## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Perkara Perdata Sengketa Kepemilikan Tanah
(Studi Putusan Nomor: 30/PDT.G/2021/ PN. TJK).
Sri Mulia Dewi, 1 Recca Ayu Hapsari, 2 Yulia Hesti 3 1.2.3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: sri.18211233@student.ubl.ac.id

## Abstrak
Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan dimasyarakat tanah memiliki banyak dampak positif, baik untuk perkebunan, pertanian atau pembangunan namun ada kalanya tanah menjadi salah satu faktor  terjadinya  persengketaan  yang  sering  terjadi  ditengah  masyarakat,  dalam  menyelesaikan  konflik pertanahan yang terjadi dimasyarakat terdapat banyak cara yang dilakukan baik lewat litigasi ataupun non litigasi, namun cara non litigasi sepertihalnya mediasi merupakan salah satu hal yang dipilih oleh masyarakat, baik memang sudah dipersiapkan dipengadilan dan terdiri dari orang-orang yang netral selain itu juga lewat jalur mediasi hasil akhirnya lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan bagaimana Kekuatan hukum Nota Perdamaian bagi kedua belah pihak yang dihasilkan dari mediasi tersebut.
Kata kunci : Sengketa Tanah, Mediasi, Perdamaian

## Abstract
Land  is  one  of  the  most  important  elements  in  life  in  society,  land  has  many  positive  impacts,  both  for plantations, agriculture or development, but there are times when land is a factor in disputes that often occur in the community, in resolving land conflicts that occur in the community there are many ways to do it. either through litigation or non-litigation, but non-litigation methods such as mediation are one of the things chosen by the community, whether they have been prepared in court and consist of neutral people but also through mediation the end result is more beneficial to both parties, and how the legal strength of the Peace Note for both parties resulting from the mediation.
Keywords: Land Dispute, Mediation, Peace Deed

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki Undang-Undang Dasar sebagai landasan dalam pembentukan peraturan  lain,  salah  satunya  ialah  yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  3  yang  menegaskan  bahwa  Indonesia adalah  negara  yang  bedasarkan  atas  hukum  dalam  negara  yang  berbasis  akan  hukum  dapat  dimaknakan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan  pemerintah baik esekutif, legislatif maupun yudikatif harus memiliki rasa tanggungjawab sebagai upaya menjunjung penegakan hukum dengan tidak adanya pengecualian, oleh karena itu seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan tidak boleh adanya tebang pilih dalam menegakkan hukum.
Hukum  yang  dibentuk  dalam  suatu  instrumen  penting  untuk  melindunggi  kehidupan  dalam  upaya berbangsa  dan  bernegara  tentu  akan  mengikat  kepada  setiap  warga  negara  yang  bermakna  bahwa  setiap tingkah  laku  maupun  kejadian-kejadian  yang  terjadi  akan  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  akan  melekat kepada diri seseorang sebagai bentuk tanggungjawab terhadap tindakan yang sudah ia lakukan.
Begitu juga hukum yang terkait mengenai pertanahan, tanah adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan  kepada  seluruh  manusia  yang  ada  dimuka  bumi  sebagai  upaya  untuk  dapat  tinggal,  bersosialisasi ataupun untuk kegiatan bercocok tanam yang memiliki kepentingan untuk kehidupan orang banyak, Namun meskipun  demikian  sering  dijumpai  terjadinya  sengketa  tanah  diantara  individu  dan  individu  yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan harus diselesaikan secara hukum.
Permasalahan  terkait  Sengketa  biasanya  timbul  dikarenakan  adanya  suatu  perselisihan  pendapat diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa, selain itu Sengketa bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk aktualisasi dari adanya perbedaan kepentingan, atau kedua belah pihak terjadi situasi dimana masing-masing pihak  dihadapkan  pada  perbedaan  kepentingan,  permasalahan  akan  semakin  berkembang  jika  adanya perasaan ketidak puasan dari masing-masing pihak selain itu sebuah sengketa bisa juga dari situasi berubah atau  berkembang  menjadi  sebuah  sengketa  bila  masing-masing  pihak  yang  sudah  merasa  dirugikan menyampaikan rasa ketidak puasan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pihak lain.
Sering  munculnya  suatu  sengketa  yang  diselesaikan  lewat  pengadilan  yang  memakan  waktu  yang panjang  mendorong  masyarakat  untuk  mencari  alternative  jalan  penyelesaian  yang  lain,  lebih mengedepankan  kemanusiaan , kemudahaan,  dan  keadilan,  dimana  ketika  diputuskan  kedua  belah  pihak merasa setuju dan memiliki merasa tidak dirugikan oleh pihak lain . Saat ini diketahui, terdapat beberapa cara untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  dapat  ditempuh  oleh  setiap  pihak  yang  bersangkutan  untuk menyelesaikan sebuah perkara dari sengketa pertanahan, setiap pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih jalur litigasi maupun non litigasi, non litigasi yaitu melalui dengan cara melaksanakan rekonsiliasi, negosiasi, arbitrase, dan mediasi (Usman:2022).
Di pengadilan biasanya para pihak akan memilih jalur mediasi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih dengan melakukan perundingan atau dengan cara mufakat atas bantuan  dari  pihak  yang  netral  (pihak  ketiga)  dan  tidak  memiliki  kepentinggan,  selain  itu  kewenangan memutus mediasi adalah sebagai salah satu bentuk atas cara penyelesaian sengketa atas tanah yang dapat merujuk pada beberapa peraturan perundangan-undangan dalam berbagai bentuk konteks sengketa.
Mediasi  merupakan  pelembagaan  di  pengadilan  yang  berupaya  menciptakan  perdamaian  diantara kedua pihak dengan terdapatnya keuntunggan diantara pihak-pihak, dapat diketahui bahwa dalam mediasi memiliki filosofis sebagai upaya menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara yang dilakukan dengan melalui musyawarah kedua belah pihak dengan dihadiri mediator supaya terciptanya mufakat yang diliputi  oleh rasa kemanusiaan, ini memiliki makna bahwa mengandung pengertian bahwa segala suatu sengketa, konflik atau perkara dapat diselesaikan melalui suatu prosedur perundingan atau perdamaian yang lebih humanis di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama, saat ini mediasi di pengadilan cenderung bersifat imperative atau memaksa (compulsory) Karena dahulu lebih bersifat fakultatif atau sukarela (Ibid:37). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 Herziene Indonesische Reglement (selanjutnya di singkat HIR ), ( RBg )/154 Reglement  Buitengewesten (selanjutnya  di  singkat RBg) ,  yang  mengharuskan  hakim  yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang beperkara (Rahadi:2016)

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif  dan  empiris,  Pendekatan yuridis  normatif  ialah  dengan  menggunakan  perundang-undangan  yang  terkait,  Pendekatan  empiris  yaitu dilakukan dengan melihat secara langsug terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data
yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyelesain  sengketa  dapat  dilakukan  dari  jalur  litigasi  maupun  non  litigasi  kebanyakan  dari masyarakat  memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  jalur  yang  lebih  menguntungkan  kedua  belah pihak  untuk  menghindari  perselisihan  lebih  lanjut,  maka  menggunakan  penyelesaian  secara  mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak, mediasi atau yang sering disebut dengan istilah pihak ke 3 yang memiliki sifat netral, ketika mendengar kata mediasi pasti ada seorang Hakim yang merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk dapat mengadili, dalam proses untuk dapat melaksanakan mediasi biasanya hakim dalam proses  penyelesain sengketa wajib untuk memberikan penawaran atau perdamaian kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa, selanjutnya Hakim akan memberikan keterangan atau penjelasan terkait perdamaian sebagai upaya cara penyelesaian yang lebih baik dari  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  mediasi  baik  dari  segi  waktu,  biaya  perkara,  dari  pada  harus menyelesaiakn sengketa melalui jalur putusan pengadilan yang akan memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Jika melihat pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada Pasal 3 apabila Hakim tidak menyarankan mediasi terlebih dahulu maka dianggap melanggar perundang-undangan mengenai  mediasi  di  Pengadilan  dan  Mahkamah  Agung  dengan  putusan  sela  dan  akan  merintahkan pengadilan  tingkat  pertama  melakukan  mediasi.  Tentu  ada  batas  waktu  yang  diberikan  dari  putusan  sela tersebut terhitung dari 30 hari setelah pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Pada saat akan melakukan mediasi para pihak baik penggugat maupun tergugat diberikan penjelasan tentang tahap-tahap atau prosedur dalam bermediasi oleh Hakim yang pada perkara berisikan :
a. Suatu pengertian dan manfaat dalam mediasi, sebagai upaya memberikan keuntunggan bagi kedua belah pihak dibandingkan putusan dari pengadilan yang akan hanya memenangkan salah satu pihak saja.
b. Mewajibkan kepada para pihak yang bersengkata untuk dapat hadir langsung pada proses mediasi serta memberitahukan apa akibat apabila para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam jalannya proses mediasi.
c. Menggunakan  mediator  dari  non  hakim  atau  bukan  pegawai  pengadilan  karena  penggunaan  mediator hakim atau pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya.
d. Pihak-Pihak yang sudah setuju untuk melaksanakan mediasi di persidangan maka dari hasil yang dilakukan kedua  belah  pihak  akan  dikukuhkan  dalam  bentuk  nota  perdamaian  selain  itu  adanya  kewajiban  dari masing-masing  pihak  untuk  dapat  menandatangani  isi  dari  formulir  dalam  penjelasan  mediasi  (M. Yahya:2007).
Sesudah mediator menjelaskan terkait mengenai proses tata cara melaksanakan mediasi Hakim Pemeriksa Perkara akan mewajibkan bagi para pihak untuk dapat menempuh jalur mediasi mediasi pada hari itu untuk bisa menentukan perantara yang akan diggunakan dalam batas selama dua (2) hari. Hakim yang bertindak dalam menyelesaikan wajib tidak ikut campur atau netral terhadap keputusan yang akan di setujui oleh kedua belah  pihak  yang  sedang  berperkara,  dan  tidak  boleh  terpengaruh  oleh  internal  maupun  eksternal  hakim, selain itu seorang mediator tidak diizinkan untuk berperan menjadi hakim, dia tidak bisa menetapkan yang
mana salah dan benar dan juga tidak boleh bertindak menasihati kedua belah pihak, tetapi hanya berperan sebagai penolong.
Pada proses pemeriksaan seorang Hakim akan menangguhkan proses persidangan sebagai upaya kedua belah pihak mencapai perdamaian penangguhan berjangka ini dibentuk buat para pihak baik pihak tergugat ataupun  penggugat  dalam  melakukan  mediasi  yang  dihitung  dari  30  hari  ketika  telah  melakukan  Mediasi Hakim Pemeriksa Perkara. jika ketika waktu yang sudah diberikan tidak mencukupi maka akan diberikan waktu kembali  kurang  lebih  sebanyak  30  hari  terhitung  dari  jangka  Mediasi  yang  telah  diperintahkan  Hakim Pemeriksa  Perkara  selain  itu  para  pihak  wajib  harus  memohonkan  sebuah  permintaan  tambahan  kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan harus mengungkapkan alas an-alasan mengapa diperlukan perpanjangan.
Seorang Mediator dari Hakim ataupun pegawai dari pengadilan yang ditunjuk menjadi perantara dan dapat memilih saat dilakukannya pelaksanaan mediasi, sesudah menerima penunjuk prantara dari Hakim pemeriksa perkara, seorang Mediator Hakim ataupun pegawai pengadilan yang sudah dipilih dapat menggunakan gedung Pengadilan tanpa adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, mediasi yang berhasil atau mencapai konvensi  diantara  para  pihak  yang  bersengketa  akan dibantu  oleh  mediator  dan  akan merumuskan  secara tertulis pada kesepakatan nota Perdamaian yang sudah ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.
Pada proses penetapan kesepakatan diantara kedua belah pihak hakim ataupun pegawai penggadilan yang ditunjuk harus memastikan terhadap konvensi supya tidak adanya pertentangan dalam mengunakan hukum, supaya  adanya  ketertiban umum  dan  kesusilaan,  dan  tidak menimbulkan  kerugian  baik  dipihak moderator atau  pihak-pihak  yang  terkait,  jika  disalah  satu  pihak  akan  diwakili  oleh  seorang  kuasa  hukum  diharuskan menaruh  suatu  pernyataan  tertulis  yang mana  berisi  kesepakatan  terhadap  setiap  keputusan  yang  dicapai selain itu seorang mediator akan mengajukan persetujuan perdamaian pada hakim pemeriksa perkara yang lalu dicatat dalam sebuah akta Perdamaian.
Ketika sudah mendapatkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak maka kondisi dan ketentuanya harus  sudah  terpenuhi,  setelah  itu  Hakim  Pemeriksa  Perkara  yang  sudah  ditetapkan  saat  sidang  akan membacakan dari isi akta Perdamaian, setelah dibacakan wajib bagi setiap para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perdamaian yang sudah tertulis dalam isi nota perdamaian tersebut, jika mediasi tidak  mencapai  kata  sepakat  maka  petugas  prantara  akan  membuat  laporan  secara  tertulis  pada  Hakim pemeriksa perkara.
Bila merujuk pada HIR ataupun R . Bg . tidak memuat adanya ketegasan terkait sampai kapan batas waktu seorang Hakim dapat berusaha untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak, dalam Peraturan tidak adanya batas  mengikat  suatu  batas  untuk  tercapainya  sebuah  perdamaian,  dampak  dari  itu  setiap  waktu  selama berjalannya proses mediasi maka perdamaian bisa diadakan.
Hal  tersebut  bermakna  bahwa  seorang  Hakim  pada  memeriksa  permasalahan  pada  Pengadilan  Negeri mempunyai  kesempatan  yang  begitu  luas  untuk  bisa  membuat  atau  memperlihatkan  sebuah  perdamaian pada para pihak yang sedang berperkara dan bukan saja sekali pada saat pertemuan pertama namun pada setiap proses adanya persidangan, hingga dalam akhirnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. dalam HIR dan R.Bg .  tidak  terdapat  ketegasan  tentang  hingga  kapan  batas  waktunya  Hakim  bisa  mengusahakan perdamaian.  Peraturan  tidak  mengikat  suatu  batas  saat  dalam  tercapainya  suatu  perdamaian,  sebagai akibatnya setiap waktu selama proses berjalan perdamaian bisa diadakan.
Hal  ini  berarti  bahwa  seorang  hakim  pada  proses  pemeriksaan  permasalahaan  pada  Pengadilan  Negeri memiliki kesempatan yang luas dalam mencapai suatu perdamaian pada para pihak yang sedang berperkara, dan bukan saja pada saat permulaan sidang namun pula dalam setiap sidang yang akan dilaksanakan, semua cara  yang  dilakukan  atau  ditempuh  oleh  seorang  hakim  tentu  diharapkan  untuk  menciptakan  suatu pencerahan, pengertian dan hasrat dari para  pihak-pihak yang sedang melaksanakan persengketaan untuk dapat  mengakhiri  perkara  secara  damai  dan  lebih  efisien.  Jika  sudah  dilaksanakan  berbagai  upaya  proses perdamaian dalam mediasi yang dilakukan oleh hakim, dan dalam mendamaikan tersebut menemui titik buntu atau  tidak  mencapai  kata  sepakat,  hakim  dapat  menunda  sidang  tersebut  untuk  menghindari  adanya penyelesaian  yang  berlarut-larut  atau  tidak  menemui  titik  terang,  diketahui  dalam  melakukan  perdamaian usaha  hakim  dalam  enyelesaiakan  senketa  dan  menuju  perdamaian  tidak  selalu  akan  berujung  kepada keberhasilan bila para pihak tidak menurunan ego nya masing-masing untuk ingin menuntaskan perkaranya secara damai, karena perdamaian akan tercapai tergantung pada kebijaksanaan Hakim dan hasrat para pihak yg bersengketa untuk berdamai .
Terkait  perdamaian  dapat  merujuk  pada  pasal yang diatur  Pasal  1851  sampai 1864 KUHPerdata,  dalam KUHPerdata damai memiliki arti yang dirumuskan di dalam Pasal 1851. “Perdamaian adalah suatu perjanjian untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  masalah  karena  penghentian  subordinasi  atau  penyerahan,  janji  atau pemotongan barang oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1851 dan 1864 KUHPerdata. Dalam HIR yang meruju  pada  Pasal  130  dan  Pasal  154  R.Bg  suatu  perjanjian  damai  atau  dokumen  perdamaian  memilik kekuatan hukum jika memenuhi beberapa syarat, antara lain:
1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri kasus Kesepakatan/akta perdamaian wajib mengakhiri kasus secara tuntas & keseluruhan. Tidak terdapat lagi yang disengketakan lantaran semuanya sudah diatur & dirumuskan solusinya pada akta tadi. Selama terdapat yang belum diselesaikan pada konvensi maka akta perdamaian tadi mengandung cacat  formil.
2. Kesepakatan/akta  perdamaian  dibentuk  pada  bentuk  tertulis  Hal  ini  dinyatakan  pada  Pasal  1851  KUH Perdata  &  Pasal  11  ayat  (1)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  “Persetujuan  tidak  absah  melainkan  bila dibentuk  secara  tertulis”.  Berdasarkan  Pasal  tadi  tidak  dibenarkan konvensi  perdamaian  yang disampaikan secara lisan.
3. Pihak  yg  menciptakan  konvensi  perjanjian  merupakan  orang  yg  mempunyai  kekuasaan  Hal  ini berdasarkan dalam Pasal 1852 “Untuk bisa mengadakan suatu perdamaian, seorang wajib berwenang buat  melepaskan  haknya  atas  hal- hal  yangg  termaktub  pada  perdamaian  itu”.  Berdasarkan  Pasal  tadi seorang  yg  bisa  menciptakan  konvensi  perdamaian  merupakan  orang  yang  memiliki  kedudukan  & kapasitas menjadi persona standi in judicio (Abdul;2016).
Perjanjian perdamaian/perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak sama sahnya dengan putusan hakim tingkat pertama, baik putusan kasasi maupun putusan pembukaan kembali. Penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan alasan pembatalan itu karena kesalahan hukum atau karena salah satu pihak melakukan pelanggaran. Kekuatan hukum perbuatan damai diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Menurut pasal 1858 KUHPerdata, penafsiran bahwa perdamaian antara para pihak adalah sekuat keputusan hakim tingkat pertama.
Ditegaskan  pula  dalam  kalimat  terakhir  Pasal  130  ayat  (2)  HIR,  bahwa  perbuatan  damai  mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga upaya hukum telah ditutup kembali kepadanya. Selain itu, kekuasaan dalam perbuatan damai langsung melekat pada undang-
undang, segera setelah dijatuhi pidana, mempunyai sifat akibat hukum yang tetap, oleh karena itu kekuasaan dalam perbuatan damai dapat menimbulkan akibat hukum yang setara dengan putusan hakim. badan hukum tetap (Mahkamah Agung:2014) .
Selain  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  tindakan  damai  juga  mempunyai  kekuatan  eksekutif. Pernyataan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  130  ayat  (2)  HIR.  Kalimat  terakhir  Pasal  tersebut menjelaskan bahwa perbuatan konsiliasi:
1. mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim untuk mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. juga mempunyai kekuasaan eksekutif ( executive kracht) serta putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Akta perdamaian atas keputusan majelis hakim pengadilan yang memiliki kekuasaan eksekutif. Jika salah satu  pihak  gagal  untuk  mematuhi  atau  tidak  secara  sukarela  melakukan  penegakan  yang  diatur  dalam perjanjian,  pihak  yang  dirugikan  dapat  meminta  pengadilan  untuk  menegakkan  putusan  yang  dibuat  oleh ketua  pengadilan  sesuai  dengan  Pasal  195  HIR.  Adapun  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Perdamaian  yang  menghukum  para  pihak  karena  mematuhi  perjanjian  damai  yang  telah  mereka  sepakati. Dengan  demikian,  dalam  putusan  tersebut  terdapat  perintah  pengadilan  pidana,  sehingga  jika  Anda  tidak mematuhi dan dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, Anda dapat dipaksa oleh Pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.
Akibat hukum dari suatu penyelesaian yang kemudian tidak dapat diajukan banding. Hal ini ditegaskan oleh pasal 130 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa aksi damai tidak dapat disamakan, yaitu upaya hukum tertutup (banding dan peninjauan kembali) dengan keputusan aksi, aksi damai. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1038/K/Sip/1973 bahwa putusan damai tidak dapat dimohonkan banding. Alasan-alasan tersebut dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/Sip/1973 yang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan damai atau akta van vergelijk merupakan putusan akhir, tidak  ada  banding  atau  kasasi.  Menurut  PERMA  Nomor.  1  Tahun  2016,  tindakan  damai  tidak  dikenakan tindakan hukum biasa atau luar biasa (Ibid:2018)

## SIMPULAN
Implementasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi (Studi Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2021/ PN. Tjk) Hakim pemeriksa kasus akan menangguhkan proses persidangan agar para pihak melakukan perdamaian. Jangka ketika buat para pihak baik pihak tergugat ataupun penggugat melakukan mediasi merupakan 30 hari terhitung  dalam  ketika  melakukan  Mediasi  Hakim  Pemeriksa  Perkara.  Jika  ketika  yang  diberikan  tidak mencukupi maka akan diberikan jangka tambahan yaitu paling lama 30 hari terhitung semenjak jangka ketika Mediasi  yang  pada  perintahkan  Hakim  Pemeriksa  Perkara  berakhir  dan  para  pihak  wajib  memohonkan permintaan  tambahan  ketika  pada  Hakim  Pemeriksa  Perkara  mengungkapkan  alasan  mengapa  diperlukan perpanjangan  ketika  tersebut.  Kekuatan  hukum  Nota  Perdamaian  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  perkara sengketa kepemilikan atas tanah (Studi Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2021/ PN. Tjk). mempunyai akibat hukum yang berhubungan langsung dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan, kekuatan hukum akta  perdamaian  memiliki  tiga  kekuatan.  Yaitu,  mengikat,  bukti,  dan  cabang  eksekutif,  serta  memiliki  tiga kekuatan hukum untuk membuat keputusan mengenai akta perdamaian.
1. Kekuatannya disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. Tertutup segala upaya hukum.
Sertifikat Perdamaian juga memuat prinsip-prinsip keadilan, termasuk keadilan materiil dan prosedural. Keadilan  substantif  dapat  dilihat  pada  putusan  yang  tunduk  dan  menghukum  para  pihak  atas kesepakatannya.  Ketidakberpihakan  prosedural  dianggap  melalui  cara  yang mudah,  cepat,  dan  murah untuk menyelesaikan suatu kasus.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan. 2016. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Prenadamedia Jakarat. Herziene Indonesische Reglement ( HIR ), dan Reglement Buitengewesten ( RBg ) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdat) M. Yahya Harahap . 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta.
Mahkamah Agung. 2014. Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang telah dicabut menjadi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
Rahadi Wasi Bintoro. 2016. Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan , Jurnal Yuridika, Vol. 31, No.1, Januari-April,
Recca Ayu Hapsari. 2016. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pengingkaran Keadilan Dalam Arbritase Internasiona l, Pranata Hukum Volume 11 Nomor 1,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Usman, R. 2002. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Citra Aditya Bakti, Bandung.