## EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULELENG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ni Kadek Citra Purnama Dewi 1 dan I Nyoman Gede Remaja 2 ( citra121597@gmail.com dan nym.remaja@unipas.ac.id )
Abstrak: Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak Kabupaten  Buleleng  merupakan  sarana  pelayanan  pemberdayaan  dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat  yang  menyelenggarakan  fungsi  pelayanan  terpadu  bagi  korban tindak  pidana  kekerasan.  Penelitian  ini  meneliti  tentang  efekttivitas  P2TP2A dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak sebagai  korban  tindak  pidana  kekerasan  di  Kabupaten  Buleleng  dan  kendala- kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  kekerasan  di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat  penelitian  adalah  deskriptif.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  P2TP2A Kabupaten Buleleng. Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Buleleng  sangat  efektif  dalam  penanggulangan  tindak  pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan  anak,  kekerasan  terhadap  perempuan  sering  terjadi  pada  istri  dalam  rumah tangga memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, adanya budaya patriarkhi di masyarakat,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dengan  keahlian  khusus, kurangnya  rumah  singgah  atau  rumah  aman  di  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng untuk korban tindak pidana kekerasan.
Kata-kata Kunci :      Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanggulangan tindak pidana kekerasan.

## PENDAHULUAN
Anak    merupakan    bagian    yang    tak    terpisahkan    dari  keberlangsungan hidup  manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  Bangsa  dan  Negara.  Dalam  hal  ini
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
peran  anak  sangat  penting,  hak  anak  telah  secara  tegas  dinyatakan  dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  patut  dihayati,  sebagai kepentingan terbaik  bagi  kelangsungan hidup umat manusia (Wahyudi, 2011: 1).
Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia    Nomor    35    Tahun    2014    tentang    Perlindungan    Anak,  (yang selanjutnya  ditulis  UU  RI  No.  35  Tahun  2014)  adalah    seorang    yang  belum berusia  18  tahun  dan  bahkan  masih  dalam  kandungan.  Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  (yang  selanjutnya  ditulis  UU  RI  No.  11  Tahun  2012)  anak  adalah  anak yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Upaya-upaya  perlindungan anak  harus  telah  dimulai  sedini  mungkin,    agar    kelak    dapat    berpartisipasi secara  optimal  bagi pembangunan Bangsa dan Negara.
Dalam  pasal  2  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-  Undang  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 4 Tahun 1979) ditentukan  bahwa  Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan baik masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak) Kabupaten  Buleleng  merupakan  sarana  pelayanan  pemberdayaan  dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat  yang  menyelenggarakan  fungsi  pelayanan  terpadu  bagi  perempuan dan anak korban kekerasan.
Dasar hukum dibentuknya P2TP2A ini yaitu Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun    2014  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984 tentang Konvensi Penghapusan, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 7 Tahun 1984).
Permasalahan  kehidupan  manusia  juga  merupakan  faktor  yang  dominan dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan  permasalahan  perlindungan  terhadap anak.  Karena    itu,  semua    harus  berupaya  agar  jangan  sampai  anak  menjadi
korban  kekerasan, yang nantinya menjadi penyesalan terberat dalam hidup anak, mengganggu  dunia  pendidikan  anak,  maupun  anak  terjerumus  melakukan perbuatan-perbuatan  jahat  atau  perbuatan  tidak  terpuji  lainnya.  Beberapa  tahun terakhir  ini    sering  dikejutkan  oleh  pemberitaam  media  cetak  serta  elektronik tentang  kasus-kasus  kekerasan  pada  anak,  dan  beberapa  diantaranya  harus menghembuskan  napasnya  yang  terakhir.  Anak  sering  kali  menjadi  korban kekerasan,  baik  itu  di  sekolah,  di  tempat  mereka  bermain,  bahkan  di  dalam lingkungan  keluarga  mereka  sendiri,  yang  seharusnya  menjadi  tempat  mereka untuk berlindung (Imron Rosidi, 2009: 99).
Kekerasan  yang  dialami  anak  beragam,  ada  kekerasan  secara  fisik  dan secara  psikis.  Baik  kekerasan  secara  fisik  ataupun  secara  psikis,  kekerasan tersebut  sangatlah  berdampak  buruk  bagi  perkembangan  anak,  terutama perkembangan psikisnya. Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab  kemarahan  orangtua,  sehingga  anak  menerima  hukuman  dan  bila disertai  emosi  maka  orangtua  tidak  segan  untuk  memukul  atau  melakukan kekerasan fisik, bahkan tidak jarang orangtua berkata kasar terhadap anaknya.
Anak-anak  korban  kekerasan  umumnya  menjadi  sakit  hati,  dendam,  dan menampilkan  perilaku  menyimpang  di  kemudian  hari.  Bahkan,  Komnas Perlindungan Anak mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban  kekerasan,  memiliki  keinginan  untuk  membunuh  ibunya.  Bayangkan bagaimana  seorang  anak  menjadi  sangat  membenci  dan  tidak  bersimpatik terhadap  dunia  disekitarnya,  khususnya  pihak  yang  memberikan  perilaku kekerasan padanya (Maidin Gultom, 2006: 15).
Perlindungan hukum UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sangat  penting  diterapkan  di  lingkungan  masyarakat  mengingat  kasus  kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta  mengganggu  rasa  kenyamanan,  ketentraman,  keamanan,  dan  ketertiban masyarakat mampu mencegah secara komperhensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Seli Yuliani, Putu dan Remaja, I Nyoman Gede, 2017: 70).
Kekerasan  terhadap  perempuan  dewasa  ini,  merupakan  suatu  hal  yang menarik  karena  banyak  diperbincangkan  oleh  kalangan  praktisi,  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  akademisi  dan  masyarakat  luas.  Hal  itu  dilatar belakangi  adanya  tuntutan  peran  perempuan  yang  semakin  komplek  seiring dengan perkembangan jaman yang cendrung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia  (HAM)  tanpa  melihat  atau  membedakan  jenis  kelamin. Kekerasan terhadap  perempuan merupakan  tindakan  pelanggaran  HAM  yang  paling  kejam yang dialami perempuan.
Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cendrung mengalami kekerasan  sehingga  perlu  mendapat  perlindungan.  Yang  lebih  memprihatinkan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, belum terlindungi, bahkan seringkali mereka merasa takut untuk melapor karena kurangnya pemahaman. Di samping  itu  malu  menyampaikan  kepada  orang  lain  tentang  kekerasan  yang dialami karena dengan melaporkan masalah itu justru akan menjadi aib keluarga. Hal-hal  tersebut  mendorong  pemikiran  bahwa  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  perlu  mendapat  perlindungan  dan  bantuan,  baik  medis,  psikologis maupun  hukum  sehingga  masalahnya  dapat  terselesaikan  dengan  adil  dan menjamin kepastian hukum.
Banyaknya  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  pemerintah menyelenggarakan,  memfasilitasi  dan  membiayai  penanganan  bagi  para  korban dalam  berbagai  unit  pelayanan  terpadu  secara  konprehensif,  termasuk  melalui P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdaayaan  Perempuan  dan  Anak) Kabupaten Buleleng, bernaung dibawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Buleleng.  Lembaga  ini  melakukan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meringankan penderitaan khususnya para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut, dengan mengadakan penyuluhan- penyuluhan,  mengujungi  para  korban  yang  ada  di  wilayah  kerjanya,  dan memberikan bantuan untuk para korban kekerasan perempuan dan anak.
Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  tidak  dibarengi  oleh  kebijakan pemerintah  yang  baik  dalam  menghadapi  masalah  ini,  maka  pertumbuhan
penduduk  yang  tinggi  hanya  akan  membawa  dampak  yang  buruk  bagi  suatu Negara.  Salah  satu  dampak  negatif  dari  pesatnya  pertumbuhan  penduduk  yang saat ini paling mengkhawatirkan adalah makin meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat. Salah satunya terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa saja beralih menjadi kriminal yang mengakibatkan orang tersebut melakukan aksi kekerasan (Dewa Made Suriawan dan Saptala Mandala, 2015: 61).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk membahas  masalah  tentang  Efektivitas  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdaayaan  Perempuan  dan  Anak),  dengan  mengangkat  judul  “Efektivitas Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng”.
Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1.  Bagaimana  efektivitas  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak)  Kabupaten  Buleleng  dalam  penanggulangan  tindak pidana kekerasan terhadap  perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan?
2.  Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak)  Kabupaten  Buleleng  dalam penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Pembahasan  tentang  Efektivitas  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  Dalam Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  di  Kabupaten  Buleleng,  menggunakan  jenis penelitian  Hukum  Empiris.  Alasan  penggunaan  jenis  penelitian  ini  karena penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum yaitu adanya kesenjangan antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan  teori  dengan  dunia  realita.
Kesenjangan  ini  terlihat  dari  peran  P2TP2A  dalam  upaya  membantu  aparat Penegak  Hukum  dalam  mengurangi  jumlah  korban  Kekerasan  Perempuan  dan Anak  di  Kabupaten  Buleleng.  Selain  itu,  penelitian  ini  pada  dasarnya  meneliti pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini  norma-norma  hukum  yang  mengatur  tindak kekerasan  pada  perempuan  dan  anak.  Dihubungkan  dengan  tujuan  umum  dari suatu  penelitian  adalah  untuk  memecahkan  masalah,  maka  dengan  demikian langkah-langkah  yang  ditempuh  harus  relevan  dengan  masalah  yang  telah dirumuskan,  termasuk  dalam  penentuan  jenis  penelitian  (Sunggono  Bambang, 2003: 49).
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.
Penelitian  ini  menggambarkan  peran  P2TP2A  dalam  upaya  membantu meringankan  beban  penderitaan  masyarakat  baik  yang  telah  menjadi  korban kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  maupun  yang  belum  pernah  mengalami korban  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  serta  kendala  yang  dihadapi  dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Buleleng yang merupakan suatu lembaga  yang  bernaung  di  bawah  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan,  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang terpenting adalah untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Alasan yang lain adalah melakukan penelitian di P2TP2A (Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak)  Kabupaten  Buleleng, karena P2TP2A Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi korban kekerasan. P2TP2A juga dapat meringankan beban penderitaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, mengunjungi para korban yang ada diwilayah kerjanya, sekaligus memberikan bantuan.
Penentuan  sumber  dan  jenis  data  dalam  penelitian  sangat  penting  karena akan  berpengaruh  pada  proses  penelitian  yang  akan  dilaksanakan.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  sumber  data  yang  diperoleh  melalui penelitian kepustakaan (data sekunder) dan penelitian lapangan (data primer).
Data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekuder,  dan  bahan hukum tersier :
1. Bahan hukum primer, meliputi:
a. UU RI No. 35 Tahun 2014
b. UU RI No. 11 Tahun 2002
c. UU RI No. 4 Tahun 1979
2. Bahan hukum sekunder, meliputi:
a. Pendapat para pakar
b. Karya tulis yang termuat dimedia massa
c. Buku-buku atau literature hukum
3. Bahan hukum tersier, meliputi: kamus hukum
Dari penelitian lapangan data primer diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian,  yaitu  suatu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  di lapangan,  baik  dari  responden  maupun  informan.  Responden  adalah  orang  yang dijadikan  obyek  penelitian,  sedangkan  informan  adalah  orang  yang  dapat memberikan  informasi  berkenaan  dengan  obyek  penelitian,  yang  sering  disebut subyek penelitian.
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti :
a. Teknik Studi Dokumentasi/ Studi Kepustakaan
Dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik  studi  dokumentasi/studi  kepustakaan. Teknik  ini  diterapkan  melalui  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur.  Studi dokumentasi  dilakukan  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan
permasalahan    yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Studi  dokumentasi merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum. Teknik  Studi  Dokumentasi/Kepustakaan  dalam  penelitian  ini  akan menghasilkan  bahan-bahan  hukum,  yang  didapatkan  melalui  Perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja dan di Perpustakaan Daerah.
b. Teknik Wawancara
Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling  lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah, wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  pada  seseorang,  melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- jawaban  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian  kepada  responden maupun  informan.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  bebas terpimpin yaitu proses wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis- garis  besar  yang  akan  dipertanyakan  kepada  responden  secara  tertulis  tetapi dalam  proses  tanya  jawab  terjadi  pengembangan-pengembangan  pertanyaan yang  masih  ada  kaitannya  dengan  pemasalahan  yang  diteliti  (Iqbal  Hasan, 2002: 83).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Soerjono Soekanto, 2001: 250). Alur pengolahan data sebagai berikut: keseluruhan  data  yang  terkumpul  baik  dari  data  primer  maupun  data  sekunder, akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  cara  menyusun  data  secara  sistematis, digolongkan  dalam  pola  dan  thema,  dikategorikan  dan  diklasifikasikan, dihubungkan  antara  satu  data  dengan  data  lainnya,  dilakukan  interpetasi  untuk memahami  makna  data  dalam  situasi  sosial,  dan  dilakukan  penafsiran  dari perspektif  peneliti  setelah  memahami  keseluruhan  kualitas  data  dan  ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Moleong, 2000: 10).
Analisis  data  dalam  peneltian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif. Metode  ini  digunakan  karena  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Dalam penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  naturalistik  yang  terdiri  atas kata-kata  yang  tidak  diolah  menjadi  angka-angka,  data  sukar  diukur  dengan
angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non-probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas P2TP2A Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Sebagai  Korban Tindak Pidana Kekerasan.
Efektivitas merupakan tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana. Apabila seseorang mengatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau tidak dalam  mencapai  suatu  tujuan,  maka  hal  itu  biasanya  diatur  dari  apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak (Sudarto, 2007: 87).
Untuk  menjamin  kehidupan  seorang  anak  agar  bisa  berjalan  atau berlangsung secara normal, maka Negara memberikan perlindungan hukum yakni UU  RI  No.  23  Tahun  2002,  namun  seiring  waktu  berjalan  Undang-Undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang tersebut yang sudah  berjalan  dan  diterapkan  selama  12  tahun  akhirnya  diubah  dengan  UU  RI No.  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  UU  RI  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
UU RI No. 35 Tahun 2014 mempertegas tentang sanksi pidana dan denda bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak,  terutama  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan seksual  yang  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Tidak hanya itu saja, UU RI No. 35 Tahun 2014 yang berlaku sejak 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “pradigma hukum” diantaranya: memberikan tanggung  jawab  dan  kewajiban  kepada  Negara,  pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali dalam menyelenggarakan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap  anak,  serta  diperkenalkannya  sistem  hukum  baru  yakni  adanya  hak restitus
Adapun  bentuk  kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan  dan  anak  sebagai berikut:
1. Kekerasan  fisik:  merupakan  tindakan  kekerasan  yang  diarahkan  secara  fisik kepada perempuan dan anak sehingga merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut.  Adapun  beberapa  bentuk  kekerasan  fisik  antara  lain:  tendangan, pukulan,  mendorong,  mencekik,  menjambak  rambut,  mencium  secara  paksa, membenturkan  fisik  ke  tembok,  mengguncang,  menyiram  dengan  air  panas, menenggelamkan, melempar dengan barang lain (Nashrina, 2011: 10).
2. Kekerasan  psikis:  merupakan  tindakan  kekerasan  yang  dirasakan  oleh perempuan  dan  anak  yang  mengakibatkan  terganggunya  emosional perempuan  dan  anak  sehingga  dapat  mempengaruhi  tumbuh  kembang seseorang  secara  wajar.  Adapun  bentuk-bentuk  kekerasan  psikis  ini  antara lain:  intimidasi  (seperti  menggertak,  mengancam  dan  menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, menyekap, memutuskan  hubungan  sosial  secara  paksa,  mengontrol  atau  menghambat pembicaraan,  membatasi  kegiatan  keagamaan  yang  diyakini  dan  lain sebagainya.
3. Kekerasan  seksual:  merupakan  tindakan  kekerasan  yang  diarahkan  pada  alat reproduksi  kesehatan  yang  mengakibatkan  terganggunya  tumbuh  kembang seseorang baik secara fisik, psikis, dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual secara paksa/tidak wajar seperti : pemerkosaan, pelacuran, pornografi, pemaksaan  untuk  menjadi  pelacur  atau  pencabulan,  pelecehan  seksual  serta memaksa seseorang untuk menikah.
4. Penelantaran:  merupakan  tindakan  kekerasan  yang  dialami  seseorang  baik disengaja  atau  tidak  sengaja  yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya kebutuhan  dasar  perempuan  dan  anak  untuk  tumbuh  kembang  secara  fisik, intelektual,  emosional,  sosial  dan  spiritual  dari  orang  yang  memiliki kewenangan  atas  seseorang  tersebut.  Adapun  bentuk  penelantaran  tersebut antara  lain:  pengabaian  terhadap  kebutuhan  dan  keinginan  perempuan  dan anak,  membiarkan  seseorang  melakukan  hal-hal  yang  akan  membahayakan,
lalai  dalam  pemberian  asupan  gizi  atau  layanan  kesehatan,  pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.
5. Eksploitasi  ekonomi:  yaitu  tindakan  yang  mengeksploitasi  ekonomi  anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
6. Kekerasan lainnya, seperti : perlakuan kejam yaitu tindakan secara keji, bengis atau tidak belas kasihan, abuse atau perlindungan salah lainnya yaitu tindakan pelecehan  dan  tidak  senonoh,  ketidakadilan  yaitu  keberpihakan  antara  anak satu  dan  lainnya,  ancaman  kekerasan  yang  dapat  dikatakan  setiap  perbuatan secara melawan hukum berupa: ucapan, tulisan, gambar simbul atau gerakan tubuh  baik  dengan  atau  tanpa  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau mengekang kebebasan hakiki anak
7. Pemaksaan:  merupakan  keadaan  dimana  anak  disuruh  melakukan  sesuatu sedemikian  rupa  sehingga  anak  melakukan  sesuatu  yang  berlawanan  dengan kehendak sendiri.
I  Made  Wibawa  dalam  wawancara  tanggal  13  Januari  2020,  selaku  Ketua Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng,  menjelaskan  bahwa  mekanisme  atau  alur penanganan Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan yaitu korban datang melapor  ke  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  atau  lewat  telepon  atau  dirujuk  oleh lembaga  lain.  Korban  diterima  oleh  petugas  penerima  pengaduan,  kemudian dilaksanakan identifikasi korban oleh petugas yang ditunjuk atau konselor dengan menggunakan  blanko  form  detail  kasus.  Jika  korban  sudah  terdaftar  pada  form detail kasus ( untuk kasus baru ), maka korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain :
1. Memberikan  konseling  (psikis,  sosial,  agama)  pada  korban  agar  korban berdaya  dan  sembuh  dari  trauma  yang  melanda  jiwanya  (pendampingan psikologis).
2. Memberikan  bantuan  hukum  dan  pendampingan  hukum  agar  pelaku  dapat diselesaikan  secara  hukum  (pelaku  mendapat  hukuman  atas  perbuatannya). Pendampingan ini dapat dilakukan dari:
a. Pendampingan pelaporan dan pembuatan BAP di Polisi.
b. Koordinasi dengan pihak kejaksaan.
c. Pendampingan  korban  di  sidang  pengadilan  sampai  ada  putusan  Hakim bagi pelaku.
3. Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu.  Caranya  menjadi  mediator  dengan  memanggil  kedua  belah  pihak secara  bergantian  sebelum  akhirnya  diketemukan  dengan  membuat  perjanjian tertentu  atau  perdamaian  yang  mengakomodir  kepentingan  masing-masing pihak  (sehingga  kedua  belah  pihak  merasa  terpenuhi  hak  dan  kewajibannya secara hukum).
4.  Bila  korban  memerlukan  rujukan  ke  lembaga  lain  maka  dengan  persetujuan korban,  petugas  merujuk  korban  ke  pelayanan  yang  sesuai  dengan  langkah- langkah sebagai berikut :
a. Petugas menyampaikan kepada korban, lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan.
b. Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan.
c. Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan dan perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
d. Petugas  melengkapi  surat  rujukan  yang  diperlukan  dan  dilengkapi  dengan identitas korban serta kronologi kejadian ( narasi kasus ).
e. Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat.
f. Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

## Rekapitulasi Laporan Kejahatan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng
Tahun 2018 No Jenis Kasus Tahun 2018 Jml I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII IX X  XI  XII I. Kejahatan Terhadap Perempuan 1. Perzinahan 1 1 2. Logik Sangraha 1 1 3. Membuat Perasaan Tdk Menyenangkan 1 2 3 4. Menelantarkan Istri 1 1 2 5. Kawin lagi 2 2 6. Penganiayaan Istri 1 1 7. Percobaan Menggugurkan 1 1 1 3 JUMLAH 13 II.  Kejahatan Terhadap Anak 1. Pemerkosaan 2 1 3 2. Perbuatan Cabul 3 4 1 1 1 2 12 3. Penganiayaan Anak 3 3 6 4. Penelantaran Anak 3 2 3 8 5. Persetubuhan Anak 2 3 5 6. Penyekapan  Anak 0 7. Melarikan Gadis di bawah Umur 0 8. Membuat Perasaan tidak Menyenangkan 0 9. Penculikan 0 10. Perdagangan Anak 0 11. Pembunuhan 0 JUMLAH 34 Jumlah Keseluruhan 0  3 1 8 4 8 1 11 4 3 4 0 47
Sumber : P2TP2A Kabupaten Buleleng & Unit PPA Polres Buleleng Jumlah Korban Anak : 30 Jumlah Korban Perempuan : 13 Pelaku Anak : 4 ( 2 Orang Kasus Perbuatan Cabul dan 2 Orang Persetubuhan Anak)

## Rekapitulasi Laporan Kejahatan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng
Tahun 2019 No Jenis Kasus Tahun 2019 Jml I II  III  IV  V VI VII  VIII IX X XI XII
I. Kejahatan Terhadap Perempuan 1. Perzinahan 2 2 2. Logik Sangraha 1 1 3. Membuat Perasaan Tdk Menyenangkan 1 1 4. Menelantarkan Istri 1 1 5. Kawin Lagi 0 6. Penganiayaan Istri 3 1 1 1 6 7. Percobaan Menggugurkan 1 1 JUMLAH 12 II.  Kejahatan Terhadap Anak 1. Pemerkosaan 0 2. Perbuatan Cabul 1 1 1 3 3. Penganiayaan Anak 1 1 2 2 6 4. Penelantaran Anak 3 2 1 6 5. Persetubuhan Anak 1 1 2 2 6 6. Penyekapan Anak 0 7. Melarikan Gadis Di Bawah Umur 1 1 1 3 8. Membuat Perasaan tidak Menyenangkan 0 9. Penculikan 2 2 10. Perdagangan Anak 2 2 11. Pembunuhan 0 JUMLAH 28 Jumlah Keseluruhan 1 9 3 3 2 6 1 7 2 3 3 40
Sumber : P2TP2A Kabupaten Buleleng & Unit PPA Polres Buleleng Jumlah Korban Anak : 27 Jumlah Korban Perempuan : 12 Pelaku Anak : 1 (1 Orang Kasus Perbuatan Cabul)
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat dari jumlah kasus tahun 2018 ke  2019  kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Buleleng mengalami penurunan 7 kasus. Setelah adanya UU RI No. 35 Tahun 2014 kasus
anak  mulai  menurun  karena  beratnya  pidana  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku kejahatan  anak  dan  perempuan.    Dalam  hal  ini  juga,  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Buleleng berperan aktif  serta  bertugas  dalam  pencegahan  dan  penyelesaian  tindak  kekerasan  pada korban perempuan dan anak..
Hal  ini  membuktikan  bahwa  tugas  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  dalam upaya  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak sebagai korban tindak pidana kekerasan sudah dapat berjalan efektif . Hal ini dapat dilihat  dari  adanya  penurunan  kasus  dari  jumlah  kasus  tahun  2018  ke  2019 mengalami penurunan 7 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pada tahun 2018 tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 47 kasus sedangkan tahun 2019 tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 40 kasus. Sehingga sesuai tabel di atas terlihat jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak mengalami penurunan sejumlah  7  kasus.  Selain  itu  dikatakan  efektif,  karena  P2TP2A  Kabupaten Buleleng dapat memberikan perlindungan dengan memberikan pendampingan dan fasilitator  dalam  pemulihan  bagi  korban  dan  juga  masyarakat  untuk  menekan jumlah kejahatan pada perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Buleleng.
Kaitan  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  dengan  Unit  PPA  Polres  Buleleng yaitu  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  dalam  penyelesaian  kasus  korban  kekerasan perempuan  dan  anak,  P2TP2A  bertugas  mendampingi  korban  dari  awal  sampai akhir  kasus  itu  selesai.  Memberikan  pendampingan  konseling  psikis,  sosial, agama pada korban, agar korban berdaya dan sembuh dari trauma yang melanda jiwanya.  Selain  itu  memberikan  bantuan  hukum  dan  pendampingan  hukum  agar pelaku  dapat  diselesaikan  secara  hukum.  Dalam  hal  ini,  P2TP2A  Kabupaten Buleleng tetap akan mendampingi korban dan pelaku khusus anak dari awal kasus pelaporan,  pendampingan  psikologis,  pendampingan  pelaporan,  dan  pembuatan BAP di polisi, koordinasi dengan pihak kejaksaan, dan pendampingan korban di sidang pengadilan sampai ada putusan hakim bagi pelaku.
Sedangkan  Unit  PPA  Polres  Buleleng  bertugas  menangani  perkara  mulai dalam  melaksanakan  penyidikan  tindak  pidana  terhadap  anak  dan  perempuan dalam  hal  ini  adalah  Sat  Reskrim  Unit  PPA  Polres  Buleleng.  Jadi  P2TP2A
Kabupaten  Buleleng    dengan  Unit  PPA  Polres  Buleleng  ada  kaitannya  dari penerimaan laporan korban anak, penyidikan dan penyelesaian perkara.
2. Kendala-Kendala  yang  dihadapi  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Buleleng  dalam  melakukan penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai korban tindak pidana kekerasan, sebagai berikut :
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak,  sehingga  upaya  pencegahannya  sering  tidak direspon  dengan  baik.  Melalui  sosialisasi  terkadang  kurang  direspon  secara antusias  oleh  masyarakat.  Setiap  orang  pada  awalnya  selalu  mendambakan kehidupan yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Secara fitrah perbedaan individual  dan  lingkungan  sosial  budaya  berpotensi  untuk  menimbulkan konflik.
2. Tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  umumnya  sering  terjadi  pada istri dalam rumah tangga, merupakan bentuk kekerasan yang seringkali terjadi di  balik  pintu  tertutup.  Tindakan  ini  sering  kali  dikaitkan  dengan  penyiksaan baik  fisik  maupun  psikis  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai hubungan  yang  dekat.  Ketertutupan  ini  menyebabkan  upaya  penyelesaiannya terutama  tergantung  pada  kemauan  korban.  Masih  banyak  korban  kekerasan pada  perempuan  memilih  mendiamkan  masalah  yang  dihadapi,  dibandingkan dengan menyelesaikan secara terbuka. Selain itu, ada anggapan bahwa petugas masih  banyak  yang  bersikap  bias  gender.  Korban  kekerasan  memiliki keraguan,  kekhawatiran  dan  ketakutan  untuk  melaporkan  kejadian  yang dialami. Korban takut pada proses hukum yang dihadapi, karena ketidaktahuan korban  pada  prosedur  yang  seharusnya  ditempuh.  Kesadaran  dan  kepekaan gender  para  penegak  hukum  masih  kurang,  sehingga  kadang-kadang  korban justru  menjadi  obyek.  Kekerasan  pada  istri  dianggap  sebagai  urusan  pribadi,
karena nantinya akan selesai dengan sendirinya. Seringkali korban sulit untuk diyakinkan bahwa masalah yang dihadapinya harus diselesaikan secara hukum.
3. Adanya budaya patriarkhi di masyarakat.
Budaya  ini  memunculkan    anggapan  bahwa  posisi  perempuan  lebih  rendah daripada  laki-laki  atau  berada  di  bawah  otoritas  dan  kendali  laki-laki. Hubungan  perempuan  dan  laki-laki  seperti  ini  telah  dilembagakan  di  dalam struktur  keluarga  patriarkhal  dan  didukung  oleh  lembaga-lembaga  ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, yang membuat hubungan semacam itu tampak  alamiah,  dan  dianggap  adil.  Lemahnya  posisi  perempuan  merupakan konsekuensi  dari  adanya  nilai-nilai  patriarki  yang  dilestarikan  melalui  proses sosialisasi  dan  reproduksi  dalam  berbagai  bentuk  oleh  masyarakat  maupun negara.
4. Ketakutan  pihak  perempuan  jika  kekerasan  rumah  tangga  yang  dialaminya dipermasalahkan maka akan berakhir pada perceraian.
Hal  ini  ada  hubungan  dengan  anggapan  bahwa  status  janda  masih  dianggap kurang baik di masyarakat. Masih terdapat suatu pandangan bahwa perempuan yang mengalami keretakan rumah tangga atau dalam situasi ditinggal suaminya dianggap  oleh  sebagian  orang  sebagai  "perempuan  murahan",  "gampang digoda", dan lain-lain. Ketidakberdayaan perempuan yang disebabkan adanya keinginan untuk mempertahankan posisi diri sebagai perempuan baik-baik dari keluarga yang terhormat, mengakibatkan perempuan harus bersikap pasif dan mau  menerima  perlakuan  apapun  yang  diperolehnya  demi  mempertahankan ‘citra  perempuan  baik-baik  atau  keluarga  harmonis’.  Hal-hal  demikian  dapat menyebabkan  adanya  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak terungkap dan tidak dapat diatasi. Selain itu,  ada kendala bagi istri yang akan bercerai  terutama  bagi  istri  yang  tidak  bekerja,  karena  dengan  bercerai  harus menghidupi diri dan anak-anaknya, jika hakim memutuskan anak-anak berada dibawah pengasuhannya.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten  Buleleng  seringkali  tidak  dapat  membantu  menyelesaikan  akar permasalahan  yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan
dan  anak.  Misalnya:  kekerasan  rumah  tangga  yang  dilatarbelakangi  oleh keadaan  ekonomi  keluarga.  Kesulitan  ekonomi  memiliki  kontribusi  terhadap peningkatan kekerasan ekonomi, karena pendapatan yang semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.
6. Keterbatasan dana yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  atau  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  membatasi  gerak langkah  untuk  melakukan  upaya  pendampingan  dan  pemulihan.  Untuk  biaya transportasi  saja,  masih  harus  diupayakan  mengingat  biaya  yang  diperlukan memang  cukup  besar  sehubungan  wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  sangat luas.  Keterbatasan  dana  juga  menyebabkan  sampai  sekarang  P2TP2A Kabupaten  Buleleng  belum  dapat  menyediakan  rumah  aman  yang  memadai bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.
7. Keterbatasan  sumber  daya  manusia  dalam  memberikan  penanganan  kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  Buleleng,  belum  memiliki tenaga  yang  tersedia  setiap  diperlukan  dengan  keahlian  khusus,  misalnya: psikiater/psikolog maupun tenaga medis. Jumlahnya pun masih sangat kurang dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.
8. Faktor eksternal yaitu kondisi psikis mitra korban itu sendiri menjadi kendala eksternal  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  korban  tindak  kekerasan perempuan dan anak, karena sulit mendapatkan informasi dari mitra korban itu sendiri akibat trauma dan juga umur korban yang masih terlalu kanak-kanak.
9. Dalam kenyataannya, masih dirasakan ada peraturan perundang-undangan yang tidak  memihak  pada  perempuan.  Menempatkan  perempuan  tidak  sederajat dengan  laki-laki  (suami  adalah  kepala  rumah  tangga,  istri  adalah  ibu  rumah tangga). Memang ada keharusan suami berkewajiban memberi hak nafkah bagi bekas  istri  dan  anak-anaknya.  Tapi  dalam  kenyataanya  tidak  mudah  untuk diterapkan karena tidak ada pengawasan khusus untuk hal tersebut. KUHP juga dianggap tidak berpihak pada perempuan korban kekerasan. Istilah kekerasan psikis  tidak  dikenal  dalam  KUHP,  yang  dikenal  adalah  penganiayaan  fisik,
padahal  kekerasan  psikis  dapat  menimbulkan  penderitaan  yang  tidak  kalah beratnya.

## SIMPULAN
1. Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Buleleng  sangat  efektif  dalam  penanggulangan  tindak  pidana kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai  korban  tindak  pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng, hal tersebut ditunjukkan dengan:
a. P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  telah  memberikan  perlindungan  dengan memberikan  pendampingan  dan  fasilitator  dalam  pemulihan  bagi  korban dan  juga  masyarakat  untuk  menekan  jumlah  kejahatan  pada  perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Buleleng.
b. Adanya penurunan kasus dari jumlah kasus tahun 2018 ke 2019 sebanyak 7  kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak.  Pada  tahun  2018  tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 47 kasus sedangkan tahun 2019 tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 40 kasus.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:
a. Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  potensi  terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga upaya pencegahannya sering tidak direspon dengan baik.
b. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan di balik  pintu,  sehingga  upaya  penyelesainnya  sangat  tergantung  pada kemauan korban.
c. Adanya budaya patriarkhi di masyarakat.
d. Dalam  upaya  penyelesaian  kekerasan  terhadap  perempuan  sangat dipengaruhi  oleh  ketakutan  korban  (istri)  bahwa  upaya  tersebut  akan berakhir dengan perceraian.
e. Tidak  dapat  membantu  penyelesaian  akar  permasalahan  dalam  hal-hal tertentu, misalnya masalah perekonomian keluarga.
f. Keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus.
g. Faktor  eksternal  yaitu  kondisi  psikis  mitra  korban  itu  sendiri  dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan.
h. Kuranganya  rumah  aman  atau  rumah  singgah  di  P2TP2A  Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Imron Rosidi. 2009. Menulis siapa takut? Panduan Penulis Pemula . Yogyakarta: Kanisius. Iqbal  Hasan.  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Komnas  Perempuan.  2000. Peta  Kekerasan  Pengalaman  Perempuan  Indonesia . Jakarta: Ameepro
Masruchin,  Rubai.  2001. Azas-azas  Hukum  Pidana .  Malang:  UM  Press  dan  FH UB.
Moleong,  L.  2003. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Nashrina. 2011. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia . Jakarta: Rajawali. Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Soerjono  Soekanto.  2001. Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sunggono,  Bambang.  2003. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Dewa  Made  Suriawan,  Saptala  Mandala.  2015.  “ Peranan  Badan  Keluarga Berencana  Dan  Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Menekan  Laju Pertumbuhan  Penduduk  Untuk  Mengurangi  Tingkat  Kriminalitas  Di Kabupaten Buleleng” . Singaraja: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.3 No.2. Putu  Seli  Yuliani,  I  Nyoman  Gede  Remaja.  2017.  “ Efektivitas  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Juncto  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Dalam  Menurukan  Tingkat Kejahatan Terhadap Anak” . Singaraja: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.5 No.2.