## PERKAWINAN YANG DICATATKAN PADA KANTOR

## CATATAN SIPIL TANPA MELAKUKAN

## UPACARA KEAGAMAAN
Oleh :

## A.A Poetri Paraniti, SH, MH
Program Studi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No. 12 Peguyangan denpasar Utara, Bali 80115 (paranitipoetri@yahoo.com)
Abstrak,
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan  maka  terhadapnya  ada  ikatan  kewajiban  dan  hak  diantara  mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 2 ayat (1) undang- undang  Perkawinan  bahwa  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  a.  Bagaimanakah  kewenangan Lembaga  Desa  Adat  di  Bali  dalam  menetapkan    syarat  perkawinan  sebelum dicatatkan.  b.  Apa  saja  Syarat  Perkawinan  Menurut  Hukum  Adat  Bali.  metode yang.  dengan  menggunakan  metode  peneliian  hukum  empiris  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  karena  adanya  kesenjangan  antara  teori  dan  realita.  Agar perkawinan dianggap sah saecara adat harus melaksanakan Tri Upa Saksi , yaitu manusa saksi, Buta saksi, dan Dewa saksi. dan secara administrasi harus dilakukan pencatatan di kantor dinas catatan sipil.

## Kata Kunci : Perkawinan, syarat perkawinan
Abstract,
Marriage is one of the important events in human life. Every person or partner (male and female) if they have married then there is a bond of obligation and rights between them and children born from the marriage. Article 2 paragraph (1) of the marriage law that a marriage carried out according to each religion is the main principle of a legal marriage. The formulation of the problem in this study is a. What is the authority of the Desa Adat Institution in Bali in determining the marriage conditions before being registered. b. What are the Terms of Marriage According  to  Customary  Law  of  Bali.  that  method.  by  using  empirical  legal research  methods,  namely  legal  research  conducted  because  of  the  gap  between
theory and reality. In order for marriage to be considered legal as customary, it must carry out Tri Upa Witness, namely Manusa Witness, Buta Witness, and God of Witness. And administration must be recorded in the civil registry office.
Keywords: Marriage, marital conditions

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah satu peristiwa penting dalam kehidupan    manusia.  Setiap  orang atau  pasangan  (pria  dengan  wanita) jika  sudah  melakukan  perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban  dan  hak  diantara  mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebelum lahirnya  UU  Perkawinan,  mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya  suatu perkawinan  bagi  orang  Indonesia pada  umumnya  didasarkan  pada hukum    agama  dan  hukum  adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  untuk  membentuk  rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan  agamanya  dengan  melibatkan keluarga  kedua  belah  pihak  saudara maupun kerabat. 38
38 Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama , Bandung, CV. Mandur Maju, hal. 5.
Setelah berlakunya UU Perkawinan,  maka  terjadi  unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana pengaturan hukum tentang  perkawinan  telah    berlaku sama  terhadap  semua  warga  Negara oleh karena itu, setiap warga Negara harus  patuh  terhadap  hukum  yang berlaku,  termasuk  terhadap  UU Perkawinan  yang  menjadi  landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut  hukum keluarga, harta benda,  dan  akibat  hukum  dari  suatu perkawinan. 39
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama    dan  kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila,  yang dapat  dilihat  dari  penjelasan  Pasal  2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu
39 Sudargo Gautama, 1983, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran , Penerbit Alumni, Bandung, hal. 3.
perkawinan  yang  dilakukan  menurut
agama masing-masing
adalah merupakan  prinsip  utama  dari  suatu perkawinan yang sah. 40
Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai perkawinan yang dilakukan hanya  dengan melakukan pencatatan pada  kantor  Catatan  Sipil  saja  tanpa didahului  upacara keagamaan, seperti yang  pernah  terjadi  di  Kalimantan Timur. Hal ini tentunya bertentangan dengan  UU  Perkawinan  utamanya mengenai syarat sahnya suatu
perkawinan. Dalam  kasus  ini terlihat adanya kesenjangan antara pelaksanaan (das sein) dan
pengaturan (das sollen), yang menarik untuk  diteliti  dan  diangkat  sebagai karya  ilmiah  dalam  bentuk  jurnal dengan  judul  “Perkawinan  Yang
Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Tanpa melakukan Upacara Keagamaan”.

## II. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan
40 K. Wantjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hal. 3.
permasalahan  yang  menjadi  pokok kajian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kewenangan Lembaga Desa Adat di Bali dalam menetapkan    syarat  perkawinan sebelum dicatatkan ?
2. Apa  saja  Syarat  Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali ?

## III METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis  penelitian  kualitatif,  karena ingin mengetahui gejala yang muncul secara  holistik  –  kontekstual  atau secara  mendalam  dan  menyeluruh sesuai dengan konteks, juga diperlukan  dalam  rangka  memahami makna  yang  sebenarnya.  Penelitian ini dikaji melalui pendekatan sosiologi,  dengan  paradigma  fakta sosial,  dalam  penelitian  ini  ingin memahami lebih mendalam rangkaian tahapan upacara
perkawinan  umat  Hindu  sampai tahapan  pencatatan.  Disamping  itu ingin  memahami  permasalahan  yang
dialami oleh umat Hindu yang belum mencatatkan  perkawinan  di  Kantor Catatan  Sipil,  serta  ingin  memahami peranan  lembaga  adat  dan  dinas sebagai Pembantu Pegawai
Pencatatan Perkawinan (P4).

## Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis data yang ingin didapat adalah data primer dan  data  sekunder.  Data  primer didapat dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh  agama  atau  penekun sastra-sastra  agama,  lembaga  adat yaitu  Bendesa  Adat/Kelian  Adat  dan lembaga dinas, Kantor Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil tentang  pelayanan  akta  perkawinan, dan dengan masyarakat. Data sekunder  yaitu  data  pendukung tentang  jumlah  pasangan  suami  istri yang telah melaksanakan perkawinan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004  didapat  dari  kader  Posyandu melalui Kantor Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam    pengumpulan  data pada  penelitian  ini  metode  yang
dipergunakan
adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data
dari  sumber-sumber  sastra  agama tentang  perkawinan  dan  dari  kelihan banjar,  kantor  kepala  desa  dan kelurahan,  dan  di  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Denpasar,  serta  hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan
sebelumnya  yang  ada  hubungannya dengan penelitian ini. Teknik
Wawancara yaitu dengan cara memperoleh keterangan / data secara langsung  dari  orang  dan  lembaga sebagai  informan  seperti  masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan di masing-masing

## Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang digunakan oleh peneliti adalah berupa teknik interpretasi, seperti interpretasi otentik, memperluas gramatikal yang dilengkapi  dengan  analitis  kualitatif untuk  menyusun argumentasi hukum dalam  memberikan  analisis  terhadap rumusan masalah yang dibahas.

## IV PEMBAHASAN
Kewenangan  Lembaga  Desa  Adat di  Bali  dalam  Menetapkan  Syarat Perkawinan
Kewenangan  Lembaga  Desa
Adat dalam menetapan syarat perkawinan sebelum di catatkan pada Kantor catatan sipil, turut hadir dalam pelaksanaan  perkawinan,  lembaga adat  harus  hadir  di  saat  pelaksanaan Tri  Upa  Saksi. Lembaga  Desa  Adat yang  hadir,  Kelihan  Banjar/Dusun, Bendesa Adat dan lembaga pemerintahan yaitu Kepala Lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan  I Made Karim  Bendesa Adat Kesiman  menyebutkan  bahwa  :
Lembaga Desa Adat di Bali menetapkan    syarat  perkawinan, bahwa Prajuru adat atau prajuru desa merupakan tokoh penting yang ada di masing-masing  banjar  adat  dalam memberikan    pertimbangan  dalam proses  perkawinan  disamping  itu dalam  proses  perkawinan  pejabat
dinas seperti Kepala
Dusun/Lingkungan  juga  dilibatkan sebagai saksi Lembaga Adat memiliki kewenangan  dalam  pembuatan  akta perkawinan  seperti  kelian  adat  dan Bendesa Adat, Pencatatan secara adat
41 Hasil wawancara dengan I Made Karim, Bendesa Adat Kesiman tanggal 27 Oktober 2018
ini tujuannya untuk mencatat peristiwa    perkawinan  secara  agama dan dipakai dasar untuk mengesahkan masuk  menjadi  anggota  banjar. Disamping  itu  juga  sebagai  dasar untuk pengesahan permohonan pencatatan  perkawinan  ke  Kantor Catatan  Sipil,  dalam  permohonan dimaksud  terlebih  dahulu  harus ditanda  tangani  oleh  Kelihan  Banjar dan  Jero  Bendesa  Desa  Pakraman selanjutnya  baru  ditandatangani  oleh Kepala Desa/Kepala Lingkungan. 41
Lembaga
Adat dalam pelaksanaan  perkawinan  memiliki kewenangan  untuk  hadir  sebagai saksi  agar  perkawinan  dianggap  sah dengan melaksanakan Tri Upa Saksi , yaitu  manusa  saksi,  Buta  saksi,  dan Dewa saksi.
a. Manusa Saksi diwujudkan dengan  kehadiran  para  prajuru desa adat dan desa dinas.
b. Bhuta  saksi  yang  diwujudkan dalam  bentuk  upacara mekala  – kalaan .Yang  dimaksud  dengan upacara mekala-kalaan dibuat
agar  identik  dengan  kekuatan kala ( energi yang timbul ).
c. Dewa  Saksi  diwujudkan  dalam bentuk mejaya-jaya ,  yang  umum dimasyarakat disebut widhi widana.
Syarat-syarat perkawinan yang disebutkan dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 adalah:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan
perkawinan  seorang  yang  belum mencapai  umur  21  (dua  puluh satu)  tahun  harus  mendapat  ijin kedua orang tua.
3. Dalam  hal  salah  seorang  dari kedua  orang  tua  telah  meninggal dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari  orang  tua  yang  mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan  kehendaknya,  maka ijin  diperoleh  dari  wali,  orang
yang  memelihara  atau  keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam  garis  keturunan  lurus  ke atas  selama  mereka  masih  hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dalam pasal  ini, atau salah seorang atau lebih  diantara  mereka  tidak menyatakan  pendapatnya,  maka pengadilan  dalam  daerah  hukum tempat  tinggal  orang  yang  akan melangsungkan  perkawinan  atas permintaan  orang  tersebut  dapat memberikan  ijin  adalah  terlebih dahulu mendengarkan orang- orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut ayat (1) sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agamanya
dan kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan  tidak  menentukan lain.
Kewenangan  Lembaga  Desa  Adat di Bali dalam Mengesahkan
Perkawinan
Berdsarkan  hasil  observasi lapangan tentang pencatatan perkawinan secara adat sangat
bervariasi  di  masing-masing  Desa
Pakraman atau banjar adat. Dari hasil penelitian tentang pencatatan perkawinan secara adat dapat disampaikan berikut:
1. Di Desa Pakraman Bekul Penatih
Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur yang terdiri dari empat banjar adat sistim pencatatan  perkawinan  secara adat  dilaksanakan  oleh  prajuru Desa  Pekraman  yang  sekaligus sebagai kepala Dusun, pencatatan ini  dipakai  dasar  untuk  dapat dicatatkan di  banjar Adat  dengan berpatokan pada sangkepan, dimana  jadwal  sangkepan  di banjar  yaitu  setiap  bulan,  yaitu pada buda kliwon , bulan tersebut.
Setelah
melaksanakan perkawinan, keluarga baru tersebut  diharuskan  sudah  masuk banjar  dan  dicatatkan  di  banjar pada saat sangkepan tersebut dan telah  sah  tercatat  di  adat  dan diberikan  hak  dan  kewajiban sebagai warga banjar.
Pencatatan
di Desa Pakraman  oleh  Jero  Bendesa  di Desa  Pakraman  Bekul,  apabila masyarakatnya akan mencari akta perkawinan karena dalam persyaratan  sebelum  ke  Kantor Catatan Sipil harus sepengetahuan bendesa  Adat,  Kelihan  Adat, Rohaniawan  yang muput atau yang  menyelesaikan  upacara  dan disaksikan  oleh  aparat  Dinas seperti  Kepala  Desa  atau  Kepala Kelurahan. Dari hasil pengamatan yang mencatatkan perkawinannya di Desa Pakraman adalah pasangan  suami  istri  yang  sudah melaksanakan  perkawinan  yang cukup  lama,  ada  yang  telah melangsungkan perkawinan empat tahun karena baru memerlukan atau baru merasakan akta  perkawinan  itu  penting sebagai bukti sah bersuami istri di mata hukum dan sebagai persyaratan  untuk  mencari  akta kelahiran.
Di tingkat desa dinas yaitu di  Desa  Penatih  Dangin  Puri berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dimana pada setiap kesempatan atau pertemuan
dengan
masyarakat telah menghimbau  untuk  mengurus akta-akta  catatan  sipil.  Karena pencatatan peristiwa dalam kehidupan  ini  sangat  penting seperti akta kelahiran, akta perkawinan,  akta  kematian  dan sangat  penting  akta  perceraian apabila  pasangan  yang  sudah cerai ingin kembali melaksanakan perkawinan. Menurut Kepala Desa Penatih Dangin Puri sulitnya masyarakat  untuk  mengurus  akta perkawinan  karena  kewenangan yang  diberikan  sangat  kecil, disebutkan sarana seperti blanko- blanko  yang  diperlukan  untuk kelengkapan  permohonan  masih harus  mengambil  di  Kantor Catatan Sipil.
2. Di Desa Pakraman Panjer Kecamatan Denpasar Selatan yang  terdiri  dari  6  (enam)  banjar
adat,  pencatatan  perkawinan  di masing-masing banjar adat sangat bervariasi seperti di Banjar Kangin  dimana  pasangan  suami istri  yang  telah  melaksanakan perkawinan  secara  adat/agama dicatatkan  sebelum  hari  raya Galungan  pada  saat  sangkepan
banjar,  mulai  saat  tersebut  telah tercatat  di  banjar  dan  mulai melaksanakan  kewajiban  banjar. Dalam awig-awig Desa Pakraman Panjer  tidak  hanya  mengatur tentang  anggota  masyarakatnya secara aturan adat yang memasuki  rumah  tangga  baru untuk dicatatkan sebagai anggota/ krama banjar,  tetapi  di dalam  awig-awig  tersebut  juga merujuk undang-undang
perkawinan sebagai wujud taatnya masyarakat akan peraturan pemerintah yang mengatur masyarakat untuk menuju  masyarakat  yang  aman dan damai.
3. Di Desa Pakraman Denpasar yang termasuk  Kecamatan  Denpasar Barat  dengan  jumlah  banjar  adat terbanyak di Kota Denpasar yaitu berjumlah  90  banjar  adat  yang tersebar  di  dua  Kecamatan  yaitu di  Kecamatan  Denpasar  Barat dengan jumlah 73 banjar adat dan di  Kecamatan  Denpasar  Timur dengan jumlah 17 banjar adat.
Pencatatan perkawinan secara  adat  di  masing-masing banjar adat diberikan kewenangan
oleh Desa Pakraman untuk
mengatur  tata  cara  pencatatan atau  mulai  mebanjar  bagi  yang telah  melaksanakan  perkawinan atau keluarga baru.
Dari  uraian  tersebut  di  atas bahwa  sahnya  perkawinan  menurut Undang-Undang  nomor  1  Tahun
1974 apabila terlebih dahulu dilaksanakan perkawinan secara agama, dimana dalam proses pelaksanaan  upacara  tersebut  telah ada  rohaniawan  yang  memimpin ( muput) upakara,  disaksikan  oleh kelihan  adat/bendesa  adat,  pejabat dinas  yaitu  Kepala  Dusun/Kepala Lingkungan. Dengan demikian persyaratan  secara  agama  telah
terpenuhi ditambahkan dengan persyaratan administrasi lainnya seperti surat keterangan belum pernah kawin/nikah bagi yang belum pernah kawin/nikah  dari  pejabat  Pemerintah Desa. Bagi yang sudah pernah kawin dilengkapi  dengan  ijin  istri  pertama, bagi  yang  telah  bercerai  dilampiri surat  keputusan  pengadilan  tentang akta perceraian, bagi yang duda/janda harus diterangkan oleh pejabat/aparat Pemerintah
Desa. Dengan
persyaratan tersebut di atas peristiwa
perkawinan  dapat  dicatatkan  di Kantor Catatan Sipil dan sah tercatat sehingga  akta  perkawinan  dapat diterbitkan.
Syarat-Syarat Perkawinan

## Menurut Hukum Adat Bali
1. Jenis  dan  sistem    Perkawinan menurut Hukum Adat bali Ada beberapa jenis perkawinan yang sering dilaksanakan dan  dikenal  di  Bali  adalah  adalah Sebagai berikut :
a. Ngerorod, apabila calon mempelai  laki-laki  dan  wanita sudah sepakat untuk kawin, tetapi rencana perkawinan mereka tidak mendapat  dukungan  terutama dari  orang  tua  calon  mempelai wanita, akhirnya mereka sepakat untuk  kawin  lari  atau  melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing  menuju  suatu tempat untuk bersembunyi menurut kehendak calon mempelai laki-laki.
b. Mepadik, yaitu suatu cara perkawinan yang menurut hukum adat berlaku  dalam bentuk pernyataan  kehendak  dari  suatu pihak  ke  pihak  lain  dengan
maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan, yang umumnya  dilakukan  oleh  pihak laki-laki ke pihak perempuan;
c. Jejangkepan,  yaitu  perkawinan yang  dilakukan  dengan  cara memaksa  supaya  kedua  calon
mempelai mau kawin, merupakan  persetujuan  kedua orang tua calon mempelai;
d. Nyangkring,  adalah  perkawinan terhadap  gadis  di  bawah  umur, yang  umumnya  dilakukan  oleh keluarga  bangsawan  (laki-laki) terhadap keluarga orang
kebanyakan;
e. Ngodalin, suatu perkawinan yang dilakukan dengan membawa seorang  gadis  kecil  (masih  di bawah  umur)  ke  rumah  si  laki- laki  yang  akan  mengawininya untuk dipelihara di rumah si laki- laki, dan jika sudah dewasa gadis itu  dikawinkan  dengan  laki-laki yang sudah disiapkan ; f. Tetagon,  yaitu  calon  mempelai sejak kecil sudah diperhitungkan bahwa  suatu  saat  nanti  mereka harus mengadakan ikatan
perkawinan, berdasarkan
kesepakatan  orang  tua  kedua calon mempelai ;
g. Ngunggahin, perkawinan dilakukan karena calon mempelai wanita  datang  ke  rumah  calon mempelai laki-laki meminta agar dikawini ;
h. Melegandang,  yaitu  perkawinan yang  dilakukan  dengan  cara kekerasan, yaitu calon mempelai wanita dikawini secara paksa Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Karim, Bendesa Adat Kesiman  menyebutkan  bahwa  selain tersebut  diatas,  ada  juga  jenis perkawinan yang disebut
Katerimenan  dan  Kaduduk  Mantu. Perkawinan Katerimenan, yaitu perkawinan  jenis  jejangkepan  dalam bentuk lain. Maksudnya adalah kedua belah  orang  tua  masing-masing membujuk anaknya agar mau dikawinkan (dijodohkan). Bila kedua anak  mau  saling  mencintai,  maka perkawinan dilaksanakan. Tetapi kalau  tidak  mau  saling  mencintai, maka perkawinan dibatalkan. Sedangkan  Perkawinan  Kaduduk Mantu, yaitu perkawinan jenis Nyentana dalam bentuk lain. Artinya wanita  hanya  dapat  mengawinkan
pria  yang  masih  ada  hubungan kekeluargaan atau pasidikaraan Setelah  memperhatikan  isi  sloka, tentang  bentuk  bentuk  perkawinan sangat  beraneka  ragam,  dari  bentuk perkawinan  yang  baik  sampai  yang terburuk.  Dalam  hal  ini  umat  Hindu sangat fleksibel, mampu
menyesuaikan dengan kemajuan jaman  seperti  sekarang  beberapa bentuk perkawinan tidak lagi dilaksanakan seperti Pausaca Wiwaha, Raksasa Wiwaha, Gandharwa  Wiwaha  dan  Asura Wiwaha. 42 Menurut Soedjono
Dirdjosisworo, masyarakat dapat
berlangsung dengan tertib dan teratur antara  lain  disebabkan  berperannya norma-norma  sosial  yang  memuat pedoman  tingkah  laku  manusia dengan  menggariskan  sifat  baik  dan buruk,  yang  patut  dan  tidak  patut dilakukan oleh anggota masyarakat. 43
Disebutkan juga bahwa secara
sosiologi norma-norma sosial meliputi  tiga  bentuk  yaitu Folkways yang merupakan
kebiasaan
42 Hasil wawancara dengan I Made
Karim, Bendesa Adat Kesiman, tanggal 28 Oktober 2018
masyarakat dalam melaksanakan antar  hubungan  dan  memenuhi kepentingan-kepentingannya, yang kedua  disebut Mores pengertiannya hampir sama dengan Folkways hanya ditekankan  pada  sisi  moral.  Kaedah atau norma sosial yang ketiga adalah Laws atau  norma  hukum  yang disamping memiliki ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  pada  kedua norma  di  atas,  juga  memiliki  sifat memaksa,  sifat  memaksa  ini  adalah untuk melindungi kepentingan anggota masyarakat dan bagi ketertiban masyarakat sendiri.
Dalam hal ini terdapat kelebihan  dari  hukum  disamping berfungsi memelihara ketertiban juga mewujudkan keadilan, maka penelitian mengenai anggota masyarakat  mentaati  hukum  dan mematuhi  tata  tertib  hukum  berkisar pada apakah individu dalam masyarakat  mentaati  hukum  karena merasa  takut  kepada  sangsi-sangsi hukumnya,  atau  karena  anggota masyarakat  merasa  kepentingannya
43 Dirdjosisworo, Soejono, 1987,
Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum, Penerbit Alumni Bandung, hal.
terlindungi  oleh  kaedah  hukum  yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.
Dalam menertibkan akta perkawinan  pemerintah  merupakan
unsur  penting  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  untuk memenuhi sebagai
pelayan
masyarakat perlu direncanakan dalam
konsep pelaksnaan pemerintahan dengan yang diperintah (masyarakat). Ada  beberapa  indikator  yang  bisa digunakan  untuk  mengukur  kinerja birokrasi  publik  yaitu  produktivitas, kualitas  pelayanan,  responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. 44
2. Syarat-Syarat Perkawinan
Syarat  sahnya  perkawinan
menurut  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974
tentang Perkawinan yaitu (1)
“Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing masing  agama  dan  kepercayaannya itu”.  (2)  “Tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
44 Polim, Erik. 2002, “ Analisis Kwalitas Pelayanan  Akta  Perkawinan (Studi  Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Propinsi DKI Jakarta). Tesis (tidak diterbitkan). Program Studi Magister
undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam  Pasal  6  sampai  Pasal  12 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  syarat  sahnya perkawinan yaitu harus:
1. Didasarkan  kepada  persetujuan bebas  antara  calon  suami  dan calon  isteri,  berarti  tidak  ada paksaan di dalam perkawinan;
2. Pada  asasnya  perkawinan  itu adalah satu isteri bagi satu suami dan  sebaliknya  hanya  satu  suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama  dengan  syarat-syaratnya yang  berat  untuk  boleh  beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu  menjamin  keperluan- keperluan  hidup  isteri-isteri  dan anak-anak  serta  jaminan  bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
Administrasi  Publik,  UGM  Yogyakarta, 2002:1.
3. Pria  harus  telah  berumur  19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun;
4. Harus  mendapat  izin  masing- masing  dari  kedua  orang  tua mereka,  kecuali  dalam  hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat
dispensasi dari Pengadilan Agama apabila  umur  para  calon  kurang dari 19 dan 16 tahun;
5. Tidak termasuk larangan- larangan perkawinan;
6. Seorang  yang  masih  terikat  tali perkawinan  dengan  orang  lain,
kecuali dispensasi oleh
pengadilan;
7. Seorang  yang  telah  cerai  untuk kedua  kalinya,  maka  di  antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan  tidak  menentukan lain;
8. Seorang wanita yang perkawinannya  terputus  untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
9. Perkawinan  harus  dilangsungkan menurut  tata  cara  perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 jo.Peraturan  Menteri  Agama  No. 3  tahun  1975  tentang  pencatatan nikah, talak dan rujuk.

## IV PENUTUP
4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan  diatas  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan. Adapun kesimpulannya adalah :
1. Kewenangan  Lembaga  Desa
Adat  di  Bali  menetapkan syarat  perkawinan,  bahwa Prajuru adat  atau prajuru desa merupakan tokoh penting yang  ada  di  masing-masing banjar adat dalam
memberikan    pertimbangan dalam proses perkawinan disamping  itu  dalam  proses perkawinan pejabat dinas seperti Kepala Dusun/Lingkungan juga dilibatkan sebagai saksi
Lembaga Adat memiliki kewenangan dalam
pembuatan  akta  perkawinan seperti kelian adat dan Bendesa  Adat,  Pencatatan secara  adat  ini  tujuannya untuk mencatat peristiwa perkawinan secara agama dan dipakai dasar untuk mengesahkan  masuk  menjadi anggota banjar. Disamping itu juga  sebagai  dasar  untuk pengesahan permohonan pencatatan  perkawinan  ke Kantor  Catatan  Sipil,  dalam permohonan dimaksud terlebih  dahulu  harus  ditanda tangani  oleh  Kelihan  Banjar dan Jero Bendesa Desa Pakraman  selanjutnya  baru ditandatangani  oleh  Kepala
Desa/Kepala Lingkungan.
2. Syarat  Perkawinan  Menurut
Hukum  Adat  Bali,  adalah perkawinan  haruslah  cukup umur  ;  suka  sama  suka  ; mendapatkan persetujuan dari kedua  orang  tua  mempelai, apabila  syarat  tersebut  telah dilakukan,  maka  dilakukan proses  perkawinan  menurut
adapt  dan  agama  Hindu.
Pelaksanaan Perkawinan dengan Tri Upa Saksi diwujudkan  dengan  banten mekala-kalaan atau
mabyakala yang dipuput oleh jero  mangku  setelah  upacara mekala-kalaan tersebut dilanjutkan  dengan  upacara mejaya-jaya yang  memiliki tujuan  selain  penyucian  juga memohon kemenangan (jaya). Memang  yang  dimaksudkan adalah dapat mengatasi cobaan-cobaan dalam
menghadapi  kehidupan  untuk mencapai  tujuan  hidup  yaitu “ Moksartham jagadhita ya ca iti dharma ”.  Tata  cara
pelaksanaan perkawinan menurut agama Hindu dimasing-masing Desa Pekraman telah berjalan
sesuai  dengan  adat  istiadat atau dresta serta tetap mengacu pada awig-awig Desa Pakraman. Upacara
Pewarangan/mejauman merupakan rangkaian upacara perkawinan, dimana kata pewarangan  berasal  dari  kata
“ warang ”, yang artinya menyatu mendapat awalan pe dan  akhiran an menjadi  kata kerja yang artinya “dipersatukan ”. Dalam upacara pewarangan ini ditujukan  kepada  pengantin
(pasangan  suami  istri)  dan kedua  orang  tuanya.  Kepada kedua pihak orang tua pengantin, dalam arti
bersama-sama  membina  sang pengantin agar hubungan mereka  bersuami  istri  tetap dalam  keadaan  utuh  sampai
menutup mata terakhir. Kepada kedua pengantin adalah menghaturkan
kehadapan  Hyang  Guru  dan para  leluhur  di  pihak  wanita bahwa  mereka  telah  menyatu
( warang )  dalam  arti  telah melaksanakan perkawinan ( samkara wiwaha ), serta
memohon  kehadapan  Beliau agar hubungan perkawinannya  selalu  dalam lindunganNya, sehingga selalu dalam keadaan
harmonis. dilakukan oleh Pendeta yang berwenang
dalam  hal  itu.  Syarat-syarat yang  paling  utama  seperti berikut  :    Pada  waktu  akan pengesahan,  mereka  tidak boleh  ada  ikatan  perkawinan lainnya ; Mereka tidak mempunyai  penyakit  jiwa  ; Antara  kedua  memplai  itu tidak  mempunyai  hubungan darah  dekat  yang  dilarang menurut agama.
Dengan  memperhatikan  keseluruhan syarat-syarat tersebut itu barulah
Pendeta dapat bertindak dalam  rangka  pengesahan upacara perkawinan itu.
Adapun tatacara yang dilakukan oleh Pendeta dalam upacara pengesahan perkawinan terdiri dari beberapa fase acara
keagamaan  seperti berikut  ini
:  Sapta  padi  ;  Panigrahana  ;
Lajahoma ; Mejaya-jaya
4.2 Saran
Untuk lebih tercapainya sasaran  dari  penelitian  ini,  maka
dipandang  perlu  mengajukan  saran- saran sebagai berikut:
1. Kepada  Jero  Bendesa  Desa Pakraman  bersama  prajuru dan Kelihan Banjar agar terus memberikan  pembinaan  atau
Dharma Wacana kepada masyarakat  tentang  bentuk,
makna  dan  fungsi  upacara khususnya tentang pelaksanaan perkawinan, sehingga  tujuan  perkawinan dan  persyaratan  perkawinan serta simbol-simbol yang ada dalam upakara secara perlahan dapat dipahami oleh masyarakat.
2. Pencatatan  secara  adat  oleh
Kelihan  Adat  atau  prajuru Desa Pakraman yang ditugaskan untuk mencatatkan perkawinan agar  ada  yang  memantau sehingga  pencatatan  dapat dilaksanakan  dengan  tertib dan berkesinambungan.

## DAFTAR BACAAN
Polim, Erik. 2002, “ Analisis Kwalitas
Pelayanan Akta
Perkawinan (Studi  Kasus Pada  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Propinsi DKI  Jakarta).  Tesis  (tidak diterbitkan).  Program  Studi
Magister Administrasi Publik, UGM Yogyakarta Soedjono Dirdjosisworo, 2000, Penghantar Ilmu  Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan keenam, Jakarta Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji,1985, Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  Singkat) ,PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000,
Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung Sudargo  Gautama,  1973,  Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran, Penerbit Alumni, Bandung