Empiricism Journal https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 227-237

## Kajian Strategi Bisnis pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat
* Saipul Arni Muhsyaf, Susi Retna Cahyaningtyas, Siti Atikah, Rahmi Sri Ramadhani Universitas Mataram, Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia 83115.
*Email Korespondensi: saipulam@unram.ac.id

## Abstrak
Hutan memiliki potensi nilai ekonomi dan nilai produktifitas. Dalam prinsip pengelolaan tatakelola pemerintahan yang baru, setiap unit layanan yang memiliki potensi untuk dikelola dengan pendekatan bisnis. Melihat potensi dan peluang  perkembangan  bisnis  di  sektor  kehutanan  merupakan  lahan  investasi  yang  mempunyai  prospek  yang sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. Kondisi tersebut, memberikan peluang bisnis kepada Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  Rinjani  Barat  mengembangkan  investasi  di  wilayah  kelolanya.  Program strategi yang dilakukan KPHL Rinjani Barat akan sangat dipandang perlu dilakukan untuk percepatan implementasi rencana  bisnis  yang  akan  dikembangkan  untuk  kemandirian  KPHL  Rinjani  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan metode kajian dokumen. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk uraian dan tabel. Hasil analisis berupa dokumen rencana strategi bisnis. Rencana strategi bisnis ini disusun  berdasarkan analisis kondisi internal maupun eksternal KPHL Rinjani Barat, serta mengacu pada visi dan misi organisasi. Langkah selanjutnya menyusun program dan kegiatan sebagai implementasi dari strategi bisnis. Pada akhirnya, dokumen rencana strategi bisnis beserta rincian program dan kegiatan dapat memberi arah terhadap pengelolaan hutan yang melibatkan semua pihak terkait dan terjalinnya kolaborasi dalam implementasi bisnis di KPHL Rinjani Barat.
Kata kunci: Strategi Bisnis, Tatakelola, Kawasan Pengelolaan Hutan.

## Study of Business Strategy in the West Rinjani Protected Forest Management Unit

## Abstract
Forests have potential economic value and production value. In the new governance management principles, every service unit has the potential to be managed with a business approach. Seeing the potential and opportunity for business development in the forestry sector, it is an investment area with good prospects and potential to develop. This condition provides a business opportunity for the West Rinjani Protection Forest Management Unit (KPHL) to develop  investment  in  its  managed  area.  The  strategic  program  carried  out  by  the  West  Rinjani  KPHL  will  be deemed  necessary  to  accelerate  the  implementation  of  the  business  plan  that  will  be  developed  for  the independence of the West Rinjani KPHL. This study uses a documentation review. The results are displayed in the form  of  descriptions  and  tables.  The  result  is  in  the  form  of  a  business  strategy  plan  document.  This  business strategy plan is prepared based on an analysis of the internal and external conditions of the West Rinjani KPHL and refers to the organization's vision and mission. The next step is to develop programs and activities. In the end, the  business  strategy  plan  document  with  details  of  programs  and  activities  can  provide  direction  for  forest management involving all relevant parties and collaboration in business implementation in the West Rinjani KPHL.
Keywords: strategy business, Forest management unit, corporate governance.
How to Cite: Muhsyaf, S. A., Cahyaningtyas, S. R., Atikah, S., & Ramadhani, R. S. (2022). Kajian Strategi Bisnis pada  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Rinjani  Barat. Empiricism  Journal , 3 (2),  227 –237. https://doi.org/10.36312/ej.v3i2.1003
https://doi.org/10.36312/ej.v3i2.1003
Copyright © 2022, Muhsyaf, et al. This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  hutan  yang  bertanggungjawab  dan  transparan  diharapkan  menjadi  titik tolak  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  sekitar  wilayah  hutan. Hutan di Indonesia menjadi salah satu sumber bagi masyarakat tertentu untuk memperoleh penghasilan atau untuk memperoleh sumber sandang dan pangan.   Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki karakteristik sumberdaya bersama yang dikuasai oleh negara  (Julijanti,  2015).  Penggunaan  sumber  daya  alam  dari  hutan  yang  tidak  terkendali, dapat menyebabkan bencana (Ichsan & Febryano, 2015; Indriani, 2012; Rahmadanty et al.,
2021).  Pengelolaan  hutan,  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia,  bertujuan  untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan, sosial maupun ekonomi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
KPH  adalah  wilayah  pengelolaan  hutan  sesuai  dengan  fungsi  pokok  dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan  lestari  (Ekawati et al., 2018).  KPH merupakan  organisasi  lapangan  unit  pengelolaan  hutan  terkecil  sampai  tingkat  tapak (Blok/Petak),  yang  akan  menjalankan  pengelolaan  hutan  dengan  kesimbangan  ekosistem (ekologis,ekonomi  dan  sosial),  meliputi  penyelenggaran  tugas  tata  hutan  dan  rencana pengelolaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, serta perlindungan dan konservasi alam (Rahmadanty et al., 2021; Suryandari & Alviya, 2009).  Dengan  demikian  keberadaan  KPH  diyakini  dapat  memperbaiki  tatakelola  hutan  di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya memiliki kepercayaan dari pemangku kepentingan tertentu (Ekawati et al., 2018; Julijanti, 2015).
Organisasi  KPHL  Rinjani  Barat  sebagai  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  tersendiri sesuai  Peraturan  Daerah  NTB  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai  Bagian  Dari  Perangkat  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Peraturan Gubernur  NTB  nomor  21  Tahun  2015  tentang  Rincian  Tugas,  Fungsi  Dan  Tata  Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan  Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa  Tenggara  Barat.  Sebagai  salah  satu  institusi  pengelola  hutan  di  tingkat  tapak,  KPHL Rinjani Barat memiliki  Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan secara efisien dan lestari berlandaskan sinergitas basis ekologi, ekonomi dan sosial (Ichsan & Febryano, 2015).
Keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  anggaran  ditengarai  sebagai  penghambat pembangunan KPHL Rinjani Barat. Hal ini disampaikan oleh Suryandari & Alviya ((2009) serta Ichsan & Febryano (2015), oleh karenanya komitmen seluruh aparatur KPH dan pemerintah menjadi  bagian  penting  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  pembangunan,  baik  sasaran kuantitatif  maupun  kualitatif.  Dukungan  semua  pihak  dan  kolaborasi  demi  terlaksananya program-program dalam rencana bisnis KPHL Rinjani Barat menjadi jaminan atas pencapaian target  dan  sasaran  yang  ditetapkan.  Untuk  itu  kepedulian,  kebersamaan  dan  partisipasi seluruh  institusi  dan  elemen  masyarakat  diharapkan  dapat  terintegrasi  secara  maksimal dalam  seluruh  tahapan  pembangunan  KPHL  Rinjani  Barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  bagi  KPH  Rinjani  Barat  untuk menghasilkan formulasi rencana strategi bisnis (RSB) KPHL Rinjani Barat.
Mendorong  perkembangan  pengelolaan  hutan  yang  akuntabel  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat  sekitar  hutan,  perlu dikembangkan tatakelola dan  strategi  bisnis instansi pengelola hutan. Hal ini telah dimulai dari terbentuknya KPH  (Ekawati et al., 2018; Pandriadi  et  al.,  2017;  Suryandari  &  Alviya,  2009).  Kewenangan  penyelenggaraan pengurusan  sumber  daya  hutan  diberikan  kepada  pemerintah,  sesuai  dengan  Undang- Undang nomor 41 tahun 1999. Pengelolaan hutan mencakup penataan hutan, penyusunan rencana  pengelolaan,  pemanfaatan,  rehabilitasi  dan  reklamasi,  serta  perlindungan  dan konservasi alam (Djajono & Sugiharto, 2016).
Langkah-langkah  yang  diambil  pemerintah  untuk  mengurangi  permasalahan kesejahteraan  masyarakat,  tatakelola  hutan  dan  persoalan  lainnya,  sebagai  bagian  dari proses administrasi negara (Thoha, 2008) yang dipahami sebagai kebijakan. Hal ini didukung oleh  pernyataan  pernyataan  Prof.  Soempono  (Thoha,  2008)  administrasi  negara  ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau publik. Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino, 2012) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: ukuran  dan  tujuan  kebijakan;  sumber  daya;  karakteristik  agen  pelaksana;  sikap  atau kecenderungan para pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Dokumen RSB merupakan salah satu persyaratan kelengkapan administratif pengajuan pola  pengelolaan  keuangan  Badan  Umum  (PPK  BLU)  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang PPK BLU (Indriani, 2012; Pandriadi, 2018; Waluyo, 2015). KPH Gularaya  membagikan  cerita  mengenai  keterlibatan  dan  Kerjasama  berbagai  pihak  dalam mempersiapkan  diri  mengajukan  pengelolaan  keuangan  dengan  pola  PPK-BLU  (Sudrajat, 2018).  Keberadaan  dokumen  RSB  pada  KPH  Gularaya  mendorong  KPH  memenuhi
persyaratan  administratif  untuk  pengelolaan  keuangan  dengan  pola  PPK-BLU.  Hal  ini menunjukkan  KPH  Gularaya  mampu  merencanakan  kegiatan  strategisnya  dalam  jangka panjang.
Salah  satu  tahapan  yang  harus  dilalui  untuk  menyusun  RSB  adalah  menganalisis lingkungan bisnis. Analisa lingkungan bisnis merupakan identifikasi dan pengukuran faktor- faktor  yang  mempengaruhi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  perencanaan  bisnis ( business plan ). Analisa lingkungan bisnis terdiri dari analisa internal dan analisa eksternal. Analisa  internal  merupakan  kegiatan  yang  mengidentifikasi  kelemahan-kelemahan ( weakness )  dan  kekuatan-kekuatan  ( strength )  KPH  Rinjani  Barat  NTB.  Sedangkan  analisa ekternal  terdiri  ancaman-ancaman  ( threats )  dari  para  pesaing  serta  peluang-peluang ( opportunities )  yang  ada  di  pasar.
Proses  analisis  bisnis  dilanjutkan  dengan  penyusunan  RSB.  KPH  Produksi  (KPHP) Gularaya - Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun RSB dan telah memenuhi salah satu persyaratan  administratif  menuju  pengelolaan  keuangan  yang  transparan,  akuntabel  dan transparatif (Pandriadi et al., 2017; Sudrajat, 2018). Dalam RSB disebutkan bahwa pengelola KPHP  Gularaya  membentuk  pola  kemitraan  bersama  masyarakat,  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat,  memperkuat  kemandirian  KPH  juga  memperkuat  legalitas masyarakat  dalam  mengolah  hutan.  KPH  Produksi  (KPHP)  Gularaya  turut  memberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk hingga pemasarannya.  Legitimasi  dokumen  RSB  dituangkan  dalam  peraturan  gubernur.  Hal  ini dilakukan oleh KPH Gularaya dan KPH Lakitan. Pengelolaan KPH yang mandiri, transparan dan  akuntabel  tidak  terlepas  dari  peran  gubernur  atau  bupati,  kepala  Bappeda  dan  kepala KPH, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan KPH  atau pihak- pihak yang memiliki Power-Interest-Legitimacy (PIL) (Pandriadi, 2018).
Ichsan  dan  Febryano  (2015)  meneliti  kinerja  KPH  Rinjani  Barat  untuk  mewujudkan fungsinya  sebagai  unit  pengelola  hutan  di  tingkat  tapak.  Kinerja  yang  dinilai  meliputi  8 indikator,  yaitu:  pemantapan  kawasan,  tata  hutan,  rencana  kelola,  kapasitas  organisasi, hubungan  pemerintahan,  mekanisme  investasi,  hak  akses  masyarakat,  dan  implementasi pengelolaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja KPH Rinjani Barat sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak.
Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan rencana strategi bisnis KPHL Rinjani Barat,  sehingga  akan  membuka  kesempatan  bagi  KPHL  Rinjani  Barat  untuk  lebih berkembang, efisien dan efektif dalam pengambilan keputusan bisnis. Pengembangan bisnis KPHL Rinjani Barat juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah hutan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Dimana  data  yang  diperoleh  akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Penelitian  ini di laksanakan di kantor KPH Rinjani Barat  yang  berlokasi  di  kota  Mataram.  Penelitian  ini  juga  berkaitan  dengan  dokumen  yang tersedia di pihak pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.
Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  kajian  dokumen.  Kajian  dokumen  dilakukan untuk   menentukan sumber-sumber  penerimaan dan pengeluaran, jenis dan sumber daya, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan strategi pengembangan bisnis yang  ditetapkan.  Kajian dokumen menghasilkan   informasi  luas wilayah  kehutanan,  produk yang  dihasilkan,  kondisi  geografis  dan  sebagainya.  Informasi  tersebut  digunakan  untuk menetapkan kekuatan,  kelemahan,  peluang dan  ancaman serta strategi  yang  disusun  oleh KPHL Rinjani Barat dalam mengembangkan bisnisnya pada periode 2020 hingga 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
KPHL  Rinjani  Barat  sebagai  organisasi  yang  bergerak  ditingkat  tapak,  diupayakan memenuhi  prinsip-prinsip tatakelola yang  menjamin terselenggaranya  praktek-praktek yang baik dan mendorong pengelolaan yang professional dalam upaya mewujudkan visi misinya. Untuk  mempercepat  pencapaian  visi  dan  misinya,  KPH  Rinjani  Barat  dapat  di  memulai
dengan  identifikasi  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  (SWOT).  Hasil  analisis tampak pada tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Analisis SWOT
STRENGTHS WEAKNESSES INTERNAL 1.  Wilayah kelola KPH Rinjani  Barat  yang  cukup luas 2.  Dukungan Pemerintah Pusat dalam bentuk penguatan legal standing 3.  Potensi komoditas wilayah hutan yang dikelola sangat tinggi dan beragam 4.  Komitmen  atau  dukungan dari  pimpinan  di  tingkat pemerintah daerah (pemda) 1.  Gangguan terhadap kawasan hutan 2.  Kualitas SDM masih terbatas 3.  Kajian  potensi  dan  daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) yang belum lengkap 4.  Inovasi Pengembangan Produk 5.  Pergeseran nilai budaya di dalam masyarakat 6.  Sarana dan prasarana yang terbatas 7.  Produktifitas Sumber Daya Hutan (SDH) belum optimal 8.  Kuantitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) terbatas 9.  Alokasi anggaran yang belum  memadai  (sesuai kebutuhan) EKSTERNAL Opportunities 1.  Dorongan stakeholders mentransformasi pola pengelolaan menjadi PPK-BLUD 2.  Peluang untuk pengelolaan kehutanan secara kemitraan 3.  Minat  investasi  dari pihak  pelaku  usaha dan masyarakat 4.  Kebijakan alokasi anggaran berbasis KPH 5.  Kemajuan Teknologi
6.  Dukungan para pihak terhadap pengelolaan KPH
7.  Ceruk  pasar  yang masih sangat terbuka
S-O:  Strategi diarahkan untuk menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 1.  Memanfaatkan potensi wilayah  yang  luas  untuk bermitra dengan pemerintah pusat,
masyarakat dan investor
2.  Memanfaatkan  dukungan regulasi pengelolaan untuk mewujudkan  kemandirian KPH melalui PPK-BLUD 3.  Memanfaatkan
potensi Kayu, non kayu, jasling dan wisata  alam  di  wilayah KPH  untuk  menangkap peluang pasar dan menarik investor 4.  Membangun kemitraan dengan model pemberdayaan 5.  Potensi  Flora  dan  fauna endemik  dapat  menarik dukungan  berbagai  pihak termasuk dunia internasional dalam mendukung pengelolaan KPH. W-O:  Strategi diarahkan untuk meminimalkan kelemahan guna memanfaatkan peluang 1.  Menyelesaikan  tata  batas dan  pengukuhan  kawasan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah 2.  Membangun kemitraan dengan  perguruan  tinggi, dan pemerintah terkait untuk memperkaya data dan informasi  potensi  wilayah kelola KPH. 3.  Peningkatan  sarana  dan prasarana  dalam  kegiatan pengelolaan serta peningkatan  kualitas  dan kuantitas SDM dengan dukungan  pemerintah  dan program pelatihan dan pengembangan kapasitas. 4.  Pengembangan dan
peningkatan  kualitas   SDM lokal  dalam  pengelolaan KPH  dengan  bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.
STRENGTHS WEAKNESSES 6.  Memanfaatkan  dukungan perguruan  tinggi  dalam penyusunan rencana pengelolaan  KPHP  dan kegiatan riset serta monitoring. 5.  Membentuk forum multi pihak  untuk  meningkatkan Koordinasi  dan  sinkronisasi antar stake holder. 6.  Menanamkan kesadaran masyarakat dalam pengamanan KPHP Threats 1.  Perubahan  regulasi/ Peraturan/  kebijakan yang sangat dinamis 2.  Situasi sebagian wilayah  di  tingkat tapak  yang  belum kondusif 3.  Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di sekitar hutan 4.  Masih tingginya tingkat kerawanan kawasan hutan 5.  Kurangnya Pengetahuan Masyarakat  Tentang Peran  dan  Fungsi Hutan untuk Kehidupan 6.  Lingkungan bisnis yang kompetitif S-T: Strategi diarahkan untuk menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman 1.  Dukungan perundangan tentang KPH sebagai bahan rujukan institusi pengelola KPH 2.  Mengoptimalkan pengelolaan  potensi  hutan pada wilayah KPHP dengan melibatkan masyarakat  sebagai  aktor utama  guna  meningkatkan kesadaran tingkat ekonomi masyarakat hutan.
3.  Pemerintah  daerah  harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat, sehingga dapat meminimasi  perladangan berpindah oleh masyarakat. 4.  Konsistensi penegakan hukum  dan  Perundangan terkait  KPH  dan  regulasi kehutanan  secara  umum untuk menekan laju kerusakan hutan yang diakibatkan oleh manusia. W-T:  Strategi diarahkan meminimalkan kelemahan guna  menghindari ancaman 1.  Memantapkan  tata  batas
KPH  sebagai  salah  satu upaya menekan laju degradasi lahan dan deforestasi 2.  Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam pengelolaan wilayah KPH 3.  Meningkatkan  kualitas  dan kuantitas SDM dalam rangka mendukung pengelolaan KPH dan perlindungan serta pengamanan wilayah KPH. 4.  Mengupayakan  SARPRAS Pengamanan dan Perlindungan Hutan.untuk mencegah kerusakan hutan akibat kebakaran atau perladangan 5.  Sosialisasi kepada masyarakat  tentang  peran dan fungsi hutan serta  KPH dalam pengelolaan hutan 6.  Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan hutan sebagai  salah  satu  upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan  masyarakat sekitar hutan.

## Penyusunan Rencana Strategi Bisnis
Sebagai bagian dari perangkat pembangunan, proses penyusunan visi dan misi KPH Rinjani  Barat  diselaraskan  dengan  visi  dan  misi  Pembangunan  kehutanan  nasional  dan daerah,  yang  dirumuskan  atas  dasar  kondisi,  masalah  dan  isu-isu  strategis  yang  menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan saat ini dan harapan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan  modal  dasar  yang  dimiliki.  Dalam  Rencana  Strategik  Kementrian Kehutanan  tahun  2010-2014,  dinyatakan  bahwa  visi  Kementerian  Kehutanan  2010-2014 adalah  “Hutan  Lestari  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  Yang  Berkeadilan”.  Visi  tersebut kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  6  (enam)  prioritas  pembangunan  kehutanan  yaitu;  (1). Pemantapan kawasan hutan; (2). Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS; (3).
Pengamanan  hutan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan;  (4).  Konservasi  keanekaragaman hayati; (5). Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; dan (6). Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
Visi KPH Rinjani Barat Tahun 2021 - 2024 adalah ”Pengelolaan Kawasan Hutan Yang Optimal Secara Partisipatif, Kolaboratif Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Visi tersebut di atas ditetapkan berangkat dari sebuah kesadaran bahwa pengelolaan hutan yang  optimal  dapat  ditempuh  dengan  mengembangkan  prinsip  partisipasi,  kolaborasi  dan keberlanjutan.  Prinsip  tersebut  sesungguhnya  merupakan  instrumen  yang  harus  dijalankan seluruh  stakeholder  kehutanan  dalam  upaya  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  sekitar hutan yang lebih sejahtera, dengan komitmen mengelola hutan yang arif dan bijaksana.
Visi  tersebut  diupayakan  pencapaiannya  melalui  misi-misi  institusi.  Adapun  misi-misi yang  ditetapkan  adalah  (1)  memantapkan  penataan  kawasan  dan  penyusunan  rencana pengelolaan KPH Rinjani Barat; (2) membangun sistem dan mekanisme kelembagaan KPH Rinjani  Barat  yang  profesional,  efektif  dan  efisien;  (3)  mengembangkan  dan  menguatkan kapasitas  dan  kelembagaan  masyarakat  untuk  mendukung  pengelolaan  lestari;  (4) melaksanakan  perlindungan  dan  konservasi  alam;  (5)  mengoptimalkan  rehabilitasi  dan reklamasi  hutan  dalam  rangka  peningkatan  daya  dukung  daerah  aliran  sungai  (DAS);  (6) mengoptimalkan  pemanfaatan  hutan  secara  efisien  dan  berkelanjutan;  serta  (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkar Kawasan KPH Rinjani Barat.

## Isu Strategis
Berdasarkan  hasil  analisis  situasi  internal  dan  Eksternal  serta  analisis  SWOT,  maka teridentifikasi beberapa isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPH antara lain:
1.  Aspek pengelola hutan tingkat tapak; pada konteks ini KPH menghadapi permasalahan kelembagaan, sarana prasarana, sumberdaya manusia.
2.  Aspek  organisasi;  KPH  harus  mengupayakan  lembaga  dapat  berjalan  efektif,  efisien sesuai visi misi dan tujuan.
3.  Aspek Sarana prasarana; bagaimana terpenuhinya Sarpras dasar operasional, sarpras pengelolaan hutan dan sarpras perlindungan hutan.
4.  Aspek keberadaan sumberdaya manusia; diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sehingga secara sinergis sehingga dapat mengelola hutan dengan baik.
5.  Manajemen kolaborasi; kerjasama pengelolaan para pihak akan mengatur dan berbagi peran  dari  masing-masing  pihak  dalam  pengelolaan  bersama.  Peran  beberapa  pihak tersebut harus bersinergi dalam memperkuat program yang ada, mulai dari perencanaan, implementasi,  monitoring  dan  evaluasi  dapat  dilakukan  bersama-sama,  sehingga  hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan bersama.
6.  Membuka Jaringan (networking); Jaringan kerjasama yang dibangun akan memperkuat program-program  yang  berdampak  pada  pengelolaan  KPH  Rinjani  Barat.  Manfaat- manfaat  langsung  dari  program-program  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  membuka jaringan  kepada  beberapa  pihak  luar  yang  tujuannya  sejalan  dengan  rencana  dan pengelolaan  KPH.  Beberapa  kegiatan  yang  akan  dikembangkan  dalam  memperkuat jaringan  tersebut  seperti:  pengembangan  ekowisata,  kerjasama  penelitian,  program- program pengembangan masyarakat di kawasan penyangga, penguatan kapasitas dan lain-lain.
7.  Perlindungan  dan  Pengamanan  Kawasan  Bersama;  Perlindungan  dan  pengamanan ditujukan  untuk  menjaga  keutuhan  fungsi  kawasan,  keragaman  hayati  beserta ekosistemnya,  menjaga  agar  kawasan  terbebas  dari  perambahan,  perusakan  dan gangguan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam memperkuat perlindungan dan pengamanan  kawasan  diperlukan  strategi-strategi  yang  melibatkan  peran  serta  semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik di internal KPH maupun  pihak-pihak  eksternal  seperti  Kepolisian,  pihak  swasta  yang  bekerja  di  sekitar KPH  dan  masyarakat.  Selain  memperkuat  pengamanan  bersama,  diperlukan  juga partisipasi  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  kawasan,  partisipasi  ini  dapat  diperkuat dengan  membangun  pengamanan  swakarsa  masyarakat  yang  berada  di  sekitar kawasan.
8.  Legalitas Kawasan; Penataan kawasan  ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum, menghindari  sengketa  yang  bersumber  dari  tumpang  tindihnya  perizinan  dan  areal kawasan serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan baik  dalam  rangka  mendukung  program  KPH  maupun  program  pembangunan  daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9.  Pengembangan  Wilayah  tertentu;  Pengembangan  wilayah  tertentu  pada  lokasi  kelola KPHL akan dimanfaatkan  sebagai wilayah “bisnis KPHL”. Wilayah ini akan diusahakan oleh pengelola sebagai sumber penghasilan KPHL.
10.  Pengembangan  blok  pemberdayaan  masyarakat;  haruslah  didukung  oleh  sistem pengelolaan yang didasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat sekitar  hutan.  Dibangun  blok  tersebut  untuk  mengurangi  tekanan  dan  interaksi  yang besar  terhadap  kawasan.  Pemberdayaan  ini  dapat  berupa  pengembangan  ekonomi, budaya,  wisata,  kesadartahuan  mengenai  lingkungan  dan  lain-lain,  yang  diadopsi  dan diadaptasi dari potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat.
11.  Sinergisitas  Program  Antar  Pihak;  Mengelola  KPH  tidak  hanya  dilakukan  oleh  unit pengelola  saja,  namun  perlu  melibatkan  berbagai  pihak,  dapat  diwujudkan  dengan memperkuat  sinergisitas  program  para  pihak.  Pemerintah  daerah  memiliki  program- program  pembangunan  di  wilayah  administratifnya,  seharusnya  bersinergi  dan  dapat dikerjasamakan  dengan  KPHL.  Dalam  penyusunan  program  pemerintah  daerah  mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di desa sampai pembahasan di kabupaten sudah terintegrasi dalam program yang sama dengan program KPHL. Pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan maupun investor harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan KPHL Rinjani Barat, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
Kesebelas isu strategis tersebut, jika dikaitkan dengan rumusan strategi hasil analasis SWOT dalam tabel 1, dapat ditanggulangi dengan strategi-strategi pilihan sebagai berikut:
1.  Memanfaatkan  potensi  wilayah  yang  luas  untuk  bermitra  dengan  pemerintah  pusat, masyarakat dan investor
2.  Memanfaatkan  dukungan  regulasi  pengelolaan  untuk  mewujudkan  kemandirian  KPHL melalui PPK-BLUD
3.  Memanfaatkan  potensi  Kayu,  non  kayu,  jasling  dan  wisata  alam  di  wilayah  KPH  untuk menangkap peluang pasar dan menarik investor
4.  Membangun kemitraan dengan model pemberdayaan
5.  Potensi  Flora  dan  fauna  endemik  dapat  menarik  dukungan  berbagai  pihak  termasuk dunia internasional dalam mendukung pengelolaan KPHL.
6.  Memanfaatkan  dukungan  perguruan  tinggi  dalam  penyusunan  rencana  pengelolaan KPHL dan kegiatan riset serta monitoring.
7.  Memanfaatkan  dukungan  perundangan  tentang  KPHL  sebagai  bahan  rujukan  institusi pengelola KPH.
8.  Mengoptimalkan  pengelolaan  potensi  hutan  pada  wilayah  KPHL  dengan  melibatkan masyarakat  sebagai  aktor  utama  guna  meningkatkan  kesadaran  tingkat  ekonomi masyarakat hutan.
9.  Pemerintah  daerah  harus  berkomitmen  untuk  melibatkan  masyarakat,  sehingga  dapat meminimasi perladangan berpindah oleh masyarakat.
10.  Konsistensi penegakan hukum dan Perundangan terkait KPHL dan regulasi kehutanan secara umum untuk menekan laju kerusakan hutan yang diakibatkan oleh manusia.
11.  Menyelesaikan tata batas dan pengukuhan kawasan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah
12.  Membangun  kemitraan  dengan  perguruan  tinggi,  dan  pemerintah  terkait  untuk memperkaya data dan informasi potensi wilayah kelola KPHL.
13.  Peningkatan  SARPRAS  dalam  kegiatan  pengelolaan  serta  peningkatan  kualitas  dan kuantitas SDM dengan dukungan pemerintah melalui DIKLAT
14.  Pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  SDM  lokal  dalam  pengelolaan  KPH  dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi
15.  Membentuk  forum  multi  pihak  untuk  meningkatkan  Koordinasi  dan  sinkronisasi  antar stake holder.
16.  Menanamkan kesadaran masyarakat dalam pengamanan KPHL
17.  Memantapkan tata batas KPHL sebagai salah satu upaya menekan laju degradasi lahan dan deforestasi
18.  Meningkatkan  koordinasi  dan  sinergitas  antar  stakeholder  dalam  pengelolaan  wilayah KPH
19.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka mendukung pengelolaan KPH dan perlindungan serta pengamanan wilayah KPH.
20.  Mengupayakan SARPRAS Pengamanan dan Perlindungan Hutan
21.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  peran  dan  fungsi  hutan  serta  KPH  dalam pengelolaan hutan
22.  Melibatkan  masyarakat  sekitar  hutan  sebagai  upaya  meningkatkan  partisipasi  dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Jika dikaitkan dengan misi, rumusan strategi yang dihasilkan oleh analisis SWOT dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu strategi prioritas dan strategi pendukung.
Tabel 2. Identifikasi Strategi
Strategi Prioritas Strategi Pendukung 1.  Memanfaatkan  dukungan  perguruan tinggi  dalam  penyusunan  rencana pengelolaan  KPH  dan  kegiatan  riset serta monitoring.
2.  Konsistensi  penegakan  hukum  dan Perundangan  terkait  KPH  dan  regulasi kehutanan secara umum untuk menekan  laju  kerusakan  hutan  yang diakibatkan oleh manusia. 3.  Membangun kemitraan dengan
perguruan tinggi, dan pemerintah terkait untuk  memperkaya  data  dan  informasi potensi wilayah kelola KPH.
4.  Membentuk  forum  multi  pihak  untuk meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi antar stake holder.
5.  Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar  stakeholder  dalam  pengelolaan wilayah KPH
6.  Sosialisasi kepada masyarakat tentang peran  dan  fungsi  hutan  serta  KPH dalam pengelolaan hutan
7.  Melibatkan  masyarakat  sekitar  hutan sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 1. Memanfaatkan dukungan regulasi pengelolaan untuk mewujudkan kemandirian KPH melalui PPK-BLUD
2. Memanfaatkan dukungan perundangan tentang  KPH  sebagai  bahan  rujukan institusi pengelola KPH
3. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat, sehingga dapat meminimasi perladangan berpindah oleh masyarakat.
4. Menyelesaikan tata batas dan pengukuhan kawasan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah
5. Menanamkan  kesadaran  masyarakat dalam pengamanan KPH
6. Memantapkan  tata  batas  KPH  sebagai salah satu upaya menekan laju degradasi lahan dan deforestasi
7. Memanfaatkan  potensi  wilayah  yang luas untuk bermitra dengan pemerintah pusat, masyarakat dan investor
8. Memanfaatkan potensi Kayu, non kayu, jasling dan wisata alam di wilayah KPH untuk  menangkap  peluang  pasar  dan menarik investor
9. Membangun  kemitraan  dengan  model pemberdayaan
10.  Potensi Flora dan fauna endemik dapat menarik  dukungan  berbagai  pihak termasuk  dunia  internasional  dalam mendukung pengelolaan KPH. 11.  Mengoptimalkan  pengelolaan  potensi hutan  pada  wilayah  KPH  dengan melibatkan  masyarakat  sebagai  aktor utama  guna  meningkatkan  kesadaran tingkat ekonomi masyarakat hutan.
12.  Peningkatan SARPRAS dalam kegiatan pengelolaan serta peningkatan kualitas dan  kuantitas  SDM  dengan  dukungan pemerintah melalui DIKLAT
Strategi Prioritas Strategi Pendukung 13.  Pengembangan dan peningkatan kualitas  SDM  lokal  dalam  pengelolaan KPH  dengan  bekerjasama  dengan Perguruan Tinggi 14.  Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas SDM dalam rangka mendukung pengelolaan  KPH  dan  perlindungan serta pengamanan wilayah KPH. 15.  Mengupayakan SARPRAS Pengamanan dan Perlindungan Hutan

## Penetapan Program dan Kegiatan serta Indikator Capaian Kinerja
Adapun  rencana  progam  dan  kegiatan  yang  dirancang  sampai  dengan  tahun  2024 antara lain:
Tabel 3. Identifikasi Program dan Kegiatan
Program Kegiatan a.  Program  perencanaan  makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan: 1.  Rekonstruksi  batas  luar  &  batas  fungsi  (BPKH Wil VIII). 2.  Tata hutan blok/petak. 3.  Inventarisasi sumberdaya hutan. 4.  Penyusunan rencana pengelolaan. 5.  Penyusunan rencana strategis. 6.  Monitoring dan Pembinaan penggunaan kawasan  hutan  dan  penggunaan  kemitraan kehutanan. b.  Program dukungan managemen dan  pelaksanaan  tugas  teknis lainnya 1. Penyerpurnaan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang organisasi KPH. 2. Peningkatan kualitas kelembagaan KPH. 3. Penyusunan  standard  opperational  procedure
(SOP) KPH Rinjani Barat.
4. Pelaksanaan kegiatan diklat / inhouse training
5. Penambahan  formasi  pegawai  dan  perekrutan petugas lapangan c.  Program  peningkatan  sarana dan prasarana aparatur: 1.  Pengembangan sarana dan prasarana operasional Bangunan 2.  Pengembangan sarana dan prasarana operasional Kendaraan operasional 3.  Pengembangan sarana dan prasarana operasional Peralatan kantor 4.  Pengembangan sarana dan prasarana operasional Peralatan operasional 5.  Pengembangan sarana dan prasarana operasional Sarana pendukung kegiatan d.  Program peningkatan usaha kehutanan 1.  Fasilitasi pengembangan kelompok tani hutan. 2.  Fasilitasi pembentukan koperasi KTH. 3.  Sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. 4.  Pelatihan/In House Training/Praktek Kerja/Studi Banding Bagi Anggota KTH. e.  Program konservasi keanekaragaman hayati  dan perlindungan hutan: 1.  Patroli pengamanan hutan. 2.  Operasi pengamanan hutan. 3.  Pemantauan  dan  pengendalian  kebakaran hutan.
Program

## Kegiatan
4.  luhan  dalam  rangka  perlindungan  dan konservasi alam kepada masyarakat. 5.  Penurunan tingkat konflik tenurial. 6.  Pengembangan  Obyek  dan  Daya  Tarik Wisata. 7.  Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan konservasi alam. 8.  Monitoring dan Pembinaan Kemitraan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya serta Pembinaan Habitat TSL. f. Program peningkatan fungsi dan daya  dukung  DAS  berbasis pemberdayaan masyarakat: 1.  Reboisasi dan pengkayaan hutan. 2.  Penyediaan sarana dan prasarana konservasi tanah dan air.
3.  Penerapan  teknik  konservasi  tanah  secara vegetatif.
4.  Fasilitasi  partisipasi  dan  koordinasi  program rehabilitasi hutan
5.  Fasilitasi  kerjasama  kegiatan  rehabilitasi hutan.
6.  Monitoring  dan  Pembinaan  ijin  usaha  HKm dan Kemitraan Kehutanan. g.  Program peningkatan usaha kehutanan: 1.  Pemanfaatan Sumberrdaya hutan. 2.  Kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK, Perdagangan  Karbon  dan  jasa  lingkungan lainnya pada wilayah tertentu di Hutan Produksi. 3.  Pengolahan dan pemasaran hasil hutan 4.  Monitoring dan Pembinaan ijin usaha
pemanfaatan HHK-HT, dan HHK-HA kemitraan.

## KESIMPULAN
Penyusunan program dan  kegiatan  pada  rencana  bisnis  KPHL  merupakan bagian tidak  terpisahkan  dari  pencapain  visi  dan  misi  KPHL  Rinjani  Barat.  Tersusunnya  rencana bisnis  KPHL  Rinjani  Barat  dimaksudkan  sebagai  acuan  dan  arah  bagi  kegiatan  tahunan terutama saat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan akan diturunkan terhadap rencana-rencana kegiatan teknis. Penyusunan rencana bisnis adalah sebagai pedoman untuk peningkatan  kinerja  bisnis  pengelolaan  hutan  lestari  pada  KPHL  Rinjani  Barat.  Dokumen Rencana Strategis Bsnis (RSB) KPH Rinjani Barat Tahun 2021-2024 ini menjabarkan  kondisi internal    maupun  eksternal,    yang  kemudian  ditinjaklanjuti  dengan  perumusan  strategi berdasarkan  kondisi  internal  dan  eksternal  KPH.  Selanjutnya  dijabarkan  pula  visi  dan  misi yang  disertai  dengan  strategi  pencapaiannya  berdasarkan  rumusan  strategi  pilihan  yang dihasilkan.

## REKOMENDASI
Perlu penelitian lebih lanjut untuk Menyusun dan memformulasikan rencana bisnis dari setiap  potensi  yang  dikembangkan  oleh  KPH  berdasarkan  hasil  identifikasi  kekuatan  dan peluang yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Djajono, A., & Sugiharto, S. (2016). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan . Direktorat Jenderal  Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
Ekawati, S., Salaka, F. J., & Budiningsih, K. (2018). Analisis kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan  Yogyakarta  sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan , 15 (1), 1 –18.
Ichsan,  A.  C.,  &  Febryano,  I.  G.  (2015).  Penilaian  Kinerja  Pembangunan  Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnan Hutan Tropis , 3 (2), 192 –198. Indriani,  D.  (2012). Penerapan  Badan  Layanan  Umum  dan  Implikasinya  Bagi  Pengelolaan Taman  Nasional  Mandiri  Yang  Berkelanjutan [Tidak  di  publikasikan].  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Julijanti,  J.  (2015). Formulasi  Strategi  Komunikasi  Kebijakan  Kehutanan:  Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan [Disertasi, Tidak Dipublikasikan]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Pandriadi. (2018). JEMASI Vol.14 No.1, Jan-Jun 2018 . 14 (1), 1 –14.
Pandriadi,  P.,  Wijaya,  A.,  &  Amah,  M.  (2017).  Penerapan  BLUD  KPHP:  Akankah  Menuju Pengelolaan Hutan Yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif? Jemasi , 13 (2), 135 – 154.
Rahmadanty, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Kebijakan Pembangunan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  di  Indonesia:  Suatu  Terobosan  Dalam  Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari. Al’Adl , 13 (2).
Sudrajat,  F.  (2018).  KPH  Gularaya:  Mengembangkan  Potensi  Hutan  Menuju  BLUD.  In Mengawal Hutan Indonesia dari Tapak: Inisiatif, Catatan dan Pembelajaran dari Garis Depan .  Direktorat  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Direktorat  Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Suryandari, E. Y., & Alviya, L. (2009). KPH RINJANI BARAT ( Problems and Implementation Strategy of Rinjani Barat Forest Management Unit Development ). 2009 , 1 –14.
Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Kencana.
Waluyo, B. (2015). Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jurnal Infoartha , 3 (December 2014), 27 –38.