## DEMOKRASI DAN TANTANGANNYA DALAM BINGKAI PLURALISME DI INDONESIA
Oleh: Syurya Muhammad Nur  

## 

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  berlangsungnya  demokrasi  di  Indonesia.  Sebagai negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar,  bagaimana  nilai-nilai  Islam mempengaruhi  berjalannya  demokrasi  di  negara  ini.  Indonesia  memiliki  1.331 kelompok  suku  dan  652  bahasa  daerah.  Dengan  kemajemukan  tersebut  negara ‘mengajarkan’  tentang  toleransi  dan  pluralisme  melalui  semboyan  yang  dikenal ‘Bhineka Tunggal Ika’, berbeda-beda namun tetap satu jua. Nilai-nilai demokrasi, agama,  dan  pluralisme  juga  terkandung  dalam  dasar  negara,  Pancasila.  Meski begitu, demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Tantangan terbesar saat ini adalah menguatnya politik identitas.
Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Pluralisme

## ABSTRACT
This article discusses the ongoing democracy in Indonesia. As a country with the largest  Muslim  population,  how  do  Islamic  values  affect  the  functioning  of democracy in this country. Indonesian has 1,331 ethnic groups and 652 regional languages. With this diversity, the state ‘teaches’ about  tolerance and pluralism through the motto known as ‘Bhineka Tunggal Ika’, unity in diversity. The values of democracy, religion, and pluralism are also contained in the foundation of the state,  Pancasila.  Even  so,  democracy  in  Indonesia  experiences  ups  and  downs. The biggest challenge now is intolerance and the strengthening of  identity politics.
Keywords: Democracy, Islam, Pluralism
 Dosen Fakultas
Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul.
Email: syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id

## Pendahuluan
Berdasarkan  pemahaman  kita  secara sederhana selama ini demokrasi yaitu demos artinya  rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi  adalah pemerintahan yang rakyatnya memiliki  peranan  penting  sebagai sumber  kedaulatan  negara.  Menurut Muchtar  (2006),  Istilah  demokrasi baru  populer  digunakan  kembali setelah Revolusi Amerika dan
Revolusi Perancis sebagai lawan dari sistem pemerintahan  monarki  mutlak
yang menguasai dunia barat sebelumnya.  Selanjutnya  menurut Aidul  (2005),  Demokrasi  pada  masa Yunani  kuno  hanya  sedikit  memiliki atau bahkan tidak mempunyai gagasan mengenai hak dan kebebasan individual sebagaimana melekat dalam gagasan demokrasi modern. Di abad  21  ini  demokrasi telah  menjadi ideologi  utama  yang  diterapkan  di negara  –  negara  maju  sebagai  sistem politik untuk  menjalankan roda pemerintahan  negaranya  termasuk Indonesia.
Sebelum  seperti  sekarang, perjalanan  demokrasi  di  Indonesia menurut  Afan  (1999),  dibagi  dalam empat  periodesasi  waktu  yaitu  masa
revolusi  pada  awal  kemerdekaan, demokrasi  parlementer  1950-1959, demokrasi terpimpin 1959-1965, dan demokrasi  Orde  Baru  tahun  1965- 1998.  Setiap  periodesasi  memiliki berbagai  macam  praktik  demokrasi yang berbeda dalam sistem politiknya.
Richard  (2004),  Demokrasi sendiri  menyerap  pemikiran  dan perilaku seluruh masyarakatnya. Sehingga pelaksanaan demokrasi memiliki
karakteristik dan implementasi  yang  berbeda-beda  di setiap  negara.  Berdasarkan  data  dari Ditjen  Informasi  dan  Komunikasi Publik  (2017),  Indonesia  dengan masyarakatnya yang mayoritas memeluk  agama  Islam  (lebih  dari 207  juta  atau  87,2%)  menyumbang keragaman  implementasi  demokrasi tersebut.  Agama  menjadi  salah  satu variabel penting yang turut menentukan  sebuah  pentas  politik, artinya  nilai  dasar  agama  menjadi kekuatan  dalam  politik  di  Indonesia. Sehingga  secara  langsung  agama dapat  mempengaruhi  pergerakan  dan cita rasa demokrasi di Indonesia.
Keberlangsungan  demokrasi di  negara  dengan  masyarakat

## 2
mayoritas  muslim  di Indonesia sejauh  ini  dinilai  positif  oleh  tokoh dunia pada forum-forum
internasional.  Misalnya  oleh  Koffi Anan, Sekretaris Jenderal PBB 1997- 2006  ini  mengatakan  "Agama  tidak mengajarkan membunuh  sesama.
Agama  adalah  bagian  dari  prinsip pluralisme," katanya. Semboyan
Indonesia  'Bhinneka  Tunggal  Ika,'
kata  Kofi  menjadi  contoh bagi
banyak  negara  di  dunia,  Republika (2016). Pluralisme lekat hubungannya dengan Bhineka Tunggal Eka, semboyan ini
merupakan  aksioma  pluralisme  dan toleransi  sebagai  keniscayaan  dalam kehidupan  politik  berbangsa  dan bernegara. Meski  begitu, berjalannya demokrasi  di  Indonesia  tidak  serta merta berjalan mulus. Dari pemaparan  di  atas,  penulis  tertarik untuk  mengulas  lebih  dalam  tentang berjalannya  dan  keterkaitan  antara politik identitas, demokrasi,  islam dan pluralisme  serta  tantangannya  di Indonesia.

## Metode
Metode pengumpulan dan
pengolahan data yang
digunakan dalam kajian ini
menggunakan
studi pustaka (library  research)  sebagai  bahan literatur  yang  dapat  menyajikan  data dan  disertai  dokumen  pendukung yang menjadi referensi  penting dalam kajian  ini.
Pembahasan.
Hubungan  Agama  dan  Negara dalam Islam.
Berdasarkan menurut bahasa
sansekerta,  kata  agama  dibagi  dua yaitu  “ a ”  tidak  “ gama ”  kacau,  jadi agama  adalah  tidak  kacau,  secara pengertian agama adalah suatu peraturan  untuk  mengatur  manusia dalam  berkehidupan  di  dunia  agar tidak kacau. Sedangkan Negara  yaitu suatu organisasi kelompok masyarakat  yang  memiliki  cita-cita sama  dan  hidup  di  suatu  daerah tertentu  yang  memiliki  pemerintahan berdaulat. Ada tiga tipologi hubungan  antara  agama  dan  negara. Tiga  tipologi  tersebut  berdasarkan pemetaan oleh Din Syamsudin dalam Abu  Zahra  (1999  :  45)  yang  cukup populer  dalam  wacana  kenegaraan Islam, sebagai berikut:
1. Perspektif Integralistik:
golongan  yang  berpendapat
bahwa hubungan antara agama dan  negara  berjalan  secara integral. Paradigma integralistik merupakan paham  dan  konsep  hubungan negara  dan agama yang menganggap  bahwa  negara dan  agama  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Paradigma Intergralistik  ini  melahirkan konsep tentang agama-
negara,  yang  berarti  bahwa kehidupan  kenegaraan  diatur dengan  menggunakan  hukum dan prinsip keagamaan. 2. Perspektif
Sekuleristik:
golongan  yang  berpendapat bahwa hubungan antara agama dan  negara  berjalan  secara simbiotik dan dinamis- dialektis,  tidak  berhubungan langsung. Kedua wilayah
masih  ada  jarak  dan  kontrol masing-masing. Nurcholis
Madjid  menjelaskan  bahwa saeculum sebenarnya  adalah
salah satu dari dua kata Latin yang berarti dunia. Kata
lainnya adalah mundus . Tetapi saeculum memiliki  arti  kata waktu,  sedangkan mundus sebagai kata ruang. Sedangkan  lawan  kata  dari saeculum ialah eternum yang
berarti abadi, kemudian digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia, Nurcholis (2013  :  21).  Paham  sekuler memisahkan dan membedakan  antara  negara dan  agama  secara  diametral. Sedangkan agama adalah hubungan  manusia  dengan
Tuhan dalam dimensi individual.  Dua  hal  ini,  tidak dapat disatukan menurut paham sekuler.
3. Perspektif
Simbiotik: golongan  yang  berpendapat bahwa  hubungan  negara  dan agama dipahami saling membutuhkan  dan  bersifat timbal  balik.  Teori  simbiosis membiarkan tuntutan- tuntutan  realitas  sosial  politik yang berkembang, lalu agama memberikan  justifikasinya.

## 4
Agama  tak  harus  menjadi dasar negara.  Negara hanya menjadi wilayah yang mandiri. Menurut Rijal (2010), Intervensi agama
adalah  dalam  wilayah  ketika negara dianggap telah menyimpang dari norma- norma agama.
Menurut  Abdul  (2013  :  279) Mengenai  hubungan  agama  dan negara,  Islam  sejak  awal  tidak memberikan  ketentuan  yang  pasti tentang  bagaimana  konsep dan bentuk  negara  yang  dikehendaki. Dalam konsep Islam, dengan mengacu  pada  al-Quran  dan  al- Hadist,  tidak  ditemukan  rumusan tentang negara secara  eksplisit, hanya di  dalam  kedua  sumber  hukum Islam itu  terdapat  prinsip-prinsip  dasar dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara, di antaranya adalah:
1. Keadilan (QS.  5:8)  yang artinya “ Berlaku adillah kalian  karena  adil  itu  lebih dekat kepada taqwa ”.
Keadilan  merupakan  nilai- nilai  kemanusiaan  yang  asasi dan menjadi pilar dalam
berbagai  aspek  kehidupan, baik individu, keluarga maupun  masya-rakat.  Negara menurut  Muhammad  Natsir dalam  Indah  Muliati  (2015) harus  dibangun  atas  dasar keadilan. Menurut Natsir, keadilan  yang  dibawa  oleh Islam,  baik  dibidang  hukum, sosial maupun ekonomi adalah keadilan  yang  menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdaulat dan bermartabat.
2. Musyawarah (QS. 42:38)
yang  artinya “dan  (bagi) orang-orang  yang  menerima (mematuhi) seruan  Tuhan dan melaksanakan  salat,  sedang urusan  mereka  (diputuskan) dengan  musyawarah  antara mereka; dan mereka
menginfakkan  sebagian  dari rezeki  yang  Kami  berikan kepada mereka”.
Musyawarah atau dalam Islam dikenal  dengan syura adalah sebuah  proses  dialogis  yang dilakukan di antara kelompok- kelompok sosial  yang  ada  di tengah
masyarakat.  Menurut  Heri (2019  :  46),  Prinsip  syura  di antara  kaum  muslimin  dalam menyelenggarakan  kekuasaan politik pemerintahan ini menunjukan  sebuah  prinsip demokrasi  bahwa  kekuasaan akan selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan. Rakyat yang telah memilih melalui mekanisme musyawarah, pertanggung
jawaban  kepada  Allah  selaku penguasa multak..
3. Menegakkan  kebaikan  dan mencegah  kemungkaran (QS.
3:110)  yang  artinya  “ Kamu adalah  umat  yang  terbaik yang dilahirkan untuk manusia,  menyuruh  kepada yang  ma'ruf  dan  mencegah dari yang munkar, dan berimanlah  kepada  Allah”.
Pemimpin  atau  dalam  Islam disebut  khalifah  hendaknya selalu  menegakkan  kebaikan dan  mencegah  kemungkaran.
Begitupun dalam bermasyarakat.  Supaya  tetap terjaga kerukunan antarumat. 4. Perdamaian dan
persaudaraan (QS.  49:10) yang  artinya  “ Sesungguhnya orang-orang  yantog  beriman adalah bersaudara karena itu damaikanlah  antara  kedua saudaramu dan bertaqkwalah kepada  Allah  supaya  kamu mendapat  rahmat ”.  Masalah kemanusiaan  harus  menjadi pijakan  bersama  umat  dalam membangun
bangsa. Meskipun berbeda-beda
semua  masyarakat hendaknya menjaga  tali  persaudaraan tanpa  melihat  suku,  agama, dan  ras.  Supaya  menciptakan suasana toleransi dan
perdamaian antar umat manusia.
5. Keamanan (QS.  2:126)  yang artinya  “ Dan  ingatlah  ketika Ibrahim  berdo'a,  Ya  Tuhanku jadikanlah  negeri  ini  negeri yang  aman  sentosa ”.  Dalam bermasyarakat  dan  bernegara keamanan  menjadi  idaman bersama.  Lingkungan  atau negara
hendaknya
menciptakan  rasa  aman  bagi warganya.

## 6
6. Persamaan (QS.  16:97 ) yang artinya “Barang  siapa  yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki  maupun  perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ”. Persamaan
mengandung pengertian  tidak membeda- bedakan  siapapun dalam mentaati undang-
undang,
tidak  ada  yang  lebih  tinggi dari  yang  lain.  Sehingga, antara  penguasa  dan  rakyat mempunyai  kedudukan  yang sama, tidak ada keistimewaan di depan hukum. Heri (2019 : 136)  menyatakan  persamaan merupakan suatu prinsip yang tidak  memandang  seseorang berdasarkan pertimbangan ras,  suku,  silsilah  maupun fanatisme. Semangat Pluralisme melalui
Bhineka Tunggal  Ika.
Menurut  Nurcholis  Madjid dalam  Azyumardi  Azra  (2001  :  27), pluralisme merupakan pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme
merupakan  seuatu  keharusan  bagi keselamatan  umat  manusia  melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan  ( check  and  balance ).
Lebih lanjut Nurcholis Madjid
mengatakan  bahwa  sikap  penuh pengertian  kepada  orang  lain  sangat diperlukan dalam
konteks
masyarakat majemuk. Dengan demikian maka,
pemahaman pluralisme sangat di
butuhkan  bagi  Indonesia  sebagai penggiring sistem demokrasi, sehingga sistem demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan  masyarakat  hidup  berdampingan dengan damai dalam satu  sistem yaitu demokrasi, satu ideologi yaitu pancasila  dan  satu  semboyan  yaitu Bhineka  Tunggal  Ika  (berbeda-beda namun satu jua).
Menurut  Said  (2005  :  viii), Kemajemukan  masyarakat  Indonesia ditandai  oleh  berbagai  perbedaan baik horizontal maupun vertikal . Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial  berdasarkan suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat.
Sedangkan  perbedaan  yang
bersifat vertikal yakni  menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya yang dalam hal ini adalah keragamaan  agama  yang  diakui  di
Indonesia  seperti  Islam,  Kristen,
Budha, Hindu dan Katholik. Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat plural (Zainuddin, 2010 : 1). Pluralisme menjadi salah satu
tolok  ukur,  apakah  bangsa  tersebut berhasil menegakan nilai-nilai
pluralis seperti toleransi dan kesetaraan atau hanya sekedar jargon saja  ?.  Namun  demikian,  menurut Nawawi  (2014  :  441)  pluralisme ternyata  bukan  sesuatu  yang  mudah diterima  khususnya  di  negara-negara yang memiliki tingkat kolektifitas dan homogenitas yang  tinggi.  Hal  ini diperkuat  oleh  data  dari  Ditjen Informasi  dan  Komunikasi  Publik (2010)    Indonesia    yang    memiliki 1.331 kelompok suku dan 652 bahasa daerah.  Maka,  pluralisme  dalam negara  tercantum  di  dalam  Pancasila yang  merupakan  pandangan  hidup bangsa  Indonesia  dan  sekaligus merupakan  dasar  negara  Indonesia. Sebagai  pandangan  hidup,  nilai-nilai luhur yang dikandungnya merupakan
pedoman  dan  tuntunan  dalam  setiap pola  tingkah  laku  dan  pola  pikir bangsa Indonesia.
Dalam  sejarahnya,  Pancasila yang terdiri dari lima sila dapat dicari titik  temunya  dengan  norma  agama, tidak  hanya  sesuai  dengan  norma agama  Islam,  tetapi  juga  dengan norma  agama  lainnya.  Sila  pertama, Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, yang mengambarkan  bahwa  Tuhan  adalah Dzat  Yang  Esa.  Sila  pertama  juga pernah  dijadikan  tujuan  pertama dalam  pendidikan  keagamaan  Nabi Muhammad  SAW  ketika  berada  di Makkah dengan berusaha agar seluruh  umat  manusia  menyembah Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sila  kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab menggambarkan bahwa setiap tindakan  manusia  harus  berasal  dari akal sehat dan hati  nuraninya. Melalui pendidikan diharapkan
akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan  serta  pembinaan  akhlakul karimah  sebagaimana  dinyatakan pada  Pasal  31  ayat  (3)  dan  Nabi Muhammad  SAW  juga  diutus  untuk membina akhlakul karimah ,
disamping menegakkan hukum secara  adil.  Sila  ketiga, Persatuan

## 8
Indonesia menjadi  faktor  penentu dalam  melindungi  segenap  bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan  kehidupan bangsa serta  mewujudkan  perdamaian  dunia yang  abadi  sebagaimana  juga  telah dipraktikkan  Nabi  Muhammad  SAW di  Madinah  ketika  membangun negara  Madinah.  Nabi  Muhammad SAW  membangun  persatuan  dan kesatuan  dalam  masyarakat  yang majemuk.  Sila  keempat, Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip sila ini hendak mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Dalam sistem
musyawarah  tersebut,  ada  empat prinsip  yang  hendak  dikembangkan, yaitu rasionalisme, kepentingan umum,  kepentingan  jangka  panjang dan memperhatikan semua golongan.
Salah satu contohnya adalah
penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah,           dimana Nabi Muhammad SAW menyusunnya
melalui  proses  musyawarah  dengan melibatkan  kelompok  non-Muslim. Sila  kelima ,  Keadilan  Sosial  bagi
Seluruh  Rakyat  Indonesia. Menurut Dahlan  (2014  :  18),  Sila  ini merupakan  perwujudan  nyata  dari semua  sila.  Prinsip  keadilan  sosial dapat menjadi pelindung bagi seluruh warga  negara.  Pada  zaman  Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh  Allah  SWT  untuk  berbuat  adil dan mewujudkan kemaslahatan umum.
Kehidupan  pluralisme  pada hakikatnya memerlukan rasa menerima  keragaman  budaya  yang amat  tinggi.  Tidak  hanya  toleransi yang  dibutuhkan  dalam  kehidupan pluralisme,  memahami  dan  mengerti perbedaan  itu  seharusnya  menjadi awal  dalam  menjalani  hubungan dengan komunitas yang berbeda baik secara budaya maupun secara politis. Untuk  itulah  pada  hakikatnya  untuk memiliki  sikap  toleransi  tergantung sikap  dari  semua  pihak  untuk menurunkan  tensi  egonya,  agar kerukunan yang dicita-citakan
berdasarkan Pancasila yaitu
“Persatuan  Indonesia”  akan  tercapai tanpa ada proses yang tidak berkeadilan.
Politik Identitas menjadi
Tantangan Demokrasi di
Indonesia.
Demokrasi di Indonesia telah memasuki tahun ke-20 pascareformasi. Menurut laporan The
Economist  Intelligence  Unit  yang meneliti  tingkat  kebebasan  di  167
negara, rangking demokrasi Indonesia  turun  20  peringkat  dari posisi 48 ke peringkat 68 (IDI : 2018). The  Economist  menggunakan  lima kategori untuk menentukan peringkat demokrasi  yang  mencakup  proses elektoral  dan  pluralisme, kebebasan sipil, fungsi
pemerintahan, partisipasi politik, dan kultur  politik.  Politik  identitas  di Indonesia  bukanlah  hal  yang  baru. Setelah kemerdekaannya, politik identitas  berdasarkan  etnis,  suku, agama  dan  wilayah,  yang  disebut sentimen primordialisme  oleh Geertz, masih  ada.  Gerakan-gerakan  yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia  yang  muncul  pada  awal masa  paska  kemerdekaan  didasarkan pada politik identitas itu. Di era Orde Baru, politik identitas ditekan bersama dengan  kebijakan  tentang  keamanan represif  dan
kebangkitan pemerintahan otoriter. Dalam  pasca    reformasi,    dengan munculnya era kebebasan, ini adalah angin segar dalam perkembangan demokrasi yang telah  ditangguhkan di  era  Orde  Baru,  tetapi  di  sisi  lain, tuntutan   dan  konflik  berdasarkan identitas politik muncul. Menurut Romli (2019 : 2) Dalam tiga tahun terakhir,    kejadian    paling   menyita perhatian      adalah    saat   pemilihan gubernur di Jakarta pada tahun 2017 dan berlanjut ke Pemilihan  Kepala Daerah Serentak pada tahun 2018, mereka    penuh     dengan     politik identitas      dan     politisasi     SARA. Seperti  yang  kita  ketahui  pemilihan gubernur  di  Jakarta  2017  menjadi perhatian publik, itu terjadi karena ada  beberapa     demonstrasi    yang menuntut    agar    Gubernur   Jakarta, Basuki   Tjahaja    Purnama,     atau dipanggil      Ahok,     diadili     karena pidatonya     di  Pulau  Seribu  yang dianggap sebagai pelecehan terhadap Islam.     Salah    satu    demonstrasi terbesar adalah Gerakan Pembela Islam  212  (diambil  dari  tanggal demonstrasi yaitu 2 Desember 2016).
Berangkat          dari          situ, Burhanuddin     Mukhtadi    bersama
Lembaga  Survey  Indonesia  (2018) merilis hasil survey mengenai isu-isu intoleransi  dan  politik  identitas  yang menjadi  rapor  merah  demokrasi Indonesia. Dalam studi ini, intoleransi  dioperasionalkan  dalam pertanyaan  tentang  apakah  seorang muslim  (atau  nonmuslim)  merasa keberatan atau tidak, jika nonmuslim (atau  muslim)  melakukan  kegiatan peribadatan  atau  menjadi  pemimpin pemerintahan      pada      berbagai tingkat. Dengan  demikian, intoleransi dikategorikan  ke  dua  dimensi,  yakni intoleransi  religius  kultural  dan intoleransi politik. Intoleransi religius kultural mencakup seberapa keberatan responden  muslim  (atau  nonmuslim) jika ada pemeluk agama lain membangun  rumah  ibadah  atau melakukan kegiatan keagamaan.
Sementara  itu,  intoleransi  politik mengukur  seberapa  besar  resistansi responden  jika  pemeluk  agama  lain menjadi  presiden,  wakil  presiden, gubernur,  bupati,  atau  wali  kota. Untuk  memberikan  gambaran  utuh, akan disajikan data multitahun untuk mengetahui  tren  tingkat  intoleransi berdasarkan data survei 2010-2018.
Studi  ini  menemukan  bahwa warga  muslim  cenderung  intoleran kepada  nonmuslim,  terutama  dalam hal politik. Pada  2018,  sebanyak 59% responden muslim keberatan nonmuslim  menjadi  presiden;  55% keberatan nonmuslim menjadi wapres;  52%  keberatan  nonmuslim menjadi  gubernur,  bupati,  atau  wali kota. Data kami menunjukkan bahwa dalam  dua  tahun  terakhir,  terutama sejak aksi 212 pada 2016, intoleransi warga  secara  politik  menunjukkan tren  meningkat.  Warga  muslim keberatan  jika  nonmuslim  menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat.
Grafik 1
Sumber: Lembaga Survey Indonesia
Survey di atas menurut Burhan,  bahwa  secara  umum
nonmuslim memiliki intoleransi yang lebih  rendah jika  dibandingkan dengan muslim. Mereka  lebih banyak yang  merasa  tidak  keberatan  dengan kegiatan  keagamaan  muslim  dan peran  muslim  sebagai  pemimpin pemerintahan.
Akan
tetapi,
perbedaan  intoleransi  pada  muslim dan  nonmuslim  ini  tidak  berlaku umum.  Pada  situasi  ketika  muslim ataupun nonmuslim sebagai
kelompok  mayoritas  di  wilayah mereka, baik muslim maupun nonmuslim cenderung lebih intoleran jika  dibandingkan  dengan  ketika mereka  sebagai  minoritas.  Hal  ini menunjukkan bahwa intoleransi
bukan semata-mata  disebabkan faktor agama. Status sebagai kelompok yang
lebih besar dan merasa berhak menuntut keistimewaan tertentu  ( majority  privilege )  ikut memengaruhi  intoleransi  (Burhan,
2018).
Aksi 212 misalnya,
mendapatkan  dukungan  luas  dari mayoritas muslim di  Indonesia. meski begitu, aksi 212 bukanlah puncak dari radikalisme  dan  intoleransi  seperti yang  diduga  banyak  ahli.  Sebelum aksi-aksi
tersebut  digelar,  tren  intoleransi  dan radikalisme di kalangan  kaum muslim
Indonesia justru mengalami penurunan. Data survei menunjukkan bahwa  aksi-aksi  yang  masif  tersebut justru  menaikkan  tren  intoleransi, padahal  kecenderungan  intoleransi sebelum aksi tersebut  malah menurun (Mietzner dan Muhtadi, 2018). Hal ini membantah argumen banyak pengamat  yang  mengatakan  bahwa dampak  aksi  212  hanyalah  bersifat jangka  pendek.  Namun,  ia  juga memiliki  implikasi  politik  elektoral yang  serius.  Naiknya  politik identitas dalam  diskursus  politik  nasional  dan lokal saat ini tak bisa dilepaskan dari keberhasilan  aktor-  aktor  utama  aksi 212 dalam mengampanyekan
agendanya.
Selain berdampak pada Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentan (Pilkada)  2017,  efek  intoleransi  dan penguatan  politik  identitas  ini  juga tampak  pada  Pemilihan  Presiden, DPR,  DPD,  dan  DPRD  pada  2019. Pada  pemilihan  presiden  misalnya, sentimen keagamaan hadir  sejak awal pemilihan  calon  presiden  oleh  dua kandidat yaitu Joko Widodo (petahana)  dan  Prabowo  Subianto

## 12
(menantang).  Joko  Widodo  atau dikenal dengan Jokowi  memilih  KH. Ma’ruf  Amin  sebagai  wakilnya.  Ia adalah  Rais  Aam  Pengurus  Besar Nadratul  Ulama/PBNU  (organisasi masa keagamaan terbesar di Indonesia)  sekaligus  Ketua  Majelis Ulama Indonesia/MUI (MUI memiliki peran  penting  dalam  kasus  penistaan agama  oleh  Ahok  dan  aksi  212). Sedangkan  Prabowo  tidak  memilih kandidat wakil presidennya dari saran Ijtima Ulama. Sebaliknya, ia memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga  Uno,  seorang  pengusaha dan  politisi  Gerindra sebagai  calon wakil presiden sehari sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ditutup. Dengan tidak mengikuti  rekomendasi  Ijtima Ulama
I,  GNPF  kemudian  menahan  Ijtima
Ulama  II  pada  16  September  2018.
Kandidat Presiden, Prabowo
Subianto,  menandatangani  17  poin pakta  integritas  sebagai  hasil  dari Ijtima Ulama II.
Jika betul dilakukan, tentu hal ini  penuh  kontroversi.  Selanjutnya, selama aksi kampanye pun  tidak lepas dari atribut identitas agama dan etnik. Berdasarkan  berita  CNN
(2018),  Misalnya  saat  Amien  Rais (salah  satu  petinggi  Partai  Amanat Nasional) mengatakan saat  khutbah di Jakarta  Selatan  tentang  Partai  Allah dan Partai Setan. Khotbah itu menuai begitu  banyak  keluhan  dari banyak kelompok,  bahkan  ada  yang  rela melaporkannya  ke  Polda  Metro  Jaya karena  isinya  membawa  agama  ke persaingan  politik  dan  memancing sentimen SARA.
Kekhawatiran
politik
identitas  juga  dapat  dilihat  dari demonstrasi terkait pembakaran "Bendera Tauhid di Garut, Jawa Barat, oleh individu Banser di Hari Peringatan  Santri".  Dari  berita  BBC yang  dirilis  pada  2018,  Pembakaran itu  dimaksudkan  sebagai  protes kepada  HTI,  sebuah  organisasi  yang dilarang  oleh  pemerintah  karena mereka menentang ideologi Pancasila dan bertujuan untuk mendirikan  negara  Islam  (Khilafah) yang  memiliki  bendera  yang  sama. Namun para pengunjuk rasa mengatakan  bahwa  bendera itu adalah bendera Rasullah.
Meski  begitu,  jika  kita  lihat survei  publik  yang  dilakukan  oleh Pusat Penelitian Politik 2018,
kepercayaan  masyarakat  Indonesia terhadap  demokrasi  cukup  tinggi, yaitu  73%  (setuju  65%  dan  sangat setuju  8%).  Jadi,  sebagian  besar orang Indonesia percaya pada
demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang lebih baik dibandingkan  dengan  sistem  lain. Kepercayaan  publik  akan  terganggu ketika elit politik dan aktor demokrasi tidak menggunakan demokrasi sebagai satu-satunya
aturan.  Keberadaan  politik  identitas oleh politisasi SARA yang berkembang di masyarakat berpotensi  menghambat  konsolidasi
demokrasi.  Ini  telah  dikonfirmasi dari  survei  ahli  yang  dilakukan  oleh
Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Grafik 2 Sumber: Presentation of National Priority Expert Survey Team
Political, Economy, Social Culture,
Defense and Security Condition
Mapping Approaching the
Simultaneous General Election 2019
(Lili Romli, 2019).
Survei ahli mengatakan bahwa  ada  73,8%  menghambat budaya  sosial.  Dari  jumlah  itu,  30% berasal  dari  masalah  TRRI dan politik  identitas,  27%  dari  orang- orang  tidak  toleran,  saling  curiga, fanatisme  dan  primordialisme,  dan 7%  dari  gerakan  radikalisme.  Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, para ahli  menyarankan  solusi  dengan mensosialisasikan nilai-nilai ke Indonesia, gerakan perdamaian, pendidikan  politik,  contoh  elit  dan reformasi partai politik.
Masa  depan  demokrasi  di Indonesia  tidak  akan  terlepas  dari islam  dan  demokrasi  itu  sendiri. sementara  beberapa  konservatif  dan bahkan akademisi masih mempertanyakan  penerapan  islam untuk  demokrasi,  ada  banyak  varian yang  mendukung  koeksistensi  islam dan demokrasi, seperti yang
disampaikan Muhammad Natsir dalam tulisannya theistik democracy, demokrasi islam,  dll. Menurut Wildan  (2016  :  4),  Mereka  secara sinis dan curiga mengklaim bahwa di atas koeksistensi  sebagai contradicio
in terminis. Banyak  kaum konservatif mencurigai  demokrasi  sebagai  nilai barat  yang  tidak  cocok  untuk masyarakat  Islam,  sedangkan banyak sarjana  mempertanyakan  bagaimana hak  minoritas  dapat  dipenuhi  begitu norma-norma agama tertentu menjadi dasar negara.
Indonesia  adalah  kumpulan identitas yang menyatu dalam sebuah manifesto  politik  Sumpah  Pemuda. Nilai  Sumpah  Memuda  merupakan manifestasi  dan  pengakuan  putra- putri  untuk  hidup  bersama  dalam naungan  keindonesiaan.  Meleburkan identitas diri menjadi identitas kebersamaan. Konkritnya, kebersamaan  untuk  menjadi  satu bangsa  bernama  Indonesia.  Spirit Sumpah  Pemuda  ini  ditemukan  pula pada  nilai-nilai  luhur  Pancasila. Pancasila  adalah  lambang  pemersatu dari semua identitas subjektif, hingga aliran,  dan  ideologi.  Menurut  Laode (2018 : v) Kompleksitas identitas diri tidak  hanya  diwujudkan  melalui kategori-kategori sosial. Tetapi
identitas  diri  juga  bisa masuk kategori  politis  apabila  disangkutkan dengan afiliasi partai politik, politisasi  identitas,  dan  meniupkan
SARA  kepada  kelompok  lain  atau lawan-lawan  politik  dalam  bingkai perebutan kekuasaan.  Politik identitas bukan hanya akan mengurangi kesempatan pemilih untuk mendapatkan kampanye yang bermutu  dan  kredibel, melainkan juga membahayakan tenun kebangsaan yang telah dijahit dengan benang-benang  keberagamaan  dan kemajemukan.

## Kesimpulan.
Dari  paparan  di  atas  maka  dapat disimpukan  bahwa  demokrasi  dan Islam di Indonesia tak bisa lepas dan akan hidup berdampingan. Nilai-nilai pluralisme  yang  digaungkan  sejak pendirian negara ini kembali menjadi topik yang digunakan untuk rekonsiliasi politik. Akibat
memanaskannya suasana politik dalam  tiga  tahun  terakhir.  Salah  satu penyebabnya  adalah  gerakan  212 yang  menciptakan  tren  intoleransi meningkat, sekaligus menjadi highlight  penurunan  angka  indeks demokrasi  Indonesia  menurut  The Economist  (2018).  Hal  ini  tampak pada  menguatnya  isu  SARA  pada Pilkada  serentak  2017,  dan
Pemilihan Presiden sekaligus DPR, DPD, dan DPRD pada 2019.
Masa depan demokrasi Indonesia  berada  dalam  kerentanan dan tantangan serius dengan menguatnya  intoleransi  dan  politik identitas. Politik identitas  tidak hanya ancaman  terhadap  pluralisme  dan demokrasi, tetapi juga ancaman serius terhadap  Indonesia  yang  didasarkan pada  keanekaragaman.  Maka,  nilai- nilai pluralisme, Bhineka Tungga Ika, dan semangat Pancasila perlu digaungkan lagi.
DAFTAR PUSTAKA. Buku.
Abu Zahra (ed.),  1999. Politik Demi  Tuhan;  Nasionalisme  Religius di  Indonesia.  Bandung:  Pustaka Hidayah Afan  Gaffar.  1999.  Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar: Jakarta. Aidul Fitriciada Azhari. 2005. Menemukan demokrasi.
Muhammadiyah  University  Press: Surakarta. Azyumardi Azra. 2001. Menuju Masyarakat Madani. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Burhanuddin  Muhtadi.  2013.
‘Potret  Islam  Pasca  Orde  Baru”  in Jefrie  Geovanie,  civil  religion:
dimensi  sosial  politik  Islam. Jakarta: Gramedia
Herdiawanto, Heri. Wasitaatmadja,  Fokky,  Hamdayama, Jumanta.  2019.  Kewarganegaraan  & Masyarakat  Madani.  Prenadamedia
Group: Jakarta.
Laode Machdani Afala. 2018. Politik Identitas di Indonesia. Malang: Tim UB Press M. Zainuddin.2010. Pluralisme  Agama  :  Pergulatan Dialogis  Islam-Kristen  di  Indonesia.
Malang: UIN-Maliki Press.
Muchtar Pakpahan. 2006. Ilmu Negara dan Politik. Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera:  Jakarta. Nurcholis Madjid. 2013. Islam Kemodernan dan Ke- Indonesiaan. Penerbit  Mizan Pustaka:
Jakarta.
Richard  M.  Kettchum  (Ed).
2004.  Demokrasi  Sebuah  Pengantar. Penerbit Niagara: Yogyakarta.
Said Agil Husin Al Munawar. 2005. Fikih Hubungan Antar Agama, Jakarta: Ciputat Press.
Jurnal.
Abd.  Salam  Arif.  20013. Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner  Vol.2  No.  2  Juli- Desember 2003:278-287.
Indah        Muliati.         2015.
Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi:  Kajian Pemikiran  Politik Islam.  Jurnal  Tingkap  Universitas Negeri  Padang  Vol.  XI  No.  2  Th.
2015.
Lili  Romli.  2019.  Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian  Political  Science  Review 4  (1),  January  2019,  pp.78-98  ISSN
2477-8060 (print), ISSN 2503-4456
Moh.         Dahlan.         2014. Hubungan  Agama  dan  Negara  di Indonesia.  Jurnal  Studi  Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014.
Muhammad  Nawawi.  2014. Pluralisme  dalam  Bingkai  Islam  dan Negara.  IN  RIGHT  Jurnal  Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 2, Mei 2014
Muhammad  Wildan.  2016. Islamism and Democratization  in the Post 411 and 212 Rallies of Indonesia. Journal  of  Thinking  ASEAN  From Southest Asia  for Southers Asia Issue 19,  January 2016.
Media. BBC Indonesia. 2018. Bagaimana pembakaran 'bendera HTI'  itu  jadi  'pembakaran  bendera tauhid'?. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/indo nesia-45951832 pada 29 Juli 2019 Burhanuddin Mukhtadi. 2018.  Menguatnya  Intoleransi  dan Politik  Identitas.  Dimuat dalam Koran Media Indonesia edisi 20 Desember  2018  dan  secara  online dapat diakses melalui https://mediaindonesia.com/read/deta il/205379-menguatnya-intoleransi-
dan-politik-identitas
CNN  Indonesia.  2018.  Polda Metro Jaya Akan Periksa  Amien Rais  Soal  Partai  Setan.  Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20180503191222-12- 295527/polda-metro-jaya-akan- periksa-amien-rais-soal-partai-setan pada 29 Juli 2019
Ditjen Informasi dan Komunikasi  Publik.  2017.  Agama Penduduk Indonesia. Diakses melalui https://www.indonesia.go.id/profil/ag ama pada 26 Juli 2019.
Republika,  2016. Islam dan Demokrasi  di  Indonesia  Jadi  Aset Dunia. Diakses melalui https://www.republika.co.id/berita/na sional/umum/16/12/08/ohupuq359- islam-dan-demokrasi-di-indonesia- jadi-aset-dunia pada 27 Juli 2019.
The  Economist.  Indonesia Democracy  Index  2018.   Diakses melalui https://www.eiu.com/topic/democrac y-index pada 28 Juli 2019.