## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI
I Made Mas Mahayuna 1 , Amiruddin 2 , Rina Khairani Panca Ningrum 3 1,2,3 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia Email: 1 mahayuna.mas@gmail.com , amiruddin_fhunram@unram.ac.id , rina_fhunram@unram.ac.id
* Corresponding Author: mahayuna.mas@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 20/03/2023 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bertujuan  untuk menganalisis  dasar  kewenangan  Penyidik  Polri  dalam  menentukan  masa penangkapa  tindak  pidana  Narkotika  dan  Bagaimana  prosedur  penangkapan tindak  pidana  Narkotika  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  Polri.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah Pertama, adanya  perbedaan  pengaturan  kewenangan dalam  masa  penangkapan  antara  penyidik  BNN  dan  Polri.  BNN  diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam, yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 huruf g jo. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  Sedangkan  penyidik  Polri  berwenang  melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam. Perbedaan pengaturan  kewenangan  dalam  masa  penangkapan  antara  penyidik  BNN  dan Polri ini, mengakibatkan adanya suatu implikasi terhadap perbedaan pengaturan upaya  paksa  penangkapan  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika. Kedua, dalam hal  penangkapan  terhadap  tersangka  tindak  pidana  narkotika  yang  dilalukan oleh petugas dari kepolisian,  maka pertama, petugas harus  menunjukkan  surat tugasnya  dan  juga  memberikan  surat  perintah  penangkapan  kepada  tersangka dengan  tercantumnya  identitas  dari  tersangka  tersebut; Kedua, Tindakan penangkapan  dengan  cara  tertangkap  tangan  tidak  disyaratkan  adanya  surat perintah, namun dengan catatan bahwa setelah tertangkap tangan  maka barang bukti dan tersangka  harus segera diserahkan dan dibawa  kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu; Ketiga, Setelah penangkapan dilakukan maka harus  diberitahukan  kepada  pihak  keluarga  tentang  telah  terjadinya penangkapan  kepada  salah  satu  keluarganya  yang  telah  melakukan  tindak pidana. Keempat, 24 Jam  hanya  waktu  yang  diberikan  kepada  para penyelidik untuk melakukan penangkapan.
Direvisi, 26/04/2023 Dipublikasi, 28/04/2023
Kata Kunci:
Penangkapan; Penyidikan; Tindak
Pidana Narkotika; Polri Abstract (10 pt) Keywords: Arrest; Investigation; Narcotics Crime; Police This  research  is  a  normative  legal  research  that  aims  to  analyze  the  basic authority  of  Polri  Investigators  in  determining  the  period  of  arrest  for Narcotics  crimes  and  how  the  procedures  for  arresting  Narcotics  crimes  are carried out by Polri investigators. The results of this study are First, there are differences in authority arrangements during arrest between BNN investigators and the National Police. BNN is given a maximum arrest time of 3 x 24 hours and  can  be  extended  3  x  24  hours,  which  is  expressly  regulated  in  Article  75 letter  g  jo.  Article  76  Law  no.  35  of  2009  concerning  Narcotics.  Meanwhile, Polri  investigators  have  the  authority  to  make  arrests  in  accordance  with Article 16 jo. Article 19 of the Criminal Procedure Code, namely 1 x 24 hours. This  difference  in  authority  arrangements  during  arrest  between  BNN investigators  and  the  National  Police  has  resulted  in  an  implication  for differences in arrangements for forced arrests for narcotics offenders. Second, in  the  case  of  an  arrest  of  a  suspect  in  a  narcotics  crime  committed  by  an officer  from  the  police,  first,  the  officer  must  show  his  assignment  letter  and
also give an arrest warrant to the suspect with the identity of the suspect listed; Second,  the  act  of  arresting  by  means  of  being  caught  red-handed  does  not require  a  warrant,  but  with  a  note  that  after  being  caught  red-handed,  the evidence and the suspect must be immediately handed over and brought  to the investigator  or  also  to  the  assistant  investigator;  Third,  after  the  arrest  has been  made,  the  family  must  be  notified  that  one  of  the  families  who  has committed a crime has been arrested. Fourth, 24 Hours is only the time given to investigators to make an arrest.

## PENDAHULUAN
Kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai  masalah  pada  berbagai  aspek  kehidupan  manusia.  Dari  berbagai  aspek  tersebut terdapat  banyak  masalah  yang  memprihatinkan  khususnya  menyangkut  perilaku  sebagian masyarakat  yang  terperangkap  pada  penyalahgunaan  narkotika.  Mendengar  kata  narkotika seringkali  memberi  bayangan  tentang  dampak  yang  tidak  diinginkan.  Hal  ini  dikarenakan narkotika  identik  sekali  dengan  perbuatan  jahat,  terlarang  dan  melanggar  peraturan. Penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  merupakan  masalah  yang  sangat  mengkhawatirkan karena  posisi  Indonesia  saat  ini  tidak  hanya  sebagai  daerah  transit  maupun  pemasaran narkotika,  melainkan  sudah  menjadi  daerah  produsen  narkotika.  Hal  ini  dibuktikan  dengan terungkapnya  pabrik-pabrik  pembuatan  narkotika  dalam  bentuk  besar  dari  luar  negeri  ke Indonesia.
Dalam  beberapa  kasus  telah  banyak  bandar  dan  pengedar  narkotika  tertangkap  dan mendapatkan  sanksi  berat  berupa  pidana  mati.  Seperti  dalam  kasus  Freddy  Budiman terdakwa kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia, Freddy Budiman  merupakan  gembong  narkoba  yang  telah  dieksekusi  mati  di  Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 29 Juli 2016. Dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Cina pada Mei 2012. Sebelumnya pada Maret 2009 Freddy pernah divonis penjara selama 3 tahun 4 bulan setelah tertangkap memiliki 500 gram sabu.
Setelah  bebas,  Freddy  kembali  berurusan  dengan  aparat  pada  2011.  Kala  itu  dia ditangkap  di  Jalan  Benyamin  Sueb,  Kemayoran  Jakarta  Pusat  dengan  ditemukannya  barang bukti  berupa  300  gram  heroin,  27  gram  sabu,  dan  450  gram  bahan  pembuat  ekstasi.  Atas perbuatannya Freddy mendapat vonis 9 tahun penjara dan harus mendekam di LP Cipinang. Pada bulan Mei 2012 Freddy kedapatan mengendalikan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Dia  terbukti  mengorganisir  penyelundupan  1.412.476  butir  ekstasi  dari  Cina  masuk  ke Indonesia. Perbuatan inilah yang mengantarnya pada pidana mati pada Juli 2016. 1
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.  Prekursor  narkotika  adalah  zat  atau  bahan  pemula  atau  bahan  kimia  yang
1 Diva Lufiana Putri. “ Nama Bandar Narkoba Freddy Budiman Kembali Mencuat, Ini Pengakuannya Sebelum Eksekusi  Mati” di  akses  dari https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar- narkoba-freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all pada  tanggal  29  Desember 2023.
dapat  digunakan  dalam  pembuatan  narkotika.  Pada  satu  sisi,  narkotika  merupakan  bahan yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Pada  sisi  lain,  narkotika  dapat  sangat  merugikan  apabila  disalahgunakan  atau digunakan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan  saksama  oleh  ahlinya  untuk menghindari terjadinya ketergantungan, merugikan kesehatan atau bahkan kematian.
Tindak  pidana  Narkotika  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih,  didukung  oleh  jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Untuk  membatasi  penggunaan  narkotika  maupun  prekursor  narkotika  hanya  bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka sangat penting untuk diadakan pengaturan dan pembatasan perdagangan atau peredarannya. Karena itu, UU No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dibentuk  untuk  meningkatkan  peran  hukum  dalam memberantas  penyalahgunaan  maupun  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika, antara  lain  dengan  pembentukan  BNN  (Badan  Narkotika  Nasional)  sebagai  institusi  hukum khusus dengan kewenangan khusus pula. Undang-undang ini tidak mengalihkan kewenangan penanganan  tindak  pidana  narkotika  secara  penuh  kepada  BNN,  tetapi  tetap  melibatkan institusi yang sudah ada, yaitu Polri (Kepolisian Negara RI).
Dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan,  Penyidik  BNN  dan  Penyidik  Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkotika.  BNN  secara  tegas  diberikan  kewenangan  oleh  Pasal  75  huruf  (g)  jo.  Pasal  76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24  jam  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  3  x  24  jam.  Sedangkan  dalam  kewenangan penyidik  Polri  yang  tertuang  dalam  Pasal  16  jo.  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari.
Perbedaan  kewenangan  terkait  dengan  batas  waktu  penangkapan  tersebut,  menjadi suatu  pertanyaan  akan  perbedaan  penggunaan  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  BNN  dan Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  menyelesaiakan  suatu  tindak  pidana  narkotika. Mengingat,  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  adalah Lex  specialis dari  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Di  lapangan,  hal  ini  menjadi  perdebatan mengenai  penangkapan terduga pelaku pelanggaran tindak pidana narkotika  yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Dari kewenangan yang diamanatkan itulah terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan.
Untuk  membedah  permasalahan  tersebut,  penulis  terutama  menggunakan  teori  sistem hukum  yang  lebih  mengarah  pada  kemanfaatan  hukum.  Berbagai  metode  penafsiran  juga diterapkan  untuk  membedah  kaidah  hukum  dan menemukan  penafsiran  yang  tepat  terhadap norma-norma  hukum,  terutama  menggunakan  penafsiran  gramatikal,  penafsiran  sistematis dan  penafsiran  historis  untuk  mendapat  makna  dari  norma  yang  diteliti  dengan memperhatikan  kehendak  pembentuk  undang-undang.  Terhadap  permasalahan  tersebut, penulis  membedahnya  dengan  teori  sistem  hukum  sebagai  teori  utama  dan  dengan menerapkan  azas  hukum  karena  norma  yang  diteliti  mengandung  pertentangan  normatif  di dalam Undang-undang Narkotika yang menentukan hanya BNN yang memiliki kewenangan penangkapan  selama  3x24  jam,  padahal  Undang-Undang  Narkotika  jelas  menyebut  Polri memiliki kewenangan menangani tindak pidana narkotika tetapi tidak memberi kewenangan
yang  sama,  padahal  Undang-Undang  Narkotika  secara  tegas  mengamanatkan  untuk memberantas perdagangan gelap narkotika.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. jenis penelitian  hukum  ini  sering  sebut  sebagai  penelitian  hukum doktriner atau  penelitian kepustakaan.  Dalam  penelitian  normatif    hukum    dikonsepkan    sebagai    apa    yang    tertulis dalam    peraturan    perundang-undangan (law  in  books) atau  hukum  dikonsepkan  sebagai kaidah  atau  norma. 2 Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  Pendekatan  Perundang- undangan (Statute  Approach) dn  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach). Bahan hukum  yang digunakan  dalam penelitian ini berupa bahan hukum  Primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik  dan  Alat  Pengumpulan  Bahan  Hukum  dalam  penelitian  ini    dikumpulkan melalui  studi  dokumen  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  melakukan  penafsiran (interpretation) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar  Kewenagan  Polri  Dalam  Menentukan  Masa  Penangkapan  Tindak  Pidana Narkotika
Konsep  dasar  eksistensi  lembaga  penegak  hukum  adalah  kewenangan  yang  melekat untuk berbuat dan bertindak, sehingga tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan yang diatur  dalam  hukum.  Berpijak  dari  asas  specialitas,  bahwa  hakekatnya  dalam  menjalankan wewenangnya  lembaga  penegak  hukum  harus  berorientasi  pada  tujuan  diberikannya wewenang.  Wewenang  lembaga  penegak  hukum  diperoleh  secara  atributif,  yakni  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan,  oleh  karena  itu  tindakan  dalam  penegakan  hukum melekat  tanggung  jawab  dan  konsekuensi  hukum,  artinya  setiap  tindakan  yang  dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3
Hakekat  wewenang  yang  diberikan  kepada  lembaga  penegak  hukum  adalah  menjaga dan  mengawal  hukum  agar  tetap  ditaati  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat  termasuk  aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (rechtsidee). Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk  menuju  tujuan  dibentuknya  hukum.  Wewenang  Kepolisian  dibatasi  oleh  lingkungan kuasa  yang  terdiri  dari  lingkungan  kuasa  soal-soal (zaken  gebied), lingkungan  kuasa  orang (personen gebied) , lingkungan kuasa tempat  atau ruang (ruimte gebied/territoir gebied) dan lingkungan kuasa waktu (tijds gebied). 4
Wewenang  Kepolisian  merupakan  pengejawantahan  dari  wewenang  negara  yaitu kekuasaan  memaksa,  yang  berdasarkan  kehendak  dari  rakyat  (undang-undang)  merupakan pelaksanaan  yang  bersifat  legal.  Di  samping  wewenang  dalam  rangka  penyelidikan  suatu tindak  pidana  maka  pada  fungsi  kepolisian  juga  melekat  wewenang  umum.  Wewenang
2 Zainal  Asikin  &  Amiruddin ,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Cetakan  Kesepuluh,  PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 165.
3 Sadjijono, Hukum Antara Sollen Dan Sein, LaksBang, 2017, hlm, 48
4 Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019, Pengantar Hukum Kepolisian, Dalam Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) SETUKPA, Biro Kurikulum Lemdiklat Polri, hlm. 64
Kepolisian diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  menangani  suatu  tindak  pidana  baik  itu masih  dalam  proses  penyelidikan  maupun  penyidikan  tentunya  tidak  semua  anggota  Polri yang boleh menanganinya. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur  dan  menetapkan  anggota  Polri  sebagai  Penyelidik,  Penyidik  dan  Penyidik Pembantu  yang  mempunyai  wewenang  menangani  suatu  perkara  tindak  pidana.  Wewenang melakukan penangkapan serta batas waktu penangkapan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa :
a. Untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik  berwenang melakukan penangkapan.
b. Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dan  penyidik  pembantu  berwenang  melakukan penangkapan.
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 5 Yang artinya bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betu- betul melakukan tindak pidana. Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa:
a. Pelaksanaan  tugas  penangkapan  dilakukan  oleh  petugas  kepolisian  negara  Republik Indonesia  dengan  memperlihatkan  surat  tugas  serta  memberikan  kepada  tersangka  surat perintah  penangkapan  yang  mencantumkan  identitas  tersangka  dan  menyebutkan  alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
b. Dalam  hal  tertangkap  tangan  penangkapan-dilakukan  tanpa  surat  perintah,  dengan ketentuan  bahwa  penangkap  harus  segera  menyerahkan  tertangkap  beserta  barang  bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
c. Tembusan  surat  perintah  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”
Sedangkan batas waktu  penangkapan atau lamanya seseorang di  tangkap  diatur dalam Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  pada  Pasal  19  yang menyatakan bahwa :
a. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
b. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah  dipanggil  secara  sah  dua  kali  berturut-turut  tidak  memenuhi  panggilan  itu  tanpa alasan yang sah.”
Selain terdapat dalam KUHAP wewenang Polri juga diatur dalam Undang-undang No. 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Bahwa  pemeliharaan keamanan  dalam  negri  melalui  upaya  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  yang  meliputi pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia  selaku  alat  negara  yang  dibantu  oleh  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  tentang
5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 17
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  wewenang  Kepolisian  tercantum  pada  Pasal  15,  16, 17,  18  dan  19  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Terkait dengan kewenangan polri dalam menentukan masa penangkapan tindak pidana narkotika.  Dalam  Undang-undang  Narkotika  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  Narkotika telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang tinggi,  teknologi  canggih,  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas,  dan  sudah  banyak menimbulkan  korban,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  penegakan  hukum  terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak melakukan tindakan terhadap pengendalian narkotika di  Indonesia.  Sebagai  penegakan  hukum,  Polri  diharapkan  mampu  melakukan  pencegahan dan penangkalan terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika dan penyalahgunaannya.  Dengan  semakin  merebaknya  penyalahgunaan  narkotika  serta peredarannya  yang illegal sehingga  menimbulkan  dampak  negatif  pada  kehidupan masyarakat,  maka  perlu  dilakukan  pengendalian  dan  pengembalian  kondisi  kehidupan masyarakat yang ideal, tertib, aman, dan tentram.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta menegakkan  hukum.  Polisi  merupakan  penyidik  dalam  acara  pidana,  hal  ini  sebagaimana amanat  dari  KUHAP  sebagai  sumber  utama  acara  pidana  dalam  tata  hukum  Indonesia. Termasuk  dalam  tindak  pidana  narkotika,  polisi  juga  mempunyai  wewenang  untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkotika polisi bukan penyidik tunggal,  melainkan  bersama-sama  dengan  BNN.  Wewenangan  penyidikan  yang  bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:
Pasal 81
:  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  penyidik  BNN  berwenang melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 84 :  Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya Pasal 87 :  1. Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  penyidik  BNN  yang melakukan  penyitaan  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  atau  yang  diduga Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  atau  yang  mengandung  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika  wajib  melakukan  penyegelan  dan  membuat  berita  acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan  mengenai  tempat,  jam,  hari,  tanggal,  bulan,  dan  tahun  dilakukan penyitaan;
c. keterangan  mengenai  pemilik  atau  yang  menguasai  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
2. Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberitahukan  penyitaan yang  dilakukannya  kepada  kepala  kejaksaan  negeri  setempat  dalam  waktu  paling lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak  dilakukan  penyitaan  dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 90
:  Untuk  keperluan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,
penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  penyidik  BNN,  dan  penyidik pegawai  negeri  sipil  menyisihkan  sebagian  kecil  barang  sitaan  Narkotika  dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan  dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam sejak dilakukan penyitaan.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengambilan  dan  pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah
Wewenang  kepolisian  dalam  penyidikan  kasus  narkotika  terikat  dengan  BNN. Keterikatan  ini  terjadi  karena  apa  yang  dilakukan  polisi  terkait  penyidikan  harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN  yang melakukan penyidikan, maka BNN harus  memberi  laporan  kepada  Polisi.  Pengaturan  ini  pada  prinsipnya  mengatur  terkait dengan  koordinasi  antara  Polisi  dan  BNN  dan  bisa  mencegah  terjadinya  tumpang  tindih kewenangan.  Akan  tetapi  hal  yang  belum  diatur  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  bagaiman jika  Polisi  dan  BNN  sama-sama  menemukan  tindak  pidana  narkotika  dan  sama-sama  akan melakukan  penyidikan.  Pada  situasi  tersebut,  siapa  yang  lebih  berhak  atau  bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.
Pelaksanaan kewenangan penangkapan  yang dilakukan  BNN paling lama 3 x 24 (tiga kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  surat  penangkapan  diterima  penyidik.  Kemudian penangkapan  dapat  diperpanjang  kembali  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat) jam. 6
Pada  Pasal  75  Undang-undang  Narkotika  menyatakan  secara  tegas  hanya  penyidik BNN  yang  berwenang  melakukan  penyidikan.  Perbedaan  kewenangan  terkait  dengan  batas waktu  penangkapan  tersebut,  menjadi  suatu  pertanyaan  akan  perbedaan  penggunaan  dasar hukum  yang  digunakan  oleh  Penyidik  BNN  dan  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  menyelesaikan  suatu  tindak  pidana  narkotika.  Mengingat,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  adalah Lex  specialis dari  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang  pengaturannya  dipisahkan  dari  KUHAP.  Akibat  dari  adanya  perbedaan  dasar  hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi  yuridis  terhadap  terjadinya  perbedaan  pengaturan  masa  penangkapan  terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.
Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai  kewenangan  penyidikan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Narkotika  yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72. Pasal 71 yang berbunyi:
“Dalam  melaksanakan  tugas  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan  prekusor  narkotika,  BNN  berwenang  melakukan  penyidikan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”
Sedangkan  dalam  Pasal  72  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika  yang  mengatakan bahwa  “Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  dilaksanakan  oleh  Penyidik BNN.”  Oleh  karena  itu  jika  dianalisis  dari  Pasal  71  Jo  Pasal  72  ayat  (1)  tergambar  bahwa yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  narkotika dalam  rangka  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika adalah Penyidik BNN.
6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 76 ayat 1 dan 2
Namun  rumusan  yang terdapat  dalam Pasal  71 dan Pasal  72 ayat  (1) Undang-Undang Narkotika,    bersinggungan  dengan  keberadaan  Pasal  81  Undang-undang  Narkotika  yang dalam rumusannya jelas mengatakan bahwa:
“Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  penyidik  BNN  berwenang melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”
Sehingga  apabila  ditafsirkan,  maka  dalam  rumusan  Pasal  81  tersebut  di  atas,  jelas mengatakan  bahwa  adanya  dua  Penyidik  yang  diberikan  kewenangan  menangani  tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri.
Berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Narkotika diatas bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut Hukum Acara yang terkandung di dalamnya adalah merupakan  ketentuan  yang  bersifat  Khusus  atau lex  spesialis sehingga  penyidik  Polri  juga berwenang  untuk  melakukan  penangkapan  tindak  pidana  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika termasuk melaksanakan hukum acara sebagaimana yang diatur di dalamnya juga terkait kewenangan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal  76 ayat  (1) dan  ayat (2)  Undang-Undang  Narkotika. 7 Penyidik  Polri  ketika  melakukan  penangkapan  Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  termasuk  penangkapannya  dan  tidak  tunduk kepada KUHAP yang hanya mengatur 1x24 jam. 8

## Prosedur  Penangkapan  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik Polri
Dalam  kegiatan  Penyidik  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti,  diberikan  kewenangan untuk  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  kepadanya,  sehingga  memungkinkan  untuk menyelesaikan penyidikan dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu akan disesuaikan secara kasuistis, termasuk  untuk  melakukan  tindakan  di  tempat  kejadian  atau  upaya-upaya  yang  bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat- surat.
Sebelum  proses  penyidikan,  umumnya  akan  diawali  dengan  proses  penyelidikan, penyelidikan  berarti  serangkaian  tindakan  penyelidik  buat  mencari  serta  menemukan  suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  memilih  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan  menurut  cara  yg  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Bahwa  ketika  kewenangan penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang berwenang maka terlebih dahulu dikumpulkan semaksimal  mungkin  dan  seakurat  mungkin  tentang  “bukti  permulaan”  dan  “bukti  yang relatif”  sehingga  dengan  adanya  bukti  permulaan  itu  barulah  tindakan  penyidikan  oleh penyidik yang berwenang dapat dilakukan.
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana, penangkapan  dilakukan  untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik berwenang  melakukan  penangkapan.  Dalam  pelaksanaan  penangkapan  tentunya  pihak kepolisian harus dilengkapi dengan surat tugas  yang berupa surat perintah yang dikeluarkan
7 Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor  B-J969/E/ENZ/08/2020,  Perihal Kewenangan Penangkapan Perkara Narkotika Oleh Penyidik Polri, Tanggal 31 Agustus 2020.
8 Ibid
oleh  Kepala  Kepolisian  yang  berwenang  di  daerah  tersebut.  Sebelum  melakukan penangkapan,  polisi  tentunya  melakukan  tindakan  yang  berupa  menyelidiki  tempat  yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
Sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Penyelidikan  dan Penyidikan  Tindak  Pidana,  pada  Bab  II  Penyelidikan  dan  Penyidikan  bagian  B,  dalam melakukan penangkapan dilaksanakan dengan metode:
1) Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data sasaran berupa tersangka, kegiatan, tempat yang akan dilakukan penangkapan;
2) Menentukan target, tempat dan waktu pelaksanaan penangkapan.
3) Menentukan penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan.
4) Penyidik  atau  penyidik  pembantu  sebelum  melakukan  penangkapan  memastikan  bahwa identitas tersangka yang akan ditangkap sudah sesuai dengan surat perintah penangkapan;
5) Penyidik  atau  Penyidik  Pembantu  berkoordinasi  dengan  Kepolisian  setempat  dan  atau aparat  pemerintah  lingkungan  setempat  tentang  pelaksanaan  penangkapan  yang  akan dilaksanakan;
6) Memperhitungkan  segala  kemungkinan  adanya  hambatan,  rintangan,  keamanan  petugas sebelum  pelaksanaan  kegiatan  penangkapan  dengan  memperhatikan  kondisi  geografis, masyarakat, budaya, petugas. 9
Berdasarkan  hal  di  atas  menunjukkan  bahwa  tindakan  penangkapan  yang  dilakukan oleh penyidik tidak dapat dilakukan dengan semena-mena atau sewenang-wenang dan sesuka hati penyidik melainkan harus dengan adanya pelengkapan administrasi surat perintah tugas yang  diterbitkan  langsung  oleh  Kepala  polisi  sekitar.  Setelah  adanya  surat  perintah  tugas tersebut  barulah  penyidik  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  hak  dan  kewajibannya dalam melakukan penegakan hukum  atas perkara tindak pidana narkotika guna menemukan pelaku  serta  alat-alat  dan  juga  barang-barang  bukti  yang  dapat  membuat  jelas  bahwa  orang yang diduga keras tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Berdasarkan  keyakinan  penyidik  polisi  tentang  tempat  tersebut  sebagai  tempat  untuk melakukan tindak pidana, maka kemudian kepolisian mengeluarkan “Sprin lidik” atau surat perintah  penyelidikan  sebelum  melakukan  penangkapan.  Setelah  melakukan  penangkapan, polisi  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  penggeledahan.  Berdasarkan  Pasal  32  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  penggeledahan  dilakukan  untuk  kepentingan penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan  penggeledahan  rumah  atau  penggeledahan  badan menurut tata cara  yang ditentukan dalam undang-undang ini. Masalah penggeledahan diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  pada  Bab  V  Bagian  Ketiga  dari Pasal  32  sampai  dengan  Pasal  37,  Kemudian  dijumpai  lagi  pada  Bab  XIV  (penyidikan) Bagian Kedua dari Pasal 125 sampai dengan Pasal 127.
Penangkapan merupakan suatu kewenangan penyidik untuk mengurangi kebebasan dan hak  asasi  seseorang,  namun  wewenang  ini  harus  tetap  berdasarkan  hukum  serta  prinsip- prinsip  yang menjunjung tinggi  harkat  dan martabat  manusia serta menjamin keseimbangan
9 Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polri  No.  1  Tahun  2022  tentang  Standar  Operasional  Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Halaman 44
antara  perlindungan  kepentingan  tersangka  pada  satu  pihak,  dan  kepentingan  masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak yang lain. Salah satu wewenang yang diberikan undang- undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang adalah bentuk penangkapan. 10
Pasal  1  Angka  (20)  KUHAP  memberi  definisi  “penangkapan”  yaitu:  “penangkapan adalah  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan  kebebasan  sementara  waktu  tersangka atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan dan/atau  peradilan  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  itu”. 11 Maka  berdasarkan  Pasal  16  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  mengatur tentang penangkapan, dalam Pasal 16 KUHAP disebutkan bahwa:
1) Untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik  berwenang melakukan penangkapan.
2) Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dan  penyidik  pembantu  berwenang  melakukan penangkapan.”
Dengan  demikian  terlihat  jelas  bahwa  bukan  hanya  penyidik  (menurut  definisi)  tetapi juga  penyelidik  dapat  melakukan  penangkapan.  Bahkan  setiap  orang  dalam  hal  tertangkap tangan  dapat  melakukan  penangkapan.  Juga  alasan  penangkapan,  ternyata  bukan  saja  untuk kepentingan  penyidikan  tetapi  juga  untuk  kepentingan  penyelidikan.  Jadi,  definisi  tersebut perlu  di  perbaiki. 12 Namun  yang  berwenang  untuk  melakukan  tindakan  penangkapan  atas diduganya telah terjadi tindak pidana narkotika antara lain Untuk yang berwenang melakukan tindakan penangkapan itu adalah polisi yang dilengkapi surat tugas dari atasan langsung.
Berdasarkan  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tindakan  penangkapan  hanya  dapat dilakukan oleh personel-personel dari pihak aparat kepolisian yang telah diutus resmi dengan surat  tugas  yang  diberikan  langsung  oleh  atasan  mereka  untuk  melakukan  tindakan penangkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  untuk  selanjutnya  dilakukan  proses hukum sesuai dengan aturan  yang berlaku atas perkara pelanggaran tindak pidana narkotika sebagai  mana  diatur  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
Tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara semena-mena dan itu diatur dalam Pasal 18 KUHAP, bahwa:
1) Sepenuhnya  tindakan  penangkapan  harus  dilalukan  oleh  para  petugas  dari  kepolisian dengan  menunjukkan  surat  tugasnya  dan  juga  memberikan  surat  perintah  penangkapan kepada  tersangka  dengan  tercantumnya  identitas  dari  tersangka  tersebut  seperti  nama, umur,  pekerjaan,  agama  dan  alamat  tempat  tinggal  dan  juga  menyebutkan  apa  yang menjadi  alasan  dilakukan  penangkapan  dan  juga  dijelaskan  secara  singkat  perkara  apa yang dilakukan tersangka tersebut dan kemudian dijelaskan juga tempat pemeriksaan yang selanjutnya akan dilakukan.
2) Tindakan  penangkapan  dengan  cara  tertangkap  tangan  tidak  disyaratkan  adanya  surat perintah,  namun  dengan  catatan  bahwa  setelah  tertangkap  tangan  maka  barang  bukti  dan
10 Ramdhan  Kasim,  dan  Apriyanto  Nusa. Hukum  Acara  Pidana  Teori,  Asas  dan  Perkembangannya  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi , Setara Press, Malang, 2019, hlm. 67
11 Ibid.
12 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua . Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 128-129.
tersangka harus segera diserahkan dan dibawa kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu.
3) Setelah penangkapan dilakukan maka harus diberitahukan kepada pihak keluarga tentang telah terjadinya penangkapan kepada salah satu keluarganya yang telah melakukan tindak pidana.
4) 24  Jam  hanya  waktu  yang  diberikan  kepada  para  penyelidik  untuk  melakukan penangkapan. 13
Oleh karena itu penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang,  yakni  apabila  tindakan  penangkapan  yang  dilakukan  tidak  memenuhi ketentuan  yang  digariskan  Undang-undang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Bab  V,  bagian kesatu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Jadi  untuk  menguji  apakah  suatu penangkapan  bertentangan  atau  tidak  dengan  undang-undang,  merujuk  kepada  ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 14
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  tugas  dan  wewenang  pihak penyidik yang berasal dari aparat kepolisian bukanlah hal yang mudah dan sepele melainkan harus  dilakukan  dengan  teelatih  dan  juga  telaten  karena  untuk  melakukan  penangkapan kepada  seseorang  yang  diduga  keras  sebagai  pelaku  yang  telah  melakukan  pelanggaran tindak  pidana  harus  dengan  adanya  bukti  permulaan  yang  mana  bukti  permulaan  itulah nantinya yang akan menjadi arah penyidik atas keyakinannya bahwa orang tersebutlah pelaku yang  telah  melakukan  pelanggaran  tindak  pidana  narkotika  sebagai  mana  diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  peraturan  kapolri  (Perkap)  Nomor  14  Tahun  2012 menyebutkan  “Tindakan  penangkapan  terhadap  tersangka  dilakukan  dengan  pertimbangan adanya  bukti  permulaan  yang  cukup.”    Makna  dari  frasa  “bukti  permulaan  yang  cukup” dalam  ketentuan  tersebut  didasarkan  hasil  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014, yang menafsirkan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal dua alat  bukti  yang  termuat  dalam  Pasal  184  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 15 Alat  bukti  dalam  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  terdiri  dari: Keterangan  saksi;  Keterangan  ahli;  Surat;  Petunjuk;  Keterangan  terdakwa.  Bukti  permulaan yang  cukup  harus  diperoleh  sebelum  penyidik  melakukan  penangkapan  atau  sebelum penyidik  memerintahkan  kepada  penyelidik  untuk  melakukan  penangkapan.  Penyidik  pada waktu  melakukan  penangkapan,  wajib  memberitahu  tersangka,  bahwa  berdasarkan  hasil penyidikan sebelumnya telah ditemukan dua alat bukti apakah itu keterangan saksi ditambah dengan  keterangan  ahli,  atau  keterangan  saksi  dengan  alat  bukti  surat.  Khusus  untuk  alat bukti  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa  nanti  didapatkan  pada  proses  pemeriksaan  pokok perkara artinya tidak boleh digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam hal melakukan penangkapan,  apabila  belum  ditemukan  alat  bukti,  sementara  penyidik  telah  melakukan
13 Andi  Sofyan  dan  Abd.  Asis. Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar  Edisi  Kedua ,  Kencana  Prenadamedia Grup, Jakarta ,  2017, hlm, 132
14 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar grafika, 2005, hlm. 53
15 Ibid .
upaya  penangkapan,  maka  tindakan  penangkapan  tersebut  dianggap  tidak  sah.  Jadi  proses pengumpulan alat bukti harus terlebih dahulu dilakukan sebelum proses penangkapan. 16
Berkaitan  dengan  bukti  permulaan  yang  bermuara  kepada  salah  satu  unsurnya  yaitu adanya keterangan saksi, ini merupakan hal yang penting dan juga urgent dalam menemukan siapa  sebenarnya  pelaku  yang  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  atas  ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena saksi merupakan orang yang melihat, mendengar secara langsung atas suatu peristiwa tanpa  adanya  perantara  sehingga  keakuratan  informasi  yang  diberikan  sangat  besar  untuk benar  namun  juga  harus  melalui  proses  yang  baik  dan  benar  agar  keterangan  yang diberikannya  merupakan  keterangan  yang  sebenar-benarnya  bukan  rekayasa  dan  untuk menguntungkan  salah  satu  pihak  melainkan  hal  yang  benar-benar  diketahui  dan  hal tersebutlah  yang  membantu  penyidik  untuk  mengungkap  siapa  orang  yang  telah  melakukan pelanggaran  dalam  hal  perkara  tindak  pidana  narkotika  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Keterangan  ahli  merupakan  bukti  permulaan  selanjutnya  yang  dapat  digunakan  oleh penyidik untuk mengarahkan bahwa orang yang diduga keras tersebutlah sebagai pelaku telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, keterangan  ahli  didapatkan  dari  seseorang  yang  mempuni  dalam  suatu  bidang  seperti kesehatan, teknologi,  medis  dan lainnya dan predikat ahli disematkan karena orang tersebut dianggap sudah paham dan mumpuni atas bidang yang telah dikuasainya.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  penyidik  dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika sebagai berikut yang dimiliki oleh penyidik dalam hal perkara tindak pidana narkotika yaitu melakukan  penangkapan  terhadap  orang  yang  diduga  keras  sebagai  pemilik  barang  yaitu berupa narkotika, dan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun tempat yang diduga adanya barang bukti  kemudian akan menyita barang bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana narkotika tersebut serta diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti.
Berdasarkan  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  penyidik  berhak  untuk  melakukan sebuah tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang bukti yaitu dalam hal narkotika dan perbuatannya tersebut telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara  tindak  pidana  narkotika  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindakan penangkapan harus dilakukan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  hal  tersebut  dilakukan  agar tindakan  penyidik  tidak  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak  asasi  dari  orang  yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
Penangkapan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  upaya  paksa  yang  merupakan kewenangan  penyidik.  Sebagai  ketentuan  yang  bersifat  umum  ( legi  generalie ),  upaya  paksa penangkapan  diatur  dalam  KUHAP  terhadap  semua  jenis  tindak  pidana.  Penyidik  dalam KUHAP  ialah  Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil  Tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan
16 Ibid , hlm. 70
penyidikan. Ketentuan tersebut  memberikan landasan bahwa penyidik dapat  ditunjuk  secara khusus  berdasarkan  suatu  undang-undang,  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional.
Undang-undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  secara  substansial  meski merupakan  Undang-undang  yang  baru,  namun  tidak  mengalami  perubahan  yang  signifikan bila  dibandingkan  dengan  undang-undang  terdahulu  yaitu  Undang-undang  No.  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika.  Terkecuali  penekanan  pada  kewenangan  upaya  paksa  pada  BNN yang  sangat  besar.  Ketentuan  lain  disebutkan  dalam  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  pada  Pasal  14  butir  (g)  menyatakan  bahwa “Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.
Kewenangan  penyidik  Polri  tidak  secara  rinci  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia dengan  Badan  Narkotika  Nasional  juga  diberi  kewenangan  melakukan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  narkotika.  Ketentuan  tersebut  menimbulkan  penafsiran  bahwa  penyidik  Polri dapat  melaksanakan  penyidikan  berdasarkan  undang-undang  ini  (Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi undang-undang tersebut hanya secara tegas mengatur kewenangan  Penyidik  BNN  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  75  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  mulai  dari  huruf  a  sampai  dengan  huruf  s.  Sedangkan  kewenangan penyidikan  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  yang  telah diamanatkan dalam KUHAP. Sehingga dasar hukum  yang digunakan penyidik Polri dengan penyidik BNN berbeda terkait dengan hukum pidana formilnya, salah satunya pada lamanya masa penangkapan.
Penyidik BNN dalam menjalankan kewenangan waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yaitu  3  x  24  jam  dan dapat  diperpanjang  paling  lama  3  x  24  jam,  sedangkan  penyidik  Kepolisian  Republik Indonesia  kembali  kepada  Pasal  19  ayat  (1)  KUHAP  yakni  paling  lama  1  x  24  jam. Pengaturan  kewenangan  lamanya  masa  penangkapan  antara  penyidik  BNN  dan  Polri  ini sering  menimbulkan  perbedaan  penafsiran  dalam  pelaksanaannya.  Pengaturan  kewenangan masa  penangkapan  antara  Penyidik  BNN  dan  Polri  tersebut  dipandang  membeda-bedakan tersangka  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  serta  melanggar  prinsip  persamaan di muka hukum bagi para tersangka yang ditangkap oleh penyidik BNN dan tersangka yang ditangkap  oleh  penyidik  Polri. 17 Mengingat  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  merupakan Lex  Specialis dari  KUHAP,  tentu  perlu  dilakukan  kajian  perubahan
17 Permasalahan  kewenangan  ini  dihawatirkan  berpotensi  menjadi  polemik  institusional  yang  patut  menjadi perhatian,  karena  soal  kewenangan  menyangkut  masalah  gengsi  institusional.  Institusi  dapat  dianggap  tidak mampu  dan  tidak  cakap  dalam  melaksanakan  kekuasaan  yang  diberikan,bahkan  dianggap  tidak  pernah memberikan  akuntabilitas  memadai  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  apalagi  kewenangan  ini  menyangkut kekuasaan.  Ibaratnya the  elimination  of  power  is  a  show  of  power ,  akibatnya  yang  timbul  adalah  arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan menggangu proses integrated criminal justice system secara komprehensif. Lihat Indriyanto Seno Adji, “Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris”, dalam Media  Hukum,  Volume  1  No.  5  22  April  2003,  2003,  hlm.  77-78,  dalam  M.  Sahid,  “Rekonstruksi Kewenangan  Penyidikan  Badan  Narkotika  Nasional  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika”, dalam Arena Hukum, Vol 7, No 3, 2014, hlm, 347-348.
untuk  mengatur  kewenangan  penangkapan  yang  sama,  serta  pengaturan  penegakan  tindak pidana narkotika diatur diluar KUHAP.
Penyidik Polri hanya berhak melakukan penangkapan dengan jangka waktu 1 x 24 jam saja,  bukan  6  hari  sebagaimana  kewenangan  yang  dimiliki  Penyidik  BNN.  Namun  pada praktiknya  banyak  kasus  narkotika  mengenai  kewenangan  penangkapan  yang  dijalankan adalah  6  hari  sekalipun  tidak  disidik  oleh  Penyidik  BNN.  Hal  tersebut  tentunya  melanggar prinsip “the right of due process” dalam sistem peradilan pidana terpadu.
Permasalahan  di  atas  perlu  diharmonisasikan  berdasarkan  sistem  peradilan  pidana terpadu  guna  menjaga  harmonisasi  dan  mengatasi  tumpang  tindih  peraturan  perundang- undangan.  KUHAP  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  digariskan  merupakan  “sistem terpadu”  ( integrated  criminal  justice  system ). 18 Sistem  terpadu  tersebut  diletakkan  di  atas landasan  prinsip  “ diferensiasi  fungsional ”  diantara  penegak  hukum  sesuai  dengan  “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang dan tunduk pada prinsip the right of due process .

## KESIMPULAN
Adanya  perbedaan  pengaturan  kewenangan  dalam  masa  penangkapan  antara  penyidik BNN  dan  Polri.  BNN  diberikan  waktu  penangkapan  paling  lama  3  x  24  jam  dan  dapat diperpanjang 3 x 24 jam, yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 huruf g jo. Pasal 76 UU No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sedangkan  penyidik  Polri  berwenang  melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam. Perbedaan pengaturan kewenangan  dalam  masa  penangkapan  antara  penyidik  BNN  dan  Polri  ini,  mengakibatkan adanya suatu implikasi terhadap perbedaan pengaturan upaya paksa penangkapan bagi pelaku tindak pidana narkotika.
Dalam  hal  penangkapan  terhadap  tersangka  tindak  pidana  narkotika  yang  dilalukan oleh petugas dari kepolisian, maka pertama, petugas harus menunjukkan surat tugasnya dan juga  memberikan  surat  perintah  penangkapan  kepada  tersangka  dengan  tercantumnya identitas  dari  tersangka  tersebut; Kedua, Tindakan  penangkapan  dengan  cara  tertangkap tangan  tidak  disyaratkan  adanya  surat  perintah,  namun  dengan  catatan  bahwa  setelah tertangkap  tangan  maka  barang  bukti  dan  tersangka  harus  segera  diserahkan  dan  dibawa kepada  penyidik  atau  juga  kepada  penyidik  pembantu; Ketiga, Setelah  penangkapan dilakukan  maka  harus  diberitahukan  kepada  pihak  keluarga  tentang  telah  terjadinya penangkapan  kepada  salah  satu  keluarganya  yang  telah  melakukan  tindak  pidana. Keempat, 24 Jam hanya waktu yang diberikan kepada para penyelidik untuk melakukan penangkapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Sofyan  dan  Abd.  Asis.  2017. Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar  Edisi  Kedua , Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
Andi  Sofyan  dan  Abd.  2017.  Asis. Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar  Edisi  Kedua , Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
Andi Hamzah. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua . Jakarta: Sinar Grafika.
18 M. Yahya Harahap, Op,. Cit, hlm. 90.
M.  Yahya  Harahap.  2005. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP .  Jakarta: Sinar grafika.
Ramdhan  Kasim,  dan  Apriyanto  Nusa. Hukum  Acara  Pidana  Teori,  Asas  dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi , Setara Press, Malang, 2019. Sadjijono. 2017. Hukum Antara Sollen Dan Sein . LaksBang. Jakarta.
Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2019. Pengantar Hukum Kepolisian, Dalam Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) SETUKPA. Biro Kurikulum Lemdiklat Polri.
Zainal  Asikin  &  Amiruddin . 2018. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Cetakan Kesepuluh. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Republik Indonesia.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polri  No.  1  Tahun  2022  tentang  Standar
Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
Surat  Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum  Nomor B-J969/E/ENZ/08/2020, Perihal Kewenangan Penangkapan Perkara Narkotika Oleh Penyidik Polri, Tanggal 31 Agustus 2020.
Diva  Lufiana  Putri.  “ Nama  Bandar  Narkoba  Freddy  Budiman  Kembali  Mencuat,  Ini Pengakuannya Sebelum Eksekusi Mati” di akses dari
https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/200500165/nama-bandar-narkoba- freddy-budiman-kembali-mencuat-ini-pengakuannya-sebelum?page=all pada  tanggal 29 Desember 2023.