## Pertarungan Simbolik di Atas Trotoar Area Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi Surabaya

## Symbolic Battle on the Sidewalks in ‘TP Pagi’ Market Area in Surabaya

## Ferrani Delta Agustin
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60286 Email: ferrani.delta.agustin-2018@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Keterbatasan  ruang  perkotaan  yang  tidak  diiringi  kebijakan  pembagian  ruang  kota  secara  adil  dan  legal menjadikan kota sebagai arena kontestasi. Salah satu ruang publik perkotaan yang seringkali diperebutkan banyak pihak  adalah  trotoar,  termasuk  trotoar  yang  menjadi  area  Pasar  TP  (Tugu  Pahlawan)  Pagi.  Di  Pasar  TP  Pagi, masing-masing pihak saling bersaing untuk mendapatkan ruang sesuai kebutuhannya sehingga konflik perebutan ruang terus terjadi. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana konstruksi ruang yang terbentuk di antara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang. Untuk menjelaskan proses perebutan ruang di Pasar TP Pagi, studi ini menggunakan teori produksi ruang sosial  Henry  Lefebvre.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  fenomenologi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara konsep ruang yang digagas (representation of space) dengan  ruang  yang  dirasakan  berdasarkan  keseharian  penghuninya (representational  space) memunculkan kontestasi  penguasaan  ruang  yang  seringkali  berujung  konflik.  Namun  kontestasi  penguasaan  ruang  melalui simbol-simbol budaya yang diproduksi pihak-pihak yang terlibat tidak hanya sarat akan konflik, melainkan juga memunculkan  negosiasi  dan  kompromi  sebagai  bentuk  ekuilibrium  atas  ruang  yang  dikonsepsikan  dengan persepsi atas ruang yang tersedia.
Kata kunci : konflik, kompromi, kontestasi penguasaan ruang, praktik spasial, produksi ruang, representasi ruang, ruang representasi

## Abstract
The limitations of urban space that are not accompanied by a fair and legal distribution of urban space make the city  an  arena  for  contestation.  One  of  the  urban  public  spaces  that  is  often  contested  by  many  parties  is  the sidewalk, including the sidewalk which is the area of the Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi. In the Pasar TP Pagi, each party  competes  with  each  other  to get  the  space  according  to  their  needs  so  that  the  conflict  over  space continues to occur. Therefore, this study is focused on examining how the spatial construction is formed between the interacting parties in the Pasar TP Pagi so that it creates a desire to dominate space. To explain the process of grabbing space in the Pasar TP Pagi, this study uses Henry Lefebvre's theory of social space production. This research  is  qualitative  by  using  a  phenomenological  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the misalignment between the concept of space initiated (representation of space) and the perceived space based on the daily life of its occupants (representational space) has led to a contestation of spatial control which often leads to conflict. However, the contestation of spatial control through cultural symbols produced by the parties involved is not only full of conflict, but also leads to negotiations and compromises as a form of equilibrium on the conceptualized space with the perception of the available space.
Keywords: conflict, compromise, contestation of space control, representation of space, representational space, space production, spatial practices

## Pendahuluan
Kota sebagai ruang yang terbatas sejatinya tidak dirancang untuk menerima pendatang dalam skala  yang  besar.  Konsekuensinya  adalah  terjadi  ketegangan  di  antara  sejumlah  kelompok kepentingan  dalam  proses  penggunaan  ruang  kota  secara  terus-menerus  karena  tingginya permintaan atas ruang, baik oleh individu maupun kelompok tertentu (Basundoro, 2018).  Oleh karena  itu,  konflik-konflik  perebutan  ruang  di  wilayah  perkotaan  seringkali  terjadi.  Apabila diibaratkan sebagai sebuah perlombaan, sejumlah kelompok kepentingan yang terlibat dalam
kontestasi ruang saling mencari strategi yang tepat untuk bisa menjadi pemenang. Pihak yang menjadi pemenang dalam kompetisi perebutan ruang akan mendapatkan dan menguasai ruang itu sendiri, sedangkan pihak yang kalah harus menyesuaikan diri dengan keadaan dalam rangka menemukan ruang baru untuk mereka (Basundoro, 2018).
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  ruang-ruang  kota  yang  terbatas  telah  dijadikan  sebagai komoditas.  Dalam  hukum  komoditas,  pihak  yang  memiliki  kekuatan  modal  lebih  besar  dan lebih baik akan menjadi pihak yang menguasai ruang tersebut (Basundoro, 2018), sedangkan pihak dengan kekuatan modal yang lemah seringkali dibuat tidak berdaya dalam mengakses ruang  hidup  yang  layak  di  perkotaan.  Kondisi  ini  semakin  diperjelas  dengan  kebijakan- kebijakan penataan ruang kota yang seringkali menggusur ruang kehidupan masyarakat miskin demi  kepentingan  proyek  pembangunan  yang  sangat  kapitalis.  Fenomena  ini  menunjukkan bahwa terjadi keberpihakan di antara regulator (pemerintah) pada keberlangsungan kapitalisme industrial. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lefebvre (dalam (Aminah, 2015) bahwa “ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif”.
Dalam  studi  ini,  fenomena  kontestasi  perebutan  ruang  dapat  dijumpai  pada  trotoar  yang menjadi  area  Pasar  TP  (Tugu  Pahlawan)  Pagi  Surabaya.  Pasar  TP  Pagi  merupakan  pasar tumpah  yang  berlokasi  pada  trotoar  di  area  jalan  Pahlawan,  Jalan  Kebon  Rojo,  dan  Jalan Bubutan  Surabaya.  Kehadiran  Pasar  TP  Pagi  yang  beroperasi  di  tengah  wilayah  yang dikonstruksikan  sebagai landmark Kota  Surabaya  menyimpan  sejumlah  potensi  konflik perebutan  ruang  yang  melibatkan  berbagai  unsur  yang  menginginkan  atau  berkepentingan dalam penggunaan ruang tersebut. Dalam konteks ini, konflik perebutan ruang terjadi karena adanya benturan konstruksi atas fungsi ruang publik trotoar yang melibatkan pemerintah kota, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki.
Bagi pemerintah kota, fenomena alih fungsi trotoar di jalan Pahlawan dan sekitarnya menjadi sebuah  pasar  tentu  sangat  bertentangan  dengan  konsep  ideal  trotoar  yang  dianut  pembuat kebijakan  dan  para  perancang  kota.  Trotoar  yang  seharusnya  bersih  dan  steril  dari  berbagai aktivitas  selain  berjalan  kaki  justru  tampak semrawut karena  kehadiran  pedagang  kaki  lima yang  menjalankan  usahanya  secara  illegal.  Oleh  karena  itu,  sebagai  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  trotoar  sebagaimana  seharusnya,  pemerintah  melakukan  penataan ruang  dengan  cara  menggelar  operasi  penertiban  yang  dilakukan  Satpol  PP.  Namun  upaya penertiban  ini  seringkali  dinilai  tidak  efektif  karena  pedagang  kaki  lima  selalu  kembali berjualan di  lokasi  semula. Pada akhirnya trotoar yang menjadi  area Pasar TP Pagi  menjadi ruang  yang  tidak  pernah  selesai  diperebutkan  dan  menyimpan  sejumlah  potensi  konflik perebutan ruang.
Pemahaman trotoar sebagai arena kontestasi tidak terlepas dari argumentasi Lefebvre (1991) bahwa “.. .(social) space is (social) product. ..” maka ruang bukan sesuatu realitas independen yang  ada  “dalam  dirinya  sendiri”  ( in  its  self ),  melainkan  ruang  “ada”  karena  dihidupi  oleh berbagai  realitas  sosial  yang  terdiri  dari  relasi-relasi  yang  saling  berkontestasi  di  dalamnya. Dalam  suatu  ruang  terjadi  proses  tarik-menarik  kepentingan  antar  berbagai  kekuatan  yang menghuni “ruang material” (fisik) yang sebenarnya telah “ada”. Oleh karena itu, menurutnya ruang “ada” karena selalu diproduksi dan direproduksi oleh keadaan sosial (Setiawan, 2017).
Pemahaman tentang ruang oleh Lefebvre secara fenomenologi tercermin melalui tiga konsep atas keruangan yang disebut sebagai “a conceptual triad of social space production” . Triadik konsep tersebut meliputi praktik spasial (spacial practice), representasi ruang ( representation
of space) , dan ruang representasi ( space of representation/ representational space) (Beveridge &  Koch,  2018).  Praktik  spasial (spacial  practice) yang  berada  di  ranah perceived  space merupakan kehadiran ruang yang dirasakan secara fisik karena adanya interaksi antara manusia dengan material-material yang bersifat indrawi secara konstan dalam konteks ruang dan waktu sehingga  memunculkan  praktik-praktik  sosial  yang  bersifat  khas  di  atas  ruang  tersebut. Representasi ruang ( representation of space) yang berada di ranah conceived space meliputi bagaimana ruang dipahami secara konsep oleh para perancangnya. Dalam konteks ini, ruang dideskripsikan sebagai sesuatu yang abstrak dan imajinatif sesuai dengan pengetahuan, kode, dan tanda dari para ahli yang memaknai suatu ruang. Konseptualisasi ruang yang dilakukan oleh  para  perancangnya  ini  merupakan  gambaran  ideal  atas  ruang  untuk  digunakan sebagaimana seharusnya.
Representasi  atas  ruang  ( representational  space) melihat  bagaimana  ruang  terdiri  dari pengalaman-pengalaman  hidup  manusia  yang  berada  di  dalam  suatu  ruang [lived  space] . Pengalaman sehari-hari ini merupakan realitas “sebagaimanya adanya” yang seringkali tidak dapat dijelaskan secara teoritis. Melalui pemahamannya terhadap lived space inilah Lefebvre (1991)  mengkritik  logika  strukturalisme  yang  menitikberatkan  pada  struktur  yang  berlaku secara universal (makro). Menurutnya realitas sosial tidak dapat dipahami melalui algoritma struktur  yang  bekerja  secara  universal,  melainkan  juga  harus  melihat  partikel-partikel  yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (mikro) karena produksi ruang selalu hadir dan dihadirkan dalam  kehidupan  sehari-hari (everyday  life). Oleh  karena  itu,  Lefebvre  menegaskan  bahwa realitas sosial yang terdiri atas pengalaman hidup sehari-hari tidak dapat diselesaikan melalui analisis teoritis. Dengan demikian, ruang merupakan sesuatu yang dinamis bukan sesuatu yang tetap atau ajeg (Putra, Personal Communication , April 28, 2020).
Menurut  Lefebvre  dan  Harvey  (dalam  Az  Zahra,  2018),  proses  kepemilikan  ruang  sangat dinamis  karena  selalu  berubah  mengikuti  kemenangan  atau  kekalahan  pihak-pihak  yang berkontestasi di atasnya. Dalam hal ini, Siti Aminah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Konflik  dan  Kontestasi  Penataan  Ruang  Kota  Surabaya”  mengungkapkan  bahwa  kelas dominan yang meliputi regulator dan investor memiliki kekuatan lebih besar dalam penguasaan suatu  ruang.  Bahkan  kebijakan  penataan  ruang  perkotaan  cenderung  menunjukkan keberpihakan  pemerintah  pada  kekuatan  kapitalis.  Kondisi  ini  menyebabkan  sebagian  besar ruang  kota  dikuasai  oleh  kekuatan  dominan  dan  menyingkirkan  masyarakat  marjinal  dari kehidupan yang layak di perkotaan (Aminah, 2015).
Lain  halnya dalam penelitian Ali  Minanto (2018) yang berjudul “Kota, Ruang, Dan Politik Keseharian:  Produksi  dan  Konsumsi  Ruang  Bersenang-senang  dalam  Geliat  Yogyakarta”, dimana munculnya ruang-ruang publik alternatif di beberapa titik Kota Yogyakarta seperti di pinggir  rel  kereta,  tempat  kuliner  di  sepanjang  trotoar  kota,  alun-  alun  kota,  ataupun pertunjukan  seni  di  pinggiran  kota,  menunjukkan  dominasi  penguasaan  ruang  kota  oleh masyarakat  menengah  kebawah.  Masyarakat  golongan  kelas  tersebut  berusaha  untuk mensiasati keadaan dengan membentuk ruang-ruang alternatif untuk menciptakan kesenangan sesuai  dengan  kemampuannya  (Minanto,  2018).  Kedua  studi  tersebut  semakin  menegaskan bahwa proses kepemilikan ruang berlangsung sangat dinamis karena melibatkan kepentingan- kepentingan yang saling berkontestasi diantara unsur-unsur yang menghidupi ruang tersebut (Lefebvre, 1991). Dalam penelitian Riomandha (2000) yang berjudul “Dunia (Citra) Kaki Lima di Malioboro”, kepentingan-kepentingan diantara unsur-unsur yang saling menghidupi suatu ruang  muncul  karena  masing-masing  pihak  memiliki  pandangan  budaya  tersendiri  dalam mempersepsikan suatu ruang, sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang. Benturan makna  atas  ruang  ini  memungkinkan  individu-individu  tersebut  terlibat  konflik  perebutan
ruang  sehingga  munculah  siasat,  negosiasi,  dan  kompromi  sebagai  upaya  mempertahankan ruang sesuai kepentingan dan kebutuhannya masing-masing (Riomandha, 2000).
Premis mengenai ruang sebagai sesuatu yang dinamis menarik perhatian penulis dalam melihat isu kontestasi penguasaan ruang di trotoar yang menjadi area Pasar TP Pagi yang melibatkan pedagang kaki lima, pemerintah kota, dan pejalan kaki. Di satu sisi, pemerintah kota sebagai kekuatan dominan yang memegang legalitas trotoar area Pasar TP Pagi berhasil menghegemoni pengetahuan  masyarakat  mengenai  bagaimana  trotoar  seharusnya  diwujudkan  melalui sejumlah aturan-aturan yang mengikat. Namun di sisi lain, keberadaan sektor informal yang dominan  di  trotoar  area  tersebut  menunjukkan  bahwa  mereka  juga  dapat  menjadi  kekuatan yang turut mempengaruhi penguasaan ruang trotoar di sekitar Jalan Pahlawan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana konstruksi ruang yang terbentuk diantara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai  ruang.  Serta  bagaimana  bentuk  kontestasi,  konflik,  dan  kompromi  yang  muncul dalam interaksi sehari-hari para pihak yang bersinggungan dalam penguasaan ruang.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang  difokuskan  untuk  mendeskripsikan  pemahaman  dan  pengalaman  berbagai  pihak  yang terlibat dalam ‘pertarungan simbolik’ di trotoar yang menjadi ruang Pasar TP Pagi. Berbagai persepsi  dan  pengalaman  inilah  yang  berusaha  dicari  “esensi”  maknanya  untuk  kemudian disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  dengan  melibatkan  “apa”  yang  dialami  dan  “bagaimana” mereka  mengalaminya.  Dalam  penelitian  ini,  proses  pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi  partisipan  dengan  tingkat  partisipasi  sedang  dan  wawancara  tidak  berstruktur. Keduanya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang aspek-aspek yang tidak tampak di permukaan sehingga data yang dikumpulkan bersifat lebih obyektif.
Wawancara mendalam dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ruang di Pasar  TP  Pagi,  diantaranya  adalah  pedagang  kaki  lima,  Satpol  PP  (sebagai  perwakilan pemerintah kota), dan pejalan kaki atau pengunjung Pasar TP Pagi. Penentuan informan dalam penelitian  ini  berpedoman  pada  pendapat  yang  dikemukakan  Creswell  (2013),  diantaranya yaitu:  (1)  informan  biasanya  terdapat  dalam  satu  lokasi,  (2)  informan  adalah  orang  yang mengalami  secara  langsung  peristiwa  yang  menjadi  bahan  penelitian,  (3)  informan  mampu menceritakan kembali peristiwa yang telah dialami itu, (4) memberikan kesediaannya secara tertulis untuk dijadikan informan penelitian, jika diperlukan.
Data yang didapat dari para informan ini kemudian dianalisis menggunakan analisis taksonomi dengan cara mengklasifikasikan atau menggolongkan data wawancara berdasarkan pertanyaan penelitian. Untuk menghindari  adanya bias dan unsur-unsur subjektif, data yang didapat  di- check  kebenarannya  melalui  proses  triangulasi.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan triangulasi  sumber  data  dan  triangulasi  metode  untuk  mengecek  kebenaran  data.  Melalui triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan data yang fokusnya sama melalui beberapa metode  pengumpulan  data,  seperti  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  FGD  ( focus  grup discussion) . Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber data, dimana data dari satu  sumber  (subyek  penelitian)  dibandingkan  dengan  sumber  lain  dalam  pihak  yang  sama untuk  diperoleh  pemahaman  dan  pemaknaan  yang  bersifat  umum  atau  khas.  Melalui  proses triangulasi ini, data yang didapatkan akan bersifat lebih obyektif.

## Hasil dan Pembahasan

## Produksi Ruang Sosial Pasar TP Pagi
Trotoar di sekitar jalan Pahlawan merupakan ruang publik yang awalnya difungsikan sebagai arus sirkulasi bagi para pejalan kaki. Posisinya yang terletak di kawasan Tugu Pahlawan yang dikonstruksikan sebagai landmark Kota Surabaya menjadikannya sebagai  salah satu  elemen yang  paling  diperhatikan  pemerintah  kota  di  kawasan  ini.  Mengingat  keberadaannya  yang terletak  di  muka  jalan  protokol  dan  seringkali  menjadi  jalur  penting  yang  menghubungkan berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan serta penyambutan tamu-tamu penting. Oleh karena itu,  pembangunan  trotoar  di  area  ini  diatur  sedemikian  rupa  untuk  meningkatkan  daya  tarik kota, melalui sejumlah aturan yang memuat tentang bagaimana trotoar seharusnya diwujudkan.
Menurut sudut pandang pemerintah kota, trotoar di area ini harus dijaga agar tetap bersih dan menarik  secara  estetika  sehingga  diharapkan  menjadi  ruang  publik  yang  nyaman  bagi  para pejalan  kaki.  Pemahaman  trotoar  sebagai  ruang  publik  yang  memfasilitasi  aktivitas  pejalan kaki merupakan perwujudan dari tradisi yang disepakati bersama dan berlangsung secara turun- menurun. Pemahaman ini  kemudian diadopsi secara berabad-abad oleh para  ahli, teknokrat, dan perancang kota untuk menggambarkan esensi ideal sebuah trotoar. Pemahaman inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah kota dalam melihat sebuah trotoar, atau oleh Lefebvre disebut sebagai representation of space.
Namun  praktik spasial  ( spatial practice ) yang terjadi  pada trotoar di  sekitar jalan Pahlawan mengindikasikan bahwa masyarakat bukan hanya memandang esensi trotoar ini sebagai obyek pasif yang memfasilitasi aktivitas pejalan kaki. Bagi sebagian orang, trotoar ini merupakan area yang  cocok  untuk  melepas  penat  setelah  berolahraga  dan  berekreasi  sembari  menikmati suasana Kota Surabaya pagi hari, khususnya saat akhir pekan. Selain itu, nuansa klasik yang khas dari bangunan-bangunan kuno di sekitar area trotoar menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak  orang  mengunjungi  tempat  ini.  Adanya  perkumpulan  massa  di  area  trotoar  ini kemudian  menarik  para  pedagang  kaki  lima  berjualan  karena  potensi  pengunjungnya  yang besar.  Di  sisi  lain,  kehadiran  para  pedagang  kaki  lima  semakin  menarik  pengunjung  yang berasal dari penduduk lokal maupun luar daerah datang ke tempat ini, entah untuk berbelanja atau  sekedar  melihat-lihat.  Pada  akhirnya  trotoar  di  sekitar  Jalan  Pahlawan  semakin  penuh sesak  oleh  kehadiran  banyak  orang  yang  membawa  berbagai  kepentingan.  Kepentingan- kepentingan inilah yang mendasari munculnya konsepsi atas ruang trotoar di area tersebut.
Konsepsi  atas  ruang  berdasarkan  keseharian  penghuninya (lived  space) atau  yang  sering didefinisikan Lefebvre sebagai representational of space inilah yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan ruang yang ada sehingga memungkinkan munculnya ruang- ruang baru, yaitu ruang sosial. Dalam konteks ini, trotoar di area  jalan Pahlawan diproduksi menjadi  ruang  sosial  oleh  pedagang  kaki  lima,  pengunjung,  ataupun  pejalan  kaki  melalui simbol-simbol budaya yang melekat di area ini seperti pakaian bekas branded , monument Tugu Pahlawan,  hingga  bangunan-bangunan  kuno  bersejarah  lainnya  yang  hadir  di  sekitar  trotoar jalan Pahlawan, atau suara-suara lantang para pedagang yang menawarkan dagangannya pada para pengunjung.
Dalam konteks ini, masyarakat mengkonstruksi trotoar sekitar Jalan Pahlawan sebagai ruang bersenang-senang  alternatif  yang  muncul  secara  organik  di  tengah  laju  perubahan  Kota Surabaya  sebagai  kota  megaurban.  Ruang  wisata  organik  seperti  Pasar  TP  Pagi  sangat dibutuhkan warga kota untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya terkait open space di tengah ruang  kota  yang  semakin  padat.  Bagi  warga  kota,  kehadiran  pedagang  kaki  lima  ini  justru semakin menghidupkan suasana di kawasan Tugu Pahlawan. Apabila tidak ada pedagang kaki
lima, area ini tidak lain hanya sebuah trotoar biasa yang secara fisik tidak jauh berbeda dengan trotoar pada umumnya sehingga masyarakat belum tentu mau berkunjung ke kawasan tersebut. Oleh karena itu, menurut  warga kota keberadaan pedagang kaki  lima di  area ini tidak perlu dihilangkan. Lagipula  aktivitas  mereka hanya berlangsung saat  pagi  hari sehingga dianggap tidak terlalu mengganggu mobilitas pengguna jalan lain.

## Konflik Kepentingan di Pasar TP Pagi
Dalam  proses  produksi  ruang  sosial,  seringkali  terjadi  kontradiksi  antara representation  of space dengan representational space. Dalam artian,  konseptualisasi ruang sebagaimana yang direncanakan “para ahli” seringkali berbenturan dengan persepsi pengguna ruang atas ruang yang “hadir” dalam keseharian mereka. Kondisi ini muncul karena masing-masing pihak yang berhubungan  dalam  suatu  ruang  memiliki  persepsi  atau  pengetahuan  mengenai  bagaimana ruang  seharusnya  diwujudkan  berdasarkan  kepentingan  dan  kebutuhan  mereka  sehingga benturan  kepentingan  ini  memunculkan  suasana  perebutan  ruang  yang  seringkali  berujung konflik.
Konflik  perebutan  ruang  yang  terjadi  pada  trotoar  di  sekitar  Jalan  Pahlawan  bermula  dari pandangan  pemerintah  kota  bahwa  trotoar  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam mendukung  perencanaan  pembangunan  ruang  kota  ideal  yang  berbasis  pada  konsep  kota modern dan smart city (Aminah, 2021). Apabila  berpedoman pada konsep kota modern dan smart city , sebuah kota dianggap ideal apabila memiliki kondisi trotoar yang lebar serta bersih dari  keberadaan  pedagang  kaki  lima.  Setiap  orang  diperbolehkan  untuk  mengakses  trotoar sejauh  mereka  bukan  pedagang  kaki  lima.  Dalam  artian,  trotoar  tidak  didesain  untuk kepentingan kaum marginal kota dan pedagang kaki lima sehingga keberadaan mereka diatas trotoar  harus  ditertibkan.  Pengaturan  praktik  spasial  ini  berlaku  bagi  semua  trotoar  di lingkungan perkotaan, terutama bagi trotoar yang terletak di jalan-jalan protokol. Salah satunya trotoar di sekitar Jalan Pahlawan yang menjadi area Pasar TP Pagi.
Apabila  mengacu  pada  pendekatan  Lefebvre,  penataan  fisik  dan  pengaturan  praktik  spasial warga—khususnya  pedagang  kaki  lima—diatas  trotoar  yang  dituangkan  melalui  sejumlah peraturan  daerah  serta  menempatkan  aktor-aktornya  untuk  mengawasi  kondisi  ideal  sebuah trotoar  menunjukkan  praktik  politik  pemerintah  untuk  mewujudkan  Kota  Surabaya  sebagai kota  modern  dan smart  city .  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Lefebvre  bahwa “space ” (ruang)  memiliki  kehendak  untuk  “memamerkan  diri”  ( a  desire  of  self-exhibition ).  Dalam kasus ini, trotoar di jalan Pahlawan adalah ruang yang “dipamerkan” pemerintah kota untuk menunjukkan citra Surabaya sebagai kota maju. Sebagaimana layaknya komoditas, ruang yang “dipamerkan” harus diatur sebaik dan semenarik mungkin agar memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dengan ruang hidupnya dikontrol oleh relasi  kuasa  yang  berpedoman  pada  logika  kapitalistik.  Pembentukan  aturan-aturan  daerah yang mengatur aspek fisik dan praktik spasial warga diatas trotoar bertujuan mempertahankan konsep trotoar yang ideal untuk memenuhi hasrat memamerkan diri. Dengan demikian, ruang merupakan produk politik sehingga tidak pernah netral dan pasif.
Kondisi ini menjadikan trotoar sebagai ruang publik yang bersifat paradoks. Ruang publik yang seharusnya  menjadi  ruang  ekspresi  setiap  warga  kota  justru  bersifat  eksklusif  karena  hanya dibatasi  untuk  kepentingan  kaum  pejalan  kaki  saja  (Aminah,  2021).  Terjadi  proses  alienasi pada seruas trotoar di sekitar jalan Pahlawan, dimana pedagang kaki lima menjadi pihak yang tersubordinasi.  Eksistensi  mereka  yang  beraktivitas  diatas  trotoar  dan  di  pinggir  jalan dihapuskan melalui penertiban-penertiban yang dilakukan Satpol PP karena secara fisik dinilai tidak cocok dengan konsep trotoar yang mencerminkan modernitas kota.
Namun  operasi  penertiban  yang  digelar  Satpol  PP  nyatanya  tidak  dapat  menyelesaikan persoalan  okupasi  pedagang  kaki  lima  secara  keseluruhan.  Umumnya  apabila  pengawasan aparat  penertiban  telah  melonggar,  pedagang  kaki  lima  selalu  kembali  berjualan  ke  lokasi semula. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima juga mempunyai pandangan sendiri dalam memahami trotoar di sekitar jalan Pahlawan. Bagi pedagang kaki lima, trotoar di area tersebut bukan  sekedar  ruang  fisik  yang  memfasilitasi  arus  sirkulasi  pejalan  kaki,  melainkan  sudah menjadi ruang supraorganik yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.  Trotoar  dianggap  sebagai  lokasi  yang  strategis  untuk  aktivitas  jual-beli  karena mereka  menyesuaikan  dengan  watak  konsumen  yang  selalu  menginginkan  kepraktisan  saat berbelanja  dan  enggan  bertransaksi  di  tempat  yang  jarak  tempuhnya  sulit  atau  jauh.  Oleh karena itu, pedagang kaki lima menilai trotoar merupakan ruang pertukaran yang efektif dan efisien  karena  sifatnya  yang  mudah,  cepat,  dan  murah.  Hal  inilah  yang  membuat  operasi penertiban  seringkali  berjalan  tidak  optimal  karena  solusi  semacam  ini  hanya  bersifat sementara  dan  tidak  menyentuh  akar  persoalan  yang  jauh  lebih  mendasar,  yaitu  mengenai perebutan hak untuk mengakses ruang publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Justru pendekatan  pemerintah  yang  bersifat  punitif  ini  semakin  meningkatkan  sikap  sentimen pedagang  kaki  lima  terhadap  pemerintah  yang  ditunjukkan  melalui  perilaku  apatis  bahkan melawan  aparat  atau  kebijakan  pemerintah,  hingga  pada  akhirnya  bisa  dikatakan  mereka menjadi resisten.
Meskipun  kebijakan  publik  memang  ‘tidak  mungkin’  dapat  memuaskan  semua  pihak, resistensi  ini  muncul  karena  pedagang  kaki  lima  seringkali  menilai  kebijakan  pemerintah kurang  adil  dan  tidak  berpihak  pada  orang-orang  kecil  seperti  mereka.  Padahal  selama menjalankan usahanya mereka tidak pernah merasa merepotkan pemerintah, dalam artian tidak pernah meminta modal. Bahkan mereka merasa telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara membayar pajak setiap hari. Hal inilah yang membuat mereka merasa berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam penggunaan ruang publik, termasuk penggunaan  trotoar  untuk  kebutuhan  ekonomi.  Pada  akhirnya,  tarik-menarik  kepentingan antara  pedagang  kaki  lima  dengan  pemerintah  kota  atas  penggunaan  trotoar  di  sekitar  Jalan Pahlawan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai, sehingga seringkali memicu terjadinya konflik.
Umumnya konflik antara pedagang kaki lima dengan pemerintah tidak terjadi secara terang- terangan  karena  pedagang  kaki  lima  tidak  berani  melawan  dominasi  pemerintah.  Konflik tersebut justru berujung pada pembangkangan atau perlawanan yang bersifat simbolik. Dalam kasus Pasar TP Pagi, pembangkangan ini tampak melalui perilaku tertentu pedagang kaki lima yang seringkali melanggar aturan atau kesepakatan bersama yang mereka buat dengan Satpol PP. Seperti misalnya tidak memakai masker saat berjualan, membuang sampah sembarangan, hingga  tetap  nekat  berjualan  saat  pemerintah  kota  menyelenggarakan  acara-acara  besar  di sekitar lokasi tersebut meskipun telah dilarang.
Contoh lainnya juga tercermin dari sikap pedagang kaki lima yang seolah bermuka ganda, yaitu nampaknya setuju tetapi mengkritik. Tidak jarang pula bergosip kepada sesama kelompok yang tersubordinasi  atau  kelompok  lain  yang  mereka  anggap  dapat  menampung  keluhan  dan membantu menyelesaikannya. Dalam tingkatan tertentu, konflik ini dapat berkembang menjadi konflik  terbuka  seperti  yang  terjadi  pada  masa  kepemimpinan  walikota  Tri  Rismaharini, dimana  pedagang  kaki  lima  Pasar  TP  Pagi  memanfaatkan  sumber  daya  mereka  untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Konflik terbuka ini bertujuan menentukan kesepakatan kembali atau win-win solution antara pemerintah kota dan pedagang kaki lima terkait jam operasional Pasar TP Pagi.
Dengan  demikian,  pemerintah  kota  dan  pedagang  kaki  lima  menjadi  aktor  yang  seringkali bersinggungan  dalam  penguasaan  ruang  publik  trotoar  di  sekitar  Jalan  Pahlawan.  Masing- masing  pihak  memiliki  pemahaman  tersendiri  dalam  memandang  trotoar  di  sekitar  jalan Pahlawan  sesuai  pengetahuan  budaya  mereka.  Pengetahuan-pengetahuan  ini  kemudian mengonstruksi pemikiran mereka tentang bagaimana ruang seharusnya diwujudkan sehingga munculah  persaingan  untuk  menggunakan  ruang  sesuai  kepentingannya  masing-masing. Pernyataan  ini  sejalan  dengan  Lefebvre,  bahwa  pemaknaan  terhadap  ruang  sangat  bersifat ideologis  sehingga  kehadiran  ruang  itu  sendiri  menjadi  sesuatu  yang  diperebutkan  berbagai elemen. Perbedaan kepentingan antara pemerintah kota dengan pedagang kaki  lima tersebut menunjukkan  adanya  ketidaksesuaian  persepsi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penguasaan ruang trotoar di kawasan Tugu Pahlawan sehingga kontestasi perebutan ruang terus terjadi dan tidak jarang melahirkan konflik-konflik spasial. Hal inilah yang membuat trotoar di sekitar Jalan Pahlawan menjadi arena kontestasi yang tidak akan selesai diperebutkan.

## Kompromi-kompromi diatas Pasar TP Pagi
Berbagai kepentingan yang muncul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ruang trotoar area Pasar TP Pagi tidak hanya memunculkan suasana perebutan ruang diatas trotoar, melainkan juga memberi kesempatan akan hadirnya negosiasi dan kompromi.  Negosiasi dan kompromi  ini  tampaknya  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  ekuilibrium  diantara  pihak- pihak yang berkepentingan atas ruang, yang hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak yang berkepentingan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan hak yang  sama  dalam  menggunakan  ruang  trotoar  Pasar  TP  Pagi.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  kompromi  yang  terjadi  disini  berupa  pengakuan  dan  penerimaan  terhadap tindakan okupasi pedagang kaki lima di atas trotoar jalan sekitar Tugu Pahlawan.
Penerimaan  tersebut  tampak  melalui  kebijakan  kompromi  atau diskresi yang  dikeluarkan pemerintah kota terhadap pedagang kaki lima di Pasar TP Pagi. Alasan pemerintah kota tidak menggusur  atau  merelokasi  pasar  ini  selain  untuk  meminimalisir  perlawanan  dari  para pedagang, juga disebabkan karena ketidaksediaan lahan yang mumpuni di kota Surabaya untuk menampung seluruh kapasitas pedagang kaki lima dari Pasar TP Pagi. Oleh karena itu, untuk sementara  ini  pedagang  kaki  lima  diperbolehkan  berjualan  menempati  trotoar  sekitar  jalan Kebon Rojo dan jalan Pahlawan dengan mematuhi sejumlah aturan tertentu yang ditetapkan pemerintah kota. Umumnya aturan-aturan tersebut berisi tentang tata tertib berjualan di trotoar sekitar Jalan Pahlawan agar keberadaan mereka tidak mengganggu mobilitas pengguna jalan yang lain.
Ditetapkannya kebijakan tersebut  rupanya tidak terlepas dari negosiasi  pengurus paguyuban terhadap  satpol  PP  agar  para  pedagang  bisa  tetap  berjualan  di  Pasar  TP  Pagi.  Untuk melancarkan  proses  negosiasi,  para  pedagang  khususnya  pengurus  paguyuban  sudah memahami  bahwa  selama  pemerintah  kota  masih  memberi  diskresi,  selama  itu  pula  para pedagang harus memberi mereka gratifikasi sebagai bentuk ungkapan terima kasih sekaligus upaya  mengambil  hati.  Biasanya  praktik  ini  dilakukan  secara  tertutup  dan  diwakilkan  oleh pengurus  paguyuban  yang  setiap  bulannya  rutin  berkunjung  ke  kantor  Satpol  PP.  Rupanya aliran  dana  illegal  ini  bertujuan  untuk  memuluskan  negosiasi  pengurus  paguyuban  terhadap Satpol PP supaya kelangsungan usaha para pedagang berjalan lancar. Adanya pertemuan intens diantara  Satpol  PP  dan  pengurus  paguyuban  menjadikan  mereka  akrab  satu  sama  lain. Keakraban  ini  umumnya  membuat  satpol  PP  cenderung  lebih  lunak  kepada  pengurus paguyuban dibandingkan dengan pedagang lainnya.
Dalam  kasus  ini  dapat  dipahami  bahwa  masuknya  dana-dana  illegal  kepada  oknum  petugas membuat  relasi  yang  terjalin  diantara  pengurus  paguyuban  dan  Satpol  PP  semakin  kuat. Semakin  kuat  relasi  yang  dibangun,  semakin  mudah  pula  proses  negosiasi  yang  dilakukan. Dengan demikian terdapat semacam kesepakatan tidak resmi diantara pedagang dan petugas penertiban  terkait  pemberian  gratifikasi.  Menurut  para  pedagang,  mereka  akan  melakukan berbagai  cara  termasuk  memberi  gratifikasi,  asalkan  kelangsungan  usaha  mereka  tidak terganggu. Dalam konteks ini, masing-masing pihak mengambil sikap tahu sama tahu (TST).
Kompromi-kompromi ini juga tidak hanya terbatas antara pedagang dan pemerintah kota saja, melainkan  juga  terjadi  antara  pedagang  dan  pejalan  kaki.  Dimana  mereka  menerima keberadaan pedagang sebagai partner di atas ruang trotoar. Aktivitas ekonomi pedagang kaki lima yang berjejer di area trotoar saat pagi hari, pejalan kaki yang meluber hingga area jalan raya, parkir liar kendaraan di beberapa ruas jalan, hingga kemacetan di sekitar lokasi Pasar TP Pagi menjadi pemandangan yang biasa dijumpai di kawasan ini. Itulah kenyataan yang terjadi di kawasan ini saat pagi hari. Namun kemudian orang dituntut untuk membiasakan diri dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi didalamnya.
Di sisi lain mereka tidak masalah jika Pasar TP Pagi ramai, sesak, dan dari segi penataane tidak beraturan.  Asalkan  mereka  bisa  mendapatkan  apa  yang  mereka  butuhkan.  Masyarakat  pun maklum jika keadaan pasar memang semrawut karena berbicara tentang pasar memang tidak bisa dinilai dari estetikanya. Menurutnya justru  Pasar TP Pagi  termasuk  tertib karena sudah mematuhi kesepakatan jam yang ditentukan pemerintah kota. Kompromi-kompromi tersebut menunjukkan  bahwa  semua  pihak  yang  menghidupi  ruang  tersebut  berkompromi  dengan situasi yang ada demi bisa memenuhi kebutuhannya. Di Pasar TP Pagi pedagang kaki lima bisa memperoleh  keuntungan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  sedangkan  masyarakat  bisa mendapatkan berbagai kebutuhan yang diinginkan dengan harga yang relatif murah serta masih bisa ditawar. Hal inilah yang membuat Pasar TP Pagi tidak pernah sepi pengunjung.

## Simpulan
Trotoar yang menjadi area Pasar TP Pagi bukan sekedar ruang fisik yang memfasilitasi arus sirkulasi pejalan kaki, melainkan telah menjadi ruang supraorganik yang melibatkan berbagai konstruksi  alam  pikir  pihak-pihak  yang  terlibat  didalamnya.  Dalam  konteks  ini,  terjadi ketidakselarasan  pemahaman  atas  ruang  yang  digagas  pemerintah  kota (representation  of space) dengan  ruang  yang  “hadir”  dalam  keseharian  masyarakat  pengguna  ruang (representational of space) sehingga beragam kontruksi ruang tersebut saling berbenturan dan masing-masing  pihak  saling  berkontestasi  untuk  menguasai  ruang  sesuai  kepentingan  dan kebutuhan  mereka.  “Ruang”  di  Pasar  TP  Pagi  berubah  menjadi  arena  kontestasi  yang  tidak pernah selesai  diperebutkan, bahkan seringkali  berpotensi  memunculkan  konflik. Umumnya konflik  berlangsung  secara  simbolik,  melalui  serangkaian  simbol-simbol  yang  diproduksi berbagai  pihak  yang  terlibat.  Pemerintah  kota  menegaskan  hegemoninya  melalui  sejumlah aturan-aturan  yang  mengatur  praktik  spasial  warga  diatas  trotoar  dan  mengalienasi  para pedagang kaki lima berdasarkan aturan-aturan tersebut. Para pedagang kaki lima menggunakan sumber daya mereka dalam bentuk “ paguyuban ” untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah kota terhadap trotoar yang menjadi area Pasar TP Pagi. Serangkaian siasat ini dilakukan untuk memudahkan  proses  negosiasi  dengan  pemerintah  kota.  Negosiasi  ini  bertujuan  untuk menghasilkan “kompromi” atas ruang yang digagas  dengan persepsi atas ruang yang tersedia. Dengan  demikian,  kehadiran  “ruang”  di  Pasar  TP  Pagi  tidak  hanya  sarat  akan  gagasan, interaksi,  pengalaman,  konflik,  strategi  dan  siasat,  melainkan  juga  memberikan  kesempatan akan hadirnya negosiasi dan kompromi.

## Daftar Pustaka
Az  Zahra,  A  (2017)  Di  antara  Kepungan  Air  di  Kota  Pekalongan  Analisis  Produksi Pengetahuan dan Praktik Politik Gerakan Sosial Komunitas Peduli Kali Loji. Antropologi Indonesia , 38 (2): 64-79. DOI: 10.7454/ai.v38i2.8772.
Aminah, S (2021) Kontestasi Ruang Publik Trotoar Kebijakan Eksistensi Furniture Kota Surabaya. https://csws.fisip.unair.ac.id/2021/12/kontestasi-ruang-publik-trotoar- kebijakan-eksistensi-furniture-kota-surabaya/, diakses pada 24 maret 2022.
Aminah,  S  (2015)  Konflik  dan  Kontestasi  Penataan  Ruang  Kota  Surabaya. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 20 (1): 59-79. https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4751.
Basundoro,  P  (2018) Merebut  ruang  kota:  aksi  rakyat  miskin  Kota  Surabaya  1900-1960an . Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Beveridge,  R,  &  Koch,  P  (2018)  Urban  everyday  politics:  Politicising  practices  and  the transformation of the here and now. Environment and Planning D: Society and Space,
37 (1), 142–157. https://doi.org/10.1177/0263775818805487.
Creswell,  JW  (2013)  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih  Di  Antara  Lima Pendekatan. Ahmad Lintang Lazuardi [terj.] Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lefebvre,  H  (1992) The  production  of  space .  Donald,  NS  [terj].  Massachusetts:  Willey- Blackwell.
Minanto, A (2018) Kota, Ruang, Dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang dalam Geliat Yogyakarta. Jurnal Komunikasi, 13 (1): 41–56. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art3.
Putra, [Personal Communication]. April 28, 2020.
Riomandha, T (2000) Dunia (Citra) Kaki Lima di Malioboro. Dalam Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru, oleh PM Laksono, dkk. (edt). Yogyakarta: Insist Press dan Jerat Budaya.
Setiawan, A (2017) Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan (Kajian Atas Teori Ruang Henry Lefebvre).
https://www.researchgate.net/publication/318501936_PRODUKSI_RUANG_SOSIAL_ SEBAGAI_KONSEP_PENGEMBANGAN_RUANG_PERKOTAAN_KAJIAN_ATAS _TEORI_RUANG_HENRY_LEFEBVRE.