdadi    Era    Otonomi    Daerah,Diselenggarakan  oleh  Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
7 Roni  Sulistyanto  Luhukay  ,  Abdul  Kadir  Jaelani, Penataan  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan  Dalam  Mendukung  Penguatan  Konstitusi  Ekonomi  Indonesia ,  Vol  34  No  2  (2019), Jatiswara, Universitas Mataram,  hlm 156.

## Tentang  Pengesahan
Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing World Trade Organization .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  mengunakan metode  hukum  normatif.    Menurut  Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri Djatmiati  penelitian  hukum  normatif  beranjak  dari  hakekat  keilmuan hukum 8 .  Sejalan  dengan  itu  Peter  Mahmud  Marzuki    mengemukan Legal Research adalah  penelitian  hukum  yang  mengunakan  pendekatan, pendekatan perundang-undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 9 Pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan. pendekatan  dengan  menggunakan  regulasi. 10 pendekatan  konseptual ( Conceptual  Aprroach ),  dengan  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 11

## Pembahasan
Politik  Hukum  Nasional  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdagangan International
Politik hukum nasional merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan, kepemimpinan,  dan  cara  bertindak  dalam  bidang  hukum  perdagangan. 12 Sejalan  dengan  hal  ini  Satjipto  Rahardjo  berpendapat  bahwa  politik  hukum
8 Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumen  Hukum, Surabaya,  Gadjah  Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
9 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia, 2010, hlm 93
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
11 Ibid , hlm 177.
12 Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 22.
perdagangan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai  suatu  tujuan  sosial  di  masyarakat 13 untuk  itulah  Politik  Hukum perdagangan  sebagai  sebuah  alat  atau  sarana  dan  langkah  yang  dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita- cita bangsa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan mampu menjawab tantangan baik secara nasional maupun internasional 14
Politik hukum nasional perdagangan diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum dagang yang akan, sedang dan telah  berlaku,  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. 15 Politik hukum itu tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara, dan di lain pihak,  sebagai  salah  satu  anggota  masyarakat  dunia,  politik  hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional. 16 Dengan  demikian,  faktor-faktor  yang  akan  menentukan  politik  hukum nasional  tidak  semata-mata  ditentukan  oleh  apa  yang  dicita-citakan,  atau tergantung  pada  kehendak  pembentuk  hukum,  praktisi  atau  para  teoritisi belaka,  akan  tetapi  ikut  ditentukan  oleh  perkembangan  hukum  di  lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan hukum perdagangan.
Dengan  lain  perkataan  ada  faktor-faktor  di  luar  jangkauan  bangsa Indonesia yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan  datang.  Apabila  dikaitkan  dengan  hukum  positif,  maka  secara  umum dapat  dikatakan  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  yang  diambil (ditempuh)  oleh  negara  (melalui  lembaganya  atau  pejabatnya)  untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau  hukum  yang  mana  yang  perlu  dipertahankan,  atau  hukum  mengenai apa  yang  perlu  diatur  atau  dikeluarkan  agar  dengan  kebijakan  itu penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  dapat  berlangsung  dengan  baik
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung,  Citra Aditya Bakti,  1991, Cet. III,hlm. 352
14 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 1 15 Ibid., hlm 58.
16 Sunaryati  Hartono,  Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional,  Alumni, Bandung, 1991, hlm 1.
dan  tertib  sehingga  tujuan  negara  (seperti  mensejahterakan  rakyat)  secara bertahap dan terencana dapat terwujud. 17
Hukum  perdagangan  Internasional  merupakan  bagian  dari  politik hukum Nasional dan di adopsi dalam pembentukan hukum nasional, namun kajian dari politik hukum perdagangan International lebih difokuskan dalam ruang  ligkup  hukum  perdagangan  Internasional.  Salah  satu  bentuk  dari kebijakan  atau  politik  hukum  nasional  terhadap  hukum  perdagangan International adalah dengan telah di ratifikasinya  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization .
Dalam prakteknya, proses ratifikasi Perjanjian Internasional memiliki tahapan-  tahapan  sebelum  ditanda-tanganinya  perjanjian/persetujuan    oleh para pihak ( utusan negara ). tahapan awal adalah persetujuan oleh para pihak ( utusan negara ) yang berwenang  terkait teks traktat, persetujuan pertukaran dokumen antar negara-negara untuk diikat dalam perjanjian, sampai dengan tahap persetujuan melalui ratifikasi.
Politik  Hukum  Nasional  dalam  hal  ratifikasi  perjanjian  International telah  dimulai  dari  pasca  Indonesia  Merdeka,  yakni  berdasarkan  Pasal  11 Undang-undang  Dasar  1945,  selanjutnya  terbit  Surat  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  :  2826/HK/1960  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2000,  Tentang  Perjanjian  Internasional,  yakni  pengesahan  (ratifikasi)  dalam bentuk  Undang-undang  dan  Keputusan  Presiden.  Meski  demikian,  dalam aplikasi dan praktek terhadap ratifikasi tersebut di Indonesia terkesan lambat dan tak menentu. 18 Hal ini, salah satu di antaranya di sebabkan oleh politik hukum  nasional  yang  di  dasarkan  pada  kepentingan  politik.  Hal  ini,  dapat dilihat pada jumlah Undang-undang yang di ratifikasi oleh pemerintah dan DPR setiap tahun hanya berkisar 7 (tujuh) ratifikasi saja, termasuk Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang  Pengesahan Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement  Establishing  World  Trade Organization .
17 Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm 17.
18 Yosman  Leonard  Silubun  dan  Marlyn  Jane  Alputila  ,  2021.  Youtube  dan  Hak  Cipta  : Legalitas  Hak  Moral  Dalam  Cover  Music  Atas  Hasil  Karya  Pemuda  Merauke, Jurnal Restorative Justice , 5 (1), 66-77
Pertautan      hukum      dan      ekonomi      dalam      konteks        di        atas menunjukkan    hukum    selalu  berinteraksi  dengan  subsistem  yang lain. Pertautan  hukum  dan  ekonomi  akan  tampil  dalam  konteks  pembacaan empirik  misalnya  kelakuan  manusia  yang  didasari  oleh  pertimbangan- pertimbangan    ekonomi. 19 Dalam  bidang  perdagangan  memiliki  berbagai halangan atau hambatan dalam menetukan kebijakan  politik nasional  Salah satu  bidang  yang  dapat  menghambat  perdagangan  khususnya  produk industri  manufaktur  dengan  menurunnya  daya  saing  produk-produk Indonesia  dibanding  produk  impor  luar  negeri  adalah  rendahnya  tingkat hubungan  perdagangan  Indonesia  dan  akibat  dari  buruknya  sistem  logistik nasional. 20
Tingginya  biaya  transportasi  barang-barang  bernilai  tinggi  seperti udang  dari  bagian  Timur  Indonesia  ke  pusat-pusat  pemrosesan  di  Pulau Jawa melambungkan harga komoditas ini ke titik yang terlalu mahal untuk diekspor.  Demikian  juga  lebih  murah  untuk  mengimpor  jeruk  dari  Cina  ke Jakarta  dibanding  dengan  mendatangkan  buah  tersebut  dari  Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa. Itulah beberapa contoh buruknya efisiensi dalam perdagangan  antarpulau.  Tingginya  biaya  logistik  di  dalam  pulau  karena parahnya  kemacetan  jalan  darat  di  Jawa  terutama  di  Jabotabek,  dan buruknya kualitas jalan di luar Pulau Jawa menyebabkan biaya transportasi darat di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata biaya di Asia.
Beberapa  penyebab  tingginya  biaya  transportasi  di  dalam  negeri  di antaranya  disebabkan:  (1)  Buruknya  kinerja  pelabuhan-pelabuhan  utama  di Jakarta  dan  Surabaya,  karena  rendahnya  produktivitas  pelabuhan  dan penerapan National  Single  Window (NSW)  masih  belum  sepenuhnya dilakukan,  sehingga  hubungan  perdagangan  internasional  menjadi terhambat.  Tingginya  biaya  dan  ketidakpastian  jalur  transportasi  domestik tersebut  dapat  menghalangi  Indonesia  untuk  lebih  terintegrasi  ke  dalam jaringan  produksi  persediaan-minim  ( just-in-time )  produk-produk  yang bernilai tinggi, (2) Perizinan dan harga produk yang diatur oleh pemerintah seperti  menurunkan  insentif  untuk  berinvestasi  dalam  layanan  yang  lebih
19 Max Weber, 1954 , On Law in Economy and Society , A Clarion Book, New York, hlm. 11 20 Prof.  Dr.  Achmad  Suryana,  MS.  (Profesor  Riset  Bidang  Ekonomi  Pertanian,  PSEKP  – Kementerian  Pertanian  RI)  Fasilitasi  Perdagangan  Kesiapan  Indonesia  Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm 148
baik  dan  membatasi  persaingan  antara  perusahaan-perusahaan  pengiriman darat dan laut di dalam negeri, dan (3) Pembatasan investasi asing di bidang logistik  makin  memperburuk  keadaan  dengan  terbatasnya  akses  terhadap teknologi  baru. 21 Selain  itu  Indonesia  telah  membuat  kemajuan  dalam meningkatkan  efisiensi  pelabuhan  dan  bea  cukai,  namun  masih  perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut. Kinerja Logistik Indonesia sesuai Logistic Performance  Index  2014,  masih  tertinggal  dari  negara-negara  lain,  bahkan dengan  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Beragam  kendala  membayangi kondisi  logistik  nasional.  Dwelling  time  di  Pelabuhan  yang  masih  tinggi, yaitu  4,3  hari,  sementara  negara  lain  hanya  1  hari.  Biaya  logistik  yang mencapai 24 persen dari total PDB atau Rp1.820 triliun per tahun menjadikan biaya  logistik  Indonesia  paling  tinggi  di  dunia  sebabkan  industri  tidak kompetitif.  Juga  sistem  logistik  yang  tidak  memberikan  kemudahan  bagi Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM) serta  belum  mendukung  adanya  bursa komoditas ekspor 22
Politik  hukum  nasional  Indonesia  dalam  perpektif  Hukum Perdagangan  Internasional  tidak  akan  terlepas  dari  realita  sosial  dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjad penghambat  berkaitan  dengan  industry  manufakur  dan  tingginya  biaya transportasi. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2017  Tentang  Pengesahan Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing  World  Trade  Organization hanya  saja  dalam  praktek  Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut .
21 Penurunan kinerja ekspor Indonesia dimulai sejak tahun 2012, sebagian disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Pada tahun 2014, ekspor turun sebesar 3,4 persen, mengikuti tren pertumbuhan negatif dari tiga tahun sebelumnya. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah saat  ini  merencanakan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekspor  mencapai  12,2  persen  pada 2019.  Namun,  mengingat  turunnya  harga  komoditas,  pemerintah  Indonesia  perlu  mencari sumber  pertumbuhan  baru  di  sektor  non-primer,  termasuk  sektor  manufaktur    di  kutib dalam Prof. Dr. Achmad Suryana, MS. (Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian, PSEKP  – Kementerian  Pertanian  RI)  Fasilitasi  Perdagangan  Kesiapan  Indonesia  Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm 151
22 Resmikan  PLB  Presiden  Jokowi  Atasi  Kendala  Logistik  dalam http://www. beacukai.go.id/berita/resmikan-plb-presiden-jokowi-atasi-kendala-logistik.  html ,  diakses  26  Agustus 2016
Eksistensi  Trade  Facilitation  Agreement  di  Indonesia  yang  dalam perpektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang  Pengesahan  Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing World Trade Organization
Eksistensi  Trade  Facilitation  Agreement  di  letakan  sepenuhnya  pada negara  artinya  negara  sebagai  bahagian  utama  dalam  menetukan  arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam dunia perdadangan artinya negara memiliki  Tanggung  Jawab  negara  terhadap  penerapan  atau  penyediakan Trade  Facilitation  Agreement  terhadap  duania  perdadangan  dengan  tujuan menjamin kesejahteraan warganya negaranya hal tersebut merupakan bagian dari prinsip dasar dari pembentukan suatu negara dengan tujuan menjamin suatu kesejahteraan 23 artinya penyedian Trade Facilitation Agreement adalah tanggung jawab negara.
Eksistensi  Trade  Facilitation  Agreement  di  tunjukan  dengan  lahirnya Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang Pengesahan Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement  Establishing  World Trade  Organization di  tegaskan  bahwa  kegiatan  perdagangan  merupakan salah  satu  sektor  utama  penggerak  perekonomian  nasional  yang  dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program-program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Berbagai  komponen  pendukung  yang  melatar  belakangi  pemerintah Indonesia  melakukan  ratifikasi  hasil  WTO  dalam  hukum  nasional  yang  di tuangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang  Pengesahan Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement  Establishing World  Trade  Organization. Anggota  World  Trade  Organbation  (WTO)  pada Konferensi  Tingkat  Menteri  ke-9  telah  menyepakati  Persetujuan  Fasilitasi Perdagangan  yang  akan  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Persetujuan WTO  melalui  pengesahan Protoal  Amending  tle  Marrakesh  Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization (Protokol  Perubahan  Persetujuan Marrakesh  mengenai  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia)  yang
23 Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto Luhukay, Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021 , Vol 14, No 1 (2021), Universitas Wahid Hasyim, Hlm 71
telah diadopsi oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 27 November 2014 di Jenewa, Swiss” . 24
Kesepakatan  dalam  bidang  fasilitasi  perdagangan  dituangkan  dalam bentuk Trade  Facilitation  Agreemen (TFA).  TFA  merupakan  persetujuan multilateral  WTO  pertama  yang  disepakati  sejak  pembentukan  WTO  pada tahun  1994  yang  mengatur  aspek  fasilitasi  perdagangan  bagi  Anggota- Anggota  WTO  dengan  menerapkan  praktik  terbaik  ( best  practices )  dalam bidang  fasilitasi  perdagangan.  Keberadaan  TFA  sebagai  tanggapan  atas meningkatnya perdagangan lintas batas yang menyebabkan efek leher botol (bottleneck effectl dalam perdagangan internasional. TFA diharapkan dapat mengurangi  hambatan  perdagangan  dan  mempercepat  proses  pelepasan barang.
Ketentuan  dalam  TFA  sejalan  dengan  arah  kebijakan  dan  semangat reformasi  perekonomian  Indonesia  dalam  bidang  fasilitasi  perdagangan. Adapun  manfaat  yang  diharapkan  dari  penerapan  TFA  bagi  perdagangan Indonesia yaitu :
1. kelancaran  dan  peningkatan  perdagangan  barang  pada  pasar  ekspor tradisional dan pasar ekspor non-tradisional;
2. Pengurangan  biaya  logistik  dan  biaya  perdagangan  yang  dikeluarkan oleh pelaku usaha;
3. Peningkatan akses ekspor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Peningkatan  transparansi  dalam  proses  ekspor-impor.  TFA  terbagi  ke dalam 3 ( tiga ) bagian. Pertama ,  mengatur tentang ketentuan-ketentuan teknis yang wajib dijalankan oleh Anggota-Anggota WTO terkait aspek fasilitasi  perdagangan. Kedua ,    mengatur  tentang  Special  and Differential  Treatment  (SDT)  yang  diberikan  kepada  AnggotaAnggota WTO  yang  masuk  ke  dalam  kategori  negara  berkembang  (developing countries)  dan  negara  kurang  berkembang  (Least  Developed
24 Keberadaan  Trade  Facilitation  Agreement  yang  di  tuangkan  dalam  Undang-undang Nomor  14  Tahun  2017  mengatur  mengenai  eksistensi  pemerintah  Indonesia  dalam  hal Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement  Establishing  World  Trade  Organization negara  peserta  pertama  World  Trade  Organization  (WTO)  serta  telah  berhasil menyelenggarakan  Konferensi  Tingkat  Menteri  (KTM)  IX  WTO  di  Bali,  pada  tanggai  3-7 Desember  2013.  Hal  mana,  dalam  Konferensi  Tingkat  Menteri  (KTM)  tersebut  telah menyepakati  PAKET  BALI  sebagai  suatu  kesepakatan  perundingan  perdagangan internasional dalam bidang pertanian, fasilitasi perdagangan, dan pembangunan
Countries/LDCs). Ketiga ,  mengatur  tentang  pengaturan  kelembagaan dan ketentuan-ketentuan akhir dari TFA.
Beberapa  bagian  penting  dari  Bagian  pertama  TFA  adalah  publikasi dan  ketersediaan  informasi  kewajiban  untuk  melakukan  publikasi  dan menyediakan  informasi  terkait  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  fasilitasi perdagangan  termasuk  menyediakan  hal-hal  tertentu  dalam  jaringan. Ketentuan ini juga mengatur tentang penunjukan enquiry point dan prosedur notifikasi.  Kesempatan  memberikan  komentar,  memperoleh  informasi sebelum  pemberlakuan  dan  konsultasi  kewajiban  untuk  menyediakan kesempatan  bagi  pihak-pihak  terkait  untuk  memberikan  komentar  terkait dengan rancangan dan perubahan terhadap instrumen hukum terkait dengan fasilitasi perdagangan.
Ketentuan  ini  juga  mengatur  tentang  kewajiban  untuk  mengadakan konsultasi  rutin  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Aduance  Rulings Kewajiban  untuk  menyediakan  keputusan  awal  ( aduance  rulings \  tertulis mengenai permintaan dari pedagang terkait klasifikasi tarif atau asal barang. Aduance rulings tersebut harus bersifat mengikat bagi institusi kepabeanan dan  tetap  berlaku  secara  sah  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Banding  atau Prosedur  Tinjauan  Kewajiban  untuk  memberikan  hak  bagi  peiaku  usaha untuk mengajukan banding dan hak tersebut harus bersifat nondiskriminasi. Banding  yang  dilakukan  dapat  berupa  banding  administratif  atau  hukum. Kebijakan  lain  guna  memperkuat  Netralitas,  Non-Diskriminasi  dan Transparansi
Kewajiban  pengawasan  atau  pemeriksaan  di  perbatasan  terkait produk  makanan,  minuman  atau  pakan  ternak  guna  melindungi  kesehatan dan  keselamatan  manusia,  hewan,  atau  tumbuhtumbuhan,  jika  dilakukan penahanan  barang  impor,  maka  penahanan  tersebut  harus  segera diberitahukan ke importir dan terjaminnya hak importir untuk memperoleh tes uji kedua.
Ketentuan  mengenai  biaya  dan  ongkos  yang  dibebankan  pada  atau yang  terkait  dengan  kegiatan  Impor  dan  Ekspor,  terkait  dengan  publikasi biaya  dan  ongkos,  standar  terkait  biaya  dan  ongkos,  serta  ketentuan  sanksi kepabeanan.  Pelepasan  dan  Izin  Barang  Kewajiban  terkait  dengan  standar pelaksanaan  pelepasan  dan  izin  barang.  Kerja  Sama  Badan  di  perbatasan terkait pengawasan perdagangan. Pergerakan barang dalam pengawasan Bea dan  Cukai  yang  ditujukan  untuk  impor  kewajiban,  sejauh  dapat
dilaksanakan dan semua syarat terpenuhi, untuk mengizinkan perpindahan barang  dari  satu  kantor  kepabeanan  di  pintu  masuk  ke  kantor  kepabeanan lainnya tempat barang akan dilepaskan. Formalitas Terkait Importasi,  Bahwa eksportasi dan transit terkait ketentuan antara lain :
a. formalitas dan persyaratan dokumentasi;
b. penerimaan salinan;
c. penggunaan standar internasional;
d. sistem perizinan satu atap;
e. pemeriksaan sebelum pengiriman barang;
f. penggunaan perantara kepabeanan;
g. prosedur-prosedur  perbatasan  yang  umum  dan  keseragaman persyaratan dokumentasi;
h. barang-barang yang ditolak;
i. penerimaan  sementara  barang-barang/  proses  pengolahan  di  dalam dan di luar daerah pabean.
Bahwa  terhadap  tahapan-tahapan  proses  dalam  lalulintas perdagangan  Internasional  menjadi  pemicu  pertanyaan  terkait  bagaimana implementasinya di Indonesia. Hal mana, dalam implementasi TFA WTO di Indonesia  sering  terjadi  beberapa  kendala  antara  lain  meningkatnya hambatan non-tarif administrative sebagai konsekwensi dari pelaksanaan bea cukai  di  Indonesia  yang  tidak  efisien.  Hal  ini  juga  dapat  memicu berkurangnya  kapasitas  perdagangan  antar  negara  termasuk  di  Indonesia. Dalam kerangka ini, telah ada aturan yakni General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT)  yang  di  prakarsai  oleh  WTO  yang  bertujuan  untuk menghilangkan hambatan administrasi perdagangan. 25
25 Peranan  aktif  pemerintah  indonesia  dalam merundingkan  perjanjian  perdagangan  bebas (FTA)  bilateral  dan  regional  dalam Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN)  dan dengan  negara-negara  Asia  lainnya.  Beberapa  kesepakatan  perdagangan  terbaru  dengan Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak  termasuk  komitmen  fasilitasi  perdagangan.  Seperti kehadiran  Indonesia-Japan  Economic  Partnership  Agreement  ( Perjanjian  Kemitraan  Ekonomi Indonesia-Jepang ),  yang  secara  eksplisit  bertujuan  memfasilitasi  perdagangan  antara  kedua negara  dan  membentuk  subkomite  untuk  prosedur  bea  cukai.  Dalam  Trade  Facilitation Agreement melangkah lebih jauh dengan memasukkan bab-bab fasilitasi perdagangan yang berdiri sendiri, seperti Bab 5 ( Fasilitasi Perdagangan ) dan Bab 6 (Bea Cukai) dari ASEAN Trade in  Goods  Agreement  yaitu  Perjanjian  Perdagangan  Barang  ASEAN  (ATIGA).  Oleh karenanya,  langkah-langkah  strategis  yang  dilakukan  Indonesia  ini  menjadi  pengalaman yang berharga dalam skala TFA WTO
Sejalan  dengan  hal  ini    Antonia  Eliason  berpendapat    bahwa Trade Facilitation  Agreement berakar  pada  ketentuan  maupun  pengecualian  dalam GATT  ( General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade )  yang  dilaksanakan  melalui kompromi  antara  negara  berkembang  dan  negara  maju  ( Vide  :  Antonia Eliason,  The  Trade  Facilitation  Agreement  :  A  New  Hope  for  the  World  Trade Organization,  World  Trade  Review,  Vol.  14,  No.  4,  halaman  645 ).    Hal  mana, pengecualian aturan dalam GATT merupakan harapan baru untuk relevansi WTO  kedepan,  khususnya  mengingat  kegagalan  sebelumnya  dari  Putaran Doha  dan  peningkatan  regionalisasi  perdagangan  internasional  dalam menciptakan perjanjian fasilitasi perdagangan. 26
Jika diperhatikan dalam implementasi TFA WTO di sesuaikan  dengan kondisi  bangsa  Indonesia  saat  ini  perjanjian  tersebut  akan  sulit  di  terapkan mengingat  adanya  beragam  regulasi  yang  tumpeng-tindih 27 serta  tidak mudahnya  bangsa  Indonesia  menerima  sesuatu  yang  baru..  Padahal, ketentuan  yang  diatur  dalam Trade  Facilitation  Agreement (TFA)  berisi ketentuan  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  prosedur  perdagangan lintas batas untuk pergerakan barang, meningkatkan kerjasama dalam negeri dan kerjasama internasional di antara lembaga perbatasan dan bea cukai, dan memberikan fleksibilitas dan bantuan untuk negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang 28 .
26 Dengan  demikian,  meski  dalam  skala  yang  masih  kecil  dan  terbatas  implementasi  TFA WTO di Indonesia masih terdapat berbagai macam kendala yang telah di sebutkan di atas, namun  di  sisi  lain  Indonesia  telah  menempatkan  posisi  strategisnya  serta  berperan  aktif dalam skala bilateral dan regional dalam memfasilitasi hubungan perdagangan lintas ASIA. Sehingga,  kedepan  langkah-langkah  strategis  yang  dilakukan  Indonesia  ini  menjadi pengalaman yang berharga dalam skala TFA WTO
27 Roni  Sulistyanto  Luhukay  dan  Rachmasari  Kusuma  Dewi, Sentralisasi  Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara, Op.,Cit, hlm 268 28 Pemerintah    Indonesia  telah  secara  aktif  merundingkan  perjanjian  perdagangan  bebas (FTA)  bilateral  dan  regional  dalam  Association  of  Southeast  Asian  Nations  (ASEAN)  dan dengan  negara-negara  Asia  lainnya.  Beberapa  kesepakatan  perdagangan  terbaru  dengan Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak  termasuk  komitmen  fasilitasi  perdagangan.  Seperti kehadiran  Indonesia-Japan  Economic  Partnership  Agreement  (Perjanjian  Kemitraan Ekonomi  Indonesia-Jepang),  yang  secara  eksplisit  bertujuan  memfasilitasi  perdagangan antara  kedua  negara  dan  membentuk  subkomite  untuk  prosedur  bea  cukai.  Dalam  Trade Facilitation  Agreement  melangkah  lebih  jauh  dengan  memasukkan  bab-bab  fasilitasi perdagangan  yang  berdiri  sendiri,  seperti  Bab  5  (Fasilitasi  Perdagangan)  dan  Bab  6  (Bea Cukai)  dari  ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement  yaitu  Perjanjian  Perdagangan  Barang ASEAN (ATIGA
Salah        satu          masalah          penting          yang          menjadi          agenda reformasi      hukum  Trade  Facilitation  Agreement      adalah      penataan peraturan    perundang-undangan,    walaupun    telah  memiliki  beberapa instrumen  hukum yang  mengatur  tentang  sistem  peraturan perundang- undangan,       namun       terdapat       berbagai  kerancuan  terutama terkait jenis,  serta masyarakat tidak dengan mudah dapat menerima hal baru dalam dunia  perdagangan  yang  semikin  pesat 29 untuk  itu  negara  tidak  hanya membuat  perjanjian  dan  ratifikasi  serta  penyedian  Trade  Facilitation Agreement akan tetap tetap memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang di lakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat indonesia.  Sejalan  dengan  hal  ini  Frans  Magnis  Suseno  berpendapat  bahwa apabila  bertitik  tolak  dari  tugas  negara  memberikan  kesejahteraan,  dimana masyarakat  dapat  hidup  sebaik  mungkin  dan  bebas  dari  segala  bentuk perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  maka  tujuan  negara  dalam menyelengarakan suatu keadilan sosial terpenuhi 30

## Kesimpulan
Politik  hukum  nasional  Indonesia  dalam  perpektif  Hukum Perdagangan  Internasional  tidak  akan  terlepas  dari  realita  sosial  dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjad penghambat  berkaitan  dengan  industry  manufakur  dan  tingginya  biaya transportasi. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2017  Tentang  Pengesahan Protocol  Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing  World  Trade  Organization hanya  saja  dalam  praktek  Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut.
Eksistensi negara tidak hanya di tunjukan dengan membuat perjanjian dan  ratifikasi  serta  penyedian  Trade  Facilitation  Agreement  akan  tetapi memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang di lakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat Indonesia
29 Syihabudin,  “Kajian  Terhadap  Jenis  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan indonesia”,  Jurnal  Hukum,Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008, hlm. 46-47.
30 Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 314.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  sudah  boleh  terlibat  dalam pembuatan jurnal ini.

## Daftar Pustaka
Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung, 2006 C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  Politik  Hukum  Menuju  Satu  sistem  Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991.
Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999. Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto Luhukay, Memaknai Bantuan Hukum Bagi  Korban  Kejahatan  Korporasi, Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021 , Vol 14, No 1 (2021), Universitas Wahid Hasyim. Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumen  Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016..
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang, Banyumedia, 2010.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Imam  Syaukani  &  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung,  Citra Aditya Bakti,  1991, Cet. III Sunaryati  Hartono,  Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
Max Weber, 1954 , On Law in Economy and Society , A Clarion Book, New York, Syihabudin,    “Kajian    Terhadap    Jenis    dan    Tata    Urutan    Peraturan Perundang-Undangan    indonesia”,    Jurnal    Hukum,Vol.  10.,  No.23, Mei Tahun 2008,
Roni  Sulistyanto  Luhukay  dan  Rachmasari  Kusuma  Dewi, Sentralisasi Kewenangan  Perizinan  Usaha  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara , Al-„Adl, IAIN Kendari, Vol. 13 No. 2, Juli 2020
----------------------------------  ,  Abdul  Kadir  Jaelani, Penataan  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan  Dalam  Mendukung  Penguatan  Konstitusi  Ekonomi Indonesia , Vol 34 No 2 (2019),  Jatiswara, Universitas Mataram.
Prof.  Dr.  Achmad  Suryana,  MS.  (Profesor  Riset  Bidang  Ekonomi  Pertanian, PSEKP  –  Kementerian  Pertanian  RI)  Fasilitasi  Perdagangan  Kesiapan Indonesia  Menghadapi  Persaingan  Global,  jakarta,  Diterbitkan  oleh Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI  dan  PT  Balai  Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016,
Andi    Sandi    Ant.T.T.,    “Refleksi    Terhadap    Pembatalan    Produk    Hukum Daerah”,        MakalahLecture    on    Law    and  Judicial  Review: Konstitusionalitas  Kewenangan  Kemendagri    dalam    Membatalkan Perdadi    Era    Otonomi    Daerah,Diselenggarakan  oleh  Keluarga Mahasiswa  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
Resmikan  PLB  Presiden  Jokowi  Atasi  Kendala  Logistik  dalam http://www. beacukai.go.id/berita/resmikan-plb-presiden-jokowi-atasi-kendala-logistik. html , diakses 26 Agustus 2016
Seputar Trade Facilitation Agreement ,  https://www.unpad.ac.id/2020/09/fh- unpad-gelar-diskusi-seputar-trade-facilitation-agreement/    Diakses pada hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib.
Manfaat Trade Facilitation Agreement menurut kemendag Republic Indonesia https://ekonomi.bisnis.com/read/20151117/12/493133/ini-manfaat- trade-facilitation-agreement-menurut-kemendag ,  Diakses  pada  hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib
Yosman Leonard Silubun dan Marlyn Jane Alputila , 2021. Youtube dan Hak Cipta  :  Legalitas  Hak  Moral  Dalam  Cover  Music  Atas  Hasil  Karya Pemuda Merauke, Jurnal Restorative Justice , 5 (1), 66-77