FIQH LINTAS MADZHAB (Menimbang KHI melalui Penelusuran terhadap Kitab- kitab Rujukannya)

## Moh. Hefni
(Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Alumni S2 Konsentrasi Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan peserta Program Doktor Ilmu Sosial Unair Surabaya)

## Abstrak
Kebekuan  perkembangan  hukum  Islam  dari  pertengahan abad  IV  H  –  XII  H  menimbulkan  ‘kegelisahan  intelektual’ sekaligus  memancarkan  semangat ijtihâd di  kalangan  kaum
Muslim.  Dalam  semangat ijtihâd inilah,  Indonesia  berhasil menyusun KHI, yang tema utamanya adalah mempositifkan hukum  Islam  di  Indonesia.  Kitab-kitab  yang  digunakan dalam  merumuskan  KHI  tersebut  berjumlah  38  kitab.  Dari hasil  penelusuran  terhadap  kitab-kitab  yang  digunakan tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kebanyakan  dari  mereka adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syâfi’î. Sedangkan sebagian lainnya merupakan kitab-kitab fiqh madzhab Hanafî, Mâlikî, Hanbalî,  Dzahirî,  dan  Syî’ah.  Di  samping  itu,  juga  terdapat kitab-kitab  perbandingan  dan  tanpa  madzhab.  Penggunaan kitab-kitab  dari  berbagai  madzhab  tersebut  dapat  dipahami sebagai  keinginan  untuk  mempercepat  proses taqrîb  bayn  al- ummah sehingga  pertentangan  antar  madzhab  dapat dihindari  dan  diarahkan  kepada  perpaduan  dan  kesatuan kaidah dan nilai.
Kata Kunci:
fiqh, hukum Islam, ijtihâd, madzhab, dan KHI.
Pendahuluan
Mengutip  pendapat  Edmund  Burke,  Noel  J.  Coulson mengatakan bahwa ahli hukum adalah sejarawan yang buruk. 1 Secara substansial  pernyataan  tersebut  mengisyaratkan  kegelisahan  atas sikap fuqahâ’ hingga  awal  abad  XIX  M/XII  H  yang  masih  ‘enggan’
1 Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press,
1964), hlm. 1
Moh. Hefni
mencermati  perkembangan  sosial  dan  tuntutan-tuntutannya  sebagai kerangka  dasar  pembangunan  hukum  Islam.  Perkembangan  hukum Islam  dari  pertengahan  abad  IV  H  sampai  abad  XII  H  yang mengalami kebekuan dan kejumudan tersebut, ternyata menimbulkan  ‘kegelisahan  intelektual’  yang  melahirkan  slogan- slogan tajam dan semangat ijtihâd .
Ijtihâd merupakan suatu keniscayaan dalam pengembangan materi  hukum  Islam  sesuai  dengan  tuntutan  sosio-kultural  dan kehendak  sejarah  yang  senantiasa  berubah.  Karenanya, ijtihâd perlu dibuka  lebar-lebar  bagi  kaum  Muslim  yang  memiliki  kemampuan untuk menciptakan produk fiqh yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.   Penutupan pintu ijtihâd berarti menempatkan  kaum Muslim  seluruhnya  dalam  kebekuan  dan  eksklusifitas    terhadap berlakunya hukum-hukum perkembangan.
Dalam kerangka ijtihâd inilah, Indonesia berhasil menyusun Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  terealisasi  berdasarkan  SKB Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek    Pembangunan  Hukum  Islam  melalui  Yurisprudensi  No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985.

## KHI: Sebuah Sistem Fiqh Islam Indonesia
Tema  utama  KHI  adalah  mempositifkan  hukum  Islam  di Indonesia, 2 karena substansi KHI adalah hukum Islam atau fiqh. 3 Ini bisa dilihat pada tataran legal-formal yakni Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang meletakkan
2 Walaupun  sudah  ada  UU  No.  1  tahun  1974  dan  PP.  No.  9  Tahun  1975  yang mengandung  hukum  material  di  bidang  perkawinan,  tetapi  hal-hal  yang  ada  di dalamnya  baru  merupakan  pokok-pokok,  belum  secara  menyeluruh  terjabarkan ketentuan-ketentuan    hukum  perkawinan  yang  diatur  dalam  Islam,  yang menyebabkan  para  hakim  merujuk  kepada  doktrin  fiqh.  Apalagi  mengenai  bidang hibah,  wakaf,  dan  kewarisan,  sampai  saat  KHI  disusun,  belum  diatur  dan dirumuskan  hukumnya  secara  positif  dan  unikatif.  Lihat  M.  Yahya  Harahap, “Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam,  Mempositifkan  Abstraksi  Hukum Islam”,  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Cik  Hasan  Bisri (ed.) (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm., 31.
3 Tentang persamaan pengertian hukum Islam dan fiqh, lihat lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah  Hukum  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1993),  hlm.,  44.  Ia mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqh adalah koleksi daya upaya fuqahâ’ dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm., 44.
3
label  ‘hukum  Islam’  pada  buku  kompilasi.  Karenanya,  tidak  keliru apabila  Bustanul  Arifin  menyebut  KHI  sebagai “fiqh  dalam  bahasa undang-undang”. 4
Sebagai  sebuah  fiqh,  KHI  merupakan  produk  yang berazaskan  Islam  dengan  berbagai  akulturasi  dan  sinkretisasinya dengan hukum adat dan kondisi sosio-kultural lokal. Ini bisa dilihat dari banyaknya pasal-pasal dalam KHI yang sesuai dengan ajaran al- Qur’ân  dan  al-Sunnah,  di  samping  juga  terdapat  beberapa  pasal dalam  KHI  yang  diserap  dari  norma-norma  hukum  adat  yang  telah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia. 5
Upaya  perumusan  fiqh  yang  bernuansa  khas  Indonesia sesungguhnya  telah  dilakukan  oleh  Hasbi  Ash-Shiddieqi  dan Hazairin.  Melalui  proyek  yang  digagasnya,  yakni fiqh  Indonesia , 6 Hasbi berharap dapat memecahkan berbagai persoalan hukum yang timbul  di  kalangan  masyarakat  Indonesia,  sehingga  fiqh  tidak  lagi dianggap  oleh  sebagian  orang  Indonesia  sebagai  barang  antik  yang layak  dipajang  di  museum. 7 Gagasan  ini  dilatarbelakangi  oleh keinginan kaum Muslim Indonesia untuk memiliki sebuah fiqh yang berkepribadian  Indonesia  dengan  melepaskan  diri  dari  kebiasaan- kebiasaan  Timur  Tengah. 8 Sedangkan  Hazairin  melontarkan  idenya tentang  madzhab nasional ,  yakni  madzhab  yang  sesuai  dengan
4 Bustanul  Arifin,  “Kompilasi:  Fiqh  dalam  Bahasa  Undang-Undang”, Pesantren No. 2/Vol. II/1985 (Jakarta: P3M, 1985), hlm., 25-30.
5 Bandingkan  dengan  A.  Azhar  Basyir,  “Pemasyarakatan  KHI  melalui  Jalur Pendidikan  Non-Formal”, Mimbar  Hukum, No.  5  Tahun  III  1992,  yang  mengatakan bahwa KHI seluruhnya bersumber kepada hukum Islam … dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat Islam Indonesia dan memelihara ruh syari’at. 6 Fiqh  Indonesia  yang  dimaksud  dalam  dalam  hal  ini  adalah  konstruksi  fiqh  yang sesuai  dengan  kepribadian  dan  karakteristik  bangsa  Indonesia.  Lihat  Hasbi, “Me’moedah’kan Umat”, Panji Islam Th. VII, (Maret, 1966), hlm., 48. lihat juga idem, Sjari’at Islam Mendjawab Tantangan Zaman (Yogyakarta: IAIN, 1961), hlm., 41.
7 Hasbi, “Tugas Para Ulama dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur’an, Hadits, dan Fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkembang”, dalam Panji Masyarakat , Th. XIV No. 122 (Maret, 1975), hlm., 17. 8 Nucholis Madjid, “Akar Islam: Beberapa Segi Budaya Indonesia dan Kemungkinan Pengembangannya  bagi  Masa  Depan  Indonesia”  dalam  Nurcholis  Madjid, Islam, Kemoderenan  dan  Keindonesiaan, ed.  Agus  Edi  Santoso  (Bandung:  Mizan, 1992),  hlm.,
67.
Moh. Hefni
kepribadian  Indonesia. 9 Untuk  merealisasikan  gagasannya,  ia  selalu menyebarkan  dan  mengembangkan  semangat ijtihâd 10 di  kalangan umat  Islam  Indonesia  dan  memberantas  sikap taqlid yang menyebabkan stagnasi berfikir.
‘Persetubuhan’  ajaran  Islam  dengan  kondisi  sosio-kultural lokal dalam sebuah produk fiqh memang tidak bisa dielakkan, karena merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  fiqh  untuk  memberikan  ruang gerak  dinamis  bagi  perkembangan,  pembaruan  dan  kehidupannya dari suatu masa ke masa yang lain dan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya.    Karenanya,  fiqh  merupakan  suatu  produk  yang  senantiasa hidup  dan  berkembang  dan  mampu  bergumul  dengan  persoalan- persoalan kontemporer yang senantiasa meminta etik dan paradigma baru.
Keluasan tsarwah  fiqhiyah 11 adalah  suatu  bukti  dari  adanya ruang  gerak  dinamis  fiqh.  Ia  merupakan  implementasi  obyektif  dari doktrin  Islam  yang  meskipun  berdiri  di  atas  kebenaran  yang  kokoh dan mutlak, juga memiliki ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaruan  dan  kehidupan  yang  sesuai  dengan  fleksibilitas  ruang dan waktu.
Munculnya dua aliran dalam fiqh, yakni ahl al-hadîts dan ahl al-ra’y pada masa sighar sahabat dan tabi’in, yang berlangsung hingga awal  abad  II  H,  ternyata  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosio- kultural  yang  membentuk  karakteristik,  teori  dan  rumusan  yang berbeda-beda,  meskipun  tetap  berpegang  kepada  al-Qur’ân  dan  al- Sunnah sebagai sumber utama. Ahl ra’y dianut oleh para fuqahâ’ Irak,
9 Istilah ini kemudian diganti sendiri olehnya dengan istilah yang lebih tepat, yakni madzhab  Indonesia .    Lihat  Hazirin, Tujuh  Serangkai  tentang  Hukum (Jakarta:  Bina Aksara, 1985) hlm., 145. lihat juga, idem, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tinta Mas,  1982),  hlm.,  6  dan  Bismar  Siregar,  Prof.  Dr.  Hazairin,  Seorang  Mujahidin Penegak  Hukum  Berdasar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  dalam Pembaharuan  Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Dr. Hazairin (Jakarta: IU Press, t.th.) hlm., 4.
10 Menurut  Hazairin, Ijtihâd hanya  dalam  bidang  yang  langsung  menyentuh persoalan kemasyarakatan, bukan dalam bidang ibadah. Lihat Hazairin, Hukum Islam dan Masyarakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm., 16.
11 Ini  merupakan  istilah  yang  berkembang  di  kalangan fuqahâ’ yang  diasosiasikan pada  kesemarakan  kajian-kajian  fiqh,  terutama  pada  abad  II  dan  II  H,    yang  tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang mereka hadapi, tetapi juga merambah kepada hal-hal yang belum terjadi.
5
yang secara kultural adalah daerah yang jauh dari bumi kenabian dan bumi hadits serta merupakan daerah terbuka yang banyak mendapat pengaruh peradaban dan kebudayaan lain. Fuqahâ’ daerah ini sering dihadapkan  kepada  persoalan-persoalan  baru  dan  untuk mengatasinya  mereka  terpaksa  menggunakan  rasio  atau ijtihâd . Berbeda  dengan  Hijaz,  tempat  lahirnya ahl  al-hadîts ,    yang masyarakatnya  masih  diliputi  oleh  suasana  kehidupan  sederhana seperti  keadaan  pada  masa  Nabi  saw.  Untuk  mengatasi  berbagai masalah  yang  muncul fuqahâ’ merasa  cukup  dengan  hanya mengandalkan pemahaman literal terhadap al-Qur’ân al-Sunnah, dan ijma’  sahabat. 12 Dengan  demikian,  lahirnya  dua  aliran  dalam  fiqh tersebut lebih disebabkan oleh desakan-desakan kultural.
Demikian  pula,  apabila  mencermati  proses  lahirnya madzhab-madzhab fiqh yang berkembang hingga saat ini, Hanafiyah, Mâlikiyah,  Syâfi’îyah,  dan  Hanabilah,  dapat  dikatakan  bahwa karakteristik, metode berfikir, teori, dan formula para imâm madzhab tersebut merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat di mana hukum itu tumbuh. Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan di Kufah di mana masyarakatnya sudah banyak mengenal peradaban dan  kebudayaan,  sehingga  dalam  memecahkan  persoalan  hukum  ia menggunakan  akal.  Berbeda  dengan  Imâm  Mâlik  yang  hidup  di Madinah,  sebuah  daerah  yang  kehidupan  masyarakatnya  masih sangat  sederhana  dan  lebih  bernuansa  kampung  dan  merupakan daerah hadits, sehingga fuqahâ’ di sini tidak perlu lagi memakai rasio dalam penyelesaian persoalan yang muncul. Imâm Syâfi’î  berfikiran moderat  karena  ia  mengalami  berbagai  latar  belakang  kehidupan yang  berbeda,  mulai  dari  Madinah,  Irak  dan  Mesir.  Terakhir,  Imâm Ahmad  ibn  Hanbal  berfikiran  fundamentalis  guna  menghadapi penyelewengan  agama  yang  dilakukan  oleh  kaum  rasionalis  seperti Mu’tazilah,  Qadariyah,  Jahmiyah,  dan  Murji’ah  pada  periode pertengahan  Dinasti  Abbasiyah,  ketika  unsur  Persia  mendominasi unsur Arab. 13
12 Abdul Fattah, Târîkh al-Fiqh al-Islâmî (Mesir: Dâr al-Ma’ârif, 1981) hlm., 220-227.
13 Secara  lengkap  biografi  masih-masing  imâm madzhab ,  baca  Farouq  Abu  Zaid,
Hukum  Islam,  Antara  Tradisionalis    dan  Modernis ,  terj.,  Husein  Muhammad  (Jakarta: P3M, 1986) hlm., 10-45.
Moh. Hefni
Fiqh Lintas Madzhab: Analisis atas Kitab-Kitab Rujukan KHI KHI,  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  selain  substansinya diharapkan  sesuai  dengan  ajaran  Islam  juga  diharapkan  mampu menampung  nilai-nilai  dan  norma-norma  hukum  yang  tumbuh, hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia.  Untuk memenuhi  harapan  tersebut,  proses  pembentukan  KHI 14 ditempuh melalui  pengkajian  kitab-kitab  fiqh,  penelitian  yurisprudensi Peradilan  Agama, 15 wawancara, 16 studi  perbandingan, 17 Bahts    al- Masâ’il, 18 Seminar 19 dan lokakarya. 20
14 Sesungguhnya, secara garis besar, tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek  sesuai dengan SKB Ketua MA dan Menag RI. No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 adalah melakukan pengumpulan data, wawncara, lokakarya, dan studi perbandingan.
15 Penelitian terhadap Yurisprudensi Peradilan Agama ini dilakukan oleh Direktorat Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  Depag  RI  terhadap  16  buku  himpunan yurisprudensi,  yakni  (1)  Empat  buah  buku  himpunan  Putusan  PA/PTA  terbitan tahun  1976/1977,  1977/1978,  1978/1979,  dan  1980/1981,  (2)  Tiga  buah  buku Himpunan  Fatwa  terbitan  tahun  1978/1979,  1979/1980,  dan  1980/1981,  (3)  Lima buah Yurisprudensi PA terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984, dan (4) Empat buah buku Law Report terbitan 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982,  dan  1983/1984.  Lihat  Ditbinbapera, Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta:
Ditbinbapera, 1991/1992), hlm., 152. 16 Wawancara ini dilakukan kepada 185 ulama di 10 lokasi PTA se-Indonesia, yaitu Banda  Aceh,  Medan,  Palembang,  Padang,  Surakarta,  Bandung,  Surabaya,  Ujung Pandang,  Mataram  dan  Banjarmasin.  Ulama’  tersebut  berasal  dari  organisasi- organisasi  sosial  dan  keagamaan  Islam  dan  ulama’  berpengaruh  di  luar  organisasi sosial  dan  keagamaan  dan  diutamakan  ulama’  yang  mengasuh  lembaga  pesantren. Wawancara ini dilakukan dengan dua cara, yakni: Pertama, mengajukan pokok-pokok masalah  kepada  responden  secara  kolektif  di  suatu  tempat. Kedua ,  mewawancarai responden secara terpisah, jika cara pertama tidak memungkinkan untuk dilakukan. Lihat Bustanul Arifin,”Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa UU”, hlm., 9. Lihat juga Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 1997), hlm., 52-53. 17 Studi  perbandingan  ini  dimaksudkan    untuk  mendapatkan  sistem  atau  kaidah- kaidah  hukum  yang  paling  tepat  untuk  diterapkan  dalam  konteks  Indonesia. Karenanya,  tiga  negara  Timur  Tengah  dipilih  untuk  dijadikan  tempat  studi perbandingan,  yaitu  Maroko,  Turki,  dan  Mesir.  Lihat  Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Madzhab  Negara,  Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  LKiS, 2001), hlm., 158. 18 Bahth al-Masâ’il dilakukan oleh Syuriah NU Jawa Timur di tiga pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu PP. Tambakberas, PP. Lumajang, dan PP.  Sidoarjo. Lihat Ibid., hlm., 160.
19 Seminar  tersebut  diselenggarakan  oleh  Majelis  Tarjih  PP.  Muhammadiyah  di Kampur UM Yogyakarta pada 8-9 April 1986. lihat Ibid.
7
Tulisan  ini  hanya  difokuskan  pada  kitab-kitab  fiqh yang dikaji  dalam  perumusan  KHI  yang  seluruhnya  berjumlah  38  kitab, yaitu al-Bâjûriy,  Fath  al-Mu’în,  Syarqâwi  ‘alâ  al-Tahrîr,  Mughnî  al- Muhtâj, Nihâyat  al-Muhtâj,  al-Syarqâwî,  I’ânat  al-Tâlibîn,  Tuhfah,  Targîb al-Musytâq,  Bulghah  al-Sâlik,  Syamsurî  fî  al-Farâ’id,  al-Mudâwanah, Qalyûbî/Mahallî, Fath al-Wahab dengan Syarh -nya , al-Umm, Bughyat al- Mustarsyidîn, Bidâyat al-.Mujtahid, ‘Aqîdah wa al-Syarî’ah, al-Muhalla, al- Wajîz,  Fath  al-Qadîr,  al-Fiqh  ‘alâ  Madhâhib  al-Arba’ah,  Fiqh  al-Sunnah, Kasyf al-Qinâ’, Majmû’ah al-Fatâwâ ibn Taymiyah, Qawânîn al-Syar’iyyah Lî  al-Sayyid  Utsmân  bin  Yahya,  al-Mughnî,  al-Hidâyah  Syarh  al-Bidâyah Taymiyyah  al-Mubtadi,  Qawânîn  al-Syar’iyyah  Lî  al-Sayyid  Sudâqah Dahlân,  Nawâb  al-Jalîl,  Syarh  ibn  ‘Abidîn,  al-Muwattâ’,  Hâsyiyah Syamsuddîn Muhammad ‘Irfân Dasûqî, Badâ’i al-Sanâ’î, Tabyîn al-Haqâ’iq, al-Fatâwâ al-Hindiyyah, Fath al-Qadîr, da Nihâyah . 21
Dari 38 kitab di atas, 13 kitab, yakni al-Bajûrî, Fath al-Mu’în, Syarqâwî  ‘alâ  al-Tahrîr,  Qalyûbî/Mahallî,  Qawânîn  al-Syar’iyyah  Lî  al- Sayyid  Uthmân  bin  Yahya,  Qawânîn  al-Syar’iyyah  Lî  al-Sayyid  Sudâqah Dahlân,  Tuhfah,  Targîb  al-Musytaq,  Syamsûrî  fî  al-Farâ’id,  Bughyat  al- Mustarsyidîn, Fath al-Wahab dengan Syarh -nya, Mughnî al-Muhtâj, dan al-Fiqh  ‘Alâ  Madhâhib  al-Arba’ah ,  telah  dijadikan  kitab  rujukan  bagi para  hakim  Peradilan    Agama  dalam  memeriksa  dan  memutuskan perkara yang dibakukan melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut PP. No. 45 tahun  1957  tentang  Pembentukan  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura. Dari ketiga belas kitab tersebut kesemuanya  berbahasa  Arab,  kecuali Qawânîn  al-Syar’iyyah  Lî  al- Sayyid Uthmân bin Yahya yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab  dan
20 Lokakarya  ini  berlangsung  pada  2-6  Februari  1988  di  Hotel  Kartika  Candra,  dan diikuti oleh 124 peserta yang terdiri dari para ketua umum MUI Propinsi, para ketua PTA  se-Indonesia,  beberapa  Rektor  IAIN,  beberapa  Dekan  Fakultas  Syari’ah  IAIN, sejumlah  ulama  dan  cendekiawan  Muslim,  dan  beberapa  wakil  organisasi  wanita.
Lihat Sinar Darussalam , No. 166/167 1988, hlm., 11.
21 Ditbinpera,  Kompilasi  Hukum  Islam,  166-168.  Selain    kitab-kitan  fiqh  tersebut, penyusunan KHI juga merujuk pada  fatwa yang berkembang di Indonesia melalui lembaga  fatwa  MUI,  Bahtsul  Masa’il  NU,  dan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah.  Baca Bustanul  Arifin Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Akar  Sejarah,  Hambatan  dan Prospeknya (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1996),  hlm.,  162-163  dan  Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm., 39-41.
Moh. Hefni
kesemuanya    merupakan  kitab-kitab  klasik  dalam  madzhab  Syâfi’î, kecuali al-Fiqh  ‘Alâ  Madhâhib  al-Arba’ah yang  merupakan  kitab komparatif (muqâranah al-madzâhib fî al-fiqh).
Dominannnya  kitab-kitab  fiqh  madzhab  Syâfi’î  tersebut memang tidak bisa  dielakkan  mengingat  mayoritas  umat  Muslim  di Indonesia bermadzhab Syâfi’î. Ini memiliki garis linear dengan awal kedatangan  Islam  ke Indonesia  yang  dibawa  oleh  orang-orang  Arab yang  bermadzhab  Syâfi’î.  Keyzer,  misalnya,  berpandangan  bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad I H/VII M dibawa oleh orang- orang  Mesir  yang  bermadzhab  Syâfi’î.  Pengikut  madzhab  Syâfi’î sebagai  pembawa  Islam  ke  Indonesia  juga  didukung  oleh  Nieman dan De Holander, walaupun keduanya menyebut Hadramaut (bukan Mesir)  sebagai  sumber  datangnya  Islam.  Para  sarjana  Belanda  pun seperti  Pijnappel  dan  G.J.W.  Drewes  ‘berhujjah’  tentang  pembawa Islam ke Indonesia. Menurutnya, Islam masuk ke  Indonesia melalui orang-orang  bermadzhab  Syâfi’î  yang  berimigrasi  dan  menetap  di wilayah India. 22
Selanjutnya,  mengenai  tambahan  dari  13  kitab  menjadi  38 kitab  rujukan  KHI  sebagaimana  disebut  di  atas,  penulis  melihat bahwa kitab-kitab tersebut tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syâfi’î  saja.,  tetapi  ada  juga  kitab-kitab  yang  berasal  dari  madzhab- madzhab  Hanafî (al-Hidâyah dan Fath  al-Qadîr) ,    Mâlikî (al-Muwatta’ dan al-Mudâwanah) ,  dan  Hanbalî (al-Mughnî dan al-Fatâwâ  al- Hindiyah) , bahkan ada yang berasal dari madzhab Dhahirî (al-Muhalla) dan Syî’ah (Fath al-Qadîr oleh al-Syawkanî ) serta ada yang merupakan kitab  perbandingan  madzhab (al-Fiqh  ‘Alâ  Madhâhib  al-Arba’ah) dan tanpa madzhab ( I’lâm al-Muqi’în ). 23
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  KHI  merupakan implementasi  berbagai  pendapat  madzhab  fiqh    untuk  menjawab berbagai  persoalan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Artinya,  materi hukum  Islam    yang  tertuang  di  dalam  KHI  tidak  terikat  pada  salah
22 Lihat  Azyumardi  Azra,  “Islam  di  Asia  Tenggara,  Pengantar  Pemikiran”  dalam Azyumardi Azra (ed.), Perspektif Islam Asia Tenggara (Jakarta: YOI, 1989), hlm., xi-xiii. Tentang  bukti  sejarah  ‘hujjah’  para  sarjana  di  atas,  lihat  Azyumardi  Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan,
1994), hlm., 24-35. 23 Penyebutan  kitab-kitab  dari  masing-masing  golongan  ini  hanya  sekedar  contoh minimal.
9
satu madzhab. Ini sesuai dengan tujuan penyusunan KHI itu sendiri yang  ingin  mempercepat  proses taqrîb  bayn  al-ummah 24 sehingga pertentangan antar  madzhab  dapat  dihindari  dan  diarahkan  kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai.
Kemajemukan  kitab  rujukan  KHI  dari  berbagai  madzhab tersebut juga menunjukkan adanya pemanfaatan lembaga talfiq 25 dan takhayyur 26 dalam formulasi hukumnya. Kedua metode ini dilakukan karena apabila menggunakan satu dari berbagai pemikiran yang ada, terlihat  titik-titik  kelemahan  yang  menyebabkan  fiqh  kehilangan aktualitasnya. Cara ini dipandang cukup efektif untuk merealisasikan kemaslahatan.
Pembentukan  fiqh  lintas  madzhab  melalui  KHI  ini  bisa dipahami  dari  sisi  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia.  Walaupun pada  mulanya  umat  Muslim  Indonesia  terikat  secara  menyeluruh pada  pemikiran  madzhab  Syâfi’î,  tetapi  dalam  perkembangan selanjutnya  terjadi  berbagai  bentuk  perubahan.  Secara  umum  dapat dikatakan  bahwa    semua  ulama  setelah  mengenyam  pendidikannya di Timur Tengah dan kembali ke tanah air semakin kaya pengetahuan dan  pengalamannya  dengan  berbagai  madzhab  fiqh  yang  ada, sehingga mereka lebih terbuka (open minded) pada pemikiran fiqh di luar paham Syâfi’î. 27
24 M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam”, hlm., 27.
25 Talfiq dilakukan dengan cara meramu beberapa hasil ijtihâd dalam masalah tertentu menjadi suatu bentuk yang baru lihat Norman Anderson, Law Reform in the Muslim World (Syracuse: University of London Press, 1982), hlm., 55. Tentang silang pendapat para  ulama  mengenai  boleh  tidaknya  bertalfiq,  baca  Amir  BadSyah, Tafsîr  al-Tahrîr, Juz  IV  (Mesir:  Dâr  al-Kutub  al-Hadîthah,  t.th.),  hlm.,  254;  Ibrohim  Hosen, “Bermadzhab dan Bertalfiq”, dalam Jamal D. Rahman (ed.), Wacana Baru Fiqh Sosial (Bandung: Mizan, 1997), hlm., 128-129; dan Abdul Aziz Dahlan (ed.), “Talfiq”, dalam Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm., 1786-1788.
26 Takhayyur merupakan metode yurisprudensi di mana seorang Muslim dalam suatu situasi spesifik diizinkan keluar dari interpretasi madhhab hukumnya sendiri  untuk mengikuti salah satu dari tigas madhhab Sunni lainnya. Eksploitasi metode ini pada periode  moderen  Islam  terlihat  dengan  diperluas  cakupannya  untuk  memilih pendapat  di  luar  madhhab  Sunni  atau  pendapat fuqahâ’ sebelum  terkristalnya madhhab atau pendapat fuqahâ’ belakangan. Lihat Anderson, Law Reform , hlm., 51.
27 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 1999), hlm., 127.

## Moh. Hefni
Perubahan  ini  memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar terhadap  perkembangan  keilmuan-keislaman  di  perguruan  tinggi Islam.  Hal  ini  bisa  dilacak  melalui  buku  wajib  dan  anjuran  dalam silabi  IAIN,  terutama  Fakultas  Syari’ah,  yang  tidak  hanya  buku- buku/kitab-kitab  dalam  paham  Syâfi’î,  tetapi    juga  kitab-kitab  non- Syâfi’î, seperti Irsyâd al-Fuhûl oleh al-Syawkanî (Syî’ah Zaydiyah), al- Muwâfaqât oleh  al-Syatibî  (Mâlikiyah), al-‘Uddah oleh  Abî  Ya’lâ
(Hanbaliyah). 28 Tentu  saja,  perubahan  ini  berimplikasi  pada pergeseran  paradigma (Shifting  paradigm) pemikiran  hukum  Islam kaum Muslim Indonesia, terutama alumni PTAI, yang semula sebagai penjaga  ortodoksi  Syâfi’îyah  menuju  pada  penggunaan  metodologi hukum yang lebih kaya dengan pemikiran berbagai madzhab.

## Penutup
Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya KHI merupakan produk fiqh yang berciri khas Indonesia dan terlepas dari  bingkai  pemikiran  salah  satu  madzhab.  Ia  mencoba mengakomodasi seluruh khazanah pemikiran para fuqaha baik yang terdoktrin dalam sebuah madzhab maupun yang tidak bermadzhab. Ciri  khas  Indonesia  dari  KHI  dapat  dilihat  dari  materi  hukum  di dalamnya  yang  banyak  menyerap  norma-norma  hukum  adat  yang berkembang  dan  diterima  oleh  kaum  Muslim  Indonesia.  Sedangkan model  fiqh  lintas  madzhab  yang  dilekatkan  kepadanya  dapat ditelurusuri  melalui  kitab-kitab  rujukannya  yang  tidak  terikat  pada salah satu madzhab fiqh yang ada. Wallâhu a’lâm bi al-sawâb.
28 Lihat Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI., Topik Inti Kurikulum Nasional  Perguruan  Tinggi    Agama  Islam,  Fakultas  Syari’ah (Jakarta:  Proyek Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam, 1998).