## ANALISIS YURIDIS SISTEM SYARIAH PADA TRANSAKSI IMBAL HASIL PADA SUKUK RITEL

## Oleh
Amnawaty amnawaty@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Lampung Frisilia Sriis Devita Sari frisiliadevitasari@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Sukuk  ritel  sebagai  produk  dari  obligasi  syariah  juga  menerapkan  imbalan  bagi hasil sesuai dengan akad  yang digunakan. Hal ini menjadi daya tarik tinggi bagi masyarakat  muslim  indonesia    karna  tidak  menggunakan  sistem  bunga  dengan dalih  bahwa  sistem  bunga  merupakan  riba  yang  dilarang  dalam  ajaran  agama islam.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pemberian  imbal  hasil  pada  sukuk  ritel  yang menggunakan  sistem  syariah  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  bagi  para investor  untuk  berinvestasi  pada  produk  investasi  sukuk  ritel.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  syarat  dan  prosedur pembelian sukuk ritel, transaksi imbal hasil pada sukuk ritel, serta akibat hukum dari transaksi imbal hasil pada sukuk ritel.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif, pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif,  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.
Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  syarat  dan  prosedur  pembelian  sukuk  ritel  seri SR-10  dapat  diketahui  oleh  calon  investor  melalui  brosur  sukuk  ritel  dan memorandum  informasi  sukuk  ritel  seri  SR-10.  Pemberian  imbalan  pada  sukuk ritel  seri  SR-10  telah  sesuai  dengan    ketentuan  syariah  dan  tidak  melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini di buktikan dengan dikeluarkannya opini syariah dan  pernyataan  kesesuaian  syariah  oleh  DSN-MUI.  Selain  itu,  diperkuat  pula dengan  adanya  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-MUI  No.  112/DSN- MUI/IX/2017  tentang  akad Ijarah. Berdasarkan  kegiatan  transaksi  yang berlangsung  pada  sukuk  ritel  seri  SR-10  ini  menimbulkan  akibat  hukum  bagi para  pihak  yaitu  pemerintah  dan  investor.  Akibat  hukum  ini  berupa  hak  dan kewajiban yang dimiliki kedua belah pihak.
Kata Kunci : Sukuk Ritel, Imbal Hasil, Investasi, Pasar Modal, Syariah
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## Abstract
Retail  sukuk  as  a  product  of  islamic  bonds  also  applies  yield  benefits  in accordance  with  contract  used.  This  is  a  high  attraction  for  the  Indonesian muslim  community  because  it  does  not  use  the  interest  system  because  the interest  system  is  usury  which  is  prohibited  in  the  teaching  of  Islamic  religion. Based on these, giving a yield at retail sukuk who uses the syariah system can be used as a basic for consideration for investor to invest in retail sukuk investment products.  Therefore,  this  study  aims  to  analyze  about  purchase  terms  and procedures of retail sukuk, the transaction returns on retail sukuk, and the legal effect of the yield transaction on retail sukuk.
The  research  method  used  is  normative  legal  research,  the  approach  to  the problem  in  this  study  uses  a  normative  juridicial  approach,  with  the  type  of descriptive  research.  The  data  used  are  secondary  data  consisting  of  primary legal  materials  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  Data collections using lebrary research and document studies. Data processing is done by identifying data, data selection, data classification, and data systematic.
The  results  of  this  study  that  the  terms  and  prosedures  for  purchasing  SR-10 series retail sukuk can be known by prospective investors through brochures and information memorandums. Giving rewards to retail sukuk is in accordance with syariah system and does not breaking the syariah principles. This is evidenced by the  issuance  of  syariah  opinions  and  syariah  compliance  statements  by  DSN- MUI.  Besides  that,  it  was  also  strengthened  by  the  existence  of  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional-MUI  No.  112/DSN-MUI/IX/2017  about  the  Ijarah  contract. Based  on  the  transaction  activities  that  took  place  in  the  retail  sukuk,  it  caused legal consequences for the parties, namely the goverment and investor. This legal effect is in the form of rights and obligations that are owned by both parties.
Keywords : Retail Sukuk, yield, Investation, Capital Market, Syariah.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  muslim  terbesar  di  dunia  dengan tingkat  percepatan  pertumbuhan  yang  pesat. 1 Berdasarkan  fakta  tersebut memungkinkan  tuntutan  kehidupan  yang  berlandaskan  syariah    dalam  segala bidang,  terutama  dalam  bidang  industri  perekonomian.  Sistem  syariah    saat  ini tengah  membuktikan  eksistensinya  sebagai  alternatif  investasi  bagi  masyarakat muslim. Penggunaan sistem syariah dalam segala bidang akan menimbulkan rasa percaya dan rasa aman pada masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Para  akademisi  muslim  dan  pakar-pakar  muslim  selalu  berupaya  mencari terobosan  yang  berlandaskan  syariah  terhadap  alternatif  lain  yang  dapat digunakan dalam pelaksanaan perekonomian bagi masyarakat muslim. Salah satu upayanya adalah dengan terbitnya produk surat berharga syariah berupa obligasi syariah atau sukuk. Payung hukum diterbitkannya sukuk adalah Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (UUPM)  dan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (UU  SBSN). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu  aset/proyek. 2 Obligasi  yang  tidak  dibenarkan  menurut  syariah  yaitu obligasi  yang  bersifat  hutang  dengan  kewajiban  membayar  berdasarkan  bunga dan  obligasi  yang  dibenarkan  menurut  syariah  yaitu  obligasi  yang  berdarkan prinsip-prinsip syariah. 3
Pada  dasarnya  obligasi  konvensional  dan  obligasi  syariah  (sukuk)  memiliki pengertian  yang  sama,  tetapi  sukuk  memiliki  perbedaan  mendasar.  Obligasi konvensional  tidak  mengharuskan  adanya  aset  yang  menjamin  ( underlying asset ),  sedangkan  sukuk  harus  memiliki underlying  asset yang  jelas  sebagai penjamin  penerbitan  sukuk  dan  adanya  akad  atau  perjanjian    antara  para  pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 4
1 Oki  Rahadianto  Sutopo,  “Beragam  Islam,  Beragam  Ekspresi:  Islam  Indonesia  dalam  Praktik”, Jurnal Masyarakat, Vol. 15 No. 02, 2010, hlm. 87.
2 Wati  Rahmi  Ria  dan  M.  Zulfikar,  2015,  Ilmu  Hukum  Islam,  Bandar  Lampung:  Sinar  Sakti,  hlm
178.
3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah.
4 Hamzah Hafied dan M. Nazir, 2013, Lembaga Keuangan Syariah, Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm 53.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Dalam  obligasi  konvensional  diterapkan  sistem  bunga  sedangkan  dalam  sukuk menerapkan  penggunaan  konsep  imbalan  dan  sistem  bagi  hasil  apabila  terdapat keuntungan  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  sukuk  juga  harus  distruktur  secara syariah  agar  instrumen  keuangan  ini  aman  dan  terbebas  dari  riba, gharar ,  dan maysir . 5
Sejalan  dengan  perkembangannya,  pada  Februari  2009  pemerintah  secara nasional  mengeluarkan  produk  obligasi  syariah  (sukuk)  berupa  SR-01  sebagai seri  pertama  sukuk  ritel. 6 Sukuk  ritel  ditujukan  bagi  investor  individu  Warga Negara  Indonesia. 7 Sukuk  ritel  diterbitkan  dalam  bentuk  tanpa  warkat,  namun kepada  para  investor  akan  diberikan  Surat  Bukti  Kepemilikan.  Sukuk  ritel sampai saat ini telah mengeluarkan seri SR-010 dengan nilai nominal pembelian Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelipatannya serta maksimum pembelian Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan penerbit SBSN yang ditunjuk oleh pemerintah.
Perusahaan  Penerbit  SBSN  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah  Negara  (UU  SBSN)  untuk  melaksanakan  kegiatan  penerbitan  SBSN. 8
Diterbitkannya sukuk ritel dimaksudkan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN),  membiayai  pembangunan  proyek,  diversifikasi sumber  pembiayaan,  memperluas  basis  investor,  mengelola  pembiayaan  negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. 9
Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dengan  menerbitkan  sukuk  ritel merupakan  suatu  keadaan  simbiosis  mutualisme  antara  pemerintah  dengan investor muslim. Selain menguntungkan bagi pemerintah, penerbitan  sukuk ritel ini  juga  menguntungkan  bagi  investor  muslim  yang  merasa  aman  untuk
5 Andri  Soemitra,  2010,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Jakarta:  Kencana  Predana  Media Grup, hlm. 141.
6 Https://tekno.kompas.com/read/  2009/02/10/07581255/sukuk.ritel.kian.diminati/,  diakses  pada  15 januari 2019 pukul 23.17
7 Lilis  Yuliati,  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Minat  Masyarakat  Berinvestasi  Sukuk”, Walisongo, Vol. 19 No. 01, Mei 2011, 113.
8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
9 Nurul  Huda  dan  M.  Heykal,  2010,  Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis,
Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 268.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
menginvestasikan uangnya sesuai dengan kaidah ajaran agama islam. Sukuk ritel sebagai produk dari obligasi syariah juga menerapkan imbalan bagi hasil sesuai dengan  akad    yang  digunakan.  Akad  yang  digunakan  dalam  sukuk  ritel  berupa Ijarah Sale  and  Lease  Back dan  akad Ijarah  Asset  to  be  Leassed ,  pada  Sukuk ritel seri SR-10 digunakan akad Ijarah Asset to be Leassed . Hal ini menjadi daya tarik tinggi bagi masyarakat muslim indonesia  karna tidak menggunakan sistem bunga  dengan  dalih  bahwa  sistem  bunga  merupakan  riba  yang  dilarang  dalam ajaran  agama  islam.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  larangan  riba  pada al- qur’an dan al-hadist . Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menjauhi riba dalam bermuamalah, perintah Allah SWT tercantum dalam Al-Qur’an Surat
Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:
ِب  َكِلَذ  ِ سَمْلا  َنِم  ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي اَمَك َّلاِإ  َنوُموُقَي َلا اَب ِ رلا  َنوُلُكْأَي  َنيِذَّلا
َّنَأ
ْاوُلاَا  ْ ُهُم
َّر نِ م ٌةَظِع ْوَم ُهءاَج نَمَف اَب ِ رلا َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُه للا َّلَحَأ َو اَب ِ رلا ُلْثِم ُعْيَبْلا اَمَّنِإ َف َىَهُمَتناَف ِهِ ب ََ َلََ اَم ُهَل
َنوُدِلاَخ اَهُميِف ْ ُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َكِئـَل ْوُأَف َداَع  ْنَم َو ِه للا ىَلِإ ُهُرْمَأ َو
Artinya  “ Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka kekal di dalamnya”. ( QS Al-Baqarah [2] : 275)
Berdasarkan  hal  tersebut,  pemberian  imbal  hasil  pada  sukuk  ritel  yang menggunakan  sistem  syariah  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  bagi  para investor  untuk  berinvestasi  pada  produk  investasi  sukuk  ritel.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  peran  investasi  dalam  pembangunan  suatu  negara  merupakan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
hal  yang  sangat  penting.  Dalam  pelaksanaannya  investasi  dapat  memajukan berbagai bidang kehidupan terutama bidang perekonomian syariah.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  dalam  latar  belakang  di  atas  maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah syarat dan prosedur pembelian sukuk ritel?
b. Bagaimanakah transaksi imbal hasil pada sukuk ritel?
c. Bagaimanakah akibat hukum dari transaksi imbal hasil pada sukuk ritel?
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif, pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif,  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Syarat dan Prosedur Pembelian Sukuk Ritel
Berdasarkan memorandum sukuk ritel seri SR-10, dalam melakukan pemesanan pembelian  sukuk  ritel  di  pasar  perdana  terdapat  beberapa  ketentuan  atau persyaratan yang perlu diperhatikan oleh calon investor yaitu pertama , pemesan yang berhak adalah individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang  ditunjukkan  dengan  bukti  identitas  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang masih  berlaku  dan  terdaftar  di    Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia, kedua pemesanan  pembelian  sukuk  ritel  seri  SR-10  dilakukan  dalam  jumlah sekurang-kurangnya  Rp.  5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  atau  setara  dengan  5 (lima) unit dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setara dengan 5 (lima) unit serta maksimal pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 untuk setiap investor Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau setara dengan 5.000 (lima ribu) unit secara kumulatif pada seluruh agen penjual,
ketiga pemesanan  pembelian  sukuk  ritel  harus  diajukan  dengan  menggunakan formulir  pemesanan  pembelian  sukuk  ritel  sei  SR-10  yang  dicetak  oleh  agen penjual. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Selain  memerhatikan  beberapa  ketentuan  tersebut,  investor  dalam  melakukan pemesanan  pembelian  sukuk  ritel  perlu  memahami  prosedur  pemesanannya sebagai berikut.
1. Mendatangi  kantor  pusat/cabang  agen  penjual  yang  siap  untuk  melayani pemesanan pembelian sukuk ritel;
2. Membuat Single  Investor  Indentification melalui  agen  penjual  (jika diperlukan);
3. Investor  membuka  rekening  dana  (jika  diperlukan)  pada  salah  satu  bank umum  dan  rekening  surat  berharga  (jika  diperlukan)  pada  salah  satu  bank kustodian anggota subregistry atau partisipan/nasabah subregistry;
4. Menyediakan  dana  yang  cukup  dan  menyetor  dana  sesuai  jumlah  pesanan untuk pembelian sukuk ritel melalui agen penjual;
5. Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan (FP-01);
6. Menyampaikan  Formulir  Pemesanan  (FP-01), fotocopy KTP , dan  bukti setor  (jika  diperlukan)  kepada  agen  penjual  dan  menerima  tanda  terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari agen penjual;
7. Memperoleh  hasil  penjatahan  pemerintah  dari  agen  penjual  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menerima bukti kepemilikan sukuk ritel dari agen penjual;
9. Menerima  pengembalian  sisa  dana  dalam  hal  jumlah  pemesanan  tidak seluruhnya dimenangkan.

## B. Transaksi Imbal Hasil Pada Sukuk Ritel
Terdapat pertentangan pendapat dari para ulama mengenai kehalalan sukuk ritel seri SR-10 ini, ulama Indonesia sepakat bahwa sukuk ritel seri SR-10  diakui dan disahkan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya opini  syariah  dan  pernyataan  kesesuaian  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  bersama-sama  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  B-
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
110/DSN-MUI/II/2018. Akad, perjanjian, dan dokumen lainnya pada sukuk ritel seri SR-10 dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Pemberian  imbalan  setiap  bulannya  kepada  pemilik  sukuk  ritel  seri  SR-10 diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yaitu disebutkan bahwa kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka, nominal, presentase  tertentu,  atau  rumus  yang  disepakati  dan  diketahui  oleh  para  pihak yang  melakukan  akad.  Selain  itu, ujrah boleh  dibayar  secara  tunai, bertahap/angsur,  dan  tangguh  berdasarkan  kesepakatan  sesuai  dengan  syariah dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  didukung  pula oleh pandangan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwa rasio pengambilan keuntungan haruslah disetujui pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.
Secara  umum  fatwa  adalah  pendapat  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  perorangan atau  lembaga  tertentu  yang  memiliki  tujuan  atau  tugas  untuk  memberikan berbagai  pendapat  tentang  persoalan  terkait  aspek-aspek  kehidupan  dengan ditinjau  dari  prinsip-prinsip  syariah. 10 Berdasarkan  hal  tersebut,  menandakan bahwa  fatwa  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  bagi  umat  Islam  atau  rakyat secara  umum  sehingga  boleh  dilaksanakan  dan  juga  boleh  tidak  dilaksanakan termasuk pula fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.  MUI memiliki lembaga yang diafiliasi  dan  dinaungi  yaitu  Dewan  Syariah  Negara  (DSN).  DSN  memiliki kewenangan  mengeluarkan  fatwa-fatwa  mengenai  ekonomi  syariah.  DSN merupakan  lembaga  yang  fatwanya  telah  mendapat  legalisasi  dari  pemerintah dalam  hal  transaksi  ekonomi  syariah.  Dapat  dilihat  pada  Pasal  26  ayat  (2) Undang-Undang  tentang  Perbankan  Syariah  yang  menyatakan  “Prinsip  Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Hal  ini  secara  tegas  telah  memberikan  legalitas  bahwa  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  DSN  MUI  memiliki  kedudukan  hukum  yang  sangat  kuat,  karena  secara
10 Agus Triyanta, “Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUTUM, Vol. 21 No.1, 2014, hlm.
11.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
otomatis  fatwa  yang  dikeluarkan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan tidak menunggu untuk diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, maka fatwa-fatwa yang digunakan pada sukuk ritel seri SR-10 telah diyakini keabsahannya dan tidak melanggar syariat Islam. Meskipun fatwa pada umumnya tidak memiliki kekuatan mengikat akan tetapi fatwa yang dikeluarkan  oleh  DSN  MUI  telah  di  lagalisasi  oleh  pemerintah  sehingga memiliki  kekuatan  yang  mengikat.  Pengaturan  mengenai  imbalan  atau ujrah sukuk ritel seri SR-10 yang terdapat pada fatwa DSN MUI dianggap telah sesuai dengan  ketentuan  syariah  sehingga  tidak  akan  menimbulkan  keraguan  akan kadar syariahnya.

## C. Akibat Hukum Transaksi Imbal Hasil Pada Sukuk Ritel
Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum. 11 Akibat  hukum  merupakan sumber  lahirnya  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  yang dimana para pihak tersebut diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya masing- masing.  Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  ini  berdasarkan  porsi  masing-masing dalam  kesepakatannya  yang  selanjutnya  akan  menjadi  hukum  bagi  para  pihak. Hal  ini  tentunya  juga  berlaku  dalam  transaksi  pada  sukuk  ritel  yang  akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu investor dan emiten. Akibat  hukum  bagi  pemerintah  atau  emiten  dalam  transaksi  imbal  hasil  pada sukuk ritel memiliki hak sebagai berikut:
1. Pemerintah berhak mendapatkan dana yang disertakan oleh investor. Dana ini  yang  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  penyumbang  besar pembangunan infrastruktur yang telah atau akan dilaksanakan.
Pembangunan  infrastruktur  yang  dimaksud  adalah  pembiayaan  proyek dalam  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  tahun  anggaran 2018.  Penggunaan  dana  yang  disertakan  oleh  investor  telah  diketahui
11 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 192.
sebelumnya  oleh  investor  itu  sendiri  pada  saat  melakukan  pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 di agen-agen penjual yang dipercaya.
2. Selain  hak  tersebut  pemerintah  juga  berhak  untuk  menerima  seluruh  atau sebagian,  atau  menolak  seluruh  pemesanan  pembelian  yang  disampaikan oleh  pemesanan  dalam  hal  ini  adalah  investor.  Bagi  investor  yang  akan menyertakan dananya pada sukuk ritel seri SR-10 dalam skala yang dirasa cukup besar, pemerintah memiliki hak menerima seluruhnya atau sebagian dari dana tersebut dan akan memberikan kesempatan penjatahan pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10 kepada calon investor yang lain.
Selain  kedua  hak  tersebut,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  selanjutnya  berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai berikut:
1. Pemerintah  berkewajiban  memberikan  imbalan  setiap  bulannya  pada tanggal  10  dihari  kerja  kepada  investor  yang  tercatat  memiliki  sukuk  ritel seri  SR-10  melalui  Bank  Indonesia  selaku  agen  pembayar  dengan mengkredit  rekening  dana  investor  atau  bank  yang  ditunjuk  oleh  investor.
Jumlah imbalan yang diberikan setiap bulannya sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh persen).
2. Pemerintah  berkewajiban  membayar  penuh  nilai  nominal  sukuk  ritel  seri SR-10 kepada investor pada saat jatuh tempo.
3. Pemerintah berkewajiban memastikan pelaksanaan transaksi sukuk ritel seri
SR-10  telah  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  tidak  melanggar  prinsip- prinsip  syariah  dalam  hal  akad  maupun  penentuan  kuantitas  dan  kualitas ujrah atau  imbalan,  serta  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan transaksi sukuk ritel seri SR-10.
Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  atas  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari transaksi  imbal  hasil  pada  sukuk  ritel  seri  SR-10  selanjutnya  adalah  pihak investor.  Berikut  ini  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  investor  dalam  sukuk  ritel  seri SR-10.
1. Investor berhak mendapatkan imbalan sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh  persen)  pada  setiap  bulannya  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Imbalan yang diberikan bersifat tetap sampai pada tanggal jatuh tempo.
2. Investor  berhak  mendapatkan  pengembalian  nilai  nominal  sebesar  100%
(seratus persen) pada saat jatuh tempo.
3. Investor berhak  mendapatkan kepastian hukum penggunaan sistem syariah pada setiap transaksi dalam sukuk ritel seri SR-10 terutama pada pemberian imbalan dan penggunaan akad.
4. Investor  memiliki  hak  manfaat  atas  asset  yang  dijaminkan  ( underlying asset )  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  aset  sesuai  dengan
kesepakatan  dalam  akad ijarah  asset  to  be  leassed .  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan syariah akad ijarah .
5. Investor  berhak  mendapatkan  konfirmasi  kepemilikan  atas  suatu  aset  pada sukuk ritel seri  SR-10. Konfirmasi  mengenai pencatatan  kepemilikan pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-registry disampaikan kepada investor  setiap  terdapat  perubahan  kepemilikan  aset  dan  dilakukan  secara periodik.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor adalah sebagai berikut:
1. Investor  berkewajiban  memenuhi  seluruh  persyaratan  dalam  proses pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR-10.
2. Investor wajib memberikan dananya sebagai bentuk penyertaan pada suatu aset di sukuk ritel seri SR-10.
3. Investor  berkewajiban  membayar  pajak  atas  imbalan  yang  diperoleh  pada sukuk ritel seri SR-10.
4. Investor  berkewajiban  memastikan  sistem  syariah  yang  digunakan  dalam transaksi  sukuk  ritel  apakah  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur berdasarkan syara’ .

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hal-hal  yang  termuat  dalam  bab-bab  terdahulu  dalam  skripsi  yang berjudul “Analisi Yuridis Penerapan Sistem Syariah Pada Transaksi Imbal Hasil Pada Sukuk Ritel”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Syarat  dan  prosedur  pembelian  sukuk  ritel  seri  SR-10  telah  terstruktur berdasarkan  UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  Obligasi  Syariah  dan  telah dijelaskan pula dalam memorandum informasi sukuk ritel seri SR-10.
2. Imbalan  pada  sukuk  ritel  seri  SR-10  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan syariah  karena  jenis  imbalan  ini  adalah  imbalan  yang  bersifat  tetap  ( fixed rate ).  Sukuk  ritel  seri  SR-10  juga  telah  memiliki  opini  syariah  dan pernyataan  kesesuaian  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  bersama-sama  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  B- 110/DSN-MUI/II/2018. Selain itu, diperkuat pula dengan adanya ketentuan pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-MUI  No:  112/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Akad  Ijarah  yang  memperbolehkan  pemberian  imbalan  yang  telah diketahui  jumlahnya  dan  disepakati  para  phak  yang  melakukan  akad  serta dibayar  secara  tunai,  bertahap/angsur,  dan  tangguh  berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akibat  hukum  dari  transaksi  imbal  hasil  pada  sukuk  ritel  seri  SR-10 menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yaitu  investor  dan pemerintah. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing.

## B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana pokok permasalahan ini, maka penyusun perlu memberikan saran yaitu:
1. Sukuk  ritel  merupakan  produk  keuangan  syariah  yang  telah  terjamin kehalalannya, diharapkan pemerintah  mengoptimalkan dan  memperbanyak sosialisasi  sukuk  ritel  seri  SR  yang  menyangkut  cara-cara  memiliki  sukuk ritel  seri  SR  ini  kepada  masyarakat  dengan  memperbanyak  informasi melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu, pemerintah juga perlu  menggandeng lebih banyak lagi agen penjual  yang berlatar belakang
bank  syariah  demi  menciptakan  lebih  banyak  kepercayaan  masyarakat terhadap sukuk ritel seri SR.
2. Perguruan tinggi juga diharapkan ikut berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan  informasi-informasi  terkait  instrumen  syariah  baru  berupa sukuk  ritel  seri  SR  dengan  melakukan  sosialisasi  program-program ekonomi syariah secara langsung kepada masyarakat.
Bagi  investor  diharapkan  lebih  mempertimbangkan  investasi  pada  sukuk  ritel seri  SR  sebab  sukuk  ritel  seri  SR  telah  terjamin  kesyariahannya  karena  telah mengikuti  prinsip-prinsip  bermuamalah  dalam  ketentuan  agama  Islam  terutama dalam pemberian imbal hasilnya  .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku dan Jurnal
Ali, Achmad. 2008. Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. Hafied,    Hamzah  dan  M.  Nazir.  2013. Lembaga  Keuangan  Syariah .    Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
Huda,  Nurul dan M. Heykal.  2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Ria, Wati Rahmi dan M. Zulfikar.  2015. Ilmu Hukum Islam .  Bandar Lampung: Sinar Sakti. Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
Sutopo,  Oki  Rahadianto.    2010. “Beragam  Islam,  Beragam  Ekspresi:  Islam Indonesia dalam Praktik” .  Jurnal Masyarakat. Vol. 15 No. 02. Triyanta,  Agus.  2014. “Fatwa  dalam  Keuangan  Syariah:  Kekuatan  Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review” . Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUTUM. Vol. 21 No.1.
Yuliati,  Lilis.  2011. “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Minat  Masyarakat Berinvestasi Sukuk” . Walisongo. Vol. 19 No. 01.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  32/DSN-MUI/IX/2002  tentang  Obligasi syariah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan  dan  Penjualan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  Ritel  di Pasar Perdana Dalam Negeri.

## C. Internet
Https://tekno.kompas.com/read/2009/02/10/07581255/sukuk.ritel.kian.diminati/, diakses pada 15 januari 2019 pukul 23.17.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm