Volume 18 Number 1  June  2018.p.107-126 https://doi.org/10.30603/au.v18i1.363
Diskriminasi Muslim dalam Birokrasi Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura

## Suparto Iribaram, Irwan Abdullah & Ulung Pribadi
STAIN Al Fatah Jayapura, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,

## Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstract
This  article  explains  the  phenomena  of  discrimination  of  Papuan  Muslims  in  the  local government in Jayapura Municipality of Papua. In the practice of bureaucracy especially the determination of officials, Papuan Muslims are not involved, even though they are indigenous Papuans. Conditions provide an explanation that there are problems that accompany Muslim travel in Jayapura. This study finds out that of the total 43 units of Regional Working Units (SKPD)  which  5  are  led  by  Muslims,  while  non-Muslims  lead  others.  This  composition  is unequal  of  the  population  in  this  region,  which  has  a  45%  proportion  of  Protestants  and, 41% of Muslims. This paper emphasizes three important points: first, special autonomy for Papua  not  only  affects  how  regional  sentiments  are  strengthened,  but  also  impacts  the treatment of particular groups, especially Muslims. Second, the determination of office in the government is strongly influenced by the similarity of primordial identity, especially ethnicity and  religion.  Third,  from  some  positions  held  by  Muslims,  none  of  them  are  from  Papuan Muslims.

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan mengenai diskriminasi Muslim Papua dalam birokrasi pemerintahan di  Kota  Jayapura  Papua.  Dalam  praktik  birokrasi  khususnya  penentuan  pejabat,  Muslim Papua  tidak  dilibatkan,  meskipun  mereka  merupakan  penduduk  asli  Papua.  Kondisi memberikan  penjelasan  bahwa  terdapat  persoalan  yang  mengiringi  perjalanan  Muslim  di Jayapura.  Studi  ini  menemukan  bahwa  dari  keseluruhan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) yang berjumlah 43, sebanyak 5 dipimpin oleh Muslim, sedangkan yang lain dipimpin oleh non-Muslim. Hal ini sangat tidak sebanding dengan komposisi penduduk di daerah ini yang memiliki perimbangan 45 % Protestan dan 41 % Muslim. Tulisan ini menegaskan tiga hal penting, pertama, otonomi khusus bagi Papua tidak hanya berdampak pada bagaimana sentimen  kedaerahan  semakin  menguat,  tetapi  juga  memberikan  dampak  pada  perlakuan terhadap  kelompok  tertentu,  khususnya  Muslim.  Kedua,  penentuan  jabatan  di  lingkungan pemerintahan sangat kuat dipengaruhi oleh kesamaan identitas primordial khususnya etnis dan agama. Ketiga, dari beberapa jabatan yang jabat oleh Muslim, tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari orang Papua Muslim.

## Kata Kunci: diskriminasi, Muslim Papua, birokrasi, Jayapura

## Author correspondence
Email: damiribar@gmail.com Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Kota  Jayapura  saat  ini,  selain  dihuni  oleh  orang-orang  yang  berasal  dari Papua  (baik  pegunungan  maupun  pantai)  juga  dihuni  oleh  orang-orang  yang berasal dari luar seperti Jawa, Bugis, Buton, Makassar, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTT,  Aceh,  Ambon,  dan  Kei. 1 Mereka  (orang  yang  berasal  dari  luar  Papua)  telah mengubah  wajah  Jayapura  selama  beberapa  dekade  ini.  Banyak  perubahan mendasar  yang  terjadi,  seperti  pengenalan  budaya  luar  bagi  orang  Papua  dan imitasi terhadap pola hidup orang-orang pendatang. Para pendatang yang berasal dari berbagai daerah tersebut memiliki motif utama yaitu motif ekonomi, artinya mereka  datang  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonominya.  Setelah  beberapa  lama, mereka pun berhasil mewujudkan harapan untuk aktif di bidang ekonomi. Dengan kualitas  yang  dimiliki,  mereka  mampu  mendominasi  bidang-bidang  tertentu khususnya pendidikan dan ekonomi. 2
Arus masuk ke Papua khususnya ke Jayapura telah berlangsung sejak Orde Baru  melalui  program  transmigrasi.  Umumnya,  transmigran  berasal  dari  pulau Jawa.  Selain  melalui  program  trasmigrasi  ini,  arus  orang  masuk  ke  Papua  juga terjadi melalui proses informasi dari orang per-orang, artinya tidak direncanakan dalam  skema  pemerintah  seperti  program  transmigrasi.  Dampak  gelombang migrasi ini selain mempengaruhi pola hubungan penduduk, yaitu antara penduduk asli  dengan  penduduk  pendatang,  juga  mengubah  demografi  khususnya  kondisi penduduk  berdasarkan  agama.  Komposisi  antara  orang  asli  Papua  dengan pendatang  pun  mulai  berubah  dan  juga  jumlah  penduduk  Muslim  mulai bertambah.  Sebab,  diakui  bahwa  para  pendatang  adalah  Muslim.  Komposisi pendudu  kebrdasarkan  agama  memang  tidak  menyisakan  masalah,  tetapi  pada kondisi tertentu hal tersebut berdampak pada banyak hal termasuk keterwakilan kelompok  agama  dalam  sebuah  birokrasi  pemerintahan  seperti  yang  terjadi  di kota Jayapua.
1 Anthonius Ayorbaba. The Papua Way: Dinamika Konflik Laten dan Refleksi 10 Tahun Otsus Papua. Papua:  Tabloid  Perempuan  Papua-The  Papuan  Institute  and  Institute  for  Indonesian  Local  Policy Studies (IIpos), 2011. h. 60.
2 Yakobus  Perviddya  Solossa. Otsus  Papua  Mengangkat  Martabat  Rakyat  Papua  di  dalam  NKRI . Jakarta: Sinar Harapan, 2005. h. 107.

## Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura
Menurut  data  yang  diperolah  dari  kantor  Kementerian  Agama  Kota Jayapura pada tahun 2009, penganut agama yang berada di wilayah ini terdiri dari Kristen  113.314  jiwa,  Katolik  43.248  jiwa,  Islam  94.953  jiwa,  Hindu  2.495  jiwa, Budha  1.927  jiwa.  Dari  komposisi  penduduk  menurut  penganut  agama,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  penduduk  Kota  Jayapura  mayoritas  penganut  agama Kristen.  Berdasarkan  data  tahun  2010,  dalam  konteks  Jayapura,  pemeluk  Islam menduduki  posisi  terbesar  kedua  dengan  jumlah  70.072  jiwa  atau  45,05  %  dari total  penduduk  yang  berjumlah  155.548  jiwa.  Posisi  pertama  masih  diduduki pemeluk  Kristen  dengan  jumlah  75.288  jiwa  atau  48.40  %.  Posisi  ketiga  adalah pemeluk  Katolik  sebesar  8.968  jiwa  atau  5,77  %.  Pemeluk  Islam  (Muslim) didominasi oleh pendatang dengan jumlah 121.837 jiwa dan penduduk Muslim asli sebanyak  4.958  jiwa.  Sedangkan  pemeluk  Kristen  dan  Katolik  dari  penduduk  asli sebesar  149.  272  jiwa,  pemeluk  Kristen  dan  Katolik  pendatang  sebesar  62.996 jiwa. 3 Adapun data terakhir yang diperoleh menunjukkan tren yang relatif sama, di mana pemeluk Protestan masih menduduki posisi teratas. Data tahun 2016 yang diperoleh  peneliti  masih  menunjukkan  kecenderungan  yang  sama,  artinya pemeluk Prostestan masih  menjadi terbanyak di Kota Jayapura. Pada tahun 2016 sebagaimana yang dilansir oleh Kantor BPS Kota Jayapura menggambarkan bahwa pemeluk Protestan berjumlah 383.493 jiwa, Muslim kemudian berada pada urutan kedua  sebanyak  254.100  jiwa,  Katolik  sebanyak  84.474  jiwa,  Budha  sebanyak 2.370 jiwa, dan Hindu sebanyak 2097 jiwa.
Jumlah  tersebut  tersebar  ke  dalam  5  (lima)  distrik  atau  kecamatan  di wilayah  Kota  Jayapura,  yaitu  Abepura,  Muara  Tami,  Heram,  Jayapura  Utara,  dan Jayapura  Selatan.  Komposisi  penduduk  berdasarkan  agama  ini  tidak  lepas  dari adanya  migrasi  besar-besaran  dari  luar  Kota  Jayapura  sehingga  munculnya anggapan  adanya  Islamisasi  dan  Kristenisasi  di  Kota  Jayapura  dalam  beberapa konteks  menjadi  sangat  kompleks.  Secara  prosentase,  komposisi  penduduk berdasarkan agama pada tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.
3 Agus Indiyanto (ed.). Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010. Yogyakarta: CRCS UGM, 2013. h. 14-15.
Gambar 1 Prosentase Agama Kota Jayapura tahun 2016 Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2016 diolah oleh Peneliti
Mencermati  komposisi  penduduk  berdasarkan  agama  sebagaimana  yang ditampilkan  pada  gambar  1  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  selisih  jumlah khususnya antara Islam (41%) dan Protestan (45%) tidak terlalu jauh. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan tingkat keterwakilan Muslim di birokrasi pemerintahan tidak menunjukkan adanya keterwakilan bagi Muslim secara proporsional. Secara umum, para  pejabat yang menduduki jabatan strategis di beberapa SKPD di Kota Jayapura  didominasi  oleh  orang  asli  Papua  dan  beragama  Kristen.  Berdasarkan data SKPD yang ada, dari 43 pejabat setingkat kepala dinas, hanya 6 (enam) orang atau  14%  yang  beragama  Islam  (Muslim)  seperti  yang  tergambar  pada  gambar berikut.
Gambar 2. Komposisi Pejabat Berdasarkan Agama Sumber: Data BKD diolah peneliti, 2016.
41% 45% 13% 1% Prosentase Agama Kota Jayapura, 2016 Islam Kristen Katolik Lainnya
86% 14% KOMPOSISI PEJABAT BERDASARKAN AGAMA Kristen
Islam
Gambar  tersebut  di  atas  memperlihatkan  peta  umum  jabatan  di  sejumlah SKPD  di  Kota  Jayapura  yang  didominasi  oleh  orang  asli  Papua.  Kondisi  ini sesungguhnya  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  kelaziman  karena  praktik  seperti ini  juga  dapat  ditemukan  di  berbagai  tempat.  Kultur  mayoritas  selalu  menjadi mayoritas  (penguasa)  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  yang  membedakan  fenomena  di atas dengan apa yang terjadi dan dipraktikkan di tempat-tempat lain adalah “skala prioritas”  penentuan  pejabat  birokrasi  yang  mengarah  pada  ‘pengarus-utamaan” Kristen  sebagai  basis  kebijakan.    Kondisi  Muslim  yang  sesungguhnya  secara kuantitas  dapat  menjadi  jalan  untuk  lebih  terlibat  dalam  birokrasi  pemerintah Kota  Jayapura,  sepertinya  tidak  dipertimbangkan.  Persoalan  inilah  yang didiskusikan  dalam  tulisan  ini,  artinya  mengapa  keterwakilan  Muslim  tidak terwujud pada birokrasi pemerintahan Kota Jayapura. Ada tiga alasan mengapa hal tersebut terjadi, pertama , kebijakan otonomi khusus; kedua, pengaruh agama; dan ketiga, keengganan  kelompok  Muslim  terlibat  dalam  politik.  Akan  tetapi,  dalam tulisan ini penulis hanya menguraikan alasan pertama dan alasan yang kedua.

## A. Otonomi Khusus dan Dampaknya terhadap Muslim
Pemberlakuan  Otonomi  Khusus  (Otsus)  bagi  Provinsi  Papua  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  No.  21/  Tahun  2001  sedikit  banyak  telah  dapat menjadikan obat penenang bagi masyarakat Papua. Selama hampir 27 tahun, sejak Pepera  diadakan  PBB,  masyarakat  Papua  hidup  dalam  tekanan  dari  kekangan pemerintah  pusat  yang  menggunakan  pendekatan  keamanan  dalam  menjaga integrasi  wilayah  yang  penuh  sumber  daya  alam  tersebut.  Semasa  pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, rancangan UU Otonomi khusus Papua digodog, dan ketika  masa  Presiden  Megawati  undang-undang  itu  disahkan,  meskipun  pada kenyataannya implementasi di lapangan masih belum maksimal.
Sejak  diberlakukannya  UU  No.  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus Provinsi  Papua  (Otsus)  dan  UU  No.  35  Tahun  2008  sebagai  kebijakan pemberlakuan  khusus  ( affirmative  action  policy )  bagi  orang  asli  Papua,  semakin menghidupkan  jargon  “Menjadi  Tuan  di  Tanah  Sendiri”  bagi  orang  asli  Papua sehubungan  dengan  pemberian  kewenangan  yang  lebih  kepada  Papua  untuk
mengatur  pemerintahan  sendiri  berdasarkan  peraturan  perundangan.  Lahirnya Otsus di Papua tidak hanya berdampak pada adanya pengakuan terhadap identitas ataupun jati diri orang asli Papua, undang-undang ini juga mengandung sejumlah prinsip  penting  mengenai  Papua  dan  orang-orang  asli  Papua  yang  belum  pernah ditegaskan sebelumnya dalam suatu undang-undang Negara Republik Indonesia.
Otonomi  khusus  telah  memberikan  peluang  dan  kesempatan  sebesar- besarnya  bagi  orang  Papau  tidak  hanya  untuk  tampil  dengan  identitasnya,  tetapi juga  menjadi  penentu  kebijakan  di  Papua  khususnya  di  Kota  Jayapura.  Dalam konteks tulisan ini, praktik penentuan pejabat sebelumnya menganut sistem ‘drop- dropan’  karena  pejabat  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat.  Pasca  otonomi khusus, kesempatan luas pun diperoleh dan diimplementasikan ke dalam seluruh aspek  kehidupan,  termasuk  penentuan  jabatan  strategis  di  lingkungan pemerintahan.  Meskipun  otonomi  khusus  tidak  mengatur  mengenai  keharusan orang Papua menjadi walikota dan bupati, namun ‘tafsir’ terhadap otonomi khusus juga  diberlakukan  bagi  pemerintahan  di  tingkat  kota  dan  kabupaten  di  seluruh wilayah Papua. Hal ini tentu saja diberlakukan untuk jabatan di level selanjutnya.
Selain  mengandung  sejumlah  prinsip  penting  mengenai  Papua  dan  Orang Asli  Papua,  UU  Otsus  ini  berpedoman  padanilai-nilai  dasar  yang  bersumber  dari adat  istiadat  rakyat  Papua,  nasionalisme  yang  bertumpu  pada  prinsip-prinsip kemanusiaan  universal,  dan  penghormatan  akan  demokrasi  dan  hak-hak  azasi manusia.  Salah  satu  butir  dari  tujuh  butir  nilai  dasar  Otsus  adalah  “perlindungan terhadap  hak-hak  dasar  penduduk  asli  Papua,  yang  dimaksudkan  untuk memungkinkan  masyarakat  Papua  agar  dapat  mengembangkan  kemampuan  diri yang  dikaruniakan  kepada  Tuhan  kepadanya  secara  baik  dan  bermartabat, sehingga dalam waktu secepat-cepatnya rakyat Papua dapat menjadi warga negara Indonesia dan anggota masyarakat dunia yang modern dan sejajar dengan bangsa- bangsa maju mana pun dengan tidak meninggalkan identitas dan jati dirinya. Pada saat  yang  sama,  perlindungan  akan  hak-hak  dasar  dimaksud  tidak  dapat dipisahkan dari kewajiban-kewajiban yang melekat pada Orang Asli Papua, bahkan
seluruh penduduk Papua, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, warga masyarakat dan warga negara”. 4
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2001  melahirkan  adanya  pemberian kewenangan khusus bagi penyelenggaraan pemerintah yang lebih merepresentasikan  orang  asli  Papua  baik  di  birokrasi  pemerintahan  maupun adanya  lembaga  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP)  sebagai  lembaga  politik  sekaligus sebagai  lembaga  kultural  guna  memberikan  perlindungan  hak-hak  orang  asli Papua.  MRP  sendiri  dipilih  mewakili  beberapa  unsur  seperti  adat,  agama,  dan perempuan. Pada tahun  2017 ini, anggota MRP sebanyak  51 orang. Keterwakilan dari unsur agama sebanyak 17 orang; dari unsur adat sebanyak 17 orang; dan dari unsur  perempuan  sebanyak  16  orang.  Hal  yang  menjadi  sorotan  peneliti  di  sini adalah  keterwakilan  berdasarkan  agama,  di  mana  Islam  hanya  diwakili  oleh  1 (satu) orang. 5
Dalam  prosesnya,  otsus  ini  kemudian  dibelokkan  substansinya  ke  dalam bentuk  ‘papuanisasi’  oleh  oknum-oknum  elit  di  tanah  Papua.  Menurut  Beny  Gia, 6 sebagaimana  dikutip  oleh  Cahyo  Pamungkas 7 bahwa  papuanisasi  telah berlangsung  sejak  Zaman  Belanda  antara  lain  melalui:  Pidato  Perdana  Menteri Dress yang mengakui hak kemerdekaan rakyat Papua tahun 1951, pemberian ijin pulang bagi orang Papua ke Papua dan orang non-Papua keluar Papua pada tahun 1940-an,  pendirian sekolah pamomg  praja di Kota Nicca Kampung Harapan  pada 1946,  pengiriman  mahasiswa  Papua  ke  luar  negeri  pada  1956-1960,  Kongres Rakyat Papua I, 19 Oktober 1961, Konferensi untuk mempersiapkan kemerdekaan
4 Agus  Sumule. Mencari  Jalan  Tengah:  Otonomi Khusus  Provinsi  Papua. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2003. h. 52-60.
5 Unsur  Muslim/Islam  diwakili  oleh  Tony  V.M  Wanggai.  Saat  ini,  ia  sekaligus  sebagai  Ketua Pengurus NU Propinsi Papua. Dari sini juga dapat dilihat bagaimana dominasi salah satu kelompok agama  di  Papua.  Sebab,  pemilihan  anggota  MRP  lebih  didominasi  oleh  adat  sehingga  apapun agamanya,  pada  akhirnya  juga  dihubungkan  dengan  persoalan  etnis/adat.  Islam  memang  tidak memiliki akar kuat pada adat, kecuali Muslim di Lembah Baliem saja.
6 Rev.  Benny  Giay. Menuju  Papua  Baru:  Beberapa  Pokok  Pikiran  sekitar  Emansipasi  Orang  Papua, Seri Deiyai II. Jayapura: Deiyai-Elsham, 2001. h. 83-88.
7 Cahyo Pamungkas. “Mencari Akar Permasalahan Konflik Agama di Papua”, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 8, No. 2, 2008, h. 62-81. Lihat juga, Cahyo Pamungkas “The Representation of Religious Identity in Papua: Indonesia-ness and Papua-ness”, International Indonesia Forum, Working Paper Series 8, 2014.
Papua di Hollandia Maret 1960, dan peresmian New Guinea Raad pada 1 Desember 1961.
Istilah  papuanisasi  ini  dengan  menekankan  status  Otsus  yang  dimilikinya, struktur  birokrasi  dan  jabatan  politik,  baik  jabatan  sipil  maupun  militer,  secara bertahap  menjadi  dipegang  oleh  orang-orang  Papua  asli. 8 Papuanisasi  dalam  arti sebenarnya  adalah  suatu  proses  di  mana  orang  Papua  menjadi  dirinya  sendiri, menjadi  subjek,  menjadi  aktor  dan  belajar  untuk  menata  masa  depannya  sendiri secara  demokratis  dengan  mempertimbangkan  seluruh  unsur  suku  dan kepentingan di Tanah Papua. 9 Dengan kata lain, Papuanisasi adalah suatu strategi dan  upaya  mengembalikan  kemerdekaan  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  serta agama kepada orang Papua sebagai subjek. Gagasan ini berangkat dari pengalaman bahwa interaksi dengan  kebudayaan non-Papua  telah menyebabkan orang Papua tercerabut  dari  akar  budaya  dan  agamanya. 10 Upaya  ini  sekaligus  menunjukkan bahwa  orang  Papua  melakukan  ‘perlawanan’  atas  segala  kebijakan  pemerintah pusat  selama  ini.  Kebijakan  itu  sendiri  membawa  implikasi  pada  keterpinggiran orang Papua secara struktural selama puluhan tahun.
Papuanisasi dimaknai sebagai rekognisi orang Papua asli yang didefinisikan sebagai proses sosial yang agenda-agendanya berpihak dan difokuskan pada orang Papua  sekaligus  dengan  jati  dirinya. 11 Di  dalamnya  tercakup  suatu  strategi  sosial politik  afirmatif  yang  bertujuan  membantu  orang  Papua  dalam  melindungi  dan mengembangkan  sumber  daya  yang  dimilikinya  sehingga  orang  Papua  mampu bernegosiasi  dan  memiliki  daya  tawar  yang  memadai  dalam  proses  perubahan sosial  yang  cepat  serta  mengambil  keuntungan  yang  adil  untuk  keberlangsungan hidupnya dan kesejahteraannya.

## B. Rekrutmen Berbasis Identitas Primordial
8 Hargyaning  Tyas. Studi  kebijakan  pertahanan:  problematika  pengelolaan  keamanan  dan pertahanan di wilayah konflik, Aceh dan Papua . Jakarta: LIPI, 2007.
9 Rev.  Benny  Giay. Menuju  Papua  Baru:  Beberapa  Pokok  Pikiran  sekitar  Emansipasi  Orang  Papua, Seri Deiyai II. Jayapura: Deiyai-Elsham, 2001. h. 27.
10 Ibid,. h. 81.
11 Muridan  S. Widjojo. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the  Future. Jakarta:  Yayasan  Obor-LIPI-TIFA,  2009.  h.  10.  Lihat  juga,  Cahyo  Pamungkas.  “Mencari Akar Permasalahan Konflik Agama di Papua”, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 8, No. 2, 2008, h. 65.

## Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura
Dalam  persoalan  birokrasi,  banyak  fakta  menunjukkan  bahwa  dalam praktik  penempatan  jabatan  masih  didominasi  oleh  pemenuhan  kebutuhan kelompok  masyarakat  dan  agama  tertentu  memungkinkan  adanya  tindakan  yang mengarah  pada  marginalisasi  dan  diskriminasi  terhadap  kelompok  yang  lain khususnya Muslim. 12 Porsi bagi Muslim dalam praktiknya sangat sedikit, meskipun akhir-akhir  ini  selalu  dimunculkan  wacana  keterwakilan  dari  kelompok  Muslim, khususnya dalam kepentingan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang  disuarakan  oleh  kelompok  Muslim  seperti  Majelis  Muslim  Papua.  Wacana seperti ini semakin mencuak menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai wujud politik affirmasi terhadap kelompok-kelompok (agama) yang ada.
Anggapan  bahwa  tanah  Papua  adalah  Tanah  Injil  merupakan  diskursus yang cukup lama berkembang. Hal ini diawali oleh misi penginjilan di tanah papua. Para  penyebar  injil  inilah  yang  merekonstruksi  nalar  orang  Papua,  bahwa  Papua merupakan tanah ‘untuk orang-orang Kristen’. Pada ranah politik dan keagamaan di Tanah Papua, agama Kristen mendapat pengakuan sebagai agama orang Papua asli.  Pengakuan  ini  tidak  bersifat taken  for  granted, tetapi  dibentuk  melalui diskursus  Gereja  Kristen  dan  proses  sosial.  Para  misi  zending  memiliki  peran dalam  memproduksi  pengetahuan  tentang  identitas  orang  Papua.  Hal  ini  dapat dimengerti  mengingat  peranan  gereja  adalah  memperkenalkan  orang  Papua dengan pengetahuan modern sehingga mereka mengenal jati dirinya. 13
Dalam  beberapa  keterangan  yang  diperoleh,  praktik  penentuan  jabatan  di lingkungan  birokrasi  lebih  didasarkan  pada  kepentingan  etnis  kelompok  yang berkuasa.  OW  (35),  salah  seorang  informan,  membenarkan  terjadinya  praktik tersebut. Ia mengatakan bahwa:
“Yang  lebih  dominan  dalam  penentuan  jabatan  di  Jayapura  bukanlah semata  agama,  tetapi  lebih  pada  kesamaan  suku.  Siapa  pun  walikotanya, pasti akan memasang orang-orangnya  di sekelilingnya. Mereka melakukan hal  tersebut  karena  ketika  orang  lain  yang  berkuasa  juga  melakukan  hal serupa  terhadap  kelompok  etnis  lain”  (Wawancara,  11  Februari,  2016  di Jayapura).
12 Idrus  Al  Hamid. Jalan  Panjang  Perdamaian  Papua:  Sejarah  dan  Peradaban .  Yogyakarta:  The Phinisi Press, 2017.
13 S. Rizzo. “From Paradise Lost  to Promised Land: Christianity and the Rise of West  Papua”. P.hD Thesis. Australia: University of Wollongong, 2004.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  pernyataan  informan  tersebut,  salah  seorang  pejabat (Muslim)  di  Kota  Jayapura  secara  tidak  langsung  membenarkan  hal  tersebut.  Ia mengatakan bahwa:
“Siapapun  yang  naik  menjadi  walikota,  maka  akan  menggunakan  orang- orangnya  untuk  membantunya  dalam  menjalankan  tugasnya.  Adapun wakilnya  hanya  menjadi  pelengkap  karena  perannya  juga  tidak  banyak, misalnya  hanya  membuka  acara-acara  sosial  dan  lain-lain”  (AI,  56, Wawancara di Jayapura, 23 Oktober 2016).
Penjelasan  di  atas  memberikan  petunjuk  atas  terjadinya  praktik pengangkatan  pejabat  berdasarkan  kesamaan  etnis.  Faktor  etnisitas  menjadi  hal yang  sangat  penting.  Adapun  agama  tidak  terlalu  berpengaruh  secara  langsung, namun  tetap  ada  pengaruhnya.  Ketika  walikota  berasal  dari  etnis  pegunungan, maka  dapat  dipastikan  bahwa  mayoritas  pejabat  di  berbagai  SKPD  atau  dinas berasal  dari  etnis  pegunungan.  Sebaliknya,  ketika  Walikota  berasal  dari  etnis  di wilayah pantai atau pesisir, maka yang diangkat pun berasal dari etnis di wilayah- wilayah pantai, terlepas dari apakah ia Kristen atau bukan. Akan tetapi, fakta juga menunjukkan bahwa mayoritas pejabat yang diangkat walikota memang beragama Kristen  (Protestan).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  etnis  dan  agama berkontibusi  penting  dalam  hubungannya  dengan  penentuan  pejabat  di lingkungan pemerintah kota Jayapura.
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  keterwakilan  Muslim  dalam birokrasi  sangat  timpang.  Sebab,  dari  43  SKPD  Kota  Jayapura,  hanya  6  orang termasuk  wakil  walikota  yang  berasal  dari  Muslim.  Di  sinilah  titik  persoalannya, dalam hal ini keterwakilan Muslim sangat jauh dari keterwakilan Kristen (Papua). Sebagaimana  yang  telah  disinggung  di  muka,  ada  banyak  faktor  yang menyebabkan  hal  tersebut  terjadi.  Salah  satu  faktor  yang  paling  mengemuka adalah  status  bagi  Muslim  yang  masih  diposisikan  sebagai  pendatang.  Sebagai pendatang,  bagi  umumnya  penduduk  Papua,  tidak  memiliki  'hak'  yang  sama dengan  non-pendatang,  termasuk  dalam  penempatan  jabatan  seperti  di lingkungan pemerintahan kota.
Selama  ini  berkembang  sistem  rekrutmen  pegawai  lebih  didasarkan  atas pertimbangan  etnis.  Riset  Agus  Dwiyanto 14 memperlihatkan  menguatnya pertimbangan etnis dalam proses rekrutmen pegawai. Terlebih lagi jika nama etnis (marga)  tersebut  dikaitkan  dengan  persoalan  “jaringan”  dengan  pejabat  penting pemerintah daerah yang kebetulan juga berasal dari etnis atau marga yang sama. Fakta-fakta  ini  terjadi  di  hampir  seluruh  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia. Kasus  di  Kota  Jayapura  semakin  meneguhkan  argumentasi  ini.  Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  pada  kondisi  tertentu,  ikatan  kesamaan  etnis  mampu mempengaruhi  kebijakan,  termasuk  pengangkatan  pejabat  di  lingkup  sebuah pemerintahan.
Selain  identitas  etnis,  identitas  keagaman  juga  sangat  diperhitungkan  di dalam  pola  rekrutmen  pejabat  dan  pegawai,  khususnya  di  pemerintah  Kota Jayapura.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  sangat  tampak ‘papuanisasi’ dan ‘protestanisasi’ di dalam proses rekrutmen pegawai dan pejabat di  pemerintah  Kota  Jayapura.  Dalam  wawancara  dengan  salah  seorang  informan, terungkap  bahwa  para  pegawai  dan  pejabat  non-Muslim,  khususnya  yang beragama Kristen Protestan sangat mudah mendapatkan apresiasi dari pimpinan daerah Kota Jayapura. Hal ini dimungkinkan oleh  latar belakang  agama dan etnis walikota saat ini. Meskipun wakil walikota Jayapura berlatar belakang etnis Bugis dan  Muslim,  tetapi  tidak  terlalu  memainkan  peran  penting  di  dalam  rekrutmen pegawai dan penentuan jabatan di SKPD. Dalam konteks ini, wakil walikota tidak memiliki  peran  dan  wewenang  yang  cukup  siginifikan  di  dalam  eksekusi  setiap kebijakan walikota.
Terkait dengan hal di atas, FS (43) mengemukakan bahwa:
Karena agama, banyak yang tidak sejalan dengan keinginan orang banyak. Orang  Islam  hanya  diwakili  oleh  beberapa  orang  di  SKPD,  padahal  jumlah penduduk  Islamnya  tidak  jauh  beda  dengan  Kristen  Protestan  di  Jayapura (Wawancara, di Jayapura 12 Desember 2017).
Hal lain yang terungkap di dalam penelitian ini adalah penuturan informan, bahwa di sejumlah SKPD yang kepala dinasnya non-Muslim, prosentase pegawai di SKPD tersebut sangat minim. Sementara di SKPD yang kepala dinasnya seorang Muslim,
14 Agus  Dwiyanto. Mengembalikan  Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi  Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. h. 144.
maka  prosentase  pegawai  Muslim  cukup  banyak.  Di  SKPD  yang  kepala  dinasnya Kristen,  pegawai-pegawai  yang  berlatarbelakang  Muslim  tidak  memegang  peran penting di dalam pengambilan kebijakan. Pegawai-pegawai dengan latar belakang beragama  Islam  kebanyakan  hanya  berfungsi  sebagai  eksekusi  kebijakan  di lapangan.  Berbeda  halnya  dengan  SKPD  yang  kepala  dinasnya  seorang  Muslim, selain memegang peran  penting di dalam pengambilan  kebijakan, pada saat  yang sama juga turut menjadi eksekutor kebijakan di lapangan.
Bahkan,  sebagaimana  penjelasan  gambar  2  dari  6  (enam)  pejabat  dari kalangan Muslim tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari Muslim Papau (asli).  Jadi,  kesulitan  bagi  Muslim  memiliki  relevansi  dengan  argumen  bahwa faktor  agama  berperan  dalam  penentuan  jabatan  di  lingkungan  birokrasi  di  Kota Jayapura.  Artinya,  diskriminasi  yang  terjadi  sangat  kompleks  karena  selain melibatkan  agama,  juga  ada  ‘sentimen’  terhadap  sesama  orang  Papua.    Pejabat Muslim yang ada saat ini berasal dari Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Adapun pejabat lain  (beragama  Kristen)  selain  berasal  dari  Papua,  juga  ada  yang  berasal  dari Maluku,  Sulawesi,  Sumatera,  dan  Bali.  Beberapa  daerah  yang  disebutkan  ini dikenal sebagai daerah di mana tradisi ke-Kristen-annya cukup kuat.
Kondisi  birokrasi  seperti  ini  memperlihatkan  persaingan  yang  tidak  sehat sehingga  akan  membuat  birokrasi  tidak  beroperasi  secara  prosesional  di  dalam pelayanan  kepada  publik  di  Kota  Jayapura.  Salah  seorang  informan  menuturkan kepada  peneliti,  bahwa  cara  kerja  atau  kinerja  birokrasi  yang  dipraktekkan  di pemerintah  Kota  Jayapura  sesungguhnya  bukan  cara  kerja  birokrasi  modern, meskipun saat ini kewenangan ada di tangan pemerintah daerah (desentralisasi). AM  (52)  menegaskan  bahwa  "otonomi  daerah  merupakan  jawaban  pada pengeloaan  negara  yang  sentralistik  sebelumnya".  Akan  tetapi,  di  tingkat  praktik masih  banyak  masalah.  Kebijakan  SKPD  akan  cenderung  diskriminatif  dan  pasti akan menimbulkan ketidakpuasan publik di Kota Jayapura.
Pola  rekrutmen  pegawai  dan  pejabat  yang  memiliki  kesamaan  latar belakang  agama  dan  etnis  dengan  walikota,  di  satu  sisi  dapat  dianggap  positif, sebab walikota akan dapat mengendalikan pegawai dan pejabatnya, dan pada saat yang  sama  akan  mendapatkan  loyalitas  dari  pegawai  dan  pejabat  tersebut.  Akan
tetapi,  di  saat  yang  sama,  justru  akan  menciptakan  ketidakadilan,  menurunnya kinerja  pegawai  di  birokrasi,  dan  pegawai  serta  pejabat  tidak  bekerja  secara professional.  Persoalan  berikutnya  yang  dapat  terjadi  jika  praktik  rekrutmen bercorak  seperti  ini  adalah  hilangnya  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah. Jika  hal  ini  terjadi,  tentu  saja  akan  berpengaruh  langsung  pada  kualitas pemerintahan.
Selain kesamaan agama, ada beberapa pertimbagan yang dijadikan patokan menentukan  pejabat  di  pemerintahan  Kota  Jayapura.  Hal  ini  terungkap  dalam beberapa  pernyataan  informan  yang  ditemui  selama  penelitian  ini  dilakukan.  AK (56)  misalnya  menempatkan  aspek  nilai  tawar  politik  sebagai  alasan  walikota memilih pembantunya. Ia mengatakan bahwa:
…  penempatan  posisioning  seperti  yang  terjadi  sekarang  ini,  itu  tidak murni  melihat  persoalan  ketidak-mampuan  seseorang  tapi  ada bargaining politik, posisi politik orang sangat penting karena juga untuk kepentingan selanjutnya…(Wawancara, Jayapura, 03 Januari 2018).
Informan  lain  juga  mengatakan  hal  berbeda.  Penentuan  jabatan  di  lingkungan pemerintahan kota lebih didasarkan pada persoalan kepentingan jangka Panjang. OW  (38)  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  agama  hanya  aspek  lain  seseorang tidak dipilih menjabat, ia lebih jauh mengatakan:
…  ini  soal  ke  depan,  orang  berpolitik  bicara  soal  jangka  panjang, investasi dia ke depan sehingga orang-orang yang membantu dia waktu dia  dipilih  calon  itu  yang  akan  dipertimbangkan  di  posisi-posisi  itu, kalau kemudian dia Islam, mungkin itu hanya  kebetulan… (Wawancara, Jayapura 03 Januari 2018).
Artinya,  ia  tidak  melihat  agama  sebagai  faktor  penting  di  sini,  tetapi kepentinganlah  yang  menurutnya  lebih  mendasari  mengapa  seseorang ditempatkan  pada  posisi  strategis  (pejabat).  Dengan  demikian,  agama  khususnya Islam tidak diperhitungkan di sini.
Lain halnya dengan pernyataan PY (42) mengenai komposisi pejabat yang didominasi  oleh  kelompok  (agama)  tertentu.  Kondisi  keterbukaan  bahkan kebebasan Papua pasca era Reformasi menyebabkan banyak perubahan mendasar terjadi,  termasuk  praktik  penempatan  jabatan  di  level  propinsi  dan kabupaten/kota.  Otonomi  Khusus  Papua  telah  mengubah  banyak  hal.
Keterkungkungan orang-orang Papua sebelumnya tiba-tiba lepas di era Reformasi. Hanya saja kondisi ini pula yang menyebabkan perubahan terjadi tidak terkontrol dengan baik. Ia menegaskan bahwa:
…  dengan  euphoria  otsus  jadi  orang  Papua  terkhusus  diberikan keleluasaan  yang  cukup  secara  politik…(Wawancara,  Jayapura  03 Januari 2018).
Selain  euphoria  tadi,  PY  juga  mengatakan  bahwa  faktor  ‘kesadaran  diri’  orang Islam  juga  turut  menyebabkan  mengapa  komposisi  pejabat  timpang  di  Papua khususnya  di  Kota  Jayapura.  Masih  dalam  waktu  yang  sama  ia  menceritakan pengalaman pribadinya di lingkungan tempat tinggalnya.
…kebetulan saya tinggal di lingkungan di Papua dan saya anggap sebagai minoritas  sehingga  kita  mau  maju  ke  permukaan  harus  hati-hati, menjadi  pemimpin  harus  hati-hati.  Ketika  saya  ditawari  menjadi  ketua RT  mereka  melihat  saya  bukan  sebagai  orang  Muslim  tetapi  karena mereka lihat saya bagaimana nilai-nilai Islam yang saya terapkan dalam lingkungan  saya.    Saya  sendiri  Islam,  ketika  mereka  saya  menunjuk menjadi ketua RT saya tidak mau, beban ini terlalu berat. Pertama saya minoritas di sini … (wawancara, Jayapura, 03 Januari 2018).
Pernyataan PY di atas dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kesadaran atas kondisi sosial  yang  dihadapi.  Tentu  saja,  jika  melihat  lebih  jauh,  PY  sesungguhnya menginginkan  kelompok  mayoritas  menjadi  pemimpin  di  lingkungannya.  Hal  ini juga  terkait  dengan  kuatnya  pengaruh  otonomi  khusus  yang  memang diperuntukkan  bagi  orang  Papua.  Otonomi  khusus  memberikan  prioritas  kepada orang Papua. 15
Menyimak  pernyataan  informan-informan  tersebut,  tampak  bahwa persoalan  keterwakilan  Muslim  di  pemerintahan  Kota  Jayapura  dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kuatnya posisi tawar kelompok tertentu. Artinya, kelompok Muslim  tidak  memiliki  posisi  yang  kuat  baik  secara  politik  maupun  ekonomis sehingga ia ditinggalkan. Kedua , kepentingan jangka panjang. Penempatan seorang pejabat  oleh  walikota  disebabkan  oleh  prediksi  masa  depan.  Penentuan  pejabat
15 Habel Suwae . Identitas Cair Papua . Yogyakarta: Kanisius, 2013. h. 86.
dimaksudkan untuk mendukung (walikota) untuk kepentingan berikutnya. Ketiga, kondisi  kebebasan  Papua  khususnya  pasca  Orde  Baru.  Euphoria  yang  dilengkapi dengan  otsus  telah  mengubah  wajah  Papua  secara  drastis.  Kesempatan  ini  pun dimanfaatkan oleh orang Papua untuk menjadi ‘tuan rumah’ di negerinya sendiri. Keempat, persoalan atau sentimen agama. Faktor ini bagi informan juga berperan dalam  memilih  pejabat  di  pemerintahan  Kota  Jayapura.  Bagi  penulis,  kondisi tersebut  menunjukkan  terjadinya  persaingan  di  antara  agama  khususnya  Islam dengan Kristen, 16 termasuk dalam penentuan pejabat.
Dalam konteks Kota Jayapura, anggapan ini juga cukup berkembang secara massif  dan  berkelindan  dengan  persoalan  birokrasi  pemerintahan  di  Kota Jayapura.  Dalam  sebuah  kesempatan,  seorang  tokoh  agama  Islam  di  Jayapura mengungkapkan:
Di  sini  ada  asumsi  bahwa  orang  Papualah  yang  berhak  untuk  segala- galanya.  Jadi  jangan  heran  jika  dalam  pejabat  pemerintah  kota  orang Muslim  hanya  sedikit.  Kalau  diperhatikan  memang  tidak  ada  aturan tertulis mengenai hanya orang Papua yang berhak menjadi pejabat di Jayapura, tapi dalam praktiknya itu terjadi (Wawancara, PRT (65), 02 Mei 2017 di Jayapura).
Bahkan,  masih  menurut  informan,  ada  semacam  penegasan  bahwa  di  struktur terdapat empat tipologi calon pejabat. Pertama, orang Papua  (asli) dan beragama Kristen.  Golongan  ini  yang  paling  banyak  menduduki  posisi  penting  di  seluruh Papua  saat  ini. Kedua ,  orang  pendatang  dan  beragama  Kristen.  Golongan  banyak berasal  dari  pendatang  dari  berbagai  wilayah  Indonesi  yang  mayoritas  Kristen seperti Minahasa, Batak, dan Toraja. Mereka saat ini juga banyak menduduki posisi penting di pemerintahan. Ketiga , orang pendatang dan beragama Islam. Golongan ini  umumnya  menguasai  sentra  ekonomi  dan  memiliki  kesempatan  dan  peluang untuk  masuk  dalam  birokrasi  karena  memiliki  modal  ekonomi  yang  cukup  kuat. Keempat ,  orang  Papua  (asli)  dan  beragama  Islam  (Muslim  Papua).  Selengkapnya, mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut.
16 Hasse  Jubba. Kontestasi  Identitas  Agama:  Spiritual  dan  Lokalitas  di  Indonesia. Yogyakarta:  The Phinisi Press, 2018.
Gambar 3 Tipologi Masyarakat Papua Sumber: Hasil Wawancara, diolah peneliti, 2017.
Golongan keempat (Papua Muslim) inilah yang termasuk minoritas dalam struktur pemerintahan. Sebab,  mereka selain harus bersaing dengan orang Papua asli (non- Muslim), juga harus berkompetisi dengan para pendatang yang Muslim.
Masih menurut informan, sebenarnya Muslim di Papua bukanlah pendatang atau Islam bukan agama yang datang belakangan. Ia menegeaskan bahwa:
"Sesungguhnya  kita  bukan  Muslim  pendatang.  Islam  bukan  pendatang. Islam  punya  hak  yang  sama  dengan  Kristen.  Islam  dalam  sejarahnya  dari Raja Ampat. Makanya sejarah harus diluruskan" (Wawancara, PRT (65), 02 Mei 2017 di Jayapura).
Adapun  fakta  bahwa  penguasaan  beberapa  sektor  dikuasai  oleh  orang  Muslim (pendatang),  memang  benar  adanya  dan  bisa  ditemukan  di  mana-mana  di  Kota Jayapura.  Penguasaan  sector  ekonomi  sangat  tampak.  Misalnya,  pusat perbelanjaan/pertokoan  umumnya  dimiliki  oleh  pendatang  dan  etnis  Cina. Menurut informan, mungkin Allah memberikan keahlian kepada mereka sehingga memiliki  usaha  yang  demikian.  Di  pasar-pasar  di  Jayapura,  bahkan  hampir semuanya  dikuasai  pendatang.  Hanya  pasar mama-mama  Papua yang  memang didominasi  oleh  orang  Papua.  Melihat  fakta  tersebut,  menurut  informan,  ada kekhawatiran  bagi  orang  Papua  terhadap  keberhasilan  orang  luar.  Mereka khawatir  akan  terpinggirkan.  Di  Papua  terjadi  demikian,  meskipun  di  kota-kota lain juga demikian.
Jika melihat dan mengamati secara seksama pemetaan di atas (Gambar 3), sorotan utama yang perlu direspons adalah tipe masyarakat yang termasuk dalam katagori Papua Muslim. Sebab, meskipun orang-orang yang masuk dalam katagori
Pendatan g Kristen Pendatan g Muslim Papua Muslim Papua Kristen
ini merupakan orang asli, namun tetap saja tidak memiliki peran (yang strategis) di  Papua  khususnya  di  Kota  Jayapura.  Data  mengenai  komposisi  pejabat  yang diperoleh dari data BKD Kota Jayapura menunjukkan bahwa dari beberapa pejabat Muslim yang ada, tidak satu pun dari mereka yang berasal dari Papua Muslim. Ini artinya,  Muslim  memang  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  mis- representasi pejabat di pemerintahan Kota Jayapura.

## C. Kesimpulan
Birokrasi  pemerintahan  di  daerah  memiliki  relasi  dengan  masyarakat  di mana  birokrasi  itu  beroperasi.  Pada  gilirannya,  seringkali  birokrasi  mengadopsi sistem  nilai  yang  berkembang  di  masyarakat.  Birokrasi  di  pemerintah  Kota Jayapura  tentu  tidak  luput  dari  realitas  ini,  bahwa  proporsi  orang  asli  Papua  di birokrasi merupakan sesuatu yang berjalan baik secara alamiah maupun disengaja. Hal  ini  merupakan  salah  satu  konsekuensi  dari  otonomi  daerah  dan  otonomi khusus yang diberlakukan di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Otonomi daerah dan  otonomi  khusus  telah  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  bagi  orang  asli Papua  untuk  terlibat  dan  menduduki  jabatan-jabatan  strategis  di  lingkungan birokrasi seperti SKPD di berbagai level (propinsi dan kabupaten/kota).
Persoalan  etnis  menjadi  faktor  yang  cukup  dominan  di  dalam  birokrasi  di Kota Jayapura. Hal ini telah menjadi kelaziman dari setiap birokrasi di daerah. Jika walikota berasal dari latarbelakang etnis dan klan tertentu, maka pada gilirannya etnis  dan  klan  itu  otomatis  juga  akan  turut  menjadi  bagian  dari  birokrasi.  Selain itu, temuan peneliti juga menempatkan sentimen agama sebagai faktor yang juga berpengaruh  terhadap  keterwakilan  Muslim  di  pemerintahan  Kota  Jayapura. Artinya, identitas keagamaan juga turut memainkan peran penting dalam operasi birokrasi  di  Kota  Jayapura.  Meskipun  sulit  diketemukan  secara  gamblang  agama akan  sangat  memberi  pengaruh  di  dalam  pengambilan  kebijakan  yang berhubungan  dengan  masyarakat,  namun  dalam  penentuan  pejabat  di  SKPD identitas  keagamaan  menjadi  salah  satu  preferensi  di  dalam  penentuan  pejabat untuk jabatan tertentu di SKPD di Kota Jayapura. Berdasarkan temuan penelitian, proporsi  atau  representasi  orang  Muslim  di  birokrasi  pemerintah  Kota  Jayapura sangat  minim.  Sejumlah  jabatan  SKPD  di  Kota  Jayapura  didominasi  oleh  pejabat
dengan identitas keagamaan Kristen. Sementara pejabat Muslim hanya menduduki beberapa SKPD di Kota Jayapura.
Identitas  keagamaan tertentu yang turut memainkan peran penting dalam penentuan  jabatan  di  Kota  Jayapura  merupakan  persoalan  tersendiri  mengingat justifikasinya  sulit  ditemukan.  Prosentase  pemeluk  Kristen  Protestan  di  Kota Jayapura cukup besar ketimbang prosentase pemeluk agama lain adalah salah satu alasan  yang  dapat  dijadikan  rujukan  terhadap  praktik  tersebut.  Hal  ini  pada gilirannya akan berimplikasi pada semua sektor kehidupan, termasuk di birokrasi. Di  lihat  dari  satu  sudut  pandang  yang  pasti,  perimbangan  pejabat  Protestan  dan Muslim  hanya  akan  menciptakan  sentimen  agama,  baik  di  birokrasi  itu  sendiri maupun di masyarakat kota Jayapura. Dalam konteks ini, proporsi jabatan di SKPD yang  didominasi  oleh  pejabat  Kristen  justeru  akan  membuat  birokasi  di  Kota Jayapura beroperasi dengan baik dalam rangka memberi pelayanan kepada publik di wilayah ini. Oleh karena itu, istilah mayoritas dan minoritas acapkali tidak tepat dipergunakan dalma konteks birokrasi di Kota Jayapura.
Hal-hal  yang  disebutkan  di  atas  memperlihatkan  bahwa  kerapkali  agama memainkan  peran  penting  di  dalam  operasi  kekuasaan,  baik  pada  tingkatan nasional  maupun  di  daerah.  Agama  dan  kekuasaan  (baca:  birokrasi)  seringkali bekerjasama dalam operasi pemerintahan di daerah. Hal lain yang tampak adalah elit  dan  institusi  keagamaan  menjadi  bagian  penting  di  dalam  sistem  operasi birokrasi di daerah. Meskipun tidak jelas hubungan resmi antara elit dan institusi keagamaan  dengan  birokrasi,  tetapi  secara  tidak  kasat  mata  elite  dan  institusi keagamaan turut memainkan peran penting, jika bukan menentukan, dalam posisi- posisi  strategis  di  birokrasi.  Kota  Jayapura  dengan  prosentase  pemeluk  agama Kristen yang dominan, apalagi didukung oleh walikota yang Beragama Protestan, memiliki  alasan  jika  persoalan  agama  menjadi  salah  satu  preferensi  dalam penentuan jabatan-jabatan strategis di SKPD.
Subordinasi  Muslim  di  pemerintahan  Kota  Jayapura  merupakan  persoalan yang terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Melalui proporsi dan pola rekrutmen pegawai yang relatif kecil untuk orang Muslim, maka hal ini akan memungkinkan kebijakan  pemerintah  kota  tidak  berpihak  kepada  masyarakat  muslim  di  Kota
Jayapura.  Perimbangan  jabatan  dan  pegawai  di  Kota  Jayapura  bukan  solusi  atas diskriminasi  orang-orang  Muslim  di  pemerintah  kota  Jayapura.  Paling  penting, setiap  kebijakan  pemerintah  kota  Jayapura  tidak  diskriminatif  dan  berpihak kepada  realitas  masyarakat  Kota  Jayapura  yang  heteregon  dari  aspek  agama maupun  etnis.  Setiap  kebijakan  pemerintah  kota  Jayapura  sejatinya  tidak mendikotomikan  antara  pribumi  dan  non-pribumi,  Kristen  maupun  non-kristen. Kebijakan  pemerintah  kota  Jayapura  yang  apreasiatif  terhadap  heterogenitas agama  dan  etnis  di  Kota  Jayapura  pada  gilirannya  akan  menciptakan  semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat di Kota Jayapura.

## Daftar Pustaka
Abbink, Jon. 2011. "Religion in Public Spaces: Emerging Muslim-Christian Polemics in  Ethiopia",  dalam  Jurnal African Affairs, Vol. 110, No. 439 (April ),  Oxford:
Oxford University Press. pp. 253-274.
Al  Hamid,  Idrus.  2017. Jalan Panjang Perdamaian Papua: Sejarah dan Peradaban. Yogyakarta: The Phinisi Press.
Ayorbaba,  Anthonius.  2011. The  Papua  Way:  Dinamika  Konflik  Laten  dan  Refleksi 10  Tahun  Otsus  Papua. Papua:  Tabloid  Perempuan  Papua-The  Papuan Institute and Institute for Indonesian Local Policy Studies (IIpos).
Dwiyanto,  Agus.  2003. Mengembalikan  Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Giay,  Rev.  Benny.  2001. Menuju  Papua  Baru:  Beberapa  Pokok  Pikiran  sekitar Emansipasi Orang Papua, Seri Deiyai II. Jayapura: Deiyai-Elsham.
Indiyanto,  Agus  (ed.).  2013. Agama  di  Indonesia  dalam  Angka:  Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010. Yogyakarta: CRCS UGM.
Jubba,  Hasse.  2018. Kontestasi  Identitas  Agama:  Lokalitas  Spiritual  di  Indonesia.
Yogyakarta: The Phinisi Press.
Pamungkas,  Cahyo.  2008.  “Mencari  Akar  Permasalahan  Konflik  Agama  di  Papua”, Jurnal Demokrasi dan HAM , Vol. 8, No. 2, 2008, h. 62-81.
Pamungkas,  Cahyo.  2014.  “The  Representation  of  Religious  Identity  in  Papua: Indonesia-ness  and  Papua-ness”, International  Indonesia  Forum,  Working Paper Series 8 .
Rizzo, S. 2004. “From Paradise Lost to Promised Land: Christianity and the Rise of West Papua”. P.hD Thesis. Australia: University of Wollongong.
Solossa,  Yakobus  Perviddya.  2005. Otsus  Papua  Mengangkat  Martabat  Rakyat Papua di dalam NKRI. Jakarta: Sinar Harapan.
Sumule, Agus. 200. Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suwae, Habel. 2013. Identitas Cair Papua. Yogyakarta: Kanisius.
Tyas,  Hargyaning.  2007. Studi  kebijakan  pertahanan:  problematika  pengelolaan keamanan dan pertahanan di wilayah konflik, Aceh dan Papua . Jakarta: LIPI. Widjojo,  Muridan  S.  2009. Papua  Road  Map:  Negotiating  the  Past,  Improving  the Present, and Securing the Future. Jakarta: Yayasan Obor-LIPI-TIFA.