## KEABSAHAN DARI AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
Metta Tjia a , David Tan b
a Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Email: mettatjia.mt@gmail.com
b Email:  david.tan@uib.ac.id
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1714

## Abstrak:
Dalam  memperoleh  kredit  perbankan  pada  umumnya  pihak  bank  akan  melakukan  tindakan  analisis terhadap  debitur  yang  mengajukan  pinjaman  kredit,  analisis  tersebut  dilakukan  berdasarkan  5  aspek ( the fives of credit ), dari ke-5 aspek ini yang paling utama adalah collateral atau jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan ( zakelijk zekerheid ) berupa hak atas tanah. Jaminan berupa hak atas tanah tersebut akan dipasang dengan Hak Tanggungan yang dapat memberikan perlindungam hukum  bagi  kreditur.  Hak  Tanggungan  merupakan  lembaga  dalam  penjaminan  atas  tanah sebagaimana  dalam  UU  HT.  Dalam  proses  pemberian  HT  akan  diawali  dengan  adanya  perjanjian kredit  dan  kemudian  dilanjut  dengan  APHT.  Namun  sering  terjadi  debitur  karena  sesuatu  hal  tidak dapat  hadir  untuk  penandatangan  APHT  sehingga  diawali  dengan  SKMHT.  Berdasarkan  UU  HT bahwa SKMHT dapat dibuat di hadapan notaris ataupun PPAT, namun secara khusus format SKMHT telah diatur dalam PERKABAN No. 8/2012 dan format tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan bentuk  akta  notaris  yang  diatur  dalam  peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam  praktek  di  lapangan banyak  ditemukan  notaris  yang  mengikuti  format  tersebut  dalam  pembuatan  SKMHT,  sedangkan notaris  dalam  pembuatan  akta  seharusnya  tunduk  pada  UU  JN  dan  BW.  Berdasarkan  pemaparan permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu guna mencari tahu keabsahan dari sebuah  akta  SKMHT  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  dan  akibat  atau  dampak  hukum  yang ditumbulkan  dari  SKMHT  yang  dibuat  secara  tidak  sesuai  dengan  kewenangannya  notaris.  Metode penelitian  yang  dipakai  yaitu  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  Perundang- Undangan  ( Statute-Approach )  dan  pendekatan  Komparatif  ( Comparative  Approach ).  Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  dengan  metode  pengumpulan  melalui  studi-pustaka  atau library-research dan teknik analisis data yang memanfaatkan teknik analisis data kualitatif.
Kata Kunci: Notaris; HT; SKMHT; APHT; Kewenangan

## Abstract:
In  obtaining  bank  credit,  the  bank  will  perform  analytical  actions  on  debtors  who  apply  for  credit loans, the analysis is carried out based on 5 aspects (the fives of credit), of these 5 aspects the most important is collateral. One form of collateral is material guarantee (zakelijk zekerheid) in the form of land rights. Collateral in the form of land rights will be installed with Mortgage Rights which can provide legal protection for creditors. Mortgage is an institution in guaranteeing land as stipulated in the  Mortgage  Law.  In  the  process  of  granting  Mortgage,  it  will  begin  with  a  credit  agreement  and then continue with APHT. However, debtors often happen for some reason cannot be present for the signing of the APHT so that it begins with SKMHT. Based on the Mortgage Law that SKMHT can be made before a notary or Land Deed Official, but specifically the SKMHT format has been regulated in PERKABAN No. 8/2012 and the format there are some differences with the form of a notary deed regulated in the legislation. In practice in the field, it is found that many notaries follow this format in making SKMHT, while notaries in making deeds should comply with the Law on Notary Positions and
Burgerlijk Wetboek. Based on the explanation of the problems above, the purpose of this research is to find out the validity of an SKMHT deed made by a notary and the legal consequences arising from the SKMHT made by a notary who are not in accordance with their authority. The research method used  is  a  normative  legal  research  type,  with  a  statute-approach  approach  and  a  comparative approach. The source of data in this study is secondary data, with the method of collecting through library research and data analysis techniques using qualitative data analysis techniques.
Keywords: Notary Public; HT; SKMHT; APHT; Authority

## LATAR BELAKANG
Kini,  pembangunan  banyak  dilakukan  baik  di  daerah  perkotaan  maupun  daerah  pedesaan. Pembangunan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dilakukan guna merealisasikan tujuan regional seperti tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Dengan adanya pembangunan tersebut  otomatis  perekonomian  dan  juga  perdagangan  dalam  masyarakat  akan  mengalami suatu  peningkatan.  Dalam  kegiatan  memelihara  keberlanjutan  suatu  pembangunan  ekonomi dan  juga  perdagangan  di  suatu  negara  terutama  Negara  Indonesia  perlu  adanya  suatu persediaan  dana  yang  cukup  besar  jumlahnya,  yang  mana  persediaan  dana  tersebut  dapat diperoleh melalui kredit perbankan. 2 Perkembangan aktvitas ekonomi suatu negara tidak akan terlepas  dari  peran  serta  perbankan  dalam  memberikan  kontribusi  terbesar,  misalnya pemberian  kredit  maupun  sebagai  tempat  penjaminan  tabungan  masyarakat. 3 Dalam memperoleh  kredit  perbankan  biasanya  pihak  bank  akan  melakukan  tindakan  analisis terhadap debitur yang mengajukan pinjaman kredit, analisis tersebut dilakukan berdasarkan 5 aspek  ( the  fives  of  credit )  yaitu character,  capital,  capacity,  condition  of  economic dan collateral ,  yang  paling  utama  dari  ke-5  aspek  ini  adalah collateral atau  disebut  jaminan. 4 Dalam  penyaluran  kredit  dibutuhkan  adanya  sebuah  jaminan  yang  memadai,  yang  mana jaminan  tersebut  bukanlah  sekedar  perjanjian  di  atas  kertas  yang  dibuat  sebagai  bentuk formalitas, namun juga harus dapat dimanfaatkan sebagai kesepakatan dalam melunasi kredit, atau kata lainnya adalah jaminan. 5
Pada  umumnya  jaminan  dalam  lembaga  perbankan  ada  banyak  jenis  salah  satunya adalah jaminan kebendaan ( zakelijk zekerheid) berupa hak atas tanah yang dapat memberikan kepastian  hukun  bagi  kreditur  dan  pastinya  harus  memiliki  nilai  ekonomis  agar  tidak merugikan pihak bank saat terjadi kredit macet. 6 Saat ini Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut sebagai “HT”) merupakan lembaga dalam penjaminan atas tanah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  “UU  HT).  UU  HT
1 Etty  Mulyati,  “Penerapan  Manajemen  Risiko  Sebagai  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pemberian  Kredit Perbankan,” SUPREMASI Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 34–48, doi:10.36441/supremasi.v1i1.155.
2 Azhar  Pasaribu,  “Keabsahan  Surat  Kuasa  Memebebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  Yang  Dibuat  Oleh Notaris Yang Ditentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN 2, no. 1 (2018): 79–92, doi:10.33474/hukeno.v2i1.1068.
3 Bachtiar  Simatupang,  “Peranan  Perbankan  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Indonesia,” Jurnal  Riset Akuntansi Multiparadigma 6, no. 2 (2019): 136–146.
4 Elisabet  Stevani  Wijaya  and  A.A.  Ketut  Sukranatha,  “Pencegahan  Kredit  Macet  Dengan  Penerapan  Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan,” Kerthasemaya 4, no. 3 (2018): 1–13.
5 Etty Mulyati and Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit  Perbankan,” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke- PPAT-An 1, no. 2 (2018): 134–148, doi:10.24198/acta.v1i2.112.
6 Bambang  Winarno  Adi  Widjaja,  A.  Rachmad  Budiono,  “Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Hak  Tanggungan Dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet  Di  Lembaga  Perbankan,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 3, no. 1 (2018): 1–7, doi:10.17977/um019v3i12018p001.
menyatakan  bahwa  hak  atas  tanah  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  hutang  tidak  lagi menggunakan  lembaga hypotheek sebagai  pembebanan  hak,  melainkan  menggunakan Lembaga HT. 7 Oleh karena itu, jaminan berupa Sertifikat hak atas tanah yang mana dijadikan sebagai  jaminan  perbankan  harus  dibebankan  HT,  guna  menjadi  pegangan  bank  selama debitur tersebut masih berhutang kepada bank.
Kala  memperoleh  sarana  kredit  atau  pinjaman  uang  melalui  kredit  perbankan,  pada umumnya  akan  di  dahului  dengan  menandatangani  suatu  perjanjian  utang-piutang  yang sering  disebut  dengan  perjanjian  kredit.  Perjanjian  kredit  berupa  pembentukan  kesepakatan yang menjadi dasar adanya kaitan hukum antara pihak bank dan debitur selaku nasabahnya. 8 Perjanjian  kredit  tersebut  tidak  hanya  serta-merta  memuat  tentang  perjanjian  pokok,  akan tetapi  juga  harus  memuat  terkait  dengan  pemberian  HT  sebagai  jaminan  hutang. 9 Setelah perjanjian  kredit  tersebut  maka  akan  dilanjutkan  dengan  pemberian  HT  terhadap  hak  atas tanah  oleh  debitur  atau  pemilik  kepada  pihak  kreditur  atau  bank.  Pemberian  HT  harus dilakukan  oleh  pemilik  hak  atas  tanah  sehingga  diperlukannya  kehadiran  pemberi  HT  di hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  agar  dibuatkannya  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT)  guna  untuk  pemberian  HT  tersebut. 10 Namun  dalam  rutinitas  sehari- hari, sering kali terjadi kendala yang menyebabkan berhalangan hadirnya pihak pemberi HT di  hadapan PPAT untuk  menandatangani  APHT.  Apabila terjadi hal  seperti itu maka dalam hukum  memberikan  solusi  yaitu  dengan  dilakukannya  pemberian  kuasa  kepada  pihak  lain untuk  pembebanan  HT  dengan  bentuk  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (untuk selanjutnya  disebut  “SKMHT”) In  Original yang  bentuknya  telah  ditetapkan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional (untuk  selanjutnya disebut  “BPN”). 11 SKMHT  berguna  untuk  menjadi jembatan dalam menwujudkan pembuatan APHT di kemudian hari, dikarenakan pada saat itu APHT belum bisa dibuat. 12
SKMHT  merupakan  surat  atau  akta  kuasa  khusus,  yang  isinya  tidak  meliputi  kuasa untuk  melakukan  tindakan  hukum  selain  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk  mewakili  pemberi HT  atau  debitur  guna  memberikan  HT  kepada  kreditur. 13 SKMHT  tersebut  tidak  dapat dilakukan secara lisan atau dibuat secara bawah tangan, melainkan wajib dalam bentuk Akta notaris  atau  Akta  PPAT  sesuai  dengan  instruksi  dalam  Pasal  15  UU  HT. 14 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Notaris dan PPAT sama-sama memiliki wewenang untuk membuat SKMHT dalam bentuk akta. Dalam hal menentukan apakah SKMHT dibuat oleh notaris atau PPAT,  dapat  dilihat  dari  letak  wilayah  objek  yang  akan  diberi  HT  tersebut.  PPAT  akan
7 Rachmadi  Usman,  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan Dengan Akta,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018): 223–235.
8 Rayhanna  N.  P.  Muhammad,  “Eksekusi  Hak  Tanggungan  Karena  Wanprestasi  Terhadap  Perjanjian  Kredit Bank,” Lex Et Societatis 6, no. 10 (2018): 14–20.
9 Asuan, “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit,” Solusi 19, no. 1 (2021): 50– 66.
10 Ayu  Tamala  and  Ilyas  Ismail,  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  Oleh PPAT Di Kabupaten Langkat,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2, no. 2 (2018): 453–463.
11 Inche Sayuna, “Problematika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dari Dimensi : SUbjek, Objek Dan Kepentingan Yuridis,” Jurnal Repertorium 1, no. 1 (2014): 49–53.
12 Mustofa, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT , 3rd ed. (Yogyakarta: Karya Media, 2014).
13 Stefanie  Waringga  Y  and  Albertus  Sentot  Sudarwanto,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Yang  Memiliki Kewenangan PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan,” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020): 310–315.
14 Made  Oka  Cahyadi  Wiguna,  “Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 14,  no. 4 (2017): 439–446.
membuat  SKMHT  jika  objek  tersebut  berada  di  wilayah  kerjanya,  jika  objeknya  berada  di luar wilayah kerja PPAT, maka SKMHT akan dibuat oleh notaris. 15
Seorang  notaris  dalam  prosesnya  membuat  akta  baik  SKMHT  ataupun  akta  lainnya harus  berpegang  pada  Undang-Undang  No.  30/2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  2/2014  (untuk  selanjutnya  disebut  “UU  JN”). Namun  pada  praktik  di  lapangan  banyak  ditemukan  pembuatan  SKMHT  yang  disusun mengikuti format yang telah ditetapkan oleh pihak BPN sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  (untuk  selanjutnya  disebut  “PMNA/PERKABAN  No.  3/1997)  sebagai  halnya  sudah dirubah  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2012  (untuk selanjutnya  disebut  “PERKABAN  No.  8/2012).  Penyusunan  SKMHT  oleh  notaris  yang mengikuti  format  PERKABAN  No.  8/2012,  sangat  tidak  sesuai  dengan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  Notaris  dalam  UU  JN  yaitu  bahwa  kewenangan  seorang  Notaris  adalah membuat akta autentik dan bukan hanya sekedar mengisi sesuai dengan format dari BPN dan hal ini dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.
Pembuatan  SKMHT  oleh  seorang  notaris  diharuskan  mematuhi  dan  taat  pada ketentuan  hukum  yang  mana  berikatan  dengan  pembuatan  akta  autentik  sebagai  halnya tertuang dan diatur pada Burgerlijk Wetboek vor Indonesie (untuk selanjutnya disebut “BW”) dan juga harus tunduk pada UU JN. Hal  ini dilakukan agar SKMHT yang telah dibuat oleh Notaris  tetap  memiliki  kekuataan  pembuktian  hukum  yang  sempurna  sebagai  sebuah  akta autentik dan tidak menimbulkan akibat hukum lainnya. 16
Mengacu  pada  uraian  persoalan  yang  mana  dideskripsikan  di  atas,  peneliti mempunyai  ketertarikan  untuk  menjalankan  penelitian  terhadap  akta  SKMHT,  sehingga dirumuskan  dua  permasalahan  yaitu  bagaimana  keabsahan  dari  sebuah  akta  SKMHT  yang dibuat  oleh  seorang  Notaris  dan  apa  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  SKMHT  yang dibuat  di  oleh  notaris  yang  tidak  sesuai  dengan  kewenangannya.  Penelitian  terkait  dengan SKMHT tersebut memang sudah banyak dilakukan, namun pada penelitian sebelumnya oleh peneliti lainnya hanya sekedar membahas terkait dengan kewenangan notaris dalam membuat SKMHT dan tidak membahas tentang akibat yang ditimbulkan dari jika notaris membuat akta diluar kewenangannya sehingga melanggar perundang-undangan yang berlaku. Dan lagi, hal yang  dijadikan  dasar  bagi  mereka  melakukan  penelitian  yaitu  dikarenakan  format  SKMHT yang  di  buat  oleh  notaris  mengikuti PERKABAN  No.  8/2012  sehingga  tidak  sesuai  dengan kewenangannya sebagai seorang notaris. Namun dalam penelitian penulis kali ini tidak hanya sekedar  didasari  oleh  format  SKMHT  notaris  yang  tidak  sesuai  dengan  kewenangannya, tetapi  juga  didasari  oleh  aspek  dan  sudut  pandang  pihak  perbankan.  Hal  ini  dikarenakan perbankan  sangat  memperhatikan  dan  mementingkan  adanya  pemasangan  HT.  Apabila pemasangan  HT  tersebut  tidak  dilakukan  secara  APHT  langsung  oleh  PPAT  melainkan melalui SKMHT yang dibuat oleh notaris dengan rancangan PERKABAN No. 8/2012, maka pihak  perbankan  wajib  untuk  mengetahui  adanya  resiko  dan  akibat  yang  timbul  dan  apa resiko  itu.  Oleh  karena  itu,  tujuan  pelaksanaan  penelitian  ini  yaitu  guna  mencari  tahu keabsahan  dari  sebuah  akta  SKMHT  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  dan  akibat  atau
15 Ketut Nurcahya Gita and I Made Udiana, “Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan,” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 2 (2021): 275–287.
16 Yurichty  Poppy  Suhantri,  Friend  H.  Anis,  and  Deasy  Soeikromo,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur Dengan  Objek  Hak  Guna  Bangunan  Yang  Akan  Berakhir  Masa  Berlakunya  Sebelum  Perjanjian  Kredit  Jatuh Tempo Dilihat Dari Aspek Hukum Hak Tanggungan,” Lex Et Societatis 8, no. 3 (2020): 82–92.
dampak  hukum  yang  ditumbulkan  dari  SKMHT  yang  dibuat  secara  tidak  sesuai  dengan kewenangannya notaris.

## METODE
Jenis  penelitian  dimana  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  jenis  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif menyiratkan arti yakni guna melakukan peninjauan pada persoalan  hukum  secara  normatif,  yakni  atau  setidak-tidaknya  dapat  diterima  atau  tidak sesuai  dengan ketentuan yang diberlakukan. 17 Peninjauan secara normatif tersebut  memakai data  yang  diambil  dari  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  HT  dan  peraturan mengenai  SKMHT  yang  dibuat  oleh  notaris  dan  PPAT.  Penelitian  hukum  secara  normatif diharapkan  dapat  memberikan  klarifikasi  terstuktur  atau  terorganisir  dari  standar  (norma) yang  mengawasi  bidang  hukum  tertentu,  memeriksa  hubungan  antara  standar  atau  aturan hukum,  mengungkapkan  areal-areal  hukum  yang  mengalami  suatu  kesulitan,  serta  jika dimungkikan  dapat  memprediksi  terhadap  perkembangan  hukum  di  masa  depan. 18 Pendekatan  permasalahan  dimana  dipakai  yakni  pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute Approach ), seperti Burgerlijk Wetboek vor Indonesie , UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, UU No. 2/2014 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor 8 Tahun 2012. Selain pendekatan Perundang-Undangan, adapun pendekatan lain yang digunakan yaitu Pendekatan Komparatif ( Comparative  Approach ),  untuk  membandingkan  pembuatan  akta  SKMHT  yang  sesuai dengan  UU  JN  oleh  notaris  dengan  pembuatan  akta  SKMHT  yang  sesuai  dengan PMNA/PERKABAN oleh notaris dan PPAT.
Sumber data dimana dipakai oleh penulis bagi kepentingan penelitian hukum normatif adalah  berupa  data  sekunder.  Data  sekunder  berupa  sumber  informasi  dimana  didapati melalui media mediator, seperti buku, catatan, serta lain sebagainya baik yang tersedia secara public maupun tidak. 19 Dalam pelaksanaan ini, sumber dimana dimanfaatkan meliputi UU JN dan PERKABAN No. 8/2012, selain itu juga menggunakan dokumen lainnya yang berkaitan seperti  buku,  publikasi  penelitian  terdahulu  maupun  referensi  lain  dari  internet. 20 Data-data tersebut yang digunakan adalah data yang terkait dengan peraturan mengenai pembuatan akta SKMHT oleh notaris. Teknik pengumpulan datanya adalah yakni melalui studi kepustakaan, khususnya dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berbeda, misalnya jurnal, buku, laporan atau eksposisi logis serta berbagai sumber data yang berkaitan dengan pokok atau masalah yang akan penulis  selidiki  sehingga informasi bisa didapat secara valid dan reliable . 21 Teknik  analisis  data  memanfaatkan  strategi  analisis  data    kualitatif.  Strategi tersebut  yaitu  merupakan  penyusunan  naratif  yang  bersifat  menjelaskan  karena  memakai teknik  pengumpulan  data  yang  mana  diperoleh  dari  data  sekunder  seperti  halnya  bahan pustaka. 22

## ANALISIS DAN DISKUSI
17 Amuridin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  1st  ed.  (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2010).
18 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum :  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
19 Amuridin and Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum .
20 Mita Silviana, “Perbandingan Pengaturan Lisensi Paten Terkait Pelaksanaan Paten Di Indonesia Dan Jepang,” 2021.
21 Sandu Siyoto and M. Ali Sodiq, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
22 Silviana, “Perbandingan Pengaturan Lisensi Paten Terkait Pelaksanaan Paten Di Indonesia Dan Jepang.”

## Keabsahan akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris
Pasal 1 ayat 1 UU JN yang bunyinya : “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  ini”,  yang  berarti  notaris  merupakan  pejabat  umum  dan  kewenangannya  yaitu membuat  akta-akta  autentik. 23 Notaris  berkedudukan  sebagai  pejabat  umum  tidak  hanya berwenang dalam membuat akta notaris yang dibunyikan di dalam UU JN, akan tetapi notaris juga  berwenang  membuat  akta-akta  notaris  yang  diatur  oleh  UU  lainnya  baik  yang  sudah diatur ataupun yang akan diatur. Salah satu contohnya yaitu akta SKMHT yang diatur dalam UU  HT  bahwa  harus  dibuat  dalam  struktur  akta  autentik  dimana  mampu  atau  dapat  dibuat oleh notaris ataupun PPAT. 24
Menurut Pasal 1 angka 7 UU JN, akta autentik berupa “akta notaris yang selanjutnya disebut  akta  adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  menurut  bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.  Makna akta autentik  juga di  atur pada pasal 1868 BW bahwa akta autentik merupakan “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan  oleh  UU,  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat dimana  akta  tersebut  dibuatnya”.  Mengacu  pada  Pasal  1968  maka  bisa  ditarik  3  ketentuan dalam pembuatan sebuah akta autentik yaitu yang pertama akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan  seorang  pejabat  umum,  hal  ini  dimaksudkan  dalam  Pasal  1  Angka  1  UU  JN  yang mana menerangkan bahwa notaris adalah pejabat umum, dan berkuasa dalam pembuatan akta autentik.  Kedua,  akta  wajib  dibuat  dalam  format  struktur  yang  mana  sudah  ditetapkan  oleh UU,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  15  Ayat  1  UU  JN  yang  menjabarkan  bahwa  notaris  dalam jabatannya mempunyai kewenangan membuat akta autentik mengenai keseluruhan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, yaitu di  tempat  dimana  akta  dibuat,  pada  Pasal  18  Ayat  1  UU  JN  menjelaskan  bahwa  notaris memiliki kedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan Ayat 2 menjelaskan jabatan notaris meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  tempat  kedudukan  notaris.  Berdasarkan  ketentuan  diatas, maka akta autentik harus memenuhi ketiga poin yang dipersyaratkan dari Pasal 1868 BW, hal tersebut bersifat kumulatif dan tidak boleh satu pun ketentuan yang tidak dipenuhi. Akta-akta yang  dibuat,  dan  ditandatangani  lengkap  oleh  para  pihak  akan  tetapi  tidak  memenuhi  atau menaati  ketentuan  atau  prasyarat  dari  Pasal  1868  BW,  maka  akta  tidak  memiliki  kekuatan sebagai akta autentik melainkan hanya memiliki kekuatan sebagai akta bawah tangan sesuai Pasal 1869 BW.
Akta notaris secara khusus telah memiliki bentuknya tersendiri yang diatur di Pasal 38 UU JN, adalah setiap akta notaris harus berisi rancangan yang berupa awal atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. 25
1) Awal atau kepala akta, memuat: judul akta; nomor akta; hari, tanggal, tahun dan jam; nama lengkap notaris beserta tempat, kedudukan atau jabatan notaris.
2) Badan akta, memuat :
a) Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat asal dan tinggal para penghadap dan juga orang yang mereka wakili;
23 Ida  Bagus  Paramaningrat  Manuaba,  I  Wayan  Parsa,  and  I  Gusti  Ketut  Ariawan,  “Prinsip  Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 1, no. 1 (2018): 59–74.
24 Rachmadi  Usman,  “Keabsahan  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Dengan  Surat Kuasa  Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2021): 85–97.
25 Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis  Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 126–134.
b) Informasi sehubungan dengan kedudukan bertindak penghadap;
c) Substansi  akta  dimana  merupakan  kehendak  dan  keinginan  orang-orang yang bersangkutan; dan
d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, posisi dan rumah masing-masing saksi pengenal.
3) Akhir atau penutup akta, memuat :
a) Menguraikan tentang penggunaan akta sebagaimana tertuang pada Pasal 16 ayat 1 huruf m atau Pasal 16 ayat 7 UU JN;
b) Menguraikan  tentang  tanda  tangan  dan  tempat  penandaan  atas  penafsiran akta, jika ada;
c) Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  kedudukan,  jabatan, dan rumah masing-masing saksi akta; dan
d) Menguraikan  tidak  terdapatnya  bagian-bagian  yang  dirubah  dalam pembuatan akta atau bila ada, maka menggambarkan perubahan yang dapat berupa  penambahan,  pengurangan,  atau  penggantian  serta  jumlah perubahannya.
4) Akta  notaris  pengganti  dan  pejabat  sementara  notaris,  serta  berisi  pengaturan- pengaturan sebagai halnya ditegaskan dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, ditambah lagi berisi nomor dan tanggal pengurusan, serta pejabat yang mengurusnya.
Berdasarkan  struktur  akta  notaris  yang  diuraikan  diatas  jika  di  kaji  dengan  bentuk format  SKMHT  yang  telah  diatur  dalam  PERKABAN  No.  8/2012,  secara  jelas  dapat diketahui bahwa ternyata format SKMHT BPN pada bagian awal dan akhir akta tidak sesuai dan tidak mencukupi kriteria sebagai akta notaris. Berikut ini terdapat analisis terhadap  akta SKMHT  yang  dibuat  sesuai  dengan  UU  JN  dan  SKMHT  yang  mengikuti PMNA/PERKABAN No. 3/1997 : 26
1) Bagian awal akta
a) Perbedaan  pertama  yaitu  jika  SKMHT  yang  sesuai  dengan  PERKABAN No.  8/2012,  pada  bagian  awal  sebelum  judul  akta  SKMHT  aka  nada  kop notaris  yang  berisikan  nama  notaris,  surat  keputusan  pengangkatan  dan alamat  notaris  sedangkan  SKMHT  yang  mengikuti  UU  JN  tidak  terdapat kop  surat.  Oleh  karena  itu  ,  SKMHT  yang  dibuat  sesuai  dengan PERKABAN  No.  8/2012  telah  melanggar  UU  JN  dan  tidak  mencukipi prasyarat sebagai akta notaris.
b) Kedua  yaitu  pada  bagian  awal  akta  jika  sesuai  dengan  ketentuan  akta notaris pada Pasal 38 UU JN menwajibkan akta notaris tentang pncantuman jam  pembuatan  akta  pada  awal  akta  karena  pencantuman  jam  pembuatan akta  sangat  penting  untuk  mengetahui  kapan  akta  tersebut  dibuatkan, sedangkan pada format PERKABAN No. 8/2012 tidak mencantumkan pada awal  mengenai  jam  pembuatan  akta.  Oleh  karena  itu,  SKMHT  yang mengikuti  format  PERKABAN  No.  8/2012  sudah  melanggar  bentuk  akta notaris dalam UU JN.
2) Bagian akhir akta
26 Grace NataIia H Famdale and Benny Djaja, “Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk Akta SKMHT Yang Dibuat Oleh  Notaris  Menurut  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 1655–1677.
Pada  bagian  akhir  akta  notaris  secara  umumnya  sesuai  dengan  UU  JN  yakni terdapat :
a) Keterangan  tempat  dimana  akta  tersebut  ditandatangani,  hal  ini  dilakukan untuk  mengetahui akta tersebut  dibuat di hadapan notaris  yang berwenang atau  tidak.  Jika  notaris  dalam  proses  pembuatan  aktanya  bertindak  di  luar wilayah jabatan maka akta dikatakan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
b) Ada atau tidak terdapatnya penerjemahan terhadap akta tersebut; dan
c) Keterangan  ada  atau  tidak  dilakukan  modifikasi  kala  pembuatan  akta,  hal ini  dilakukan  untuk  mengetahui  akta  tersebut  dibuat  dengan  adanya perubahan, baik penambahan, coretan, coretan dengan pengganti/renvoi.
Sedangkan  jika  sesuai  dengan  format  PERKABAN  No.  8/2012  tidak  terdapat  ketiga syarat  diatas  sehingga  tidak  mencukupi  syarat  untuk  diakui  sebagai  akta  notaris,  padahal ketiga  syarat  terkait  sangat  penting  dalam  suatu  akta  notaris.  Tidak  dipenuhinya  syarat tentang  tempat  dimana  akta  notaris  tersebut  dibuat  telah  melanggar  banyak  ketentuan peraturan yaitu Pasal  1868 dan Pasal  1869 BW, Pasal  1 Ayat  1 dan 7, Pasal  38 Ayat  4 UU JN.
Notaris  dalam  kewenangannya  membuat  akta  autentik  wajib  tunduk  pada  semua ketentuan  yang  terdapat  pada  UU  JN.  Oleh  karena  itu  dalam  praktek  dilapangan  akta SKMHT yang dibuat oleh notaris dengan format atau rancangan BPN sedikit tidak memenuhi syarat  sebagai  akta  autentik  yang  menyebabkan  notaris  bertindak  di  luar  kewenangannya dalam  membuat  akta  nyata  (autentik).  Akta  SKMHT  yang  mana  tidak  memenuhi  prasyarat sebagai  akta  yang  sebenarnya,  maka  pada  saat  itu  akta  tersebut  melalui  sidang  pengadilan bisa  dinyatakan  sebagai  akta  yang  dimana  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan.

## Akibat hukum yang ditimbulkan dari SKMHT yang dibuat di oleh  Notaris yang tidak sesuai dengan kewenangannya
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  terdapat  beberapa  syarat  tentang  bentuk  atau  struktur akta notaris dimana dikatakan tidak terpenuhi bila mengandalkan format akta SKMHT yang sesuai dengan format PERKABAN No. 8/2012. Dari uraian diatas yang tidak dapat dipenuhi dari SKMHT format PERKABAN No. 8/2012  yaitu terletak pada  awal  akta dan akhir akta, pada  kedua  letak  akta  tersebut  tidak  memenuhi  bentuk  akta  notaris  dalam  Pasal  38  UU  JN. Tidak  terpenuhinya  ketiga  syaratnya  diatas,  maka  akta  SKMHT  dimana  dibuat  notaris berdasarkan format PERKABAN No. 8/2012 dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat sahnya sebuah akta autentik notaris.
Pasal  41  UU  JN  menyebutkan  bahwa  “Pelanggaran  terhadap  ketentuan  dimana tertuang  pada  Pasal  38,  39  dan  40  mengakibatkan  akta  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan”.  Begitu  pula  pada  Pasal  1869  BW  dijelaskan bahwa “Suatu akta yang karena tidak kuasa atau ketidakmampuan pegawai tersebut di atas, atau  karena  suatu  cacat  pada  susunannya,  tidak  dapat  diperlakukan  lagi  sebagai  suatu  akta yang nyata (autentik), namun bagaimanapun juga telah mempunyai kekuatan yang disusun di bawah  tangan  bilamana  didukung  oleh  adanya  tanda  tangan  para  pihak”.  Jika  kedua ketentuan tersebut dikaitan dengan penjelasan definisi akta notaris seperti pada Pasal 1 Ayat 7  UU  JN,  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  akta  notaris  yang  berbeda  bentuknya  dari  yang ditentukan dalam UU JN dikatakan sebagai akta yang cacat sehingga tidak dapat digunakan sebagai akta autentik.
Akibat hukum yang muncul adalah bahwa akta yang strukturnya atau bentuknya cacat (tidak  memadai)  hanya  akan  punya  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan dengan asumsi akta tersebut disahkan (tanda tangan) secara lengkap oleh para pihak. Adanya akibat hukum seperti hal terkait, maka SKMHT dimana dibuat melalui pertimbangan format atau  rancangan  PERKABAN  No.  8/2012  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  alasan  pembuatan APHT oleh PPAT. Jika APHT yang berhasil menerbitkan sebuah HT, namun yang mendasari APHT  adalah  SKMHT  yang  cacat  dan  harusnya  batal  demi  hukum  maka  secara  otomatis akan berimplikasi pada APHT beserta dengan HT tersebut untuk ikut menjadi cacat dan batal demi  hukum. 27 Bagaimana  juga,  hal  terkait  bisa  menjadi  suatu  permasalahan  yang  sangat besar bagi kreditur, yaitu kreditur akan berada pada posisi yang terancam  dikarenakan tidak lagi mempunyai hak selaku kreditur konkuren yang memiliki kekuatan eksekutorial (kendali) pada  objek  yang  diagunkan. 28 SKMHT  itu  selain  tidak  bisa  dijadikan  alasan  pembuatan APHT secara otomatis juga menjadi akta yang batal demi hukum. 29
Seorang  notaris  yang  membuat  akta  SKMHT  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  UU  JN melainkan  menyesuaikan  dengan  PERKABAN  No.  8/2012,  akan  menimbulkan  akibat  bagi dirinya sendiri. Akibat yang ditimbulkan yaitu akta SKMHT yang dibuat oleh notaris tersebut akan  menjadi  batal  demi  hukum  dan  akan  berubah  menjadi  akta  di  bawah  tangan  sehingga tidak  bisa  menjadi  alasan  hingga  akhirnya  APHT  dibuat.  Selain  itu,  notaris  juga  berisiko dituntut  oleh  pihak-pihak  yang  mengalami  kerugian  atas  kejadian  tersebut  untuk  membayar kerugian, keuangan, denda bahkan suku bunga yang timbul dari pihak kreditur. 30

## KESIMPULAN
Mengacu pada eksplanasi atas analisis dimana didapatkan dan diuraikan diatas, penulis dapat menarik  suatu  simpulan  yaitu  notaris  adalah  pejabat  umum  dimana  memiliki  wewenang dalam pembuatan akta autentik serta kewenangan lain sebagai halnya tertuang pada UU JN. Lain  dari  itu,  notaris  juga  berkuasa  (wewenang)  dalam  pembuatan  akta  notaris  dimana  ini diatur  oleh  UU  lainnya  salah  satu  contohnya  yaitu  akta  SKMHT.  Seorang  notaris  dalam kewenangannya membuat sebuah akta autentik diwajibkan untuk tunduk pada dua peraturan yaitu UU JN dan BW. Akta notaris pada dasarnya telah memiliki bentuk yang diatur dalam UU  JN,  yaitu  meliputi  awal  atau  kepala  akta,  badan  serta  akhir  yang  menjadi  penutup  atas suatu akta. Ketiga bagian tersebut memiliki isi yang berbeda-beda yang mana telah diatur di dalam  UU  JN,  sehingga  ketika  notaris  membuat  akta  yang  bentuk  serta  isinya  tidak disesuaikan  dengan  yang  sudah  ditentukan  maka  akan  mengakibatkan  suatu  risiko.  Selain akta  notaris,  bentuk  SKMHT  juga  telah  diatur  dalam  PERKABAN  No.  8/2012.  Namun format akta SKMHT yang telah ditetapkan tersebut terdapat beberapa perbedaan yang tidak sinkron  dengan  bentuk  akta  notaris  yaitu  pada  awal  dan  akhir  akta.  Dengan  terdapatnya beberapa  perbedaan  tersebut  mengakibatkan  format  SKMHT  dikatakan  tidak  memenuhi
27 Ni Made Arnita Sari, I Nyoman Sumardika, and Ni Made Puspasutari Ujiant, “Wewenang Notaris Membuat Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  Menggunakan  Blanko  Yang  Disediakan  Oleh  Badan Pertanahan Republik Indonesia,” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 62–67.
28 Gusriadi  and  Taufiq  El  Rahman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Akibat  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Terdegradasi Sebagai Akta Di Bawah Tangan,” Jurnal Hukum Unissula 37, no. 2 (2021): 134–154.
29 Umi  Kalsum  and  Irda  Pratiwi,  “Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan Yang Dibuat Dihadapannya,” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 2, no. 1 (2020): 153–160.
30 Virgin  Venlin  Sarapi,  Anna  S.  Wahongan,  and  Presly  Prayogo,  “Analisis  Yuridis  Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik,” Lex Privatum 9, no. 2 (2021): 158–168.
prasyarat sah sebagai sebuah akta autentik. Maka dari itu, jika seorang notaris membuat akta SKMHT  yang  mengacu  pada  format  PERKABAN  No.  8/2012  maka  akibat  yang  terjadi adalah bahwa akta dinyatakan catat dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
SKMHT  yang  cacat  dan  hanya  mempunya  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan akan sangat membahayakan kreditur. Hal ini dikarenakan akta SKMHT notaris tersebut  sampai  kapan  pun  belum  dapat  dijadikan  alasan  pembuatan  APHT  oleh  PPAT, sehingga jaminan hak atas tanah tersebut tidak dapat terpasang HT. Ketika hal tersebut terjadi maka kreditur dikatakan memiliki posisi yang terancam dikarenakan tidak lagi memiliki hak selaku kreditur konkuren yang memiliki kekuatan eksekutorial (kendali) terhadap objek yang dijamin  oleh  debiturnya.  Tidak  hanya  akta  SKMHT  tersebut  yang  terkena  akibat  hukum tetapi juga oleh notaris pembuatnya. Seorang notaris yang membuat akta SKMHT tetapi tidak memenuhi  ketentuan  UU  JN  maka  notaris  tersebut  akan  berisiko  dituntut  oleh  pihak-pihak yang  mengalami  kerugian  atas  kejadian  tersebut.  Risiko  tersebut  wajib  ditanggung  oleh notaris  tersebut  yaitu  berupa  pembayaran  kerugian,  keuangan,  denda  bahkan  suku  bunga yang timbul dari pihak kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, Bambang Winarno. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perbankan.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, no. 1 (2018): 1–7. doi:10.17977/um019v3i12018p001.
Amuridin,  and  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  1st  ed.  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
Asuan. “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit.” Solusi 19, no. 1 (2021): 50–66.
Famdale,  Grace  NataIia  H,  and  Benny  Djaja.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Bentuk  Akta SKMHT Yang Dibuat Oleh Notaris Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 1655–1677.
Gita,  Ketut  Nurcahya,  and  I  Made  Udiana.  “Kepastian  Hukum  Dalam  Pembuatan  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 2 (2021): 275–287.
Gusriadi,  and  Taufiq  El  Rahman.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Akibat  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Yang  Terdegradasi  Sebagai  Akta  Di  Bawah Tangan.” Jurnal Hukum Unissula 37, no. 2 (2021): 134–154.
Kalsum,  Umi,  and  Irda  Pratiwi.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  Yang  Dibuat  Dihadapannya.” Jurnal  Tectum  LPPM Universitas Asahan 2, no. 1 (2020): 153–160.
Manuaba,  Ida  Bagus  Paramaningrat,  I  Wayan  Parsa,  and  I  Gusti  Ketut  Ariawan.  “Prinsip Kehati-Hatian  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Autentik.” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 1, no. 1 (2018): 59–74.
Muhammad,  Rayhanna  N.  P.  “Eksekusi  Hak  Tanggungan  Karena  Wanprestasi  Terhadap Perjanjian Kredit Bank.” Lex Et Societatis 6, no. 10 (2018): 14–20.
Mulyati,  Etty.  “Penerapan  Manajemen  Risiko  Sebagai  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Pemberian  Kredit  Perbankan.” SUPREMASI  Jurnal  Hukum 1,  no.  1  (2018):  34–48. doi:10.36441/supremasi.v1i1.155.
Mulyati,  Etty,  and  Fajrina  Aprilianti  Dwiputri.  “Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Menganalisis Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit  Perbankan.” Acta  Diurnal Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke-PPAT-An 1,  no.  2  (2018):  134–148. doi:10.24198/acta.v1i2.112.
Mustofa. Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT . 3rd ed. Yogyakarta: Karya Media, 2014.
Pasaribu, Azhar. “Keabsahan Surat Kuasa Memebebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat  Oleh  Notaris  Yang  Ditentukan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).” JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN 2,
no. 1 (2018): 79–92.
doi:10.33474/hukeno.v2i1.1068.
Sarapi,  Virgin  Venlin,  Anna  S.  Wahongan,  and  Presly  Prayogo.  “Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban  Notaris  Yang  Melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Pembuatan Akta Autentik.” Lex Privatum 9, no. 2 (2021): 158–168.
Sari, Ni Made Arnita,  I Nyoman Sumardika, and Ni Made Puspasutari  Ujiant. “Wewenang Notaris  Membuat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT) Menggunakan  Blanko  Yang  Disediakan  Oleh  Badan  Pertanahan  Republik  Indonesia.” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 62–67.
Sayuna, Inche. “Problematika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dari Dimensi :  SUbjek,  Objek  Dan  Kepentingan  Yuridis.” Jurnal  Repertorium 1,  no.  1 (2014): 49–53.
Setiadewi,  Kadek,  and  I  Made  Hendra  Wijaya.  “Legalitas  Akta  Notaris  Berbasis  Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 126– 134.
Silviana,  Mita.  “Perbandingan  Pengaturan  Lisensi  Paten  Terkait  Pelaksanaan  Paten  Di Indonesia Dan Jepang,” 2021.
Simatupang, Bachtiar. “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia.” Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma 6, no. 2 (2019): 136–146.
Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodiq. Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
Suhantri,  Yurichty  Poppy,  Friend  H.  Anis,  and  Deasy  Soeikromo.  “Perlindungan  Hukum Bagi  Kreditur  Dengan  Objek  Hak  Guna  Bangunan  Yang  Akan  Berakhir  Masa Berlakunya  Sebelum  Perjanjian  Kredit  Jatuh  Tempo  Dilihat  Dari  Aspek  Hukum  Hak Tanggungan.” Lex Et Societatis 8, no. 3 (2020): 82–92.
Tamala, Ayu, and Ilyas Ismail. “Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Oleh PPAT Di Kabupaten Langkat.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2, no. 2 (2018): 453–463.
Tan,  David.  “Metode  Penelitian  Hukum :  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
Usman, Rachmadi. “Keabsahan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2021): 85–97.
———.  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan Dengan Akta.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018): 223–235. Wiguna,  Made  Oka  Cahyadi.  “Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Pemenuhan  Asas  Publisitas  Dalam  Proses  Pemberian  Hak Tanggungan.” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 4 (2017): 439–446.
Wijaya,  Elisabet  Stevani,  and  A.A.  Ketut  Sukranatha.  “Pencegahan  Kredit  Macet  Dengan Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Penyaluran  Kredit  Perbankan.” Kerthasemaya 4, no. 3 (2018): 1–13.
Y,  Stefanie  Waringga,  and  Albertus  Sentot  Sudarwanto.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Yang Memiliki  Kewenangan  PPAT  Dalam  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan.” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020): 310–315.