Volume 29, No.1, January – May 2019 p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA doi: 10.20473/jeba.V29I12019.6013
PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN, PEMERIKSAAN PAJAK, TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA TAMBORA
MIRANDA TURUSAKA SAU
a Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mirandasau@yandex.com

## ARTICLE HISTORY
Received:
9 Februari 2019
Revised 5 March 2019 Accepted: 21 March 2019 Online available: 14 Mei 2019
Keywords : income tax revenue, corporation taxpayer compliance levels,

## ABSTRACT
Directorate  General  of  Taxation  difficulties  to  achieve  the  target  of  tax revenue.  A  number of  attempts  were  made.  Through  extra  efforts,  DJP will explore the potential tax revenue. According to Darmin Nasution, to raise the tax rate, the only way is with intensification and extensification. Factors that represent extensification and intensification are the number of taxpayers, number of tax inspection and taxpayer compliance level.
The  research  aimed  to  find  out  whether  the  revenue  of  income  tax  at Tambora  Tax  Office  Service  influenced  by  the  number  of  Corporation Taxpayers, number of tax inspection, and Taxpayer compliance level. The number  of  Corporation  Taxpayers  is  measured  by  the  number  of effective  corporation  taxpayers.  The  number  of  tax  inspection  is measured  by  the  number  of  legal  products  published.  The  Taxpayer Compliance  level  is  measured  from  the  ratio  of  the  number  of Corporation  Monthly  Tax  Return  act  25  reported  on  time  with  the number of effective corporation taxpayer. The Income Tax revenue is the total revenue of corporation income tax act 25.
This  study  used  multiple  linier  regression  with  quantitative  data  that obtained from Tambora Tax Service Office for the period of Januari 2010 untill  Juni  2013.  This  research  states  that  the  number  of  Corporation Taxpayers, Taxpayer compliance level has an influence on the income tax revenue  at  Tambora  Tax  Office  Service.  While  the  number  of  tax inspection  does  not  have  an  influence  on  the  income  tax  revenue  at Tambora Tax Office Service.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## LATAR BELAKANG
Seperti yang diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia bahwa pajak adalah hal yang  sangat  penting  dalam  menunjang  pembangunan  di  negara  ini.  Namun  apabila melihat  fenomena  yang  terjadi  maka  penerimaan  akan  pajak  di  negara  ini  bisa terhambat.  Hal  itu  berarti  keberlangsungan  kepentingan  untuk  masyarakat  secara  luas juga  ikut  terhambat.  Oleh  karena  itu  sangat  penting  bagi  pemerintah  khususnya Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) untuk mencari cara agar penerimaan pajak tetap bisa sesuai dengan target.
Menurut  Darmin  Nasution  (Media  Indonesia,  2007)  menyatakan  bahwa  untuk menaikkan  rasio  perpajakan,  satu-satunya  cara  adalah  dengan  intensifikasi  dan ekstensifikasi.  Intensifikasi  yakni  dengan  membenahi  pembayaran  pajak  dari  sektor  ke sektor.  Di  lain  pihak,  ekstensifikasi  dilakukan  untuk  membidik  wajib  pajak  baru  karena potensi  calon  wajib  pajak  sangat  besar.  Sehingga  merupakan  hal  yang  penting  untuk melakukan  penelitian  dengan  mengkombinasikan  kedua  aspek  pendekatan  tersebut yaitu kombinasi dari ekstensifikasi dan intensifikasi di dalam perpajakan.
Faktor yang sangat dominan mewakili ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam hal akan diuji pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yaitu faktor jumlah wajib pajak, tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  serta  pemeriksaan  pajak.  Hal  ini  pun  dijelaskan  pada aturan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.09/2001, di mana pengertian “ektensifikasi adalah kegiatan yang  berkaitan  dengan  penambahan  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar.”  Kemudian pengertian  “intensifikasi  adalah  kegiatan  optimalisasi  penggalian  penerimaan  pajak seperti melakukan kegiatan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak.”
Berkaitan  dengan  penerimaan  pajak  di  Indonesia,  pemerintah  khususnya Direktorat Jendral Pajak memberikan target penerimaan yang harus dicapai oleh masing- masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tiap tahunnya. Target penerimaan pajak didasarkan atas  besaran  potensi  dari  masing-masing  daerah  lingkupnya.  Salah  satu  KPP  yang berpotensi  cukup  besar  dalam  hal  pencapaian  realisasi  penerimaan  pajak  yaitu  KPP Pratama  Jakarta  Tambora.  pada  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2011  persentase realisasi  penerimaan  melebihi  target.  Tahun  2010  sebesar    103,2%  dan  tahun  2011 sebesar  126,12%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KPP  mampu  mencapai  target  yang diberikan  oleh  DJP.  Namun  kinerja  KPP  mengalami  penurunan  pada  tahun  2012  dan tahun  201.  Pada  tahun  2012  hanya  sebesar  96,50%  dan  tahun  2013  sebesar  81,45%. Oleh karena itu, faktor mengenai penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tambora perlu untuk diteliti.
Berdasarkan  data  dari  KPP  setempat,  kontribusi  terhadap  penerimaan  pajak sektor  perdagangan  besar  dan  eceran  menempati  peringkat  pertama  yaitu  sebesar
48,03%.  Dan  apabila  dilihat  dari  jenis  wajib  pajak,  wajib  pajak  badan  mendominasi kontribusi terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 58,64%. Oleh karena itu pemilihan populasi  dengan  menggunakan  wajib  pajak  badan  pada  KPP  Tambora  merupakan  hal yang tepat dalam hal dilakukan penelitian.

## TINJAUAN PUSTAKA
Wajib Pajak
Dalam  pasal  2  ayat  1  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Fitriandi, dkk., 2010) dijelaskan bahwa:
setiap  wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri  pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.
Adapun  kewajiban  Wajib  Pajak  setelah  memiliki  NPWP  yang  tertera  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  UU  No  16 Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (Fitriandi, dkk., 2010) adalah sebagai berikut:
1. Dalam  pasal  4  dijelaskan  bahwa  wajib  pajak  wajib  mengisi  dan  menyampaikan Surat  Pemberitahuan  dengan  benar,  lengkap,  jelas  dan  menandatanganinya. Dalam  hal  wajib  pajak  adalah  badan  maka  Surat  Pemberitahuan  harus ditandatangani  oleh pengurus  atau  direksi.  Surat  Pemberitahuan Tahunan  Pajak Penghasilan  bagi  Wajib  Pajak  yang  wajib  menyelenggarakan  pembukuan  harus dilampiri  dengan  laporan  keuangan  berupa  neraca  dan  laporan  laba  rugi  serta keterangan  lain  yang  diperlukan  untuk  menghitung  besarnya  Penghasilan  Kena Pajak.
2. Dalam  pasal  10  dijelaskan  bahwa  Wajib  Pajak  wajib  membayar  atau  menyetor pajak  yang  terutang  dengan  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  ke  kas  negara melalui  tempat  pembayaran  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan.
Dengan  demikian  apabila  terdapat  penambahan  terhadap  jumlah  wajib  pajak  (syarat subjektif  dan  objektif  terpenuhi)  maka  terdapat  pula  penambahan  penerimaan    pajak dikarenakan  wajib  pajak  tersebut  memiliki  kewajiban  untuk  menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan perpajakannya.
Pemeriksaan Pajak
Pada  pasal  2  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Menteri Keuangan, 2013) menyatakan
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
bahwa  “Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang  melakukan  Pemeriksaan  dengan  tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Di mana  pemeriksaan  pajak  berkaitan  erat  dengan  laporan  pemeriksaan  pajak.  Laporan pemeriksaan  pajak  merupakan  laporan  tentang  hasil  pemeriksaan  yang  disusun  oleh pemeriksa pajak  secara ringkas  dan  jelas  serta  sesuai dengan ruang  lingkup  dan  tujuan pemeriksaan.  Laporan  pemeriksaan  pajak  inilah  yang  digunakan  sebagai  dasar penerbitan  produk  hukum  seperti  berbagai  Surat  Ketetapan  Pajak  dan  Surat  Tagihan Pajak.
Produk-produk hukum hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Pada  pasal  1  ayat  16  UU  KUP  berbunyi:  “Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar adalah  surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan  besarnya  jumlah  pokok  pajak, jumlah  kredit  pajak,  jumlah  kekurangan  pembayaran  pokok  pajak,  besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Pada  pasal  1  ayat  17  UU  KUP  berbunyi:  “Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.”
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
Pada  pasal  1  ayat  19  UU  KUP  berbunyi:  “Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar adalah  surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan  jumlah  kelebihan  pembayaran pajak  karena  jumlah  kredit  pajak  lebih  besar daripada pajak  yang  terutang  atau seharusnya tidak terutang.”
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Pada pasal 1 ayat 18 UU KUP berbunyi: “Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan  pajak  yang  menentukan  jumlah  pokok  pajak  sama  besarnya  dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.”
5. Surat Tagihan Pajak (STP).
Pada pasal 1 ayat 20 UU KUP berbunyi: “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan  tagihan  pajak  dan/atau  sanksi  administrasi  berupa  bunga  dan/atau denda.”
Dengan  demikian  untuk  mengimbangi  pelaksanaan  sistem self-assesment maka ditetapkanlah  suatu  mekanisme  pemeriksaan  pajak.  Dalam  hal  ini  fiskus  berperan  aktif dalam  pelaksanaannya  serta  wajib  memberikan  hasil  pemeriksaan  berupa  produk- produk  hukum.  Produk-produk  hukum  ini  berpotensi  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak
Definisi kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2005) adalah “suatu keadaan di  mana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.”  Umumnya  kepatuhan  wajib  pajak  diukur  dari   ketaatannya  dalam membayar  dan  melaporkan  pajaknya,  apakah  telah  dilakukan  dengan  benar  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan terdiri dari dua jenis yaitu kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  di mana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  formal  sesuai  dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Masa maupun Tahunan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan  di  mana  wajib  pajak  secara  substantif/  hakekat  memenuhi  semua  ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah wajib pajak yang mengisi SPT  dengan  jujur,  baik  dan  benar  sesuai  dengan  ketetuan  dalam  Undang-Undang Perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu.

## Penerimaan Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan dengan  penghasilan diterima  atau diperolehnya dalam tahun pajak.  Di mana  PPh  Pasal 25  menurut  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan(Fitriandi, dkk., 2010) adalah besarnya angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan sekali dalam tahun pajak berjalan.
Dalam  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-22/PJ/2008  tentang  Tata  Cara  Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Direktur Jenderal Pajak, 2008)  dalam pasal 3 dan 4 dijelaskan bahwa:
1. Pembayaran pajak harus harus dibayar/disetor selambat-lambatnya tanggal lima belas  bulan  takwim  berikutnya  dan  dilakukan  dengan  menggunakan  Surat Setoran  Pajak  (SSP)  atau  sarana administrasi  lain  yang  disamakan  dengan  Surat Setoran Pajak
2. Dalam hal pelaporan:
a. Wajib  Pajak  yang  melakukan  pembayaran  PPh  Pasal  25  pada  tempat pembayaran dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa  PPh  Pasal  25  dianggap  telah  disampaikan  ke  Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Wajib  Pajak  dengan  jumlah  angsuran  PPh  Pasal  25  Nihil  atau  angsuran  PPh  Pasal  25 dalam  bentuk satuan  mata  uang  selain  rupiah  atau  yang  melakukan  pembayaran  tidak secara  on-line  dan  tidak mendapat  validasi  dengan  NTPN,  tetap  harus  menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Gambar 1. Skema Rerangka Konseptual Penelitian

## Hipotesis
Setiap  wajib  pajak  yang  terdaftar  akan  diberikan  NPWP  sebagai  sarana administrasi  perpajakannya.  Di  mana  kewajiban  wajib  pajak  setelah  memiliki  NPWP adalah  wajib  mengisi  SPT  dengan  benar  serta  menyetorkan  pajak  atas  penghasilan dengan  menggunakan  SSP  dan  melaporkan  perhitungan  atas  pajak  tersebut.  Sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin besar penerimaan pajak yang diterima oleh  KPP.  Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  yang  diteliti  oleh  Tresno, dkk., (2011) serta Fitriani W & Saputra (2009) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka hipotesis pertama yang diajukan adalah: H 1 : Jumlah wajib pajak badan  berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambora.
Untuk  mengimbangi  pelaksanaan  sistem self-assesment maka  ditetapkanlah suatu mekanisme pemeriksaan pajak.  Berdasarkan UU KUP Pasal 29 menyatakan bahwa DJP berwenang melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan dan tujuan lain dalam perpajakan.  Dalam  hal  ini  fiskus  berperan  aktif  dalam  pelaksanakannya  serta  wajib memberikan hasil pemeriksaan berupa produk-produk hukum. Produk-produk hukum ini berpotensi  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Hal  tersebut  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herryanto  &  Toly  (2013)  yang  menyatakan  bahwa
Jumlah Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Penerimaan Pajak Penghasilan
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:
H 2 : Pemeriksaan  pajak  berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan  di  KPP
Pratama Jakarta Tambora.
Tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan ketaatan wajib pajak akan undang- undang perpajakan yang berlaku. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka  semakin  banyak  wajib  pajak  yang  melaporkan  pajak  atas  penghasilannya  secara benar.  Dengan  demikian  maka  penerimaan  pajak  pun  akan  meningkat.  Hal  tersebut didukung  oleh penelitian  yang dilakukan oleh  Hernadi  (2012),  Suhendra  (2010),  Fitriani W  &  Saputra  (2009),  Suryadi  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  Maka  hipotesis  ketiga  yang  diajukan adalah:
H 3 : Tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak  badan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambora.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif mempunyai  tujuan  untuk  menguji  teori,  meletakkan  teori  menjadi  landasan  dalam penemuan  dan  pemecahan  penelitian  (Sugiyono,  2003).  Dengan  populasi  yang digunakan adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tambora per bulan dari tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini menggunakan sensus di mana sampel adalah keseluruhan dari populasi yang berjumlah 5.639 wajib pajak.
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  empat  variabel  yaitu  tiga  variabel independen/bebas  dan  satu  variabel  dependen/terikat.  Variabel  independen  (X)  yang terdiri dari:
1. Jumlah Wajib Pajak Badan (X 1 )
Variabel  ini  diukur  dari  jumlah  wajib  pajak  badan  yang  efektif  di  KPP  Pratama Jakarta Tambora per bulan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2013. Data ini menggunakan skala pengukuran rasio.
2. Pemeriksaan Pajak (X 2 )
Variabel  ini  diukur  dari  banyaknya  pemeriksaan  pajak  atas  wajib  pajak  badan yang  tercermin  dari  jumlah  produk  hukum  pemeriksaan  (SKPKB,  SKPKBT,  SKPN,  SKPLB, STP)  yang  diterbitkan  oleh  KPP  Pratama  Jakarta  Tambora  mulai  dari  bulan  Desember 2009  sampai  dengan  bulan  Juni  2013,  di  mana  jumlah  pemeriksaan  yang  tercantum dalam  bulan  tersebut  merupakan  produk  hukum  yang  terbit  pada  bulan  sebelumnya. Data ini menggunakan skala pengukuran rasio.
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X 3 )
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Variabel ini diukur dari jumlah SPT Masa PPh 25 yang dilaporkan oleh WP badan dengan tepat waktu setiap bulannya dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2013. Jumlah SPT Masa PPh pasal 25 dihitung dengan cara jumlah SPT Masa yang masuk tepat  waktu  dibagi  keseluruhan  SPT  Masa  yang  seharusnya  disetor/dilaporkan  dikali 100%. Penyampaian SPT Masa PPh 25 dianggap tepat waktu apabila disampaikan paling lambat  20  hari  setelah  Masa  Pajak  berakhir.  Data  ini  menggunakan  skala  pengukuran rasio.

## 4. Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)
Variabel  ini  diukur  dari  jumlah  penerimaan  pajak  penghasilan  pasal  25  wajib pajak  badan  yang  diterima  KPP  Pratama  Jakarta  Tambora  per  bulan  dari  bulan  Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2013 (berdasarkan masa pajak). Data ini menggunakan skala pengukuran rasio.
Teknik Analisis Data
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  dengan  menggunakan  Analisis  Regresi  Linear Berganda  di  mana  untuk  melihat  pengaruh  secara  linier  antara  dua  atau  lebih  variabel independen dengan variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
Table 1 Output Uji Regresi
Coefficients a
-3505331591.016 1480091659.318 -2.368 .024
814519.563 295567.058 .295 2.756 .009 .868 1.152
6337869.599 31694097.330 .029 .200 .843 .475 2.105
66255932.626 15404117.746 .653 4.301 .000 .430 2.324 (Constant) Jumlah Wajib Pajak (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X3) Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) - Pasal 25 a. ANOVA b 7747405572804290000 3 2582468524268099000 22.619 .000 a
3767688668506747000 33 114172383894143800 11515094241311040000 36 Regression Residual Total Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X3), Jumlah Wajib Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) - Pasal 25 b. Model Summary b .820 a .673 .643 337894042 1.956 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Es timate Durbin- Watson Predic tors: (Constant), Tingkat Kepatuhan W ajib Pajak (X3), Jumlah
Wajib Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2)
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) - Pasal 25
b.
Model persamaan regresi yang dihasilkan adalah:
Y= -3.505.331.591,016 + 814.519,563 X 1 + 6.337.869,599 X 2 + 66.255.932,626 X 3
Koefisien  Determinasi  (R 2 )  sebesar  0,673,  memiliki  arti  bahwa  variabel  Jumlah  wajib pajak  badan  (X 1 ),  jumlah  pemeriksaan  pajak  (X 2 ),  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan (X 3 ),  dapat  mempengaruhi  sebesar  67,3%    penerimaan  PPh  Pasal  25  Badan  di  KPP Pratama  Jakarta  Tambora,  sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar  32,7,7%  dipengaruhi  oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

## Pembahasan
Hasil pertama penelitian ini, variabel jumlah wajib pajak badan (X 1 ) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 25  dengan p value 0,009 (lebih kecil dari 0,05). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Tresno, dkk. , (2011), dan Fitriani W & Saputra (2009) yang menemukan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.  Tresno, dkk. ,  (2011)  mengungkapkan  bahwa  “logikanya  setiap  terjadi penambahan  jumlah  wajib  pajak  maka  akan  diiringi  dengan  meningkatnya  jumlah penerimaan  pajak  penghasilan  yang  signifikan.  Penambahan  jumlah  wajib  pajak  yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada masa-masa berikutnya.”
Hasil  kedua  penelitian  ini,  variabel  pemeriksaan  pajak  (X 2 )  tidak  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 25 dengan p value 0,843 (lebih besar dari 0,05) dan bertanda  positif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  yang  sama  dengan  penelitian Kosasih  (2008)  dan  Suhendra  (2010)  yang  menemukan  bahwa  pemeriksaan  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  namun  hasil  ini  juga  tidak  signifikan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  kurang  optimalnya  aparat  pajak  pada  KPP setempat  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  (berdasarkan  data  penelitian  yang diperoleh).  Seharusnya  pemeriksaan  pajak  merupakan  hal  yang  penting  mengingat sistem  perpajakan  di  Indonesia  adalah self-assesment .  Jumlah  pemeriksaan  pajak mempunyai  peran  dalam  peningkatan  penerimaan  pajak  apabila  dilaksanakan  secara optimal.
Hasil  ketiga  penelitian  ini,  variabel  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  (X 3 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  PPh  25  dengan  p  value  0,000  (baca: mendekati  nol)  dan  bertanda  positif.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian Hernadi (2012), Suhendra (2010), Fitriani W & Saputra (2009), serta Suryadi (2006) yang menemukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
pajak.  Tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  sangat  diperlukan  dalam  sistem  perpajakan  di Indonesia  yang  menuntut  keikutsertaan  aktif  wajib  pajak  dalam  kewajiban perpajakannya. Kemudian pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan harus terus ditingkatkan dan database  management harus  dikembangkan  secara  akurat,  terintegrasi  dan  terjamin kerahasiaannya  sehingga  dapat  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  pelayanan perpajakan (Darussalam,2010).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka disimpulkan bahwa:
1. Jumlah  wajib  pajak  badan  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan  di  KPP  Pratama  Jakarta  Tambora.  Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  Tresno, dkk. ,  (2011),  dan  Fitriani  W  &  Saputra  (2009)  karena logikanya  setiap  terjadi  penambahan  jumlah  wajib  pajak  maka  akan  diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan. Akan tetapi dalam prakteknya, KPP kurang bekerja sama dalam pencarian data dengan kantor pusat serta  kadang  kala  perubahan  profil-profil  wajib  pajak  yang  ada  pada  seksi pengawasan  dan  konsultasi belum terupdate pada Master  File  Local (MFL)  milik seksi pengolahan data dan informasi.
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP  Pratama  Jakarta  Tambora.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penilitian Kosasih  (2008)  dan  Suhendra  (2010)  karena  pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan kurang  optimal  (berdasarkan  data  yang diperoleh)  sehingga  menyebabkan  tidak adanya pengaruh terhadap penerimaan pajak.
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambora. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian  Hernadi  (2012),  Suhendra  (2010),  Fitriani  W  &  Saputra  (2009),  serta  Suryadi (2006)  karena  dengan  adanya  kesadaran  dari  wajib  pajak  akan  hak  dan  kewajibannya dalam  perpajakan  maka  dapat  berakibat  pada  tingginya  kepatuhan  wajib  pajak  yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## DAFTAR REFERENSI
Darussalam, Danny. 2010. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan, diakses melalui http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=43&q=&hlm=2 pada tanggal 11 September 2014.
Direktur Jenderal Pajak. 2001. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, diakses melalui http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=7100&p_tgl=tahu n&tahun=2001&nomor=6&q=&qdo=macth&cols=isi&x=55&y=23&hlm=1&page=s how&id=1867#aturanright pada tanggal 11 Maret 2014.
Direktur  Jenderal  Pajak.  2008.  PER-22/PJ/2008  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, diakses melalui http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&ta hun=2008&nomor=22&q=&q_do=macth&cols=isi&x=63&y=18&hlm=1&page=sh ow&id=13249#aturanright pada tanggal 11 Maret 2014.
Fitriandi,  P.,  Y.  Aryanto.,  &  A.P.  Priyono.  2010.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Dalam: Kompilasi Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, hal. 4-94.
Fitriandi,  P.,  Y.  Aryanto.,  &  A.P.  Priyono.  2010.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008  Tentang  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan.  Dalam: Kompilasi  Undang- Undang Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, hal. 95-190.
Fitriani  W,  Dina.  &  P.M.A.  Saputra.  2009.  Analisa  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Jumlah  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi.  Journal  of  Indonesian Applied of Economics. (Vol.3): 135-149.
Harian  Kontan.  2013.  Kejar  Target  Penerimaan,  Ditjen  Pajak  Gali  Potensi  Penerimaan,
diakses melalui http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12945&q=&hlm=10#
pada tanggal 25 Februari 2014.
Harian  Kontan,  2014.  Kantor  Pajak  Berpotensi  Gagal  Mencapai  Target  Lagi  Tahun  Ini,
diakses
melalui
http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=13309&q=&hlm=6 pada tanggal 25 Februari 2014.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Hernadi,  I.  2012.  Pengaruh  Penagihan  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
Herryanto,  M.  &  A.A.  Toly.  2013.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Perpajakan,  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review. (Vol.1): 124-135.
Kosasih.  2008.  Analisa  Jumlah  Wajib  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pajak XXX. Jurnal Manajemen. (Vol. 6): 271-286.
Media  Indonesia.  2007.  Tax  Ratio  Indonesia  Masih  Rendah,  diakses  melalui http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=679&q=&hlm=893 pada tanggal 23 Februari 2014.
Menteri  Keuangan.  2013.  PMK  No.17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan, diakses melaluihttp://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=ta hun&tahun=2013&nomor=17&q=&q_do=macth&cols=isi&x=76&y=12&hlm=1&p age=show&id=15207 pada tanggal 11 Maret 2014.
Nurmantu, S. 2005. Pengantar Perpajakan Edisi Ketiga . Jakarta: Granit.
Pajak.go.id.2012.Strategi  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  diakses  melalui http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak pada tanggal 11 September 2014
Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
Suhendra,  E.  S.  2010.  Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  Jurnal  Ekonomi  Bisnis.  (Vol. 15): 58-65.
Suryadi,  2006.  Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak:  Suatu  Survei  di  Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. (Vol. 04):105-121.
Tresno, Indra & Wulan, 2011. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT  Masa  PPh  Badan,  dan  Pengawasan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  di  KPP  Pratama  Jakarta  Matraman. Universitas Negeri Jakarta Journal.