## PERUBAHAN SOSIAL DAN PERGESERAN FUNGSI FATWA SOCIAL CHANGE AND THE SHIFTING ROLE OF FATWA

## Bambang Husni Nugroho
Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Ma.Bulian km.16 Simp. Sei. Duren Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi
E-mail: bambanghn211281@gmail.com
Submitted: Oct 30, 2016; Reviewed: Nov 27, 2016; Accepted: Nov 30, 2016
Abstract: This paper presents the arguments that fatwa apparently susceptible to social changes surrounding it. Fatwa’s flexibility to adaptate makes fatwa has many different roles. Along with its main purpose to solve the umma’s questions, fatwa occasionally also used to support government’s policies, especially if the institu- tions that produce it are either subordinate or formed by the government. Fatwa institutions—within certain conditions—have becoming more adaptive toward the government’s policies, even if they have to differ the clear- ity meaning of the holy text.
Keywords : social change, fatwa, shifting of fatwa’s purpose.
Abstrak: Tulisan ini mengajukan argumen bahwa fatwa adalah sebuah variabel yang rentan terpengaruh oleh perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Fleksibilitas fatwa dalam menyesuaikan diri membuat fatwa memiliki beragam fungsi dalam penggunaannya. Selain sebagai penjawab pertanyaan umat, fatwa terkadang dijadikan alat untuk mendukung kebijakan-kebijakan penguasa, utamanya ketika institusi produsen fatwa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, institusi tersebut menjadi lebih akomodatif dan—dalam batas-batas tertentu—beradaptasi dengan kebijakan penguasa, kendati itu berarti me- nyelisihi kesarîhan ayat Alquran.
Kata Kunci: perubahan sosial, fatwa, pergeseran fungsi fatwa

## Pendahuluan
Diskursus fatwa senantiasa menjadi sesuatu yang menarik didiskusikan oleh para ahli di bidang tersebut. Beragam corak fatwa dibi- carakan di dalamnya. Mulai dari fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau majelis tertentu, fatwa yang dikeluarkan seorang muf- ti secara individual hingga fatwa yang dike-
luarkan tanpa didahului oleh adanya sebuah pertanyaan atau permintaan pun.
Di negara-negara di mana Islam adalah agama mayoritas penduduk, fatwa menjadi alat pemerintah untuk melegalkan kebijakan- kebijakan. 1 Di Saudi Arabia, orientasi ulama
1  Mary Dewhurst Lewis, “Necropoles and Nation- ality: Land Rights, Burial Rites, and the Devel-

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2, Desember 2016 (hlm. 187-200)
ke arah religio-politik dan bersimbiosis den- gan otoritas penguasa bahkan telah teridenti- fi kasi semenjak tahun 1744. 2 Fatwa juga per- nah digunakan sebagai instrumen islamisasi suku Bedouin di daerah Yordania. 3 Demikian besar peran fatwa di negara-negara di mana Islam adalah agama mayoritas penduduknya.
Tak jauh berbeda kondisinya di negara di mana Islam adalah agama minoritas pen- duduknya. Fatwa juga berfungsi sebagai sebuah alat yang fl eksibel menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Contoh sem- purna dari tesis ini adalah apa yang diungkap oleh Basheer M. Na fi ketika menjelaskan ten- tang terbitnya fatwa yang ditandatangani oleh lima ulama dan sarjana berkenaan tentang ke- bolehan tentara muslim Amerika untuk turut serta memerangi terorisme di Afganistan dan negara muslim lainnya di seluruh dunia pasca peristiwa pengeboman 9/11. Fatwa ini, menu- rut Na fi , sebuah contoh penyesuaian sempurna
opment of National Consciousness in the 1930s,” Past and Present 205, (2009): 105-141, pdf.; Dalam kasus Indonesia, hal itu terjadi dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. M. Atho’ Mudzhar menggolongkan fatwa tentang kebole- han Jeddah dan bandara King Abdul Aziz sebagai tempat miqat; Keluarga Berencana secara umum; keabsahan penggunaan IUD ( intrauterine device / spiral KB) sebagai beberapa fatwa MUI yang mendapat pengaruh terbesar dari pemerintah, di samping beberapa fatwa MUI lainnya. M. Atho’ Mudzhar, Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: a Study of Islamic Legal Thought in In- donesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), 119- 126.
2  Joseph A. Kechichian, “The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia,” International Journal of Middle East Studies 18/1, (1986): 53, pdf.
3  Aharon Layish, “The ‘Fatwa’ as an Instrument of the Islamization of a Tribal Society in Process of Sedentarization,” Bulletin of the School of Ori- ental and African Studies 54/3, (1991): 449-455, pdf.
dari umat Islam Amerika dalam konteksnya sebagai warga negara. 4
Sementara di Indonesia, N.J.G. Kaptein membagi tipologi fatwa menjadi tiga, yaitu: Fatwa yang dihasilkan oleh tradisionalis; fatwa yang dikeluarkan oleh kaum modernis; fatwa yang diproduksi oleh sekelompok orang (fatwa kolektif), dan; bentuk-bentuk lain dari advis-advis keagamaan. Ketika menjelaskan yang terakhir, Kaptein merujuk pada rubrik “Taushiyah” yang dimuat secara rutin dalam majalah Mimbar Ulama . 5
Namun dari semua kajian fatwa di In- donesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tertentu tampaknya masih menjadi perhatian terbesar para pengkaji fatwa. Ka- jian-kajian mengenai fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terlihat mendominasi hasil kajian mengenai fatwa di Indonesia.  Fatwa-
4  Penjelasan lengkapnya dalam Basheer M. Nafi,
“Fatwâ and War: On the Allegiance of the American Moslem Soldiers in the Aftermath of September 11,” Islamic Law and Society 11/1, (2004): 78-116, pdf. Fatwa ini ternyata menjadi kontroversial di belakang hari dan menimbulkan reaksi berupa fatwa tandingan. Baca kronologis dan analisis lengkapnya dalam Yvonne Yazbeck Haddad, “Operation Desert Storm and The War of Fatwas,” dalam Muhammad Khalid Masud et.al., Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas , Muhammad Khalid Masud, Brin- kley Messick dan David S. Powers (eds.), (Lon- don: Harvard University Press, 1996), 297-309,
pdf.
5  Nico J.G. Kaptein, “The Voice of ‘Ulamâ: Fat- was and Religious Authority in Indonesia,” Ar- chives de Sciences Sociales des Religions 125,
(2004): 116, pdf.; Lihat pula Nico J.G. Kaptein dan Michael Laffan, “Fatwâs in Indonesia,” Is- lamic Law and Society 12/1, (2005): 1-8, pdf. Pengertian dan pembahasan tentang muftî dan fatwâ dapat dilihat misalnya pada Muhammad Khalid Masud, et.al., Op.cit ., 3-32, pdf.; Penjela- san tentang iftâ‘ dan ijtihad dalam teori hukum golongan Sunni dapat dibaca pada Muhammad Khalid Masud et.al ., Ibid ., 33-43, pdf.
fatwa dari lembaga lainnya, kendati menda- pat angka yang lebih kecil, juga mendapat perhatian yang cukup besar. Berbeda halnya dengan fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh in- dividu ulama, apalagi jika ulama tersebut di- anggap lokal saja sifat ketenarannya. Fatwa dari ulama dalam kategori terakhir ini nyaris tak tersentuh oleh kajian-kajian yang menda- lam sifatnya.
Fatwa-fatwa individual ulama kadang- kala secara mengejutkan terbukti memberi pengaruh yang cukup besar ketika dikaji se- cara mendalam. Rudolph Peters misalnya, berhasil membuktikan bahwa Mu ḥ ammad al-‘Abbâsî al-Mahdî (W. 1897), Mufti Besar Mesir, ternyata berperan besar dalam aplikasi mazhab Ḥ anafîyah di Mesir pada paruh kedua abad ke-19 melalui kompilasi fatwanya yang berjudul al-Fatâwâ al-Mahdiyya . 6 Demikian pula Syros yang berhasil membuktikan bahwa ada seorang ulama India yang bernama Ziyâ’ al-Dîn Barânî (W. 1356) yang dua abad men- dahului Niccolo Macchiaveli (W. 1527) da- lam teori politik dan hukum tata negara men- genai penyakit-penyakit sebuah pemerintahan negara dan advis penyelesaiannya melalui bukunya yang berjudul Fatawâi Jahandârî . 7
Dua contoh di atas tampaknya cukup berhasil menunjukkan bahwa fatwa individual ulama berpotensi menghasilkan temuan besar dalam kajian fatwa jika diteliti secara mendalam.

## Beberapa Teori untuk Menganalisis Fatwa

## Fatwa akan selalu menjadi khazanah keilmuan
6  Rudolph Peters, “Mu ḥ ammad al-‘Abbâsî al- Mahdî (D. 1897), Grand Muftî of Egypt, and His al-Fatâwâ al-Mahdiyya,” Islamic Law and Soci- ety 1/1, (1994): 66-82, pdf.
7  Vasileios Syros, “Indian Emergencies: Barânî’s Fatawâ-i Jahandârî, the Diseases of the Body Politic, and Macchiavelli’s Accidenti ,” Philoso- phy East and West 62/4, (2012): 545-573, pdf.
Islam yang tak diketahui seluk beluknya se- lama ia tak dikaji dengan kajian yang layak dan bermutu. Kajian mengenai fatwa akan menjadi menarik ketika pengkaji bukan han- ya menelisik metode perumusan fatwa dan rujukan yang digunakan, tapi juga berupaya menentukan alasan-alasan sosiologis di balik munculnya fatwa-fatwa tersebut.
Salah satu teori yang dapat mengurai dua aspek fatwa di atas adalah teori taksonomi obyek kajian hukum Islam yang dicetuskan oleh Muhammad Atho Mudzhar. Obyek ka- jian hukum Islam, menurut Mudzhar, dibagi dalam tiga cakupan: Pertama, studi fi lsafat hu- kum. Filsafat hukum Islam yang dimaksud di sini adalah Usul Fikih, baik dalam pengertian- nya sebagai Islamic legal theory maupun se- bagai philosophy of Islamic law ; kedua, studi hukum Islam normatif, yang berisi seluruh ka- jian tentang literatur hukum Islam yang bersi- fat mengatur. Termasuk dalam lingkup kajian ini adalah fatwa-fatwa mufti atau ulama, baik dikeluarkan secara individual maupun kolek- tif; ketiga, adalah studi hukum Islam empiris, yang mana termasuk di dalamnya adalah ka- jian sosiologi hukum Islam dalam pengertian- nya sebagai kajian yang membahas pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat di seputar hukum Islam baik sebagai sebab, respon mau- pun dampak dari hukum Islam. 8
Berdasarkan pembagian di atas, maka fatwa sebagai obyek hukum Islam normatif akan dikaji melalui dua pendekatan. Dalam menguji metode perumusan fatwa, studi fi l- safat hukum (Usul Fikih) adalah pendeka- tan dan alat analisis yang digunakan. Ketika memasuki tahap menemukan latar sosiologis fatwa dikeluarkan serta apa dampak dan re- spon atas fatwa tersebut, pendekatan sosiologi
8  M. Atho Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Is- lam Dewasa Ini,” Indo Islamika 2/1, (2012): 95-
97, pdf.
hukum yang memainkan peranan.
Metode perumusan fatwa sendiri dapat diuji dengan banyak teori. Dua teori dipilih di sini sebagai contoh pembanding. Teori- teori ini berguna sebagai alat untuk men- genali fatwa dan menggunakannya sebagai objek kajian. Teori pertama misalnya adalah teori klasi fi kasi ijtihad yang dikeluarkan oleh Mu ḥ ammad Abû Zahrah. Menurut Abû Zah- rah, ada dua macam ijtihad: Ijtihâd Istinbâ ṭ î, yaitu kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah; Ijti- hâd Ta ṭ bîqî , yaitu kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul belakangan. 9 Dengan teori ini, kum- pulan fatwa apa pun, baik disandarkan pada Alquran dan Sunah maupun disandarkan pada pendapat dan fatwa ulama lain, tetaplah dikat- egorikan sebagai ijtihad.
Teori Masud adalah teori kedua yang dapat digunakan dalam tahap mengenali dan menguji metode perumusan fatwa. Masud meneliti enam manual fatwa yang dikenal dan digunakan secara luas oleh ulama. Enam manual fatwa tersebut adalah: (1) al-Fatâwâ al-Islâmiyyah min Dâr al-Iftâ’ al-Mi ṣ riyyah , (2) Adab al-Muftî wa al-Mustaftî , (3) I‘lâm al-Muwaqqi‘în ‘an Rabb al-‘âlamîn , (4) al- I ḥ kâm fî Tamyîz al-Fatâwâ ‘an al-A ḥ kâm wa Ta ṣ arrufât al-Qâ ḍ î , (5) Adab al-Futyâ , dan (6) Munyat al-Murîd fî Adab al-Mufîd wa al-Mus- ta fi d . Dalam kesimpulan pengujiannya Masud menyebut, kendati pada banyak manual fatwa disyaratkan adanya istiftâ’ (proses bertanya, proses meminta fatwa), tapi dalam pengujian- nya atas enam manual fatwa ditemukan ke-
9 Muhammad Abû Zahrah, U ṣ ûl al-Fiqh (Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, tanpa tahun disebutkan), 379, pdf.
nyataan bahwa istiftâ’ tidaklah dijelaskan ke- cuali hanya menampilkan intisari pertanyaan atau permintaan fatwa belaka. Demikian pula identitas mustaftî (penanya, peminta fatwa) dan tanggal pertanyaan atau permintaan dia- jukan seringkali dengan sengaja tidak dican- tumkan. Hal itu dimaksudkan agar fatwa yang telah dihasilkan dapat menjadi yurisprudensi bagi orang-orang yang menghadapi masalah yang serupa di kemudian hari. 10 Maka kum- pulan fatwa apapun, yang karakteristiknya sesuai dengan temuan Masud, tetaplah dapat dikategorikan sebagai kompilasi fatwa yang layak dikaji dan diteliti.

## Beberapa Kajian Mengenai Fatwa di In- donesia
Di Indonesia, kajian mengenai fatwa sebe- narnya telah cukup banyak. Hanya saja—se- bagaimana disebutkan di muka—kajian-kaji- an tersebut mayoritas masih didominasi oleh riset atas lembaga-lembaga fatwa besar—uta- manya MUI.
Kajian dengan objek sebuah kumpulan fatwa terkodi fi kasi yang dihasilkan oleh se- orang seorang mufti Indonesia pernah dilaku- kan oleh Akh. Minhaji ketika meneliti Ah- mad Hassan dalam disertasinya. Pada bagian pertama, Minhaji mengantar dengan sebuah diskusi mengenai latar belakang historis mun- culnya reformasi hukum Islam; Pada bagian selanjutnya beliau membahas Ahmad Has- san dan karya-karyanya secara umum; Pada bagian ketiga barulah beliau masuk pada met- odologi Ahmad Hassan dalam menelurkan fatwanya. Minhaji mendiskusikan pandangan Ahmad Hassan tentang Usul Fikih, ma ṣ âdir al-tasyrî‘ al-Islâmî dan taklid serta ijtihad be-
10  Muhammad Khalid Masud, “The Significance of Istiftâ’ in the Fatwa Discourse,” Islamic Studies 48/3, (2009): 365-366, pdf.
serta beberapa hal lainnya; Pada bagian keem- pat Minhaji masuk pada diskusi mengenai be- berapa fatwa Ahmad Hassan yang berkenaan dengan beberapa isu kontroversial ketika itu: talaffu ẓ bi al-nîyah, tarâwî ḥ , tahlîl dan talqîn adalah hal-hal yang dibahas berkenaan den- gan fatwa mengenai ibadah. Sementara kes- etaraan, Islam dan nasionalisme beserta jilbab adalah fatwa-fatwa yang dibicarakan menge- nai masalah muamalah. Pada bagian ini juga, Minhaji membicarakan beberapa inkonsis- tensi fatwa Hassan mengenai janggut, bunga bank dan lotere; Pada bagian kelima, Minhaji fokus pada pembicaraan mengenai respon dan pengaruh fatwa-fatwa Hassan pada beberapa kalangan: golongan tradisionalis, modernis, golongan lainnya dan murid-muridnya. 11
Melangkah lebih jauh, akan ditemukan sejumlah kajian yang membahas fatwa yang diproduksi oleh sejumlah lembaga di Indone- sia. Penelitian atas Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama misalnya telah dilakukan oleh Michael Laffan 12 dan Achmad Kemal Riza. 13 Majelis Tarjih Muhammadiyah juga telah dikaji oleh Syamsul Anwar. 14 Namun sebagai sebuah
11  Dapat dibaca selengkapnya dalam Akh. Minhaji,
“Ahmad Hassan and Legal Reform in Indone- sia,” (Disertasi Ph.D, Institute of Islamic Studies, McGill University, 1997), pdf.
12 Michael Laffan, “The Fatwâ Debated? Shûrâ in One Indonesian Context,” Islamic Law and Soci- ety 12/1, (2005): 93-121, pdf.
13  Achmad Kemal Riza, “Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java,” (Tesis M.A., Department of Asian Studies, Australian National University, 2004), pdf.; Dari masa ke masa, NU teridentifikasi telah berkembang sebagai sebuah organisasi massa yang kemudian justru berhasil menempatkan kader-kadernya di dunia politik. Kang Young Soon, Antara Tradisi dan Konflik:
Kepolitikan Nahdlatul Ulama (Jakarta: UI-Press, 2008).
14  Syamsul Anwar, “Fatwâ, Purification and Dinam- ization,” Islamic Law and Society 12/1, (2005):
lembaga fatwa, MUI tetaplah mendapat per- hatian terbesar dari para sarjana. Di antara penelitian perintis yang mendiskusikan MUI adalah penelitian M. Atho Mudzhar yang berupa disertasi berjudul Fatwas of the Coun- cil of Indonesia Ulama: a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988. Pene- litian ini dirilis INIS pada tahun 1993. Mud- zhar berhasil menentukan fatwa-fatwa MUI mana saja yang netral maupun terpengaruh pemerintah. Mudzhar juga berhasil meng- kategorisasikan fatwa-fatwa MUI menjadi lima kategori menurut ketersiaran dan pen- erimaan masyarakat atasnya. 15 Tulisan M. B. Hooker yang berjudul Indonesian Islam: So- cial Change Through Contemporary Fatâwâ (2003) juga adalah sebuah karya yang tak dapat diabaikan ketika mendiskusikan fatwa MUI. Hooker menampilkan diskusi menarik
27-44, pdf.
15 Mudzhar memutuskan bahwa dari 22 fatwa MUI yang diujinya, ada 11 fatwa yang dianggap ne- tral, ada delapan fatwa yang dianggap cukup ne- tral namun mendapat pengaruh dari pemerintah dan ada tiga fatwa yang dianggap cukup netral dan kurang/tidak mendapat pengaruh dari pemer- intah. Sedangkan fatwa MUI menurut ketersiaran dan penerimaan masyarakat atasnya,  Mudzhar membaginya menjadi: Fatwa yang tersiar luas tapi tak menimbulkan pertentangan; Fatwa yang tidak tersebar luas dan tidak tidak menimbulkan pertentangan; Fatwa yang cukup tersiar, menim- bulkan pertentangan dan pemerintah bersikap netral; Fatwa yang tersiar luas, menimbulkan sedikit pertentangan, pemerintah menyambut baik, serta; Fatwa yang tersiar luas, menimbul- kan banyak pertentangan, pemerintah tidak me- nyukainya. M. Atho Mudzhar, Fatwas …, Op.cit ., 119-126. Menurut Nata, penelitian Atho Mudzhar atas MUI menjadi salah satu model penelitian fiqh yang kerangka kerja dan alur fikirnya diang- gap spesifik dan orisinil. Selain Mudzhar, Harun Nasution dan Noel J. Coulson juga dianggap se- bagai trendsetter model penelitian di bidang ini. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 300-314.
tentang fatwa atas beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai kewajiban ritual seseorang dalam Islam, diskusi mengenai status dan ke- wajiban seorang wanita dalam Islam serta ba- gaimana pandangan fatwa atas sains modern, khususnya berkenaan dengan bidang medis. 16
Berikutnya adalah penelitian Nico J. G. Kaptein berjudul The Voice of ‘Ulamâ’: Fatwas and Religious Authority in Indone- sia (2004) yang berhasil memetakan tipologi fatwa di Indonesia dari beragam matra. 17 Se- lanjutnya adalah rentetan penelitian atas fat- wa-fatwa MUI tertentu, umumnya memba- has tentang metodologi perumusan fatwanya dan uji kesahihan atas istidlâl yang dilakukan MUI. Misalnya tulisan Nadirsyah Hosen ber- tajuk Religion and Indonesian Constitution: A Recent Debate (2005), membahas tentang pasal 29 dalam amandemen UUD 1945 dan polemik yang ada di dalamnya. 18 Moch. Nur Ichwan juga membuat riset yang baik men- genai MUI, penelitiannya ‘Ulamâ’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto dipublikasikan pada tahun 2005. 19
Muhammad Abdun Nasir dan Asnawi juga menghasilkan publikasi penelitian mengenai MUI yang diberi judul The Majelis Ulama’s Fatwâ on Abortion in Contemporary Indone-
16 M.B. Hooker, Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatâwâ (New South Wales: Allen & Unwin, 2003), pdf.
17 Nico J.G. Kaptein, Op.cit ., 115-130, pdf.
18  Nadirsyah Hosen, “Religion and Indonesian Con- stitution: A Recent Debate,” Journal of Southeast Asian Studies 36/3, (2005): 419-440, pdf. Lebih lanjut dapat pula membaca Nadirsyah Hosen, “Syarî’ah and Constitutional Reform in Indo- nesia (1999-2002),” (Disertasi Ph.D, Faculty of Law, National University of Singapore, 2005), pdf.
19 Moch. Nur Ichwan, “‘Ulamâ’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,” Islamic
Law and Society 12/1, (2005): 45-72, pdf.
sia (2011). 20 Demikian pula Bahrul Ulum yang mengetengahkan judul Fatwa of the Council of Indonesian Ulama on Golput (Vote Absten- tion): A Study of Contemporary Islamic Le- gal Thought in Indonesia, 2009 yang dirilis pada tahun 2011. 21 Salah satu penelitian tera- khir yang membahas tentang MUI dihasilkan oleh Mun’im Sirry yang bertajuk Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI) yang dipublikasi- kan pada Februari 2013. 22

## Fatwa dan Keterpengaruhannya atas Pe- rubahan Sosial
Dalam hukum Islam, setidaknya dikenal tiga produk pemikiran hukum selain fatwa. Keti- ganya adalah fi kih, putusan pengadilan, dan perundang-undangan. Di sini fi kih difahami sebagai hasil ijtihad ulama terhadap peristiwa hukum yang telah terjadi atau belum. 23 Jika dirunut pada sebabnya, fatwa memiliki caku- pan yang lebih lebih khusus daripada ijtihad. 24 Sedangkan keputusan pengadilan, yang secara teknis disebut sebagai al-qa ḍ â’ adalah ucapan dan/atau tulisan penetapan atau keputusan
20 Muhammad Abdun Nasir dan Asnawi, “The Ma- jelis Ulama’s Fatwâ on Abortion in Contempo- rary Indonesia,” The Muslim World 101, (2011):
33-52, pdf.
21 Bahrul Ulum, “Fatwa of the Council of Indone- sian Ulama on Golput (Vote Abstention): A Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indo- nesia, 2009,” Miqot 35/2, (2011): 391-406.
22 Mun’im Sirry, “Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI),” Journal of Southeast Asian Studies 44/1,
(2013): 100-117, pdf.
23 Melakukan ijtihad dalam hal-hal yang belum ter- jadi tanpa ditanya, pernah dilakukan oleh Imam Abû Ḥ anîfah. Ijtihad semacam ini disebut se- bagai fiqh al-iftirâ ḍ î (fikih pengandaian). Lihat Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana,
2009), 256.
24 Mu ḥ ammad Abû Zahrah, Op.cit. , 401, pdf.
yang dikeluarkan oleh institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu ( wilâyat al-qa ḍ â’ ).
Ada pula yang mengartikannya sebagai ketetapan hukum syar’i yang disampaikan melalui seorang kadi atau hakim yang diang- kat untuk itu. Dalam sejarahnya, para sarjana barat memberikan perhatian yang tak terlalu besar pada mufti, jika dibandingkan dengan perhatian yang diberikan pada kadi. Sebagian alasannya adalah karena para pengamat yang ber fi kir bahwa peran jurisconsult se- lalu berkaitan erat dengan proses pengadilan kurang familiar dengan peran mufti. Sebab lainnya adalah bahwa dalam sejarahnya, akti- fi tas mufti tak terlembaga sebagaimana kadi. Kadi, dalam sejarahnya, selalu ditunjuk oleh penguasa, dan digaji atas profesinya tersebut. Sementara kebanyakan mufti melakukan keg- iatannya secara pribadi dan tanpa ikatan dengan penguasa. 25 Adapun undang-undang ( qânûn , kanun) adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh sebuah badan ( sul ṭ at al-tasyrî‘îyah ) yang keberlakuan hukumnya mengikat kepada set- iap warga negara, di mana undang-undang itu diberlakukan.
Di sisi lain, Alquran dan Sunnah telah sempurna diturunkan bersamaan dengan wa- fatnya Rasulullah SAW. Keduanya—secara kuantitatif—tak mungkin ditambah atau dikurangi lagi. Sementara tuntutan zaman senantiasa meningkat dan hampir selalu mem- bawa implikasi hukum yang terus menerus. Sehingga muncul ungkapan di kalangan para ahli hukum Islam “ al-nu ṣ û ṣ mutanâhiyah wa al-waqâ’i‘ghair mutanâhiyah ” 26 (nas-nas itu terhenti, sedangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terhenti).
25 Muhammad Khalid Masud et.al., Op.cit., 3, pdf. 26 Lihat misalnya Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Ra ḥ mân al- Suyû ṭ î, Taisîr al-Ijtihâd (Makkah al-Mukarra- mah: Maktabah al-Tijâriyyah, 1982), 22.
Ketimpangan keadaan itulah yang mem- buat ulama merumuskan landasan epistimolo- gis hukum Islam, yang dikenal sebagai me- tode ijtihad atau manhaj al-istinbâ ṭ . Landasan epistimologis ini diharapkan mampu menjadi piranti penyesuaian yang mampu menganti- sipasi perkembangan dan perubahan sosial yang pasti terjadi bersamaan dengan peruba- han kondisi masyarakat.
Sebagaimana disebutkan di atas, nas Alquran dan Sunnah tidak mungkin lagi ber- tambah secara kuantitatif, sementara ajaran Islam sebagai risalah terakhir yang diperun- tukkan bagi seluruh manusia hingga akhir zaman dituntut untuk selalu relevan dengan perkembangan zaman ( ṣ âli ḥ li kulli zamân wa makân ). Begitulah Allah telah mendesain sedemikian rupa agar landasan normatif kea- gamaan itu dijelaskan tidak dalam bentuk yang terperinci. Karena jika dijelaskan secara terperinci, boleh jadi ia akan kehilangan rel- evansinya dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. 27 Peruba- han senantiasa terjadi dalam peristiwa-per- istiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya namun jiwa dan prinsip nas adalah konstan, permanen, stabil dan tidak berubah sepanjang masa, betapapun terjadi. 28
Berkenaan dengan ini, Ibn al-Qayyim al- Jauzîyah menyebutkan sebuah kaidah yang menjadi semacam adagium yang berlaku di kalangan fukaha. Beliau menyatakan bahwa perubahan fatwa dan keragamannya tergan- tung pada perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. 29 Mengenai kaidah ini Ibn
27 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: eLSAS, 2008), 6.
28 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Ja- karta: Logos, 1999), 42. Lihat pula penjelasan serupa dalam Wahbah al-Zu ḥ ailî, Taghayyur al- Ijtihâd (Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2000), 17-23 dan 31-35.
29 Abî ‘Abd Allâh Mu ḥ ammad ibn Abî Bakr ibn
al-Qayyim menyebutkan sebuah kaidah lain ketika menerangkan hal ini. Kaidah itu adalah syariat itu dibina atas dasar kemaslahatan bagi hamba. 30
Artinya, kondisi masyarakat adalah salah satu variabel utama yang akan mempengaruhi fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Syariat itu ditetapkan atas dasar kemaslahatan bagi hamba. Pengabaian atas kedua kaidah di atas akan membawa pada kekeliruan dalam penetapan hukum. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam dapat berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam, Alquran dan Hadis. 31
Dalam sejarahnya, terlihat bahwa para mufti memang sangat mempertimbangkan kondisi sosial ketika memutuskan sebuah hukum. Dalam kasus MUI, dapat juga terli- hat beberapa fatwa yang diperbarui dan dise- suaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan. Bahkan dalam beberapa kasus di mana terjadi sebuah keadaan yang menuntut partisipasi MUI—sebagai sebuah otoritas fat- wa—sementara penanya atau peminta fatwa tak kunjung ada, MUI tak sungkan mengelu- arkan produk yang mirip fatwa, yang dikenal dengan banyak nama. Adakalanya dinamai “taushiyah,” kadangkala dinamai “tadzkirah,” adakalanya dinamai “himbauan,” dan kadan- gkala dinamai “pernyataan sikap.” 32
Dalam kasus fatwa individual, peruba- han fatwa terjadi pula pada fatwa-fatwa Ah-
Ayyûb al-Ma‘rûf bi Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I‘lâm al-Muwaqqi‘în ‘An Rabb al-‘Âlamîn, jilid 3, 11, e-book.
30 Ibid.
31 Fathurrahman Djamil, Op.cit., 164.
32  Nico J.G. Kaptein, Loc.cit., pdf.; Moch. Nur Ich- wan bahkan menyimpulkan bahwa dalam banyak kasus, peran politik MUI justru tergambar den- gan jelas dalam taushiyah-taushiyahnya. Lihat Moch. Nur Ichwan, Op.cit., 72, pdf.
mad Hassan. Minhaji menyebut perubahan- perubahan itu sebagai inkonsistensi Hassan dalam berfatwa. Tapi yang terjadi bukanlah inkonsistensi. Di belakang perubahan-peruba- han fatwa  Hassan, yang sesungguhnya terjadi adalah adanya perubahan keadaan yang me- niscayakan adaptasi mufti yang berujung ter- jadinya perubahan fatwa. 33
Dari itu semua, dapat difahami bahwa fatwa tidak lahir dari ruang hampa. Setiap fat- wa pasti memiliki latar keadaan yang mem- buat fatwa tersebut memberikan pemahaman hukum tertentu. Keadaan yang berbeda harus- nya menghasilkan fatwa yang berbeda pula.
Pemikiran hukum Islam mengenal per- tentangan dua teori besar yang membicarakan hal ini. Yang pertama disebut sebagai teori keabadian atau normativitas hukum Islam dan yang kedua dikenal sebagai teori adaptabili- tas hukum Islam. Teori normativitas hukum Islam berasumsi dan meyakini bahwa bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang ditetapkan oleh Tuhan tidaklah mungkin bisa diubah, dan karenanya dia tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara teori adapt- abilitas hukum Islam malah meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang diciptakan Tuhan demi kemaslahatan manusia. Kare- nanya hukum Islam tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun ia juga
33 Minhaji menyimpulkan Ahmad Hassan melaku- kan inkonsistensi metodologis dalam tiga fat- wanya, yaitu fatwa mengenai janggut, bunga bank dan lotere. Dalam fatwanya mengenai jang- gut, Hassan beralih dari konsistensi metodologis dalam urutan penggunaan dalil menuju penggu- naan al-‘urf ; sementara dalam fatwanya menge- nai bunga bank dan lotere, Hassan disimpulkan lebih memegang kaidah al- ḍ arar al-asyadd yuzâl bi al- ḍ arar al-akhaff (bahaya yang lebih besar harus dihilangkan dengan menempuh bahaya yang lebih kecil). Lihat Akh Minhaji, Op.cit., 279-282, pdf.
bisa berubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. 34
Wahbah al-Zu ḥ ailî menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perubahan pada hukum. Perubahan zaman, kerusakan akhlak masyarakat dan kepentin- gan pengembangan dan pembangunan. Menu- rutnya, perubahan hukum dapat saja terjadi pada  hal-hal yang berkenaan dengan urusan ijtihâdîyah duniawi seperti perdagangan dan transaksi ekonomi. Adapun hukum-hukum asâsîyah , apalagi jika diperkuat dengan nas yang sarih, mutlak tidak dapat berubah. 35
Mengenai hal ini, Zu ḥ ailî membagi hu- kum-hukum syariah menjadi dua bagian: Per- tama, hukum-hukum qat‘î yang ditandai den- gan kesarihan bunyi nas Alquran, sunnah atau ijmak. Contoh dari kategori ini adalah kewa- jiban ataupun keharaman atas sesuatu yang te- lah disebutkan dalam nas, bilangan hukuman atas jarimah dan lain-lain. Pada hal-hal yang qa ṭ ‘î semacam ini tidak boleh ada perubahan dan tidak dibenarkan ijtihad atasnya. Kedua, hukum-hukum ẓ annî yang secara epistemolo- gis dibangun dari ijtihad, pemahaman atas nas, pemeliharaan ‘urf sahih yang tidak bertentan- gan dengan nas, implementasi atas ma ṣ la ḥ at al-mursalah dan isti ḥ sân . Para mujtahid juga sepakat bahwa perubahan hukum dapat ter- jadi dengan adanya perubahan kebiasaan masyarakat atau prioritas kemaslahatan yang bersesuaian dengan maqâ ṣ id al-syarî‘ah . 36
Perubahan zaman dan kebiasaan masyarakat tak pelak lagi menuntut adanya perubahan hukum. Kegagalan hukum Islam
34 Pengantar Redaksi dalam Mahsun Fuad, Hu- kum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipa- toris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS,
2005), v-vi.
35 Wahbah al-Zu ḥ ailî, Taghayyur al-
Ijtihâd (Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2000), 31-
43.
36 Ibid, 33.
menyesuaikan diri dengan perkembangan za- man akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan bagi umat Islam untuk melaksanakan hu- kum Islam. Penyesuaian atas berbagai aspek ekonomi yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) melalui fatwa-fatwanya adalah con- toh yang baik untuk menggambarkan hal ini. KH. Ma’ruf Amin menyebut bahwa moderasi fatwa-fatwa DSN-MUI adalah wujud peno- lakan atas dua model penetapan hukum yang terkesan dikotomis yaitu in fi râ ṭ î dan ẓ âhirî . Metode in fi râ ṭ î adalah menetapkan hukum dengan hanya mendasarkannya pada kebutu- han, kemaslahatan dan intisari ajaran agama namun mengabaikan nas-nas, sedangkan me- tode ẓ âhirî adalah bersikap kaku, berpegang teguh pada nas dalam menetapkan hukum tanpa memperhatikan kebutuhan, kemaslaha- tan dan intisari ajaran agama. 37
Mengenai ini, dalam pengujiannya atas 53 fatwa DSN-MUI periode 2000-2006, Mudzhar menemukan bahwa masing-masing fatwa itu rata-rata menggunakan 2,5 kaidah. Namun dari satu angka itu ternyata adalah kaidah awal yang monoton dan permisif yaitu “asal hukum dari semua kegiatan muamalah itu adalah mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Fatwa-fatwa yang diujinya itu disimpulkannya sebagai valid, kendati kurang jitu sudut argumennya. Bagaimanapun juga, DSN-MUI dapat dikata- kan berhasil memberikan respon positif atas perkembangan dan perubahan masyarakat di bidang ekonomi. 38
37 Ma’ruf Amin, Op.cit., 246.
38 Muhammad Atho Mudzhar, “Argumen Maqasid al-Syariah dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI (2000- 2006),” dalam Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam , 136-155.

## Pergeseran Peran Fatwa
Dalam sejarahnya, fatwa adalah sebuah fenomena yang dinamis dan senantiasa berkembang dalam peran dan fungsinya. Pada fungsi dasarnya, fatwa tentu saja berperan se- bagai alat yang digunakan ulama untuk me- nyelesaikan berbagai persoalan umat, bah- kan dari negeri-negeri yang jauh. Kompilasi fatwa yang dikeluarkan oleh A ḥ mad Dahlân, seorang mufti bermazhab Syâ fi ‘îyah dari Me- kkah (W. 1886) yang berjudul Muhimmât al- Nafâ’is fî Bayân As’ilât al-A ḥ âdîs , misalnya, diidenti fi kasi oleh N.J.G. Kaptein sebagai kumpulan fatwa yang dikeluarkan sebagai jawaban atas berbagai permintaan dan pertan- yaan dari umat Islam yang tersebar di jazirah Indonesia-Malaya. 39 Namun tampaknya peran fatwa disinyalir bertambah dan bergeser dari- pada sekedar penjawab persoalan umat. Di negara-negara di Afrika dan Timur Tengah misalnya, fatwa dilaporkan digunakan oleh otoritas penguasa sebagai alat untuk melegal- isasi kebijakan-kebijakan. 40 Di Saudi Ara- bia, orientasi ulama ke arah religio-politik dan bersimbiosis dengan otoritas penguasa bahkan telah teridenti fi kasi semenjak tahun 1744. 41 Fatwa juga pernah digunakan sebagai instrumen islamisasi suku Bedouin di daerah
39  Nico J.G. Kaptein, Op.cit., 116. Lihat pula review MB. Hooker atas kajian Kaptein mengenai kitab dimaksud dalam MB. Hooker, “The Muhimmat al-Nafa'is: A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims fromthe End of the Nine- teenth Century by Nico Kaptein Review,” Jour- nal of Law and Religion 15/2, (2001): 593-596, pdf. Bandingkan dengan review atas objek yang sama dalam Peter G. Riddell, “The Muhimmat al-Nafa'is: A Bilingual Meccan Fatwa Collec- tion for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century by Nico Kaptein Review,” Bulletin of the School of the Oriental and African Studies 65/1, (2002), 245-247, pdf. 40 Mary Dewhurst Lewis, Loc.cit., pdf.
41 Joseph A. Kechichian, Loc.cit., pdf.
Yordania. 42 Bahkan Râbi ṭ ah al-‘Âlam al-Is- lâmî sebagai sebuah institusi fatwa  berkelas internasional pun, disinyalir terpengaruh oleh permintaan dan kebijakan otoritas penguasa di Pakistan dan kebangkitan Saudi menjadi kera- jaan petro-dollar ketika mengeluarkan fatwa pengharaman Ahmadîyah pada tahun 1974. 43 Di Indonesia, Mudzhar melaporkan bahwa peran serupa ternyata teridenti fi kasi pula pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dari 22 fatwa MUI yang diujinya, Mudzhar meng- golongkan delapan fatwa sebagai fatwa-fatwa yang mendapat pengaruh terbesar dari pemer- intah.  Di antara fatwa-fatwa dimaksud adalah tentang kebolehan Jeddah dan bandara King Abdul Aziz sebagai tempat miqat; Keluarga Berencana secara umum; keabsahan penggu- naan IUD ( intrauterine device /spiral KB) se- bagai beberapa fatwa MUI lainnya. 44
Adalah sebuah hal yang menarik ketika mendapati Moch. Nur Ichwan justru men- emukan bahwa setelah rezim Orde Baru, fat- wa-fatwa MUI justru bergeser menuju lebih berorientasi pada kepentingan umat Islam dari sebelumnya lebih berorientasi pada kepentin- gan-kepentingan pemerintah. 45 Kendatipun demikian, kesimpulan inipun diperolehnya setelah dia mengidenti fi kasi motif politik atas empat taushiyah MUI yang bernuansa dukun- gan untuk presiden saat itu, B.J. Habibie. 46
Tak jauh berbeda kondisinya di negara di mana Islam adalah agama minoritas pen- duduknya. Fatwa juga berfungsi sebagai sebuah alat yang fl eksibel menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Contoh sem-
42 Aharon Layish, Loc.cit., pdf. 43 Burhani, Ahmad Najib. “Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Com- munity in Indonesia,” Contemporary Islam 8,
(2014):292, pdf.
44 M. Atho Mudzhar, Fatwas…, Op.cit. , 123.
45 Moch. Nur Ichwan, Op.cit., 71, pdf.
46 Moch. Nur Ichwan, Ibid., 53-58, pdf.
purna dari tesis ini adalah apa yang diungkap oleh Basheer M. Na fi ketika menjelaskan ten- tang terbitnya fatwa yang ditandatangani oleh lima ulama dan sarjana berkenaan tentang ke- bolehan tentara muslim Amerika untuk turut serta memerangi terorisme di Afganistan dan negara muslim lainnya di seluruh dunia pasca peristiwa pengeboman 9/11. Fatwa ini dike- luarkan atas permintaan tertulis dari Kapten Abdur-Rashid, seorang rohaniwan muslim tentara Amerika. Fatwa dikeluarkan dan ditan- datangani oleh Yûsuf al-Qara ḍ âwî (sarjana muslim, ketua Sunna and Sîra Council, Qa- tar), Ṭ âriq al-Bi ṣ rî (mantan First Deputy Pres- ident of Council d’etat, Mesir), Mu ḥ ammad S. al-‘Awâ (Guru Besar Ilmu Perbandingan Hukum dan Syari’ah, Mesir), Haisam al- Khayyâ ṭ (sarjana Islam, Syria) dan M. Fahmî Huwaî (penulis dan kolumnis Islam, Mesir). Fatwa diterbitkan tanggal 10 Rajab 1422 H / 27 September 2001. Fatwa ini, menurut Na fi , sebuah contoh penyesuaian sempurna dari umat Islam Amerika dalam konteksnya seba- gai warga negara. 47 Alexandre Caeiro menarik kesimpulan yang serupa ketika dia mengkaji European Council for Fatwa and Research. Menurutnya, sifat adaptatif yang dikedepank- an oleh lembaga ini jelas dipengaruhi oleh nu- ansa fi qh al-aqalliyyât ( fi kih minoritas) yang ditandai dengan jargon “integrasi tanpa asimi- lasi.” Keadaan inilah yang meniscayakan sifat adaptatif dari fatwa-fatwa yang dihasilkan di negara-negara di mana muslim adalah minori- tas. 48
Fungsi adaptatif fatwa juga teridenti-
47 Lihat Basheer M. Nafi, Loc.cit., pdf. dan Mu- hammad Khalid Masud et.al., Loc.cit, pdf.
48 Alexandro Caeirio, “The Power of European Fatwas: The Minority Fiqh Project and the Mak- ing of an Islamic Counterpublic,” International Journal of Middle East Studies 42/3, (2010): 444, pdf.
fi kasi ada pada fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para mufti individual. Dalam fatwanya mengenai janggut, Ahmad Hassan (W. 1958) dilaporkan beralih dari konsistensi metod- ologis dalam urutan penggunaan dalil menuju penggunaan al-‘urf ; sementara dalam fatwan- ya mengenai bunga bank dan lotere, Hassan disimpulkan memandang bahwa bunga bank adalah hak dasar setiap nasabah. Dan bunga bank tersebut dapat dimanfaatkan untuk hal- hal yang berguna. Seraya mengesamping- kan ke ṣ arî ḥ an larangan Alquran dalam surah al-Baqarah [2] ayat 275 49 , Hassan tampak lebih berpegang kondisi nyata masyarakat di mana bank adalah sarana transaksi umum masyarakat. 50 Dalam fatwanya mengenai lo- tere, Hassan jelas mengakui ke ṣ arî ḥ an laran- gan Alquran dalam surah al-Mâ’idah [5] ayat 90. 51 Namun dia menganggap bahwa larangan itu tak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara Islam seperti Sau- di Arabia, kendati mayoritas penduduknya adalah muslim. Dasar pemikiran Hassan membolehkan lotere dalam fatwanya adalah: pertama, lotere memiliki payung hukum dan dikelola secara legal oleh pemerintah. Meno- lak berpartisipasi dalam program pemerintah akan membawa resiko pada umat Islam send- iri; kedua, lembaga pengelola lotere sendiri selalu siap membantu masyarakat bilamana dibutuhkan, dalam pembangunan rumah sakit atau sekolah, misalnya. Apabila umat Islam menolak memanfaatkan uang lotere itu, maka dapat saja non-muslim yang akan memanfaat- kannya untuk kepentingan mereka. Dalam hal
49 َﻚِﻟَذ ِّﺲَﻤْﻟا َﻦِﻣ ُنﺎ َﻄْﻴ َّـﺸﻟا ُﻪ ُﻄَّﺒ َﺨَﺘَﻳ يِﺬَّﻟا ُمﻮُﻘَﻳ ﺎَﻤَﻛ َّﻻِٕا َنﻮُﻣﻮُﻘَﻳ َﻻ َباِّﺮﻟا َنﻮُﻠُﻛْٔﺎَﻳ َﻦﻳِﺬَّﻟا ِﻪِّﺑَّر ﻦِّﻣ ٌﺔَﻈِﻋْﻮَﻣ ُﻩءﺎَﺟ ﻦَﻤَﻓ َباِّﺮﻟا َمَّﺮ َﺣَو َﻊْﻴَﺒْﻟا ُﻪّﻠﻟا َّﻞَﺣَٔاَو َباِّﺮﻟا ُﻞْﺜِﻣ ُﻊْﻴَﺒْﻟا ﺎَﻤَّﻧِٕا ْاﻮُﻟﺎَﻗ ْﻢُﻬَّﻧَٔﺎِﺑ َنو ُﺪِﻟﺎَﺧ ﺎَﻬﻴِﻓ ْﻢُﻫِرﺎَّﻨﻟا ُبﺎ َﺤ ْﺻَٔا َﻚِﺌـَﻟْؤُﺎَﻓ َدﺎَﻋ ْﻦَﻣَو ِﻪّﻠﻟا ﻰَﻟِٕا ُﻩُﺮْﻣَٔاَو َﻒَﻠ َﺳ ﺎَﻣ ُﻪَﻠَﻓ َﻰـَﻬَﺘﻧﺎَﻓ ﴾٢٧٥﴿ 50 Lihat Akh Minhaji, Op.cit., 282-283, pdf. 51 ِنﺎ َﻄْﻴ َّـﺸﻟا ِﻞَﻤَﻋ ْﻦِّﻣ ٌﺲ ْﺟِر ُمَﻻْزَٔﻻاَو ُبﺎ َﺼﻧَٔﻻاَو ُﺮ ِﺴْﻴَﻤْﻟاَو ُﺮْﻤ َﺨْﻟا ﺎَﻤَّﻧِٕا ْاﻮُﻨَﻣٓا َﻦﻳِﺬَّﻟا ﺎَﻬُّﻳَٔا َيا
﴾٩٠﴿ َنﻮ ُﺤِﻠْﻔُﺗ ْﻢ ُﻜَّﻠَﻌَﻟ ُﻩﻮُﺒِﻨَﺘ ْﺟﺎَﻓ
ini, Hassan lebih memegang kaidah al- ḍ arar al-asyadd yuzâl bi al- ḍ arar al-akhaff (bahaya yang lebih besar harus dihilangkan dengan menempuh bahaya yang lebih kecil). 52

## Penutup
Data-data di atas kiranya cukup untuk men- dukung kesimpulan bahwa fatwa adalah sebuah variabel yang rentan terpengaruh oleh perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Fleksibilitas fatwa dalam menyesuaikan diri membuat fatwa memiliki beragam fungsi da- lam penggunaannya. Selain sebagai penjawab pertanyaan umat, fatwa terkadang dijadikan alat untuk mendukung kebijakan-kebijakan penguasa, utamanya ketika institusi produs- en fatwa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Institusi tersebut menjadi lebih akomodatif dan—dalam batas-batas terten- tu—beradaptasi dengan kebijakan penguasa. Ini adalah tuntutan yang hampir tak mungkin terelakkan, dan berjalan secara alami belaka. Tuntutan ini bahkan menjadi semakin mend- esak ketika institusi produsen fatwa berada di bawah rezim yang relatif represif. Di negara- negara di mana muslim adalah agama mi- noritas penduduknya, fatwa juga berfungsi menjadi alat adaptasi yang baik bagi umat Is- lam. Nuansa fi qh al-aqalliyyât ( fi kih minori- tas) tampak kentara di sini. Fungsi adaptatif juga terlihat pada fatwa yang dihasilkan oleh mufti individual. Pada tiga fatwa Ahmad Has- san mengenai janggut, bunga bank dan lotere, terlihat bahwa Hassan beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat dan sistem hukum pe- merintah pada masanya, kendati itu berarti menyelisihi ke ṣ arî ḥ an ayat Alquran.
52 Lihat Akh Minhaji, Op.cit., 285-286, pdf.

## Bibliography

## Journals
Anwar, Syamsul. “Fatwâ, Puri fi cation and Dinamization,” Islamic Law and Society 12/1, 2005, 27-44.
Burhani, Ahmad Najib. “Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia,” Contempo- rary Islam 8, 2014, 285-301.
Caeirio, Alexandro. “The Power of European Fatwas: The Minority Fiqh Project and the Making of an Islamic Counterpub- lic,” International Journal of Middle East Studies 42/3, 2010, 435-449. Hooker, M.B. “The Muhimmat al-Nafa'is: A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century by Nico Kaptein Re- view,” Journal of Law and Religion 15/2,
2001, 593-596.
Hosen, Nadirsyah. “Religion and Indonesian
Constitution: A Recent Debate,” Journal of Southeast Asian Studies 36/3, 2005,
419-440.
Ichwan, Moch. Nur. “‘Ulamâ’, State and Poli- tics: Majelis Ulama Indonesia after Su- harto,” Islamic Law and Society 12/1, 2005, 45-72.
Kaptein, Nico J.G.  dan Michael Laffan, “Fatwâs in Indonesia,” Islamic Law and Society 12/1, 2005, 1-8.
-----. “The Voice of ‘Ulamâ’: Fatwas and Re- ligious Authority in Indonesia,” Archives de Sciences Sociales des Religions 125, 2004, 115-130.
Kechichian, Joseph A. “The Role of the Ula- ma in the Politics of an Islamic State:
The Case of Saudi Arabia,” Internation-
al Journal of Middle East Studies 18/1,
1986, 53-71. Laffan, Michael. “The Fatwâ Debated? Shûrâ
in One Indonesian Context,” Islamic Law and Society 12/1, 2005, 93-121.
Layish, Aharon. “The ‘Fatwa’ as an Instru- ment of the Islamization of a Tribal Soci- ety in Process of Sedentarization,” Bulle- tin of the School of Oriental and African Studies 54/3, 1991, 449-459.
Lewis, Mary Dewhurst. “Necropoles and Na- tionality: Land Rights, Burial Rites, and the Development of National Conscious- ness in the 1930s,” Past and Present 205,
2009, 105-141.
Masud, Muhammad Khalid. “The Signi fi - cance of Istiftâ’ in the Fatwa Discourse,” Islamic Studies 48/3, 2009, 341-366.
Mudzhar, M. Atho. “Tantangan Studi Hukum
Islam Dewasa Ini,” Indo Islamika 2/1, 2012, 91-103.
Na fi , Basheer M.  “Fatwâ and War: On the
Allegiance of the American Moslem Sol- diers in the Aftermath of September 11,”
Islamic Law and Society 11/1, 2004, 78- 116.
Nasir, Muhammad Abdun dan Asnawi, “The
Majelis Ulama’s Fatwâon Abortion in
Contemporary Indonesia,” The Muslim
World 101, 2011, 33-52.
Peters, Rudolph “Mu ḥ ammadal-‘Abbâsî al- Mahdî (D. 1897), Grand Muftî of Egypt, and His al-Fatâwâ al-Mahdiyya,” Islamic Law and Society 1/1, 1994, 66-82.
Riddell, Peter G. The Muhimmat al-Nafa'is:
A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century by Nico Kaptein Review,” Bulletin of the School of the Oriental and African Studies 65/1, 2002,
245-247.
Sirry, Mun’im. “Fatwas and Their Controver- sy: The Case of the Council of Indone- sian Ulama (MUI),” Journal of Southeast
Asian Studies 44/1, 2013,100-117.
Syros, Vasileios. “Indian Emergencies:
Barânî’s Fatâwâ-i Jahandârî, the Diseas- es of the Body Politic, and Macchiavel- li’s Accidenti ,” Philosophy East and West 62/4, 2012, 545-573.
Ulum, Bahrul. “Fatwa of the Council of In- donesian Ulama on Golput (Vote Absten- tion): A Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009,” Miqot 35/2, 2011, 391-406.

## Theses and Dissertation
Hosen, Nadirsyah. “Syarî’ah and Constitu- tional Reform in Indonesia (1999-2002).”
Disertasi Ph.D, Faculty of Law, National University of Singapore, 2005.
Minhaji. Akh. “Ahmad Hassan and Legal Re- form in Indonesia.” Disertasi Ph.D, Insti- tute of Islamic Studies, McGill Univer- sity, 1997.
Riza, Achmad Kemal. “Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java.” Tesis M.A., Department of Asian Studies, Australian National University, 2004.

## Books
Amin, Ma’ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: eLSAS, 2008. Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos, 1999.
Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana,
2009.
Fuad, Mahsun. Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Eman- sipatoris. Yogyakarta: LKiS, 2005. Hooker, M.B. Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatâwâ. New South Wales: Allen & Unwin,
2003.
al-Jauzîyah, Abî ‘Abd Allâh Mu ḥ ammad ibn

## Abî Bakr ibn Ayyûb al-Ma‘rûf bi Ibn
Qayyim. I‘lâm al-Muwaqqi‘în ‘An Rabb al-‘Âlamîn , e-book.
Masud, Muhammad Khalid, et.al. Islamic Le- gal Interpretation: Muftis and Their Fat- was .Mu ḥ ammad Khalid Masud, Brinkley Messick dan David S. Powers (eds.). Lon- don: Harvard University Press, 1996. Mudzhar, M. Atho. Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: a Study of Islamic Le- gal Thought in Indonesia 1975-1988 . Ja-
karta: INIS, 1993.
-----. Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam . Ja- karta: RajaGra fi ndo Persada, 2008.
Soon, Kang Young. Antara Tradisi dan Konf- lik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama . Ja- karta: UI-Press, 2008. al-Suyû ṭ î, Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Ra ḥ mân. Tais î r al-Ijtihâd . Makkah al-Mukarramah: Mak- tabah al-Tijârîyah, 1982.
Zahrah, Mu ḥ ammad Abû. U ṣ û l al-Fiqh . Bei- rut: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, tanpa tahun disebutkan, pdf.
al-Zu ḥ ailî, Wahbah. Taghayyur al-Ijtihâd.
Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2000