## Implementation  Of  BBNKB  II  Exemption  Program  Policies  In  Increasing  Taxpayer Compliance In Samsat Kawaluyaan
Implementasi  Kebijakan  Program  Pembebasan  BBNKB  II  Dalam  Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Kawaluyaan
Rosmaeti* 1 , Muthmainnah 2 Politeknik Piksi Ganesha Bandung 1,2 rrrosmaeti@gmail.com 1 , muthmainnahmasnaya@gmail.com 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
BBNKB II is a person who buys a used vehicle and then transfers or reverses the name so that it becomes his own name which is subject to a rate of 1%. When transferring the name of the vehicle ownership data is changed to the new recipient data and it can be ensured that it fully belongs to the new recipient. Some taxpayers do not do BBNKB II because BBNKB II is considered complicated and expensive. This study aims to  determine  the  magnitude  of  the  influence  of  the  BBNKB  II  exemption  program  policy  in  increasing taxpayer compliance at the Kawaluyaan Samsat using the quantitative method, while the population is taken  from  all  taxpayers  who  carry  out  BBNKB  II  at  the  Kawaluyaan  Samsat  during  the  exemption program. Data collection techniques were carried out using survey methods, questionnaires and assisted by the SPSS version 25 data processing program. Based on the results of the discussion, it showed that the magnitude of the influence of the BBNKB II Exemption Program Policy on taxpayer compliance was 15.2%, therefore a remaining 84.8% was obtained. Influenced other than the variables studied. The results of the hypothesis test were obtained at 0.000 <0.05 so that the policy on the BBNKB II exemption program had a significant effect on taxpayer compliance.
Keywords: BBNKB II, BBNKB II Exemption, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
BBNKB  II  adalah  orang  yang  membeli  kendaraan  bekas  lalu  dimutasi  atau  dibalik  nama  agar  menjadi namanya sendiri yang dikenakan tarif sebesar 1%. Ketika balik nama data kepemilikan kendaraan tersebut diganti menjadi data penerima yang baru dan dapat dipastikan sepenuhnya menjadi hak milik penerima baru.  Sebagian  wajib  pajak  tidak  melakukan  BBNKB  II  karena  BBNKB  II  dianggap  rumit  dan  mahal. Penelitian  ini  di  tuju  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  kebijakan  program  pembebasan  BBNKB  II dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kawaluyaan dengan metode kuantitatif, sedangkan populasi yang diambil dari seluruh wajib pajak yang melakukan BBNKB II di Samsat Kawaluyaan selama program pembebasan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode survei, kuisioner dan dibantu program olahan data SPSS versi 25. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan besaran pengaruh Kebijakan Program Pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi selain dari variabel yang diteliti. Hasil uji hipotesis diperoleh sebesar 0,000 < 0,05 sehingga Kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata Kunci: BBNKB II, Pembebasan BBNKB II, Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. Pendahuluan
Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  atau  BBNKB  merupakan  satu  diantara  sumber penghasilan  utama  daerah.  BBNKB  yaitu  pajak  atas  peralihan  hak  kepemilikan  kendaraan bermotor sebagai hasil perjanjian dua pihak maupun perbuatan sepihak maupun kondisi yang berlangsung karena jual beli, ubah mengubah, hibah, aset, ataupun penghasilan kedalam badan usaha (Ammy, 2023).
BBNKB dibagi menjadi dua yaitu: BBNKB I (kesatu) dan BBNKB II (kedua dan seterusnya). BBNKB I adalah orang yang membeli kendaraan baru dari dealer yang dikenakan tarif sebesar
10%, sedangkan BBNKB II adalah orang yang membeli kendaraan bekas lalu dimutasi atau dibalik nama agar menjadi namanya sendiri yang dikenakan tarif sebesar 1%. Dalam BBNKB II, data kepemilikan kendaraan tersebut diganti menjadi data penerima yang baru dan dapat dipastikan sepenuhnya menjadi hak milik penerima baru.
Setiap tahun jumlah minat kendaraan bermotor meningkat, namun hingga saat ini ada sebagian wajib pajak yang tidak patuh melakukan BBNKB II ketika membeli kendaraan bekas, sehingga tidak dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Alasan masyarakat tidak melakukan BBNKB II karena BBNKB II dianggap rumit dan mahal, melihat keadaan ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan program pembebasan BBNKB II untuk meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  wilayah  yang  menerapkan  kebijakan  ini  yaitu  Pusat Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (P3D)  Wilayah  II  Kota  Bandung  (Samsat  Kawaluyaan).  Data penerimaan BBNKB II Tahun 2022 Samsat Kawaluyaan mencapai 105,07% atau sebesar 4,4 miliar dari target penerimaan sebesar 4,2 miliar. Data menunjukkan bahwa tahun 2022 kepatuhan wajib pajak melebihi target dan sedikit mengalami peningkatan.
Kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi ketika wajib pajak patuh serta memiliki pemahaman dalam  memenuhi  kewajibannya.  Aspek  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu tingkatan pemasukan, wajib pajak merasa sadar, kualitas pelayanan serta hukuman perpajakan (Krisnadeva  Ngurah  &  Merkusiwati  Aryani,  2020).  Ketika  pembayaran  dari  wajib  pajak meningkat  maka  penerimaan  dari  sektor  pajak  ikut  meningkat,  karena  penerimaan  pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).
Program  pembebasan  BBNKB  ini  harapannya  dapat  memberikan  manfaat  kepada masyarakat, penelitian Rahayu (2018) menyatakan pembebasan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Tetapi  peneliti  Muslim  (2017)  mengatakan  pembebasan BBNKB II kurang optimal, karena kurangnya dukungan dari staf pelaksana sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini mendorong peneliti guna melaksanakan penelitian serta menguji apakah kebijakan program pembebasan BBNKB II dapat menambah kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan kejadian tersebut, pentingnya dikaji lebih dalam untuk dapat mengetahui mengenai  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  karena  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan program pembebasan BBNKB II dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kawaluyaan.

## 2. Tinjauan Pustaka Kebijakan Program Pembebasan BBNKB II
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (2022) Nomor 970 bahwa program pembebasan  BBNKB  merupakan  pembebasan  pokok  dan/atau  sanksi  administratif  berupa denda  BBNKB  atas  penyerahan  kedua  dan  seterusnya.  Hal  ini  merupakan  semua  kendaraan bermotor  yang  dimutasi  selama  masa  pembebasan  BBNKB  II  di  wilayah  Jawa  Barat  akan dipungut biaya pokok pajak kendaraan bermotor saja. Tujuan dari pembayaran BBNKB II, III serta seterusnya  dapat  memberikan  manfaat  sebab  ditunjukkan  sebagai  ketentuan  guna memperpanjang masa berlaku STNK.
Menurut Prananta (2021) program pembebasan BBNKB II berpengaruh positif dan nilai yang signifikan karena dengan pembebasan akan membuat wajib pajak membayar atas BBNKB tanpa dipungut biaya tunggakan sebelumnya.
Menurut Dzulfitriah (2021) indikator dari program pembebasan BBNKB yaitu :
1. Program pembebasan BBNKB memberikan fasilitas dalam pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor
2. Mengenal tentang adanya program pembebasan BBNKB II
3. Memahami kelebihan pembebasan
4. Memahami tujuan dari pembebasan
5. Tidak merasa dirugikan dengan adanya program pembebasan

## Implementasi Kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan ialah kegiatan individu atau badan atau pemerintah dan swasta yang bertujuan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Subianto, 2020).
Struktur kebijakan implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting, karena adanya  implementasi  ini  suatu  proses  kebijakan  bisa  memberikan  pengaruh  pada  tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Prinsip dari implementasi kebijakan merupakan sebuah perantara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Grindle menegaskan bahwa proses implementasi akan dimulai hanya setelah tujuan ditetapkan, program tersusun, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai tujuan tersebut (Subianto, 2020).

## Kepatuhan wajib pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  syarat  wajib  pajak  patuh  memenuhi  tanggung jawabnya  dan  melakukan  pembayaran  tepat  waktu.  Karena  kurangnya  kesadaran  dan penerapan  peraturan  undang-undang  perpajakan,  maka  rendahnya  tingkat  wajib  pajak  yang patuh. Wajib pajak harus bersedia penuhi kewajibannya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku agar tepat dengan peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak yang patuh melunasinya senantiasa menambah penerimaan pendapatan daerah (Saputra et al., 2022). Menurut Dzulfitriah (2021) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu :
1. Wajib pajak harus melakukan pembayaran PKB serta BBNKB
2. Melakukan pembayaran sesuai waktu
3. Tidak menunggak PKB
4. Membayar pajak  dengan jumlah yang ditetapkan
5. Membayar pajak apabila terdapat program pemutihan denda PKB serta pembebasan BBNKB

## Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Pengembangan Hipotesis H 0 : Kebijakan program pembebasan BBNKB II tidak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
H 1 :  Kebijakan  program  pembebasan  BBNKB  II  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## 3. Metode Penelitian
Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor (P3D) Wilayah II (Samsat Kawaluyaan) yang bertempat di Jl. Kawaluyaan Raya, Jatisari, Kec Buahbatu Kota Bandung. Metode kuantitatif digunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana  variabel  independen  (X)  yaitu  kebijakan  program pembebasan  BBNKB  dan  variabel  dependen  (Y)  kepatuhan  wajib  pajak.  Data  populasi  dari seluruh  wajib  pajak  yang  melaksanakan  BBNKB  II  di  Samsat  Kawaluyaan  selama  program pembebasan  BBNKB  II  terhitung  November-Desember  2022  yakni  berjumlah  2.059  unit, sedangkan pengukuran jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan toleransi
kesalahan pada penelitian adalah 10% atau 0,01 maka diperoleh sampel 96  orang wajib pajak. Teknik  Pengambilan  yang  digunakan  yaitu  metode  survei  melalui  kuesioner,  observasi  dan kepustakaan dengan mengutip teori dari berbagai buku dan literatur penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini skala likert sebagai alat ukur nilai kuisioner atau angket  karena dengan skala likert dapat mengukur perilaku, opini atau tanggapan seseorang. Pengolahan data dan uji hipotesis dibantu dengan program olahan data berupa SPSS versi 25. Selain itu, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana melalui rumus dibawah ini:
Rumus : Y = a + bX Ket : Y = kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) a = Konstanta b = Koefisien variabel X X = kebijakan program pembebasan BBNKB II (variabel independen)

## 4. Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian Uji Validitas Uji validitas yaitu alat pengukuran dalam mengukur validitas pada kuesioner.
Tabel 1. Uji Validitas Kebijakan Program Pembebasan BBNKB No Pearson Correlation r tabel 5%(30) Keterangan X.1 ,700 0,361 Valid X.2 ,779 0,361 Valid X.3 ,801 0,361 Valid X.4 ,790 0,361 Valid X.5 ,769 0,361 Valid X.6 ,691 0,361 Valid X.7 ,783 0,361 Valid X.8 ,677 0,361 Valid X.9 ,733 0,361 Valid X.10 ,823 0,361 Valid X11 ,774 0,361 Valid X.12 ,728 0,361 Valid Tabel 2. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak No Pearson Correlation r tabel 5%(30) Keterangan Y.1 ,646 0,361 Valid Y.2 ,654 0,361 Valid Y.3 ,811 0,361 Valid Y.4 ,706 0,361 Valid Y.5 ,711 0,361 Valid Y.6 ,798 0,361 Valid Y.7 ,893 0,361 Valid Y.8 ,782 0,361 Valid Y.9 ,862 0,361 Valid Y.10 ,773 0,361 Valid Y.11 ,782 0,361 Valid Y.12 ,849 0,361 Valid
Hasil dari pengujian pada Tabel 1 dan 2 diatas bahwa kebijakan program pembebasan BBNKB II dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r hitung >r tabel pada nilai signifikansi 0,05. Oleh sebab  itu,  hasil  pengujian  tersebut  memiliki  arti  bahwa  angket  dapat  dijadikan  sebagai instrumen penelitian karena angket sudah valid.

## Uji Reliabilitas
Dalam  menentukan  reliabel  dan  handal  jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  maka diperlukan uji reliabilitas.
Tabel 3. Uji Reliabilitas pada variabel X dan Y
V Cronbach's Alpha N of Items Keterangan X ,773 13 Reliabel Y ,775 13 Reliabel Untuk dapat menentukan angket reliabel uji reliabilitas diukur menggunakan alpha . Jika nilai alpha >r tabel maka  instrumen  penelitian  dianggap  reliabel.  Dari  hasil  pengujian  diatas menunjukkan  bahwa  semua  angket  reliabel  atau  konsisten  karena  r tabel =  0,361  dan  nilai alpha >r tabel.
Uji Normalitas Untuk  menentukan  normalitas  sebuah  data  diperlukan  uji  normalitas,  jika  data  memiliki distribusi yang normal maka data dalam penelitian ini sudah cukup untuk diteliti lebih lanjut.
Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 4,58554850 Most Extreme Differences Absolute ,085 Positive ,085 Negative -,054 Test Statistic ,085 Asymp. Sig. (2-tailed) ,072 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Dari hasil diatas dilihat hasil Asmy.Sig. (2-tailed) diperoleh 0,072 (>0,05) maka data ini memiliki distribusi yang normal dan sudah cukup untuk diteliti.

## Uji Linearitas
Pada  uji  linearitas  nilai Sig.deviation  from  linearty >  0,05  untuk  menentukan  bahwa kebijakan program pembebasan BBNKB II dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang linear.
Tabel 5. Uji Linearitas ANOVA Table Sum of Squares df Mean Square F Sig. Y * X Between Groups (Combined) 1005,180 29 34,661 1,672 ,042 Linearity 374,302 1 374,302 18,060 ,000
Deviation from Linearity 630,878 28 22,531 1,087 ,378 Within Groups 1450,820 70 20,726 Total 2456,000 99
Hasil  pengujian  Tabel  diatas  menyatakan Sig.devation  from  linearity sebesar  0,378  > 0,05 maka diartikan  sebagai kebijakan program pembebasan BBNKB II mempunyai hubungan yang linear dengan kepatuhan wajib pajak..

## Uji Heteroskedastisitas
Uji Glejer digunakan untuk menentukan adanya kesamaan dari nilai residual untuk pengamatan regresi.
Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 2,183 ,884 2,468  ,015 X -,003 ,019 -,017 -,165  ,869
Hasil dari pengujian pada Tabel diatas bahwa X memiliki nilai signifikansi 0,869 (>0,05) maka  pada  uji  Glejer  ini  tidak  ada  gejala  heteroskedastisitas  atau  asumsi  uji  hetero  sudah terpenuhi.

## Uji Regresi Linear Sederhana
Untuk dapat menentukan besaran pengaruh  antara kebijakan program pembebasan BBNKB II dengan kepatuhan wajib pajak perlu menggunakan analisis regresi, sehingga dapat membandingkan nilai t hitung dengan t tabel . membandingkan nilai signifikansi < 0,05 Tabel 7. Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 39,824 2,374 16,774 ,000 X ,215 ,051 ,390 4,198 ,000 a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  Tabel  7  Hasil  terdapat  nilai  konstanta  sebesar  39,824  sedangkan  nilai  X (koefisien regresi) diperoleh 0,215 sehingga persamaannya yaitu:
Y = a + bX Y = 39,824 + 0,215X Dari persamaan diatas dapat disimpulkan :
1. Nilai  (constant)  sebesar  39,824  menyatakan  bahwa  nilai  konsisten  kebijakan  program pembebasan BBNKB II adalah sebesar 39,824.
2. Nilai  X  (koefisien) diperoleh  0,215  bahwa  setiap  1%  nilai  kebijakan  program  pembebasan BBNKB II, maka nilai Kebijakan program pembebasan BBNKB II bertambah sebesar 0,215. Koefisien  diatas  mempunyai  nilai  yang  positif,  sehingga  arah  pengaruh  variabel  kebijakan program pembebasan BBNKB II  dan kepatuhan wajib pajak  adalah positif.
Berdasarkan pembahasan diatas  menyatakan bahwa penelitian ini sesuai dengan hasil peneliti (Yulitawati & Meliya, 2021) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh antara program pembebasan BBNKB II dengan kepatuhan wajib pajak.

## Uji T
Berdasarkan  nilai  signifikansi  dari  Tabel  7  Kebijakan  program  pembebasan  BBNKB  II diperoleh  nilai  0,000  <  0,05    maka  kebijakan  program  pembebasan  BBNKB  II  memberikan pengaruh nilai yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dari Tabel 8 nilai t diketahui nilai t hitung sebesar 4,198 > 1.984 t tabel , sehingga adanya pengaruh  antara  kebijakan  program  pembebasan  BBNKB  II  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, maka dari itu H 0 ditolak H 1 diterima.
Berdasarkan pembahasan diatas  menyatakan bahwa penelitian ini sesuai dengan hasil peneliti (Dewi, 2021) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh dengan nilai signifikan antara program pembebasan BBNKB II dan kepatuhan wajib pajak sehingga H 0 ditolak H 1 diterima.
Uji Koefisien Determinasi Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,390 a ,152 ,144 4,60888 a. Predictors: (Constant), X
Berdasarkan pengujian pada Tabel 8 nilai R-square diperoleh 0,152 maka dapat diartikan besaran pengaruh variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi oleh variabel selain dari variabel yang diteliti.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil  dari  uji  hipotesis  diperoleh  sebesar  0,000  <  0,05  sehingga  kebijakan  program pembebasan  BBNKB  II  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  serta  arah pengaruh dari variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II  dan kepatuhan wajib pajak adalah positif. Besaran pengaruh kebijakan program pembebasan BBNKB II  terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi selain dari variabel  yang  diteliti.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan program  pembebasan  BBNKB  II  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka H 0 ditolak H 1 diterima.

## 5. Penutup
1. Nilai  (constant)  sebesar  39,824  mempunyai  arti  bahwa  nilai  konsisten  kebijakan  program pembebasan BBNKB II adalah sebesar 39,824.
2. Nilai  X  (koefisien  regresi)  diperoleh  0,215  bahwa  setiap  1%  nilai  kebijakan  program pembebasan  BBNKB  II,  maka  nilai  Kebijakan  program  pembebasan  BBNKB  II  bertambah sebesar 0,215. Koefisien regresi diatas mempunyai nilai yang positif, sehingga arah pengaruh variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II  dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak  adalah positif.
3. Nilai signifikansi yang diperoleh pada kebijakan program pembebasan BBNKB II diperoleh nilai sebesar 0,000 < 0,05 sehingga kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai  t  diketahui  nilai  t hitung sebesar  4,198  >  1.984  t tabel ,  sehingga  kebijakan  program pembebasan  BBNKB  II  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  H 0 ditolak  H 1 diterima.
5. Hasil  dari  uji  koefisien  deteriminasi  menunjukkan  bahwa  besaran  pengaruh  variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi selain dari variabel yang diteliti.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  “Implementasi  Kebijakan Program  Pembebasan  BBNKB  II  dalam  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Samsat Kawaluyaan”  maka  peneliti  menyarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  menambahkan variabel-variabel  lain  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  guna  menutup kekurangan penelitian.

## Daftar Pustaka
Ammy, B. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan , Pembebasan BBN , Dan Kualitas Pelayanan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderating . 7 , 173–183.
Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT.
SAMSAT Medan Selatan. Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara , 8–13. Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.Pdf
Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Samsat Kabupaten Garut. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi) , 6681 (4), 32– 39. Https://Doi.Org/10.55916/Frima.V0i4.354
Krisnadeva  Ngurah,  A.  A.,  &  Merkusiwati  Aryani,  L.  K.  N.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. E-JA Jurnal Akuntansi , Vol.30 No , 1425–1440. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24843/EJA.2020.V30.I06.P07
Muslim,  F.  L.  (2017).  Implementasi  Pemberian  Keringanan  Pokok  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda. Jurnal Administrative Reform , 5 (1), 43–55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2022). Keputusan Gubernur Jawa Barat Program Pengurangan Dan Pembebasan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik  Nama  Kendaran  Bermotor  Dalam  Masa Pemulihan  Ekonomi  Pasca  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019.  In Bapenda  Jabar (Vol.  2,  Issue 8.5.2017, Pp. 1–4). Https://Bapenda.Jabarprov.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2022/09/Kepgub-No- 324-Thn-2022-Ttg-Program-Pengurangan-Dan-Keringanan-Pkb-Dan-Bbnkb.Pdf Prananta,  L.  (2021).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Dan  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Akuntansi , 5 (2),  127–134. Https://Doi.Org/10.25273/Inventory.V5vi2i.9376
Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. Permana , Vol 10 No (Vol 10 No 1 (2018): Agustus), 1–14.
Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik  Nama,  Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.
Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 3 (1), 56–67.
Https://Doi.Org/10.38035/Jmpis.V3i1.841 Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi Dan Evaluasi. In Brilliant An
Imprint Of MIC Publishing COPYRIGHT .
Wardani, K. D., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul ). Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15–24. Https://Doi.Org/10.24964/Ja.V5i1.253
Yulitawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. Jurnal Ekonomika , 14 (2), 195–206.