## PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG LAWET KECAMATAN PANTE CEUREUMEN KABUPATEN ACEH BARAT
Aduwina Pakeh
aduwina@utu.ac.id

## Abstract
The role of keuchik gampong ( village head ) in the implementation of development in gampong lawet pante ceureumen sub-district district of aceh the west has been implemented well but need to be increased again .In this research , researchers found that keuchik gampong have undertaken the role well , where keuchik gampong actively down to pitch in communicating , coordinated , move  ,  and  provide  the  motivation  to  aparat-aparat  gampong  as  well  as  to  the  community  to participate in the implementation of development .Besides , gampong programs made by keuchik gampong can 's done well , directed , right on target and very help communities gampong lawet ~ The results of the study others are identified of factors affect the role of keuchik gampong in the development that is by factors in support and inhibitors .By factors in support covering , location gampong lawet which is very strategic , potential the diverse and the volition the community to forward , the people of participation is a good enough .While inhibition factors , the low human resources  whether  it  is  the  community  and  government  officials  gampong  ,  and  funds  apbg  to gampong lawet who do not in proportion to the extent needs.
Keywords : Keuchik Gampong, development,  Gampong Lawet, west Aceh

## Abstrak
Peran  Keuchik  Gampong  (Kepala  Desa)  Dalam  Penyelenggaraan  Pembangunan  di  Gampong Lawet  Kecamatan  Pante  Ceureumen  Kabupaten  Aceh  Barat  telah  dilaksanakan  dengan  baik namun  perlu  ditingkatkan  lagi.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  Keuchik Gampong  sudah  melaksanakan  perannya  dengan  baik,  dimana  Keuchik  Gampong  secara  aktif turun ke lapangan dalam berkomunikasi, berkoordinasi, menggerakkan, dan memberikan motivasi kepada aparat-aparat gampong serta kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, program-program gampong yang dibuat oleh Keuchik Gampong dapat terlaksanakan dengan baik, terarah, tepat sasaran dan sangat membantu masyarakat Gampong Lawet
Hasil  penelitian  lainnya  adalah  teridentifikasinya  faktor  yang  mempengaruhi  Peran  Keuchik Gampong  Dalam  Penyelenggaraan  Pembangunan  yaitu  faktor  pendukung  dan  penghambat. Faktor  pendukung  meliputi,  letak  wilayah  Gampong  Lawet  yang  sangat  strategis,  potensi masyarakat yang beragam dan adanya kemauan masyarakat untuk maju, partisipasi masyarkat yang cukup baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, rendahnya SDM baik itu masyarakat maupun  aparat  pemerintah  gampong,  serta  dana  APBG  untuk  Gampong  Lawet  yang  tidak sebanding dengan tingkat kebutuhannya.
Kata kunci: Keuchik Gampong, Pembangunan, Gampong Lawet, Aceh Barat

## Pendahuluan
Indonesia  memasuki  era  reformasi  yang  di  tandai  dengan  bergantinya  kekuasaan  pemerintahan dari rezim orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998. Peralihan kekuasaan dari pada Presiden Soeharto kepada Wakilnya pada saat itu adalah B.J Habibie. Reformasi telah berlangsung selama tujuh belas tahun (1998-2015), selama itu pula telah berganti beberapa kali pucuk pimpinan Negeri ini (Presiden) mulai dari B.J Habibie (1998), KH. Abdurrahman Wahid (1998-2000), Megawati Soekarno  Puteri  (2000-2004),  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (2004-2014)  dan  terakhir  Joko Widodo (2014 – Sekarang). Mengawali periode reformasi dengan berbagai masalah yang melanda, mulai  dari  krisis  multi  dimensi  yang  melanda  seluruh  kawasan  Asia  Tenggara,  memberantas korupsi kolusi dan nepotisme yang ditandai dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  serta  melaksanakan  agenda  Nasional  yang  sangat  penting  yaitu  pembangunan  nasional yang adil dan merata dalam segala bidang di seluruh wilayah Indonesia.
Tuntutan  reformasi  lainnya  yang  menarik  perhatian  adalah  tentang  desentralisasi  pemerintahan dan otonomi daerah. Maka secara langsung mengubah ruang lingkup kewenangan pemerintah di Indonesia,  Pemerintah  Pusat  memberikan  kewenangannya  kepada  pemerintah  Daerah  untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri.
Tujuan  dari  otonomi  daerah  secara  umum  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam bingkai Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Salah  satu  caranya  adalah  meningkatkan  daya  guna  dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  untuk  meningkatkan  pembinaan  kestabilan  politik  dan kesatuan bangsa.
Pemerintah  Daerah  sebagai  perangkat  Pemerintah  Pusat  dalam  proses  pembangunan  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat  di  daerah harus mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan sumber-sumber yang ada secara keseluruhan di daerahnya masing-masing, baik sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia yang ada di daerah.
Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan  Gampong  (Desa)  yang dilaksanakan oleh pemerintah  Gampong  yang merupakan
pelaksana pembangunan “garis depan” dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah di amanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Pembangunan  Desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pembangunan  Gampong  merupakan  satu  diantara  bagian  integral  dari  pembangunan  Nasional, yang  di  dalamnya  terdapat  usaha  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan Gampong. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Gampong yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menyebutkan bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Dilaksanakan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa  sebagai  badan  eksekutif  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  badan  legislatifnya. Dengan demikian dalam melaksanakan suatu pembangunan tersebut yang nantinya akan menjadi satu diantara kunci keberhasilan dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat  dikatakan  satu  diantara  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  keberhasilan pembangunan Desa adalah peranan dari pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa, karenakan merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Kabupaten  Aceh  Barat  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Aceh,  Indonesia.  Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai  dari  kaki  gunung  Geurutee  (perbatasan  dengan  Aceh  Besar)  sampai  ke  sisi  Krueng Seumayam  (perbatasan  Aceh  Selatan)  dengan  panjang  garis  pantai  sejauh  250  km.  Sesudah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km². Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat yaitu  215.418  jiwa  (Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah,  2015)  seluruhnya  bermukim  di Gampong dan tersebar di 322 Gampong.
Dalam pelaksanaan pembangunan di gampong, berbagai peran penting dalam penyelenggaraannya termasuk peran dari Kepala (Keuchik) gampong sebagai pemimpin dari gampong yang merupakan ujung  tombak  pembangunan.  Peran  seorang  Keuchik  di  gampong  sangat  besar  pengaruhnya, disebabkan  karena  geuchik  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  gampong,  yang  dapat membuat  keputusan,  membimbing,  membina,  mengarahkan,  menampung  aspirasi  masyarakat, serta  mempengaruhi  anggota  masyarakatanya  untuk  berkerjasama  dalam  mencapai  tujuan  dari pembangunan  itu  sendiri.  Oleh  karena  hal  tersebut  pelaksanaan  pembangunan  akan  terlaksana dengan baik apabila keuchik melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.
Keuchik gampong Lawet yang merupakan satu di antara satuan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan di tingkat Gampong.
Sehingga seorang Keuchik memegang suatu peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong. Gampong Lawet merupakan satu diantara gampong yang ada di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat  yang memiliki jumlah penduduk 382 jiwa pada tahun 2012. Dimana  Gampong  Lawet  dalam  hal  pembangunan  belum  terlihat  kemajuan  yang  signifikan dibandingkan dengan gampong-gampong lainnya yang ada di kecamatan Pante Ceureumen. Hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya berbagai fasilitas pelayanan publik yang memadai seperti jalan gampong masih serak kerikil, sarana peribadatan (Mesjid) belum ada bangunan baru, pusat kesehatan  belum  tersedia,  sarana  pendidikan  tidak  ada,  pusat  kreativitas  pemuda  juga  belum tersedia, kantor geuchik belum dibangun, tidak adanya MCK umum, sarana olahraga juga tidak tersedia maksimal.
Selain  pembangunan  infrastruktur  gampong  Lawet  yang  belum  begitu  maju,  berdasarkan observasi awal  yang dilakukan peneliti dilapangan ada beberapa kendala dan masalah lain yang terdapat di Gampong Lawet yaitu kurangnya koordinasi Keuchik Gampong dalam meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan di Gampong Lawet seperti jarang ikut serta dalam tahap pembangunan infrastruktur, baik itu pada proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  maupun  evaluasi  hasil  pembangunannya. Sehubungan  dengan  fenomena  tersebut  di  atas,  peneliti  terdorong  untuk  mengadakan  suatu penelitian  dengan  judul  ‟Peran  Keuchik  Dalam  Penyelenggaraan  Pembangunan  Di  Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

## Kerangka Dasar Teori

## Peran
Peran  adalah  suatu  perilaku  seseorang  yang  diharapkan  dapat  membuat  suatu  perubahan  serta harapan  yang  mengarah  pada  kemajuan,  meskipun  tidak  selamanya  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas  – tugas  yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya. Peran didefinisikan dari masing – masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang  diatur  dan  diharapkan  dari  seseorang  dalam  posisi  tertentu.  Pemimpin  didalam  sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran beprilaku.  Fakta  bahwa  organisasi  mengindentifikasikan  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  dan perilaku  peran  yang  diinginkan  yang  berjalan  seiring  pekerjaan  tersebut  juga  mengandung  arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan menurut Veithzal Rivai (2006:148).  Pendapat  lain  juga  mengatakan  mendefinisikan  peran  adalah  suatu  yang  menjadi bagian  atau  pegangan  pimpinan  yang  terutama  dalam  terjadinya  sesuatu  hal  atau  peristiwa Poerwadarminta  (1991:753).  Selanjutnya  Suhardono  (1994:15),  menyatakan  bahwa  peran merupakan  seperangkat  patokan,  yang  membatasi  apa  prilaku  yang  mesti  dilakukan  oleh seseorang, yang menduduki posisi suatu jabatan.
Selain itu, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1999:118), peran juga merupakan prilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status tertentu. Sedangkan dalam kamus
sosiologi (1993:440), disebutkan peranan adalah aspek dinamis kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban,  prilaku  aktual  dari  pemegang  kedudukan,  bagian  dari  aktivitas  yang dimaenkan  seseorang.  Thoha  (2005:263),  juga  menyebutkan  bahwa  suatu  peranan  dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena  adanya  suatu  kantor  yang  mudah  dikenal.  Berdasarkan  beberapa  konsep  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  peran  merupakan  seperangkat  kegiatan  atau  serangkaian  perbuatan  yang diharapkan  dilakukan  atau  dilaksanakan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  lembaga karena kedudukannya dalam suatu jabatan.
Adapun  menurut  suhardono  (1994:3)  menyatakan  bahwa  peran  merupakan  patokan,  yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan. Adapun peran Kepala Desa (Keuchik Gampong) didalam Gampong:
1. Motivasi,  merupakan  dorongan,  rangsangan,  pengaruh,  atau  stimulus  yang  diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikn motivasi  tersebut  menuruti  atau  melaksanakan  apa  yang  dimotivasikan  secara  kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
2. Fasilitator  adalah  orang  yang  memberikan  bantuan  dalam  memperlancar  proses komunikasi  sekelompok  orang,  sehingga  mereka  dapat  memahami  atau  memecahkan masalah bersama-sama.
3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.
Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga  mendapatkan  pengakuan  serta  dukungan  dari  bawahannya,  dan  mampu  menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat  suatu  perubahan  serta  harapan  yang  mengarah  pada  kemajuan,  meskipun  tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.

## Pembangunan
Sebelum ditelaah tentang pembangunan Gampong, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian  dasar  dari  pembangunan  pada  umumnya,  menurut  Tjokroamidjojo  (2000:42) pembangunan adalah didalam proses atau usaha – usaha perubahan sosial (sicial chenge) tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.
Hakikat  dari  konsep  pembangunan  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan,  dalam  mengadakan perubahan-perubahan  atau  perkembangan  menuju  kearah  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.
Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai  dengan  pokok  pembangunan  di  mana  pembangunan  itu  harus  memberikan  kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebelum ditelaah tentang pembangunan Desa, maka terlebih dahulu  dikemukakan  arti  serta  pengertian  dasar  dari  pembangunan  pada  umumnya,  menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha-usaha  perubahan-perubahan  sosial  tersebut  dapat  berarti  suatu  usaha  perubahan  dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.
Dalam  melaksanakan  pembangunan  perlu  adanya  suatu  usaha  dan  proses,  menurut  Khairuddin (2000:24) yang dinyatakan oleh Siagian pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.  Artinya,  keadaan  yang  lebih  baik,  yang  didambakan  oleh  suatu  masyarakat,  serta pertumbuhan  yang  diharapkan  akan  terus  berlangsung,  tidak  terjadi  dengan  sendirinya,  apalagi secara  kebetulan.  Usaha  atau  proes  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  Negara  adalah tekad  atau  keinginan  yang  disusun  berdasarkan  pemikiran  –  pemikiran  dan  pertimbangan  – pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan – arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Demi terwujudnya  pembangunan  yang  berjalan  dengan  baik  dalam  suatu  Gampong  diperlukannya partisipasi dari masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Selanjutnya  Menurut  Efendi  (2002:2),  pembangunan  mempunyai  arti  yaitu  suatu  upaya meningkatkan segenap sumber daya  yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip  daya  guna  dan  hasilnya  merata  serta  berkeadilan.  Kemudian  Menurut  Kartasasmita (1996:9), mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Proses  pembangunan  merupakan  suatu  perubahan  sosial  budaya,  pembangunan  menjadi  suatu proses  yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, pembangunan bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Melainkan pembangunan tergantung dari proses emasipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan.
Dari  pendapat-pendapat  diatas,  jelas  bahwa  pembangunan  merupakan  suatu  rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dimana masyarakat terlibat baik dalam perencanaannya, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi  pembangunan.  Seiring  dengan  perkembangan  mengenai  konsep  dan  pelaksanaan pembangunan  di  berbagai  Negara,  Indonesia  juga  mengalami  perubahan  pergeseran  paradigma pembangunan,  baik  dari  strategi  ekonomi,  strategi people  centered ,  hingga  pada  strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif baru dalam pembangunan masyara

## Gampong (Desa)
Gampong sebagai organisasi pemerintah terendah merupakan tumpuan segenap pelaksana urusan pemerintahan  dan  pembangunan,  Dengan  berbagai  potensi  sumber  daya  yang  dimilikinya. Keberadaan dan kehidupan gampong sebagai suatu kesatuan masyarakat dimana bertempat tinggal
sejumlah  penduduk  yang  berhak  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  adalah  suatu  organisasi masyarakat  yang  ada  sejak  lama  mendahului  terbentuknya  Negara  Indonesia.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menjelaskan  Desa  dan  Desa  adat  atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Selanjutnya  di  Desa  terdapat  Pemerintahan  Desa  yaitu  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan Desa (Gampong) meliputi:
a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b) kewenangan lokal berskala Gampong;
c) kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d) kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Menurut Ndraha (1991:7) bahwa desa  yang otonomi adalah desa-desa  yang merupakan sumber hukum, artinya desa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:
1. Mengambil  keputusan  atau  membuat  yang  dapat  mengikat  segenap  warga  desa  atau  pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintah desa.
3. Memilih kepala desa.
4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber kekayaan desa.
7. Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran desa.
8. Menyelenggarakan gotong royog.
9. Menyelenggarakan peradilan desa.
10. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan desa.
Kemudian ada beberapa unsur otonomi desa yang penting menurut Ndraha (1991: 8) yaitu antara lain:
1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
2. Tanah pusaka dan kekayaan desa.
3. Sumber-sumber kekayaan desa.
4. Unsur-unsur rumah tangga.
5. Pemerintah desa memegang fungsi mengatur.
6. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi menggatur.
Demi  terlaksananya  program-program  pembangunan  perdesaan  perlu  adanya  desa-desa  yang otonom dibentuk sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh. Setiap suatu masyarakat tersebut perlu diberi tanggung jawab dan peranan tertentu secara langsung dalam soal-soal pembangunan dan pemerintahaan desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Menurut Widjaja (1993:19) bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk  didalamnya  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumh tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya  menurut  Dwipayana  dkk  (2004  :  11)  desa  “suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat” menjadi rumusan yang berbunyi “desa sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasaan desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan, dan aspirasi warganya. Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian desa menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwewenang untuk menggatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (UUPA) menyebutkan gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keucik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Mengacu kepada UUPA kedudukan gampong atau nama lain di Aceh berbeda dengan kedudukan Gampong  atau  nama  lain  di  daerah/provinsi  lain  di  Indonesia.  Perbedaan  itu  terletak  pada perangkat pemerintahan yang memiliki kekhususan di Aceh. Aceh mengakui keberadaan mukim sebagai suatu institusi pemerintahan yang kedudukannya berada di bawah kecamatan. Dalam satu mukim berhimpun beberapa buah gampong, ini adalah bentuk perhatian pemerintah Aceh dalam menjaga  dan  melestarikan  kearifan  lokal  yang  ada  di  Aceh.  Pemeritah  pusat  juga  mengakui keberadaan mukim sebagaimana yang tertuang dalam UUPA Bab 15 tentang mukim dan gampong, bagian kesatu pasal 114 ayat (1) dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa  gampong,  selanjutnya  dalam  ayat  (2)  mukim  dipimpin  oleh  imuem  mukim  sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu tuha peut mukim atau nama lain.
Kepala Desa (Keuchik Gampong)
Dari  sumber  Wikipedia  Bahasa  Indonesia  kepala  Desa  merupakan  pimpinan  penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan  yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam  membuat  peraturan  desa  ataupun  dalam  mengambil  suatu  keputusan  harus  meminta pendapat  dari  masyarakat  melalui  rapat  desa  atau  melalui  badan  permusyawaratan  desa.  Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa  karena  kepala  desa  yang  memegang  peran  sebagai  wakil  rakyat  yang  terpilih  atau  dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2  pasal  14  menyatakan  bahwa  Kepala  desa  mempunyai  peranan  sebagai  penyelenggara  dan penanggung  jawab  utama  di  bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,  pembentukan  lembaga  kemasyarakatan,  pembentukan  badan  usaha  milik  desa,  dan kerjasama  antar  desa.  Urusan  pembangunan  yang  dimaksud  adalah  pemberdayaan  masyarakat dalam  penyediaan  sarana  dan  prasarana  fasilitas  umum  desa,  seperti  jalan  desa,  jembatan  desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial  budaya  masyarakat  seperti  bidang  kesehatan,  pendidikan,  dan  adat-istiadat.  Untuk menjalankan tugas tertsebut, maka kepala desa mempunyai fungsi yaitu:
a. Menggerakkan potensi masyarakat.
b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah desa.
d. Melaksanakan  tugas  yang  telah  menjadi  tanggung  jawabnya  baik  di  bidang  pemerintah, pembangunanan dan kemasyarakatan.

## 1. Wewenang Kepala Desa (Keuchik Gampong)
Dalam  menjalankan  tugasnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, yakni dalam fasal 26 ayat (2) wewenang Kepala Desa antara lain:
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa  serta  mengintegrasikannya  agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. Mewakili  Desa  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum  untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Hak-hak Kepala Desa (Keuchik Gampong);
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
3. Kewajipan Kepala Desa (Keuchik Gampong)
Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 Tentang Desa, yakni dalam fasal 26 ayat (4) Kepala Desa berkewajiban antara lain:
a. memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  mempertahankan  dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. Melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Desa  yang  akuntabel,  transparan, profesional,  efektif  dan  efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan nepotisme;
g. Menjalin  kerja  sama  dan  koordinasi  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan  di Desa;
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. Mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan  melestarikan  lingkungan  hidup; dan
p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## 4. Pertanggung Jawaban Kepala Desa
Selain  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  diatas,  pada  pasal  15  dijelaskan  bahwa Kepala  Desa  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  Desa  kepada  Bupati/Walikota,  memberikan  laporan  keterangan pertanggungjawaban  kepada  BPD,  serta  menginformasikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa ini disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  melalui  Camat  1  (satu)  kali  dalam  satu  tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan  Desa  kepada  masyarakat  dapat  berupa  selebaran  yang  ditempelkan  pada papan  pengumuman  atau  diinformasikan  secara  lisan  dalam  berbagai  pertemuan masyarakat  Desa,  radio  komunitas  atau  media  lainnya.  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  yang  dimaksud  digunakan  oleh  Bupati/Walikota  sebagai  dasar melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  dan  sebagai  bahan  pembinaan lebih lanjut.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dan  apabila  dilihat  dari  tujuannya termasuk  penelitian  hukum  empiris  atau  non  doktrinal.  Lokasi  penelitian  di  Pemerintahan Gampong  Lawet.  Jenis  data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku- buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  sebagainya.  Analisis  data  menggunakan  analisis  data kualitatif.
Fokus penelitian dari peran Keuchik gampong dalam penyelenggaraan pembangunan di Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat sebagai tugas, wewenang, kewajipan serta fungsi Kepala Desa (Keuchik Gampong) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 di antaranya;
1. Peran Keuchik Gampong dalam penyelenggaraan pembangunan, iaitu
a. Mengkoordinasikan pembnagunan Gampong secara partisipatif
b. Membina Perekonomian Gampong
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Mengajukan perencanaan dan menetapkan peraturan gampong bersama Tuha Peut.
2. Faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  dihadapi  Keuchik  gampong  dalam penyelenggaraan pembangunan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Peran Keuchik dalam mengkoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  otonomi daerah dan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat Gampong  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  dengan  persyaratan  yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  gampong  secara  lebih  efektif,  maka  pemerintah gampong dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang  strategi  yang  dimaksud,  pemerintah  gampong  perlu  memperhatikan  prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Keterpaduan pembangunan gampong, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain;
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
3. Keberpihakan,  dimana  orientasi  kegiatan  baik  dalam  proses  maupun  pemanfaatan  hasil kepada seluruh masyarakat gampong; dan
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas  dalam  kegiatan  baik  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  maupun pemanfaatan hasilnya.
Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Peran  serta  keuchik  gampong  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  suatu  partisipasi  seluruh  anggota  masyarakat,  baik individu,  keluarga  atau  pun  kelompok,  untuk  bersama-sama  mengambil  tanggung  jawab, mengembangkan  kemandirian,  menggerakkan,  dan  melaksanakan  upaya  penyelenggaraan pelayanan publik.
Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk program pemerintah gampong kurang berkembang bahkan ada yang sudah tidak berlanjut. Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan sebagai motivator dari  program  tersebut  di  atas  kurang  memberikan  dorongan/motivasi  kepada  masyarakat khususnya kepada kepala gampong lebih lanjut secara terus-menerus.
Pemerintah atau swasta yang mempengaruhi keberadaan peran-serta masyarakat tidak satu pun  yang  dapat  berkesinambungan.  Demikian  pula  faktor  demografi,  seperti  usia,  agama, pendidikan,  jenis  kelamin,  pekerjaan  (tingkat  ekonomi)  dan  sebagainya  yang  merupakan  faktor yang  tidak  dianggap  dapat  mempengaruhi  peran-serta  masyarakat.  Satu-satunya  faktor  dari masyarakat yang masih mungkin dapat melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah keuchik gampong.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  gampong  mutlak  diperlukan  keikutsertaan  semua komponen yang ada di gampong baik itu pemerintahan gampong itu sendiri, kelembagaan yang ada, swasta serta keikutsertaan masyarakat gampong secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatannya.
Bentuk  koordinasi  yang  dilakukan  secara  partisipatif  oleh  Keuchik  gampong  adalah melibatkan masyarakat, pihak swasta dan lembaga-lembaga yang ada di gampong dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Seperti dalam tahap perencanaan pembangunan gampong yaitu masyarakat  yang  diwakili  oleh  Tuha  Peut,  kepala  dusun  (kadus)  dari  masing-masing  dusun maupun tokoh-tokoh masyarakat, pihak swasta dalam hal ini pihak kontraktor yang mendapatkan proyek  pembangunan  di  gampong  serta  lembaga-lembaga  gampong  lainnya  diwajibkan menghadiri musyawarah gampong dan rapat gampong yang dilaksanakan di balai gampong seperti pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), rapat pembuatan dan penyusunan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Gampong  (APBG),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Gampong  (RPJMG),  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Gampong  (RKPG),  rapat  persiapan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  diadakan  di  gampong,  serta  rapat  dalam  penyelesaian masalah-masalah yang timbul di gampong. Selain diwakili oleh Tuha Peut ataupun ketua kadus, Keuchik gampong juga mempersilahkan kepada masyarakat gampong yang ingin ikut menghadiri rapat-rapat gampong untuk berpartisipasi hadir, hal ini dalam upaya untuk memberikan informasi yang jelas tentang perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka tahu persis tujuan pembangunan  yang  ingin  dilaksanakan  di  gampong  serta  adanya  kesempatan  yang  diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat.
Adapun dalam tahap pelaksanaan pembangunan, Keuchik gampong melibatkan semua pihak termasuk  warga  masyarakat  untuk  berpartisipasi  membantu  melancarkan  proses  pelaksanaan pembangunan, baik itu membantu dalam bentuk tenaga, material maupun ide. Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan  pembangunan  seperti  ikut  serta  membuat  jembatan,  renovasi  rumah  adat,  perbaikan rumah  ibadah  dan  lain  sebagainya.  Ini  dilaksanakan  dengan  cara  bergotong  royong  dan pembangunan  ini  bersifat  non  proyek.  Sedangkan  partisipasi  dalam  bentuk  material  biasanya memberikan bantuan berupa bahan bangunan atau peralatan kerja, untuk partisipasi dalam wujud bahan  material  ini  adalah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  notabene-nya  yang  berkemampuan cukup dalam segi finansial. Seperti perangkat gampong ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam  masyarakat  setempat.  Mereka  umumnya  dimintai  atau  suka  rela  menyumbang  material bahan bangunan. Bentuk partisipasi yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk ide. Yang dimaksud partisipasi dalam bentuk ide ini adalah sumbangan-sumbangan masyarakat dalam pembangunan yang berupa usul-usul, ide-ide ataupun pemikiran yang disampaikan.

## 2. Peran Keuchik dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
Berdasarkan  penelitian  ini  diperoleh  hasil  bahwa  peranan  Keuchik  Gampong  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  gampong  Lawet  pada  prinsipnya  merupakan  keterlibatan keuchik gampong Lawet dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan
kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peranan tersebut pada pokoknya menyangkut dua hal yaitu dalam hal urusan tugas pekerjaan di bidang pemerintahan yang terdiri dari empat hal yaitu sebagai Kepala Organisasi Pemerintahan gampong, sebagai pelaksana tugas sehari-hari,  sebagai  pemimpin  masyarakat  gampong  dan  berperan  dalam  penyusunan  peraturan gampong.  Dalam  hal  pembangunan  keuchik  gampong  Lawet  mempunyai  peranan  sebagai penanggung jawab terhadap pembangunan yang bersifat fisik sedangkan dalam hal pembangunan yang  bersifat  non  fisik  keuchik  gampong  Lawet  berperan  untuk  membangun  mental  warganya yang  dilakukan  dengan  usaha-usaha  yang  betujuan  untuk  membuat  agar  warganya  memiliki mental yang baik sehingga mengakibatkan memiliki sikap dan tingkah laku yang baik. Sedangkan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat  keuchik gampong  Lawet bertindak sebagai fasilitator terhadap  warganya  artinya  keuchik  gampong  Lawet  menyediakan  fasilitas-fasilitas  yang dibutuhkan warganya.

## 3. Peran Keuchik dalam Membina Perekonomian Gampong
Usaha untuk menggalakkan pembangunan gampong yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan  taraf  hidup  serta  kondisi  sosial  masyarakat  gampong  yang  merupakan  bagian terbesar  dari  masyarakat  gampong  yang  merupakan  bagian  terbesar  dari  masyarakat  Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga gampong. Dalam prakteknya peran dan prakarsa  pemerintah  masih  dominan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  maupun  untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga gampong dalam pembangunan gampong. Berbagai  teori  mengatakan,  bahwa  kesadaran  dan  partisipasi  warga  gampong  menjadi  kunci keberhasilan pembangunan gampong. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga gampong akan pentingnya usaha – usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan dalam meningkatan partisipasi warga gampong dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin gampong khususnya pimpinan atau keuchik gampong. Dari data yang telah diperoleh penulis disini mengenai ekonomi diperoleh sebagai berikut:

## 1. Bidang Perkebunan
Gampong  Lawet  memiliki  lahan  yang  berpotensi  dalam  perkebunan,  baik  dari  tanah  yang  luas serta kondisi alam yang dapat meningkatkan hasil perkebunan, Namun masyarakat juga memiliki lahan yang mereka miliki sendiri yang hasil panennya digunakan untuk keperluan sendiri ataupun di perdagangkan. Pada umumnya komoditas yang ditanam adalah tanaman yang dapat memberi kemudahan baik dari segi perawatannya, pengolahannya serta dari segi pendapatan.

## 2. Bidang Pertanian
Sedangkan  untuk  bidang  pertanian,  gampong  Lawet  memiliki  kondisi  lahan  yang  sangat berpotensi dalam bidang pertanian sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik dan  maksimal,  pengetahuan  yang  cukup  dan  alat  yang  tersedia  sehingga  lahan  tersebut  mampu memberi hasil yang dapat memberi keuntungan bagi masyarakat dalam bidang perdagangan dan hanya  digunakan  untuk  keperluan  sendiri  seperti  tanaman  padi,  sayur  –  mayur,  dan  lain  –  lain dimana sebagian besar pekerjaan utama masyarakatnya adalah sebagai petani.
Gampong Lawet memiliki lahan pertanian seluas 150 Ha yang mengelilingi hampir keseluruhan gampong.  Selain  itu,  ada  sebagian  lahan  yang  terletak  agak  berjauhan  dengan  gampong, kebiasaannya lahan tersebut masyarakat gunakan untuk menanam kacang tanah, jagung dan lain sebagainya.  Lahan  tersebut  terletak  di  sepanjang  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Krueng  Lawet (Sungai Lawet) hingga mencapai 10 Km dari pemukiman penduduk. Namun dalam kurun waktu beberapa  tahun  terakhir,  masyarakat  sudah  tidak  menggunakan  lahan-lahan  tersebut  untuk bercocok tanam, hal ini disebabkan oleh rasa ketakutan petani terhadap ancama satwa liar Teungku Rayeuk (Gajah)  yang  sering  merusak  lahan  pertanian  warga.  Konflik  satwa  yang  dilindungi  itu dengan petani sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, hingga menimbulkan korban jiwa dari penduduk  setempat.  Setelah  jatuhnya  korban  meninggalnya  petani  karena  diserang  oleh  gajah, sejak itulah para petani meninggalkan lahan pertaniannya.
Ada  sebagian  petani  yang  memiliki  keberanian  untuk  mengalihfungsi  lahan  pertanian  tersebut menjadi  lahan  perkebunan  sawit,  namun  kebanyakan  dari  mereka  tidak  dapat  mengambil  hasil perkebunannya  juga  karena  ancaman  dari Teungku  Rayeuk tersebut  yang  sifatnya  merusak tanaman dan mengancam keselamatan jiwa.

## 3. Produksi
Hasil  produksi  Gampong  Lawet  seperti  gabah,  kacang,  cabai,  sayuran,  dan  lain  –  lain,  dengan sistem  pemasaran  sendiri  atau  sebagai  konsumsi  pribadi  oleh  masyarakat  tersebut  tetapi  tidak jarang  juga  masyarakat  mendapat  keuntungan  yang  diharapakan  dari  hasil  penjualan  dari  hasil pertanian tersebut. Banyaknya jenis tanaman yang diproduksi oleh setiap keluarga yang berada di gampong Lawet sehingga dapat meningkatkan perekonomian penduduk.

## 4. Perdangangan
Gampong Lawet ini dikenal di daerah Pante Ceureumen dengan adanya penjualan hasil pertanian dalam  bentuk  gabah  dan  hasil  hutan  seperti  rotan  dan  lain-lain.  Selain  itu  gampong  lawet  juga terkenal dengan hasil tambang tradisional berupa emas dan batu giok yang pemasarannya hingga ke  provinsi  tetangga  iaitu  Sumatra  Utara  (Medan).  Selain  itu,  di  gampong  Lawet  juga  terdapat beberapa kedai masyarakat yang menjual keperluan masyarakat sehari-hari dan juga ada beberapa warung kopi sebagai tempat berhimpunnya para pemuda gampong.
Peran  keuchik  dalam  membina  perekonomian  masyarakat  sangatlah  berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat gampong. Maka dari itu, untuk mendukung potensi-potensi dan sumber daya yang sudah ada diperlukan sekali proses membangun daya kritis mereka. Selain mengetahui apa  yang  jadi  kelemahan  masyarakat  dalam  membangun  perekonomian,  mereka  juga  perlu disadarkan  bahwa  mereka  memiliki  kekuatan  yang  dapat  dikembangkan.  Kekuatan  dalam  diri mereka maupun yang berada disekitar mereka, terutama untuk merumuskan, memusyawarahkan, dan menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya. Masyarakat masih memerlukan sentuhan tangan  pemerintah,  untuk  meningkatkan  dan  menggali  potensi  untuk  berpartisipasi  dalam membangun lingkungan atau gampongnya.
Bidang perkebunan, pertanian, produksi dan perdagangan merupakan potensi yang sebagian besar dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat gampong Lawet. Untuk bidang pertanian mayoritas warga
yang  tergabung  dalam  kelompok  tani  bercocok  tanam  tanaman  padi,  sedangkan  untuk  bidang lainnya sudah dijelaskan di atas.
Maka dari itu, masyarakat merasa tersalurkan potensinya karena adanya bantuan oleh  gampong melalui  keinginan  yang  besar  dari  Keuchik  gampong  yang  bekerjasama  dengan  NGO,  salah satunya  Yayasan  Paramdina  Semesta  (YPS)  Meulaboh  yang  membantu  masyarakat  dengan memberikan  sarana  penunjang  berupa  peralatan  penunjang  pertanian  seperti  mesin  handtractor, mesin  giling  padi,    pupuk  dan  lain-lain.  Selain  itu,  tim  PPL  pertanian  juga  di  datangkan  untuk mengsosialisasikan  tata  cara  bercocok  tanam  yang  baik.  Dalam  menggerakkan  potensi-potensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  Keuchik  gampong  memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam mendukung  dan  membantu  masyarakat  mendapatkan  akses  untuk  menyalurkan  dan mengembangkan  keahlian  dan  kemampuan  yang  mereka  miliki.  Dalam  realitanya,  Keuchik gampong  Lawet  sudah  menjalankan  perannya  dengan  cukup  baik,  dimana  keuchik  sudah mendukung masyarakat yang memiliki bermacam-macam keahlian dan potensi seperti di bidang pertanian,  peternakan  serta  potensi  di  bidang  olahraga,  kesenian  dan  budaya  untuk  dapat dikembangkan  agar  menjadi  sebuah  pondasi  untuk  membangun  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.

## 4. Peran Keuchik Gampong Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Dimana dengan adanya rasa aman, maka masyarakat gampong merasa tenang sehingga timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya jika gampong tidak aman maka masyarakat tidak akan taat pada hokum dan aturan-aturan yang berlaku  di  gampong.  Dengan  adanya  sikap  tertib  terhadap  sesuatu  dimana  saling  menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa aman secara  jasmani  dan  psikis,  damai  dan  tenang  tanpa  adanya  gangguan  apapun  dan  itulah  yang disebut terciptanya suasana tentram.
Pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang dinami, aman, teratur dan tenang,  yang  berjalan  secara  teratur  sesuai  aturan  hukum  dan  norma  yang  berlaku  serta  tidak datang  kerusuhan  dan  kekacauan  sehingga  masyarakat  di  daerah  tersebut  dapat  bekerja  dengan tenang dan teratur tanpa perlu rasa was-was dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari begitu pun dengan adanya suasana gampong yang aman dan tenteram masyarakat beribadah pun dapat tenang.
Hal  ini  menunjukkan  pula  bahwa  ketentraman  ketertiban  masyarakat  sangat  penting  dan menentukan  dalam  kelancaran  jalannya  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan  serta pembinaan  kemasyarakatan  dalam  suatu  wilayah/daerah  sehingga  tercapainya  tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Peran Keuchik Dalam Mengajukan Perencanaan dan Menetapkan Peraturan Gampong Bersama Tuha Peut
Peraturan gampong merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik dimana tata cara pembuatannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang  bersangkutan.  Peraturan  gampong  sendiri  biasanya  bersifat  lokal  dan  mengikat  warga setempat  atau  warga  gampong  lain  yang  tinggal  sementara  di  gampong  tersebut.  Peraturan gampong  biasanya  berhubungan  dengan  adat  istiadat  gampong/masyarakat  setempat  yang  telah ada sejak jaman dahulu dan terus dilestarikan oleh para tokoh masyarakat. Terlepas dari itu semua, tidak  menutup  kemungkinan  dimasukkannya  beberapa  peraturan  gampong  yang  sifatnya menyesuaikan  dengan  keadaan  saat  ini  untuk  menghindari  rancunya  pelaksanaan  dari  perturan gampong itu sendiri.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaran Pembangunan Gampong

## Faktor Pendukung yang dihadapi Keuchik Gampong dalam penyelenggaraan pembangunan
Ada  beberapa  faktor  pendukung  yang  sangat  mempengaruhi  proses  penyelenggaraan pembangunan di gampong Lawet, di antaranya gampong Lawet memiliki luas tanah persawahan cukup  besar  dan  letak  gampong  yang  termasuk  dalam  daerah  aliran  sungai  (DAS)  sehingga berpotensi untuk pembangunan di bidang pertanian dan bidang perikanan. Selain itu pula, faktor pendukung  lainnya  ialah  adanya  potensi  yang  beraneka  ragam  yang  dimiliki  oleh  masyarakat gampong Lawet dan kemauan mereka yang sebenarnya ingin maju tapi tidak tahu harus melakukan apa  untuk  diri  mereka,  dalam  hal  partisipasi  tidak  terlalu  ditemukan  kendala,  karena  pada umumnya mereka selalu turut serta dalam membantu proses penyelenggaraan pembangunan, hal yang seperti ini yang sekarang dimanfaatkan oleh Keuchik gampong untuk bisa membantu mereka dengan  memberikan  motivasi,  menggerakkan  potensi  yang  mereka  miliki  dengan  membuat program-program  yang  tepat  sasaran  yang  bisa  dijadikan  wadah  untuk  mengembangkan kemampuan  mereka  dan  meningkatkan  kemandirian  mereka  dalam  membangun  diri  mereka sendiri dan lingkungannya.

## Faktor penghambat yang dihadapi Keuchik gampong dalam penyelenggaraan pembangunan
Kendala  yang  dihadapi  Keuchik  gampong  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  ialah  masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di gampong baik aparatur maupun masyarakatnya, yang dimana sebagian besar masyarakat hanya lulusan SD dan SLTP ataupun SLTA begitu pula aparat desa  yang  hanya  lulusan  SLTA  bahkan  ada  yang  tidak  tamat  SLTA.  Masih  adanya  sebagian masyarakat yang memiliki pola pikir tradisional, masih taat dengan adat istiadat dan budaya nenek moyang  yang  dianut  yakni  yang  masih  memegang  teguh  tradisi  tersebut  ialah  orang-orang  tua. Salah satu budaya yang masih dipertahankan sebagian warga masyarakat gampong Lawet tersebut terlalu banyak pantangan dari orang-orang tua. Sehingga hal yang seperti ini kadang mengganggu proses pelaksanaan pembangunan, Keuchik gampong mendapatkan kesulitan dalam mencari lahan untuk lokasi pembangunan, karena banyak masyarakat yang tidak mahu membebaskan tanahnya untuk pembangunan infrastruktur gampong. Masyarakat yang masih memegang erat adat istiadat
pula identik berwatak keras sehingga untuk berkomunikasi bersama mereka harus melalui jalur yang sesuai dengan keinginan mereka.
Selain itu, faktor penghambat lainnya ialah dana APBG yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Aceh  Barat  untuk  gampong  Lawet  belum  sesuai  dengan  tingkat  kebutuhannya. Selanjutnya  dari  segi  faktor  geografisnya,  dimana  letak  wilayah  gampong  Lawet  terlalu  jauh dengan  Ibukota  Kabupaten,  sehingga  dalam  mobilisasi  hasil  pertanian  masyarakat  dan  segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan gampong baik itu kebutuhan dalam urusan pemerintahan maupun  urusan  pembangunan  gampong  tidak  dapat  dijangkau  dengan  cepat  dan  proses perekonomian gampong pun berjalan tidak lancar.

## Kesimpulan
Keuchik  gampong  sangat  berperan  dalam  mengkoordinasikan  pembangunan  gampong, memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  gampong,  membina  perekonomian  gampong, memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  gampong  dan  peran  membuat  perencanaan  peraturan gampong. Faktor pendukung dalam melaksanakan tugas sebagai keuchik gampong di antaranya gampong  lawet  memiliki  luas  tanah  persawahan  yang  besar  dan  letak  gampong  yang  termasuk dalam daerah aliran sungai (DAS) sehingga berpotensi untuk pembangunan di bidang pertanian dan bidang perikanan. Faktor pendukung lainnya ialah adanya potensi yang beraneka ragam yang dimiliki oleh masyarakat gampong Lawet.
Selain  faktor  pendukung  dalam  proses  melaksanakan  peran,  juga  terdapat  faktor  penghambat. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas sebagai keuchik gampong Lawet antara lain adalah kurangnya  kesadaran  msayarakat  dalam  memberi  atau  menyumbangkan  sesuatu  untuk gampongnya sendiri baik itu berupa fisik, dana, maupun pikiran. Terkadang setiap keputusan yang diambil  tidak  dapat  sepenuhnya  diterima  oleh  semua  masyarakat  yang  disebabkan  adanya pengaruh – pengaruh dari luar  yang menginginkan keputusan tersebut  diubah. Sehingga hal  ini dapat berpengaruh juga dalam penyelenggaraan pembangunan gampong Lawet. Kurangnya sarana dan  fasilitas  penunjang  yang  mendukung  Keuchik  gampong  dalam  penyelenggaraan pembangunan  di  gampong  Lawet,  misalnya  kurangnya  teknologi  komputer  di  gampong, pendidikan  yang  masih  sangat  kurang  sehingga  masih  banyak  kekurangan  akan  SDM  yang diperlukan  di  gampong  Lawet.  Tidak  hanya  itu  saja  masih  ada  warga  yang  menyalah  gunakan pinjaman  yang  semestinya  diperuntukkan  bersama  warga  lainnya,  dan  masih  rendahnya  SDM yang dimiliki oleh Pemerintah gampong Lawet.

## Daftar Pustaka
Dwipayana, Ari. 2004. “ Otonomi Daerah dan Otonomi Desa: Kritik Konsep dan Implementasi” dalam IRE Pres (2004), Promosi Otonomi Desa. IRE Press: Yogyakarta.
Kartasasmita.  1996. Pembangunan  Untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  dan  Pemerataan. Cides: Jakarta
Khairuddin.  2000. Pembangunan  Masyarakat:  Tinjauan  Aspek  Sosiologis,  Ekonomi, Perencanaan . Liberty: Yogyakarta.
Ndraha, Taliziduhu. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa . Bumi Aksara: Jakarta.
Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. 1999. Sosiologi . Jakarta: Erlangga
Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
Thoha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tjokroamidjojo Bintoro. 2000. Good Government (Paradigma Baru Manjemen Pembangunan). Jakarta: Universitas Indonesia
Veithzal Rivai. 2006. Credit Manajemen Handbook . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
W.J.S, Poerwadarminta. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Widjaja, A.W. 1993, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat , Bumi Aksara: Jakarta.

## Sumber lain
Dokumen-Dokumen:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa