## Dwifungsi tuturan oposisi dalam masyarakat bersosiokultur Jawa

## Fauzan
Pendidikan  Bahasa  Indonesia,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  Jalan  Raya Tlogomas Nomor 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia fauzan@umm.ac.id *Corresponding author: fauzan@umm.ac.id
Sejarah Artikel  Diterima: 23 Februari 2021  Direvisi: 19 April 2021
Tersedia Daring: 30 April 2021
ABSTRAK
Kemunculan  tindak  tutur  oposisi  dalam  wacana  rembuk  desa  tidak  terhindarkan,  bahkan  dalam  tataran  tertentu  menghasilkan dwifungsi tuturan oposisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi tuturan oposisi dan daya pragmatik tuturan oposisi dalam  rembuk  desa.  Sesuai  dengan  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  adalah  ethno-pragmatics study yang  dilaksanakan  di  sebuah kelurahan di kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dihadiri oleh kurang lebih 30 orang warga pada tingkat RW dan 50 perwakilan warga dalam rapat Rencana Pengembangan Desa, rembuk desa ini dilaksanakan selama 120 menit, dan peneliti menjadi partisipan observer  sebagai  unsur  akademisi  dengan  institusi  berlokasi  pada  kelurahan  tersebut.  Data  yang  diperoleh  selama  observasi didokumentasikan dalam bentuk audiovisual yang ditranskripsikan dan dicatat dalam bentuk fieldnote untuk dianalisis sesuai dengan metode padan dan agih. Untuk melengkapi data, interview dilakukan secara mendalam. Temuan dari penelitian ini adalah adanya dwifungsi  tuturan  oposisi yang  meliputi (1)  tindak  tutur  oposisi menolak sekaligus  mengeluh,  (2)  tindak  tutur oposisi  menolak sekaligus membentak, (3)  tindak  tutur  oposisi  menuntut  sekaligus  membentak,  dan (4)  tindak  tutur  oposisi  menuntut  sekaligus menyindir.  Sementara  itu,  daya  pragmatik  yang  muncul  sebagai  akibat  munculnya  dwifungsi  tuturan  oposisi  meliputi  (1) melaksanakan,  (2)  menyetujui  (3)  membujuk,  (4)  menggerutu,  (5)  menyanggah  dan  (6)  berkonfrontasi.  Kedua  temuan  tersebut menunjukkan bahwa ada pergeseran nilai dalam sosiokultural Jawa. Akan tetapi, pergeseran tersebut masih memperhatikan empan papan dan tidak berlaku sepenuhnya. Pemahaman terhadap pergeseran pola komunikasi masyarakat Jawa beserta pola tindak tutur oposisi ini dapat berimplikasi terhadap upaya meminimalisasi terjadinya konflik dalam tuturan.
Kata Kunci
Daya pragmatik, Dwifungsi tuturan oposisi, Rembuk desa, Tuturan oposisi

## ABSTRACT
The emmergence of opposition speech act in the discourse of deliberations is inevitable, even in certain context creates dual functions of oppocition speech act. This study aims to describe the dual function of opposition speech act and it’s pragmatic force in the village deliberations. In accordancce with these objectives, this research is an ethnopragmatics study conducted in a village in Malang, East Java, Indonesia. Attended by approximately 30 residents at the RW level and 50 community representatives at the Village Development Plan Meeting with 120 menutes for each meeting. The researcher became a participant observer as an academic element. The data obtained during the observation were documented in an audiovisual form wich was transcribed and recorded in the form of fieldnotes to be analyzed according to “padan” and “agih” method. To complete the data, in dept interviews were conducted. The findings of this study are the dual functions of oppositional speech act include (1) oppositional speech act rejecting as well as complaining, (2) oppositional speech act rejecting as well as yelling, (3) oppositional speech act request as well as yelling, and (4) oppositional speech act request as well  as  satirize.  Meanwhile,  the  pragmatic  force  as  a  result  of  the  dual  function  opposition  speech  act  are  (1) implementing, (2) agreeing, (3) cajoling, (4) grumbling, (5) refusing, and (6) confronting. These two findings indicate that there is a shift in values in Javanese socioculture. However, this shift pays attention to the board and does not fully apply.  The  understanding  of  Javanese  pattern  of  communication  shift  along  with  opposition  speech  act  pattern  have implications for minimizing conflict in conversation.
Copyright@2021, Fauzan
This is an open access article under the CC–BY-3.0 license Keywords Pragmatic force, Dual function opposition speech act, Village meetings, Opposition speech act How to Cite Fauzan,  F.  (2021).  Dwifungsi  tuturan  oposisi  dalam  masyarakat  bersosiokultur  Jawa. KEMBARA: Jurnal  Keilmuan,  Bahasa,  Sastra  dan  Pengajarannya  (e-Journal), 7(1),  143-156.  doi: https://doi.org/10.22219/kembara.v7i1.16407

## PENDAHULUAN
Rembuk desa sebagai sebuah tradisi masyarakat Indonesia (Herutomo, 2019; Santoso, 2013) , merupakan sebuah upaya dalam mencapai kesepakatan akan persoalan yang berkaitan desa dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Dio, 2015; Kushandajani,  2015) .  Undang-undang  tersebut  mengatur  tentang  otonomi  dan  kewenangan penuh  untuk  mengelola  secara  langsung  sumber  daya  manusia  dan  juga  sumber  anggaran  serta menempati posisi yang sangat strategis dalam tatanan sistem pemerintahan (Hariri, 2019; Herlina et al., 2017; Simanjuntak, 2015) .
Rembuk  desa  bagi  masyarakat  Jawa  menjadi  budaya  yang  telah  dilaksanakan  secara  turun temurun dan terus menerus karena diyakini sebagai sarana mencapai kesepakatan yang akan diwujudkan bersama.  Keunikan  rembuk  desa  di  Jawa  adalah  keragaman  latar  belakang  suku  bangsa  yang  masuk dalam masyarakat tutur Jawa karena alasan bekerja, pendidikan, dan perluasan bisnis. Keragaman inilah yang menyebabkan akulturasi budaya, sehingga sosiokultur Jawa sudah melekat pada warga (Herutomo, 2019; Prasetiyarini, 2014) . Proses interaksi dan komunikasi warga dalam kegiatan rembuk desa terlihat dari tindak tutur pesertanya.
Dalam praktik komunikasi tidak selamanya gagasan yang disampaikan oleh penutur memeroleh persetujuan  dari  lawan  tutur (Cooren,  2015) .  Tidak  jarang  lawan  tutur  mengambil  sikap  berlawanan atau oposisi terhadap tawaran gagasan lawan tutur. Para peneliti menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam  melabeli  kajian  yang  berkaitan  dengan  tuturan yang  mengandung  maksud ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan  ini.  Beberapa  istilah  yang  digunakan  oleh  para  peneliti  yang  dimaksud (Koczogh, 2013) , seperti istilah oposisi (Kakava, 2002) , perdebatan/argumen (Budzynska & Reed, 2011; Jackson & Jacobs, 1980; Jacobs, 1989; Walton, 2014) , debat (Johnson & Johnson, 1985 , 2009; Mukherjee & Liu, 2012; Omelicheva, 2007) , konflik (Honda, 2002) , perselisihan/pertentangan (Corsaro & Rizzo, 1990; Goodwin et al., 2002) , konfrontasi (Brown, 1990; Hutchby, 1993) , perbincangan berseberangan (Bardovi-Harlig & Salsbury, 2004; Corsaro & Maynard, 1996) , dan perbincangan konflik (Grimshaw, 1990; Honda,  2002; Leung,  2005) .  Perbedaan  penggunaan  istilah  tersebut  lebih  merupakan  selera subjektif peneliti. Hal ini dikarenakan secara substantif istilah-istilah itu memiliki maksud dan semangat yang sama atau hampir sama, yakni tuturan berlawanan (oposisi). Artinya, bermacam-macamnya istilah yang  digunakan  oleh  para  ahli  tersebut  bersumber  dari  masalah  yang  sama,  yakni  adanya  tuturan berlawanan (oposisi). Atas dasar itulah penelitian ini menggunakan istilah tuturan oposisi.
Istilah  tuturan  oposisi  dalam  praktiknya  dapat  berupa  ketidaksepakatan. Koczogh  (2013) mensarikan  pendapatnya  tentang  ketidaksepakatan  berkaitan  dengan  menyampaikan  opini  atau keyakinan terhadap sebuah pandangan yang bertentangan dengan apa yang diutarakan oleh mitra tutur sebelumnya. Berangkat dari pendapat itu, ada tiga peristiwa yang harus terlibat dalam lahirnya tuturan ketidaksepakatan  (oposisi).  Pertama,  diawali  dengan  adanya  peristiwa  atau  tuturan  yang  disampaikan sebelumnya.  Kedua,  isi  pesan  yang disampaikan  oleh penutur. Isi  pesan  inilah  yang  akan  menentukan terjadi atau tidaknya tuturan oposisi. Ketiga, responsibilitas dari mitra tutur.
Leech  (1983) menyebut  tuturan  oposisi  dengan  istilah  tuturan  bertentangan  atau  konfliktif. Tuturan  bertentangan  atau  konfliktif  diartikan  suatu tuturan  yang  bertentangan dengan  tujuan  sosial. Tujuan  sosial  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  gagasan  atau  pandangan  yang  disampaikan  penutur untuk memeroleh kesepakatan bersama. Tuturan oposisi dalam praktiknya justru mengandung maksud bertentangan  dengan  gagasan  atau  pandangan  yang  ditawarkan  oleh  penutur  sebelumnya.  Menurut Jeffries (2014) tuturan oposisi dapat dibuat dengan tujuan tertentu, seperti yang pernah dilakukan oleh Obama  pada  kampanye  perebutan  posisi  Presiden  Amerika  Serikat.  Ia  sering  kali  membuat perbandingan  antara  penguasa  di  dunia  dengan  masyarakat  sipil  yang  tidak  memiliki  kekuatan  secara politik.  Obama  menciptakan  opini  publik  yang  menentang  apa  kebijakan  yang  menyebabkan  situasi yang  tidak  menguntungkan  bagi  rakyat,  sehingga  dengan  menggunakan  tindak  tutur  ilokusi  jenis konfliktif.  Berdasarkan  kajian Rosyidi,  Mahyuni,  dan  Muhaimi  (2019) ,  hal  serupa  juga  terjadi  pada masa kampanye Joko Widodo pada tahun 2019.
Praktik  tuturan  oposisi  pada  kenyataannya  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Dalam praktik komunikasi, tuturan oposisi tidak selamanya dikemukakan dengan struktur kalimat negasi yang ditandai  dengan  hadirnya  kata  tidak  dan  sejenisnya  seperti  dalam  kalimat  “Saya  tidak  sependapat”, “Saya  kurang  setuju”,  dan  seterusnya.  Akan  tetapi,  dapat  pula  dikemukakan  dengan  struktur  kalimat yang “seolah-olah” mendukung gagasan, seperti kalimat “Ya sudah saya sepakat”, dan “Kalau memang harus disepakati, ya silakan”. Dua kalimat terakhir itu dapat juga bermaksud oposisi. Prayitno, Ngalim, Rohmadi,  dan  Riyanto  (2018) menyepakati  bahwa  tuturan  oposisi  yang  disebutkannya  sebagai penolakan  dapat  berupa  tuturan  yang  serta  merta  disampaikan  dengan  ungkapan  “Tidak.”,  ataupun “Tunggu dulu.”, “Saya capek.” Hal demikian, menurut Jeffries (2014) sangat tergantung pada cara dan konteks tuturan itu digunakan.
Dalam  kegiatan  rapat,  sidang,  dan  pertemuan-pertemuan  lain  yang  sifatnya  memecahkan masalah, adanya tuturan oposisi hampir tidak dapat dihindari. Tuturan oposisi tersebut kadang dapat memicu  terjadinya  konflik  batin  dan  bahkan  fisik.  Banyak  kejadian  adu  fisik,  seperti  memukul, menendang,  merusak,  dan  bahkan  saling  menyerang  fisik  yang  dipicu  oleh  adanya  tuturan  oposisi. Dalam kaitannya  dengan munculnya  konflik  dalam  tuturan, Gruber (1998, 2001) menengarai  bahwa sebuah percakapan akan mencapai tahap konflik apabila setidaknya terjadi tiga kali perpindahan wicara. Hal itu sebagaimana diilustrasikan berikut ini, (1) A: ‘pernyataan’; (20 B: ‘pernyataan berlawanan’ (tidak setuju terhadap pernyataan A); dan (3) A: ‘pernyataan berlawanan dengan pernyataan B’ (tidak setuju terhadap pernyataan B).
Dari  ilustrasi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pernyataan  ketiga  (pernyataan  A  yang  kedua) menentukan apakah  tuturan  oposisi  akan  berujung  pada  konflik  atau  tidak.  Dengan  kata  lain,  respon terhadap  tuturan  oposisi  itulah  yang  akan  memegang  kendali.  Apabila  tuturan  oposisi  itu  direspon dengan persetujuan, pernyataan yang mengindikasikan pemahaman terhadap tuturan kedua, humor atau respon-respon positif lainnya tentu konflik itu tidak akan terjadi. Begitu sebaliknya, jika pernyataan A yang  kedua  (sebagaimana  contoh  di  atas)  juga  berisi  tuturan  oposisi  terhadap  pernyataan  oposisi  B, maka potensi tuturan konflik akan terjadi.
Tindak  tutur  dalam  rapat  kedinasan  seperti  yang  telah  diteliti  oleh Prayitno  (2009) menunjukkan  dominasi  pimpinan  rapat  dan  bersifat  direktif  namun  harus  memperhatikan  etika kesantunan agar harmoni komunikasi tidak terganggu. Pada situasi yang lain, tindak tutur direktif masih tetap  berlaku  bagi  pemimpin  rapat,  akan  tetapi  menggunakan  strategi  seperti  kesantunan  positif (positive  politeness  strategy)  dan  strategi  kesantunan  negatif  (negative  politeness  strategy),  sehingga rapat  dapat  terlaksana  dengan  baik  dang  menghindari  konflik (Mandari  et  al.,  2016) .  Kedua  kasus tersebut  berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  pada  rembuk  desa.  Musyawarah  desa  pada  dasarnya merupakan peristiwa negosiasi antara pemegang kekuasaan di tingkat desa dengan peserta musyawarah. Dalam  musyawarah  desa  dilakukan  penawaran  terhadap  suatu  hal  atau  program  untuk  memeroleh persetujuan  peserta  musyawarah.  Dalam  proses  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  bersama  tidak menutup kemungkinan akan adanya tuturan-tuturan oposisi yang digunakan oleh peserta musyawarah.
Negosiasi rembuk desa pada hakikatnya bukan hanya sekedar bertukar tuturan, lebih dari itu para penutur memiliki keterikatan dengan beban latar belakang sosial budaya dan kepentingan yang ada pada dirinya (Makhmudah, 2015; Sigalingging & Warjio, 2014) . Atas dasar hal itulah tuturan oposisi biasanya akan terjadi. Hal ini sebagaimana yang ditengarai oleh Liliweri (2014) bahwa konflik dalam organisasi  dapat  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  status  dan  posisi  antara  berbagai  individu  dan kelompok kerja dalam organisasi. Semakin besar perbedaan status dan posisi serta posisi kita terhadap suatu isu, maka makin besar peluang terjadinya konflik organisasi.
Pada dasarnya, penelitian dalam kerangka tindak tutur oposisi telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, penelitian tersebut lebih mengarah pada kajian tuturan oposisi secara parsial dengan berbagai setting yang dikaitkan dengan kesantunan, seperti tindak tutur mengeluh dalam bahasa Jepang (Winoto  &  Aryanto,  2018) ,  tindak  tutur  menolak  dalam  budaya  Minangkabau (Triana  & Aman, 2012; Triana, 2016) , kesantunan semu dalam tindak tutur marah (Ekawati, 2017) , kesantunan
KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Volume 7, Nomor 1, April 2021, halaman 143-156
kritik  dalam  masyarakat  Jawa (Jauhari,  2018) ,  kesantunan  melarang  dan  mengkritik  pada  tuju  etnis (Halawa,  Gani,  dan  Syahrul,  2019) .  Di  samping  itu, dalam  kaitannya  dengan  tindak  tutur  dan  lokus penelitian, penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang tindak tutur secara umum dalam rapat (Santoso,  2013; Mariana  &  Konisi,  2021 ; Suhaima,  2018) .  Kesemuanya  menggunakan  kerangka pragmatik, sosiolinguistik, dan/atau sosiopragmatik sebagai pisau analisis.
Merujuk pada uraian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam tiga aspek.  Pertama,  penelitian  ini  secara  spesifik  membahas  tentang  tindak  tutur  oposisi  yang mengakomodasi beberapa jenis tindak tutur yang mengandung unsur pertentangan. Kedua, penelitian ini dilakukan  dalam  rembuk  desa  dengan  pisau  analisis  etnopragmatik.  Ketiga,  penelitian  ini  memotret adanya  dwifungsi  dari  tuturan  oposisi  dalam  tuturan  yang  masih  belum  dibahas  dalam  penelitian- penelitian sebelumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) bentuk dwifungsi tuturan oposisi dan (2) daya pragmatik tuturan oposisi dalam rembuk desa. Pada akhirnya, kajian terhadap dwifungsi tuturan oposisi dalam rembuk desa ini akan memperluas lanskap kajian pragmatik dalam ranah budaya, utamanya dalam tuturan  oposisi,  sehingga  diperoleh  suatu  gambaran  yang  komprehensif  terkait  pola  komunikasi masyarakat dalam kaitannya dengan pemertahanan nilai-nilai budaya Jawa.

## METODE
Penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dalam  kerangka etnopragmatik.  Penelitian dilakukan  di  Kelurahan  Tlogomas,  Kota  Malang,  Jawa  Timur,  Indonesia.  Data  penelitian  ini  adalah tuturan  yang  mengandung  dwifungsi  tuturan  oposisi  dan  daya  pragmatik  tuturan  oposisi  yang ditemukan selama rembuk desa berlangsung. Pengambilan data dilakukan melalui  observasi partisipan, dengan merekam seluruh kegiatan rembuk desa yang berlangsung selama 120 menit secara audio visual dengan  pencatatan  data  pada field  note.  Untuk  melengkapi  data  tersebut,  in-depth  interview dilaksanakan  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  disusun  menjadi  semi-struktur  interview. Sumber datanya berasal dari peserta rembuk desa.
Rekaman audio visual yang diperoleh selama observasi ditrankripsi dan dikelompokkan secara tematik sesuai bentuk dwifungsi tuturan yaitu tindak tutur oposisi menolak sekaligus mengeluh, tindak tutur oposisi menolak sekaligus membentak, tindak tutur oposisi menuntut sekaligus membentak, dan tindak  tutur  oposisi  menuntut  sekaligus  menyindir.  Dari  data  tersebut,  dikelompokkan  pula  daya pragmatik  tuturan  oposisi.  Hasil  interview  juga  ditranskripsikan  untuk  menambah  data  yang  telah diperoleh sebelumnya.
Data  yang  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  menggunakan  metode  padan  dan  metode  agih. Sejalan dengan itu, teknik yang digunakan adalah teknik lesap, teknik ganti, teknik perluas, teknik sisip, teknik  balik,  dan  teknik  ubah  wujud.  Teknik  tersebut  digunakan  secara  bervariasi  sesuai  dengan karakteristik data.
HASIL DAN PEMBAHASAN Dwifungsi  tuturan  oposisi  beserta  daya  pragmatiknya  dalam  rembuk  desa  merupakan  cerminan sosiokultural  Jawa.  Pada  dasarnya,  nilai  budaya  Jawa  yang  utama  adalah  pemikiran madhang (Endraswara, 2015) . Madhang di sini mengacu pada konsep menghilangkan pepeteng urip ‘kegelapan hidup’. Dengan kata lain,  hidup  orang  Jawa  adalah  sebuah  perjuangan  untuk  meraih  ketenteraman  sejati.  Pemikiran  tersebut menghasilkan  sifat  dan  karakter  masyarakat  bersosiokultural  Jawa  yang  menjunjung  tinggi  harmoni  sosial (Susetyo et al., 2014) . Merujuk  pada  gagasan  di  atas,  maka  masyarakat  Jawa  diharapkan  untuk  bersikap,  berperilaku,  dan bertutur yang tidak berujung pada konflik (Sartini, 2009) . Akan tetapi, komunikasi yang berlangsung dalam rembuk desa tidak selalu sejalan dengan harapan para pesertanya yang pada akhirnya menimbulkan hadirnya tuturan  oposisi.  Apabila  kadar  emosi  tinggi,  tak  jarang  penutur  menghasilkan  tuturan  yang  mengandung dwifungsi  tuturan  oposisi.  Dalam  hal  ini,  hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  bentuk
dwifungsi tuturan oposisi yaitu (1) tindak tutur oposisi menolak sekaligus mengeluh, (2) tindak tutur oposisi menolak sekaligus membentak, (3) tindak tutur oposisi menuntut sekaligus membentak, dan (3) tindak tutur oposisi menuntut sekaligus menyindir. Tindak tutur oposisi ini kemudian menimbulkan daya pragmatik bagi mitra tuturnya, yaitu (1) melaksanakan, (2) menyetujui (3) membujuk, (4) menggerutu, (5) menyanggah dan (6) berkonfrontasi. Kedua aspek tersebut selanjutnya secara rinci diuraikan sebagai berikut.
Bentuk Dwifungsi Tuturan Oposisi dalam Rembuk Desa Tindak Tutur Oposisi Menolak Sekaligus Mengeluh
Tindak tutur oposisi menolak sekaligus mengeluh dilakukan peserta rembuk untuk mengekspresikan ketidaksepakatan terhadap gagasan atau tawaran mitra tutur. Keluhan ini bertolak dari adanya kerugian yang dialami penutur secara langsung (Chen et al., 2011) . Tuturan ini dapat disampaikan secara langsung di dalam forum rembuk ( on record) maupun di balik forum (off record). Hal itu dikarenakan tindak tutur mengeluh adalah hal yang sulit untuk disampaikan karena dapat mengancam muka positif penutur maupun muka negatif mitra tutur (Yang & Wannaruk, 2019) . Hal ini dapat dilihat pada sajian data berikut.
[1]
Dalam  rapat  PKK,  ketua  Pokja  2  memaparkan  program-programnya.  Salah satunya  adalah  menyelenggarakan  kembali  lomba  senam  sehat  pada  bulan Agustus. Dalam diskusi tersebut, Bu Lurah menyampaikan bahwa kostum perlu dinilai. Beberapa peserta rapat tampak tidak setuju dengan ide itu. Bu Lurah :  Menurut saya kostum penting ya. Sepertinya itu yang bikin rame. Ibu-ibu nanti bisa sangat kreatif dan mungkin lebih semangat. Peserta : Cckk…  Nggawe  kreasi  kostum  barang,  ngetokne  duwit  maneh  iki.  ‘Pakai kostum segala, mengeluarkan uang lagi ini’
Data (1) dituturkan oleh peserta (LS, ibu rumah tangga, 55 tahun) dalam rapat PKK. Tuturan ini disampaikan sebagai respon tuturan (Bu Lurah, 35 tahun) yang menyatakan bahwa dalam lomba senam kostum adalah hal yang penting karena dapat memicu kreativitas dan semangat peserta lomba. Peserta menyampaikan tuturan tersebut di balik forum kepada peserta rapat di sebelah kirinya (ST, 34 tahun). Peserta menyampaikan tuturannya dengan menggumam sembari menoleh kepada t.
Tuturan n dalam data (1) mengindikasikan bahwa n merasa keberatan dengan ide penilaian kostum dalam  lomba  senam  PKK.  Adanya  penilaian  kostum  artinya  masing-masing  kelompok  PKK  harus mengeluarkan  dana  untuk  membuat  kostum  baru.  Pada  tahun  sebelumnya,  n  harus  mengeluarkan  dana  Rp 150.000,00 untuk pengadaan kostum. Secara lingual, hal itu dibuktikan dengan tuturan ngetokne duwit maneh iki. Dengan demikian, data (1) merepresentasikan tuturan oposisi menolak sekaligus mengeluh.
Kemunculan  tuturan  tindak  tutur  oposisi  menolak  sekaligus  mengeluh  ini  menunjukkan  adanya pergeseran  nilai  dalam  sosiokultur  Jawa  yang  berkecenderungan  menghindari  konflik.  Namun,  di  sisi  lain, bentuk  tuturan  oposisi  menolak  sekaligus  mengeluh  yang  disampaikan  di  balik  forum  menunjukkan  bahwa pergeseran  nilai  ini  tidaklah  serta  merta.  Meski  telah  berani  menunjukkan  sikap  oposisi,  secara  umum  cara penyampaian tuturan oposisi ini sedapat mungkin masih sejalan dengan pitutur Jawa. Pitutur mengacu pada tuturan  yang  mengikuti unggah-ungguh  basa  dan  empan  papan.  Unggah-ungguh  basa  berkaitan  dengan penggunaan  ragam  bahasa  Jawa krama  inggil,  krama,  dan  ngoko (Nuryantiningsih  &  Pandanwangi,  2018; Winarti, 2018) . Sementara itu, empan papan mengacu pada ungkapan wicaramu kang tata: marang wong gedhe dikumet, marang wong cilik disareh, marang wong sugih diprasaja, marang wong ora duwe (mlarat) diwelas, marang sapadha-padha nganggo duga-duga lan wantara ‘bicaramu yang tertata: kepada orang besar yang santun, kepada orang kecil yang sabar, kepada orang kaya yang lugas, kepada orang miskin yang welas asih, kepada sesama manusia pakai duga-duga dan wantara’. Oleh sebab itu, dengan pertimbangan tersebut, penutur memilih untuk tidak menyampaikan secara langsung keoposisiannya kepada mitra tutur.  Hal ini sejalan dengan  hasil penelitian Santoso (2013) yang menyatakan bahwa peserta rapat perempuan cenderung menyampaikan tuturan secara tidak langsung.

## Tindak Tutur Oposisi Menolak Sekaligus Membentak
Tindak tutur oposisi menolak sekaligus membentak dilakukan peserta rembuk untuk menunjukkan ketidaksepakatan terhadap pernyataan, gagasan, atau tawaran mitra tutur. Ketidaksepakatan tersebut tidak hanya direalisasikan dengan pemilihan kata tetapi juga didukung elemen suprasegmental berupa nada tinggi. Dalam hal  ini,  tindak  tutur  oposisi  menolak  sekaligus  membentak  lazimnya  muncul  ketika  mitra  tutur  tidak memahami  atau  mengindahkan  tuturan  penutur  pada  beberapa  peristiwa  tutur  sebelumnya.  Untuk  lebih jelasnya, dapat dicermati data berikut.
[2] Dalam  rapat  RT  05  RW  03,  para  peserta  rapat  mendiskusikan  pelaksanaan kegiatan  jaga  malam.  Salah  satu  pembahasannya  adalah  nominal  denda  bagi warga yang tidak melaksanakan piket jaga malam. Pak RT : Gimana kalau empat puluh ribu? Itu tengah-tengah saya pikir.
SPL : SLAWE EWU AE, PAK! ‘Dua puluh lima ribu saja, Pak!’
Data (2) di atas dituturkan oleh SPL (tukang bangunan, 45 tahun) kepada Pak RT dan pemimpin rapat. Tuturan ini merupakan respon atas diskusi panjang nominal denda bagi warga yang tidak jaga malam. Pembahasan diskusi ini selalu mengarah pada angka di atas tiga puluh ribu yang dirasa berat oleh SPL. Pada tuturan  sebelumnya,  salah  seorang  peserta  juga  mengusulkan  besaran  denda  Rp  40.000,00.  Tuturan disampaikan  dengan  nada  tinggi  karena  SPL  berkali-kali  mengacungkan  tangan  untuk  meminta  gilir  wicara tetapi  belum  diakomodir.  Dengan  demikian,  data  (2)  merupakan  tuturan  oposisi  menolak  sekaligus membentak.
Bentuk dwifungsi tuturan oposisi menolak sekaligus membentak ini lazimnya hanya dilakukan oleh penutur  dengan  status  sosial  lebih  tinggi  daripada  mitra  tutur.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para  penutur bersosiokultur  Jawa  masih  memegang  prinsip empan papan. Di  samping itu,  sebagaimana ditunjukkan oleh data, tuturan semacam ini lazimnya disampaikan oleh laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Triana (2016) yang  menyatakan  bahwa  laki-laki  lebih  cenderung  menggunakan  strategi  langsung  dengan  berterus terang karena dominasi sifat berani yang dimilikinya.

## Tindak Tutur Oposisi Menuntut Sekaligus Membentak
Tindak  tutur  oposisi  menuntut  sekaligus  membentak  merupakan  tindak  tutur  oposisi  yang menyatakan maksud penutur mengharapkan tindakan dari mitra tutur yang disampaikan dengan nada tinggi. Senada  dengan  tindak  tutur  menolak  sekaligus  membentak,  tindak  tutur  ini  merupakan  dampak  dari ketidaklancaran  komunikasi  pada  peristiwa  tutur  sebelumnya.  Oleh  karena  terjadi  kegagalan  komunikasi, penutur  mengalami  peningkatan  emosi  sehingga  diksi,  struktur,  dan  cara  penyampaian  tuturan  bermuatan oposisi. Data menuntut sekaligus membentak disajikan sebagai berikut.
[3] Dalam  musrenbang,  masing-masing  RW  melaporkan  keuangan  selama  satu  tahun. Peserta rembuk berbisik di balik forum tentang ketidaksinkronan laporan keuangan.
PSH : La itu kok dananya minus tapi masih ada saldo? Nggak beres iku! Aku lak wis omong a…  ‘Itu tidak beres! Saya kan sudah bilang…’
PJT : IKU LHO SEK RUNGUKNO SEK! ‘Itu lho dengarkan dulu!’
Data  di  atas  dituturkan  oleh  PTJ  (penjahit,  52  tahun)  kepada  PSH  (pedagang,  46  tahun)  sebagai respon  atas  tuturan  PSH  yang  mempertanyakan  laporan  keuangan  yang  menurutnya  tidak  beres  padahal paparan Pak RW tentang laporan keuangan belum selesai. Sejak awal paparan Pak RW, PSH memang sudah berkasak-kusuk  dengan  peserta  lain.  PJT  sudah  dua  kali  mencoba  mengajak  PSH  untuk  fokus  dan  tidak berbicara sendiri. Namun, PSH masih tetap saja berbuat demikian. PSH memang dikenal sebagai pribadi yang grusa-grusu  ‘terburu-buru,  tidak  berpikir  panjang’  dan  acapkali  mengeluarkan  tuduhan-tuduhan  yang  tidak terbukti  kebenarannya.  Oleh  sebab  itu,  saat  PSH  mengajak  PJT  berbicara  tentang  ketidaksinkronan  dana dengan  sedikit  bumbu  provokasi,  PJT  bertutur  (3)  dengan  nada  tinggi  tanpa  melihat  ke  arah  PSH  yang
mengisyaratkan  kekesalan  terhadap  PSH.  Adanya  nada  tinggi  ini  menandai  munculnya  tuturan  oposisi membentak.  Dalam  pada  itu,  tuturan iku  lho  rungukno  sek  merepresentasikan  adanya  tuntutan  agar  PSH mendengarkan  terlebih  dahulu  paparan  Pak  RW  dan  tidak  berasumsi  yang  bukan-bukan.  Dengan  latar pengalaman tersebut dan juga dengan demikian, data (3) merepresentasikan bimodus tuturan oposisi menuntut sekaligus membentak.
Bagi  masyarakat  Jawa,  tuntutan  dan  bentakan  berlawanan  dengan  prinsip  hormat.  Orang  yang menuntut dan membentak dianggap  sebagai orang yang ora ngajeni ‘tidak menghormati’ mitra tutur. Mitra tutur diposisikan sebagai orang yang tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik-baik dan tidak memahami kehendak penutur. Sama  halnya dengan tuturan oposisi menolak  sekaligus membentak, tindak tutur  oposisi menuntut sekaligus membentak ini lazimnya juga hanya dilakukan apabila hubungan pragmatik menurun. Pada hubungan pragmatik menurun, penutur bisa menggunakan strategi terus terang tanpa basa-basi (Halawa, Ghani, Syahrul, 2019) .
Tindak Tutur Oposisi Menuntut Sekaligus Menyindir
Tindak tutur oposisi menuntut sekaligus menyindir merupakan tindak tutur oposisi yang menyatakan maksud  penutur  mengharapkan  tindakan  dari  mitra  tutur.  Namun,  tuntutan  ini  tidak  disampaikan  secara langsung.  Strategi  penyampaian  tuturan  secara  tidak  langsung  ini  dalam  berbagai  budaya  memang merepresentasikan kesantunan tuturan (Guo, 2012) . Dalam hal ini, tuntutan direalisasikan dalam bentuk kritik, celaan, atau ejekan secara samar kepada peserta rembuk yang bukan merupakan sasaran tuturan atau kepada para peserta secara umum. Data menuntut sekaligus menyindir disajikan sebagai berikut.
[4] Ketua  RT  memberikan  arahan  dalam  rapat  RT  tentang  kedisiplinan  warga dalam pelaksanaan jaga malam. Ketua RT : …  Nanti  gini  “Pak, WES  AKU  GAK  JOGO  AE  WES,  MBAYAR WONG AE PENAK” ‘Pak, sudah saya tidak perlu jaga, tinggal membayar orang  (untuk  menggantikan  jaga)  saja  lebih enak’. Apa  tujuannya  kan  gak seperti  itu  ya?  Tujuannya  kan  guyub,  kampungnya  ini  bisa  guyub,  jadi kepeduliannya itu ada gitu loh.
Data  (4)  di  atas  dituturkan  oleh  Ketua  RT  (PS,  pedagang,  57  tahun)  kepada  warga.  Tuturan  ini merupakan respon atas pembahasan  topik  besaran denda bagi warga yang  tidak jaga  malam  dan  banyaknya warga  lebih memilih  membayar  denda daripada melaksanakan jadwal jaga malam.  n  menyampaikan  tuturan dengan nada datar sembari melayangkan pandangan kepada para peserta rapat.
Tuturan  yang  diawali  dengan  frasa  perandaian  yakni nanti  gini  Pak  dan  disampaikan  dengan impersonasi  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  sindiran  kepada  warga  yang  lebih  memilih  membayar  orang untuk menggantikan jaga daripada melaksanakan jadwal jaga malam. Selanjutnya, Pak RT bertutur Tujuannya kan guyub, kampungnya ini bisa guyub, jadi kepeduliannya itu ada gitu loh. Bila dilihat dari aspek sintaksis, tuturan  tersebut  bermodus  deklaratif.  Namun,  bila  dikembalikan  pada  konteksnya,  tuturan  tersebut  pada dasarnya  adalah  sebuah  larangan.  Warga  diharapkan  tidak  membayar  orang  untuk  menggantikan  jaga mengingat tujuan utama jaga adalah menjaga keharmonisan sosial dan menunjukkan kepedulian sosial. Dengan demikian, data (4) mengandung makna oposisi melarang sekaligus menyindir.
Larangan  menuntut  sekaligus  menyindir  di  atas  pada  prinsipnya  menggambarkan  sudut  pandang penutur. Pak RT merasa ada kelemahan program yang bersumber pada sikap mitra tutur. Akan tetapi, agar tidak mempermalukan mitra tutur, Pak RT tidak menunjukkan amarahnya melainkan bertutur dalam bentuk pasemon. Melalui pasemon, Pak RT berharap peserta rembuk desa mengerti maksudnya. Sebagai orang yang sama-sama hidup dan menjadi bagian dari budaya Jawa yang sejak kecil dididik untuk memiliki sifat rumangsa dan isin, Pak RT berharap warga memiliki kepekaan rasa bahwa dirinyalah yang dimaksud dan timbul perasaan malu, sehingga warga dapat mengubah sikapnya dan memenuhi kehendak Pak RT. Tindak komunikasi Pak RT  ini  merepresentasikan  ciri  kepemimpinan  Jawa  dalam asta  brata  unsur  bumi,  yakni  kemampuan  untuk bersabar (Selvarajah et al., 2017) .

## Daya Pragmatik Tuturan Oposisi dalam Rembuk Desa
Daya pragmatik sebuah tuturan secara umum terbagi menjadi dua, sesuai dengan ilokusi tuturan atau tidak sesuai dengan ilokusi tuturan. Kedua jenis daya pragmatik tersebut dalam konteks tuturan oposisi dalam rembuk desa ini terderivasi menjadi enam jenis daya pragmatik yakni (1) melaksanakan, (2) menyetujui, (3) membujuk, (4) menyanggah, (5) menggerutu, dan (6) berkonfrontasi.

## Melaksanakan
Daya  pragmatik  melaksanakan  merujuk  pada  tindakan  penutur  memenuhi  permintaan  mitra  tutur. Daya pragmatik jenis ini didominasi oleh tindak tutur menuntut sekaligus membentak. Adapun wujud tindak tutur menuntut dalam hal ini adalah direktif meminta. Berikut datanya.
[5] Dalam  rapat  Prona  pada  divisi  fisik,  rembuk  berlangsung  untuk mendiskusikan  pengajuan  dana  pembangunan  fisik.  Ketua  RW  4 memaparkan  pengajuan  pembangunan  tanpa  menyampaikan  nominal dana yang diajukan. Ketua sidang : nominalnya? NOMINALNYA JADI BERAPA? Perwakilan RW 4 : 150, Pak…
Data (5) dituturkan oleh perwakilan RW 4 (KDR, 57 tahun, dosen) kepada ketua sidang Prona (SN, 54 tahun, pengurus LPMK). Tuturan ini merupakan respon tindak tutur menuntut sambil membentak yang disampaikan  ketua  siding  prona.  Pada  dua  pasang  tutur  sebelumnya,  ketua  sidang  memang  sudah  meminta perwakilan RW 4 untuk menyebutkan nominal pengajuan dana. Namun, perwakilan RW 4 tidak memberikan jawaban yang diharapkan sehingga ketua sidang menjadi emosional dan bertanya dengan intonasi tinggi. Dalam merespon tuturan tersebut, perwakilan RW 4 menjawab “150, Pak…” dengan ekspresi wajah yang berubah menjadi tidak ramah.

## Menyetujui
Daya  pragmatik  menyetujui  merepresentasikan  linieritas  tindak  ilokusi  dengan  perlokusi.  Namun demikian,  linieritas  ini  tidak  selalu  bermakna  penutur  sepenuhnya  sepaham  dengan  mitra  tutur.  Menyetujui dapat  pula  terjadi  karena  motivasi  mereduksi  konflik  atau  strategi  mencapai  tujuan.  Sebagai  contoh  dapat dilihat dalam data (6) berikut ini.
[6] Dalam rapat RW 7 yang membahas tentang persiapan kegiatan bersih desa, para peserta diminta mengajukan usulan tema kegiatan pawai untuk RW 7. Para peserta mengusulkan beberapa tema, termasuk ketua RT 3. Pak RT 3 : Gini Pak RW, saya sama RT 2 sudah sepakat temanya “Adaptasi dari perubahan iklim”. Itu sudah ngetren di seluruh dunia, Pak! Kalau bukan itu, kami tidak ikut. Pak RW : Nah, monggo…  Niku  ya  ide  bagus.  Kalau  tema  perubahan  iklim memang  Pak  Agus  ahlinya.  Monggo  Pak  jika  semua  setuju  tema  itu, langsung Pak Agus nanti bisa membagi subtema masing-masing RT.
Dalam merespon tindak tutur menuntut sekaligus mengancam Pak RT 3 (61 tahun, insinyur), Pak RW (52 tahun, pebisnis) menggunakan ungkapan “ monggo” dan “ide bagus” yang merepresentasikan daya pragmatik menyetujui. Apabila dilihat dari konteksnya, Pak RW menyetujui usulan tema bukan hanya karena usulannya  bagus  tetapi  lebih  pada  sebagai  upaya  mencapai  tujuan,  yakni  terlaksananya  kegiatan  pawai  yang melibatkan seluruh RT. Hal itu bisa dilihat dari tuturan “kalau bukan itu, kami tidak ikut” yang disampaikan Pak  RT  3.  Di  samping  itu,  pada  awal  pembahasan  kegiatan  pawai,  Pak  RT  3  sudah  dengan  tegas menyampaikan mau terlibat kegiatan pawai yang berujung adanya adu argumen antara Pak RW dan pak RT 3.
Dengan demikian, menyetujui dalam konteks data (6) juga merefleksikan upaya meminimalisasi konflik dalam rembuk.

## Menggerutu
Dalam kondisi tertentu, penutur memilih untuk merespon tindak tutur oposisi dengan menggerutu. Tindak tutur menggerutu ini lazimnya disampaikan di balik forum dengan sesama peserta rembuk. Hal itu di satu sisi dilakukan penutur untuk menghindari konflik berkepanjangan dan di sisi lain dilakukan penutur untuk mengekspresikan  kekecewaan  atau  ketidakpuasannya.  Konflik  secara  terbuka  memang  suatu  hal  yang  sangat dihindari orang Jawa (Sartini, 2009) . Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat data berikut ini.
[7] Dalam  rapat  persiapan  bersih  desa,  Pak  Lurah  meminta  masing-masing  RW melaporkan  persiapan  di  wilayahnya  masing-masing  dan  sekaligus  memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pak RW 5 :  Kalo Pawai ini akan banyak pihak yang terlibat, dan nantinya mungkin akan banyak potensi masalah yang akan terjadi. Ketua Panitia :  Untuk  karnaval,  tadi  di  awal  sudah  dijelaskan  nanti  akan  diamankan  oleh personil  LINMAS.  Ya  saya  paham  ada  beberapa  warga  yang  tidak  setuju dengan  rencana  ini,  tapi  ya  mohonlah  dipahami  bersama.  Ini  sudah kesepakatan  dan  yang  paling  penting  adalah  ini  bentuk  dari nguri-nguri budaya. Ketua RW 5 :  ( diam dan mengangguk-angguk) Ya kalo saya pribadi memang nggak setuju sama pawai ini. Biayanya nggak sedikit. Belum lagi macet. Setengah hari lo itu. Dan  itu  mengganggu  pengguna  jalan.  Belum  lagi  RW  saya  itu  kan  daerah perumahan  yang  semuanya  pekerja.  Sulit  untuk  menyatukan  suara.  Bikin mereka mau terlibat itu luar biasa sulit.
Dalam merespon tindak tutur oposisi menuntut sekaligus menyindir yang disampaikan ketua panitia (53 tahun, pebisnis), Ketua RW 5 (56 tahun, dosen) hanya diam dan mengangguk-angguk sambil melihat jam tangan  yang  sudah  menunjukkan  waktu  sore  dengan  ekspresi  tidak  puas.  Selanjutnya,  Ketua  RW menyampaikan  ketidaksepakatannya  terkait  pelaksanaan  karnaval  kepada  peserta  rembuk  di  sebelah  kirinya. Kehadiran  Pak  Lurah  dalam  rembuk  agaknya  menjadi  alasan  lain  munculnya  daya  pragmatik  menggerutu dibandingkan daya pragmatik lainnya.
Daya pragmatik menggerutu ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa masih menunjukkan budaya tidak mau terus terang. Sutarto (2006) menyebutkan bahwa kata inggih ‘iya’ yang diucapkan oleh orang Jawa belum tentu berarti persetujuan namun bisa jadi merupakan tuturan oposisi – kebalikannya. Bahkan, berbohong juga dilakukan agar mendapatkan penghargaan dari orang lain (Irawanto et al., 2011) . Dalam budaya Jawa, kecenderungan  bertutur  secara  semu  hakikatnya  merupakan  sebuah  usaha  untuk  menghindari  konflik  dan menunjukkan kehalusan budi orang Jawa. Hal itu tertera dalam ungkapan wong Jawa nggone semu, sinamun ing  samudana,  sesadone  adu  manis  ‘Orang  Jawa  tempatnya  semu,  tertutup  kata-kata  tersamar,  menghadapi masalah  apa  pun  tetap  tersenyum  manis’ (Sutarto,  2006; Endraswara,  2015) .  Oleh  sebab  itu,  tidak mengherankan apabila penutur Jawa memiliki karakteristik tidak suka berbicara secara langsung atau tidak suka berterus terang, sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis (Sartini, 2009) .
Membujuk Pada dasarnya, ketidaksetujuan dapat dinegosiasi (Paramasivam, 2007) . Dengan kata lain, mitra tutur tidak  menerima  ketidaksetujuan  tersebut  dan  mencoba  memengaruhi  mitra  tutur  untuk  berada  dalam kesepakatan  yang  diinginkan.  Hal  itu  dapat  terjadi  apabila  konteks  tuturan  memungkinkan.  Konteks  yang dimaksud  lazimnya  berupa  partisipan,  baik  berupa  kehadiran  partisipan  yang  memiliki  kedudukan  tinggi maupun mitra tutur yang relasi pragmatiknya menaik. Strategi yang digunakan dalam negosiasi ini lazimnya adalah strategi tidak langsung (Pinker, 2011) . Misalnya terlihat pada data (8).
[8] Dalam rapat PKK, ketua Pokja 2 memaparkan program-programnya. Salah satunya adalah  menyelenggarakan  kembali  kegiatan  senam  sehat.  Para  peserta  rembuk kemudian  mendiskusikan  waktu  pelaksanaan  senam  sehat  tersebut.  Salah  satu peserta rembuk mengusulkan hari Sabtu. Bu RW :  JANGAN  HARI  SABTU,  BU! Sabtu  biasane  anak-anakku  teko.  Mosok malah arep tak tinggal senam? ‘Sabtu biasanya anak-anak saya datang’  ‘Masak saya tinggal senam?’
Ketua Pokja 2  :  Ya memang ibu-ibu itu biasanya hari Senin sampai Jumat ada kegiatan. Sabtu
mungkin agak longgar tidak mengerjakan apa-apa. Bu Lurah sendiri kan kalau hari Sabtu sudah di rumah. Sudah tidak ada kegiatan ya bu? (menoleh pada Bu Lurah). Ternyata kendala anak datang , tapi sebenarnya nggih saged amargi niki kan  nggih  mboten  dangu  senamnya  ‘sebenarnya  tetap  bisa  karena  senamnya tidak lama’. Atau diajak senam mawon Bu, Mbak Rida.. Hehee..
Tuturan “JANGAN HARI SABTU, BU!” pada data (8) menunjukkan bahwa Bu RW (58 tahun, ibu rumah tangga) mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap usulan pelaksanaan senam pada hari Sabtu melalui tuturan oposisi menolak sekaligus membentak. Dalam merespon tindak tutur oposisi tersebut, ketua Pokja 2 mencoba untuk membujuk dengan strategi menyampaikan kembali pernyataan peserta rembuk yang lain,  memanfaatkan  power  partisipan  tertinggi  (Bu  Lurah),  dan  memberi  alternatif  solusi.  Daya  pragmatik membujuk di sini dimungkinkan mengingat mitra tutur berusia lebih tua (hubungan pragmatik menaik) dan antara penutur dan mitra tutur tidak memiliki konflik sebelumnya. Di samping itu, daya pragmatik ini tidak lepas  dari  faktor  gender.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Triana  (2016) yang  menyatakan  bahwa perempuan  cenderung  menggunakan  strategi  tidak  langsung  yang  halus  dan  tidak  menyinggung  dalam menyampaikan tuturan oposisi.
Berkonfrontasi
Daya  pragmatik  berkonfrontasi  muncul  sebagai  upaya  penutur  untuk  mempertahankan  gagasannya dalam  rembuk.  Konfrontasi  dimungkinkan  apabila  penutur  memiliki  kedudukan  sosial  yang  lebih  tinggi daripada mitra tutur. Di samping itu, konfrontasi ini muncul sebagai akibat akumulasi ketidaksepahaman antara penutur  dan  mitra  tutur  dalam  beberapa  peristiwa  tutur  sebelumnya.  Apabila  peristiwa  tersebut  terus berlangsung, maka akan muncul conflict talk (Koczogh, 2013) . Sebagai gambaran, dapat dicermati data (9) berikut ini.
[9] Dalam rapat RW 7 yang membahas tentang persiapan kegiatan bersih desa, para peserta diminta mengajukan usulan tema kegiatan pawai untuk RW 7. Pak RW tampak  menyetujui  usulan tema kerajaan  dari  RT 1 dan meminta Ketua  RT  3 untuk mensupport kostum. Pak RW :  Pak Agus kalau kerajaan kan punya alatnya. Ketua RT 3 : Dipinjem pusat. Wis rusak! Pak RW
:  KAN BISA DIPERBAIKI…
Ketua RT 3 : ALAH malah lebih mahal memperbaiki!!!
Penutur dan mitra tutur dalam data (9) berada dalam kondisi emosi. Pada awal pembahasan karnaval, Pak RT 3 (61 tahun, insinyur) secara lugas menyampaikan tidak akan terlibat dalam kegiatan karnaval. Hal itu menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  Pak  RW  Pak  RW  (52  tahun,  pebisnis).  Mengingat  Pak  RT  3  lebih senior dan merupakan salah satu sesepuh yang berpengaruh berkat inovasi-inovasinya di bidang lingkungan, Pak RW mencoba membujuk Pak RT 3. Dalam kesempatan perbedaan pendapat berikutnya, Pak RW juga masih menetralisir  dengan  tindak mbombong.  Namun,  perbedaan  pendapat  yang  terus  berlanjut  pada  akhirnya menyulut emosi Pak RW, sehingga daya pragmatik yang hadir dalam data (9) adalah berkonfrontasi. Hal itu terlihat dari penggunaan diksi dan nada tinggi dengan ekspresi sinis yang digunakan keduanya sebagai upaya mempertahankan  posisinya.  Konflik  yang  demikian  pada  dasarnya  berseberangan  dengan  nilai-nilai  kultural
Jawa yang memegang teguh  prinsip harmoni (Irawanto et al., 2011; Supriyadi et al., 2012; Sutarto, 2006) . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat bersosiokultural Jawa telah mengalami pergeseran nilai (Prayitno, 2009; Wahyuningsi, 2018) . Kenyataan di atas menunjukkan bahwa secara sosiokultural, masyarakat Jawa berada dalam dua tapal. Di  satu  sisi,  masyarakat  Jawa  mulai  meninggalkan  nilai-nilai  yang  tidak  lagi  dianggap  relevan.  Nilai-nilai tersebut seperti  penurut ( manut), tidak suka membantah, pasrah (suwargo nunut neraka katut), dan sejenisnya (Susetyo et al., 2014) . Namun, di sisi lain, masyarakat Jawa masih memegang teguh nilai-nilai kehidupan damai seperti aja dumeh (Supardjo, 2018) , tepa selira (Budiyono & Feriandi, 2017) , urip rukun (Setiyadi & Herawati, 2019) ,  dan  sejenisnya  sehingga  cara  penyampaian  dan  cara  merespon  dwifungsi  tuturan  oposisi  sedapat mungkin disampaikan secara tidak langsung.
SIMPULAN Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kegiatan  rembuk  desa  di  Kelurahan  Tlogomas  memicu munculnya tindak tutur oposisi. Apabila kadar emosi penutur tinggi, tindak tutur tersebut memuat dwifungsi oposisi. Bentuk dwifungsi tuturan oposisi ini meliputi (1) tindak tutur oposisi menolak sekaligus mengeluh, (2) tindak tutur oposisi menolak sekaligus membentak, (3) tindak tutur oposisi menuntut sekaligus membentak, dan (4) tindak tutur oposisi menuntut sekaligus menyindir. Keempat bentuk dwifungsi tuturan oposisi tersebut memunculkan  daya  pragmatik  (1)  melaksanakan,  (2)  menyetujui,  (3)  membujuk,  (4)  menggerutu,  (5) menyanggah dan (6) berkonfrontasi. Bertolak dari fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada pergeseran nilai  dalam  sosiokultural  Jawa.  Namun,  pergeseran  tersebut  masih  memperhatikan empan  papan  dan  tidak berlaku  sepenuhnya. Pemahaman  terhadap pergeseran  pola komunikasi masyarakat  Jawa beserta pola tindak tutur oposisi ini dapat berimplikasi terhadap upaya meminimalisasi terjadinya konflik dalam tuturan .

## DAFTAR PUSTAKA
Bardovi-Harlig, K., & Salsbury, T. (2004). The organization of turns in the disagreements of L2 learners: A longitudinal perspective. In D. Boxer & A. Cohen (Eds.), Studying speaking to inform second language learning (pp. 199–227). Multilingual Matters.
Brown, P. (1990). Gender, politeness, and confrontation in Tenejapa. Discourse Processes, 13(1), 123–141. https://doi.org/10.1080/01638539009544749
Budiyono, & Feriandi, Y. A. (2017). Menggali nilai nilai kearifan lokal budaya Jawa sebagai sumber pendidikan karakter.  Prosiding  Seminar  Nasional  Bimbingan  dan  Konseling,  1(1),  92–103. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/116
Budzynska, K., & Reed, C. (2011). Speech acts of argumentation: Inference anchors and peripheral cues in dialogue. AAAI Workshop - Technical Report, WS-11-10, 3–10.
Chen, Y. S., Chen, C. Y. D., & Chang, M. H. (2011). American and Chinese complaints: Strategy use from a cross-cultural perspective. Intercultural Pragmatics, 8(2), 253–275. https://doi.org/10.1515/IPRG.2011.012 Cooren, F. (2015). Speech act theory: A critical overview. In The international encyclopedia of language and social interaction (pp. 1–16).
Wiley-Blackwell.
https://doi.org/10.1002/9781118611463/wbielsi055
Corsaro, W. A., & Rizzo, T. A. (1990). Disputes in the peer culture of American and Italian nursery-school children. In Conflict talk. Sociolinguistic investigations of arguments in conversations (Issue February, pp. 21–66). Cambridge University Press.
Corsaro, William A, & Maynard, D. W. (1996). Format tying in discussion and argumentation among Italian and American children. In D. I. Slobin, J. Gerhardt, A. Kyratzis, & J. Guo (Eds.), Social interaction, social  context,  and  language:  Essays  in  honor  of  Susan  Ervin-Tripp.  (pp.  157–174).  Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Cummings, J., Butler, B., & Kraut, R. (2002). The quality of online social relationships: Online relationships are less  valuable  than  offline  ones.  Indeed  their  net  benefit  depends  on  wether  they  supplement  of
154
substitute  offline  social  relationships.  Communications  of  the  Amc,  45(7),  103–108. https://doi.org/10.1145/514236.514242
Dio,  Z.  R.  F.  (2015).  Kajian  yuridis  partisipasi  masyarakat  dalam  Undang-  undang  nomor  6  tahun  2014 tentang desa [Fakultas Hukum Universitas Brawijaya].
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Eemeren, F. H. Van, & Grootendorst, R. (1984). Speech acts in argumentative discussions: A theoretical model for the analysis of discussions directed toward solving conflict of opinion. Foris Publication.
Ekawati,  M.  (2017).  Kesantunan  semu  pada  tindak  tutur  ekspresif  marah  dalam  bahasa Indonesia. Adabiyy ā t:
Jurnal Bahasa dan Sastra, 1(1), 1-22.
https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01101
Endraswara, S. (2015). Etnologi Jawa: Penelitian, perbandingan, dan pemaknaan budaya. Centre for Academic Publishing Service.
Goodwin,  C.,  Goodwin,  M.  H.,  &  Olsher,  D.  (2002).  Producing  sense  with  nonsense  syllables:  Turn  and sequence in conversations with a man with severe aphasia. In B. Fox, C. Ford, & S. Thompson (Eds.), The Language of Turn and Sequence (Issue September 2014, pp. 56–80). Oxford University Press.
Grimshaw,  J.  (1990).  Argument  structure  (Linguistic  inquiry  monographs).  In  Book  18.  The  MIT  Press. https://doi.org/10.1017/9780511982378.009
Gruber,  H.  (1998).  Disagreeing:  Sequential  placement  and  internal  structure  of  disagreements  in  conflict episodes. Text, 18(4), 467–503. https://doi.org/10.1515/text.1.1998.18.4.467 Gruber,  H.  (2001).  Questions  and  strategic  orientation  in  verbal  conflict  sequences.  Journal  of  Pragmatics, 33(12), 1815–1857. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00083-7 Guo, Y.  (2012). Chinese and American  refusal  strategy:  A cross-cultural approach.  Theory and  Practice  in Language Studies, 2(2), 247–256. https://doi.org/10.4304/tpls.2.2.247-256
Halawa,  N.,  Gani,  E.,  &  Syahrul,  R.  (2019).  Kesantunan  berbahasa  Indonesia  dalam  tindak  tutur melarang  dan  mengkritik  pada  tujuh  etni. Lingua, 15(2),  195-205.  Retrived  from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/lingua/article/view/17738/9511
Hariri,  A.  (2019).  Eksistensi  pemerintahan  desa  ditinjau  dari  perspektif  asas  subsidiaritas  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa.  Legality :  Jurnal  Ilmiah  Hukum,  26(2),  253. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799
Herlina,  H.,  Nahar,  M.  Y.,  &  Surahman,  S.  (2017).  Eksistensi  otonomi  pemerintahan  desa  berdasarkan Undang-Undang Negara Republik  Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jurnal Katalogis, 5(5), 111–121.
Herutomo, C. (2019). Kearifan lokal lingkungan komunikasi rembug desa dalam menjaga kelestarian hutan di Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Banyumas  Timur.  Journal  Acta  Diurna,  15(2),  52–63. https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2019.15.2.2132
Honda, A. (2002). Conflict management in Japanese public affairs talk shows. Journal of Pragmatics, 34(5), 573–608. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(01)00053-4
Hutchby, I. (1993). Confrontation talk: Aspects of ‘interruption’ in argument sequences on talk radio. Text & Talk, 12(3), 343–371. https://doi.org/10.1515/text.1.1992.12.3.343
Irawanto,  D.  W.,  Ramsey,  P.  L.,  &  Ryan,  J.  C.  (2011).  Challenge  of  leading  in  Javanese  culture.  Asian Ethnicity, 12(2), 125–139. https://doi.org/10.1080/14631369.2011.571829 Jackson, S., & Jacobs, S. (1980). Structure of conversational argument: Pragmatic bases for the enthymeme. Quarterly Journal of Speech, 66(3), 251–265. https://doi.org/10.1080/00335638009383524 Jacobs, S. (1989). Speech acts and arguments. Argumentation, 3(4), 345–365. https://doi.org/10.1007/BF00182603 Jauhari,  E.  (2018).  Alat-alat  Kesantunan  Kritik  dalam  Masyarakat  Jawa  Surabaya:  Kajian Pragmatik. Mozaik Humaniora, 18(2), 167-177.
Jeffries, L. (2014). Opposition in Discourse: The Constructio of Oppostional Meaning. Bloomsbury.
Johnson,  D.  W.,  &  Johnson,  R.  (1985).  Classroom  conflict:  Controversy  versus  debate  in  learning  groups.
American Educational Research Journal, 22(2), 237–256.
https://doi.org/10.3102/00028312022002237
Johnson,  D.  W.,  &  Johnson,  R.  T.  (2009).  Energizing  learning:  The  instructional  power  of  conflict. Educational Researcher, 38(1), 37–51. https://doi.org/10.3102/0013189X08330540 Kakava,  C.  (2002).  Opposition  in  modern  green  discourse:  Cultural  and  contextual  constraints.  Journal  of Pragmatics, 34(10–11), 1537–1568. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(02)00075-9 Koczogh, H. (2013). Scrutinizing the Concept of. 9, 211–222.
Kushandajani, K. (2015). Implikasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap kewenangan desa. Yustisia Jurnal Hukum, 4(2), 369–396. https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820 Leech, G. N. (1983). Principles of Pragmatics. Longman. https://doi.org/10.1007/978-3-642-74564-5_12 Leung,  C.  (2005).  Convivial  communication:  Recontextualizing  communicative  competence.  International Journal  of  Applied  Linguistics,  15(2),  119–144. https://doi.org/10.1111/j.1473- 4192.2005.00084.x
Liliweri, A. (2014). Sosiologi dan komunikasi organisasi. Yogyakarta: Bumi Aksara. Makhmudah, K. (2015). Pencegahan konflik melalui local wisdom (Studi model conflict prevention di Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang). Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo.
Mandari, E., Charlina, & Mustafa, M. N. (2016). Strategi kesantunan tindak tutur direktif pada rapat BEM FKIP Universitas Riau. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Oktober, 1–8.
Mariana,  M.,  &  Konisi,  L.  Y.  Tindak  tutur  dalam  rapat  organisasi  hippma  oempu  di  Kota  Kendari (tinjauan pragmatik). Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 6(1), 94-108. http://dx.doi.org/10.36709/jb.v6i1.16313
Mukherjee,  A.,  &  Liu,  B.  (2012).  Analysis  of  linguistic  style  accommodation  in  online  debates.  24th International Conference on Computational Linguistics - Proceedings of COLING 2012: Technical Papers, December 2012, 1831–1846.
Nuryantiningsih, F., & Pandanwangi, W. D. (2018). Politeness and Impoliteness in Javanese Speech Levels. Proceedings of the Fourth Prasasti International Seminar on Linguistics (Prasasti 2018), 166(Prasasti), 383–387. https://doi.org/10.2991/prasasti-18.2018.70
Omelicheva, M. Y. (2007). Resolved: Academic debate should be a part of political science curricula. Journal of Political Science Education, 3(2), 161–175. https://doi.org/10.1080/15512160701338320 Paramasivam,  S.  (2007).  Managing  disagreement  while  managing  not  to  disagree:  Polite  disagreement  in negotiation  discourse.  Journal  of  Intercultural  Communication  Research,  36(2),  91–116. https://doi.org/10.1080/17475750701478661
Pinker, S. (2011). Indirect speech, politeness, deniability, and relationship negotiation: Comment on Marina Terkourafi’s  “The  Puzzle  of  Indirect  Speech.”  Journal  of  Pragmatics,  43(11),  2866–2868. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2011.05.005
Prasetiyarini, R. (2014). Pelanggaran prinsip kesopanan dalam rembuk desa di Kelurahan Jatiroto Kabupaten Wonogiri [Universitas Muhmmadiyah Surakarta]. https://doi.org/10.1530/EJE-14-0355 Prayitno, H. J., Ngalim, A., Rohmadi, M., & Riyanto, U. (2018). Strategies of refusal speech act by Javanese culture-based  students  at  Darul  Ihsan  Muhammadiyah  Islamic  Boarding  School  Sragen.  Journal  of Education and Learning (EduLearn), 12(3), 520. https://doi.org/10.11591/edulearn.v12i3.9300 Prayitno, J. H. (2009). Perilaku tindak tutur berbahasa pemimpin dalam wacana rapat dinas: Kajian Pragmatik Dengan Pendekatan Jender. Kajian Linguistik Sastra, 21(2), 132–146.
Rosyidi, A. Z., Mahyuni, & Muhaimi. (2019). Illocutionary speech acts use by Joko Widodo in first Indonesia Presidential  election  debate  2019.  International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding, 6(2), 735–740.
Santoso, H. D. (2013). Apitan: Pelestarian tradisi agraris lokal masyarakat  Jawa. Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya, 3(2), 77–85.
Sartini,  N.  W.  (2009).  Menggali  nilai  kearifan  lokal  budaya  Jawa  lewat  ungkapan  (bebasan,  saloka,  dan paribasa). Jurnal Logat, 5(1), 28–37.
Schiffrin, D. (1994). Approaches to discourse: Blackwell textbooks in linguistics. Blackwell Publishing Ltd. Selvarajah, C., Meyer, D., Roostika, R., & Sukunesan, S. (2017). Exploring managerial leadership in Javanese (Indonesia)  organisations:  engaging  Asta  Brata,  the  eight  principles  of  Javanese  statesmanship.  Asia Pacific Business Review, 23(3), 373–395. https://doi.org/10.1080/13602381.2016.1213494 Setiyadi, D. B. P., & Herawati, N. (2019). Values of character education in the Javanese local wisdom. 7(2),
939–946. https://doi.org/10.24815/.v1i1.14866
Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Studi kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik, 2(2), 116–145.
Simanjuntak, K. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7(2), 111–130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130
Söderlind, J. (1964). Utterance, sentence, and clause as English speech ‐ units. English Studies, 45(1–6), 50–56. https://doi.org/10.1080/00138386408597186 Suhaima,  S.  (2018). Tindak  tutur  anggota  dewan  dalam  rapat  formal  di  kantor  DPRD Medan (Doctoral dissertation, UNIMED).
Supardjo. (2018). Javanese discussion values in the noble event of forming personality. 280(Basa), 544–547. Supriyadi, B., Sudarwanto, B., & Werdiningsih, H. (2012). In search of the power of Javanese culture against the  cultural  urbanization  in  Kotagede,  Yogyakarta-Indonesia.  Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences, 68, 676–686. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.258
Susetyo, D. B., Widiyatmadi, H. E., & Sudiantara, Y. (2014). Konsep self dan penghayatan self orang Jawa. Psikodimensia, 13(1), 47. https://doi.org/10.24167/psiko.v13i1.277
Sutarto, A. (2006). Becoming a true Javanese: A Javanese view of attempts at Javanisation. Indonesia and the Malay World, 34(98), 39–53. https://doi.org/10.1080/13639810600650893 Triana, H. W., & Aman, I. (2011). Lakuan tutur menolak generasi muda Minangkabau: cermin budaya popular  dalam  interaksi  sosial. Gema  Online®  Journal  of  Language  Studies, 12(1),  17-34. Retrved from https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/64
Triana,  H.  W.  (2016).  Fenomena  gender  dalam  perilaku  tutur  menolak  etnik  Minangkabau modern. Kafaah: Journal of
Gender Studies, 6(2), 215-234. http://dx.doi.org/10.15548/jk.v6i2.146
Wahyuningsi,  E.  (2018).  Pergeseran  nilai  budaya  Jawa  dalam  novel  Canting  karya  Arswendo  Atmowiloto: Suatu kajian antropologi sastra. Jurnal KATA, 2(2), 326. https://doi.org/10.22216/jk.v2i2.3618 Walton,  D.  (2014).  Speech  acts  and  indirect  threats  in  ad  baculum  arguments:  A  reply  to  Budzynska  and Witek. Argumentation, 28(3), 317–324. https://doi.org/10.1007/s10503-014-9318-2 Winarti, O. (2018). Language shift of krama to bahasa Indonesia among Javanese youths and it’s relation to parents’ social class. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 2(3), 290. https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.186
Winoto, D. R., & Aryanto, B. (2018). Tindak Tutur Mengeluh Bahasa Jepang: Studi Kasus dalam Film Great  Teacher  Onizuka  (2012). LITE:  Jurnal  Bahasa,  Sastra,  dan  Budaya, 14(1),  11-24. https://doi.org/10.33633/lite.v14i1.1975
Yang, L., & Wannaruk, A. (2019). A cross-cultural pragmatic study of the speech act of complaining by native thai  and  chinese  speakers.  Kasetsart  Journal  of  Social  Sciences,  40(3),  670–676. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.06.004