Pengaruh Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Chintya Salsabiela 1
Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
* Alamat e-mail corresponding author : Chintyasalsa46@gmail.com

## A B S T R A C T
The purpose of this research aims to determine the effect of the effectiveness of PBB, BPHTB, and  Groundwater  Tax  on  the  effectiveness  of  local  revenue  in  Bekasi  Regency.  This  research uses independent variables, namely PBB, BPHTB, and Groundwater Tax, while the dependent variable  is  the  effectiveness  of  local  revenue.  The  sample  for  this  research  is  the  Regional Budget and Expenditure Realization Report (LRA) from 2019 to 2023 obtained from the Bekasi Regency  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency.  The  sampling  technique  was carried  out  using  the  Purposive  Sampling  method.  The  research  method  applied  is  multiple linear regression. The results of this research indicate that the effectiveness of PBB and BPHTB has  a  significant  effect  on the  effectiveness  of  PAD  while  the  effectiveness  of  groundwater  tax has  no  effect  on  the  effectiveness  of  PAD.  Overall,  the  effectiveness  of  PBB,  BPHTB,  and groundwater  tax  has  an  has  an  appear  to  have  an  influence  of  71.9%  on  the  effectiveness  of PAD while the remaining 28.1% is explained by other factors outside the equation model used.

## A B S T R A K
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  efektivitas  PBB,  BPHTB,  dan Pajak  Air  Tanah  terhadap  Efektivitas  PAD  Kabupaten  Bekasi.  Penelitian  ini  menggunakan variabel independen efektivitas, yaitu PBB,  BPHTB, dan Pajak Air Tanah, sedangkan  variabel dependennya  adalah  efektivitas  pendapatan  asli  daerah.  Sampel  penelitian  ini  adalah  Laporan Realisasi  Anggaran  dan  Belanja  Daerah  (LRA)  pada  tahun  2019  hingga  2023  yang  diperoleh dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bekasi.  Teknik  pengambilan sampel  dilakukan  dengan  metode Purposive  Sampling .  Metode  penelitian  yang  diterapkan adalah  regresi  linier  berganda.  Hasil  peneitian  ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas  PBB  dan BPHTB berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas PAD sementara efektivtas pajak air tanah  tidak  berpengaruh  terhadap  efektivitas  PAD.  Secara  keseluruhan  efektivitas  PBB, BPHTB,  dan  Pajak  Air  Tanah  mempunyai  pengaruh  sebesar  71,9%  terhadap  efektivtas  PAD sedangkan  sisanya  sebesar  28,1  %  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  diluar  model  persamaan yang digunakan.

## 1. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  dengan  pendapatan  terbesar  yang  berasal  dari  pajak,  hal tersebut  berasal  dari  pajak  pusat  maupun  pajak  daerah  (Reza  et  al.,  2023).  Pada  tahun  2019, Kepala  Bidang  Pengendalian  dan  pembukuan  Bapenda  Kabupaten  Bekasi  mengatakan  bahwa kabupaten Bekasi mengalami penurunan PAD, hal tersebut terjadi dikarenakan sektor retribusi
OPD  melakukan  penurunan  target  pendapatannya.  Pada  tahun  2020  Indonesia  menghadapi masa  kritis,  Indonesia  memasuki  masa  pandemi  virus  korona  yang  memberikan  dampak  luar biasa pada negara, virus korona juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PAD (Manawan  et  al.,  2023).  Dengan  adanya  virus  korona  pada  tahun  2020,  PAD  Kab.  Bekasi mengalami  penurunan.  Pada  30  April  2020  pimpinan  PBB  dan  BPHTB  Kab.  Bekasi,  Eko Supraya mengatakan bahwa di fase tersebut memberikan dampak penurunan pada PAD. Setelah pandemi pada tahun 2020 berhasil dilewati atau perekonomian kembali pulih, pemerintah mulai mengoptimalkan penagihan kepada wajib pajak  yang menunggak. Seperti  yang dikatakan oleh Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bekasi,  Herman  Hanapi  untuk  mencapai  target tahun 2021, pihaknya melakukan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat serta pihaknya juga mengajak kepada seluruh masyarakat kabupaten Bekasi untuk taat melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu karena pajak daerah menjadi salah satu  sumber  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menjalankan  program  kerjanya  dan  untuk terus  membangun  daerahnya  menjadi  lebih  baik.  Tahun  2022  sampai  2023  pemerintah  terus melakukan inovasi dan evaluasi kinerja agar tercapainya target untuk peningkatan pendapatan. Pemerintah juga melakukan perkembangan melalui aplikasi “SAPA” yang dapat digunakan oleh wajib  pajak  dalam  pembayaran  dapat  dilakukan  secara  online  serta  berfungsi  untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam transparansi pemungutan pajak.
Dengan  adanya  reformasi  mengakibatkan  pemerintah  daerah  harus melakukan penyesuaikan  peraturan  daerah  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah  dengan  ketentuan  peraturan undang-undang,  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  dengan  segala  perkembangannya bertujuan  untuk  melakukan  pembangunan  daerahnya  agar  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil (Satya & Dewi, 2010). Pajak dapat menjadi potensial untuk lebih  digali  tergantung  dari  perekonomian,  pertumbuhan  serta  perkembangan  suatu  negara (Siahaan, 2016). Pajak mempunyai peran yang penting untuk pemerintahan di negara Indonesia, penting  baik  bagi  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  menyelenggarakan  aktivitas  daerah ataupun kegiatan pemerintah, serta digunakan dalam pembiayaan rumah tangga negara (Putri & Taun, 2023).
Pendapatan asli daerah menjadi salah satu komponen yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan agar dapat membangun serta memajukan  daerahnya  (Siregar,  2023).  Berdasarkan  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  mempunyai kewenangan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  dengan  adanya  undang- undang  tersebut,  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  secara  luas  untuk  menjalankan rencana  kerjanya  dan  PAD  merupakan  pendapatan  pendapatan  yang  dapat  diperoleh  dengan memungut  pajaknya  berdasarkan  peraturan  daerah  masing-masing  yang  selaras  dengan peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  terbit  UU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  Air  Tanah,  PBB  dan  BPHTB  dilimpahkan  menjadi  pajak daerah. Ketiga komponen tersebut PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah menjadi jenis pajak yang memberikan  kontribusi  besar  dalam  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Dengan demikian  pemerintah  daerah  mempunyai  hak  secara  utuh  atas  hasil  pemungutan  ketiga  pajak tersebut.
Tabel 1 Realisasi PAD, PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah Tahun 2019-2023 TAHUN PAD (Rp) PBB (Rp) BPHTB (Rp) PAJAK AIR TANAH (Rp) 2019 2.416.861.743.886 459.405.559.173 930.121.680.828 5.365.904.198 2020 2.385.028.707.570 492.515.776.192 954.119.897.549 8.962.702.556 2021 2.544.154.213.946 540.202.704.283 909.086.157.353 13.343.953.586 2022 955.792.708.115 587.157.412.214 955.792.708.115 13.688.440.154 2023 1.106.719.059.181 586.630.303.514 1.106.719.059.18 1 10.475.755.212

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (2024)
Pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa proporsi pendapatan yang diperoleh selama 2019 sampai  2023  di  Kabupaten  Bekasi  masih  belum  konsisten  untuk  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya.  Hendaknya  pemerintah  daerah  lebih  sering  melakukan  sosialisasi  untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat untuk membayar pajak dan nantinya pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Handayani & Susanti, 2018).
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  peneliti  secara  detail  meneliti  pengaruh  beberapa  komponen Pajak Daerah yang terdiri dari PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah terhadap PAD yang dimana hal  tersebut  berbeda  dari  peneliti  terdahulu.  Oleh  karena  itu  penelitian  dilakukan  untuk mengetahui  bagaimana  Pengaruh  Efektivitas  PBB,  BPHTB,  dan  Pajak  Air  Tanah  terhadap Efektivitas  PAD  Kabupaten  Bekasi  selama  5  tahun  mulai  dari  2019  sampai  2023  pada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kebaruan pada penelitian ini adalah penambahan variable pajak air  tanah  dengan  pengamatan  yang  dilakukan  selama  5  tahun.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam upaya perbaikan terkait pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pengaruh Efektivitas PBB Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  pajak  yang  dikenakan  pada  tanah  dan  bangunan karena  nilai  ekonomi  dan  kedudukan  sosial  yang  lebih  tinggi  bagi  individu  atau  entitas  yang memiliki hak atas manfaat dari tanah atau bangunan tersebut. Peran PBB sangat penting dalam mendukung  kelangsungan  serta  kelancaran  pembangunan,  sehingga  perlu  dikelola  secara intensif seperti yang disampaikan oleh (Suparmono & Damayanti, 2010). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ainiyah et al., 2020) dan (Saputri, 2020), kesimpulan
yang  dapat  diambil  adalah  adanya  pengaruh  dari  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Berbeda  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Marini,  2020) dengan  judul  “Pengaruh  PBB  dan  BPHTB  Terhadap  Pendapatan  Daerah  (Studi  kasus  pada BPKD  Kota  Sukabumi)”  disimpulkan  tidak  ada  dampak  yang  signifikan  terhadap  pendapatan asli daerah.
H 1 : Efektivitas PBB Berpengaruh Terhadap Efektivitas PAD

## Pengaruh Efektivitas BPHTB Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  dalam  UU  Nomor  20  tahun  2000 menjelaskan bahwa BPHTB adalah biaya yang harus dibayar atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setiap kali seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah dan bangunan, mereka  sebagai  wajib  pajak  harus  melakukan  pembayaran  BPHTB.  Secara  umum,  BPHTB terjadi  dikarenakan  adanya  proses  transaksi  jual  beli  tanah  dan  bangunan.  (Mardiasmo,  2019) menyatakan bahwa hak atas kepemilikan tanah dan bangunan, atau hanya hak atas kepemilikan tanah saja, hal tersebut mencakup hak terhadap tanah itu sendiri, termasuk hak untuk mengelola tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh  (Horman  et  al.,  2023) , (Iqbal  &  Juniar,  2020)  dan  (Hakim  et  al.,  2020)  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  BPHTB  tidak  signifikan  terhadap  PAD.  Berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan (Yani Rizal et al., 2019) dan (Miftha Rizkina, 2019) menyimpulkan bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD.
H 2 : Efektivitas BPHTB Berpengaruh Terhadap Efektivitas PAD

## Pengaruh Efektivitas Pajak Air Tanah Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
Air  tanah  adalah  air  yang  terdapat  di  dalam  lapisan  tanah  .  terletak  di  bawah  permukaan bumi,  lokasinya  dapat  beragam  dari  daratan  hingga  di  bawah  dasar  laut,  tergantung  pada distribusi  dan  karakteristik  lapisan  tanah  atau  batuan  di  suatu  daerah.  Seiring  dengan pertumbuhan  pembangunan  yang  terus  meningkat,  permintaan  akan  air,  terutama  air  bawah tanah,  semakin  meningkat.  Maka  untuk  mengontrol  pengunaan  air  tanah,  hal  tersebut  diatur dalam  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  agar  wajib  pajak  yang  menggunakan  air  tanah diharuskan  membayar  pajak  sesuai  yang  berlaku.  Hal  ini  didukung  oleg  peneliti  pendahulu (Lubis &  Lusiana, 2019)dan (Kinasih, 2022) menyatakan bahwa pajak air tanah kurang efektif dalam  memberikan  pengaruh  terhadap  PAD.  Kemudian  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Taufik et al., 2020) menyatakan bahwa pajak air tanah mengalami fluktuatif, pada tahun 2015- 2016 PAT efektif terhadap PAD sedangkan pada tahun 2017-2018 hasil penelitian menyatakan tidak  efektif.  Sedangkan  dalam  penelitian  (Horman  et  al.,  2023)  dan  (Iqbal  &  Juniar,  2020) menyatakan bahwa pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.
H 3 : Efektivitas Pajak Air Tanah Berpengaruh Terhadap Efektivitas PAD
H 4 :  Efektivitas  PBB,  BPHTB,  dan  Pajak  Air  Tanah  Berpengaruh  Terhadap  Efektivitas PAD
3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif
(Afgani  et  al.,  2021). Metode deskriptif merupakan pengujian yang menggunakan data berupa angka-angka  di  dalamnya  dan  menganalisis  menggunakan  statistik (Rivanda  et  al.,  2021); (Sugiyono, 2018) . Objek penelitian mencakup Efektivitas PBB, Efektivitas BPHTB, Efektivitas Pajak Air Tanah, dan Efektivitas PAD. Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder dengan  teknik  purposive  sampling,  yang  diperoleh  dari  Sub.  Bidang  PBB,  BPHTB,  dan  Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini akan memeriksa data dari  tahun  2019  hingga  2023  selama  lima  tahun.  Analisis  data  akan  menggunakan  teknik analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

## Instrumen Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  terdiri  dari  tiga  variabel  independen  yaitu Efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (X 1 ),  Efektivitas  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  (X 2 ),  dan  Efektivitas  Pajak  Air  Tanah  (X 3 ),  kemudian  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah menjadi variabel dependen .

## Efektivitas PBB
Efektivitas  adalah  evaluasi  terhadap  sejauh  mana  sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya. Keberhasilan  suatu  organisasi  diukur  dari  kemampuannya  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan (Purbayati et al., 2022) . Indikator efektivitas organisasi dapat dilihat dari hasil akhir yang  dihasilkan  oleh  organisasi,  yang  menunjukkan  sejauh  mana  kontribusi  output  tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar kontribusi output  terhadap  sasaran  yang  ditetapkan,  semakin  efektif  pula  organisasi  tersebut  dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).
Menurut UU Nomor 12 tahun 1994 tentang  Pajak Bumi dan  Bangunan,  PBB adalah jenis pajak yang tergolong sebagai pajak kebendaan yang dikenakan atas objek bumi dan bangunan. Besar  pajak  yang  harus  dibayarkan  ditentukan  berdasarkan  nilai  objek  pajak  tanah  dan bangunan itu sendiri, tanpa memperhatikan siapa yang membayar pajak tersebut.

## Efektivitas BPHTB
Efektivitas  adalah  evaluasi  terhadap  sejauh  mana  sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya. Keberhasilan  suatu  organisasi  diukur  dari  kemampuannya  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan (Pakpahan et al., 2022). Indikator efektivitas organisasi dapat dilihat dari hasil akhir yang  dihasilkan  oleh  organisasi,  yang  menunjukkan  sejauh  mana  kontribusi  output  tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar kontribusi output  terhadap  sasaran  yang  ditetapkan,  semakin  efektif  pula  organisasi  tersebut  dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).
Peraturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disahkan dalam UU Nomor 21  tahun  1997,  yang  kemudian  mengalami  revisi  menjadi  UU  Nomor  20  tahun  2000.  Aturan tersebut menegaskan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau  bangunan.  Setiap  kali  seseorang  atau  badan  hukum  memperoleh  hak  atas  tanah  dan bangunan, baik sebagai individu maupun entitas, mereka diwajibkan membayar BPHTB. Secara sederhana, BPHTB terutama timbul saat terjadi transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan.

## Efektivitas Pajak Air Tanah
Efektivitas  adalah  evaluasi  terhadap  sejauh  mana  sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya. Keberhasilan  suatu  organisasi  diukur  dari  kemampuannya  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Indikator  efektivitas  organisasi  dapat  dilihat  dari  hasil  akhir  yang  dihasilkan  oleh organisasi,  yang  menunjukkan  sejauh  mana  kontribusi  output  tersebut  terhadap  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  semakin  besar  kontribusi  output  terhadap sasaran  yang  ditetapkan,  semakin  efektif  pula  organisasi  tersebut  dalam  menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).
Menurut  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  menjelaskan  bahwa  pajak  air  tanah merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  dasar  dari  pengambilan  air  tanah  yang  telah  digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk keperluannya.

## Efektivitas PAD
Efektivitas  adalah  evaluasi  terhadap  sejauh  mana  sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya. Keberhasilan  suatu  organisasi  diukur  dari  kemampuannya  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Indikator  efektivitas  organisasi  dapat  dilihat  dari  hasil  akhir  yang  dihasilkan  oleh organisasi,  yang  menunjukkan  sejauh  mana  kontribusi  output  tersebut  terhadap  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan (Rivanda  et  al.,  2022) .  Dengan  demikian,  semakin  besar kontribusi  output  terhadap  sasaran  yang  ditetapkan,  semakin  efektif  pula  organisasi  tersebut dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).
Pendapatan asli daerah adalah total penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber  ekonomi  lokal  atau  dari  kekayaan  yang  terdapat  di  dalam  wilayah  daerahnya, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Sari & Halmawati, 2021).

## Operasional Variabel
Operasional  vaariabel  digunakan  untuk  menguraikan  variabel  dari  studi  yang  akan dilakukan  menjadi  dimensi,  indikator,  dan  skala  yang  dapat  diukur (Rivanda  et  al.,  2023) . Dalam penelitian yang akan dilakukan, operasional variabel meliputi:
Tabel  2 Tabel Operasional Variabel Dimensi Indikator Skala Efektivitas PBB Realisasi peneeriman PBB E. PBB =  ——————————— x 100% Target PBB - Realisasi penerimaan PBB - Target PBB Rasio
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Efektivitas BPHTB Realisasi penerimaan BPHTB E. BPHTB = ——————————— x 100% Target BPHTB - Realisasi penerimaan BPHTB - Target penerimaan BPHTB Rasio Efektivitas Pajak Air Tanah Realisasi penerimaan PAT E. PAT =  ——————————— x 100% Target penerimaan PAT - Realisasi penerimaan PAT - Target PAT Rasio Efektivitas PAD Realisasi penerimaan PAD E. PAD =  ——————————— x 100% Target penerimaan PAD - Realisasi penerimaan PAD
- Target PAD Rasio 4. Hasil dan Pembahasan Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 3
Uji Normalitas Kolmogrof-Smirnov
Unstandardi ze Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Deviation Std. 21.93607885 Most Extreme Difference  Absolute .088 Positive .088
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Negative -.077 Kolmogorov-Smirnov Z .678 Assymp. Sig. (2-tailed) .747 Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  pada  tabel  3  di  atas,  diperoleh  nilai  signifkansi  0,747. Maka data dari setiap variabel berdistribusi normal karena nilai signifikansi > 0,05. Berdasarkan tabel diketahui  nilai  signifikansi  sebesar 0,747  > 0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data tersebut berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 4 Uji Multikolinearitas Standardiz Unstandardize Coefficients ed Coefficient s Collinearity Statistics Model B Std. Error Beta t Sig.  Toleranc e VIF 1 (Constant) 43.08 2 7.536 5.717 .00 0 PBB .214 .021 .735 10.177 .00 .962 1.039 0 BPHTB .335 .044 .555 7.674 .00 .959 1.043 0 PAJAK_AIR_TAN AH .030 .304 .007 .099 .92 .977 1.024 2
Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan  tabel  4  Uji  Multikolinearitas  di  atas,  diketahui  bahwa  ketiga  variabel  bebas memiliki nolai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas yang akan diteliti.

## Uji Heteroskedastisitas

## Gambar 1 Gambar Uji Heterokedastisitas Scatterplot
Berdasarkan gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot di atas terlihat bahwa tidak ada  pola  yang  jelas  serta  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar  merata  baik  di  atas maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  ini  artinya  data  yang  diteliti  terbebas  dari  masalah heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel 5 Uji Autokorelasi Durbin Watson Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .848 a .719 .704 22.516 1.814
a. Predictors (Constant), PAJAK_AIR_TANAH, PBB, BPHTB
b. Dependent Variable: PAD
Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan tabel 5 hasil uji autokorelasi durbin Watson di atas, diperoleh nilai DW 1,814. Karena  nilai  DW  terletak  diantara  dU  dan  4-dU  yaitu  1,689  <  1,814  <  2,311  maka  dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil analisis regresi liniear berganda ditunjukkan melalui tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel terlihat nilai koefisien regresi pada nilai Unstandardized Coefficients Beta.

## Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Unstandardize Coefficients Standardize d Coefficients Model B Std. Error Beta 1 43.082 7.536 PAJAK_AIR_ TANAH .030 .304 .007 Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan tabel 6 di atas maka diperoleh persamaan : Ῠ = 43,082 + 0,214 X 1 + 0,335 X 2 + 0,30 X 3 + e          (1)
Dari  hasil  persamaan  regresi  tersebut  masing-masing  variabel  dapat  diinterpretasikan sebagai berikut:
Konstanta sebesar 43,082 menyatakan jika Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah bernilai  nol  dan  tidak  ada  perubahan,  maka  Efektivitas  PAD  akan  bernilai  43,082  satuan. Koefisien  Efektivitas  PBB  (X 1 )  sebesar  0,214  artinya  setiap  kenaikan  satu  satuan  maka Efektivitas  PAD  (Y)  akan  naik  sebesar  0,214  satuan  dengan  asumsi  variabel  bebas  lain  nya tetap. Koefisien Efektivitas BPHTB (X 2 ) sebesar 0,335 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Efektivitas  PAD  (Y)  akan  naik  sebesar  0,335  satuan  dengan  asumsi  variabel  bebas  lain  nya tetap.  Koefisien  Efektivitas  Pajak  Air  Tanah  (X 3 )  sebesar  0,30  artinya  setiap  kenaikan  satu satuan maka Efektivitas PAD (Y) akan naik sebesar 0,30 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap.

## Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Analisis  koefisien  determinasi  ini  memperlihatkan  sejauh  mana  pengaruh  secara  simultan antara variabel Efektivitas PBB,  BPHTB  dan Pajak Air Tanah dengan Efektivitas PAD. Dasar untuk menyatakan hubungan yang erat adalah apabila nilai R>50%.

## Tabel 7

## Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square 1 .848 a .719 .704 a. Predictors (Constant), PAJAK_AIR_TANAH, PBB, BPHTB
b. Dependent Variable: PAD
Sumber: data diolah, Output SPSS (Constant) PBB .214 .021 .735 BPHTB .335 .044 .555
Berdasarkan tabel 7 di atas diperoleh nilai R sebesar 0,848 atau 84,8%. Ini artinya variabel Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah memiliki hubungan yang erat dengan Efektivitas PAD.  Nilai  koefisien  determinasi  atau  R-Square  yang  diperoleh  sebesar  0.719  atau  71,9%. Angka  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  Efektivitas  PAD  yang  dapat  dijelaskan  oleh  persamaan regresi  yang  diperoleh  sebesar  71,9%  dijelaskan  oleh  variabel  Efektivitas  PBB,  BPHTB  dan Pajak  Air  Tanah,  sedangkan  sisanya  sebesar  28,1%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar persamaan model.

## Hasil  Uji  Hipotesis  Statistik Uji Signifikansi Parsial (Uji T)
Pada uji t di bawah ini, nilai t tabel yang digunakan sebesar 2,003 yang diperoleh dari tabel t pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 (karena dua sisi jadi nilai signifikansinya 0,025) dan derajat bebas  (df) =  n-k-1  =  60-3-1  =  56.  Pada  tabel  8  terdapat  nilai  t hitung yang  dibandingkan  dengan t tabel .
Tabel 8

## Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial
Unstandardize Coefficients Standardiz ed Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 43.082 7.536 (Constant) PBB .214 .021 .735 BPHTB .335 .044 .555 PAJAK_AIR_ TANAH .030 .304 .007 .099 .922

## Sumber: data diolah, Output SPSS
Dari persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut:
a. Hasil analisis uji t untuk Efektivitas PBB diperoleh t hitung sebesar 10,177 > t tabel sebesar 2,003  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Efektivitas  PBB  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Efektivitas  PAD  di Kabupaten Bekasi.
b. Hasil  analisis  uji  t  untuk  Efektivitas  BPHTB  diperoleh  t hitung sebesar  7,674  >  t tabel sebesar  2,003  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa Efektivitas BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi.
c. Hasil  analisis  uji  t  untuk  Efektivitas  Pajak  Air  Tanah  diperoleh  t hitung sebesar  0,099  < t tabel sebesar 2,003 dengan nilai signifikan sebesar 0,922 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  Efektivitas  Pajak  Air  Tanah  tidak  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  PAD  di
5.717 .000
10.17  .000
7
7.674  .000
Kabupaten Bekasi.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Untuk  melihat  bagaimana  variabel  bebas  yaitu  Efektivitas  PBB,  BPHTB  dan  Pajak  Air Tanag berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Efektivitas PAD maka dapat dilakukan Uji F yaitu dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel .
Tabel 9 Hasil Uji Signifikansi Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 47,740 .000 b Regression 72608,032 3 24202,677 Residual 28390,302 56 506,970 Total 100998,333 59 a. Dependent Variable : PAD
b. Predictors : (Constant), PAJAK_AIR_TANAH, PBB, BPHTB
Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan  tabel  Hasil  Uji  Signifikansi  Simultan  di  atas  diketahui  nilai  F hitung sebesar 47,740 dengan p- value ( sig ) 0,000. Dengan α=0,05 df1= 3 dan df2= 60-4-1=56, maka F tabel = 2,769. Dikarenakan nilai F hitung lebih besar dari F tabel 47,740 > 2,769 dan nilai signifikansi 0,000 <  0,05  maka  artinya  secara  simultan  Efektivitas  PBB,  BPHTB  dan  Pajak  Air  Tanah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi.

## PEMBAHASAN
Hasil  dari  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  menggunakan  SPSS,  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Efektivitas  PBB  dan  BPHTB  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Efektivitas  PAD  Kabupaten  Bekasi  tahun  2019-2023.  Sedangkan  untuk  efektivitas  pajak  air tanah tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas PAD Kabupaten Bekasi pada tahun 2019-2023.
Temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ainiyah et  al.,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  efektivitas  PBB  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap efektivitas  PAD,  hal  tersebut  dikarenakan  adanya  peningkatan  sehingga  dapat  melebihi  target yang sudah ditetapkan. Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari PBB hal tersebut juga  dapat  membuat  pemerintahan  dapat  terus  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  dan memperluas basis ekonomi di daerahnya.
Selain  PBB  yang  mengalami  pengalihan  pemungutan  dari  pajak  pusat  ke  pajak  daerah, pengalihan  tersebut  juga  berlaku  pada  BPHTB  yang  dimana  pemerintah  daerah  dikatakan berhasil  apabila  sebagian  besar  BPHTB  terpungut.  BPHTB  juga  sering  kali  memberikan pengaruh  yang positif terhadap PAD suatu daerah, hal ini sejalan dengan penelitian  yang telah dilakukan  oleh  (Rizkiana,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  efektivitas  BPHTB  berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap efektivitas PAD.
Pajak air tanah juga menjadi salah satu komponen PAD  yang dialihkan dari pemerintahan pusat  ke  pemerintah  daerah.  Kurang  efektifnya  pajak  air  tanah  juga  dapat  menggambarkan bahwa masih kurangnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, hal ini didukung oleh penelitian  terdahulu  (Lubis  &  Lusiana,  2019)  menyatakan  bahwa  efektivitas  pajak  air  tanah kurang  efektif  terhadap  PAD  dikarenakan  pemerintahan  masih  belum  memaksimalkan pelayanan untuk pajak air tanah serta kurangnya koordinasi satu sama lain.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah Terhadap Efektivitas PAD Kabupaten Bekasi yang didukung dengan teori-teori, maka penelitian ini membentuk kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Efektivitas  PAD  di  Kabupaten  Bekasi.  Dapat  disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima.
2. Variabel  Efektivitas  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima.
3. Variabel  Efektivitas  Pajak  Air  Tanah  tidak  mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Efektivitas  PAD  di  Kabupaten  Bekasi.  Dapat  disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak dapat diterima.
4. Hasil uji statistik menunjukkan secara simultan Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air  Tanah  berpengaruh  signifikan  sebesar  71,9%  terhadap  Efektivitas  PAD  di Kabupaten  Bekasi,  sedangkan  sisanya  sebesar  28,1%  dijelaskan  oleh  variabel  lain diluar persamaan model.

## Daftar Pustaka
Afgani, K. F., Rivanda, A. K., & Purbayati, R. (2021). Predicting Corporate Bankruptcy: Based on  MDA  Textile  and  Garment  on  Indonesia  Stock  Exchange. Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 5 (2), 1918–1932.
Ainiyah,  G.  Z.,  Pratama,  Y.  A.,  &  Pradikha,  E.  (2020).  Analisis  Efisiensi,  Efektivitas  Dan Kontribusi  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara. Jurnal  Riset  Keuangan  Dan  Akuntansi , 7 (2),  1– 12.
Hakim, A., Arifiana, D., Rifa’i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang  2017-2019). Jurnal  Ekonomi  Syariah  Pelita  Bangsa , 5 (02),  149–160. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112
Handayani,  S.  W.,  &  Susanti,  L.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Sektor  Perdesaan  Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Public Policy , 4 (1), 95–106.
Horman,  F., Engka,  D.  S. M., &  Kawung,  G. M. V. (2023). Peranan  Bea Perolehan Hak  Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 23 (1).
Iqbal,  M.,  &  Juniar,  S.  (2020).  Pengaruh  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan  (Bphtb)  Dan  Pajak  Air  Tanah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL , 4 (2), 53–70.
Kinasih,  E.  R.  (2022).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Bphtb,  Pbb-P2,  Dan Pajak  Air  Tanah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang  Tahun  2016  – 2020. Universitas Sriwijaya.
Lubis,  F.  K.,  &  Lusiana,  D.  O.  (2019)  Analisis  Potensi  Pajak  Air  Tanah  Dan  Kontribusinya Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Medan  (  Studi  Pada  Badan  Pengelolaan Pajak  Dan  Retribusi  Daerah). Jurnal  Riset  Akuntansi  Multiparadigma  (JRAM) , 6 (2), 87–92.
Manawan, V. A., Wahongan, A. S., & Palilingan, T. K. R. (2023). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap  Capaian  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Lex Administratum , 11 (3).
Mardiasmo. (2019). Perpajakan (D. Arum, Ed.; 1st ed., Vol. 20). Andi.
Marini, D. (2020). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkd Kota Sukabumi). Universitas Muhammadiyah Sukabumi .
Pakpahan,  R.,  Purbayati,  R.,  Juniwati,  E.  H.,  &  Rivanda,  A.  K.(2022).  Pemodelan  Volatilitas Indeks  Saham  Infobank  15  Pada  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 6 (3), 1124–1138.
Purbayati,  R.,  Pakpahan,  R.,  Juniwati,  E.  H.,  &  Rivanda,  A.  K.  (2022).  Ketahanan  Perbankan Syariah  Indonesia  Terhadap  Fluktuasi  Kondisi  Makroekonomi  Dan  Kondisi Fundamental Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , XII (2), 115– 126.
Putri,  A.  K.,  &  Taun.  (2023).  Peranan  Hukum  Pajak  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 9 (1), 198–209.
Reza, D., Ramadhani, D. K., Nisa, K., Mahfuzdhoh, N., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan Dan  Pengeluran  Negara  Indonesia  Tahun  2019-2021. Journal  of  Economic  Education , 2 (1), 1–15.
Rivanda, A. K., Abirukmana, R. P., & Dwiastuti, S. S. (2023). Pengaruh Nilai Perusahaan Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Textile Dan Garment Yang Terdaftar Di BEI. Buana Ilmu , 8 (1), 34–55.
Rivanda, A. K., Arif, I. A. I., & Ramadhan, R. (2022). Pengaruh BI Rate Dan Inflasi Terhadap Ihsg  Dengan  Nilai  Tukar  Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi , 6 (2), 1828–1841.
Rivanda, A. K., Muslim, A. I. (2021). Analisis Perbandingan Model Prediksi Financial Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9 (3), 485– 500.
Rizkiana,  M.  (2019).  Pengaruh  Efektivitas  Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan
Bangunan  (Bphtb)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Dengan  Jumlah  Penduduk Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Perpajakan , 1 (2), 80–94.
Saputri,  Y.  (2020).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  BPHTB  Dan  PBB-P2 Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Kota  Bekasi  Tahun  2014-2018.  Sekolah Tinggi Imu Ekonomi Indonesia.
Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan BelanjaDaerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 3 (1), 1–11.
Satya,  V.  E.,  &  Dewi,  G.  P.  (2010).  Perubahan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Dan Perannya  Dalam  Memperkuat  Fungsi  Budgetair  Perpajakan. Ekonomi  &  Kebijakan Publik , 1 (1), 75–100.
Siahaan, M. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Revisi). Rajawali Pers.
Siregar,  S.  A.  H.  (2023).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Tahun  2003-2021. Journal  of  Development  Economic  and  Social  Studies , 2 (1),  194– 204.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif . Alfabeta.
Suparmono, & Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan . Andi Offset.
Taufik,  M.  F.,  Ilat,  V.,  &  Wangkar,  A.  (2020).  Analisis  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Air Tanah  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kota  Ternate. Gong Concern:Jurnal Riset Akuntansi , 15 (2), 251–259.