INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12169-12180 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Hukum Islam Terhadap PHK Sepihak
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/PDT.SUS-PHI/2019 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial di PT Transportasi Jakarta)
Ilham Febriyan Adam Universitas Jenderal Soedirman Email: adambriyan@gmail.com

## Abstrak
Perkara  perselisihan  hubungan  industrial  nomor  30  K/Pdt.Sus-PHI/2019  dalam  putusan  mahkamah agung tingkat kasasi merupakan perkara tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Perkara tersebut melibatkan Pemohon  sebagai petugas staff Operasi Command Center dan PT Transportasi Jakarta sebagai Termohon. Dalam proses beracara putusan tersebut masih ada yang janggal, karena jelas  putusan  tidak  menghiraukan  ketentuan  pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Sedangkan  dalam  Hukum  Islam  pemutusan hubungan kerja secara sepihak tidak boleh dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan pada ayat Al- Qur’an surat An -Nahl ayat 90. Tulisan ini akan membahas mengenai apakah putusan Mahkamah Agung Nomor  30  K/Pdt.Sus-PHI/2019  tentang  perselisihan  hubungan  industrial  di  PT  Transportasi  Jakarta sudah  sesuai  dengan  Hukum  Formil  dan  apakah  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  30  K/Pdt.Sus- PHI/2019  tentang  perselisihan  hubungan  industrial  telah  sesuai  dengan  Hukum  Islam  dan  Hukum Ketenagakerjaan.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang. Kata Kunci: PHK, PHI, Putusan, Ketenagakerjaan, Hukum Islam

## Abstract
Industrial  relations  dispute  case  number  30  K/Pdt.Sus-PHI/2019  in  the  Supreme  Court  decision  at cassation level is a case regarding unilateral termination of employment relations. This case involved the Petitioner as an Operations Command Center staff officer and PT Transportation Jakarta as the Respondent. There are still oddities in the decision process, because it is clear that the decision does not pay attention to the provisions of article 3 paragraph 1 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement  of  Industrial  Relations  Disputes.  Meanwhile,  in  Islamic  Law,  unilateral  termination  of employment relations cannot be carried out, this is in accordance with the provisions of the Al-Qur'an verse  An-Nahl  verse  90.  This  article  will  discuss  what  the  Supreme  Court  decision  Number  30 K/Pdt.Sus-PHI  is.  /2019  concerning  industrial  relations  disputes  at  PT  Transportation  Jakarta  is  in accordance with Formal Law and whether the Supreme Court decision Number 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019 concerning industrial relations disputes is in accordance with Islamic Law and Employment Law. The research method used is a normative legal research method. Meanwhile, the data collection method used is the statutory approach.
Keywords: Layoffs, PHI, Decisions, Employment, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, pemerintah telah memperhatikan kemajuan dunia usaha, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-undang tersebut telah  mengatur  beberapa  ketentuan  diantaranya  tentang  hubungan  kerja,  perlindungan pengupahan  dan  kesejahteraan,  hubungan  industrial  dan  pemutusan  hubungan  kerja. Pengaturan ini ditujukan agar kegiatan-kegiatan terkait ketenagakerjaan tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja, sehingga keduanya merasa sudah dilindungi oleh hukum. Dengan tidak ada sikap sewenang-wenang pengusaha dalam memberikan perintah terhadap para pekerjanya.
Agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dan tidak merugikan kedua belah pihak hukum  Islam  juga  mengatur  tentang  bagaimana  seharusnya  pengusaha  bersikap,  yang dijelaskan dalam Al- Qur’an, surat Al -Nahl ayat 90 yang berbunyi:
ِب  ُرُمْأَي َ هاللّٰ َّنِا َّلَعَل ْمُكُظِعَي ِيْغَبْلا َو  ِرَكْنُمْلا َو ِءۤاَشْحَفْلا ِنَع ى ٰهْنَي َو ىٰب ْرُقْلا ىِذ ِئۤاَتْيِا َو ِناَسْحِ ْلْا َو ِلْدَعْلا َن ْو ُرَّكَذَت ْمُك
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi  bantuan  kepada  kerabat,  dan  Dia  melarang  (melakukan)  perbuatan  keji, kemungkaran,  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat mengambil pelajaran.”
PT.  Transportasi  Jakarta  tidak  membayar  upah  beserta  hak  lainnya  kepada  para pekerja terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan Juni 2016. Karena  pada mediasi
tersebut  tidak  mencapai  kemufakatan  maka  para  pekerja  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  (PHI  PN  Jakarta Pusat).  Hakim  PHI  PN  Jakarta  Pusat  memutus  PT.  Transportasi  untuk  membayar  uang pengakhiran hubungan kerja secara tunai berupa uang ganti rugi dan menolak gugatan upah  proses,  Baik  penggugat  maupun  tergugat  mengajukan  upaya  hukum  kasasi  pada Mahkamah Agung (MA) karena tidak puas dengan putusan hakim PHI PN Jakarta Pusat dan gugatan  tersebut  telah  diputus  dengan  putusan  Nomor  30  K/Pdt.Sus-PHI/2019  dengan putusan  PHI  PN  Jakarta  Pusat  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum  (MA  menguatkan putusan PHI PN Jakarta Pusat).

## METODE PENELITIAN
Penelitian    ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  kualitatif.  Penelitian hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dengan menelaah pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer yang terkait dengan objek penelitian  serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan kemampuan penalaran penulis dalam menganalisis isu hukum yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hukum Ketenagakerjaan dalam Hukum Positif
1. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  100  Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PHK  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja  yang terjadi  karena  berbagai  sebab.  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara buruh/pekerja  dengan  pengusaha.  Dengan  demikian,  pemutusan  hubungan  kerja merupakan segala macam pengakhiran dari pekerja. Pengakhiran untuk mendapatkan mata pencaharian, pengakhiran untuk membiayai keluarga dan lain-lain.
Konsep ganti rugi dalam islam lebih menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara pihak  debitur  dalam  hal  ini  dikatakan  perusahaan  dan  pihak  kreditur  yakni  pekerja. Menurutnya, ganti rugi  dalam Islam hanya dibebankan  oleh  pihak  debitur apabila pihak
kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur.
Pengaturan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-undang No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  meliputi;  pemutusan  hubungan  kerja  yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan  atau  milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta  maupun  milik  negara,  maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang  harus  ditempuh  sebelum  PHK  itu  terjadi.  Tahapan-tahapan  tersebut  dimaksudkan untuk pencegahan PHK.
Mengacu  pada  hak  dasar  untuk  hidup,  maka  uang  pesangon  wajib  diberikan  jika terjadi  PHK,  sebagai  penghasilan  yang  sifatnya  sementara  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup pekerja ter-PHK, yang untuk sementara waktu kehilangan penghasilannya. Dan uang pesangon juga dapat dijadikan pegangan bagi pekerja dalam mencari pekerjaan baru yang dalam prosesnya juga membutuhkan biaya.
Dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian kerja terdapat hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, adanya hubungan kerja menimbulkan suatu perintah. Pemberian perintah oleh pengusaha kepada pekerja seperti yang terdapat di PT Transportasi Jakarta dengan melakukan perjanjian  kerja waktu tertentu  yang memuat dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini juga diatur dalam pasal  59  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang membatasi pekerjaan tertentu seperti:
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
3) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
4) Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan (Simanjuntak, 2007). Selanjutnya, dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT Transportasi
Jakarta dengan pekerja kontrak dibuat secara tertulis menerangkan bahwa, perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan menimbulkan hubungan kerja antara kedua belah pihak sejak berlakunya perjanjian kerja tersebut termuat. Hal ini juga diatur dalam pasal 50 Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  bahwa  hubungan  kerja  terjadi karena  adanya  perjanjian  kerja  oleh  pengusaha  dan  pekerja/buruh  yang  dibuat  secara tertulis (pasal 51 ayat 1).
Peraturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Pengusaha yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi tidak  dapat  berbuat  sewenang-wenang  terhadap  pekerja  yang  dibawah  perintahnya. Karena pengusaha sangat membutuhkan kontribusi dari setiap pekerja dalam menjalankan tugas dan perintah perusahaan. Hubungan kerja antara kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu dengan adanya hubungan  kerja  antara  PT  Transportasi  Jakarta  dengan  Achmad  Tohir  maka  ketika perusahaan  memberhentikan  pekerja  karena  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pekerja,  dimana  pelanggaran  tersebut  telah  menyalahi  aturan  yang  diberlakukan  oleh perusahaan maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hubungan  hukum  antara  Achmad  Tohir    dan  PT  Transportasi  Jakarta  adalah
Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan upah, dan perintah.
Faktanya  Achmad  Tohir  menerima  perintah  dari  PT  Transportasi  Jakarta  untuk melakukan suatu pekerjaan yang dalam hal ini adalah sebagai Petugas Monitoring pada PT Transportasi Jakarta dan Achmad Tohir memperoleh upah dari PT Transportasi Jakarta atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga hubungan hukum antara Achmad Tohir  dengan PT Transportasi Jakarta telah memenuhi unsur hubungan kerja yang terdiri atas adanya suatu pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam  pasal  52  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan disebutkan  bahwa  perjanjian  kerja  dibuat  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah pihak,  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  ada  pekerjaan  yang  di  perjanjikan,  dan pekerjaan  yang  diperjanjikan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk unsur-unsur tersebut tidak terbukti telah terpenuhi.
Dalam hal ini hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terkait berdasarkan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2016. Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  terhadap  Penggugat  dilakukan  oleh  Tergugat  pada tanggal  18  April  2016  atau  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  diperjanjikan  dalam PKWT, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam PKWT yaitu 3 (tiga) bulan.
Dan mengenai Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak yang diatur dalam pasal 158  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Terhadap  pasal tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan Judex Juris, hal ini dilakukan untuk melindungi buruh/pekerja  dari  tindakan  kesewenangan  pengusaha.  Oleh  karena  itu,  Pemutusan Hubungan  Kerja  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dengan  alasan  pekerja  melakukan kesalahan  berat  berdasarkan  pasal  158  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan tidak lagi boleh diterapkan.

## Analisis Hukum Islam
1. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Kewajiban  Membayar  Upah  Ganti  Rugi  Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Semua  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  bertujuan  untuk  melaksanakan keadilan sosial dengan jalan memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap kekuasaan pengusaha. Tujuan tersebut  dapat tercapai apabila pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang melanggarnya.
Masa berlaku peringatan selama enam bulan tersebut tidak berlaku mutlak. Apabila belum  berakhir  masa  enam  bulan,  pekerja  melakukan  kembali  pelanggaran  ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB) masih dalam waktu tenggang enam bulan, pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua yang berjangka waktu enam bulan sejak penerbitannya.
Dari  sisi  lain  dapat  juga  diperhatikan  kedudukan  pemerintah  sebagai  pengatur masyarakat. Sejarah pemerintah Islam menjelaskan bahwa khalifah atau kepala negara tidak berpangku tangan, dan ketinggalan untuk membuat perundang-undangan baik langsung dari Al- Qur’an dan as -sunnah maupun dengan Ijtihad, bila kemaslahatan umum memang menghendaki demikian.
Berdasarkan  nas  tersebut  maka  segala  bentuk  hukum,  peraturan  sebagai kebijaksanaan siyasi (Politik) yang dibuat oleh pemerintah bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh  semua  lapisan  masyarakat,  selama  produk  kebijaksanaannya  secara  substansi  tidak betentangan dengan jiwa syariah. Sebagaimana di ketahui, produk hukum pada dasarnya merupakan artikulasi dari keinginan masyarakat yang ada. Sementara itu transformasi sosial dengan berbagai dinamikanya telah berubah.
Keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat adalah terlaksananya kehidupan atas  dasar  keseimbangan,  yang  kuat  menolong  yang  lemahpun  mendukung  tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan merongrong yang kaya. Kewajiban Negara dalam hal ini adalah mengatur agar kehidupan atas dasar keseimbangan itu benar-benar dapat terlaksana dalam masyarakat.
2. Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di PT Transportasi Jakarta Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam
Salah satu aktivitas manusia secara konseptual dijelaskan dalam Khazanah fiqih adalah konsep dari perburuhan dimana salah salah satu Khazanah kajian Islam tersebut membahas literature kitab-kitab fiqh mengenai muamalah tentang Ijarah. Dalam Al- Qur’an dan Hadist secara  global  sudah  dijelaskan  tentang  konsep  perburuhan  akan  tetapi  bahasan  yang digunakan dalam Al- Qur’an maupun Hadist hanya menjelaskan prinsip umum mengenai akad ijarah.
Akad ijarah merupakan suatu akad atau perjanjian yang berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan maupun pengambilan atas manfaat suatu benda atau pengambilan jasa dari manusia dalam kurun waktu tertentu.
Dalam islam memenuhi janji adalah wajib hukumnya dan sebaliknya mengingkari janji adalah khiyanat (wanprestasi).

## a. Bentuk dan isi Perjanjian
Dalam Al- Qur’an kewajiban untuk memenuhi janji disebutkan dalam Al - Isra’ ayat 34:
ا ْوُف ْوَا َو ِدْهَعْلاِب َّنِا َدْهَعْلا َناَك ًلْ ْؤُـْسَم ...
Artinya:  “dan  penuhilah  janji  itu,  sesungguhnya  janji  itu  akan  dimintai pertanggungjawaban.”
Ketika  seorang  pengusaha  dan  bekerja  telah  melakukan  sebuah  perjanjian,  maka kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- Qur’an surat Al -Maidah ayat 1 yang berbunyi:
اَهُّيَا َنْيِذَّلا ا ْْٓوُنَمٰا ا ْوُف ْوَا ِد ْوُقُعْلاِب ْتَّل ِحُا ْمُكَل
ُةَمْيِهَب ِماَعْنَ ْلْا َّلِْا اَم ىٰلْتُي ْمُكْيَلَع َرْيَغ ىِ ل ِحُم ِدْيَّصلا ْمُتْنَا َو م ُرُح َّنِا َهاللّٰ ُمُكْحَي اَم ُدْي ِرُي
Artinya: “Hai orang -orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan ketikan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- Nya”.
Islam telah mengatur bagaimana seseorang itu harus bekerja untuk mencari nafkah, ketika orang bekerja mereka juga mendapatkan perlindungan-perlindungan dalam bekerja dan hak-hak yang di dapat dalam bekerja. Seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 30  K/Pdt.Sus-PHI/2019  yang  menjelaskan  bahwa  perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara Achmad  Tohir  dengan  PT  Transportasi  Jakarta  adalah  perjanjian  kerja  secara  tertulis. Sehingga hubungan kerja terikat oleh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk jangka waktu  dari  tanggal  1  Januari  2015  sampai  dengan  tanggal  30  Juni  2016,  diputus  secara sepihak pada tanggal 18 April 2016.

## b. Jenis Pekerjaan
Islam  menetapkan  hak  setiap  individu  untuk  bekerja.  Setiap  individu  baik  laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang setara dalam hal memperoleh peluang kerja dan dihargai secara setara, sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur’an surat An - Nisa’ ayat 32:
ِلاَج ِ رلِل بْي ِصَن اَّم ِم ا ْوُبَسَتْكا ِءۤاَسِ نلِل َو بْي ِصَن اَّم ِم
َنْبَسَتْكا ...
Artinya:  “bagi  laki -laki  adalah  bagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi perempuan juga bagian dari apa ya ng mereka usahakan.”
Dalam ayat diatas, mengandung pengertian bahwa pengusaha harus memberikan hak kepada pekerja dalam mendapatkan bagiannya sesuai dengan apa yang telah diusahakan, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Seperti keterangan yang didapat didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yaitu Achmad Tohir bekerja di PT  Transportasi  Jakarta  sebagai  Satff  Operasi  Command  Center  yang  bertugas  untuk memonitoring jalur Bus Transjakarta, dimana terdiri dari 3 layar, yaitu layar untuk mengawasi GPS  Bus  Transjkarta,  layar  untuk  mengawasi  CCTV  koridor  BUS  Transjakarta,  dan  layar khusus untuk data laporan kegiatan yang terjadi dilapangan.
Prakteknya perusahaan telah memberikan pekerjaan terhadap pekerja kontrak sesuai dengan bidang masing-masing karyawan.

## c. Harian dan Jam Kerja
Waktu  dalam  dunia  kerja  pada  umunya  menjadi  faktor  penting  berkaitan  dengan beban  kerja.  Dalam  hal  pekerjaan  di  dunia  perusahaan  kontrak  kerja  berkaitan  dengan
waktu kerja sangat berkaitan dengan produktivitas pekerjaan juga berkaitan dengan besar kecilnya upah yang diterima pekerja.
Dalam Al- Qur’an maupun hadist hanya memberikan kerangka etika dasar bagaimana seharusnya  buruh  (pekerja)  atau  orang  lemah  diperlakukan.  Islam  memberikan  prinsip umum dalam hal memberikan beban kepada orang lain haruslah terhadap sesuatu yang menurut  kadarnya  dapat  dilakukan.  Dalam  Al- Qur’an  surat  Al -Baqarah  ayat  286  yang berbunyi:
َلْ ُفِ لَكُي ُهاللّٰ اًسْفَن
َّلِْا اَهَعْس ُو Artinya: “Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Chairuman Pasaribu, 1996).
Dari  kandungan  ayat  diatas  bahwa  majikan  (pengusaha)  sebaiknya  dalam membebankan suatu perintah kepada buruh (pekerja) tidak boleh melebihi kesanggupan para  pekerjanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  yang  terdapat  dalam  putusan Mahmakamah Agung Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019.
Seorang buruh juga mempunyai hak-hak untuk memperoleh kenyamanan hidup dan memperoleh  kesempatan  untuk  memelihara  tubuhnya  secara  sehat  serta  menunaikan kewajibannya sebagai makhluk Allah SWT. Seperti yang telah tergambar jelas dalam firman Allah SWT dalam Al- Qur’an Surat Al -Jumuah ayat 10 yang berbunyi:
اَذِاَف ِتَي ِضُق ُةوٰلَّصلا ا ْو ُرِشَتْناَف ىِف ِض ْرَ ْلْا ا ْوُغَتْبا َو ْنِم ِلْضَف ِهاللّٰ او ُرُكْذا َو َهاللّٰ ًرْيِثَك ا ْمُكَّلَعَّل َن ْوُحِلْفُت
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  kepada  Allah  sebanyak-banyaknya  supaya  kamu beruntung”.
Ayat diatas memberikan inspirasi kepada umat Islam, agar melakukan kerja keras untk mencari  rizki  Allah.  Setelah  ditunaikannya  kewajiban  sholat.  Ayat  ini  menggambarkan kesatuan  utuh  untuk  memenuhi  hak-hak  manusia  dengan  masyarakat  serta  hubungan manusia  dengan  dirinya  sendiri.  Hubungan  manusia  tersebut  haruslah  berproses  pada pencapaian  ridho  Allah  SWT  sebagai  pencapaian  puncak  dari  setiap  aktivitas  sesorang muslim  dalam  kerangka  beribadah  kepada-Nya.  Prakteknya  pekerja  kontrak  di  PT Tranjakarta telah mendapatkan hak jam istirahat secara bergantian sesuai jadwal kerja.

## d. Hak Mendapatkan Upah
Hak normatif dari setiap pekerja adalah memperoleh gaji/upah sebagai imbalan atas pekerjaan  yang  ia  kerjakan.  Dalam  Islam  standar  gaji  haruslah  disesuaikan  dengan  jenis pekerjaan tidak boleh dikurangi. Dalam Al- Qur’an Surat Al - A’raf ayat 85 yang berbunyi:
اوُف ْوَاَف َلْيَكْلا َنا َزْيِمْلا َو َلْ َو اوُسَخْبَت َساَّنلا ْمُهَءۤاَيْشَا ...
Artinya:  “maka  sempurnakanlah  takaran  dan  timbangan  dan  janganlah  kamu kurangkan bagi manusia barang takaran dan timbangannya”.
Kandungan dari ayat diatas menjelaskan bahwa dianjurkan untuk menyempurnakan suatu  takaran  atau  timbangan  yang  berupa  upah/gaji  dan  larangan  untuk  mengurangi gaji/upah para pekerja/buruh. Dalam pengupahan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah dijanjikan yang telah disepakati sejak pertama dilakukannya kontrak kerja. PT Transportasi Jakarta telah memenuhi hak pekerja kontrak berupa pengupahan setiap satu bulan (Gemala Dewi, 2005).
Ketika seseorang bekerja, kewajiban bagi si pemberi kerja adalah ia tidak mengingkari gaji para pekerjanya  pada waktu yang telah disepakati. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surat At -Talaq ayat 6 yang berbunyi:
ْنِاَف َنْعَض ْرَا ْمُكَل َّنُه ْوُتٰاَف َّنُه َر ْوُجُا ا ْو ُرِمَتْأ َو ْمُكَنْيَب ف ْو ُرْعَمِب ْنِا َو ْمُت ْرَساَعَت ُع ِض ْرُتَسَف ْٓ هَل ى ٰرْخُا
Artinya:  “...kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak -anak)mu  untukmu  maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
Ayat  diatas  menyatakan  bahwa  ketika  kita  memerintahkan  atau  memperkerjakan seseorang hendaknya memberikan upah/gaji sesuai dengan kesepakatan. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasullah Bersabdah”
Artinya: “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum mengering keringatya” (HR. Ibnu Majah, shahih)
Maksud  hadist  di  atas  agar  supaya  bersegera  menunaikan  hak  pekerja  apabila pekerjaannya  telah  selelsai,  begitu  juga  bisa  dimaksud  jika  telah  tercapai  kesepakatan pemberian  upah/gaji  untuk  tiap  bulannya.  Prakteknya  PT  Transportasi  Jakarta  telah memenuhi  kewajibannya  tentang  pemenuhan  hak  kerja  berupa  upah  yang  dibayarkan setiap bulannya ini sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum islam.

## e. Jaminan Ketenagakerjaan
Seorang  pengusaha,  juga  di  anjurkan  dalam  Islam  untuk  melebihkan  rizki  pada pekerjanya,  hal  ini  dijelalskan  dengan  firman  Allah  dalam  surat  An-Nahl  ayat  71  yang berbunyi:
ُهاللّٰ َو َلَّضَف ْمُكَضْعَب ىٰلَع ضْعَب ىِف
ِق ْز ِ رلا
اَمَف َنْيِذَّلا ا ْوُل ِ ضُف ْيِ دۤاَرِب
ْمِهِق ْز ِر ىٰلَع اَم ْتَكَلَم ْمُهُناَمْيَا ْمُهَف ِهْيِف ءۤا َوَس
ِةَمْعِنِبَفَا ِهاللّٰ َن ْوُدَحْجَي
Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki,  tetapi  orang-orang  yang  dilebihkan  (rezekinya  itu)  tidak  mau  memberikan
rezeki  mereka  kepada  budak-budak  yang  mereka  miliki,  agar  mereka  sama (merasakan) rezeki itu, M aka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”.
Kewajiban berbuat baik kepada pekerjanya juga tertuang dalam Al- Qur’an surat An - Nisa’ ayat 36 yaitu:
اوُدُبْعا َو
َهاللّٰ َلْ َو ا ْوُك ِرْشُت هِب أًـْيَش ِنْيَدِلا َوْلاِب َّو اًناَسْحِا ىِذِب َّو ىٰب ْرُقْلا ْلا َو ى ٰمٰتَي ِنْيِك ٰسَمْلا َو ِراَجْلا َو ىِذ ىٰب ْرُقْلا ِراَجْلا َو ِبُنُجْلا ِب ِحاَّصلا َو ِبْْۢنَجْلاِب ِنْبا َو ِلْيِبَّسلا اَم َو ْتَكَلَم ْمُكُناَمْيَا َّنِا َهاللّٰ َلْ ُّب ِحُي ْنَم
َناَك ًلْاَتْخُم اًر ْوُخَف Artinya:  ”Sembahlah  Allah  dan janganlah  kamu  mempersekutukan-Nya  dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak- anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga- banggakan diri”.
Hak  jaminan  sosial  atas  Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dalam  perspektif  agama merupakan bagian tanggungjawab sosial dari orang yang kaya/pemilik modal (pengusaha) atas  mereka  yang  miskin  termasuk  didalamnya  mereka  para  buruh  rendahan  (pekerja). Dalam  surat  An- Nur’  ayat  33  Allah  memberikan  anjuran  kepada  pengusaha  untuk memberikan  sebagian  hartanya  kepada  pekerja  sebagai  dari  kewajiban  sosial  yang berbunyi:
َنْيِذَّلا َو
َتْبَي َن ْوُغ َبٰتِكْلا اَّمِم ْتَكَلَم ْمُكُناَمْيَا ْمُه ْوُبِتاَكَف ْنِا ْمُتْمِلَع ْمِهْيِف ا ًرْيَخ ْمُه ْوُتٰا َّو ْنِ م ِلاَّم ِهاللّٰ ْْٓيِذَّلا ْمُكىٰتٰا
Artinya:  “dan  budak -budak  yang  kamu  miliki  menginginkan  perjanjian,  hendaklah kamu  buat  perjanjian  dengan  mereka.  Jika  kamu  mengetahui  ada  kebaikan  pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu”.
Dari ayat diatas  dapat  ditarik kesimpulan bahwasannya ketika ada hubungan kerja antara pengusha  dan pekerja. Keduanya berhak melakukan atau membuat sutau perjanjian kerja dengan dilakukan berdasarkan etikad baik. Ketika pengusaha mengetahui niat baik buruh (pekerja) hendaknya memberikan suatu imbalan berupa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk perlindungan kerja bagi tenaga kerjanya. PT Transportasi Jakarta  dalam  memelihara  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  berdasarkan  kesejahteraan pekerja  tidak  diterangkan  didalam  putusan  sehingga  tidak  dapat  dijelaskan  terkait pemberian jaminan kerja dari PT Transportasi Jakarta dengan pekerjanya.

## SIMPULAN
1. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  30  K/Pdt.Sus-PHI/2019  tentang  perselisihan hubungan  industrial  di  PT  Transportasi  Jakarta  berdasarkan  proses  beracara menurut  ketentuan  dalam  pasal  3  ayat  1  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004
tentang  proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,   putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan yaitu tidak menempuh upaya perundingan bipartit terlebih dahulu.
2. Analisis putusan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan, yaitu:
- Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  perselisihan  hubungan  industrial  di  PT Transportasi  Jakarta  pada  perkara  Nomor  30  K/Pdt.Sus-PHI/2019,  Islam melarang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Salah satu syarat dalam pemutusan hubungan kerja harus ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.  Putusan  perkara  Nomor  30  K/Pdt.Sus-PHI/2019  yang  telah  dibuat  oleh Hakim  seperti  yang  dijelaskan  diatas  belum  sesuai  dengan  Hukum  Islam. Sehingga  putusan  tersebut  harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang  berkaitan dengan Ayat Al- Qur’an seperti yang terkandung dalam surat An -Nahl Ayat 90 yang  berisi  seruan  untuk  berlaku  adil  dalam  memberikan  perintah  kepada pengusaha  agar  memenuhi  hak  pekerjanya  berdasarkan  jasa  dan  tanggung jawab. Pengaturan ini ditujukan agar kegiatan-kegiatan terkait ketenagakerjaan tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja, sehingga  keduanya  merasa  sudah  dilindungi  oleh  hukum.  Dengan  tidak  ada sikap sewenang-wenang pengusaha dalam memberikan perintah terhadap para pekerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementrian  Agama  RI,  Qur’an  Kemenag  In  Ms  Word,  LPMQ  Isep  Misbah,  Terjemah
Kemenag, 2002.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasaribu, Chairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: PT. Buku Kita, 2009.
Salinan Putusan nomor: 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Salinan Putusan nomor: 344/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst.