Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENANGANI CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH POLRI VIRTUAL DI INDONESIA
Mohamad Suarno Nur 1 , Fenty Puluhuwa 2 , Fence M. Wantu 3
1,2,3 Pascasarjana Prodi Magister Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia mohammadnoer2@gmail.com, fence.wantu@yahoo.co.id, fentypuluhulawa@ung.ac.id
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
This  research  aims  to  understand  and  analyze  the  legal  regulatory  policies  regarding information  technology  crimes  in  addressing  cybercrime  committed  by  virtual  police  in Indonesia. In the midst of technological advancements and their negative impacts, especially cybercrimes,  handling  cybercrime  becomes  a  complex  challenge.  This  study  involves normative legal analysis focusing on doctrines and legal principles found in legislation and court decisions.The results indicate that the criminal legal regulations related to cybercrime in  Indonesia  are  not  yet  fully  adequate.  Although  Law  Number  19  of  2016  concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has regulated some aspects, further harmonization and adjustment are still needed in line with the development of cybercrimes. In dealing with cybercrime, the roles of virtual police and cyber police in Indonesia need to be clearly understood. Virtual police emphasize preventive efforts, while cyber police follow up on cases through law enforcement. The existence of this difference  needs  to  be  socialized  so  that  the  public  understands  their  roles  in  combating cybercrime.
Keywords: Cyber Crime, Criminal Law Regulation, Enforcement of Virtual Police Law
* Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo Email: mohammadnoer2@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dunia  saat  ini  dicirikan  oleh  kemajuan  dalam  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Adanya internet, sejenis media baru, dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dunia. Di era modern, kehidupan manusia sangat bergantung pada teknologi.Di satu sisi, adanya e-mail, e-commerce, cyber bank, bisnis online, internet banking, dan sebagainya adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat memberikan banyak manfaat. Di sisi lain, juga berdampak negatif dengan munculnya kejahatan internet.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  masyarakat  saat  ini  tidak  hanya membawa manfaat, tetapi juga menyebabkan ketidaksesuaian dalam penggunaannya, yang mengarah pada kejahatan siber (Arief, 2012).
Mengenai karakteristik kejahatan di dunia maya, Mamoun Alazab, Roderic Broadhurst, Peter Grabosky, dan Steve Chon mengatakan: “Cyber criminals may operate as loose networks, but evidence suggests that members are still located in close geographic proximity even when their attacks are cross- national.” laundering, high tech white collar crime, dan sebagainya dapat menunjukkan peningkatan cyber  crime.  Bahkan  dalam  dokumen  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  istilah  baru  digunakan  untuk kejahatan cyber, seperti Dogpiling, Dixing, Doxware, Kejahatan terkait identitas, Pelecehan seksual berbasis gambar, impersonasi online, Roasting, Pharming, Sextortion, dan Zero day. Kanada, India, Inggris,  Brazil,  Jerman,  Australia,  Spanyol,  Mexico,  dan  beberapa  negara  lainnya  adalah  20  negara tertinggi yang menjadi korban kejahatan cyber, menurut Laporan Cybercrime FBI 2017.
Meskipun Indonesia tidak berada di antara dua puluh negara tertinggi yang melaporkan korban cybercrime, negara ini termasuk dalam daftar negara-negara yang merupakan pusat cybercrime. Pada tahun  1990-an,  kasus  cybercrime  pertama  kali  terjadi  di  Indonesia.  Kasus  pemakaian  domain www.mustikaratu.com diadili di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tjandra Sugiono, terdakwa dalam kasus ini, menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan  karena  tindakan  yang  didakwakan  tidak  terbukti.  Data  statistik  laporan  cyber  crime  di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4.586 laporan dalam satu tahun, tetapi pada tahun 2020 hanya 2.259  laporan.  Kasus  penyebaran  konten  provokatif  menduduki  -daftar  kasus  tertinggi,  diikuti  oleh penipuan online, pornografi, akses ilegal, dan kasus lainnya.
Penanganan  kejahatan  maya  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  diatasi.  Selain  sifat  kejahatan maya  itu  sendiri,  undang-undang  yang  ada  di  Indonesia  belum  dapat  menangani  perkembangan kejahatan maya. Hanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.
Perlindungan  hak  pribadi,  prinsip  perdagangan  elektronik,  masalah  yurisdiksi,  prinsip persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, dan hukum internasional adalah komponen dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, dan politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Upaya hukum termasuk hukum pidana digunakan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Kebijaksanaan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Kejahatan  baru  ini  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  berbagai  aspek  kehidupan. Pemerintah memberlakukan undang-undang cybercrime karena banyak orang percaya bahwa KUHP tidak  dapat  menangani  kejahatan  baru  tersebut.  Undang-undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE), atau Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang diubah dari Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008,  adalah  sumber  informasi  saat  ini  (Hermawan,  2019).  Widodo  berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku cybercrime adalah tindakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Ini  karena  karakteristik  pelaku  tindak  pidana  tidak  sesuai  dengan  sistem  pembinaan  narapidana  di Lembaga  Permasyarakatan.  Akibatnya,  tujuan  pemidanaan  yang  diatur  dalam  Undang-undang Permasyarakatan tidak akan tercapai. Menurutnya, pidana kerja sosial atau pidana pengawasan dapat digunakan sebagai pengganti pemidanaan tersebut (Widodo, 2013). Namun, menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan cyber crime, khususnya di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai sudut
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pandang dari sudut pandang hukum pidana, yaitu aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk  aspek  alat  bukti/pembuktian),  aspek  kriminalisasi  (formulasi  tindak  pidana),  dan  aspek yurisdiksi. Barda Nawawi Arief mengatakan kebijakan kriminalisasi merupakan  suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tindakan yang tidak dapat dipidana) menjadi tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  untuk  mengkriminalisasi  tindak  pidana  teknologi  informasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana. Oleh karena itu, itu termasuk dalam "kebijakan hukum pidana", khususnya kebijakan yang dibuat tentangnya. Menurut Arief, kebijakan  kriminalisasi  mencakup  masalah  lebih  dari  hanya  menetapkan,  merumuskan,  dan memformulasikan tindakan yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya).Sistem hukum pidana, atau kebijakan  legislatif,  disusun  secara  harmonis.  Konferensi  Industri  Informasi  Internasional  (IIIC) menyatakan, "The IIIC recognizes that government action and international traties to harmonizes laws and coordinate legal procedurs are key in the fight against cybercrime, but warns that these should not be relied upon as the onlu instuments." Teknologi memungkinkan cybercrime dan membutuhkan kepercayaan yang kuat pada teknologi untuk solusi. dipidana, termasuk sanksi pidananya, tetapi juga mencakup masalah.
Cyber  police  dan  virtual  police  berbeda  dalam  menangani  dan  menyelidiki  cyber  crime.  Peran virtual  police  adalah  mendidik  masyarakat  tentang  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE), sedangkan cyber police menindaklanjuti kasus jika tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat ditegur oleh cyber police. Dengan kata lain, cyber police muncul sebelum penyelidikan lebteknologi untuk solusi Ots dipidana, termasuk sanksi pidananya, tetapi juga mencakup masalah. Selanjutnya, jika akun mengunggah gambar bertuliskan yang berpotensi melanggar hukum, gambar tersebut akan disimpan untuk didiskusikan  dengan  tim  ahli  yang  terdiri  dari  ahli  pidana,  ahli  bahasa,  dan  ahli  informasi  dan  transaki elektronik.  Diajukan  ke  direktur  siber  atau  pejabat  yang  ditunjuk  siber  untuk  pengesahan  jika  ahli menunjukkan bahwa konten tersebut mengandung pelanggaran pidana. Selanjutnya, peringatan polisi virtual dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi. Karena peringatan dari polisi virtual tidak ingin diketahui oleh orang lain, peringatan akan dikirim melalui pesan langsung.
Kehadiran  virtual  police  ini  cenderungmasih baru di kalangan masyarakat, padahal diketahui pihak kepolisian sudah memiliki tim siber yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan polisi virtual. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara polisi virtual dan polisi siber, salah satu alasannya yaitu kurangkan  pengedukasian kepada masyarakat dengan cakupan  yang  lebih  luas.  Sejalan dengan hal ini, Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah, Badrus Zaman menjelaskan perbedaan dari keduanya yaitu jika polisi virtual lebih mengedepankan upaya preventif, sedangkan polisi siber sudah pasti melakukan  penegakan  hukum  sesuai  regulasi  yang  ada  karena  polisi  siber  sudah  dapat  mendeteksi melanggar rambu-rambu UU ITE.
Beberapa penelitian sebelumnya ada yang membahas peran kepolisian dalam menangani kasus cyber crime seperti dalam artikel yang ditulis oleh Abdul Agis yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik”. Selain itu, penelitian lainnya yang menganalisa tentang kesiapan dari aparatur yang ditulis oleh Rudi Hermawan yang berjudul “Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia”. Terdapat juga penelitian yang mengusut  tentang  apa  saja  fungsi  kepolisian  dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Sukinta  yang  berjudul “Peran  Kepolisian  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  di Indonesia”.  Selain  dari  sisi  kepolisian,  juga  terdapat  dari  sudut  pandang  hukum  yang  dibahas  pada artikel “Tinjauan Yuridis Efektivitas UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang ditulis oleh Refland, Hero Soepono, dan Grace.

## II. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berdasarkan pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam 4 Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas peraturan perundang- undangan  atau  dalam  berbagai  putusan  pengadilan  dengan  menggunakan  tiga  pendekatan,  yaitu pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.Sementara  teknik pengumpulan  data melalui data sekunder, yaitu dilakukan dengan cara studi  dokumen  dengan  bahan penelitian yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan dengan membandingkan antara teori yang berlaku dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif Saat Ini Dalam bahasa Inggris, "pilcy" atau "politiek" berarti dasar umum yang berfungsi untuk mengarahkan  pemerintah.  Dalam  arti  luas,  ini  juga  mencakup  unsur-unsur  aparat  penegak  hukum dalam  hal  mengelola,  mengatur,  atau  menyelesaikan  kepentingan  umum,  masalah  atau  masalah masyarakat,  penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  dan  pengaplikasian  hukum  atau  peraturan dengan cara yang sesuai. (Atmajaya Yogyakarta, Yogyakatya, 1999, Halaman 10) Digunakan  hukum pidana  di  Indonesia sebagai suatu sarana untuk menanggulangi suatu bentuk kejahatan sepertinya tidak menjadi  permasalahan yang mendasar, hal ini dapat dilihat dari  adanya  praktik  perundang-undangan yang selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bentuk bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan atau politik hukum yang digunakan oleh Indonesia. Penggunaan hukum pidana selama ini dianggap sebagai hal yang normal, artinya dengan kondisi tersebut eksistensinya sudah tak lagi dipermasalahkan Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Kitab  Undang–Undang  Hukum Pidana  yang  biasa  disingkat  menjadi  KUHP  merupakan  sistem  utama  bagi  peraturan-peraturan hukum  pidana di Indonesia. Perumusan tindak pidana yang  tercantum dalam  KUHP mayoritas  masih bersifat  konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan dari cyber crime itu sendiri.  Beberapa  peraturan  perundang-  undangan  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana teknologi informasi diluar dari pengaturan KUHP yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 TentangHak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Seiring dengan perkembangan zaman, dan dalam mengatur cyber space dan cyber crime telah terbit peraturan yang khusus mengatur tentang tindak pidana teknologi informasi yang tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini diharapkan dapat menjadi kekuatan pengendali dan penegak ketertiban bagi kegiatan pemanfaatan teknologi informasi.
Selain  memenuhi  syarat  sosiologis,  UU  ITE  juga  telah  memenuhi  syarat  secara  filosofis. Secara  filosofis,  lahirnya  UU  ITE  ini  didasarkan  pada  amanat  yang  terkandung  dalam  Pasal  28F Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “ Setiap  orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, meyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  tindakan  cybercrime  meliputi  hal-hal  berikut:  1)  Tindakan  yang  melanggar kesusilaan: Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan  atau  mentransmisikan  dan/  atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, tetapi dalam pasal tersebut  tidak dijelaskan mengenai perbuatan  yang (Mudadi  &  Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni Bandung, 2010, Hal. 157). memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Sementara  dalam  konteks  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  melalui  media  elektronik, terdapat beberapa tindakan yang tergolong dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, yaitu cyber pornografi dan prostitusi online. Tindak pidana ini akan semakin berat hukumannya apabila dilakukan terhadap  anak  di  bawah  umur.  Salah  satu  permasalahan  yang  ditimbulkan  dari  kemajuan  teknologi informasi  melalui  jaringan  internet  adalah  beragamnya  situs  yang  menampilkan  adegan  pornografi. Seolah-oleh sekarang ini, sulit sekali memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi. Penghinaan/Pencemaran  nama  baik  Penghinaan/Pencemaran  nama  baik  di  cyber space diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dam tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakseskan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam UU ITE ini, pembuat undang-undang menyetarakan antara penghinaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan pencemaran, pada penghinaan sendiri merupakan suatu kelompok perbuatan, sedangkan salah satu bentuk penghinaan ialah pencemaran.
Dokumen  Elektronik yang memiliki muatan perjudian “Penguntitan (Cyberstalking) Penguntitan tercantum dalam Pasl 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan “Setiap orang dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mengirimkan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi”  Pengaturan  tentang penguntitan  yang  diatur  dalam  UU  ITE  sekilas  mirip  dengan  pengaturan  cyberstalking  di  beberapa negara, seperti Amerika Serikat,  Kanada, dan Inggris yang dalam ketentuannya diatur mengenai tindakan pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang dilakukan untuk menimbulkan  rasa  takut,  baik  dengan kata- kata maupun  tindakan  tertentu.  Perbuatan  tersebut dilakukan  dengan  menggunakan  atau melalui teknologi  informasi  dan  komunikasi,  misalnya dengan mail bombs, unsolicited mail, dan obsence or threatenig email.

## Penyebaran berita bohong (hoax)
Penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa(Sigid Suseno,  Yurisdiksi  Tindak  Pidana  Siber,  Refika  Aditama,  Bandung,  2012,  Hal.  177-178)  hak menyebarkan  berita  bohing  dan  menyesarkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik”.  Dokumen  Elektronik  yang  sedang  ditansmisikan.  Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  atau  institusi  lainnya  yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang- undang. Penjelasan yang dimuat dalam Pasal 31 ayat (1) yang dimaksud dengan intersepsi  atau  penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan,  merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau memcatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik,    baik    menggunakan    jaringan    kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
1) Akses ilegal Akses ilegal dilarang dalam Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diatur dalam ayat :
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menagakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. \
5) Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan cybercrime meliputi hal- hal berikut: 1) Tindakan yang melanggar kesusilaan: Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan.
6) Kejahatan terhadap Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik/ Data interference Kejahatan ini menjadikan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagai  sasaran  dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan sebagai berikut:
1. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  tranmisi,  merusak,  menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik.
2. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  bersifat  rahasia  menjadi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Gangguan terhadap sistem elektronik Gangguan terhadap sistem elektronik adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyerang sistem sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”
Tinjauan  Umum  Tentang Cyber  Crime  Istilah  cyber  crime  saat  ini  merujuk  pada  suatu tindakan kejahatan yang berhubungan denga cyber space  atau  dunia  maya  dan  tindakan  kejahatan tersebut  menggunakan  komputer.  Beberapa  ahli  yang menyakan antara tindak kejatan cyber dengan tindak kejahatan komputer, dan terdapat juga yang membedakan diantara keduanya. Dalam beberaoa literatur,  cyber  crime  sering  di  identikkan  sebagai  computer  crime.  Andi  Hamzah  dalam  bukunya “Aspek-aspek  Pidana  di  Bidang  Komputer”  mengartikan  cyber  crime  sebagai  kejahatan di bidang computer. secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Menurut freddy haris, cyber crime merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
Kualifikasi  kejahatan  dunia  maya  (cyber  crime)  sebagaimana  dalam  buku  Barda  Nawawi Arief,  adalah  kualifikasi  (cyber  crime)  menurut  Convention  on  cybercrime  2001  di  Budapest Hongaria, yaitu :
1)  Illegal  Interception  Sengaja  dan  tanpa  hak  mendengar  atau  menangkap  secara  diam-  diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu.
2)  Data Interference Sengaja dan tanpa hak melakukan  perusakan,  penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer. System Interference Sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer. Misuse of Devive Penyalahgunaan perlengkapan komputer,  termasuk  program  komputer,  password  komputer,  kode  masuk  ( access  code ). Computer Related Forgery Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik) Computer Related Fraud Penipuan (dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebabkan hilangnya barang/kekayaan oranglain dengan cara  memasukkan,  mengubah,  menghapus  data  komputer  atau  dengan  mengganggu  berfungsinya komputer/sistem  komputer,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi  bagi  dirinya sendiri atau orang lain).

## IV. KESIMPULAN
Pertama dan terpenting, sistem penegakan hukum Indonesia dalam hal penanggulangan kejahatan cyber masih kurang efektif. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum,  dan  faktor  masyarakat  adalah  empat  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum terhadap cyber crimes. Dari keempat faktor tersebut, faktor hukum (substansi hukum), yang banyak mengandung kelemahan dan faktor penegak hukum, adalah yang paling berpengaruh pada kelemahan penegakan  hukum  saat  ini  terhadap  penanggulangan  cyber  crimes  dalam  anatomi  kejahatan transnasional.
Kedua,  kebijakan  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  dalam  dunia  maya  harus  terus diharmonisasikan seiring maraknya kejahatan di dunia cyber yang semakin canggih. Hal ini disebabkan tindak  pidana  teknologi  informasi  yang  tidak  mengenal  batas-batas  teritorial  dan  beroperasi  secara maya. Oleh karena itu, menuntut pemerintah harus selalu berupaya mengantisipasi aktivitas- aktivitas baru yang diatur oleh hukum yang berlaku. Ketiga, walaupun di Indonesia sudah terdapat aturan hukum yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  teknologi  informasi  secara  jelas,  haruslah  aturan  tersebut diperbarui seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin banyaknya juga jenis cyber crime yang berbeda bentuknya yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.
Keempat, pentingnya masyarakat dapat memahami dan dapat membedakan antara virtual police dan  cyber  police  sebagai  aparat  yang  ikut  menanggulangi  cyber  crime.  Kesadaran  masyarakat  akan hukum juga merupakan salah aspek penting untuk melaraskan tujuan agar tercapainya pemberantasan cyber crime yang marak terjadi.

## REFERENSI
Abdul  Wahid  dan Mohammad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime) ,  Cetakan  kedua (Bandung:   Refika Aditama, 2010).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Arikunto  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2006).
Chairul Huda , Dari  Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab   Pidana  Tanpa    Kesalahan ,   Cetakan ke-2,  Jakarta, Kencana, 2006 Dewa  Gede  Atmadja, Asas-asas  Hukum  dalam  Sistem  Hukum, jurnaa  Kertha  Wicaksana, Vol.12, No. 2.
Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
Fence  M.  Wantu,  Idee  Des  Recht  ( Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan) Implementasi Dalam Proses  Peradilan   Perdata Begawan Hukum Universitas Gajah Mada  Yogyakarta, 2011)
Fence M Wantu, Jurnal Dinamika Hukum ( Kepastian  Hukum,  Keadilan Dan   Kemanfaatan) Implementasi Dalam Proses  Peradilan Perdata, UGM, Vol 12 No 3, 2012
Fenty  U  Paluhulawa,  etal.  Legal  Weak  Protoction  of  Personal  Data  in  the  4,0  Industrial Revolution Era, Jambura Law Review: (Volume 2 issue 02: 182-200, 2020).
Frans Maramis, Hukum PIdana   Umum dan   Tertulis di  Indonesia ,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2012
Hanafi, Mahrus , Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana ,   Cetakan  pertama, Jakarta, Rajawali Pers,  2015
I Made Agus Windara, Jurnal Hukum Kendala Dalam Penanggulangan Cybercrime Sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus, Universitas Udayana, 2018
Irwansyah , Peneltian Hukum  Pilhan   Metode & Praktik   Penulisan  Artikel,  Edisi Revisi, (Yogyakarta, Mitra Buana Media , 2021).
J. Remmelink, Pengantar   Hukum  Pidana Material;   Prolegomena   dan  Uraian Tentang Teori  -      Ajaran   Dasar, T    ristam P.   Moeliono (penerjemah),  (Yogyakarta: Maharsa, 2014)
Johnny    Ibrahim,  Teori dan    Metodologi   Penelitian Hukum Normatif, (Malang Bayumedia) Leden Marpaung, Asas  -  Teori-Praktik Hukum  Pidana, cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika  2012)
Marchelino  Cristian  N, Penerapan  Asas  Kekhususan  Sistematis  sebagai  Limitasi  antara Hukum  Pidana  dan Hukum Pidana Administrasi, Jurnal Hukum Unsrat edisi No.10, Vol. 23 desember  2018.
Muhammad  Prima  ,  Jurnal  Permasalahan  Hukum  dalam  Menanggulangi  Cyber  Crime  di Indonesia, UGM, 2017
Romli  Atmasasmita.  Beberapa  Kelemahan  UU  Nomar  27/2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi.  Diakses  melalui:  https://nasional.sindon.ws.com/read/923975/18/beberspa- kelsmahan-ma:nomor-272022-tentang-perlindungen-data-pribadi-1666815001
Rosalinda  Elsina  Latumahina, Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Dunia  Maya , Jurnal          Gema Aktualita, Edisi No. 2, Vol. 3, Desember 2014
Sekaring Ayumeida Kusnadi , Jurnal Hukum ,Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Universitas Wijaya Putra, 2021
Tim  APJII,  “Penetrasi  dan  Profil  Perilaku  Pengguna  Internet  Indoensia”, Buletin  Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia (APJII), Edisi 40 Mei 2020.