Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876

## Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan
Dyah Purnamasari 1* , Diana Sari 2 , Yati Mulyati 3
1,2,3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia
1) dyah.purnamasari@widyatama.ac.id , 2) diana.sari@widyatama.ac.id ,
3) yati.mulyati@widyatama.ac.id *Corresponding Author Diajukan
: 21 Agustus 2023
Disetujui : 8 September 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This study is motivated by the desire to evaluate the significance of the impact of Service Quality and  Taxpayer  Awareness  on  the  Taxpayer  Compliance  Level  of  Property  Tax  at  UPT  Regional Revenue  Agency  in  the  South  Bandung  Region.  The  variables  analyzed  include  Service  Quality and Taxpayer Awareness as independent factors and Taxpayer Compliance Level of PBB as the dependent factor. A survey approach with quantitative research methods was used to collect data. The  study  population  includes  taxpayers  of  PBB  registered  at  UPT  BAPENDA  in  the  South Bandung  Region,  totalling  442,987.  A  sample  of  100  respondents  was  selected  based  on  the Slovin formula. Data analysis was conducted through the multiple linear regression method. The study  results  show  that  Service  Quality  and  Taxpayer  Awareness  significantly  influence  the Taxpayer  Compliance  Level  of  PBB  in  UPT  BAPENDA  South  Bandung  Region.  It  can  be concluded that the better the tax service and taxpayer awareness, the higher the level of taxpayer compliance. This study shows that the variables of Tax Service Quality and Taxpayer Awareness have a significant influence on the level of Land and Building Taxpayer Compliance at the UPT Regional  Revenue  Agency  for  the  South  Bandung  Region.  In  increasing  the    validity  and generalizability of the results, it is recommended to add a wider sample involving various regions in  Bandung  City  and  other  cities  in  Indonesia.  This  can  provide  a  comprehensive  picture  of taxpayer compliance behaviour.
Keywords: Land and building tax, service quality, taxpayer awareness.

## PENDAHULUAN
Pajak yang sangat penting dalam proses pembangunan Indonesia. Pendapatan pajak menjadi pondasi  untuk  mewujudkan  berbagai  program  pembangunan  dan  menjadi  salah  satu  pilar pendanaan  pemerintahan  (Meinarsari  &  Nursadi,  2022).  Di  Indonesia,  pendapatan  dari  pajak menempati  posisi  utama  dalam  menyokong  anggaran  pendapatan  negara,  mengungguli  sumber pendanaan lainnya (Nurak et al., 2021). Kontribusi pajak tidak hanya sebagai penerimaan negara, tetapi  juga  sebagai  penyokong  utama  fasilitas  publik  seperti  rumah  sakit/puskesmas,  sekolah, jembatan,  dan  jalan  yang  menjadi  akses  penting  bagi  masyarakat  (Karsayuda  et  al.,  2023). Penggunaan  penerimaan  pajak  untuk  pembiayaan  ini  bertujuan  memberikan  rasa  keamanan  dan kenyamanan  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia,  memungkinkan  mereka  untuk  menikmati fasilitas dan layanan pemerintah yang didanai oleh kontribusi pajak mereka.
Terdapat beragam jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di antara pajak tersebut, PBB memiliki peran yang signifikan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876
(Amrul et al., 2020; Anggraeni Kusuma Dewi, 2021). PBB adalah kontribusi pembayaran kepada negara yang berdampak pada pendapatan negara secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan dari PBB dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, memberikan dampak yang dapat dinikmati  secara  luas  oleh  wilayah  tersebut  (Manek  &  Badrudin,  2017).  PBB  menjadi  krusial, terutama di daerah pedesaan maupun perkotaan (Putri et al., 2023). Dalam mencapai pendapatan dari  PBB  di  UPT  Badan  Pendapatan  Daerah  Wilayah  Bandung  Selatan,  telah  tercatat  realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Bandung
Selatan Tahun Target PBB (Rp) Realisasi PBB (Rp) Sisa (Rp) Presentase Pencapaian (%) 2017 90.164.891.530 87.744.697.910 2.420.193.620 97% 2018 109.305.478.442 89.788.889.088 19.516.589.354 82% 2019 98.785.626.760 89.325.706.507 9.459.920.253 90% 2020 78.135.975.014 82.447.308.743    4.311.333.729 106% 2021 84.790.533.715 73.903.329.104 10.887.204.611 87%
Sumber tabel : Data Badan Pendapatan Daerah Kantor Pusat Wilayah Jawa Barat Kota Bandung.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  dalam  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Bandung  tergolong  kurang  memuaskan.  Meskipun  terdapat  pencapaian  yang melampaui target pada tahun 2020 sebesar 106%, namun pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021 realisasi PBB berada di bawah ekspektasi atau target yang ditetapkan.
Pada  tahun  2009,  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah/Kota  untuk  mengelola  PBB  (Juliarini,  2020).  Kemudian,  pada  tahun  2011,  proses penarikan PBB mulai dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Bersama  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  213/PMK.07/2010 dan  Nomor: 58 Tahun 2010 mengenai Tahapan Persiapan Pengalihan PBB. PBB merupakan pembayaran yang dikenakan  atas  kepemilikan  tanah  dan  bangunan  yang  memberikan  manfaat  serta  memiliki dampak sosial ekonomi bagi individu atau lembaga yang memiliki hak atasnya atau memperoleh manfaat  darinya.  Karakteristik  materialnya  menyebabkan  tarifnya  didasarkan  pada  luas  dan kondisi tanah atau bangunan yang dimiliki.
Menurut  pemerintah  dan  lembaga  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  PB,  terdapat  beragam fenomena dan masalah yang menghambat realisasi penerimaan PBB karena kurangnya kepatuhan dari  para  wajib  pajak.  Masalah  ini  mencakup  ketidakpatuhan  dalam  melaporkan  dan  membayar PBB  tepat  waktu,  menandakan  kurangnya  kesadaran  akan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak  di kalangan  mereka.  Sebagai  respons,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  PBB  melalui  program  sosialisasi  serta operasi terpadu yang dilakukan di berbagai unit layanan terpadu di wilayah Kota Bandung. PBB dianggap sebagai salah satu pajak yang memberikan kontribusi paling besar dalam pembangunan negara.
Dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan  PBB,  pentingnya  kepatuhan  dari  para  wajib  pajak menjadi  kunci.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terwujud  melalui  kedisiplinan  mereka  dalam  memenuhi kewajiban  membayar  pajak.  Meningkatkan  tingkat  kepatuhan  ini  menjadi  strategi  untuk meningkatkan  penerimaan  PBB  secara  keseluruhan.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  menggambarkan kesediaan mereka untuk mematuhi aturan perpajakan tanpa adanya  tinjauan berupa pemeriksaan, pemeriksaan  yang  mendalam,  peringatan,  atau  yang  bersifat  ancaman,  serta  tanpa  adanya penerapan  sanksi  yang  bersifat  baik  atau  sah  secara  hukum  maupun  yang  bersifat  administratif
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876
(Mariana, 2020). Berbagai faktor memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk kualitas layanan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.
Kualitas  pelayanan  menjadi  tolok  ukur  untuk  mengukur  kepuasan  dari  para  wajib  pajak. Dalam  ranah  perpajakan,  kualitas  pelayanan  merujuk  pada  standar  layanan  terbaik  yang disediakan  oleh  lembaga  pajak  kepada  para  wajib  pajak,  sebagaimana  diuraikan  dalam  Surat Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  No.  SE-84/PJ/2011  mengenai  pelayanan  prima.  Harapannya, pelayanan  yang  optimal  dari  lembaga  pajak  dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  para  wajib pajak.  Melalui  penciptaan  kualitas  layanan  terbaik  bagi  mereka,  diharapkan  dapat  memberikan dampak positif pada kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut  Hendri  (2016),  kesadaran  perpajakan  adalah  kondisi  di  mana  para  wajib  pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, serta penerapan yang tepat terhadap aturan perpajakan secara sukarela dan benar (Hendri, 2016; Irianto & Tyasari, 2022). Tingginya kesadaran perpajakan ini berhubungan  erat  dengan  kemauan  untuk  membayar  pajak,  di  mana  semakin  tinggi  kesadaran tersebut, semakin besar motivasi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini kemudian berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  dari  pajak.  Kesadaran  perpajakan  memegang  peranan penting  dalam  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya, karena para wajib pajak memahami tujuan dari pembayaran pajak, bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan, dan apa yang mereka peroleh setelah membayar pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Pada  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak Bumi  dan  Bangunan:  Studi  Kasus  UPT  Badan  Pendapatan  Daerah  Wilayah  Bandung  Selatan.” Penelitian ini merumuskan, bagaimana pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  terkait  Pajak  Bumi  dan  Bangunan?  Bagaimana  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan?.

## STUDI LITERATUR

## Pajak
Menurut  UU  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  perpajakan, pengertian pajak adalah “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dikenakan  secara  luas  terhadap  kepemilikan  atau penggunaan  tanah  dan  bangunan  di  Indonesia.  Setiap  kepemilikan  atau  pemanfaatan  tanah  dan bangunan  tunduk  pada  regulasi  terkait  pajak  PBB.  Namun,  terdapat  pengecualian  dalam penerapan  pajak  PBB  terhadap  tanah  atau  bangunan  yang  digunakan  untuk  tempat  ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit, dan panti asuhan, sesuai dengan uraian dalam penelitian yang dilakukan oleh Siahaan pada tahun 2013 (Siahaan, 2019).

## Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  sebagai  pembanding  antara  pelayanan  yang dirasakan  konsumen  dengan kualitas  pelayanan  yang  diharapkan  konsumen.  Pelayanan  publik  berkualitas  adalah  pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat (Ilahi & Arifuddin, 2022).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  kesadaran  warga  negara  adalah  mengetahui,  memahami, menghargai,  dan  mengikuti  pengaturan  penilaian  terkait  serta  memiliki  kesungguhan  dan keinginan untuk memenuhi komitmen untuk memenuhi kewajibannya (Ayuni et al., 2023).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  (1)  paham  atau  berusaha  memahami  peraturan  perundang- undangan  perpajakan;  (2)  mengisi  formulir  pajak  lengkap  dan  jelas;  (3)  menghitunng  jumlah pajak terutang dengan benar dan (4) membayar pajak tepat waktu (Mutia, 2014; Saprudin et al., 2020).

## METODE
Metode  yang  diterapkan  dalam  eksplorasi  penelitian  ini  adalah  teknik  kuantitatif  yang digunakan  untuk  memeriksa  populasi  atau  tes  tertentu.  Pemeriksaan  pada  umumnya  dilakukan secara  bebas  atau  bersifat  acak,  sedangkan  pengumpulan  informasi  menggunakan  instrumen penelitian. Pemeriksaan informasi bersifat yang faktual atau kuantitatif ditentukan untuk menguji teori-teori  yang  baru  saja  ditemukan.  Penggunaan  statistik  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah dirumuskan sebelumnya berfungsi untuk mendukung temuan informasi yang sesuai dengan fakta, sebagaimana  diuraikan  oleh  Sugiyono  (2019:16).  Metode  kuantitatif  dalam  penelitian  ini berdasarkan filsafat positivisme dan fokus pada pembuktian secara angka atau statistik bertujuan untuk mengamati hubungan antar variabel (Sugiyono, 2018).

## HASIL
Tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian atau kuesioner dapat dilihat berdasarkan tingkat konsistensi  jawaban  berdasarkan  waktu.  Reliabilitas  dapat  diukur  dengan  teknik Cronbach’s Alpha.
Berdasarkan  informasi  yang  Anda  berikan,  tabel  4.3  menunjukkan  bahwa  semua  variabel menunjukkan  koefisien  Cronbach’s  Alpha  yang  lebih  besar  dari  0,6,  yang  menandakan  tingkat reliabilitas yang layak. Dengan demikian, hasil pengujian validitas dan reliabilitas menyimpulkan bahwa  semua  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  telah  teruji  tingkat  keabsahan  ( validity ) dan konsistensinya ( reliability ).
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha  N of Item  Nilai Kritis  Kesimpulan Kualitas Pelayanan Pajak 0,958 6 0,6 Reliabel Kesadaran Wajib Pajak 0,953 5 0,6 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,902 7 0,6 Reliabel Sumber tabel : Hasil Olah Data dengan SPSSS 25.0

## Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  menggunakan  metode  Kolmogorov-Smirnov  (K-S) One-Sample menunjukkan  bahwa  semua  asumsi  normalitas  untuk  model  regresi  yang  akan  diteliti  telah terpenuhi. Nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,713, yang lebih besar dari 0,05, menandakan bahwa data  yang  digunakan  dalam  model  regresi  memiliki  distribusi  yang  tidak  berbeda  secara signifikan dari distribusi normal. Dalam konteks ini, asumsi normalitas terpenuhi, memungkinkan penggunaan metode regresi yang tepat dalam analisis data.

## Uji Multikolinearitas
Menurut  Ghozali  (2018),  uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  mengevaluasi  apakah  terdapat korelasi tinggi antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi yang tinggi di antara variabel independen.
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  dalam  penelitian  ini,  tidak  terdapat  indikasi  adanya multikolinearitas  dalam  model  regresi  yang dibangun.  Hal  ini  terbukti dari  nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang kurang dari 10 untuk semua variabel  independen  yang  terlibat  dalam  model  regresi.  Kriteria  ini  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  korelasi  yang  tinggi  di  antara  variabel  independen,  memvalidasi  kecocokan  model regresi yang digunakan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876

## Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  analisis  scatter  plot  yang  menunjukkan  pola  titik-titik  yang  tidak  memiliki  pola yang  jelas  (misalnya,  tidak  terjadi  tren  naik  turun  atau  pengelompokan  tertentu),  dan  titik-titik tersebar secara merata antara di bawah 0 dan di atas 0 pada sumbu Y, dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  kecenderungan  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi  tersebut.  Dalam  konteks ini, pola sebaran titik-titik tersebut menunjukkan bahwa variabilitas dari kesalahan model regresi ( residuals )  relatif  homogen  secara  keseluruhan,  yang  menunjukkan  tidak  adanya  masalah heteroskedastisitas.
Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error 1 12.405 2.322 5.343  .000 .326 .156 .308 2.089  .039 .434 .183 .350 2.376  .019
Sumber tabel : Hasil Olah Data.
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Persamaan  regresi  linier  berganda  yang  menggambarkan  pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak (X₁)  dan  kesadaran  wajib  pajak  (X₂)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  (Y) dapat diformulasikan sebagai berikut:
Y = 12,405 + 0,326 X 1 + 0,434 X 2 + e
Koefisien regresi untuk kualitas pelayanan pajak (X₁) dan kesadaran wajib pajak (X₂) bernilai positif  dalam  persamaan  regresi  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  itu  mengindikasikan  bahwa terdapat hubungan positif antara variabel-variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi  dan  bangunan  (Y).  Dalam  konteks  ini,  semakin  baiknya  kualitas  pelayanan  pajak  dan semakin tingginya kesadaran wajib pajak, maka secara teoritis diprediksikan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Dalam konteks persamaan regresi yang telah dijelaskan:
1. Konstanta sebesar 12,405 menunjukkan perkiraan nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan  (PBB)  jika  kualitas  pelayanan  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak  tidak memberikan  kontribusi  (nilainya  0)  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Ini adalah  nilai  perkiraan  kepatuhan  yang  diperoleh  ketika  kedua  variabel  bebas  tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
2. Koefisien  regresi  untuk  kualitas  pelayanan  pajak  sebesar  0,326  menandakan  perubahan perkiraan  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  setiap  kali  terjadi peningkatan satu unit pada skor kualitas pelayanan pajak, dianggap variabel lainnya tetap konstan.  Dengan  demikian,  diperkirakan  akan  ada  peningkatan  sebesar  0,326  pada persentase  skor  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  setiap  peningkatan  satu  unit  pada  skor kualitas pelayanan pajak.
Koefisien  regresi  untuk  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  0,434  juga  menunjukkan  perubahan perkiraan  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  setiap  kali  terjadi  peningkatan  satu unit  pada  skor  kesadaran  wajib  pajak,  dianggap  variabel  lainnya  tetap  konstan.  Oleh karena  itu, diperkirakan akan terjadi peningkatan sebesar 0,434 pada persentase skor kepatuhan wajib pajak untuk setiap peningkatan satu unit pada skor kesadaran wajib pajak.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876
Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Model thitung  ttabel α Sig.t Keputusan  Kesimpulan X1 → Y 2,089 1,985  0,05  0,039 Ho ditolak Signifikan
Sumber tabel : Hasil Olah Data.
Jika nilai Sig. dari pengujian hipotesis parsial adalah 0,039 < 0,05 (dengan tingkat signifikansi α = 0,05), hal ini menunjukkan adanya bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol (Ho) pada tingkat signifikansi 0,05. Dalam gambaran kurva pengujian hipotesis, daerah penolakan hipotesis nol  akan  berada  di  sebelah  kiri  (ekor  kiri)  kurva  distribusi  t  dengan  tingkat  signifikansi  yang ditetapkan, sedangkan daerah penerimaan hipotesis nol berada di sebelah kanan kurva.
Dengan  t  hitung  sebesar  2,089,  berada  di  daerah  penolakan  karena  nilainya  melebihi  nilai critical value yang sesuai untuk tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, garis batas penolakan ( critical  value )  pada  kurva  distribusi  t  akan  terletak  di  sebelah  kiri  t  hitung.  Ini  menunjukkan bahwa terjadi penolakan terhadap hipotesis nol pada pengujian ini.
Gambar 1. Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Uji 2 Pihak X 1 terhadap Y Sumber gambar : Dokumentasi Tim Peneliti.
Dalam  interpretasi  hasil  uji  hipotesis,  jika  nilai  t  hitung  (2,089)  melebihi  nilai  t  tabel  (1,985) untuk taraf kepercayaan 95%, hal ini menunjukkan bahwa t hitung berada pada daerah penolakan hipotesis  nol  (Ho)  pada  tingkat  signifikansi  yang  telah  ditentukan.  Sebagai  hasilnya,  dengan tingkat  kepercayaan  95%,  kita  dapat  menolak  Ho  dan  menerima  Ha,  yang  menyatakan  bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam konteks ini, ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Hipotesis II
H 02 : β2 = 0 Kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak bumi dan bangunan.
H a2 : β2 ≠ 0 Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak bumi dan bangunan.
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Model thitung ttabel α Sig.t Keputusan Kesimpulan X 2 → Y 2,376 1,985 0,05 0,019 Ho ditolak Signifikan Sumber tabel : Hasil Olah Data dengan SPSS 25.0. Daerah penolakan H 0
Daerah Penerimaan H 0 0 1,985 ( t tabel ) 2,089 ( t hitung ) Daerah penolakan H 0 -1,985 (- t tabel )
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876
Jika nilai Sig. dari pengujian hipotesis parsial adalah 0,019 < 0,05 (dengan tingkat signifikansi α  =  0,05),  maka  berdasarkan  tingkat  signifikansi  yang  ditetapkan,  kita  memiliki  cukup  bukti untuk menolak hipotesis nol (Ho). Dalam gambaran kurva pengujian hipotesis, daerah penolakan hipotesis nol akan berada di sebelah kiri (ekor kiri) kurva distribusi t dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan.
Dengan nilai t hitung sebesar 2,376, berada di daerah penolakan karena nilainya melebihi nilai critical value yang sesuai untuk tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, garis batas penolakan ( critical  value )  pada  kurva  distribusi  t  akan  terletak  di  sebelah  kiri  t  hitung.  Ini  menunjukkan bahwa terjadi penolakan terhadap hipotesis nol pada pengujian ini dan kita cenderung menerima hipotesis alternatif (Ha).
Gambar 2. Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Uji 2 Pihak X 1 terhadap Y Sumber gambar : Dokumentasi Tim Peneliti.
Dalam  interpretasi  hasil  uji  hipotesis,  jika  nilai  t  hitung  (2,376)  melebihi  nilai  t  tabel  (1,985) untuk  taraf  kepercayaan  95%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  t  hitung  berada  di  daerah  penolakan hipotesis  nol  (Ho)  pada  tingkat  signifikansi  yang  telah  ditentukan.  Dengan  tingkat  kepercayaan 95%,  kita  dapat  menolak  Ho  dan  menerima  Ha,  yang  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dalam  konteks ini,  terdapat  bukti  yang  kuat  yang  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berperan  penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan.
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 978.656 2 489.328 32.349 .000 b Residual 1467.290 97 15.127 Total 2445.946 99 Sumber tabel : Hasil Olah Data.

## Koefisien Determinasi
Nilai  R2  yang  sebesar  0,400  kualitas  pelayanan  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak,  dapat menjelaskan  sekitar  40%  variasi  atau  perbedaan  dalam  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.  Ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  faktor-faktor  lain  di  luar  variabel  yang  diteliti (kualitas  pelayanan  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak)  yang  juga  berperan  dalam  memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut mungkin perlu dipertimbangkan untuk lebih memahami sepenuhnya variabilitas kepatuhan wajib pajak yang diamati.

## Daerah
penolakan H 0 Daerah Penerimaan H 0 0 1,985 ( t tabel ) 2,376 ( t hitung )
Daerah penolakan H 0 -1,985 (- t tabel )
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Dengan nilai t hitung (2,089) yang lebih besar dari nilai t tabel (1,985) pada taraf kepercayaan 95%.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kualitas  Pelayanan  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  PBB  pada  UPT  Badan  Pendapatan  Daerah  Wilayah Bandung Selatan berdasarkan hasil pengujian tersebut. Ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan  memberikan  yang  cukup  signifikan  dalam  menjelaskan  variabilitas  Kepatuhan  Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian ini.
Melihat perbandingan hasil penelitian dari beberapa sumber, terdapat beberapa hal yang sejalan dengan penelitian yaitu berkaitan tentang hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Namun,  terdapat  perbedaan  temuan  dengan  penelitian  yang dilakukan  telah  ada  sebelumnya,  yang  menunjukkan  bahwa  Kualitas  Pelayanan  tidak  memiliki pengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi dan Bangunan  (Farman,  2021;  Herlina, 2020). Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  metode  penelitian  yang  berbeda,  ukuran sampel yang beragam, atau variasi dalam faktor-faktor lain yang mungkin tidak dipertimbangkan secara  seragam  di  setiap  penelitian.  Ini menunjukkan  adanya variasi  temuan  di  antara  penelitian yang  berbeda-beda,  dan  ini  menjadi  bagian  dari  proses  ilmiah  yang  normal  di  mana  hasil penelitian  dapat  beragam  dan  memerlukan  penelitian  lanjutan  atau  analisis  lebih  lanjut  untuk memahami perbedaan temuan tersebut.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Dari  hasil  analisis  yang,  jika nilai  t  hitung variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  (2,376) besar  dari nilai  t  tabel  (1,985)  pada  tingkat  kepercayaan  95%,  maka  terdapat  cukup  bukti  untuk  menolak hipotesis  nol  (Ho)  dan  menerima  hipotesis  alternatif  (Ha).  Dengan demikian, dapat  disimpulkan bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  UPT  Badan  Pendapatan  Daerah  Wilayah  Bandung  Selatan, berdasarkan hasil analisis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memberikan  informasi  yang  cukup  penting  dalam  menjelaskan  variasi  atau  perbedaan  dalam kepatuhan wajib pajak terkait pajak bumi dan bangunan dalam penelitian ini.
Menurut  hasil  penelitian,  terdapat  temuan  sebagai  suatu  tawaran  kebaruan  perihal  aspek  pada Kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Namun,  ada perbedaan  temuan  yang  telah  dilakukan  pada  penelitian  sebelumnya,  yang  menyatakan  bahwa Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (Nafiah  &  Warno,  2018).  Perbedaan  ini  mungkin  disebabkan  oleh metode  penelitian  yang  berbeda,  ukuran  sampel  yang  beragam,  atau  faktor  lain  yang  tidak konsisten dalam pengukuran kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian tersebut.  Adanya  perbedaan  temuan  ini  menunjukkan  variasi  dalam  hasil  penelitian,  yang merupakan  hal  yang  wajar  dalam  ilmu  pengetahuan.  Diperlukan  analisis  lebih  lanjut  atau penelitian  yang  lebih  mendalam  untuk  memahami  faktor-faktor  yang  mungkin  menyebabkan perbedaan temuan tersebut.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Kualitas  Pelayanan  Pajak  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  UPT  Badan  Pendapatan  Daerah  Wilayah  Bandung  Selatan.  Dalam meningkatkan  validitas  dan  generalisasi  hasil,  disarankan  untuk  menambah  sampel  yang  lebih luas,  melibatkan  berbagai  wilayah  di  Kota  Bandung,  dan  kota  lain  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat memberikan gambaran komprehensif tentang perilaku kepatuhan wajib pajak.
Saran  yang  diajukan  termasuk  pengembangan  kebijakan  pajak  yang  lebih  efektif  oleh Pemerintah Kota Bandung dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Langkah-langkah  konkret  seperti  pengembangan  layanan  pembayaran pajak  yang  lebih  efisien,  seperti  pembayaran online atau  layanan mobile ,  dapat  meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876
Selain  itu,  sosialisasi  yang  efektif  juga  diperlukan  untuk  memperkuat  kesadaran  wajib  pajak akan pentingnya kewajiban pajak. Penyuluhan yang intensif tentang konsekuensi dari kepatuhan atau  ketidakpatuhan  pajak,  bersama  dengan  informasi  jelas  tentang  penggunaan  pajak  untuk pembangunan  masyarakat,  dapat  meningkatkan  motivasi  wajib  pajak  untuk  mematuhi  aturan pajak.
Terakhir,  peraturan  yang  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  keadaan  wajib  pajak  dapat membantu  meningkatkan  kepatuhan.  Kebijakan  yang  adaptif  terhadap  dinamika  ekonomi  dan kebutuhan  masyarakat,  serta  penyesuaian  aturan  pajak  secara  proporsional,  dapat  memberikan motivasi  tambahan  bagi  wajib pajak  untuk  mematuhi  peraturan  pajak.  Dengan  penerapan saran- saran ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

## REFERENSI
Amrul,  R.,  Hidayanti,  A.  A.,  &  Arifulminan,  M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan,  Sanksi,  Dan
Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunanan-Perdesaan  Dan Perkotaan  (Pbb-P2)  Pada  Bapenda  Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal  Bisnis,  Manajemen,
Dan Akuntansi , 7 (2), 221–241.
Anggraeni Kusuma Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Dan Kepuasan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pbb  Di  Kecamatan  Bekasi  Timur  Kota  Bekasi  Tahun 2017. Parameter , 5 (2), 117–131. Https://Doi.Org/10.37751/Parameter.V5i2.154
Ayuni,  A.,  Manafe,  H.  A.,  &  Perseveranda,  M.  E.  (2023).  Pengaruh  Kasadaran  Wajib  Pajak,
Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Kajian  Studi  Literatur  Manajemen  Keuangan  Daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 5 (1), 1–8.
Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Kecamatan Tanjungkerta  Kabupaten  Sumedang. Journal  Of  Accounting,  Finance,  Taxation,  And Auditing (Jafta) , 3 (2), 103–126. Https://Doi.Org/10.28932/Jafta.V3i2.3577
Hendri,  N.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Memepengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. Akuisisi: Jurnal Akuntansi , 12 (1).
Herlina,  V.  (2020).  Pengaruh  Sanksi,  Kesadaran  Perpajakan  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. Jurnal Benefita , 5 (2), 252. Https://Doi.Org/10.22216/Jbe.V5i2.5168
Ilahi,  A.  A.  A.,  &  Arifuddin,  A.  (2022).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Nasabah Bank. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir , 1 (1), 25–37.
Irianto,  M.  F.,  &  Tyasari,  I.  (2022).  Dampak  Moderasi  Tarif  Atas  Pemahaman  Dan  Kesadaran Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi , 10 (2),  173–188. Https://Doi.Org/10.21067/Jrma.V10i2.7242
Juliarini,  A.  (2020).  Komparasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Dan  Kabupaten  Di  Indonesia Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah. Jurnal  Bppk : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan , 13 (2), 1–10.
Https://Doi.Org/10.48108/Jurnalbppk.V13i2.227
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876
Karsayuda,  M.  R.,  Fadli,  M.,  Khusaini,  M.,  &  Kusumaningrum,  A.  (2023).  Kemanfaatan Pembiayaan  Infrastruktur  Non  Konvensional  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Infrastruktur Guna  Ketahanan  Ekonomi  Nasional. Klausula  (Jurnal  Hukum  Tata  Negara,  Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) , 2 (2), 79. Https://Doi.Org/10.32503/Klausula.V2i2.3862
Manek,  M.,  &  Badrudin,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Telaah Bisnis , 17 (2). Https://Doi.Org/10.35917/Tb.V17i2.49
Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar
Barat. Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi , 2 (1), 38–52.
Https://Doi.Org/10.26618/Inv.V2i1.3210
Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan  Daerah:  Sentralisasi  Atau  Desentralisasi. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 7 (8), 10508–10525.
Mutia,  S.  P.  T.  (2014).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,
Dan  Tingkat  Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). Jurnal Akuntasi , 2 (1).
Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  (Study  Kasus  Pada  Kecamatan  Candisari  Kota  Semarang  Tahun  2016). Jurnal Stie Semarang , 10 (1), 86–105. Https://Doi.Org/10.33747/Stiesmg.V10i1.88
Nurak,  Novlina,  A.  P.,  &  Wardani,  S.  B.  E.  (2021).  Konflik  Kepentingan  Antara  Pimpinan Daerah Dan Dprd Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik , 3 (1), 1–9.
Putri, A. A., Hariansah, S., & Marhayani, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak  (Njop)  Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Properti  Di  Kota  Pangkalpinang. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan , 2 (2), 115–125.
Saprudin,  S.,  Wujarso,  R.,  &  Napitupulu,  R.  D.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Di  Jakarta. Jurnal  Stei  Ekonomi , 29 (02), 44–56. Https://Doi.Org/10.36406/Jemi.V29i2.322
Siahaan, M. (2019). Pajak Daerah & Retribusi Daerah .
Sugiyono, P.  D.  (2018). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan
R&D . Cv. Alphabeta.