## PENGARUH ANTRIAN HAJI TERHADAP MINAT MASYARAKAT MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DI KOTA METRO

## Ahmad Noor Islahuddin
Universitas Muhamadiyah Metro, ahmadnoor.islahudin@gmail.com

## Alva Yenica Nandavita
IAIN Metro, alvayenicanandavita@metrouniv.ac.id
Diterima: Agustus 2021           Direvisi : September 2021        Diterbitkan: Desember 2021
Abstract: This  study  is  a  library  research  method  used  in  this  research  is  descriptive analysis,  this  type  of  research  is  qualitative  with  the  use  of  samples.  The  reason  for  the waiting list in the juridical aspect is that there is no solid juridical basis; philosophical and sociological  aspects.  The  absence  of  legal  protection  arrangements  for  prospective  Hajj pilgrims who are on the waiting list shows the norm of vacancy. The solution in the juridical aspect of the formulation is that there should be no additional principles for organizing Hajj, philosophical  aspects,  good  Hajj  implementation  and  prospective  religious  awareness  of Hajj  pilgrims  must  be  straightened  out,  and  sociological  aspects can  be  done  by:  adding Indonesian Hajj quotas, that there is no misuse of fatwas on Hajj bailout, asked to perform Hajj only for those who want to repeat the pilgrimage, Muslims are able to be directed to alms, straighten Hajj intentions, increase the example of scholars and leaders, and separate the organizers of Hajj between regulators, operators, and evaluators.
Abstrak : Studi  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  diskriptif  analisis,  jenis  penelitian  ini  yaitu  kualitatif  dengan penggunaan  sempel.  Penyebab  daftar  tunggu  dalam  aspek  yuridis  belum  ada  landasan yuridis  yang  kokoh;  aspek  filosofis,  dan  aspek  sosiologis.  Tidak  adanya  pengaturan perlindungan  hukum  bagi  calon  jemaah  haji  yang  berada  dalam  daftar  tunggu menunjukkan norma kekosongan. Solusi dalam aspek yuridis rumusan tersebut tidak boleh ada  tambahan  prinsip  penyelenggaraan  haji,  aspek  filosofis,  penyelenggaraan  haji  yang baik dan prospektif kesadaran beragama jemaah haji harus diluruskan kembali, dan aspek sosiologis dapat dilakukan dengan: menambahkan kuota haji Indonesia, bahwa tidak ada penyalahgunaan fatwa pada haji bailout, diminta melakukan haji hanya bagi yang ingin mengulang  haji,  umat  Islam  mampu  diarahkan  kebersedekah,  meluruskan  niat  haji, meningkatkan keteladanan ulama dan pemimpin, serta memisahkan penyelenggara haji antara regulator, operator, dan evaluator.
MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah P-ISSN: 2809-2430 Vol. 1, No. 2 (2021): 99-112 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam

## A. Pendahuluan
Melaksanakan ibadah haji mmerupakan kegiatan yang sangat mulia dan sangat terpuji. Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya sekali dalam hidupnya, 1 yaitu pada  tahun  ke-10  hijriah. 2 Sedangkan  pada  saat  itu  Nabi  Muhammad  saw  banyak memiliki kesempatan berhaji setiap tahun dan dapat juga melaksanakan umrah setiap waktu, namun dalam cacatan sejarah Nabi Muhammad saw hanya melakukan ibadah umrah sebanyak 3 kali, dan umrah yang terakhir dilakukan bersamaan dengan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir, dalam istilah lain disebut dengan haji Wada’ . 3 Mengenai hal kenapa banyak orang yang sudah mendaftar haji tetapi keberangkatannya masih menunggu hingga bertahun-tahun, hal ini dikarenakan diadakannya kuota haji. 4
Dengan adanya kuota haji, sehingga tidak semua orang dapat langsung berangkat pada waktu yang bersamaan, hal ini dikarenakan banyaknya list antrian di Indonesia yang sering  disebut  dengan  waiting  list  (daftar  tunggu). 5 Daftar  tungg  (waiting  list) merupakan problematika yang menjadi permasalahan kendala bagi calon jamaah haji. Dibandingkan  jaman  dahulu  sebenarnya  dijaman  yang  sekarang  jauh  lebih  mudah dengan adanya media tranportasi yang sangat jauh lebih modern, dengan menggunakan pesawat terbang maka jamaah akan sampai pada tujuan hanya dengan hitungan jam, berbeda dengan jaman dulu ketika jamaah ingin berangkat haji membutuhkan waktu yang  berbulan-bulan  untuk  bisa  sampai  tujuan  dikarenakan  media  tranportasi  yang belum memadai. Namun hal ini menjadi perbandingan terbalik yang sangat signifikan, justru dijaman yang semua serba modern pemberangkatan jamaah haji menjadi molor dan  cenderung  begitu  lama  bahkan  sampai  berpuluh-puluh  tahun  karena  adanya waiting list ini (daftar tunggu).
Dari beberapa data yang penulis dapatkan beberapa daerah di Indonesia bahkan sampai puluhan tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci mekah seperti Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan dengan antrean haji memanjang hingga tahun 2040, disusul Kalimantan Selatan tahun 2034 dan dilampung sendiri khususnya kota metro
1 Agus Sujadi, “Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (I‟adah Al - ḥajj) di Indonesia,” Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, h. 3.
2 Karsayuda (ed.), Fikih Syafi‟e Cuplikan Sabilal Muhtadin, (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), h. 220. 3 ibid
4 Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012).
5 Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012  Pasal  1  Ayat  17).  Lihat  juga  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/163 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 17
masa tunggu bahkan sampai di tahun 2043. 6 Hal ini sangat bertolak belakang dengan keterangan hadis yang menerangkan agar menyegerakan pelakasanaan haji :
“ Telah  bercerita  Abdur  Razzaq,  telah  mengabarkan  kepada  kami  alTauri,  dari Ismail, telah berkata ayahku dia adalah Abu Israil al-Mulaiy, dari Fudhail anak, dari Said  bin  Zubair,  dari  Ibnu  Abbas,  berkata  Rasulullah  SAW.  Bersegeralah  kamu melaksanakan  haji  (yakni  haji  yang  wajib),  sebab  seorang  di  antara  kamu  tidak mengetahui halangan yang akan dihadapi. ” (HR. Ahmad No. 2869). 7
Dikota  metro  sendiri    dengan  daftar  tunggu  yang  begitu  lama,  banyak  dari jamaah regular yang berada dalam daftar tunggu gagal dalam pemberangkatan haji, ini disebabkan  dari  beberapa  factor.  Dalam  masa  menunggu  yang  begitu  sangat  lama padahal  calon  jamaah  haji  tersebut  dalam  keadaan  sehat,  berkecukupan,  dan  sudah sangat  layak  untuk  pemberangkatan  haji.  Sehingga  disini  memperlihatkan  adanaya masalah normative yuridis yaitu berupa vacuum of norm , dikarenakan belum adanya legal protection kepada mereka dalam legal construction penyelenggaraan ibadah haji.

## B. Landasan Teori
Ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang masuk dalam rukun islam, yaitu rukun islam yang ke lima dimana setiap muslim wajib untuk melaksanakannya namun khusus ini diwajibkan bagi yang mampu dalam melakasanakan baik dari segi financial, kesehatan dan lain sebagainnya. Melaksanakan haji adalah mengerjakan beberapa amal yang  dilakukan  baik  dikota  mekah  dan  dibeberapa  tempat  diluar  mekkah  dibulan zulhidjah.

## C. Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan modelmodel matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomenaalam. Proses pengukuran  adalah  bagian  yang  sentral  dalam  penelitian  kuantitatif  karena  hal  ini memberikan  hubungan  yang  fundamental  antara  pengamatan  empiris  dan  ekspresi matematis  dari  hubungan-hubungan  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  banyak dipergunakan  baik  dalam  ilmu-ilmu  alam  maupun  ilmu-ilmu  sosial,  dari  fisika  dan biologi  hingga  sosiologi  dan  jurnalisme.  Pendekatan  ini  juga  digunakan  sebagai  cara untuk  meneliti  berbagai  aspek  dari  pendidikan.  Istilah  penelitian  kuantitatif  sering
6 Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah,  2014,  Waiting  List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)
7 Mu‟a mmal Hamidy, dkk. Terjemahan Nailul Authar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 1362.
dipergunakan  dalam  ilmu-ilmu  sosial  untuk  membedakannya  dengan  penelitian kualitatif.

## D. Hasil dan Pembahasan
Dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap referensi yang sesuai, hal yang menyebabkan  terjadinya  daftar  tunggu  pada  pelakasanaan  ibadah  haji  yang  begitu panjang disebabkan oleh banyak sebab. Sebab-sebab tersebut dalam perspektif hukum, penyebab  terjadinya  antrian  yang  begitu  panjanga  dan  lama  disebabkan  oleh  belum adanya ketetapan hokum yang menjadi landasan yang kuat dalam kaitannya mengenai kebijakan  yang  harusnya  dijalankan  oleh  pihak  pemerintah.  Kalaupun  ada,  pihak pemerintah masih belum sepenuh hati menjalankannya dan masih terkesan setengah- setengah belum ada suatu ketegasan yang kuat dalam menerapkan kebijakan. Dari sisi aspek filosofis, fenomena daftar tunggu yang berkepanjangan ini disebabkan oleh belum adanya kesadaran dari masyarakan dalam menjalani ibadah yang suci ini. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali hingga berulang-ulang kali dengan beragam alasan. Alasan-alasan tersebut sebelumnya telah diprediksi olah Rasulullah Saw didalam sebuah hadis pada abad yang ke 14 :
“ Telah bercerita kepadaku Ismail bin Jami‟ berkata, telah bercerita kepada kami Mughis bin Ahmad As-Subhi berkata, telah bercerita kepadaku Sulaiman anak dari Abi Abdirrahman,  dari  Mukhallid  bin  Abdurrahman  Al-Andalusi,  dari  Muhammad  bin „Atha‟, dari Ja‟far yaitu anak Sulaiman, berkata kepada kami Tsabit, dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW “Akan datang suatu masa bagi manusia, orang yang kaya  dari  umatku  pergi  haji  untuk  berwisata,  yang  kelas  menengah  pergi  haji  untuk berdagang, yang ulama pergi haji untuk riya dan popularitas, dan yang faqir pergi haji untuk meminta- minta.” (HR. Imam al -Khatib al-Baghdadi dan ad- Dailami)” 8
Salah sati penyebab mitos yang banyak berkembang dimasyarakat yaitu  adanya rumor bahwa apabila semakin sering menunaikan ibadah haji, maka akan semakin baik namanya dimasyarakat. Ada juga sebagian jamaah yang beranggapan bahwa ada suatu rasa  kewajiban  ketika  menunaikan  ibadah  haji  untuk  mandi  di  widi  fatma.  Oknum tersebut mempercayai apabila mandi akan menyebabkan tetap muda. 9
Dalam  aspek  sosiologis,  penulis  merangkum  beberapa  penyebab  terjadinya daftar  tunggu  haji  adalah  dikarenakan  perkembangan  jaman  yang  begitu  pesat  dan bertambahnya  minat  masyarakat  dalam  melaksanakan  ibadah  haji  yang  terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan fasilitas tidak mencukupi, sehingga pemerintah
8 Ali Mustafa Yaqub, Mewaspadai Provokator Haji, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), h. 33
9 Ibid., h. 43.
arab  membuat  kebijakan  dengan  penetapan  kuota  haji  untuk  tiap-tiap.  Dengan penyesuaian berdasarkan juamlah umat muslim dinegara tersebut. 10
Kuota  haji  Indonesia  sendiri  ditahun  2019  sebelum  adanya  pandemic  virus corona sebanyak 204.000. pada kenyataannya, setiap tahunnya kuantitas jamaah haji terus  meningkat  hal  itu  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  kuota  yang  disediakan. Walaupun mendapat alokasi terbanyak, kuantitas tersebut masih dirasa kurang hal itu dikarenakan minat masyarakat yang sangat tinggi untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Terlebih lagi mulai tahun 2013, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan terkait  program  perluasan  area  thawaf  dan  rehabilitasi  Masjidil  Haram.  Maka  kuota jemaah haji dikurangi 20% termasuk Indonesia, dari 211.000 menjadi 168.000 jemaah.
Haji  merupakan  rangkaian  ibadah  wajib  bagi  yang  dirasa  sudah  memiliki kemampuan seperti yang tertera dalam rukun islam dan hanya dilakukan untuk satu kali  sedangkan  untuk  kedua  kali  dan  selanjutnya  adalah  hukumnya  sunah. 11 Namun, ambisi masyarakat muslim sangat tinggi dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, bahkan  orang  yang  sudah  pernah  melakukan  ibadah  hajipun  ingin  mengulanginnya berkali-kali. 12 Ambisi  masyarakat  muslim  dalam  melaksanakan  ibadah  haji  menurut penulis  disebabkan  oleh  pertama  meningkatnya sadar  agama dan  memenuhi  perinta Allah, kedua tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus naik walaupun dengan cara menabung dalam diwaktu yang tidak sebentar. Hal ini sependapat dengan Ahmad nur islahudin  pemilik  biro  travel  haji  dan  umroh  di  kota  metro,  Ahmad  nur  islahudin menyatakan  bahwa  selain  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat,  antusias  umat islam di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji dikarenakan ongkos biaya ibadah haji  di  Indonesia  merupakan  yang  paling  murah  dan  dapat  dijangkau  oleh  setiap golongan. 13
Imbas dari murahnya biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia menyebabkan banyaknya  penumpukan  jamaah  yang  berkepanjangan.  di  Indonesia  bahkan  sampai puluhan tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci mekah seperti Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan dengan antrean haji memanjang hingga tahun 2040, disusul Kalimantan  Selatan  tahun  2034  dan  dilampung  sendiri  khususnya  kota  metro  masa tunggu  bahkan  sampai  di  tahun  2043. 14 Dari  daftar  menunggu  yang  lama  tersebut, banyak jamaah yang gagal dalam melaksanakan haji hal ini terjadi dikarenakan banyak
10 Darwis, Ibadah Haji dalam Sorotan, (Bogor: Ar-Rahmah, 2005), h. 21.
11 Departemen  Agama  RI,  Petunjuk  Perjalanan  Haji,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997), h. 3
12 Yusuf Al-Qaradhawi, Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), h. 28. 13 Wawancara pemilik jasa perjalanan biro haji dan umroh kota metro pada tanggal 1 November 2021 14 Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah,  2014,  Waiting  List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)
factor seperti  meninggal dunia, sakit dikarenakan sudah menua dan berbagai hal yang menjadi  factor  penyebab.  Padahal  pada  masa  menunggu  tersebut  jamaah  dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  berkecukupa  secara  financial  dan  sangat  siap  dalam melaksanakan ibadah haji.
Dalam  bukunya  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Haji  yang  disusun  oleh Kementerian Agama republic Indonesia menuliskan bahwa pendaftan haji selalu dibuka sepanjang  tahun.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip pertama  datang pertama dilayani , 15 sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.
Salah  satu  penyebab  panjangnya  daftar  tunggu  dikarenakan  adanya  dana talangan  dari  bank  kepada  para  calon  jemaah. 16 Konsep  awalnya,  dana  talangan  haji tersebut  diberikan  kepada  umat  Islam  untuk  memberikan  kemudahan  dalam pendaftaran haji. Tetapi kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan  calon  jemaah  haji  dan  antrean  keberangkatan  yang  begitu  panjang. Berdasarkan  hal  itu,  maka  perlu  dilakukan  kajian  untuk  mengevaluasi  kebijakan tersebut  baik  menyangkut  aspek  syar‟i  yang  menjadi  landasan  hukumnya  maupun dampak yang ditimbulkannya demi mewujudkan pemeliharaan terhadap agama (ḥifẓ al - dîn) dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, terutama calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu. 17 Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur  hidup.  Abu  Hanifah,  al- Amidi,  asSubki  dan  mayoritas  Syafi‟iyyah  serta Mu‟tazilah  menyatakan  bahwa  perintah  itu  tid ak  menghendaki  pengulangan.  Kaidah yang menyatakan hal ini sebagai berikut:
“Suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali.” 18
Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan ibadah yang sangat populer dan begitu  digandrungi  elite  hartawan  Islam  Indonesia.  Tingginya  ambisi  pengulang  haji terkadang  sengaja  menutup  mata  untuk  memberikan  kesempatan  terhadap  calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya.
15 Artinya,  calon  jemaah  haji  yang  mendaftar  duluan,  dia  harus  berangkat  lebih  dulu.  Dengan  kata  lain, sistemnya adalah urut kacang dan waktu pendaftarannya tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar tahun 2005 setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak. Sistem ini dipandang lebih adill, karena  calon  jemaah  haji  merasa  ada  kepastian  kapan  dia  akan  berangkat.  Kenyataannya,  sistem  ini menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrean calon jemaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang terus meningkat. Lihat: Anugrah Rachmadi, “Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda,” eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2372 – 2386), h. 2380.
16 Tim  Itjen  Kemenag.  “Profesionalisme  Penyelenggaraan  Haji”,  Fokus  Pengawasan,  Nomor  43  Tahun  XI Triwulan III 2014, h. 17.
17 Ahmad Yasin Ibrahim, 11 Langkah Menuju Kemabruran: Menggapai Derajat yang Diidamkan, (Jakarta: Albi, 2007), h. vii dan xiv.
18 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah U ṣ uliyyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 19.
Dikota metro sendiri terjadi begitu banyak penumpukan dengan daftar antrian yang begitu panjang. Menurut Muhammad sulis salah satu tokoh agama di metro utara seharusnya  jika  mereka  sudah  pernah  berhaji,  mereka  harus  memiliki  rasa  toleransi agar  mendahulukan  kemaslahatan  umum.  Namun,  mereka  justru  turut  serta  antre bertahun-tahun untuk bisa mendapat seat kembali karena keterbatasan kuota. 19
Selain  bertentangan  dengan  teori  keadilan,  kurangnya  rasa  toleransi  para pengulang  haji  tersebut  tidak  mencerminkan  adanya  keinginan  untuk  mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam yang lain. Hal ini khususnya bagi pendaftar haji pertama kali dalam perwujudan pemeliharaan terhadap agama (hifẓ al -dîn).
Ulama  telah  bersepakat  bahwa  syarat  diwajibkannya  haji  apabila  adanya kemampuan. Mampu menurut Arifin Hamid harus diartikan mampu secara real, bukan sesuatu  yang  dipaksakan  seperti  menghutang  untuk  pelaksanaan  ibadah  haji  atau dengan  mengikuti  sistem  arisan  haji.  Tidak  dibenarkan  seseorang  pergi  haji,  tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. 20
Belum  adanya  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  calon  jemaah  haji reguler  pada  daftar  tunggu  dalam  konstruksi  hukum  penyelenggaraan  ibadah  haji, memperlihatkan  adanya  problem  normatif-yuridis  yaitu  berupa  kekosongan  norma (vacuum of norm). Kekosongan norma perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji daftar  tunggu  terlihat  ketika  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008,  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 63  Tahun  2013  sama  sekali  tidak  mengakomodasi  dan  mengatur  bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.
Istilah perlindungan dalam UUPIH sebenarnya sudah diakomodasi dalam Pasal 1  angka  2.  Pasal  1  angka  2  UUPIH  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  ibadah  haji adalah  rangkaian  kegiatan  pengelolaan  pelaksanaan  ibadah  haji  yang  meliputi pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan  jemaah  haji.  Dalam  pasal  1  angka  3  juga disebutkan bahwa jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPIH di atas, maka konsep perlindungan hukum sebenarnya sudah terakomodasi dalam UUPIH, namun kelanjutan dari konsep perlindungan  yang  dibangun  dalam  konstruksi  hukum  UUPIH  belum  komprehensif. Sebab yang dimaksud perlindungan jemaah haji dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH ternyata
19 Wawancara kepada Muhammad sulis pada tanggal 20 november 2021
20 Firda Mutiara, “Tinjauan Hukum, h. 16-18
hanya terbatas pada perlindungan terhadap calon jemaah haji yang berangkat saat itu saja, bukan calon jemaah haji pada daftar tunggu. Dalam UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan  keamanan  bagi  jemaah  haji.  Perlindungan  adalah  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  jemaah  haji  baik  terhadap gangguan  fisik  maupun  uang  dan  barang  jemaah  haji  selama  mereka  sedang menjalankan  ibadah  haji.  Perlindungan  terhadap  jemaah  haji  ini  dilakukan  secara kolaboratif antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi. 21 Kekosongan norma juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun  2012  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji.  PP  tersebut  hanya  merumuskan  perlindungan  hukum terbatas pada Pasal 29 yang menyatakan : (1) Perlindungan jemaah haji dan petugas haji sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  j  dilakukan  dalam  bentuk  asuransi  dan perlindungan  lain  yang  diperlukan.(2)  Biaya  asuransi  dan  perlindungan  lain  yang diperlukan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan ke dalam komponen BPIH. (3) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi petugas haji dibebankan kepada Pemerintah.
Selain dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH, konsep perlindungan hukum dalam UUPIH juga terdapat dalam Pasal 3 yaitu :
“Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  bertujuan  untuk  memberikan  pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya  bagi  Jemaah  Haji  sehingga  Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.”
Jemaah haji yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPIH sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUPIH adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri  untuk  menunaikan  ibadah  haji  sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 di atas, maka semakin jelas bahwa calon jemaah haji meski sudah mendaftarkan diri dalam daftar tunggu tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ketika norma tentang pengaturan penentuan dan pemberangkatan calon jemaah haji  belum  diakomodasi,  maka  dalam  mereformulasi  yang  harus  dilakukan  adalah dengan  membangun  substansi  hukum.  Pembangunan  substansi  hukum  pada  hukum penyelenggaraan  ibadah  haji  yaitu  dimulai  dengan  menambah  rumusan  asas-asas penyelenggaraan  ibadah  haji  yakni  asas  perlindungan,  asas  prioritas  dan pengembangan asas keadilan selektif.
21 Imam Syaukani (ed.), Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M, (Jakarta: Kementerian Agarama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 18.
Asas  perlindungan  hukum  yakni  calon  jemaah  haji  baik  pra  pemberangkatan maupun yang berangkat wajib mendapatkan garansi berupa adanya kepastian hukum untuk berangkat ke tanah suci, dan garansi atas waktu, terlebih pada saat berangkat ke tanah suci. Adapun yang dimaksud asas prioritas, bahwa penyelenggaraan ibadah haji wajib memprioritaskan calon jemaah haji tertentu seperti mempertimbangkan faktor usia.  Sementara  asas  keadilan  selektif  bahwa  penentuan  calon  jemaah  haji  dibangun berdasarkan prinsip kewajiban haji hanya sekali seumur hidup.
Suatu masalah tidak akan pernah bisa terselesaikan jika tidak segera dicarikan solusinya.  Dari  beberapa  penyebab  terjadinya  daftar  tunggu  (waiting  list)  haji  di Indonesia  yang  berkepanjangan,  dan  semakin  banyaknya  peraturan  yang  ingin dikeluarkan  pemerintah  untuk  mengatasi  problematika  ini,  maka  penulis  juga bermaksud untuk turut memberikan kontribusi pemikiran untuk mengatasinya, yakni: Untuk  mengurangi  antrian  yang  sangat  panjang  terhadap  porsi  calon  jemaah  haji Indonesia,  pemerintah  khususnya  Kementerian  Agama  RI,  seharusnya  dapat menerbitkan  keputusan  pelarangan  kepada  masyarakat  yang  sudah  pernah melaksanakan  ibadah  haji  dengan  tidak  diperbolehkan  mendaftar  kembali  melalui Undang-Undang haji hanya sekali seumur hidup. Setelah aturan ini memiliki landasan yuridis  yang  kuat  dan  dikeluarkan  dalam  bentuk  UndangUndang,  hal  ini  juga  dapat terlaksana dengan syarat apabila sistem database di Siskohat sudah dapat mendeteksi dan mengantisipasi agar orang yang pernah berhaji tidak dapat menggunakan identitas yang berbeda untuk mendaftar kembali.
Penyelenggaraan  ibadah  haji  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan yang muncul beberapa tahun terakhir adalah berkaitan dengan keberadaan dan nasib calon jemaah haji reguler yang berada pada  daftar  tunggu  (waiting  list)  serta  masalah-masalah  lain  yang  muncul  sebelum keberangkatan ibadah haji. Calon jemaah haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Efek domino dari banyaknya calon jemaah haji  yang  mendaftarkan  diri  untuk  ibadah  haji  berdampak  terhadap  pengabaian  dan menumpuknya  calon  jemaah  haji  dalam  daftar  antrian  panjang  di  berbagai  daerah. Banyaknya calon jemaah haji dan lamanya antrian daftar tunggu itulah yang selanjutnya memicu  berbagai  persoalan  baru  terutama  menyangkut  belum  adanya  perlindungan hukum yang memadai terhadap mereka.
Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (disingkat  UUPIH),  bahwa penyelenggaraan  ibadah  haji  adalah  rangkaian  kegiatan  pengelolaan  pelaksanaan ibadah  haji  yang  meliputi  pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan  jemaah  haji.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UUPIH  di  atas,  calon  jemaah  haji  daftar  tunggu  sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama dalam hal sebagai calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Akan tetapi, yang dimaksud perlindungan jemaah haji  dalam  Pasal  1  angka  2  UUPIH  ternyata  hanya  membatasi  pada  perlindungan terhadap jemaah haji yang berangkat saat itu saja. Bahkan tanggung jawab pemerintah secara  normatif  dalam  menyikapi,  melindungi  dan  menyelesaikan  masalah  utama mengapa terjadi penumpukan antrian calon jemaah haji di mana-mana hingga saat ini juga belum tampak. 22
Hal ini terlihat ketika peraturan pelaksana UUPIH, tidak ada satu pasalpun yang mengatur perlindungan hukum terhadap keberadaan calon jemaah haji daftar tunggu.
Belum  adanya  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  calon  jemaah  haji reguler  pada  daftar  tunggu  dalam  konstruksi  hukum  penyelenggaraan  ibadah  haji, memperlihatkan  adanya  problem  normatif-yuridis  yaitu  berupa  kekosongan  norma (vacuum of norm). Kekosongan norma perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji daftar  tunggu  terlihat  ketika  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008,  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 63  Tahun  2013  sama  sekali  tidak  mengakomodasi  dan  mengatur  bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.
Adanya  ketidak  adilan  dalam  mekanisme  penyelenggaraan  ibadah  haji  juga mewarnai ketika negara belum mampu menjamin optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji.
Oleh  karena  itu  untuk  membangun  sistem  penyelenggaraan  ibadah  haji  yang terbaik, harus dikembalikan kepada tujuan ibadah haji yaitu mabrūr. Falsafah mabrūr inilah  yang  wajib  menjadi  cerminan  dan  landasan  seluruh  sistem  penyelenggaraan ibadah haji termasuk dalam penentuan kriteria calon jemaah haji. Dengan falsafah ini, maka  penentuan  calon  jemaah  haji  berorientasi  pada  kemaslahatan  dalam penyelenggaraan  haji,  yang  meletakkan  basis  perlindungan  calon  jemaah  haji  untuk menunggu  atau  antri  secara  adil.  Keadilan  dalam  penentuan  calon  jemaah  haji  harus tetap  menjamin  perlindungan  terhadap  agama  (hifẓ  al -dîn)  setiap  calon  jemaah  haji.
Demi  mewujudkan  penyelenggaraan  haji  sesuai  dengan  tujuan  disyariatkannya (maqāṣid  al - syarī’ah)  haji  yaitu  mabrūr  yang  berorientasi  pada  kemaslahatan  dalam
22 Dalam  muqaddimah  penjelasan  UUPIH  menyatakan  bahwa  Pembinaan  haji  diwujudkan  dalam  bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.
penyelenggaraannya,  untuk  itu  dalam  aspek  sosiologis  ini  penulis  mencoba memberikan kontribusi pemikiran demi mengurangi daftar tunggu (waiting list) haji.
Pada dasarnya, memang tidak ada larangan untuk berhaji berkali-kali selama orang  tersebut  mampu  melaksanakannya.  Namun,  tingginya  animo  pengulang  haji terkadang  sengaja  menutup  mata  untuk  memberikan  kesempatan  terhadap  calon jemaah  haji  yang  baru  ingin  melaksanakan  ibadah  haji  yang  pertama  kalinya. Seharusnya  jika  mereka  sudah  pernah  berhaji,  mereka  harus  memiliki  rasa toleransi agar  mendahulukan  kemaslahatan  yang  umum.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam kaidah fikih berikut:
“Kemaslahatan  yang  umum  lebih didahulukan  daripada  kemaslahatan  yang khusus.”
Selama ini, masyarakat menganggap hukum ibadah haji itu wajib, dan sunah bagi mereka  yang  ingin  mengulangi.  Wajib  dan  sunah  mendasarkan  pemikiran  pada  Al- Qur‟an yang dianggap qaṭ‟i (pasti). Para ulama juga sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur  hidup.  Banyak  alasan  yang  dikemukakan  oleh  orang  yang  melakukan pengulangan  ibadah  haji.  Jika  memang  mereka  melakukan  pengulangan  ibadah  haji karena  ingin  mendapatkan  pahala  haji,  mereka  bisa  melaksanakan  umrah  di  bulan Ramaḍān.  Tidak  harus  untuk  mendaftar  kembali  untuk  melaksanakan  ibadah  haji.
Karena  jika  mereka  terus  menerus  mandaftar,  tentu  saja  akan  berdampak  kepada semakin panjangnya daftar tunggu haji yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan ḥadiṡ berikut ini:
“Diriwayatkan  dari  Ibn  „Abbas  r.a:  Nabi  SAW  bersabda  kepada  seorang perempuan  Anshar”  yang  bernama  Ummu  Sinan,  “Apa  yang  mencegahmu  naik  haji bersama  kami?  Dia  menjawab,  “Ayah  Fulan  (maksudnya  suaminya)  mempunyai  dua ekor  unta,  yang  satu  dibuat  kendaraan  naik  haji  bersama  anaknya,  sedangkan  yang satunya lagi untuk mengangkut air oleh bujang kami.” Beliau bersabda, “Sekali umrah pada bulan Ramaḍān, pahalanya sama dengan sekali haji bersamaku.” (HR. Muslim) 23
Ibadah haji berkali-kali bukanlah kriteria keluhuran seseorang di sisi Allah SWT. Sebaliknya, ibadah haji satu kali bukanlah kriteria kerendahan di sisi-Nya. Justru ibadah haji yang berkali-kali itu salah-salah dapat membahayakan yang bersangkutan, apabila ia semata-mata menuruti hawa nafsu. Di negeri ini banyak kewajiban-kewajiban agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial yang seharusnya lebih diprioritaskan daripada  ibadah  haji  sunnah.  Ibadah  haji  sunnah  manfaatnya  hanya  kembali  kepada pelakunya  saja,  sementara  ibadah  sosial  manfaatnya  kembali  kepada  pelakunya  dan
23 Maftuh Ahnan Asy, Kumpulan Ḥadīṡ - ḥadīṡ Pilihan Ṣ o ḥ i ḥ Bukhori, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), h. 111- 112. Lihat pula: Hussein Bahreisj, Ḥadīṡ Ṣ o ḥ i ḥ Bukhori-Muslim, (Surabaya: Karya Utama, t.th)., h. 100-101
orang  lain.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  umat  Islam  yang  berkemampuan  lebih  baik bersedekah kepada sesama. 24 Kaidah hukum Islam menyebutkan bahwa:
“Ibadah yang bermanfaat kepada pelakunya dan orang lain lebih utama daripada ibad ah yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya saja”. 25
Hakikat dan tujuan dari ibadah haji sebagai perwujudan pemeliharaan terhadap agama (ḥifẓ al -dîn), sangat memerlukan peranan ulama untuk menyadarkan pengulang haji dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap umat Islam yang baru pertama kali ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini bisa dilakukan dengan memulai mencontohkan untuk tidak  berhaji  berkali-kali  dan  sosialisasikan  melalui  ceramah-ceramah  agama  serta khutbah yang dapat menumbuhkan sikap tidak berulangkali menunaikan ibadah haji.
Mengingat  kondisi  saat  ini  yang  tidak  memungkinkan  umat  Islam  untuk  berkali-kali menunaikan ibadah haji.
Daya  tarik  berhaji  begitu  besar  di  sanubari  umat  Islam.  Kalau  ada  ulama mencoba  mengubah  paradigma  berpikir  seperti  itu  ten tu  saja  sulit  karena  ḥadiṡnya cukup kuat dan terpampang di pintu masuk Masjidil Haram. Dan yang mengharukan suasana berhaji sangat berbeda dengan melaksanakan umrah. Keramaiannya, suasana keakrabannya, ritualnya, semuanya sangat mengharukan. Di sanalah kit a „‟merasa iri‟‟ melihat  jutaan  manusia  berlomba-lomba  dalam  beribadah,  mendekatkan  dirinya kepada Sang Khalik (Allah SWT).
Kelemahan dari UU No 17 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 13 Tahun  2008  di  antaranya  pemerintah  terlalu  memonopoli  kegiatan  penyelenggaraan ibadah haji. Di mana regulator, operator, dan evaluator bertumpuk pada satu lembaga yaitu Kementerian Agama. Akumulasi kewenangan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan antara pemegang kebijakan strategis dengan pelaksana teknis sehingga memunculkan banyak kekurangan dalam penyelenggara ibadah haji. Meskipun UU haji telah  diperbarui,  namun  ternyata  monopoli  penyelenggaraan  ibadah  haji  tetap  tidak tersentuh.  Kementerian  Agama  masih  tetap  menjadi  aktor  satu-satunya penyelenggaraan ibadah haji. Sentralisasi penyelenggaraan ibadah haji terus berlanjut sampai saat ini, monopoli dan dominasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menuai  badai  kritik  dari  berbagai  pihak  sehingga  perlu  adanya  rekomendasi  baru dengan pencapaian hak-hak muslim dalam melaksanakan ibadah haji.
Hal seperti ini bisa diqiyaskan (diumpamakan) seperti sebuah permainan sepak bola. Jika antara pemain yang menjalankan pertandingan dan wasit yang seharusnya menjadi  pengawas  dan  penengah  turut  serta  dalam  permainan  tersebut,  tentu  tidak
24 Ali Mustafa Yaqub, Mewaspadai Provokator, h. 78-79.
25 Imam Musbikin, Qawāid Al -Fiqhiyyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 150.
akan terkendali. Begitu pula dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sebaiknya ada  pemisahan  antara  regulator,  operator,  dan  evaluator.  Di  mana  yang  bertindak sebagai  regulator  ialah  pihak  Kementerian  Agama,  operator  dilaksanakan  oleh  pihak swasta, dan evaluator berasal dari kementerian dan masyarakat.

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terjadinya daftar tunggu ( waiting list ) haji  yang  berkepanjangan  disebabkan  oleh  faktor-faktor  sebagai  berikut:  Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis  yang  kuat  terkait  dengan  kebijakan  yang  seharusnya  dijalankan  oleh pemerintah.  Jikapun  ada,  pemerintah  belum  sepenuhnya  menjalankan  kebijakan tersebut dengan tegas. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek filosofis disebabkan  oleh  belum  lurusnya  kesadaran  beragama  dari  calon  jemaah  haji  untuk menunaikan  ibadah  yang  suci  ini,  meningkatnya  ekonomi  umat  Islam  dan  biaya  haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji. Belum ada  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  calon  jemaah  haji  yang  berada  pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma ( vacuum of norm ). Untuk  mewujudkan  perlindungan  terhadap  mereka  dapat  dimulai  dengan  turut andilnya  negara  maupun  pemerintah  dalam  mewujudkan good  governance dan merubah  aturan  yang  ada  dengan  memasukkan  pasal  tentang  perlindungan  hukum terhadap mereka. Prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus dikonkritkan dalam bentuk pasal demi terciptanya legal reform .

## Daftar Pustaka
Agus Sujadi,  “Kriminalisasi  Pengulangan  Ibadah  Haji  (I‟adah  Al - ḥajj)  di  Indonesia,” Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
Ahmad  Yasin  Ibrahim,  11  Langkah  Menuju  Kemabruran:  Menggapai  Derajat  yang Diidamkan, (Jakarta: Albi, 2007).
Ali Mustafa Yaqub, Mewaspadai Provokator Haji, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009)
Anugrah Rachmadi, “Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda,” eJou rnal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2372 – 2386).
Darwis, Ibadah Haji dalam Sorotan, (Bogor: Ar-Rahmah, 2005).
Departemen  Agama  RI,  Petunjuk  Perjalanan  Haji,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997).
Firda Mutiara, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
Karsayuda (ed.), Fikih Syafi‟e Cuplikan Sabilal Muhtadin, (Banjarmasin: Borneo Press, 2007).
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah,  2014, Waiting List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah,  2014, Waiting List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)
Mu ‟ammal Hamidy, dkk. Terjemahan Nailul Authar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007).
Muchlis  Usman,  Kaidah- kaidah  Uṣuliyyah  dan  Fiqhiyyah:  Pedoman  Dasar  dalam Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
Tim  Itjen  Kemenag.  “Profesionalisme  Penyelenggaraan  Haji”,  Fokus  Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014.
Wawancara kepada Muhammad sulis pada tanggal 20 november 2021
Wawancara  pemilik  jasa  perjalanan  biro  haji  dan  umroh  kota  metro  pada  tanggal  1 November 2021
Yusuf  Al-Qaradhawi,  Menjawab  Masalah  Haji,  Umrah  &  Qurban,  (Jakarta:  Embun Publishing, 2007).