Volume 1 Nomor 2(2019) 196-210  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.587
196 |  Volume 1 Nomor 2  2019

## Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut PP No 42  Tahun  2006: Realisasinya di Kec Hinai Kab Langkat
Azhar Stai Jam’iyah Mahmudiyah Langkat Azhar@staijm.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the registration of waqf land according to Government Regulation No.  42  of  2006  in  Hinai  Langkat  District,  North  Sumatra.  The  method  used  in  this  study  is  a qualitative method by using an empirical, sociological, respondent and interview approach. People in Hinai District consider waqf registration not so important in order to maintain the waqf land. This is due  to  the  fact  that  people  are  still  used  to  donating  land  verbally  on  the  basis  of  mutual  trust  in  a certain  person  or  institution,  the  habit  of  viewing  waqf  as  a  pious  deed  that  has  noble  value  in  the presence  of  God  without  having  to  go  through  administrative  procedures,  and  waqf  property  is considered  to  belong  to  Allah  alone.  will  not  dare  to  interfere  without  the  permission  of  Allah  SWT. People also find it difficult to register their waqf land. They have not had the procedure for registering waqf  and  the  problem  of  service  for  local  KUA  employees.  The  government  is  seen  as  contributing because of the lack of socialization of waqf regulations in Indonesia.

## Keywords: waqf registration, regulation and socialization

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pendaftaran  tanah  wakaf  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  di  Kabupaten  Hinai  Langkat,  Sumatera  Utara. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  empiris,  sosiologis,  responden  dan  wawancara.  Masyarakat  di  Kabupaten  Hinai menganggap  pendaftaran  wakaf  tidak  begitu  penting  untuk  menjaga  tanah  wakaf.  Hal  ini disebabkan karena masyarakat masih terbiasa mewakafkan tanah secara lisan atas dasar saling percaya  pada  orang  atau  lembaga  tertentu,  kebiasaan  memandang  wakaf  sebagai  amal  saleh yang  bernilai  mulia  di  sisi  Allah  tanpa  harus  pergi.  melalui  prosedur  administrasi,  dan  harta wakaf  dianggap  milik  Allah  semata.  tidak  akan  berani  ikut  campur  tanpa  izin  Allah  SWT. Masyarakat  juga  kesulitan  untuk  mendaftarkan  tanah  wakafnya.  Mereka  belum  memiliki prosedur  pendaftaran  wakaf  dan  masalah  pelayanan  bagi  pegawai  KUA  setempat.  Pemerintah dinilai berkontribusi karena minimnya sosialisasi regulasi wakaf di Indonesia.
Kata kunci: pendaftaran wakaf, regulasi dan sosialisasi

## PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam islam, dimana hal itu merupakan amalan yang dianjurkan sebagai amalan manusia mendekatkan diri kepada Allah (Al-Kabisi,2004:23).
Peran  wakaf  dalam  lembaga  keagamaan  memiliki  kekuatan  ekonomi  yang berpotensi  untuk  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum  sehingga  perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari’ah.
Namun yang terjadi wakaf dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan  efisien  sehingga  banyak  terjadi  berbagai  kasus  harta  wakaf  seperti  tanah  wakaf yang  tidak  terpelihara  sebagaimana  mestinya,      terlantar  atau  beralih  kepihak  ketiga dengan  cara  melawan  hukum.  Keadaan  demekian  disebabkan  tidak  hanya  kelalaian atau  ketidak  mampuan  nazir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  tanah  wakaf melainkan  juga  sikap  masyarakat    yang  kurang  peduli  atau  belum  memahami  status tanah  wakaf  yang  seharusnya  dilindungi  demi  kesejahteraan  umum  sesuai  dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf
Berdasarkan  pertimbangan    di  atas    pemerintah  dalam  upaya  melakukan pemeliharaan  benda  wakaf  yang  merupakan  aset  umat  islam,  agar  tidak  berpindah tangan  dan  dikuasai  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab,  sehingga menyimpang  dari  maksud dan tujuan  dari  orang  yang  berwakaf,  maka  dibuatlah  oleh pemerintah suatu aturan berupa peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Dengan  berlakunyan  peraturan  perundang-undangan  tentang  perwakafan  ini  , berarti pemerintah sangat memperhatikan aset umat islam, yaitu tanah wakaf.  Hal ini menunjukan  masalah  pengelolaan  wakaf    merupakan  suatu  masalah  yang  penting, karena  menyangkut  kepentingan  umum  sebagaimana  tujuan  dari  pemanfaatan  wakaf itu sendiri. Walaupun demikianpemerintah juga memerlukan bantuan dari masyarakat itu  sendiri  yaitu  dengan  mendaftarkan  tanah  yang  hendak  diwakafkannya  kepada pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Mendaftarkan  tanah  wakafnya  kepada  pemerintah,  sedangkan    dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf  menyatakan: untuk sahnya  perbuatan  hukum  wakaf    maka  wajib  didaftarkan  dan  diumumkan  yang pelaksanPendaftaran tanah wakaf sangat diperlukan untuk menciptakan tertib hukum dan  administrasi  wakaf    guna  melindungi  tanah  wakaf.  Dalam  peraturan  perundang- undangan    ini  ditegaskan  bahwa  untuk  sahnya  perbuatan  hukum  wakaf  maka  wakaf wajib  didaftarkan    dan diumumkan  yang pelaksanaanya dilakukan sesuai  dengan tata
198 |  Volume 1 Nomor 2  2019
cara  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai wakaf (PP. No. 42 Tahun 2006).
Kehadiran  undang-undang  ini  yang  bertujuan  untuk  mengamankan    benda wakaf  dari  campur  tangan  pihak  ketiga  yang  merugikan  kepentingan  wakaf    adalah suatu  yang  harus  dibanggakan  agar  tidak  terjadi    penyalahgunaan  benda  wakaf tersebut.  Namun  masalah  yang  terjadi  di  masyarakat  Kecamatan  Hinai  Kabupaten Langkat  adalah  masih  adanya  tanah  wakaf  yaang  tidak  didaftaarkan  kepada  pejabat yang berwenang. Lalu akibatnya tanah wakaf tersebut tidak diakui kesahannya secara hukum  oleh  pemerintah  dan    perlindunganterhadap  tanah  wakaf  tersebut  tidak  bisa dilakukan oleh pemerintah jika terjadi sengketa  kepemilikan dan lainnya.
Dari keterangan KUA Kecamatan Hinai, diketahui jumlah dari tanah wakaf yang bersertifikat  sebanyak 60 persil (73.110m2)  dari total keseluruhan tanah wakaf yaitu berjumlah 109 persil (123.816m2). Ini berarti ada 49 persil (59.706m 2) tanah wakaf lagi yang belum didaftarkan dan mendapat sertifikat wakaf.
Apa yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tidak mau  maannya  dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  di  atur  dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai wakaf. Hal ini berarti masyarakat yang memiliki  benda  wakaf    harus  mendaftarkan  benda  wakafnya  agar  dianggap  sah  oleh pemerintah dan dapat dilindungi secara hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  kualitatif    dengan melakukan pendekatan empiris, sosiologis, reponden dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  Pendaftaran Tanah Wakaf
1. Pembuatan AIW/APAIW
a. Wakif, Nadzir dan saksi-saksi datang Ke Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW untuk mendaftarkan harta benda yang akan di wakafkan
1) Sertifikat  Hak  Atas  Ttanah  (  yang  sudah  bersertifikat  ),  atau  surat-surat kepemilikan  tanah  (  surat  pindah  tangan,  surat  ket.  Warisan,  girik  dan  lain- lain) bagi tanah Hak Milik yang belum bersertifikat.
2) Surat  keterangan  dari lurah  di  ketahui  kecamatan  bahwa  tanah  tersebut  tidak dalam sengketa.
3) Mengisi Formulir WD dan WK.
4) Foto Copy KTP wakif aapabila masih hidup
5) Foto copy KTP Nadzir
6) Foto copy KTP Saksi
7) Materai bernilai Rp. 6000,- sebanyak 7 lembar
b.  PPAIW  memeriksa  surat-surat  (Dokumen  Asli)  harta  benda  yang  akan  di diwakafkan dan persyaratan wakaf lainnya.
a. Wakif  mengucapkan  ikrar  Wakaf  kepada  Nadzir  di  hadapan  PPAIW  dan saksi- saksi.
b. PPAIW  membuat  Akta  Ikrar  Wakaf/Akta  Pengganti  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW/APAIW) dan mengesahkan Nadzir
c. PPAIW  atasnama  nadzir  mendaftarkan  wakaf  ke  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota.
2.  Pendaftaran sertifikat tanah wakaf
a. Pendaftaran tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW/APAIW.
b. Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
c. hak milik yang akan diwakafkan sebagian, harus dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
d. Tanah wakaf yang belum berstatus hak milik, yang berasal dari bekas tanah milik adat dapat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
e. Tanah yang sudah didaftar dengan hak-hak lain, ditingkatkan haknya menjadi hak miliknya kemudian didaftar menjadi tanah wakaf atas nama nadzir
f. Tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushola, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencatat perwakafan tanah-tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

## Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
Pemanfaatan    tanah  wakaf  di  Kecamatan  Hinai  Kabupaten  Langkat diperuntukkan pada berbagai sektor, seperti:
a. Sarana rumah ibadah berupa pertapakan masjid dan surau
b. Sarana pendidikan berupa pertapakan sekolah/madrasah
c. Sarana sosial perkuburan muslimin dan pertapakan kantor
Diharapkan  tanah  yang  diwakafkan  dapat  digunakan  dengan  sebaik-baiknya  untuk kepentingan  masyarakat,  seperti  sekolah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  masyarakat  di  Kecamatan  Hinai  Kabupaten  Langkat  agar  pendidikan dapat diperoleh dengan mudah dengan adanya penambahan sekolah.
Adapun  data-data pemanfaatan tanah wakaf  tersebut  adalah sebagi berikut:
Volume 1 Nomor 2(2019) 196-210  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.587
Tabel I Pemanfaatan   Tanah  Wakaf  Untuk  Masjid No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi 1 Desa Cempa 2 2 Desa Batu Melenggang 3 3 Desa Tamaran 2 4 Desa  Tanjung Mulia 1 5 Desa Muka Paya 4 6 Desa Hinai Kanan 1 7 Desa Suka Damai 2 8 Desa Suka Damai Timur 3 9 Kelurahan Kebun Lada 3 10  Desa Baru Pasar 8 1 11  Desa Perkebunan Tanjung Bringin 3 12  Desa Suka Jadi 2 13 Desa Paya Rengas 3 Jumlah 30 Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014 Tabel II Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Surau/Langgar No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi 1 Desa cempa 4 2 Desa batu melenggang 5 3 Desa tamaran 2 4 Desa tanjung mulia 5 5 Desa muka paya 1 6 Desa hinai kanan 3 7 Desa suka damai 2 8 Desa suka damai timur 6 9 Kelurahan kebun lada 5 10  Desa baru pasar 8 2 11  Desa perkebunan tanjung bringin 8 12  Desa suka jadi 9
13  Desa paya rengas 9 Jumlah 61 Sumber data: Statistik Urusan Agama Kecamatan  Hinai Tahun 2014 Tabel III Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi 1 Desa cempa 2 2 Desa batu melenggang 4 3 Desa tamaran - 4 Desa tanjung mulia 4 5 Desa muka paya - 6 Desa hinai kanan 3 7 Desa suka damai - 8 Desa suka damai timur - 9 Kelurahan kebun lada - 10  Desa baru pasar 8 - 11  Desa perkebunan tanjung bringin - 12  Desa suka jadi 4 13  Desa paya rengas 2 Jumlah 19 Sumber data: Statistik  Kantor Ursan Agama  Kecamatan  Hinai Tahun 2014 Tabel IV Tanah Wakaf untuk Perkuburan N0 Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi 1 Desa cempa 2 2 Desa batu melenggang 2 3 Desa tamaran 2 4 Desa tanjung mulia - 5 Desa muka paya 3 6 Desa hinai kanan - 7 Desa suka damai 2 8 Desa suka damai timur -
9 Kelurahan kebun lada 1 10  Desa baru pasar 8 - 11  Desa perkebunan tanjung bringin - 12  Desa suka jadi 2 13  Desa paya rengas 2 Jumlah 16 Sumber Data: Statistik Kantor Urusan Agama  Kecamatan Hinai Tahun 2014 Tabel V Tanah Wakaf untuk Pertapakan Kantor No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi 1 Desa cempa 1 2 Desa batu melenggang - 3 Desa tamaran - 4 Desa tanjung mulia - 5 Desa muka paya - 6 Desa hinai kanan - 7 Desa suka damai 2 8 Desa suka damai timur - 9 Kelurahan kebun lada - 10  Desa baru pasar 8 - 11  Desa perkebunan tanjung bringin - 12  Desa suka jadi - 13  Desa paya rengas - Jumlah 3
Sumber data: Statistik  Kantor Urusan Agama  Kecamatan Hinai Tahun 2014
Adapun jumlah tanah wakaf dan pemanfaatannya di Kecamatan Hinai adalah:
Tabel VI Jumlah Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai No Jenis Pemanfaatan Jumlah Lokasi Luas/m 2 1 Pertapakan Masjid 30 52.374 2 Pertapakan surau/Langgar 61 30.110 3 Pertapakan Madrasah 19 20.129 4 Perkuburan 16 55.100 5 Pertapakan Kantor 3 915
Volume 1 Nomor 2(2019) 196-210  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.587
Jumlah 129 158.628
Sumber Data: Statistik Kantor  Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014
Realisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
Adapun  kriteria  terlaksana  atau  tidak  pendaftaran  tanah  wakaf    oleh  masyarakat  muslim  di Kecmatan Hinai yaitu:
a. Tanah wakaf telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) telah mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf  bagi tanah wakaf yang telah didaftarkan
c. Tanah wakaf telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN)
Pelaksanaan atau realisasi pendaftaran tanah wakaf  sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai, adalah sebagai berikut:

## TABEL VII
Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Masjid
No Lokasi wakaf Jumlah lokasi Bersertifikat Belum 1 Desa Cempa 2 - 2 Desa  Batu Malenggang 1 2 3 Desa Tamaran 1 1 4 Desa Tanjung Mulia 1 - 5 Desa Muka Paya 2 2 6 Desa Hinai Kanan 1 - 7 Desa Suka Damai 2 -
8 Desa Suka Damai Timur - 3 9 Kelurahan Kebun Lada 1 2 10 Desa Pasar Baru Pasar 8 1 - 11 Desa Perkebunan Tanjung Bringin - 3 12 Desa Suka Jadi - 2 13 Desa Paya Rengas 1 2 Jumlah 13 17
Sumer data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014
TABEL VIII
Realisasi Pendaftaran Tanah Wakaf untuk Pendidikan
No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi Bersertifikat Belum 1 Desa Cempa - 2 2 Desa Batu Melenggang 3 1 3 Desa Tamaran - - 4 Desa Tanjung Mulia 1 3 5 Desa Muka Paya - - 6 Desa Hinai Kanan 2 1 7 Desa Suka Damai - - 8 Desa Suka Damai Timur - - 9 Kelurahan Kebun Lada - - 10 Desa Baru Pasar 8 - -
11 Desa Perkebunan Tanjung Bringin - - 12 Desa Suka Jadi - 4 13 Desa Paya Rengas - 2 Jumlah 6 13
Sumber data: Statistik  Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014
TABEL IX
Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kantor
No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi Bersertifikat Belum 1 Desa Cempa - - 2 Desa Batu Malenggang 1 - 3 Desa Tamaran - - 4 Desa Tanjung Mulia - - 5 Desa Muka Paya - - 6 Desa Hinai Kanan - - 7 Desa Suka Damai 2 - 8 Desa Suka Damai Timur - - 9 Kelurahan Kebun Lada - - 10 Desa Baru Pasar 8 - - 11 Desa Perkebunan Tanjung Bringin - - 12 Desa Suka Jadi - - 13 Desa Paya Rengas - - Jumlah 3 -
206 |  Volume 1 Nomor 2  2019
Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014
TABEL X
Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kuburan No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi Bersertifikat Belum 1 Desa Cempa 2 - 2 Desa Batu Melenggang - 2 3 Desa Tamaran 2 - 4 Desa Tanjung Mulia - - 5 Desa Muka Paya 3 - 6 Desa Hinai Kanan - - 7 Desa Suka Damai 2 - 8 Desa Suka Damai Timur - - 9 Kelurahan Kebun Lada 2 - 10 Desa Baru Pasar 8 1 - 11 Desa Perkebunan Tanjung Bringin - - 12 Desa Suka Jadi - - 13 Desa Paya Rengas 2 - Jumlah 14 2
Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014
TABEL XI
Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Langgar
No Lokasi Wakaf Jumlah Lokasi Bersertifikat Belum 1 Desa Cempa 1 3
2 Desa Batu Melenggang 5 - 3 Desa Tamaran 1 1 4 Desa Tanjung Mulia 2 3 5 Desa Muka Paya 1 - 6 Desa Hinai Kanan 2 1 7 Desa Suka Damai 1 1 8 Desa Suka Damai Timur - 6 9 Kelurahan Kebun Lada 5 - 10 Desa Baru Pasar 8 2 - 11 Desa Perekebunana Tanjung Bringin - 8 12 Desa Suka Jadi 3 6 13 Desa Paya Rengas 5 4 Jumlah 28 33
Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014
Dari  tabel-tabel  di  atas,  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa  realisasi  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf ke KUA selaku Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW):
a. Total keseluruhan tanah wakaf yang ada di kecamatan hinai adalah berjumlah 129 lokasi (158.628m 2 )
b. Tanah  wakaf  yang  telah  didaftarkan  ke  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan Hinai sebanyak 60 lokasi (73.110m 2 )
c. Tanah  wakaf    yangt  belu  didaftarkan  ke  kantor  urusan  agama  (KUA) Kecamatan hinai sebanyak 49 lokasi (59.706m 2 )
2. Tanah wakaf yang belum didaftarkan jumlahnya cukup banyak, hal ini berarti realisasi pendaftaran wakaf belum berjalan dengan banyak.
3. Pemanfaatan  tanah  wakaf  di  Kecamatan  Hinai  bukanlah  merupakan  tanah yang produktif.

## Kendala dan Solusi Dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai
Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai adalah:
i. Kendala yang berkaitan atau ditinjau dari segi wakif
a. Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli  waris  dari  wakif  tidak  sesegera  mungkin  menyerahkan  berkas-berkas tentang  perwakafan  tanah  yang  dimiliki  oleh  ahli  waris  wakif  tersebut  ke pihak  pejabat  pembuat  akta  ikrar  wakaf  (PPAIW).  Sehingga  mereka  tidak melakukan  AIW  (Akta  Ikrar  Wakaf),  dengan  anggapan  bahwa  tanah  yang sudah  diwakafkan  hubungannya  adalah  dengan  Allah  SWT  sehingga  tidak mungkin  diselewengkan,  oleh  karenanya  dianggap  bukti  tertulis  mengenai perwakafan tanah tersebut tidak diperlukan lagi dalam hal ini.
b. Wakif  tidak  cocok  dengan  Nadzir  disini  terjadi  ketidaksesuaian  kehendak antara  Wakif  dengan  Nadzir,  misalnya  wakif  menginginkan  pergelolaan wakaf  seperti  ini,  sedangkan  pihak  masyarakat  menghendaki  Nadzir melakukan  pengelolaan  dengan  cara  yang  berbeda  dengan  kehendak  wakif. Sehingga atas dasar hal tersebut wakif  kemudian tetap
menguasai bukti tertulis (surat menyurat) atas perwakafan tanah itu.
c. Adanya  seorang  Nadzir  yang  telah  meninggal  dunia,  kemudian  digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.
ii. Kendala dari segi kesadaran masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara  transparan  atau  terbuka  yang  bisa  mendatangkan  masukan  dari  masyarakat secara  luas.  Dari  pihak  Departemen  Agama  juga  kekurangan  tenaga  penyuluh  ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.
Adapun solusi atas kendala yang dihadapi dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai adalah:
1. Pemanfaatan  dan  pemberdayaan  tanah  wakaf  secara  produktif,  disamping pengamanan  di  bidang  hukum  (pensertifikatan  tanah  wakaf),  engamanan
Volume 1 Nomor 2(2019) 196-210  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.587
dalam  bidang  peruntukan  dan  pengembangannya  harus  juga  dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki fungsi sosial menemukan fungsinya.
2. Mendorong  secara  lebih  luas  kepada  masyarakat  agar  lebih  peduli  terhadap pentingnya  harta  wakaf  di  tengah  kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Melalui upaya  sosialisasi  wakaf  diharapkan  masyarakat  semakin  mengerti  mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.

## KESIMPULAN
Keadaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah:
a. Masyarakat Islam Kecamatan Hinai menganggap pendaftaran wakaf tidak begitu penting guna menjaga tanah wakaf tersebut. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa izn Allah SWT.
b. Masyarakat juga merasa kesulitan  dalam melakukan pendaftaran  tanah wakafnya. Kesulitan ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenal prosedur pendaftaran wakaf dan masalah pelayanan pegawai KUA setempat.
c. Selain masyarakat, pihak pemerintah juga turut andil dalam penyebab tidak terealisasinya pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai. Sosialisasi yang kurang bahkan tidak ada sama sekali terhadap Peraturan Pemerintah kemudian sarana dan prasarana kantor KUA Kecamatan Hinai yang kurang memadai juga menjadi hambatan bagi realisasi pendaftaran wakaf.
Kendala dalam  pelaksanaan pendaftaran  wakaf   sehingga  di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah:
a. Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris wakif tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
b. Wakif tidak cocok dengan Nadzir disini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara Wakif dengan Nadzir, misalnya wakif menginginkan pergelolaan wakaf seperti
ini, sedangkan pihak masyarakat menghendaki Nadzir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif.
c. Adanya seorang Nadzir yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.
d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Dari pihak Departemen Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono, Boedi.SejarahPembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , PTPenerbit Djambatan,Jakarta,2007.
Harsono,Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, PT Penerbit Djambatan,Jakarta,2005.
S W Sumardjono, Maria. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi ,PT Kompas Media Nusantara,Jakarta, 2007.
Soerjonodan H. Abdurrahman, Metode Penelitian; Suatu Pemikiran danPenerapan , PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , UI Pres, Jakarta,1998.
Ali,Zainudin . Metode Penelitian Hukum , PT Sinar Grafika,Jakarta,2001.
Kartini,Kartono. Pengantar Metodologi Riset Sosial , Mandar Maju, Bandung,1996.
Sunggono,Bambang. Metodologi Penelitian Hukum ,Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1996.
Soekanto Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Sutedi,Adrian . Kekuasaan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah , Cipta Jaya, 2006.
AP. Parlindungan, Komentar Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah , CV. Mandar Maju, Bandung ,1998.
Santoso,Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , UI, Pres, Jakarta, 1986.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Kencana, Jakarta,2010.