## PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW
Dirman Nurjaman
Ilmu Hukum, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email:dirman2295@gmail.com
Diterima : 1 Mei 2021, Revisi : 20 Mei 201 Disetujui : 5 Juni 2021

## ABSTRACT
This paper is to explain the principles of forming good laws and regulations so that they can be used as guidelines in any legislative formation. The application of the principles, especially the principle of openness, is the most important part that must be carried out so that the public understands the purpose of the formation of this Omnibus Law, so as to prevent  polemics  and  rejection  in  the  community.  The  research  method  is  using  a normative  legal  approach,  meaning  that  the  author  here  emphasizes  more  on  literature study.
Keywords: Principle of openness, Omnibus Law

## ABSTRAK
Tulisan  ini  untuk  menjelaskan  landasan  dan  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dijadikan pedoman dalam setiap pembentukan perundang-undangan.  Penerapan  asas-asas  terutama  asas  keterbukaan  menjadi  bagian terpenting  harus  dilaksanakan  agar  masyarakat  paham  maksud  daripada  pembentukan undang-undang Omnibus Law ini, sehingga mencegah terjadinya polemik dan penolakan dimasyarakat. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penulis disini lebih menekankan kepada studi literatur.
Kata Kunci: Asas keterbukaan, Undang-Undang Omnibus Law

## PENDAHULUAN
Omnibus  Law merupakan  konsep  yang  menggabungkan  secara resmi atau perubahan peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk Undang-Undang yang baru dengan tujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan juga memangkas masalah dalam birokrasi yang dianggap atau sudah  terbukti  menghambat  pelaksanaan  kebijakan  yang  diperlukan (Anggono,  2020).  Dengan  demikian,  setidaknya  ada  tiga  manfaat  dari penerbitan Omnibus  Law adalah,  menghilangkan  tumpang  tindih  antar peraturan perundang-undangan dan juga dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law dianggap bisa menghilangkan ego sektoral yang terkandung di  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  (Sodik,  2020).  Jika melihat  dari  konsep  dan  tujuan  pembentukan  undang-undang Omnibus
Law suatu  hal  yang  dirasa  tepat  bagi  pemerintah  mengambil  keputusan tersebut.
Keinginan  yang  menjadi  tujuan  dalam  meralisasikan  sebuah konsepsi  negara  hukum  yang  bisa  dikatakan  demokratis  yang  harus memberi  kesejahteraan  rakyat  menempatkan  pemerintah  selaku  pihak yang bukan hanya dibebani kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan bagi warga negara, tetapi juga pihak yang senantiasa harus memperhatikan apa  yang  menjadi  aspirasi  rakyat.  Disamping  itu  pemerintah  harus berpedoman  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Jadi  peran  pemerintah mempunyai batasan kurang lebih ada tiga hal yaitu hukum, aspirasi rakyat, dan  kesejahteraan  warga  negara.  Tiga  Batasan  tersebut  kemudian  yang dijadikan  acuan  pemerintah  dalam  setiap  proses  pelaksanaan  tugas  dan perannya.  Seperti  dalam  proses  pembentukan  paraturan  perundang- undangan  walaupun  pada  dasarnya  dilakukan  oleh  lembaga  yang berwenang  yaitu  DPR  sebagai  perwakilan  rakyat  dan  sacara  formal dianggap  sebagai  wujud  konkrit  aspirasi  rakyat  (Handoyo,  2021),  tetapi pada kenyataannya tidak selalu mencerminkan dan menjawab apa yang di inginkan dan di harapkan rakyat ketika sudah dirumuskan kedalam bentuk undang-undang. Seperti pembentukan undang-undang Omnibus Law, jika melihat  daripada  tujuan  pemerintah  diawal  yang  dirasa  baik  untuk kepentingan rakyat dan harus dilakukan tetapi nyatanya respon masyarakat justru  menuai  banyak  polemik  dan  penolakan.  Itu  artinya  persepsi masyarakat tidak selamanya sama dengan tujuan yang dirasa baik menurut pemerintah dan DPR.
Pembentukan udang-undang Omnibus Law banyak menuai pelemik dan  penolakan  dari  masyarakat  hal  tersebut  dapat  dimungkinkan  sama penyebabnya karena tidak ada keterbukaan publik dan masyarakat merasa tidak  dipintai  aspirasinya  (Fatanen,  2021).  Seharusnya  ada  keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang Omnibus Law tersebut , baik dari sejak awal pembuatan hingga saat sudah di sahkan dalam bentuk fisik undang-undang Omnibus  Law .  Kenyataannya  di  berbagai  situs  resmi
pemerintah dan DPR tidak ada yang mempublis draf rancangan undang- undang Omnibus Law tersebut . Dengan tidak adanya draf undang-undang Omnibus  Law yang  dipublis  di  berbagai  situs  Pemerintah  dan  DPR akhirnya  banyak  yang  berasumsi  bahwa  penyusunan  regulasi  hanya melibatkan  segelintir  elite  kepala  daerah  dan  asosiasi  pengusaha  saja. Sehingga  wajar  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  banyak  yang  merasa tidak  dilibatkan  dalam  pembentukannya  yang  terkesan  diam-diam  dan tidak menerapkan asas keterbukaan.
Asas  keterbukan  merupakan  syarat  yang  harus  terpenuhi  ketika pemerintah  dan  DPR  membentuk  suatu  Undang-Undang.  Supaya  tidak muncul  banyak  opini-opini  di  masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan undang-undang Omnibus Law . Munculnya opini-opini dimasyarakat tidak lain disebabkan karena dalam  pembuatan undang-undang Omnibus Law tersebut  dianggap  tidak  melibatkan  banyak  pihak,  padahal  sudah  jelas dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Peraturan-Perundangan Pasal 5 salah satu poinnya terdapat asas keterbukaan  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Pasal  5  undang-undang nomor  12  tahun  2012  tersebut  selanjutnya  dipertegas  lewat  Pasal  170 Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  bahwa  Pemerintah  dan  DPR harus  menyebarluaskan  rancangan  Undang-Undang  sejak  tahap penyusunan.

## METODE PENELITIAN
Metodelogi  untuk  menganalisa  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif (Qamar et al. , 2017), artinya penulisan disini lebih  menekankan  kepada  studi  literatur  dimana  mengkaji  dengan menggunakan  berbagai  data  skunder  terdiri  dari  bahan-bahan  yang bersumber  dari  perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  maupun pendapat para ahli secara ilmiah dan sistematis dalam mengkaji landasan dan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

## Undangan yang Baik
Peraturan  perundang-undangan  dapat  dikatakan  baik  jika memenuhi  sekurang-kurangnya  tiga  landasan  yaitu,  landasan  filosofis, landasan  sosiologis  dan  landasan  yuridis.  Ada  juga  yang  menambahkan yaitu landasan politis yaitu garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar dalam  mengarahkan  ketatalaksanaan  pemerintahan  negara.  Peraturan perundang-undangan  yang  tidak  baik  dapat  juga  terjadi  karena  tidak mempunyai landasan yang jelas (Barlian, 2016).
Memahami pengertian asas-asas hukum sangat beragam, tergantung pengertian yang di anut oleh setiap penulis yang bersangkutan (Atmadja, 2018).  Seperti  pendapat  Paul  Scholten,  mengartikan  bahwa  asas-asas hukum  itu  adalah  tendensi-tendensi  yang  disyaratkan  kepada  hukum. Dipahami juga bahwa asas-asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang  terdapat  didalam  dan  dibelakang  sistem  hukum  (Bruggink,  1999). Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  diartikan  juga sebagai  suatu  pedoman  atau  suatu  rambu-rambu  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan adanya asas-asas untuk menjadi  pedoman  atau  rambu-rambu  yang  akan  mengontrol  dan mengarahkan pembentukan atau pembuatan undang-undang sebagaimana seharusnya yaitu tidak hanya terdapat muatan kepentingan elite kelompok tertentu saja (Attamimi, 1990). Memang ada wewenang untuk pemerintah dan  DPR  yang  dijamin  oleh  konstitusi  untuk  bersama-sama  membentuk peraturan  perundang-undangan,  tetapi  untuk  membuat  pertimbangan tetap saja harus melalui proses dan mekanisme berdasarkan hukum, juga harus  terlepas  dari  pengaruh  kelompok  dan  kekuatan  politik  ataupun keinginan  pribadi  masing-masing.  Artinya  kewenangan  yang  dimaksud berkewajiban  menegakan  hukum  dan  keadilan  bagi  seluruh  aspirasi masyarakat.
Dari pemaparan di atas maka perlu kemudian dalam merumuskan
atau mebentuk suatu paraturan mengacu kepada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang  didalamnya  terdapat  ketentuan-ketentuan,  mulai  dari  proses perencanaan,  persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan, pengesahan,  pengundangan  dan  penyebarluasan.  Jadi  peraturan perundang-undangan  ialah  setiap  putusan  yang  tertulis  dan  dibuat, ditetapkan  dan  dikeluarkan  oleh  lembaga  dan  atau  pejabat  negara  yang mempunyai fungsi legislasi sesuai dengan tata cara yang berlaku (Solihah and Witianti, 2016).
Dalam  undang-undang  nomor  12  tahun  2011  terdapat  Asas-asas yang  dijadikan  rujukan  formal  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  khususnya  pasal  5  meliputi  (Attamimi,  1990). Pertama, Asas  kejelasan  tujuan. Kedua, Asas  kelembagaan  atau  organ pembentuk. Ketiga, Asas  kesesuaian  antara  jenis  dan  materi. Keempat,
Asas dapat dilaksanakan. Kelima, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Keenam, Asas kejelasan rumusan. Ketujuh, Asas keterbukaan yang mana proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari perencanaan,  persiapan,  penyusunan,  dan  pembahasan  harus  bersifat transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian  seluruh  lapisan  masyarakat harus  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  dapat memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan.
Sedangkan  asas-asas  materil  antara  lain  meliputi  asas  tentang terminilogi  dan  sistematika  yang  benar,  asas  dapat  dikenali,  asas perlakukan yang sama di hadapan hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Febriansyah, 2016).
Sementara  itu,  asas-asas  yang  harus  dikandung  dalam  materi muatan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dirumuskan  juga dalam  pasal  6  sebagai  berikut: Pertama, Asas  pengayoman, kedua Asas kemanusiaan, k etiga Asas kebangsaan, keempat Asas kekeluargaan, kelima Asas  kenusantaraan, keenam Asas  bhineka  tunggal  ika, ketujuh Asas
keadilan, kedelapan Asas  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan, kesembilan Asas  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  dan kesepuluh Asas  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan.  Undang- undang  yang  baik  adalah  terpenuhinya  syarat  yang  menjadi  dasar  dalam pembentukan  undang-undang  tersebut,  dan  undang-undang  yang  baik adalah yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  perlu berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan  agar terhindar dari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan  norma.  Van  Eikema  menyatakan,  bahwa  asas  hukum  itu perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum perlu berorientasi pada asas- asas hukum tersebut (Mas, 2014). Artinya bahwa asas hukum adalah dasar- dasar  atau  petunjuk  arah  dalam  pembentukan  hukum  positif  yang  harus diterapkan.
Sementara,  menurut  Allot  ada  empat  syarat  dari  suatu  peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat berlaku secara efektif yaitu, satu ada survey pendahuluan yang memadai (adequate preliminary suvey). Dua adanya  komunikasi  termasuk  sosialisasi (communication).  Tiga ada penerimaan  dari  warga  masyarakat (acceptance).  Empat melalui mekanisme penegakan hukum (Mas, 2014) . Dari ke empat syarat tersebut dapat  dipahami  bahwa  dalam  membentuk  suatu  undang-undang  harus melalui  mekanisme  hukum  yang  jelas,  dan  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan atau tranparansi.

## Pentingnya  Penerapan  Asas  Keterbukaan  dalam  Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law
Polemik  setelah  di  sahkannya  undang-undang Omnibus  Law jika menilai  dengan  kacamata  pembentukan  peraturan  perundang-undangan menandakan  adanya  kecacatan  legal  formil  dalam  proses  pembuatan Undang-Undang tersebut. sebagaimana dijelaskan diawal munculnya opini
dimasyarakat yang merasa tidak dilibatkan karena tidak ada keterbukaan. Disini  penulis  fokus  terhadap  ketidakterbukaan  DPR  dan  Pemerintah dalam  proses  pembuatan  undang-undang Omnibus  Law. Pentingnya penerapan  asas  keterbukaan  supaya  hukum  mampu  menkomunikasikan suatu  nilai-nilai  yang  tertutup  didalam  masyarakat  melalui  kaidah- kaidahnya, sehingga warga masyarakat dapat memahami, menghayati dan kemudian mematuhinya (Mas, 2014).
Terdapat  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 merupakan  pedoman  dalam  setiap  proses  pembuatan  Undang-Undang, salah  satu  poinnya  menyebutkan  asas  keterbukaan.  Kemudian  yang dipertegas  lewat  Pasal  170  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014 bahwa Pemerintah dan DPR harus menyebarluaskan rancangan  Undang- Undang sejak tahap penyusunan, tapi nyatanya tidak dilakukan.
Penerapan  asas-asas  dalam  proses  pembuatan  peraturan perundang-undangan  merupakak  hal  yang  penting  untuk  dilaksanakan. Mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  di Indonesia yang patut adalah, pertama cita hukum Indonesia yang tidak lain adalah  Pancasila  sebagai  ide,  pemandu  dan  norma  fundamental  negara. Kedua, asas  negara  berdasarkan  hukum  yang  menempatkan  undang- undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (der  Primat  des  Rechts) . Ketiga, asas  pemerintahan  yang  berdasarkan konstitusi  yang  menempatkan  undang-undang  sebagai  dasar  dan  batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan (Attamimi, 1990). Yang dimaksud dengan pemerintahan adalah tiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai  pedoman  pemerintah  dalam membuat  Undang-Undang,  sehingga  perlu  dijadikan  rujukan  atau pedoman disetiap proses pembuatan Undang-Undang sebagaimana negara Indonesia  merupakan  negara  hukum  dan  pemerintahan  berdasarkan konstitusi. Secara konseptuan hanya peraturan perundang-undangan yang
menjadi  sendi  utama  dalam  pembentukan  hukum,  yurisprudensi  tidak disebut-sebut  sebagai  salah  satu  prioritas  dalam  upaya  pembentukan hukum nasional (Nugroho, 2014).
Dalam  UUD  1945  menegaskan  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan rakyat. Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi disuatu negara berada pada tangan rakyat, bukan pada tuhan, raja, maupun negara.  Rakyat  merupakan  sumber  kekuasaan  negara  (Assiddiqie,  2014). Kedaulatan rakyat juga tidak hanya diidentikan dengan demokrasi, tetapi mengandung  nilai-nilai  batiniah  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia,  yakni musyawarah (Bahri, 2017). Dengan demikian pemerintah dan DPR dalam hal  ini  membuat  undang-undang Onibus  Law seharusnya  melibatkan seluruh  stakeholder,  dengan  mengedepankan  asas  keterbukaan  dari  awal proses  pembuatan  hingga  akhir,  supaya  masyarakat  dapat  menilai  dan memantau selama proses pembuatannya sampai bisa di undangkan. Tidak baik  bagi  seorang  pembuat  undang-undang  atau  hukum  sekaligus melaksanakannya,  atau  badan  rakyat  yang  membalikan  perhatian  dari tujuan  umum  dan  mengabdikan  kepada  pengabdian  khusus.  Tidak  ada yang  lebih  berbahaya  dari  pengaruh  kepentingan  pribadi  dalam  urusan publik,  dan  penyalahgunaan  hukum  oleh  pemerintah  merupakan  suatu kejahatan (Gani, 2017).
Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  Indonesia  merupakan negara demokrasi yang artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka  keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  syarat  lahirnya  suatu  pemerintahan  yang  demokratis.  Dalam negara  yang  berdasarkan  hukum  dengan  sistem  demokrasi  keterbukaan merupakan  jaminan  yang  seharusnya  ada  atau  sebagai conditio  sine quanon, artinya  bukan  sesuatu  hal  yang  muncul  secara  kebetulan.
Keterbukaan  menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  penting  artinya  untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik dan demokratis. Dapat dikatakan juga  bahwa  keterbukaan  merupakan  prinsip  ketatanegaraan  untuk terciptanya kekuasaan yang baik.
Negara yang berdasarkan hukum dan hukum yang  dibentuk harus sebanyak mungkin menampung aspirasi rakyat. Kehadiran lembaga negara Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  perwakilan  rakyat  diparlemen sepertinya  masih  memerlukan  instrument  lain  sebagai  penopang  untuk lahirnya pemerintahan yang ideal, artinya tidak bisa hanya mengandalkan perwakilan  rakyat  yang  ada  di  DPR  saja  yang  notabene  juga  mewakili kepentingan partainya. Jadi masyarakat selain sumber aspirasi juga sebagai intrumen  pengawas  yang  berhak  menilai  baik  buruk,  salah  benar pemerintah  dan DPR  dalam membentuk peraturan perundang-undangan Omnibus Law .
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Omnibus Law bukan  hal  yang  mudah  dan  tentu  akan  berbeda  dengan  pembentukan Undang-Undang seperti pada umumnya, karena undang-undang Omnibus Law ini menggabungkan banyak undang-undang yaitu 79 Undang-Undang kedalam  satu  undang-undang Omnibus  Law. Artinya  dalam  undang- undang tersebut banyak mengatur kepentingan, sehingga kemudian dapat dipahami sesuatu hal yang wajar jika dimasyarakat menimbulkan banyak kecemasan.  Ditambah  lagi  dalam  proses  pembentukannya  tidak mengedepankan  transparansi,  sehingga  bisa  dikatakan  melanggar  asas keterbukaan. Artinya  bertentangan juga dengan kedaulatan rakyat  dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Penyederhanaan  Undang-Undang  itu  memang  penting,  tetapi jangan  sampai  inkonstitusional.  Politik  itu  dinamis  tetapi  harus  menjaga mandat rakyat yang dipilih melalui pemilu, karena rakyat memilih seluruh DPR untuk mewakili kepentingannya. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, jangan sampai eksekutif mengatur kekuasaan sesukanya.  Kemudian  DPR harus  mencerminkan  jati  diri  rakyat  karena  pemegang  kekuasaan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sesungguhnya  ada  pada DPR sebagai mandataris rakyat.
Negara-Negara  yang  Menerapkan  Undang-Undang Omnibus

## Law
Omnibus  Law dikenal  juga  dengan  Undang-Undang  sapu  jagad kenapa  demikian  karena  Undang-Undang  tersebut  dibuat  untuk merampingkan  dan  menyederhanakan  berbagai  regulasi  dengan  tujuan agar tepat sasaran. Sebagaimana sudah disebutkan juga di awal Omnibus Law itu  mengubah  puluhan  Undang-Undang  yang  dinilai  menghambat investasi, termasuk di antaranya Undang-Undang ketenagakerjaan.
Indonesia yang merupakan negara hukum dengan menganut sistem hukum campuran dengan sistem utamanya adalah sistem eropa kontinental karena  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku,  ras,  golongan,  agama  dan budaya terlepas dari adanya Asas Konkordansi yang merupakan asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa atau hukum negeri belanda pada masa itu untuk kemudian diberlakukan kepada golongan di Hindia Belanda (Arham and Saleh, 2019).
Sebagaimana  pendapat  Ahli  Hukum  Tata  Negara  yaitu  Jimmy  Z Usufufan menurutnya konsep Omnibus Law bisa di terapkan di Indonesia karena  menganut  Sistem Civil  Law, lanjutnya  berpendapat  bahwa persoalan  konflik  penyelenggaraan  pemerintahan,  saat  ingin  melakukan inovasi  atau  kebijakan  yang  kemudian  berbenturan  dengan  peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep Omnibus Law bisa menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa di ambil oleh pemerintah. Tetapi juga Omnibus  Law haruslah  di  lakukan  dalam  tingkatan  Undang-Undang.
Meski Indonesia menganut sistem civil law.
Omnibus  Law bisa  digunakan  di  Indonesia  untuk  penyerangan kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Omnibus Law bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan  perundang-undangan  yang  saling  berbenturan  baik  secara Vertikal maupun secara Hoarizontal.
Dengan melihat pendapat Ahli di atas penulis berpandangan bahwa sebenarnya hal pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaiman  proses  pembuatannya  jangan  sampai  kemudian  niat  baik
menimbulkan  persepsi  dan  konplik  di  masyarakat.  Seperti  yang  terjadi dalam  proses  pembuatan Omnibus  Law ini  yang  menimbulkan  persipsi negativ  dan  kecurigaan  di  masyarakat  karena  dianggap  tidak mengedepankan asas keterbukaan.
Selain Indonesia ada 5 negara yang yang menerapkan Omnibus Law pertama yaitu negara Irlandia yang merampingkan peraturan perundang- undangan  hanya  lewat  satu  Undang-Undang Omnibus  Law dengan menghapus sekitar 3.225 Undang-Undang. Kedua Kanada yang memakai pendekatan Omnibus  Law untuk  mengimplementasikan  perjanjian perdagangan Internasional dengan memodifikasi 23 Undang-Undang yang telah lama untuk dapat tunduk kepada peraturan WTO. Ketiga negara Turki juga  menerapkan Omnibus  Law untuk  mengamandemen  peraturan pajaknya. Empat negara  Selandia  Baru  menerapkan Omnibus  Law sama seperti  Turki  yakni  untuk  mengamandemen  peraturan  yang  berkaitan dengan perpajakan. Kelima negara yang  juga menerapkan Omnibus Law yaitu  Filipina  yang  konteknya  ada  kesamaan  dengan  di  Indonesia,  yaitu dalam  hal  Investasi.  Serangkaian  peraturan  yang  memberikan  insentif komprehensif,  baik  fiskal  maupun  non  fiskal  yang  dipertimbangkan  oleh pemerintah  Pilifina  dalam  rangka  pembangunan  nasioanl.  Dalam prosesnya dari 5 negara yang menerapkan Undang-Undang Omnibus Law mempunyai alasannya masing-masing, hanya yang menjadi sorotan yaitu terkhusus  di  Indonesia  terkait  proses  pembentukannya  yang  terkesan diam-diam tanpa mengedepankan asas keterbukan sehingga menimbulkan kecurigaan  di  masyarakat.  Dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  dipastikan  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat  sebagaimana  asas  keterbukaan  yang merupakan salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundangan- undangan di Indonesia.

## SIMPULAN
Dalam pembahasan dan hasil penelitian mengenai penerapan  asas
keterbukaan  dalam  proses  pembuatan  Undang-Undang  Omnibus  Law penulis mendapat kesimpulan bahwa, proses pembuatan Undang-Undang Omnibus  Law  melanggar  asas  keterbukaan.  Karena  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  adanya  pemenuhan  asas keterbukaan dan partisifasi masyarakat sejak tahap penyusunan, kemudian saat  tahap  pembahasan  di  DPR  harus  dilakukan  secara  transparan,  hati- hati  dan  tidak  tergesa-gesa.  Berikut  juga  substansinya  harus  dipastikan memenuhi syarat materil dan formil pembentukan peraturan perundang- undangan  sebagaimana  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011.  Dengan  keterbukaan  yang  memenuhi  semua  syarat  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  membuktikan  kepada publik  bahwa  pemerintah  dan  DPR  dalam  membuat  Undang-Undang Omnibus  Law  ini  bukan  karna  kepentingan  kelompok  atau  segelintir  elit pengusaha saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono,  B.  D.  (2020)  “ Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan Undang-Undang:  Peluang  Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem Perundang- Undangan  Indonesia,” Jurnal  RechtsVinding ,  9(1),  pp. 17 – 37.
Arham,  S.  and  Saleh,  A.  (2019)  “ Omnibus  Law  Dalam  Perspektif  Hukum Indonesia,” PETITUM , 7(2 Oktober), pp. 72 – 81.
Assiddiqie,  J.  (2014) Perihal  Undang-Undang .  3rd  ed.  Jarkata: RajaGrafindo.
Atmadja, I. D. G. (2018) “Asas - asas hukum dalam sistem hukum,” Kertha Wicaksana , 12(2), pp. 145 – 155.
Attamimi, A. H. S. (1990) “Ilmu Pengetahuan Perundang -Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 20(1), pp. 1 – 12.
Bahri, S. (2017) “Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya,” Jurnal Ilmiah Islam Futura , 11(1), pp. 15 – 34.
Barlian,  A.  E.  A.  (2016)  “Konsistensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 10(4), pp. 605 – 622. Bruggink,  J.  J.  H.  (1999) Refleksi  Tentang  Hukum , Citra  Aditya  Bakti, Bandung .
Fatanen,  A.  (2021)  “Eksistensi  Kewenangan  Daerah  dalam  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasca  diterbitkannya  Undang- Undang Cipta Kerja,” Khazanah Hukum , 3(1), pp. 1 – 7.
Febriansyah,  F.  I.  (2016)  “Konsep  pembentuka n  peraturan  perundang- undangan di Indonesia,” Perspektif , 21(3), pp. 220 – 229.
Gani, R. A. (2017) “Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia,” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum , 1(2).
Handoyo, B. H. C. (2021) “IDEALISME CONSTITUENDUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR,” Arena Hukum , 14(1), pp.
1 – 18.
Mas, M. (2014) Pemberantasan tindak pidana korupsi . Ghalia Indonesia.
Nugroho,  S.  A.  (2014) Hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia .  Prenada Media.
Qamar,  N. et  al. (2017) Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research Methods) . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Sodik,  A.  A.  (2020)  “JUSTICIABELEN:  Penegakan  Hukum  di  Institusi Pengadilan  dalam  menghadapi  Pandemi  Covid- 19,” Khazanah Hukum , 2(2), pp. 56 – 64.
Sol ihah,  R.  and  Witianti,  S.  (2016)  “Pelaksanaan  fungsi  legislasi  Dewan Perwakilan  Rakyat  pasca  pemilu  2014:  Permasalahan  dan  upaya mengatasinya,” Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN , 2442, p. 5958.