## Praktik Diplomasi Publik Republik Rakyat Cina Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Masyarakat Taiwan
Rizal Budi Santoso *1 , Taufik Hidayat 2 , Windy Dermawan 3
1 Magister hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
2 Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
3 Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia e-mail: * 1 budisantosorizal@gmail.com , 2 taufik_hidayat_hi@yahoo.com , 3 windydermawan165@gmail.com

## Abstract
This paper aims to explain the practice of public diplomacy of the People's Republic of China to  the  people  of  Taiwan  in  improving  economic  and  social  relations.  Researchers  see  that  the relationship between the People's Republic of China and the people of Taiwan focuses on economic relations which then have an impact on social interaction between the two communities. In analyzing the practice of public diplomacy of the People's Republic of China, researchers conducted an analysis based on the theory of public diplomacy put forward by Joseph Nye with the aim to find out how the practice  of  public  diplomacy  of  the  People's  Republic  of  China  towards  the  people  of  Taiwan  in improving economic and social relations (2016-2018). The research method used in this research is to use qualitative methods. While in collecting data, researchers used literature studies and online searches. In conducting data analysis, researchers use data reduction. The results in this paper show that  the  public  diplomacy  of  the  People's  Republic  of  China  is  often  addressed  to  Taiwanese entrepreneurs with the appeal of the Chinese market that is integrated with the global market that is able to improve economic and social relations with the creation of a linkage community that is able to build  and  strengthen  positive  relations  between  the  government  of  the  Republic  of  China  with  the people of Taiwan.
Keywords— Public Diplomacy, People's Republic of China, People of Taiwan

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina terhadap masyarakat Taiwan dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial. Peneliti melihat bahwa hubungan antara Republik Rakyat Cina dengan masyarakat Taiwan berfokus pada hubungan ekonomi  yang  kemudian  berdampak  pada  interaksi  sosial  antara  kedua  masyarakat.  Dalam menganalisa praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina, peneliti melakukan analisis berdasarkan teori  diplomasi  publik  yang  dikemukakan  oleh  Joseph  Nye  dengan  tujuan  untuk  mengetahui bagaimana  praktik  diplomasi  publik  Republik  Rakyat  Cina  terhadap  masyarakat  Taiwan  dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial (2016-2018). Medote riset yang digunakan dalam riset ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Sementara  dalam  mengumpulkan  data,  peneliti menggunakan  studi  pustaka  serta  penelusuran  online.  Dalam  melakukan  analisis  data,  peneliti menggunakan  reduksi  data.  Hasil  dalam  tulisan  ini  menunjukan  bahwa  diplomasi  publik  Republik Rakyat  Cina  seringkali  ditujukan  kepada  pengusaha  Taiwan  dengan  daya  tarik  pasar  Cina  yang terintegrasi pasar global yang mampu meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial dengan terciptanya linkage community yang mampu membangun dan memperkuat hubungan positif antara pemerintah Republik Cina dengan masyarakat Taiwan.
Kata kunci —Diplomasi Publik, Republik Rakyat Cina, Masyarakat Taiwan

## 1. Pendahuluan
Hubungan  antara  Republik  Rakyat
Cina  dengan  Taiwan  mempunyai  prinsip dasar, yaitu mengesampingkan permasalahan  politk  dan  mempromosikan kerjasama ekonomi.  Republik Rakyat Cina dan  Taiwan  telah  setuju  untuk  mematuhi konsensus 1992, hasil dari KTT non politik yang  dihadiri  oleh Straits  Exchange Foundation (SEF),  sebuah  badan  semi- resmi yang didirikan oleh Taiwan dan the Association  for  Relations  Across  the Taiwan  Strait (ARATS)  dari  pihak Republik  Rakyat  Cina.  Dalam  pandangan Lin  (2019),  Republik  Rakyat  Cina berpendapat  bahwa  konsensus  1992 merupakan  dasar  dari  interaksi  yang dilakukan  dalam  hubungan  Republik Rakyat  Cina-Taiwan  yang  berpegangan pada  prinsip One-China dan  sebagai mekanisme  pembangunan  kepercayaan antara  kedua  pihak.  Hal  ini  dikarenakan menurut  Kang  (2003),  karakteristik  dari prinsip One  China dari  pemerintah Republik  Rakyat  Cina  adalah  “hanya  ada satu  Republik  Rakyat  Cina  di  dunia  dan Taiwan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Rakyat Cina, dan pusat pemerintahan Republik Rakyat Cina adalah  di  Beijing”.  Dengan  ini,  Republik Rakyat  Cina  memberikan  Taiwan  status otonomi  khusus  dalam  “ one  country,  two systems ”. Namun begitu bagi Taiwan lebih menegaskan  bahwa  Taiwan  merupakan entitas politik yang mempunyai status yang setara dengan status dari Republik Rakyat Cina.
Perkembangan  hubungan  Republik Rakyat  Cina  dengan  Taiwan  saat  ini mengalami  ketergantungan  ekonomi  yang berkembang terlebih dengan
di resmikannya  pakta  perdagangan  bilateral the  Economic  Cooperation  Framework
Agreement (ECFA)  pada  2010  (Rigger  &
Schubert, 2017). Melalui kerangka kerjasama  ini  hambatan  perdagangan antara  Republik  Rakyat  Cina  dan  Taiwan dihapuskan,
menurut kementerian perdagangan Republik Rakyat Cina (2018), Taiwan menjadi mitra dagang terbesar bagi Republik  Rakyat  Cina  dimana  interaksi perdagangan antara Republik Rakyat Cina dengan  Taiwan  pada  1999  sebesar  $35 miliar,  naik  pada  2018  mencapai  $150,5 miliar.  Dalam  hal  ini  perusahaan- perusahaan besar Taiwan menuai sebagian besar  manfaat  dari  ikatan  komersial  yang lebih  kuat  dengan  Republik  Rakyat  Cina, dimana  para  pengusaha  Taiwan  ini mendirikan pusat perusahaan dan pabriknya di Republik Rakyat Cina dengan harga tanah yang lebih murah dibandingkan di  Taiwan  membuat  daya  tarik  Republik Rakyat  Cina  bagi  pengusaha  Taiwan semakin besar.
Dalam  hubungan  ekonomi  yang semakin  meningkat  ini,  memberikan dampak  positif  terhadap  hubungan  sosial antara masyarakat Taiwan dengan Republik  Rakyat  Cina.  Dalam  Lin  (2017) Republik  Rakyat  Cina  telah  memberikan daya  tarik  untuk  mencari  sebuah kesempatan  untuk  bekerja  dan  belajar  di Republik  Rakyat  Cina  bagi  masyarakat Taiwan. Migrasi tenaga kerja Taiwan baik itu  buruh  ataupun  tenaga  terampil  dan professional  yang  berpengalaman  yang datang  ke  Republik  Rakyat  Cina  terus meningkat bahkan para lulusan muda dari universitas Taiwan juga langsung mencari kesempatan di Republik Rakyat Cina yang umumnya  bekerja  di  kota  besar  seperti Shanghai dan Beijing .
Penelitian mengenai mengenai praktik diplomasi  publik  Republik  Rakyat  Cina sebagai  upaya  dalam  meningkatkan hubungan  dengan  masyarakat  Taiwan belum  banyak  dikaji.  Penelitian  lain umumnya  mengkaji  mengenai  hubungan
ekonomi  antara  Republik  Rakyat  Cina dengan  Taiwan,  seperti  yang  ditemukan dalam penelitian Chun-yi (2010), Chun-yi dan  Ming  Xi  (2017),  Weng  (2017)  yang berpendapat bahwa peningkatan hubungan ekonomi melalui perdagangan dan investasi  tidak  akan  mendorong  opini publik untuk mengarahkan kepada integrasi politik.  Sementara  itu  penelitian  lain mengkaji  mengenai  diplomasi  publik Republik  Rakyat  Cina  terhadap  Taiwan yang  dilakukan  oleh  Hung  (2017),  Keng dan  Schubert  (2010),  Chun-yi  (2010), Davidson (2015), Hsu (2014) menemukan bahwa  Republik  Rakyat  Cina  telah mempromosikan  diplomasi  publik  ke Taiwan, yang bertujuan untuk memfasilitasi  pertukaran,  mengimbangi citra  negatif  dan  meningkatkan  saling pengertian  di  bidang  pendidikan,  budaya dan interaksi sosial. Peneliti melihat bahwa pada  tulisan  sebelumnya  belum  cukup informasi  terkait  praktik  diplomasi  publik Republik Rakyat Cina sebagai upaya dalam meningkatkan
hubungan
dengan masyarakat Taiwan. Karenanya, artikel ini akan  menunjukan  peningkatan  dalam hubungan  Republik  Rakyat  Cina  dengan masyarakat  Taiwan  melalui  praktik diplomasi publik.
Dalam  diplomasi  publik  seringkali menjalin  hubungan  dengan  masyarakat asing dan mempertahankan kebijakan luar negeri  yang  berorientasi  pada  pemenuhan kepentingan  nasional  suatu  negara  telah menarik minat peneliti
untuk memperdalam  praktik  diplomasi  publik sebagai  salah  satu  upaya  meningkatkan hubungan  dengan  negara  lain.  Artikel  ini akan  menjawab  pertanyaan  utama  yaitu “bagaimana  praktik  diplomasi  publik Republik Rakyat Cina dapat meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan?”.

## 2. Kerangka Konseptual
Soft  Power bertumpu  pada  persuasi dan daya tarik dalam membentuk preferensi negara  lain  yang  berpusat  pada  budaya, nilai-nilai,  dan  kebijakan  luar  negeri. Soft Power dalam hal ini memiliki kemampuan untuk  mempengaruhi  negara  lain  melalui persuasi dan daya tarik yang dimiliki untuk memperoleh  hasil  yang  diinginkan  (Nye, 2004).  Dengan  penggunaan  persuasi  yang semakin  berkembang,  telah  mendorong perubahan  dalam  proses  diplomasi. Diplomasi tradisional government-to- government yang identik dengan partisipatif  pemerintah  yang  lebih  terbuka telah  berubah  kedalam  bentuk  partisipatif masyarakat ke pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai diplomasi publik. Diplomasi  tradisional  berusaha  untuk mengamankan niat baik pemerintah asing, diplomasi publik berarti mengamankan niat baik  publik  asing.  Hal  ini  membuat diplomasi  harus  menjadi  semakin  umum untuk melayani kepentingan nasional suatu negara (Zaharna, 2010).
Rana (2011) mendefinisikan diplomasi publik sebagai, kegiatan-kegiatan di mana pemerintah,  bekerja  dengan  badan-badan non-negara, menjangkau publik dan aktor- aktor  non-negara  di  luar  negeri,  yang mencakup  antara  lain  informasi,  budaya, pendidikan,  dan  citra  negara.  Diplomasi publik juga mencakup kegiatan pemerintah yang  diarahkan  pada  publik  domestik, tentang  urusan  luar  negeri  dan  citra jaringan diplomatiknya.
Diplomasi publik merupakan alat yang dapat menggunakan atau menghasilkan soft power dengan  menghubungkan  sumber daya soft  power dengan  hasil  yang diinginkan.  Nye  menyebutnya  dengan “konversi daya”, dimana proses komunikasi  dan  kolaborasi  yang  dapat mengubah sumber daya soft power menjadi daya  tarik  bagi  publik  asing  dan
memperoleh  hasil  yang  diinginkan  (Nye, 2004).  Masyarakat  dipandang  sebagai target dan isntrumen kebijakan luar negeri dan  upaya  untuk  menargetkan  masyarakat secara  lebih  efektif  (Hocking,  2005). Dalam bentuk diplomasi publik tradisional ini,  sifatnya  lebih  kommpetitif  dimana kebijakan  merupakan  bagian  dari  strategi diplomasi bilateral, yang melayani kepentingan  nasional  dan  yang  bersaing dengan  strategi  negara  lain  (Pamment, 2012).
Fouts  (2006)  memaparkan  bahwa diplomasi  publik  paling  efektif  ketika pertukaran  yang  berarti  menemukan ekspresi  yang  dapat  dibuktikan  dalam pengembangan  kebijakan  dan  tindakan negara. Ini jauh melampaui urusan publik, yang  mencari  lebih  banyak  informasi daripada  membujuk.  Selain  itu,  diplomasi publik  memiliki  lebih  banyak  kesamaan dengan  dialog  daripada  propaganda,  yang merupakan aliran informasi satu arah yang sering ditandai dengan ketidakakuratan dan bias.  Sebagai  permulaan,  konstituensi domestik harus dipertahankan dan dipupuk jika  tujuan  kebijakan  internasional  selaras dengan  warga  negara.  Dan  melakukan penjangkauan semacam itu bukanlah tugas yang  mudah,  terutama  bagi  para  praktisi yang orientasi utamanya adalah internasional:  kembali  ke  ibukota  mereka dan  orang-orang  senegaranya  berhadapan dengan dunia.
Menurut  Kelley  (2009)  diplomasi publik  “berkaitan  dengan  pengaruh  sikap publik terhadap
pembentukan
dan pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri.  Ini mencakup dimensi hubungan internasional di luar diplomasi tradisional; pembentukan opini  publik  di  negara  lain;  interaksi kelompok dan kepentingan pribadi di satu negara dengan yang lain; pelaporan urusan luar  negeri  dan  dampaknya  terhadap kebijakan; komunikasi antara diplomat dan
koresponden asing; dan proses komunikasi antar budaya.
Dalam  artikel  ini,  peneliti  akan menggunakan  kerangka  analisis  yang dipaparkan oleh Joseph Nye yang membagi tujuan  diplomasi  publik  menjadi  tiga dimensi  berbeda  yang  membutuhkan proporsi  relatif  berbeda  dari  informasi pemerintah langsung dan hubungan budaya jangka panjang:
Dimensi  pertama  adalah daily communications ,  yang  melibatkan penjelasan konteks keputusan kebijakan dalam dan luar negeri. . . Dimensi daily communications juga harus  melibatkan  persiapan  untuk menghadapi  krisis  dan  melawan serangan. . . Dimensi kedua adalah strategic  communication ,  di  mana seperangkat tema sederhana dikembangkan,  seperti  apa  yang terjadi  dalam  kampanye  publik.  .  . Dimensi  ketiga  diplomasi  publik adalah  pengembangan  hubungan dengan  individu-individu  kunci selama  bertahun-tahun  melalui beasiswa,  pertukaran,  pelatihan, seminar,  konferensi,  dan  akses  ke saluran media. Masing-masing dari tiga  dimensi  diplomasi  publik  ini memainkan  peran  penting  dalam membantu  menciptakan  daya  tarik negara yang menarik dan ini dapat meningkatkan  prospeknya  untuk memperoleh  hasil  yang  diinginkan (Nye, 2004:107-110).
Melalui  kerangka  analisis  yang dikemukakan  oleh  Nye  ini,  telah memberikan  bentuk  pada  proses  interaksi yang  dilakukan  dalam  menciptakan  dan meningkatkan  hubungan  negara  dengan publik asing yang menjadi target diplomasi publik  untuk  meningkatkan  keberhasilan dalam  memperoleh  hasil  yang  diinginkan. Dalam kontek artikel ini, kerangka analisis
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April-2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
dari Nye ini sangat relevan dengan artikel ini  karena  dapat  menjelaskan  mengenai persiapan  mengenai  diplomasi  publik dalam kebijakan domestik dan luar negeri dalam  menciptakan  daya  tarik  bagi Republik Rakyat Cina untuk meningkatkan hubungan  dengan  Taiwan.  Kerangka analisis nye juga menggambarkan interaksi komunikasi  yang  memberikan  pesan  yang dibuat  khusus  kepada  masyarakat  Taiwan untuk  mendukung  inisiatif  kebijakan Republik Rakyat Cina dengan memberikan segala  kebutuhan  masyarakat  Taiwan sehingga  memunculkan  respon  yang diinginkan dari masyarakt Taiwan terhadap Republik Rakyat Cina.
Selain  itu  juga  Nye  menyebutkan bahwa perlu adanya pembangunan hubungan  dengan  individu  dan  kelompok yang  sesuai  dalam  konteks  artikel  ini adalah masyarakat Taiwan, dengan harapan bahwa  niat  baik  yang  dihasilkan  akan meningkatkan pemahaman mengenai
Republik  Rakyat  Cina  dan  meningkatkan kemungkinan bahwa “hasil yang diinginkan”  dari  kepentingan  nasional Republik Rakyat Cina akan terpenuhi.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  artikel  ini  akan  menggunakan metode  kualitatif  yang  dilakukan  untuk mendeskripsikan  proses  dari  praktik diplomasi  publik  Republik  Rakyat  Cina sebagai  upaya  dalam  meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan. Data yang  mendukung  dalam  artikel  ini diperoleh  dengan  menggunakan  studi literatur pada jurnal ilmiah, publikasi data, situs  resmi  dan  situs  lain  mengenai pemahaman  diplomasi  publik  dan  data tentang praktik diplomasi publik Republik Rakyat  Cina  sebagai  upaya  dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat  Taiwan.  Data  yang  digunakan
dalam analisa penelitian ini merupakan data dengan  rentang  tahun  2016-2018.  Metode triangulasi  dipilih  untuk  menyaring  dan menguji  keabsahan  data  yang  telah dikumpulkan.  Tujuan  dalam  artikel  ini adalah  untuk  dapat  menggambarkan praktik  diplomasi  publik  yang  dilakukan oleh  Republik  Rakyat  Cina  dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1  Diplomasi  Publik  Republik  Rakyat Cina Melalui Kerjasama Predagangan  dan  Investasi  dengan Taiwan
Reformasi  ekonomi  pada  masa pemerintahan  Presiden  Den  Xiaoping mengeluarkan open-door  policy yang bertujuan  untuk  membuka  perdagangan dan  investasi  asing  masuk  ke  Republik Rakyat Cina untuk pembangunan ekonomi Republik  Rakyat  Cina  (Sung,  2005). Menurut Lo (2018) Republik Rakyat Cina berupaya  untuk  mengurangi  pembatasan dan  menyederhanakan  prosedur  untuk masuknya investasi asing. Republik Rakyat Cina  juga  menyediakan  berbagai  macam barang kepada konsumen di seluruh dunia dan  sebagian  besar  produksi  dari  pabrik- pabrik  Republik  Rakyat  Cina  ini  telah masuk  kedalam  pasar  global.  Kurang  dari 40  tahun  sejak  reformasi  ekonomi, Republik  Rakyat  Cina  hari  ini  menjadi pemimpin  bisnis  global  yang  menjadi tempat bagi perusahaan global dan menjadi tujuan  penanaman  modal  asing  langsung (Xinhua, 2018).
Taiwan  menjadi  salah  satu  mitra dagang dan investor penting bagi Republik Rakyat Cina. Pasar Republik Rakyat Cina yang  telah  menyentuh  pasar  global membuat  para  pengusaha  Taiwan  ini tertarik untuk melakukan perdagangan dan
menanamkan  modalnya  di  Republik Rakyat Cina. Karenanya banyak pengusaha Taiwan  memindahkan  perusahaan  dan pabriknya dari Taiwan ke Republik Rakyat Cina (Sung, 2005).
Dalam  konteks  diplomasi  publik, Republik  Rakyat  Cina  telah  mengarahkan diplomasi  publiknya  kepada  pengusaha Taiwan  yang  tertarik  untuk  memindahkan perusahaan  dan  pabriknya  ke  Republik Rakyat  Cina.  Dalam  pandangan  peneliti, penciptaan daily communications, reformasi  kebijakan  ekonomi  Republik Rakyat Cina melalui open-door policy telah menjadi  dasar  persiapan  dari  kebijakan dalam negeri Republik Rakyat Cina untuk memberikan  daya  tarik  bagi  para pengusaha  Taiwan  untuk  datang  ke Republik  Rakyat  Cina,  salah  satunya adalah dengan mempromosikan upah buruh yang rendah dan harga tanah yang murah. Pemerintah  Republik  Rakyat  Cina  juga memberikan  jaminan  minimnya  tuntutan hak-hak pekerja dan peraturan lingkungan yang  tidak  terlalu  ketat  agar  dapat menurunkan  biaya  manufaktur  dari perusahaan milik pengusaha Taiwan.
Bagi peneliti, hal ini telah memberikan daya  tarik  bagi  pengusaha  Taiwan  untuk menjadikan Republik Rakyat Cina sebagai negara  tujuan  pengusaha  Taiwan  untuk melakukan  perdagangan  dan  investasi mengingat  dari  segi  jarak  yang  dekat  dan dilengkapi  dengan  tenaga  kerja  yang melimpah  dan  murah  telah  menarik pengusaha  Taiwan  untuk  melakukan perdagangan  dan  investasi  langsung  di Republik Rakyat Cina. Pada 2008, tercatat lebih dari 200.000 perusahaan Taiwan telah mendirikan  perusahaan  dan  pabriknya  di Republik  Rakyat  Cina  dengan  membawa lebih  dari  US$  166  miliar  dana  investasi (Higgins,  2012).  Menurut  Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Cina (2018), pada  2015  menempatkan  Taiwan  sebagai
mitra  dagang  terbesar  pada  peringkat empat.
Taiwan  sebagai  salah  satu  mitra dagang terbesar Republik Rakyat Cina ini tak lepas dari kontribusi pakta perdagangan the  Economic  Cooperation  Framework Agreement (ECFA)  dan the  Cross-Strait Trade in Service Agreement (CSTSA), dan juga membentuk the Cross-Strait Economic  Cooperation  Committee .  Isi perjanjian  ini  termasuk  dimulainya transportasi  langsung  dan  pasca-layanan khususnya, pembukaan wisatawan Republik Rakyat Cina ke Taiwan, dan kerja sama  lintas-Selat  di  bidang  keamanan pangan, keuangan, penumpasan kejahatan, inspeksi  produk,  urusan  awak  kapal, perlindungan  hak  kekayaan  intelektual, kedokteran  dan  kesehatan,  keamanan energi nuklir, perlindungan investasi, kerja sama bea cukai, keselamatan penerbangan sipil, dan penghindaran pajak berganda.
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  ekonomi  Republik Rakyat Cina (2017), sebagian besar dari 23 perjanjian terkait langsung dengan pertukaran ekonomi dan sosial. Akibatnya, volume  perdagangan  lintas-Selat  telah meningkat  dengan  cepat  dari  US$  124,5 miliar pada 2007 menjadi US$ 145,4 miliar pada 2010, US$ 169 miliar pada 2012, US$ 198,3 miliar pada 2014, turun menjadi US$ 179,6  miliar  pada  2016,  tetapi  bangkit kembali  hingga  US$  199,4  miliar  pada 2017,  naik  11,3  %.  Sementara  itu,  ekspor Taiwan ke Republik Rakyat Cina mencapai US$ 155,4 miliar dan impor dari Republik Rakyat Cina mencapai US$ 44 miliar pada 2017,  dengan  surplus  US$  111,4  miliar. Menurut Biro Perdagangan Luar Negeri di Taiwan,  jumlah  perdagangannya  dengan Republik  Rakyat  Cina  (termasuk  Hong Kong  dan  Makau)  adalah  US$  181,96 miliar  pada  2017,  naik  15,4  %  dari  pada 2016,  menyumbang  31,56  %  dari  total perdagangannya  (US$  576,51  miliar).
Ekspor  Taiwan  ke  Republik  Rakyat  Cina berjumlah  US$  130,39  miliar,  naik  16  % dari tahun 2016 dan merupakan 41 % dari total  ekspornya  (US$  317,24  miliar), sementara  ekspornya  ke  Amerika  Serikat dan Jepang masing-masing masing-masing sebesar 11,6 % dan 6,3 %.
Pada 2018, Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Cina (2018) mengeluarkan data terkait
total perdagangan antara Republik Rakyat Cina dan  Taiwan  adalah  US$  226,24  miliar, meningkat  13,2  %.  Ekspor  Republik Rakyat Cina ke Taiwan adalah US$ 48,647 miliar,  naik  10,6  %,  untuk  impor  dari Taiwan US$ 177,598 miliar, naik 13,9 %, defisit perdagangan China dengan Taiwan US$  128,951  miliar.  Taiwan  adalah  mitra dagang  terbesar  kelima  kami  dan  sumber impor  terbesar  ketiga.  Republik  Rakyat Cina adalah mitra dagang terbesar Taiwan dan sumber surplus perdagangan.
Surplus  perdagangan  Taiwan  yang diuntungkan  dari  perdagangan  lintas-Selat berkisar  antara  US$  60  dan  80  miliar menurut statistiknya sendiri, tetapi mencapai  lebih  dari  US$  110  miliar menurut  angka  Republik  Rakyat  Cina (Kementerian  Ekonomi  Republik  Rakyat Cina,  2017).  Dalam  pandangan  peneliti, Republik  Rakyat  Cina  menikmati  total perdagangan yang jauh lebih besar daripada Taiwan,  yang  membuat  ketergantungan Taiwan  pada  Republik  Rakyat  Cina  jauh lebih  berat  daripada  sebaliknya.  Karena lebih  sulit  untuk  menemukan  pasar  baru untuk ekspor daripada sumber-sumber baru untuk  impor,  begitu  perdagangan  lintas- selat terganggu karena konfrontasi politik, Taiwan  akan  lebih  menderita  secara ekonomi daripada Republik Rakyat Cina.
Diplomasi  publik  Republik  Rakyat Cina  melalui  sektor  ekonomi  ini  telah memanfaatkan  kerjasama  perdagangan antara  Republik  Rakyat  Cina  dengan  para pengusaha  Taiwan  dalam  meningkatkan
hubungan dengan masyarakat Taiwan baik dalam  hubungan  ekonomi  dan  sosial. Peneliti melihat bahwa kebijakan mengenai upah  buruh  yang  rendah  dan  harga  sewa tanah  yang  murah  dapat  masuk  kedalam strategic  communication ,  dari  diplomasi publik  Republik  Rakyat  Cina  karena memberikan daya tarik dalam mempromosikan  kerjasama  perdagangan dan  investasi  kepada  pengusaha  Taiwan untuk  datang  ke  Republik  Rakyat  Cina sehingga dapat mendukung daily communications yang telah terbentuk. Dalam  hal  ini  peneliti  melihat  bahwa Republik  Rakyat  Cina  berupaya  untuk menciptakan  lingkungan  yang  harmonis dengan  pengusaha  Taiwan  sehingga  dapat mengembangkan hubungan dengan pengusaha  Taiwan  berdasarkan  daya  tarik yang  dimiliki  Republik  Rakyat  Cina melalui  pasar  Republik  Rakyat  Cina  yang terintegrasi kedalam pasar global. Hubungan  ini  bersifat  cair  sehingga  dapat menumbuhkan  hubungan  positif  antara pemerintah  Republik  Rakyat  Cina  dengan pengusaha Taiwan.
Bagi peneliti, dengan adanya kerjasama  antara  Republik  Rakyat  Cina dengan pengusaha
Taiwan telah menciptakan  jaringan  yang  mampu menyebarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Republik  Rakyat  Cina  khususnya  dalam konten  ekonomi  yang  dapat  mengirimkan pesan-pesan diplomasi publik dari pemerintah  Republik  Rakyat  Cina  yang informasi pengirim dan penerimanya tidak dapat  teridentifikasi  secara  jelas  karena memanfaatkan  dinamika  komunikasi  dari baik dari satu-ke-satu, ataupun banyak-ke- banyak.
Sementara  itu,  investasi  Taiwan  di Republik Rakyat Cina telah tumbuh selama bertahun-tahun, meskipun mengalami lebih banyak  pasang  surut.  Menurut  angka statistik  yang  disediakan  oleh  Taiwan dalam  penelitian  Tsai  (2017),  investasi
langsungnya di Republik Rakyat Cina yang disetujui oleh Taiwan meningkat dari US$ 1,07  miliar  pada  2008  menjadi  US$  1,98 miliar  pada  2012.  Menurut  statistik  dari Kementerian  Ekonomi  Republik  Rakyat Cina  (2017),  pemerintah  Republik  Rakyat Cina  menyetujui  2360  proyek  yang diinvestasikan  Taiwan  pada  2008,  dengan penggunaan aktual modal Taiwan mencapai US$ 1,9 miliar, naik 7,0 % dari tahun sebelumnya, meskipun proyek yang baru  disetujui  turun  28,5  %  secara komparatif.  Tahun  2010  menyaksikan peningkatan  dalam  proyek  yang  disetujui dan  penggunaan  aktual  modal  Taiwan; proyek  yang  disetujui  meningkat  sebesar 20,2 % dan modal tumbuh sebesar 31,7 %.
Dalam pandangan peneliti, Pemerintah
Republik Rakyat Cina ini selalu menekankan  kebijakan  terkait  hubungan dengan  Taiwan  yang  mengarah  langsung kepada  masyarakat  Taiwan  dalam  hal  ini para  pengusaha  Taiwan.  Kebijakan  untuk mempromosikan  pertukaran  ekonomi  dan budaya  dengan  Taiwan  telah  membawa hubungan  ekonomi  Republik  Rakyat  Cina dengan Taiwan menjadi saling terikat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada penyerapan modal  dari  investasi  yang  dilakukan  oleh Taiwan di Republik Rakyat Cina terhadap proyek-proyek pembangunan yang dimiliki Republik  Rakyat  Cina  yang  menjadikan Taiwan  sebagai  sumber  investasi  terbesar bagi Republik Rakyat Cina.

## 4.2 Linkage Community
Masyarakat  Taiwan  yang  bekerja  di Republik Rakyat Cina merupakan anggota angkatan  kerja  global  yang  meningkat karena  daya  tarik  dari  pasar  ekonomi Republik  Rakyat  Cina  yang  dinamis  dan terintegrasi  dengan  pasar  global.  Interaksi antara  masyarakat  Republik  Rakyat  Cina dengan  Taiwan  menjadi  semakin  tidak terhindarkan.  Dengan  bekerja  dan  tinggal
di  antara  masyarakat  Republik  Rakyat Cina,  masyarakat  Taiwan  ini  belajar mengenai  Republik  Rakyat  Cina  dan masyarakat Republik Rakyat Cina selain itu juga semakin erat hubungan dengan adanya pernikahan  antara  masyarakat  Republik Rakyat  Cina  dengan  Taiwan  yang  disebut dengan linkage community .
Linkage  community ini  yang  idealnya menjadi  sarana  dalam  membangun  saling pengertian  dan  kepercayaan  dengan menciptakan  ikatan  pribadi  antara  kedua masyarakat dan menceritakan pengalaman mengenai Republik Rakyat Cina pada saat kembali  ke  Taiwan.  Dengan  semakin banyak  pernihakan  yang  terjadi  antara masyarakat  Republik  Rakyat  Cina  dengan Taiwan telah menjadikan salah satu sarana yang menjanjikan dalam memacu integrasi sosial antara kedua masyarakat.
Peneliti  melihat  bahwa  fenomena linkage community ini
dapat mempengaruhi kebijakan Republik Rakyat Cina  terhadap  Taiwan.  Pada  2008,  dalam mempromosikan daily  communications antara  masyarakat  Republik  Rakyat  Cina dengan  Taiwan,  pemerintah  Republik Rakyat  Cina  menerapkan  kebijakan  untuk memberikan kartu identitas khusus kepada masyarakat  Taiwan  yang  tinggal  dan bekerja  di  Republik  Rakyat  Cina  dengan memberikan  sejumlah  insentif  yang merupakan  salah  satu  bagian  tema  dari strategic  communications sebagai  daya tarik.  Dalam  perspektif  diplomasi  publik, menurut  Leonard  (2002)  diplomasi  publik yang paling efektif adalah ketika diplomasi publik  diintegrasikan  dengan  kebijakan daripada hanya sekedar pertimbangan atau pasca justifikasi kebijakan.
Gambar 1. Kartu Identitas Khusus Warga Taiwan

## Sumber: (Chung, 2018)
Saat  ini  masyarakat  Taiwan  yang tinggal  secara  permanen  di  Republik Rakyat Cina kurang lebih satu sampai dua juta  jiwa  (Rigger  &  Schubert,  2017). Sementara  itu  penerima  kartu  identitas khusus  dari  pemerintah  Republik  Rakyat Cina  baru  sebesar  22.000.  Pemegang  izin berhak  atas  tunjangan  dan  hak  istimewa termasuk  pekerjaan,  akses  ke  skema  dana perumahan,  perawatan  medis  dasar, bantuan  hukum,  dan  asuransi  sosial. Mengajukan permohonan izin mengemudi, mengejar penerbangan domestik dan kereta api,  dan  mengikuti  tes  kualifikasi profesional  juga  lebih  nyaman,  menurut peraturan  yang  dikeluarkan  pada  bulan Agustus  2018.  Hal  ini  merupakan  upaya Republik
Rakyat Cina dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat Taiwan  untuk  pindah  ke  Republik  Rakyat Cina. Bagi peneliti, pengembangan hubungan antar individu ini melalui linkage community ini dapat memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  interaksi sosial  yang  lebih  bersahabat  dan  dapat mempengaruhi kebijakan Taiwan terhadap Republik Rakyat Cina. Hal ini dikarenakan linkage  community lahir  dari  adanya integrasi  ekonomi  yang  dapat  menuntut kebijakan dari pemerintah Taiwan mengenai  kebijakan  liberal  yang  dapat
memungkinkan  masyarakat  Taiwan  ini untuk  bepergian  dari  Taiwan  ke  Republik Rakyat Cina ataupun Republik Rakyat Cina ke  Taiwan  dengan  mudah.  Selain  itu  juga linkage  community ini  percaya  bahwa dengan  bekerjasama  dengan  Republik Rakyat Cina dapat mempertahankan posisi Taiwan  dalam  pasar  internasional  yang sangat  kompetitif.  Secara  keseluruhan, “ linkage  communities ”  Taiwan  telah diyakinkan  oleh  Republik  Rakyat  Cina melalui diplomasi publiknya, bahwa masa depan ekonomi Taiwan dan kemakmurannya  terkait  dengan  integrasi
Republik  Rakyat  Cina  ke  dalam  ekonomi global.

## 4.3 Pertukaran Pelajar
Meskipun  kedua  belah  pihak  belum menandatangani  perjanjian  resmi  tentang pertukaran  budaya  dan  pendidikan, universitas,  perguruan  tinggi,  lembaga riset,  organisasi  budaya  dan  kesehatan antara  kedua  belah  pihak  mengambil inisiatif  untuk  melembagakan  pertukaran sipil dalam domain mereka. Secara statistic menurut Chou dan Ching (2012), 235.591 profesional Republik Rakyat Cina di sektor budaya dan pendidikan dari total 2.712.572 pengunjung Republik Rakyat Cina (dalam 20  kategori)  melakukan  perjalanan  ke Taiwan  selama  1988  dan  2009.  Secara khusus,  18.907  siswa  Republik  Rakyat Cina  mengunjungi  Taiwan  secara  resmi antara 1 Januari 2002 dan 31 Oktober 2009. Pada 2010, Taiwan mengeluarkan undang- undang  yang  memungkinkan  lembaga- lembaga  pendidikan  tinggi  untuk  mulai mengakui  ijazah  dari  41  universitas  di Republik Rakyat Cina dan untuk menerima siswa  Republik  Rakyat  Cina  ke  dalam sistem pendidikan postsecondary Taiwan.
Sejak  itu,  siswa  jangka  pendek  dari Republik  Rakyat  Cina  melompat  dari 11.227  pada  tahun  2011  menjadi  32.648
Volume 4 Nomor 1 Edisi April-2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
pada  tahun  2016,  tetapi  turun  ke  25.824 pada  tahun  2017.  Siswa  Republik  Rakyat Cina yang mencari gelar di Taiwan dimulai dengan  jumlah  928  pada  tahun  2011  dan mencapai  puncaknya  pada  tahun  2015 (3019),  dan  kemudian  menurun  menjadi 2835,  dan  2139  pada  2016  dan  2017 masing-masing.  Pada  tahun  2017  siswa jangka  pendek  dan  sarjana  berjumlah 35.286, lebih rendah dari angka pada tahun 2015 dan 2016 (Mainland Affairs Council Republic of China, 2018).
Tabel 1. Statistik siswa Republik Rakyat Cina yang sedang Kuliah di Taiwan (2011–2018)
Sumber:  (Mainland  Affairs  Council  Republic  of China, 2018)
Berdasarkan  data  tersebut  dapat menunjukan bahwa Republik Rakyat Cina telah mempromosikan daily communications dengan  memanfaatkan pertukaran antara pelajar Republik Rakyat Cina  dengan  Taiwan  dalam  membangun dan memperkuat sentimen positif mengenai Republik  Rakyat  Cina  yang  nantinya mengembangkan  hubungan  antar  individu ini  penciptaan  kelompok-kelompok  yang berisikan  campuran  pelajar  Republik Rakyat  Cina  dan  Taiwan.  Dalam  konteks diplomasi  publik  pertukaran  pelajar  ini merupakan sebuah sarana dalam melakukan  manajemen  kelompok  untuk membangun  diplomasi  publik  Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang, melalui komunitas individu yang bersatu di sekitar
afinitas  budaya  bersama  yang  membuat hubungan  positif  antara  Republik  Rakyat Cina dengan masyarakat Taiwan.
Jumlah  siswa  Taiwan  yang  belajar  di universitas  di  Republik  Rakyat  Cina  terus meningkat sejak 2010. Mulai dari tahun itu, strategic  communications dipersiapkan oleh  departemen  pendidikan  di  Republik Rakyat  Cina  menyetujui  siswa  Taiwan untuk  menggunakan  nilai  ujian  yang mereka capai di Taiwan untuk mendaftar ke universitas  di  Republik  Rakyat  Cina. Statistik  dari  Departemen  Pendidikan Republik Rakyat Cina menunjukkan bahwa pada tahun 2011 total 7.346 siswa Taiwan belajar di universitas dan lembaga riset di Republik Rakyat
Cina, termasuk Universitas  Peking,  Universitas  Tsinghua, Universitas Renmin Republik Rakyat Cina, Universitas  Jinan  di  provinsi  Guangdong, serta  Xiamen  Universitas  dan  Universitas Huaqiao di provinsi Fujian. Jumlah tersebut meningkat  menjadi  10.870  pada  tahun 2015,  berkat  kebijakan  preferensial Republik Rakyat Cina untuk menarik lebih banyak siswa Taiwan, seperti
membebankan biaya kuliah yang sama dari siswa  Taiwan  dan  siswa  Republik  Rakyat Cina  dan  menyiapkan  beasiswa  khusus untuk  siswa  Taiwan  untuk  mendukung studi mereka. Hal ini juga membawa siswa Taiwan ke dalam sistem asuransi kesehatan dasar  untuk  penduduk  kota  Republik Rakyat  Cina  pada  tahun  2013  (Xinying,
2015).
Langkah-langkah  baru  yang  diambil oleh Republik Rakyat Cina memberi siswa Taiwan  dan  lulusannya  status  yang  sama dengan  siswa  Republik  Rakyat  Cina  dan memberikan mereka akses yang lebih besar ke  universitas  Republik  Rakyat  Cina, kualifikasi  profesional,  dan  peluang  kerja. Langkah-langkah ini seharusnya membawa lebih  banyak  pemuda  Taiwan  yang berkualitas  ke  Republik  Rakyat  Cina. Dengan  langkah-langkah  baru  yang
Tahun Siswa Jangka Pendek Mahasiswa Terdaftar Total (Mahasiswa Jangka Pendek + Sarjana) Penerimaan (hanya siswa baru) Terdaftar (termasuk siswa yang ada) 2011 11,227 928 928 12,115 2012 15,590 951 1864 17,454 2013 21,233 1822 3554 24,787 2014 27,030 2553 5881 32,911 2015 34,114 3019 7813 41,927 2016 32,648 2835 9327 41,975 2017 25,824 2139 9462 35,286 2018 20,597 2140 9006 29,603 Total 188,263 16,387 - -
Volume 4 Nomor 1 Edisi April-2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
dimulai  pada  Oktober  2017,  lebih  banyak siswa sekolah menengah dari Taiwan dapat mendaftar  ke  universitas  Republik  Rakyat Cina  dan  menerima  beasiswa  yang  dapat dipertahankan di lembaga-lembaga Republik  Rakyat  Cina.  Kementerian Pendidikan  RRC  meminta  universitas- universitas  Republik  Rakyat  Cina  untuk melonggarkan  persyaratan  masuk  bagi siswa  Taiwan  sehingga  lulusan  sekolah menengah  Taiwan  dengan  nilai  kelulusan (50%  teratas,  sekitar  75.000  siswa  per tahun) dapat mendaftar.
Lebih  dari  200  universitas  Republik Rakyat Cina menyetujui siswa dengan skor lebih  rendah  dari  tahun-tahun  sebelumnya (12,5% teratas untuk tahun 2010 dan 25% teratas pada 2011) dalam Tes Kemampuan Skolastik  Umum,  ujian  masuk  perguruan tinggi  Taiwan.  Di  belakang  langkah- langkah baru ini adalah Beijing pertimbangan strategis untuk memenangkan  hati  para  pemuda  Taiwan,
yang  dianggap  oleh  administrasi  DPP sebagai  apa  yang  disebut  tianrandu  — pendukung  alami  bagi  kemerdekaan Taiwan (Leung & Sharma, 2018).
Peneliti  melihat  bahwa  penerimaan pelajar  Taiwan  yang  ingin  melanjutkan pendidikannya  di  Republik  Rakyat  Cina berpotensi  meningkatkan  dialog  antar pelajar  Republik  Rakyat  Cina  dengan Taiwan sehingga dapat menyediakan ruang bagi  pemerintah  Republik  Rakyat  Cina untuk  mempromosikan  kebijakan  dan memajukan pemahaman, rasa hormat, dan hubungan  lintas-selat.  Penciptaan  ruang dalam  pendidikan  ini  akan  mendorong lebih  lanjut  pelajar  Republik  Rakyat  Cina dan  Taiwan  untuk  berkolaborasi  dalam melakukan riset bersama untuk memajukan visi  bersama.  Kolaborasi  sebagai  bentuk diplomasi publik mengacu pada inisiatif di mana  peserta  dari  berbagai  negara berpartisipasi dalam suatu proyek bersama. Proyek-proyek  ini  dapat  bersifat  jangka
pendek dengan titik akhir yang jelas, seperti memainkan atau menulis karya musik atau lebih besar dalam skala dan jangka panjang seperti  partisipasi  berdampingan  dalam upaya rekonstruksi bencana alam.
Kolaborasi  yang  dibangun  antar pelajar Republik Rakyat Cina dan Taiwan hasil  dari  pengembangan  hubungan individu-individu  antara  pelajar  dengan pemerintah  Republik  Rakyat  Cina  dan Taiwan demi memasukan tujuan dan hasil yang  konkret  dan  mudah  diidentifikasi yang memberikan dasar dan struktur yang berguna untuk membentuk hubungan yang solid diantara para pelajar Republik Rakyat Cina  dan  Taiwan.  Interaksi  antar  individu yang terlibat dapat meningkatkan pemahaman  untuk  membangun  atau mencapai  sesuatu  bersama  yang  akan terikat  oleh  pengalaman  atau  prestasi bersama yang diraih.

## 5. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  analisis  data, peneliti  menyimpulkan  bahwa,  praktik diplomasi  publik  Republik  Rakyat  Cina terhadap  masyarakat  Taiwan  dalam meningkatkan  hubungan  ekonomi  dan sosial pada 2016-2018 menekankan bahwa fungsi  diplomasi  publik  adalah  untuk menjernihkan kesalahpahaman dan berkomunikasi dengan masyarakat Taiwan, praktik  diplomasi  publik  Republik  Rakyat Cina terhadap masyarakat Taiwan saat ini hanyalah  alat  bagi  Republik  Rakyat  Cina untuk melaksanakan kebijakannya.
Komunikasi  itu  sendiri  sebenarnya  bukan komunikasi  timbal  balik,  melainkan  lebih merupakan pertukaran ide dan berkolaborasi.
Hal ini dikarenakan meningkatnya  hubungan  ekonomi  antara Republik  Rakyat  Cina  dan  Taiwan. Peningkatan hubungan ekonomi dan sosial ini merupakan sebuah indikasi dari adanya
jalan menuju integrasi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dihindari lagi.
Penggunaan  diplomasi  publik  baik oleh Republik Rakyat Cina dapat dilakukan dengan  pendekatan  keilmuan  lain  agar semakin memperkaya konsep dan gagasan dari  diplomasi  publik  itu  sendiri.  Peneliti mengharapkan pada penelitian selanjutnya penggunaan  pendekatan  diplomasi  publik baru  dan  paradiplomasi  dalam  melakukan penelitian  mengenai  hubungan  Republik Rakyat Cina dan Taiwan.

## Daftar Pustaka
Chou,  C.  P.,  &  Ching,  G.  (2012).  Taiwan
Education at the Crossroad. In Taiwan Education at the Crossroad . https://doi.org/10.1057/97802301201 43 Chun-yi,  L.  (2010).  Between  Dependency and Autonomy – Taiwanese
Entrepreneurs  and  Local  Chinese
Governments. Journal  of  Current Chinese Affairs , 39 (1), 37–71. Davidson,  L.  E.  (2015).  Linked  Without Linking:  The  Role  of  Mainland China’s Taiwanese Students in Cross- Strait Unification.
ASIANetwork Exchange: A Journal for Asian Studies in  the  Liberal  Arts , 22 (2),  2. https://doi.org/10.16995/ane.155 Fouts,  J.  S.  (2006).  Public  Diplomacy: Practitioners,  Policy  Makers,  and Public  Opinion.  In  J.  S.  Fouts  (Ed.), USC  Center  on  Public  Diplomacy  & the  Pew  Research  Center .  Los Angeles:  USC  Center  on  Public Diplomacy  &  the  Pew  Research Center.
Higgins, A. (2012). Tycoon prods Taiwan closer  to  China  -  The  Washington Post.  Retrieved  November  20,  2019, from  Washingtonpost.com  website: https://www.washingtonpost.com/wor
ld/asia_pacific/tycoon-prods-taiwan- closer-to- china/2012/01/20/gIQAhswmFQ_stor y.html Hocking, B. (2005). Rethinking the ‘New’
Public Diplomacy. In The New Public Diplomacy, Soft Power in International  Relations (pp.  28–45).
New York: Palgrave Macmillan. Hsu,  C.  (2014).  China  ’  s  Influence  on Taiwan  ’  s  Media. Asian  Survey , 54 (3), 515–539.
Hung,  T.-C.  (2017). Rethinking  Public Diplomacy :  A  Study  of  China Exerting  its  Influence  on  Taiwan  by Tzu-Chieh Hung to A Thesis Submitted to  the  Graduate  Scholl  of  Asian- Pacific Studies of Waseda University , in partial fulfillment of the requirements  for  the  degree  of  Doc (the Graduate Scholl of Asian-Pacific
Studies  of  Waseda  University). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/1595 04351.pdf
Kang,  J.  Y.  (2003).  From  “Creeping Independence” to Reluctant Realism? China-Taiwan  Relations  under  the DPP. International  Area  Studies
Review , 6 (2), 21–42. https://doi.org/10.1177/22338659030
0600202 Kelley, J. R. (2009). Between “Take-offs” and  “Crash  Landings”  Situational Aspects  of  Public  Diplomacy.  In  N. Snow  &  P.  M.  Taylor  (Eds.), Routledge  Handbook  of  Public Diplomacy (pp.  72–85).  New  York: Routledge.
Kementerian Perdagangan Republik Rakyat  Cina.  (2018).  China-Taiwan economic  and  trade  exchanges  in 2018.  Retrieved  December  4,  2019,
from Kementerian Perdagangan
Republik  Rakyat  Cina  website: http://tga.mofcom.gov.cn/article/sjzl/t
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April-2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
aiwan/201901/20190102828082.shtm
l Kementerian Perdagangan Republik Taiwan. (2017). Analysis of International Trade Situation over the Years.  Retrieved  December  4,  2019, from Kementerian Perdagangan Republik Taiwan website: https://www.trade.gov.tw/Pages/Detai l.aspx?nodeID=1590&pid=644950&d l_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED= &txt_Keyword=&Pageid=0
Keng, S., & Schubert, G. (2010). Agents of
Taiwan-China Unification? The Political Roles of Taiwanese Business People  in  the  Process  of  Cross-Strait
Integration. Asian Survey , 50 (2), 287– 310.
Lee, C. Y., & Yin, M. X. (2017). Chinese investment in Taiwan: A challenge or an opportunity for Taiwan? Journal of Current Chinese Affairs , 46 (1), 37–59. Leonard,  M.,  Stead,  C.,  &  Smewing,  C. (2002). Public  Diplomacy .  London: Foreign Policy Centre.
Leung, M., & Sharma, Y. (2018). China’s equal  status  policy  causes  Taiwan brain  drain.  Retrieved  December  11,
2019,  from  universityworldnews.com website:
https://www.universityworldnews.co m/post.php?story=201803011656226 84
Lin,  G.  (2017).  Taiwan’s  Developmental Experience for the Chinese Mainland: The Perspective of Chinese
Intellectuals.  In  S.  Tsang  (Ed.),
Taiwan  Impact  On  China,  Why  Soft Power  Matters  More  than  Economic or  Political  Inputs .  New  York: Palgrave Macmillan.
Lin, G. (2019). Taiwan’s Party Politics and Cross-Strait  Relations  in  Evolution (2008–2018) .  New  York:  Palgrave Macmillan.
Lo,  S.  (2018).  Beijing’s  new  Taiwan
policies  reveal  its  plans  for  greater integration.  Retrieved  December  7, 2019, from South China Morning Post website: https://www.scmp.com/comment/insi ght-opinion/article/2137032/beijings- new-taiwan-policies-reveal-its-plans- greater Mainland  Affairs  Council  Republic  of China. (2018). Statistics on Mainland Students  Researching  and  Studying for  Degrees  in  Taiwan.  Retrieved December  11,  2019,  from  Mainland Affairs  Council  Republic  of  China website: https://www.mac.gov.tw/en/News_C ontent.aspx?n=CA7B5FA9C0EC700 5&sms=D645444CA321A4FA&s=54 D121541C911FB1 Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to  Success  in  World  Politics . https://doi.org/10.2307/40204149 Pamment, J. (2012). New public diplomacy in  the  21st  century:  A  comparative study  of  policy  and  practice.  In New Public Diplomacy in the 21st Century: A  Comparative  Study  of  Policy  and Practice . https://doi.org/10.4324/97802030967
34
Rana,  K.  S.  (2011). 21st  Century Diplomacy  -  A  Practioner’s  Guide . London: The Continuum International Publishing Group.
Rigger,  S.,  &  Schubert,  G.  (2017). Taiwan’s  Contribution  to  China’s Economic  Rise  and  Its  Implications for  Cross-Strait  Integration.  In  S. Tsang  (Ed.), Taiwan’s  Impact  on China (pp. 95–125). The Nottingham China Policy Institute Series.
Sung,  W.-Y.  (2005). The  Emergence  of Greater China The Economic Integration  of  Mainland  China, Taiwan  and  Hong  Kong .  New  York: Palgrave Macmillan.
Tsai,  C.  (2017).  The  Nature  and  Trend  of Taiwanese  Investment  in  China (1991–2014):  Business  Orientation, Profit  Seeking,  and  Depoliticization. In L. Dittmer (Ed.), Taiwan and China (pp. 133–150). California: University of California Press. Weng,  L.  C.  D.  (2017).  Can  economic profit  influence  public  opinion? Observing  generational  change  on cross-strait relations in Taiwan. Asian Journal of Comparative Politics , 2 (4), 362–384. https://doi.org/10.1177/20578911166 87878 Xinhua. (2018). China says FDI up 7.9 pct in  2017.  Retrieved  from  Xinhua  Net website: http://www.xinhuanet.com/english/20 18-01/16/c_136899958.htm Xinying, Z. (2015). More Taiwan students studying  in  mainland  universities. Retrieved  December  11,  2019,  from Chinadaily.com.cn website: http://www.chinadaily.com.cn/china/ 2015-11/06/content_22392239.htm Zaharna,  R.  S.  (2010). Battles  to  Bridges, U.S.  Strategic  Communication  and Public  Diplomacy  after  9/11  Studies (R.  S.  Zaharna,  Ed.).  New  York: Palgrave Macmillan.