The  Preparation Model of Standard Expenditure Analysis for Kudus district in Supporting Planning, Budgeting, and Supervision Of Revenue and Expenditure Budget (APBD)
Model Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kudus Dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan  APBD
Siti Sumiati 1 , Hani Werdi Apriyanti 2 , Khoirul Fuad 3 siti.sumiati@unissula.ac.id , hani.apriyanti@unissula.ac.id , Khoirul.fuad@unissula.ac.id Universitas Islam Sultan Agung
Received : Agustus 2021, Revised : Agustus 2021, Accepted : September 2021

## ABSTRACT
Local governments need to develop a Standard Expenditure Analysis (ASB) system as mandated in laws and  regulations  in  order  to  create  an  effective  and  efficient  budget.  It  is  very  important  for  local governments to provide clarity in determining the time unit and number of units used in activities so that there is uniformity so that the preparation of the Standard Expenditure Analysis is more precise. The  basis  for  preparing  the  Standard  Expenditure  Analysis  (ASB)  should  not  only  look  at  one  year  in order to obtain a better ASB model in predicting total expenditure. This study develops an ASB model that can be used by the Kudus Regency Government
Keywords : Standard Expenditure Analysis, Budgeting, Kudus

## ABSTRAK
Pemerintah  Daerah  perlu  mengembangkan  sistem  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  sebagaimana  yang telah  diamanatkan  dalam  peraturan perundang-undangan  agar  terciptanya  anggaran  yang  efektif  dan efisien.  Sangat  Penting  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  memberikan  ketegasanan  dalam  menentukan satuan waktu dan jumlah unit yang digunakan dalam kegiatan agar ada keseragaman sehingga dalam penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  lebih  tepat.  Dasar  penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  (ASB) sebaiknya tidak hanya melihat waktu satu tahun saja agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja.  Penelitian ini mengembangkan model ASB yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
Kata kunci : ASB; Penganggaran, Kabupaten Kudus

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  17  Tentang  Keuangan  Negara  menetapkan  bahwa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja yang disusun oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  harus  memiliki  perencanaan  stratejik  yang  disusun secara  objektif  dan  melibatkan  seluruh  komponen  terkait  yang  ada  di  dalam  pemerintahan. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menjalankan  system  tersebut  yaitu  dengan  menentukan standar  harga,  tolok  ukur  kinerja,  dan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengukuran  kinerja  yang  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan  kebijakan/program/kegiatan  sesuai  dengan  sasaran  dan  tugas  yang  telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang
diukur  dalam  penilaian  kinerja  pemerintah  daerah  adalah  aspek  keuangan  berupa  Anggaran Berbasis  Kinerja  (Kawedar  dkk,  2009).  Anggaran  berbasis  kinerja  pada  dasarnya  merupakan salah satu fungsi dari penganggaran sector public, disamping beberapa fungsi utama lainnya seperti  sebagai  alat  perencanaan,  alat  pengendalian,  alat  kebijakan  fiskal,  alat  politik,  alat koordinasi  dan  komunikasi,  alat  penilaian  kinerja,  alat  motivasi  dan  alat  menciptakan  ruang public (Madiasmo, 2009).
Pemerintah  telah  melakukan  peruabahan  penting  dan  mendasar  agar  mampu memperbaiki  berbagai  kelemahan  dan  kekurangan  yang  ada  serta  upaya  untuk mengakomodasikan  berbagai  tuntutan  dan  aspirasi  yang  berkembang  di  daerah  dan masyarakat.  Pengelolaan  keuangan  dareha  menuntut  adanya  transparasi  dan  akuntabilitas yang  semakin  meningkat.  Hal  itu  dapat  diuoayakan  dengan  pelaksanaan  yang  efektif  dan efisiensi  yang  dimulai  dari  perencanaan,  penganggaran  sampai  pada  pelaporan  keuangan daerah. Salah satu upaya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien  yaitu  dengan  melakukan  penganggaran  berbasis  kinerja.  Instrument  yang  digunakan dalam  penganggaran  berbasis  kinerja  salah  satunya  yaitu  dengan  Analisis  Standar  Belanja (ASB).
ASB  sudah  dikenal  jauh  di  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Peratnggungjawaban Keuangan Daerah. Asal tersebut nampaknya merupakan terjemahan dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagia bentuk upaya menjembatani tuntutan  masyarakat  dan  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  dan berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Peraturan  mengenai  ASB  (Analisis  Standar  Belanja) merupakan sebuah instrument untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu  kegiatan.  ASB  kembali  diperkenalkan  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  daerah.  Undang-undang  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  2013,  salah  satunya memberikan  panduan  agar  perencanaan  anggaran  belanja  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien mewujudkan tujuan pembangunan. Pasal 157 menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja  Anggaran  (RKA)  SKPD,  memuat  dokumen  analisa  standar  belanja  sebagai  salah  satu lampiran  pendukung.  Hal  ini  dimaknai  bahwa  penyusunan  RKA-SKPD  berdasarkan  prestasi kerja  salah  satu  didasarkan  pada  ASB,  yang  merupakan  salah  satu  komponen  yang  harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.
Oleh karena itu, Studi Perhitungan Analisis Standar Belanja pada setiap Satuan kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Pemerintah  Kabupaten  Kudus  yang  sesuai  dengan  Permendagri No.  13  Tahun  2006  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  adalah  hal  yang  harus dilaksanakan  sehingga  diharapkan  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  lebih  transparan, akuntabel,  dan  professional  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pengelolaan keuangan daerah.

## 2. Metode Penelitian
Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya  (Sugiono,  2007).  Variabel  bebas  (X)  dalam  penelitian  ini  adalah pengendali  belanja (Cost  Driver). Pengendali  belanja (Cost  Driver) tiap  kegiatan  dalam penyusunan  model  Analisis  Standar  Biaya  (ASB)  ini  bisa  berbeda-beda  tergantung  jenis kegiatannya.  Sedangkan  variabel  terikat  atau  variabel  yang  dipengaruhi  (Y)  adalah  Total Belanja (Total Cost) dari suatu jenis kegiatan.
Suatu  persamaan  regresi  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  (Y  =  a  +  bX) dengna  menggunakan  Pendekatan  Regresi  Sederhana (Ordinary  Least  Square). Dimana  (a) merupakan  satuan  pengendali  Belanja  Tetap (Fixed  Cost) dari  jenis  kegiatan  dan  (b)  yaitu satuan  pengendali  Belanja  Variabel (Variable  Cost). Persamaan  regresi  ini  merupakan  salah satu kompenen yang akan terdapat dalam model Analisis Standar Biaya (ASB) sebagai rumus perhitungan  untuk  menilai  kewajaran  suatu  program/kegiatan  yang  sejenis  dengan  masing- masing model Analisis Standar Belanja (ASB).
Gambar 1 Tahap Pengumpulan Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

## Gambar 2 Tahap Penyetaraan Jenis kegiatan

## 3. Hasil dan Pemabahasan
Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (DPA-SKPD)  Tahun  Anggaran  2018  yang  ada  kegiatan  Bimbingan Teknik/Pelatihan,  kegiatan  Sosialisasi/Penyuluhan,  serta  kegiatan  Workshop/Diklat  yaitu sebanyak  6  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kudus. Adapun daftar 6 SKPD yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
SKPD SKPD SKPD SKPD DATABAS E DPA SKPD
Database DPA-SKPD Jenis kegiatan: Jenis kegiatan pelatihan Jenis kegiatan sosialisasi Jenis kegiatan Jenis Kegiatan Bimbingan Jenis Kegiatan Sosialisasi/Pe
Jenis
Kegiatan Workshop/Di

## Tabel 1. Daftar SKPD yang Menjadi Objek Penelitian
Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020
Pada  tahap  penyetaraan  kegiatan  ini  diperoleh  22  kegiatan  Bimbingan Teknis/Pelatihan, 10 kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan, serta 7 kegiatan Workshop/Diklat. Data yang  diperolah  ini  sudah  disortir  dan  dilakukan  pemilahan  data  untuk  selanjutnya  dilakukan pengolahan data lanjutan.
Tabel 2. Rincian Biaya Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan
Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020
Suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut: Y = a + bX Y = 12.516.962 + 34.054X Hasil  penghitungan  data  tersebut  dengan  menggunakan  asumsi  bahwa  standar anggaran  yang  digunakan  per  1  paket  kegiatan  pelatihan.  Hal  itu  dikarenakan  data  yang digunakan  dalam  uji  ini  hanya  pada  Dinas  Tenaga  Kerja,  Perindustrian,  Koperasi  Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

## Tabel 3 Rincian Biaya Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan
Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020
Suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut: Y = a + bX Y = 13.196.049 + 71.232 X Penyelenggaraan  kegiatan  Sosialisasi/Penyuluhan  bertujuan  agar  masyarakat  dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh SKPD. Kegiatan  ini  dipersyarakatkan  menghadiri  secara  fisik  dan  berkomunikasi  secara  interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasikan.

## Tabel 4 Rincian Belanja Kegiatan Workshop/Diklat
Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020
Suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut: Y = a + bX Y = 60.616.589 + 100.262 X KegiatanWorkshop/Diklat  Teknis  atau  disebut  juga  sebagai  Pendidikan  dan  Pelatihan Teknis  merupakan  suatu  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dilaksanakan  untuk  memberikan pengetahuan  dan/atau  peningkatan  ketrampilan,  sehingga  peserta  pendidikan  dan  pelatihan teknis  mampu  melaksanakan  kegiatan  atau  tugas  serta  tanggung  jawabnya  secara professional.

## 4. Penutup
Model  yang  dihasilkan  berupa  model  prediksi  pada  Analisis  Standar  Belanja  (ASB) untuk kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan adalah Y = 12.516.962 + 34.054X, model prediksi pada  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  untuk  kegiatan  Sosialisasi/Penyuluhan  yaitu  Y  = 13.196.049  +  71.232X,  serta  model  prediksi  untuk  kegiatan  Workshop/Diklat  yaitu  Y  = 60.616.589 + 100.262X.
Saran  dari  peneliti  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Kudus  yaitu  sebaiknya mengembangkan sistem Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam  peraturan  perundang-undangan  agar  terciptanya  anggaran  yang  efektif  dan  efisien. Pemerintah Kabupaten Kudus sebaiknya memberikan ketegasanan dalam menentukan satuan waktu  dan  jumlah  peserta  yang  digunakan  dalam  kegiatan  Workshop/Diklat  agar  ada keseragaman  sehingga  dalam  penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  lebih  tepat.  Dasar penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  sebaiknya  tidak  hanya  melihat  waktu  satu  tahun saja agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja.

## Daftar Pustaka
Garrison, Noreen, R. H., & Brewer, P. C. (2006). Managerial Accounting McGraw-Hill Company. Garrison,  Noreen  and  Brewer  Dialihbahasakan  oleh  Nury  Hinduan.  (2006). Akuntansi Manajerial. Edisi 11. Penerbit: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Penerbit: CV. Andi Offset. Mulyadi.  (2001). Akuntansi  Manajemen:  Konsep.  Manfaat  &  Rekayasa .  Edisi  3.  Penerbit: Salemba Empat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Analisis  Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thun 2005 Tentang Pemerintah Keuangan Daerah. Perturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Pasal  39  Ayat  2  Tentang  Penyusunan  Anggaran Berdasarkan Prestasi Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah