## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

## ANALISIS PERSEPSI APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP DANA DESA DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Meiyudi Ardianto, Neri Susanti Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu nerrysusanti@yahoo.com

## ABSTRAK
Meiyudi  Ardianto,  Neri  Susanti; Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  persepsi  aparat  desa untuk  menggunakan  dana  desa,  penggunaan  dana  desa  sesuai  SK  Menteri  Nomor  08  tahun  2016. Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dengan  jumlah  desa sebanyak  15  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  skala  penilaian  dengan  menggunakan kuesioner yang disebarkan di setiap desa dan berhadapan langsung dengan aparat pemerintah desa. Hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  organisasi  pemerintah  desa  memperoleh  nilai  718,  variabel pelaksanaan  pembangunan  pedesaan  memperoleh  nilai  706  sedangkan  variabel  pemberdayaan  dan pengembangan masyarakat memperoleh nilai 690 dan masyarakat pedesaan dengan nilai 713 ini. Artinya aparat  desa  sangat  setuju  dengan  kegiatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  persepsi  aparat  pemerintah  desa sesuai  dengan  anggaran  pemerintah  desa.  Namun  faktanya,  aparat  pemerintah  desa  tidak  sepenuhnya mengerti  tentang  penggunaan  dana  desa.  Hal  ini  karena  variabel  pelaksanaan  pemerintahan  desa  dan pembangunan masyarakat pedesaan tidak menggunakan dana desa

## ABSTRACT
Meiyudi  Ardianto,  Neri Susanti; This study aimed to  get the perception of the village apparatus to  use village funds, the use of the village funds according to the ministerial decree of village No. 08 year of 2016. The study was conducted in Talang Empat district of Central Bengkulu regency  with a number of villages as many as 15 villages. This study was used rating scale analysis method by means of questionnaires distributed in each village and direct face with the village government apparatus.
The results of the study show the village government organization variable gain the value of 718, variable of the  implementation  of  rural  development  gain  the  value  of  706  while  the  community  empowerment  and development variable gain the value of 690 and rural communities with a value of 713 this means the village government  apparatus  strongly  agreed  with  these  activities.  Therefore,  the  perception  of  the  village government  apparatus  in  accordance  with  the  village  government  budget.  But  in  fact,  the  village government apparatus do not fully understand about the use of village funds. This is because the variable of the implementation of the village government and development of rural communities do not use the village funds
Key Words: The village government apparatus, the village funds.

## LATAR BELAKANG
Di  dalam  sistem  pemerintahan,  pemerintah  daerah  diberi  hak  untuk  membuat  dan  menetapkan peraturan-peraturan.  Peraturan-peraturan  tersebut  dibuat  dengan  tujuan  agar  masyarakat  memiliki pedoman  dalam  bermasyarakat  sehingga  keadaan  yang  tak  diinginkan  tidak  terjadi.  Dengan  adanya peraturan ini maka sistem pemerintahan lebih mudah utuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  serta  mengurus  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dari  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  otonomi  daerah  yaitu  wilayah  atau  daerah  tertentu  yang  diberikan hak, kewajiban dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus daerahnya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.  Secara  garis  besar,  dengan  adanya  otonomi  daerah  ini  membuat  pemerintahan lebih mudah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
Pada  dasarnya  desa  merupakan  salah  satu  dari  otonomi  daerah,  dimana  daerah  merupakan pembagian dari wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang  dibantu  oleh  aparatur  desa  yang  lain.  Keberadaan  desa  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengertian ini desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur  warganya  dengan  tidak  menghilangkan  rasa  kekeluargaan  dan  adat  istiadat.  Dari  keadaan tersebut  menempatkan  desa  sebagai  salah  satu  indikator  penunjang  keberhasilan  pemerintahan. Sehingga  sangatlah  logis  jika  pembangunan  desa  menjadi  prioritas  utama  bagi  pemerintah  untuk mensukseskan pembangunan nasional.
Namun  untuk  melakukan  pembangunan  tersebut  dibutuhkan  dana  yang  tidak  kecil  sehingga diperlukan  kewenangan  dan  tuntutan  tersedianya  dana  yang  cukup.  Pembiayaan  merupakan  faktor terpenting  dalam  proses  dan  penyelenggaraan  pembangunan  daerah,  maka  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangga  sendiri  desa  memerlukan  dukungan  dari  pemerintah  melalui  dana  yang memadai.  Oleh  karena  itu,  untuk  menunjang  pendanaan  tersebut  pemerintah  memberikan  kebijakan bahwa setiap desa diberikan dana dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat kota dengan desa serta  mampu  menekan angka kemiskinan. Pembiayaan tersebut dimulai pada tahun 2014 hal  ini  merupakan  nawacita  yang  dicanangkan  oleh  pemerintahan  saat  ini.  Untuk  dapat  mencapai pembangunan  nasional  maka  harus  dimulai  dari  bawah  yaitu  desa.  Oleh  karena  itu,  dikeluarkan peraturan  pemerintah  (PP)  tahn  2014  tentang  dana  desa  yang  bersumber  dari  Angaran  Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana yang diberikan pemerintah tersebut dikenal dengan Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa yang diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Kecamatan  Talang  Empat  merupakan  salah  satu  dari  Kecamatan  yang  terdapat  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah  yang  memiliki  jumlah  desa  sebanyak  tiga  belas  desa  dimana  desa  ini  turut mendapatkan  dana  desa  dari  pemerintah  pusat.  Dari  tahun  2014  Kecamatan  Talang  Empat  telah mengalokasikan  dana  untuk  desa  yang  masyarakat  kenal  dengan  istilah  Dana  Desa,  dengan  harapan pembangunan  infrastruktur  semakin  baik  dan  merata  sehingga  tidak  terjadi  kecemburuan  sosial  di tengah masyarakat. Akan tetapi karena belum diimbangi dan minimnya pengetahuan tentang dana desa tersebut,  menyebabkan  dana  yang  harusnya  bisa  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  sebagai  modal untuk  membangun  perdesaan  yang  jauh  lebih  baik  dan  dapat  membawa  kesejahteraan  bagi masyarakatnya tidak dapat terealisasikan dengan baik. Kurangnya pengetahuan terhadap dana desa ini harusnya  dapat  dituntaskan  dengan  adanya  penyuluhan  terhadap  aparatur  desa  mengenai  engelolaan dan penggunaan dana desa. Sehingga diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut dapat memberikan pencerahan  terhadap  pihak  aparatur  desa  dalam  melakukan  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  desa tersebut.  Selain  itu,  aparatur  desa  juga  memerlukan  tim  pendamping.  Dimana  tugas  tim  pendamping membantu  aparatur  desa  dalam  mengelola  dana  desa  tersebut  sehingga  pembangunan  dan pemberdayaan  yang  dilakukan  tidak  berbeda  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  desa  memiliki  nominal  yang  lumayan  besar.  Oleh karena itu, dengan jumlah besaran dana desa yang dikucurkan cukup besar, maka diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa. Pengawasan tersebut bertujuan agar tidak adanya praktik-praktik yang menyimpang didalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Selain adanya pengawasan  diperlukan  juga  sikap  yang  jujur  kepada  aparatur  pemerintah  desa  dalam  mengelola  dan menggunakan dana desa. Karena tanpa adanya kejujuran akan sangat mudah melakukan praktik-praktik kecurangan yang dapat merugikan bagi desa itu sendiri. Dengan adanya pengawasan dan kesadaran diri untuk  memajukan  desa  oleh  aparatur  desa  diharapkan  dampak  pembangunan  dan  pemberdayaan terhadap  masyarakat  dapat  segera  dirasakan  serta  perkembangan  dan  dan  kemajuan  terhadap infrastruktur  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik  mungkin  oleh  masyarakat  setempat.  Sehingga  dengan keadaaan  ini  akan  membawa  desa  dan  masyarakat  desa  sejahtera  serta  keinginan  dan  harapan  dari pemerintah ikut sukses.
Dengan keadaan tersebut memberikan alasan kepada penulis dalam memilih program Dana Desa yang  di  programkan  oleh  pemerintah.  Ketertarikan  ini  dikarenakan  program  Dana  Desa  memiliki implikasi  yang  sangat  signifikan  terhadap  kemajuan  dan  perkembangan  terhadap  pembangunan  desa yang ada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu  Tengah.  Pengendalian  dalam program dana desa  ini  ditangani  oleh  aparatur  desa  dan  masyarakat  setempat.  Akan  tetapi  terkadang  aparatur  dan masyarakat  sendiri  kurang  memahami  bagaimana  penggunaan  dana  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan kurangnya  sosialisasi  yang  membuat  aparatur  desa  dan  masyarakat  sulit  untuk  mengerti  maksud  dan tujuan  terhadap  dana  tersebut.  Sehingga  terkadang  dalam  praktiknya  didalam  pengelolaan  dan penggunaan  dana  desa  tersebut  sering  kali  terjadi  kecurangan  dan  penyimpangan  dalam  pemanfaatan dana sehingga harapan dan realisasi berbanding terbalik.

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

## LANDASAN TEORI

## Persepsi
Secara  umum  persepsi  adalah  proses  mengamati  dunia  luar  yang  mencakup  perhatian, pemahaman,  dan  pengenalan  objek-objek  atau  peristiwa.  Biasanya  persepsi  diorganisasikan  kedalam bentuk  ( figure ),  dasar  ( ground ),  garis  bentuk  (garis  luar,  kontur),  dan  kejelasan.  Dalam  arti  sempit persepsi  merupakan  penglihatan,  bagaimana  cara  seseorang  memelihat  sesuatu,  sedangkan  dalam  arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
Menurut jalaludin (2007:51) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ini memberikan makna pada  stimulasi  inderawi.  Sedangkan  Persepsi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2007)  adalah sebagai  tanggapan  (penerimaan)  langsung  dari  sesuatu  atau  merupakan  proses  seseorang  mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera.
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  persepsi  adalah  suatu  proses  dalam mengamati  dan  memahami  objek  sehingga  mampu  menarik  kesimpulan  dari  objek  yang  diamati  dan diperhatikan.
Di  dalam  buku  pengantar  psikologi  dalam  keperawatan  menurut  Herri  dan  Namara  (2010:40) menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berpersepsi diantaranya yaitu: 1. Minat,  artinya  semakin  tinggi  minat  seseorang  terhadap  suatu  objek  atau  peristiwa,  maka  semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.
2. Kepentingan,  artinya  semakin  dirasakan  penting  terhadap  suatu  objek  atau  peristiwa  tersebut  bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
3. Kebiasaan,  artinya  objek  atau  peristiwa  semakin  sering  dirasakan  seseorang,  maka  semakin  terasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
4. Konstansi, artinya adanya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu bervariasi dalam bentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan. Didalam  proses  mengamati  dan  memahami  suatu  objek  sehingga  dapat  meyimpulkan  dari  objek yang diamati dan dipahami terdapat tiga bentuk persepsi. Menurut Herri dan Namora (2010:40) Bentuk- bentuk persepsi tersebut adalalah sebagai berikut :
a. Persepsi Jarak
Persepsi  ini  cenderung  dianggap  sebagai  apa  yang  dihayati  oleh  indra  perorangan  yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Sehingga ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang  berhubungan  dengan  jarak  pengamatan.  Atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  isyarat  jarak ( distance cues ).
b. Persepsi Gerakan Persepsi ini memiliki isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Teori Gibson dkk  mengatakan  bahwa  ketika  kita  melihat  suatu  benda  bergerak  ada  sebagian  menutupi  dan sebagian  lagi  tidak  menutupi  latar  belakangnya  yang  tidak  bergerak.  Jika  tidak  peduli  dengan pandangan apa yang kita ikuti maka ada isyarat yang kita tinggalkan sehingga dapat memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam memersepsikan.
c. Persepsi Kedalaman Persepsi  ini  memungkinkan  munculnya  penggunaan  isyarat-isyarat  fisik,  seperti  akomodasi, konvergensi  dan  disparatis  selaput  jala  dari  mata  yang  disebabkan  oleh  persefktif  linier  dan  udara dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian tekstur, atau susunan.
Dana Desa Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui  aggaran belanja daerah/kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat  dan pemberdayaan  masyarakat.  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara    (APBN)  adalah  rencana  tahunan keuangan  tahunan  pemerintahan  negara  yang  disetujui  Oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Dari penjelasan diatas dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk dijadikan  sebagai  biaya  dalam  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  desa merupakan pendapatan asli daerah (PADesa) dengan jenis pendapatan transfer desa.
Dana  desa  dialokasikan  oleh  pemerintah  untuk  desa  dengan  harapan  sesuai  dengan  nawacita Presiden  bahwa  pembangunan  negara  dimulai  dari  yang  paling  bawah  yaitu  desa.  Dana  desa  ini digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa ini mengacu kepada pembangunan jangka menengah desa

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
dan  rencana  kerja  pemerintah  desa.  Besaran  alokasi  anggaran  yang  peruntukannya  langsung  ke  Desa ditentukan  10%  (sepuluh  perseratus)  dari  dan  di  luar  dana  Transfer  Daerah  (on  top)  secara  bertahap. Anggaran  yang  bersumber  dari  APBN  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan  Desa.  Besaran  dana  desa  yang diberikan kepada desa ditetapkan oleh bupati masing-masing desa.

## Penggunaan Dana Desa
Dana  desa  diperuntukan  sebagai  pembiayaan  kepada  desa  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga dengan adanya dana desa ini diharapkan agar desa  tidak  ada  yang  tertinggal  dan  tidak  terjadi  kesenjangan  sosial  didalam  masyarakat.  Dana  yang diberikan oleh pemerintah pusat hendaknya digunakan untuk membangun hal-hal yang diperlukan oleh masyarakar dalam mendukung kegiatan masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan serta kegiatan yang bersifat membina untuk mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena  itu maka harus sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 dan 114 tentang Pengelolaan dan Penggunaan dana desa. Pengunaan  Dana  Desa  ditujukan  untuk  membiayai  penyelenggaran  pemerintah  daerah  yang diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  serta  pembinaan  masyarakat.  Penetapan prioritas  penggunaan  dana  desa  dilakukan  setelah  berkoordinasi  dengan  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan pengunaan dana desa. Sebelum menggunakan dana desa  terlebih dahulu melihat perencaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa  memiliki jangka waktu yang berbeda-beda yang mana pembangunan tersebut meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa. Penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan atas beberapa asas yaitu :
a. Kepastian  hukum  yaitu  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Tertib  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah  asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan,  keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa .
c. Tertib  kepentingan  umum  yaitu  asas  yang  mendahulukan  kesejahteraan  umum  dengan  cara  yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. Keterbukaan  yaitu  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
e. Proporsionalitas;  yaitu  asas  yang  mengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
f. Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Akuntabilitas,  yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa sesuai peraturan perundang-undangan.
h. Efektivitas  dan  efisiensi.  Efektif  berarti  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  harus  berhasil  mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisien berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
i. Kearifan lokal; mengandung arti bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
j. Keberagaman; berarti penyelenggaraan pemerintahan desa     tidak boleh  mendiskriminasi kelompok tertentu.
k. Partisipatif  berarti  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  mengikut  sertakan  kelembagaan  desa  dan unsur masyarakat desa.
Selain itu pembinaan masyarakat juga merupakan prioritas dari penggunaan dana desa. Peraturan Pemeritah  (PP)  72  tahun  2005  adalah  pemberian  pedoman,  standar  pelaksanaan,  perencanaan, penelitian,  pengembangan,  bimbingan,  pendidikan  dan  pelatihan,  konsultasi,  supervisi,  monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan terhadap masyarakat bertujuan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan  baik  dari  segi  pendidikan,  kesehatan,  agama  maupun  budaya.  Sedangkan  pemberdayaan masyarakat  desa  menurut Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  Pasal  1  Nomor  12  adalah  upaya

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumberdaya  melalui  penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat  Desa.  Pemberdayaan  masyarakat  sangatlah  diperlukan  hal  ini  di  karenakan  untuk tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat desa. Namun dalam melakukan pemberdayaan tersebut nilai- nilai  budaya  jangan  dihilangkan.  Pemberdayaan  masayarakat  atau  community-development  memiliki tujuan  untuk  melakukan  pembangunan  pada  masyarakat  dari  beberapa  segi  aspek  yang  terdapat  pada masayarakat  itu  sendiri.  Adapun  aspek  tersebut  yaitu  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  kesehatan  dan pendidikan.
Agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  dana  dan  kekuasaan  didalam  pengalokiasian,  penyaluran  dan penggunaan  dana  desa  tersebut  maka  diperlukan  tim  pendamping.  Tim  pendamping  bertugas  untuk memberikan arahan dan masukan kepada aparatur desa dalam hal kegiatan ataupun pembangunan yang harus  dilakukan  serta  pembukuan  yang  baik  dan  benar.  Sedangkan  tim  pengawas  berperan  dalam mengawasi penggunaan dana dengan harapan mampu meperkecil praktik penyimpangan. Pada tingkatan desa kepala desa merupakan pelaksana yang  bertanggungjawab terhadap penggunaan dana desa serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan  perkembangan desa. Sehingga peran  kepala desa didalam dana desa ini sangat fital, untuk itu diperlukannya arahan dan masukan dari tim pendamping.

## Dasar Hukum Dana Desa
Pada dasarnya setiap kegiatan yang pendanaannya dibiayai oleh pemerintah selalu memiliki dasar hukum, begitu pula terhadap dana desa. Undang-undang No 06 Tahun 2014 mengatur tentang desa yang mana  diperjelas  kemmbali  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  60  2014  tentang  dana  desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).  Namun  pada  tahun  2015  peraturan pemerintah tersebut diubah menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No 60 tahun 2014. Selain itu dana desa memiliki peraturan yang lain yaitu :
1. PMK  Nomor  257/PMK.07/2015  Tentang  Tata  Cara  Penundaan  Dan/Atau  Pemotongan  Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Add.
2. PMK  Nomor  49/PMK.07.2016  Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Desa.
3. Permendes No. 21/2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
4. Pemendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Permendes  No.  08/2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

## KERANGKA ANALISIS

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## METODOLOGI
Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu  metode  penilitian  Kualitatif.  Populasi  aparatur pemerintah  disetiap  desa  terdapat  dua  (2)  orang  aparatur  desa  dimana  aparatur  desa  tersebut merupakan perangkat desa serta desa yang ada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah  15  desa.  Dari  penjelasan  tersebut  maka  populasi  berjumlah  30  orang.  Pertimbangan  yang menjadi syarat didalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan bendahara  desa  di  Kecamatan  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  yang  memiliki  keterkaitan terhadap  dana  desa.  Dimana  terdapat  tiga  belas  (15)  desa  dengan  mengambil  sampel  dari  setiap  desa sebanyak  dua  (2)  orang  sehingga  jumlah  responden  sebanyak  30  orang.  Metode  pengumpulan  data  di dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat,  aktual  dan    relevan.  Metode pengumpulan data menggunakan Kuesioer (angket).
DANA DESA (APBDES) Penggunaan Dana Desa (Permendes No 8) 1. Penyelenggaraan Pemerintah 2. Pelaksanaan Pembangunan
3. Pembinaan Masyarakat 4. Pemberdayaan Masyarakat Persepsi Aparatur Desa 1. Sangat Setuju 2.
Setuju
3. Ragu-Ragu
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Setelah  melakukan  penelitian  kepada  aparatur  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Talang  Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, maka didapat tanggapan responden melalui kuesioner yang meliputi 4 item pernyataan  dengan  5  buah  pertanyaan  di  setiap  pernyataan.  Adapun  tanggapan  dari  responden  dapat dilihat dan dijabrkan dalam tabel berikut ini.

## Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Tabel 1. Persepsi Responden Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa
No Pernyataan Tanggapan Responden Jumlah Skor Rata- rata SS S R TS STS 1. Dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  desa  harus bersikap terbuka terhadap masyarakat 29 1 0 0 0 149 4,97 2. Pemerintah  desa  harus  bersikap  profesionalitas berlandaskan kode etik 29 1 0 0 0 149 4,97 3. Setiap  kegiatan  harus  berdasarkan pada  efektivitas dan efesiensi 21 9 0 0 0 141 4,7 4. Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat 22 7 1 0 0 141 4,7 5. Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus berasaskan pada tertib penyelenggaraan pemerintah 19 10 1 0 0 138 4,6 Jumlah 120 28 2 0 0 718 23,94

## Sumber : Hasil Kuesioner dan Diolah, 2016
Dari Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah skor  jawaban yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 718 atau nilai rata-rata 23,94. Hal ini  menempatkan  penyelenggaraan pemerintah  desa  berada pada interval kelas 631  –  750 atau  Sangat Setuju.  Sehingga  dari  penjelasan  tersebut  dapat  digambarkan  grafik  kontimum  seperti  pada  gambar berikut ini :
Gambar 1. Grafik Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju 718 150 270 390 510 630 750
Berdasarkan  dari  tabel  1.  dan  gambar  1.  dapat  diketahui  bahwa rating  scale jawaban  untuk  variabel penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 718. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintah desa berada pada interval kelas 631-750 (SS), sehingga menunjukkan aparatur pemerintah desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah belum memahami dan mengerti dalam menggunakan dana desa.

## Pembangunan Desa
Tabel 2. Persepsi Responden Terhadap Pembangunan Desa
No Pernyataan Tanggapan Responden Jumlah Skor Rata- rata SS S R TS STS 1. Pembangunan  dilaksanakan    sesuai  dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa 27 3 0 0 0 147 4,9 2. Pembangunan melibatkan masyarakat 27 3 0 0 0 147 4,9 3. Pelaksanaan pembangunan menggunakan sumber daya alam yang ada di desa 14 14 0 1 1 129 4,3 4. Pembangunan  berskala  lokal  dilaksanakan  oleh desa 22 8 0 0 0 142 4,73 5. Pelaksanaan  yang  ada   di program  sektoral haruslah terintegrasi dengan pembangunan desa 21 9 0 0 0 141 4,7 Jumlah 111 37 0 1 1 706 23,53
Sumber : Hasil Kuesioner dan Diolah, 2016

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah skor  jawaban yang diberikan oleh aparatur pemerintah  desa  terhadap  pembangunan  desa  sebesar  706  atau  nilai  rata-rata  23,53.  Hal  ini menempatkan pemabngunan desa berada pada interval kelas 631 – 750 atau Sangat Setuju. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan grafik kontimum seperti pada gambar berikut ini :
Gambar 2. Grafik Pembangunan Desa
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju 706 150 270 390 510                      630                     750
Berdasarkan  dari  tabel  2.  dan  gambar  2.  dapat  diketahui  bahwa rating  scale jawaban  untuk  variabel pembangunan desa yaitu sebesar 706. Hal ini berarti pembangunan desa berada pada interval kelas 630- 750 atau Sangat Setuju (SS), sehingga menunjukkan bahwa faktor pembangunan desa merupakan faktor yang  dominan  dalam  mempengaruhi  persepsi  atau  sikap  dari  aparatur  pemerintah  desa  terhadap penggunaan  dana  desa  di  Kecamatan  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Sehingga  aparatur pemerintah desa telah memahami penggunaan dana desa.

## Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tabel 3. Persepsi Responden Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa
No Pernyataan Tanggapan Responden Jumlah Skor Rata- rata SS S R TS STS 1. Pemberdayaan  masyarakat desa  bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat 27 3 0 0 0 147 4,9 2. Dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  di perlukan pendampingan 20 10 0 0 0 140 4,67 3. Dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  tidak menghilangkan nilai budaya 22 8 0 0 0 142 4,73 4. Peran  pendamping  semakin  lama  semakin sedikitagar masyarakat mampu mandiri 14 13 2 1 0 130 4,33 5. Dalam  Fasilitator  berisi  masyarakat,  lembaga- lembaga  yang  dinaungi  oleh  pelaku  program permberdayaan masyarakat 12 17 1 0 0 131 4,37 Jumlah 95 51 3 1 0 690 23

## Sumber : Hasil Kuesioner dan Diolah, 2016
Dari Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah skor jawaban yang diberikan oleh aparatur pemerintah  desa  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebesar  690  atau  nilai  rata-rata  23.  Hal  ini menempatkan pemberdayaan masyarakat desa berada pada interval kelas 631 – 750 atau Sangat Setuju. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan grafik kontimum seperti pada gambar berikut ini :
Gambar 3. Grafik Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju 690 150 270 390 510                     630                      750
Berdasarkan  dari  tabel  3.  dan  gambar  3.  dapat  diketahui  bahwa rating  scale jawaban  untuk  variabel pemberdayaan masyrakat desa sebesar 691. Hal ini berarti pemberdayaan masyarakat desa berada pada interval kelas 630-750 atau Sangat Setuju (SS), sehingga menunjukkan bahwa aparatur pemeritah desa di kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu  Tengah  Telah  memahami untuk  penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh aparatur meskipun maish ada yang beranggappan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat belum cukup berarti.

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

## Pembinaan Masyarakat Desa
Tabel 4. Persepsi Responden Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa
No Pernyataan Tanggapan Responden Jumlah Skor Rata- rata SS S R TS STS 1.  Tujuan Pembinaan terhadap masyarakat untuk mencapai keinginan yang harapkan 20 8 1 1 0 137 4,57 2.  Pembinaan  berdasarkan  pada  nilai  sosial budaya masyarakat 21 8 1 0 0 140 4,67 3.   Kegiatan  pembinaan  harus  memiliki  nilai manfaat bagi masyarakat 28 2 0 0 0 148 4,93 4.   Kegiatan pembinaan tidak menggangu ketertiban masyarakat desa 23 6 1 0 0 142 4,73 5.  Pembinaan  di  tujukan  untuk memberikan bimbingan dan arahan ada masyarakat desa 26 4 0 0 0 146 4,87 Jumlah 118 28 3 1 0 713 23,77

## Sumber : Hasil Kuesioner dan Diolah, 2016
Dari Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah skor  jawaban yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 713 atau nilai rata-rata 23,77. Hal ini menempatkan pembinaan masyarakat desa berada pada interval kelas 631  – 750 atau Sangat Setuju. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan grafik kontimum seperti pada gambar berikut ini :
Gambar 4. Grafik Pembinaan Masyarakat Desa
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju 713 150 270         390       510     630             750

## Sumber : Tabel 5 Diolah,2016
Berdasarkan  dari  tabel  4.  dan  gambar  4.  dapat  diketahui  bahwa rating  scale jawaban  untuk  variabel pembinaan  masyarakat  desa  sebesar  713.  Hal  ini  berarti  pembinaan  masyarakat  desa  berada  pada interval  kelas  630-750  (SS),  sehingga  menunjukkan  bahwa  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menggunakan dana desa telah memahami dan mengerti penggunaan dana desa.

## Pembahasan Tabel Keseluruhan Jawaban Responden Terhadap Penggunaan Dana Desa
Dari penjelasan sebelumnya maka dapat ditampilkan tabel keseluruhan jawaban dari setiap  responden terhadap penggunaan dana desa adalah sebagai berikut ini:
Tabel 5. Persepsi Responden Terhadap Penggunaan Dana Desa
Jenis Persepsi Jumlah Skor Rata-rata Penyelenggaraan Pemerintah Desa 718 23,93 Pembangunan desa 706 23,53 Pemberdayaan Masyarakat Desa 690 23 Pembinaan Masyarakat Desa 713 23,77

## Sumber : Kuesioner Dan Diolah, 2016
Dari tabel 5. diatas dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap penggunan dana desa tertinggi di dapat oleh penyelenggaraan pemerintah desa dengan jumlah skor sebesar 718 atau nilai rata-rata 23,93. Sedangkan yang terendah yaitu diterima oleh pembinaan masyarakat desa  dengan jumlah skor sebesar 690 atau nilai rata-rata 23, untuk pembinaan masyarakat desa  jumlah skor sebesar 713 atau nilai rata- rata 23,77 Sementara itu untuk pembangunan desa mendapatkan jumlah nilai skor sebesar 706 atau nilai rata-rata 23,53..

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  telah  di  hitung  dengan  menggunakan rating  scale dapat diketahui jika penyelenggaraan pemerintah desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi aparatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal  ini  membuktikan  bahwa  dengan  persepsi  atau  sikap  aparatur  pemerintah  desa  terhadap penyelenggaraan  pemerintah  desa  baik  maka  akan  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  aparatur pemerintah  desa  untuk  menggunakan  dana  desa  tersebut.  Dari  hasil  perhitungan rating  scale untuk pernyataan  tentang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  mendapatkan  nilai  berjumlah  718  atau  sangat setuju.  Dalam  APBDes  Desa  Air  Putih  Kecamatan  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  kegiatan, kegiatan penyeleggaraan pemerintah desa terdiri dari:
a. Belanja  Pegawai  yang  terdiri  dari  penghasilan  tetap  kepala  desa  dan  perangkat,  tunjangan  kepala desa  dan  perangkat  tunjangan  BPD  dan  anggota,  honorarium  PTKD  dan  tunjangan  pengelola  aset dan keuangan.
b. Kegiatan  Operasional  Kantor  desa,  terdiri  atas  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal,  belanja musyarwarah pembuatan RPJMDes, RKDes, dan APBDes serta Kegiatan Operasional BPD. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  penyelenggaraan pemerintah desa sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam APBDes. Adapun rincian APBDes Desa Air Putih  Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu  Tengah  bidang penyelenggaraan pemerintah  desa adalah sebagai berikut ini :

## Tabel 6. Rincian Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
No Kegiatan Rincian Dana Persentase 1. Belanja Pegawai Rp. 203.880.000 22,33% Pengahasilan tetap kepala desa dan perangkat Rp. 144.600.000 Tunjangan kepala desa dan perangkat Rp.     6.480.000 Tunjangan BPD dan anggota Rp.   31.920.000 Honorarium PTPKD Rp.   18.480.000 Tunjangan Pengelolaan Aset dan Keuangan desa Rp.     2.400.000 2. Kegiatan Operasional Kantor Desa Rp.   86.912.368 9,52% Belanja barang dan jasa Rp.   65.980.732 Belanja modal Rp.   20.931.636 3. Belanja musyawarah pembuatan RKPDes dan  APBDes Rp.     7.440.000 0,82% 4. Kegiatan operasional BPD Rp.     3.000.000 0,33% Jumlah Total Rp. 301.232.368 33,00%

## Sumber : APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, 2016
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dana  yang  diperuntukan  untuk  bidang penyelenggaraan  pemerintah  desa  yaitu  sebesar  Rp.  301.232.368  atau  33,00%.    Hal  ini  berarti  dana pendapatan  sebesar  Rp.  909.706.183  terdapat  30%  yang  dianggarkan  untuk  penyelenggaraan pemerintah  desa.  Sehingga  memberikan  kesimpulan  bahwa  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  di Kecamatan  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  sesuai  dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  aparatur  pemerintah  desa  masih  belum  mengerti  dan memahami  tujuan  dari  penggunaan  dana  desa  karena  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dapat menggunakan dana lain yaitu melalui pendanaan yang lain dalam hal ini yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Hal  ini  dapat  dilihat  dari  lampiran  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  Desa  Jum’at  dimana disana  masih  menggunakan  sebagian  dana  desa  untuk  melaksanakan  kegiatan  pada  bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  telah  di  hitung  dengan  menggunakan rating  scale dapat diketahui  jika  pembangunan  desa  merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  persepsi  aparatur pemerintah  desa terhadap  dana desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu  Tengah.  Hal ini membuktikan  bahwa  dengan  pemberian  persepsi  atau  sikap  oleh  aparatur  pemerintah  desa  terhadap pembangunan desa baik maka akan dapat menjadi pertimbangan bagi aparatur pemerintah desa untuk menggunakan  dana  desa  tersebut.  Dari  hasil  perhitungan  rating  scale  untuk  pernyataan  tentang pembangunan  desa  mendapatkan  nilai  berjumlah  706  (SS)  atau  sangat  setuju.  Dalam  APBDes  Desa  Air Putih  Kecamatan  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  kegiatan,  kegiatan  pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari :
a. Belanja Pegawai.

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
b. Kegiatan pembangunan jalan desa, terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal.
c. Kegaiatan pengadaan saluran irigasi, terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal
d. Kegiatan  Pengadaan  sarana  prasarana  kesehatan,  terdiri  atas  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja modal.
Berdasarkan hal tersebut maka persepsi aparatur pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam APBDes. Adapun rincian APBDes Desa Air Putih  Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu  Tengah  bidang penyelenggaraan  pemerintah  desa adalah sebagai berikut ini :

## Tabel 7. Rincian Dana Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa
No Kegiatan Rincian Dana Persentase 1. Belanja Pegawai Rp.      4.500.000 0,50% 2. Kegiatan pembangunan jalan Rp.  177.289.898 19,59% Belanja barang dan jasa Rp.     68.431.898 Belanja modal Rp.   108.858.000 3. Kegiatan pembangunan jalan Rp.    70.320.000 7,77% Belanja barang dan jasa Rp.     15.300.000 Belanja modal Rp.     55.020.000 4. Pengadaan saluran irigasi Rp.    27.660.000 3,0% Belanja barang dan jasa Rp.     11.490.000 Belanja modal Rp.     16.170.000 5. Kegiatan pengadaan sarana prasarana kesehatan Rp.  197.095.815 21,80% Belanja barang dan jasa Rp.    61.198.815 Belanja modal Rp.  135.897.000 6. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rp.   39.000.000 4,30% Belanja barang dan jasa Rp.        500.000 Belanja modal Rp.   38.500.000 Jumlah Total Rp. 515.865.713 57,00%

## Sumber : APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, 2016
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dana  yang  diperuntukan  untuk  bidang pelaksanaan  pembangunan  desa  yaitu  sebesar  Rp.  515.865.713  atau  57,00%.    Hal  ini  berarti  dana pendapatan  sebesar  Rp.  909.706.183  terdapat  57%  yang  dianggarkan  untuk  penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa faktor pembangunan desa merupakan faktor yang  mempengaruhi  aparatur  pemerintah  desa  yang  dapat  di  jadikan  sebagai  bahan  dasar  untuk menggunakan  dana  desa.  Sehingga  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  pelaksanaan pembangunan desa telah sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  telah  di  hitung  dengan  menggunakan rating  scale dapat diketahui  jika  pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  persepsi aparatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal  ini  membuktikan  bahwa  dengan  persepsi  atau  sikap  aparatur  pemerintah  desa  terhadap pemberdayaan masyarakat desa baik maka akan dapat menjadi pertimbangan bagi aparatur pemerintah desa  untuk  menggunakan  dana  desa  tersebut.  Dari  hasil  perhitungan  rating  scale  untuk  pernyataan tentang pemberdayaan masyarakat desa mendapatkan nilai skor berjumlah 690 (SS) atau sangat setuju. Hal  ini  berarti  bahwa  aparatur  pemerintah  desa  menyetujui  dan  memahami  tentang  penggunaan  dana desa.  Dalam  APBDes  Desa  Air  Putih  Kecamatan  Talang  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  desa  memiliki  beberapa  kegiatan.  Dimana  kegiatan-kegiatan  tersebut memiliki rincian biaya. Dana kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat, terdiri atas belanja barang dan jasa .
b. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
c. Pelatihan pengurus badan usaha milik desa, terdiri atas belanja barang dan jasa dan.
d. Bidang tak terduga.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  pemberdayaan masyarakat  desa  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  ada  di  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes). Adapun rincian APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat di ditampilkan sebagai berikut ini :

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

## Tabel 8. Rincian Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
No Kegiatan Rincian Dana Persentase 1. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa Rp.    7.513.000 0,83% Belanja barang dan jasa Rp.     7.513.000 2. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat Rp.  10.550.000 1,16% 3. Pelatihan pengurus badan usaha milik desa Rp.    9.185.051 1,01 Belanja barang dan jasa Rp.    9.185.051 Jumlah Total Rp.  27.248.051 3,00%

## Sumber : APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, 2016
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dana  yang  diperuntukan  untuk  bidang pemberdayaan  masyarakat  desa  yaitu  sebesar  Rp.  27.248.051  atau  3,00%.    Hal  ini  berarti  dana pendapatan  sebesar  Rp.  909.706.183  terdapat  3%  yang  dianggarkan  untuk  pemberdayaan  masyarakat desa. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa faktor pemberdayaan masyarakat desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aparatur pemerintah desa dan sesuai dengan APBDes. Seharusnya dana desa yang dianggarkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa  lebih banyak dari yang ada saaat ini. Hal  ini  dikarenakan  pemberdayaaan  masyarakat  berisi  dengan  kegiatan  pelatihan  dan  pemberian pengetahuan  yang  mana  kegiatan-kegiatan  tersebut  bersifat  memajukan  keahlian  masyarakat.  Akan tetapi  disini  dapat  dilihat  bahwa  dana  yang  di  kucurkan  untuk  kegiatan  peningkatan  kapasitas masyarakat  masih  terlalu  kecil.  Sehinggga  dengan  kecilnya  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  melakukan pemberdayaan  masyarakat desa dan BUMDes maka harapan yang ingin dicapai  belum  dapat terwujud. Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan pemikiran ulang supaya nantinya masyarakat desa dapat lebih  sejahtera  kembali.  Dan  dari  hal  ini  aparatur  pemerintah  desa  belum  sepenuhnya  memahami kegiatan yang harus diutamakan dalam menggunakan aggaran dana desa.

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di hitung dengan menggunakan rating scale dapat diketahui jika pembinaan masyarakat desa merupakan faktor yang harus dipahami aparatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini membuktikan bahwa  dengan  persepsi  atau  sikap  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  pembinaan  masyarakat  desa mengerti  maka  akan  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  aparatur  pemerintah  desa  untuk  menggunakan dana desa tersebut. Dari hasil perhitungan rating scale untuk pernyataan tentang pembinaan masyarakat desa  mendapatkan  nilai  berjumlah  713  (SS)  atau  sangat  setuju.  Hal  ini  berarti  bahwa  aparatur pemerintah  desa  menyetujui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  diperuntukkan  untuk kegiatan pembinaan masyarakat desa. Dalam APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, kegiatan pembinaan masyarakat desa terdiri dari :
a. Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, terdiri dari belanja barang dan jasa.
b. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, terdiri atas belanja barang dan jasa.
c. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, terdiri atas belanja barang dan jasa.
d. Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya, terdiri dari belanja barag dan jasa.
e. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, terdiri dari insentif.
f. Kegiatan pembinaan lembaga adat, terdiri dari belanja barang dan jasa.
g. Kegiataan pembinaan pendidikan anak usia dini, terdiri dari belanja barang dan jasa.
h. Kegiatan pembinaan posyandu, terdiri dari belanja barang dan jasa.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  pembinaan masyarakat desa sudah sesuai dengan APBDes yang telah dianggarkan. Adapun rincian APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bidang pembinaan masyarakat desa terdapat  beberapa  kegiatan.  Dimana  kegiatan  tersebut  memiliki  rincian  dana  yang  berbeda-beda meskipun  ada  beberapa  kegiatan  yang  tidak  dapat  dianggarkan.  Berikut  ini  rincian  dana  kegiatan pembinaan masyarakat desa.

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Tabel 9. Rincian Dana Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa No Kegiatan Rincian Dana Persentase 1. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga Rp. 1.300.000 0,13% Belanja barang dan jasa Rp.1.300.000 2. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/ PKK Rp.3.000.000 0,30% Belanja barang dan jasa Rp.3.000.000 3. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Rp.18.600.000 1,85% Insentif perangkat syara’ Rp.18.600.000 4. Kegiatan pembinaan lembaga adat Rp. 1.800.000 0,17% Belanja barang dan jasa Rp. 1.800.000 5. Kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini Rp. 9.600.000 0,95% Belanja barang dan jasa Rp. 9.600.000 6. Kegiatan pembinaan posyandu Rp. 6.000.000 0,60% Belanja barang dan jasa Rp. 6.000.000 Jumlah Total Rp. 40.300.000 4,00%

## Sumber : APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, 2016
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dana  yang  diperuntukan  untuk  bidang pembinaan masyarakat desa yaitu sebesar Rp. 40.300.000 atau 4,00%.  Hal ini berarti dana pendapatan sebesar  Rp.  909.706.183  terdapat  4%  yang  dianggarkan  untuk  pembinaan  masyarakat  desa.  Sehingga memberikan  kesimpulan  bahwa  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  sangat  setuju  terhadap  pembinaan masyarakat  desa  serta  telah  sesuai  dengan  APBDes,  Akan  tetapi  didalam  pelaksanaannya  masih  belum sepenuhnya  memahami  dan  mengerti  cara  penggunaannya.  Dimana  pembinaan  masyarakat  desa menggunakan  Alokasi  Dana  Desa  sehingga  terdapat  ketidaksamaan  antara  persepsi  dengan pelaksanaannya.
Sementara  itu  dari  semua  kegiatan  tersebut  terdapat  surplus  sebesar  Rp.  25.060.051  dimana dana tersebut selanjutnya dikeluarkan pada bagian pembiayaan untuk rekening pengeluran pembiayaan BUMDes. Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut ini :
Tabel 10. Rincian Dana Pembiayaan No  Kegiatan Rincian Dana Persentase 1. Pembiayaan - - Pengeluaran Pembiayaan - - Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal Desa - - BUMDes Rp. 25.0600.051 3,00%

## Sumber : APBDes Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, 2016
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dana  pembiayaan  untuk  BUMDes  sebesar  Rp. 25.060.051  atau  3,00%.  Sehinggga  total  keseluruhan  dana  yang  berjumlah  Rp.  909.706.183  tersebut diperuntukan  unutk  kegiatan  pemerintahan  desa  dan  telah  dipeuntukan  untuk  masing-masing  bidang dengan mencapai persentase akhir yaitu 100%.

## KESIMPULAN
1. Nilai Rating  Scale untuk  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah desa  sebesar  718  dan  berada  pada  interval  kelas  631  –  750  ,  hal  ini  berarti  bahwa  aparatur pemerintah desa di Kecamatan Talag Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sangat setuju dengan bidang kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  sudah  sesuai  dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa (APBDes) .
2. Nilai Rating Scale untuk persepsi aparatur pemerintah desa terhadap pembangunan desa sebesar 706 dan  berada  pada  interval  kelas  631  –  750,  hal  ini  berarti  bahwa  aparatur  pemerintah  desa  di Kecamatan  Talag  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  sangat  setuju  dengan  bidang  kegiatan pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat membangun infrastruktur desa yang belum ada dan sudah sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) .
3. Nilai Rating  Scale untuk  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah desa sebesar 690 dan  berada pada interval kelas 631  –  750 atau  Sangat Setuju  (  SS), hal ini berarti aparatur  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Talag  Empat  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  sangat  setuju

## Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
dengan  bidang  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  sudah  sesuai  dengan  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
4. Nilai Rating  Scale untuk  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  pembinaan  masyarakat  desa sebesar 713 dan berada pada interval kelas 631 – 750 atau Sangat Setuju ( SS), hal ini berarti aparatur pemerintah desa di Kecamatan Talag Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sangat setuju dengan bidang kegiatan  pembinaan  masyarakat  desa  dan  sudah  sesuai  dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes).

## SARAN
1. Dalam pembangunan diharapkan masyarakat lebih diikut sertakan baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan.
2. Tingkat Transparansi APBDes sebaiknya diperbaiki.
3. Dalam APBDes seharusnya desa memiliki PAD tersendiri agar ketika dana transfer tertunda kegiatan operasional tetap berjalan.
4. Dalam pembangunan sebaiknya menggunakan sumber daya yang ada di desa.
5. Sebaiknya pemberdayaan terhadap masyarkat lebih di galakkan agar terjadi perkembangan di tengah masyarkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali.2011. Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Hanif, Nurcholis 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan des a. Jakarta: ERLANGGA Kamus Besar Bahasa Indonesia.2007. Jakarta Mardalis.2009. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara Mona. 2015. Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan. Yogyakarta: Pustaka Mahardika Moleong, Lexy J.2014. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mustakim,  Mochammad  Zaini.2015. Kepemimpinan  Desa .  Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Rakhmat, Jalaludin.2007. Psikologi Komunikasi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Pieter,  Herri  Zan  &  Lubis,  Namora  Lumongga.2010. Pengantar  Psikologi  Dalam  Keperawatan .  Jakarta: Prenada Media
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49-PMK.07/2016 Prabawa, Akbar.2015. “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam PembangunanDi Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong  SeberangKabupaten  Kutai  Kartanegara”. Jurnal  tidak  diterbitkan.  Universitas Mulawarman Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah.2015. Pengelolaan Keuangan Desa . Bandung: Fokus Media Sugiyono.2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, CV. Subroto, Agus.2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kaupaten Temanggung Tahun 2008) . Universitas Diponegoro Semarang
Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait Widjaja, Haw.2006. Otonomi Desa Merupakan Ekonomiyang Asli, Bulat dan Utuh . Jakarta: PT. Raja Grafindo Widjaja,  Haw.2006. Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Sosialisasi  UU  No.  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo www.bengkulutengahkab.go.id Yustisia, Tim Visi.2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa . Jakarta: Visimedia Zarkasi, Muslichah.2006. Psikologi Manajemen . Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama