## EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BANTUAN DANA BERGULIR
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DI DESA TOLUWAYA KECAMATAN BULANGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO
Maryam Laleno STIA Bina Taruna Gorontalo lalenomar70@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  Efektivitas Pemanfaatan  Bantuan  Dana  Bergulir  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  di  Desa  Toluwaya  Kecamatan  Bulango  Timur  Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara mendalam  kepada  sejumlah  informan  dan  melakukan  observasi  serta  pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  efektivitas  pemanfaatan  bantuan  dana bergulir, melalui kemudahan memperoleh akses terhadap sumberdaya tekhnologi, akses  terhadap  fasilitas,  akses  terhadap  informasi  pasar,  akses  terhadap  sumber pembiayaan,  dinilai  belum  berhasil  memberdayakan  masyarakat  miskin  di  Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur.
Disarankan perlunya Pemerintah Daerah menyediakan berbagai fasilitas program yang mampu memberdayakan dan memandirikan masyarakat miskin.
Kata Kunci : Pemanfaatan, Bantuan, Dana, Efektivitas

## PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan  kesejahteraan  lahir  dan bathin  secara  adil  dan  merata.
Sebaliknya berhasilnya pembangunan  tergantung  partisipasi seluruh  rakyat,  berarti  pembangunan harus  dilaksanakan  secara  bersama- sama oleh segenap lapisan masyarakat. Sebagian besar rakyat Indonesia  berada  di  desa,  maka sudah sewajarnya kalau pembangunan  itu  dititik  beratkan pada  masyarakat  desa.  Adapun pembangunan  masyarakat  desa  ini merupakan  suatu  bentuk  tindak kolektif suatu masyarakat desa, yang bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  mereka  dalam  artian  material dan spiritual.
Masyarakat desa pada kenyataannya  sebagian  besar  masih miskin.  Kemiskinan  itu  disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kondisi alam, sikap/budaya masyarakat, penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, pelaksanaan pembangunan yang  tidak  tepat  dan  lain-lain.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015
Page 128
Sekelompok  ahli  ilmu  sosial  melihat munculnya  kemiskinan  dalam  satu masyarakat  berkait  dengan  budaya yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat.
Sementara  kelompok  para  ahli  ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan  dalam  masyarakat  dari sudut pandang yang berbeda.
Kelompok ini melihat bahwa kemiskinan  muncul  dalam  suatu masyarakat disebabkan karena adanya  suatu  ketidakadilan  dalam pemilikan  faktor  produksi  dalam masyarakat.
Program-program pembangunan  yang  dijalankan  sejak masa  Pemerintahan  Orde  Baru, hingga  masa  pemerintahan  otonomi daerah, sudah cukup banyak diarahkan untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat  di  daerah  perdesaan. Program-program  tersebut  diberikan secara langsung maupun tidak langsung.  Secara  langsung  berupa pemberian  kredit  usaha  tani  dengan bunga  yang  cukup  rendah,  program inpres  desa  tertinggal  (IDT),  dan akhir-akhir ini dikenal dengan Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM).  Secara  tidak langsung dengan melibatkan masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan proyek pembuatan jalan dan jembatan,  pembuatan  irigasi,  padat karya  dan  lain  sebagainya.  Program- program tersebut, selain dimaksudkan untuk membantu meningkatkan  pendapatannya,  juga dimaksudkan  untuk  memberdayakan masyarakat  desa  dalam  menyusun,
melaksanakan  dan  memanfaatkan bantuan. Dari berbagai program- program yang telah diberikan tersebut, menunjukkan adanya
kesungguhan pemerintah mengentaskan  kemiskinan  di  daerah perdesaan. Dengan demikian diharapkan  masyarakat  miskin  dapat mengubah tingkat kehidupannya menjadi  lebih  baik  atas  dasar prakarsa dan kemampuannya. Demikian  pula  halnya  dengan program  bantuan  dana  bergulir melalui PNPM, tidak lain dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat merencanakan dan memanfaatkannya sesuai dengan bidang  usaha  yang  digelutinya. Dengan    demikian,  bantuan  dana bergulir tersebut dapat meningkatkan usahanya sehingga berkembang dengan  baik  dan  pada  gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya.  Sasarannya  adalah bagaimana  agar  masyarakat  miskin memiliki kemandirian dalam berusaha dan dalam mengatasi permasalahan  hidupnya.  Di  samping membiasakan  masyarakat  berusaha berbuat yang bermanfaat bagi dirinya maupun  bagi  keluarganya,  berarti telah  memberdayakan  dirinya  dalam memperbaiki kehidupan keluarganya. Di  Desa  Toluwaya  Kecamatan Bulango  Timur  Kabupaten  Bone Bolango,  penyaluran  bantuan  dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) melalui usaha simpan pinjam kelompok  perempuan,  dimaksudkan untuk  memberikan  modal  usaha. Bantuan dana bergulir tersebut digunakan  untuk  berbagai  usaha antara lain pembuatan kue, makanan, minyak  kelapa  tradisional,  anyaman tikar dan usaha warung/kios. Berdasarkan  pengamatan,  bantuan program tersebut ternyata tidak dapat
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015
bergulir  untuk  membantu  kelompok perempuan lainnya yang membutuhkan.  Usaha  yang  mereka jalankan umumnya tidak dapat meningkatkan  pendapatannya.  Hal itu  dapat  diamati  dari  tingkat kesejahteraannya  belum  mengalami perubahan.  Umumnya  bantuan  dana bergulir  tersebut,  tidak  digunakan untuk  modal  usaha.  Di  kalangan masyarakat miskin di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur  Kabupaten  Bone  Bolango, jika memperoleh uang terlebih dahulu digunakan untuk menanggulangi  hutang  piutangnya. Kehidupan  mereka  selama  ini  terlilit oleh hutang untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Hal  itu  yang menyebabkan  usaha  yang  dijalankan tidak  berkembang  dengan  baik. Pendapatan  yang  diperoleh  sebagian besar  hanya  untuk    menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian  ilmiah  guna  mengetahui dan  memperoleh  gambaran  yang obyektif tentang efektivitas pemanfaatan  bantuan  dana  bergulir Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: ”Bagaimana efektivitas pemanfaatan bantuan dana  bergulir  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) di Desa Toluwaya, Kecamatan
Bulango  Timur  Kabupaten  Bone Bolango?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas pemanfaatan bantuan dana  bergulir    Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango  Timur  Kabupaten  Bone Bolango.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan  diperoleh  dari  hasil penelitian ini sebagai berikut: Secara Teoritis 1. Dapat  dijadikan  sebagai  bahan informasi berharga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan  sosial,  khususnya  di bidang administrasi publik menyangkut pemberdayaan masyarakat.
2. Sebagai  bahan  perbandingan  bagi peneliti  lain  yang  berminat  dalam mengkaji masalah yang sama.
Secara Praktis 1.  Dapat memberikan bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan usaha masyarakat. 2. Melalui  penelitian  ini,  peneliti dapat  memperoleh  pengalaman untuk menerapkan ilmu pengetahuan administrasi publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015
Page 130
Data  dalam  penelitian  ini diperoleh  melalui  observasi,  yaitu melalui pengamatan langsung keadaan  di  lapangan.  Kemudian wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, serta bukti-bukti dokumentasi  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian. Penelitian  ini  difokuskan  pada efektivitas pemanfaatan bantuan dana  bergulir  yang  dikonsepkan sebagai keberhasilan masyarakat dalam  memberdayakan  diri  sehingga memiliki  kemampuan  usaha  melalui kemudahan memperoleh akses terhadap  sumberdaya  tekhnologi, akses terhadap fasilitas, akses terhadap  informasi  pasar,  akses terhadap sumber pembiayaan. Deskripsi  fokus  dioperasionalkan sebagai berikut: 1.  Akses  sumber  daya  teknologi, yaitu suatu kemudahan memperoleh  metoda  dan  tehnik pelaksanaan  kegiatan  dengan  cara yang lebih baik dan lebih efisien.
2.  Akses  fasilitas,  yaitu  kemudahan dalam  mendayagunakan  fasilitas prasarana  dan  sarana  produksi serta dalam meningkatkan keterampilan berusaha. 3.  Akses  terhadap  informasi  pasar, yaitu  suatu  kemudahan  untuk memasarkan hasil usaha.
4.  Akses terhadap sumber pembiayaan,  yaitu  kemudahan untuk  memperoleh  bantuan  kredit untuk  modal  usaha  ekonomi produktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengumpulan
data  melalui  wawancara,  observasi
dan dokumentasi, analisis deksripsinya diuraikan sebagai berikut:
1. Akses Sumber Daya Teknologi
Akses  sumber  daya  teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu  suatu  kemudahan  memperoleh metoda  dan  tehnik  pelaksanaan kegiatan dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien. Pemberian bantuan modal melalui dana bergulir Program
Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten  Bone  Bolango,  adalah suatu  metode  dan  teknik  yang digunakan  untuk  memberdayakan masyarakat  miskin  yang  selama  ini mengalami kesulitan mengakses modal.  Namun  pemberian  bantuan tersebut  tidak  serta  merta  membuat masyarakat miskin berdaya.
Warga  miskin  yang  akan  diberi bantuan  dana  bergulir,  sebelumnya diberikan  pelatihan  bagaimana  cara mengelola usaha melalui manajemen usaha, perkoperasian, dan pemasaran. Pelatihan tersebut merupakan akses sumber daya teknologi,  agar  mereka  memperoleh ilmu  pengetahuan.  Dengan  demikian mereka memperoleh kemudahan untuk mengelola usahanya sesederhana  apapun  usaha  tersebut, seperti  usaha  pembuatan  kue  basah,
kering, anyaman tikar dan pengolahan bahan baku kelapa menjadi minyak goreng”. Berdasarkan pengamatan, mereka  yang  memperoleh  bantuan dana  bergulir  tersebut  umumnya ibu-ibu  dari  keluarga  miskin  yang sudah  memiliki  usaha  penjualan kue,  anyaman  tikar    dan  pembuatan minyak  kelapa.  Sebagian  besar  ibu- ibu yang sudah mendapatkan
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015
Page 131
bantuan dana bergulir tersebut sudah mengikuti  pelatihan,  hanya  saja  apa yang mereka dapatkan dari pelatihan tersebut tidak dipahami dengan baik apalagi dipraktikkan.
Keberhasilan  suatu  program sangat  ditentukan  oleh  kemauan Pemerintah yang secara berkesinambungan dapat memberikan  motivasi  dan  kekuatan terhadap masyarakat miskin. Persyaratan itu merupakan hal mutlak  mengingat  sumber  daya kekuasaan ada pada Pemerintah. Jika tidak ada kesesuaian antara keinginan  kelompok  sasaran  dengan organisasi yang mengelola pemberdayaan  masyarakat,  maka artikulasi kepentingan kelompok sasaran  tidak  akan  mendapatkan saluran  di  dalam  setiap  proses pengambilan  keputusan  organisasi tentang apa yang mereka inginkan. Demikian  pula  yang  terjadi dengan  masyarakat  miskin  di  Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur,  tidak  adanya  kesesuaian antara  program,  organisasi  yang mengelola dalam hal  ini  Pemerintah Desa  dan  sasaran  dalam  hal  ini masyarakat miskin, untuk memperoleh  akses  sumber  daya teknologi  secara  memadai,  sehingga usaha yang mereka jalankan mengalami kegagalan. 2.   Akses Fasilitas
Akses  fasilitas  yang  dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kemudahan  dalam  mendayagunakan fasilitas prasarana dan sarana produksi  serta  dalam  meningkatkan keterampilan  berusaha.  Di  Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten  Bone  Bolango,  tidak  ada tersedia  fasilitas  sarana  produksi
antara  lain  peralatan  teknologi  yang digunakan untuk mengolah pembuatan kue, anyaman tikar maupun  pengolahan  kelapa  menjadi minyak goreng yang lebih berkualitas.
Di  Desa  Toluwaya  ini  tidak  ada fasilitas  produksi  yang  dimaksud seperti misalnya untuk mengolah kue kering  supaya  lebih  baik  dan  dapat dipasarkan  di  luar  desa.  Umumnya warga  disini  hanya  menggunakan fasilitas yang sederhana dalam mengolah  usahanya.  Desa  yang  baru dimekarkan  ini  sudah  tentu  belum memiliki fasilitas modern. Di
Kecamatan  Bulango  Timur,  belum ada  desa  yang  memiliki  fasilitas pengolahan  usaha  yang  berteknologi canggih.
Fasilitas  yang  ada  di  Kantor Desa  Toluwaya  umumnya  hanya untuk  digunakan  dalam  rangka pelayanan  masyarakat  seperti  meja, kursi,  dan  lemari  arsip.  Di  antara warga  desa,  selama  ini  belum  ada fasilitas  pengolahan  usaha  termasuk usaha  minyak  goreng  yang  selama ini masih diolah secara  tradisional.
Berdasarkan pengamatan, bahan baku buah kelapa yang dibuat menjadi  minyak  goreng  di  Desa
Toluwaya  sudah  berkurang  sebagai akibat dari tidak adanya peremajaan. Umumnya pohon kelapa yang sudah berumur  tua  ditebang,  batangnya dijadikan  sebagai  bahan  bangunan rumah.  Sulitnya  memperoleh  bahan bangunan rumah dari kayu, membuat  masyarakat  baik  di  kota maupun  di  desa  mencari  alternatif lain  dengan  menggunakan  pohon kelapa.  Akibatnya,  pohon  kelapa mulai  berkurang  sehingga  buahnya semakin mahal. Sementara informan ibu  rumah  tangga  tersebut  hanya
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015
Page 132
keterampilan  membuat  minyak  dari bahan  baku  buah  kelapa.    Demikian juga  bahan  baku  anyaman  tikar, selain  sulit  diperoleh,  tempatnya jauh  harus  menggunakan  kenderaan yang membutuhkan biaya ekstra.
Fasilitas  pengolahan  bahan baku yang modern untuk pembuatan kue pada dasarnya dapat meningkatkan keterampilan berusaha.  Namun  bagi  Ibu-ibu  di Desa  Toluwaya  yang  memiliki keterampilan  membuat  kue,  selama ini  hanya  menggunakan  fasilitas yang bersifat tradisional. Alasannya, dengan  cara  pengolahan  kue  secara tradisional,  selain  modalnya  kecil, mudah  digunakan.  Demikian  pula untuk  pembuatan  anyaman  tikar tidak membutuhkan fasilitas pengolahan yang modern. Berdasarkan pengamatan, yang  menjadi  permasalahan  ibu-ibu yang  memiliki  usaha  keterampilan kue  dan  minyak  kelapa  (goreng), adalah masalah modal dan
pemasaran.  Terutama  bagi  ibu-ibu yang  menggeluti  anyaman  tikar, terdesak  oleh  tikar  hasil  olahan fasilitas modern.  Bagi ibu-ibu yang membuat  kue,  pemasaran  yang  baik dalam jumlah banyak, hanya diperoleh  apabila  ada  yang  mau pesan  untuk  pesta  atau  acara tertentu.  Selain  itu,  pembuatan  kue hanya  untuk  sekedar  memenuhi kebutuhan  satu  hari  saja,  terutama kue  basah  tidak  tahan  lama.  Itu .sebabnya mereka tidak membutuhkan fasilitas sarana produksi yang modern untuk mengolah  keterampilan  usahanya. Selain  itu,  modal  yang  diperoleh dari  bantuan  dana  bergulir  tidak mampu membiayai pengadaan fasilitas yang modern.

## 3.      Akses  Terhadap  Informasi Pasar
Akses  terhadap  informasi  pasar yang dimaksud dalam penelitian ini,
yaitu suatu kemudahan untuk memasarkan  hasil  usaha.  Sulitnya ibu-ibu  memperoleh  informasi  untuk pemasaran  hasil  usaha  produksinya menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha. Keterampilan usahanya menjadi tidak berkembang karena usaha yang digeluluti tidak mampu menanggulangi kebutuhan hidup keluarga. Berdasarkan pengamatan, permasalahan  sumber  pembiayaan untuk  membantu  masyarakat  dalam mengembangkan  usahanya  masih sulit  diperoleh.  Pemerintah  Daerah belum mengalokasikan anggaran bagi  Dinas  Koperasi  Kabupaten Bone Bolango agar dapat memprogramkan  berbagai  kegiatan yang memudahkan masyarakat miskin mengakses sumber pembiayaan  dalam  bentuk  koperasi untuk  meningkatkan  usaha  produktif yang mereka kembangkan di desa.
Bantuan  yang  dapat  diberikan oleh  Pemerintah  Daerah,  hanya dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan yang dilaksanakan  oleh  instansi  teknis seperti dari Dinas
Koperasi Perdagangan dan Perindustrian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1.  Efektivitas  pemanfaatan  bantuan dana bergulir, melalui kemudahan memperoleh akses terhadap
sumberdaya tekhnologi, akses
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015
Page 133
terhadap  fasilitas,  akses  terhadap informasi  pasar,  akses  terhadap sumber pembiayaan, dinilai belum berhasil memberdayakan masyarakat miskin di Desa
Toluwaya  Kecamatan  Bulango Timur. 2  Akses  sumber  daya  teknologi, diperoleh  masyarakat melalui kegiatan pelatihan tentang manajemen  usaha,  perkoperasian, dan pemasaran. Namun kegiatannya  hanya  berlangsung selama satu hari sehingga masyarakat  kurang  memahami dan  menguasai  benar  materi pelatihan terutama dalam praktiknya. 3.  Akses fasilitas untuk memperoleh kemudahan  menggunakan  sarana dan  prasarana  produksi  dalam meningkatkan keterampilan berusaha, tidak tersedia mengingat usaha masyarakat diolah secara tradisional dan tidak membutuhkan  fasilitas  prasarana dan sarana produksi yang modern.
4.  Akses  terhadap  informasi  pasar untuk  memperoleh  kemudahan memasarkan  hasil  usaha,  masih mengalami  kesulitan.  Usaha  ibu- ibu  lebih  banyak  dipasarakan  di warung  dan  kios  sekitar  desa, sedang  akses  ke  luar  desa  belum memadai, kecuali jika ada pesanan  untuk  acara  hajatan  dari keluarga, teman dekat atau tetangga. 5.  Akses terhadap sumber pembiayaan  untuk  memperoleh kemudahan  bantuan  kredit  usaha ekonomi produktif, belum tersedia secara  memadai.  Belum  adanya koperasi  yang  dapat  memberikan kemudahan memperoleh tambahan modal,
sehingga
masyarakat lebih cenderung mengharapkan bantuan dana bergulir  dari  PNPM.  Sebagian masyarakat terpaksa harus meminjam  di  koperasi  milik perseorangan dengan bunga tinggi,  dan  cara  pembayaran harian.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  hasil penelitian  dan  pembahasan  tersebut, disarankan sebagai berikut:
1.  Perlunya Pemerintah Daerah menyediakan  berbagai  fasilitas program yang mampu memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kredit dengan bunga yang sangat rendah dan  jaminan  pemasaran  hasil usaha produktifnya. 2.  Perlunya Pemerintah daerah dapat membantu menyediakan sumberdaya tekhnologi yang dapat meningkatkan kualitas usaha produktif masyarakat miskin. 3.  Perlunya Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat miskin  dalam  hal  memperoleh berbagai  fasilitas  sarana  dan prasarana produksi seperti koperasi, kemudahan dalam memasarkan hasil yang memungkinkan  dirinya  mampu meningkatkan usaha produktifnya. 4.  Perlunya kegiatan pelatihan keterampilan secara berkesinambungan  yang  mampu memberdayakan dan memandirikan masyarakat miskin.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Ibandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan  Pengembangan Masyarakat dan Intersensi Komunitas .  Jakarta:  Lembaga
Penerbit  Fakultas  Ekonomi Indonesia Arikunto,  Suharsini.  2006. Prosedur
Penelitian,  Statu  Pendekatan
Praktik ,  Edisi  Revisi  VI,  Cet.
Ketigabelas,  Jakarta:  Rineka Cipta. Cahyono, Bambang. 2003. Manajemen Industri Kecil , Yogyakarta: Liberty Chaniago,  Amran  YS.  2002. Kamus
Lengkap  Bahasa  Indonesia ,
Cetakan  V.  Bandung:  CV.
Pustaka Setia
Etzioni,  Amiati.  1995. Organisasi- organisasi  Modern .  Jakarta: Universitas  Indonesia Gibson,  L.  James,  Ivancevich,  M. John,  Donnely,  H.  James. 1997. Organisasi,  Perilaku
Struktur  Proses, Jilid  1,  Edisi Kelima.  Terjemahan.  Jakarta:
Erlangga Handayaningrat,  Soewarno.  1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi  dan  Manajemen , cet.kesepuluh.  Jakarta:  CV. Haji Masagung Handoko, Hani.T, 1992, Manajemen , Yogyakarta: BPFE Hasibuan,  H.  Melayu  S.P.  2007. Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah ,
Edisi  Revisi,  Cet.  Keenam. Jakarta : PT. Bumi Aksara Idrus.  M.  1994. Manajemen  dalam Pemerintahan . Jakarta: Yayasan Penerbit Administrasi Jamasy,  Owin.  2004. Keadilan, Pemberdayaan, &
Penangguiangan  Kemiskinan . Bandung: Blantika. Manullang,  M.  2005. Dasar-Dasar Manajemen , Cet. Kedelapanbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Moekijat. 1999. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia .    Jakarta:  Gunung Agung Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi Penelitian Kualitatif , Cet. Kedua. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya. Ndraha. Tahzidulu. 2000. Pembangunan Masyarakat , Jakarta: Rineka Cipta. Poerwadarminta  W.J.S.1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Rachman,  Maman.  1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang:  IKIP Press Soetrisno. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan . Yogyakarta: Philosopy Press. Tim Crescent. 2003. Menuju Masyarakat  Mandiri .  Jakarta:. Gramedia Pustaka Utama. Widaningrum, Ambar. 2007. Makalah “Pembangunan Kesehatan: Agenda Yang Tidak  Serius  Setelah  Otonomi Darah , Materi Seminar. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL- UGM Widjaja.H.A.W. 2004. Otonomi Desa, Cet.  Kedua.  Jakarta:
RajaGrafindo Persada. Zainun Buchari. H. 1995. Administrasi  dan  Manajemen Kepegawaian . Jakarta: Gunung
Agung
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 2 Desember 2015
Dokumen Lain:
Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2003, tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Undang-Undang  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Nasiona.l Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa,2004, Sambutan    pada  Pembukaan Temu  Karya  Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Kepala Badan/Dinas/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat Propinsi, Kabupaten dan Kota , di Batu Malang. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Modul  Pemberdayaan  Masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM),  2010.  Jakarta:  Ditjen Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia