## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## Neneng Hartati
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati │nenenghartati@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Investasi dan jual beli  saham masih dianggap sebagai salah satu kegiatan yang spekulatif  dan  dilarang  agama  karena  sama  dengan  perjudian  bagi  masyarakat awam.  Untuk  meluruskan  hal  tersebut,  artikel  ini  ditulis  dengan  tujuan menganalisis bagaimana investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah.  Artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini mengambil sumber penelitian dari wawancara beberapa investor dan ahli hukum ekonomi syariah, kemudian dokumen peraturan perundang-undangan, dan studi literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  sumber-sumber  hukum  Islam  yaitu  al-Quran,  hadits,  fiqh,  ijma’ ulama, dan pendapat ulama ditegaskan bahwa  jual beli saham hukumnya halal. Kemudian, transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan  akad  diketahui  bahwa  akad  yang  digunakan  adalah  Bai’  Al- Musawamah  dan  transaksi  mengacu  pada  musyarakah  atau  syirkah.  Ini  sesuai dengan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga jelas bahwa investasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah halal dengan tujuan investasi dan  pengembangan  aset,  karena  jual  beli  saham  dengan  underlaying  saham adalah halal.
Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Hukum Ekonomi Syariah; Investasi; Saham
Investment  Of  Sharia  Shares  In  Indonesia  Stock  Exchange  Representative  In Sharia Law Economic Perspective

## Abstract
Investment and The sale and purchase of shares are still considered a speculative activity  and  is  prohibited  by  religion  because  it  is  the  same  as  gambling  for ordinary people. To straighten this out, this study aims to analyze how  Islamic stock investment in the Indonesia Stock Exchange from the perspective of Islamic economic law. The research method used is normative juridical with a qualitative approach.  This  research  draws  research  sources  from  interviews  with  several investors  and  sharia  economic  law  experts,  then  documents  of  laws  and regulations,  and  literature  studies  related  to  research.  The  results  show  that investing and buying and selling of shares is halal and justified in the teachings of Islam, both Al-Qur'an, the Prophet's Hadith, Kaidah Fiqh, Ijma 'ulama, and the  opinions  of  scholars.  Then,  from  the  perspective  of  sharia  economic  law, buying and selling or investing in shares for  investment purposes is permitted, because buying and selling with underlying stocks is halal, even recommended because it fulfills investment and asset development of one of the maqasid sharia (Hifdzul  maal).  In  addition,  stock  transactions  from  the  perspective  of  sharia economic  law  are  assessed  from  the  use  of  the  contract.  It  is  known  that  the contract used is Bai 'Al-Musawamah and the transaction refers to musyarakah or syirkah.
Keywords: Indonesia Stock Exchange; Sharia Economic Law; Investment; Stocks

## PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya perbankan  syariah,  asuransi  syariah, pasar  modal  syariah  pun  mengiringi perkembangan ekonomi berbasis syariah.  Begitupun  dengan  investasi yang  merupakan  kegiatan  utama  di pasar modal. Ada konsep investasi yang menjadi  perbedaaan  dari  investasi konvensional  dan  syariah.  Konsep investasi  syariah  didasarkan  kepada prinsip  moralitas  dan  keadilan  yang menjadikannya  sebagai  landasan  nilai, selain itu juga konsep investasi syariah adalah  terhindar  dari  yang  namanya Maisyir,  Gharar dan Riba. Investasi dalam  konsep  konvensional  lebih mendekati  judi,  karena  antara return dan  risiko  selalu  bergerak  searah.
Padahal  sejatinya  resiko  dan return selalu bergerak tidak searah.
Pada 3 Juli 2000, Jakarta  Islamic Index  (JII)  resmi  diluncurkan  sebagai indeks  saham  pertama  yang  berbasis syariah  yang  ada  di  Bursa  Efek Indonesia.  Kemudian,  Bursa  Efek Indonesia  akan  menentukkan  dan melakukan  seleksi  saham  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Hasil  seleksi hanya  30  emiten  saja  yang  akan terdaftar  di  Jakarta  Islamic  Index  (JII) sebagai saham syariah. Penilaian saham masih  sesuai  dengan  prinsip  syariah atau  tidak  dilakukan  per  enam  bulan, dan  daftar  saham  syariah  di  JII  akan diperbarui  setiap  bulan  Mai  dan November (Editor, 2021).
Saham  adalah  satuan  nilai  atau pembukuan  dalam  berbagai  instrumen
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
finansial  yang  mengacu  pada  bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham adalah  surat  bukti  kepemilikan  atas sebuah perusahaan yang sudah memliki status go public dimana kepemilikanya ditentukan oleh nominal dan persentase (Tandelilin,  2010).  Transaksi  saham  di pasar  modal  syariah  oleh  kebanyakan orang  awam  dinilai  sebagai  kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh agama Islam  dan  tidak  sesuai  syariat  karena mengarah  pada  perjudian.    Masyarakat awam pun banyak yang tidak mengetahui  bahwa  kata  saham  sendiri memiliki  dasar  fikih  muamalah  yaitu “musahamah”,  yang  mana  berasal  dari bahasa  arab  yang  artinya  secara sederhana adalah “perkongsian”.
Kalau ada pertanyaan dari masyarakat  awam,  “apakah  saham  itu syariah?”  Maka  jawaban  bijaksana sepanjang core  business atau  kegiatan utama dari perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan besaran-besaran  rasio  keuangannya memenuhi kriteria daftar saham syariah yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pengawas
Pasar Modal Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) sepengetahuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN MUI). Sebagai investor, ada  hal  utama  yang  harus  dihindari dalam bertransaksi beli dan jual saham, yaitu: kegiatan short sales, Gharar dan perjudian,  Apalagi  saham  yang  dijual dikategorikan  sebagai  saham  syariah, maka harus terhindar dari unsur gharar yaitu lebih kepada perjudian (Ulinnuha, Susilowati, & Hana, 2020).
Pertanyaan mendasar yang mungkin  timbul  dari  investor  pemula adalah,  “Benarkah  menjual  sesuatu yang  belum  dimiliki  merupakan  hal yang  ilegal?”  jika  secara  apriori jawabannya ialah ya, maka separuh dari aktivitas  bisnis  modern  merupakan tindakan  ilegal.  “Dari  sisi  syariah, menjual  sesuatu  yang  belum  dimiliki adalah  haram  dan  memang  bisnis modern  banyak  melakuakan  kegiatan terlarang ini, sehingga transaksi barang dan jasa riil nilainya jauh lebih kecil dari transaksi spekulasi yang maya.”
Dalam  kegiatan  permintaan  dan penawaran saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebenarnya digunakan suatu akad yang menjadi dasar transaksi tersebut,  yaitu Al  Bay’  Al  Musawama . Akad tersebut ialah salah satu akad jual beli  yang  dimana  dilakukan  penentuan harga  pasar  secara  wajar.  Selain  itu melalui akad tersebut, penentuan harga melalui  mekanisme  tawar  menawar yang berkesinambungan (Fitrianur Syarif, 2019). Sehingga, dengan begitu transaksi  saham  tersebut  sudah  meng- upayakan  untuk  menghilangkan short- sale ,  dan  memperbesar  keterbukaan informasi mengenai perusahaan-perusa- haan  yang  sahamnya  diperjualbelikan. Namun tetap saja masih banyak investor yang  menganggap  transaksi  saham  di pasar modal atau bursa efek mengandung gharar dan  perjudian.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan menganalisis bagaimana praktik
investasi  saham  dalam  perspektif hukum ekonomi syariah sehingga dapat memberikan  penjelasan  pada  calon
investor  saham  tentang  kehalalan investasi saham (Selasi, 2018).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ialah yuridis normatif  dengan  pendekatan  kualitatif. Objek  penelitian  yang  digunakan  ialah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan  Jawa  Barat.  Data  yang disajikan  dalam  artikel  ini  bersumber dari  wawancara  dengan  beberapa investor dan perusahaan yang tergabung dalam  JII,  kemudian  studi  kepustakaan berupa  dokumen  perundang-undangan, jurnal,  catatan,  dan  buku-buku  terkait penelitian ini.
Peneliti  melakukan  analisis  data dengan  terlebih  dahulu  mengumpulkan data dari sumber-sumber yang disebutkan  di  atas.  Kemudian,  data diklasifikasikan sesuai kebutuhan, kemudian  disusun  sesuai  topik  atau masalah  yang  diangkat  yaitu  tentang investasi  saham  ditinjau  dari  sudut pandang  hukum  ekonomi  syariah. Terakhir, keseluruhan data hasil penelitian  dan  pembahasan  disajikan dengan pola deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Investasi Saham Syariah
Investasi
Kata  investasi  merupakan  adopsi dari bahasa inggris yang mana investment.  Menurut  (Huda,  2007), invest  sendiri  memiliki  arti  menanam. Kemudian dalam bahasa arab, investasi dikenal  dengan  istilah  ististmar  artinya
harta  berbuah  dan  jumlah  bertambah (Gunawan,  2013).  Beberapa  pakar investasi menyebutkan beberapa pengertian, diantaranya Tandelilin yang mengatakan bahwa Investasi merupakan  suatu  kegiatan  dimana mengeluarkan  sejumlah  dana  saat  ini atau  sumber  daya  yang  lain  dengan mengharapkan  keuntungan  di  masa mendatang (Tandelilin, 2010).
Kemudian,  dalam  syariat  Islam, investasi bersumber dari kekayaan atau aset  daripada  simpanan  yang  mana dalam investasi pada umumnya memiliki batas definisi sebagai sisa dari pendapatan  setelah  dikurangi  berbagai pengeluaran konsumsi (Jusmaliani, 2008).  Sedangkan dalam syariat Islam, investasi  memang  dianjurkan  dan menjadi prioritas bukan hanya menjadi rencana sisa setelah pendapatan tersisa.
Pembahasan  investasi  berkaitan dengan  pengelolaan  aset  finansial khususnya sekuritas yang bisa diperda- gangkan  ( marketable  securities )  dalam hal ini adalah saham. Kegiatan investasi dapat  dilakukan  pada  sejumlah  aset seperti dibawah ini:
1) Aset  riil  (tanah,  emas,  mesin,  atau bangunan).
2) Aset  finansial (deposito,  saham, obligasi,  options,  warrants,  atau futures).
Aset  finansial  adalah  klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset  pihak  penerbit  surat  berharga tersebut.  Bentuknya  bisa  berupa  surat penyertaan  kepemilikan  perusahaan atau juga bisa berbentuk surat hutang.
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Kegiatan  investasi  yang  paling banyak mempunyai tingkat resiko yang tinggi  dan  lebih  mengarah  kepada tindakan  spekulatif  adalah  kegiatan investasi  dalam  bentuk  asset  finansial. Salah satu investasi dalam bentuk asset finansial adalah investasi saham. Saham Syariah
Saham merupakan bukti penyertaan  atau  kepemilikan  dalam suatu  perusahaan  yang  memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung  dari  kemampuan  investor dalam mengelolanya (Tandelilin, 2010).
Saham  Syariah  adalah  saham- saham  yang  memiliki  karakteristik sesuai  dengan  syariah  Islam  atau  yang lebih dikenal dengan syariah compliant .
Pada  konsepnya,  saham  adalah  bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan  dan  investor  atau  pemilik modal  tersebut  berhak  mendapatkan kentungan. Konsep ini
tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah, dalam  muamalah  konsep  ini  dikenal dengan  kegiatan musyarakah atau syirkah (Ibrahim, 2013).

## Hukum Ekonomi Syariah
Menurut  pemahaman  masyarakat “Hukum  Ekonomi  Syariah”  memiliki arti  “Hukum  Ekonomi  Islam”  yang sumbernya diperoleh dari sistem ekonomi  Islam  yang  berkembang  di masyarakat.  Dimana  sistem  ekonomi Islam dalam masyarakat adalah pelaksanaan  fikih  muamalah  di  bidang ekonomi  secara  umum.  Walau  begitu,
agar  pelaksanaan  ekonomi  Islam  atau ekonomi syariah teratur maka diperlukan  hukum  yang  mengaturnya
agar  tercipta  tertib  hukum  dan  tidak terjadi  sengketa  ekonomi  syariah, kalaupun  terjadi  sengketa  ada  panduan penyelesaiannya  melalui  hukum  yang sudah dibentuk. Maka disini sudah jelas, sistem  ekonomi  Islam  atau  sistem ekonomi syariah membutuhkan Hukum
Ekonomi Syariah untuk menjadi panduan  interaksi  ekonomi  dalam masyarakat muslim yang madani (Habibullah, 2020).
Secara  nyata,  produk  hukum ekonomi  syariah  dapat  mengacu  pada pengakuan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia sebagai hukum materil ekonomi syariah (Habibullah,  2020).  Kemudian  dalam bentuk hukum positif Indonesia,
keabsahan  hukum  ekonomi  syariah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung  (Perma)  Nomor  2  tahun  2008 tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (KHES). Dengan adanya KHES ini  menjadi  produk  hukum  yang  nyata dimana terdapat di dalamnya pemikiran-pemikiran hukum dari ulama madzhab fikih dan beberapa qanun dari berbagai negara. Pada akhirnya, KHES ini  merupakan  kitab  hukum  yang mencerminkan  wawasan  keindonesian sebagai  salah  satu  penyatuan  dari  hu- kum-hukum  ekonomi  syariah  yang berlaku di negara-negara  muslim
lainnya (Ridwan, 2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara berurutan terdiri dari  empat  buku,  yaitu;  “(1)  Subjek hukum  dan  amwal  terdiri  atas  3  bab (pasal 1-19); (2) Akad terdiri dari 29 bab (pasal  20-673);  (3)  Zakat  dan  Hibah
dibagi  menjadi  4  bab  (pasal  674-734);
(4) Akuntansi Syariah terdiri atas 4 bab (pasal 735-796)- (Mahkamah Agung RI, 2008)”.
Berdasarkan
penelitian Habibullah  (2020),  Mengacu  pada pembagian tersebut dapat dilihat bahwa pembahasan  terbanyak  yang  diatur dalam  KHES  adalah  mengenai  akad atau perjanjian tentang hukum perikatan ekonomi syariah. KHES secara keseluruhan terdiri dari 796 pasal, buku tentang  akad  mengambil  sebanyak  80 persen pembahasan sebanyak 653 pasal. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian bahwa ruang lingkup ekonomi syariah  meliputi  “ba’i,  akad-akad  jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara‟ah  dan  musaqah,  khiyar, ististna‟,  ijarah,  kafalah,  hawalah, rahn,  wadi‟ah,  ghashab  dan  itlaf,
wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta’min , obligasi  syariah mudharabah, pasar modal,  reksadana  syariah,  sertifikasi bank  Indonesia  syariah,  pembiayaann multi  jasa, qard, pembiayaan  rekening koran  syariah,  dana  pesiun  syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah”. Namun, bila kita melihat dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama, ruang lingkup Ekonomi Syariah meliputi:  “bank  syariah,  lembaga keuangan  mikro  ekonomi  syariah, reasuransi  syariah,  reksadana  syariah, obligasi  syariah  dan  surat  berjangka menengah  syariah,  sekuritas  syariah pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah” (Habibullah, 2020)

## Jual  beli  Saham  dalam  Sumber Hukum Islam
Al-Quran  dan  Hadits  merupakan sumber  hukum  yang  utama  bagi  umat Islam. Dalam al-Quran dan Hadits tidak hanya dibahas soal agama, namun juga permasalahan manusia dengan manusia menyangkut  ekonomi.  Ketika,  suatu masalah tidak dapat ditemukan rujukannya  secara  langsung  dalam  al- Quran dan Hadits barulah kita merujuk pada  pendapat  para  sahabat  Nabi  dan ijma’ ulama.
Salah  satu  contoh  sederhananya adalah  investasi  saham.  Peneliti  akan contohkan dalam sebuah cerita berikut, seorang  bernama  A  telah  memiliki bisnis  peternakan  namun  suatu  waktu memiliki  permasalahan  modal  yang kurang. Kemudian, A memiliki partner bernama B dan mengajaknya bekerjasama untuk mendanai bisnisnya. Setelah usaha berjalan lancar diperoleh keuntungan  atau  kerugian  hasil  usaha, yang  mana  di  awal  telah  disepakati pembagiannya.
Cerita  tersebut  contoh  yang menggambarkan dunia investasi saham.
Pada transaksi saham terdapat perusahaan yang dikenal dengan emiten yang go  public atau  terdaftar  di  BEI yang  membutuhkan  modal  pendanaan untuk menjalankan
bisnisnya.
Perusahaan  terlebih  dahulu  melakukan IPO  agar  masyarakat  umum  dapat  ikut melakukan pembelian sahamnya. Kemudian secara resmi saham perusahaan tersebut setelah IPO
terdaftar  sebagai  saham  yang  dijual secara  bebas  di  BEI.  Kemudian,
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
perusahaan  akan  melakukan  Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan  pembagian  dividen  atau tidak.  Jika  perusahaan  memutuskan tidak  memberikan  dividen  tahunan maka  perusahaan  menggunakan  laba ditahan  tersebut  untuk  kebutuhan pendanaan perusahaan kembali.
Transaksi jual beli saham tersebut berjalan  secara  berkesinambungan  di pasar  sekunder  yaitu  Bursa  Efek Indonesia.  Khusus  saham  syariah, perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar di  tampilkan  di  Jakarta  Islamic  Index (JII)  dan  Indeks  Saham  Syariah Indonesia (ISSI). Perusahaan yang telah memenuhi  kriteria  sebagai  saham syariah  maka  sahamnya  akan  bisa dilepas dan dibeli oleh publik. Terdapat dua  jenis  saham  yang  tersedia  yaitu saham biasa ( common stock ) dan saham istimewa ( preferen stock ).
Seperti  yang  telah  disebutkan bahwa  dalam  melakukan  kegiatan apapun termasuk bermuamalah atau jual beli  maka  rujukan  utamanya  harus sesuai  syariah  Islam  yaitu  terdapat dalam  al-Quran  dan  Hadits.  Tidak hanya itu, jika perlu ada sumber penguat seperti  kaidah  fikih,  pendapat  ulama, dan ijma’ ulama.  Berikut  dalil-dalil yang  dapat  menjadi  landasan  jual  beli saham di pasar modal syariah.
a. Al-Qur’an
“…dan  Allah  menghalalkan  jual beli  dan  mengharamkan  riba… ”
(QS. al- Baqarah [2]: 275) “ Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29) “Hai orang yang beriman!
Penuhilah  akad-akad  itu… ”  (QS.
Al-Ma’idah [5]:1 Ayat-ayat al-Quran di atas merupakan  ayat  yang  menegaskan kehalalan jual beli. Dimana keseluruhan transaksi  yang  berkaitan  dengan  jual beli apabila dilakukan dengan landasan syariah  maka  hukumnya  halal.  Hal  ini termasuk  mengenai  jual  beli  saham,
dimana seseorang
melakukan pendanaan  atau  investasi  pada  bisnis seseorang  baik  produk  ataupun  jasa. Penjelasan  tersebut  dilandaskan  pada mafhum  mukhalafah  atau  pemahaman terbalik.  Yang  mana  merupakan  salah satu teori istinbath hukum dalam hukum Islam,  di  mana  dari  pengharaman memakan dan menjual anjing kemudian membuat  segala  yang  berhubungan dengan anjing menjadi haram, termasuk memberikan dana pengelolaan peternakan anjing. b. Hadist “ …tidak  halal  keuntungan  sesuatu yang  tidak  ditanggung  resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan  sesuatu  yang  tidak  ada padamu- (HR. Al  Khomsah  dari Amr  bin  Syuaib  dari  ayahnya  dari kakeknya)” “Tidak  boleh  menjual  sesuatu hingga  kamu  memilikinya -  (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)” “ Rasulullah  s.a.w  melarang  jual beli  yang  mengandung  gharar- (HR.  Muslim,  Tirmidzi,  Nasa’i,
Abu  Daud,  dan  Ibnu  Majah  dari Abu Hurairah)”
c. Kaidah Fiqih
“ Pada  dasarnya,  semua  bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. ” d. Ijma’ Ulama Yakni  keputusan Muktamar  ke-7
Majma’ Fikih Islami tahun 1992 di
Jeddah  “ Boleh menjual atau menjaminkan  saham  dengan  tetap memperhatikan peraturan  yang berlaku pada perseroan .”
e. Pendapat Ulama Pendapat Ibnu  Qudamah dalam Al-Mughni  juz  5/173  [Beirut:  Dar  al Fikr, tanpa tahun]:
“ Jika  salah  seorang  dari  dua orang  berserikat  membeli  porsi mitra  serikatnya,  maka  hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain .”
Pendapat Dr.  Wahbah  al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841:
“ Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan  transaksi  atas)  saham hukumnya  adalah  boleh,  karena  si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan  sesuai  dengan  saham yang dimilikinya .” “ Bermusahamah (saling bersaham) dan  bersyarikah  (kongsi)  dalam bisnis  atau  perusahaan  tersebut serta  menjualbelikan  sahamnya, jika  perusahaan  itu  dikenal  serta tidak  mengandung  ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan  karena  saham  adalah bagian  dari  modal  yang  dapat memberikan  keuntungan  kepada pemiliknya  sebagai  hasil  dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal  itu  hukumnya  halal,  tanpa diragukan. ”’ –
(Lihat:  Syaikh  Dr.  ‘Umar  bin  ‘Abdul ‘Aziz  al-Matrak  (Al-Matrak,  al- Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah,
[Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 0407 H], h.
369-375)
“Pendapat  para  ulama  yang membolehkan pengalihan kepemilikan  porsi  suatu  surat berharga  selama  disepakati  dan diizinkan  oleh  pemilik  porsi  lain dari  suatu  surat  berharga.” (bi- idzni syarikihi).
Dalil-dalil  di  atas  tertera  dan menjadi  landasan  dalam  Fatwa  DSN MUI tentang pasar modal dan pedoman umum  penerapan  prinsip  syariah  di bidang  pasar  modal.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  dalil-dalil  tersebut kuat dalam menyatakan bahwa jual beli saham  di  pasar  modal  syariah  adalah halal  asalkan  keseluruhan  yang  terkait dengan  jual  beli  saham  tersebut  sesuai dengan prinsip syariah.
Namun, halal disini masih mengacu  pada  sahamnya.  Kita  perlu membahas  terkait  proses  transaksi  dan jenis usaha perusahaan yang sahamnya halal.
Apakah Semua Saham Halal?
Berdasarkan pembahasan pertama terkait kehalalan jual beli saham sudah jelas  disebutkan  bahwa  transaksi  jual beli saham itu halal. Akan tetapi, perlu pengkajian lebih jauh tentang saham apa saja  yang  halal  yang  diperdagangkan oleh  perusahaan  dengan  kata  lain kegiatan  usaha  perusahaan  seperti  apa yang  sahamnya  dapat  dikatakan  halal, kemudian  seperti  apa  cara  transaksi sahamnya.  oleh  karena  dapat  diuraikan sebagai berikut:
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
a. Kegiatan Usaha Perusahaan Setiap saham yang diperjualbelikan di pasar modal syariah telah  lulus  dan  memenuhi  kriteria sebagai  saham  syariah.  Namun  masih banyak yang belum mengetahui kriteria usaha  seperti  apa  yang  menyebabkan suatu  saham  dapat  dikatakan  sebagai saham  syariah.  Padahal  pada  dasarnya,
al-Quran dan Hadits sudah membentangkan secara jelas jenis usaha atau perdagangan yang halal dan haram. Maka tidak jauh berbeda dengan kriteria saham syariah karena landasan pengkriteriaannya berasal dari al-Quran dan hadits.
Perlu  diketahui  kategori  saham syariah  dibagi  menjadi  saham  aktif dimana  perusahaan  menyatakan  secara langsung dan tertulis mengenai kesyariahanna mengenai kegiatan usaha yang  dijalankan  di  dalam  anggaran dasar perusahaan, ketentuan ini mengacu pada POJK Nomor 17/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Kategori kedua, yaitu saham  pasif  dimana  perusahaan  tidak menyatakan  kegiatan  usahanya  ke dalam  anggaran  dasar  perusahaan sehingga  lembaga  berwenang  perlu meninjau  kesyariahan  usaha  yang dijalankan, peraturan tentang ini mengacu pada peraturan Bapepam LK. II. K. 1.
Saham  pasif  atau  emiten  pasif sejak pendirian perusahaan tidak menyebutkan  bahwa  emiten  tersebut syariah,  namun  karena  kegiatan  usaha yang dijalankan dan rasio keuangannya memiliki  kesesuaian  dengan  prinsip
syariah  suatu  saham  syariah  maka dikategorikan  menjadi  emiten  dengan saham  syariah.  Keputusan  Bapepam menyebutkan  kriteria  saham  syariah dapat  dikatakan  sebagai  saham  syariah dilihat  dari  dua  aspek  yaitu  kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang disebutkan kegiatan  usaha  yang  sesuai  prinsip syariah  menjadi  aspek  kualitatif  dan kesesuaian  rasio  keuangan  menjadi aspek kuantitatif.
Kriteria  kualitatif  suatu  emiten dengan  saham  syariah  yaitu  dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam “Peraturan IX.A.13 Kep. 181/BL/2009”
kegiatan  usaha  yang  bertentangan dengan  prinsip  syariah  yaitu  sebagai berikut;  “(1)  perjudian  dan  permainan yang  tergolong  judi;  (2)  perdagangan yang  dilarang  menurut  syariah  antara lain  perdagangan  yang  tidak  disertai dengan  penyerahan  barang/jasa  dan perdagangan dengan penawaran/ permintaan  palsu;  (3)  jasa  keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga dan  perusahaan  pembiayaan  berbasis bunga;  (4)  jual  beli  yang  mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/ atau judi (maysir) antara  lain  asuransi konvensional;
(5) memproduksi,
mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau  menyediakan  antara  lain barang  jasa  haram  zatnya  (haram li- dzatihi ),  barang  jasa  haram  bukan karena  zatnya  (haram li-ghairihi )  yang ditetapkan  oleh  DSN  MUI  dan/atau barang  jasa  yang  merusak  moral  dan bersifat  mudharat;  dan  (6)  melakukan transaksi yang mengandung unsur suap
(risywah)” (Badan  Pengawas  Pasar Modal , 2009).
Kemudian, kategori saham syariah  dari  kriteria  kuantitatifnya dinilai dari rasio hutang dan pendapatannya.  Dimana  ketentuannya di atur dalam peraturan yang sama;
“(1)  total  hutang  yang  berbasis bunga  dibandingkan  dengan  total ekuitas tidak lebih dari 82 persen; dan  (2)  total  pendapatan  bunga dan pendapatan tidak halal lainnya  dibandingkan  dengan total pendapatan usaha dan pendapatan  lainnya  tidak  lebih dari 10 persen.” Selanjutnya terjadi penyempurnaan pada kriteria kuantitatif melalui  “Kep-208/BL/2012”  dimana terjadi  perubahan  pada  poin  (1)  rasio hutang  yang  sebelumnya  dibandingkan dengan  equitas  diganti  pembandingnya dengan  total  aset.  Sehingga  bunyinya yaitu;
“(1)  total  utang  yang  berbasis bunga  dibandingkan  dengan  total aset tidak lebih dari 45 persen; dan
(2)  total  pendapatan  bunga  dan pendapatan  tidak  halal  lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10 persen” Kedua  kriteria  tersebut  kualitatif dan kuantitatif menjadi penentu apakah suatu perusahaan lulus screening saham syariah pasif atau tidak, sehingga ketika lolos screening sahamnya dapat dinyatakan  sebagai  emiten  dengan saham  syariah  dan  dapat  dimasukkan dalam  Daftar  Efek  Syariah  (DES). Dengan demikian, saham tersebut dapat
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui JII dan ISSI. Lembaga Kliring dan Penjaminan
(LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) menjalin kerjasama dengan  Bursa  Efek  Indonesia  untuk melaksanakan  kegiatan  operasi  bursa dan menyediakan sistem serta perangkat sarana  untuk  perdagangan  saham. Kemudian,  LKP  dan  LPP  juga  turut mengeluarkan  peraturan  bursa  dan sistem  untuk  mengawasi  perdagangan saham seperti
mengantisipasi, mendeteksi  aktivitas  yang  tidak  sesuai dengan prinsip syariah (Ibrahim, 2013).
b. Jenis Transaksi Saham Ketika  bertransaksi  saham  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  saat  ini telah banyak jenis transaksi dan sistem yang  tersedia  namun  belum  terbukti kehalalannya atau jenis transaksi tersebut sesuai prinsip syariah atau tidak. Tersedianya Daftar Efek Syariah (DES) memberikan motivasi baru bagi perusahaan  sekuritas  untuk  membuat pembaharuan  sistem  trading  yang memudahkan.  Salah  satu  yang  telah hadir  ialah Sharia  Online  Trading Online (SOTS)  yang  mana  merupakan sistem online trading yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan prinsip syariah yaitu dilihat dari aspek  saham  yang  diperjualbelikan hanya yang masuk dalam DES dan dari mekanisme perdagangan
tidak mengandung Margin  Trading (riba) short  selling  dan  aturan  lainnya  yang dilarang dalam Islam (Musthofa, 2020).
Shariah  Online  Trading  System (SOTS)  memiliki  perangkat  lunak  di
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dalamnya yang dapat digunakan dalam jual beli saham, memperbarui informasi perkembangan saham, mengetahui faktor  perkembangan  harga  saham, informasi  terkait  perusahaan  yang terdaftar  dan  fitur  keuangan  pelaku pasar. SOTS ini dibuat dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah fatwa  DSN-MUI  No.  80  (Prasetia, 2017).
Terdapat  tiga  jenis  mekanisme atau transaksi saham yang dilarang atau diharamkan  dalam  Islam  karena  tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:
1) Bai’ al- Hamisy ( Margin Trading )
Ini  merupakan  jenis trading dengan sistem margin. Trading margin ini  mengandung  unsur  riba  dimana sekuritas  mengambil  bunga  dari  dana transaksi  yang  digunakan  investor.
Karena investor melakukan peminjaman  dana  kepada  perusahaan sekuritas dengan menetapkan
persentase  bunga  di  awal  dan  dilunasi dalam  rentang  waktu  tertentu.  Dengan kata  lain,  pada  transaksi  ini  investor melakukan  fasilitas  pinjaman  dari perusahan  sekuritas  berbasis  bunga (riba) untuk melakukan pembelian efek (Soemitro, 2019).
2) Bai’ al-Maksyuf ( Short Selling ) Dijelaskan  dalam  Fatwa  DSN
MUI Nomor 80 tahun 2011 bahwa Bai’ al- Maksyuf adalah  “Jual  beli  secara tunai  atas  barang  (efek)  yang  bukan milik  penjual  dan  penjual  tidak  diberi izin  oleh  pemilik  untuk  menjualkan, atau  jual  beli  secara  tunai  atas  barang (efek)  padahal  penjual  tidak  memiliki
efek yang dijualnya”. Dengan transaksi ini tentunya mengandung unsur gharar (ketidakpastian).
Sementara  secara  umum  short selling  adalah  aktivitas  yang  mana melakukan penjualan saham perusahaan tanpa memilikinya lebih dulu. Situasinya adalah pialang yang
memiliki  saham  atau  bisa  juga  para pialan  melakukan  peminjaman  saham dari investor lain untuk saham tersebut dijual kembali pada investor baru. Short selling  ini  mengarah  pada  transaksi najsy  (penipuan)  dan  juga  termasuk dalam  transaksi  saham margin,  dimana harus  memiliki  akun  margin  terlebih dulu  untuk  melakukannya  jual  beli sahamnya (Musthofa, 2020).
Investasi  Saham  di  Bursa  Efek Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah
Berdasarkan  sudut  pandang  fiqh muamalah,  akad  investasi  dalam  Islam dimasukkan  dalam  akad  atau  kontrak amanah.  Dimana,  antara  investor  dan penerima  dana  merupakan partner bisnis yang keduanya saling membantu. Kemudian,  dalam  hubungan  tersebut pembagian  keuntungan  atau  kerugian dilandaskan pada modal keduanya atau yang  dalam  akad  muamalah  dikenal sebagai musyarakah ,  berarti  tidak  ada jamin  menjamin  antara  pihak  satu dengan  pihak  yang  lain.    Keputusan Majma  Fikih  Al-Islami  menyebutkan, “Investasi  apa  pun  yang  menjadikan pihak pengusaha ( mudharib ) memberikan  keuntungan  dengan  kadar tertentu  kepada  investor,  maka  hal  itu adalah  haram.  Karena  sifat  investasi
telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba”.
Terdapat  kaidah  fikih  dalam investasi yang menjadi landasan dalam berinvestasi.  Dalam  kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dituliskan: “Bahwa keuntungan adalah melalui menanggung  risiko  yang  ada”.  Dalam kaidah  yang  lain:  “Siapa  saja  yang hendak  mendapatkan  manfaat  dari sesuatu, maka harusnbaginya menanggung  risikonya  (Durar  Al- Ahkam  Sharh  Majallah  Al-  Ahkam)”. Dapat  diketahui  bahwa  dalam  Islam kewajiban  bagi  kedua  pihak  yang bertransaksi  dalam  investasi  untuk bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian  sesuai  dengan  kesepakatan  di awal.  Namun  terdapat  pengecualian kewajiban  itu  gugur,  di  mana  ada pembatalan  kontrak  oleh  satu  pihak sehingga  menyebabkan  kerugian  untuk pihak lain.
Investor  yang  akan  melakukan investasi  saham  akan  melakukannya pada  pasar  sekunder  yaitu  Bursa  Efek Indonesia (BEI) di pasar modal syariah. Dikatakan  pasar  modal  syariah  karena seluruh  kegiatannya  sudah  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah,  yang mana  terbebas  dari  riba,  perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya (Burhanuddin, 2009).
Prinsip-prinsip syariah pada pasar modal  juga  diatur  secara  jelas  dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yaitu:
“Prinsip  syariah  di  Pasar  Modal adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam
kegiatan  syariah  di  pasar  modal berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional-  Majelis  Ulama  Indonesia, sepanjang  fatwa  dimaksud  tidak bertentantang dengan Peraturan
Otoritas  Jasa  Keuangan ini  dan/atau Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan lainnya  yang  didasarkan  pada  fatwa Dewan  Syariah  Nasional-  Majelis Ulama Indonesia.”
Penggunaan  prinsip  syariah  pada pasar  modal  karena  pada  dasarnya prinsip  umum  yang  diterapkan  pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pasar modal sudah  sejalan  dengan  prinsip  syariah. Disini  kita  perlu  menekankan  pada aspek  kehalalan;  halal  dari  objeknya, halal  cara  perolehannya  dan  halal  cara penggunaanya (Pontjowinoto, 2003).
Pada  18  April  2001,  menjadi sejarah  penting  bagi  pasar  modal syariah  Indonesia  karena  untuk  kali pertama DSN MUI mengeluarkan fatwa yang  berkaitan  langsung  dengan  pasar modal  yaitu  ‘Fatwa  Nomor  20/DSN-
MUI/IV/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Investasi  untuk  Reksa Dana  Syariah’.  Melalui  fatwa  tersebut DSN MUI membahas mengenai kriteria saham  syariah,  terkhusus  pada  aspek kuantitatif  seperti  rasio  keuangan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia  (DSN  MUI)  menyebutkan dalam “Fatwa Nomor 20/DSN-
MUI/IV/2001  dalam  pasal  10”  bahwa kriteria  saham  emiten  dalam  kondisi yang tidak layak adalah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001):
“(a) apabila struktur utang terhadap modal  sangat  bergantung  kepada pembiayaan  dari  utang  yang  pada intinya  merupakan  pembiayaan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang  mengandung  unsur  riba;  (b) apabila  suatu  emiten  memiliki nisbah  utang  terhadap  modal  lebih dari 82 persen (utang 45 persen dan modal 55 persen).”
Ketentuan poin b yang dibuat oleh DSN  MUI  merujuk  pada  perkataan Imam  Al-Ghazali  yang  menyatakan bahwa “dalam sebuah bisnis atau usaha modal  tidak  boleh  kecil  dari  utang” (Bahrudin, 2015). Perkataan tersebutlah yang kemudian dikutip oleh Ketua MUI K.H. Ma’ruf Amin, “modal harus lebih besar  daripada  utang  yang  berbasis bunga”. Pendapat ini kemudian diterjemahkan  dalam  pasal  dengan penjelasan  maksimal  utang  berbasis bunga  45  persen  dan  modal  55  persen atau  82  persen  rasio  utang  berbasis bunga dibandingkan total modal.
Dengan komposisi 45:55 berarti modal yang  nota  bene  halal  masih  besar  dari utang berbasis bunga (Prasetyo, 2016).
Penjelasan  di  atas  merupakan bentuk  pengecualian  dari  MUI  bahwa sangat  sulit  menghindari  penggunaan utang  berbasis  bunga  pada  sebuah perusahaan,  oleh  karena  itu  DSN  MUI memberikan pembolehan dengan ketentuan  seperti  di  atas  (Bahrudin, 2015). Hanafi (2011) pun mempertegas bahwa  utang  merupakan  langkah  bagi berusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan  sehingga  kebijakan  hutang sangat sulit dihindari.
Berikutnya  keluar  fatwa  DSN MUI yang memperkuat transaksi saham di Bursa Efek Indonesia dihalalkan oleh MUI  yaitu  “Fatwa  DSN-MUI  No: 40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan
Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,
Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN- MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip  Syariah  dalam  Mekanisme
Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  di Pasar Reguler Bursa Efek”.
Pada  “Fatwa  DSN-MUI  No. 80/DSN-MUI/III/2011 ketentuan umum point  4  jelaskan  mengenai  mekanisme perdagangan  saham  di  Bursa  Efek Indonesia”, bunyinya:
“Pasar reguler adalah pasar di mana Perdagangan  Efek  di  Bursa  Efek dilaksanakan  berdasarkan  proses tawar menawar yang berkesinambungan ( bai’ al- musawamah )  oleh  anggota  Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya  dilakukan  pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di bursa efek”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut sudah  jelas  bahwa  transaksi  saham dalam  mekanisme  perdagangan  saham di  bursa  efek  menggunakan  akad bai’ al-musawamah. Maksudnya adalah jual beli  dengan  tawar  menawar  dimana pihak menjual tidak menyebutkan harga pokok  barang,  akan  tetapi  menetapkan harga  tertentu  dan  membuka  peluang untuk ditawar, hal ini merupakan bentuk asal muasal dari jual beli.
Selanjutnya pada fatwa yang sama dalam  ketentuan  khusus  poin  3 disebutkan:
“Tindakan  yang  tidak  sesuai dengan prinsip syariah pelaksanaan perdagangan  efek  harus  dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak  diperbolehkan  melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung
unsur dharar, gharar, riba , maisir, risywah,  maksiat dan  kezaliman, tagrir, ghisysy, tanajusy/najsy , ihtikar,  bai  al-ma’dum,  talaqqi  a- rukban, ghabn, riba, dan tadlis .”
Berdasarkan  ketentuan  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia  (DSN  MUI)  melalui  faktwa- fatwa  yang  dikeluarkan  terkait  pasar modal  syariah  dan  saham  syariah dijelaskan  bahwa  Investasi  Saham  itu halal  dan  diperbolehkan  oleh  Islam. Diketahui  juga  bahwa  investasi  saham dalam  Islam  disebut musahamah yang merupakan  turunan  dari musyarakah (saling  bersaham). Musyarakah sendiri sederhananya berarti “berkongsi, bekerjasama,  dan  bersyarikat”.  DSN
MUI  mengutip  beberapa  pendapat Ulama yang memperbolehkan investasi saham diantaranya:
Pendapat pertama:
“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan  transaksi  atas)  saham hukumnya  boleh,  karena  pemilik saham adalah mitra dalam perseroan  sesuai  dengan  saham yang dimilikinya.” Pendapat Kedua:
“(Jenis  kedua),  adalah  saham- saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur  yang  dibolehkan.  Ber- musahamah (saling bersaham) dan
ber- syarikah (berkongsi)  dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan  sahamnya,  jika perusahaan  itu  dikenal  serta  tidak mengandung  ketidakpastian  dan ketidak-jelasan  yang  signifikan, hukumnya boleh. Hal itu
disebabkan  karena  saham  adalah
bagian  dari  modal  yang  dapat memberikan  keuntungan  kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”
Pendapat ketiga:
“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”
Investasi  saham  syariah  dengan tujuan  untuk  berinvestasi  menurut perspektif  hukum  ekonomi  syariah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan jual beli  saham  dengan  sistem  underlying saha  yang  halal  dianjurkan  guna memenuhi investasi dan mengembangkan  aset,  ini  merupakan salah  satu  tujuan  agama  Islam  yaitu maqasid syariah ( hifdzul maal ). Namun, jika  jual  beli  saham  dilandaskan  atas dasar  spekulasi  maka  itu  diharamkan karena mengandung maysir dan gharar.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Erika  Amelia,  selaku  ketua Jurusan  dari  Prodi  Ekonomi  Syariah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan
“Investasi  saham  di  Bursa  Efek Indonesia  itu  sudah  sesuai  dengan prinsip  syariah  hanya  diawal  ketika akad  dilakukan,  baik  dengan  akad mudharabah, akad musyarakah dan lain sebagianya.  Karena  ujung  –  ujungnya ketika  transaksi  sudah  terjadi  dipasar maka  unsur  spekulasi  tidak  bisa dihilangkan”. Jadi bisa diambil kesimpulan  bahwa  investasi  saham  di Bursa  efek  Indonesia  sesuai  dengan prinsip syariah selama masih menggunakan  akad  yang  terdapat  atau
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
sesuai dengan fatwa DSN dan memenuhi  rukun  dan  syarat  jual  beli dalam Islam.
Investasi  saham  di  Bursa  Efek Indonesia  sudah  sesuai  dengan  hukum ekonomi  syariah.  Selain  itu  juga, kegiatan  investasi  sejalan  dengan  cita- cita  hukum  ekonomi  dan  hukum  Islam dimana ada dalam maqasid asy-syariah. Cita-cita  hukum  ekonomi  syariah  yang sejalan  dengan  hukum  Islam  terdapat pada  konsep  tentang  kegiatan ekonomi dilihat  dari  wadah  bagi  masyarakat untuk  melaksanakan  dua  perintah  al- Quran yaitu at-ta’awwun (saling tolong menolong)  dan  menghindari gharar (transaksi  bisnis  yang  merugikan  salah satu pihak).
Kemudian  ditilik  dari  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES), pelaksanaan jual beli atau perdagangan saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) telah  mengikuti  ketentuan  pasal-pasal dalam KHES, dimana syarat dan rukun jual  beli  dan  akad  yang  digunakan dalam  jual  beli  saham  di  Bursa  Efek Indonesia  sudah  sesuai.  Sehingga dengan  demikian,  menurut  hukum ekonomi  syariah  yang  ditinjau  dari Fatwa DSN MUI terkait investasi saham dan  juga  KHES  yang  meninjau  dari pelaksanaan akad dan jual beli, investasi
saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  Kantor Perwakilan  Jawa  Barat  sesuai  dengan hukum  ekonomi  syariah  dan  transaksi tersebut dihalalkan.

## KESIMPULAN
Mengacu  pada  penelitian  yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  dari  pemaparan dalil-dalil  di  atas  jelas  sekali  bahwa investasi dan jual beli saham halal dan dibenarkan  dalam  ajaran  Islam,  baik Al-Qur’an,  Hadis  Nabi,  Kaidah  Fiqh, Ijma’  ulama,  dan  pendapat  ulama . Kemudian,  dari  perspektif  hukum ekonomi syariah jual beli atau investasi saham  untuk  tujuan  investasi  itu diperkenankan, karena jual beli dengan underlying saham  yang  halal,  bahkan dianjurkan  karena  memenuhi  investasi dan  pengembangan  asset  salah  satu maqasid syariah ( Hifdzul maal ). Sedangkan  jual  beli  untuk  tujuan spekulasi  (main  saham)  itu  tidak diperkenankan.  Selain  itu  transaksi saham  dari  perspektif  hukum  ekonomi syariah  dinilai  dari  penggunaan  akad diketahui  bahwa  akad  yang  digunakan adalah Bai’  Al-Musawamah dan transaksi  mengacu  pada  musyarakah atau syirkah

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengawas Pasar Modal . (2009). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modaldan  Lembaga  Keuangan  Nomor:  Kep-181/Bl/2009  Tentang Penerbitan  Efek  Syariah. Retrieved  Januari  7,  2021,  from  Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan:
https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan_
Bapepam/IX.A.13_Penerbitan_Efek_Syariah.pdf
Bahrudin,  A.  (2015). Utang  dan  Pendapatan  Perusahaan  dalam  Kriteria  dan Penerbitan  Efek  Syariah  Perspektif  Hukum  Bisnis  Syariah  . Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.
Burhanuddin. (2009). Pasar Modal Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). Fatwa Dewan Syariah Nasional NOMOR:
20/DSN-MUI/IV/2001  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Investasi  Untuk Reksa Dana Syariah . Retrieved Januari 7, 2021, from http://mui.or.id/wp- content/uploads/files/fatwa/20-Pedoman_Investasi_Reksa_Dana.pdf
Gunawan  ,  A.  (2013). Analisis  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal Konvensional  (Studi  Kasus  di  Pasar  Modal  Indonesia. Jakarta:  Tesis, Universitas Trisakti.
Habibullah,  E.  S.  (2020).  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Tatanan  Hukum Nasional. Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  Islam , 691-710.
Huda,  N.  (2007). Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah  . Jakarta:  Pranada  Media Grup.
Ibrahim, I. M. (2013). Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 .
Jusmaliani . (2008). Investasi Syariah . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Mahkamah  Agung  RI.  (2008). PERMA  RI  Nomor  02  Tahun  2008  tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah. Retrieved  Januari  7,  2021,  from Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Peraturan  Perundang-Undangan: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0e65cdbbc eb8bb313931383138.html
Musthofa,  K.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  Melalui  SOTS (Sharia  Online  Trading  System). AL-IQTISHADIYAH:  Jurnal  Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 6, No. 1 , 29-43.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2015,  November  23). Peraturan  OJK  Nomor 17/POJK.04/2015  tentang  Penerbitan  dan  Persyaratan  Efek  Syariah Berupa  Saham  oleh  Emiten  Syariah  atau  Perusahaan  Publik  Syariah. Retrieved  Januari  7,  2021,  from  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/ regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/POJK-Nomor- 17POJK042015-Penerbitan-Persyaratan-Efek-Syariah-Berupa-Saham- oleh-Emiten-Syariah.aspx#:~:text=%E2%80%8BPeraturan%20OJK%20 Nomor%2017,Syariah%20atau%20Perusahaan
Prasetia,  Y.  S.  (2017).  Implementasi  Regulasi  Pasar  Modal  Syariah  Pada  Sharia Online Trading System (SOTS). Jurnal IAIN Ponorogo, NIZHAM, Vol. 05,
No. 02 .
Prasetyo, Y. (2016). Analisis Terhadap Kriteria Rasio Keuangan Saham Syariah dalam Peraturan Bapepam dan LK II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar  Efek  Syariah  . Bandung:  Tesis  Pascasarjana,  UIN  Sunan  Gunung Djati .
Ridwan.  (2016).  Legislasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Bingkai  Hukum Nasional  Indonesia  . Al-Risalah  Forum  Kajian  Hukum  dan  Sosial Kemasyarakatan, Vo. 16, No. 1 , 95-111.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria, Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2, 87-96.
Soemitro, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah; di Lembaga Keuaga dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Pleno Jure, Vol. 9 (2), 1-16.
Tandelilin , E. (2010). Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Karnisius.
Ulinnuha,  M.,  Susilowati,  D.  E  &  Hana,  K.H.  (2020).  Persepsi  Investor  Pemula terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam- JIEBI, Vol. 2., No. 1 , 1-14.