## Hasil Analisis

## Fungsi dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

## Abstract
Overseas Singingi as the former "zelfbestuur van Singingi", a highly respected and recognized by the Indian  colonial  government  as  a  source  of  law  Belanda.Adat  life  (living  law),  and  developed  in  indigenous communities containing the values, norms or rules can bind and be a guide in the daily behavior of public life. Indigenous  values  are  so  smooth  and  coincided  with  the  teachings  of  Islam  ".  “adat  syarak  jointed,  jointed syarak kitabullah(Al-Quran)".
In  the  life  of  society,  nation  and  state,  there  are  three  main  elements  of  institutional  living  and growing  in  community  (indigenous),  which  each  run  and  side  by  side,  harmonious  and  balanced,  namely Indigenous,  Religion  and  Government,  among  closely  related  and  can  not  be  separated,  as  in  sinonimkam customary  phrase,  "Tali  Tigo  Sapilin",  Furnaces  --Tigo  Sejarangan  "The  function  and  position  the  three elements above, as one element of an institution that live and thrive in the community, which is the regulator of the behavior of citizens . And  governance as one of the Agency for help and be a partner with government in the smooth running wheels of government, community and religious development.
The function and role of traditional authorities in public life, namely as a main component holder or upstream  of  the  traditional  powers  itself,  which  govern  the  behavior  of  the  rate  environment  and  citizens offspring nephew respectively. As a public figure or "torches Bendang in village, go place to ask and go home where  barita.And  than  as  parents  and  elders  in  Village  and  as  mandate  and  problems  -  children  - grandchildren nephew.
Related to the function and role of indigenous stakeholders above, local governments need to provide guidance to traditional institutions and traditional authorities in indigenous communities, so that indigenous stakeholders through traditional institutions can play a role and be a partner of the government, especially the village government in governance, development and empowerment of communities, which has been primarily in the New Order government, indigenous existence in the government seriously neglected, even been replaced by  the  role  of  the  central  government's  decentralization  of  states.  By  turn  traditional  original  values  in  the form of traditional village through policy formation of the Law on the village.
Keywords : Custom, Religion, Government

## Abstrak
Rantau  Singingi  sebagai  bekas  wilayah  “Zelf  Bestuur  van  Singingi”,sangat  dihormati  dan  diakui keberadaannya  oleh  Pemerintah  Kolonial    Hindia  Belanda.Adat  sebagai  sumber  hukum  yang  hidup  (living law),dan  berkembang  dalam  masyarakat  adat    yang  berisikan    nilai-nilai  ,norma-norma    atau  kaidah  yang dapat  mengikat  dan  menjadi  penuntun    dalam  perilaku  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.Nilai-nilai  adat yang  begitu  halus    dan    berbarengan  dengan  ajaran  agama  Islam”.adat  bersendi  syarak,  syarak  bersendi kitabullah”.
Dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara,terdapat tiga unsur pokok kelembagaan yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  (adat),yang  saling  berjalan  dan  berdampingan,serasi  dan seimbang,  yaitu  Adat,  Agama  dan  Pemerintahan,diantara  saling  berkaitan  erat  dan  tidak  dapat dipisahkan,sebagaimana  di  sinonimkam    adat  dengan  ungkapan,  “Tali  Tigo  Sapilin”,  Tungku  Tigo Sejarangan”.Fungsi dan kedudukannya tiga unsur diatas,sebagai salah satu unsur lembaga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,yang merupakan pengatur tata prilaku  warga masyarakat.Kemudian sebagai salah  satu  badan  untuk  membantu  dan  menjadi  mitra  kerja  pemerintah  dalam  kelancaran  jalannya  roda pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dan keagamaan.
Adapun fungsi  dan  peranan  Pemangku  Adat  dalam  kehidupan  masyarakat,yaitu  sebagai  komponen utama  atau  pemegang  hulu  dari  pada  kekuatan  adat  itu  sendiri,yang  mengatur  tata  perilaku  dalam
lingkungan  suku  dan  warga  anak-cucu  kemenakan  masing-masing.  Sebagai    tokoh  masyarakat  atau  “suluh bendang  dalam  nagori,pergi  tempat  bertanya  dan  pulang  tempat  berita.Kemudian  sebagai  orang  tua  dan sesepuh  dalam  nagori  dan  sebagai  pengemban  amanat  dan  permasalahan  –permasalahan    anak  –  cucu kemenakan.
Berkaitan  dengan  fungsi  dan  peranan    pemangku  adat  diatas,maka  pemerintah  daerah  perlu melakukan  pembinaan  terhadap  lembaga  adat  dan  para  pemangku  adat  dalam  masyarakat  adat,sehingga pemangku  adat  melalui  lembaga  adat  dapat  berperan  dan  menjadi  mitra  pemerintah  terutama  pemerintah desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,pembangunan  dan  pemberdayan  masyarakat,yang  selama  ini terutama  pada  pemerintahan  Orde  baru  ,Keberadaan  adat  dalam  pemerintahan  sangat  terabaikan  ,bahkan sudah  digantikan  oleh  peran  negara.Melalui  desentralisasi  pemerintah  pusat  menghidupkan  nilai-nilai trsdisional  asli  tersebut  dalam  bentuk  pembentukan  desa  adat  melalui  kebijakan  Undang-Undang  tentang desa.
Kata Kunci : Adat , Agama , Pemerintahan

## Raja Muhammad Amin
Adalah  Dosen  Ilmu  Pemerintahan  Fisip Universitas  Riau,  Kini  menjabat  selaku Ketua  Jurusan Ilmu Pemerintahan.

## 1. Latar Belakang
Ungkapan  Adat  Melayu  mengatakan  “ Hidup  serumah  beramah  tamah,hidup sedusun tuntun menuntun ,hidup sekampung tolong menolong, hidup
senegeri  beri  memberi,hidup  berbangsa bertenggang rasa.Ungkapan lain
mengatakan  “  Adat  sedusun  bersopan santun,adat sedesa rasa merasa,adat senegeri bertanam budi,adat sebangsa seiya sekata”
Ungkapan  ini  mencerminkan  nilai- nilai  asas  adat    (budaya  Melayu)  yang mengutamakan  kehidupan  yang  rukun damai,aman  dan  sejahtera,saling  hormat menghormati,tolong
menolong dan bertenggang rasa.Kemudian kehidupan yang  santun,berbudi  pekerti,terpuji  dan
menjunjung  tinggi  azas  kebersamaan  yang adil dan merata.
Pemuka adat melayu selalu mengingatkan;  bahwa  tegaknya  tuah  dan marwah,harkat  dan  martabat  suatu  kaum dan bangsa berpucuk dari azas kebersamaan  yang  disebut  “  senasib sepenanggungan dan semalu serta kesadaran semua pihak untuk mengekalkan musyawarah  mufakat.Di  dalam  ungkapan adat  diaktakan  “  mulia  kerja  karena bersama,mulia  niat  karena  mufakat,atau dikatakan  elok  kerja  karena  bersama,elok niat  karena  mufakat.Azas  inilah  yang menyebkan kebersamaan melaui
musyawarah  mufakat  menjadi  landasan dalam  pengambilan  keputusan,merancang dan melaksanakan kegiatan dalam kehidupan berumah tangga,bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Pemangku  adat  dalam  masyarakat Melayu  memiliki  fungsi  dan  peran  yang sangat  penting,tidak  hanya  bagi  anak
kemenakannya,tetapi juga  berperan dalam Majelis  atau  Lembaga  “Tigo  Tungku Sejorangan atau tali bapilin tigo (Adat,Pemerintah dan Ulama).Ketiga unsur ini  adalah  sebagai  pilar  perekat  kekuatan dan  hukum  yang  ada  dan  hidup  dalam masyarakat (living law) atau kenegerian.Sebagaimana
tercermin pengakuan  terhadap  pilar  Kepemimpinan tradisional.Ungkapan ini sebenarnya usang namun moderen dan kaya akan filosofis. :
Kelok paku kacang balimbing Tampurung lenggang-lenggangkan Anak dipangku kemenakan dibimbing Urang dikampung dipertenggangkan.
Do not ask ,what your country can do for you , But ask what you can  do for your country
(Jangan  kamu  selalu  bertanya tentang  apa  yang  diberikan  oleh  negerimu kepadamu,Tetapi  sekali-kali  tanya  jua  lah apa yang bisa kamu persembahkan kepada negerimu).(Jhon F.Kennedy) Setiap masyarakat (termasuk
Rantau  Singingi)  sampai  hari  ini  masih memiliki  suatu  nilai  agar  tingkah  laku anggota  masyarakat  dapat  diukur  dengan nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat tersebut.Suatu sistem nilai adalah semacam jaringan  yang  terdiri  dari  sejumlah  norma- norma  maupun  seperangkat  kelaziman yang melengkapi kehidupan suatu masyarakat.Adat bersendikan syarak
,syarak  bersendikan    kitabullah  .Artinya nilai-nilai adat Rantau Singingi berasal dari agama    Islam  berdasarkan  kitab  suci  Al- Quran dan hadist Nabi Muhammad  S.A.W yang  telah  menjadi  wadah    dari  hukum adat.
Masyarakat  adat  Rantau  Singingi merupkan suatu sistem keseluruhan
terangkai yang mencakup unsur- unsur,bagian-bagian,konsistensinya kelengkapannya  telah  ada  sejak  terciptnya masyarakat    Rantau  Singingi.Masyarakat Rantau Singingi adalah :
1. Masyarakat yang hidup bersama
2. Masyarakat  yang  bergaul  bersama dalam jangka waktu yang lama
3. Masyakat  yang  sadar  dan  bagian dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
4. Mereka  merupakan  suatu  sistem kehidupan  bersama  yang  telah menghasilkan  adat  yang  disebut Adat Rantau Singingi.
Menurut  sistem  yang  adat  pada masyarakat  Rantau  Singingi  dapat dibagi  dalam  4  (empat  )  bagian yaitu :
1. Adat  sabana  adat,  yang  merupakan sesuatu  yang    seharusnya  menurut alur  dan  jalur  serta  seharusnya menurut  agama,menurut  prilaku manusia,menurut tempat dan masa.
2. Adat  nan  teradatkan,  merupakan suatu  dasar    yang  beasarkan kenyataan yang didalamnya terdapat  perbedaan  dalam  keadaan yang  terdapat  dalam  masyarakat Rantau Singingi.
3. Adat  nan  diadatkan,  merupakan sesuatu  yang  didasarkan  pada masyarakat  pada  alur  dan  jalur masyrakat  termasuk  adab  berbudi pekerti  terhadap  orang  tua  (orang yang lebih tua),bertutur sapa,bersopan santun.

## Hasil Analisis
4. Adat  istiadat,  merupakan  sesuatu yang  seharusnya  dilakukan,yang kemudian  menjadi  kebiasaan    pula secara  turun  temurun.dalam  hal  ini termasuk juga resam budaya Melayu.Adat  istiadat  ini  lebih banyak  mengatur  tentang  akhlak beretika dalam lingkungan (alam),seperti; kalau berternak dikurung pagi dilepaskan.
Salah  satu  sistem  tersebut    adalah adat.Adat  adalah  seperangkat  niali-nilai dan peraturan-peraturan sosial yang timbul dan  tumbuh  dari  pengalam  hidup  suatu masyarakat.Adat menjiwai kehidupan masyarakat  dan  pemerintah.Adat  yang diemban  oleh  pemangku  adat  atau  ninik mamak  disetiap  kenegerian  (desa)  itu umumnya  secara  struktur  terdah  dari hukum adat.iri dari :
1. Penghulu
2. Monti
3. Dubalang
4. Malin (alim ulama)
Pengalaman sejarah ketatanegaraan  di  Indonesia  membuktikan bahwa  “  masyarakat  adat  memainkan peranan  penting  dalam  masyarakat  dan pemerintahan  desa  pada  masa  lalu.Namun pada masa pemerintahan Orde baru dengan dikeluarkannya kebijakan melalui Undang- Undang  Nomor  5  tahun    1979  tentang Pemerintahan  desa  dan  kelurahan,telah melumpuhkan lembaga   adat,tersingkirnya pemangku  adat  serta  habisnya  hak-hak masyarakat adat dirampas dengan mengatasnamakan kepentingan
pembangunan.
2.Sejarah Kenegerian Rantau Singingi Kata  Rantau,  adalah  kata benda yang  menunjukkan  wilayah  di  sepanjang aliran  sungai.Sedangkan  kata  “  Singingi “,ada yang mengatakan berasal dari sejenis kumbang yakni, ngiang-ngiang.Pada zaman  dahulu  batang  (sungai)  Singingi ditumbuhi  hutan  lebat  sehingga  banyak terdapat  dan  kedengaran  bunyi  binatang atau  sejenis  kumbang  (ngiang-ngiang) tersebut.maka  dari  kata  ngiang-ngiang menjadi singiang-ngiang.Akhirnya menjadi singingi  seperti  sebutan  sampai  hari ini.Jadi  Rantau  Singingi  pada  awalnya adalah wilayah atau daerah atau pemukiman  penduduk  yang  berada  di daeah  aliran  batang  Singingi.Jadi  rantau Singingi  dapat  diartikan  juga,suatu  daerah kawasan pemukiman yang berada disepanjang  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) dari sungai Singingi.
Menurut  beberapa  sumber  dari buku  adat  Rantau  Singingi,pada  awalnya sejarah Rantau Singingi terdiri dari 7 (tujuh ) koto atau kampung atau kenegerian.
1. Koto Muara Simpang atau koto tuo
2. Koto intuk di Intuk
3. Koto Tinggi di Tasam
4. Koto Cinatin di cinatin
5. Koto Pingai di Sungai tapi
6. Koto Sinabus di Pulai Siangkak
7. Koto Degi di Degi.
Namun  dari  sumber  ini  tidak menjelaskan secara rinci,bagaimana penyebaran koto-koto ini menjadi kampung  (kenegerian)  seperti  yang  ada hari ini.
Di  Rantau  Singingi  ,pada  awalnya terdiri  dari  beberapa  kampung  atau kenegerian yang kemudian dikenal dengan Desa (penyeragaman Nasional oleh

## Hasil Analisis
pemerintahan  Orde  baru),kampung  atau kenegerian tersebut adalah :
1. Kelurahan Muara lembu
2. Desa Logas
3. Desa Pangkalan Indarung
4. Desa Pulau padang
5. Desa Kebun lado
6. Desa Petai
7. Desa Koto baru
8. Desa Sungai paku
9. Desa Tanjung pauh,
Namun pada tahun 1980-an adanya kebijakan  pemerintah  pusat    melalui program Transmigrasi dalam rangka
penyebaran  penduduk  dan  pemerataan pembangunan,maka  kecamatan  Singingi (rantau  singingi)  menjadi  salah  lokasi dalam  rangka  program  tersebut.Maka mulai  saat  itu  berdirinya  desa-desa persiapan dibawah departemen transmigrasi sebelum diserahkan ke
departemen  dalam  negeri  dan  pemerintah daerah.
Sehingga pada awal rantau Singingi yang  desa  tempatan  (lokal)  terdiri  dari  9 desa adat,maka melalui program transmigrasi  bertambah  menjadi  16  desa baru  dan  dengan  penambahan  tersebut ,maka jumlah desa dalam wilayah administratif  kecamatan  Singingi  pada waktu  itu  menjadi  25  desa.adapun  ke seluruhan desa tersebut :
1. Kelurahan Muara lembu
2. Desa Logas
3. Desa Pangkalan Indarung
4. Desa Pulau ppadang
5. Desa Kebun lado
6. Desa Petai
7. Desa Koto baru
8. Desa Sungai paku
9. Desa Tanjung pauh,
10. Desa Suka maju
11. Desa Beringin  jaya
12. Desa Suka damai
13. Desa Sumber jaya
14. Desa Muara bahan
15. Desa Bukit raya
16. Desa Sungai Buluh
17. Desa Simpang raya
18. Desa Sungai Bawang
19. Desa sungai Sirih
20. Desa Sumber Datar
21. Desa Petai baru
22. Desa Air mas
23. Desa Pasir mas
24. Desa Sungai Keranji
25. Desa Sungai Kuning
Berdasarkan  SK  Gubernur  Riau Tk.I No.Kpts.694/XII/96,tanggal 9 Desember 1996 terjadi pemekaran kecamatan  Singingi  menjadi  kecamatan pemekaran baru,yakni Kecamatan Singingi hilir,yang ibukotanya di Desa Kotobaru.Kecamatan  yang  baru    terdiri dari 12 desa,yakni empat desa tempatan/lokal  ditambah  dengan    delapan desa eks transmigrasi.namun perlu menjadi catatan dengan pemekaran Kecamatan baru ini,secara administratif memang ada pembagian  wilayah  namun  secara  kultur atau  adat  masih  tetap  berada  dalam  satu sistem  nilai  Adat  Rantau  tersebut  masih berlaku di Rantau Singingi.
3.Kondisi adat di Rantau Singingi saat ini :
a. Masyarakat  Rantau  Singingi  yang berada  di  desa-desa  eks  transmigrasi sampai  saat  ini  belum  berada    dalam payung adat Rantau Singingi
b. Hal  itu  terjadi  kurangnya  pembinaan yang  dilakukan  tokoh-tokoh  adat Singingi  terhadap  penduduk  desa  eks transmigrasi
c. masyarakat  eks  transmigrasi  masih banyak  yang  belum  berinisiatif  untuk masuk dalam payung adat Singingi.

## 4.Fungsi  dan  Peran  Pemangku  Adat Rantau Singingi
Harus  diakui  adat  sebagai  suatu diantara  sistem  nilai  masyarakat  dan lembaga adat sebagai suatu sistem sosialnya.Keduanya adalah kekayaan budaya  yang  tidak  ternilai  harganya.Oleh karena  itu,meskipun  lembaga  adat  mulai memudar perannya,inilah yang perlu dibankitkan  kembali  sebagai  suatu  sistem nilai  di  tengah  hiruk  pikuk  dinamika masyarakat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.Semua itu tidak  terlepas  dari  fungsi  dan  peran pemangku  adat  sebagai  motor  penggerak yang  mengemudikan  teraju  adat  dinegeri dan  sukunya.Pemangku  adat  atau  ninik mamak memiliki kedaulatan atas masyarakat adat dengan kedaulatan
tersebut  berhak  mengatur,memelihara  dan dari Suku memandu masyarakat adat.
Zanicke berpendapat bahwa apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,  maka  ia  telah  menjalankan suatu  peranan.Peranan  tersebut  diatur  oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.Setiap  peranan  bertujuan  agar kedudukan  individu  yang  melakanakan peranan tadi dengan orang-orang
disekitarnya terdapat hubungan yang diatur oleh  nilai-nilai  sosial  yang  diterima  dan ditaati oleh kedua pihak.
Di Rantau Singingi  pemegang teraju adat  di lapisan  atas   terdiri  dari  Datuk  nan Baduo  dan  Datuk      (Penghulu)  Nan Batujuh  .Mereka  ini  pernah    juga  disebut Orang  Godang ,Datuk nan baduo  tersebut adalah    Datuk  Jalon  Sutan  sebagai  Orang Godang adat dari Suku  Melayu dan datuk Bandaharo  sebagai  orang  Godang  ibadat dari suku Piliang.
Pada lapisan kedua,disetiap
kenegerian  (desa)  dan  suku  terdapat pemangku  adat  atau  ninik mamak.Disetiap kenegerian  rantau  Singingi  paling  kurang terdapat 4 (empat) Suku.Di setiap kenegerian tersebut dipandu oleh pemangku adat yaitu ; Penghulu,Monti,Dubalang  dan  seorang tokoh  agama  yang  disebut  Malin.  UU Hamidy,  pemangku  adat  yang  disebutkan diatas,inilah  yang  disebut  dengan  Orang patut.
1. Penghulu, adalah pemimpin suku.Ini  sesuai  dengan  etimologi kata  penghulu  atau  pemegang  adat pemegang    hulu.Penghulu  adalah yang  memegang  kekuasaan  atau yang mengendalikan (memocik),sehingga dikatakan oleh rangkai  kata  elok  negeri  dek penghulu.
2. Monti,  adalah  pemangku  adat  yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya.Dalam prakteknya adalah sebagai
penghubung atau juru bicara.
3. Dubalang,  adalah  pemangku  adat yang akan mengambil tindakan bila

## Hasil Analisis
terjadi  pelanggaran  terhadap  adat dan agama.
4. Malin,  disebut  suluh  bendang negeri.Artinya penerang yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang agama islam.
5. Tugas  Pokok  dan  Tanggung  jawab Pemangku Adat.
Sebagai  unsur  pokok  pelaksana  dari pemangku  adat  bertugas  dan  bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Membimbing,membina,mengarahkan anak  –  cucu  kemenakan  dalam  setiap jajaran  suku  yang  ada  menuju  kepada tingkah  laku  dan  perilaku  yang  sehat dalam  setiap  tatanan  hidup  dan kehidupan    yang  berlaku  di  tengah masyarakat.
-Mewariskan  adat,kepada  anak  –cucu kemenakan sebagai kader dan generasi penerus  adat-  yaitu adat  lamo  pisako usang,  indak  lapuak  dek  hujan,indak lokang dek paneh; nan lah lusuah nan mamakai, nan lah pasa dek manuruik.,Yaitu adat yang bersendikan syarak,syarak bersendikan kitabullah. 2. Memegang  resiko  dan  keberatam serta mempertanggungjawabkan segala  pelanggaran  dari  tingkah laku,perilaku anak – cucu kemenakan sepanjang jalan adat. -Mamak  di  pintu  utang,kemenakan di pintu mati - Kaluak paku kacang balimbing -Ambiak tampurung lenggang- lenggangkan -Bao manurun ka Saruaso -Anak  dipangku  kemanakan  di bimbing -Urang kampung dipatenggangkan -Supayo aman sentoso .
6.Fungsi  dan  Peranan  Pemangku  adat atau Ninik Mamak Dalam Masyarakat dan Pemerintahan Desa .
Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat  terutama  terhadap  eksistensi adat  dalam  masyarakat  dan  pemerintahan terutama  dengan  kebijakan  pemerintahan ,mulai  semenjak  kemerdekaan  Republik Indonesia  sampai  pemerintahan    Orde baru,terutama  dengan    lahirnya  Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa dan kelurahan dengan pola penyeragaman desa secara nasional.
Kebijakan ini berimplikasi terhadap eksistensi  otoritas  kewenangan  lembaga adat di tengah masyarakat sebagai ciri khas Otonomi asli.
1. Sebagai  komponen  utama  atau pemegang  hulu dari pada kekuatan adat  itu  sendiri,yang  mengatur  tata perilaku masyarakat dalam leingkungan  suku  dan  warga  anak- cucu kemenakannya masing- masing.
2. Sebagai  Tokoh  masyarakat  atau “ suluh bendang dalam nagori”,pergi tampek batanyo,balik tampek barito’

## Hasil Analisis
3. Sebagai  orang  tua  atau  sesepuh dalam nagori’  Urang  nan  tahu diberiang  dengan  gendiang,tahu dibayang  kato  sampai,  urang  nan arif  bijak  sana,talago  undang kebulatan  cupak,kombuik  undang kuntung pisoko”.
4. Sebagai  pengemban  amanat  dan permasalahan
anak-cucu kemenakan. 5. Sebagai suri tauladan dan
pendorong  bagi  para  anak  cucu- kemenakan;”  Ing  ngarso  sung tulodo,ing  madya  mangun  karso  “ Tut Wuri handayani “.
6. Menaungi dan menjaga anak kemenakan serta orang kampung,sehingga dapat mewujudkan  kesejahteraan  lahir dan bathin.
7. Memelihara  adat  dan  tradisi  dalam menghadapi  tantangan  masa  depan yang dinulai dari tingkat suku
8. Menyelesaikan dan mengawasi berbagai kasus anak cucu kemenakan  termasuk segala bentuk
pengaruh negatif dan modernisasi
9. Memberikan sanksi terhadadap pelanggaran adat
10. Melaksanakan kegiatan proses perkawinan dan kegiatan
keagamaan lainnya.
11. Memelihara  dan  melindungi  hutan tanah (ulayat) masyarakat adat.
12. Menyelesaikan perkara yang
menyangkut  kesusilaan  adat  dan agama.
13. Menjadi  mitra  kerja  pemerintah desa  dalam  mensukseskan  program pemerintah  desa  dalam  bidang, pemerintahan,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Menjaga  dan  melestarikan  simbol- simbol adat,seperti pemakaian gelar,pakaian,lencana,balai adat, rumah adat,upacara adat,dan sebagainya.
15. Menghidupkan  pertunjukan  rakyat yang  sudah  mentradisi,  terutama dalam bidang kesenian,seperti acara Randai,Gondang  oguang,silek  dan sebagainya.

## 7.Tugas  dan  tanggung  jawab  Anak- Cucu Kemenakan
Sebagai  warga  anak-cucu  kemenakan di  dalam  masyarakat  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai berikut ;
a. Mentaati  segala  petunjuk  adat  dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam negeri dan masyarakat.
Ayam  nan  ba  induk,sorai  nan barumpun
Sadonciang  nan  bak  bosi,sa  ciok bak ayam
Kato di dengar,pangajar dituruik Godang ikan  singgo sisiek,  godang kemenakan sainggo mamak
Duduk baguru,togak batanyo Adat diisi,limbago dituang.
b. Ikut  aktif  mendukung  program pemerintahan,pebangunan dan
Hasil Analisis
keagamaan  serta  mentaati  segala keputusan ninik mamak. Kabukik  samo  mendaki,kalurah samo manurun Ringan  samo  kajari,borek  samo  ka bahu Talupek  samo  koriang,tahambu samo basah.
Talangkuik  samo  makan  tanah,ta cilontang samo makan angin.
8.Pembinaan  adat  dan  anak  cucu kemenakan
1.  Para  ninik  mamak  penghulu  adat berkewajiban  membina  adat  pusako dan  anak  cucu  kemenakan  dalam menjalankan  kaidah  dan  ketentuan adat.
Godang bakaturunan,kitab ba kusalinan
Jalan dibori baadat,topian dibori babaso,nagori dipagar dengan undang Rumah dibori batangganai
Ladang  dibori  bamintolak,  sawah dibori bapamatang. 2.  Andaikata  terjadi  sesuatu  silang-selisih dikalangan diantara anak-cucu kemenakan,menjadi  kewajiban  ninik mamak untuk menyelesaikannya yaitu :
Kusuik disalosaikan Karuh dipajonih Indak ado kusuik nan tidak salosai Indak karuh nan tidak jonih.
3.Kewenangan inink mamak penghulu adat dalam  menyelesaikan  persengketaan
silang-selisih  antara  sesama  anak  cucu kemenakan  ataupun  dengan  orang  lain adalah  hanya  meliputi  Undang-Undang Nan Empat dibawah.
Kesah bakesahan Taikek-takobek Talolah-takojar Tatando-tarbukti
Sedang  Undang-Undang  empat  diatas adalah menjadi
kewenangan
Pemerintah,yaitu :
Tikan-bunuh
Upah-racun Samun –sakat Siar-bakar. 4.Dalam Hal perkawinan,terjadi perkawinan anak-cucu kemenakan,sebelumnya dilaporkan
kanegori/Lurah atau Pejabat yang berwenang.Dalam hal ini  terlebih dahulu harus  melalui  ninik  mamak  untuk menerima penjelasan dan tunjuk ajar,serta  minta  izin-Kawin,sepanjang tidak  bertentangan  dengan  syarak  dan adat.
5.Dalam  hal  terjadi  silang-selisih  suami istri dikalangan anak-cucu
kemenakan,hulu  duo  puntung  duo,terjadi perceraian,maka  di  dalam  pembagian harta terlebih dahulu diselesaikan menurut  adat,dengan  ketentuan  sebagai berikut :

## Hasil Analisis
Harto pembao turun Harto to pektan tinggal Suarang dibagi Sekutu dibolah
7.Hambatan  utama pemberdayaan adat di Rantau Singingi.
a.Aspek Struktural Rendahnya pemhaman dan pengalaman  filosofi  “Tigo  tali sapilin” Melemahnya  fungsi  dan  peranan pemangku  adat/pemegang  gelar dalam membina cucu kemenakan di seluruh rantau  Singingi Perlunya pemahaman oleh pemangku  adat  akan  tugas  dan amanah yang diemban.
b. Aspek Kultural Lemahnya  komitmen  tentang  adat dan batasannya
Tidaknya  rutinnya  pembinaan  oleh pemangku  adat  terhadap  cucu
kemenakan Kompetensi  pemangku  adat  secara akademis masih lemah Masih lemahnya penguasaan IPTEK pemangku adat c. Aspek Instrumental
Atural-aturan  adat  yang  kurang jelas karena tidak tertulis.
Kebijakan  pemerintah  yang  belum konsistem
Kuatnya  pengaruh  hukum  positif dan globalisasi
d. Aspek Manajemen
Seleksi  kepemimpinan  yang  belum selektif Komitmen pemipin untuk mengangkat marwah kaumnya masih lemah
Konsistensi pembinaan yang belum sistematis dan tegas Pengetahuan  tentang  manajemen yang masih minim.

## 8.Prospek  Penguatan  lembaga  adat Rantau Singingi.
Lembaga  adat  perlu  disusun  dan diformat  kembali  sehingga  mendapat tempat  yang  bermakna  dalam  kehidupan masyarakat dan pemerintahan.bagi masyarakat  Kabupaten  Kuantan  Singingi sudah  ada political  will dari  pemerintah daerah  untuk  mengakomodir  hal  tersebut dengan  dikeluarkannya  Perda  nomor  12 tahun 2002 tentang Pemberdayaan adat.Sebagai  implementasi  dari  Perda  ini perlu  dihidupkan  kembali    keberadaan lembaga  adat  disetiap  desa  sebagai  mitra kerja pemerintah desa.
Dalam mengakomodir atau menfungsikan  lembaga  adat  ada  3  (tiga) alternatif pemecahan atau model penyelesaiannya : 1. Institusi tradisional (adat),dimasukkan ke dalam
struktur  pemerintahan  desa  itu sendiri.(bagian dari pemerintah desa).Model  ini  tentu  memiliki keuntungan dan kelemahan.
2. Antara lembaga adat dengan pemerintah desa (birokrasi)
dipisahkan  berdasarkan  ruang  dan kewenangan    ,dan  tugas  lembaga adat  berada  antara  masyarakat dengan pemerintah desa.jadi
lembaga adat sebagai perpanjangan tangan  dari  birokrasi  desa  kepada masyarakat.
3. lembaga  adat  dan  birokrasi  desa (pemerintah  desa)  berada  secara terpisah  dan memiliki kewenangan dan  tugas  sendiri.antara  keduanya tidak  perlu  dihubungkan    dengan garis organisatoris,hanya perlu dipertegaskan  fungsi  masi  ng- masing lembaga tersebut.
9.Langkah-langkah  atau  upaya  yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut diatas :
1. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat  daerah,melalui  Badan Perwakilan Daerah (BPD) RI untuk melahirkan  suatu  kebijakan  dalam bentuk  Undang-Undang  tentang desa,yang  bukan  di  cantolkan dengan Undang-Undang Pemerintahan daerah.jadi kebijakan baru itu nanti memberikan kebebasan kepada Pemerintah daerah  untuk  pembentukan  Desa adat,disamping desa-desa yang sudah ada seperti sekarang ini
2.  Tahapan Pembentukan Lembaga Adat. Pada  tahap  ini  sesuai  dengan amanat  Pasal  211  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  daerah,  di  desa  dapat
dibentuk lembaga kemasyarakatan yang  ditetapkan  Peraturan  desa  yang berpedoman kepada
Peraturan perundang-undangan.Salah
satu lembaga  tersebut  adalah  lembaga adat.Lembaga  adat  adalah  Lembaga adat  yang  dibentuk  sebagai  mitra  kerja Pemerintah Desa,khususnya untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat masyarakat setempat.Kemudian  lembaga  ini  juga dibentuk untuk memberikan
pertimbangan  dan  saran-saran  kepada Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama ini secara kelembagaan,Organisasi  adat  Rantau Singingi  terakomodir  pada  Lembaga Adat Melayu Riau Tingkat Kecamatan.Tugasnya adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua  kegiatan  kehidupan  adat  di seluruh wilayah
rantau Singingi,termasuk  musyawarah  adat dan even-even adat rantau Singingi.
3. Tahap Konsolidasi Pada  tahap  ini  Pemangku  adat  ,mulai dari Orang godang di Negeri (kampung/desa) terus kebawah
;Penghulu,Monti,Dubalang,dan Alim ulama,perlu  peremajaan  (regenerasi) artinya  memberikan  kesempatan  yang lebih  mudah,sesuai  dengan  mekanisme yang  berlaku  menurut  adat,seperti ,Lapuk,Lalim,Meninggal  dunia,dan  atas permintaan sendiri.

## Hasil Analisis
10.Penutup. 1.Kesimpulan a.Masyarakat Rantau Singingi ,terutama  desa  asli  atau  tempatan merupakan  masyarakat  adat  yang sampai hari ini masih kukuh memegang  nilai-nilai    adat  dalam berbagai aspek kehidupan.
b.Masyarakat  Rantau  Singingi  pada awalnya masyarakat yang homogen,namun  adanya  kebijakan pemerintah  pusat    melalui  program Transmigrasi,maka secara administratif kecamatan Singingi terjadi pemekaran,karena jumlah desa  yang  telah  banyak  yang  berasal dari  desa  eks  transmigrasi.Dengan banyak desa-desa baru dengan jumlah penduduk dengan latar belakang Nusantara,maka masyarakatnya adalah heterogen.Namun  demikian  terkait adat yang berlaku
c.  Pemerintah  Daerah  harus  memiliki
Political  will yang  kuat  dalam  era otonomi  daerah  untuk  memberi tempat  kepada  lembaga  adat  ,baik secara  person  (Pemangku  adat) maupun secara institusi di ikutsertakan dalam proses dan penyelenggaraan pemerintahan ,pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa. 2.Saran a.  Kepada  Pemerintah  Daerah,Legislatif dan  lemaga  Adat  Melayu  Riau tingkat kecamatan dan lembaga Adat di  desa,secara  reguler  melakukan upaya pembinaan dan
pengembangan  adat  Rantau  Singingi melalui :
Rekonstruksi,dengan cara pengkajian  tentang  lembaga adat/masyarakat  adat  yang dilakukan  oleh  lembaga  adat yang kompeten.
Revitalisasi,dengan cara melakukan perlombaan (award) terhadap simbol-
simbol adat.antara lain
upacara acara dsb. Sosialisasi  nilai-nilai  adat perlu  di  sebar  luasaskan kepada generasi muda tentang kelembagaan adat dan fungsi  serta  peran  pemangku adat.
b.Adat  sebagai  sumber  hukum  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,dalam era Otonomi daerah  ,adat  rantau  Singingi  sangat layak  dijadikan  sumber  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  desa,sebab dalam adat terdapat hak dan kewajiban  yang  mengikat  (hukum adat),yang sudah biasa berlaku dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari

## Tinjauan Pustaka
1. Agustianto, Dimensi Aksiologi Dalam Simbol Riau,Daulat Riau Pekanbaru.
2. Anonim ,Pedoman Pemuktahran Adat Kuantan Singingi,2002
3. Effendi,Tenas,  Nilai-nilai  Azas  Jati Diri Melayu Sebagai Perekat Kehidupan  Bermasyarakat,Berbangsa
dan  Bernegara  (membangun  Riau dalam  NKRI  Sebagai  masyarakat Yang Plural).Tahun 2006
4. Hamidy,UU,  Logat  Melayu  Dalam
Lintas  Budaya  di  Riau,Bilik  Kreatif Press Pekanbarum2004 5. __________,Masyarakat Adat Kuantan Singingi,UIR Press,2000 6. Imam,Asyari, Pengantar Sosiologi,Usaha Nasional Surabaya,1983 7. Kartono,Kartini,Pemimpin dan Kepemimpinan,PT.Raja Wali Jakarta,1983 8. Soemardjan,Selo,Otonomi Desa Adat,YIIS,Jakarta,2002
9. Widjaja, H,A.W, Otonmoi desa
merupakan  otonomi  yang  asli,bulat dan utuh,PT.Raja Wali Jakarta,2003.
10. UU    Nomor    32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  PP  Nomor
72 Tahun 2005 tentang  Desa.