## FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah
P-ISSN: 2621-4636 E-ISSN: 2621-4644 Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2023 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6896
Sitasi artikel ini dengan format Gina Maulida Ndraha, Marliyah, Muhammad Arif, “Pandangan Maqasid Syariah Dalam Pengelolaan Dana Haji Melalui Sukuk,” FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2023): Hal. DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6896

## PANDANGAN MAQASID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI MELALUI SUKUK
Gina Maulida Ndraha * , Marliyah, Muhammad Arif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
* ginamaulida97@gmail.com Diterima: Mei, 2023 Direvisi: Juni, 2023 Diterbitkan: Juni, 2023 Abstract: From the results of the analysis of this study it was found that the Hajj funds managed by the Ministry of Finance were combined with funds from debt financing sources which then entered into the state treasury which was allocated to debt financing in the budget financing  section which  functioned to  cover  short-term cash  shortages  where  cash  differences appeared when the available state treasury is unable to suffice for expenditures that cannot be postponed.  The  effectiveness  of  the  management  of  the  Hajj  funds  can  be  seen  from  the improvement in the quality of organizing the Hajj (lodging, catering and transportation) and the Cost of Organizing the Hajj (BPIH). With BPIH in 2018 of Rp. 31 million pilgrims have received the best facilities with 3 star accommodation, safe and secure transportation and timely catering, clean and healthy food is also delivered according to time and portion. This is proof that the management of haj funds at SDHI is effective because the results of these yields can cover half of the service needs and costs of Indonesian haj.
Keywords: Hajj Fund Management; Sukuk; Maqasid Sharia
Abstrak : Hasil  analisis  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  dana  haji  yang dikelola Kementerian Keuangan digabungkan dengan dana yang diterima dari sumber  pembiayaan  pinjaman,  yang  kemudian  berakhir  di  kas  negara,  yang dialokasikan untuk pembiayaan pinjaman dalam pembiayaan anggaran. bagian yang berhasil. untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek, jika perbedaan kas  terjadi  ketika  kas  bebas  tidak  cukup  untuk  pengeluaran  yang  tidak  dapat dilaporkan.  Kinerja  pengelolaan  dana  haji  ini  tercermin  dari  peningkatan kualitas penyelenggaraan haji (akomodasi, makan, dan transportasi) dan biaya penyelenggaraan  ibadah  haji  (BPIH).  Dengan  BPIH  tahun  2018  Rp.  31  juta jamaah  memiliki  fasilitas  terbaik  dengan  akomodasi  bintang  3,  transportasi aman  dan  makan tepat  waktu,  serta  makanan  bersih  dan  sehat  diantar  sesuai waktu dan porsi. Hal ini menjadi bukti efektifitas pengelolaan dana haji SDHI, karena hasil pendapatan tersebut dapat menutup setengah dari kebutuhan dan biaya pelayanan haji Indonesia.
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Haji; Sukuk; Maqasid Syariah
Copyright © 2023, Author/s This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pendahuluan
Struktur  keuangan  negara  sejak  awal  kemerdekaan  hingga  saat  ini,  pemerintah selalu  menerapkan  kebijakan  anggaran  defisit  baik  yang  disebabkan  melambatnya perekonomian  atau  defisit  struktural  karena  keinginan  pemerintah  untuk  mendorong pertumbuhan perekonomian. Kenyataannya anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pada hakikatnya menganut asas pembiayaan defisit ( deficit financing ). Pembiayaan defisit tersebut  dibiayai  dengan  pinjaman  pemerintah,  baik  jangka  panjang  maupun  jangka pendek, dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Hal ini memberikan gambaran potensi pengelolaan keuangan yang apabila dicek di wilayah  yang  lebih  baik  dan  bermanfaat,  juga  bisa  mendapatkan  return  yang  lebih baik. Setiap  kali  dilakukan  dengan  andal  memperhatikan  kaidah  kewajaran,  maka  dapat dikelola  dengan  baik  tanpa  membuang  sudut  untuk  meningkatkan nilai  Harta Haji.  Oleh karena itu otoritas publik, semakin tegas Dinas Agama sebagai individu yang bertanggung jawab  untuk  menangani  haji  mensubsidi  bersama  dengan  Dinas  Uang  yang  diselesaikan pada  penyelesaian  untuk  merampingkan  cadangan  haji.  Maka  pada  April  2009,  Dinas Agama dan Dinas Uang menandai pembaruan genggaman (MoU) untuk mengawal suaka haji  Indonesia.  Cadangan  haji  diawasi  dalam  Perlindungan  Syariah  Negara  atau  Sukuk Negara.  Layanan  Uang  melalui  Lembaga  Pemberian  SBSN  Indonesia  memberikan  sukuk toko haji ini dengan seri Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI). 1
SDHI  merupakan  sukuk  yang  diberikan sehubungan  dengan  keadaan  aset  haji  di Surat  Berharga  Syariah  Negera  (SBSN)  oleh  divisi  uang  melalui  posisi  rahasia, memanfaatkan  akad ijarah  Aa-khadamat dan  tidak  dapat  ditukar.  Lebih  lanjut  dengan SBSN,  sumber  daya  SDHI  adalah  barang  penunjang  dan  barang  tambahan  milik  negara yang mempunyai nilai uang, berupa tanah atau bangunan yang dimungkinkan atau selain dari  tanah  atau  bangunan  yang  mungkin  dalam  rangka  pemberian  SBSN/SDHI  sebagai alasan di balik penerbitan. Perdagangan fundamental yang dimanfaatkan oleh SDHI adalah penyelenggaraan haji seperti perumahan, catering, dan penerbangan. 2 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan  Penunjang  dan  Peluang  Pelayanan  Uang  (DJPPR  Pelayanan  Uang) mengungkapkan,  penerbitan  SBSN  sebagai  SDHI  hingga  21  Juli  2017  telah  mencapai  Rp. 36,69  triliun  dari  total  Rp.  96,79  triliun.  Berikutnya  adalah  ikhtisar  SDHI  yang didistribusikan:
1 Ali  Rokhmad  Dan  Abdul  Chaliq, Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental ,  (Jakarta:  Media Dakwah, 2015), h. 50-51.
2 Irqom ,  “ Dana  Haji    Dan    Dana  Abadi  Umat  Diinvestasikan  Ke  Sukuk  Rp  9  Triliun ,” https://finance.detik.com/moneter/d-1119600/dana-haji-dan-dana-abadi-umat-diinvestasikan-ke-sukuk-rp- 9-triliun , (25 April 2022).
Tabel 1. Sukuk Dana Haji Seri Tenor Nominal SDHI 2017 5 tahun Rp 336.000.000.000.000 SDHI 2018 3 tahun Rp 6.000.000.000.000 SDHI 2019 3 tahun Rp 4.120.000.000.000 SDHI 2020 5 tahun Rp 2.000.000.000.000 SDHI 2021 3 tahun Rp 1.000.000.000.000
Sumber : Publikasi DJPPR Kemenkeu dan berbagai media online lainnya
Sukuk Dana Haji setiap tahunnya  mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mengelola  dana  untuk  menghasilkan  laba  masih  belum  stabil, terjadi defisit setiap tahunnya. Dari hasil wawancara yang diporelah dari ibu Winda devisi humas  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Haj i  (BPKH)  menyampaikan  bahwa,  “Untuk mengukur efektivitas terhadap target sejauh ini tercapai” . 3
Keadaan  defisit  yang  terjadi  pada  perusahaan  yang  dijadikan  sampel  sementara tersebut, dapat dikemukakan bahwa keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan teori yang telah  ada,  dimana  semakin  besar  dana  yang  diperoleh  perusahaan  maka  semakin  besar perusahaan  memperoleh  pendapatan,  sebaliknya  semakin  kecil  dana  yang  digunakan perusahaan maka semakin kecil pula pendapatan yang diperoleh perusahaan. 4
Tahun  2017  investasi  dari  jumlah  dana  sebesar  Rp  336  triliun  akan  tetapi berdasarkan  tabel  di  atas  pada  tahun  2021  terjadi  penurunan  investasi  sebesar  Rp  1 triliun. 5 Dana  tersebut  akan  digunakan  sebagai  pembiayaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  serta  usaha  Dinas  Keagamaan  melalui  koordinasi  perjalanan melalui  SBSN,  atau  Sukuk  Negara.  Oleh  karena  itu,  penelitian  diharapkan  dapat  melihat spekulasi  pembiayaan  haji  dalam  Sukuk  Negara  ini.  Pemeriksaan  harta  yang  dihimpun, keuntungannya,  akibat  dari  harta  yang  dibayarkan  tepat  waktu,  dan  keuntungan  yang diberikannya  kepada  daerah  setempat,  khususnya  umat  Islam,  serta  otoritas  publik dengan  tujuan  agar  daerah  setempat  umum  mengetahui  apakah  tujuan  investasi  telah tercapai sepenuhnya.
Pada  dasarnya  sumber  dana  haji  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  Dana  Sumbangan Pertama  (BPIH)  dan  Dana  Pelaksanaan.  BPIH  disetorkan  ke  rekening  Menteri  Agama melalui bank syariah atau bank umum nasional  dengan layanan peruntukan syariah dan dikelola  oleh  menteri  dengan  memperhatikan  nilai  manfaat,  setelah  itu  sebagian  dana diinvestasikan dalam SBSN atau sukuk negara. Selain itu, nilai imbalan (hasil optimalisasi) digunakan  untuk  membayar  berbagai  biaya  operasional  haji  Saudi.  Hasil  efisiensi penyelenggaraan ibadah haji masuk ke rekening DAU (Dana Abadi Umat) dan digunakan untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial  keagamaan serta ibadah  dan pembangunan  infrastruktur.  DAU  dikelola  oleh  Badan  Penyelenggaraan DAU
3 Winda, Wawancara Pribadi, (16 Mei 2022).
4 Badan  Pengelolaan  Keuangan  Haji, Pengelolaan Dana Haji Dan Rencana Strategis BPKH  2018-2022 , (Jakarta: Badan Pengelolaan Keuangan Haji, 2017), h. 34.
5 Bidang  Investasi  BPKH,  Apa  &  Bagaimana  Investasi  Keuangan  Haji  BPKH  Edisi  2. In Investasi BPKH , (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020), h. 34-35.
(BP  DAU),  Kementerian  Agama  adalah  presiden/penanggung  jawab  BP  DAU.  Jadi administrasi baik BPIH maupun DAU sepenuhnya berada di bawah Kementerian Agama. 6 Dalam pengelolaan dana haji, permasalahan muncul dari bagaimana merumuskan sukuk  negara  SBSN  agar  marwah  syariah  tetap  terjaga  dan  bermanfaat  bagi  umat, sebagaimana  dirumuskan  dalam maqasid  syariah. Karena  itu  sangat  penting,  karena pengelolaan  dana  haji  tidak  hanya  berasal  dari  muamalah,  melainkan  ada  kaitannya dengan  unsur ubudiyah ,  yang  membutuhkan  keridhaan  sang  khaliq.  Dana  haji  harus dikelola  dengan  tingkat  keamanan  yang tinggi,  bebas  dari  riba  dan  eksploitasi,  sehingga tidak digunakan secara sembarangan. Dana haji dapat dikatakan sebagai dana wadi'ah dari calon jamaah kepada negara hingga berangkat ke Tanah Suci. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, investasi hedge fund Indonesia pada sukuk pemerintah perlu ditelaah lebih detail maqasid syariah . Perdebatan yang muncul tentang dana haji, masyarakat Indonesia yang akan digunakan untuk investasi infrastruktur cukup rumit. 7
Mayoritas  masyarakat  Indonesia  tidak  menyetujui  kebijakan  ini  sebab  mereka khawatir dana haji yang selama ini mereka kumpulkan  akan hilang jika kegiatan investasi ini  gagal.  Pada  konteks  pengelolaan  dana  haji  untuk  investasi  infrastruktur  tentunya memerlukan  pemahaman  yang  komprehensif  agar  kita  bissa  lebih  bijak  menyikapi gagasan  yang  dilontarkan  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif. 8 Sumber  informasi  yang  digunakan  adalah  sumber  informasi  esensial  dan informasi  opsional.  Pertemuan  tersebut  dipimpin  oleh  Badan  Keagamaan  Haji  Segmen Pelaksana. Informasi eksplorasi opsional ini diperoleh oleh kitab, jurnal dan artikel yang terkait. Pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan dokumentasi. 9 Kajian  dilakukan  secara  tidak  langsung  melalui  survei  terhadap  lembaga  terkait  yaitu website Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan BPKH. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Mei 2022.

## Hasil Dan Pembahasan Mekanisme Pengelolaan Dana Haji
Tergantung  jarak  penerbangan,  BPIH  bervariasi  untuk  setiap  embarkasi.  Pada  Surat Pemberitahuan No. Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, lihat Pasal 7 Tahun 2018 sebagai berikut: 10
6 Nanang  Priyani ,  “ Ibadah  Haji  Dan  Waiting  List  Yang  Semakin  Panjang ,” https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang-semakin-panjang , (29 Juli 2022).
7 Delvira  Hutabarat, “Jubir  Wapres  Sampaikan  Klarifikasi  Video  Ma’ruf  Ami n  Tentang  Investasi Dana Haji ,” https://www.liputan6.com/news/read/4577653/jubir-wapres-sampaikan-klarifikasi-video-maruf -amin-tentang-investasi-dana-haji , (1 Juli 2022).
8 Djam’an Satori , Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Alfabeta, 2011), h. 42.
9 Husein  Umar, Metode  Riset  Manajemen  Perusahaan:  Langkah  Cepat  Dan  Tepat  Menyusun  Tesis  Dan Disertasi , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,  2019), h. 55. 10 Direktoral  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  Dan  Umrah, Kamus Haji Dan Umrah ,  (Jakarta:  Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2017), h. 25.
Tabel 2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Biaya Embarkasi Aceh Rp. 31.090.010 Embarkasi Medan Rp. 31.840.375 Embarkasi Batam Rp. 32.456.450 Embarkasi Padang Rp. 33.068.245 Embarkasi Palembang Rp. 33.529.675 Embarkasi Balikpapan Rp. 38.525.445 Embarkasi Makassar Rp. 39.207.741 Embarkasi Lombok Rp. 38.798.305
Berapa BPIH Untuk mendapatkan diskon perjalanan, setiap calon  traveller harus menyetorkan  uang  muka  (DP)  sebesar  Rp  25  juta.  Harta  disimpan  atau  disimpan dalam rekening  untuk  kepentingan  BPKH.  BPKH  bertindak  sebagai  perwakilan  resmi  Pelopor melalui Bank Penerima Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) di Amerika Serikat.
Bahkan, hedge fund ini  banyak  yang  menetap  di  BPS-BPIH.  Menurut  data  BPKH, total  dana  haji  yang  dibayarkan  dalam  bentuk  DP  atau  BPIH  dan  Dana  Masyarakat disetorkan  ke  rekening  BPS-BPIH  sebesar  Rp  96,6  triliun.  Itu  sebabnya  BPKH menginvestasikan banyak uang. Yakni, investasi di BUS/BPS-BPIH BARU, investasi emas, sukuk,  investasi  langsung  dan  investasi  lainnya.  Namun,  tidak  semua  dana  haji diinvestasikan.  Dana  haji  yang  diinvestasikan  hanya  80  persen,  dan  20  persen  sisanya untuk persiapan haji dua periode pemberangkatan.

## Pengelolaan Pada Sukuk Dana Haji
Aset haji yang akan ditempatkan oleh BPKH melalui penempatan dana ke  Angkutan/UUS BPS-BPIH, spekulasi emas, SBSN/Sukuk, direct venture dan berbagai venture.
Gambar 1. Penempatan dan Investasi Dana Haji
Sumber : Uraian Pengelolaan Dana Haji dan Renstra BPKH 2018-2020
Pada 2017, Angkutan/UUS mengawasi 65 persen dari jumlah tersebut, dengan 35 persen untuk sukuk. Separuh dana haji sisanya dikelola oleh Angkutan/UUS, dengan 20% sukuk,  5%  emas,  15%  penyertaan  langsung,  dan  10%  penyertaan  lainnya  pada  2018.
65 50 30 35 20 35 5 5 15 20 10 10 0 20 40 60 80 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Penempatan  Dan  Investasi  Dana  Haji (%)
BUS Sukuk Emas Investasi Langsung Investasi Lainnya
Kemudian, pada 2020, BPKH fokus 30%. untuk Perhubungan/UUS yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pasalnya, menurut BPKH, aset tersebut akan disingkirkan agar sumber daya  dapat  dimasukkan  ke  dalam  area  spekulasi  dengan  keunggulan  harga  yang  lebih tinggi,  seperti  sukuk  dalam  tabel  yang  lebih  menonjol  dari  tahun  sebelumnya,  sebesar 35%.  .  Kemudian,  untuk  investasi  langsung  seperti  minat  Arab  Saudi  pada  haji  dan spekulasi  lainnya.  Sukuk  Aset  Haji  Indonesia  (SDHI),  khususnya  sukuk  negara  yang diberikan  dalam  kelompok  rupiah  untuk  keadaan  Aset  Haji  dan  Aset  Pengayaan  Daerah (DAU)  dalam  SBSN  dengan  menggunakan  teknik  rahasia  posisi  dengan  tingkat pengembalian  yang  wajar  dan  tidak  dapat  diperjualbelikan  atau  tidak  dapat diperjualbelikan.  ditukar.  Teknik  kerahasiaan  digunakan  karena  dianggap  pantas  untuk posisi  SDHI  ini.  Karena  kedudukan  SDHI  adalah  kekuatan  cadangan  haji  luar  biasa  yang dimiliki oleh Dinas Agama dan untuk pembiayaan penyelenggaraan haji oleh Dinas Agama.

## Program Sukuk Dana Haji Indonesia
Sukuk  dana  haji  adalah  sukuk  yang  diberikan  oleh  otoritas  publik  serta mendukung  rencana  belanja  negara  dan  dukungan  umum  ( general funding ),  sukuk  toko perjalanan  diberikan  untuk  lebih  mengembangkan  administrasi  haji  dan  efektivitas penyajian Layanan Keagamaan sejauh administrasi perjalanan haji dan tindakan keuangan untuk perintis yang terkait dengan perolehan administrasi. Maka sehubungan dengan hal tersebut,  maka  Dinas  Agama  bersama  dengan  Dinas  Uang  sepakat  untuk  memberikan sukuk  aset  haji  Indonesia  tersebut.  Berikutnya  adalah  perkembangan  jabatan  dan pengurus aset haji, khususnya sebagai berikut:

## Skema investasi Yayasan Haji bagian I
Skema  penempatan  perjalanan  keuangan  sampai  batas  tertentu  saya  ditampilkan  dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 2. Skema investasi Yayasan Haji bagian I

## Gambar 2.
Layanan  Agama  setiap  tahun  membutuhkan  penyediaan  layanan  makanan, perumahan, dan perjalanan bagi para penjelajah. Selanjutnya Dinas Agama membuat akad Sukuk Ijarah untuk Special Purpose Vehicle (SPV) dengan akad Ijarah Al-Khadamat, khusus sebagai  penghuni  untuk  administrasi  atau  keuntungan.  Dinas  Agama,  tepatnya  sebagai
pencetus  (organisasi  yang  memerlukan  administrasi)  atau  dalam  ikatan  dikenal  dengan obligor, sedangkan orang yang berjalan sebagai pemasok penyelenggaraan haji . Maka SPV dan  para  penyandang  dana  mengadakan  kesepakatan  mengenai  SDHI  ini  sebagai kesepakatan untuk penerbitan SDHI, khususnya:
Pertama,  akad  yang  digunakan  adalah  akad  Ijarah  Al-Khadamat  (administrasi). Kedua,  sumber  Tersembunyi  adalah  administrasi  penerbangan  haji  (penerbangan), penginapan  (hunian),  catering  (makanan).  Ketiga,  jangka  waktu  menengah  hingga panjang.  Keempat,  Kupon  tetap  atau  cicilan  hasil  tetap  secara  konsisten.  Kelima,  tidak dapat diperdagangkan (tidak terlalu banyak untuk ditukar).
Pemberi  pinjaman  mendapatkan  seri  Sukuk  SDHI  sebagai  bukti  jaminan  atas kedatangan  aset  tersebut  di  kemudian  hari,  dan  pada  saat  itu  cadangan  haji  diserahkan kepada SPV untuk akuisisi administrasi haji.

## Skema Investasi Yayasan Haji Bagian II
Sampai  batas  tertentu  II,  setelah  aset  disampaikan  kepada  SPV,  SPV  berfungsi sebagai  perantara  antara  pemberi  dan  pencetus,  pada  dasarnya  bertindak  sebagai penasehat hukum. Diagram untuk bagian II adalah sebagai berikut:

## Gambar 3. Skema investasi Yayasan Haji bagian II
SPV  kemudian  mengadakan  perjanjian  untuk  menyediakan  layanan  haji  kepada perusahaan  yang  berwenang  untuk  menyediakan  layanan  akomodasi,  katering,  dan penerbangan.  Dalam  hal  ini,  SPV  mengadakan  perjanjian  dengan  Kementerian  Agama Wakala  sebagai  perwakilannya  untuk  menyediakan  layanan  haji  bagi  perusahaan  yang terlibat  dalam  pengadaan  layanan  haji.  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  haji meliputi  perusahaan  di  industri  penerbangan,  perusahaan  di  industri  perhotelan  dan perusahaan di bidang catering/makanan.
Setelah  ada  kesepakatan  dengan  perusahaan  jasa  haji,  Kementerian  Keuangan (perwakilan) menyampaikan laporan pengadaan terkait pengadaan jasa haji kepada SPV
(muwakkil),  yang  selanjutnya  akan  diproses  dan  diserahkan  untuk  pemeliharaan. penggunanya agar dapat digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

## Pengelolaan SDHI Dalam Pengelolaan APBN
Sukuk Negara diterbitkan dalam bentuk Rupee untuk investasi Dana Haji dengan metode private placement SBSN, tingkat pengembalian tetap dan bersifat non-negotiable. 11 Sementara itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan SDHI untuk mengembangkan pasar syariah dan memaksimalkan kelebihan uang haji yang terkumpul untuk mencegah inflasi yang  menguras  rupiah.  SDHI  sebagai  salah  satu  instrumen  SBSN,  pemerintah  juga berencana  memperluas  sumber  penerimaan  APBN.  Dengan  menerbitkan  SDHI, menambang jumlah atau jumlah penerbitan surat berharga syariah pemerintah sehingga secara tidak langsung meningkatkan sisi pendapatan APBN. 12
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  SDHI  tidak  memiliki  rangking  tetap  dan jabatan  tertentu  digunakan  dan  diberikan  prioritas  khusus.  Pada  saat  SDHI  masuk  ke Treasury,  dananya  tercampur  dengan  SBN  lainnya.  Dan  penggunaan  dana  tersebut termasuk dalam pembiayaan umum, yaitu penggunaan dana dalam pembiayaan umum. Itu sebabnya beberapa proyek tidak didanai. Namun, Ery Harianto berpendapat bahwa SDHI membutuhkan  struktur  sukuk  yang  berbeda  yang  dapat  disalurkan  untuk  membiayai investasi terkait infrastruktur.

## Kinerja Pengelolaan Dana Haji Di SDHI
Oleh karena itu, jika tujuan pengelolaan dana haji  sesuai dengan faktor dan hasil aktual di lapangan, maka beberapa target tersebut akan menjadikan aset haji menarik.

## Kualitas Pelaksanaan Ibadah Haji
Peraturan  No.  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Perjalanan  Haji menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  perjalanan  merupakan  tindakan  penanganan pelaksanaan  perjalanan  yang  meliputi  pembinaan,  administrasi,  dan  pengamanan pemudik. Yang tergantung pada standar kesopanan, keterampilan luar biasa dan tanggung jawab dengan aturan non-penerimaan.
Apa yang tersirat dari pedoman ekuitas adalah bahwa dalam pelaksanaannya itu sah,  tidak  berprasangka,  berpikiran  adil  dan  tidak  menentu  dalam  kerangka  berpikir perjalanan itu. Kemudian yang dimaksud dengan pedoman keterampilan luar biasa adalah bahwa  pelaksanaannya  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  para koordinator. Selanjutnya yang tersirat dari pedoman tanggung jawab dengan standar non manfaat  adalah  bahwa  pelaksanaan  perjalanan  dilakukan  secara  lugas  dan  dapat diwakilkan secara moral dan halal dengan kaidah tidak mencari keuntungan.
Terlebih lagi, dalam peraturan yang serupa, dimaklumi bahwa tugas badan publik dalam  mengatur  perjalanan  adalah  waib  melayani,  membimbing,  dan  menjaga  serta
11 Anik Dan Iin Emy Prastiwi, “ Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Mendukung Infrastruktur ,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3, no. 1 (2020): 173. 12 Kementeriaan  Keuangan, Pengelolaan  SUN  Ritel ,  Direktorat  Surat  Utang  Negara,  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko, Kementeriaan Keuangan, (2018).
diharapkan agar para penjelajah dapat menjalankan perjalanan sesuai dengan pengaturan. Pelatihan  haji  diakui  sebagai  arahan,  nasihat  dan  data  ke  daerah  setempat  dan  perintis. Administrasi  ditampilkan  sebagai  administrasi  organisasi  dan  catatan,  transportasi, kesehatan  serta  kenyamanan dan pemanfaatan.  Juga,  jaminan  muncul  sebagai  sertifikasi untuk kesejahteraan dan keamanan wisatawan selama perjalanan.
Dari  beberapa  tujuan  dan  tugas  otoritas  publik  dalam  mengatur  perjalanan, eksplorasi  ini  hanya  membatasi  kelangsungan  sifat  pengaturan  perjalanan  sesuai  tujuan menangani  cadangan  perjalanan  ini.  Khususnya  kecukupan  sifat  administrasi  perjalanan seperti kenyamanan, penerbangan atau transportasi dann pemanfaatan.
Ada  beberapa faktor  menentukan  kelangsungan  sifat  koordinasi  haji,  khususnya: Pertama,  pemondokan,  ukuran  pemondokan  haji  yang  efektif.  Kedua,  kantor  yang diberikan  oleh  kenyamanan  sudah  selesai,  seperti  tempat  tidur,  kamar  kecil,  sistem pengatur  suhu  dan  lift.  Ketiga,  kewajaran  batas  kamar  dengan  jumlah  wisatawan. Keempat,  area  kenyamanan  berada  di  dekat  titik.  Kelima,  kantor  yang  diberikan  oleh transportasi  (darat  dan  udara)  harus  nyaman  dan  benar-benar  aman.  Keenam,  berapa banyak transportasi yang diberikan harus mengatasi masalah perintis. Ketujuh, makanan dan minuman yang ditawarkan bersih, halal dan sehat. Kedelapan, makanan dan minuman yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Indonesia.
Berdasarkan  informasi  tersebut,  jika  dilihat  dari  kelas  atau  ukuran  kinerja akomodasi haji, yaitu jarak tempat tinggal ke tempat ibadah, dalam hal ini masjid agung, tempat  tinggal  haji  di  Indonesia  tidak  efektif.  Karena  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya akomodasi haji di Indonesia semakin jauh. 13
Tabel 4. Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia 2018 pada Pelayanan Angkutan Bus
Jenis Pelayanan Bus Antar Kota Bus Sholawat Bus Armina Indeks Perubahan 2017-2018 Indeks Perubahan 2017-2018 Indeks Perubahan 2017-2018 Tersedianya bus yang melayani jamaah haji 87,96 0,32 87,21 0,08 78,95 6,50 Tepatan waktu kedatangan bus 87,19 0,65 86,97 0,10 78,08 7,85 Penampakan bus bekas  88,82 0,92 88,07 1,31 84,50 2,89 Layanan bus lengkap (AC, kursi, dan lain- lain) 89,15 0,02 88,30 0,68 83,42 2,91 Keselamatan saat menggunakan bus 88,38 0,19 87,80 0,15 81,83 0,98 Kenyamanan saat menggunakan bus 87,58 0,08 87,11 0,03 79,31 2,36 Kebersihan dan ketertiban bus 88,43 0,35 87,77 0,01 82,26 2,65 Kemampuan petugas 87,81 1,00 87,85 0,77 80,29 2,73
13 A. Muneeza, A. Sudeen, A. Nasution, And R. A. Nurmalasari, “ Comparative Study Of Hajj Fund Management  Institutions  In  Malaysia,  Indonesia  And  Maldives ,” International  Journal  Of  Management  And Applied Research 5, no. 3 (2018): 120-134.
untuk mengontrol jamaah jamaah haji
Kemampuan pengemudi untuk mengemudikan bus 87,50 0,09 87,32 0,07 80,04 0,73 Kesopanan manajer untuk menyelesaikan tugas 88,12 0,20 88,11 0,12 82,37 0,04 Bersama 88,25 0,02 87,65 0,07 87,65 3,00 Sumber : Badan Pusat Statistik
Secara umum kualitas penyelenggaraan ibadah haji di bidang transportasi sangat baik dan efisien. Dimulai dengan pelayanan lalu lintas udara yang merupakan Peraturan Menteri  No.  PM  1  Tahun  2013  tentang  standar  pelayanan  penumpang  angkutan  haji maupun  angkutan  darat  sangat  memuaskan  berdasarkan  indeks  kepuasan  Jamaah  Haji Indonesia.

## Kewajaran dan efisiensi penggunaan BPIH
Akal berasal dari kata rasional, artinya menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis  atau  rasional.  G.W.  Filsuf  idealis  Jerman  Friedrich  Hegel  mengatakan  bahwa  segala sesuatu  yang  nyata  itu  rasional  dan segala  sesuatu  yang  rasional  itu  nyata.  Artinya  kata rasional dan real memiliki esensi yang sama yaitu realitas, dan rasionalitas sama dengan realitas  yang  berarti  realitas.  Maka  berdasarkan  perkataan  tersebut  peneliti mendefinisikan bahwa penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebaiknya menggunakan  BPIH  secara  jelas  dan  sesuai  kenyataan.  Memastikan  penggunaan  BPIH sesuai dengan kebutuhan yang ada. 14
Tabel 5. Informasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015-2018 Emberkasi 2015 2016 2017 2018 Emberkasi Aceh Rp 31.282.629 Rp 31.117.461 Rp 31.040.900 Rp 31.090.010 Emberkasi Medan Rp 31.321.716 Rp 31.672.827 Rp 31.707.400 Rp 31.840.375 Emberkasi Batam Rp 33.302.124 Rp 32.113.606 Rp 32.125.650 Rp 32.456.450 Emberkasi Padang Rp 33.367.269 Rp 32.519.099 Rp 32.840.450 Rp 33.068.245 Emberkasi Palembang Rp 34.175.067 Rp 32.537.702 Rp 32.958.750 Rp 33.529.675 Emberkasi Jakarta Rp 32.214.154 Rp 34.127.046 Rp 34.306.780 Rp 34.532.190
14 Firdausy  Carunia  Mulya, Kebijakan  Dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam Pembangunan Nasional , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 15.
Emberkasi Solo Rp 36.077.301 Rp 34.841.414 Rp 35.664.700 Rp 35.933.275 Emberkasi Surabaya Rp 36.494.229 Rp 34.941.414 Rp 35.666.250 Rp 36.091.845 Emberkasi Banjarmasin Rp 38.096.796 Rp 37.583.508 Rp 37.708.900 Rp 38.157.084 Emberkasi Balikpapan Rp 38.122.854 Rp 37.583.508 Rp 38.039.150 Rp 38.525.445 Emberkasi Makassar Rp 39.803.595 Rp 38.905.808 Rp 38.972.250 Rp 39.507.741 Emberkasi Lombok Rp 38.591.898 Rp 37.728.961 Rp 38.239.100 Rp 38.798.305
Sumber : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang BPIH
Kelangsungan  tingkat  kesadaran  dan  kemampuan  pemanfaatan  BPIH  berarti melihat seberapa menarik sejauh kewajaran dan produktivitas pemanfaatan BPIH dengan berbagai  langkah  yang  dilakukan  mengingat  tujuan  objektivitas dan  efektifitas  cadangan BPIH  tersebut. 15 Beberapa  bagian  dari  kesehatan  dan  kemahiran  menggunakan  BPIH seharusnya  menarik,  khususnya:  Pertama,  biaya  mempersiapkan  perjalanan  semakin berkurang  secara  konsisten. 16 Kedua,  cadangan  BPIH  yang  tersimpan  dapat  digunakan dengan baik dan memadai untuk segala keperluan dalam 2 memilah perjalanan.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Dana Haji
Seperti  yang ditunjukkan  oleh  para  analis  dari  hasil  eksplorasi dengan  informasi dan pertemuan di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup toko ziarah  ini,  seperti  yang  baru-baru  ini  disinggung,  dalam  pengelolaan  toko  ziarah  ini  ada beberapa  organisasi  pemerintah  dan  lembaga  negara  yang  mengaku  khawatir  dalam menangani cagar ziarah ini, diantaranya:
Pertama,  Pendeta  Agama,  ada  beberapa  fungsi  dari  Dinas  Keagamaan,  khusus sebagai  tempat  pendaftaran  bagi  musafir  terencana  yang  ingin  melakukan  perjalanan, kemudian,  pada  saat  itu  juga  sebagai  tempat  untuk  menentukan  titik  keberangkatan. wisatawan  yang  direncanakan,  dan  juga  sebagai  tempat  untuk  angsuran  awal  untuk mendapatkan bagian dari perjalanan.
Kedua,  BPKH  adalah  Badan  Penyelenggaraan  Moneter  Haji  yang  tugasnya menangani harta kekayaan musafir yang direncanakan. Angsuran awal yang disimpan ke Dinas Agama akan masuk ke rekening BPKH yang kemudian akan diawasi dalam struktur spekulasi yang menimbulkan harga diri, salah satunya dimasukkan sumber daya ke dalam
15 Ali Rokhmad Dan Abdul Chaliq, Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental , (Jakarta: Media Dakwah, 2015), h. 12.
16 Datuk  Bahril, “ Sukuk  Dimensi  Baru  Pembiayaan  Pemerintah  Untuk  Pertumbuhan  Ekonomi ,” Jurnal Riset Akuntasi Dan Bisnis 14, no. 1 (2014): h. 111-124.
Sukuk  Aset  Haji  Indonesia.  Mengingat  aturan  persiapan  dan  dengan  pemeriksaan  usaha yang sesuai. 17
Ketiga, Layanan Uang, jasa Uang bertanggung jawab atas pengurusan bantuan haji yang  telah  diberikan  oleh  BPKH  untuk  selanjutnya  diawasi  oleh  BPKH  sebagai  Sukuk. Untuk situasi ini cadangan haji diatur dalam posisi yang luar biasa dengan seri SDHI yang memiliki sumber daya tersembunyi sebagai administrasi dengan akad Ijarah Al-Khadamat. Sumber  daya  tersembunyi  tersebut  adalah  sebagai  administrasi  untuk  kebutuhan perjalanan  serta  administrasi  penerbangan,  administrasi  hunian  dan  administrasi penyediaan makanan atau penggunaan.
Keempat,  Bank  Penerima  Simpanan  BPIH,  bank  di  sini  dipercaya  untuk mendapatkan  uang  jaminan  atau  cicilan  awal  dari  penjelajah  terencana.  Hanya  Islam Tanpa  Henti  Menghemat  Uang  dengan  Unit  Khusus  Syariah  dapat  mengakui  simpanan yang  mendasari  penjelajah  terencana.  Selain  itu,  aset  tersebut  juga  tidak  dapat  diawasi oleh  bank  seperti  toko  atau  badan  usaha  lainnya  sebelum  ada  keputusan  dari  BPKH dimana aset tersebut akan jatuh tempo.
Kelima, DPR RI, tugas dari komisi VIII  ini  adalah melakukan pengawasan terhadap dana haji yang akan dikelola BPKH dalam bentuk Sukuk atau investasi lainnya dan juga untuk mengesahkan  anggaran  yang  akan  digunakan  oleh  Kementerian  Agama  dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena seluruh dana para jamaah haji sudah di kelola oleh BPKH  yang  selnjutnya  harus  mendapatkan  pengesahan  dari  DPR.  Ini  dilakukan  untuk kemaslahatan dan akuntabiltas serta transparansi antara Kementerian Agama, BPKH dan juga DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga tau dana ini akan dikelola kemana dan untuk apa. Dan  juga  disini  bisa  tau  berapa  nilai  manfaat  yang  ada  sehingga  dapat  mensubsidi  para jamaah  haji  yang  akan  berangkat  pada  tahun  itu.  Beberapa  organisasi  di  atas  tentunya berperan  penting  agar  target  pengelolaan  aset  haji  dapat  tercapai  secara  lugas  namun bertanggung jawab dan lebih jauh lagi bermanfaat bagi umat Islam. 18 Dengan koordinasi yang  baik  antar  instansi  tersebut,  menjadikan  kelancaran  dalam  penyelenggaraan penyelenggaraan haji di Sukuk Aset Haji.

## Kesimpulan
Alat pengawasan harta kekayaan dana haji dari sisi uang ialah, dinas uang yang  menerbitkan  Deklarasi SDHI  dan  dibeli  oleh  BPKH  penanggung  jawab yang sah  dan  dipercaya  memegang  cadanagan  dana  haji  dan  diawasi  berdasarkan pemeriksaan  posisi  spekulasi.  Kelangsungan  produktivitas  penggunaan  BPIH adalah  bahwa  hasil  yang  berhasil  dari  efektivitas  penggunaan  BPIH  harus  ada beberapa  langkah,  yaitu  biaya  untuk  menyusun  perjalanan  yang  semakin berkurang,  maka  dengan  keuangan  BPIH  ini  dapat  mengatasi  semua  masalah koordinasi  perjalanan.  Baik  dari  kenyamanan  yang  menyenangkan,  transportasi
17 Tora Aurora, Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan , (Jambi: Salim Media Indonesia, 2016), h. 35.
18 Abdul  Halim,  Icuk  Rangga  Bawono,  Dan  Amin  Dara, Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus , (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), h. 13.
yang  memudahkan  para  calon  jamaah  haji,  hingga  penyediaan  makanan  sesuai masakan Indonesia dan berbagai pelayanan dari petugas haji.

## Daftar Pustaka
Rokhmad,  Ali.,  Dan  Chaliq,  Abdul. Haji  Transformasi  Profetik  Menuju  Revolusi  Mental . Jakarta: Media Dakwah, 2015.
Bakri, Asafri Jaya. Maqashid Syari’ah Menurut Al -Syatibi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2015.
Anik,  Anik.,  Dan  Prastiwi,  Iin  Emy. “ Pengembangan  Instrumen  Sukuk  Dalam  Mendukung Infrastruktur. ” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 3, 2017.
Haji,  Badan  Pengelolaan  Keuangan. Pengelolaan  Dana  Haji  Dan  Rencana  Strategis  BPKH 2018-2022 . Jakarta Terbit Pada 5 Desember 2017.
BPKH,  Bidang  Investasi. Apa  Dan  Bagaimana  Investasi  Keuangan  Haji  BPKH  Edisi  2.  In Investasi BPKH , (Jakarta : 2020).
Satori, Djam’an . Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Alfabet, 2011.
Umrah,  Direktoral  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  Dan. Kamus  Haji  Dan Umrah .  Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2017.
Datuk,  Bahril. Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi . Jurnal Riset Akuntasi Dan Bisnis, Vol. 14, No 1, 2014. https://doi.org/10.30596/jrab.v14i1.159 .
Mulya,  Firdausy  Carunia. Kebijakan  Dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Dalam Pembangunan Nasional . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Halim, Abdul., Bawono, Icuk Rangga., Dan Dara, Amin. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus . Jakarta: Salemba Empat, 2014.
Umar,  Husein. Metode Riset Manajemen Perusahaan: Langkah Cepat Dan Tepat Menyusun Tesis Dan Disertasi . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,  2019.
Irqom, Irqom. “Dana Haji  Dan  Dana Abadi Umat Diinvestasikan Ke Sukuk Rp 9 Triliun . ” https://finance.detik.com/moneter/d-1119600/dana-haji-dan-dana-abadi-umat- diinvestasikan-ke-sukuk-rp-9-triliun , Diakses Pada Tanggal 25 April 2022.
Kementeriaan Keuangan, Pengelolaan SUN Ritel , Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko, Kementeriaan Keuangan, (2018).
Hutabarat,  Delvira. “Jubir  Wapres  Sampaikan  Klarifikasi  Video  Ma’ruf  Amin  Tentang Investasi  Dana  Haji. ” https://www.liputan6.com/news/read/4577653/jubir- wapres-sampaikan-klarifikasi-video-maruf-amin-tentang-investasi-dana-haji , Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2022.
Muneeza,  A.,  Sudeen,  A.,  Nasution  A.,  Dan  Nurmalasari,  R.  A. “ Comparative  Study  Of Hajj Fund Management Institutions In Malaysia, Indonesia And Maldives. ” International Journal  Of  Management    And  Applied  Research ,  Vol.  5  No.  3,  2018. https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009 .
Nanang  Priyani. “ Ibadah  Haji  Dan  Waiting  List  Yang  Semakin  Panjang. ” https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang-semakin-panjang , Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2022.
Nurlela, Nurlela. Calon Jamaah Haji. 25 Juli 2022.
Aisyah, Siti. Calon Jamaah Haji. 24 Juli 2022.
Aurora, Tora. Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan . Jambi: Salim Media Indonesia, 2016.