Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:

## GERWANI IN THE COMMUNIST IDEOLOGY OF 1950-1965
GERWANI DALAM PERGULATAN IDEOLOGI KOMUNIS 1950-1965
Rizqi Irza Afifi 1 , Sofyan Kristianwantoni 2 SMK Taruna Mandiri Srono ibnunukman@gmail.com
(*) Corresponding Author +62 823-3119-3233 How to Cite: Irza, Kriswantoni  (2019). Title of article. Santhet, 3(1), 10-20                                    doi:
Abstract Received : Revised   : Accepted: Keywords: 28 Desember 2019 6 Januari  2019 19 April 2019 Gerwani; Pergulatan Ideologi; The  emergence  of  Gerwani  stems  from  the  gathering  of  six women's organizations in Semarang on June 4, 1950 to merge their respective  organizations  into  one  single  forum,  namely  Gerwis. Gerwis  has  a  strong  desire  for  the  struggle  for  national independence and ending various political feudalism. In writing this article using the heirloom study approach. The results show that In December  1951  the  name  Gerwis  changed  to  Gerwani.  In  1964, Gerwani  began  designing  work  programs  to  develop  himself  and participate  in  politics.  The  programs  include:  Women's  Rights; Children's Rights; Democratic Rights; Full National Independence; and peace. PENDAHULUAN Dalam  perjalanan  gerakan  wanita, Gerwani  sebetulnya  memiliki  peran  yang cukup  berarti  dengan  mengangkat  isu-isu kontroversial  pada  masanya  itu.  Seperti  isu hak  pilih  dan  isu  poligami.  Kekritisan  para wanita terhadap ketidakadilan dan penindasan  kaumnya  merupakan  sesuatu yang  bisa  menjadi  inspirasi  dan  semangat bagi  gerakan  wanita  selanjutnya.  Terdapat beberapa  hal  penting  yang  berpengaruh pada para wanita dalam organisasi Gerwani sehingga menjadi kritis dan terkesan radikal, antara  lain  karena  adanya  kawin  paksa, perceraian  sepihak,  larangan  bersekolah, dan  penghinaan-penghinaan  lain  yang sangat  menyudutkan  kaum  wanita.  Hal-hal itu  merupakan  bagian  dari  praktik  sistem budaya  warisan  feodal  yang  masih  sangat melekat  pada  masyarakat  Indonesia  pada saat itu. Gerwani memilih Semarang sebagai  basis  karena  secara  historis merupakan  "Kota  Merah",  kota  kelahiran partai  yang  berideologi  komunis  yaitu  PKI. Banyak  anggota  Gerwani  yang  juga merupakan anggota PKI karena hanya partai inilah  yang  dilihat  bersungguh-sungguh dalam melawan penindasan terhadap rakyat. Aktivitas  Gerwani  di  kota  Semarang  sesuai dengan  hal-hal  yang  tercantum  dalam Program-Program  Kerja  Gerwani.  Meskipun program-program  kerja  tersebut  baru  dibuat dan  dikeluarkan  pada  tahun  1964,  namun sebelumnya  sudah  diterapkan  di  daerah- daerah termasuk di kota Semarang. Pertanyaan  pokok  dari  artikel  ini adalah  bagaimana  hubungan  Gerwani dengan  Partai  Komunis  Indonesia?  Metode yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah metode sejarah. Metode sejarah mempunyai empat  tahapan  yang  harus  dilakukan  yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.
Sumber primer diperoleh melalui penelusuran  terhadap  dokumen  yang tersimpan  di  Arsip  Nasional,  Perpustakaan Nasional  di  Jakarta,  Arsip  Daerah  Jawa
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Tengah,  Arsip  Museum  Mandhala  Bhakti
Semarang.  Ada  juga  beberapa  harian  yang terbit  pada  masa  itu  seperti Harlan  Rakjat,
Bintang  Timur,  Sinar  Harapan,  Api  Kartini . Riset kepustakaan ini penting karena melalui penelusuran  dan  penelaahan  kepustakaan dapat  dipelajari  bagaimana  menggunakan kerangka  teori  untuk  landasan  pemikiran
(Koenjaraningrat, 1983).
Dalam  perjalanan  sejarah,  wanita pernah  menjadi  aktor  yang  vokal  ditengah gelanggang politik dan sekaligus menjadi ibu dan istri yang "baik" selama perjuangan anti kolonial.  Dua  peranan  ini  dapat  berpadu dalam  praktiknya,  karena  wanita  harus memainkan  peranan  politik  justru  agar supaya  menjadi  ibu  yang  baik  (dari  rakyat dan  bangsa  Indonesia),  dan  istri  yang  baik (sebagai pembantu laki-laki dalam perjuangannya).  Hubungan  politik  antara wanita dan laki-laki menjadi berubah secara mendasar  ketika  Indonesia  telah  merdeka. Hal  itu  antara  lain  karena  tidak  adanya  lagi musuh bersama, sehingga laki-laki cenderung mengklaim bidang politik sebagai bidang  mereka  sendiri,  dan  wanita  lebih diposisikan  untuk  berperan  di  bidang  sosial (Anonim, 1988). Para tokoh Perintis gerakan wanita belum  mempunyai  perkumpulan  atau organisasi wanita, dengan kata lain berjuang secara  perorangan;  tetapi  dalam  kenyataan bahwa  mereka  mengangkat  senjata  bahu membahu  dengan  kaum  laki-laki  melawan penjajah  Belanda,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  mereka  merupakan  sumber  inspirasi bagi  generasi  wanita  berikutnya  untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan.  Juga  para  tokoh  Perintis dalam  masa  sesudah  diterapkannya  Politik etis  Belanda  di  Indonesia,  memberikan teladan  dan  dorongan  kepada  kaumnya untuk  meneruskan  jejak  langkah  mereka. Mereka  berjuang  untuk  emansipasi  dan partisipasi  untuk  membangun  kemandirian kaumnya, kemajuan bangsa dan kemerdekaan  tanah  airnya.  Unsur  lain gerakan  wanita  Indonesia  yang  sedang tumbuh  ialah  hasrat  untuk  "emansipasi nasional." Dalam pada itu pengaruh warisan cita-cita  Kartini  untuk     emansipasi     wanita berkumandang      menembus      batas  dan perhatian kaumnya pada periode kebangkitan  dan  kesadaran  nasional  ini mulai  juga  untuk  meningkatkan  perjuangan wanita.

## METODE PENELITIAN
Daerah  penelitian  adalah  suatu lokasi  atau  tempat  yang  digunakan seorang  peneliti  untuk  mengadakan penelitian.  Sutrisno  Hadi  mengatakan, “Tidak  ada  ketentuan  berapa  luas penelitian  untuk  penelitian  dalam  salah satu atau banyak bidang (2003:88)”.
Dari  pendapat  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  di  dalam  menentukan daerah  penelitian  tidak  ada  ketentuan berapa luas daerah atau lokasi penelitian.  Dalam  artikel  ini  untuk menetukan  hasil  penelitian  yang  akurat menggunakan studi pustaka yang didalamnya  menggunakan  pendekatan penelitian  sejarah  mulai  dari  kritik sumber,  analisis  sumber  dan  validasi data.

## HASIL DANPEMBAHASAN
S esudah  tahun  1950  persatuan gerakan  wanita  Indonesia,  yang  telah dibangun  pada  masa  perjuangan  nasional sebelumnya,  berangsur-angsur  hancur. Dalam  menghadapi  pemilihan  umum  1955 berbagai  partai  politik  membentuk  bagian wanita  masing-masing.  Ketegangan  antara golongan  wanita  Islam  dan  nasionalis  pun timbul.  Berkembang  bermacam-macam kegiatan;  balai-balai  wanita,  bank-bank wanita,  bahkan  surau  wanita  didirikan; bermunculan  berbagai  macam  organisasi dan  majalah  wanita,  tetapi  hampir  semua kegiatan  ini  semakin  terikat  pada  partai politik  (laki-laki),  gerakan  keagamaan  (laki- laki),  ataupun  pada  organisasi  pejabat  laki- laki.  Pada  sebagian  besar  organisasi  ini pandangan  elitis  tetap  bertahan,  walaupun pendudukan  Jepang  dan  perjuangan pembebasan  nasional  telah  mengaburkan tajamnya  garis  pemisah  antara  golongan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
kaya  dan  miskin  dalam  masyarakat
Indonesia.
Berdirinya Gerwis Para  wakil  enam  organisasi  wanita berkumpul  di  Semarang  pada  4  Juni  1950 untuk  melebur  enam  organisasi  mereka masing-masing  ke  dalam  satu  wadah tunggal,  yaitu  Gerwis.  Enam  organisasi tersebut  ialah  Rukun  Putri  Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar  dari  Surabaya,  Isteri  Sedar  dari
Bandung,  Gerakan  Wanita  Indonesia (Gerwindo)  dari  Kediri,  Wanita  Madura  dari Madura,  dan  Perjuangan  Putri  Republik
Indonesia dari Pasuruan.
Tokoh-tokoh  wanita  tersebut  memiliki latar  belakang  sosial  yang  berbeda-beda, tapi  semuanya  bersama-sama  terjun ditengah  pergerakan  nasional.  Diantaranya
S.K.  Trimurti.  Beliau  anggota  Partindo,  giat dalam  Wanita  Partindo,  dan  juga  anggota Gerindo. Kemudian Salawati Daud, Walikota
Makasar.  Diantara  mereka  banyak  wanita muda,  seperti  Sudjinah  dan  Sulami, sebelumnya  sudah  giat  di  dalam  PPI (Pemuda  Puteri  Indonesia),  organisasi pemudi  semasa  perjuangan  kemerdekaan yang  berjiwa  sosialis.  Para  anggota  pendiri lainnya  termasuk  Tris  Metty,  Sri  Panggihan (anggota  PKI  terkemuka  dari  Madiun),  Sri Kusnapsiyah, Umi Sarjono (pendiri Gerwindo),  dan  Suharti  (ketua  departemen wanita  CC  PKI,  ketua  cabang  Yogya)  ( Antara, Dinas  Dalam  Negeri.  No.  160/A.  9 Juni 1950). Ketua  Gerwis  yang  pertama  adalah Tris Metty. Sebelumnya beliau adalah Ketua Rukun  Putri  indonesia  yang  berpolitik mandiri,  dan  juga  anggota  Laskar  Wanita Jawa  Tengah.  S.K.  Trimurty  dari  Jogjakarta sebagai  wakil  ketua  dan  Srie  Kustijah  dari Semarang sebagai penulis.  Dalam  rapatnya yang  pertama,  Gerwis  telah  mengajukan tuntutan  kepada  pemerintah,  antara  lain minta supaya  "fonds"  pembangunan  negara ditujukan  bagi  kemakmuran  rakyat  dan menghendaki  negara  kesatuan  yang  100 persen  lepas  dari "isme" penjajahan. Kedudukan  Tris  Metty  tersisihkan  dalam konferensi  di  Yogya,  untuk  mempersiapkan kongres  I  Gerwis,  dan  digantikan  oleh  S.K.
Trimurti.  Dalam  periode  ini  Umi  Sarjono,
Suharti,  dan  Mudigdio,  sudah  menjadi anggota atau mempunyai ikatan erat dengan PKI.  Hal  ini  merupakan  petunjuk  jelas, bahwa  kaum  Komunis  mempunyai  suara penting  dalam  pendirian  Gerwis.  Meskipun Gerwis  selalu  menegaskan  sebagai  non- politik  dan  tidak  mempunyai  kaitan  dengan parpol  manapun,  seperti  dinyatakan  dalam anggaran  dasarnya,  namun  pengaruh  PKI tampak  tertanam  sangat  mendalam  pada organisasi  tersebut.  Keinginan  Komunis untuk  membangun  organisasi  wanita  yang bisa  dipimpinnya,  tentu  saja  bukan merupakan  satu-satunya  faktor  bagi berdirinya  Gerwis.  Para  pendiri  Gerwis  itu sendiri  mempunyai  hasrat  bersama  yang sungguh-sungguh,  baik  demi  perjuangan kemerdekaan  nasional  maupun  mengakhiri berbagai politik feodalisme.
Hampir  semua  sejarah  hidup  para tokoh  dan  anggota  Gerwani  bercerita tentang  kawin  paksa,  perceraian  sepihak, larangan  bersekolah,  atau  penghinaan- penghinaan  lain  yang  terasa  sangat menusuk hati mereka, maka mungkin sekali hal-hal  tersebut  itulah  yang  berperanan sangat  besar  dalam  meradikalkan  para wanita  tersebut.  Beberapa  dari  mereka tertarik  kepada  PKI,  karena  hanya  partai inilah  yang  dilihat  bersungguh-sungguh melawan berbagai praktik demikian. Pemimpin  Gerwis  yang  sangat terkemuka,  Ibu  Munasiah,  yang  berbicara dengan garangnya dalam Kongres PKI 1924 dan  dibuang  ke  Digul,  berasal  dari Semarang.  Dialah  yang  mengorganisasi "Aksi  Caping  Keropak",  yang  terkenal semasa perjuangan kemerdekaan itu. Ketika organisasi  yang  masih  muda  ini  sedang sibuk  membenahi  dirinya,  dan  membangun cabang-cabangnya  di  seluruh  Jawa  dan  di luar  Jawa,  memperketat  pengawasannya terhadap  "keresahan  sosial",  pada  Agustus 1951  terjadi  penangkapan  terhadap  tokoh- tokoh  Gerwis,  termasuk  ibu  Mudigdio  dan Ibu  Trimurti.  Keduanya  diperiksa  selama satu  minggu  dan  oleh  karena  itu  para anggota  Gerwis  giat  dalam  panitia "Pembelaan Korban Razzia Agustus".
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Metamorfosa  Gerwis  menjadi  Gerwani: Kongres-kongres Gerwani a. Kongres pertama tahun 1951 Kongres  Gerwis  pertama  kali diselenggarakan  pada  17-22  Desember 1951  di  Surabaya.  Pada  waktu  itu  keadaan sangat  sulit,  banyak  utusan  yang  harus menghadiri  kongres  masih  ada  di  penjara. Jika  dilihat  dari  nama  Gerwis,  Gerakan Wanita  Indonesia  Sedar  berarti  bahwa anggota  organisasi  ini  bersifat  terbatas. Hanya  kaum  wanita  yang  telah  sadar  yang akan  diterima  sebagai  anggota,  sedangkan jutaan  massa  wanita  masih  belum  sadar akan  arti  politik.  Mereka  seharusnya  ditarik untuk  masuk  ke  dalam  organisasi  ini  agar bisa terlibat dalam perjuangan. Oleh karena itu,  Gerwis  dikecam  oleh  anggota  PKI.
Sejalan  dengan  sejumlah  perubahan  yang terjadi  pada  PKI,  dengan  terpilihnya  D.N. Aidit sebagai pimpinan baru (Januari 1951), terjadi  tekanan  di  dalam  Gerwis  agar menghentikan agitasi perlawanannya terhadap  pemerintah  dan  sebaliknya  agar membangun  "front  dari  bawah"  (Hikmah Diniah, 2007). Tindakan  penting  yang  diambil  pada Kongres I ialah mengecilkan sayap feminis di dalam organisasi dan berusaha mengkonsolidasi  pengaruh  PKI  terhadap pimpinan  organisasi.  Akan  tetapi  Suharti, salah satu calon dari PKI, dipandang terlalu "komunis"  oleh  mayoritas  kongres,  hingga
PKI  di  satu  pihak  terpaksa  harus  menarik pencalonannya,  di  lain  pihak  menghalangi kepemimpinan  S.K.  Trimurti.  Semasa perjuangan kemerdekaan S.K. Trimurti telah melatih  banyak  tokoh  Gerwis,  melalui berbagai kursus kader yang diselenggarakannya  selaku  Ketua  Barisan Buruh  Wanita.  Umi  Sarjono  menang  dalam pemilihan  untuk  kedudukan  pertama, Trimurti  di  tempat  ke  dua,  dan  Suwarti tempat  ke  tiga.  Karena  Trimurti  tidak  bisa diterima  PKI,  Umi  Sarjono  mengundurkan diri,  dan  memberikan  kursinya  kepada Suwarti.  Mereka  berdua,  Trimurti  dan  Umi Sarjono, lalu menjadi wakil-wakil ketua. Pada tahun  1957  Trimurti  mengundurkan  diri  dari kepemimpinan,  dan  pada  tahun  1965  dari keanggotaan. Mencermati  sejarah  Gerwis  dapat diketahui,  bahwa  pada  tahun  1952  pernah bergabung  Isteri  Buruh  Kereta  Api,  berikut dengan  10  cabang-cabang  serta  4000 anggotanya.  Kemudian  pada  tahun  1953 masuk pula yang terakhir organisasi Perwin, persatuan  Wanita  Indonesia  dari  Menado. Organisasi  ini  sudah  tampil  didepan  dalam perang kemerdekaan. Mereka aktif melawan upaya  Belanda  untuk  kembali  menguasai bagian  mana  pun  dari  Indonesia,  dan menentang  KMB  yang  dalam  pandangan mereka  akan  mendorong  kembalinya modal asing  ke  Indonesia.  Antara  Kongres  I  dan Kongres  II,  Gerwis  aktif  dalam  tiga  front, yaitu politik, feminisme, dan sosial ekonomi. Pada  front  politik,  melawan  "unsur-unsur reaksioner",  terhadap  gerakan  untuk kemajuan  wanita.  Pada  front  feminisme, melawan  PP  19  (mengenai  pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak  yatim-piatu  pegawai  negeri  sipil)  dan menyokong  perjuangan  umum  untuk undang-undang perkawinan yang demokratis,  dengan  sepandai  mungkin menghindari  konfrontasi  dengan  Sukarno. Front  sosial  ekonomi  lebih  ditekankan  pada level grassroot dimana anggota Gerwis aktif dalam  gerakan  tani  melawan  usaha pemerintah  mengusir  mereka  dari  bekas tanah perkebunan yang telah mereka garap.
Gerwis  aktif  menempuh  politik  anti imperialisme sejak awal sejarahnya. Menurut Gerwis,  pemerintah  yang  dikangkangi  PNI, Masyumi,  dan  PSI,  dengan  membiarkan kembalinya  para  pemilik  perkebunan  asing, menjadi  terlalu  bersikap  lunak  terhadap modal  asing  dan  imperialisme.  Oleh  karena itu,  kaum  wanita  sebagai  ibu  rumah  tangga menjadi sangat menderita. Sejak awal mula Gerwis  merupakan  organisasi  wanita  yang paling  aktif  di  bidang  politik  nasional (Wierenga, 1999).
Gerwis  mengeluarkan  pernyataan menentang  "unsur-unsur  reaksioner"  yang telah mengorganisasi "Peristiwa 17 Oktober" 1952 ( Harian Rakjat, 7 November 1952) dan masuk  dalam  Front  Nasionalyang  dibentuk dalam  rangka  perkembangan  tersebut ( Harian Rakjat, 20 November 1952). Gerwis juga ikut memprotes PP 19, dan mendukung tuntutan reform perkawinan  yang  diajukan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Kongres II Kongres Wanita Indonesia tahun
1952 ( Harian Rakjat, 25 November 1952).
Konferensi kerja Gerwis tahun 1952 di
Semarang membahas sekitar permasalahan perdamaian,  hak-hak  anak  dan  wanita ( Harian  Rakjat, 1  Desember  1952)  Gerwis juga  banyak  mencurahkan  perhatiannya pada  masalah  pendidikan  melek  huruf, pembukaan sekolah, dan kursus-kursus PBH (seperti  juga  organisasi-organisasi  wanita lainnya), sampai 1965. Pada pada awal 1952 Gerwani  mengajak  organisasi  wanita Indonesia  lainnya  untuk  ikut  merayakan tanggal  8  Maret  sebagai  hari  Solidaritas
Perempuan Internasional (Wierenga, 1999).
b. Kongres kedua tahun 1954 Dalam  usahanya  untuk  menjadi organisasi  massa  wanita,  Gerwis  memberi perhatian juga pada sejumlah masalah yang sangat  dirasakan  kaum  wanita,  yaitu  soal penurunan  harga  bahan  kebutuhan  pokok. Ini  menyebabkan  Gerwis  menjadi  berbeda dari  berbagai  organisasi  wanita  lain  saat itu pada  umumnya.  Pada  Kongres  II  bulan Maret  1954  di  Jakarta  bertema  hak-hak wanita  dan  anak-anak,  kemerdekaan  dan perdamaian.  Tuntutan  tentang  perdamaian mencakup  baik  pendirian  anti-imperialisme pada  umumnya,  dengan  mengutuk  keras percobaannuklir, maupun tuntutannya menumpas  gerakan  Darul  Islam,  yang sangat anti komunis dan melakukan teror di desa-desa, khususnya di Jawa Barat ( Harian
Rakjat, 27 Maret 1954).
Sesuai  dengan  keputusan  yang diambil  dalam  Kongres  I,  Gerwis  diubah menjadi  Gerwani.  Dengan  terpilihnya  Umi Sarjono sebagai ketua, berarti sayap feminis berhasil  menahan  PKI.  Dewan  pimpinan pusat yang baru juga mendudukkan Suharti sebagai wakil ketua pertama, Ny. Mudigdiyo sebagai  wakil  ketua  kedua;  Asiyah  dan
Darmini  sebagai  sekretaris;  Kartinah,
Mawarni,  Paryani,  dan  Suwarti  sebagai anggota.  Trimurti  sudah  tidak  lagi  menjadi anggota  dewan  ini,  melainkan  tinggal sebagai  anggota  pleno  yang  terdiri  dari  35 anggota ( Harian Rakjat, 2 April 1954). Organisasi  ini  telah  mengalami perkembangan  luar  biasa  selama  tahun- tahun  antara  Kongres  I  dan  Kongres  II.  Di
surabaya  Gerwis  mempunyai  40  cabang dengan  6000  anggota.  Pada  tahun  1954 jumlah  anggota  telah  naik  menjadi  sekitar 80.000.  Pimpinan  Gerwis  menekankan  arti penting  kerja  sama  dengan  berbagai organisasi  wanita  lain  atas  dasar menghormati perbedaan yang ada. Organisasi  ini  menyelenggarakan  kursus PBH  dan  membuka  sejumlah  tempat penitipan  anak.  Selain  itu  juga  berusaha mengadakan  berbagai  kursus  kader,  tapi rencana  ini  tertunda  karena  alasan keuangan,  hingga  cabang-cabang  dibiarkan menatar  para  kader  mereka  tanpa menunggu  pedoman  dari  pusat.  Kesulitan keuangan  juga  mengharuskan  organisasi menghentikan  penerbitan  buletin  internnya. Buletin  ini  semula  bernama  Wanita  Sedar, tetapi  belakangan  diganti  Berita  Gerwani. Buletin  lainnya,  Berita  Berkala,  juga  terbit dalam waktu pendek saja.
Dari  berbagai  laporan  dalam  periode Kongres  II  maka  dapat  disimpulkan  posisi ideologi  Gerwani  pada  1954.  Dalam  hal  ini keputusannya  untuk  menjadi  organisasi massa  jelas  terbaca  dalam  anggaran dasarnya  yang  baru,  yang  menyatakan bahwa: (a) Gerwani adalah organisasi untuk pendidikan  dan  perjuangan,  yang  tidak menjadi bagian dari partai politik apapun; (b) keanggotaan  Gerwani  terbuka  untuk  semua wanita  Indonesia  umur  16  tahun  atau  lebih (atau  kurang  jika  sudah  bersuami),  dan mengingat  sangat  banyaknya  wanita  yang buta  huruf,  maka  untuk  menjadi  anggota tidak  diperlukan  tanda  tangan  atau  mengisi formulir;  dan  (c)  keanggotaan  rangkap diperbolehkan, misalnya dengan SOBSI atau organisasi wanita lain apa saja.
Resolusi paling penting yang diterima Kongres  II  ialah  tuntutan  akan  undang- undang  perkawinan  yang  demokratis. Sejumlah  resolusi  lain  berkenaan  dengan pemilihan  umum  yang  akan  datang, keamanan  nasional,  dan  protes  terhadap percobaan nuklir. Dengan demikian Gerwani menggabungkan antara alasan-alasan esensialisme (sebagai ibu) dan konstruktivisme  (sebagai  buruh  dan  warga negara),  dengan  memberi  tekanan  pada persaudaraan kaum wanita. Tetapi sekalipun Gerwani  mengaku  menghormati  adanya
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
perbedaan di kalangan kaum wanita, namun hasrat  hegemoninya  yang  berhaluan
Komunis terhadap organisasi wanita lainnya, menyebabkannya  menghubungkan  antara "ibu" dengan "buruh", suatu kombinasi yang tidak begitu langsung dan jelas bagus. c.  Menuju  Kongres  Konsolidasi  tahun 1954-1957
Hasil  Kongres  II  disebarluaskan  para aktivis  Gerwani  kepada  semua  anggota organisasi  mereka  dan  juga  pada  semua wanita  Indonesia  pada  umumnya  ( Harian
Rakjat, 9  Juni  1954).  Salah  satu  tujuan utamanya ialah untuk menjadi suatu gerakan massa  yang  sebenar-benarnya  dengan jumlah  anggota  yang  signifikan.  Untuk mewujudkan  hal  itu,  sosialisasi  ide  dan program kerja dilakukan secara intensif oleh para  kader,  sehingga  dalam  waktu  relatif singkat  keanggotaan  mencapai  satu  juta pada  akhir  1955  ( Harian  Rakjat, 22  Juni 1956). Sebagaimana  tampak  pada  April 1955,  keanggotaan  baru  tercatat  sebanyak 400.000  orang,  ketika  berlangsung  Kongres III  pada  bulan  Desember,  anggota  Gerwani mencapai  663.740  orang  (1 Harian  Rakjat, 18  Desember  1957).  Angka-angka  tersebut mencerminkan keberhasilan strategi Gerwani.  Dalam  hal  ini  para  kader diwajibkan untuk mempelajari kondisi daerah dan  kebudayaan  penduduk  di  wilayah masing-masing. Jika simpati dari para calon anggota  sudah  didapat,  harus  dibentuk kelompok-kelompok  kecil,  dan  dari  sinilah kaum  wanita  didorong  agar  menjadi  lebih aktif  dan  disadarkan  tentang  hak-hak mereka.  Soal  perkawinan  harus  mendapat perhatian utama dari para kader, karena soal ini selalu menarik perhatian wanita.
Memperhatikan  benar  pekerjaan membangun  kepercayaan  di  kalangan wanita,  karena  jika  tidak  umumnya  mereka mempunyai perasaan rendah diri. Selanjutnya  organisasi  harus  dikonsolidasi, dan dicari jalan bekerjasama dengan laki-laki (walau  mungkin  mereka  berpendirian feodal).  Jika  ada  kemungkinan  bekerja  di kalangan  buruh  wanita,  pekerjaan  ini  harus dimulai, dan kaum wanita didorong agar giat dalam organisasi serikat buruh.
Sesudah kampanye pemilihan umum, pimpinan  pusat  dapat  mencurahkan tenaganya  lebih  besar  pada  masalah pendidikan  aktivis  organisasi.  Bagi  kader yang  bekerja  di  tengah  masyarakat,  yang tidak  senang  terhadap  wanita  yang melepaskan  diri  dari  apa  yang  mereka anggap  sebagai  kodrat,  atau  "sifat kewanitaan", maka kewajiban rumah tangga mereka  tidak  boleh  dikalahkan  oleh pekerjaan  di  dalam  organisasi.  Wanita Gerwani menghadapi baik kendala ideologis (agama,  kebudayaan,  sikap  "feodal"  pada umumnya  dan  ketidak  percayaan  karena hubungan mereka dengan politik "komunis"), maupun  sejumlah  hambatan  praktis (bagaimana  membagi  waktu)  (Wierenga, 1999).
Pada  pertengahan  1950-an  Gerwani menitik  beratkan  perhatiannya  pada  dua masalah: Pemilihan Umum tahun 1955, dan kepentingan "feminis" seperti perkosaan dan reform perkawinan. Ketika kampanye pemilu dimulai,  Gerwani  memutuskan  mendukung kampanye  untuk  para  calon  dari  PKI  dan tidak  mengajukan  daftar  calon-calonnya sendiri. Tetapi Gerwani mendapat kebebasan  politik  tertentu,  yaitu  bahwa anggota  Gerwani  yang  terpilih  hendaknya tidak  dengan  sendirinya  harus  masuk  fraksi PKI.  Oleh  karena  wanita  Indonesia sebelumnya  belum  pernah  mendapat  hak suara,  maka  para  aktivis  Gerwani  giat memberikan  penerangan  tetang  hak-hak politik  dan  jalannya  Pemilu.  Sekitar  23.480 anggota  Gerwani  ikut  dalam  kegiatan kampanye.  Kampanye  lainnya  yang dilakukan Gerwani ialah menuntut pencabutan  Undang-Undang  IGO/B,  yaitu Undang-Undang pemerintah kolonial tentang pemerintahan desa. Disadari  oleh  pimpinan  Gerwani bahwa  mengurusi  masalah  feminis,  seperti perkosaan  dan reform perkawinan,  justru merupakan  perjuangan  yang  lebih  berat dibanding  dengan  perjuangan  untuk kemerdekaan nasional. Para aktivis Gerwani di  tingkat  daerah  benar-benar  prihatin mengenai  banyaknya  masalah  perkawinan yang  harus  mereka  hadapi.  Umi  Sarjono melaporkan, pada 1956, bahwa di Jawa dan Jakarta  saja  para kader  Gerwani
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
menghadapi  beratus-ratus  kasus  tentang diabaikannya  hak-hak  wanita  dalam perkawinan,  seperti  misalnya  meninggalkan keluarga  tanpa  alasan,  pergundikan,  dan perselisihan harta waris. Suami meninggalkan  istri  dan  anak-anak  tanpa memberi  makan  atau  syarat  hidup  apapun lainnya, dan pergi mencari wanita lain. Para anggota Gerwani berusaha turun tangan  pada  permasalahan  seperti  ini, pertama-tama  dengan  mengajak  sejumlah pihak yang terkait untuk berunding. Jika cara ini  ternyata  gagal,  mereka  mencari  bantuan pejabat  agama  dalam  usaha  mendapat jaminan jika terjadi perceraian bagi istri dan anak-anak  mereka.  Dalam  hal  ini  tidak semua perkara berhasil diselesaikan dengan kepuasan  di  pihak  wanita,  baik  karena miskinnya  pengetahuan  hukum  di  kalangan wanita,  maupun  karena  "keras  kepalanya si laki-laki".
Walau periode antara Kongres II dan III  merupakan  periode  Gerwani  yang  paling feminis,  dengan  kemungkinan  pengecualian tahun  pertamanya,  namun  tidak  berarti bahwa  perhatiannya  terhadap  masalah politik  umum  diabaikan.  Perayaan  Hari Wanita  Internasional  pada  1955  diwarnai sejumlah aksi perdamaian, antara lain protes menentang percobaan nuklir, serta "pembebasan"  Irian  Barat  dari  Belanda. Pada  awal  Januari  1957  pimpinan  pusat Gerwani  menyelenggarakan  konferensi kerja,  yang  menghasilkan  berbagai  tuntutan sosial-ekonomi kepada pemerintah, termasuk  penurunan  harga  bahan  pokok. Pada  Maret  1957  Gerwani  melancarkan kampanye besar-besaran, menyokong pidato  "Konsepsi  Presiden",  yang  di dalamnya pertama-tama Sukarno menguraikan pokok-pokok perubahan undang-undang  dasar,  yang  selanjutnya akan  melahirkan  Demokrasi  Terpimpin. Selama  periode  ini  Gerwani  tetap  berusaha menjadi juru bicara petani miskin. Beberapa bulan  terakhir  1957  dilakukan  kegiatan besar-besaran  mempersiapkan  kongres  III, termasuk aksi bersama mengumpulkan dana kongres.
d. Kongres ketiga tahun 1957
Kongres  III  Gerwani  dinamakan  oleh
Umi  Sarjono  dalam  pidato  pembukaannya
sebagai  "Kongres  Konsolidasi".  Dua  puluh tujuh  butir  program  perjuangannya  yang baru, dimulai dengan sembilan butir tentang hak-hak  sama  bagi  wanita  dalam perkawinan,  hukum  adat  dan  perburuhan. Beberapa  butir  berikutnya  mengenai pelayanan  sosial,  seperti  sekolahan, penitipan  anak,  dan  layanan  kesehatan. Butir-butir lainnya lebih beragam antara lain; larangan  film  porno,  pencabutan  IGO/B, masalah  pedesaan  yang  menyangkut  bagi hasil  dan  riba,  pajak  tinggi,  dan  kenaikan harga bahan pokok, pembasmian gerombolan-gerombolan  subversif  seperti gerakan  Darul  Islam,  dan  menuntut  agar percobaan  nuklir  semata-mata  demi  tujuan- tujuan  perdamaian.  Selain  itu  kongres menetapkan resolusi-resolusi seperti: "pembebasan"  Irian  Barat,  dan  tuntutan untuk  undang-undang  perkawinan  yang demokratis,  buku-buku  sekolah  dengan harga  murah,  kesetiaan  pada  Pancasila, hukuman  berat  untuk  pemerkosa,  usaha mengatasi  kenakalan  anak-anak  (misalnya dengan  menyediakan  fasilitas  rekreasi  dan pelarangan  film  porno),  dan  mengubah berbagai  peraturan yang diskriminatif  dalam IGO/B,  untuk  disesuaikan  dengan  Undang- Undang  Dasar  ( Harian  Rakjat, 8  Januari 1958).
e. Kongres keempat tahun 1961 Resolusi  Kongres  III  menunjukkan bahwa  Gerwani  semakin  tenggelam  ke dalam  persoalan  politik  nasional  terkait dengan  praktik  Demokrasi  Terpimpin. Keadaan  seperti  ini  terus  berjalan  sampai pada  Kongres  IV  dan  terakhir.  Pendirian Gerwani  tentang  politik  nasional  semakin sesuai  dengan  retorika  populis  Sukarno.
Walau  pada  Oktober  1958  konferensi  kerja Gerwani menyatakan keprihatinannya terhadap penundaan Pemilihan Umum  1959  ( Harian  Rakjat, 1  Oktober 1958),  namun  hanya  sebulan  berikutnya pimpinan  menyatakan  bahwa  Gerwani menyokong  Demokrasi  Terpimpin  dan menentang  "persaingan  bebas  liberalisme". Akhir  tahun  1959  Gerwani  menyatakan dukungan  kepada  Manipol,  dan  tuntutan untuk  pemilihan  umum  tidak  lagi  terdengar. Sejak  itu Gerwani mulai  mengutip  kata-kata
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
presiden untuk merumuskan setiap tuntutannya.  Misalnya,  tuntutan  untuk kesekian  kali  tentang  undang-undang perkawinan  yang  demokratis,  sekarang diawali dengan menyebut Presiden Sukarno yang  "menegaskan  bahwa  revolusi  belum selesai” ( Harian Rakjat, 14 November 1958).
Sehubungan  dengan  situasi  politik nasional,  sikap  Gerwani  secara  garis  besar diuraikan  dalam  suatu  pidato  bulan  Mei 1961,  yang  melaporkan  tentang  diskusi Pleno  Gerwani  mengenai  rencana  8  tahun yang  baru  ditetapkan  pemerintah.  Gerwani menytakan  partisipasinya  dalam  usaha meningkatkan  produksi  pangan  dan sandang, serta pembentukan koperasi. Tapi Gewani  menegaskan,  bahwa  rencana  itu hanya akan terwujud jika pemerintah "diritul", seperti  telah  ditetapkan  Manipol,  dan  jika rakyat  diberi  pengertian,  harga  distabilkan,
dan korupsi diberantas.
Pada  tahun  1961  Pernyataan  Tahun Baru  Gerwani  dititikberatkan  pada  masalah harga  dan  perdamaian,  dan  tidak  bicara tentang  masalah  perkawinan.  Gerwani sebagai  organisasi  sosial  politik  wanita dalam keluarga kiri dipandang bertanggungjawab  dalam  mengorganisasi menentang kenaikan harga. Wanita dianggap sebagai ahli, yang bagaimana pun pandai  menutupi  kekurangan.  Dianggap lazim  bahwa  laki-laki  tidak  mampu  dan bodoh  tentang  ekonomi  rumah  tangga.  PKI hampir  tidak  menaruh  perhatian  pada persoalan  harga,  sedangkan  Gerwani  terus menerus  menuntut  diakhirinya  kenaikan harga  pangan  dan  sandang  yang  cepat. Dalam  hal  ini  presiden  ikut  memberi perhatian.  Ketika  demonstrasi  mencapai puncaknya  (Januari  1960),  ia  menjanjikan penurunan harga-harga sampai tingkat yang layak dalam dua atau  tiga  tahun  Gerwani  tidak  berhasil membuat presiden memenuhi janji itu, walau sepanjang tahun 1961 terus menerus dilancarkan berbagai demonstrasi dan rapat  umum  melawan  kenaikan  harga (Wierenga, 1999). Usaha  Gerwani  untuk  mempengaruhi gerakan  wanita  dilandasi  tiga  tujuan  yang salin  terkait.  Pertama,  Gerwani  ingin memimpin gerakan yang lebih luas. Mereka
yakin,  bahwa  sikap  pengutamaannya  pada kepentingan  wanita  Indonesia  merupakan pendirian  yang  "benar",  dan  karenanya Gerwani  harus  mengawasi  persatuan  yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Kedua, Gerwani  ingin  menjadi  gerakan  massa. Mereka  mengikuti  haluan  PKI  tentang emansipasi  wanita,  yang  menggariskan bahwa  pertama-tama  sosialisme  harus dicapai  lebih  dahulu,  dan  bahwa  strategi terbaik untuk itu ialah dengan penggalangan front dari bawah, untuk menekan pemerintah agar  berjalan  ke  arah  yang  diinginkan. Ketiga, Gerwani menghendaki agar gerakan wanita  memainkan  peranannya  di  dalam politik  nasional.  Mereka  dipengaruhi sejumlah  ide  Sukarno  tentang  gerakan wanita pada umumnya, dan gerakan wanita Indonesia  pada  khususnya  (Wierenga, 1999).
Sidang  Pleno  DPP  Gerwani  pada
April  1961  mencatat  sejumlah  sukses:  (a) terselenggaranya  Seminar  Nasional  Wanita Tani  di  Jakarta  pada  tanggal  17-20  Januari 1961  dan  intensifikasi  pekerjaan  dikalangan wanita  tani  pada  umumnya;  (b)  Gerwani telah  berusaha  keras  menunaikan  tugas nasionalnya  dalam  perjuangan  untuk  Irian Barat,  dan  membentuk  Front  Persatuan Perempuan; (c) dengan diterimanya manipol oleh  MPRS  sebagai  garis  haluan  Negara, Gerwani  telah  bekerja  keras  "untuk  tidak ketinggalan  dalam  usaha  ini",  dan  telah meningkatkan  usahanya  untuk  menaikkan produksi  dan  pembentukan  koperasi- koperasi;  dan  (d)  telah  mengadakan berbagai  tempat  penitipan  anak,  karena tanpa  ini  wanita  tidak  mungkin  ikut  serta dalam semua tugas nasional itu.
Sidang  Pleno  mengemukakan  dua kegiatan  mendesak:  (a)  menyelenggarakan pendidikan  lebih  lanjut,  dan  (b)  biro konsultasi  nasional  untuk  membantu  para kader  di  luar  Jawa,  juga  kader-kader  yang giat  dalam  masalah  perkawinan  dan perceraian;  serta  (c)  menarik  lebih  banyak lagi  kaum  ibu  rumahtangga.  Dikemukakan dalam  program  Gerwani  yang  diputuskan dalam  Kongres  IV  pada  Desember  1961, bahwa program kerja yang baru memerlukan sedikit  perubahan  saja;  karena  masyarakat masih  tetap  setengah  feodal,  peraturan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
IGO/B  masih  belum  dicabut,  dan  Parlemen masih  belum  memutuskan  undang-undang perkawinan.  Satu-satunya  pasal  dari program  kerja  1957  yang  dapat  dicoret hanyalah  tentang  bagi  hasil,  karena  sudah berlebihan  dengan  adanyaundang-undang baru. Gerwani merasa bahwa dukungan dari Presiden  Sukarno  sangat  penting  artinya untuk  keluarga  PKI,  yang  di  dalamnya termasuk  Gerwani.  Karena  itu  pimpinan Gerwani  berusaha  mengundang  Presiden agar bersedia memberikan amanatnya pada pembukaan Kongres IV (Wierenga, 1999).
Pidato  pembukaan  Presiden  Sukarno di  depan  Kongres  IV  tahun  1964  di  Jakarta mengulangi  masalah  tentang  peranan Gerwani  dalam  melaksanakan  persatuan mutlak  seluruh  bangsa  berdasarkan Nasakom,  dan  tentang  ketidaksukaannya pada "ladies  movement". Sukarno,  yang dalam  bukunya  Sarinah  begitu  fasih membela  emansipasi  wanita  dan  perlunya reform  perkawinan,  sekarang  hampir  tidak berbicara  tentang  kepentingan  gender  yang diperjuangkan  Gerwani.  Resolusi  yang ditetapkan  Kongres  IV  diurutkan  sebagai berikut:  Irian  Barat,  membantu  pelaksanaan land  reform, undang-undang  perkawinan yang    demokratis,  keamanan  nasional, penurunan  harga,  dan  perdamaian.  Tidak terjadi  perubahan  penting  dalam  pimpinan, walau  terjadi  amandemen  peraturan  dasar. Perubahan  penting  di  sini  menambahi dengan  pernyataan  kesetiaan  pada manipol di dailam mukadimah. Program perjuangan meliputi masalah hak-hak  wanita,  hak-hak  anak-anak, demokrasi  dan  keamanan,  kemerdekaan penuh dan perdamian, dengan yang tersebut pertama  paling  dirinci.  "Hak-hak  wanita" dalam  program  perjuangan,  yang  pertama- tama ialah kesamaan hak dalam perkawinan dan pekerjaan, hak mengabdi untuk jabatan terpilih  dan  dalam  lembaga  politik,  dan kesamaan hak atas tanah. Ke dua, Gerwani ikut  bersama  wanita  tani  mengatasi masalah-masalah mereka. Terakhir, mencantumkan perjuangan untuk penurunan harga-harga  dan  diperbanyaknya  balai kesehatan.  Dengan  demikian,  walau  ada garis  kesetiaan  pada  tujuan,  seperti  yang dirumuskan  Sukarno  dan  Aidit,  namun
Gerwani  masih  memberikan  prioritas perjuangannya  pada  hak-hak  wanita  di dalam  kegiatan  praktis,  seperti  yang  telah ditetapkan  dalam  program  perjuangannya itu.

## Afiliasi Gerwani dengan PKI
Salah  satu  di  antara  masalah- masalah  paling  mendesak  yang  dihadapi Gerwani  dan  yang  juga  menimbulkan diskusi-diskusi  hangat  terutama  di  kalangan pimpinan  pusatnya  adalah  persoalan "otonomi"  organisasi  dalam  hubungannya dengan  pimpinan  PKI.  Khususnya  karena kejadian-kejadian dramatis sesudah Oktober 1965,  masalah  ini  perlu  dianalisis  dengan lebih cermat. Pada awal dasawarsa 1950-an terjadi perdebatan  sengit  antara  anggota-anggota organisasi  (ketika  itu  masih  Gerwis)  yang menginginkan organisasinya menjadi organisasi dari orang-orang yang berkesadaran  sangat  tinggi  mengenai  soal- soal  organisasi,  khususnya  soal-soal  yang lebih  "feminis"  seperti  poligami,  dengan  di lain pihak anggota-anggota yang menginginkan  masuknya  juga  orang-orang yang  tidak  begitu  sadar  tentang  soal-soal feminis, dan tidak begitu tertarik pada debat- debat berat dan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran. Golongan kedua ini berpendapat  bahwa  organisasi  akan  lebih efektif  jika  memperluas  keanggotaannya dikalangan  massa,  yang  berangsur-angsur dan  dengan  kerja  keras  akan  ditingkatkan kesadarannya.  Dalam  jangka  panjang khalayak  yang  lebih  besar  akan  dijangkau, meskipun  soal-soal  yang  diangkat  tidak seluruhnya  dibahas  secara  ideologis  (baik dari sudut feminis maupun kiri) secara murni seperti  yang  diinginkan.  Golongan  "murni" kalah  dalam  pertarungan  ini,  dan  golongan yang  menghendaki  Gerwis/Gerwani  lebih mendekat  ke  PKI  dengan  pendekatan  garis massanya  mendapatkan  kemenangan. Meskipun  demikian  secara  resmi  Gerwani tidak  pernah  berafiliasi  dengan  PKI.  Pada bulan  Desember  1965  rencananya  akan diselenggarakan  kongres  yang  akan membahas  masalah  afiliasi  ini.  Mungkin sekali  gagasan  afiliasi  dengan  PKI  akan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
diterima  kongres,  tetapi  peristiwa  bulan Oktober 1965 menggagalkannya. Implikasi  lain  ialah  bahwa  organisasi sebenarnya  belum  pernah  membahas secara  terbuka  masalah-masalah  seperti pembagian  kerja  seksual  tradisional, walaupun  sejumlah  kader  telah  berjuang menentang  ketidakadilan  yang  cukup  nyata pada  tingkat  perorangan.  Beberapa  kader dengan  tegas  menyebutkan  usaha  mereka untuk mendidik anak-anak laki-laki agar mau mengerjakan  tugas-tugas  rumah-tangga bersama-sama,  dan  suami  juga  diharapkan mengerjakan  pekerjaan  rumah-tangga  yang umumnya  dipandang  nyaris  sebagai  tugas wanita  saja.  Pada  tahun  1964  pemerintah menginstruksikan  semua  ormas  agar mencari  gandulan  masing-masing  pada suatu parpol. Kemerosotan  ekonomi,  kampanye anti-Malaysia,  dan  polarisasi  yang  semakin runcing  antara  PKI  dan  kekuatan  kanan sepanjang  tahun  1962  sampai  1  Oktober 1965  mengakibatkan  Gerwani  (yang menempatkan  diri  di  tengah  keluarga  PKI dan  sisi  Soekarno)  menjadi  terseret  di dalamnya. Dalam konfigurasi yang kompleks ini pimpinan Gerwani berusaha mempertahankan identitasnya sendiri. Gerwani tidak pernah menukar perjuangannya untuk hak-hak wanita dengan partisipasi politik sepenuhnya di dalam poros Soekarno-PKI.  Ideologi  resmi  Gerwani selama  periode  ini  ialah:  perjuangan  demi hak-hak  wanita  tidak  dapat  dipisahkan  dari perjuangan  demi  masyarakat  sosialis,  atau perjuangan  melawan  imperialisme,  maka dari  itu  Gerwani  harus  ambil  bagian  dalam perjuangan  untuk land  reform dan konfrontasi  dengan  Malaysia.  Hal  ini merupakan beberapa alasan utama terciptanya  stigma  Gerwani  sama  dengan PKI. Jadi  ringkasnya  hubungan  Gerwani dengan PKI adalah hubungan yang mendua dan  rumit.  Pada  umumnya  Gerwani menyokong  kampanye-kampanye  politik terpenting yang dilancarkan PKI, tetapi juga ada  beberapa  titik  perselisihan  di  antara keduanya.  Pada  awal  dasa-warsa  1950-an, ketika  ketegangan  politik  meningkat  dan masyarakat  Indonesia  semakin  mengalami
politisasi  dan  polarisasi,  Gerwani  bergeser semakin  dekat  dengan  PKI.  Perkembangan ini  terbawa  oleh  mereka  yang  mempunyai keanggotaan  rangkap,  PKI  dan  Gerwani sekaligus.  Tetapi  sampai  saat  terakhir Gerwani  tidak  pernah  secara  resmi  menjadi bagian wanita PKI.
Pada  tahun  1964,  Gerwani  mulai meranang  program-program  kerja  guna mengembangkan  dirinya  dalam  suasana politik  yang  semakin  memanas.  Program- program  itu  meliputi:  Hak-hak  Wanita;  Hak- hak Anak; Hak-hak Demokrasi; Kemerdekaan  Nasional  yang  Penuh;  dan Perdamaian. a. Hak-hak Wanita Program  kerja  pertama  dan  utama dalam  Gerwani  adalah  mengenai  masalah hak-hak  wanita.  Hak-hak  wanita  yang menjadi  program  kerja  Gerwani  meliputi persamaan  hak  dengan  laki-laki  dalam politik,  hak  perlindungan  perkawinan,  hak memilih kewarganegaraan dalam perkawinan  campuran,  hak  wanita  jika menjadi janda, hak wanita kaum buruh, hak wanita  dalam  tata  pemerintahan,  hak kesehatan,  hak  untuk  turut  melaksanakan land  reform. Paling  tidak  terdapat  22 program  Gerwani  yang  memperhatikan masalah hak-hak wanita.
b. Hak-hak Anak
Titik  perhatian  kedua  dalam  program kerja  Gerwani  adalah  mengenai  hak-hak anak.  Kehidupan  anak  sangat  erat  dalam rangkaian  peran  wanita  dan  dalam  hal  ini adalah  ibu.  Gerwani  memandang  hak-hak anak  tidak  dapat  dilepaskan  dari  hak-hak wanita.  Hak-hak  anak  dalam  program Gerwani misalnya hak anak untuk bebas dari buta  huruf,  hak  anak  untuk  mendapat pendidikan,  hak  anak  untuk  mendapatkan hiburan  yang  tidak  bersifat  cabul  dan propaganda perang.
c.  Hak  Demokrasi;  Kemerdekaan
Nasional  yang  Penuh;  dan  Perdamaian. Gerwani  memperhatikan  hak-hak  wanita dalam demokrasi, perdamaian, dan kemerdekaan. Misalnya hak untuk turut serta dalam usaha pembebasan Irian Barat.

## KESIMPULAN
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2019, pp. 10-20
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam  Program-Program  Kerja  Gerwani.
Meskipun  program-program  kerja  tersebut baru  dibuat  dan  dikeluarkan  pada  tahun 1964,  namun  sebelumnya  sudah  diterapkan di  daerah-daerah  termasuk  di  kota Semarang.  Program  kerja  Gerwani  di  kota Semarang antara  lain  membentuk koperasi- koperasi  sampai  ke  tingkat  desa  dan membantu  usaha-usaha  rumah  tangga (misalnya  menjahit,  memasak,  kerajinan tangan,  dan  industri-industri  kecil  lainnya). Kemudian  Gerwani  kota  Semarang  sering melakukan demonstrasi menuntut penurunan  harga  barang-barang  pokok. Selain  itu  Gerwani  kota  Semarang  juga membentuk  beberapa  Sekolah  Rakyat (sekarang  SD)  untuk  membantu  program pemerintah  mengenai  pemberantasan  buta huruf.
Setelah  peristiwa  G30S  berlangsung, maka  terjadi  penumpasan  anggota  PKI  dan ormas-ormasnya.  Penumpasan  tersebut berupa tindakan represi bahkan pembunuhan  terhadap  anggota  PKI  dan ormas-ormasnya,  termasuk  Gerwani.  Kaum wanita  yang  merupakan  anggota  Gerwani dan  yang  dituduh  sebagai  anggotanya, mengalami  penderitaan  karena  ditangkap, ditahan, disiksa, dipenjarakan, dibuang, juga diperkosa bergiliran dan dilecehkan martabat kemanusiaannya, dihancurkan rumahtangganya,  serta  difitnah  habis- habisan.  Aksi  pelecehan  seksual  dan perkosaan  terhadap  tapol  wanita  dalam tahanan  seringkali  menyebabkan  yang bersangkutan hamil dan melahirkan. Mereka mengalami penderitaan luar biasa, baik lahir maupun batin.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-19481965. (Jakarta:  Lembaga
Studi  Ilmu-ilmu  Kemasyarakatan, 1988) Antara, Dinas  Dalam  Negeri.  No.  160/A.  9
Juni 1950.Garba Budaya, 1999).
Hikmah Diniah, Gerwani Bukan PKI, Sebuah
Gerakan  Feminisme  Terbesar  di
Indonesia (Yogyakarta:  Carasvati Books, 2007), hlm. 91-93. Koentjaraningrat. Manusia  dan  Kebudayaan
Indonesia. (Jakarta: Jambatan, 1971) Wierenga, Saskia E. Penghancuran Gerakan Perempuan  di  Indonesia (Jakarta:
1999)
Koran
Harian Rakjat, 1 Desember 1952
Harian Rakjat, 1 oktober 1958 Harian Rakjat, 1 September 1954
Harian Rakjat, 14 November 1958
Harian Rakjat, 2 April 1954 Harian Rakjat, 22 Juni 1956 Harian Rakjat, 27 Maret 1954 Harian Rakjat, 18 Desember 1957
Harian Rakjat, 8 Januari 1958 Harian Rakjat, 9 Juni 1954