## INTOLERANSI AGAMA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT MINORITAS DI KOTA CILEGON-BANTEN
Iis Munawaroh 1 , Wahid Abdul Kudus 2
Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Serang, Indonesia 1, 2
E-mail : 2290200009@untirta.ac.id 1 , abdulkudus25@gmail.com 2

## Abstrak
Artikel  ini  berisi  tentang  multikulturalisme  yang  ada  di  kota  cilegon  tidak  berjalan dengan baik karena adanya diskriminasi yang menyebabkan perjuangan hak agama Kristen  yang  merupakan  minoritas  di  kota  cilegon  karena  adanya  diskriminasi  dari kaum  mayoritas  di  kota  cilegon  yang  beragama  Islam.  Maka  dari  itu  banyak  faktor yang  melatar  belakangi  rasa  intoleransi  yang  seharusnya  tidak  terjadi  di  Indinesia karena  menentang  UUD  1945.  Intoleransi  ini  terlihat  dari  adanya  penolakan pembangunan Greja Kristen yang merupakan tempat ibadah yang seharusnya ada di setiap daerah karena merupakan salah satu dari pencerminan UUD 1945. Kasus ini juga akan membedah konflik ini dengan menggunakan teori politik identitas tepatnya teori  Hak  Minoritas  dalam  masyarakat  multicultural  yang  dikemukakan  oleh  Will Kymlicka. Maka dari itu banyak faktor yang menjadi rasa penasaran penulis mengenai intolernsi dan perjuangan hak minoritas Agama Kristen di Kota Cilegon.
Kata kunci: intoleransi beragama, perjuangan hak, minoritas

## Abstract
This article is about multiculturalism in the city of Cilegon which is not going well because of discrimination which has led to the struggle for the rights of Christians who are a minority in the city of Cilegon due to discrimination from the majority in the city of Cilegon who are Muslim. Therefore,  there  are many  factors  behind the sense  of  intolerance  that should  not  occur  in Indonesia because it opposes the 1945 Constitution. This intolerance can be seen from the rejection of the construction of a Christian Church which is a place of worship that should exist in every region because it is one of the reflections of the 1945 Constitution. The case It will also  dissect  this  conflict  by  using  the  theory  of  identity  politics,  specifically  the  theory  of Minority  Rights  in  a  multicultural  society  put  forward  by Will  Kymlicka.  Therefore,  there  are many factors that make the writer curious about intolerance and the struggle for the rights of the Christian religious minority in Cilegon City.

## Keywords: religious intolerance, struggle for rights, minorities

## PENDAHULUAN
Imperatif  pentingnya  agama  dalam kehidupan  manusia  sangat  penting  untuk mencapai  kebahagiaan  di  dunia  dan  di kehidupan  selanjutnya.  Agama  berperan sebagai  pedoman,  penanda,  pegangan dan pedoman dalam menghadapi kehidupan  di  era  globalisasi  yang  penuh ketidakpastian.
Agama memainkan peran yang
sangat  penting  dalam  konstruksi  identitas nasional  suatu  negara  karena  mampu menciptakan kohesi sosial yang mendukung pembentukan identitas nasional melalui simbol, ritual, norma, dan jaringan global. Agama memiliki beberapa fungsi  penting  dalam  kehidupan  manusia, misalnya:  ajaran  agama  menghidupkan kembali nilai-nilai luhur moralitas, dan juga berfungsi  sebagai  aturan  perilaku  umat beriman  dalam  kehidupan  sehari-hari, yang mempengaruhi pembentukan agama. perilaku manusia sehari-hari.
Selain kebutuhan material dan spiritual, kebutuhan sarana dan prasarana ibadah  juga  tidak  kalah  pentingnya  yaitu tempat  ibadah  yang  layak  dan  layak sebagai tempat ibadah serta toleransi yang baik  dengan  masyarakat  setempat  agar terhindar dari kritikan. atau kritik Menghina agama  lain  dengan  alasan  apapun.  Oleh karena itu, harus ada sikap moderat dalam beragama.
Netralitas beragama adalah semacam  koeksistensi  yang  rukun,  saling menghormati, perhatian dan toleransi, dan tanpa  perselisihan  karena  perbedaan, sehingga  masyarakat  yang  kita  tempati dapat mencapai kerukunan beragama.
Multikulturalisme antar umat beragama  yakni  salah  satu  ciri  bangsa Indonesia,  namun  perbedaan  lain  seperti ras  dan  etnis  merupakan  bagian  dari masyarakat  Indonesia  itu  sendiri  dan sudah  ada  sebelum  terbentuknya  bangsa Indonesia.
Ada  banyak  agama  di  negara  ini, termasuk  Indonesia.  Indonesia  adalah negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. Di Indonesia sendiri, 85% penduduknya  beragama  Islam,  namun Indonesia  membiarkan  warganya  bebas
memilih  agamanya  karena  Indonesia adalah negara majemuk.
Agama  mereka  kebanyakan  umat Islam  tidak  mau  membangun  tempat ibadah  atau  berbenturan  dengan  agama lain,  salah  satunya  adalah  tumbuhnya ibadah  Kristen,  sehingga  ada  minoritas dalam pertarungan ini. Ternyata tidak ada apa-apa.  Karena  mengambil  tempat  di tanah Cintangkil. Kabupaten, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Pada masa konflik di Desa Zhitangji, Kotapraja  Cilegon,  sebagian  besar  umat Islam  di  Desa  Zhitangji  tidak  mau mengembangkan  kepercayaan  Kristen. Menurut  data  tahun  2013,  Kota  Cilegon memiliki jumlah penduduk sebesar 335.913  jiwa,  dimana  97,64%  beragama Islam, dibandingkan dengan 36% pemeluk agama lain di Kecamatan 2 Cilegon.
Data  BPS  tahun  2019  menunjukkan ada  382  masjid  dan  287  mushola  di  Kota Cilegon yang tidak terdaftar sebagai gereja, biara,  atau  biara.  Padahal,  populasi  non- Muslim pada tahun yang sama setidaknya 6.740  orang  Kristen,  1.743  Katolik,  215 Hindu,  215  Buddha,  dan  7  Konghucu. Setiap  orang  membutuhkan  tempat  untuk beribadah.
Tercatat  HKBP  Maranatha  Cilegon telah  mendapata  4  kali  penolakan  izin bangun  gereja  sejak  2006  sementara Gereja  Baptis  Indonesia  Cilegon  sudah  5 kali  ditolak  izin  bangunya  sejak  1995  dan mengalami 10 kali upaya penutupan paksa dan  penyegelan,  bahkan  ada  upaya pembongkaran paksa seng yang menutupi lokasi HKBP Maranatha Cilegon.
Pancasila yakni sebuah dasar negara Indonesia,  sebagai  dasar  faslafah  hukum negara  yang  berisikan  pada  sila  pertama dan  kelima,  yaitu  (1.  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  dan  5.  Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia).  Tentu  saja, karna  mayoritas  orang  Indonesia  memiliki keyakinan  agama  yang  berbeda,  mereka didorong  untuk  menunaikan  kewajiban agamanya, yaitu beribadah.
Dalam melaksanakan peraturan bersama menteri agama no. 9 dan menteri dalam  negeri  no.  8  tahun  2006,  peran FKUB  ini  sangat  penting  dalam  menjaga kerukunan serta selalu berusaha
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023)
melaksanakan  apa  yang  tertua  dalam peraturan tersebut. Dalam
hal pembangunan ini, banyaknya masyarakat- masyarakat  yang terganggu serta merasa resah  dengan  adannya  tempat  ibadah Kristen di kota cilegon.
Kontroversi atas layanan keagamaan yang  belum  terselesaikan  atau  masalah hak  minoritas  yang  berasal  dari  oposisi mayoritas terhadap kerukunan umat beragama  tidak  bisa  di  pecahkan  dari peran pentingnya sebagai wadah kerukunan umat beragama. Komunitas Muslim Cilegon
menentangnya  karena  bisa  mengganggu aktivitas  Islam  di  sana.  Oleh  karena  itu umat Kristiani harus pergi ke kota Serang untuk  beribadah  setiap  minggu,  karena  di kota Cilegon tidak ada gereja.
Sehingga setiap minggu umat kristiani harus  pergi  ke  kota  Serang  untuk beribadah  karena  tidak  adanya  gereja  di kota Cilegon. Proses pembangunan gereja yang  diusahakan  oleh  umat  kristiani mendapat penolakan akibat "belum memenuhi izin". padahal  laporan  setara  institutpada tahun  2010  juga  menunjukan  bahwa otoritas setempat belum memberi kempatan  pembangunan  gereja  akibat tidak  ada  persetujuan  warga  padahal terdapat  sekitar  6000  warga  kristen  dan 1000  warga  katolik  disana.  Belum  lagi masih  ada  nasib  400  warga  hindu  dan buddha yang tinggal disana.
HKBP Maranatha Cilegon telah empat kali  ditolak  izin  perencanaan  gerejanya sejak    2006,  sedangkan  Gereja  Baptis Indonesia  Cilegon  telah  ditolak  izin perencanaan  sebanyak  lima  kali  sejak 1995,  yang  memaksa  penutupan  dan penyegelan 10 perusahaan.
Hal ini membuat kota Cilegon beberapa  kali  tercatat  menjadi  kota toleransi  terendah  secara  institut2015- 2021).  tapi  baru-  baru  ini  ada  kabar  baik bagi  umat  kristiani  di  Kota  Cilegon  dari Menteri Agama Republik Indonesia Menag Yaqut mendorong pembangunan gereja di kota  Cilegon  bahkan  menegur  wali  kota Cilegon  Menaq  jika  izin  tidak  kunjung selesai Menag akan membereskan langsung perizinannya.
Menteri Agama akan segera menerbitkan izin tersebut. Namun sayangnya,  baru-baru  ini  muncul  kasus penolakan  pembangunan  gereja,  dan  kali ini Wali Kota Cilegon juga menandatangani kesepakatan  dengan  pemerintah  kota untuk  melarang  pembangunan  gereja dengan meneriakkan "Takbir". Staf Khusus Menteri  Agama  Nuruzzaman  menanggapi peristiwa Celegon melanggar UUD
Administrasi Negara.
Maka  dari  itu  kami  sebagai  penulis ingin  membedah  secara  mendalam  lagi terkait  apa  saja  alasan  umat  beragama dikota cilegon, dan hak-hak kaum minoritas    yang  bukan  beragama  Islam yang tidak diperbolehkan untuk membangun
tempat ibadahnya dikarenakan  alasan  dapat  mengganggu umat Muslim? Apakah hanya itu saja yang menjadi  alasan  tidak  diperbolehkan  nya pembangunan  tempat  beribadah  selain tempat  beribadah  agama  Islam?.  Dan penulis  juga  ingin  membedah  bagaimana peran  FKUB  dalam  mengatasi  terjadinya konflik beragama.

## METODE
Metode  Penelitian  Pada  dasarnya metode  penelitian  merupakan  suatu  cara bagimana seorang peneliti dapat menyusun  karya  ilmiah  dengan  baik, dimana metode penelitian dapat menganalisis  sebuah  data  dan  informasi serta  menyusun  penelitian  sesuai  dengan topik penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan  teknik  analisis  dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian  kualitatif  unggul  dalam membangun  dan  membangun  realitas sosial dan makna budaya dengan berfokus pada    peristiwa    interaktif.  Metode pencarian  perpustakaan  dan  percakapan media sosial digunakan untuk mendapatkan bahan penelitian. Data yang diperoleh  melalui  proses  ini  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  teknik analisis    kualitatif.  Analisis  kualitatif deskriptif  mengacu pada data yang diambil dari subjek yang diteliti dan mengungkapkan peristiwa yang
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023)
melingkupi subjek dalam bentuk kata atau kalimat.
Menurut Bogdan dan Biglen (dalam Moleong,  2009:248)  mengatakan  bahwa analisis  data  kualitatif  merupakan  suatu upaya  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengolah  data,  mengorganisasikan  data, memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang bisa diolah, mensintesiskan, mencari, dan menemukan  pola  yang  penting  dari  apa yang  dipelajari  dan  diceritakan  kepada orang  lain.  penyusun  Jika  demikian,  di mana  penulis  mencari  Gereja  Cilegon? Lokasi  dan  tempat  tersebut  dipilih  karena adanya situasi konflik antar umat beragama  di  Kota  Cilegon,  khususnya perebutan  hak  beribadah  umat  Kristiani dan penolakan umat Islam untuk mendukung  pembangunan  gereja  di  Kota Cilegon.
Oleh  karena  itu,  penulis  mencoba menganalisis permasalahan tersebut melalui  metode  analisis  atau  metode kualitatif  deskriptif    dalam  hasil  dan pembahasan. Pendekatan ini memecahkan  masalah  dan  kemudian menarik  kesimpulan  berdasarkan  hasil yang didapat dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada sebuah negara pasti memiliki kaum mayoritas  dan  kaum  minoritas. Mayoritas adalah sekelompok orang yang memerintah suatu negara atau wilayah dan berbagi  identitas  agama,  etnis, sosial  dan budaya.  Sedangkan  minoritas  adalah individu  atau  kelompok  yang  jumlahnya lebih  sedikit  dari  mayoritas,  karena minoritas  lebih  sedikit  dari  mayoritas, karena  mayoritas  selalu  mendiskriminasi atau  terkadang  mengalahkan  minoritas, padahal  minoritas  memiliki  hak  dengan mayoritas.  .  Secara  khusus,  ketika  kita berbicara  tentang  hak  minoritas,  seperti kebebasan  sosial,  politik  dan  agama,  ini adalah  hak  asasi  manusia  yang  tersirat atau tidak dapat dicabut. Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terkait hak minoritas, kebebasan beragama  sudah  dijalankan  dengan  baik,
namun masih ada konflik antara minoritas dan  mayoritas,  misalnya  di  Sintangkil, Banten,
Kabupaten Cilegon. Saat membangun  tempat  ibadah,  khususnya gereja, bagi non muslim akan menimbulkan  konflik,  sebagian  besar masyarakat merasa tidak nyaman membangun tempat ibadah di sekitarnya.
Menurut Kymlicka (1995), hak seorang  individu  sangat  berhubungan dengan  hak  sebuah  kelompok  ketika  hak sebuah kelompok  itu  tidak  dapat  dipenuhi maka  hak  individu  nya  juga  tidak  akan terpenuhi,  seperti  ketika  hak  kaum minoritas  agama  Kristen  tidak  terpenuhi untuk  beribadah  maka  hak  setiap  individu nya  juga  tidak  akan  terpenuhi  untuk melaksanakan  ibadahnya,  sehingga  hak kaum minoritas harus diperjuangkan.
Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  hak minoritas  tidak  dihormati,  karena  jika minoritas non muslim Cilegon menunaikan kewajibannya  maka  tidak  akan  dibangun tempat ibadah di Cilegon. Saya jatuh cinta Jika  Anda  melangkah  lebih  jauh,  Anda akan  mencapai  kota  Cilegon.  Jika  Anda ingin  mengakhiri  aliran  sesat,  seranglah. Prasangka adalah sesuatu yang tidak ingin diremehkan  oleh  siapa  pun  karena prasangka adalah sikap yang menunjukkan prasangka yang tidak diinginkan  atau  tidak  pantas  terhadap suatu  kelompok  atau  individu.  Intoleransi dapat  berupa  kebencian  ras,  etnis  atau bahkan agama.
Kefanatikan adalah perilaku negatif di bawah penyederhanaan palsu dari "prasangka".  Sebagai  prasangka  dibagi menjadi tiga bagian; (1) komponen kognitif meliputi stereotip “outgroup underestimation”; (2) komponen emosional ekstrim yang melibatkan keengganan atau keengganan  terhadap  orang  asing;  (3) komponen perilaku negatif yang berkaitan dengan  hubungan  interpersonal,  bahkan orientasi sosial dan politik.
Dalam  hal  ini,  intoleransi  sebagian umat Islam di Kota Cilegon mengekspresikan  permusuhan  mereka terhadap  keragaman,  karena  mayoritas, yaitu  umat  Islam,  menolak  minoritas Kristen  yang  mencoba  mendirikan  tempat ibadah. Karena pada dasarnya dalam UUD
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023)
1945  saja  menganjurkan  setiap  warga negara  bebas  memilih  agamanya  dan menjalankan kewajiban beragamanya dan salah  satunya  yaitu  mendirikan  tempat ibadah, karena tempat ibadah merupakan tempat dimana seluruh umat yang menganut  agama  tertentu  berkumpul karena di yakini memiliki nilai atau pahala lebih jika beribadah di tempat ibadah.
Begitu  pula  umat  Kristen  di  Cilegon, mereka  seharusnya  memiliki  hak  yang sama dalam menunaikan kewajiban mereka untuk beribadah di Rumah Ibadah mereka  yaitu  Greja  dimana  seharusnya juga  mereka  leluasa  untuk  beribadah setiap waktu dimana mereka tidak memiliki cukup  waktu  untuk  beribadah  ke  Greja yang  bertempat  di  Kota Serang  walaupun difasilitasi  dalam  hal  transportasi  namun, hanya  dihari-hari  tertentu  seperti  hari Minggu.
Pembangunan rumah ibadah bagi non muslim  di  kota  cilegon  sudah  menjadi  hal yang kontroversial di berbagai masyarakat. Walaupun hal ini menjadi hal polemik bagi masyarakat,  akan  tetapi  dari  pihak kementerian agama kota cilegon mengatakan, kebebasan beragama merupakan hak setiap masyarakat, namun ia mengatakan bawha fasilitas keagamaan pun  merupakan  tanggung  jawab  negara. “justru negara itu harus memfasilitasi umat beragama ”,  ujar  Mahmudi  selaku  dari pihakt kementerian agama kota Cilegon.
Agar penduduk setempat tidak menghalangi  pembangunannya,  aturan pembangunan  tempat  suci  non-Muslim harus diubah. Pengabaian atau penolakan terhadap gereja ini merupakan kisah yang berulang.  Untuk  berbagai  alasan,  mis. tidak mengikuti aturan tanpa izin. Kebanyakan orang menggunakannya secara teratur untuk membenarkan perilaku yang tidak dapat ditoleransi.
Menurut  Peraturan  Bersama  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 9  Tahun  2006/  Nomor  8  Tahun  2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama  yang  dilandasi  toleransi,  saling pengertian,
saling menghormati,
menghargai
kesetaraan dalam
pengamalan ajaran agamanya dan
kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Tahun 1945.
Dalam  peraturan  di  atas,  daerah cilegon  memiliki  suatu  organisasi  yang bernama  FKUB  (forum  kerukunan  Umat beragama). peran FKUB dalam organisasi yaitu  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai  menjaga  pentingnya  kerukunan yang ada. Pada peran yang telah dilakukan FKUB  kota  cilegon  dalam  penutupan rumah ibadah sudah efektif dan baik, karna selama  permasalahan  ini  tidak  ada  pihak yang dirugikan dan dapat diselesaikan.
Dalam  melaksanakan  peraturan bersama menteri agama no. 9 dan menteri dalam  negeri  no.  8  tahun  2006,  peran FKUB  ini  sangat  penting  dalam  menjaga kerukunan serta selalu berusaha melaksanakan  apa  yang  tertua  dalam peraturan tersebut.
Dalam hal pembangunan ini, banyaknya masyarakat- masyarakat  yang terganggu serta merasa resah  dengan  adannya  tempat  ibadah Kristen di kota cilegon.
Banyak pihak yang mengkhawatirkan perkembangan  ini  dan  mengkhawatirkan keberadaan sekte-sekte Kristen di Ci legon . Ada banyak persoalan di balik marjinalisasi mayoritas  warga  Cilegon.  Dalam  hal  ini terdapat perbedaan pendapat antara umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon. Padahal, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi  kasus  ini  dan  beberapa faktor  yang  membuat  umat  Kristiani  bisa menuntut haknya. Padahal, negara secara hukum  menjamin  ibadah  lokal,  termasuk ibadah  Kristen.  Namun,  masalah  unik muncul  di  C ilego n.  Apa  masalahnya  dan bagaimana  posisi  negara  (Dewan  Kota Cilegon)  untuk  menyelesaikannya?  Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan lebih didasarkan  pada  konteks  sejarah  yang terjadi di Kota Cilegon. Jika Cilegon pernah didiami pada masa penjajahan Belanda. Ini benar-benar membuat marah orang-orang di  Cilegon.  Itu  sebabnya  Romo  Banten menulis  surat  wasiat  yang  melarang pembangunan rumah ibadah umat Kristiani di Kota Cilegon.
SK  Gubernur  jabar,  karena  saat  itu masih menjadi bagian dari Provinsi Jabar. Tetapi, dikarenakan Cilegon sufah memisahkan  diri  dari  Jabar,    beberapa kelompok  lokal  masih  menyebut  mediasi sebagai alasan penolakan mereka.
Masalah  ini  berlangsung  lama  dan  tidak menyebabkan  para  pengikut  khususnya umat Kristiani meninggalkan kota Cilegon. Penduduk  muslim  di  kota  Cilegon  telah mengadakan lebih dari selusin protes sejak tahun  1995  menyerukan  umat  Kristen untuk menutup gereja mereka.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pada  artikel  ini  dapat  disimpulkan  bahwa pada kasus konflik
penolakan pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil  Kota  Cilegon  ini  memang  benar adanya,  hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya  sikap  tidak  suka  antara  kaum mayoritas yaitu agama Islam dengan kaum minoritas  yaitu  agama  Kristen,  sehingga ketika  ingin  dibangun  tempat  ibadah agama Kristen ini tidak diperbolehkan oleh kaum mayoritas.
Menurut hasil wawancara dengan sebagian  kecil  umat  Kristiani,  hal  ini  juga terjadi  dan  menimbulkan  konflik  ketika mayoritas  umat  Islam  lebih  memilih  Islam daripada  agama  lain.  Kaum  minoritas masih  mengalami  diskriminasi  di  Kota Cilegon meski terjadi konflik yang melanggar UUD 1945, yang mengecualikan agama sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Ahmad  Mukri.  2014. Identifikasi
Potensi  Konflik  Pra  dan  Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya  (Studi  Kasus  Di Kota  Dan  Kabupaten  Bogor) . Jurnal  Ilmu  Syariah.  Vol.  2  No.  1
Halaman 1-16
Balai  Litbang  Agama  Jakarta.  2015.
Konflik Dan Penyelesaian
Pendirian  Rumah  Ibad at.  Jakarta:

## Kemenag Litbang
Fahmi.  2017. "Penolakan  Masyarakat Kota  Cilegon  Terhadap  Rumah Ibadah  Umat  Kristiani" .  Diakses pada 20 Januari 2023
Hartani, Mallia Dan Nulhakim, S. Akhmad. 2020.  Analisis  Konflik  Antar  Umat
Beragama  Di  Aceh  Singkil. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Volume  2,  Nomor  2,  Halaman  93- 99.
Hikmawan,  M.  D.  (2017).  Pluralisme Demokrasi  Politik  di  Indonesia.
Journal  of  Governance .  volume jurnal 2 (2),   halaman 223–247. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3 1506/jogv2i2.2678 Hikmawan,  M.  D.  (2020).  Consensual Democracy: A Challenge for Differentiated Citizenship. In International Journal of Innovation, Creativity and Change.
www.ijicc.net (Volume. 11, Issue 2).
www.ijicc.net  JL.  2020. “Kemenag  Kota Cilegon  Izinkan  Pendirian  Gereja Asalkan  Sesuai  Aturan”. Diakses pada 24 Januari 2023
Jamaludin,  A.  Nasrullah.  2018.  Konflik Dan  Integrasi  Pendirian  Rumah Ibadah  Di  Kota  Bekasi. Jurnal Socio-Politica . Volume 8, Nomor 2,
Halaman 227-238
Kymlicka, W. (1995). Multicultural
Citizenship  A  Liberal  Theory  of Minority  Rights. Oxford  University Press. Inggris Kymlicka, W. (2011). Multicultural
Odysseys:  Navigating  the  New International  Politics  of  Diversity .
Oxford University Press. Inggris
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023)
Melekpolitik.com.  2019 .  "Miris!  Minoritas Masih  Sulit  Mendirikan  Tempat Ibadah". Diakses  pada  tanggal  24 Januari 2023
Moleong,  J.  Lexy.  2009. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya
Lori.  2019 .  “Selama  Setahun,  Intoleransi di  Indonesia  Sudah  Mencapai  31 Kasus,  sangat  Mengkhawatirkan!”.
Diakses pada 24 Januari 2023
Riana,  Fiski  dan  Dewi  Nurita.  2020.
“Rumah Ibadah Belenggu Mayoritas” . Diakses pada 21 Februari 2023
Riswanda, M., Hikmawan, D., Ramadhan, G.,  &  Nurrohman,  B.  (2020). Making  sense  of  the  politics  of recognition:  Indicators  of  religious tolerance  in  Banten,  Indonesia. International Journal of Engineering Research and
Technology . Volume 13 (11).
Rizal.  2018. “FKUB:  Sebaiknya  Tak  Ada Gereja  di  Cilegon  Demi  Jaga Kerukunan”. Diakses  pada  25 Februari 2023.
Simamora, A. R., Hamid, A., & Hikmawan,
M. D. (2019). Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan. International  Journal  of  Demos. volume 1(1). halaman 19 –37. http://hk-publishing.id/ijd-demos
www.uii.ac.id.  2020. Perlindungan  Hak- Hak  Minoritas  dan  Kebebasan
Beragama Tak Boleh Dikompromikan .  Diakses  pada  26 Februari 2023.